Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

admin — Wed, 23 Sep 2026 03:11:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di sejumlah satuan pendidikan.

Evaluasi tersebut menyoroti sejumlah aspek, mulai dari tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas menu, distribusi, keamanan pangan hingga pengelolaan sampah.

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program MBG tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina selaku Ketua Satgas MBG Kota Tanjungbalai di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (22/6/2026).

Rakor diikuti Asisten Ekbang Tajul Abrar, Kepala Bapperida Mariani, Kepala Dinas Pendidikan Bukhori Ginting, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pengelola SPPG.

Dalam rapat tersebut, Fadly meminta seluruh pihak tidak hanya mempertahankan pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan, tetapi juga melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya penerapan prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan serta penguatan koordinasi antara OPD dengan seluruh SPPG.

"Pada pagi hari ini saya mengumpulkan rekan-rekan dari SPPG, para pemangku kepentingan serta dinas terkait untuk mengevaluasi kegiatan MBG yang ada di Kota Tanjungbalai. Kita semua berharap di 2026 ini akan jauh lebih baik lagi," kata Fadly.

Menurutnya, rapat tersebut juga menjadi ruang untuk menjaring berbagai persoalan dan masukan dari satuan pendidikan, khususnya terkait distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Fadly menyebut pelaksanaan MBG merupakan bagian dari program nasional yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya.

"Masih banyak permasalahan yang terjadi, baik dari tata kelola SPPG, persoalan menu, distribusi, keamanan pangan dan lainnya," ujarnya.

Meski demikian, Fadly menyebut pelaksanaan MBG di Kota Tanjungbalai hingga saat ini berjalan aman dan lancar.
Pemko Tanjungbalai melalui Satgas MBG, lanjutnya, berkomitmen memastikan program tersebut berjalan dengan baik, amanah dan lancar bagi seluruh penerima manfaat.

Dalam rakor itu, masing-masing SPPG juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, baik persoalan internal maupun eksternal.

Masukan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan yang muncul di lapangan.

Selain evaluasi pelaksanaan, rakor juga membahas penerapan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 terkait segel dan label makanan. Ketentuan tersebut mencakup informasi jam produksi, masa berlaku makanan serta segel keamanan makanan.

Pemko Tanjungbalai juga mendorong penguatan pengawasan melalui pemanfaatan akses CCTV di seluruh SPPG.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diarahkan untuk memperkuat konektivitas sehingga pemantauan terhadap aktivitas SPPG dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain kualitas dan keamanan pangan, persoalan lingkungan turut menjadi perhatian. SPPG diminta menjaga pengelolaan sampah, khususnya sampah organik yang dihasilkan dari proses penyediaan makanan MBG.

Pemko mengaitkan hal tersebut dengan program daerah STOP Sampah Organik dari Sumbernya. SPPG dinilai perlu mengambil bagian dalam upaya pengurangan sampah organik sejak dari sumbernya.

Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi aspek kuantitas distribusi, tetapi juga memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar kualitas, keamanan dan kelayakan konsumsi.(eko)

Nasib Naas Abdul Rahim : Lahan Digusur Hingga Jadi Tersangka, Dr. Ramces Pertanyakan Permainan Pasal

admin — Wed, 23 Sep 2026 00:50:00 +0700+0700

DELI SERDANG — Abdul Rahim alias Jokowi mendatangi Satreskrim Polresta Deli Serdang, Jalan Sudirman No. 18, Lubuk Pakam, Selasa (22/9/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang kini menempatkannya sebagai tersangka.

Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang disebut terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Jokowi didampingi tim kuasa hukumnya, yakni Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., Tiopan Tarigan, SH., Rodo Sirait, SH., dan Roni Hutajulu, SH.

Usai menjalani pemeriksaan, Jokowi menyampaikan keluhannya kepada awak media. Ia mengaku mempertanyakan kondisi yang dialaminya karena, menurut keterangannya, rumahnya telah dirubuhkan dan tanaman miliknya dihancurkan sebelum dirinya kemudian berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan.

"Saya memohon keadilan. Kepada siapa lagi kami berharap keadilan? Rumah saya sudah dirubuhkan, tanaman kami sudah dihancurkan, sekarang malah saya dijadikan tersangka," ujar Jokowi.

Ramces Pertanyakan Penerapan Pasal

Kuasa hukum Jokowi, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., mempertanyakan penerapan pasal dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.

Menurut Ramces, terdapat perbedaan yang perlu dijelaskan antara pasal yang tercantum dalam laporan polisi dengan pasal yang kemudian digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap kliennya.

Jangan zolimi klien kami

Terkait pasal 466 262 korbannya harus luka - luka berat masuk ICU tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya

Di mana letak pelapor di katakan juper sakit parah tidak bisa melakukan aktivitas .

Hal ini jelas menerapan hukum yang keliru adanya fitnah sesuai dengan bukti fakta - fakta bahwa pelapor sehat walafiat berjalan aktivitas sebagaimana mestinya.

"Pelapor sudah sangat jelas di dalam laporan terkait Pasal 466 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, mengapa dalam pemeriksaan penyidik kemudian dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 466?" ucap Ramces.

Ramces meminta penyidik memberikan penjelasan secara terang mengenai dasar penerapan pasal tersebut, terutama berkaitan dengan unsur tindak pidana dan kondisi korban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diterapkan.

Ia menilai proses hukum terhadap kliennya harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

"Kami berharap proses hukum ini benar-benar melihat fakta dan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat kecil justru merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum," ujarnya.

