https://www.sumut24.co/ Sumut24.co Berani Tampil Beda Mon, 07 Sep 2026 17:53:52 +0700+0700 id-ID BRI BO Sibuhuan Gelar BRILiaN Culture Fest 2026, Momentum Kolaborasi Memberi Arti Mon, 07 Sep 2026 17:49:00 +0700+0700 ]]> https://www.sumut24.co/news/286004/bri-bo-sibuhuan-gelar-brilian-culture-fest-2026-momentum-kolaborasi-memberi-arti/ IndexPolitica Rilis 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik dan Terendah Mon, 07 Sep 2026 17:48:00 +0700+0700
Founder dan peneliti senior IndexPolitica, Denny Charter, menegaskan bahwa popularitas tidak sama dengan kinerja.

"Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu memiliki kinerja terbaik," kata Denny.

Penilaian mencakup enam aspek, yakni policy output, policy outcome, efektivitas implementasi, dampak publik dan ekonomi, inovasi kebijakan, serta koordinasi antarlembaga.

10 Menteri dengan Kinerja Terbaik

Andi Amran Sulaiman — Pertanian: 91
Rosan Perkasa Roeslani — Investasi & Hilirisasi: 89
Purbaya Yudhi Sadewa — Keuangan: 87
Abdul Mu'ti — Pendidikan Dasar & Menengah: 86
Budi Gunadi Sadikin — Kesehatan: 85
Agus Harimurti Yudhoyono — Infrastruktur: 83
Maruarar Sirait — Perumahan: 82
Airlangga Hartarto — Perekonomian: 81
Yassierli — Ketenagakerjaan: 79
Dudy Purwagandhi — Perhubungan: 77

Sementara itu, sepuluh menteri dengan performance gap terbesar adalah Natalius Pigai (56), Dody Hanggodo (59), Raja Juli Antoni (61), Widiyanti Putri Wardhana (62), Yandri Susanto (63), Wihaji (64), Arifatul Choiri Fauzi (65), Maman Abdurrahman (66), Teuku Riefky Harsya (67), dan Ferry Joko Yuliantono (68).

IndexPolitica menegaskan bahwa kategori tersebut bukan penilaian baik atau buruk secara personal, melainkan pengukuran terhadap pencapaian mandat kementerian berdasarkan output dan outcome yang dapat diverifikasi.

"Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan," ujar Denny.rel

]]> https://www.sumut24.co/news/286003/indexpolitica-rilis-10-menteri-dengan-kinerja-terbaik-dan-terendah/ Polsek Medan Area Kembali Tangkap Maling di Gudang Ekspedisi Seorang Pelaku Lagi Buron Mon, 07 Sep 2026 17:45:00 +0700+0700 Unit Reskrim Polsek Medan Area kembali menangkap seorang pria karena terlibat aksi pencurian di gudang eksepsi Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area. </p> <p>Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Senin (07/09/2026) menjelaskan, kali ini pihaknya menangkap tersangka atas nama Heri Handoko alias Koko (45), warga Jalan Raya Menteng Gang Anda Pasar Merah Timur Medan Area.</p> <p>"Kita kembali menangkap seorang tersangka kasus pencurian di gudang Ekspedisi Elsa Jaya Expres. Tersangka Koko kita tangkap di salah satu kafe Jalan Menteng Raya pada 1 September 2026 lalu," terang AKP M Ainul Yaqin didampingi Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri.</p> <p>Kepada penyidik, tersangka Koko mengaku ikut terlibat dalam pencurian di gudang Ekspedisi Elsa Jaya yang terletak di Raya Menteng Pasar merah No 109 Kelurahan Pasar Merah Timur Medan Area.</p> <p>"Tersangka mengaku berperan menampung barang curian di balik tembok pagar gudang," ungkap Ainul Yaqin.</p> <p>Tersangka Koko juga berperan menjual 2 pasang sepatu hasil curian dari gudang tersebut seharga Rp 200.000,- dan mendapat imbalan Rp 50.000.-.</p> <p>Dia juga ikut menjual hasil curian power steering ke botot dan mendapat imbalan Rp 50.000,-. Dia juga ikut serta membawa TV hasil curian dijual seharga Rp 1.300.000 dan mendapat imbalan sebesar Rp 150.000-. Tersangka merupakan penjahat kambuhan yang pernah dihukum.</p> <p>"Tersangka mengakui uang hasil penjualan barang curian yang diterimanya digunakan untuk membeli narkoba. Dia merupakan residivis yang pernah dihukum 1,8 tahun dalam kasus pencurian pada 2020," pungkas Kapolsek Medan Area.</p> <p>Sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Medan Area telah mengungkap peristiwa pencurian di gudang Expedisi CV Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area yang terjadi pada Senin (17/8/2026) lalu.</p> <p>Seorang tersangka yang merupakan karyawan perusahaan pengiriman barang itu ditangkap, sedangkan dua pelaku lagi masih dalam pengejaran.</p> <p>"Aksi pencurian itu dilakukan aeorang karyawan perusahaan expedisi bersama dua pelaku lagi yang masih dalam pengejaran kita (DPO)," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Jumat (21/8/2026).</p> <p>Dijelaskannya, pencurian itu diketahui setelah penanggungjawab gudang, Fernando Harun Atventus (31), warga Jalan Marindal Pasar V, Gang Pendidikan, Kecamatan Delitua masuk dan mengecek tempatnya bekerja pada Selasa (18/8/2026).</p> <p>Dia melihat sejumlah barang seperti 1 unit televisi 55 inci, 1 laptop, 2 sepatu safety, 1 unit stiur mobil Trinton, 1 catrik Trinton dan 1 Powerstering Triton telah raib.</p> <p>Pelapor sempet bertanya kepada karyawan lainnya, namun tidak ada yang mengaku mengetahui barang-barang yang hilang tersebut.</p> <p>Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya segera melakukan penyelidikan, memeriksa rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP).</p> <p>"Kita curiga melihat gelagat tersangka Irfan Syahputra (20), warga Kampung Air Teluk Kiri, Desa Air Batu Kabupaten Asahan, sehingga langsung kita tangkap di pinggir jalan depan gudang Expedisi Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng pada Kamis (20/8/2026) dinihari lalu," jelas AKP M Ainul Yaqin.</p> <p>Bersama tersangka disita barang bukti benda yang dibeli dari uang penjualan hasil curian, yakni 3 celana pendek, 2 celana panjang dan 1 baju kaos.</p> <p>"Tersangka mengakui perbuatannya dilakukan bersama dua temannya dan barang curiannya sudah dijual. Tersangka mendapat bagian Rp 1 juta," pungkasnya.(W05)</p> <p>Teks foto :
Tersangka pencurian gudang ekspedisi diamankan di Mapolsek Medan Area()]]> https://www.sumut24.co/news/286002/polsek-medan-area-kembali-tangkap-maling-di-gudang-ekspedisi-seorang-pelaku-lagi-buron/ Semarak Hari Pelanggan Nasional, BRI BO Sibuhuan Sambut Nasabah dengan Hangat Mon, 07 Sep 2026 16:08:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/286001/semarak-hari-pelanggan-nasional-bri-bo-sibuhuan-sambut-nasabah-dengan-hangat/ 53 WNA Diduga Salahgunakan Izin Tinggal di BSD, Siapa yang Menjamin dan Mempekerjakan? Mon, 07 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan</p> <p>Operasi pengawasan keimigrasian di kawasan pembangunan Data Center Sinarmas Plus dan Galeri Smartfren HQ, BSD, Tangerang Selatan, membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada keberadaan puluhan warga negara asing di sebuah lokasi proyek.</p> <p>Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 55 warga negara Tiongkok pada Kamis, 3 September 2026. Dari jumlah tersebut, 53 orang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.</p> <p>Kata "diduga" harus ditegaskan. Pemeriksaan masih berlangsung dan belum seluruh fakta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Setiap orang berhak mendapatkan pemeriksaan yang objektif dan adil. Namun, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan tidak berarti publik harus berhenti bertanya.</p> <p>Pertanyaannya bukan hanya apa yang dilakukan para WNA tersebut. Ada persoalan yang lebih mendasar: siapa yang mendatangkan, menjamin, dan mempekerjakan mereka?</p> <p>Kasus ini bermula dari patroli siber Imigrasi. Petugas menemukan indikasi aktivitas warga negara asing yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Informasi itu kemudian dikembangkan melalui penyelidikan lapangan sebelum tim bergerak ke lokasi proyek.</p> <p>Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa petugas lebih dahulu menemukan dugaan penyalahgunaan izin tinggal, mengidentifikasi sejumlah nama, lalu melakukan operasi pengawasan.</p> <p>Cara kerja tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam pengawasan keimigrasian. Pengawasan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan dokumen di kantor imigrasi atau laporan masyarakat. Jejak digital, media sosial, pola aktivitas, dan informasi lapangan dapat menjadi pintu masuk untuk mendeteksi dugaan pelanggaran.</p> <p>Dari 55 WNA yang terjaring, 17 pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa on Arrival telah didetensi dan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Sebanyak 27 orang dikenai penahanan paspor untuk kepentingan pemeriksaan.</p> <p>Empat WNA yang diduga bekerja belum ditemukan. Paspor mereka telah diamankan dari pihak perusahaan dan nama mereka dimasukkan dalam daftar Subject of Interest. Sementara itu, tujuh WNA lainnya dikenai penahanan paspor dan dijadwalkan memberikan keterangan kepada petugas pada 9 September 2026.</p> <p>Temuan terhadap empat paspor tersebut juga patut didalami. Mengapa paspor berada dalam penguasaan pihak perusahaan ketika pemiliknya tidak ditemukan? Siapa yang menyimpan dokumen itu, untuk tujuan apa, dan di mana keberadaan keempat WNA tersebut?</p> <p>Petugas menemukan sejumlah jenis izin tinggal, mulai dari Izin Tinggal Kunjungan dengan penjamin perusahaan, visa kunjungan multipel, hingga visa kunjungan tanpa penjamin. Izin-izin itu diduga digunakan untuk aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Di sinilah pemeriksaan harus dilakukan secara teliti. Kehadiran seseorang di lokasi proyek tidak serta-merta membuktikan bahwa ia bekerja. Orang asing dapat datang untuk mengikuti rapat, melakukan penjajakan bisnis, menghadiri pelatihan, atau menjalankan kegiatan lain yang diperbolehkan.</p> <p>Namun, kunjungan bisnis berbeda dari bekerja. Meninjau lokasi tidak sama dengan menjadi tenaga pelaksana proyek. Mengikuti rapat teknis juga berbeda dari melakukan pekerjaan rutin di bawah perintah perusahaan.</p> <p>Untuk memastikan perbedaannya, petugas perlu memeriksa lebih dari sekadar paspor dan visa. Kontrak, struktur kerja, daftar kehadiran, pembayaran, pembagian tugas, komunikasi perusahaan, hingga pihak yang memberikan instruksi perlu ditelusuri.</p> <p>Seragam kerja atau keberadaan seseorang di proyek belum dengan sendirinya menjadi bukti pelanggaran. Sebaliknya, kepemilikan visa yang sah juga tidak otomatis membenarkan setiap kegiatan yang dilakukan pemegangnya.</p> <p>Penyelidikan karena itu tidak boleh berhenti pada 55 WNA tersebut. Jejak tanggung jawab harus ditelusuri sampai kepada perusahaan penjamin, perusahaan pengguna, kontraktor, subkontraktor, dan pihak yang mengurus kedatangan mereka ke Indonesia.</p> <p>Dalam sistem keimigrasian, penjamin bukan sekadar nama yang dicantumkan untuk melengkapi permohonan visa. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya. Penjamin juga memiliki kewajiban memberikan informasi serta melaporkan perubahan tertentu yang berkaitan dengan orang asing tersebut.</p> <p>Posisi penjamin mengandung tanggung jawab hukum. Ia bukan stempel administratif yang perannya selesai setelah visa diterbitkan.</p> <p>Jika orang asing yang dijamin ternyata melakukan kegiatan berbeda dari tujuan izin tinggalnya, petugas perlu memeriksa apakah penjamin mengetahui, membiarkan, atau bahkan mengatur aktivitas tersebut. Perusahaan pengguna juga harus dimintai penjelasan: apakah telah memeriksa kesesuaian izin tinggal sebelum menempatkan tenaga asing di proyek?</p> <p>Ada kemungkinan persoalan terjadi karena kelalaian administratif, perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kegiatan, atau perubahan penugasan yang tidak segera diikuti penyesuaian izin. Semua kemungkinan itu harus diperiksa secara terbuka.</p> <p>Namun, jika ditemukan pola penggunaan visa kunjungan sebagai jalan pintas untuk bekerja, perkara ini memasuki wilayah yang lebih serius. Praktik semacam itu bukan hanya melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga berpotensi menghindari kewajiban ketenagakerjaan dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.</p> <p>Lokasi operasi pun bukan proyek biasa. Data center merupakan bagian penting dari infrastruktur digital. Di dalamnya terdapat sistem yang menopang penyimpanan, pengolahan, dan pergerakan data. Penempatan tenaga asing dalam proyek semacam ini sudah semestinya tunduk pada standar kepatuhan, pengawasan, dan keamanan yang ketat.</p> <p>Meski demikian, kasus ini tidak boleh diarahkan menjadi sentimen terhadap warga Tiongkok ataupun penolakan terhadap investasi asing. Indonesia membutuhkan investasi, tenaga ahli, transfer pengetahuan, dan teknologi. Pada tahap tertentu, proyek strategis memang dapat memerlukan keahlian yang belum tersedia dalam jumlah memadai di dalam negeri.</p> <p>Yang harus ditolak bukan kewarganegaraan seseorang, melainkan ketidakpatuhan terhadap hukum Indonesia.</p> <p>Investasi yang sehat justru memerlukan kepastian hukum. Perusahaan yang mengikuti prosedur tidak boleh dirugikan oleh pihak lain yang menggunakan jalan pintas. Tenaga asing yang datang dengan izin sesuai juga tidak seharusnya ikut terkena stigma akibat tindakan segelintir pihak.</p> <p>Kasus BSD menjadi ujian bagi pengawasan Imigrasi yang semakin mengandalkan teknologi. Patroli siber telah membuka pintu awal. Tahap berikutnya adalah memastikan pemeriksaan berjalan menyeluruh, transparan, dan berbasis bukti.</p> <p>Hasil pemeriksaan harus mampu menjawab beberapa hal secara terang: siapa melakukan pekerjaan apa, menggunakan izin jenis apa, menerima perintah dari siapa, memperoleh pembayaran dari mana, serta bekerja untuk kepentingan perusahaan mana.</p> <p>Apabila dugaan pelanggaran terbukti, tindakan tidak boleh berhenti pada detensi, deportasi, atau penahanan paspor. Pihak yang menjamin, mempekerjakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari pelanggaran tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.</p> <p>Tanpa penelusuran itu, penegakan hukum hanya akan menyasar orang yang terlihat di lapangan. Sementara pihak yang mendatangkan, mengatur, dan menikmati manfaat pekerjaan mereka tetap aman di balik meja.</p> <p>Karena itu, perkara ini bukan semata-mata tentang 55 WNA yang diamankan atau 53 orang yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Kasus ini merupakan ujian terhadap akuntabilitas perusahaan dan efektivitas pengawasan negara.</p> <p>Siapa yang menjamin mereka? Siapa yang mempekerjakan? Siapa yang mengetahui kegiatan mereka? Mengapa dugaan ketidaksesuaian izin baru terbuka setelah patroli siber dilakukan?</p> <p>Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah operasi di BSD hanya menjadi penindakan sesaat atau menjadi tonggak perubahan pengawasan orang asing—dari sekadar memeriksa paspor menuju pembongkaran seluruh rantai tanggung jawab di belakangnya.]]> https://www.sumut24.co/news/286000/53-wna-diduga-salahgunakan-izin-tinggal-di-bsd-siapa-yang-menjamin-dan-mempekerjakan/ Polresta Deli Serdang Pantau Keamanan dan Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penumpang Terdampak Pembatalan Penerbangan di Bandara Kualanamu Mon, 07 Sep 2026 12:35:00 +0700+0700 Polresta Deli Serdang meningkatkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat di Bandara Internasional Kualanamu menyusul terjadinya penundaan sejumlah penerbangan menuju Jakarta yang berdampak terhadap aktivitas dan mobilitas para penumpang.</p> <p>Kegiatan pengamanan dan pelayanan tersebut dilaksanakan pada Minggu (06/09/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan melibatkan personel Polresta Deli Serdang, personel BKO Dit Samapta Polda Sumut, BKO Dit Pam Obvit Polda Sumut serta unsur terkait lainnya.</p> <p>Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., bersama jajaran Pejabat Utama Polresta Deli Serdang kemudian melakukan monitoring langsung terhadap situasi di area terminal keberangkatan. </p> <p>Kehadiran personel Polri ditujukan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.
Dalam kegiatan tersebut, personel Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penumpang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat yang terdampak pembatalan penerbangan.</p> <p>Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Polresta Deli Serdang memastikan personel tetap melakukan pemantauan situasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kondisi di Bandara Kualanamu masih membutuhkan kehadiran petugas.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri hadir untuk memastikan keamanan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.</p> <p>"Kami memastikan kehadiran personel Polri di Bandara Kualanamu untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan pelayanan kepada para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak bandara, maskapai dan stakeholder terkait agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat."</p> <p>"Kami juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai dan petugas bandara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Polresta Deli Serdang akan terus hadir memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.]]> https://www.sumut24.co/news/285999/polresta-deli-serdang-pantau-keamanan-dan-berikan-pelayanan-kesehatan-kepada-penumpang-terdampak-pembatalan-penerbangan-di-bandara-kualanamu/ Estafet Kepemimpinan, PLN UIP SBU Sambut Manager Baru UPP SBU 4 Mon, 07 Sep 2026 12:14:00 +0700+0700 sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Manager Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) di Aula Kantor PLN UIP SBU, Medan, Jumat (4/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Parlindungan mendapat amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4, sementara Doni Emmeri dipercaya mengemban tugas sebagai Manager UPP SBU 4.

