Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

admin — Sat, 27 Jun 2026 13:09:00 +0700+0700

Medan–Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara 2026 resmi dibuka di Medan, Sabtu (27/6/2026).

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para atlet muda, tetapi juga diharapkan menjadi momentum pembinaan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap tampil di tingkat nasional maupun internasional.

Mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, perwakilan Kadispora menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, orang tua, dan pelatih yang telah berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Ia mengajak seluruh atlet memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan hasil latihan yang telah dijalani secara konsisten.

"Kejuaraan ini menjadi sarana evaluasi bagi atlet dan pelatih untuk mengukur sejauh mana program latihan yang telah dijalankan mampu meningkatkan kemampuan dan prestasi," ujarnya.
Menurutnya, Taekwondo tidak hanya mengajarkan teknik bertanding dan kekuatan fisik, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai-nilai disiplin, integritas, rasa hormat, kerja keras, pengendalian diri, serta semangat pantang menyerah.

"Nilai-nilai tersebut merupakan jiwa yang harus dimiliki setiap insan Taekwondo, baik saat bertanding maupun dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet Taekwondo Sumatera Utara yang mampu mengharumkan nama daerah di level nasional maupun internasional, sekaligus mencetak generasi muda yang sportif dan berintegritas.

Dukungan terhadap pembinaan atlet juga disampaikan perwakilan KONI Sumatera Utara, Syarizal Pulungan.

Menurutnya, pembinaan atlet usia dini harus terus
diperkuat agar prestasi Taekwondo Sumatera Utara semakin meningkat.
Sementara itu, mewakili Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara, Rinaldi berharap pelaksanaan kejuaraan berlangsung lancar hingga penutupan pada Minggu (28/6/2026).

"Semoga Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara ini berjalan dengan sukses, lancar sampai hari Minggu nanti, dan berhasil menjaring bibit-bibit unggul untuk Asian Championship serta Porprov mendatang," ujarnya.

Rangkaian pembukaan ditutup dengan penyerahan penghargaan Dojang Terbaik kepada dojang asal Tanah Karo yang diserahkan Sekretaris Jenderal Tulus Ardiansyah. Acara juga dimeriahkan dengan atraksi para atlet Taekwondo serta penampilan tarian modern yang mendapat sambutan meriah dari para tamu undangan dan peserta.Hadir para pengurus TI Sumut, Ane marekar, Rezeki Karo Sekali, Rianto SH MH dan Rel

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:44:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, melakukan kunjungan silaturahmi ke Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh di Panyabungan, Jumat (26/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus membahas berbagai upaya memakmurkan masjid sebagai pusat pembinaan umat.

Kedatangan Bupati Saipullah bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diawali dengan pelaksanaan Salat Jumat berjemaah di masjid yang dikenal sebagai salah satu ikon pendidikan Al-Qur'an di daerah tersebut.

Usai salat, Bupati berdialog langsung dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan para tokoh masyarakat guna mendengar berbagai aspirasi terkait pengembangan fasilitas maupun kegiatan keagamaan di Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh.

Dalam kesempatan itu, Bendahara BKM, Abdul Aziz Hasibuan, menyampaikan sejumlah rencana pembangunan yang sedang dipersiapkan pengurus masjid. Salah satu fokus utama adalah penataan area parkir guna mengatasi kendaraan jemaah yang selama ini kerap memenuhi badan jalan di sekitar masjid.

Selain itu, pihak pengurus juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan penyempurnaan fasilitas masjid demi meningkatkan kenyamanan jemaah saat beribadah.

"Kami berharap perhatian dari pemerintah daerah agar beberapa pembangunan dan perbaikan fasilitas dapat segera direalisasikan, sehingga jemaah bisa beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk," ujar Abdul Aziz.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipullah menilai perkembangan pembangunan fisik masjid sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun menurutnya, keberhasilan sebuah masjid tidak hanya diukur dari kemegahan bangunannya, melainkan dari seberapa aktif masjid tersebut dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendekatkan anak-anak kepada lingkungan masjid sejak usia dini. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan menjadi salah satu langkah efektif untuk membangun karakter sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif.

Dalam dialog tersebut, Saipullah secara khusus menyoroti ancaman penyalahgunaan narkotika yang dinilai semakin mengkhawatirkan di wilayah Mandailing Natal.

Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran peredaran narkoba. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pendidikan agama sebagai benteng utama dalam menjaga masa depan anak-anak.

"Kejahatan narkoba di Mandailing Natal saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sasaran utamanya adalah generasi muda kita. Karena itu, pendekatan keagamaan harus terus diperkuat agar anak-anak tidak mudah terjerumus," tegas Saipullah.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh masyarakat, termasuk keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.

Selain membahas pembangunan dan pembinaan generasi muda, Bupati Saipullah turut mengenang kedekatannya dengan Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh yang telah lama menjadi salah satu masjid bersejarah di Mandailing Natal.

Ia mengaku memiliki kenangan khusus terhadap masjid tersebut sejak masa mudanya. Saat masih bersekolah, masjid itu menjadi salah satu tempat yang selalu dikunjunginya ketika berada di kawasan Panyabungan.

Menurut Saipullah, keberadaan masjid tersebut tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dan perjalanan masyarakat Mandailing Natal dari masa ke masa.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kegiatan Safari Jumat yang rutin dilakukannya bersama jajaran pemerintah daerah merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara langsung.

Melalui kunjungan ke masjid-masjid dan berbagai wilayah di Mandailing Natal, pemerintah dapat mendengar aspirasi warga tanpa sekat formalitas yang biasanya ditemui dalam pertemuan resmi di kantor pemerintahan.

"Kami ingin pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui Safari Jumat, kami bisa berdialog langsung, mendengar kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama untuk kemajuan daerah," pungkasnya.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memajukan kehidupan keagamaan serta menjaga generasi muda dari berbagai ancaman sosial, khususnya bahaya narkoba.zal

Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui forum dialog bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP), berbagai persoalan strategis daerah dibahas secara langsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi lanjutan dari dialog yang sebelumnya telah digelar antara Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dengan kelompok mahasiswa pada awal Juni lalu. Saat itu, sedikitnya 15 poin aspirasi dan tuntutan mahasiswa menjadi bahan diskusi bersama pemerintah daerah.

Dalam kesempatan terbaru ini, Bupati Saipullah kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan konstruktif dari generasi muda demi mempercepat pembangunan di Bumi Gordang Sambilan.

"Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami membutuhkan masukan dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama membangun Mandailing Natal yang lebih baik ke depan," ujar Saipullah di hadapan peserta dialog.