Ramces juga meminta agar Kapolri dan jajaran terkait memperhatikan persoalan yang dialami masyarakat di Desa Rugemuk, khususnya karena perkara tersebut menurut pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan persoalan agraria.

Kuasa Hukum Minta Penyidik Ungkap Fakta

Roni Hutajulu, SH., yang juga merupakan kuasa hukum Jokowi, mengatakan kehadiran mereka di Polresta Deli Serdang merupakan bentuk itikad baik untuk mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Menurut Roni, pihaknya berharap penyidik dapat menggali fakta secara menyeluruh sehingga persoalan yang sebenarnya dapat diketahui.

"Kami ingin menunjukkan itikad baik untuk meluruskan situasi dan kronologi yang sebenarnya. Kami berharap pihak penyidik dapat mencari fakta yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya terkait permasalahan yang menimpa Jokowi," kata Roni.

Ia menyebut perkara tersebut perlu dilihat secara utuh karena terdapat persoalan sengketa agraria di lokasi kejadian.

Hal senada disampaikan Rodo Sirait, SH. Ia mengatakan pihaknya mendampingi Jokowi sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

"Kami berharap perkara ini benar-benar diteliti dengan baik oleh Polresta Deli Serdang agar klien kami mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," ujar Rodo.

Menurut Rodo, wilayah Desa Rugemuk, khususnya Dusun III, disebut memiliki persoalan konflik agraria yang perlu diperhatikan dalam melihat rangkaian peristiwa tersebut.

Persoalan Agraria Disorot

Tim kuasa hukum menilai dugaan penganiayaan yang kini menjerat Jokowi perlu dilihat dalam konteks rangkaian persoalan yang terjadi di lokasi, termasuk klaim mengenai rumah yang disebut telah dirubuhkan serta tanaman yang menurut Jokowi telah dihancurkan.

Namun, seluruh tuduhan dan keterangan mengenai sengketa tersebut masih merupakan versi Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Sementara itu, proses hukum terhadap Jokowi masih berjalan. Status tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan belum berarti yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Temui Konjen RRT, Asri Ludin Tambunan Bahas Peluang Investasi hingga Teknologi Pertanian

admin — Tue, 22 Sep 2026 21:45:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka peluang investasi dan kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), termasuk di bidang pertanian dan teknologi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, saat bertemu Pelaksana Tugas Konsulat Jenderal RRT di Medan, Song Jianming, di Konsulat Jenderal RRT, Medan, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kedatangan perwakilan investor dari Kota Qingyuan, Provinsi Guangdong, ke Deli Serdang beberapa hari sebelumnya. Bupati menyampaikan Pemkab Deli Serdang terbuka terhadap investasi dari Tiongkok di berbagai sektor yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

"Kami terbuka terhadap investasi dari Tiongkok. Apa pun sektornya, selama memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, tentu kami menyambut peluang kerja sama tersebut," ujar Bupati.

Ketertarikan untuk mengembangkan kerja sama di bidang pertanian, khususnya dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung pengembangan sektor pertanian Deli Serdang turut dibahas.

Begitupun dengan keberlanjutan kerjasama dengan Kota Shanwei yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Amri Tambunan. Menurutnya, kerja sama antardaerah tersebut dapat menjadi salah satu ruang untuk memperluas hubungan dan pertukaran pengetahuan maupun teknologi.

Menanggapi hal tersebut, Song Jianming menyampaikan Konsulat Jenderal RRT antusias mendorong kerja sama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan daerah di Tiongkok. Pihaknya siap membantu menghubungkan Deli Serdang dengan daerah atau kota di Tiongkok yang memiliki potensi kerja sama sesuai kebutuhan daerah.

"Kami akan membantu menghubungkan Deli Serdang dengan daerah di Tiongkok yang memiliki keunggulan di bidang pertanian. Teknologi pertanian dapat menjadi salah satu bidang kerja sama yang kita dorong," kata Song Jianming.

Ia menjelaskan, sejumlah daerah di Tiongkok telah memiliki produktivitas padi sekitar 15 ton per hektare. Pengembangan teknologi pertanian juga dilakukan untuk pemanfaatan lahan air payau.

Terkait sister city, Song Jianming menyampaikan pihaknya akan membantu menghubungkan daerah atau kota yang sesuai untuk menjadi mitra Deli Serdang. Menurutnya, posisi strategis Deli Serdang, termasuk keberadaan Bandara Internasional Kualanamu, menjadi salah satu potensi pendukung kerja sama antardaerah.

"Jadi tidak hanya Shanwei, tapi kita dari konsulat juga akan menyesuaikan daerah-daerah yang sesuai agar Deli Serdang terus berkembang. Mudah-mudahan bisa saling kunjung agar sama-sama melihat langsung potensi yang ada," terangnya.

Kunjungan tersebut dinilai dapat membantu menentukan bentuk kerja sama yang lebih sesuai sekaligus memperkenalkan potensi Deli Serdang kepada calon mitra.

Pertemuan turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, jajaran Konsulat Jenderal RRT, tokoh masyarakat Tionghoa, Ali Jhonsen.

Pemkab Deli Serdang dan PT Pupuk Indonesia Cek Pupuk, Kendala Petani Ditindaklanjuti

admin — Tue, 22 Sep 2026 21:44:00 +0700+0700

HAMPARAN PERAK – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan dan distribusinya sesuai kebutuhan petani. Monitoring dan evaluasi dilakukan Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Deli Serdang, Misran Sihaloho, bersama PT Pupuk Indonesia dengan mengunjungi Gapoktan Jaya Bersama di Desa Paluh Manan dan Gapoktan Sinar Tani di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Selasa (22/9/2026).