Prosesi Sertijab ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan (BA Sertijab) yang disaksikan langsung oleh General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto. Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima memori jabatan dari pejabat sebelumnya kepada pejabat yang baru sebagai bagian dari proses pengalihan amanah dan kesinambungan pelaksanaan tugas di UPP SBU 4.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi kepada Parlindungan atas dedikasi dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Manager UPP SBU 4. Ia juga menyampaikan selamat atas amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4 serta menyambut Doni Emmeri sebagai Manager UPP SBU 4.

"Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Parlindungan atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di UPP SBU 4. Selamat mengemban amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4. Kepada Bapak Doni Emmeri, selamat datang dan selamat bertugas. Mari lanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun, perkuat kolaborasi dan pastikan setiap pekerjaan berjalan aman, berkualitas, serta mencapai target tepat waktu," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, UPP SBU 4 memiliki rekam jejak penting dalam mendukung penyelesaian proyek energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera Bagian Utara. Sebelumnya, UPP SBU 4 yang berkedudukan di wilayah Desa Meranti Utara, Kabupaten Toba, berhasil menyelesaikan pembangunan PLTA Asahan 3 berkapasitas 2 x 87 MW pada 2024 secara tepat waktu. Proyek tersebut kemudian diresmikan pada Januari 2025.

"Capaian UPP SBU 4 dalam menyelesaikan PLTA Asahan 3 menjadi pengalaman dan standar yang harus terus dipertahankan. Saat ini, UPP SBU 4 melanjutkan estafet pembangunan EBT melalui proyek PLTA Kumbih berkapasitas 3 x 15 MW yang berlokasi di Desa Jontor, Kota Subulussalam. Harapannya, keberhasilan dalam menyelesaikan PLTA Asahan 3 dapat kembali diterapkan pada proyek PLTA Kumbih, sehingga proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, aman dan memberikan manfaat bagi sistem kelistrikan Nasional serta masyarakat," tegas Rizki.

Parlindungan turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta sinergi yang telah terjalin bersama jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN UIP SBU selama menjalankan tugas di UPP SBU 4.

"Terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh tim selama saya menjalankan amanah di UPP SBU 4. Amanah baru di UPP JBT 4 menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi PLN. Saya berharap sinergi dan silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga," ungkap Parlindungan.

Sementara itu, Doni Emmeri menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjaga keberlanjutan kinerja UPP SBU 4.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya siap melanjutkan estafet kepemimpinan di UPP SBU 4 dengan dukungan seluruh tim. Mari bersama-sama menjaga kinerja, memperkuat kolaborasi, mengutamakan keselamatan dan integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi PLN," tutur Doni.

Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi dan estafet kepemimpinan PLN UIP SBU untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas, menjaga kinerja unit, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Sumatera Bagian Utara. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/285998/estafet-kepemimpinan-pln-uip-sbu-sambut-manager-baru-upp-sbu-4/ Satres Narkoba Polres Asahan Gagalkan Pengiriman 5 Kg Sabu dan 285 Ekstasi ke Madura, Satu Kurir Diamankan Mon, 07 Sep 2026 11:24:00 +0700+0700 sumut24.co-ASAHAN, Keberhasilan kembali ditorehkan jajaran kepolisian di Kabupaten Asahan. Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Asahan berhasil membongkar dan menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah besar yang diduga hendak diselundupkan menuju wilayah Madura, Jawa Timur. Satu orang kurir berinisial J (23) warga Kabupaten Sampang berhasil diamankan beserta seluruh barang bukti yang disiapkan.

Penindakan tegas ini berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026, bermula dari laporan masyarakat yang diterima Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan sekitar pukul 09.05 Wib. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga menguasai narkotika di kawasan Desa Binjai Serbangan, Lingkungan VII, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Merespons cepat informasi tersebut, Kasat Res Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, S.H., segera memerintahkan Kanit 2 IPDA Eko P.U. Sianipar bersama tim opsnal untuk turun melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Hasil pantauan di lapangan, petugas menemukan seorang pria yang ciri-cirinya sesuai keterangan saksi sedang duduk santai di sebuah kedai di wilayah tersebut.

Tanpa membuang waktu dan tetap berhati-hati, petugas langsung mengamankan pria tersebut dan melakukan penggeledahan badan maupun barang bawaannya. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah paket tersembunyi yang diduga berisi narkotika siap kirim.