Di hadapan mahasiswa dan pemuda yang hadir, Saipullah memaparkan sejumlah capaian penting selama 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya pemindahan layanan RSUD Panyabungan ke lokasi baru, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa, hingga pembangunan jalan lingkar Pasar Lama yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Saipullah mengakui masih terdapat sejumlah aset daerah yang membutuhkan pemikiran bersama agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satunya adalah bangunan yang berdiri di atas lahan bekas Bioskop Tapanuli yang hingga kini belum difungsikan secara optimal.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin aset tersebut menjadi bangunan kosong yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian daerah.

"Saya meminta mahasiswa dan organisasi kepemudaan memberikan ide dan masukan. Bangunan eks Bioskop Tapanuli itu sebaiknya dimanfaatkan untuk apa agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain memaparkan capaian kerja, Bupati Saipullah juga menjelaskan sejumlah proposal pembangunan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Madina kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Usulan tersebut difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, energi, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Di bidang kesehatan, Pemkab Madina mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Panyabungan kepada Kementerian Kesehatan.

Sementara di sektor energi, pemerintah daerah mendorong pembangunan gardu induk di wilayah Natal guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Untuk sektor infrastruktur, pemerintah mengajukan perbaikan kawasan terdampak bencana sekaligus pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Batang Natal–Lingga Bayu yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di sektor pertanian, berbagai program pengembangan komoditas unggulan juga diusulkan, seperti pengembangan kelapa dalam, kakao, pembangunan jaringan irigasi, hingga pengalihan sebagian kebun karet yang tidak produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam forum tersebut adalah percepatan penyelesaian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bupati Saipullah menegaskan bahwa Pemkab Madina menargetkan proses penerbitan IPR di sejumlah wilayah dapat diselesaikan tahun ini.

Saat ini, proses yang berjalan telah memasuki tahap pembentukan koperasi pertambangan sebagai salah satu syarat administrasi.

Menurut Saipullah, di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, telah terbentuk tiga koperasi yang sedang mengurus IPR dengan total luas wilayah mencapai 30 hektare.

Sementara itu, di Desa Tambang Kaluang, Kecamatan Batang Natal, satu koperasi juga sedang mengurus izin untuk kawasan seluas 10 hektare.

"Insyaallah tahun ini proses IPR di dua kecamatan tersebut harus selesai. Ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan rakyat," tegasnya.

Forum dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pertanyaan dari peserta yang hadir.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa dan organisasi kepemudaan antara lain harga gabah yang dinilai masih berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, pemanfaatan bangunan eks Bioskop Tapanuli, ketersediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Lingga Bayu.

Selain itu, peserta juga menyoroti rencana pengalihan kebun karet ke sawit, percepatan penyelesaian IPR, serta pemanfaatan eks gedung RSUD lama agar tidak terbengkalai.

Dialog tersebut dihadiri berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, di antaranya Pemuda Muhammadiyah, Patayat NU, IPK, PMII, HMI, GMNI, KBPP Polri, Dema STAIN Madina, dan GP Ansor.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, mahasiswa, dan pemuda dalam mengawal pembangunan daerah, sehingga berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.zal

Kabar Baik! Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Kantongi Dukungan Gubsu Bobby Nasution, Huntap dan Infrastruktur Masuk Prioritas

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:41:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut terlihat dalam audiensi yang dilakukan Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Letnan Dalimunthe hadir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas berbagai program prioritas yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan Kota Padangsidimpuan.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga.

Selain itu, sektor kesehatan dan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang terus didorong Pemprov Sumut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program perumahan tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut," ujar Bobby Nasution.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama pemerintah provinsi pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai wilayah, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,9 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas masing-masing daerah.

Anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap berbagai program pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Ia menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kota Padangsidimpuan. Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami optimistis berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur jalan dapat segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Letnan Dalimunthe.

Lebih lanjut, Letnan berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program-program prioritas Kota Padangsidimpuan dapat terus berlanjut. Dengan sinergi yang semakin kuat, percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.zal

Dorong Prestasi dan Kesejahteraan Anak, Sekda Padangsidimpuan Salurkan Bantuan dari Kemensos

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:40:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan kelompok rentan. Hal itu ditandai dengan penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Klaster Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra "Insyaf" Medan kepada puluhan anak penerima manfaat.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Rabu (24/6).

Dalam sambutannya, Rahmat Marzuki Nasution menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan dukungan agar dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Karena itu, bantuan yang disalurkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima dan keluarganya.

"Bantuan ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan anak-anak. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar, berprestasi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki," ujar Rahmat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, hingga masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak.

Ia menilai kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

"Kita harus terus bergotong royong dan memperkuat kerja sama agar anak-anak memperoleh perlindungan yang layak serta lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Anak Sentra Insyaf Medan, Lisbet Lumban Gaol, menjelaskan bahwa bantuan ATENSI diberikan kepada 29 anak yang telah melalui proses asesmen dan verifikasi kebutuhan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 anak menerima bantuan berupa paket nutrisi dan perlengkapan sekolah guna mendukung aktivitas belajar mereka. Sedangkan delapan anak lainnya memperoleh bantuan nutrisi serta perlengkapan tidur untuk menunjang kesehatan dan kenyamanan sehari-hari.

Lisbet berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di lingkungan keluarga masing-masing.

Program ATENSI merupakan salah satu upaya Kementerian Sosial RI dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial serta memastikan anak-anak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Kegiatan penyaluran bantuan turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di antaranya Staf Ahli, Asisten I, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta berbagai unsur terkait lainnya.zal

Sekda Padangsidimpuan dan Pemprov Sumut Turun Tangan, Pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling Dikebut

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Komitmen tersebut terlihat melalui peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu (24/6/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si. Kegiatan ini bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik pembangunan, mulai dari kondisi fisik rumah yang sedang dibangun, akses jalan lingkungan, sistem drainase, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya yang akan menunjang kenyamanan penghuni di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara, Asisten II Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padangsidimpuan, serta sejumlah perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perkim.

Selain melihat perkembangan pembangunan secara langsung, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian proyek sehingga hunian dapat segera ditempati oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, menegaskan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat terus menjaga sinergi agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling.

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kesiapan fasilitas pendukung yang akan menunjang aktivitas masyarakat setelah menempati hunian baru.

