Resmi Duduki Kursi Direktur LBH LMP Sumut, Ramces Pandiangan Siap Jalankan Instruksi Rukun Sembiring SE

admin — Thu, 17 Sep 2026 00:16:00 +0700+0700

MEDAN — Markas Daerah Laskar Merah Putih Sumatera Utara (MADA LMP Sumut) mengukuhkan kepengurusan sejumlah badan di bawah naungannya melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) definitif. Agenda yang berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Komplek Summer Villa, Medan Johor pada Rabu (16/9/2026) ini dihadiri ratusan kader dari pelbagai wilayah di Medan.

Proses penyerahan SK dipimpin langsung oleh Ketua MADA LMP Sumut, Rukun Sembiring, SE, yang didampingi Sekretaris Daerah Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, beserta jajaran pengurus daerah lainnya. Tiga badan organisasi yang resmi menerima SK definitif meliputi:

- Satgas Inti MADA LMP Sumut: Dipimpin oleh Salmon Depari selaku Panglima Daerah, didampingi Siman Sinulingga (Sekretaris) dan Iskandar Peranginangin (Bendahara).
- LBH MADA LMP Sumut: Diketuai oleh Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH. selaku Direktur, dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta jajaran tim hukum Roy Sinaga, SH.
- Macab LMP Kota Medan: Nahkoda organisasi dipercayakan kepada Hardika Yanta Sinuraya, SH. sebagai Ketua, didampingi Putra Nasution (Sekretaris) dan Robby Ginting (Bendahara).

Rukun Sembiring menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna memperkokoh fondasi internal organisasi. Secara khusus, ia menyoroti peran LBH untuk sigap mendampingi warga maupun anggota LMP yang berhadapan dengan masalah hukum.

Menanggapi amanah tersebut, Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan SH,.MH menegaskan kesiapan timnya dalam memberikan advokasi, konsultasi, hingga pemahaman hukum bagi publik dan kader internal, terutama masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Di sisi lain, Sekda MADA LMP Sumut, Bobby O. Zulkarnain, mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib. Ia menekankan agar setiap kendala teknis di tingkat bawah disampaikan secara formal melalui mekanisme persuratan resmi. Bobby juga mengimbau Macab LMP Kota Medan untuk segera memperluas jangkauan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menyambut arahan tersebut, Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, menyatakan optimismenya untuk mengembangkan panji-panji LMP di seluruh penjuru Kota Medan hingga ke level akar rumput.

Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027

admin — Thu, 17 Sep 2026 00:04:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan 501 ruang kelas baru pada 2027 untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar sekaligus menghapus sistem masuk siang di sekolah.

Target tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Deli Serdang, Rabu (16/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Harun Lubis menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi satuan pendidikan di setiap kecamatan. Selain keterbatasan ruang kelas, tata kelola komite sekolah, fasilitas pendukung pendidikan, serta apresiasi terhadap kepala sekolah yang inovatif turut disampaikan.

Dewan Pendidikan juga mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi guru, optimalisasi CSR untuk pendidikan, serta penyediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di tingkat SD.

Bupati meminta seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk pembenahan kepengurusan komite sekolah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas temuan dan masukan yang diberikan. Tentunya ini akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia juga akan mengkaji kebutuhan guru BK serta penguatan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta kepala sekolah.

"Saya setuju para guru harus meningkatkan kompetensinya. Tidak bisa bertahan pada ilmu yang sudah ada, apalagi di era teknologi saat ini," ucapnya.

Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Fitriyan Syukri Parinduri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yusuf, serta jajaran Dewan Pendidikan Deli Serdang.

Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Tiga Puskesmas Madina yang Borong Penghargaan Seva Paramahita Award 2026 JKN

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:45:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui sektor kesehatan. Tiga fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah itu berhasil mendominasi ajang Seva Paramahita Award 2026 untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Penghargaan tersebut diserahkan di Panyabungan, Rabu (16/9/2026). Tiga Puskesmas asal Madina yang meraih posisi juara adalah Puskesmas Ulupungkut, Puskesmas Gunungtua, dan Puskesmas Sinunukan.

Ketiganya secara berturut-turut terpilih sebagai FKTP terbaik se-Tabagsel dalam pelaksanaan dan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian tersebut menjadi catatan positif bagi Pemkab Madina, khususnya Dinas Kesehatan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan itu menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan mulai membuahkan hasil.

"Prestasi luar biasa ini membuktikan bahwa kerja keras tenaga kesehatan di Madina membuahkan hasil yang membanggakan, tidak hanya di tingkat regional, tapi juga di tingkat nasional," ujar Saipullah.

Meski demikian, Bupati mengingatkan agar penghargaan yang diraih tidak membuat jajaran tenaga kesehatan berpuas diri.

Saipullah meminta capaian tersebut justru dijadikan sebagai dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan cepat berpuas diri. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Madina, drg. Muhammad Firdausi Batubara, menjelaskan bahwa Seva Paramahita Award merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP yang dinilai memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta program JKN.

Penghargaan tersebut tidak hanya melihat aspek pelayanan secara umum. Menurut Firdausi, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian terhadap FKTP peserta.

"Enam indikator utama yang menjadi penilaian yaitu mutu pelayanan, masa kemitraan, rekam jejak kepatuhan, bebas fraud atau kecurangan, nilai rekredensialing, serta kinerja dan digitalisasi," jelasnya.

Dengan demikian, keberhasilan tiga Puskesmas Madina tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek pelayanan dan tata kelola yang dijalankan masing-masing fasilitas kesehatan.

Firdausi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia menilai penghargaan itu menjadi gambaran dari dedikasi para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN.

"Hasil ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Madina," kata Firdausi.

Dominasi tiga Puskesmas Madina dalam Seva Paramahita Award 2026 sekaligus menjadi momentum bagi Dinas Kesehatan untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan.

Penguatan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan program JKN, pencegahan kecurangan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.

Pemkab Madina berharap capaian tersebut tidak berhenti pada penghargaan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di berbagai wilayah Mandailing Natal.zal

Aduan Warga Ditindaklanjuti, Satpol PP Palas Amankan 14 Perempuan di Sibuhuan

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:44:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Padang Lawas (Palas) kembali menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat) sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Razia tersebut dilaksanakan pada Selasa, 15 September 2026, di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Penertiban menyasar sejumlah lokasi yang menjadi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sekaligus pelaksanaan ketentuan daerah mengenai ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Petugas kemudian mendatangi dua lokasi kafe atau pakter tuak yang berada di Jalan Batang Bulu, yakni Kafe Gog dan Kafe Vta.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 14 perempuan yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas, Agus Saleh Saputra Daulay SH, atau yang mewakili, mengatakan razia Pekat merupakan bagian dari kegiatan rutin pemerintah daerah dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap tertib dan kondusif.

Menurutnya, penanganan terhadap perempuan yang diamankan tidak berhenti pada proses penertiban. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

"Selanjutnya para WTS yang diamankan telah kita serahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas untuk dilakukan assessment lebih lanjut dan pembinaan," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan penertiban diharapkan dapat mencegah kembali munculnya aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat.

Razia tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, terutama di lokasi yang mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Selain penindakan, koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat memberikan penanganan lanjutan melalui assessment serta pembinaan terhadap mereka yang diamankan.

*14 Perempuan yang Diamankan*

Berikut inisial dan usia 14 perempuan yang diamankan dalam razia tersebut:

1. WAS, 18 tahun
2. M, 22 tahun
3. NKA, 33 tahun
4. E, 33 tahun
5. PO, 29 tahun
6. DY, 34 tahun
7. AP, 20 tahun
8. MYL, 31 tahun
9. EW, 38 tahun
10. DA, 38 tahun
11. RMP, 20 tahun
12. DS, 23 tahun
13. IL, 35 tahun
14. HS, 32 tahun.(*)

Ramces Pandiangan Resmi Terima Amanah Rukun Sembiring untuk Perkuat LBH MADA LMP Sumut

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:33:00 +0700+0700

MEDAN — Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih (LMP) Sumatera Utara menggelar konsolidasi dan penguatan organisasi sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) definitif kepada Satgas Inti MADA LMP Sumut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADA LMP Sumut, serta Markas Cabang (Macab) LMP Kota Medan.