Berdasarkan rincian barang bukti yang diamankan, terdapat empat bungkus plastik kemasan teh Cina merek Chinese Pin Wei yang berisi sabu dengan berat bruto sekitar 3.600 gram. Selain itu, ditemukan pula dua bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto sekitar 1.400 gram. Sehingga total sabu yang disita mencapai sekitar 5 kilogram.

Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan tiga bungkus plastik klip bening berisi 285 butir ekstasi dengan berat bruto sekitar 176,6 gram. Seluruh barang bukti tersebut disita untuk proses hukum selanjutnya.

Saat pemeriksaan awal di lokasi, pria yang mengaku bernama J ini menyatakan bahwa narkotika tersebut bukan miliknya. Ia mengaku hanya menjalankan perintah seseorang yang berada di wilayah Madura untuk mengantar paket berbahaya itu ke tujuan. Sebagai imbalan jika berhasil sampai dan diterima pengirim, ia dijanjikan upah sebesar Rp80 juta. Namun, nasib berkata lain, sebelum berangkat ia lebih dahulu digerebek petugas.

"Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk menelusuri asal-usul dan tujuan akhir narkotika," jelas keterangan kepolisian.

Terkait hal ini, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Senin (7/9/2026) menegaskan bahwa pengungkapan jaringan narkoba ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus pihak kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Asahan tetap kondusif dan bersih dari ancaman narkotika.

Pihaknya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang telah berani memberikan informasi sehingga kejahatan narkotika ini dapat digagalkan sejak dini sebelum beredar lebih luas. (tec)

]]> https://www.sumut24.co/news/285997/satres-narkoba-polres-asahan-gagalkan-pengiriman-5-kg-sabu-dan-285-ekstasi-ke-madura-satu-kurir-diamankan/ Perjalanan Sederhana Menuju Pertemuan dengan Crown Princess Victoria Mon, 07 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/285996/perjalanan-sederhana-menuju-pertemuan-dengan-crown-princess-victoria/ Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Gabungan Bulan September, Perkuat Kerjasama Tim dan Pelayanan Terbaik Masyarakat Mon, 07 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Gabungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang berlangsung tertib dan lancar di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (07/09/2026). Kegiatan ini menjadi momen pengingat dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran aparatur untuk tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Apel gabungan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan, termasuk Direktur PDAM Silau Piasa.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Asahan mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh elemen pemerintah atas dedikasi yang telah diberikan selama ini. Khususnya atas keberhasilan pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada bulan Agustus lalu, mulai dari kegiatan gotong royong, penataan kebersihan lingkungan hingga pelaksanaan upacara bendera yang berjalan dengan penuh semangat kebersamaan.

Namun, pencapaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah boleh berpuas diri atau melalaikan kewajiban. Menurutnya, tanggung jawab pelayanan masyarakat masih panjang dan harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat.

"Kita ini adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bekerja sebaik-baiknya dan berikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kabupaten Asahan," tegas Rianto.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan rasa syukur dalam menjalankan tugas harian. Seluruh jajaran diminta menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan kerja yang utuh. Kerjasama tim yang solid serta pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing dinilai menjadi kunci keberhasilan mewujudkan visi dan misi daerah.

"Kita ini satu kesatuan, satu tim kerja. Jika kita memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, Insyaallah seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal," ujarnya.

Selain aspek kedisiplinan dan kekompakan, Wakil Bupati juga menyoroti dua hal krusial: kebersihan lingkungan dan kualitas pelayanan publik. Ia meminta perhatian khusus terhadap kebersihan di wilayah Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Seluruh elemen diminta peka terhadap kondisi lingkungan serta aktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga keindahan dan kebersihan wilayah ibu kota kabupaten.

"Kisaran adalah wajah kita semua. Mari kita jaga lingkungan dan terus berkoordinasi agar kebersihan menjadi perhatian bersama," imbaunya.

Di sektor pelayanan publik, Rianto mengapresiasi kinerja yang telah terjalin cukup baik, terutama pada pelayanan administrasi kependudukan, rumah sakit, dan puskesmas. Ia berharap standar pelayanan tersebut terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasa nyaman dan terlayani dengan prima.

Di akhir amanatnya, ia mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat positif. "Bekerjalah dengan senang hati. Tidak ada yang hebat secara pribadi, namun kebersamaanlah yang menjadikan kita hebat. Kita adalah satu korps pegawai negeri yang berbakti," pungkasnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Apel Gabungan Bulan September ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini menjadi landasan kuat bagi jajaran Pemkab Asahan untuk memulai kinerja bulan September dengan semangat baru dan fokus pelayanan yang lebih baik. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/news/285995/wakil-bupati-asahan-pimpin-apel-gabungan-bulan-september-perkuat-kerjasama-tim-dan-pelayanan-terbaik-masyarakat/ Laksanakan Sosperda Tentang Adminduk, Antonius Tumanggor Soroti Soal Parlinsos Mon, 07 Sep 2026 09:36:00 +0700+0700 sumut24.co -Medan – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, menyoroti keberlanjutan program Perlindungan Sosial (Parlinsos) Kemensos di Kota Medan yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, kebijakan terkait Parlinsos perlu dilihat secara utuh, terutama dengan adanya program perlindungan sosial lain yang dijalankan Pemerintah Kota Medan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa program yang dibiayai APBD memiliki karakter dan kebijakan yang berbeda dengan program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kenapa belum diperpanjang Pak Wali?, Karena mereka punya program PKH Makmur. Memang program PKH Makmur ini didanai oleh APBD Medan," ujar Antonius saat Sosialisasi Perda yang dilangsungkan di Jalan Mataram No.21 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Sabtu (5/9) pukul 16.00 Wib sampai selesai.</p> <p>Menurut wakil ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan ini, Pemerintah Kota Medan tentu memiliki ruang untuk menentukan kebijakan dan program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kehadiran PKH Makmur menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Harapan kita selaku anggota dewan, janganlah disamakan anggaran yang berasal dari APBD dengan APBN," tegasnya.

Antonius menilai, perbedaan sumber anggaran tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak melihat seluruh program bantuan pemerintah sebagai satu kebijakan yang sama. Pemerintah pusat memiliki program yang bersumber dari APBN, sementara pemerintah daerah juga memiliki program sendiri yang dibiayai melalui APBD.

Dengan demikian, ketika terdapat perubahan atau keberlanjutan sebuah program, menurut Antonius, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut, termasuk program pengganti atau program lain yang tetap dapat diakses masyarakat.

a juga berharap program PKH Medan Makmur yang menjadi program Pemko Medan dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

DPRD Kota Medan, kata Antonius, tentunya memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program yang menggunakan anggaran daerah tersebut berjalan sesuai sasaran.

Di tengah pembahasan mengenai program perlindungan sosial, Antonius juga menyoroti persoalan data desil masyarakat yang belakangan menjadi perhatian. Menurutnya, persoalan desil cukup kompleks karena masih banyak masyarakat yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kesejahteraan mereka.

"Ini sebenarnya persoalan desil lagi hangat-hangatnya atau sangat kompleks, karena acuannya desil ini kan masih belum valid, apa dasarnya," katanya.

Ia mencontohkan masyarakat yang tinggal di rumah milik orangtua. Kondisi tersebut belum tentu menunjukkan yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Bisa saja warga tersebut memang tidak mampu dan hanya menumpang di rumah orangtuanya, tetapi dalam pendataan justru masuk dalam desil yang relatif tinggi.

