Pasar Dwikora Pasca Terbakar; Bantuan Tahap 1 Sudah Disalurkan, Proses Pembangunan Area Kios Dipersiapkan

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:55:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bergerak cepat dalam melakukan penanganan Pasar Dwikora di Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara, pasca terbakar, Kamis (18/06/2026) dini hari lalu. Sebanyak 311 unit kios terbakar, dengan jumlah kios yang terdata aktif 276 unit.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi dan jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar telah meninjau langsung lokasi kebakaran. Wesly juga telah menginstruksikan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) dan jajaran Pemko Pematangsiantar untuk melakukan penanganan para pedagang terdampak bencana kebakaran.

Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Bolmen Silalahi SP dalam keterangan tertulisnya, Senin (06/07/2026) menyampaikan, Wali Kota Wesly telah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 41 pedagang terdampak kebakaran Pasar Dwikora di kantor Camat Siantar Utara, Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame, beberapa waktu lalu. Para pedagang dapat mengambil bantuannya melalui rekening Bank Sumut.

"Sosialisasi kepada para pedagang dan pemberian bantuan sosial sudah terlaksana tahap 1. Sedangkan tahap 2 dan tahap 3 on progress," terang Bolmen.

Untuk tindak lanjut, katanya, Pemko Pematangsiantar melalui PD PHJ mempersiapkan 141 unit kios, yang terdiri dari 87 unit di dalam tanpomas, dan 54 unit di area Pasar Dwikora. "L

"Apabila masih kurang, tersedia juga kios di Balairung Rajawali sebanyak 85 kios yang dapat digunakan sementara oleh pedagang korban kebakaran," ujarnya.

Selain itu, Pemko Pematangsiantar melalui Pemerintah Kecamatan dan PD PHJ melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Mufakat, dengan memasang barrier dan membersihkan selokan-selokan, sehingga arus lalu lintas bisa lancar, terutama dapat dilalui truk-truk dan alat-alat berat.

Ditambahkannya, setelah police line dibuka tanggal 24 Juni 2026, maka Pemko Pematangsiantar telah langsung bergerak cepat menurunkan alat berat untuk menangani perobohan bangunan sisa kebakaran yang sudah tidak layak, membersihkan puing-puing dari lokasi kebakaran, serta membuat drainase utama dan drainase tambahan.

Masih kata Bolmen, Pemko Pematangsiantar akan membangun atap balairung, lantai kios, lantai jalan, dan fasilitas umum, seperti drainase, instalasi listrik, dan aliran air Perumda Air Minum Tirta Uli, CCTV, APAR, serta lampu penerangan. Dalam hal ini pedagang akan membuat sendiri dinding-dinding kios sesuai ketentuan yang ditetapkan PD PHJ.

Terkait ukuran dan letak kios, lanjut Bolmen, tidak mengalami perubahan.

"Belajar dari kejadian ini, maka PD PHJ perlu melakukan mitigasi resiko, di mana pada saat kebakaran tidak ada peralatan/APAR yang memadai untuk mengatasi situasi tersebut.
Untuk itu diperlukan usaha guna melengkapi peralatan/APAR dan juga untuk penanganan drainase, serta atap yang rawan kebakaran di Pasar Dwikora dan juga Pasar Horas," tandasnya. (LP)

Sekda melepas Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar mengikuti Jambore Daerah Sumut XI Tahun 2026

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:54:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Antonius Sitanggang SSTP MSi melepas kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara (Sumut) XI Tahun 2026. Pelepasan dilaksanakan di halaman Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (06/07/2026) pagi.

Jambore Daerah Sumut XI Tahun 2026 berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit Kabupaten Deliserdang, 8-12 Juli 2026. Dijadwalkan, Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Sumut yang juga Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM bersama bupati/wali kota se-Sumut akan hadir di Sibolangit, 11-12 Juli 2026.

Kontingen Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar yang berangkat ke Sibolangit sebanyak 75 orang, yakni 1 orang pimpinan kontingen, 8 pembina, 2 staf kontingen, 32 Penggalang putra, dan 32 penggalang putri.
Kontingen berangkat menuju Sibolangit, Selasa (07/07/2026) pagi dan kembali ke Kota Pematangsiantar Minggu (12/7).

Wali Kota Wesly dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Junaedi, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyampaikan apresiasi kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar yang telah mempersiapkan kontingen dengan baik. Diharapkan seluruh rangkaian persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal berharga bagi kontingen selama mengikuti kegiatan jambore.

Wesly mengatakan, keikutsertaan dalam Jambore Daerah bukan sekadar mengikuti perkemahan, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar, memperluas wawasan, membangun persahabatan, melatih kemandirian, kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai inilah yang menjadi karakter utama seorang Pramuka sekaligus bekal menjadi generasi penerus bangsa.

"Saya berharap selama berada di Bumi Perkemahan Sibolangit, kalian dapat menjaga nama baik Kota Pematangsiantar. Tunjukkan sikap santun, disiplin, bertanggung jawab, serta semangat kebersamaan. Jadilah duta-duta muda yang mampu mengharumkan nama daerah melalui prestasi maupun perilaku yang baik," pesan Wesly.

Kepada para pembina dan pendamping, Wesly mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya dalam membina generasi muda. Ia juga berharap agar seluruh peserta senantiasa mendapat pendampingan dan perhatian sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aman, sehat, dan lancar.

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang membentuk karakter generasi muda, termasuk melalui Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan yang telah terbukti melahirkan insan-insan yang berjiwa nasionalis, berintegritas, dan peduli terhadap sesama.

"Semoga perjalanan berjalan lancar, seluruh peserta diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kembali ke Kota Pematangsiantar dengan membawa pengalaman, prestasi, dan kebanggaan bagi daerah yang kita cintai," sebutnya.

Pelepasan peserta jambore dan penyerahan bendera Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar dilakukan oleh Wali Kota Wesly diwakili Sekda Junaedi Sitanggang didampingi Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pematangsiantar H Kusma Erizal Ginting SH diwakili Wakil Kwarcab Suhendri Ginting MPd, kepada kontingen. (LP)

Kembalikan MBG ke Gerakan Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:48:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Senin kemarin, saya berdiskusi dengan seorang teman yang pernah menjadi Ketua Umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB dan juga Pengurus INKUD. Percakapan itu berangkat dari satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendasar: bagaimana membangkitkan kembali gerakan koperasi di tengah ekonomi nasional yang makin dikendalikan oleh rantai pasok besar, korporasi besar, dan logika proyek?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026. GREAT Institute merancang seminar nasional bertema "Reaktualisasi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Membangun Koperasi sebagai Pilar Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Nasional." Tema ini bukan sekadar bahan diskusi akademik. Ia menyentuh persoalan paling mendasar dalam politik ekonomi Indonesia: apakah koperasi masih sungguh-sungguh diperlakukan sebagai sokoguru ekonomi nasional, atau hanya menjadi ornamen dalam pidato kenegaraan?

Pertanyaan itu harus diuji dalam kebijakan konkret. Salah satu medan ujinya adalah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

MBG bukan program kecil. Badan Gizi Nasional menyebut alokasi APBN 2026 yang dikelolanya mencapai Rp268 triliun. Sebesar 93 persen dari anggaran itu diarahkan untuk bantuan pemerintah dalam Program MBG. Dari komponen bantuan sekitar Rp249 triliun, 70 persen dialokasikan untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional, dan 10 persen untuk insentif mitra. Target penerimanya 82,9 juta orang, dengan proyeksi sekitar 21 miliar porsi sepanjang 2026.

Angka itu menunjukkan satu hal: MBG bukan sekadar program makan. Ia adalah instrumen belanja negara raksasa yang dapat membentuk ulang rantai pasok pangan nasional. Pertanyaannya, rantai pasok seperti apa yang hendak dibangun?

Indonesia memang membutuhkan MBG. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting nasional masih 19,8 persen, setara sekitar 4,48 juta balita. Angka ini turun dari 21,5 persen pada 2023, tetapi tetap menunjukkan bahwa gizi masih menjadi pekerjaan besar pembangunan manusia Indonesia.

