GMP Sumut Soroti Penanganan Dua LP dalam Sengketa CV Rezeki Baru: Mengapa Satu Naik Penyidikan, Lainnya Dipertanyakan?

admin — Wed, 26 Aug 2026 23:36:00 +0700+0700

MEDAN | Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mempertanyakan penanganan dua laporan polisi yang berkaitan dengan perselisihan antara para pihak dalam perkara CV Rezeki Baru.

Persoalan ini bermula dari sengketa yang melibatkan Fenny dan CV Rezeki Baru. Dalam gugatan perdata, Fenny disebut telah bekerja di CV Rezeki Baru sejak 2000. Perselisihan kemudian muncul terkait penggunaan dana perusahaan sebesar Rp599.299.000 untuk kegiatan trading yang disebut tidak dapat ditarik kembali karena akun trading dibekukan.

Perkara tersebut kemudian berkembang dengan adanya tuduhan dugaan penggelapan uang perusahaan hingga sekitar Rp4 miliar terhadap Fenny dan Linda Megawati. Dalam gugatan, tuduhan tersebut dipersoalkan karena disebut tidak didukung hasil audit internal yang menunjukkan kerugian sebesar nilai tersebut.

Perkara perdata tersebut saat ini terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 163/Pdt.G/2026/PN Mdn.

Di tengah persoalan itu, Sim Tek Hok melaporkan dugaan pemerasan dan pengancaman ke Polrestabes Medan. Laporan tersebut tercatat dalam LP/B/551/II/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara. Sim Tek Hok menyampaikan bahwa dirinya mengalami kerugian sekitar Rp1 miliar dan aset atas namanya, berupa mobil Mitsubishi Xpander serta sertifikat rumah, disebut telah diambil oleh pihak yang disebut sebagai bos dari istrinya. BPKB dan STNK juga disebut ikut diambil.

Namun, penasihat hukum mempertanyakan perkembangan laporan tersebut. Menurutnya, LP di Polrestabes Medan yang dibuat pada 4 Januari 2026 hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas. Sementara itu, laporan pihak terlapor di Polsek Medan Kota yang dibuat pada 9 Januari 2026 disebut telah naik ke tahap penyidikan.

"LP kami di Polrestabes Medan sampai hari ini belum ada tindak lanjut, sementara LP terlapor di Polsek Medan Kota sudah naik ke penyidikan. Ini ada apa?" ujar penasihat hukum.

Penasihat hukum juga mempertanyakan proses penyidikan di Polsek Medan Kota karena Fenny selaku kliennya disebut belum pernah diperiksa dalam laporan tersebut, meskipun perkara telah naik ke tahap penyidikan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena perkara perdata antara para pihak masih berjalan di Pengadilan Negeri Medan. Menurut GMP Sumut, keadaan tersebut perlu diperhatikan agar proses pidana berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan putusan atau penanganan hukum yang saling bertentangan.

GMP Sumut juga menilai adanya persoalan prejudicieel geschil perlu dilihat apabila penentuan hak dalam perkara perdata berkaitan langsung dengan pembuktian perkara pidana. Dalam kondisi tertentu, persoalan perdata dapat menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dikenal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956.

"Tidak berjalannya LP kami di Polrestabes Medan menjadi tanda tanya besar. Kami meminta penyidik yang menangani laporan tersebut diperiksa," tegas Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet pada wartawan (Rabu, 26/8/2026).

Selain itu, GMP Sumut meminta Propam melakukan pemeriksaan terhadap Kanit Reskrim Polsek Medan Kota terkait laporan yang telah naik ke tahap penyidikan, termasuk mempertanyakan prosesnya karena Fenny disebut belum pernah diperiksa.

GMP Sumut menegaskan, yang mereka minta adalah kepastian hukum. Jika laporan di Polrestabes Medan memiliki bukti yang cukup, perkara harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atau unsur pidananya tidak terpenuhi, perkara tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan dan dapat dihentikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk SP3 apabila memenuhi syarat.

"Kalau cukup bukti, lanjutkan. Kalau tidak cukup bukti dan memenuhi ketentuan penghentian, berikan kepastian hukum. Jangan sampai laporan masyarakat dibiarkan tanpa kejelasan," tegas Muhammad Idris Sarumpaet.

Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

admin — Wed, 26 Aug 2026 20:38:00 +0700+0700

Deliserdang - Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Pembangunan II, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial S.B.A. (42), warga Jalan Pembangunan II, Desa Sekip, Kabupaten Deli Serdang.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang laki-laki yang diduga menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu di kawasan Jalan Pembangunan II, Desa Sekip.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi. Sekitar pukul 13.00 WIB, petugas mendapati seorang laki-laki yang dicurigai berada di sebuah rumah.

Saat dilakukan tindakan kepolisian dan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kotak rokok Milo warna hitam yang berada di atas kulkas. Di dalam kotak tersebut terdapat satu plastik transparan ukuran sedang yang berisi 21 plastik klip transparan ukuran kecil berisikan shabu dengan berat kotor 2,72 gram serta 10 plastik klip kecil kosong.
Selain narkotika tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp90.000.

Berdasarkan hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang disebut berinisial K. Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH mengatakan bahwa Polresta Deli Serdang berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun jaringan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional untuk mengungkap dan memutus mata rantai peredaran narkotika.

Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika," tegas nya

Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia

admin — Wed, 26 Aug 2026 20:37:00 +0700+0700

MEDAN — Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, menerima kunjungan silaturahmi Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, bersama Dirintel Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma di Pesanggrahan Pendawa, Jalan Advokad Raya, Kanal Marendal, Rabu (26/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi, sinergi dan kerja sama antara jajaran kepolisian dengan organisasi paguyuban Pendawa Indonesia, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan kesiapan kepolisian untuk berkolaborasi dengan PB Pendawa Indonesia.

"Kita siap untuk berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama dengan organisasi paguyuban Pendawa, khususnya dalam program sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Sementara itu, Dirintel Polda Sumut Kombes Pol. Ajie Indra Dwiatma mengapresiasi keberadaan Pendawa Indonesia yang dinilainya memiliki ikatan persaudaraan yang kuat.

"Saya melihat ormas Pendawa merupakan organisasi yang sangat guyub dan solid. Untuk itu, mari kita jaga bersama kondisi daerah Sumatera Utara agar tetap kondusif dan aman, serta bersama-sama menjaga kamtibmas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Medan didampingi Kasat Intelkam Polrestabes Medan Lengkap Siregar. Sementara Dirintel Polda Sumut turut didampingi sejumlah anggotanya.