Misran mengatakan monitoring langsung diperlukan untuk melihat kesesuaian antara alokasi, penyaluran, dan kebutuhan petani di lapangan.

Di Gapoktan Jaya Bersama, alokasi pupuk per tahun tercatat 161 ton urea dan 146 ton NPK. Hingga monitoring dilakukan, realisasi penyaluran mencapai 60 ton urea dan 65 ton NPK. Harga penyaluran masing-masing Rp90.000 per goni untuk urea dan Rp92.000 per goni untuk NPK.

Tim juga menemukan adanya petani baru yang belum dapat menebus pupuk karena belum tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dinas Pertanian akan mendata dan memperbarui usulan agar kebutuhan petani tersebut dapat terakomodasi.

Sementara di Gapoktan Sinar Tani, alokasi pupuk mencapai 133 ton urea dan 101 ton NPK per tahun, dengan realisasi masing-masing 51 ton dan 40 ton. Monitoring turut menemukan lahan pertanian yang terdampak banjir sehingga tanaman rusak dan harus ditanam kembali.

Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan pupuk. Alokasi yang sebelumnya diperhitungkan untuk dua musim tanam telah digunakan, sementara penanaman kembali membutuhkan tambahan pupuk. Temuan ini akan ditindaklanjuti OPD terkait untuk mencari solusi bagi petani terdampak.

"Setelah dilakukan monitoring langsung ini, kami berharap para distributor dapat memaksimalkan penggunaan pupuk subsidi kepada para petani," ujarnya.

Account Executive Wilayah Sumatera Utara I PT Pupuk Indonesia, Ahmad Dalfin, mengapresiasi kolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang dalam pengawasan pupuk bersubsidi.

Menurutnya, monitoring di tingkat Gapoktan membantu memberikan gambaran mengenai realisasi penyaluran dan kebutuhan pupuk selama satu tahun, sehingga ketersediaannya dapat terus dijaga untuk mendukung produktivitas pertanian di Deli Serdang.

"Kegiatan monitoring ini menjadi langkah yang baik untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat Gapoktan. Selain itu, kami juga melakukan pendataan terkait penyaluran dan penggunaan pupuk selama satu tahun," pungkasnya.

Polda Sumut Tangkap Dua Pria Sembunyikan 44 Kg Sabu di Dinding Mobil

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap peredaran narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dari pengungkapan itu personel mengamankan dua pelaku berinisial A (45), warga Kecamatan Medan Labuhan dan R (37), warga Kecamatan Medan Sunggal.

"Kedua pelaku yang ditangkap itu membawa sabu sebanyak 44 bungkus dari Aceh menuju Medan," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Selasa (22/9/2026).

Ia menjelaskan, barang bukti narkoba dibawa pelaku menggunakan mobil yang disimpan pada bagian dinding pintu untuk mengelabui penangkapan aparat kepolisian.

"Berdasarkan pemeriksaan rencananya barang bukti narkoba diduga mau diedarkan di kawasan Belawan atas arahan seorang pengendali insial B (lidik)," jelasnya.

Terhadap kedua pelaku telah ditahan di Mapolda Sumut guna menjalani proses hukum.

"Kasus peredaran narkoba yang diungkap personel itu masih dalam pengembangan untuk menangkap jaringan lainnya yang identitasnya sudah diketahui," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Pengedar sabu diamankan bersama barang bukti di Mapolda Sumut(W05)

Polrestabes Medan Ringkus IRT Pengedar Narkoba di Lembah Sunggal

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Tirtanadi Gang Lembah, Kecamatan Sunggal, Medan Sunggal, Kamis (17/9/2026).

Dari tangan pelaku, petugas menyita 2 paket sabu siap edar, 24 plastik pembungkus sabu dan sejumlah uang.

Penangkapan EV (43), warga Jalan Pasar I Tapian Nauli, Kecamatan Medan Sunggal dilakukan usai personel Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat.

Saat ditangkap, EV diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Petugas menyita 2 paket sabu siap edar seberat 0,86 gram, 24 plastik pembungkus sabu, satu dompet, dan sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba.

"Penangkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat, pelaku merupakan pengedar di lokasi penangkapan," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (22/9/2026) siang.

Rafli menambahkan, tersangka mengaku baru dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir menjadi pengedar narkoba. Motif ekonomi, jadi alasan pelaku terlibat dalam bisnis haram ini.

"Pemeriksaan awal, pelaku baru beberapa pekan terakhir mengedarkan narkoba," sebut Rafli.

Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan akan melakukan penangkapan terhadap pemasok sekaligus bos dari pelaku.

"I alias G kami identifikasi sebagai pemasok narkoba sekaligus bos dari pelaku," pungkas Rafli.(W05)

Teks foto :
IRT diamankan bersama barang bukti sabu yang diedarkannya()

Penumpang Bus Travel Ditangkap Bawa Sabu 480 Gram, Hendak Dikirim ke Aceh

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang penumpang bus travel berinisial FYM ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. FYM diduga membawa 480 gram sabu yang hendak diselundupkan dari Medan menuju Sigli, Aceh.

FYM ditangkap saat berada dalam bus travel jurusan Medan-Aceh di kawasan kompleks pertokoan Jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penumpang yang membawa narkotika.

Petugas kemudian menghentikan bus yang dicurigai dan meminta FYM turun untuk menjalani pemeriksaan. Saat penggeledahan awal, polisi tidak menemukan sabu yang dibawa tersangka.