Kegiatan berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Jalan Karya Wisata No. 20, Komplek Summer Villa, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu (16/9/2026). Ratusan anggota LMP dari sejumlah wilayah di Kota Medan hadir menyaksikan agenda tersebut.

Penyerahan SK definitif dilakukan langsung oleh Kamada LMP Sumut Rukun Sembiring, SE, didampingi Sekda Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, Ketua Harian Thomas Sinuhaji, Asep Wahyudi bidang politik, Indra Siregar selaku Korda, Komandan Brigade MADA LMP Sumut Dimas Ambon serta jajaran pengurus MADA LMP Sumut.

Tiga struktur organisasi yang menerima SK definitif tersebut yakni Satgas Inti MADA LMP Sumut, LBH MADA LMP Sumut dan Macab LMP Kota Medan.

Untuk Satgas Inti MADA LMP Sumut, SK diberikan kepada Panglima Daerah (Pangda) Salmon Depari, didampingi Sekretaris Siman Sinulingga dan Bendahara Iskandar Peranginangin.

Sementara itu, LBH MADA LMP Sumut dipimpin Direktur Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta Roy Sinaga, SH.

Adapun SK definitif Macab LMP Kota Medan diberikan kepada Ketua Hardika Yanta Sinuraya, SH., Sekretaris Putra Nasution dan Bendahara Robby Ginting.

Dalam sambutannya, Rukun Sembiring mengatakan penyerahan SK definitif merupakan bagian dari penguatan struktur dan konsolidasi organisasi MADA LMP Sumut.

Ia berharap LBH MADA LMP Sumut dapat menjalankan fungsi pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat maupun kader LMP yang membutuhkan.

"Diharapkan kepada LBH, apabila ada masyarakat dan seluruh kader LMP yang berkaitan dengan persoalan hukum, agar LBH MADA LMP Sumut dapat mengemban tugas tersebut secara moral," ujar Rukun.

Ramces: Siap Jalankan Amanah dan Berikan Edukasi Hukum

Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama jajaran LBH.

Ia menyatakan kesiapan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan organisasi.

"Kami dari LBH siap bertanggung jawab dan mengemban tugas yang ditugaskan kepada LBH dan jajaran dengan penuh tanggung jawab," kata Ramces.

Ramces menambahkan, LBH MADA LMP Sumut ke depan akan berupaya memberikan advokasi, konsultasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dan kader organisasi.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya atas jabatan yang dipercayakan kepada kami. Semoga kami dapat memberikan advis hukum dan edukasi hukum di setiap kalangan serta meningkatkan peran MADA LMP Sumut, khususnya bagi masyarakat yang merasa terzalimi. Kami siap menjalankan amanah Kamada LMP Sumut," ujarnya.

Bobby: Persoalan Organisasi Harus Disampaikan Secara Administratif

Sekda Mada LMP Sumut Bobby O. Zulkarnain SE mengatakan, penyerahan SK definitif kepada tiga struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi.

Menurutnya, para penerima SK diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

"Kami yakin dan percaya kawan-kawan yang telah menerima SK definitif tentunya sudah mengetahui cara berorganisasi dengan baik," ujar Bobby.

Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan organisasi yang muncul di tingkat bawah disampaikan melalui mekanisme administrasi yang jelas.

"Apapun permasalahan nantinya jika ada, mari kita hadapi bersama. Jika ada permasalahan dari bawah, hendaknya disampaikan kepada kami agar secara administrasi kita mengetahui permasalahan yang dihadapi, salah satunya melalui surat-menyurat secara resmi," katanya.

Khusus kepada Macab LMP Kota Medan, Bobby berharap struktur tersebut dapat menjalankan tugas organisasi secara maksimal.

"Wajah MADA LMP Sumut adalah wajah Macab LMP Kota Medan, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Bobby juga mendorong Macab LMP Kota Medan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara kepada LBH MADA LMP Sumut, ia berharap lembaga tersebut dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan konsultasi hukum bagi kader LMP di Sumatera Utara.

Macab Kota Medan Targetkan Penguatan Struktur hingga Basis

Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, SH., menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dan memperkuat keberadaan LMP di Kota Medan.

"Kami siap membesarkan Macab LMP Kota Medan. Kami akan mengibarkan bendera Laskar Merah Putih dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat basis," ujar Hardika.

Penyerahan SK definitif tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda konsolidasi MADA LMP Sumut dalam memperkuat struktur organisasi dan pembagian tugas di tingkat daerah, lembaga hukum, hingga cabang.

Konsolidasi Pemuda Padangsidimpuan, KNPI Dorong SDM Muda Lebih Berdaya untuk Pembangunan Daerah

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Padangsidimpuan berkumpul dalam kegiatan Konsolidasi Pemuda Talkshow bertema "Penguatan Pemuda dalam Pembangunan Sumber Daya Pemuda untuk Pembangunan Kota Padangsidimpuan", Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kota Padangsidimpuan, Jalan Pal IV, Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tersebut menjadi ruang bagi para pemuda untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Konsolidasi ini dihadiri berbagai unsur organisasi kepemudaan, di antaranya Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung, organisasi mahasiswa, serta organisasi kepemudaan keagamaan (OKP).

Dari unsur MPI Padangsidimpuan hadir Wakil Ketua I Ady Lubis, Wakil Ketua II Rahmat Shaleh, Wakil Ketua III Ucok Rizal Nasution, serta Sekretaris MPI Padangsidimpuan.

Sementara itu, jajaran DPD KNPI Kota Padangsidimpuan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar, Sekretaris Marakali Harahap dan Bendahara Tua Dalimunthe.

Wakil Ketua I MPI Padangsidimpuan, Ady Lubis, menekankan pentingnya kebersamaan di antara organisasi kepemudaan. Menurutnya, keberadaan berbagai organisasi pemuda seharusnya menjadi kekuatan bersama dalam mendorong kemajuan daerah.

Ady mengatakan, konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih kuat antarorganisasi.

"Kita saat ini sudah satu rumah, di bawah bendera KNPI," ujar Ady.

Ia juga mendorong agar pemuda yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu mendapatkan ruang untuk berkontribusi.

Menurutnya, potensi sumber daya manusia yang dimiliki para pemuda di Padangsidimpuan perlu diidentifikasi dan diberdayakan secara maksimal sehingga tidak berhenti hanya pada kegiatan organisasi.

"Jika memang ada adik-adik kita yang aktif dan mempunyai skill sesuai SDM, agar diberdayakan," katanya.

Pemberdayaan tersebut dinilai penting karena pemuda tidak hanya menjadi bagian dari organisasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan Kota Padangsidimpuan.

*Dispora Buka Ruang Koordinasi*

Kepala Bidang Pemuda Dispora Kota Padangsidimpuan, Antony, S.H., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai elemen pemuda.

Ia mengajak para pemuda dan organisasi kepemudaan untuk memanfaatkan ruang tersebut sebagai tempat bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, sekaligus membangun koordinasi.

"Di sinilah tempat saling berkoordinasi, makanya jangan sungkan-sungkan," kata Antony.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan diperlukan agar berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda dapat berjalan lebih efektif.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas dan kapasitas mereka.

*KNPI Ingin Organisasi Pemuda Semakin Solid*

Lebih lanjut, Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan, Ricky A. Gova Siregar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan organisasi dan konsolidasi pemuda di Kota Padangsidimpuan.

Ia menilai KNPI harus mampu menjadi ruang bersama bagi organisasi kepemudaan untuk berkomunikasi dan membangun agenda yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita fokuskan untuk membuat KNPI di Kota Padangsidimpuan lebih baik lagi ke depannya," ujar Ricky.

Menurutnya, peningkatan kualitas organisasi perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia pemuda.

