Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh bersama Pikiran Rakyat akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Banda Aceh, 27–29 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen SPS Aceh dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan industri media yang semakin dinamis.

Hal tersebut disampaikan Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, melalui Ketua Panitia UKW, Sudirman Mansyur, Senin (17/8/2026).

Sudirman mengatakan, UKW akan diikuti 30 peserta yang terbagi dalam tiga jenjang kompetensi, yakni utama, madya dan muda. Khusus jenjang muda, peserta terbagi dalam tiga kelas.

"Momentum HUT RI ke-81 kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi insan pers, khususnya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan," ujar Wartawan Utama ini.

Menurutnya, UKW penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan jurnalistik sesuai standar, memahami kode etik, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, tantangan pers semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan arus informasi. Karena itu, wartawan dituntut terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi pers secara profesional.

Pelaksanaan UKW selama tiga hari tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para peserta untuk mengukur sekaligus meningkatkan kompetensi sesuai standar yang berlaku.

SPS Aceh bersama Pikiran Rakyat berharap kegiatan ini turut memperkuat kualitas sumber daya manusia pers di Aceh serta mendorong lahirnya wartawan yang profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.

"Pers yang kuat membutuhkan wartawan yang kompeten. Karena itu, peningkatan kualitas wartawan harus menjadi perhatian bersama," kata Sudirman.(*)]]> https://www.sumut24.co/Berita/285340/hut-ke81-ri-spspikiran-rakyat-gelar-ukw-di-aceh/ 81 Tahun Merdeka, Saatnya Gotong Royong Mengubah Semangat Kemerdekaan Menjadi Kesejahteraan Mon, 17 Aug 2026 17:10:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/Berita/285339/81-tahun-merdeka-saatnya-gotong-royong-mengubah-semangat-kemerdekaan-menjadi-kesejahteraan/ HUT RI di Gerindra Sumut, Sugiat Ingatkan Kader Siapkan Diri Raih Indonesia Emas Mon, 17 Aug 2026 17:08:00 +0700+0700 MEDAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso.
Dalam amanatnya, Sugiat mengajak seluruh kader Gerindra untuk menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja dan aksi nyata untuk membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurut Sugiat, pembangunan Indonesia menuju 2045 membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk kader Partai Gerindra. Karena itu, kader diminta tidak hanya memperingati kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga mengambil bagian dalam mendukung berbagai program pemerintah.
"Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini harus kita isi dengan aksi nyata. Kita harus mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Sugiat dalam pidatonya, Senin (17/8/2026).
Sugiat mengatakan, sejumlah program pemerintah yang saat ini dijalankan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional. Dia pun meminta kader Gerindra di Sumatera Utara untuk ikut mendukung dan menyukseskan program-program tersebut di tengah masyarakat.
"Program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih harus kita dukung. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan menyiapkan generasi serta ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan pembangunan bangsa.
"Kita jangan pernah melupakan jasa para pahlawan kemerdekaan. Mereka yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang gugur dan berjuang di berbagai daerah, semuanya telah memberikan pengorbanan bagi bangsa ini," ujar Sugiat.
Dia menegaskan, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan ziarah, tetapi juga dengan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui kerja nyata untuk bangsa dan negara.
"Kalau para pahlawan dahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, menjaga persatuan, dan memastikan Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera," pungkasnya.
Selain upacara bendera, peringatan HUT ke-81 RI di Partai Gerindra Sumut juga dimeriahkan sejumlah agenda mulai dari lomba hingga donor darah.(...)]]> https://www.sumut24.co/Berita/285338/hut-ri-di-gerindra-sumut-sugiat-ingatkan-kader-siapkan-diri-raih-indonesia-emas/ Gubernur Bobby Nasution Pimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Deliserdang Mon, 17 Aug 2026 14:02:00 +0700+0700 sumut24.co - Deliserdang

ACEH TAMIANG - Pertamina EP Rantau Field menggelar wisata petik melon di Kampung Kebun Tanjung Seumantoh dan re-opening Kafe Inklusi, Karang Baru, Aceh Tamiang. Kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan melanjutkan pemulihan melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dirancang membantu mitra binaan kembali mandiri.

Melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan, upaya pemulihan tidak berhenti ketika bantuan selesai disalurkan. Pertamina EP Rantau Field terus melakukan pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kembali kehidupan sekaligus pondasi ekonomi dan sosial mereka.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, bantuan yang disalurkan perusahaan pascabanjir bandang November 2025 menjadi langkah awal membantu masyarakat untuk pulih. Akan tetapi, perusahaan perlu mendorong agar warga sekitar operasional terus tumbuh dan mandiri lewat berbagai program pemberdayaan.

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah direalisasikan ini sebagai wujud nyata perusahaan memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, Kelompok Tani Melon Mutiara dan Kafe Inklusi harus menjaga semangat untuk belajar dan mengembangkan usahanya. Keberhasilan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah, akademisi dan berbagai pihak lainnya.

"Kami berharap mitra binaan bisa berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi program PPM dibangun bersama masyarakat bukan dibangun oleh Pertamina sendiri," katanya.

Pertamina EP Rantau Field bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 mengawali Program Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui social mapping dan potential mapping untuk mengindentifikasi kebutuhan. Dan, potensi yang dimiliki masyarakat masing-masing.

Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan program sekaligus pendampingan selama tiga sampai lima tahun. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan program secara mandiri setelah masa pendampingannya berakhir.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Melon Mutiara menuturkan sangat mustahil bisa pulih lebih cepat tanpa bantuan dari Pertamina EP Rantau Field. Sebab, banjir setinggi lima meter meninggalkan endapan lumpur setinggi 70 sentimeter. Kala itu, seluruh media tanam sudah hancur.

"Jujur saja kalau secara mandiri kami mustahil bisa bangkit kembali. Semua yang kami miliki sudah hancur. Modal habis, peralatan pertanian juga hancur. Banjir ini membuat kami banyak kehilangan harta benda," ujarnya.

Tidak lama setelah banjir, Pertamina EP Rantau Field menyokong seluruh kebutuhan mulai dari pengolahan kembali media tanam yang rusak, penyediaan bibit Melon Golden Alisha. Bahkan, seluruh sarana dan prasarana turut didukung.

Lebih lanjut ia bilang, target produksi melon Golden Alisha naik dibandingkan tahun lalu. Mereka memprediksi panen melon akan mencapai 2,5 hingga 3 ton.

"Tahun lalu kita panen 1,8 ton tetapi tahun ini lebih tinggi yakni 2,5 sampai 3 ton. Kami terus belajar teknologi pertanian agar hasil panen bisa terus lebih baik. Bagi masyarakat yang ingin belajar tentang melon bisa datang ke kebun," ungkapnya.

Kelompok Tani Melon Mutiara memanfaatkan lahan tiga rante (sekitar 1200 meter persegi) untuk menanam melon golden dengan sistem polybag ukuran 50x60 sentimeter. Adapun jarak tanam rapat dan jalur antar bari selebar 1,5 meter.

Menurutnya, inovasi teknik pengelolaan media tanam polybag ini bisa digunakan hingga 22 kali masa tanam. Dengan biaya media tanam Rp 8.000 per-polybag, penggunaan berulang membuat media tanam per-sirklus budidaya hanya berkisar 400-500 rupiah.

Tentang Pertamina EP Field Rantau</p> <p>PT Pertamina EP Field Rantau merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh. Kegiatan operasional PEP Rantau berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Badan Pengawasan Migas Aceh (BPMA). Area operasional PEP Rantau tersebar di empat kabupaten/kota yang mencakup empat kecamatan dan 20 desa.</p> <p>PEP Rantau menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