Kondisi seperti itu, menurut Antonius, sebelumnya membuat masyarakat kesulitan menyampaikan keberatan. Namun, dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), warga kini memiliki ruang untuk menyanggah dan memperbarui data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

"Misalnya dia tinggal di rumah orangtuanya dan memang betul-betul tidak mampu, terus desilnya tinggi. Awalnya dia tidak bisa menyanggah. Dengan adanya IKD ini dia bisa menyanggah," jelasnya.

Antonius menilai pemutakhiran data menjadi hal penting karena penentuan desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena data yang dimiliki pemerintah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Namun di sisi lain, ia juga melihat sistem desil memiliki manfaat dalam mengidentifikasi penerima bantuan yang sudah tidak sesuai dengan kriteria.

Antonius menyebut masih ditemukan penerima bantuan yang memiliki persoalan lain, seperti kredit kendaraan yang bermasalah hingga keterlibatan dalam judi online. Kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari proses pemadanan dan verifikasi data pemerintah.

"Dari desil ini ketahuan. Makanya dengan adanya desil ini terbantu sebenarnya. Akhirnya bantuannya dicabut," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembenahan data harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Pemerintah juga diminta memberikan ruang yang mudah bagi warga untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam data sosial ekonominya.

Sementara itu, Lurah Petisah Hulu, Affandi Syahputra mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor. Dia berharap agar warga masyarakat di wilayah kecamatan Medan Baru yang diundang hadir mendapat pemahaman dan tidak canggung saat hendak ikut program Perlinsos.

Ia juga mendorong warga untuk peduli terhadap Adminduk keluarga masing-masing, dan segera mengurus Adminduk bilamana ada ketidaksesuaian data.

Kegiatan Sosperda ini diakhiri dengan pembagian suvenir, kue dan nasi kotak serta foto bersama.