Namun, petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menemukan enam bungkus plastik berisi sabu dengan berat sekitar 480 gram yang disembunyikan di ruang khusus yang telah dimodifikasi.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan FYM mengaku diperintah seseorang berinisial P dan M untuk membawa sabu tersebut ke wilayah Sigli, Aceh.

"Yang bersangkutan mengelabui petugas. Sabu seberat sekitar 485 gram disembunyikan di atas ransel, tepatnya di bawah tempat yang biasa digunakan untuk jas hujan," kata Rafli, Selasa (22/9/2026).

Menurut Rafli, sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Sigli. FYM dijanjikan upah Rp 3 juta jika berhasil mengantarkan narkotika tersebut kepada pemesan di Aceh.

Polisi masih memburu pihak lain yang diduga memasok sabu kepada FYM. Kepada petugas, FYM mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba karena tergiur imbalan yang dijanjikan.

FYM kini diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok dan pemesan sabu tersebut.(W05)

Teks foto :
Polisi amankan penumpang bus travel karena hendak menyelundupkan sabu(W05)

Oknum TNI Diduga Bawa Kabur Motor Rekan Kerja

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang oknum prajurit TNI berinisial MJA alias Zaki terekam kamera CCTV diduga membawa kabur sepeda motor rekan kerjanya di sebuah rumah makan Jalan Halat, Medan.

Peristiwa itu terjadi di areal parkir Rumah Makan Bukit Tinggi pada 15 September 2026. Saat kejadian, MJA diketahui baru sekitar satu bulan bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah makan tersebut.

Dalam rekaman CCTV, MJA terlihat keluar dari dalam rumah makan. Dia kemudian menuju area parkir dan membawa sepeda motor milik rekannya.

Pemilik motor, Desi Humanti, mengatakan pelaku mengambil kunci sepeda motornya tanpa sepengetahuannya. Kunci tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas yang berada di loker.

"Dia ambil kunci dari dalam tas yang disimpan di loker. Setelah itu motor saya dibawa," kata Desi, Selasa (22/9/2026).

Desi mengaku, bersama pegawai lainnya awalnya tidak mengetahui MJA merupakan anggota TNI. Identitas tersebut baru diketahui setelah kasus pencurian motor terbongkar.

"Kami tahunya dia TNI setelah kejadian terbongkar. Selama bekerja di sini dia kos di gang sebelah," ujarnya.

Menurut Desi, MJA juga sempat membuat masalah di tempat kosnya hingga akhirnya diusir oleh pemilik kos. Dia menyebut pelaku diduga merupakan prajurit yang meninggalkan satuannya tanpa izin atau disersi.

Kasus tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area dan Denpom Medan. Desi berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan.

Hingga berita ini ditulis, keberadaan MJA dan sepeda motor milik korban belum diketahui.(W05)

Teks foto :
Tangkapan layar oknum TNI diduga mencuri sepeda motor rekan kerja di Jalan Halat Medan(W05)

Radiologi FK USU Beri Layanan USG Gratis bagi Warga dalam Bakti Sosial HUT TNI

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:44:00 +0700+0700

MEDAN — Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) mengambil bagian dalam kegiatan bakti sosial memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Medan. Tim Radiologi FK USU memberikan layanan pemeriksaan ultrasonografi (USG) gratis kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Radiologi FK USU dengan Kodam I/Bukit Barisan (BB) dalam rangkaian bazar dan bakti sosial HUT ke-81 TNI.

Dalam kegiatan itu, tim Radiologi FK USU melakukan pemeriksaan ultrasonografi abdomen atau USG bagian perut terhadap peserta bakti sosial. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Program Studi Radiologi FK USU dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad, terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi staf pengajar dr. Vicky Septian Ariska, M.Ked(Rad), Sp.Rad dan dr. Hafizhalaila Ammar, M.Ked(Rad), Sp.Rad.

Sejumlah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Radiologi juga turut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Keterlibatan tim Radiologi FK USU tidak hanya memberikan akses pemeriksaan USG secara gratis. Peserta yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan akan diarahkan ke Rumkit Putri Hijau.

Kolaborasi tersebut memperlihatkan keterlibatan FK USU melalui layanan Radiologi dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi ruang bagi tenaga pengajar dan peserta PPDS untuk berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di luar lingkungan rumah sakit dan kampus.

Pemeriksaan USG abdomen dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi awal mengenai kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, rujukan ke Rumkit Putri Hijau menjadi bagian dari tindak lanjut pelayanan kesehatan setelah kegiatan bakti sosial.

Kegiatan Radiologi FK USU bersama Kodam I/BB tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus memperluas peran institusi pendidikan kedokteran dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perkuat Sinergi Transisi Energi Regional, MKI Sumut Hadiri Electricity Connect 2026

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:42:00 +0700+0700

TANGERANG — Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., memimpin delegasi jajaran pengurus MKI Sumut dalam pembukaan ajang Electricity Connect 2026 yang resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Kehadiran MKI Sumut dalam forum ketenagalistrikan internasional ini mempertegas komitmen daerah dalam mendukung percepatan transisi energi bersih dan pemerataan akses listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MKI Sumut turut didampingi oleh jajaran pengurus MKI Sumut, di antaranya M. Santri Azhar Sinaga yang membidangi Kebijakan Publik dan Regulasi, serta Qaanitah Aziizah dari Bidang Humas/Komunikasi MKI Sumut.

Upacara pembukaan ajang bergengsi ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, Ketua Umum MKI Indonesia, Suroso Isnandar, serta Ketua Panitia Pelaksana Electricity Connect 2026, Arsyadany Ghana Akmalaputri.