Namun, justru karena penting, MBG tidak boleh direduksi menjadi urusan nasi kotak, lauk, susu, buah, dapur produksi, dan distribusi ke sekolah. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: siapa yang menanam berasnya, siapa yang memasok sayurnya, siapa yang memelihara ayamnya, siapa yang menangkap ikannya, siapa yang memasak, siapa yang mengantar, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya?

Jika jawabannya adalah segelintir vendor besar yang jauh dari desa, MBG telah kehilangan roh ekonomi kerakyatan sejak awal. Anak-anak memang makan, tetapi petani tetap menjual murah. Nelayan tetap tidak memiliki kepastian serapan. Peternak rakyat tetap kalah oleh pemain besar. UMKM pangan hanya menjadi pelengkap. Koperasi tetap menjadi penonton.

Itu bukan ekonomi kerakyatan. Itu hanya konsumsi publik yang dibungkus belanja negara.

Bahaya terbesar MBG bukan hanya menu yang salah atau distribusi yang terlambat. Bahaya terbesarnya adalah lahirnya oligarki baru dalam bisnis pangan sosial. Ketika program makan bergizi dikerjakan semata dengan logika proyek besar, yang tumbuh bukan gerakan rakyat, melainkan industri katering politik. Rantai pasok menjadi tertutup. Harga sulit diawasi. Pemasok lokal tersisih. Desa hanya menjadi lokasi penerima manfaat, bukan pusat produksi dan nilai tambah.

Karena itu, MBG harus dikembalikan ke Gerakan Koperasi Merah Putih. Instrumen paling relevan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki modal kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah juga menyiapkan koperasi ini dengan infrastruktur pendukung seperti gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, hingga akses pembiayaan mikro. Di atas kertas, ini bukan program kecil. Ini bisa menjadi infrastruktur ekonomi rakyat.

Tetapi koperasi tidak boleh berhenti sebagai papan nama. KDKMP harus menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, peternak, UMKM pangan, dapur komunitas, sekolah, pesantren, pemerintah daerah, dan negara.

Melalui KDKMP, MBG dapat menjadi mesin ekonomi desa. Petani lokal memasok beras, sayur, buah, jagung, dan umbi. Peternak rakyat memasok telur, ayam, daging, dan susu. Nelayan memasok ikan dan protein laut. UMKM pangan serta dapur komunitas mengolah bahan menjadi makanan bergizi. KDKMP menjadi agregator: mencatat pemasok, mengatur volume, menjaga mutu, menata harga, memastikan distribusi, dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Model ini mengubah MBG dari sekadar program belanja menjadi program pembentukan pasar rakyat. Negara tidak hanya membeli makanan, tetapi menciptakan permintaan stabil bagi produsen kecil. Petani tidak lagi sepenuhnya tunduk kepada tengkulak. Nelayan memiliki kepastian pembeli. Peternak memperoleh permintaan rutin. UMKM naik kelas. Desa menikmati perputaran uang.

Inilah reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 yang sesungguhnya. Bukan pidato tentang sokoguru ekonomi. Bukan seremoni Hari Koperasi. Reaktualisasi Pasal 33 berarti memasukkan koperasi ke jantung desain kebijakan negara.

Indonesia sebenarnya memiliki basis koperasi yang besar. Data BPS yang dirujuk Databoks mencatat jumlah koperasi aktif pada 2025 mencapai 222.462 unit, naik 69 persen dibanding 2024. Modal kelembagaan ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus disambungkan dengan agenda pangan, gizi, pendidikan, dan pembangunan desa.

Namun, mengembalikan MBG ke koperasi tidak boleh berarti menurunkan standar. Koperasi rakyat bukan alasan untuk bekerja asal-asalan. Justru KDKMP harus dipaksa naik kelas: modern, profesional, digital, transparan, dan dapat diaudit.

Standar gizi harus ketat. Keamanan pangan harus dijaga. Kebersihan dapur harus diperiksa. Kualitas bahan harus terukur. Harga harus terbuka. Daftar pemasok harus jelas. Volume produksi harus tercatat. Menu harus dapat diverifikasi. Pembayaran harus masuk sistem. Setiap rupiah harus bisa ditelusuri.

Jangan sampai atas nama ekonomi rakyat, MBG berubah menjadi bancakan lokal. Jangan sampai koperasi hanya menjadi stempel untuk menutupi rente baru di daerah. Koperasi Merah Putih harus menjadi alat demokrasi ekonomi, bukan kendaraan pemburu proyek.

Pemerintah pusat perlu menetapkan standar nasional: gizi, keamanan pangan, tata kelola anggaran, audit digital, harga acuan, sistem pembayaran, dan pengawasan. Namun, pusat tidak boleh memaksakan pola seragam yang buta terhadap keragaman daerah.

Pemerintah daerah harus memetakan potensi pangan lokal. Daerah pesisir memiliki ikan. Daerah pertanian memiliki beras, jagung, sayur, buah, dan umbi. Sentra peternakan memiliki telur, ayam, daging, dan susu. Menu boleh mengikuti standar gizi nasional, tetapi bahan pangan harus bertumpu pada potensi lokal.

Dengan begitu, MBG tidak hanya mengisi perut anak-anak, tetapi juga menyusun ulang ekonomi pangan daerah. Program ini dapat memperpendek rantai pasok, memperbaiki harga di tingkat produsen, menekan dominasi perantara, dan memperkuat kemandirian pangan lokal.

MBG memberi kesempatan besar kepada negara untuk membuktikan keberpihakannya. Apakah APBN akan berputar di desa atau terkonsentrasi di tangan pemain besar? Apakah koperasi benar-benar diberi tempat atau hanya disebut dalam pidato?

Karena itu, kembalikan MBG ke Gerakan Koperasi Merah Putih. Jangan biarkan program mulia ini menjadi proyek logistik makanan. MBG harus menyehatkan anak-anak. Tetapi lebih dari itu, MBG harus menyehatkan cara negara membangun ekonomi: adil, transparan, gotong royong, dan berdaulat.

Sebab sepiring makanan untuk anak Indonesia akan jauh lebih bermakna jika di dalamnya ada keringat petani, hasil laut nelayan, kerja peternak, kreativitas UMKM, tata kelola koperasi, dan keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri.

Kualitas Tumbuh Kembang Anak Dipengaruhi oleh Kesehatan Orang Tua

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:07:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Menurut WHO, sekitar 80% perkembangan otak terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, kontradiksi dengan minimnya perhatian terhadap kesehatan anak. Namun, para ahli mengingatkan bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh kondisi kesehatan mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental orang tua.

Status gizi dan kesehatan ibu sebelum serta selama kehamilan berperan penting dalam mendukung perkembangan tersebut, Dokter Spesialis Anak Columbia Asia Hospital Aksara, dr. Mahadian Ismail Nasution, M.Ked(Ped), Sp.A, mengatakan bahwa hubungan antara kesehatan anak dan orang tua sangat erat. Lingkungan keluarga yang sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

"Kesehatan anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental orang tua. Pemantauan kesehatan perlu dilakukan secara bersamaan agar seluruh anggota keluarga tetap sehat dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi pertumbuhan anak," tukasnya.

Menurut dr. Mahadian, pemeriksaan kesehatan secara berkala tidak hanya membantu mendeteksi penyakit lebih awal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mendapatkan edukasi mengenai pola hidup sehat, nutrisi yang tepat, imunisasi, serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan keluarga secara menyeluruh dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya berbagai faktor risiko kesehatan, mulai dari pola makan yang kurang seimbang, kurangnya aktivitas fisik, hingga tingginya tingkat stres yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan orang tua maupun anak.

"Columbia Asia Hospital Aksara mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dengan deteksi dini dan edukasi yang tepat, berbagai masalah kesehatan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius," kata Deasy.