Turut hadir, Sekcam Medan Baru, Surya, Kasi Sarpras Suhadi, Nurul Hajni kepala lingkungan V kelurahan Petisah Hulu. (R02)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/285994/laksanakan-sosperda-tentang-adminduk-antonius-tumanggor-soroti-soal-parlinsos/ Menembus Ilusi Kolonialitas Agraria: UMSU Academic Viewpoint atas Rekonstruksi Papua 1828–2026 Mon, 07 Sep 2026 08:39:00 +0700+0700 Dalam kerangka teoretis tersebut, dinamika yang mengitari figur kepemimpinan di Provinsi Papua Barat Daya menjadi objek studi yang sangat krusial. Kehadiran kepemimpinan lokal di wilayah otonom baru (DOB) ini tidak lahir dalam vacuum historis tahun 1828, melainkan muncul setelah dua abad gelombang perubahan rezim. DOB sendiri secara hukum dibentuk dengan mandat konstitusional yang jelas: menjamin pemerataan, kesejahteraan, hak-hak Orang Asli Papua (OAP), dan pelaksanaan otonomi khusus.</p> <p>Namun, pertanyaan mendasarnya kini bergeser dari sekadar wacana teoretis apakah seorang pemimpin daerah bersikap dekolonial, menuju pertanyaan praksis yang lebih tajam: Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin subnasional mencoba menggunakan institusi resmi negara—yang dibentuk oleh sejarah panjang kolonialitas—untuk melawan arus dan mengubah distribusi kapasitas dalam menentukan wilayah, sumber daya, serta masa depan rakyatnya sendiri?</p> <p>Menguji Klaim Material Lewat Resource–Territory–Authority Atlas
Siregar menegaskan bahwa untuk membuktikan validitas klaim substantif di lapangan—termasuk kritik pedas yang menyebut bahwa "orang Papua hanya numpang"—pendekatan normatif semata tidak akan memadai. Diperlukan sebuah instrumen analitis yang komprehensif, yakni pembangunan Resource–Territory–Authority Atlas (Atlas Sumber Daya, Wilayah, dan Kewenangan) untuk wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Atlas ini dirancang untuk memetakan dan menghubungkan enam wilayah pembentuk Papua Barat Daya secara holistis:</p> <p>Kawasan hutan dan wilayah adat (indigenous territories)</p> <p>Sebaran konsesi pertambangan, perkebunan, dan korporasi ekstraktif</p> <p>Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional</p> <p>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</p> <p>Struktur kewenangan birokrasi pemerintahan</p> <p>"Melalui instrumen atlas komparatif tersebut, seluruh klaim ketimpangan struktural dan alienasi agraria dapat diuji secara material dan empiris, bukan sekadar berhenti sebagai tafsir teoretis di atas kertas," pungkas Siregar.]]> https://www.sumut24.co/news/285993/menembus-ilusi-kolonialitas-agraria-umsu-academic-viewpoint-atas-rekonstruksi-papua-1828ndash2026/ Tak Jera!! Residivis Ks Pencurian Jadi Bandar Narkoba Diringkus saat akan Pasok 141 Paket Ganja. Mon, 07 Sep 2026 08:08:00 +0700+0700 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Senin (31/8/2026) sore, meringkus seorang bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja yang kerap beroperasi di kawasan Medan Tembung. </p> <p>Dari tangan pelaku yang tercatat sebagai residivis kasus pencurian itu, polisi menyita 141 paket ganja mulai dari ukuran siap pakai, hingga ukuran besar.</p> <p>Ditangkapnya MA (21), warga Jalan Pukat I, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung di rumahnya setelah personel Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari warga, perihal aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku.</p> <p>Petugas meringkus pelaku yang saat hendak mengedarkan narkoba.</p> <p>"Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama kami dengan masyarakat. Dari tangan pelaku, kami menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar, hingga ukuran besar yang siap untuk dipasok ke pengedar lain," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (06/09/26) pagi.</p> <p>Rafli menjelaskan, MA bukan kali pertama terjerat hukum. Di tahun 2023, MA pernah dipenjara karena kasus pencurian, sebelum akhirnya bebas di tahun 2025.</p> <p>Usia bebas, MA sempat menjalani kehidupan normal dengan bekerja di Pasar Malam. Namun, MA yang terkena PHK, kemudian memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang, dengan menjadi bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja.</p> <p>"Pelaku ini residivis kasus pencurian, menjalankan bisnis haram ini sejak dua bulan lalu usai di PHK dari pekerjaannya," terang Rafli.</p> <p>Rafli menambahkan, MA biasanya memasok dan mengedarkan narkoba di kawasan Medan Tembung dan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. MA, mampu menjual lebih dari 100 paket ganja, hanya dalam kurun waktu satu pekan.</p> <p>"Pelaku kami pastikan bandar sekaligus pengedar untuk kawasan Tembung. Saat ini, kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah kami kantongi. Kami pastikan, apapun itu narkoba akan kami usut tuntas dan akan kami berantas," pungkas Rafli.(W05)</p> <p>Teks foto :
Polisi amankan pengedar narkoba bersama barang bukti(W05)]]> https://www.sumut24.co/news/285992/tak-jera-residivis-ks-pencurian-jadi-bandar-narkoba-diringkus-saat-akan-pasok-141-paket-ganja/ Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Resmikan Gedung Baru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kampung Jawa Sun, 06 Sep 2026 23:49:00 +0700+0700 Solok I Sumut24.co</p> <p>Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Sabtu (5/9/2026) meresmikan gedung baru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kampung Jawa yang dibangun oleh Yayasan Darianis Yatim.</p> <p>Peresmian dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Ketua Yayasan Darianis Yatim, Camat Tanjung Harapan, Lurah Kampung Jawa, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.</p> <p>Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Darianis Yatim atas inisiatif dan kepeduliannya membangun fasilitas pendidikan.Dengan hadirnya sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter generasi muda yang berakhlak.</p> <p>Dikatakan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, peran pihak swasta dan masyarakat sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang baik bagi seluruh warga.</p> <p>Keberadaan gedung baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di lingkungan Kampung Jawa, serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam membangun sarana pendidikan yang berkualitas.(YOSE,)]]> https://www.sumut24.co/news/285991/wali-kota-solok-dr-h-ramadhani-kirana-putra-se-mm-resmikan-gedung-baru-madrasah-ibtidaiyah-swasta-mis-kampung-jawa/ Kabupaten Solok Bersama APKASI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Kabupaten Sikka NTT Sun, 06 Sep 2026 18:31:00 +0700+0700 Sikka - Sumut24.co</p> <p> Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jum'at ( 04/09/26) menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).</p> <p>Dijelaskan Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kabupaten Solok terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Melalui bantuan ini, diharap dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam masa penanganan dan pemulihan pascabencana.</p> <p>Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Solok dengan APKASI sebagai bentuk semangat gotong royong antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.</p> <p> Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, mengatakankan bahwa bencana merupakan musibah yang dapat terjadi di berbagai daerah dan membutuhkan kepedulian serta dukungan bersama. Karena itu, solidaritas antar daerah menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan dari Pemerintah Kabupaten Solok bersama APKASI kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Sikka. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.</p> <p>Juga menyampaikan apresiasi kepada APKASI serta seluruh pihak yang telah ikut mendukung terlaksananya penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.</p> <p>Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas antardaerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus membangun kepedulian sosial serta hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan sebagai bagian dari semangat bersama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pemkab Solok Peduli, Bersama APKASI Hadir untuk Kemanusiaan.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/news/285990/kabupaten-solok-bersama-apkasi-salurkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-bencana-di-kabupaten-sikka-ntt/ Finalisasi Konsinyering Buku Strategi Pemenangan Partai Golkar Menuju Indonesia Emas 2045, Balitbang Golkar Rumuskan Gagasan Strategis Sun, 06 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 Golkar menggelar konsinyering finalisasi penyusunan buku Pemikiran Strategis Partai Golkar Mencapai Indonesia Emas 2045 di Hotel Horison Tirta Sanita, Kuningan, Jawa Barat, 5–6 September 2026.</p> <p>Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi intelektual para penulis untuk mematangkan berbagai gagasan dan konsep strategis yang akan dituangkan dalam buku sebagai bagian dari pemikiran Partai Golkar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.</p> <p>Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, SH, M.Si., mengatakan konsinyering tersebut merupakan bentuk gotong royong secara intelektual dalam menyelesaikan pemikiran dan konsep-konsep strategis bagi bangsa dan negara menuju 2045.</p> <p>"Konsinyering ini merupakan bentuk gotong royong secara intelektual di dalam menyelesaikan pemikiran konsep-konsep strategis untuk bangsa dan negara RI 2045," ujar Prof. Ganjar Razuni.</p> <p>Menurutnya, gagasan yang dirumuskan dalam buku tersebut mencakup delapan bidang strategis yang berkaitan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>"Konsep-konsep strategis ini meliputi delapan bidang dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, yang merupakan peletakan landasan strategis menuju Indonesia," katanya.</p> <p>Prof. Ganjar menjelaskan, buku yang sedang difinalisasi tersebut diarahkan untuk memuat pemikiran yang strategis, kontekstual, sekaligus solutif mengenai langkah-langkah yang diperlukan Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.</p> <p>"Insyaallah buku ini berisi pemikiran-pemikiran strategis, kontekstual dan solutif bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 berdasarkan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diperlukan negeri ini dalam rangka membentuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," ujarnya.</p> <p>Konsinyering diikuti oleh sejumlah penulis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut, yakni Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SH, ME; Prof. Dr. Bomer Pasaribu; Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, SH, M.Si.; Dr. Rosmita Rustam; Dr. Natalis Situmorang, MT; Dr. Rinaldi Rustam, ME; Dr. (c) H. Amir A. Gofur, M. Si; A. Notrida GB Mandica, PhD; Dr. Safrizal, SIP, M.Si.; Wahyu Agung Permana, SE, MM ; Ir. Bambang Sutrisno; dan Mega Oktaviany, PhD.</p> <p>Sementara itu, kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh panitia yang terdiri atas Ir. Agus Wahyudiono, SM, Febi Imam Permana, SH dan Leriadi, S. Sos,M.Sos</p> <p>Melalui konsinyering tersebut, Balitbang DPP Partai Golkar mematangkan substansi buku sebelum memasuki tahap akhir penerbitan. Buku Pemikiran Strategis Partai Golkar Mencapai Indonesia Emas 2045 diharapkan menjadi salah satu dokumentasi pemikiran strategis Partai Golkar mengenai arah pembangunan Indonesia menuju 2045.]]> https://www.sumut24.co/news/285989/finalisasi-konsinyering-buku-strategi-pemenangan-partai-golkar-menuju-indonesia-emas-2045-balitbang-golkar-rumuskan-gagasan-strategis/ Bravo Satresnarkoba Polres Labuhanbatu atas tangkapan 4 Kg Garam China di Bus ALS Sun, 06 Sep 2026 13:25:00 +0700+0700 Polres Labuhanbatu atas tangkapan 4 Kg Garam China di Bus ALS </p> <p>Medan - Imam Marpaung aktivis dan juga pengamat Sosial di Sumatera Utara memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu dibawah Kepimpinan AKP. Hardiyanto, S.H., M.H dan Kapten Inf. Aswin dari Kodim 0209 Labuhanbatu yang berhasil menggagalkan peredaran Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 4 Kg yang dibawa oleh seorang Pria berinisial MRY. </p> <p></p> <p>Pengungkapan dan penggagalan perederan Narkoba jaringan Internasional tersebut merupakan sebuah kolaborasi yang sangat prestisius yang harus terus digaungkan di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu dan Wilayah Kodim 0209 Labuhanbatu. </p> <p></p> <p>Dinamika dan kompleksitas didalam wilayah Hukum Polres Labuhanbatu amat sangat berbeda dari daerah lain yang ada di Sumatera Utara, dikarenakan Wilayah Hukumnya yang melingkupi dua Kabupaten, luasnya wilayah pesisir dan pegunungan, serta kultur masyarakat yang sangat berbeda dengan daerah lain yang ada di Sumatera Utara.</p> <p></p> <p>Sebagai pria yang lahir di Labuhanbatu Utara, Imam mengatakan tantangan yang dihadapi oleh AKP. Hardiyanto dan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu tentu sangat berat. Banyaknya pelabuhan tikus yang menjadi tempat transit perederan Narkoba, wilayah pegunungan dengan akses jalan yang belum begitu baik, hingga kultur masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkoba sangat dibutuhkan demi memudahkan Polres Labuhanbatu melalui Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk memberantas peredaran Narkoba. Hanya saja kadang kita jangan lupa mengkritisi kinerja Satresnarkoba Polres Labuhanbatu sebagai upaya check and balance agar memacu kinerja Satresnarkoba Polres Labuhanbatu agar lebih baik dibawa kepimpinan AKP. Hardiyanto, S.H.,M.H. tapi kritik itu karena kita benar - benar cinta dan support Polres Labuhanbatu, bukan karena ada kepentingan satu dan lain hal. Pungkas Imam Marpaung.</p> <p></p> <p>Sekali lagi selamat buat Satreskoba Polres Labuhanbatu, AKP. Hardiyanto, S.H., M.H, tutup Imam Marpaung]]> https://www.sumut24.co/news/285988/bravo-satresnarkoba-polres-labuhanbatu-atas-tangkapan-4-kg-garam-china-di-bus-als/ Agus Dwi Handaya Kembali Pimpin IKAFEBUSU Periode 2026–2030 Sun, 06 Sep 2026 12:29:00 +0700+0700 Medan|sumut24.co</p> <p>Agus Dwi Handaya kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (IKAFEBUSU) periode 2026–2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII IKAFEBUSU yang digelar di Aula Sihaji Hadibroto FEB USU, Medan, Sabtu (5/9/2026).</p> <p>Munas XII dihadiri sekitar 250 alumni FEB USU dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, S1, S2 hingga S3. Para peserta berasal dari berbagai angkatan, dengan rentang stambuk 1977 hingga 2021.</p> <p>Dekan FEB USU Dr. Abdilaz Arif Nasution dan Pengurus Pusat IKA USU yang diwakili Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum., turut hadir dalam kegiatan tersebut.</p> <p>Munas XII mengangkat tema "Mengakselerasi Transformasi IKAFEBUSU melalui Sinergi Alumni, Inovasi Berkelanjutan dan Jejaring Global." Tema tersebut menjadi arah bagi kepengurusan IKAFEBUSU periode 2026–2030 untuk memperkuat kolaborasi alumni, mendorong inovasi, serta memperluas jejaring organisasi.</p> <p>Usai kembali dipercaya memimpin IKAFEBUSU, Agus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan alumni merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja dan manfaat nyata.</p> <p>"Kepercayaan bukanlah untuk dinikmati, kepercayaan adalah tanggung jawab yang harus dijawab melalui manfaat," ujar Agus.</p> <p>Menurut Agus, IKAFEBUSU memiliki kekuatan besar melalui jejaring alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor. Potensi tersebut, kata dia, perlu dihimpun melalui sinergi lintas generasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.</p> <p>"Potensi alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor merupakan kekuatan IKAFEBUSU. Karena itu, sinergi lintas generasi, inovasi dan penguatan jejaring menjadi modal penting untuk membangun organisasi alumni yang semakin berdampak," katanya.</p> <p>Munas XII juga menjadi momentum konsolidasi alumni FEB USU untuk memperkuat kebersamaan dan melanjutkan transformasi organisasi. IKAFEBUSU diarahkan menjadi organisasi alumni yang solid, profesional, inovatif, kolaboratif, serta memiliki jejaring yang lebih luas di tingkat nasional maupun global.