(*)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/285335/wisata-petik-melon-dan-reopening-kafe-inklusi-pertamina-perkuat-pemulihan-mitra-binaan-pascabanjir/ Kemerdekaan yang Harus Dirasakan, Kemerdekaan yang Belum Selesai Mon, 17 Aug 2026 13:30:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN</p> <p>Sehabis mengikuti upacara bendera pagi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, kami turut menyaksikan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana melalui layar televisi. Seperti setiap 17 Agustus, ada rasa haru ketika Merah Putih perlahan naik diiringi Indonesia Raya.</p> <p>Namun, pada usia republik yang sudah 81 tahun, kemerdekaan semestinya membawa kita melampaui rasa haru. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jujur: seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?</p> <p>Satu kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 relevan untuk direnungkan: kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, tetapi apa yang dirasakan rakyat.</p> <p>Kalimat itu sederhana, tetapi ukurannya berat. Sebab rakyat tidak hidup di dalam teks pidato, grafik pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan tahunan kementerian. Mereka merasakan negara dari harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, sekolah anak-anaknya, pelayanan rumah sakit, kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berurusan dengan birokrasi.</p> <p>Karena itu, setelah delapan dasawarsa lebih merdeka, persoalan kita bukan lagi apakah Indonesia berdaulat. Itu sudah dijawab pada 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kedaulatan itu digunakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya?</p> <p>Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih sulit memperoleh keadilan? Apa maknanya apabila kekayaan negeri menumpuk pada sedikit orang, sementara sebagian lainnya bekerja dari pagi sampai malam sekadar untuk bertahan hidup? Dan apa gunanya kekuasaan yang bersumber dari rakyat apabila setelah diberikan justru menjauh dari rakyat?</p> <p>Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan hidup hanya untuk mengganti penguasa asing dengan penguasa yang lahir dari tanah yang sama. Mereka membangun republik yang harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, menghadirkan keadilan sosial, dan menggunakan kekayaan negeri bagi kemakmuran bersama.</p> <p>Angka Harus Sampai ke Rumah Rakyat</p> <p>Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dalam 21 bulan pemerintahan, Presiden menyebut telah ditempuh 121 kebijakan transformatif dengan empat pegangan: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat, serta menjaga kepentingan generasi mendatang.</p> <p>Ada satu penegasan yang seharusnya menjadi ukuran bagi seluruh penyelenggara negara: kekuasaan tidak diberikan untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Kekuasaan diberikan untuk menyelesaikannya.</p> <p>Berbagai indikator memang memberi alasan untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen. Investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Pemerintah menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada.</p> <p>Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun. Revitalisasi sekolah berlangsung dalam skala besar. Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta warga, sementara negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat tidak mampu.</p> <p>Itu semua penting. Tetapi statistik bukan tempat kebijakan berakhir.</p> <p>Investasi harus terlihat pada pekerjaan yang lebih baik dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia. Swasembada pangan baru menemukan maknanya jika petani ikut sejahtera. Sekolah yang diperbaiki harus bertemu dengan guru berkualitas dan kesempatan belajar yang setara.</p> <p>Angka harus menemukan jalannya sampai ke rumah rakyat.</p> <p>Kemerdekaan di Pintu Masuk Negara</p> <p>Bagi kami yang bekerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, makna kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat konkret.</p> <p>Imigrasi berada di pintu depan republik. Di bandara, pelabuhan, dan perlintasan batas, negara menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus diawasi, siapa yang tidak boleh diberi ruang karena mengancam keamanan atau ketertiban, sekaligus bagaimana warga negara Indonesia memperoleh pelayanan ketika hendak melintasi dunia.</p> <p>Di sanalah kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai konsep.</p> <p>Paspor yang mudah diperoleh melalui pelayanan yang bersih adalah bentuk kemerdekaan. Perlindungan warga agar tidak menjadi korban perdagangan orang adalah bagian dari kemerdekaan. Pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan kejahatan, atau meremehkan hukum Indonesia adalah cara negara menjaga martabat kemerdekaannya.