Melalui layanan Pediatri yang didukung oleh dokter spesialis anak, Columbia Asia Hospital Aksara menghadirkan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi bagi orang tua dan calon orang tua. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat dan komprehensif, Columbia Asia Hospital Aksara juga menyediakan layanan Dokter Spesialis Anak 24 Jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan medis kapan pun dibutuhkan, termasuk pada kondisi darurat maupun keluhan yang memerlukan evaluasi segera.

Upaya ini diharapkan dapat membantu keluarga memahami pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh demi mendukung tumbuh kembang anak yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Diketahui Columbia Asia Hospitals berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini mengelola 19 rumah sakit di Asia Tenggara: 5 di Indonesia, 13 di Malaysia dan 1 di Vietnam. Columbia Asia Hospitals berkomitmen menyediakan akses kesehatan yang efisien, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan teknologi medis terbaru serta pelayanan rawat inap yang komprehensif, kami memastikan pasien mendapatkan perawatan yang terbaik dan waktu pemulihan yang lebih cepat. Semua ini didukung oleh tim konsultan medis yang sangat terampil dan staf yang memprioritaskan kebutuhan setiap pasien.

Columbia Asia Indonesia menyediakan beragam layanan medis dan spesialisasi seperti Bedah Umum, Onkologi, Neurologi, Kardiologi, Nefrologi, Pediatri atau Anak, Kebidanan & Ginekologi, Ortopedi dan Penyakit Dalam. Fasilitas lain seperti Unit Perawatan Intensif, Unit Perawatan Neonatal, Fisioterapi, Laboratorium, Farmasi, CATHLab, dan Radiologi juga tersedia.

Sejalan dengan visi "Menyediakan pelayanan perawatan sebaik mungkin lebih dekat dengan rumah", kami juga memiliki program medis yang komprehensif serta mengikuti standar kualitas internasional untuk memberikan pelayanan terbaik bagi komunitas dan masyarakat, menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Rel

Sertijab Camat Danau Kembar sekaligus melantik Ketua TP-PKK Kecamatan Danau Kembar di Gelar.

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:01:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat menggelar Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Camat Danau Kembar dari Mawardi B, S.Pd., M.M. kepada Syamsuar, S.Sos., sekaligus melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Danau Kembar dari Ny. Maswarti Mawardi kepada Ny. Jusmaliarnis Syamsuar.

Sertijab tersebut dihadiri Bupati Solok yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Deni Prihatni, S.T., M.T., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimcam, wali nagari, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus TP-PKK.

Dalam acara tersebut, Mawardi B, S.Pd., M.M. secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Camat Danau Kembar kepada Syamsuar, S.Sos. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Danau Kembar.

, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Deni Prihatni mewakili Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Mawardi selama memimpin Kecamatan Danau Kembar.
Dengan , berbagai capaian dan kontribusi yang telah diberikan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mawardi atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Kecamatan Danau Kembar. Semoga berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan," ujarnya.

Dan kepada camat yang baru, Deni Prihatni berharap Syamsuar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, serta menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Danau Kembar oleh Ketua TP PKk Kabupaten Solok. sebagai bagian dari kesinambungan organisasi TP-PKK di tingkat kecamatan.
Ketua TP- PKK yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Solok.

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan dan serah terima jabatan bukan hanya pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat semangat pengabdian dan kolaborasi.
"Melalui pelantikan dan serah terima jabatan ini, diharapkan semangat pengabdian, profesionalisme, serta kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Kecamatan Danau Kembar yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," katanya.

Mantan Camat Danau Kembar, Mawardi B, S.Pd., M.M., mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih empat tahun memimpin kecamatan tersebut.
"Selama lebih kurang empat tahun memimpin Kecamatan Danau Kembar, banyak kesan dan memori indah yang kami rasakan bersama masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya penggantian Camat ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus memajukan Danau Kembar ke arah yang lebih baik," ungkapnya.

Camat Danau Kembar yang baru, Syamsuar, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada Mawardi atas pengabdian dan capaian yang telah diraih selama memimpin kecamatan tersebut. Ia juga memohon dukungan, arahan, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mawardi yang telah menahkodai Kecamatan Danau Kembar dengan baik. Kami memohon arahan dan dukungan dari seluruh pihak agar dapat melanjutkan pembangunan dan menjadikan Kecamatan Danau Kembar semakin maju di masa mendatang," tuturnya.

Dengan berlangsungnya serah terima jabatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap roda pemerintahan di Kecamatan Danau Kembar dapat berjalan semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.(YOSE)

Berburu Stempel di Paviliun Daerah, Serunya Menjelajah Sumatera Utara dalam Sehari

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:00:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Suasana riuh rendah langsung menyergap indra pendengaran begitu melangkahkan kaki ke area pameran paviliun daerah di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2026.

Di tengah hiruk-pikuk stan yang memamerkan produk unggulan dari berbagai penjuru Sumatra Utara, terlihat pemandangan menarik, ratusan pengunjung berjalan tergesa-gesa sambil menggenggam selembar kertas yang dilipat hampir serupa paspor, dengan logo maskot PRSU ke-50, lengkap dengan kolom biodata di sisi belakangnya.

Mereka tidak sedang mengejar jadwal penerbangan, melainkan berburu stempel demi membawa pulang hadiah menarik.

Strategi panitia untuk mendongkrak kunjungan ke seluruh anjungan daerah terbukti ampuh.

Pengunjung ditantang untuk menjelajahi kekayaan 33 kota dan kabupaten se-Sumatra Utara secara simbolis melalui sebuah permainan interaktif.

Namun, mereka tidak harus mendatangi seluruhnya; cukup mengumpulkan minimal 24 stempel dari paviliun kabupaten atau kota pilihan mereka.

Tantangannya tidak berhenti di situ. Selain stan daerah, ada lima stan sponsor utama yang wajib dikunjungi tanpa terkecuali, yakni Indosat, Bank Sumut (Bonsumot), Oxygen, Lazada, dan Gojek.

Jika salah satu dari kelima sponsor wajib ini terlewat, lembar paspor dinyatakan gugur, meskipun jumlah stempel daerah telah melampaui batas minimum.

"Jadi gini kak, kan kita ada 33 kota sama kabupaten. Tapi yang perlu distempel itu 24 saja, terserah mau yang mana. Tapi yang lima sponsorship ini wajib diisi. Kalau yang lima ini gak keisi, walaupun sudah 25 stan daerah, tetap tidak bisa ditukar hadiahnya," ujar Oneida, petugas registrasi di lokasi penukaran merchandise, Senin (06/07/2026).

Setelah empat hari berlangsung, mulai dari hari Jumat hingga Senin, antusiasme masyarakat Medan dan sekitarnya terpantau sangat tinggi.

Lembar demi lembar kertas terus didistribusikan, dan berbagai hadiah menarik seperti botol minum, tas punggung eksklusif, hingga merchandise unik dari Bank Sumut terus mengalir ke tangan pengunjung yang berhasil menyelesaikan tantangan.

Salah satu pengunjung yang ikut larut dalam keseruan ini adalah Rina (42), warga Jalan Bromo, Medan. Ia sengaja memboyong seluruh anggota keluarganya untuk menghabiskan waktu luang di pameran ini.

"Kami datang berempat sekeluarga. Tujuan awalnya ya mau lihat-lihat saja, jalan-jalan bawa anak-anak. Nanti kalau ada produk atau barang yang cocok, sekalian belanja," ujar Ibu Rina saat ditemui di sela-sela aktivitasnya mengantre stempel.

Bagi Rina, metode berburu stempel ini memberikan warna tersendiri bagi liburan keluarganya. Anak-anaknya menjadi lebih bersemangat mendatangi satu per satu paviliun daerah, yang secara tidak langsung memberikan edukasi mengenai keragaman budaya dan potensi ekonomi di Sumatra Utara.

"Ini sekarang lagi sibuk nempel-nempel biar bisa ditukar hadiahnya nanti sebelum pulang. Seru juga buat anak-anak biar gak bosan jalan-jalannya," kata Rina sembari menunjukkan lembar paspornya yang hampir penuh.