(Red)

]]> https://www.sumut24.co/news/285987/agus-dwi-handaya-kembali-pimpin-ikafebusu-periode-2026ndash2030/ Dr. Kaswinata Terpilih sebagai Ketua IAEI Sumut Periode 2026–2031 Sun, 06 Sep 2026 12:28:00 +0700+0700 Medan|sumut24.co</p> <p>Dr. Kaswinata, SE., Ak., CA., MSP., terpilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara periode 2026–2031 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) IAEI Sumatera Utara yang digelar di Ruang Rapat Rektorat Universitas Dharmawangsa, Jalan Yos Sudarso, Medan, Jumat (4/9/2026).</p> <p>Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting tertutup setelah sejumlah nama diusulkan oleh peserta Muswil yang memiliki hak suara. </p> <p>Dalam pemilihan tersebut, Dr. Kaswinata memperoleh kepercayaan untuk memimpin IAEI Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.</p> <p>Muswil turut menetapkan Dr. Kaswinata sebagai Ketua Formatur. Ia didampingi Dr. Sugianto dan Dr. Yuliaty Tety sebagai anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun struktur organisasi dan keanggotaan IAEI Sumatera Utara periode 2026–2031.</p> <p>Muswil dihadiri perwakilan dari 12 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di Sumatera Utara serta satu komisariat aktif, yakni Politeknik Negeri Medan (Polmed), sebagai peserta sekaligus pemilik hak suara.</p> <p>Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Dr. Amri Nasution, Koordinator Barat IAEI Prof. M. Yafiz, serta Sekretaris Jenderal IAEI Pusat Dr. Sutan Emir.</p> <p>Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Dharmawangsa Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., M.A., Wakil Rektor III Umar Hamdan Nasution, SE., MM., serta pihak Yayasan Universitas Dharmawangsa, Dr. Eddi Iskandar.</p> <p>Wakil Rektor III Universitas Dharmawangsa Umar Hamdan Nasution mengatakan pihaknya merasa bangga karena kampus tersebut menjadi tempat pelaksanaan Muswil IAEI Sumatera Utara.</p> <p>"Kami merasa bangga karena Muswil ini dapat dilaksanakan di Kampus Dharmawangsa. Ini akan tercatat menjadi sejarah bahwa Muswil IAEI untuk periode 2026–2031 dilaksanakan di kampus kami," ujarnya.</p> <p>Pihak Yayasan Universitas Dharmawangsa juga menyambut baik pelaksanaan Muswil tersebut. Selain menjadi bagian dari penguatan kembali organisasi IAEI di Sumatera Utara, pihak yayasan berharap Universitas Dharmawangsa ke depan dapat membentuk komisariat IAEI.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Jenderal IAEI Pusat Dr. Sutan Emir menyebut Muswil tersebut merupakan bagian dari upaya reaktivasi organisasi di Sumatera Utara.</p> <p>"Muswil ini merupakan bentuk reaktivasi dari pusat untuk menghidupkan kembali IAEI di Sumatera Utara," kata Sutan Emir.</p> <p>Musyawarah kemudian dipimpin oleh Dr. Sugianto dengan agenda pembentukan presidium sidang yang terdiri atas dua orang. Seluruh rangkaian musyawarah berlangsung lancar, khidmat, dan demokratis hingga proses pemilihan ketua.</p> <p>Usai terpilih, Dr. Kaswinata menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa IAEI Sumatera Utara menjadi organisasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.</p> <p>"Mari kita bawa IAEI menjadi organisasi yang inklusif sehingga mampu berjalan secara produktif dan berkelanjutan untuk membawa dan meningkatkan share ekonomi syariah di Sumatera Utara dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Kaswinata.</p> <p>Menurutnya, penguatan ekonomi syariah di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, IAEI Sumatera Utara akan mendorong kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan syariah, serta pelaku pasar modal syariah.</p> <p>"Kami akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti OJK, Bank Indonesia, bank-bank syariah, dan pasar modal syariah," katanya.</p> <p>Terpilihnya kepengurusan baru melalui Muswil ini menjadi momentum untuk memperkuat peran IAEI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Utara sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian daerah.