Dengan adanya peninjauan ini, pemerintah berharap seluruh tahapan pembangunan Hunian Tetap Palopat Pijor Koling dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hunian tersebut diharapkan mampu menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling juga diharapkan dapat segera memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penerima manfaat, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dengan lingkungan yang lebih aman dan tertata.zal

Klarifikasi Terkait Tuduhan Penyalahgunaan Dana Arisan, Pengelola Bantah Tudingan Peserta

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Wong (42), warga Jalan Kota Cina, Gang Bestai, selaku pengelola/admin grup Arisan Mantab, memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang menyebut dirinya menyalahgunakan atau tidak menyalurkan dana arisan kepada para peserta.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Wong membantah tuduhan yang beredar di media sosial dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran dana arisan bukan disebabkan karena dirinya membawa kabur uang peserta, melainkan akibat terganggunya perputaran dana (cash flow).

"Dana arisan para anggota tidak dibawa kabur dan bukan tidak disalurkan, melainkan sedang mengalami kendala perputaran dana akibat adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa peserta arisan, bahkan ada yang tidak memenuhi kewajibannya," tulis Wong dalam klarifikasinya.

Ia juga menegaskan tidak pernah menghindari tanggung jawab ataupun memutus komunikasi dengan para anggota arisan.

"Saya tidak pernah menutup komunikasi, memblokir kontak, ataupun melarikan diri. Saya tetap berupaya memberikan penjelasan kepada anggota yang meminta kejelasan secara bertahap," ujarnya.

Wong menyatakan dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para anggota arisan. Ia mengaku tengah berupaya mengembalikan dana peserta dengan cara mencicil serta akan menjual aset pribadi maupun menggunakan dana pribadinya.
Selain itu, ia mengimbau agar pihak-pihak tertentu menghentikan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan dan mencemarkan nama baiknya.

Menurut Wong, apabila tuduhan tersebut terus disebarluaskan tanpa dasar yang jelas, dirinya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Di akhir klarifikasinya, Wong menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota arisan atas keterlambatan yang terjadi.

"Saya memohon maaf kepada seluruh anggota arisan atas ketidaknyamanan dan keterlambatan ini. Saya akan berupaya menyelesaikan seluruh kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab," tutupnya(W05)

Foto:

Rahmat Gobel Menilai PENAS Petani Nelayan Titik Balik Kurangi Impor dan Bangun Kemandirian Pangan Nasional

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:20:00 +0700+0700

Rahmat Gobel Menilai PENAS Petani Nelayan Titik Balik Kurangi Impor dan Bangun Kemandirian Pangan Nasional

Gorontalo - Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 resmi digelar 20 sampai 24 Juni 2026 di Gor David Toni, Kabupaten Gorontalo.
Event empat tahunan yang mempertemukan organisasi petani-nelayan se-Indonesia ini dinilai menjadi momentum penting untuk kebangkitan pertanian nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rachmat Gobel menyebut PENAS XVII bukan sekadar pameran biasa Selama 5 hari, para petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha pertanian berkumpul membahas teknologi-teknologi baru dan konsep pertanian modern dalam rangka efisiensi.
"PENAS ini menjadi sangat penting sekarang ini karena ini adalah satu momentum untuk kebangkitan, menurut saya, kebangkitan daripada pertanian kita. Selama ini kita kan banyak impor, sebentar-sebentar impor, beras impor, gula impor, tapi kita kurang satu dunia satu perencanaan yang dalam membangun kemandirian pertanian kita," ujar Rahamat Gobel
Lanjut Rahmat Gobel mengatakan pertanian merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia memiliki modal besar berupa tanah luas, jumlah penduduk banyak, serta petani dan nelayan yang melimpah untuk membangun ketahanan nasional.
"Dan bicara pertanian, itu ada sebetulnya merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, fondasi pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional kita. Tidak hanya itu saja, pertanian ini merupakan suatu yang harus kita lakukan karena kita mempunyai tanah yang luas, jadi jumlah penduduk kita banyak, petani kita juga banyak, nelayan kita juga banyak, untuk membangun ketahanan nasional kita," lanjutnya.
Vietnam disebut berhasil menjaga kedaulatannya karena kekuatan petani.
"Kita lihat bagaimana Vietnam bisa berhasil, bisa melawan Amerika, karena petaninya. Dan kita bangun petani-petani kita yang memiliki semangat dan komitmen untuk bisa menjaga ketahanan pangan kita sendiri," tegasnya.
Puncak PENAS XVII pada 24 Juni 2026 dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan pentingnya PENAS sebagai ruang membangun pasokan pangan ke depan.
"Itulah makanya PENAS ini sangat penting, apalagi kalau tadi itu dikaitkan Presiden itu untuk membangun pasokan pangan kita ke depan," pungkasnya.
Suksesnya penyelenggaraan PENAS XVII 2026 selama 20-24 Juni menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Duet pimpinan daerah itu berhasil menjadikan Gorontalo pusat perhatian nasional dengan dihadiri Presiden Prabowo bersama 10 menteri kabinet, Kapolri, Panglima TNI, serta gubernur dari berbagai provinsi.
Dengan berakhirnya PENAS XVII, harapan besar disematkan agar semangat kebangkitan pertanian yang lahir dari Gorontalo ini menjadi titik balik Indonesia mengurangi impor dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Rel

Mutasi Besar Polri 2026! Tabagsel Punya Nahkoda Baru: AKBP Anton Santoso, AKBP Noval Nanusa, dan AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:00:00 +0700+0700

sumut24.co -Tabagsel, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan perombakan besar dalam struktur organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan terhadap ribuan personel. Dalam gelombang rotasi terbaru yang ditandatangani Kapolri, tiga wilayah strategis di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) mengalami pergantian pucuk pimpinan secara bersamaan.

Mutasi tersebut mencakup Polres Tapanuli Selatan, Polres Padangsidimpuan, serta Polres Padang Lawas Utara (Paluta) yang baru dibentuk. Pergantian ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi guna memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di wilayah Sumatera Utara.

Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1339/VI/KEP/2026 beserta sejumlah surat telegram lainnya yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

*AKBP Anton Santoso Resmi Pimpin Polres Tapanuli Selatan*

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, tongkat komando kepemimpinan resmi beralih dari AKBP Yon Edi Winara yang mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Wadir PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara.

Promosi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama memimpin Polres Tapanuli Selatan.

Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk AKBP Anton Santoso untuk memimpin Polres Tapanuli Selatan. Sebelum dipercaya mengemban jabatan baru ini, AKBP Anton bertugas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai Kanit IV Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus).

Dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, AKBP Anton diharapkan mampu melanjutkan berbagai program prioritas kepolisian, memperkuat stabilitas keamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tapanuli Selatan.

*AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky Gantikan AKBP Wira Prayatna di Padangsidimpuan*

Pergantian kepemimpinan juga terjadi di Polres Padangsidimpuan. AKBP Wira Prayatna mendapat penugasan baru di Mabes Polri sebagai Kasubagrenmin Dittipideksus Bareskrim Polri.