Hingga Senin sore, antrean di stan penukaran hadiah masih ramai, kendati melelahkan karena harus berjalan memutari area pameran yang luas, senyum puas tetap mengembang di wajah para pengunjung, terutama ketika mereka berhasil membawa pulang buah tangan tambahan di samping pengalaman berharga mengenal lebih dekat daerah mereka sendiri. Rel

Fasitasi Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di Hadiri Bupati Solok

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:59:00 +0700+0700

Padang I Sumut24 Co

Senin (6/7/2026) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Penetapan Batas Daerah memfasilitasi pembahasan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang.

Dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur Sumatera Barat, Tim Penetapan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH beserta Tim Penetapan Batas Daerah Kabupaten Solok, serta Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Tim Penetapan Batas Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian penetapan batas wilayah administratif antara kedua kabupaten tepatnya di Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok dan Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar melalui musyawarah dan pembahasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Solok dalam pembahasan tetap mengusulkan penetapan batas wilayah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Nomor 03/BAD I/X/2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan penarikan batas wilayah sesuai dengan usulan perubahan yang tertuang dalam surat tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri.

Setelah dilakukan pembahasan, kedua pemerintah daerah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan penetapan batas wilayah tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan tersebut akan disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung berdasarkan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan, serta aspek lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan batas daerah.

Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme yang telah diatur pemerintah pusat serta mendukung penyelesaian batas wilayah secara objektif, berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan proses penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dapat segera memperoleh keputusan yang memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pemerintahan di kedua daerah.

Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Solok dan Bupati Tanah Datar.(YOSE)

Pecinta Kuliner Merapat! Paviliun Penang Buka Stan Jajanan Langsung di PRSU 2026

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:57:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun ini benar-benar tampil beda. Mengusung tema "Harmoni Emas", ajang tahunan Pemprov Sumut ini menyuguhkan atmosfer yang lebih estetik, modern, dan pastinya bikin pengunjung betah berlama-lama.

Menariknya, kemeriahan PRSU kali ini tidak hanya milik lokal. Salah satu negara tetangga kita, Malaysia, ikut ambil bagian untuk meramaikan suasana. Melalui Paviliun Pulau Penang yang hadir sebagai paviliun internasional khusus, pengunjung diajak "terbang" ke Malaysia tanpa perlu menyiapkan paspor!

Sejak dibuka pada 3 Juli lalu, paviliun ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Daya tarik utamanya apalagi kalau bukan deretan kuliner khas Penang yang menggugah selera, pameran budaya, hingga produk-produk UMKM kreatif.

Kehadiran Kerajaan Negeri Pulau Penang di PRSU sebenarnya bukan barang baru. Dua perwakilan Pejabat Kerajaan Negeri Pulau Penang, Mohd Juwaidi bin Mohd Nasir dan Pn Syarmilia chek Ani, membagikan cerita mereka saat berbincang dengan wartawan pada Senin (6/7/2026).

"Bagi saya pribadi, ini adalah partisipasi kedua setelah tahun 2023 lalu," ujar Mohd Juwaidi dengan antusias.

Juwaidi mengakui bahwa antusiasme warga Medan dan sekitarnya sangat luar biasa. Banyak pengunjung yang datang tidak hanya untuk melihat-lihat, tetapi juga memborong produk yang dipamerkan.

Pada PRSU 2026 ini, mereka tampil lebih spesial. Pihak pengelola sengaja membuka stan langsung di area depan paviliun agar pengunjung bisa langsung jajan kuliner otentik di tempat.

"Kami membawa langsung makanan khas Pulau Penang seperti nasi lemak, roti canai, teh tarik, hingga char kwetiau," tambah Juwaidi.

Bicara soal menu, Pn Syarmilia chek Ani ikut menjelaskan salah satu kuliner primadona mereka, yaitu char kwetiau. Hidangan ini merupakan mi pipih berbahan tepung beras yang ditumis kilat dengan saus gelap, tauge segar, kucai, udang, dan telur. Aromanya dijamin langsung bikin perut keroncongan!

Menurut Syarmilia, lidah orang Sumatera Utara sebenarnya sudah sangat akrab dengan menu seperti nasi lemak atau roti canai. Namun, tahun ini mereka ingin mengenalkan lebih banyak variasi baru.

Salah satu yang wajib dicoba adalah roti benggali yang super nikmat jika dicocol ke kuah kari daging hangat, lalu dibilas dengan manisnya teh tarik.

Tidak berhenti di situ, Paviliun Penang juga memboyong kuliner legendaris lainnya seperti nasi kandar, pasembor, char kue kak, oh chien (dadar tiram), mi jawa, mi sotong, hingga laksa Penang yang segar dan asam pedas. Namun beberapa jenis makanan ini tidak dapat disajikan secara utuh di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) karena perbedaan regulasi ekspor bahan makanan dan rempah tertentu.

Meski begitu, pihak Kerajaan Pulau Penang pada tanggal 18 Juli nanti akan menyajikan Mie Sotong, selain roti canai, nasi lemak dan Char Kuetiau.

Bagi Anda yang penasaran ingin berburu kuliner malam sambil menikmati vibes modern PRSU ke-50, festival ini masih akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Jangan sampai kelewatan! Rel

Taekwondo Sumut Kembali Kirim Atlit ke PBTI Series V di Lampung

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:55:00 +0700+0700

Medan-Untuk mengejar wild card kejuaraan Indonesia Open yang akan digelar di Jakarta, tim Taekwondo Sumut konsisten mengirimkan atlit untuk mengikuti kejuaraan PBTI series V ke Lampung pada tanggal 10-12 Juli 2026 mendatang.
Saat melepas tim Sumut yang dipimpin oleh pelatih Arya Putra dan Richi Yanendo, Senin (6/7) pukul 13.00 wib, di kantor DPRD Deli Serdang, ketua Pengprov TI Sumut, H. Hamdani Syahputra meminta atlit yang berlaga nantinya agar bermain maksimal dan all out.
"Jadi empat atlit yang kita turunkan harus membawa medali emas semuanya. Walaupun kita membutuhkan 2 emas lagi bukan berarti para atlit malah menurunkan performannya,"ungkap wakil ketua DPRD Deli Serdang ini didampingi wakil ketua I Master Rezeki, Binpres Raja Hutahean dan wakil Binpres Fakaruddin.
Sedangkan Sekretaris Pengprov TI Sumut menjelaskan pihaknya kali ini menurunkan
Ryan Adriansyah Brema Damanik Under 58 kg Putra, lalu Anggi Syahputra Sceeven Sitorus Pane di Under 63 Kg Putra, kemudian Marcia Tiurma Bertha Hutapea Under 62 kg Putri dan
Syaida Sari Over 73 kg Putri."Keempat atlit merupakan pemain terbaik dari Sumut sehingga harapan besar mereka bisa membawa medali emas kembali pulang,"paparnya.
Sementara ketua Pengkot TI Medan Riza Budiwan SH didampingi wakil ketua Mawardi SE, agar semua atlit bisa bermain baik tanpa beban. "Sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik dengan membawa medali emas. Terutama untuk atlit-atlit dari Medan yaitu Anggi dan Saidah yang sebelumnya juga telah memperoleh medali emas di event PBTI di Jawa Timur,"ungkap pria ini.
Diakhir pertemuan, ketua Pengprov TI Sumut dan ketua Pengkot TI Medan menjanjikan akan memberi bonus kepada atlit-atlit yang berhasil membawa medali emas nanti. "Semoga semuanya berhasil membawa medali emas saat bertanding nantinya,"paparnya menutup pertemuan tersebut disambut tepuk tangan dari seluruh peserta yang hadir. (Iza)

Pemkot Tanjungbalai Manfaatkan PRSU ke-50 untuk Promosikan Produk UMKM, Budaya, dan Peluang Investasi

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:49:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai memanfaatkan ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, kekayaan budaya, hingga peluang investasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua TP PKK Mashandayani Mahyaruddin, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Staf Ahli TP PKK Desi Khairina Fadly Abdina, serta jajaran organisasi perangkat daerah menghadiri pembukaan PRSU ke-50 di Kompleks PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Jumat (3/7/2026) malam.