Mengusung tema besar "Powering Regional Sovereignty, Securing Energy Systems Resilience", Electricity Connect 2026 menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan—mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi—untuk mendiskusikan inovasi teknologi dan ketahanan sistem energi nasional maupun regional.

Ketua MKI Sumut, Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., menyampaikan bahwa partisipasi Sumatera Utara dalam agenda tahunan ini sangat krusial. Selain untuk memperluas jejaring, MKI Sumut juga fokus mengawal isu kebijakan publik, regulasi ketenagalistrikan, serta strategi komunikasi publik terkait EBT di daerah.

"Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari hidro, panas bumi, hingga biomassa. Kehadiran jajaran pengurus MKI Sumut—termasuk tim Kebijakan Publik & Regulasi serta Humas—merupakan langkah nyata untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan strategi nasional, sekaligus menyosialisasikan pentingnya ketahanan energi kepada masyarakat luas," ujar Dr. H. M. Isa Indrawan.

Melalui keikutsertaan ini, MKI Sumut berharap hasil dan rumusan strategis dari Electricity Connect 2026 dapat diimplementasikan secara konkret di daerah guna mendukung ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Tentang Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara

MKI Sumut adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi pemangku kepentingan di bidang ketenagalistrikan di Sumatera Utara. MKI Sumut berkomitmen mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Rel

Puluhan Pekerja Konstruksi Gudang 235 Sampali Keluhkan Uang Lembur Belum Dibayar

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:02:00 +0700+0700

MEDAN – Puluhan pekerja konstruksi yang bekerja pada proyek pembangunan Gudang 235 Sampali di bawah PT Swastika Lautan Nusa Persada mengeluhkan pembayaran uang lembur yang disebut belum seluruhnya diselesaikan.

Para pekerja mengaku telah menjalani jam kerja lembur dalam pengerjaan proyek konstruksi di kawasan Musim Mas Kim 2. Namun, hingga kini masih terdapat pekerja yang menyebut hak pembayaran atas jam lembur mereka belum dibayarkan.

Persoalan tersebut bahkan sempat memicu aksi pekerja pada 2 September 2026. Setelah aksi itu, sebagian pembayaran disebut telah dilakukan perusahaan. Namun, berdasarkan keterangan pekerja, masih ada sejumlah karyawan yang mengaku belum menerima pembayaran uang lembur secara penuh, khususnya perhitungan berdasarkan jam lembur yang telah dijalani.

"Sebagian sudah dibayar setelah aksi, tetapi masih ada yang belum. Jam lemburnya juga belum seluruhnya dibayarkan," ujar salah seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Para pekerja berharap perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme perhitungan lembur, jumlah jam lembur yang tercatat, serta kapan seluruh hak pekerja akan diselesaikan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut hak pekerja yang telah menjalankan pekerjaan di luar jam kerja normal. Mereka meminta agar pencatatan jam kerja dan pembayaran lembur dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Sementara itu, Manager Operasional PT Swastika Lautan Nusa Persada, Hendro, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan konfirmasi terkait persoalan pembayaran upah lembur para pekerja yang disebut masih belum seluruhnya diselesaikan.

Para pekerja berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik dan seluruh hak mereka dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.red

Belum Genap 24 Jam Sejak Kabur, Pelaku Curat yang Gasak Barang Rp143 Juta Diringkus Polisi

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:19:00 +0700+0700

24.co">sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim kepolisian kembali membuahkan hasil. Kurang dari sehari sejak melancarkan aksinya, pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang merampok sebuah rumah kosong di Kecamatan Kota Kisaran Barat berhasil dibekuk Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan.

Pelaku berinisial JT (28), warga Kelurahan Sendang Sari, ditangkap petugas di sebuah penginapan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, dini hari, tak sampai 24 jam setelah peristiwa terjadi pada Sabtu, 19 September 2026 sekitar pukul 19.30 Wib.

24.co/cdn/uploads/images/2026/09/bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb_IMG-20260922-WA0022.jpg">

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, saat kejadian rumah korban kosong. Pelaku diduga membobol masuk dengan merusak jendela dan jerajak bagian belakang, lalu mengambil sejumlah barang berharga. Kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai Rp143,6 juta.

Barang yang dibawa kabur meliputi uang tunai Rp25 juta, perhiasan emas dan berlian, serta sejumlah peralatan elektronik.

24.co/cdn/uploads/images/2026/09/fc221309746013ac554571fbd180e1c8_IMG-20260922-WA0028.jpg">

Menindaklanjuti laporan yang masuk, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. langsung mengerahkan tim. Penyelidikan berjalan cepat, dan belum genap 24 jam, jejak JT terdeteksi berada di salah satu hotel di kawasan Jalan Imam Bonjol. Sekitar pukul 03.30 Wib, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.

Polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, BPKB, kartu ATM, tas ransel, dompet, flashdisk, sejumlah kartu identitas, perhiasan emas lengkap dengan suratnya, serta sisa uang tunai Rp5,1 juta

Saat ini JT menjalani pemeriksaan di Mapolres Asahan. Ia disangkut Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Berkas perkara pun sedang dilengkapi untuk tahap selanjutnya.

Kapolres mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengunci pintu, menutup akses jendela, dan mengaktifkan pengamanan rumah saat ditinggal. Jika melihat hal mencurigakan, segera hubungi layanan darurat Polri di nomor 110. (tec)

Rico Waas: Pemko Medan Perluas Basis Penerimaan Pajak dan Retribusi

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:16:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

"Optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata dilakukan melalui kenaikan tarif," sebut Wali Kota Medan Rico Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Penjelasan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (22/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir pula Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Rico Waas mengatakan perubahan perda mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Penyusunannya, kata dia, melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Proyeksi tambahan PAD dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat serta hasil evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi," kata Rico Waas.

Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap yang bergantian membacakan tanggapan kepala daerah menyatakan kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Menurutnya, peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Rico Waas menyebut perubahan perda juga menyempurnakan ketentuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk pencantuman Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan penyesuaian tabel indeks sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021. Perubahan juga mencakup penyesuaian tarif pelayanan kebersihan dan penghapusan objek retribusi penyedotan kakus pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam P-APBD 2026, target PAD ditetapkan Rp3,875 triliun. Sementara dalam R-APBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp4,167 triliun atau meningkat sekitar Rp291,71 miliar.

"Peningkatan PAD bukan satu-satunya indikator keberhasilan, tetapi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan aktivitas usaha," tegasnya.

Rico Waas juga menegaskan evaluasi kebijakan pajak dan retribusi berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Medan Nomor 1 Tahun 2024. Proyeksi penerimaan tetap dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat dan evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi.

"Optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan tarif, tetapi juga melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi, penguatan pengawasan, serta digitalisasi administrasi dan pemungutan," jelasnya.

Terkait pengelolaan aset daerah, Pemko Medan menyiapkan pengamanan hukum melalui legalisasi dan sertifikasi tanah serta bangunan aset daerah. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan plang penanda aset dan patok pembatas lahan.

Penertiban juga dilakukan terhadap aset daerah yang terlantar maupun yang dikuasai pihak lain tanpa izin. Pemko Medan mengembangkan sistem inventarisasi dan keterbukaan informasi aset agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Medan juga menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pansus beranggotakan David Roni Ganda Sinaga, Agus Setiawan, Robi Barus, H. Rajudin Sagala, H. Doli Indra Rangkuti, Syaiful Ramadhan, Fauzi, Salomo Tabah Ronal Pardede, Reza Pahlevi Lubis, Rommy Van Boy, Muhammad Afri Rizki Lubis, Godfried Effendi Lubis, H. Iswanda Ramli, H.T. Bahrunsyah dan Eko Afrianta Sitepu.Rel

Bawa Nama Indonesia, Rico Waas Lepas 10 Pelajar Medan ke Ipoh Malaysia

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sepuluh pelajar Kota Medan bersiap menjalankan misi lebih dari sekadar pertukaran pelajar. Selama enam hari di Ipoh, Malaysia, mereka akan menjadi wajah Indonesia yang membawa cerita tentang keberagaman, budaya, dan keramahan Kota Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas langsung 10 pelajar p dari empat sekolah yang mengikuti Program Pertukaran Pelajar Kota Medan–Ipoh, Malaysia Tahun 2026 di Balai Kota Medan, Selasa (22/9/2026). Ia berpesan agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus membangun persahabatan dengan masyarakat Ipoh.

Selama enam hari berada di Ipoh, para pelajar tidak hanya akan mengikuti rangkaian pembelajaran dan mengenal kehidupan masyarakat setempat. Mereka juga menjadi representasi Indonesia yang dituntut mampu menunjukkan sikap, karakter, budaya, serta keberagaman daerah asalnya

Rico Waas menekankan, para pelajar tidak datang hanya sebagai peserta program, tetapi membawa identitas Indonesia. Karena itu, sikap, sopan santun, kedisiplinan, dan kepercayaan diri menjadi hal penting yang harus mereka tunjukkan selama berada di Malaysia.

"Yang terpenting di dalam pertukaran pelajar ini adalah tidak lepas dari cinta tanah air kita. Kita membawa diri ke sana bukan hanya membawa tubuh dan pikiran, tetapi membawa label negara mana yang datang ke sana," kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan dan Kabag Kerja Sama Setda Kota Medan Sri Inderahayu

Rico Waas juga meminta para pelajar memperkenalkan kekayaan Kota Medan yang dikenal dengan keberagaman suku, bahasa, tradisi, kesenian hingga kuliner. Menurutnya, keberagaman tersebut bukan sekadar identitas, tetapi kekuatan yang patut dibanggakan dan dikenalkan kepada dunia.

"Datanglah dengan rasa percaya diri, datanglah dengan kesantunan, dengan kesopanan, dengan kebaikan. Buatlah rasa persahabatan yang baik, tapi kita jangan lupa juga membawa nama baik dari Indonesia itu sendiri," pesannya.

Selanjutnya Rico Waas mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Ia berharap pengalaman di Ipoh dapat membangun kepercayaan diri, karakter, dan kemampuan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Sementara itu, Kabag Kerja Sama Setda Kota Medan Sri Inderahayu mengatakan, 10 pelajar dari empat sekolah, terdiri atas lima putra dan lima putri, akan mengikuti program pada 25–30 September 2026. Mereka didampingi dua perwakilan Pemko Medan.

Sebelum keberangkatan, para peserta telah mendapat pembekalan selama lebih dari sebulan, termasuk latihan tari yang akan ditampilkan selama program. Mereka juga disiapkan untuk mempresentasikan Indonesia, khususnya sejarah dan budaya Kota Medan, kepada masyarakat Ipoh. Para peserta akan berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Penang, kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Kota Ipoh. Rel

Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

admin — Tue, 22 Sep 2026 16:25:00 +0700+0700

MEDAN –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian tindak lanjut penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Permintaan ini disampaikan setelah satu minggu sejak aspirasi korban dan orang tua disampaikan langsung kepada BGN di Jakarta, namun belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Kasus tersebut berdampak terhadap sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu korban yang mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya berlanjut adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi. Selain meminta pemulihan kesehatan korban, orang tua juga menuntut pemeriksaan kesehatan secara berkala, tindak lanjut hasil laboratorium, kepastian proses hukum, serta kompensasi atas dampak yang dialami keluarga. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya menemukan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada sejumlah sampel makanan yang diperiksa.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan pihaknya menghargai BGN yang telah menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan melakukan koordinasi. Namun, koordinasi tersebut menurutnya harus segera menghasilkan tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian kepada korban dan keluarga.

"Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai bahwa BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut. Jangan sampai setelah masyarakat datang menyampaikan penderitaan dan tuntutannya, kemudian mereka kembali menunggu tanpa kepastian. Kalau memang harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, silakan dikoordinasikan, tetapi jangan sampai tuntutan masyarakat berhenti hanya karena menunggu koordinasi. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan kompensasi bagi para korban," ujar Rapidin, Selasa (22/09/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mengatakan aspirasi yang dibawa ke BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih. Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tersedia ditindaklanjuti secara terang dalam penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan sudah disampaikan. Sekarang yang kami minta adalah tindak lanjutnya. Kalau ditemukan bakteri pada sampel makanan, harus dijelaskan secara terang apa kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak. Kemudian proses hukum juga harus memberikan kepastian. Orang tua ingin tahu kasus ini ditangani sampai sejauh mana dan siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Iriani.

Iriani menambahkan, tuntutan kompensasi juga didasari kondisi ekonomi sebagian orang tua siswa yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan harian. Ketika anak-anak mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus mendampingi dan meninggalkan pekerjaan sehingga kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung dari hari mereka bekerja. Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anak. Artinya ada penghasilan yang hilang, sementara kebutuhan untuk pengobatan dan kebutuhan keluarga tetap berjalan. Karena itu, orang tua meminta agar dampak yang mereka alami juga diperhatikan dalam bentuk kompensasi," kata Iriani.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan kewenangan antar instansi tidak boleh membuat penanganan terhadap korban berjalan lambat.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan tindak lanjut. BGN sudah menerima aspirasi, sehingga masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah pertemuan tersebut. Mulai dari pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum, sampai kompensasi harus jelas siapa yang menangani dan bagaimana perkembangannya," kata Sutrisno.

Sutrisno juga meminta kasus Karo menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan, serta mekanisme respons ketika terjadi dugaan keracunan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa sebagai penerima manfaat program.

"Program MBG ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Jangan hanya melihat persoalan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, diperiksa, disimpan, diangkut, sampai diterima dan dikonsumsi oleh siswa. Setiap tahapan harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Sutrisno.

PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar tindak lanjut dari BGN tidak berhenti pada tahap koordinasi. Penanganan korban, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum, serta tuntutan kompensasi diharapkan memperoleh kepastian sehingga keluarga korban tidak kembali berada dalam ketidakjelasan.rel

Jual Sabu, Polisi Sergap Seorang IRT di Lembah Sunggal Medan

darma — Tue, 22 Sep 2026 16:20:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Kamis (17/9/2026) sore meringkus seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), yang jadi pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Tirtanadi Gang Lembah, Kecamatan Medan Sunggal. Dari tangan pelaku, petugas menyita 2 paket sabu siap edar, 24 plastik pembungkus sabu, dan sejumlah uang.

Penangkapan EV (43) warga Jalan Pasar I Tapian Nauli, Kec.Medan Sunggal, dilakukan usai personel Unit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat perihal praktek jual beli narkoba di lokasi penangkapan.

Saat ditangkap, EV diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Petugas, kemudian menyita 2 paket sabu siap edar seberat 0,86 gram, 24 plastik pembungkus sabu, satu dompet, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba.

"Penangkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat, pelaku merupakan pengedar di lokasi penangkapan," ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (22/9/2026) siang.

Rafli menambahkan, pelaku mengaku baru dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir menjadi pengedar narkoba. Motif ekonomi, jadi alasan pelaku terlibat dalam bisnis haram ini.

"Pemeriksaan awal, pelaku baru beberapa pekan terakhir mengedarkan narkoba," tambah Rafli.

Polisi, kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan melakukan penangkapan terhadap pemasok sekaligus bos dari pelaku.

"I alias G, kami identifikasi sebagai pemasok narkoba sekaligus bos dari pelaku. Kami pastikan, pemasok narkoba ini tidak akan luput dari kami, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.(W02)

Jalin Sinergitas, Ketua Pewarta Polrestabes Medan Silaturahmi ke Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Kompol Ferry Kusnadi SH MH

darma — Tue, 22 Sep 2026 15:54:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Untuk terus memupuk sinergitas wartawan dan polri, Chairum Lubis SH Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Selasa (22/9/2026) mengunjungi Kasat Narkoba Polresta Delisersang, Kompol Ferry Kusnadi SH MH.

Pertemuan sahabat lama ini berlangsung di ruang Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Polda Sumut penuh dengan suasana hangat ini menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan kemitraan.

Kompol Ferry Kusnadi yang resmi menjabat Kasat Narkoba Polresta Deliserdang sejak 20 Januari 2026 ini menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas kunjungan Ketua Pewarta Polrestabes Medan bersama rombongan.

Orang nomor satu di Satnarkoba Polresta Deliserdang ini berharap, hubungan silaturahmi dan kemitraan yang telah terjalin sudah sejak lama sebelum dirinya menjabat Kasat Narkoba Polresta Deliserdang dapat terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. "Semoga kemitraan ini tetap terjalin dengan baik," ujar Kompol Ferry yAcai dalam suasana penuh keakraban.