Selama memimpin Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira dinilai berhasil menjalankan berbagai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Posisi yang ditinggalkan kini dipercayakan kepada AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky. Perwira menengah Polri tersebut sebelumnya bertugas di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

AKBP Noval dikenal memiliki pengalaman luas dalam berbagai kerja sama kepolisian lintas negara. Ia terlibat dalam sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan INTERPOL dan Regional National Central Bureau.

Latar belakang internasional yang dimilikinya diyakini menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern dan responsif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan.

*AKBP Dhery Fajariandono Cetak Sejarah sebagai Kapolres Pertama Padang Lawas Utara*

Perhatian publik juga tertuju pada Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam mutasi kali ini, AKBP Dhery Fajariandono dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolres pertama Padang Lawas Utara setelah institusi tersebut resmi dibentuk oleh Polri.

Penunjukan ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Paluta karena untuk pertama kalinya daerah tersebut memiliki Polres sendiri.

Sebelum mendapatkan kepercayaan tersebut, AKBP Dhery menjabat sebagai Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Pengalamannya dalam mengelola pengamanan jalur strategis dan keselamatan lalu lintas di berbagai wilayah Sumatera Utara menjadi bekal penting dalam membangun fondasi organisasi Polres Padang Lawas Utara yang baru berdiri.

Kehadiran Polres Paluta diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepolisian, meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan keamanan, serta memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

*Bagian dari Mutasi 1.121 Personel Polri*

Pergantian tiga Kapolres di kawasan Tabagsel merupakan bagian dari mutasi besar yang dilakukan Kapolri terhadap 1.121 personel Polri yang terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia.

Dengan hadirnya AKBP Anton Santoso di Tapanuli Selatan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky di Padangsidimpuan, dan AKBP Dhery Fajariandono di Padang Lawas Utara, masyarakat Tabagsel kini menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Ketiga perwira tersebut membawa pengalaman dan latar belakang yang berbeda, namun memiliki misi yang sama, yakni menjaga keamanan, memperkuat penegakan hukum, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Penyegaran kepemimpinan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengamanan dan pelayanan masyarakat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan yang terus berkembang dan menghadapi dinamika kamtibmas yang semakin kompleks.zal

LP3SU Desak Wali Kota Medan Jangan Tunda Pembongkaran Bangunan di Atas Aset Pemko Di Contempo

admin — Fri, 26 Jun 2026 23:05:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar, Jumat (26/6), mendesak Wali Kota Medan segera mengambil alih penanganan polemik bangunan berupa dua tembok dan taman yang berdiri di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency. Menurutnya, Wali Kota harus segera memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melaksanakan pembongkaran karena seluruh tahapan administrasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) telah dipenuhi, namun hingga kini eksekusi tak kunjung dilakukan.

Salfimi menilai lambannya pelaksanaan pembongkaran berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga aset daerah dan menegakkan aturan. Padahal Satpol PP telah menerbitkan tiga surat peringatan, sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta agar penertiban segera dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen penertiban, Satpol PP Kota Medan telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) I pada 30 Maret 2026, SP II pada 2 April 2026, dan SP III Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026. Dalam SP III tersebut, pemilik bangunan diperintahkan membongkar sendiri bangunan yang berada di atas Daerah Milik Jalan (Damija) dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga akhir Juni 2026, perintah tersebut belum juga dieksekusi.

Padahal, Dinas SDABMBK Kota Medan telah meminta Satpol PP melakukan pembongkaran karena seluruh tahapan teguran administratif telah dilaksanakan. Dengan demikian, secara prosedural tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan penertiban.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Medan yang melakukan peninjauan lapangan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Dalam kunjungan tersebut terungkap bahwa dua tembok dan taman berbentuk huruf "L" diduga berdiri di atas fasilitas umum dan aset Pemko Medan yang telah diserahkan melalui pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan berita acara pengambilalihan PSU, aset yang telah menjadi milik Pemko Medan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar 7 meter, serta saluran drainase sepanjang 334 meter. Seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan aset tersebut menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD.

Salfimi Umar menegaskan, apabila objek tersebut benar telah menjadi aset pemerintah daerah dan seluruh tahapan administrasi sudah dilalui, maka Wali Kota Medan harus segera menginstruksikan Satpol PP melaksanakan pembongkaran.

"Kalau memang aset itu sudah resmi menjadi milik Pemko Medan dan seluruh prosedur mulai dari SP I, SP II hingga SP III sudah dipenuhi, maka Wali Kota Medan tidak boleh lagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Satpol PP harus segera melaksanakan pembongkaran sebagai bentuk penegakan Perda dan perlindungan terhadap aset daerah," tegas Salfimi.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri sebelumnya telah meninjau langsung lokasi. Lailatul Badri bahkan meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Medan segera dijalankan, termasuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum.

Menurut Salfimi, lambannya pelaksanaan pembongkaran justru menimbulkan kesan buruk terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

"Kalau sudah tiga kali surat peringatan diterbitkan tetapi eksekusi tidak juga dilakukan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa penegakan hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara terhadap persoalan tertentu justru terkesan dibiarkan," ujarnya.

Harus Ada Tindakan Nyata

Salfimi juga menyoroti belum adanya tindakan nyata setelah keluarnya tiga surat peringatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa aset pemerintah harus dijaga dan dipertahankan. Apabila aset daerah dibiarkan dikuasai atau dimanfaatkan pihak tertentu tanpa tindakan tegas, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kota Medan.

Bawa ke Pusat

Sementara itu, pemilik lahan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila Pemko Medan terus menunda penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah. Ia menyebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Korsupgah KPK RI dan Kejaksaan agar ada kepastian hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Satpol PP Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dilaksanakannya pembongkaran, meski masa pelaksanaan SP III telah lama berakhir.

Salfimi mengaku heran dengan belum dilaksanakannya pembongkaran, padahal seluruh tahapan administratif telah ditempuh.

"Publik tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga pembongkaran belum juga dilakukan. Kalau memang seluruh prosedur sudah dipenuhi dan objek tersebut telah menjadi aset Pemko Medan, maka cara paling tepat menghentikan spekulasi adalah segera menegakkan Perda dan melakukan pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik dan menjaga aset daerah," pungkasnya.