Mahyaruddin Salim mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam PRSU merupakan bagian dari upaya memperluas promosi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"PRSU menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM, budaya lokal, sekaligus menunjukkan potensi investasi yang dimiliki Kota Tanjungbalai kepada masyarakat luas," ujarnya.

Pada PRSU tahun ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai menghadirkan berbagai produk unggulan hasil karya pelaku UMKM dan binaan Dekranasda. Produk yang dipamerkan meliputi kain ecoprint, songket, tanjak, tas berbahan batok kelapa, tempat tisu, hingga kerajinan berbahan dasar kerang.

Selain kerajinan, pengunjung juga dapat menemukan beragam kuliner khas Tanjungbalai seperti keripik ikan teri crispy, tauco, terasi, ikan teri kemasan, aneka kerupuk, minuman mangga, kue cucur, serta produk olahan pangan lokal lainnya.

Mahyaruddin berharap kehadiran Paviliun Kota Tanjungbalai mampu menarik minat pengunjung untuk lebih mengenal potensi daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

PRSU ke-50 mengusung tema "Harmoni Emas" dan berlangsung selama 31 hari, mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebagai ajang promosi potensi daerah, investasi, pariwisata, budaya, serta penguatan sektor UMKM.

Pada pembukaan acara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, , yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, menegaskan bahwa tema "Harmoni Emas" mencerminkan keberagaman masyarakat Sumatera Utara sebagai kekuatan menuju kemajuan daerah.

Menurutnya, PRSU tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wadah memperkenalkan kekayaan budaya, kualitas sumber daya manusia, serta produk UMKM yang diharapkan mampu mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan sektor pariwisata di Sumatera Utara.(eko)

Sekda Tanjungbalai: ASN Jangan Hanya Rutinitas, Saatnya Berinovasi dan Jaga Integritas

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:45:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar meningkatkan disiplin, integritas, dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikan Nurmalini saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Senin (6/7/2026), di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai. Apel diikuti para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, lurah, hingga kepala lingkungan.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan ASN harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dedikasi, dan loyalitas demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Kerjakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab agar target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai," ujarnya.

Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Nurmalini meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi terpaku pada rutinitas pekerjaan, melainkan mulai menghadirkan berbagai inovasi.

Ia mengingatkan arahan Kepala BKN RI yang menekankan pentingnya inovasi, termasuk dalam pelaksanaan sistem E-Kinerja bagi ASN maupun PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

"Jangan selalu berpikir setiap program harus didukung anggaran. Di era digital saat ini, manfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan dan informasi," tegasnya.

Sekda juga meminta BKPSDM mengkaji regulasi bagi ASN yang bertugas di lapangan agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat ketika berada di luar kantor saat jam kerja.

Menurutnya, ASN seperti personel Satpol PP yang melakukan pengamanan pasar maupun pegawai lain yang mendapat penugasan lapangan harus memiliki dasar administrasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang, Nurmalini menginstruksikan camat, lurah, dan kepala lingkungan mengimbau masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih mulai 1 hingga 31 Agustus.

Di bidang pelayanan publik, Sekda kembali mengingatkan seluruh ASN agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun pungutan liar, terutama pada unit pelayanan yang tidak memiliki dasar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pelayanan kepada masyarakat harus bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Jangan ada pungutan yang tidak memiliki dasar aturan," katanya.

Mengakhiri arahannya, Nurmalini meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyusun capaian visi dan misi di masing-masing instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus mendukung implementasi E-Kinerja menuju terwujudnya Tanjungbalai EMAS.(eko)

Pemprov Sumut Perkuat Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung–Penang Port, Dorong Efisiensi Logistik dan Daya Saing Ekonomi

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port, Malaysia. Penguatan konektivitas tersebut diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi perekonomian Sumut, memperkuat kawasan industri yang terintegrasi, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, Malaysia, Wanton Saragih Sidauruk, di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/7/2026).

Selain membahas penguatan konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan pekerja migran Indonesia (PMI) di Penang, serta persoalan hukum yang melibatkan nelayan Sumut di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Kami akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemprov Sumut sudah pasti akan menindaklanjuti apa yang diharapkan. Selama ini yang tidak diketahui masyarakat, ternyata Pelabuhan Kuala Tanjung sudah bisa digunakan bagi masyarakat, khususnya untuk komoditas," kata Surya.

Surya menjelaskan, Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki terminal khusus milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan produk aluminium. Selain itu, terdapat Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dikelola PT Prima Multi Terminal, konsorsium Pelindo, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan.

KTMT melayani kegiatan logistik untuk peti kemas maupun nonpeti kemas, meliputi curah cair, curah kering, serta general cargo. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Kabupaten Batubara dan menghadap langsung ke Selat Malaka juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi pelabuhan hub internasional sekaligus pusat transshipment terbesar di wilayah barat Indonesia.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih Sidauruk, mengatakan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang Port telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 September 2025. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui dukungan Pemprov Sumut serta kalangan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

MoU antara PT Prima Multi Terminal (PMT) dan Penang Port berfokus pada pengembangan konektivitas logistik, pengapalan peti peti kemas internasional, serta kegiatan alih muat (transshipment) di Selat Malaka. Kerja sama tersebut membuka rute pelayaran peti kemas reguler secara langsung antara Pelabuhan Kuala Tanjung dan Penang, sehingga memperlancar arus ekspor-impor, memperluas peluang perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumut.

"Pada tanggal 23 Juni kami telah bertemu CEO Penang Port Malaysia. Di pertemuan itu kami mendorong agar konektivitas Kuala Tanjung lebih ditingkatkan lagi. Selain itu kami juga bertemu dengan pihak Kuala Tanjung. Kalau bisa dilakukan pengaturan, barang-barang agar bisa dikirim ke Penang Port dengan jarak lebih dekat. Dari Kuala Tanjung ke Penang Port jaraknya sekitar enam jam, lebih dekat. Penang adalah pusat semikonduktor, industri hulu yang strategis dan menjadi penopang industri lainnya seperti elektronik, komunikasi, otomotif, dan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wanton juga menyampaikan perkembangan pekerja migran Indonesia di Penang. Menurutnya, Pulau Penang masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk bekerja. Sejak 2022, tercatat lebih dari 21 ribu pekerja telah menandatangani kontrak kerja di wilayah tersebut. Sementara pada periode Januari–Juni 2026, jumlah kontrak kerja yang tercatat mencapai 5.255.

Terkait perlindungan nelayan, Wanton mengungkapkan bahwa pada 2023 terdapat 123 nelayan asal Sumut yang tersangkut kasus hukum akibat melintasi batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia. Sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang, Batubara, dan Asahan.

Namun demikian, jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan, yakni menjadi 24 kasus pada 2024 dan 16 kasus sepanjang 2025. Sementara untuk periode Januari–Juni 2026, belum ditemukan nelayan asal Sumut yang melanggar batas wilayah perairan hingga berhadapan dengan proses hukum di Malaysia. Rel

USU Buka Seleksi Mahasiswa Mandiri Tahap II

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:41:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , Universitas Sumatera Utara (USU) resmi membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas tersebut melalui jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) USU Tahap II.

Segala informasi yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran, daya tampung program studi, hingga besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester dan juga Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dapat diakses di website:
https://penerimaan-terpadu.usu.ac.id

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan S.Si., M.Si., Apt, melalui keterangan resmi, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Prof. Poppy, pendaftaran SMM USU Tahap II dibuka sejak Sabtu 4 Juli 2026.

"Jalur ini menjadi kesempatan lanjutan bagi para calon mahasiswa yang belum berhasil di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ataupun jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) tahap pertama yang sudah dilaksanakan oleh USU" katanya.