Kehadiran jajaran kepolisian juga diwarnai dengan pemberian bantuan sembako secara simbolis kepada warga Pendawa yang hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

Ketum PB Pendawa Indonesia H. Ruslan, SH, menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas kunjungan Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut ke Pesanggrahan Pendawa.

Menurut Ruslan, silaturahmi seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang baik sekaligus memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan aparat kepolisian.

"Terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Bapak Kapolrestabes Medan bersama jajaran dan Bapak Dirintel Polda Sumut. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga suasana yang aman serta kondusif," ujar Ruslan.

Acara kemudian diakhiri dengan pemberian dan pertukaran cenderamata antara jajaran kepolisian dan PB Pendawa Indonesia, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Silaturahmi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi dapat diwujudkan melalui kolaborasi nyata dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kondusivitas Sumatera Utara.

Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

admin — Wed, 26 Aug 2026 20:29:00 +0700+0700

sumut24.co -JAKARTA, Suasana politik nasional yang semakin menghangat di akhir Agustus 2026 menjadi latar berlangsungnya agenda penting Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Organisasi perusahaan media siber terbesar di tanah air ini menjadwalkan pengukuhan serentak pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa untuk lima provinsi, yang akan digelar di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Lima provinsi yang kepengurusannya akan dikukuhkan secara bersamaan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Langkah ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi nasional yang telah dimulai di Bali pada awal Juli lalu, kemudian disusul oleh Lampung, Banten, serta Kepulauan Riau. Ketua Umum SMSI, Firdaus, memastikan bahwa seluruh proses pelantikan tersebut akan berlangsung dalam satu seremoni terpadu.

Namun, pemilihan tanggal pelaksanaan ini memantik sorotan luas. Pasalnya, acara tersebut bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Gelombang massa, salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dilaporkan telah mulai bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus. Aksi unjuk rasa nasional itu membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, hingga pengusutan menyeluruh isu tata kelola dana daerah.

Di ruang publik dan media sosial, situasi semakin riuh dengan munculnya narasi spekulatif yang menyebut kemungkinan terjadinya kerusuhan besar, yang kemudian disebut sebagai "Rusuh Agustus Jilid II". Pihak Polda Metro Jaya pun telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan selektif dalam menyaring informasi guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kebetulan waktu pelaksanaan pengukuhan pengurus SMSI yang berbarengan dengan jadwal aksi demonstrasi tersebut pun memicu berbagai spekulasi. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan apakah pertemuan para pengurus media siber dari berbagai daerah di ibu kota pada hari yang sama merupakan bagian dari upaya mobilisasi massa terselubung.

Menanggapi keraguan yang berkembang, Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, menepis keras anggapan adanya motif politis di balik agenda tersebut. Menurutnya, kesamaan tanggal pelaksanaan acara murni merupakan kebetulan penjadwalan organisasi dan sama sekali tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.

Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan bahwa SMSI bukanlah organisasi massa atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber di seluruh Indonesia. Ia menegaskan komitmen organisasi untuk terus menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, tanpa bermaksud mencampuri maupun menghalangi hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.

"Melalui pengukuhan Pokja Jaga Desa ini, kami justru menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk tetap berdiri di koridor pers yang profesional, serta menyajikan informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipercaya di tengah situasi nasional yang dinamis ini," ujar Makali.

Dengan demikian, kehadiran para pengurus media siber dari berbagai penjuru negeri pada acara tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan jurnalisme warga dan pelayanan informasi publik, bukan bagian dari agenda politik tertentu. (tec)

Wakil Bupati Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, Jembatan Emas Antara Pendidikan dan Dunia Kerja

admin — Wed, 26 Aug 2026 20:23:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan secara resmi membuka Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 sekaligus Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Asahan, Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, pada Rabu (26/08/2026) pukul 09.00 Wib.

Dibuka langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., acara ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi rakyat. Turut hadir Kepala Cabang BPS Kabupaten Asahan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, Direktur RSU Chatarina Kisaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta para peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Sutiono, S.H., S.Sos., M.Si., dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Program Pemagangan Nasional berlangsung selama enam bulan, mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027, ditempatkan di tiga lembaga mitra yakni BPS Kabupaten Asahan, BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, dan RSU Catharina 1914.

Sebanyak 37 peserta mengikuti program pemagangan, dengan rincian 3 orang di BPS Asahan, 5 orang di BPJS Kesehatan, dan 29 orang di RSU Catharina 1914. Sementara itu, Pelatihan Peningkatan Produktivitas UMKM yang digelar 26–29 Agustus 2026 di lingkungan UPTD BLK Kabupaten Asahan diikuti oleh 25 pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai sektor di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menyukseskan visi nasional mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka.

"Tantangan terbesar para lulusan baru saat ini bukanlah kurangnya kompetensi akademik, melainkan minimnya pengalaman praktis di dunia kerja nyata. Melalui momentum ini, negara hadir memberikan solusi konkret menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan riil sektor industri," ujar Rianto.

Ia menekankan program ini bukan sekadar pemagangan biasa, karena pemerintah memberikan jaminan penuh kesejahteraan dan perlindungan bagi peserta. Setiap peserta berhak menerima uang saku yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing, perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta kesempatan memperoleh sertifikasi resmi gratis dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah lulus uji kompetensi di akhir masa pemagangan.

"Gunakan waktu enam bulan ke depan dengan sebaik-baiknya. Jagalah nama baik daerah, tunjukkan etos kerja yang tinggi, disiplin, jujur, dan seraplah ilmu sebanyak-banyaknya," pesan Wakil Bupati kepada para peserta.

Kepada lembaga mitra penempatan, Rianto menitipkan putra-putri terbaik daerah agar dibimbing melalui sistem pendampingan yang ketat, sehingga terbentuk tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap bersaing. Sementara itu, terkait pelatihan produktivitas UMKM, ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan manajerial dan analisis pasar peserta, yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan pendapatan usaha dan perluasan lapangan kerja.

Dalam rangkaian acara, Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan tanda peserta kepada salah satu peserta pemagangan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program secara resmi. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan berakhir pukul 10.00 Wib, berjalan aman, lancar, dan penuh semangat untuk membangun masa depan tenaga kerja dan ekonomi Kabupaten Asahan yang lebih baik. (dre)

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

admin — Wed, 26 Aug 2026 20:18:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Anggaran negara yang seharusnya mengalir untuk mewujudkan ketahanan pangan justru berhenti di tangan oknum. Program rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier yang dibiayai APBN 2026 melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, senilai total Rp11,2 miliar untuk 56 titik di Kabupaten Asahan, kini disorot karena diduga menjadi objek pemotongan pungutan liar dan penyelewengan oleh oknum yang menjabat sebagai Ketua Partai di daerah tersebut.