Selain itu Kompol Ferry menyampaikan doa dan harapan agar Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH segera diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Menanggapi hal tersebut, Chairum Lubis, SH mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan doa yang diberikan oleh Kasat Narkoba Polresta Deliserdang.

Menurut Chairum, silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Pewarta Polrestabes Medan untuk terus membangun hubungan baik dengan seluruh instansi Polri. Ia juga berharap, ke depan sinergi antara insan pers dan Polri dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah hukum Polresta Deliserdang.(W02)

DPRD Dorong Kinerja Bank Sumut Hingga IPO, Dana Daerah Harus Berputar Untuk PAD dan Deviden

admin — Tue, 22 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700

Medan- Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rony Reynaldo Situmorang, mendorong kinerja Bank Sumut dapat berjalan secara optimal, menyusul telah direalisasikannya penyertaan modal sebesar Rp50 miliar melalui P-APBD 2026.

"Saat P-APBD 2026 kemarin kami dari DPRD Sumut telah menyetujui bahwa penyertaan modal sebesar Rp50 miliar untuk Bank Sumut, guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal," ujarnya kepada wartawan Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO) PT. Bank Sumut dapat direalisasikan sebagai salah satu langkah memperkuat permodalan dan peningkatan daya saing bank milik daerah tersebut.

"Jadi penyertaan modal sebelumnya Itu harapannya bisa meningkatkan kinerja Bank Sumut, dan tujuannya adalah menuju IPO, itu harapannya dapat digunakan dengan maksimal," ujarnya

Menurutnya, penguatan Bank Sumut memerlukan lebih dari sekadar suntikan modal, hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen untuk memanfaatkan bank tersebut dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.

"Jika kita benar-benar ingin Bank Sumut tumbuh lebih kuat, maka dananya tidak boleh dialihkan ke bank-bank Himbara. Kita harus bekerja sama untuk memperkuat bank daerah," katanya.

Ia meyakini bahwa salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan mengoptimalkan layanan perbankan Bank Sumut, khususnya terkait penyaluran gaji dan hak keuangan bagi tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga kerja Pemerintah Provinsi dan lainnya.

Dengan demikian, dana yang berasal dari pemerintah daerah dapat terus berputar di dalam wilayah tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian Sumatera Utara.

"Supaya untuk menambah PAD dan deviden ke tingkat dua yakni kabupaten/kota. Kami mengimbau untuk penggunaan anggaran daerah melalui Bank Sumut. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan peluang agar Bank Sumut menjadi lebih besar dan kuat," ucapnya.

Distanpang Sumut Inisiasi Proyek Perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:22:00 +0700+0700

Medan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara menginisiasi proyek perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu melalui Ekosistem Digital SUMUT AGRO DIGITAL dan Agro Resilience Command Center (ARCC).

Inisiatif ini dirancang sebagai respons atas masih terfragmentasinya data pertanian, lambatnya pelaporan lapangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum tersedianya pusat kendali taktis untuk menyajikan informasi pertanian secara terpadu dan real-time.

Adapun tujuan utama dari proyek perubahan ini adalah untuk merombak tata kelola pelayanan sektor pertanian yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dari hulu hingreal-time.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan melalui inovasi ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan sistem penyediaan Satu Data Pertanian yang akurat. Mempercepat arus informasi dan pelaporan, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pengendalian sektor pangan secara lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini.

"Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada penyusunan cetak biru arsitektur data, pembangunan dashboard awal, penyiapan ruang ARCC, serta penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan sistem. Tahap selanjutnya diarahkan pada penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur tentang Satu Data Pertanian dan integrasi data dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara," ujar Fariz kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Manfaat besar dari implementasi proyek ini dapat dirasakan langsung oleh berbagai lini, baik internal instansi maupun masyarakat luas. Bagi pimpinan dan instansi pemerintah, keberadaan ekosistem digital ini memberikan kemudahan dalam menghimpun data pendukung secara lebih terstruktur untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
"Bagi para penyuluh, kelompok tani, dan pelaku sektor pertanian, sistem ini mempermudah alur pelaporan serta memastikan distribusi informasi dan koordinasi program berjalan lebih efisien. Sedangkan bagi masyarakat luas, integrasi sistem ini bermanfaat secara tidak langsung dalam mendukung terciptanya ketersediaan pangan yang stabil di Sumatera Utara," katanya.

Melalui langkah-langkah ini lanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Sehingga dapat mendukung produktivitas petani serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat umum.

Sosialisasi dan Soft Lounching Sumut Agro Digital dan Agro Resilience Command Center (ARCC) sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2026 bersama Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Kementerian Pertanian RI, Dr Mulyono dan dihadiri oleh Kepala Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Kementerian Pertanian RI, Dr Nurliana serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.rel

Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Tahun 2026–2029, serta Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terukur, terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Rangkaian penyusunan RPB dimulai melalui rapat persiapan pada 6 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 1 September 2026, pembahasan rancangan akhir pada 4 September 2026, hingga FGD Finalisasi RAD-PRB pada 15 September 2026. Proses tersebut melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan penanggulangan bencana benar-benar sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan Kota Pematangsiantar.

Rangkaian penyusunan RPB ini sekaligus untuk mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12.

Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menjelaskan, RPB dan RAD-PRB tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan akan diterjemahkan melalui aktivitas, target, indikator, keluaran, pembagian tanggung jawab, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan demikian, katanya, upaya pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pada saat yang sama, Pemko Pematangsiantar juga sedang mempersiapkan Perwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperjelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. (LP)