Konsolidasi yang melibatkan berbagai organisasi kepemudaan diharapkan tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi dapat dilanjutkan dengan program konkret yang membuka kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan potensi pemuda yang cukup besar, kolaborasi antara KNPI, MPI, OKP, organisasi mahasiswa, kelompok kepemudaan dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun ekosistem kepemudaan yang lebih aktif di Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan Konsolidasi Pemuda Talkshow ini pun menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antarpemuda sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru bagi pembangunan Kota Padangsidimpuan.zal

Wabup Paluta Basri Harahap Cek Relokasi Pasar Gunungtua: Pedagang Harus Nyaman, Warga Harus Aman

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:07:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Basri Harahap turun langsung memantau proses relokasi dan pemindahan Pasar Gunungtua, Rabu (16/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Basri tidak hanya melihat proses penataan kawasan perdagangan. Ia juga mengecek sejumlah fasilitas dasar yang dinilai penting untuk memastikan lokasi pasar baru dapat digunakan secara layak oleh pedagang maupun masyarakat.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kondisi drainase, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), ketersediaan air bersih, serta sistem penerangan di sekitar kawasan pasar.

Basri mengatakan, penataan Pasar Gunungtua tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan aktivitas perdagangan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas pendukung tersedia sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Penataan pasar harus kita lihat secara menyeluruh. Bukan hanya soal menyediakan tempat pedagang berjualan, tetapi akses jalan, drainase, kelayakan MCK, ketersediaan air, hingga penerangan juga wajib diperhatikan. Kita harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik," ujar Basri.

Ia menegaskan, berbagai kebutuhan dasar tersebut perlu dipastikan sejak proses penataan berlangsung. Hal itu penting untuk mencegah munculnya persoalan baru ketika pedagang dan masyarakat mulai beraktivitas secara penuh di lokasi yang baru.

Selain fasilitas bagi pedagang, aspek kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berkunjung juga menjadi perhatian. Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi membutuhkan sarana pendukung yang memadai agar kegiatan jual beli dapat berlangsung dengan tertib.

"Kita turun untuk melihat langsung kelayakan lokasi penataan pasar ini. Yang paling penting adalah bagaimana aktivitas para pedagang tetap bisa berjalan lancar dan masyarakat yang datang berbelanja juga merasa aman serta nyaman dengan fasilitas yang ada," katanya.

Menurut Basri, proses relokasi juga harus memperhatikan masa transisi. Aktivitas perdagangan diharapkan tidak mengalami gangguan berarti selama proses pemindahan dan penataan kawasan berlangsung.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Paluta akan terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi pasar.

Pemantauan langsung yang dilakukan Wakil Bupati Paluta tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan rencana penataan Pasar Gunungtua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.zal

Peletakan Batu Pertama PAUD Bina Insani, Bupato Madina Saipullah: Idealnya Ada di Setiap Desa

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:07:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menegaskan pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai fondasi awal pendidikan bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar (SD).

Hal itu disampaikan Saipullah saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan PAUD Bina Insani di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (16/9/2026).

Menurut Saipullah, pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dasar anak sebelum mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Ia menilai keberadaan lembaga PAUD dan TK idealnya dapat menjangkau seluruh desa di Kabupaten Madina sehingga anak-anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

"Idealnya, lembaga pendidikan seperti ini hadir di setiap desa. Sebab, PAUD dan TK adalah fondasi utama pendidikan sebelum melanjut ke tingkat berikutnya meskipun konsepnya belajar sambil bermain," kata Saipullah.

Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Tanjung Mompang yang telah berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.

Ia berharap PAUD Bina Insani nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak desa untuk mengenal pendidikan, bersosialisasi, serta mengembangkan kemampuan dasar mereka.

" Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memperjuangkan PAUD di Desa Tanjung Mompang ini," ujar Saipullah.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan yang dimulai dari tingkat desa merupakan bagian penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga dan merawat bangunan PAUD Bina Insani setelah selesai dibangun dan digunakan.

Pesan tersebut disampaikan karena pembangunan fasilitas pendidikan baru tidak selalu mudah dilakukan pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan gedung sekolah baru.

"Pemkab Madina sangat sulit untuk mengusulkan pembangunan sekolah baru. Meskipun sudah diusulkan, kepastian mendapatkan bangunan belum tentu dapat," ungkapnya.

Karena itu, Saipullah berharap fasilitas yang berhasil diwujudkan melalui perjuangan masyarakat dapat dijaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Kepala Desa Tanjung Mompang, Sofyan, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Saipullah Nasution yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya.

Ia berharap pembangunan PAUD Bina Insani dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan pendidikan anak-anak di Desa Tanjung Mompang.

Sofyan juga berharap keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sejak usia dini.

Peletakan batu pertama pembangunan PAUD Bina Insani turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina dr. Muhammad Faisal Situmorang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Syail Lubis, Camat Panyabungan Utara Azmizar Yusuf Hasibuan, serta sejumlah kepala desa di Kecamatan Panyabungan Utara.

Pembangunan PAUD Bina Insani diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat akses pendidikan anak usia dini di Desa Tanjung Mompang dan sekitarnya.zal

Diduga Korsleting, Siang Bolong Rumah Warga Sipirok Dilalap Api

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:06:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Satu unit rumah warga di Desa Gunung Tua Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), terbakar pada Rabu (16/9/2026) siang.

Tidak ada korban jiwa maupun laporan mengenai warga yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Namun, kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 juta.

Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung, SH mengatakan, peristiwa kebakaran diketahui setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya rumah yang terbakar.

Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan informasi tersebut.

"Sesampainya di lokasi, benar telah terjadi kebakaran satu unit rumah milik warga," ujar Aswin.

Rumah yang terbakar diketahui milik Ahmad Sarpin Harahap (60). Bangunan tersebut berada di wilayah Desa Gunung Tua Baringin, Kecamatan Sipirok.

Menurut keterangan kepolisian, rumah terdiri dari dua bagian bangunan. Bagian permanen memiliki ukuran sekitar 7 x 3 meter, sedangkan bagian lainnya merupakan bangunan berbahan papan dengan ukuran sekitar 5 x 6 meter.

Informasi awal mengenai kebakaran berasal dari sejumlah anak-anak yang berada di sekitar lokasi. Mereka disebut berteriak meminta pertolongan setelah melihat kobaran api muncul dari rumah tersebut.

Warga kemudian berupaya meminta bantuan agar api tidak semakin membesar.

Salah seorang warga, Lahuddin Siregar (43), turut mendokumentasikan kejadian tersebut melalui video. Rekaman itu kemudian dikirimkan kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bagian dari upaya meminta bantuan penanganan.

Petugas pemadam kebakaran selanjutnya melakukan pemadaman di lokasi.

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 WIB," kata Aswin.

Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi untuk mengetahui kondisi bangunan serta mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran.

Berdasarkan keterangan awal dari saksi dan korban di lokasi, kebakaran sementara diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting.

Meski demikian, polisi belum menetapkan penyebab kebakaran secara final. Penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan sumber api dan kronologi kejadian.

Aswin mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi kebakaran.

"Untuk memastikan penyebab kebakaran, kami masih melakukan penyelidikan dan akan meminta keterangan tambahan dari para saksi serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diamankan," jelasnya.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang berkaitan dengan instalasi dan penggunaan jaringan listrik di rumah.

Pemeriksaan berkala terhadap kabel, stop kontak, dan peralatan listrik dinilai penting untuk mencegah terjadinya korsleting yang dapat memicu kebakaran.zal

Satgas PKH Prioritaskan Palas, Bupati PMA Dorong Tanah Ulayat dan Masyarakat Adat Diakomodasi

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:05:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah pusat dalam menertibkan dan menata kawasan hutan di daerah tersebut. Namun, proses penertiban diharapkan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemilik tanah ulayat.

Hal itu disampaikan Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE saat melakukan audiensi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di ruang kerja Satgas PKH, Rabu (16/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan terkait kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas, mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan hingga kontribusi sektor perkebunan terhadap daerah.

Bupati yang akrab disapa PMA menegaskan Pemkab Palas mendukung program penertiban kawasan hutan yang dijalankan pemerintah pusat. Meski demikian, kebijakan tersebut menurutnya perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sosial dan kepentingan masyarakat di daerah.

"Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sangat tepat untuk diterapkan di Padang Lawas. Kita memiliki puluhan ribu hektare kawasan yang harus ditertibkan agar memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan hanya bagi korporasi," ujar PMA.