(Red)

]]> https://www.sumut24.co/news/285986/dr-kaswinata-terpilih-sebagai-ketua-iaei-sumut-periode-2026ndash2031/ Negara Menjemput Warganya di Semenyih Sun, 06 Sep 2026 11:26:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan</p> <p>
Di Depot Imigresen Semenyih, Selangor, 46 warga negara Indonesia menunggu kepastian untuk pulang. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan keimigrasian. Masing-masing memiliki nama, keluarga, dan kehidupan yang tertahan oleh persoalan hukum serta administrasi di negeri orang.</p> <p>Karena itu, kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ke Semenyih pada 4 September 2026 patut dilihat lebih dari agenda diplomatik. Menteri datang untuk memeriksa langsung kondisi para tahanan Indonesia sekaligus membahas percepatan pemulangan, penerbitan dokumen perjalanan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.</p> <p>Dalam koordinasi dengan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Dato' Zakaria bin Shaaban, proses administrasi kepulangan 46 pekerja migran Indonesia tersebut ditargetkan selesai dalam sepuluh hari. Target ini penting karena bagi orang yang sedang berada dalam tahanan, satu hari bukan sekadar hitungan kalender. Di dalamnya ada kecemasan, ketidakpastian, dan kerinduan keluarga yang menunggu di Tanah Air.</p> <p>Pada hari yang sama, di KBRI Kuala Lumpur, pemerintah Indonesia meluncurkan program PASTI ADA SOLUSI. Forum pelayanan terpadu ini mempertemukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, serta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>Program tersebut juga menjangkau Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru. Persoalan kewarganegaraan, keimigrasian, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, serta pelindungan hukum dibawa ke dalam satu ruang penyelesaian. Warga tidak lagi diminta berjalan sendiri dari satu pintu birokrasi ke pintu lainnya.</p> <p>Dua peristiwa itu—kunjungan ke Semenyih dan peluncuran PASTI ADA SOLUSI—menyampaikan pesan yang sama: tanggung jawab negara tidak berhenti di perbatasan.</p> <p>Amanat tersebut bersumber dari Pembukaan UUD 1945 yang memerintahkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tidak cukup tinggal sebagai rumusan konstitusional. Ia harus tampak dalam petugas yang bekerja, data yang diperiksa, dokumen yang segera diterbitkan, kondisi kesehatan yang diperhatikan, serta kepulangan warga yang dipastikan.</p> <p>Makna kehadiran negara semakin terasa ketika pemerintah memberikan penegasan status kewarganegaraan dan menyerahkan dokumen kepada 1.512 anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Angka ini tidak boleh dibaca hanya sebagai capaian administrasi. Di balik setiap dokumen terdapat seorang anak yang membutuhkan sekolah, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan kepastian mengenai masa depannya.</p> <p>Kewarganegaraan memang dibuktikan melalui dokumen, tetapi maknanya jauh melampaui selembar kertas. Ia adalah identitas, kepastian hukum, sekaligus ikatan konstitusional antara seseorang dan negaranya. Anak-anak pekerja migran tidak memilih tempat mereka dilahirkan. Mereka juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perkawinan orang tua yang belum tercatat, keterlambatan pelaporan kelahiran, perbedaan data, atau prosedur yang tidak dipahami keluarganya.</p> <p>Tanpa status dan dokumen yang jelas, seorang anak dapat hidup di pinggir sistem. Ia kesulitan masuk sekolah, memperoleh layanan dasar, mengurus perjalanan, bahkan membuktikan siapa dirinya. Dalam keadaan seperti itu, negara bukan sedang memberikan belas kasihan ketika membantu mereka. Negara sedang menunaikan kewajibannya.</p> <p>Pelindungan pekerja migran memang tidak dapat dibatasi pada hubungan kerja, kontrak, dan upah. Kehidupan seorang pekerja tidak berhenti di tempat kerja. Di belakangnya ada anak, pasangan, dan orang tua. Ada urusan paspor, izin tinggal, pencatatan perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kerentanan sosial yang saling berkaitan.</p> <p>Satu persoalan administratif dapat melahirkan persoalan berikutnya. Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran akan kesulitan memperoleh paspor. Ketidakjelasan status perkawinan orang tua dapat menghambat pencatatan anak. Izin tinggal yang bermasalah membuat sebagian keluarga takut mendatangi kantor pelayanan. Ketakutan dan ketidaktahuan tersebut kemudian dimanfaatkan calo, perekrut ilegal, dan jaringan perdagangan orang.</p> <p>Di sinilah pelindungan PMI harus dibangun sebagai sebuah ekosistem. Kementerian P2MI menangani dimensi ketenagakerjaan dan pelindungan. Kementerian Hukum memastikan kepastian status kewarganegaraan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangani paspor, dokumen perjalanan, serta pengawasan perlintasan. Dukcapil menguatkan identitas kependudukan, sedangkan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI menjadi garis depan pelayanan di negara penempatan.</p> <p>Masyarakat tidak melihat negara berdasarkan pembagian kewenangan antarkementerian. Seorang pekerja migran tidak seharusnya dipaksa memahami instansi mana yang menangani setiap lembar dokumennya. Ia hanya ingin persoalannya didengar, diperiksa, dan diselesaikan. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau forum sesaat. Ia harus tumbuh menjadi cara kerja permanen.</p> <p>Langkah di Malaysia juga relevan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama penguatan hak asasi manusia, keamanan, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi. Pelindungan pekerja migran berada di persimpangan agenda tersebut karena menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan lintas negara, dan hubungan diplomatik.</p> <p>Dalam kerangka itu, 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 memperoleh konteks yang nyata. Penguatan layanan digital, misalnya, harus memungkinkan data identitas, perjalanan, dan dokumen warga diverifikasi lebih cepat. Pemeriksaan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas juga tidak cukup hanya mencocokkan wajah dengan paspor. Petugas perlu mengenali pola perjalanan berisiko, terutama warga yang diduga akan bekerja secara nonprosedural atau berpotensi menjadi korban perdagangan orang.</p> <p>Pencegahan bahkan harus dimulai jauh sebelum seseorang tiba di perbatasan. Melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA dan Desa Binaan Imigrasi, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai jalur resmi, persyaratan, hak, serta risiko bekerja di luar negeri. Banyak calon pekerja migran berasal dari desa yang jauh dari akses informasi dan mudah tergoda janji keberangkatan cepat. Mencegah warga masuk ke jaringan ilegal tentu lebih baik daripada menyelamatkan mereka setelah ditahan di negara lain.</p> <p>Namun, imbauan agar masyarakat menempuh prosedur resmi harus diikuti dengan jalur legal yang mudah, terjangkau, dan dapat dipahami. Pemerintah tidak cukup mengatakan, "Jangan berangkat secara ilegal," apabila proses resmi masih terasa rumit dan jauh dari tempat tinggal warga. Ketertiban hanya dapat diminta jika pelayanan juga diperbaiki.</p> <p>Setiap kasus pekerja migran semestinya memiliki penanggung jawab, batas waktu, dan informasi perkembangan yang dapat diakses keluarga. Setelah pulang, mereka juga membutuhkan pendampingan, pelatihan, kesempatan kerja, serta reintegrasi sosial agar tidak kembali masuk ke jaringan yang sama. Pemulangan bukan akhir pelindungan, melainkan awal dari proses pemulihan.</p> <p>Kunjungan ke Semenyih memperlihatkan dua fungsi imigrasi yang tidak boleh dipisahkan: menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara. Pengawasan harus tegas terhadap jaringan yang mengambil keuntungan dari migrasi ilegal, tetapi tetap manusiawi terhadap warga yang menjadi korban atau sedang menghadapi kesulitan.</p> <p>Keberhasilan kunjungan tersebut tidak diukur dari banyaknya pemberitaan. Ukurannya sederhana dan konkret: apakah 46 warga Indonesia dapat pulang dengan selamat dan sehat; apakah 1.512 anak memperoleh kepastian identitas; serta apakah persoalan serupa dapat dicegah agar tidak terus berulang.</p> <p>Jika target sepuluh hari itu terpenuhi, yang kembali bukan hanya 46 pekerja migran. Bersama mereka, pulang pula kepercayaan bahwa negara bekerja, hadir, dan tidak meninggalkan warganya di negeri seberang.]]> https://www.sumut24.co/news/285985/negara-menjemput-warganya-di-semenyih/