Adapun jadwal SMM USU Tahap II sebagai berikut:
Pendaftaran online: 4 Juli - 12 Juli 2026
· Pelaksanaan ujian: 14 Juli 2026
· Pengumuman hasil: 18 Juli 2026

Biaya Pendaftaran:
· Rp 700.000 untuk 3 pilihan Program Studi (Min. 1 Pilihan Prodi D-3 / D-4).
· Rp 800.000 untuk 4 pilihan Program Studi (Min. 1 Pilihan Prodi D-3 / D-4).

Persyaratan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat pada kelas terakhir tahun 2026, atau Peserta didik Paket C tahun 2026 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026). Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan:
a. Identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN;
b. Pas foto terbaru (berwarna):
c. Tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan
d. Stempel/cap sekolah di atas foto siswa.
3. Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat tahun 2024 dan 2025 atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026)
4. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. (C04)

Bupati Asahan Sambut Aspirasi Warga Bandar Pulau, Jalan Penghubung Empat Desa Menjadi Prioritas Perhatian

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:38:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menerima secara terbuka aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Pulau terkait pembangunan infrastruktur jalan yang telah menjadi harapan warga selama puluhan tahun. Pertemuan berlangsung di Halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (06/07/2026) mulai pukul 11.00 Wib dengan suasana tertib dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Wakil Bupati Asahan, Camat Bandar Pulau, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Putra Manurung, Koordinator Aksi AMBP, dalam penyampaiannya menegaskan perbaikan jalan penghubung Desa Padang Pulo, Gajah Sakti, Buntu Maraja hingga Gunung Berkat menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini kondisi jalan yang belum teraspal menyulitkan aktivitas warga, membahayakan keselamatan perjalanan, serta menghambat peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

"Kami mendesak agar ruas jalan ini segera diaspal secara menyeluruh. Selain itu, kami meminta alokasi anggaran rutin dari APBD Kabupaten Asahan setiap tahunnya, dengan target pembangunan minimal satu kilometer per tahun. Kami juga berharap Dinas PUPR segera turun melakukan survei lapangan, menetapkan jadwal pelaksanaan, dan memasukkan program ini ke dalam daftar prioritas anggaran," ujar Putra.

Ia menambahkan, keterbatasan akses jalan selama ini membuat wilayah Kecamatan Bandar Pulau tertinggal dari daerah lain, sehingga perhatian pemerintah sangat dinantikan untuk memutus rantai keterbatasan tersebut.

Merespons hal tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memberikan apresiasi tinggi atas cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib, santun, dan bertanggung jawab.

"Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berani menyampaikan kritik dan masukan yang membangun. Aspirasi ini sudah kami catat dengan saksama, Insya Allah akan kami tindak lanjuti sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang kami miliki," tegas Bupati.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan yang menghubungkan keempat desa di Kecamatan Bandar Pulau telah masuk dalam perhatian utama pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, namun tidak akan diabaikan.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Bandar Pulau, untuk terus bersinergi dan mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan. Hal ini penting demi mewujudkan visi bersama: Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 Wib berjalan dengan aman, lancar, dan tetap menjaga keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. (dre)

Rico Waas Perluas Akses Kerja bagi Warga Medan, Dari Barista Disabilitas hingga Peluang Kerja ke Luar Negeri

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:30:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kekurangan fisik bukan penghalang, semua warga Medan punya hak dan talenta yang sama untuk sukses, menjadi penegasan yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal, Sunggal, pada Senin (6/7/2026). Sebanyak 20 penyandang disabilitas dilatih secara khusus untuk menjadi barista profesional yang siap kerja dan sebanyak 40 perempuan tangguh pencari nafkah di jalanan dibekali pelatihan safety riding.

Dijelaskan Rico Waas, Dirinya berkomitmen menciptakan ruang kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh kaarena itu, Pemko Medan memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas agar mampu menjadi tenaga kerja yang tangguh dan mandiri.

"Kita ingin memberikan keadilan untuk semuanya. Kami percaya bahwasanya setiap orang memiliki kapasitas dan talenta," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, ini adalah ruang-ruang kesempatan yang adil untuk semuanya. Ada hal yang mungkin menjadi kekurangan secara fisik, tapi mereka diberikan talenta yang lebih. Kita harus mendorong agar masyarakat Kota Medan diberikan ruang tersebut.

Rico Waas juga mengingatkan bahwa tantangan dunia kerja saat ini sudah tidak normatif lagi. Perusahaan saat ini menuntut spesifikasi pekerja yang tinggi, adaptif terhadap teknologi digital, serta memiliki komunikasi yang baik.

Dirinya mencontohkan bagaimana sektor humas kini wajib menguasai aplikasi kreatif seperti CapCut dan Canva, serta dunia barista yang harus terus memperbarui menu-menu modern. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan seperti ini menjadi kunci agar tenaga kerja lokal tidak tersisih.

Namun, selain keahlian teknis (hard skill), Rico Waas menekankan pentingnya faktor integritas agar para pekerja bisa bertahan lama (sustain) di tempat kerja.

"Saya berharap jangan begitu sudah masuk kerja, integritasnya hilang. Bawa pelatihan hari ini jadi bekal, buat integritas di dalam diri, dan seriuslah dalam bekerja. Jika kita punya skill, komunikasi baik, dan integritas tinggi, perusahaan yang akan mencari kita," tambah Rico Waas Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga melihat besarnya potensi di sektor informal dan wirausaha mandiri (UMKM), seperti penata rias (makeup artist) dan penata busana. Ia menceritakan pengalamannya saat acara Apeksi lalu, di mana permintaan jasa makeup artist di Kota Medan sempat habis karena tingginya kebutuhan dari luar kota. Melalui media sosial, ruang promosi bisnis mandiri kini jauh lebih mudah diakses.

Sebagai solusi mengatasi kepadatan lapangan kerja di dalam kota, Pemko Medan juga melirik peluang kerja ke luar negeri. Rico Waas mengapresiasi program pembiayaan dari Bank BJB yang siap memfasilitasi calon pekerja melalui skema semacam KUR untuk mengikuti pelatihan di LPK sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, salah satunya Jepang sebagai tenaga okupasi atau caregiver.

Kita perlu bekerja maksimal, tidak hanya di Kota Medan saja yang ruangnya bisa jadi sudah penuh. Wirausaha kita dorong, lapangan kerja di luar juga kita buka, agar seluruh masyarakat Kota Medan mendapatkan penghasilan untuk memberikan dampak baik bagi keluarganya," pungkas Rico.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Ramadan menyampaikan pihaknya terus bergerak agresif untuk menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, program tahun ini berfokus penuh pada kepastian penyerapan lulusan di dunia industri serta perluasan inklusivitas sosial.

Program pelatihan ini diikuti oleh total 100 orang peserta yang terbagi ke dalam 5 (lima) paket pelatihan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut yakniPelatihan Barista (Khusus Penyandang Disabilitas)yang diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026. Kemudian Pelatihan Alat Berat (Forklift) yang Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026

"Selanjutnya pelatihan Safety Riding (2 Paket): Diikuti oleh 40 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026 dan Pelatihan Tata Kecantikan: Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026", ucap Ramadan.

Dijelaskan Ramadan seluruh peserta yang lulus dipastikan mengantongi legalitas profesional, mulai dari sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Surat Izin Operasional (SIO), hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) yang relevan dengan keahliannya.

Ramadan menambahkan, Disnaker telah turun langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Lewat pertemuan dengan PT KINRA dan puluhan tenant, Disnaker berhasil memetakan kebutuhan riil tenaga kerja spesifik untuk diisi oleh pencari kerja asal Kota Medan.

" Pemko Medan memperluas jangkauan ke pasar internasional dengan menggandeng Bank BJB untuk memfasilitasi dana talangan bagi calon tenaga kerja ke Jepang. Program ini didukung oleh dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berstatus Sending Organization (SO) yang akan segera disahkan sebagai mitra resmi demi pengiriman tenaga kerja luar negeri secara masif", pungkasnya.

