Maruli Siahaan Dorong Penguatan Layanan Kewarganegaraan dan Kaji Kewarganegaraan Ganda

admin — Fri, 12 Jun 2026 17:21:00 +0700+0700

Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan, menegaskan pentingnya penguatan layanan hukum dan administrasi kewarganegaraan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan perkawinan campuran dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Hal itu disampaikan Maruli Siahaan dalam Forum Komunikasi Masyarakat terkait Layanan Hukum, Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Nasional yang digelar di Andaliman Hall, Jumat (12/6).

Menurut Maruli, pemahaman terhadap hukum harus terus ditingkatkan di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga norma agama dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.

"Hukum hadir untuk mengatur kehidupan bersama. Karena itu masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Maruli juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, khususnya anak-anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing. Menurutnya, perkembangan mobilitas masyarakat global menuntut adanya kajian yang lebih mendalam terhadap regulasi kewarganegaraan yang berlaku saat ini.

Ia menyebutkan bahwa banyak warga Indonesia yang tinggal, belajar, maupun bekerja di luar negeri tetap memiliki ikatan kuat dengan tanah air dan ingin berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Karena itu, wacana mengenai kewarganegaraan ganda atau paspor ganda perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta perlindungan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain membahas isu kewarganegaraan, Maruli juga menyinggung pentingnya pembenahan administrasi hukum nasional dan sistem kepartaian dalam mendukung kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang baik memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan.

"Pemahaman terhadap aturan dan administrasi yang baik menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Melalui forum komunikasi tersebut, Maruli berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai layanan hukum dan kewarganegaraan, sekaligus dapat memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang sedang dibahas pemerintah dan DPR RI.red

Ini Dia Riki Handoyo, SH. MH, ASN Non Jaksa Yang Terus Kembangkan Kompetensi Diri, Dinyatakan Lulus Sidang Tesis Pascasarjana UKI

admin — Fri, 12 Jun 2026 16:36:00 +0700+0700

Jakarta-Riki Handoyo, sebagai Insan Adhyaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia terus menempah diri belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin dalam mempersiapkan kompetensi dan keahliannya sebagai Aparatur Sipil Negara non Jaksa pada Kejaksaan RI.

Riki Handoyo, pegawai tata usaha pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung ini tiada kuasa menahan haru dan bangga saat diminta naik ke atas podium untuk menerima ijazah menandakan kelulusannya sebagai mahasiswa pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Hari itu, Riki Handoyo mengikuti ujian tesis sebagai Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKI, dengan dosen penguji yang terdiri dari Dr. Ammunarto Hutahaean, SH. MH, Dr. Fernando Silalahi, SH. MH dan Prof. Dr. Jhon Pires, SH. MH.

Anak Tanjungmorawa, Deliserdang ini mengaku bangga dan terharu hari ituresmi menyandang gelar Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

"Proses pendidikan sebagai mahasiswa Pasca Sarjana akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulliah, Puji Syukur kepada Allah SWT, saya memperoleh nilai Cum Laude," ujar Riki Handoyo kepada media ini, Jumat 12 Juni 2026.

Riki Handoyo mengangkat judul Tesisnya " Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Yang Diperbantukan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia".

Pengambil judul tesisnya dilatarbelakangi Riki Handoyo pernah menjadi staf tata usaha pada Komisi Kejaksaan RI. Dia mendapat penugasan dari Kejaksaan RI untuk bekerja pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.

Pengambilan judul tesis tersebut tentu bukan tanpa alasan. Buah pemikiran ini berangkat dari kegundahannya sebagai insan Adhyaksa non jaksa, yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

"Selama bertugas di Komisi Kejaksaan RI, kita staf TU kurang mendapatkan dukungan kesejahteraan, baik dari sisi tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Sekretariat Komisi Kejaksaan RI sendiri berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan," ujarnya.

Bahkan, Sekretariat Komisi Kejaksaan RI sendiri tidak ada pengaturan Sekretariat di tingkat undang-undang, berbeda dengan KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM yang semuanya sudah diatur di UU tersendiri.

Sementara itu, Kejaksaan RI sendiri belum membuat regulasi tentang perlindungan hukum dan jaminan jenjang karir bagi pegawai maupun jaksa yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI. "Ada plus-minusnya selama bekerja sebagai staf TU di Komisi Kejaksaan RI," aku Riki Handoyo.