Dorong Minat Mahasiswa Jadi Entrepreneur, UNPRI Gelar Talkshow Kewirausahaan Dan Teken MoU dengan 3 Perusahaan

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:44:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam upaya mendorong minat mahasiswa menjadi entrepreneur, Career Entrepreneurship Development Centre (CEDC) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) menggelar Talkshow Kewirausahaan dan menghadirkan narasumber sejumlah pengusaha, sekaligus menandatangani MoU dengan sejumlah perusahaan, Kamis (25/6/2026) di Main Hall Lt.10 Kampus UNPRI di Jln.Sampul No. 3 Medan.

Rektor UNPRI Prof.Dr.Chrismis Novalinda Ginting MKes, diwakili Wakil Rektor III Refi Ikhtiari SSi, MSc,PhD, menandatangani MoU dengan PT.Adarista Amita Sintesa Azizan yang ditandatangani oleh Khair SH,MKn selaku direktur yang juga dewan pengurus di JAPNAS Sumut, dengan PT.Bintang Tiga Jaya yang ditandatangani oleh Susilawati selaku Direktur Utama, dan dengan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut yang ditandatangani oleh Saidul Alam,SS,MIKom selaku Ketua AEKI Sumut.

Dalam Talkshow Kewirausahaan yang dimoderatori Dosen FEB UNPRI, Dede Ansyari Guci,SE,MSc,PhD tersebut, tampil sebagai pembicara pertama Ketua BPC HIPMI Kota Medan, Ryalsyah Putra,SE,MSi. Ryalsyah memaparkan bagaimana menyusun strategi membangun bisnis. "Jelas dulu apa visi misi kita. Saya berharap visi mahasiswa UNPRI jangan hanya ingin mendapatkan lapangan kerja, tapi juga bisa berwirausaha yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru. Bergabunglah dengan komunitas yang positif, seperti komunitas bisnis, komunitas investasi, supaya mandiri,"ujarnya.

Pembicara kedua, Ketua Umum JAPNAS Sumut Erwin Bumi SE,MM, diwakili Zulham Effendi ST,MSc,Eng selaku Direktur Badan Otonomi Inkubasi Bisnis dan Pembinaan Wirausaha JAPNAS Sumut, menjelaskan tentang skala usaha dengan jejaring nasional dari UKM ke pasar yang lebih luas.

"Mulailah dari keberanian bermimpi alias menentukan visi atau arah yang mau kita tuju, lalu lakukan misi atau aksi tindaklanjut dari mimpi itu, kemudian lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak atau jejaring yang lebih luas," tegasnya.

Dede Ansyari yang merampungkan pendidikan S3-nya dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia ini, menyampaikan pertanyaan mewakili 1000 mahasiswa yang menghadiri acara dimaksud. Menurut Dede, kebanyakan mahasiswa takut gagal ketika mau buka usaha.
Ryalsyah Putra mengakui, bahwa buka usaha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Buka usaha itu butuh semangat tinggi, semangat untuk maju, semangat menghadapi tantangan, semangat menerima hasil (untung atau rugi). Kalau sudah punya semangat itu, kita optimis mahasiswa yang buka usaha itu akan berhasil. Karena memang tidak ada yang berhasil secara instan ketika buka usaha. Mulailah buka usaha kecil-kecilan, nanti ketika buka usaha besar sudah tahan banting,"jelasnya.

Ryalsyah Putra menambahkan, bahwa anggota HIPMI Kota Medan punya mental baja, banyak belajar dari pengalaman anggota lainnya. HIPMI menurutnya membuka banyak akses, pemikiran dari anggota yang sudah berhasil dan eksis. "Inilah perlunya jaringan, yang pada akhirnya bisa melakukan kerjasama bisnis dengan anggota HIPMI lainnya, dan ini yang membantu kita terus berkembang dan saling membesarkan," ujarnya.
Ryalsyah mengajukan tantangan kepada mahasiswa UNPRI untuk buka usaha F&B sambil dimentory pengusaha F&B anggota HIPMI Kota Medan yang sudah sukses, atau melakukan magang penyesuaian (apakah magang bersertifikat atau magang berdampak), atau dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa buat Job Fair yang lebih meriah.

Ditanya Dede soal sikap adaptif buka usaha khususnya terhadap era digital saat ini, Zulham Effendi mengatakan, mau tak mau, siap tidak siap, harus siap beradaptasi dengan teknologi informasi. "Mau pakai platform apa pun, yang penting tahu jelas segmen pasar dari usahanya. Misal si daerah tertentu sukanya menggunakan sosmed IG, ya jangan lagi promosi di sana menggunakan aplikasi lain. Tim marketing kita dorong sesuai dengan platform yang disukai, kemudian kita konsisten disertai dengan hospitality,"tandasnya.

Soal implementasi sinergi UNPRI dengan JAPNAS Sumut yang juga ditanyakan Dede Ansyari, Zulham mengatakan bahwa mahasiswa bisa magang bisnis di perusahaan-perusahaan anggota JAPNAS Sumut, bisa buat workshop bisnis dalam 6 bulan sambil kuliah, dimentori oleh anggota JAPNAS Sumut.

"Misal mahasiswa UNPRI buka usaha sambil dimentori anggota JAPNAS Sumut, risiko gagal itu tetap ada, tapi kecil. Untuk itu mahasiswa jangan fokus pada hasil dulu, tapi fokus dulu pada prosesnya. Dalam proses itu kita akan dihadapkan pada sejumlah opsi, dan ini akan melatih mindset mahasiswa. Misal kita berada di hutan dalam suasana caos, kita ditawari senjata, makanan dan harapan. Pakai senjata dan harapan bisa hidup walaupun tak ada makanan. Makan tanpa senjata tapi ada harapan juga bisa hidup. Jadi asal ada harapan kita bisa hidup, asal ada harapan kita bisa buka usaha dengan baik,"pungkasnya.

Sejumlah mahasiswa yang memadati acara tersebut, khususnya mahasiswa FEB UNPRI, mengajukan pertanyaan seputar kewirausahaan dan modal yang dibutuhkan untuk buka usaha. Sementara itu ditempat terpisah Ketua BPH UNPRI Prof. Dr. Tommy Leonard SH MKn kepada wartawan, Jumat(26/06) mengatakan sangat mendukung acara tersebut. Menurut Prof Tommy, wirausaha ini merupakan sarana efektif bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UNPRI untuk mempraktikkan ilmu, melatih kemampuan pemecahan masalah dan membangun kemandirian finansial. (C04)

PLN Perkuat Kapasitas Masyarakat Sekitar PLTA Asahan 3 Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TOBA, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) terus berkomitmen mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu (AEO-Terpadu) bagi Kelompok Tani Bintang Jaya yang diselenggarakan pada 22–23 Mei 2026 di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya lokal secara produktif dan berkelanjutan. Melalui pelatihan yang menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pembuatan kompos, pembuatan permen jilat sapi, serta pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan ternak.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, PLN bersama tim pendamping melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan, potensi sumber daya setempat, serta kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Meranti Utara.