Menurut PMA, penataan kawasan hutan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek administratif maupun pengamanan kawasan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan lahan dapat memperoleh kepastian dan ruang untuk terlibat sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, ia meminta proses penertiban melibatkan tokoh adat dan pemilik tanah ulayat. Pelibatan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru maupun konflik sosial akibat kebijakan penataan kawasan.

Dalam audiensi itu, Pemkab Palas menyoroti luasnya kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena terdapat berbagai aktivitas masyarakat dan perkebunan yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Pemerintah daerah juga menilai persoalan tumpang tindih lahan perlu mendapat penyelesaian secara komprehensif. Begitu pula keberadaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan serta persoalan kontribusi sektor perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kehadiran Satgas PKH diharapkan dapat membantu memperjelas status dan pengelolaan kawasan sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perwakilan Satgas PKH menyampaikan bahwa Padang Lawas menjadi salah satu wilayah prioritas penertiban kawasan hutan di Sumatera Utara. Hal tersebut berkaitan dengan luas kawasan hutan sekaligus tingginya aktivitas perkebunan di wilayah tersebut.

*Dua Eks PBPH di Padang Lawas*

Koordinator Wilayah Sumatera Satgas PKH, Brigjen Anggiat Napitupulu, dalam pertemuan tersebut menjelaskan sejumlah hal terkait pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Menurutnya, pencabutan izin PBPH tidak serta-merta berarti seluruh aspek penguasaan kawasan berubah tanpa proses lanjutan. Ia menyebut terdapat beberapa NKU yang dicabut, antara lain terkait pemanfaatan lahan dan pengelolaan hasil.

Anggiat juga meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap langkah yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum.

Hal tersebut dinilai penting agar proses penataan kawasan hutan tidak menimbulkan tindakan yang justru berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa PT Agrinas Palma Nusantara (PT APN) ditunjuk Satgas PKH untuk membantu pengelolaan dan pengamanan lahan eks PBPH yang izinnya telah dicabut.

Secara nasional, terdapat 22 eks PBPH yang menjadi bagian dari pengelolaan tersebut. Dua di antaranya berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Sementara itu, perwakilan PT APN, Brigjen Purn. Parluhutan Sagala, menyarankan agar Kementerian Kehutanan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) yang berkaitan dengan pemulihan serta pengelolaan lahan eks PBPH.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar kondisi dan aspirasi masyarakat di masing-masing wilayah dapat menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.

Khusus di Padang Lawas, kepentingan masyarakat adat dan keberadaan tanah ulayat diharapkan dapat diakomodasi melalui skema perhutanan sosial maupun pola lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audiensi tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa langkah lanjutan terkait pemulihan dan pengelolaan lahan eks PBPH masih menunggu terbitnya Inpres dan Kepres.

Pemkab Padang Lawas berharap kebijakan yang nantinya diterbitkan pemerintah pusat mampu memberikan kepastian terhadap pengelolaan kawasan hutan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara proporsional dan sesuai hukum.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten II Pemkab Palas Drs. Marza Jennova, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palas MHD. Khaidir Harahap, ST, serta unsur Satgas PKH dari TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, BPKP, BIG, PT Agrinas Palma Nusantara dan Perhutani.zal

Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati, Wabup Achmad Fauzan: Right Priority, Right Budget, Right Impact Harus Jadi Pegangan

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:04:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas yang berlangsung di Gedung DPRD Palas, Selasa (15/9/2026).

Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE berhalangan hadir dalam agenda tersebut. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas diwakili Wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Luat Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.Sos.I., dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, SH.

Dalam sambutannya, Achmad Fauzan menyampaikan salam dari Bupati Padang Lawas kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta para undangan yang hadir.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Anggaran DPRD yang telah menjalankan pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, pembahasan perubahan anggaran membutuhkan ketelitian dan kesungguhan karena berkaitan langsung dengan arah pengelolaan keuangan daerah serta penentuan program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.

"Kesepakatan yang kita capai merupakan wujud untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Padang Lawas," ujar Achmad Fauzan.

Ia menjelaskan, perubahan KUA-PPAS menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, pemerintah daerah menilai setiap prioritas anggaran perlu disusun secara cermat, terukur dan mempertimbangkan manfaat yang akan diterima masyarakat.

"Perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara merupakan bagian penting dalam menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran yang tersedia," katanya.

Achmad Fauzan menambahkan, Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS yang telah ditandatangani akan menjadi salah satu landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran, seluruh perangkat daerah diminta menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.

Menurutnya, sinkronisasi antartahapan tersebut diperlukan agar program pemerintah daerah tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip "right priority, right budget, right impact" dalam pengelolaan anggaran.

Prinsip tersebut, kata dia, diharapkan dapat mendorong setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap kebijakan diharapkan memiliki sasaran yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Palas juga mengapresiasi hubungan kemitraan yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD.

Ia mengatakan perbedaan pandangan yang muncul selama proses pembahasan anggaran merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan proses untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Achmad Fauzan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi, keterbukaan serta sikap saling menghargai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia berharap semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun fondasi pembangunan Padang Lawas ke depan.

"Semoga semangat kolaborasi ini terus tumbuh, sehingga setiap keputusan yang kita ambil tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat fondasi Kabupaten Padang Lawas yang Maju, Mandiri, Amanah, Jaya dan Unggul," tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., perwakilan Pabung, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, insan pers serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ditutup dengan semangat pembangunan daerah melalui semboyan, "Luruskan Niat, Teruslah Bermanfaat, Tano Adat Digomgom Ibadat, Padang Lawas Maju."zal

Usai SK Terbit, Andar Amin Harahap Langsung Konsolidasi 186 Pengurus Golkar Sumut, Ini Susunan Lengkapnya

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:04:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, langsung menggerakkan roda organisasi setelah kepengurusan baru resmi ditetapkan. Sebanyak 186 pengurus diperkenalkan dalam rapat pleno perdana DPD Golkar Sumut yang digelar di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapat pleno tersebut menjadi langkah awal bagi Andar Amin Harahap bersama jajaran pengurus untuk menjalankan agenda organisasi setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan diterbitkan.

Dalam rapat itu, Andar didampingi Sekretaris DPD Golkar Sumut Viktor Silaen, Bendahara Mula Rotua Siregar, serta Wakil Ketua Bidang Organisasi Rolel Harahap. Sebanyak 186 nama dalam struktur kepengurusan diperkenalkan secara resmi.

Komposisi tersebut mencakup unsur pimpinan, wakil sekretaris, wakil bendahara hingga biro-biro yang menangani berbagai bidang organisasi. Struktur ini menjadi fondasi bagi kepengurusan Golkar Sumut dalam menjalankan agenda konsolidasi di tingkat provinsi hingga daerah.

Dalam pleno perdana tersebut, Golkar Sumut menetapkan sejumlah agenda lanjutan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persiapan pelantikan kepengurusan baru.

Andar Amin mengatakan pelantikan nantinya akan dirangkaikan dengan dua kegiatan organisasi lainnya, yakni Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

"Setelah pelaksanaan rapat pleno ini, ada beberapa agenda yang telah kita tetapkan. Pertama, pembentukan panitia pelantikan sekaligus Bimtek dan pelaksanaan Rakerda," ujar Andar.

Selain persiapan tiga agenda tersebut, Golkar Sumut juga akan membentuk badan dan lembaga partai. Evaluasi terhadap sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) juga masuk dalam pembahasan kepengurusan baru.

Menurut Andar, langkah tersebut diperlukan agar struktur organisasi yang telah terbentuk dapat segera bekerja sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Rapat pleno perdana ini sekaligus menandai dimulainya konsolidasi organisasi di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap. Sebelumnya, terbitnya SK kepengurusan menjadi dasar bagi jajaran DPD Golkar Sumut untuk menjalankan roda organisasi secara definitif.

Andar Amin tidak hanya menyiapkan agenda di tingkat provinsi. Konsolidasi organisasi juga akan dilanjutkan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa.

Ia mengatakan, agenda Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota menjadi bagian dari proses konsolidasi yang akan dijalankan Golkar Sumut.

"Harapan ke depan, kita akan melaksanakan konsolidasi mulai dari pelaksanaan Musda tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa," kata Andar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan struktur organisasi agar koordinasi internal Golkar Sumut dapat berjalan dari tingkat provinsi hingga akar rumput.