Pembukaan Pelatihan ini ditandai dengan pemakaian tanda peserta dan kelengkapan pelatihan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Selain itu Rico Waas juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan PT Grab dan PT Kamiitra Mita Jaya Utama

Pembukaan pelatihan ini tutur dihadiri, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Amran S, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Wakil Direktur PT Kamitra Mitra Jaya Utama, Arif Faida Wasta. Head of Public Affairs Territorial PT Grab Teknologi Indonesia Wilayah Medan Edi Guru Gunawan Isma, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Jefri Suwanto dan Manager Bisnis Bank Jabar serta Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. Rel

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

admin — Tue, 07 Jul 2026 07:40:00 +0700+0700

JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto mendapat pengakuan positif dari masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, serta Perdana Menteri India Narendra Modi dalam waktu yang berdekatan.

Kunjungan Lukashenko dilakukan pada 2-4 Juli 2026, diikuti kunjungan Wong (6 Juli), dan kunjungan Modi (6-7 Juli).

"Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto. Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga diapresiasi," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Senin malam, 6 Juli 2026.

Terkait dengan kunjungan PM Wong dari Singapura, Teguh mengatakan, selama ini ada penilaian bahwa hubungan Indonesia dan Singapura mengikuti model ketergantungan center-periphery atau pusat-pinggiran. Dalam model ini, Indonesia menjadi "negara pinggiran" yang mensuplai nilai tambah ekonomi ke Singapura yang berperan "negara pusat".

Dia melanjutkan, dengan 26 perjanjian dan kesepakatan yang ditandatangani kedua negara dalam Leaders' Retreat di Istana Negara, terlihat bahwa Indonesia ingin agar kemitraan kedua negara didasarkan pada kesepatakan-kesepakatan yang berorientasi pada keuntungan bersama, atau win-win solution.

Ketika ditanya mengenai tantangan terbesar setelah perjanjian dan kesepakatan ditandatangani, Teguh mengatakan, tantangannya berada di pihak internal Indonesia.

Menurut Teguh, semua pembantu Presiden Prabowo, dari Menko, Menteri, hingga jajaran pelaksana di level bawah, perlu memastikan bahwa mereka bergerak seirama dengan visi besar yang telah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.

"Mereka harus bisa bergerak seirama dengan kebijakan besar Prabowo yang menjiwai kesepakatan-kesepakatan itu," ujar Teguh.

Dia mengatakan, detail teknis seringkali menjadi kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap tahap pelaksanaan agar kerja sama ini dapat berjalan efektif.

Indonesia seringkali terlihat tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena tantangan dalam menjaga kedisiplinan implementasi di dalam negeri.

Dia juga menekankan bahwa kerjasama internasional bukanlah tentang menuntut negara lain memberikan manfaat terbesar kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan manfaat tersebut di meja perundingan dan mengeksekusinya dengan serius di tingkat operasional.

Ketika ditanya tentang respons great power seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara itu sangat menyadari bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

Teguh menutup dengan menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam kerjasama internasional.

"Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, namun harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan," kata Teguh.

Dengan kesiapan internal yang matang dan konsistensi dalam implementasi, diharapkan kerjasama strategis Indonesia-Singapura, juga dengan negara lain, dapat membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bangsa. []

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

admin — Mon, 06 Jul 2026 20:54:00 +0700+0700

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara (GEMA PENA), Julius Fadli, menyatakan dukungannya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyikapi polemik terkait pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Menurut Julius Fadli, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mengedepankan data, ketentuan hukum, dan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang, bukan membangun kesimpulan berdasarkan perbandingan yang tidak sepadan.

Ia menegaskan bahwa sarana pengamanan yang digunakan di lingkungan pemasyarakatan merupakan peralatan khusus yang dirancang untuk mendukung sistem keamanan berisiko tinggi. Karena itu, spesifikasi teknis, kualitas material, dan standar keamanan yang diterapkan tentu berbeda dengan produk yang dipasarkan untuk kebutuhan umum.

"Kita tidak bisa menyamakan perangkat pengamanan di Lapas dan Rutan dengan produk komersial yang dijual di toko. Ada standar teknis, aspek keamanan, dan proses pengujian yang menjadi bagian penting sebelum barang tersebut digunakan," ujar Julius Fadli.

Ia juga menilai bahwa mekanisme pengadaan yang dilakukan melalui e-Purchasing Katalog Elektronik LKPP merupakan prosedur resmi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut dibangun untuk menjamin transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, selama proses pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, maka setiap penilaian sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit dan pengawasan.

"Negara telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, tentu ada aparat pengawas internal maupun lembaga pemeriksa yang akan bekerja secara profesional. Karena itu, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru membentuk opini yang belum didukung oleh fakta hukum," tegasnya.

Julius Fadli juga mengapresiasi komitmen Ditjen PAS dalam memperkuat sistem keamanan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana keamanan merupakan investasi penting untuk melindungi petugas, warga binaan, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Ditjen PAS agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan sikap objektif, menghormati proses yang berlaku, serta bersama-sama mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.rel

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

admin — Mon, 06 Jul 2026 19:06:00 +0700+0700

Serdang Bedagai – Seorang petugas keamanan PTPN IV Regional 2 mengalami luka di bagian dada setelah diserang menggunakan anak panah saat berupaya menggagalkan aksi pencurian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Areal Blok 17F Afdeling I Kebun Adolina, Sabtu, 27 Juni 2026, sekitar pukul 09.05 WIB.

Korban bernama Sindi Prayoga langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, manajemen perusahaan telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Manajer Kebun dan PKS Adolina, Dennis Nichova, petugas keamanan bernama Sindi Prayoga saat itu tengah melaksanakan patroli rutin ketika menemukan pelepah kelapa sawit yang patah. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikasi awal yang kerap dijumpai setelah terjadi aktivitas pemanenan ilegal. Korban kemudian melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi sebelum tiba-tiba mendapat serangan dari balik tanaman kelapa sawit.

"Secara tiba-tiba pelaku melepaskan empat anak panah ke arah petugas dan satu di antaranya mengenai dada sebelah kanan. Meski terluka, korban masih sempat melakukan pengejaran. Namun, pelaku berhasil melarikan diri menuju permukiman warga yang berbatasan langsung dengan areal kebun," ujar Dennis.

Selain melakukan penyerangan, kelompok yang diduga terlibat juga merusak sepeda motor milik petugas sebelum melarikan diri. Dalam kondisi terluka, korban segera menghubungi rekan-rekannya untuk meminta pertolongan. Personel pengamanan bersama tim pendukung kemudian tiba di lokasi dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis.

Korban sempat mendapatkan perawatan awal sebelum dirujuk ke RS Grand Medistra sekitar pukul 11.00 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban kembali dirujuk ke RS Murni Teguh Medan pada malam harinya dan tiba sekitar pukul 23.30 WIB. Tim dokter kemudian melakukan tindakan operasi pada Minggu, 28 Juni 2026, sekitar pukul 01.20 WIB untuk penanganan lebih lanjut.

Manajemen PTPN IV Regional 2 telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Seluruh barang bukti dan informasi pendukung yang diperoleh di lokasi kejadian turut diserahkan sebagai bagian dari proses penyelidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.

"Kami percaya aparat penegak hukum akan menangani perkara ini secara profesional sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja maupun masyarakat," ujar Dennis.

Menurut Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Hwin Dwi Putera, insiden penyerangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingginya tantangan pengamanan di Kebun Adolina. Unit usaha itu mengelola areal seluas 8.945 hektare, dengan 8.188,90 hektare di antaranya merupakan tanaman menghasilkan, serta berbatasan langsung dengan enam kecamatan dan 19 desa di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang.

"Luasnya areal perkebunan dan banyaknya akses yang berbatasan dengan permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan. Namun, ketika aksi pencurian sudah berkembang menjadi tindak kekerasan terhadap petugas, tentu persoalan ini memerlukan penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jera," kata Hwin.