"Secara administratif masih berstatus pegawai Kejaksaan dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat. Seluruh masa depan karier bergantung pada institusi yang sedang mereka bantu awasi — konflik kepentingan struktural yang inheren," ujarnya. ( )

Bupati Asahan Lepas 60 Orang Kafilah Menuju MTQ Provinsi Sumut Ke-40

admin — Fri, 12 Jun 2026 16:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi melepas rombongan kafilah yang akan mewakili daerah ini mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Ke-40. Acara pelepasan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat siang sekitar pukul 10.23 Wib.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, organisasi keagamaan, serta seluruh peserta dan pendamping kafilah. Di antaranya hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI dan Ketua Imtaq Kabupaten Asahan, serta pengurus LPTQ setempat.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Basuki, S.Pd., M.M., Jum'at (12/6/2026) menyampaikan bahwa kafilah yang diberangkatkan berjumlah 60 orang. Terdiri dari 48 peserta lomba, 8 pelatih, dan 4 orang official. Demi menjaga kebugaran peserta, disertakan pula dua tenaga kesehatan yang akan mendampingi selama kegiatan berlangsung.

Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta telah menjalani pemusatan latihan terpusat sejak 9 hingga 13 Juni 2026 di Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran. Keberangkatan resmi rombongan direncanakan berlangsung pada 14 Juni 2026, satu hari sebelum pembukaan acara MTQ tingkat provinsi yang dijadwalkan pada 15 Juni 2026.

Saat melepas kafilah, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan dukungan penuh sekaligus pesan penting. "Kami berharap kafilah Asahan dapat kembali mengukir prestasi terbaik. Jadikan ajang ini sebagai sarana ibadah, pembelajaran, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar seluruh peserta senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi aturan panitia, serta membawa nama baik daerah. Ia berharap, ke depannya Kabupaten Asahan tidak hanya unggul di tingkat provinsi, tetapi dapat menjadi pusat pengembangan tilawah Al-Qur'an hingga kancah nasional bahkan internasional.

Acara pelepasan berlangsung khidmat dengan rangkaian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, laporan kegiatan, arahan pimpinan, doa bersama, dan ditutup dengan sesi foto kenangan. Keseluruhan acara selesai sekitar pukul 11.40 Wib dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. (dre)

Bupati Asahan Terima Audiensi BPS, Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Pembangunan yang Akurat

admin — Fri, 12 Jun 2026 16:15:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima kunjungan audiensi dari jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan di ruang kerjanya pada hari Jumat ini. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan segera digelar mulai tanggal 15 Juni mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala BPS Kabupaten Asahan beserta staf, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.

Dalam penyampaiannya, Kepala BPS Kabupaten Asahan, Rahmat Gustiar, S.Si., M.Si., Jum'at (12/6/2026) menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan memperbarui data ekonomi daerah yang nantinya menjadi dasar utama penyusunan rencana pembangunan sekaligus memperbarui Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN). Kegiatan ini meliputi pendataan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditangani langsung oleh pegawai BPS, serta pendataan ke rumah tangga dan pelaku usaha oleh mitra kerja yang ditunjuk.

"Kami sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan, salah satunya melalui penyelenggaraan Apel Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai wujud komitmen bersama seluruh pihak agar kegiatan ini berjalan sukses," ujar Rahmat.

Menanggapi hal itu, Bupati Taufik menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja BPS dalam menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa data statistik menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Pemerintah daerah juga terus menerapkan prinsip Satu Data Indonesia dengan menyelaraskan data dari seluruh perangkat daerah agar setiap program pembangunan benar-benar berlandaskan informasi yang valid. Saya juga berpesan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan sebaik mungkin," tegasnya.

Audiensi berlangsung lancar hingga pukul 09.30 WIB dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bukti kesepakatan dukungan bersama. (dre)

Putusan MA Soal Pelepasan Kawasan Hutan Asahan Disoroti, Tokoh Pemuda Imbau Jaga Kondusivitas

admin — Fri, 12 Jun 2026 16:08:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.573/MENHUT-II/2009 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Asahan. Putusan tersebut membatalkan dasar hukum pelepasan kawasan hutan seluas 4.773,90 hektar di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, yang sebelumnya diberikan kepada PT Citra Sawit Inti Lestari (CSIL).