Ketua Kelompok Tani Bintang Jaya, Belsasar Siagian, menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN dalam meningkatkan kapasitas kelompok tani dan masyarakat melalui program pelatihan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Pelatihan ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi anggota kelompok tani untuk mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Meranti Utara," ujar Belsasar.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa program TJSL PLN tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
"PLN meyakini bahwa pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan ketika diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Melalui Pelatihan Agro-Elektro Organik Terpadu ini, PLN berupaya mendukung masyarakat dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mengelola potensi lokal secara lebih optimal, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Rizki.

Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan, menambahkan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung pengembangan kompetensi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Melalui pelatihan ini, kami berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung aktivitas pertanian dan peternakan yang lebih produktif. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat, diharapkan potensi lokal yang dimiliki Desa Meranti Utara dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Parlindungan.

Melalui program TJSL yang berkelanjutan, PLN berharap dapat terus mendukung penguatan kapasitas masyarakat, mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal, serta menciptakan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan di sekitar wilayah operasional perusahaan. (C04)

Putra, Pengedar Pengedar Narkoba Dibekuk Reskrim Polsek Bilah Hilir

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:36:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu , Mengedarkan narkoba, Tri Putra alias Putra (30) warga Dusun Suka Mulia, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara berhasil Dibekuk Satreskrim Polsek Bilah Hilir, Kamis, (25/06/2026).

Penangkapan terhadap pengedar narkoba jenis sabu - sabu itu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bilah Hilir, Ipda Mistranius Purba SH berkat adanya laporan masyarakat setempat.

"Terungkapnya aksi pelaku berkat laporan warga kepada kita, adanya peredaran narkoba oleh TP merupakan warga Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu,"kata Kapolsek Bilah Hilir AKP Armen Faisal SH kepada awak media ini di ruang tunggu Polsek Bilah Hilir, Jumat,(26/06/2026).

Mendapat informasi sekira pukul 14.00 WIB, lanjut Kapolsek, personel opsnal Polsek Bilah Hilir dikomandoi Kanit Reskrim langsung bergerak menuju ke lokasi yang diberikan oleh warga.

"Dilakukan pemantauan dan undercover, pelaku berhasil ditangkap beserta barang buktinya,"terang AKP Armen Faisal didampingi Kanit Reskrim Ipda M Purba SH.

Ditambahkannya lagi, saat akan dilakukan pelaku berusaha membuang barang bukti berupa kaleng rokok Surya (gudang garam) yang berisikan narkoba jenis sabu - sabu dan plastik klip putih transparan.

"Dari hasil interogasi, pelaku mengakui barang haram itu miliknya yang didapat dari seseorang, saat ini kita masih lakukan pengembangan jadi nama si bandar belum bisa kita berikan,"sebutnya mengakhiri.

Ada pun barang bukti yang disita untuk proses hukum selanjutnya yakni, 9 bungkus plastik klip kecil transparan masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.22 Gram. 1bungkus plastik klip klip ukuran besar berisikan plastik klip kecil kosong.1 buah kaleng rokok merek Surya dan uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). ( Jok).

Meriahnya Pembukaan Turnamen Sepak Bola Antar Instansi, Meriahkan HUT Bhayangkara ke-80 di Asahan

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana semarak dan penuh semangat menyelimuti Stadion Mutiara Kisaran, Kabupaten Asahan, pada Jumat (26/6/2026). Sekitar pukul 16.25 Wib, secara resmi dibuka Turnamen Sepak Bola Antar Instansi dan Organisasi Kemahasiswaan serta Kepemudaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan tendangan perdana yang dilakukan langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting daerah, antara lain Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua KONI Kabupaten Asahan, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta seluruh peserta dan tamu undangan.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, laporan ketua panitia, serta sambutan dari Kapolres Asahan dan Bupati Asahan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Faisal Farid menyampaikan bahwa turnamen ini diikuti oleh 16 tim yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan media massa. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Sementara itu, Kapolres Asahan menegaskan bahwa turnamen ini merupakan wujud kolaborasi, bukan hanya peran Polri semata. Ia berharap momen ini dapat mempererat kebersamaan dan sinergi antar seluruh elemen masyarakat di Asahan.

Dalam arahannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Asahan atas rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara. Ia menekankan bahwa olahraga menjadi sarana efektif memperkuat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan. "Jaga kondisi fisik dan junjung tinggi sportivitas, karena sikap itulah kemenangan sejati," ujarnya seraya membuka turnamen secara resmi.

Setelah pembukaan, pertandingan perdana segera dimainkan mempertemukan FC Polres Asahan melawan FC Cabdis Asahan. Turnamen ini menggunakan sistem pertandingan dengan durasi 2 kali 35 menit. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 18.17 Wib.

Diharapkan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, melainkan juga sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat hubungan baik antar instansi serta masyarakat di Kabupaten Asahan. (dre)

Wajib Pajak Medan Keluhkan Kacaunya Sistem Coretax Tampilan Baru

admin — Fri, 26 Jun 2026 19:01:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wajib pajak yang berdomisili Kota Medan mengeluhkan sistem Coretax tampilan terbaru yang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform terpadu.

Namun, semenjak diberlakukan justru memberikan banyak masalah kepada wajib pajak. Hal itu terungkap dari banyaknya keluhan sejak diberlakukannya sistem tersebut, 1 Januari 2025.

Wajib pajak, yang juga merupakan bagian keuangan di salah satu media di Medan, Laura, Jumat (26/6) sore, menuturkan, sejak tampilan baru Coretax makin membuat stres, sebab sudah bayar pajak, justru mendapatkan laporan dari sistemnya sedang menunggu pembayaran. Selain itu, hari ini (Jumat), jaringannya pun lambat.

Ia pun berinisiatif melaporkannya kepada Kepala P2 Humas Kanwil DJP Sumatera Utara (Sumut) 1, Aldy Fardian.

"Bang @⁨~Aldy Fardian⁩ .. mau gimana lagi kufikirkan coretax ini ya. Sejak tampilan baru makin stress aku. Tiba-tiba gak bisa lapor, saya kan sudah bayar pajak di coretax, mengapa terus diinfokan menunggu pembayaran. Hari ini buka coretax pun lambaaattt kali bang. Ampun aku bang. Tadi aku lapor ke call center katanya gara-gara billing mandiri. Sebelumnya billing mandiri gak ada masalah untuk pembayaran. Kenapa lagi itu bang.. jujur hampir gila aku dibikin coretax inilah bang," keluhnya di Grup WhatsApp (WA) DJP Sumut 1, Jumat (26/6).