Data PTPN IV Regional 2 menunjukkan bahwa tekanan terhadap operasional Kebun Adolina terus meningkat. Sepanjang 2025, kehilangan TBS mencapai 76.697 kilogram, dengan angka tertinggi terjadi pada Juni, yaitu 12.104 kilogram. Sementara itu, hingga Mei 2026, jumlah kehilangan TBS telah mencapai 65.031 kilogram. Jumlah tersebut terdiri atas 8.231 kilogram pada Januari, 9.619 kilogram pada Februari, 12.279 kilogram pada Maret, 17.258 kilogram pada April, dan 17.644 kilogram pada Mei.

Akumulasi kehilangan selama 17 bulan tersebut mencapai 141.728 kilogram atau rata-rata sekitar 8.336 kilogram setiap bulan. Menurut Hwin, angka tersebut memberikan tekanan terhadap produktivitas kebun dan berpotensi memengaruhi pencapaian target produksi apabila tidak segera ditekan melalui langkah pengamanan yang lebih efektif.

"Pencurian TBS bukan lagi sekadar persoalan kehilangan hasil panen. Dampaknya menyentuh aspek operasional, produktivitas perusahaan, hingga perlindungan aset negara. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar setiap tindak pidana yang terjadi dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Hwin.

Sementara itu, Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimpa petugas keamanan saat menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja menjadi prioritas utama perusahaan. Setiap bentuk kekerasan terhadap personel yang sedang bertugas merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

"Kami memastikan korban memperoleh penanganan medis terbaik dan perusahaan memberikan pendampingan selama proses pemulihan maupun proses hukum berlangsung. Kami juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi para pekerja," ujar Budi.

Budi menambahkan, PTPN IV Regional 2 akan terus memperkuat sistem pengamanan melalui peningkatan patroli, pemetaan wilayah rawan, optimalisasi koordinasi dengan aparat keamanan, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Menurutnya, terciptanya keamanan di kawasan perkebunan menjadi kepentingan bersama agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan kontribusi berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

"Kami berharap seluruh elemen dapat bersama-sama menjaga keamanan kawasan perkebunan. Lingkungan yang kondusif akan melindungi para pekerja dalam menjalankan tugasnya, menjaga keberlangsungan produksi, serta memastikan aset negara tetap terlindungi," tutup Budi.rel

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

admin — Mon, 06 Jul 2026 18:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) seluas lebih dari 1.200 hektar yang dikelola Koperasi Tani (Koptan) Mandiri di wilayah Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kini memicu polemik tajam. Warga setempat menduga terjadi praktik "kera putih" atau manipulasi status lahan yang mengubah fungsi kawasan hutan rakyat menjadi perkebunan kelapa sawit, serta adanya penguasaan oleh oknum tertentu. Atas hal itu, masyarakat secara resmi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan segera meninjau ulang keabsahan status dan kepengurusan koperasi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, kawasan yang menjadi sorotan meliputi Blok I seluas 687 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Asahan, serta Blok II seluas 565,61 hektar yang kini masuk wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara pasca penetapan batas daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014. Secara keseluruhan, luas izin HTR yang dimiliki Koperasi Tani Mandiri tercatat mencapai 1.266,6 hektar.

Dasar Hukum Pengelolaan HTR
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Hutan Tanam Rakyat adalah kawasan hutan negara yang ditanami dan dikelola oleh masyarakat melalui koperasi atau kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan. Pengelolaan HTR wajib berpegang pada prinsip manfaat jangka panjang, partisipasi masyarakat, serta tidak boleh mengubah fungsi dasar kawasan hutan maupun dialihkan pengelolaannya kepada pihak luar tanpa prosedur resmi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengelolaan Hutan Negara menegaskan, koperasi yang mengelola kawasan HTR wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, dan setiap pelanggaran seperti perubahan fungsi lahan, penjualan pengelolaan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak dapat berakibat pada pencabutan hak pengelolaan serta proses hukum bagi pelakunya.

Dugaan Pelanggaran dan Keluhan Warga Desa Perbangunan menuding, sejak kepemimpinan koperasi diambil alih H.M. Wahyudi pada tahun 2014, kawasan HTR perlahan berubah wajah. Kawasan yang seharusnya ditanami tanaman keras seperti kayu-kayuan justru disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan diduga kuat terjadi transaksi pengalihan hak pengelolaan lahan dengan modus ganti rugi, yang dikuasai sekelompok oknum yang diduga memiliki hubungan dengan pejabat dan pemilik modal.

"Dari bukti yang kami temukan, ada transaksi pengalihan lahan seluas 6 hektar dihargai antara Rp30 juta hingga Rp50 juta. Ini sangat mencurigakan, karena HTR adalah tanah negara yang tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan secara sepihak," ujar salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan Kepala Dusun setempat, Senin (6/7/2026).

Masyarakat pun mempertanyakan nasib 223 anggota koperasi yang tercatat secara administratif namun belum pernah mendapatkan manfaat nyata dari pengelolaan kawasan tersebut. Warga mendesak Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar beserta Wakil Bupati Rianto segera memerintahkan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Pihak Koperasi Bantah Tudingan
Saat dikonfirmasi, Ketua Koperasi Tani Mandiri H.M. Wahyudi yang juga anggota DPRD Asahan membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak ada peralihan fungsi maupun penjualan lahan kawasan HTR kepada pihak lain.

"Tanaman hutan yang diberikan Kementrian Kehutanan seperti durian, pete, dan aren tidak bertahan lama karena kondisi tanah gambut yang sangat asam. Hanya sengon yang bisa tumbuh. Adapun lahan sawit yang ada berada di luar kawasan izin HTR kami, dan alat berat yang masuk pun tidak menggarap areal koperasi," jelas Wahyudi. Ia juga membantah kabar adanya pihak luar yang menguasai ratusan hektar lahan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan Khualid Armansyah Lubis membenarkan bahwa koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada 16 Februari 2026 dan memiliki susunan pengurus periode 2024–2026. Namun, ketika diminta menyampaikan data rinci anggota dan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan, ia menolak dengan alasan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Melihat fakta yang ada, Lembaga Bantuan Hukum maupun pengamat kebijakan pertanahan menilai kasus ini memerlukan penanganan serius. "Jika terbukti ada pelanggaran aturan pengelolaan HTR, maka status koperasi harus dicabut dan kawasan dikembalikan fungsinya sesuai ketentuan hukum. Hak masyarakat sebagai penerima manfaat utama juga harus diutamakan," ujar pengamat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Pemkab Asahan terkait langkah peninjauan ulang yang diminta masyarakat. Warga berharap tindakan cepat diambil agar kerugian yang dialami tidak semakin meluas dan kawasan HTR tetap terjaga untuk kepentingan generasi mendatang. (tec)

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

admin — Mon, 06 Jul 2026 16:57:00 +0700+0700

Medan -Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, sukses menggelar Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Piala Danyon Parako 463 Pasgat Tahun 2026. Kompetisi ini berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 05 Juli 2026 di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Minggu (05/07/2026).

Kompetisi yang mempertandingkan kategori usia U-10, U-12, U-14, dan U-16 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat bagi pesepak bola usia muda. Selama 6 bulan 14 hari penyelenggaraan, ratusan pertandingan berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, serta semangat kompetisi yang sehat.

Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, mental juara, dan kualitas para atlet muda sebagai generasi penerus sepak bola Indonesia.

Sebagai penutup rangkaian kompetisi, diselenggarakan Awarding Ceremony sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, pemain terbaik, pelatih, official, dan seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, serta semangat juang yang tinggi sepanjang kompetisi berlangsung.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada CEO Liga TopSkor, Bapak Yusuf Kurniawan, beserta seluruh panitia, perangkat pertandingan, sponsor, orang tua, pelatih, official, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026.

Beliau berharap kompetisi ini dapat terus menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat yang kelak mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.rel