Menyikapi berkembangnya wacana tersebut, sejumlah tokoh pemuda di Asahan angkat bicara. Melalui konferensi pers yang digelar di salah satu warung kopi di Jalan Diponegoro, Kisaran, pada Kamis (11/6/2026), S. Marpaung, Rudi Yansah Ritonga, dan Ali Ibra Manurung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bijak.

S. Marpaung menjelaskan bahwa persoalan ini bukanlah hal baru. Menurutnya, isu terkait lahan ini sudah disuarakannya sejak tahun 2015 dan sempat mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah. Kini, hampir 12 tahun setelah keputusan hukum berkekuatan tetap, kondisi di lapangan telah terbentuk sedemikian rupa.

"Sepengetahuan kami, tidak seluruh areal yang tercantum dalam dokumen itu dikuasai perusahaan. Sebagian telah lama dikelola dan menjadi tempat hidup warga setempat. Jika persoalan ini dipaksakan untuk dibuka ulang, dikhawatirkan justru masyarakatlah yang akan menanggung kerugian terbesar," ungkapnya.

Ia menambahkan, selama lebih dari satu dekade terakhir, hubungan antara warga dan perusahaan berjalan baik tanpa perselisihan yang signifikan. Pengelolaan lahan berjalan beriringan tanpa menimbulkan gesekan berarti. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak memeriksa fakta secara mendalam sebelum mengambil sikap.

"Berbeda pendapat itu hak setiap orang, tapi mari kita cari sumber informasi yang jelas dan terpercaya. Jangan terburu-buru bertindak agar tidak terjebak kepentingan tertentu," tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Rudi Yansah Ritonga dan Ali Ibra Manurung menekankan bahwa kritik tetap boleh disampaikan, namun harus disampaikan secara wajar dan bertanggung jawab. Mereka berharap putusan hukum ini tidak dijadikan alasan untuk membangkitkan kembali perselisihan masa lalu.

"Kami meminta semua pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli lingkungan, tidak membuat kegaduhan yang memicu keresahan. Mari kita rawat suasana damai dan kondusif yang sudah terjalin selama ini demi kepentingan bersama," pungkas mereka. (tec)

PB Pendawa Indonesia Terima Cinderamata dari Kakanwil Ditjenpas Sumut

admin — Fri, 12 Jun 2026 15:00:00 +0700+0700

Medan – Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada PB Pendawa Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin selama ini.
Penyerahan cinderamata tersebut dilakukan dalam rangka salam perpisahan Kakanwil Ditjenpas Sumut sebelum melaksanakan tugas barunya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Plakat diterima oleh Waketum PB Pendawa Indonesia Donny Rizal yang didampingi oleh Iqbal Sahputra dan Sigit selaku perwakilan LKBH Pendawa Indonesia.
Dalam sambutannya, Yudi Suseno menyampaikan terima kasih atas dukungan, komunikasi, dan kerja sama yang telah terjalin baik antara Kanwil Ditjenpas Sumut dan PB Pendawa Indonesia. Menurutnya, sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung program pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Donny Rizal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yudi Suseno atas kepemimpinan dan dedikasinya selama bertugas di Sumatera Utara.
"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Yudi Suseno atas amanah baru sebagai Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat. Terima kasih atas hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin dengan PB Pendawa Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberhasilan dalam mengemban tugas di tempat yang baru," ujar Donny Rizal.
Acara penyerahan cinderamata tersebut menjadi simbol eratnya hubungan silaturahmi dan sinergitas yang telah terbangun antara Kanwil Ditjenpas Sumut dan PB Pendawa Indonesia, serta diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Dewan Pers Matangkan Usulan Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

admin — Fri, 12 Jun 2026 14:23:00 +0700+0700

Jakarta – Dewan Pers terus berupaya memperkuat posisi tawar industri pers nasional di tengah perkembangan platform digital dan kecerdasan buatan (AI). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghimpun masukan dari berbagai organisasi pers terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.

Forum dengar pendapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6), menghadirkan berbagai konstituen pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta sejumlah organisasi pers lainnya.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya jurnalistik menjadi salah satu upaya untuk membantu industri pers menghadapi tantangan zaman.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Dewan Pers menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi hingga publikasi. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Sejumlah pokok pikiran penting mengemuka dalam pembahasan. Pertama, perlunya pengakuan secara eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkan. Ketiga, perlunya aturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti maraknya penggunaan karya jurnalistik untuk pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model AI yang dinilai menghasilkan manfaat ekonomi bagi berbagai pihak tanpa adanya mekanisme kompensasi yang memadai bagi perusahaan pers maupun pencipta karya jurnalistik.

Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik. Mekanisme ini dinilai dapat memperkuat posisi tawar industri pers nasional dalam berinteraksi dengan platform digital global dan perusahaan pengembang AI.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan bahwa usulan perlindungan karya jurnalistik bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi maupun akses publik terhadap informasi.

"Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, menjelaskan bahwa perlindungan yang diusulkan hanya berlaku untuk penggunaan komersial.

"Penggunaan non-komersial seperti untuk pendidikan, penelitian, dan kajian akademik tetap diperbolehkan," jelasnya.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers yang nantinya disampaikan kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.

Dengan langkah ini, Dewan Pers berharap tercipta ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus memastikan keberlangsungan industri pers nasional di era digital dan kecerdasan buatan.rel

Gebyar Pajak Triwulan I 2026, Bapenda Sumut Bagikan 936 Hadiah untuk Wajib Pajak

admin — Fri, 12 Jun 2026 14:11:00 +0700+0700

MEDAN, - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebanyak 936 hadiah disiapkan untuk diundi kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengundian hadiah triwulan I tersebut berlangsung di Aula Bapenda Sumut Lantai 4, Jumat (12/6/2026).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mengatakan Gebyar Pajak merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak sekaligus upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi dan reward kepada masyarakat Sumatera Utara yang membayar pajak kendaraannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan empat kali dalam satu tahun," ujar Suib.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, tanpa harus menunggu adanya program pemutihan.

"Ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Utara. Masyarakat kita edukasi agar tidak hanya mengharapkan pemutihan, tetapi memiliki ketaatan dan ketepatan waktu dalam membayar pajak, sehingga dapat menambah pendapatan daerah," katanya.

Suib menegaskan, proses pengundian dilakukan secara terbuka dan diawasi sejumlah pihak yang berwenang untuk menjamin transparansi pelaksanaan kegiatan.

"Pengundian ini disaksikan oleh notaris, perwakilan Dinas Sosial, unsur independen, serta rekan-rekan media. Tidak ada pengaturan. Semuanya dilakukan secara terbuka," tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh nama pemenang yang terpilih masih akan melalui proses verifikasi oleh Bapenda Sumut guna memastikan hadiah diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

Berbagai hadiah disediakan dalam Gebyar Pajak Sumut 2026, mulai dari laptop, sepeda, kulkas, mesin cuci, televisi, telepon genggam, hingga voucher belanja.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengundian Gebyar Pajak Triwulan I Tahun 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak ini," ujarnya.

Ia berharap, program tersebut mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

"Harapan kita, kegiatan ini semakin memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Utara untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, tentu akan semakin mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Sutan.

Melalui Gebyar Pajak Sumut 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat, sehingga penerimaan daerah dapat semakin optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat.red

Sepakat Berdamai : Hamdani Meminta Maaf kepada Erni

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:50:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Laporan Ketua DRPD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn terhadap Wakil Ketua DPRD Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.sos di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara berakhir damai.

Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri Laporan Nomor LP/B/1330/VIII/SPKT di Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran Pasal 315 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap Hamdani Syahputra.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram (IG) yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Untuk itu, saya mengaku khilaf dan sungguh-sungguh meminta maaf kepada ibu Erni dan keluarga ataupun pihak lainya yang terkait, Alhamdulillah kami telah bersepakat untuk berdamai," Ujar Hamdani Syahputra, Jumat (12/6).

Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengaku kejadian ini menjadi pelajaran agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Ini menjadi koreksi bagi saya, dan Insya' Allah tidak akan terjadi lagi dikemudian hari" ungkapnya.

Sementara itu Dr. Ramadhany Nasution SH, MH sebagai kuasa hukum Hamdani Syahputra mengatakan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari serta tuntutan hukum terhadap Kliennya tersebut telah berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Erni Sitorus, Agusyah R. Damanik, SH, MH, membenarkan bahwa perkara yang melibatkan Hamdani Syahputra dan Erni Sitorus telah berakhir dengan kesepakatan damai. Menurutnya, penyelesaian tersebut dicapai setelah Hamdani menyampaikan permintaan maaf kepada Erni Sitorus melalui sejumlah media sebagaimana diatur dalam poin-poin kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

"Permintaan maaf yang disampaikan Saudara Hamdani kepada klien kami, Ibu Erni Sitorus, melalui sejumlah media merupakan bagian dari komitmen penyelesaian yang telah disepakati bersama. Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut. Kesepakatan perdamaian itu juga telah dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing," tegas Agusyah.red

Polresta Deli Serdang Amankan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:48:00 +0700+0700

Deliserdang -Polresta Deli Serdang Melaksanakan pengamanan ajang internasional Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan sejumlah titik pengamanan lainnya, Kamis (11/6/2026).