Hal senada dikatakan, salah seorang Wartawan Medan lainnya, Siti. "Aku pun stres kak. Aku udah 2 kali kena denda PT. Tengah malam, pagi pagi buta sampai begadang pun tak bisa dibuka si Coretax. Sinyal bagus, tapi Coretaxnya yang kadang kadang anu. Udah lenyap Rp1 juta pun kak. Pakai konsultan sama aja," ungkap Siti.

Hal itupun langsung ditanggapi Aldy Fardian, namun ia mengalihkannya kepada Pegawai DJP Sumut 1 lainnya, Ambar Hidayati.

Ambar menjelaskan, bahwa hal itu dalam rangka peningkatan kapasitas sistem untuk memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak, telah dilakukan pemeliharaan sistem Coretax DJP yang mengakibatkan waktu henti yang direncanakan (planned downtime), pada Kamis (25/6), Pukul 22.00 WIB hingga Jumat (26/6), Pukul 01.00 WIB.

"Waktu henti tersebut berdampak pada tidak dapat diaksesnya Coretax DJP dan semua layanan dinonaktifkan sementara," jelasnya.

Namun, tambahnya, saat ini sistem sudah kembali aktif. Bagi yang saat ini masih mengalami kendala dan belum dapat mengakses sistem secara normal, mohon untuk dapat melakukan pengecekan secara berkala.

"Saat ini sistem telah aktif kembali ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang saat ini masih mengalami kendala dan belum dapat mengakses sistem secara normal, mohon untuk dapat melakukan pengecekan secara berkala. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih," tandasnya. Red

Kuasa Hukum Medan Surati Kapolri, Ombudsman hingga Presiden Soal Dugaan Penggelapan Mobil

admin — Fri, 26 Jun 2026 16:14:00 +0700+0700

MEDAN- Tim Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Muhammad Ali Harahap, SH & Rekan resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolri terkait dugaan mandeknya penanganan kasus penggelapan satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang diduga melibatkan seorang oknum anggota Polri.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ombudsman RI, Komisi III DPR RI, Kompolnas, dan Irwasum Polri sebagai bentuk permohonan pengawasan agar proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.

Muhammad Ali Harahap, SH menjelaskan, pihaknya menangani perkara tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Dr. Hotmatua Paralihan Harahap, S.Ag., MA selaku pemilik sah kendaraan. Melalui kuasa tersebut, tim advokat diberi kewenangan untuk menempuh berbagai langkah hukum, baik pidana maupun administratif, guna memperjuangkan hak-hak klien serta mengawal penyelesaian perkara hingga memperoleh kepastian hukum.

Menurutnya, penerimaan Surat Kuasa Khusus itu merupakan bentuk komitmen timnya untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mengawal proses penyidikan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur maupun hambatan dalam penanganan perkara sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami meminta seluruh lembaga yang menerima pengaduan ini, khususnya Ombudsman RI, untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penanganan laporan polisi ini agar proses hukum berjalan jujur, adil, dan transparan," ujar Muhammad Ali Harahap, SH, dalam keterangannya di Medan, Jumat (26/6).

Perkara tersebut bermula ketika mobil Toyota Innova Zenix nomor polisi B 1956 WIR milik Dr. Hotmatua Paralihan Harahap, S.Ag., MA disewakan oleh anaknya, Arby Pratama Harahap, melalui sistem *rent to rent* di Jakarta kepada pengusaha rental Imam Bochori dengan nilai sewa Rp12 juta per bulan.

Namun tanpa sepengetahuan pemilik, Imam Bochori kembali menyewakan mobil tersebut kepada Edi Susanto, anggota Polri berpangkat Aiptu yang bertugas di Polsek Tajur Halang, Polres Metro Depok, dengan nilai sewa Rp15 juta per bulan.

Setelah melakukan pembayaran pada bulan pertama, pembayaran berikutnya terhenti dan mobil yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tidak pernah dikembalikan. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Atas desakan pemilik kendaraan, Imam Bochori kemudian membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/702/IX/2025/SPKT/SEK.PAM/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA di Polsek Pamulang pada 12 September 2025.

Edi Susanto juga sempat menandatangani surat pernyataan tertanggal 9 November 2025 yang berisi kesanggupan mengembalikan kendaraan dalam waktu empat hari. Namun hingga kini janji tersebut tidak pernah dipenuhi. Imam Bochori juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum tersebut ke Bidpropam Polda Metro Jaya pada November 2025.

Pihak kuasa hukum menilai proses penanganan perkara di Polsek Pamulang berjalan lambat. Saat dikonfirmasi, penyidik beralasan keterbatasan personel dan menyebut juru periksa yang menangani perkara baru menjalani operasi amputasi kaki. Hingga pengaduan dilayangkan ke sejumlah lembaga negara, korban mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Karena itu, selain menyurati Kapolri, kuasa hukum juga mengirimkan tembusan kepada Presiden RI, Ombudsman RI, Komisi III DPR RI, Kompolnas, dan Irwasum Polri agar penanganan perkara mendapat pengawasan serta kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.rel

Rotasi Besar di Polda Sumut, Dirkrimum Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh Pecah Bintang.

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:39:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah jabatan Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di jajaran tubuh Polri. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR), No ST/1335/VI/KEP 2026 yang ditandatangani AS SDM Polri, Irjen Anwar.

Untuk wilayah Polda Sumut, terdapat sejumlah nama Pejabat Utama (PJU) yang dirotasi. Salah satunya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang saat ini dijabat Kombes Ricko Taruna Mauruh.

Ricko dipercaya Kapolri untuk menjabat sebagai penyidik tindak pidana utama Tingkat II Bareskrim Polri. Dengan adanya jabatan itu, perwira polisi lulusan Akpol 1992 itu resmi menyandang pangkat bintang I atau Brigjen Pol.

Selanjutnya, Kombes Cornelis Mangarohan Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Bingadikal Robindiklat Lemdiklat Polri, akan menduduki posisi Dirkrimum Polda Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan mutasi jabatan tersebut. Ferry mengatakan hal ini merupakan hal yang biasa dalam institusi Polri.

"Iya benar. Pak Dirkrimum ganti," ujarnya.

Untuk diketahui, Kombes Ricko Taruna Mauruh resmi menduduki jabatan Dirreskrimum Polda Sumut sejak 2 Juni 2025. Serah terima jabatan Dirreskrimum itu dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto. Kombes Ricko sebelumnya menggantikan Brigjen Sumaryono.