Sekretaris DPD Golkar Sumut Viktor Silaen juga menyampaikan bahwa setelah pelantikan, jajaran pengurus akan melanjutkan persiapan Bimtek dan rapat kerja. Konsolidasi direncanakan mencakup struktur organisasi di berbagai tingkatan.

*186 Pengurus Golkar Sumut*

Dalam struktur yang diperkenalkan, Andar Amin Harahap menempati posisi Ketua DPD Golkar Sumut. Viktor Silaen dipercaya sebagai Sekretaris, sedangkan Mula Rotua Siregar menjabat Bendahara.

Struktur kepengurusan juga diisi sejumlah wakil ketua yang menangani bidang organisasi, kaderisasi, hubungan antar-lembaga, politik, hukum, komunikasi dan media, pemenangan pemilu, sosial, ekonomi, infrastruktur, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup hingga penanggulangan bencana.

Selain jajaran wakil ketua, terdapat puluhan wakil sekretaris dan wakil bendahara serta sejumlah biro yang melengkapi struktur organisasi.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada 15 September 2026, Andar Amin menyebut 186 nama tersebut merupakan bagian dari struktur yang ditetapkan dalam SK kepengurusan. Sebelumnya terdapat 294 nama calon pengurus yang diusulkan, sementara 186 nama masuk dalam struktur kepengurusan yang diumumkan.
Andar menyatakan komposisi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pengurus.

"Komposisi hari ini adalah objektif, sesuai dengan kapabilitasnya, kemampuan dan kebutuhan Partai Golkar," kata Andar seperti dikutip dalam pemberitaan rapat pleno tersebut.

Berikut struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang diperkenalkan dalam rapat pleno:

Ketua

1. Andar Amin Harahap

Wakil Ketua
2. Rolel Harahap — Bidang Organisasi
3. Zulchairi Pahlawan — Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
4. Erni Ariyanti Sitorus — Bidang Hubungan Antar Lembaga
5. M Syaf Lubis — Bidang Kerja Sama Ormas
6. Doli Sinomba Siregar — Bidang Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7. Zainuddin Purba — Bidang Politik
8. Hasrul Benny Harahap — Bidang Hukum
9. Irham Buana Nasution — Bidang HAM dan Advokasi Masyarakat
10. Abdul Rahman Dedek Ray — Bidang Pertahanan dan Keamanan
11. Melanie Armelia Desky — Bidang Luar Negeri
12. Warinson Sinaga — Bidang Kajian Ideologi Pancasila
13. Apri Budi — Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
14. Aswin Parinduri — Bidang Penggalangan Teritorial
15. Syamsul Qamar — Bidang Penggalangan Fungsional
16. Agung Satria Sitepu — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-1
17. Palacheta Subies Subianto — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-2
18. Mikail T Parlindungan Purba — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-3
19. Indra Alamsyah — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-4
20. Dhody Thahir — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-5
21. Abdi Sentosa Ritonga — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-6
22. Mukhlis Harahap — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-7
23. Sozanolo Ndururu — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-8
24. Manohom Aritonang — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-9
25. Darma Putra Rangkuti — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-10
26. Franc Bernhard Tumanggor — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-11
27. Risky Yunanda Sitepu — Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-12
28. As Suruhenta Sembiring — Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
29. Rudi Suntari — Bidang Kesejahteraan Rakyat
30. Isma Fadly Pulungan — Bidang Kerohanian
31. T Bahrumsyah — Bidang Pendidikan
32. Edy Surahman Sinuraya — Bidang Kesehatan
33. Chandra Lingga — Bidang Pemuda dan Olahraga
34. Putri Susie Melani Daulay — Bidang Pemberdayaan Perempuan
35. T Andromeda — Bidang Seni dan Budaya
36. Dedy Iskandar Rangkuti — Bidang Investasi dan Keuangan
37. Muchrid Nasution — Bidang Koperasi dan UMKM
38. M Ichwan Husein Nasution — Bidang Industri
39. Nazla Khairani — Bidang Perdagangan
40. Susi Mery Junita Sinaga — Bidang Pariwisata
41. Muhammad Hatta T — Bidang Ekonomi Kreatif
42. Gabriel Rejana H Nainggolan — Bidang Infrastruktur
43. Ali Tambunan — Bidang Perhubungan
44. Dasa Marolop Sinaga — Bidang Pertanahan
45. Delphi Masdiana Ujung — Bidang Permukiman dan Transmigrasi
46. Rasyid Assaf Dongoran — Bidang Pembangunan Pedesaan
47. Datoq Adil Freddy Haberham — Bidang Ketenagakerjaan
48. M Fajeri Siregar — Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi
49. Benteng Panjaitan — Bidang Pertanian
50. Lamsar Saragih — Bidang Peternakan
51. Budi Heriyanto Dalimunthe — Bidang Kehutanan dan Perkebunan
52. T Akhmad Thala'a — Bidang Perikanan dan Kelautan
53. Alfan HR Sihombing — Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
54. Ali Nafiah Harahap — Bidang Penanggulangan Bencana

Sekretaris
55. Viktor Silaen

Wakil Sekretaris
56. Muhammad Asril — Organisasi
57. Indra Surya Bakti Simatupang — Kaderisasi dan Keanggotaan
58. Arwindo — Hubungan Antar Lembaga
59. Indra Mada Ritonga — Kerja Sama Ormas
60. Yurial Arief Lubis — Pemerintahan dan Otonomi Daerah
61. Muhammad Riduan Dalimunthe — Politik
62. Feriansyah Nasution — Hukum
63. Ahmad Johari Damanik — HAM dan Advokasi Masyarakat
64. Gandhi Panigoro — Pertahanan dan Keamanan
65. Muhsinin Chaniago — Luar Negeri
66. Jhoni Koto — Kajian Ideologi Pancasila
67. Taufik Helmi Sitorus — Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
68. Erwin Yoesoef Nasution — Penggalangan Teritorial
69. Ferdinan Lumban Tobing — Penggalangan Fungsional
70. Parlaungan Simangunsong — Pemenangan Pemilu Sumut-1
71. Tolopan Silitonga — Pemenangan Pemilu Sumut-2
72. M Fauzi Ibrahim — Pemenangan Pemilu Sumut-3
73. Adlin Umar Yusri Tambunan — Pemenangan Pemilu Sumut-4
74. Chairunnisa B — Pemenangan Pemilu Sumut-5
75. Raja Fanny Fatahillah Khamis — Pemenangan Pemilu Sumut-6
76. Derliana Siregar — Pemenangan Pemilu Sumut-7
77. Emanuel Daeli — Pemenangan Pemilu Sumut-8
78. Birma Sinaga — Pemenangan Pemilu Sumut-9
79. Bobby Chandra Sinaga — Pemenangan Pemilu Sumut-10
80. Selamat Ujung — Pemenangan Pemilu Sumut-11
81. M Yusuf — Pemenangan Pemilu Sumut-12
82. Dessi Lestiawaty M — Sosial dan Pengabdian Masyarakat
83. Muhammad Yusuf Pasaribu — Kesejahteraan Rakyat
84. Amar Tarmizi — Kerohanian
85. Nuzuliati — Pendidikan
86. Rudy Arif — Kesehatan
87. Usmadi — Pemuda dan Olahraga
88. Mayang Sari — Pemberdayaan Perempuan
89. Fauziah Banchin — Seni dan Budaya
90. Alex Marpaung — Investasi dan Keuangan
91. Alox Damianus Pinem — Koperasi dan UMKM
92. Rini Utama Mallynur — Industri
93. Rianto — Perdagangan
94. Dicky Samuel Batubara — Pariwisata
95. Agung Arief Wibowo Angkat — Ekonomi Kreatif
96. Dimas Sofani Lubis — Infrastruktur
97. Gempar Nauli Hamonangan Nasution — Perhubungan
98. Horas Sitompul — Pertanahan
99. Hendri Palti Tampubolon — Permukiman dan Transmigrasi
100. Said Budi Syafril — Pembangunan Pedesaan
101. Jasrul Lubis — Ketenagakerjaan
102. Sedarita Ginting — Pembinaan dan Pengembangan Profesi
103. Manaek Hutasoit — Pertanian
104. Rahmah Purba — Peternakan
105. Razoki Lubis — Kehutanan dan Perkebunan
106. Sabam Parulian Parsaoran Manalu — Perikanan dan Kelautan
107. Endar Sutan Lubis — Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
108. Arifin Said Ritonga — Penanggulangan Bencana