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional serta memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, Polresta Deli Serdang Melaksanakan Tactical Word Game (TWG) yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K, M.Si bersama Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Polresta Deli Serdang juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, mengatakan Polresta Deli Serdang menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

Polresta Deli Serdang berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Wali Kota menerima kunjungan Pemerintah Pemkab Bener Meriah Provinsi Aceh. Rombongan dipimpin langsung Bupati Ir H Tagore Abu Bakar

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:23:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah Provinsi Aceh. Rombongan Pemkab Bener Meriah yang dipimpin langsung Bupati Ir H Tagore Abu Bakar itu diterima Wesly di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (11/06/2026).

Kunjungan tersebut terkait bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kepada Pemkab Bener Meriah sebesar Rp25 miliar untuk pemulihan pasca bencana banjir yang terjadi November 2025 lalu. Bantuan Keuangan Khusus tersebut berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang diterbitkan 2 Maret 2026, dan mengatur tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam APBD pada daerah terdampak bencana., khususnya wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Wali Kota Wesly dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bupati Bener Meriah beserta rombongan di Kota Pematangsiantar. Wesly menerangkan, memedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ, Pemko Pematangsiantar termasuk salah satu daerah yang mendapat alokasi dan penyaluran dana bagi hasil (DBH), daba alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) TA 2026. Bagi pemerintah daerah yang tidak secara langsung terdampak bencana, tambahan TKD TA 2026 dapat digunakan untuk penyediaan kegiatan: mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana; penanaman pohon dan perbaikan lingkungan; pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana; pengendalian inflasi; pemulihan ekonomi; pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, moda transportasi dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat; serta pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.

"Maka dengan ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp25 miliar. Hal tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah Kota Pematangsiantar," terang Wesly.

Wesly berharap bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah dapat membantu dalam proses pemulihan daerah akibat bencana alam yang telah merusak fasilitas umum.

Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar saat memberikan sambutan mengaku bangga bisa sampai ke Kota Pematangsiantar.

Tagore yang merupakan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) itu mengucapkan terima kasih kepada Wesly dan jajaran Pemko Pematangsiantar atas sambutannya.

"Daerah kami dilanda banjir November 2026 lalu. Ratusan jembatan hanyut, jalan hancur, dan warga meninggal dunia. Apalagi akses sempat terputus, baik komunikasi, listrik, maupun jalan. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi bencana seperti itu," katanya.

Tagore juga mengatakan, hingga saat ini mereka masih trauma jika hujan deras.

"Tapi hati kami terobati melihat kondisi Kota Pematangsiantar yang aman," tukasnya.

Tagore bersyukur atas bantuan Rp25 miliar dari Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun jembatan, membangun sarana air bersih, jalan, dan lainnya.

"Terima kasih kami dari hati yang paling dalam kepada Pemko Pematangsiantar. Ini akan kami sampaikan ke masyarakat. Kami tidak bisa membalasnya. Semoga Pak Wali dan Kota Pematangsiantar bisa lebih hebat lagi. Kami hanya bisa membalas dengan doa. Saya akan jaga betul agar jangan ada penyimpangan dari bantuan tersebut," terangnya.

"Kami akan kembali ke Bener Meriah dan berjuang di medan pasca bencana. Semoga yang kami tinggalkan di sini tetap sehat, dan kami selamat sampai ke Bener Meriah," lanjutnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen administrasi bantuan khusus oleh Tagore Abu Bakar, disaksikan Wesly. Kemudian, penyerahan dokumen administrasi kepada Wesly. Dilanjutkan saling tukar cenderamata.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bener Meriah menyerahkan 1 unit mesin kopi ke Pemko Pematangsiantar.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan dua putri Wesly yakni Sarah Silalahi dan Olivia Silalahi. (LP)

Wali Kota temu ramah dengan Pengurus Pusat GPI, sekaligus berdiskusi di rumah dinas wali kota

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:21:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn temu ramah dengan Pengurus Pusat Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), sekaligus berdiskusi di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Senin (08/06/2026) malam. Hadir dari pengurus GPI yakni, anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga dan Sekretaris Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Pematangsiantar Pdt Dr Ardenias Tarigan.