</p> <p>Negara yang merdeka tentu terbuka terhadap dunia. Kita membutuhkan wisatawan, investor, ilmuwan, pekerja profesional, dan talenta global. Tetapi keterbukaan tidak berarti kehilangan kendali. Keramahan tidak sama dengan membiarkan kedaulatan dinegosiasikan.</p> <p>Imigrasi karena itu bukan sekadar urusan stempel, visa, dan paspor. Ia adalah salah satu instrumen negara untuk menentukan bagaimana Indonesia berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasionalnya.</p> <p>Namun wajah negara tidak hanya terlihat pada bagaimana kita memperlakukan orang yang datang dari luar. Ia juga terlihat pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang kehilangan kebebasannya.</p> <p>Di sinilah pemasyarakatan memperoleh makna yang sama pentingnya.</p> <p>Merdeka Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan</p> <p>Seseorang yang menjalani pidana memang kehilangan sebagian kebebasannya berdasarkan putusan hukum. Tetapi ia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.</p> <p>Negara hukum diuji justru ketika berhadapan dengan mereka yang berada dalam posisi paling lemah.</p> <p>Lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi tempat seseorang menjalani waktu sampai masa pidananya selesai. Pemasyarakatan harus mengembalikan manusia kepada masyarakat dalam keadaan lebih siap menjalani kehidupan yang benar.</p> <p>Pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, pembinaan mental, dan kesempatan memperbaiki diri bukan hadiah kepada warga binaan. Semua itu bagian dari tugas negara untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi penghancuran masa depan.</p> <p>Apa artinya seseorang bebas dari penjara jika tidak memiliki keterampilan, tidak diterima masyarakat, dan akhirnya kembali kepada kejahatan karena tidak mempunyai jalan lain?</p> <p>Kemerdekaan bagi mereka justru dimulai ketika pintu penjara terbuka.</p> <p>Karena itu ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup dihitung dari berapa orang yang selesai menjalani pidana. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu kembali kepada keluarga, bekerja, hidup mandiri, dan tidak mengulangi kejahatan.</p> <p>Masyarakat yang aman bukan hanya masyarakat yang mampu memenjarakan pelaku kejahatan. Masyarakat yang lebih aman adalah masyarakat yang mampu mencegah seseorang kembali melakukan kejahatan.</p> <p>Kekuasaan adalah Utang</p> <p>Kemerdekaan juga mempunyai musuh dari dalam.</p> <p>Ketika hukum berani terhadap rakyat kecil tetapi ragu di hadapan mereka yang kuat, cita-cita kemerdekaan terluka. Ketika kekayaan alam hanya menghasilkan kemewahan bagi segelintir orang sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, mandat konstitusi belum selesai dilaksanakan.</p> <p>Pengkhianatan terhadap kemerdekaan bahkan dapat datang dari orang yang lahir dan dibesarkan oleh republik ini sendiri: ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemilik modal.</p> <p>Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah utang kepada rakyat.</p> <p>Satu tanda tangan pejabat dapat mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan dapat menentukan apakah warga memperoleh pelayanan atau dipingpong oleh birokrasi. Karena itulah jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral.</p> <p>Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi kesempatan untuk bangga tanpa kehilangan kemampuan mengoreksi diri.</p> <p>Tugas generasi 1945 adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan.</p> <p>Tugas generasi hari ini jauh berbeda: membuat orang Indonesia tidak merasa asing di negerinya sendiri; menjaga pintu negara tanpa kehilangan keterbukaan; melindungi warga tanpa memandang status sosial; menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan; dan memastikan mereka yang pernah tersesat tetap mempunyai jalan pulang.</p> <p>Jika itu dapat dilakukan, kemerdekaan tidak hanya berkibar di tiang bendera.</p> <p>Ia hadir di perbatasan. Di kantor imigrasi. Di ruang pelayanan publik. Di lembaga pemasyarakatan. Di rumah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga Indonesia.</p> <p>Karena kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus.</p> <p>Kemerdekaan adalah ketika rakyat benar-benar merasakannya.</p> <p>Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.</p> <p>Merdeka!]]> https://www.sumut24.co/Berita/285334/kemerdekaan-yang-harus-dirasakan-kemerdekaan-yang-belum-selesai/ Bupati Asahan Pimpin Upacara Malam Renungan Suci di Makam Pahlawan Kisaran, Lanjutkan Semangat Juang Para Pendahulu Mon, 17 Aug 2026 12:57:00 +0700+0700 sumut24.co-ASAHAN, Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memimpin langsung upacara Malam Renungan Suci yang berlangsung khidmat di Makam Pahlawan Kisaran, Minggu (16/08/2026) tepat pukul 00.00 Wib.