Bendahara
109. Mula Rotua Siregar

Wakil Bendahara
110. Erizal
111. Muhammad Fadli Nasution
112. Boy Iskandar Rangkuti
113. M Olko Olila Siba
114. Foni Iriani Palawi
115. Sulfida Eka Wagdianna
116. Muhammad Faisal
117. Rosnida Nasution
118. Alwi Hasbi Silalahi
119. Boy Anderson Hutapea
120. Indar Sakti Tanjung
121. Andi Arrahman Siregar
122. Syarifuddin Siregar
123. Novita Sari
124. Laurentius Dacosta
125. Richard EM Lingga
126. Hendra Lesmana Ardi
127. Juni Delfiani Piliang
128. Haris Nasution
129. M Muksin Tanjung
130. Azhar Nasution
131. Juanda
132. Gunarto Aziz

Biro-Biro DPD Golkar Sumut

Struktur kepengurusan juga dilengkapi 54 biro yang menangani berbagai bidang teknis organisasi.

133. Fachru Rozi — Biro Organisasi
134. Sri Agung Joko Utomo — Biro Keanggotaan
135. Adlin Panjaitan — Biro Kaderisasi
136. Yanti Musyawarah — Biro Hubungan Antar Lembaga
137. Syaripuddin Pulungan — Biro Kerja Sama Ormas
138. Ando Rangkuti — Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
139. Irsan Armadi — Biro Politik
140. Fachmy Wahyudi Harahap — Biro Hukum
141. Fawer Full Fander Sihite — Biro HAM dan Advokasi Masyarakat
142. Rohani Said — Biro Pertahanan dan Keamanan
143. Abidzar Al Ghifari Sembiring — Biro Luar Negeri
144. Reinhart Manurung — Biro Kajian Ideologi Pancasila
145. Armand Daulay — Biro Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
146. Amas Muda Siregar — Biro Penggalangan Teritorial
147. Anshari — Biro Penggalangan Fungsional
148. M Syawal Lubis — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-1
149. Selvi Sandra Safitri Siregar — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-2
150. Parulian Siregar — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-3
151. Rosdiana — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-4
152. Satriawan Guntur Zass — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-5
153. T Muchairad Fauziddin — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-6
154. Harun Al-Rasyid Rangkuti — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-7
155. Khamozaro Halawa — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-8
156. Prins Wales Tambunan — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-9
157. Zainul Arifin Siregar — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-10
158. Azuarsyah Tarigan — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-11
159. Irfan Ahmadi — Biro Pemenangan Pemilu Sumut-12
160. Sumarni — Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat
161. Ernayani Nasution — Biro Kesejahteraan Rakyat
162. Subur Hasibuan — Biro Kerohanian
163. Riris Silalahi — Biro Pendidikan
164. Rahmadsyah Putra Siregar — Biro Kesehatan
165. Wahyu Surya Dharma — Biro Pemuda dan Olahraga
166. Rahmah Amini Siregar — Biro Pemberdayaan Perempuan
167. Aprizal Harahap — Biro Seni dan Budaya
168. Ridho Fahrezy — Biro Investasi dan Keuangan
169. Dermawan Ginting — Biro Koperasi dan UMKM
170. Fenny Salim — Biro Industri
171. Sufran Daulay — Biro Perdagangan
172. Anggi Rivansyah Siregar — Biro Pariwisata
173. Roni Prasetia Widi — Biro Ekonomi Kreatif
174. R Ani Syamsidah Nasution — Biro Infrastruktur
175. Suranto — Biro Perhubungan
176. Satria Hadhi — Biro Pertanahan
177. Muhammad Nasir — Biro Permukiman dan Transmigrasi
178. Chrysmon Wifandy Gultom — Biro Pembangunan Pedesaan
179. Masdin Effendi Girsang — Biro Ketenagakerjaan
180. Torusdi Sud — Biro Pembinaan dan Pengembangan Profesi
181. Edwar Pontas Harahap — Biro Pertanian
182. Zuraida — Biro Peternakan
183. Jamilah — Biro Kehutanan dan Perkebunan
184. Ramadani Damanik — Biro Perikanan dan Kelautan
185. Sam'an Lubis — Biro Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
186. Bonanda Japatani Siregar — Biro Penanggulangan Bencana

Dengan terbentuknya struktur tersebut, kepengurusan DPD Golkar Sumut di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap memasuki tahap berikutnya, yakni menjalankan konsolidasi organisasi, mempersiapkan pelantikan, serta menyusun agenda kerja partai di Sumatera Utara.

Agenda konsolidasi tersebut akan menjadi bagian dari persiapan Golkar Sumut menghadapi berbagai agenda politik dan organisasi berikutnya, termasuk penataan kepengurusan di daerah.zal

Hampir Tuntas, Ini Cara PalmCo Mengakselerasi Bantuan Beras Pensiunan

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:00:00 +0700+0700

Medan— Penyaluran dana kompensasi lumpsum bantuan beras bagi pensiunan karyawan pelaksana PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mendekati tahap akhir. Hingga Tahap XVI, sebanyak 57.969 purnakarya yang masuk dalam target penerima telah menerima pencairan tersebut.

Realisasi penyaluran secara nasional hampir mendekati 100%, dengan nilai dana yang telah dibayarkan sekitar Rp579,09 miliar. Dengan demikian, masih terdapat beberapa penerima yang masih berproses penyelesaiannya dan menjadi prioritas manajemen.

Manajemen PTPN IV menyebut penyelesaian sisa pembayaran kini menjadi perhatian di tingkat wilayah. Persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan proses verifikasi data dan kelengkapan dokumen penerima.

Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih mempercepat proses dengan pendekatan jemput bola. Langkah itu terutama diarahkan kepada purnakarya lanjut usia, penerima yang telah berpindah domisili, maupun keluarga purnakarya yang perlu melengkapi dokumen sebagai ahli waris.

Direktur SDM dan Umum PTPN IV Suhendri telah mengarahkan seluruh regional untuk mempercepat penuntasan pembayaran dengan melibatkan organisasi pensiunan, antara lain Persatuan Pensiunan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) dan Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).

"Pelibatan organisasi pensiunan kami yakini dapat membantu perusahaan menjangkau penerima yang sulit dikonfirmasi secara administratif maupun fisik," kata Suhendri, Kamis (10/09/2026).

Di lapangan, persoalan administrasi yang ditemukan cukup beragam. Ada data identitas purnakarya yang tidak sesuai dengan basis data Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun), rekening yang sudah tidak aktif atau bukan atas nama penerima, serta dokumen ahli waris yang belum lengkap bagi pensiunan yang telah meninggal dunia.

Persoalan semakin kompleks ketika purnakarya berusia lanjut, mengalami keterbatasan kesehatan, atau telah berpindah tempat tinggal tanpa memperbarui informasi kontak.

"Karena itu, pendampingan tidak hanya ditujukan kepada purnakarya, tetapi juga kepada keluarga penerima manfaat. Tim di wilayah bersama organisasi pensiunan membantu melacak keberadaan penerima sekaligus memastikan dokumen yang dibutuhkan dapat dilengkapi", ungkapnya lagi.

*Verifikasi Berlapis*
Percepatan pencairan tetap dilakukan dengan mengikuti prosedur verifikasi. Sebagai perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV harus memastikan setiap pembayaran diberikan kepada purnakarya atau ahli waris yang sah serta memenuhi kriteria.

Dokumen yang menjadi dasar verifikasi antara lain KTP, surat keputusan pensiun beserta lampirannya, dan kartu keluarga. Untuk penerima manfaat yang merupakan janda, duda, atau anak dari purnakarya, diperlukan pula surat keterangan ahli waris yang diterbitkan lurah atau camat.

Penerima juga perlu memastikan rekening bank masih aktif dan tercatat atas nama yang bersangkutan. Selain itu, terdapat surat pernyataan bermeterai yang harus ditandatangani pada saat proses verifikasi.

"Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan cepat atau lambatnya pencairan. Kita tidak mau ada kesalahan yang dapat merugikan pensiunan," sebut Suhendri.

PTPN IV juga menerapkan pemeriksaan internal sebelum dana dikeluarkan. Verifikasi dilakukan oleh bagian sumber daya manusia dan divalidasi Satuan Pengawasan Intern (SPI). Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko salah transfer ataupun persoalan hukum di kemudian hari.

*Peningkatan Capaian Penyaluran Signifikan*
Sementara itu, capaian penyaluran di sejumlah wilayah menunjukkan progres yang cukup tinggi. Di Regional I, misalnya, penyaluran tercatat telah menjangkau 19.376 penerima dan di Regional II, dana kompensasi telah disalurkan kepada 25.949 penerima.

"Perbedaan capaian antarwilayah antara lain berkaitan dengan proses pemutakhiran dan pencocokan data penerima. Karena itu, angka penyaluran tidak semata-mata menggambarkan kecepatan pencairan, tetapi juga proses memastikan setiap penerima yang berhak dapat teridentifikasi dan menerima pembayaran secara tepat," tutupnya.

Galian C di Dua Desa Asahan Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Penegak Hukum Diminta Periksa dan Tutup Paksa

admin — Wed, 16 Sep 2026 21:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Aktivitas pertambangan galian C yang beroperasi di wilayah hukum Polres Asahan yang berada di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, disorot karena diduga tidak memiliki izin operasional yang sah. Lokasi penambangan yang dikelola pihak swasta ini diketahui beraktivitas di Dusun X Desa Silau Maraja serta Dusun VII Desa Urung Pane, memicu tuntutan agar aparat penegak hukum dan instansi terkait bertindak tegas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Desa Silau Maraja, galian tersebut dikelola oleh bernama Yoga. Sementara itu, lokasi serupa di Dusun VII Desa Urung Pane beroperasi di bawah pelaksana Min Limper dan Iman. Seluruh aktivitas penambangan ini berlangsung di wilayah administratif Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan.

Kendati telah beroperasi, dugaan kuat menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan resmi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakjelasan status hukum operasional ini memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan, gangguan tata ruang wilayah, serta hilangnya potensi pendapatan asli daerah yang seharusnya diterima.

Pihak yang memantau meminta agar aparat penegak hukum (APH) serta instansi teknis terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan verifikasi dokumen perizinan. Apabila terbukti melanggar aturan dan beroperasi tanpa izin sah, diminta agar dilakukan penutupan secara paksa serta penindakan hukum terhadap pengelola galian tersebut.

"Kami minta pihak berwenang tidak menutup mata. Segera periksa kelengkapan izinnya. Jika terbukti ilegal, maka harus ditutup paksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum demi ketertiban umum dan perlindungan lingkungan," tegas sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Rabu (16/9/2026).

Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti sejak kapan galian-galian tersebut mulai beroperasi serta berapa volume material yang telah diambil. Diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan penertiban agar tidak merugikan kepentingan publik dan merusak ekosistem di wilayah Kecamatan Setia Janji. (tec)

PLN Group Audiensi ke Pangdam I Bukit Barisan Sumatera Utara

admin — Wed, 16 Sep 2026 21:42:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan dalam mendukung ketahanan energi, keandalan sistem kelistrikan, serta pemerataan akses listrik di Sumatera Utara. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran manajemen PLN dengan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Medan, Selasa (15/9/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa dan Asisten Operasi (Asops) Kasdam, Kolonel Inf Wisyudha Utama. Dari PLN hadir General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto bersama Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi Reza Pane; General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad bersama jajaran; Senior Manager Transmisi 1 PLN UIP3B Sumatera, M. Taufik, Manager UPT Medan, Doni Adrean, serta Manager Litigasi dan Regulasi Sumatera Divisi Hukum Kantor Pusat PLN, Sufrin.

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi dan koordinasi sekaligus membahas kondisi sistem kelistrikan Sumatera Utara, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemerataan akses listrik, serta dukungan terhadap program strategis pemerintah.

Pangdam I/Bukit Barisan, *Mayjen TNI Hendy Antariksa*, mengatakan ketahanan energi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional. Untuk itu, Kodam I/Bukit Barisan siap memperkuat sinergi dengan PLN sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.

"Kodam I/Bukit Barisan siap bersinergi dengan PLN, termasuk dalam mendukung penyediaan tenaga listrik di wilayah yang memiliki tantangan medan dan akses. Komunikasi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Hendy.

General Manager PLN UIP SBU, *Rizki Aftarianto*, mengatakan PLN terus memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai target dengan mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, keandalan dan keberlanjutan.

"Sinergi dengan Kodam I/Bukit Barisan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun kewilayahan. Setiap pembangunan yang dilakukan PLN pada akhirnya bermuara pada tersedianya listrik yang andal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan," ucap Rizki.

Rizki menambahkan, penguatan infrastruktur kelistrikan juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan aktivitas masyarakat, termasuk memperluas akses listrik sampai kepelosok kabupaten dan pedesaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya.

Audiensi yang berlangsung bertepatan dengan momentum *Hari Pelayanan Pelanggan PLN* tersebut turut menegaskan komitmen PLN untuk menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin andal dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Penguatan infrastruktur dan kolaborasi dengan stakeholder menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan kelistrikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Melalui pertemuan tersebut, PLN dan Kodam I/Bukit Barisan sepakat menjaga komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan energi, keandalan dan pemerataan akses listrik, kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (C04)

Hadiri Workshop BPK RI, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

admin — Wed, 16 Sep 2026 21:36:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumut tersebut turut dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, para asisten, Inspektur, serta Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai.

Workshop ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyusun langkah strategis dalam mengoptimalkan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Setiap persoalan yang berkaitan dengan keuangan daerah harus diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Tanjungbalai mendorong agar penyelesaian berbagai persoalan tuntutan perbendaharaan dapat dilakukan secara efektif, terukur dan sesuai aturan.

Langkah tersebut juga diiringi dengan penguatan evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Tujuannya agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Tanjungbalai berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta bertanggung jawab.

Penguatan pengawasan dan optimalisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Tanjungbalai. (eko)

20 Warga Terima Bantuan Bedah Rumah Rp 600 Juta, Pemko Tanjungbalai Tekankan Tepat Sasaran

admin — Wed, 16 Sep 2026 21:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Sebanyak 20 warga Kota Tanjungbalai mendapat bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program bedah rumah dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan Rembuk Warga yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Gedung IPHI, Jalan Gaharu, Selasa (15/9/2026).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp600 juta. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta untuk rehabilitasi rumah.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian lebih layak, sehat dan aman.

"Pemerintah hadir untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Bantuan rehabilitasi rumah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga penerima manfaat," ujar Fadly.

Namun, Fadly menegaskan bantuan tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya. Para penerima manfaat diminta menjaga amanah serta memastikan dana benar-benar digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah.

"Saya berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, kecamatan, kelurahan, pendamping dan seluruh pihak harus bersinergi agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata," tegasnya.

Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Dinas Perkim Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Teuku Irmensyah, Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai serta perwakilan kecamatan dan kelurahan.

Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pendampingan untuk membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

"Kami melakukan pendampingan agar program ini dapat berjalan tertib, sesuai aturan dan tepat sasaran," ujar perwakilan Tim Pendampingan Kejaksaan.

Kepala Dinas Perkim Muhammad Fadly Lubis mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai penerima, masyarakat telah melalui proses pendataan dan verifikasi.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat benar-benar tercapai.

"Kami juga mengajak pihak kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan, sehingga pelaksanaan bedah rumah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran," katanya.

Selain penyerahan SK, kegiatan juga dirangkai dengan pembukaan rekening Bank Sumut atas nama masing-masing penerima manfaat.(eko)

Dida Mutyara: Kritik Nasabah dan Media Jadi Pecutan untuk Benahi Bank Sumut

admin — Wed, 16 Sep 2026 19:58:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Komisaris Utama PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara atau yang akrab disapa Dida, menegaskan bahwa era baru Bank Sumut harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni persatuan internal, transformasi digital, dan keterbukaan terhadap kritik.