Ikut mendampingi Wesly, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adbang) Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan GPI akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar GPI pada 03 Juli 2026 mendatang.

"Saya menyambut baik kehadiran pengurus GPI, terlebih nuansa kota kita ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi nan religius," kata Wesly.

Wesly dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar senantiasa mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan keumatan oleh GPI.

"Kami akan jadwalkan juga kehadiran untuk Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan menyampaikan undangan secara langsung," katanya.

Sabam Sinaga mengatakan, GPI berpusat di Kota Pematangsiantar dan akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia, di Gedung Rajawali Pematangsiantar, serta akan dihadiri ribuan jemaat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkat. Terima kasih atas sambutan hangatnya Bapak Wali Kota Wesly Silalahi. Kegiatan keumatan kita akan kami selaraskan dengan program-program unggulan dari Pak Wali Kota," katanya.

Ia juga berharap Wesly hadir dan menyapa jemaat GPI saat acara nanti. (LP)

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

admin — Fri, 12 Jun 2026 11:26:00 +0700+0700

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya./rel

Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:55:00 +0700+0700

Medan – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Assyakirin yang berlokasi di Jalan Eka Suka XIV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, akan menggelar kegiatan Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Masjid Sentral Membangun Peradaban" ini diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan peradaban.

Acara akan menghadirkan penceramah Ustadz H. Abdul Latif Khan, yang akan menyampaikan Ceramah Hijriyah terkait makna hijrah dan tantangan umat Islam dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan berkemajuan.

Ketua FOSIL BKMI Sumatera Utara, Syahlan J. Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekadar seremonial pergantian tahun, tetapi juga menjadi sarana memperkuat spiritualitas dan kebersamaan umat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan menjadikan momentum 1 Muharram sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa akhir tahun 1447 Hijriah setelah Shalat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Acara kemudian diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan para tokoh dan undangan, Shalat Isya berjamaah, serta Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, sehingga seluruh masyarakat Muslim dan Muslimah di Kota Medan dan sekitarnya diundang untuk hadir dan meramaikan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah.

Melalui kegiatan ini, Masjid Assyakirin berharap dapat mempererat tali silaturahmi antarumat, meningkatkan kecintaan kepada masjid, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih berkah dan bermartabat.rel

Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:55:00 +0700+0700

Raihan Resmi Lolos ke Asian Games Nagoya 2026, Taekwondo Sumut Minta Dukungan Masyarakat

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:20:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Kabar menggembirakan datang dari dunia olahraga Sumatera Utara. Atlet taekwondo Sumut, M. Raihan, resmi memastikan diri tampil pada Asian Games Nagoya 2026 setelah dinyatakan lolos kualifikasi berdasarkan surat resmi dari Asian Taekwondo Union (ATU) yang kemudian diumumkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).

Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumut, H. Hamdani Syahputra, S.Sos, mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Raihan menjadi bukti bahwa atlet Sumatera Utara mampu bersaing di level Asia.

"Alhamdulillah, atlet kita M. Raihan yang bermain di kelas Under 80 Kg Putra secara resmi diumumkan PBTI lolos ke Asian Games Nagoya 2026. Kami berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara agar Raihan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik untuk Indonesia," ujar Hamdani kepada wartawan, Jumat (12/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang itu mengatakan, selain Raihan terdapat dua atlet Indonesia lainnya yang turut mengamankan tiket ke Asian Games. Keduanya yakni M. Rizal dari Jawa Barat pada nomor Poomsae Putra dan M. Bassam Raihan dari DKI Jakarta yang akan bertanding di kelas Under 68 Kg Putra.

"Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kemudahan dalam perjuangan mereka membawa nama bangsa," katanya.

Bang Danny, sapaan akrab Hamdani, menjelaskan bahwa keberhasilan para atlet tersebut tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Menurutnya, proses kualifikasi menuju Asian Games tidak hanya ditentukan dari raihan medali di satu kejuaraan, tetapi juga berdasarkan akumulasi poin dan hasil pertandingan yang dikumpulkan atlet selama mengikuti berbagai event internasional.
"Tidak semua kemenangan diumumkan dari atas podium. Sebagian ditentukan melalui lembar hasil pertandingan dan akumulasi poin yang berhasil dikumpulkan atlet sepanjang periode kualifikasi," jelasnya.