Selama bertugas di wilayah Sumatera Utara, Kombes Ricko telah mengungkap berbagai kasus. Mulai dari kasus kejahatan jalanan, hingga kejahatan terorganisir.(W05)

Foto:

PT Jasamarga Kualanamu Tol Pertahankan Kinerja Positif dan Perkuat Komitmen Keberlanjutan Sepanjang Tahun 2025

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:18:00 +0700+0700

Deli Serdang – PT Jasamarga Kualanamu Tol (PT JKT/Perseroan), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor PT JKT, Deli Serdang, pada Kamis 18 Juni 2026.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama PT JKT, Tyas Pramoda Wardhani dan dihadiri oleh para pemegang saham yang terdiri atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta _Kings Ring Limited_ (KRL).

Dalam RUPST tersebut, Perseroan melaporkan capaian kinerja yang tetap positif sepanjang tahun buku 2025. PT JKT berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar, meningkat 0,98% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp183 miliar. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan nilai EBITDA _(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)_ sebesar Rp449 miliar, yang mencerminkan fundamental bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi operasional, kinerja lalu lintas Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Sepanjang tahun 2025, volume lalu lintas mencapai 5.444.491 kendaraan, sementara untuk rata-rata lalu lintas harian (LHR) tercatat mencapai 14.916 kendaraan per hari.

Pertumbuhan volume kendaraan tersebut didukung oleh berbagai upaya peningkatan layanan yang dilakukan Perseroan, termasuk penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, optimalisasi pelayanan transaksi, serta peningkatan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi periode libur panjang dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Komitmen PT JKT dalam menghadirkan layanan jalan tol yang aman dan nyaman juga diwujudkan melalui berbagai program pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Berkat upaya tersebut, Perseroan berhasil memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 100%.

Selain itu, tingkat kepuasan pengguna jalan juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama tahun 2025, PT JKT mencatat Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 5,15 dari skala maksimum 6,00 yang mencerminkan kepercayaan dan apresiasi pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Direktur Utama PT JKT Thomas Dwiatmanto menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi seluruh insan perusahaan, dukungan pemegang saham, serta kepercayaan para pengguna jalan yang terus menjadikan Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi sebagai pilihan utama dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

"Perseroan akan terus berfokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kinerja operasional dan keuangan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Menutup agenda RUPST Tahun Buku 2025, PT JKT menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham, mitra kerja, masyarakat, dan pengguna jalan atas kepercayaan serta dukungan yang telah diberikan selama ini. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, menerapkan tata kelola yang baik atau _Good Corporate Governance_ (GCG), serta menghadirkan layanan jalan tol yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dapat diakses melalui _Call Center_ 24 jam di 133, media sosial @official_jmktt dan @official.jmnusantara, serta aplikasi Travoy.rel

Bentrok Mencekam di Areal PT Bridgestone Berujung Pembakaran Kendaraan.

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:11:00 +0700+0700

SERGAI I SUMUT24.CO
Bentrokan di areal PT Bridgestone (BS) RE Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berujung aksi pembakaran sejumlah kendaraan terjadi, Kamis (25/6/2026) sore.

Menyusul insiden tersebut, personel Brimob Polda Sumatera Utara langsung diterjunkan untuk memperkuat pengamanan dan memastikan situasi tetap kondusif.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menyebutkan, bentrokan di Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) itu melibatkan pihak perusahaan dengan sekelompok masyarakat di sekitar lokasi. Kedua pihak saling klaim kepemilikan lahan.

Peristiwa bermula saat berlangsungnya aktivitas pembersihan lahan di areal tersebut yang kemudian memicu ketegangan hingga berujung benturan fisik.

"Personel kita sudah sempat mengingatkan terhadap aktivitas PT BS RE," sebut Kombes Pol Ferry, Jum'at (26/6/2026).

Menurut dia, saat ini personel Brimob telah ditempatkan di lokasi dan situasinya sudah aman dan terkendali. Namun, belum ada pihak yang diamankan atas peristiwa tersebut. Hanya saja, ada seorang dari pihak PT BS RE yang terluka akibat insiden tersebut.

"Belum ada orang yang diamankan," ujar Ferry.

Dia mengakui adanya pembakaran sejumlah kendaraan bermotor (ranmor) jenis truk dan sepeda motor.

Selain menjaga keamanan di sekitar lokasi, personel Brimob juga memastikan proses evakuasi dan identifikasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah situasi berkembang menjadi lebih luas.

Hingga proses pengamanan berlangsung, kondisi di areal PT Bridgestone dilaporkan mulai berangsur kondusif. Meski demikian, aparat keamanan masih tetap bersiaga sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya perkembangan situasi.(W05)

Keresahan di Pemko Medan Menguat, Dugaan Intervensi Oknum Pimpinan DPRD Sumut soal Proyek dan Jabatan Jadi Sorotan

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:04:00 +0700+0700

MEDAN | Keresahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dikabarkan semakin menguat. Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan intervensi dari oknum salah satu pimpinan DPRD Sumatera Utara terhadap penempatan pejabat strategis hingga pengelolaan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, sumber yang enggan disebutkan namanya itu menilai pengaruh oknum tersebut disebut-sebut sangat kuat hingga memunculkan anggapan bahwa kewenangannya melebihi pejabat eksekutif di lingkungan Pemko Medan.

"Kalau orang yang direkomendasikan tidak ditempatkan di jabatan strategis atau yang dianggap 'jabatan basah', pasti ada tekanan. Ini sudah menjadi pembicaraan di internal," ujar sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (26/6/2026).

Beberapa OPD yang disebut-sebut menjadi perhatian dalam dugaan tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Selain penempatan jabatan, dugaan pengaturan proyek pada dinas-dinas tersebut juga dikabarkan menjadi perbincangan di kalangan kontraktor dan pelaku jasa konstruksi di Kota Medan.
Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Muda Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut menerima informasi yang sama. Menurutnya, dugaan campur tangan itu harus menjadi perhatian serius agar birokrasi di Kota Medan tetap berjalan profesional.
"Kabarnya inisial RA," ujar Rudi Hutabarat kepada wartawan saat ditemui, Medan.

Rudi meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan seluruh proses penempatan pejabat maupun pelaksanaan proyek pemerintah dilakukan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi monopoli proyek di OPD strategis yang dapat merusak iklim persaingan usaha di kalangan kontraktor.

"Kontraktor juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proyek-proyek pemerintah. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menguasai pekerjaan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun kelompok," tegasnya.
Rudi memastikan dirinya bersama elemen masyarakat akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Medan.

"Kami akan terus menyuarakan kritik dan melakukan pengawasan. Jika memang ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, maka harus dibuka secara terang-benderang demi kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi. Red