Hal itu disampaikannyaFirsal Dida Mutyara, didampingi Budi Anshari Nasution menjabat sebagai Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan (Sekper) dalam wawancara eksklusif bersama CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau Anto Genk, di Ruangan Komisaris Utama PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026).

Dalam suasana wawancara yang berlangsung penuh keakraban, Dida mengajak seluruh pegawai Bank Sumut, baik di kantor pusat maupun di daerah, untuk memiliki visi dan misi yang sama sebagai satu keluarga besar.

Menurutnya, soliditas internal menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing Bank Sumut sebagai bank kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara.

"Kita ini keluarga besar Bank Sumut harus punya visi dan misi yang sama, dengan semangat memajukan Bank Sumut agar mampu berkompetisi dengan berbagai perbankan nasional, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan arahan dan target Gubernur Bobby Nasution, bahwa pada tahun 2027 Bank Sumut harus naik kelas," ujar Dida.

Transformasi Digital Tak Bisa Ditunda

Dida juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.
Menanggapi rencana peluncuran aplikasi mobile banking yang memungkinkan masyarakat membuka rekening secara digital, Dida menilai adaptasi terhadap teknologi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Teknologi yang ada sekarang harus kita aplikasikan sehingga Bank Sumut bisa ikut berkompetisi di dunia industri perbankan saat ini," katanya.

Ia menegaskan, investasi di bidang teknologi menjadi kebutuhan penting bagi Bank Sumut untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan layanan perbankan digital.

"Tanpa investasi teknologi, saya yakin Bank Sumut akan sulit berkompetisi," tegasnya.

Media Bukan Sekadar Pemberi Kabar

Dalam kesempatan tersebut, Dida juga mengajak insan pers, nasabah, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan terkait pelayanan Bank Sumut.

"Apa pun yang menjadi permasalahan di Bank Sumut, tolong sampaikan kepada kami, baik melalui media seperti Sumut24 Group maupun langsung dari para nasabah. Itu akan menjadi pecutan bagi kami untuk terus melakukan improvement," katanya.

Menurut Dida, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sekaligus menempatkan media sebagai salah satu mitra strategis dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pelayanan perbankan.

Sementara itu, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, mengatakan sinergi antara media dan Bank Sumut merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Dengan adanya sinergi antara media dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Informasi yang akurat, kritik yang objektif, dan ruang komunikasi yang terbuka akan menjadi pemicu peningkatan kinerja Bank Sumut ke depan," ujar Rianto.

Ia menilai kolaborasi yang sehat antara media, nasabah, dan manajemen dapat menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya layanan perbankan yang semakin transparan, inovatif, dan kompetitif di tengah percepatan transformasi digital industri perbankan Indonesia.red

FOZ Sumut Ajak Lembaga Zakat Kolaborasi untuk Beasiswa 70 Anak dan Rumah Singgah Pasien

admin — Wed, 16 Sep 2026 19:22:00 +0700+0700

FOZ Sumut Ajak Lembaga Zakat Kolaborasi untuk Beasiswa 70 Anak dan Rumah Singgah Pasien

Medan|sumut24.co

Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara mengajak 20 lembaga zakat di Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dalam program beasiswa bagi 70 anak dan pembangunan Rumah Singgah Pasien.

Kedua program tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kolaborasi FOZ Sumut bertema "Bersinergi Menguatkan Gerakan Zakat, Mewujudkan Dampak yang Berkelanjutan" di Aula Yayasan Politeknik Kesehatan YRSU Dr. Rusdi, Medan, Selasa (15/9).

Ketua FOZ Sumatera Utara, Sulaiman, S.H.I, M.H., mengatakan kolaborasi antarlembaga zakat diperlukan agar potensi zakat dapat dikelola secara lebih optimal dan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kolaborasi menjadi penting agar potensi zakat yang ada dapat kita kelola bersama secara lebih optimal. Dengan bersinergi, program yang dijalankan diharapkan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan," ujar Sulaiman dalam pembukaan kegiatan.

Salah satu program yang ditawarkan dalam rapat tersebut adalah penyelamatan pendidikan 70 anak di Yayasan Politeknik Kesehatan YRSU Dr. Rusdi.

Hadir langsung, Direktur Politeknik Kesehatan YRSU Dr. Rusdi, Ikhsan Ibrahim Pohan, SKM., M.Kes., memaparkan program beasiswa tersebut sekaligus mengajak lembaga zakat untuk turut mendukung keberlanjutan pendidikan para penerima manfaat.

Menurut Ikhsan, dukungan melalui program beasiswa diharapkan dapat memastikan 70 anak tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka.

"Program ini merupakan ikhtiar untuk memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Kami mengajak lembaga zakat untuk bersama-sama membantu mereka agar kesempatan belajar dan mengembangkan potensi tidak terhenti," katanya.

Selain program pendidikan, FOZ Sumut juga mendorong kolaborasi dalam Program Rumah Singgah Pasien.

Program tersebut dipaparkan oleh Ketua Program Bidang III FOZ Sumut Bidang Sinergi dan Kolaborasi, Koko.

Rumah Singgah Pasien ditujukan bagi pasien maupun keluarga pasien yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan.

Kehadiran rumah singgah diharapkan dapat membantu meringankan beban pasien dan keluarga, terutama mereka yang harus menjalani perawatan jauh dari tempat tinggal.

Koko mengatakan program tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan bersama dari lembaga-lembaga zakat agar dapat berjalan secara optimal.

"Rumah Singgah Pasien merupakan bentuk kepedulian kita kepada pasien dan keluarga yang membutuhkan tempat tinggal selama menjalani pengobatan rujukan seperti di RS Adam Malik. Karena itu, kami mengajak lembaga zakat untuk berkolaborasi agar program ini dapat diwujudkan dan memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat," ujar Koko.

Rapat kolaborasi tersebut turut mendapat dukungan dari Ketua Yayasan Politeknik Kesehatan YRSU Dr. Rusdi, Dra. Hj. Marlina Rusdi Nasution, M.Fis.

Ia mengapresiasi pertemuan yang mempertemukan berbagai lembaga zakat dalam satu forum untuk membahas program sosial yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kolaborasi seperti ini penting karena mempertemukan berbagai potensi untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Rapat yang dihadiri 20 lembaga zakat tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen dari masing-masing lembaga sembari menindaklanjuti program yang telah dibahas sebelumnya.

(Red)

PB Pendawa Indonesia Gelar Milad ke-27, Usung Semangat Harmoni dan Persaudaraan

admin — Wed, 16 Sep 2026 19:12:00 +0700+0700

MEDAN — Pengurus Besar Pendawa Indonesia akan menggelar peringatan Milad ke-27 Harmoni Pendawa pada Minggu, 20 September 2026, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut diproyeksikan menjadi momentum memperkuat tali silaturahmi sekaligus konsolidasi warga Pendawa di Sumatera Utara.

Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, mengimbau seluruh warga Pendawa untuk hadir dan turut memeriahkan momentum hari jadi organisasi tersebut.

Menurut Ruslan, perjalanan 27 tahun Pendawa bukan sekadar catatan usia organisasi, tetapi juga menjadi refleksi atas semangat persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian yang terus dibangun di tengah masyarakat.

"Dengan semangat hari jadi Pendawa, organisasi paguyuban Pendawa sekarang ini semakin solid dan guyub. Mari kita bangun terus semangat persaudaraan, kebersamaan, kegotongroyongan serta kepedulian dengan sesamanya," ujar Ruslan, Rabu (16/9/2026).

Ia berharap keberadaan Pendawa tidak hanya menjadi wadah silaturahmi warga, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota, masyarakat luas maupun pemerintah.

"Semoga kehadiran Pendawa bermanfaat buat anggota, masyarakat dan pemerintah," katanya.

Ruslan menegaskan, semangat yang harus terus dijaga dalam perjalanan Pendawa adalah persaudaraan tanpa sekat serta kegotongroyongan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

Karena itu, Milad ke-27 Harmoni Pendawa diharapkan tidak berhenti pada seremoni peringatan hari jadi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat.

"Salam paseduluran. Pendawa... Satria, Satria... Pendawa!" pungkasnya.