Hamdani juga menyebut keberhasilan Raihan menembus Asian Games Nagoya tidak terlepas dari dukungan dan perhatian Pembina Taekwondo Sumut, Dr. H. Musa Rajekshah, yang selama ini terus memberikan motivasi kepada pengurus maupun atlet.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh dojang dan pelatih di Sumatera Utara yang telah bekerja keras melakukan pembinaan sehingga mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level internasional.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dojang dan pelatih yang selama ini terus memberikan dedikasi terbaik kepada atlet-atlet taekwondo. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus berjuang mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia," pungkasnya.

Dengan lolosnya M. Raihan ke Asian Games Nagoya 2026, Sumatera Utara kembali memiliki wakil yang akan membawa Merah Putih bersaing di panggung olahraga terbesar Asia. (rel)

8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:51:00 +0700+0700

MEDAN SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) PPA-PPO Polda Sumut bersama Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan mengungkap kasus penyeludupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) di Perairan Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, pada 2 Juni 2026.

Hasil dari pengungkapan itu personel gabungan menyelamatkan sebanyak 8 orang korban berinisial SO warga Asahan, MF, warga Kabupaten Batubara, SI warga Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Kemudian, TD warga Kabupaten Sergai, SL warga Kabupaten Asahan, WI warga Kabupaten Asahan, AM warga Kabupaten Asahan dan MO warga Kabupaten Asahan.

Direktur PPA-PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristina Tara mengatakan, awalnya personel menerima laporan dari masyarakat adanya kapal pukat yang berangkat dari tambatan kapal PT Timur Jaya Teluk Nibung Tanjungbalai hendak membawa sejumlah orang untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia.

"Berdasarkan laporan itu personel Dit PPA-PPO Polda Sumut bekerjasama dengan Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal pukat di Perairan Bagan Asahan," katanya, Kamis (11/06/26).

Kristina mengungkapkan, personel gabungan setelah mengamankan kapal pukat melakukan penggeledahan mendapati delapan pria yang menjadi korban penyelundupan untuk dibawa ke Malaysia.

"Kemudian petugas mengamankan lima orang terdiri nahkoda serta anak buah kapal (ABK) berinisial B, IN, MJ, AA, dan P," ungkapnya didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.

Dalam pemeriksaan, kelima orang yang diamankan mengakui membawa delapan korban itu ke Malaysia secara ilegal.

"Rencananya kedelapan korban akan dipekerjakan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia," terangnya.

Saat ini, para korban telah dititipkan di kantor BP3MI Sumatera Utara.

"Sementara terhadap nahkoda kapal bersama ABK yang diamankan itu telah ditahan di Mapolda Sumut dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," sebutnya.

Kristina menambahkan, kelima pelaku itu mengaku sudah beroperasi selama tiga bulan berkoordinasi dengan agen di Malaysia untuk membawa warga Indonesia bekerja secara tidak sah (ilegal).

"Dari pengungkapan kasus penyelundupan pekerja migran ilegal itu personel turut menyita barang bukti kapal pukat, 11 unit handphone berbagai merek, uang tunai, serta lainnya," pungkasnya.(W05)

Foto:

Brimob Polda Sumut All Out Amankan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung pengamanan ajang internasional Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan sejumlah titik pengamanan lainnya, Kamis (11/6/2026).

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan akhir terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional tersebut.

Selanjutnya, apel kesiapsiagaan personel Brimob dipimpin Danyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas PHH, Kompol Muktar Iswanto Kadoli, S.I.K., M.H., guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel Subsatgas SPP (Satuan Penindak Perusuh) yang dipimpin Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas SPP, Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H., turut disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, personel Brimob juga mengikuti Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Satuan Brimob Polda Sumut juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Alwi Budi Utomo, turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap personel untuk memastikan seluruh rangkaian penukaran tiket berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Brimob di lokasi menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta para suporter. Personel tampak sigap melakukan pengaturan situasi, pengawasan antrean, hingga pengamanan di sekitar area kegiatan guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Hingga saat ini, proses penukaran tiket telah mencapai sekitar 7.000 gelang dan berlangsung tanpa kendala maupun gangguan kamtibmas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Dengan semangat "Brimob Untuk Nusa dan Bangsa", Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 di Sumatera Utara, sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terjaga sepanjang perhelatan sepak bola internasional tersebut.(W05)

FOTO:

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya siaran langsung di media sosial yang diduga mengandung unsur pornografi.