Dari setiap titik pekerjaan yang dianggarkan Rp200 juta, oknum tersebut diduga memungut "biaya koordinasi" atau fee sebesar 25 persen sejak anggaran turun. Jika dihitung, nilai yang disunat dari total 56 titik mencapai Rp2,8 miliar, angka yang sangat fantastis dan seharusnya menjadi modal utama petani untuk memperbaiki saluran air yang menjadi tumpuan hidup mereka. Bahkan, di sejumlah titik, kelompok P3A mengaku dipotong hingga Rp90 juta per lokasi, sehingga dana yang benar-benar turun ke lapangan tinggal separuhnya.

Program ini sejatinya dirancang agar dikelola secara swakelola oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), wadah petani yang bertugas mengelola, merawat, dan membagi air irigasi secara adil. Namun di lapangan, hal tersebut jauh dari harapan. Banyak P3A yang diduga fiktif atau "siluman", dibentuk mendadak tanpa musyawarah warga, hanya demi meloloskan anggaran. Bahkan dalam satu wilayah tersier, muncul lebih dari satu kelompok P3A yang tidak terdaftar resmi.

Ketiadaan data yang sinkron antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memperparah keadaan. Pendataan P3A sering tidak disertai peta skema jaringan irigasi, sehingga lokasi pembangunan pun kerap meleset dari jalur aliran air pertanian. Proyek dibangun di tempat yang tidak dibutuhkan, sementara lahan pertanian yang benar-benar kekeringan justru terabaikan.

Karena anggaran sudah dipotong sejak di atas kertas, kualitas pekerjaan di lapangan pun sangat dipertanyakan. Material yang digunakan, semen, pasir, dan batu tidak sesuai spesifikasi teknis. Adukan semen tipis, pasir berkualitas rendah, susunan batu kali rapuh, hingga ketebalan plesteran yang jauh dari standar. Tak heran jika saluran irigasi yang baru selesai dibangun sering kali retak, jebol, dan ambruk dalam waktu singkat.

Volume pekerjaan pun diduga dimanipulasi. Panjang, lebar, hingga ketebalan saluran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Laporan progres fisik di atas kertas tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, semuanya diatur sedemikian rupa agar anggaran yang sudah dikurangi fee tetap bisa "selesai" secara administrasi.

Lebih ironis lagi, prinsip swakelola yang seharusnya memberdayakan petani justru dilanggar. Pekerjaan diserahkan kepada kontraktor luar, warga lokal tidak dilibatkan, dan pengelolaan dana dikuasai sepihak oleh oknum tertentu, baik aparat desa maupun pihak perantara — tanpa melibatkan pengurus P3A yang sah. Papan informasi proyek yang mencantumkan sumber dana, volume, dan nilai anggaran pun nyaris tidak ada di lokasi kegiatan, menandakan minimnya transparansi.

Program ini menyasar wilayah Kecamatan Air Joman, Meranti, Pulo Bandring, Rawang Panca Arga, dan Setia Janji, tersebar di puluhan desa dengan 56 titik pekerjaan sekaligus menjadi wilayah penerima program terbesar di lingkup BBWS Sumatera II Medan. Namun niat baik pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Utara terancam sia-sia jika dibiarkan begitu saja.

Melihat fakta-fakta yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang, berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan mulai mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Negeri Asahan, Kepolisian, hingga Inspektorat untuk segera turun melakukan penyelidikan mendalam. Anggaran rakyat senilai miliaran rupiah tidak boleh habis hanya untuk mengisi kantong oknum tertentu, sementara petani tetap kesulitan air dan hasil panen terus menurun.

"Dana APBN itu uang rakyat, bukan uang pribadi untuk dipotong sesuka hati. Jika benar terjadi pemotongan 25 persen, itu bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap upaya ketahanan pangan bangsa," ungkap salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Hingga berita ini diturunkan, dugaan pemotongan anggaran dan penyimpangan proyek irigasi senilai Rp11 miliar ini masih dalam tahap penelusuran. Masyarakat berharap pihak berwenang segera bertindak agar kasus serupa tidak terulang dan kerugian negara dapat dikembalikan. (tec)

BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI

admin — Wed, 26 Aug 2026 19:23:00 +0700+0700

PALAS - Aksi BRI Branch Office(BO) Sibuhuan memberikan suprise dengan membawa tumpeng ke kantor Pengadilan Negeri(PN) Sibuhuan.

Suprise ini sebagai bentuk kejutan atau ucapan selamat sinergi dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan tumpeng spesial ini sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan memperingati hari bersejarah bagi lembaga peradilan di Indonesia.

"BRI BO Sibuhuan menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT Mahmakamah Agung RI, tepatnya tanggal 19 Agustus 2026, kepada PN Sibuhuan," ucapnya.

Menurut Dedi Harpian, momen ini bentuk sinergi dalam menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang baik antara instansi peradilan dan perbankan.

Dengan mengusung semangat "Peradilan Luhur, Indonesia Makmur", lanjut Dedi Harpian peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna ini, Pengadilan Negeri Sibuhuan bersama BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, tandasnya.

BRI BO Sibuhuan Dukung Kegiatan Festival Budaya Daerah

admin — Wed, 26 Aug 2026 19:19:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,mendukung kegiatan festival budaya daerah.

Pelestarian budaya daerah bermanfaat menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat indentitas adat budaya yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan budaya daerah.

BRI ikut berpartisipasi dalam festival budaya daerah sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Rabu(26/8/2026), mengatakan peduli dengan pelestarian budaya daerah, Hal itu salah satu wujud BRI ambil bagian dalam memeriahkan kegiatan festival budaya daerah.

"Festival budaya daerah yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas daerah, serta menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat," katanya.

Kata Dedi Harpian, kehadiran BRI dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap festival budaya daerah dan mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Diharapkan, festival budaya daerah yang digelar Pemkab Padanglawas dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal.

81 Tahun Indonesia Merdeka, BRI Berkontribusi Nyata Untuk Negeri

admin — Wed, 26 Aug 2026 18:49:00 +0700+0700

PALAS - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,terus berkontribusi nyata untuk negeri khususnya di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Bank BRI sebagai bagian dari ekosistem Danantara terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", BRI BO Sibuhuan terus memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif hingga ke pelosok negeri.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem layanan yang memadukan jaringan fisik dan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan karakteristik geografis yang beragam.

Dikatakan, mulai dari BRImo hingga BRILink Agen, BRI berupaya memastikan keterbatasan jarak tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan.

Kata Dedi Harpian, perluasanakses layanan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran aktivitas transaksi keuangan masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok desa.

"BRI terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dedi Harpian, langkah ini sekaligus memperkuat sinergi BRI dan Danantara dalam mendorong transformasi layanan yang semakin berorientasi pada masyarakat.

" Melalui kualitas layanan yang semakin dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kontribusi nyata bagi negeri," tambahnya.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan berbagai kanal layanan BRI,sambungnya kehadiran ini tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mencapai sejumlah titik terjauh yang merambah sampai kepelosok -pelosok desa.

BRI turut hadir memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk memenuhui berbagai kebutuhan finansial,mulai transfer dan pembayaran hingga pembelian serta layanan lainnya,pungkasnya.

Keterangan Photo : Momentum HUT RI ke 81,BRI Terus berkontribusi nyata untuk negeri.

Bisnis Kecantikan dan Kebugaran Makin Menjanjikan, Bamsoet Apresiasi Kehadiran "Sang Dewi Salon & Spa" Sebagai Penggerak Ekonomi Kelas Menengah

admin — Wed, 26 Aug 2026 18:41:00 +0700+0700

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia,. Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi acara Selamatan dan soft opening Sang Dewi Salon & Spa di Kawasan Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Jakarta Selatan. Bamsoet menilai usaha salon dan spa memiliki peluang usaha yang besar karena kebugaran dan perawatan diri telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya wirausaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif.

"Saya mendukung penuh atas dibukanya Sang Dewi Salon & Spa karena membuka ruang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memberikan pilihan layanan kecantikan dan perawatan diri bagi masyarakat. Saya berharap Sang Dewi Salon & Spa dapat tumbuh besar, profesional, dan mampu menjadi salah satu salon pilihan utama masyarakat di bidang kecantikan," ujar Bamsoet saat menghadiri acara selamatan dan Soft Opening Sang Dewi Salon & Spa di Jakarta, Rabu (26/8/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, perkembangan industri kecantikan Indonesia berlangsung cukup pesat. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah industri kosmetik dalam negeri meningkat dari 1.292 industri pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.500 industri pada akhir tahun 2025. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah. Nilai ekspor industri kosmetik juga meningkat dari sekitar US$417 juta pada tahun 2024 menjadi US$473,8 juta pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan kecantikan serta perawatan diri terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pertumbuhan pasar harus diikuti peningkatan kualitas. Jangan sampai kita melihat industri kecantikan semata-mata sebagai bisnis yang menjual penampilan. Di dalamnya harus ada standar keamanan, kompetensi tenaga kerja, kebersihan, kenyamanan, penggunaan produk yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi. Konsumen sekarang semakin kritis dan punya banyak pilihan. Mereka akan kembali ke tempat yang mampu memberikan pelayanan konsisten dan dapat dipercaya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, industri kecantikan memiliki efek ekonomi berantai yang cukup besar. Pertumbuhan bisnis salon dan spa dapat membuka lapangan kerja bagi hair stylist, beautician, terapis spa, tenaga administrasi, pemasaran, hingga pekerja pendukung lainnya. Peluang kemitraan juga terbuka dengan produsen kosmetik lokal, pemasok produk perawatan rambut dan tubuh, pelaku UMKM, hingga kreator konten.

"Setiap usaha yang tumbuh akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja, pemasok, dan berbagai jasa pendukung. Kalau dikelola dengan baik, bisnis kecantikan bisa menjadi contoh bagaimana usaha jasa dan industri kreatif bersinergi menciptakan nilai ekonomi. Apalagi sebagian besar pelaku industri kosmetik kita merupakan industri kecil dan menengah, sehingga ruang bagi wirausaha baru masih sangat terbuka," pungkas Bamsoet. (*)

Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Dukung Langkah Presiden Prabowo

admin — Wed, 26 Aug 2026 18:28:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pembangunan nasional dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Hal ini sejalan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto yang disampaikan melalui siaran langsung di gedung DPRD Kabupaten Palas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen dan kontribusi nyata BRI sebagai mitra pemberdayaan UMKM terus fokus memperkuat ekonomi kerakyatan dari hulu ke hilir serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

BRI terus memperluas layanan perbankan hingga kepelosok desa serta digitalisasi melalui aplikasi BRImo untuk inklusi keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"BRI terus berperan dan memberikan kontribusi nyata berupa setoran pajak dan dividen kepada negara," ujar Dedi Harpian.

Dedi Harpian menambahkan, sejalan dengan momentum peringatan kemerdekaan menjadi refleksi sekaligus pemacu bagi perseroan untuk terus meningkatkan kontribusinya bagi Indonesia.

Salah satu fokus utama BRI adalah memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari ekonomi rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat, utamanya melalui pemberdayaan UMKM," terang Dedi Harpian.

Ditambahkan, komitmen tersebut diwujudkan BRI melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mendekatkan layanan keuangan hingga wilayah pedesaan.

Hal tersebut sejalan dengan langkah BRI dalam membangun ekosistem keuangan yang semakin terintegrasi untuk terus memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu hingga hilir.

Ke depan, BRI BO Sibuhuan akan terus memperkuat integrasi ekosistem, memperluas akses layanan, serta mengembangkan inovasi untuk menjadikan emas sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong inklusi sekaligus pendalaman sektor keuangan nasional, tutupnya.

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan EBT Menuju Swasembada Energi

admin — Wed, 26 Aug 2026 17:20:00 +0700+0700

sumut24.co -JEMBRANA, BALi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sekaligus melakukan groundbreaking proyek-proyek yang siap menjadi akselerator energi baru terbarukan (EBT) nasional di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan implementasi mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan EBT.

Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan potensi energi terbarukan harus dilakukan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber energi domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Hari ini adalah hari yang penting, kita _launching_ listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. (Dengan Program PLTS 100 GW), kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri," tegas Prabowo.

Sebagai tahap awal pelaksanaan program, Pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya PLTS Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit juga kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi surya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia melalui beragam skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pengembangan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

"Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama yang mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mencapai 30,97 GWp, PLTS terapung sebesar 10,72 GWp, PLTS atap sebesar 9,35 GWp, PLTS 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebesar 0,50 GWp, PLTS _off-grid_ untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta _demand creation_ melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.

"Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, pengembangan PLTS dalam skala besar juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.

Pada tahap awal, program ini akan memberikan dampak ekonomi positif melalui potensi penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Pengembangan proyek-proyek tersebut sekaligus menjadi katalisator ekonomi di daerah melalui peningkatan aktivitas konstruksi, manufaktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

"Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71.3 miliar USD, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun rupiah," jelas Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung penuh visi Pemerintah dalam mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi nasional. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan Program PLTS 100 GWp melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta pengembangan proyek PLTS dapat berjalan optimal.

"PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan _all out_ agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan," ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian ESDM, atas dukungan dan arahan dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, keberhasilan Program PLTS 100 GWp membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, maupun masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah kepada PLN. PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas," kata Darmawan.

Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Bali sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 Klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3.300 MWh. Langkah besar ini merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem energi bersih di Bali, sebagai destinasi pariwisata utama dan wajah Indonesia di mata dunia.

"Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk," ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan, ke depan pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mewujudkan kemandirian energi nasional. Lebih lanjut, program ini juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi," pungkas Darmawan. (C04)

2.133 Lulusan Unimed Diwisuda, Rektor : Jadilah Agen Perubahan di Tengah Era AI

admin — Wed, 26 Aug 2026 17:15:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Negeri Medan (Unimed) mewisuda 2.133 lulusan pada periode Agustus 2026. Di tengah pesatnya perubahan teknologi dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), Rektor Unimed Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST., M.Pd mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar, mampu beradaptasi, serta memiliki karakter kuat untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif.

Pesan tersebut disampaikan Prof. Baharuddin dalam pidato pada acara Wisuda Periode Agustus 2026 Program Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma Unimed di Auditorium Unimed, Rabu (26/8/2026).

Konten Promosi
Menurut Rektor, AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan yang diperbincangkan, melainkan telah hadir dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

"Kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai teknologi masa depan. AI telah hadir dalam kehidupan kita hari ini. Ia mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan bisnis, bahkan mengambil keputusan," kata Baharuddin.

Karena itu, menurutnya, lulusan Unimed harus mampu menempatkan perkembangan teknologi sebagai tantangan sekaligus peluang. Kemampuan beradaptasi menjadi modal penting agar lulusan tidak tertinggal di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Baharuddin menegaskan, lulusan Unimed tidak cukup hanya mengandalkan ijazah dan kompetensi akademik yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Mereka harus memiliki perpaduan antara kompetensi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta karakter yang kuat.

"Inilah yang akan membedakan Saudara di tengah dunia yang semakin kompetitif," tegasnya.
Ia juga mengingatkan para lulusan untuk tampil sebagai pribadi yang tangguh, lincah, adaptif, sekaligus memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat.

"Jadilah lulusan Unimed yang tangguh, lincah, adaptif, dan berkarakter pembelajar sepanjang hayat," pesannya.

Selain kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, Baharuddin menekankan pentingnya integritas. Ia meminta para alumni senantiasa menjaga nama baik almamater dan bekerja dengan tulus serta penuh integritas.

"Bekerjalah dengan tulus dan penuh integritas, serta senantiasa menjaga wibawa dan keluarga besar Universitas Negeri Medan," ujarnya.

Rektor juga mengajak para lulusan tetap menjaga hubungan dan silaturahmi dengan Unimed setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, alumni memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan almamater melalui masukan, kritik konstruktif, gagasan kreatif, dan solusi.

"Berikan kontribusi nyata kepada Unimed melalui masukan, kritik konstruktif, serta gagasan kreatif dan solutif," katanya.

Baharuddin turut menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, wali, dan keluarga wisudawan yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih para lulusan tidak terlepas dari doa, pengorbanan, dan dukungan keluarga. Karena itu, momentum wisuda bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi para lulusan, tetapi juga bagi keluarga yang selama ini mendampingi perjalanan pendidikan mereka.

"Atas nama pribadi, pimpinan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan, kami mengucapkan selamat atas kelulusan dan keberhasilan Saudara dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma," ujarnya.Pada Wisuda Periode Agustus 2026, Unimed mewisuda sebanyak 2.133 lulusan yang berasal dari berbagai fakultas dan program pendidikan.

Para lulusan tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Program Pascasarjana, serta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pelaksanaan wisuda berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Agustus 2026, bertempat di Gedung Auditorium Unimed.

Baharuddin mengatakan, pelaksanaan wisuda selama empat hari merupakan bagian dari komitmen Unimed memberikan pelayanan terbaik kepada para wisudawan dan keluarga.

Ia berharap para lulusan tidak menjadikan wisuda sebagai akhir perjalanan pendidikan, melainkan sebagai awal untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan kemudahan, sehingga para lulusan yang diwisuda hari ini memperoleh kesuksesan dalam meniti karier dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Hadir dan wisuda itu, Ketua Senat dan Anggota Senat Unimed, para wakil rektor, dekan, direktur Program Pascasarjana, ketua lembaga, dan fungsionaris, serta keluarga wisudawan. (C04)

Celebrating Independence Through Cinema Galang Donasi Rp18,34 Juta untuk Korban Gempa NTT

admin — Wed, 26 Aug 2026 17:02:00 +0700+0700

Jakarta — Perayaan kemerdekaan Indonesia melalui film dikemas dalam acara Celebrating Independence Through Cinema yang digelar Ledakan X GLITZ Inclusive di Kuningan City, Jakarta, Minggu (23/8). Acara tersebut menghadirkan special screening Berbagi Suami (2006) karya sutradara Nia Dinata.
Selain pemutaran film, acara ini juga menghadirkan Nia Dinata bersama para pemain Berbagi Suami 2.0, yakni Morgan Oey, Jihane Almira, Leoni V.H, dan Sharon Sitania. Mereka berbagi cerita mengenai proyek terbaru tersebut sekaligus memperkenalkan sneak peek Berbagi Suami 2.0 yang dijadwalkan tayang pada awal 2027.
Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah lelang skrip original Berbagi Suami (2006). Skrip tersebut terjual seharga Rp15 juta. Sementara itu, lelang baju menghasilkan Rp2,5 juta.
Tambahan donasi diperoleh dari 20 persen penjualan tiket sebesar Rp843 ribu. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total donasi yang terkumpul mencapai Rp18.343.000.
Seluruh donasi akan disalurkan melalui Kun Humanity System+ untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berkolaborasi dengan Ledakan, komunitas screening yang menyasar generasi Z, dan GLITZ Inclusive, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan kecintaan terhadap sinema Indonesia dengan kepedulian sosial. Film tidak hanya menjadi medium hiburan dan apresiasi karya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Berbagi Suami 2.0 disutradarai dan ditulis oleh Nia Dinata, dengan Melissa Karim sebagai produser dan Nia Dinata sebagai co-producer. Film ini melibatkan Ipung Rachmat Syaiful ICS sebagai Director of Photography, Rico Marpaung sebagai Art Director, Tania Soeprapto sebagai Costume Designer, Aktris Handradjasa sebagai Head of Makeup, serta Aghi Narottama sebagai Music Director.
Selain Morgan Oey, Jihane Almira, Rory Asyari, Tara Basro, Aming, Didik Nini Thowok, Ferry Salim, Leony V.H, Olga Lydia, Melissa Karim, Ayushita, Ersa Mayori, Atiqah Hasiholan, dan Sharon Sitania turut membintangi film tersebut.rel

GM PLN UIP SBU Perkuat Silaturahmi Dan Serap Aspirasi Pegawai UPP SBU 2

admin — Wed, 26 Aug 2026 15:29:00 +0700+0700

sumut24.co -TAKENGON, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) Rizki Aftarianto melakukan site visit_ ke PLTA Peusangan 1 & 2, sekaligus bersilaturahmi dan berdialog bersama pegawai PLN UPP SBU 2, Senin (24/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi General Manager PLN UIP SBU untuk melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan, khususnya tahapan pembangunan PLTA Peusangan yang saat ini memasuki fase penting, sekaligus mendengarkan pengalaman dan aspirasi pegawai yang terlibat langsung dalam pengawalan pekerjaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut SRM OK 2 Rizal Hikmahtiar, MUPP SBU 2 Irsyad Ardhi, MSB Dalpro OK 2 Imam Firdaus, serta Asman Dalkonrisk OK 2 Samuella Fernandez Sihotang.

Dalam kesempatan tersebut, MUPP SBU 2 Irsyad Ardhi menyampaikan apresiasi atas kunjungan General Manager PLN UIP SBU. Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang bagi 18 pegawai UPP SBU 2 untuk menyampaikan pengalaman dan aspirasi secara langsung.

"PLTA Peusangan saat ini telah pada tahap penggenangan/impounding. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak GM dalam rangka ramah tamah bersama pegawai UPP SBU 2. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pengalaman selama menjalankan pekerjaan di lapangan, sekaligus menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan UPP SBU 2,"ujar Irsyad.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan bahwa kunjungannya memang menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi pekerjaan sekaligus mendengar apa yang dirasakan dan dihadapi pegawai di lapangan.

"Saya senang pada kesempatan ini bisa berkunjung ke UPP SBU 2 dan melakukan site visit ke PLTA Peusangan. Saat saya berada di lokasi, kegiatan impounding juga sedang berlangsung. Jadi, selain melihat langsung progres pekerjaan, saya ingin mendengar dari rekan-rekan UPP apa yang menjadi pengalaman, tantangan, maupun harapan ke depan," ungkap Rizki.

Menurut Rizki, mendengarkan langsung pengalaman pegawai di lapangan menjadi penting karena UPP merupakan ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan pekerjaan pembangunan pembangkit maupun transmisi.

"Apa yang terjadi di lapangan, yang paling utama tentu dirasakan oleh rekan-rekan UPP. Karena itu, UPP menjadi ujung tombak dari progres pekerjaan pembangunan pembangkit maupun transmisi. Saya berharap melalui pertemuan seperti ini, berbagai aspirasi dan kondisi yang ditemui di lapangan dapat disampaikan secara langsung sehingga kita bisa melihat apa yang perlu diperkuat bersama," lanjutnya.

Kegiatan silaturahmi dan site visit ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara manajemen dan pegawai di lapangan. Dialog secara langsung diharapkan dapat mempererat koordinasi, membuka ruang penyampaian aspirasi, sekaligus memastikan berbagai tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat ditindaklanjuti bersama.

Semangat untuk mendengar, merespons, dan memberikan yang terbaik tersebut menjadi bagian dari nilai yang terus diperkuat PLN, sejalan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026. Melalui kerja bersama dari seluruh lini, PLN berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PLN UIP SBU terus mengawal penyelesaian PLTA Peusangan 1 & 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan serta memenuhi harapan masyarakat Aceh terhadap hadirnya energi listrik yang andal, bersih dan berkelanjutan. (C04)

56 Proyek Irigasi Asahan Senilai Rp11,2 Miliar Diduga Dipotong 25% per Titik, Kualitas Pekerjaan Terkesan Asal Jadi

admin — Wed, 26 Aug 2026 15:24:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yang diharapkan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Asahan justru diliputi dugaan penyimpangan serius. Sebanyak 56 lokasi proyek dengan total anggaran mencapai Rp11,2 miliar yang dikelola melalui Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, diduga mengalami pemotongan anggaran hingga 25 persen per titik, serta pengerjaan yang terkesan asal jadi dan jauh dari standar teknis.

Komisioner LSM PUKAT Sumut, Deriansyah Halomongan Sianipar, menyampaikan hal tersebut kepada awak media di Kisaran, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, program P3-TGAI yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk memberdayakan masyarakat setempat, justru sarat dengan berbagai pelanggaran aturan dan dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Satu titik proyek dianggarkan Rp 200 juta. Namun tercium adanya pemotongan hingga Rp 90 juta per titik sebelum dana digunakan untuk pekerjaan fisik. Padahal tidak ada aturan resmi yang mengizinkan pemotongan apapun terhadap dana program ini," tegas Deriansyah.

Deriansyah memaparkan sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari aspek administrasi, pelaksanaan, hingga kualitas hasil pekerjaan. Adapun pemotongan dan pungutan liar tanpa dasar kebijakan resmi, oknum tertentu diduga memotong dana proyek dengan berbagai dalih, seperti biaya koordinasi, administrasi, hingga biaya aspirasi. Akibatnya, dana yang tersisa untuk pekerjaan fisik berkurang drastis, bahkan diduga hanya sekitar 50 persen dari anggaran yang seharusnya diterima.

Pengerjaan terkesan asal jadi, kualitas sangat rendah, penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, seperti pasir berkualitas rendah, adukan semen terlalu tipis, dan batu kali yang dipasang secara sembarangan. Banyak bangunan saluran irigasi yang sudah retak bahkan sebelum selesai dikerjakan, dikhawatirkan akan jebol dalam waktu singkat.

Penyimpangan Prinsip Swakelola — Aturan mewajibkan pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh anggota P3A sendiri untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Namun faktanya, banyak pekerjaan justru diborongkan kepada pihak ketiga atau kontraktor luar, sehingga petani lokal tidak mendapat manfaat apa-apa.

P3A Siluman dan Pengelolaan Sepihak, muncul dugaan adanya kelompok P3A yang dibentuk mendadak hanya untuk meloloskan anggaran tanpa melalui musyawarah warga. Dana pun dikuasai secara sepihak oleh oknum tertentu, sementara pengurus dan anggota P3A yang sah tidak mengetahui penggunaan dana tersebut.

Laporan tidak sesuai kenyataan, volume pekerjaan yang dilaporkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Panjang saluran, ketebalan dinding, hingga jenis material yang tertulis di atas kertas berbeda jauh dengan yang dibangun. Tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi kegiatan, sehingga transparansi sama sekali tidak ada.

Program P3-TGAI yang seharusnya memperbaiki saluran irigasi tersier agar aliran air merata dan meningkatkan frekuensi panen petani, justru berisiko sia-sia jika bangunan yang dibangun tidak berkualitas. Saluran yang mudah rusak akan kembali menyulitkan penyaluran air ke lahan pertanian, yang pada akhirnya merugikan petani dan mengancam target ketahanan pangan nasional.

"Jika saluran yang dibangun dengan uang rakyat ini hanya bertahan beberapa bulan lalu rusak lagi, berarti uang negara terbuang percuma. Petani tidak terbantu, yang untung hanya oknum yang memotong dana tersebut," ungkap Deriansyah.

Dana APBN senilai Rp11,2 miliar yang dialokasikan untuk 56 lokasi di berbagai kecamatan, meliputi Kecamatan Air Joman, Meranti, Pulo Bandring, Rawang Panca Arga, dan Setia Janji, harus dipertanggungjawabkan secara transparan. LSM PUKAT Sumut mendesak pihak berwenang, termasuk BBWS Sumatera II Medan, Inspektorat Kabupaten Asahan, hingga aparat penegak hukum, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Pihak berwenang diminta menelusuri aliran dana dari pusat hingga ke lokasi proyek, memeriksa setiap pemotongan yang terjadi, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran. Masyarakat pun berharap agar proyek ini tidak sekadar menjadi proyek di atas kertas, melainkan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di Asahan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang bersedia memberikan keterangan terkait dugaan pemotongan dan penyimpangan tersebut. Awak media masih berupaya menghubungi koordinator maupun pengurus P3A terkait untuk mendapatkan tanggapan. (tec)

Kemnaker Usulkan Penguatan Pedoman Kesempatan Kerja Ink lusif ASEAN

admin — Wed, 26 Aug 2026 14:45:00 +0700+0700

Bangkok — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan penguatan pedoman kesempatan kerja inklusif di kawasan ASEAN melalui indikator yang dapat membantu mengukur penerapan inklusivitas di tempat kerja.

Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, Indonesia memandang Guideline to Promote Inclusive Employment for Persons with Disabilities sebagai instrumen penting untuk memperkuat penerapan prinsip kesempatan kerja inklusif di negara-negara ASEAN.

"Pedoman ini penting untuk memastikan prinsip kesempatan kerja inklusif dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi beragam kelompok pekerja," ujar Indah dalam forum ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).

Indah mengapresiasi proyek Vietnam-Jepang yang menitikberatkan pada implementasi pedoman, antara lain melalui identifikasi hambatan dalam mengakses pekerjaan, penguatan akomodasi yang layak, dan peningkatan aksesibilitas tempat kerja bagi beragam kelompok pekerja.

Menurutnya, efektivitas pedoman dapat diperkuat dengan memasukkan indikator yang membantu pengusaha mengukur penerapan inklusivitas dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, retensi, hingga partisipasi pekerja.

"Pedoman ini juga perlu mempertimbangkan mekanisme kerja sama tripartit agar pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja memiliki peran dalam memantau penerapan praktik ketenagakerjaan yang inklusif," katanya.

Indah meyakini pedoman tersebut berpotensi menjadi referensi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam membangun pasar tenaga kerja yang inklusif dan tangguh menghadapi perubahan dunia kerja.

"Indonesia siap berkontribusi dan semakin memperkuat kerja sama ini dalam semangat saling belajar, solidaritas ASEAN, serta South-South and Triangular Cooperation (SSTC)," pungkasnya.rel

Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput

admin — Wed, 26 Aug 2026 14:05:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, secara resmi membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang digelar di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (25/8/2026).

Di hadapan ratusan kader dari tingkat PAC, Ranting, hingga Anak Ranting, Rapidin menyampaikan arahan penting agar para anggota legislatif (Fraksi) dan seluruh jajaran partai menguatkan kerja-kerja politik di tingkat akar rumput.

"Saya meminta kader-kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan legislatif untuk melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, baik Reses maupun Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Dikombinasikan dan disinergikan. Kita turun ke bawah bukan untuk pamer, tapi membawa program, membawa arah, dan memperjuangkan nasib wong cilik," tegas Rapidin.

Rapidin Simbolon juga menyoroti perlunya sinergi konkret antara anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD dengan jajaran pengurus PAC dan Ranting. Menurutnya, kader yang duduk di kursi legislatif tidak boleh jalan sendiri-sendiri atau berjalan tanpa melibatkan mesin partai di bawah.

"Saya minta kader PDI Perjuangan di legislatif melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, seperti Reses maupun Sosper. Target kita di Medan harus naik dari 9 menjadi 15 kursi. Kuncinya hanya satu: solid, kompak, dan bersatu." Kata Rapidin.

Dalam kesempatan itu, Rapidin Simbolon juga membakar semangat seluruh kader dengan membacakan teks lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Ia mengingatkan bahwa perjuangan PDI Perjuangan harus berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan individu atau segelintir kelompok.

"Jangan pernah takut dan jangan diam seribu bahasa melihat ketidakadilan di sekitar kita. Bersuaralah untuk Indonesia Raya," serunya.

Acara Musancab ini diselenggarakan berdasarkan surat resmi DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan arahan DPD Partai sebagai bagian dari penataan struktur kepengurusan hingga tingkat Anak Ranting.

Acara penataan kepengurusan partai hingga tingkat Anak Ranting ini turut dihadiri oleh Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Sumut, jajaran Wakil Ketua DPD yakni Dameria Pangaribuan, Meryl Saragih, Sorta Siahaan, R. Mawarni Tampubolon, Sarma Hutajulu, Muhammad Afan, Mangapul Purba, Samulya Surya Indra, Landen Marbun, Taviv Ginting, Wong Chun Sen, dan Wakil Sekretaris Darsen Song, Syarifah Alatas dan Sekretaris Soetarto.

DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua DPC Hasyim, S.E., Sekretaris Boydo HK Panjaitan, S.H, dan Bendahara Ustadz Fuad Akbar. Anggota Fraksi DPRD Medan yang hadir diantaranya Wong Chun Sen, Paul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Johannes Hutagalung, Agus Setiawan, Lily Tan, dan Margareth MS. Sementara Robi Barus dan David RG Sinaga tidak hadir.

Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan adalah evaluasi kinerja 21 Pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC). Penyusunan program kerja, dan dilanjutkan dengan pengumuman Ketua PAC bersama 2 orang pendamping hasil Pleno DPD. Rangkaian akhir adalah penyusunan struktur personalia pengurus PAC dan pelantikan pengurus 21 PAC se- Kota Medan.

Penutupan Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan PAC PDI Perjuangan se- Kota Medan 100%.rel

Bupati Saipullah Hadiri Sejuta Sholawat Maulid 1448 H, Soroti Bansos dan Rumah Tak Layak Huni di Madina

admin — Wed, 26 Aug 2026 13:55:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menghadiri rangkaian kegiatan keagamaan dalam rangka memperingati Maulidurrasul 1448 Hijriah, Selasa (25/8/2026).

Dalam agenda tersebut, Bupati Saipullah menghadiri dua kegiatan di lokasi berbeda. Pertama, kegiatan Sejuta Sholawat yang digelar bersama Buya Salman Ahmad Nasution Al-Mandily di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu. Setelah itu, Bupati menghadiri pengajian Majelis Taklim Mahmud Baitul Makmur di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan.

Kegiatan Sejuta Sholawat di Huraba II dipandu langsung oleh Buya Salman Ahmad Nasution Al-Mandily. Ratusan jamaah turut mengikuti lantunan sholawat sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bupati Saipullah mengatakan, kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas memiliki peran penting dalam memperkuat syiar Islam sekaligus mendukung pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, pendidikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran ulama, tokoh agama dan berbagai majelis taklim juga sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

"Bagi kami pemerintah, kegiatan ini sangat membantu atau mengurangi tugas pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat," ujar Saipullah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina juga menyampaikan apresiasi kepada Buya Salman Ahmad Nasution Al-Mandily yang dinilai telah memberikan kontribusi dalam pembinaan keagamaan masyarakat.

Saipullah menyebut, Buya Salman memilih kembali dan mengabdikan diri untuk memberikan pembelajaran agama kepada masyarakat setelah menyelesaikan aktivitasnya di Makkah.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Buya Salman yang sudah menghibahkan dirinya setelah pulang dari Makkah untuk mengajari umat Islam, khususnya di Kabupaten Madina," katanya.

Bupati berharap kegiatan keagamaan seperti Sejuta Sholawat dapat terus berkembang dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

Di sela kegiatan tersebut, Saipullah juga menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran pemerintah kecamatan dan desa.

Salah satunya terkait kondisi rumah masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Ia meminta camat dan kepala desa segera melakukan pendataan terhadap warga yang menempati rumah tidak layak huni.

Data tersebut nantinya akan menjadi bahan usulan kepada pemerintah pusat agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan program bedah rumah.

"Silakan camat dan kepala desa mendata masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Nanti akan kita usulkan ke pemerintah pusat agar mendapatkan bantuan bedah rumah," tegas Saipullah.

Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan perumahan dapat diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan dan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.

Selain persoalan rumah tidak layak huni, Bupati Saipullah juga menyinggung pembenahan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Madina.

Ia mengungkapkan, lebih dari 6.900 jiwa telah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat setelah ditemukan indikasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

Menurut Saipullah, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan pemutakhiran data penerima bantuan agar program sosial pemerintah tidak salah sasaran.

"Pemerintah sudah mencabut bantuan tersebut karena datanya tidak layak," jelasnya.

Pemkab Madina, lanjutnya, tidak berhenti pada pencoretan data. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang untuk memastikan informasi mengenai kondisi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pendataan ulang itu akan melibatkan tenaga PPPK Paruh Waktu.

"Tujuannya agar kita mendapatkan data yang benar-benar valid dan tepat sasaran," tambahnya.

Kepala Desa Huraba II Kasmir Dalimunthe dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah yang menghadiri kegiatan Sejuta Sholawat.

Ia berharap lantunan sholawat yang dipanjatkan bersama dapat membawa keberkahan bagi masyarakat dan Kabupaten Mandailing Natal.

"Dengan memperbanyak sholawat, semoga Kabupaten Madina mendapatkan keberkahan," ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kotanopan H. Khoiruddin Nasution mengatakan Majelis Taklim Mahmud Baitul Makmur telah berjalan selama tiga tahun.

Menurutnya, keberadaan majelis taklim tersebut menjadi salah satu wadah masyarakat untuk memperkuat kegiatan keagamaan dan mempererat hubungan antarwarga.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat memberikan manfaat sekaligus keberkahan bagi seluruh jamaah.

"Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, semoga kita semua mendapat keberkahan," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Madina Afrizal Nasution, Asisten III Lis Muliadi, Staf Ahli Kapsan Usman, Plt. Kepala Dinas Kominfo Muhammad Syail, Kepala Dinas Pariwisata Syukur, Plt. Kaban Kesbangpol Sudrajat, Kabag Prokopim, Kabag Kesra, Forkopimcam Siabu, Camat Bukit Malintang Zorro, serta Camat Kotanopan Enda Mora.zal

Kalapas Baru Padangsidimpuan Temui Wali Kota Letnan Dalimunthe, Ini Pesannya

admin — Wed, 26 Aug 2026 10:57:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., menerima audiensi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Padangsidimpuan yang baru, Herizal Yusuf, A.Md.P., S.H., M.H., di ruang kerja Wali Kota, Senin (24/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Herizal Yusuf yang kini mendapat amanah memimpin Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan. Audiensi ini juga menjadi momentum awal untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dengan jajaran pemasyarakatan.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Letnan Dalimunthe didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, staf ahli, Asisten I, Asisten III, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan menyambut kedatangan Herizal Yusuf dan menyampaikan ucapan selamat datang atas tugas barunya di Kota Padangsidimpuan.

Letnan berharap kehadiran Kalapas yang baru dapat semakin memperkuat sinergi antara Pemko Padangsidimpuan dan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, khususnya dalam mendukung pelayanan dan kepentingan masyarakat.

"Selamat datang di Kota Padangsidimpuan, Kota Dalihan Natolu. Mari bersama-sama kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Letnan.

Ia menegaskan, Pemko Padangsidimpuan terbuka untuk membangun kolaborasi dengan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan dalam berbagai bidang yang memiliki kaitan dengan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Pemko Padangsidimpuan siap berkolaborasi dengan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kami siap," tegasnya.

Menurut Letnan, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Setiap program dan pelayanan yang telah berjalan baik harus dipertahankan, sementara kekurangan perlu segera dibenahi.

"Mari bersama-sama kita tingkatkan pelayanan yang terbaik. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita tinggalkan," katanya.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan Herizal Yusuf menyampaikan apresiasi atas sambutan Wali Kota beserta jajaran Pemko Padangsidimpuan.

Ia menyebut audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Herizal berharap hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin dapat semakin diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

"Kami siap menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Semoga sinergi yang terbangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Kota Padangsidimpuan," ujar Herizal.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang semakin solid antara Pemko Padangsidimpuan dan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan dalam mendukung pelayanan publik serta pelaksanaan tugas pemasyarakatan di daerah.zal