"Pada 25 Mei 2026 kami menerima informasi adanya live TikTok yang memenuhi unsur pornografi. Menindaklanjuti informasi tersebut, saya langsung memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan," ujar Kristinatara saat memberikan keterangan di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan akun TikTok bernama "Koko BR" yang dikelola oleh tersangka berinisial NFR (28). Tersangka kemudian diamankan di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada 26 Mei 2026.

Dalam aksinya, tersangka berperan sebagai host yang memandu siaran langsung dan memberikan berbagai tantangan kepada sejumlah perempuan dewasa yang menjadi talent dalam tayangan tersebut.

"Tersangka mengarahkan dan menantang para talent untuk melakukan tindakan yang bermuatan pornografi, termasuk memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dipertontonkan kepada publik," kata Kristinatara.

Polisi mengungkap, tayangan tersebut dikemas dalam bentuk permainan atau challenge yang mengharuskan peserta melakukan tindakan tertentu. Dari aktivitas tersebut, tersangka memperoleh keuntungan dari hadiah virtual atau koin yang diberikan para penonton saat siaran berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui mampu meraup keuntungan sekitar Rp5 juta dalam satu hari siaran langsung. Sementara jumlah penonton dalam setiap sesi live mencapai sekitar 18.000 hingga 29.000 akun.

Menurut Kristinatara, yang menjadi perhatian serius pihaknya bukan hanya keuntungan yang diperoleh pelaku, tetapi juga potensi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang dapat mengakses konten tersebut.

"Yang menjadi konsen kami adalah banyak anak-anak di bawah umur yang berpotensi melihat atau mengakses siaran ini. Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan moral generasi muda," ujarnya.

Ia menegaskan, maraknya konten pornografi di ruang digital dinilai memiliki korelasi dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang melibatkan anak-anak.

"Anak-anak usia belasan tahun saat ini sudah sangat mudah terpapar berbagai konten negatif. Karena itu kami memandang penindakan terhadap penyiaran pornografi sebagai bagian dari upaya perlindungan anak," tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik dan telepon genggam yang digunakan tersangka untuk menjalankan aktivitas siaran langsung.

Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan pemblokiran terhadap akun yang digunakan dalam aktivitas tersebut guna mencegah munculnya konten serupa di kemudian hari.

"Kami mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak dan membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Kristinatara.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Polda Sumut menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi melalui media digital.

"Kami akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten pornografi. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus kita lindungi bersama," pungkas Kristinatara.(W05)

FOTO:

Piala Dunia 2026 Bergulir, Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:46:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perhelatan sepak bola terbesar di dunia sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan nobar dipusatkan di Hanggar Polda Sumut dan akan berlangsung sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut secara gratis setiap pertandingan yang disiarkan, dengan jadwal dimulai pukul 24.00 WIB hingga selesai.

Selain menyaksikan pertandingan bersama, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai fasilitas dan hiburan, mulai dari doorprize hingga snack gratis bagi para peserta yang hadir.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia sebagai ajang mempererat kebersamaan dalam suasana yang aman dan kondusif.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang dan bergabung dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Hanggar Polda Sumut. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menjadi sarana hiburan bersama sekaligus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat," ujar Kombes Ferry, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan nobar tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mendorong jajaran Polri di seluruh Indonesia untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.

Tidak hanya di tingkat Polda, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan oleh seluruh Polres dan Polsek jajaran Polda Sumut di lokasi yang telah ditentukan masing-masing wilayah. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati euforia Piala Dunia bersama aparat kepolisian setempat.

Menurut Ferry, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

"Melalui nobar ini, kami ingin menghadirkan suasana yang penuh keakraban, memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal," katanya.

Selain itu, momentum berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan nobar juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan kamtibmas guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Piala Dunia adalah pesta olahraga yang dinantikan seluruh masyarakat dunia. Kami berharap kegiatan nobar ini menjadi wadah kebersamaan, mempererat persatuan, dan menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat Sumatera Utara. Mari datang dan ramaikan nobar Piala Dunia 2026 bersama Polda Sumut," pungkasnya.(W05)

FOTO: