Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh dan pejabat di bawah kepemimpinannya hari ini. Tokoh yang dilantik oleh Prabowo mulai dari aktivis buruh hingga penasihat khusus Presiden RI.

Acara pelantikan Menteri hingga Kepala Badan ini terselenggara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Keenam tokoh ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan para pejabat tersebut.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan. Prabowo memandu pembacaan sumpah jabatan tersebut yang diikuti oleh keenam tokoh tersebut.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo memandu sumpah.

Acara pelantikan ini juga dihadiri Wapres Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir.

Jumhur Hidayat Resmi Dilantik Jadi Menteri LH, Hanif Faisol Wamenko Pangan
Berikut daftar pejabat negara/pemerintah yang dilantik oleh Presiden Prabowo, Senin (27/4/2026):

1. Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan
4. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi
6. Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.red

Ketua Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengatakan festival tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan membantu peternak meningkatkan penjualan hewan kurban.
"Ini sudah yang ke-V dan rutin kita laksanakan setiap tahun. Tujuannya jelas, untuk membantu penjualan hewan kurban peternak," ujar Gusmiyadi.
Selain sebagai ajang transaksi, lanjutnya, festival ini juga menjadi sarana edukasi bagi peternak dan masyarakat terkait kualitas hewan ternak yang layak kurban.

Gusmiyadi yang juga anggota DPRD Sumut Komisi A menambahkan, dalam kegiatan ini akan dilakukan penilaian untuk kategori sapi, kambing, dan domba dengan sejumlah kriteria, mulai dari kesehatan, kepatuhan standar, hingga performa fisik hewan.

"Termasuk juga ada fokus pada jenis sapi PO Brahman yang memiliki
kualitas unggul," jelasnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat mempertemukan langsung peternak dan pembeli, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat menjelang momentum Idul Adha.

Panitia pun mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Festival Pasar Hewan "Bobot Extreme" yang memadukan unsur edukasi, ekonomi, dan hiburan tersebut.red]]> https://www.sumut24.co/Berita/281630/tani-merdeka-sumut-gelar-festival-pasar-hewan-ldquobobot-extremerdquo-kev-di-pematang-siantar/ Seleksi Pramuka Kabupaten Solok Menuju Jambore Nasional 2026 Dimulai Mon, 27 Apr 2026 14:31:00 +0700+0700 Pramuka Kabupaten Solok, Sumatra Barat, menuju Jambore Nasional 2026 dimulai Sabtu (25/4/2026) di GOR Batu Batu Batu Batupang Koto Baru, Kecamatan Kubung, yang diikuti Ratusan Pramuka Penggalang dari berbagai sekolah berkumpul, mengikuti seleksi tahap pertama calon peserta Jambore Nasional XII Tahun 2026.</p> <p>Sebanyak 160 siswa dari 48 SMP dan MTs se-Kabupaten Solok ambil bagian dalam proses ini. Mereka datang dengan satu tujuan: menjadi bagian dari 32 peserta terpilih yang akan mewakili daerah pada ajang nasional.
Seleksi ini bukan sekadar proses penyaringan, melainkan juga ruang pembinaan karakter. </p> <p>Ketua Kwartir Cabang 0302 Kabupaten Solok, H. Candra, menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam Jambore Nasional membutuhkan persiapan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mental dan nilai-nilai kepramukaan.
"Kita ingin peserta yang terpilih benar-benar siap, baik dari segi kemampuan maupun sikap. Ini adalah representasi Kabupaten Solok di tingkat nasional. </p> <p>Panitia telah menyiapkan mekanisme seleksi yang terstruktur dengan melibatkan tim khusus agar proses berjalan objektif dan profesional.
Sejak pagi, para peserta telah menjalani rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi hingga berbagai tahapan uji kemampuan.</p> <p> Ketua panitia seleksi, Afrizal M. Zen, menjelaskan bahwa setiap peserta harus melewati lima tahap seleksi yang dirancang untuk mengukur keterampilan dan kesiapan mereka sebagai Pramuka Penggalang.
"Seleksi ini dilakukan dalam dua fase. Tahap awal akan menyaring sekitar 70 peserta, sebelum akhirnya dipilih 32 orang terbaik, terdiri dari 16 putra dan 16 putri," tutur Afrizal.</p> <p>Di tengah keseriusan proses seleksi, terselip suasana hangat. Afrizal yang akrab disapa Kak Kumis, pada hari yang sama juga merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Momen tersebut ditandai dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang pengurus, menambah nuansa kekeluargaan dalam kegiatan itu.</p> <p>Bagi para peserta, seleksi ini menjadi langkah awal menuju pengalaman yang lebih luas. Jambore Nasional bukan hanya ajang pertemuan Pramuka dari seluruh Indonesia, tetapi juga ruang belajar tentang kebersamaan, kemandirian, dan kepemimpinan.
Melalui proses ini, Kabupaten Solok berharap dapat mengirimkan duta-duta terbaik yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu membawa nilai-nilai kepramukaan dalam setiap langkah mereka.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281629/seleksi-pramuka-kabupaten-solok-menuju-jambore-nasional-2026-dimulai/ Rapat Paripurna DPRD Peringatan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar, di Gedung Harungguan Mon, 27 Apr 2026 11:44:00 +0700+0700 P.Siantar l Sumut24.co
Peringatan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar dengan tema "Siantar Rumah Kita" mengandung makna Kota Pematangsiantar adalah rumah bagi kita semua, tempat kita tumbuh, berkarya, dan membangun masa depan. </p> <p></p> <p>Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar Peringatan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar, di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Jumat (24/04/2026) pagi.</p> <p></p> <p>Menurut Wesly, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar akan terus berupaya untuk menyusun kebijakan demi pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar. </p> <p></p> <p>"Kami juga berupaya untuk mempertahankan, meningkatkan, dan meraih prestasi sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat," katanya.</p> <p></p> <p>Wesly juga memaparkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah di tahun 2025, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 81,71; dan usia harapan hidup 75,42 tahun, berada di atas capaian provinsi dan nasional; tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 7,74 persen; dan berbagai prestasi serta pencapaian lainnya.</p> <p></p> <p>Dilanjutkannya, Kota Pematangsiantar dibangun di atas fondasi yang kokoh oleh Raja Sang Naualuh Damanik, dengan 8 Poda atau sufat-sifat luhur yang menjadi kearifan lokal masyarakat Kota Pematangsiantar. Sifat-sifat luhur yang diwariskan oleh Raja Sang Naualuh Damanik akan senantiasa menjadi pedoman moral untuk bersama-sama menjaga dan membangun Kota Pematangsiantar.</p> <p></p> <p>"Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepala ahli waris Raja Sang Naualuh Damanik, masyarakat, forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar atas dukungan dan kerja sama yang baik. Sehingga kita bisa meningkatkan keharmonisan dan kondusivitas di Kota Pematangsiantar," sebutnya.</p> <p></p> <p>Implementasi atas keharmonisan dan kondusivitas dimaksud semakin nyata dengan naiknya peringkat Kota Pematangsiantar ke peringkat 4 secara nasional dalam kategori Kota Toleran pada tahun 2026.</p> <p></p> <p>"Semoga pencapaian ini dapat kita gunakan sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan bagi stakeholder yang turut berkontribusi bagi Kota Pematangsiantar," kata Wesly.</p> <p></p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Wesly mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar.</p> <p></p> <p>"Dengan tema "Siantar Rumah Kita". Saya bangga menjadi orang Siantar. Mari berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung demi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," tukasnya.</p> <p></p> <p>Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH dalam sambutannya menyampaikan, Peringatan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk melihat masa lalu sebagai rangkaian sejarah yang bernilai, menjadi referensi dalam menapaki masa kini, serta menatap masa depan. Peringatan hendaknya menjadi sarana introspeksi demi kemajuan Kota Pematangsiantar yang lebih baik.</p> <p></p> <p>"Kita patut bersyukur atas hari kelahiran Kota Pematangsiantar pada 24 April 1871, yang juga berkaitan dengan kelahiran Raja Sang Naualuh. Beliau adalah putra daerah yang berjuang melawan penjajahan Belanda, hingga akhirnya diasingkan ke Bengkalis dan wafat di sana," katanya.</p> <p></p> <p>Peringatan, lanjutnya, harus mampu meneladani nilai-nilai yang dimiliki Raja Sang Naualuh, yaitu: pengasih, melayani, jujur, berani, saling menghormati, dan membangun. Ia juga dikenal memiliki iman yang kuat, rendah hati, konsisten antara perkataan dan perbuatan, berpihak kepada rakyat, menentang penindasan, serta dekat dengan masyarakat.</p> <p></p> <p>Atas sifat-sifat tersebut, beliau dikenal sebagai Sang Naualuh, sosok pemimpin yang memiliki delapan prinsip hidup yang menjadi kearifan lokal masyarakat Pematangsiantar.</p> <p></p> <p>"Peringatan Hari Jadi ke-155 ini hendaknya menjadi refleksi terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Pematangsiantar. Pemimpin dan aparatur harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut: memiliki kasih tanpa membedakan suku dan agama, memberikan pelayanan yang baik, menjunjung kejujuran, berani menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, teguh dalam prinsip,</p> <p>saling menghormati, serta membangun demi kesejahteraan masyarakat.</p> <p></p> <p>Nilai-nilai tersebut sejalan dengan kearifan lokal seperti "Habonaron do Bona" dan "Sapangambei Manoktok Hitei Haganupan Simadasi."</p> <p></p> <p>Rasa cinta terhadap Kota Pematangsiantar harus tertanam dalam diri setiap warga, tercermin dalam sikap, serta diwujudkan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kota ini adalah rumah kita bersama, yang harus dijaga melalui kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong.</p> <p></p> <p>Pancasila menjadi fondasi utama dalam mempersatukan keberagaman, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Pematangsiantar yang lebih maju dan sejahtera.</p> <p></p> <p>Akhirnya, melalui rapat paripurna ini, atas nama DPRD Kota Pematangsiantar, kami mengucapkan: Selamat Hari Ulang Tahun Ke-155 Kota Pematangsiantar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-nya kepada kita semua," pungkasnya.</p> <p></p> <p>Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengky Boy Saragih ST.</p> <p></p> <p>Turut hadir, Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Unsur Forkopimda Plus Kota Pematangsiantar, anggota DPRD, Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, pimpinan OPD, camat, lurah, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya. (LP)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281628/rapat-paripurna-dprd-peringatan-hari-jadi-ke155-kota-pematangsiantar-di-gedung-harungguan/ Wali Kota bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 Mon, 27 Apr 2026 11:43:00 +0700+0700 P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Upacara berlangsung di halaman Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (27/04/2026) pagi, dengan Komandan Upacara Hendra TP Simamora SSTP MSi, yang merupakan Kabag Pemerintahan Setdako Pemko Pematangsiantar. </p> <p></p> <p>Upacara diisi dengan pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely. Kemudian, Wesly selaku inspektur upacara membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait Peringatan Hari Otonomi Daerah.</p> <p></p> <p>Tito dalam amanat tertulisnya menyatakan peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah.</p> <p></p> <p>"Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air," demikian kutipan sambutan Tito.</p> <p></p> <p>Peringatan Hari Otonomi Daerah yang mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", kata Tito, menegaskan keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p></p> <p>Lebih lanjut Tito menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.</p> <p></p> <p>Selain itu, kurangnya kolaborasi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p> <p></p> <p>Untuk itu, Tito mendorong pemerintah daerah agar fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global.</p> <p></p> <p>Kepala daerah juga diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.</p> <p></p> <p>Tito menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.</p> <p></p> <p>Di akhir amanatnya, Tito mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan secara efisien dan tidak berlebihan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</p> <p></p> <p>Upacara diikuti pimpinan OPD, camat, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Pematangsiantar. (LP)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281627/wali-kota-bertindak-sebagai-inspektur-upacara-peringatan-hari-otonomi-daerah-ke30-tahun-2026/ Wali Kota melepas Karnaval dalam memeriahkan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar Tahun 2026 Mon, 27 Apr 2026 11:42:00 +0700+0700 Karnaval memeriahkan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar Tahun 2026 berlangsung meriah, Jumat (24/04/2026) sore. Peserta karnaval dilepas Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, dari depan Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka. </p> <p>"Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, karnaval dalam rangka Hari Jadi ke-155 Tahun Kota Pematangsiantar, dengan ini resmi saya lepas," kata Wesly seraya mengangkat bendera start.</p> <p>Setelah dilepas, satu per satu peserta karnaval berjalan dan melintasi panggung tempat Wesly bersama Unsur Forkopimda Plus dan tamu lainnya duduk. </p> <p>Para peserta karnaval berjalan melintasi Jalan Merdeka-Jalan Sutomo-Jalan Sudiman-dan finish di Lapangan Adam Malik.</p> <p>Karnaval mendapat perhatian dari masyarakat Kota Pematangsiantar. Mereka memadati lokasi start, dan berdiri di sepanjang Jalan Merdeka-Jalan Sutomo menunggu peserta karnaval melintas.</p> <p>Wali Kota Wesly Silalahi memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk memersiapkan kegiatan karnaval. </p> <p>"Sama-sama kita lihat, para peserta bersemangat. Warga juga ramai menyaksikan," kata Wesly.</p> <p>Wesly berharap, karnaval tidak sekadar tontonan, namun menjadi ajang pemersatu warga dari berbagai etnis dan latar belakang di kota dengan motto Sapangambei Manoktok Hitei ini.</p> <p>"Kesuksesan acara ini diharapkan menjadi momentum bagi Kota Pematangsiantar untuk terus berbenah, meningkatkan pelayanan publik, serta semakin mempererat tali persaudaraan antarwarga dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," tukasnya.</p> <p>Meski terik matahari menyengat, tidak menyurutkan semangat ribuan warga yang ingin menyaksikan deretan atraksi seni, pawai budaya, hingga kendaraan hias yang menampilkan kekayaan kearifan lokal Kota Pematangsiantar.</p> <p>Salah seorang warga, Riska, mengaku bangga dengan kegiatan Hari Jadi ke-155 Kota Pematangsiantar. </p> <p>"Senang melihat ulang tahun Siantar semeriah ini. Sudah seharusnya perayaan HUT kota dibuat spektakuler seperti ini, supaya kita warga merasa bangga. Kerja jadi lebih semangat setelah lihat pawai yang kreatif tadi," ujarnya.</p> <p>Senada dengan Riska, pelaku UMKM di sekitar rute karnaval merasakan dampak ekonomi yang nyata.</p> <p>"Jujur, hari ini dagangan saya ludes terjual dalam waktu singkat. Acara karnaval seperti ini sangat membantu kami, para pedagang kecil. Semoga kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan karena sangat mendongkrak omzet kami," ucap Sari (42), pedagang makanan ringan.</p> <p>Masyarakat yang datang bersama keluarga pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. </p> <p>"Saya sengaja bawa anak-anak. Ini juga kesempatan edukasi budaya yang bagus untuk mereka. Karnaval ke-155 ini sangat menghibur kami warga kota," tutur Syifa, warga Kecamatan Siantar Martoba.</p> <p>Humas PT STTC Erdy Winata, mengatakan, pihaknya mengerahkan segala potensi untuk menyukseskan acara tersebut.</p> <p>"Sekitar 2 ribu lebih karyawan PT STTC sangat antusias berpartisipasi. Kami mengerahkan parade satpam, drum band, barongsai, mobil hias, hingga damkar. Bahkan, kami juga menghadirkan pengisi acara seperti penari, penyanyi, grup band, hingga stand jualan, sebagai bentuk kolaborasi nyata dengan Pemko Pematangsiantar," ujar Erdy.</p> <p>Lebih lanjut, Erdy menjelaskan makna di balik mobil hias yang ditampilkan. </p> <p>"Mobil hias kami mengusung tema: Siantar Kota Pendidikan, Siantar Kota Wisata, Kota Industri, dan Siantar Kota Perdagangan. Namun, inti dari segala inti yang kami bawa adalah filosofi 'Sapangambe Manoktok Hitei'," tambahnya.</p> <p>Selain STTC, kemeriahan karnaval semakin lengkap dengan kehadiran kontingen dari berbagai kecamatan se-Kota Pematangsiantar, penampilan seni Reog Suro Menggolo, serta partisipasi berbagai OPD Pemko Pematangsiantar.</p> <p>Ada juga TP PKK, perbankan, perhotelan, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli, Siantar Zoo (Taman Hewan), Rumah Sakit (RS) Murni Teguh, dan lainnya.</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi memberikan apresiasi terhadap kesuksesan acara ini.</p> <p>"Acara karnaval ini dimeriahkan puluhan kontingen atau peserta, mulai mobil hias, marching band, dan berbagai atraksi seni budaya lainnya. Ini adalah bukti kekompakan masyarakat kita. Harapannya, di usia yang ke-155 tahun, Pematangsiantar semakin maju, semakin berbudaya, dan menjadi kota yang nyaman bagi pendidikan serta pariwisata sesuai visi kita bersama," ungkap Hamzah. (LP)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281626/wali-kota-melepas-karnaval-dalam-memeriahkan-hari-jadi-ke155-kota-pematangsiantar-tahun-2026/ Ketua Senat Unimed Prof. Syawal Gultom Wafat Mon, 27 Apr 2026 10:06:00 +0700+0700 Unimed), Prof. Dr. Syawal Gultom, meninggal dunia pada Senin dinihari, 27 April 2026, sekitar pukul 02.50 WIB.
Almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Pelajar Timur, Komplek Griya Unimed No. 2, Kota Medan.
Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Unimed serta masyarakat pendidikan. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok akademisi yang berdedikasi dalam memajukan dunia pendidikan.
Masyarakat dan kerabat diimbau untuk turut mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.red</p>]]> https://www.sumut24.co/Berita/281625/ketua-senat-unimed-prof-syawal-gultom-wafat/ Tanpa Dasar Hukum Kuat Hingga Diduga Pakai Insentif Pegawai: Gebyar Pajak Sumut Berisiko Jadi Temuan BPK Mon, 27 Apr 2026 08:46:00 +0700+0700 MEDAN — Pelaksanaan program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026 menuai sorotan tajam. Kegiatan yang digadang-gadang sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga dibiayai dari dana insentif atau upah pungut pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta berjalan tanpa landasan hukum yang tuntas.</p> <p>Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.</p> <p>"Secara tata kelola, ini bermasalah. Regulasi seharusnya hadir lebih dulu sebelum program dijalankan. Kalau petunjuk teknis (juknis) belum rampung tapi kegiatan sudah berjalan, itu indikasi cacat prosedural," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4/2026). </p> <p>Menurut Elfenda, ketiadaan juknis dan Surat Keputusan (SK) gubernur sebagai dasar hukum program bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh prinsip good governance. Tanpa landasan tersebut, penggunaan anggaran dinilai tidak memiliki alat ukur yang jelas, baik dari sisi output, outcome, maupun mekanisme pengendalian.</p> <p>"SK gubernur itu penting sebagai legitimasi, rambu pertanggungjawaban, sekaligus dasar audit. Kalau ini tidak ada, siapa yang menjamin belanja puluhan miliar ini sah dan bisa dipertanggungjawabkan?" tegasnya.</p> <p>Lebih jauh, ia menyoroti dugaan penggunaan dana insentif pegawai untuk membiayai kegiatan tersebut. Jika benar, kata dia, hal itu merupakan persoalan serius karena insentif bukan dana fleksibel yang bisa dialihkan untuk program lain.</p> <p>"Insentif itu hak pegawai dengan peruntukan spesifik. Kalau dialihkan tanpa dasar hukum jelas, berpotensi menjadi penyimpangan anggaran dan pelanggaran asas spesifikasi belanja. Bahkan bisa masuk ranah pidana jika menimbulkan kerugian negara," ujarnya.</p> <p>Ia menegaskan, setiap program, termasuk Gebyar Pajak, seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan "menumpang" dari hak pegawai. Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis dan Rudi Hadian Siregar, dinilai merupakan pejabat terkait yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. </p> <p>"Ini berpotensi merugikan pegawai. Jangan sampai insentif mereka dijadikan bancakan pembiayaan program," tambahnya.</p> <p>**Tidak Diukur dari Kemeriahan Acara
Di sisi lain, efektivitas Gebyar Pajak dalam meningkatkan PAD juga dipertanyakan. Elfenda menilai keberhasilan program tidak bisa diukur dari kemeriahan acara atau banyaknya hadiah yang diberikan.</p> <p>"Ukuran utamanya adalah peningkatan riil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Harus dihitung, berapa tambahan PAD dibanding biaya program. Kalau anggaran Rp28 miliar tidak menghasilkan peningkatan signifikan, ini berpotensi jadi pemborosan," tegasnya.</p> <p>Ia juga menilai pelaksanaan kegiatan yang hanya dipusatkan di Aula Bapenda dengan frekuensi terbatas sulit memberikan dampak luas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, keterlambatan pembayaran insentif pegawai dinilai dapat berdampak langsung pada kinerja aparatur pajak daerah. Menurut Elfenda, kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi, produktivitas, hingga loyalitas pegawai.</p> <p>"Kalau hak mereka tertahan sementara anggaran dipakai untuk program seremonial, akan muncul rasa ketidakadilan. Ini bisa berdampak pada kualitas penerimaan daerah," katanya.</p> <p>Elfenda mengingatkan, Bapenda Sumut tidak seharusnya mempertentangkan antara program publik dan pemenuhan hak pegawai.</p> <p>"Ironinya, kepatuhan wajib pajak didorong dengan hadiah, sementara hak aparat pemungut pajaknya sendiri belum dituntaskan," sindirnya.</p> <p>Sorotan lain mengarah pada dugaan adanya pengondisian penerima hadiah dalam program tersebut. Jika benar terjadi, Elfenda menilai hal itu sebagai bentuk moral hazard serius.</p> <p>"Ini bisa membuka peluang rekayasa pemenang, konflik kepentingan, hingga ketergantungan pada pihak tertentu. Program seperti ini harus dilakukan secara transparan, misalnya melalui undian terbuka dan diawasi ketat," ujarnya.</p> <p>Karenanya FITRA Sumut merekomendasikan agar program tersebut diawasi oleh inspektorat, BPKP, serta DPRD, dan disertai audit manfaat yang terukur. Tanpa itu, publik berpotensi menilai Gebyar Pajak hanya sebagai program populis yang minim dampak fiskal.</p> <p>"Di tengah tekanan fiskal daerah, belanja puluhan miliar untuk kegiatan seremonial layak dipertanyakan. Pemerintah harus jujur mengevaluasi apakah ini benar kebutuhan fiskal atau sekadar pencitraan," pungkasnya. (***)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281624/tanpa-dasar-hukum-kuat-hingga-diduga-pakai-insentif-pegawai-gebyar-pajak-sumut-berisiko-jadi-temuan-bpk/ Rekor Baru! UKT Taekwondo Sumut Diserbu Ratusan Peserta Sun, 26 Apr 2026 21:51:00 +0700+0700 Penguji PBTI, Master Harikus Wahyudi, menyebut jumlah peserta kali ini mencetak rekor di luar Pulau Jawa.
"Ini pecah rekor di luar Pulau Jawa. Jumlah peserta UKT DAN mencapai 317 orang, angka yang sangat fantastis. Biasanya tidak sampai 200 peserta," ujarnya.
Menurutnya, tingginya antusiasme ini menjadi indikator positif bagi perkembangan taekwondo di Sumatera Utara. Dengan semakin banyaknya peserta UKT, diharapkan pembinaan atlet dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut yang diwakili Maimun menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan taekwondo.
"Cabang olahraga ini sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Semoga melalui UKT ini lahir lebih banyak atlet berprestasi," katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan Ketua KONI Sumut, Prof. Indra Kasih. Ia berharap peningkatan jumlah atlet dapat berdampak pada prestasi di ajang nasional.
"Kita berharap ke depan, khususnya di PON mendatang, Sumut bisa menyumbangkan lebih banyak medali emas," ujarnya.
Ketua Pengprov TI Sumut, H. Hamdani Syahputra, didampingi Ketua Panitia Sanim Sumarno, merinci jumlah peserta UKT. Dari total 317 peserta, sebanyak 211 mengikuti DAN 1, 62 peserta DAN 2, 25 peserta DAN 3, lima peserta DAN 4, dan 14 peserta DAN 5.
"Kami sangat bersyukur dengan antusiasme ini. Ada 14 daerah yang berpartisipasi, di antaranya Medan, Deli Serdang, Binjai, Labuhan Batu, dan Langkat," ungkapnya.
Rangkaian Program PBTI Series
Sekretaris Pengprov TI Sumut, Tulus Abdiansyah, menjelaskan bahwa kegiatan UKT ini merupakan bagian dari rangkaian program PBTI di Sumatera Utara.
"Sebelumnya, PBTI telah menggelar event PBTI Series Satria Nusantara bertaraf internasional pada 17–19 April. Kali ini dilanjutkan dengan ujian kenaikan tingkat," jelasnya.
Ia menambahkan, ajang PBTI Series tersebut diikuti ribuan peserta, termasuk atlet dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.
"Semoga atlet Sumatera Utara bisa belajar dari gaya bertanding negara lain, sehingga ke depan tidak canggung saat menghadapi lawan dari luar negeri," pungkasnya.]]> https://www.sumut24.co/Berita/281623/rekor-baru-ukt-taekwondo-sumut-diserbu-ratusan-peserta/ Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison ,S.Sos, M.Si Buka Rapat Koordinasi dan Evaluasi sekaligus Sosialisasi BPBL. Sun, 26 Apr 2026 21:00:00 +0700+0700 Solok - Sumut24.co</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat Medison ,S.Sos, M.Si, Kamis, 23 April 2026, di Gedung C Setda
buka Rapat Koordinasi dan Evaluasi sekaligus Sosialisasi BPBL. </p> <p> Dalam arahannya, Medison menekankan tiga pilar percepatan program, yaitu sinergi, akurasi, dan eksekusi disiplin. Bahwa kedepannya dalam pengusulan BPBL, rumah tangga yang tidak memenuhi syarat administrasi awal, seperti jarak rumah dengan tiang terdekat lebih dari 50 meter, tidak boleh diinput di aplikasi, karena otomatis nantinya akan ditolak pihak PT PLN (Persero), sehingga kuota BPBL menjadi hangus.</p> <p> Dijelaskan Medison, untuk mendapatkan bantuan BPBL dari pemerintah pusat, maka diperlukan data yang bagus dan reliable sehingga pemerintah pusat dapat dengan mudah memvalidasi data yang diberikan dan bantuan pun akan turun dengan mudah. </p> <p>"Rakor hari ini adalah sebagai titik tolak perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi, dan percepatan realisasi. Saya percaya, dengan kolaborasi yang solid dan disiplin data yang ketat, Kabupaten Solok akan segera mencapai target elektrifikasi 100%", tegas Medison.</p> <p>Diungkapkannya, Pemerintah Kabupaten Solok bersama PT PLN (Persero) UP3 Solok berhasil merealisasikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2025 sebanyak 1.395 rumah tangga (RT) dari target 1.399 RT, atau mencapai 99,7%. Program BPBL ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100% serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.</p> <p> Capaian impresif terkait realisasi sebesar 99,7% tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi BPBL 2025 dan Sinkronisasi Data Usulan BPBL 2026 Sebanyak 2.778 Akan Dilakukan Validasi Data oleh PT PLN (Persero) yang digelar Kamis, 23 April 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jefrizal, S.Pt., M.T., menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk penerima BPBL ini diantaranya adalah rumah tangga tidak mampu, belum memiliki akses listrik, dan lainnya.</p> <p> Bahwa elektrifikasi bukan sekadar pemasangan kabel dan meteran, melainkan pintu akses menuju pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. "Listrik adalah infrastruktur dasar pemerataan pembangunan. Dengan rasio elektrifikasi yang terus meningkat, kita membuka peluang bagi UMKM, pendidikan digital, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Solok," tuturnya.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dr. Anthony Saliza, S.E., M.Ec.Dev., mengatakan bahwa, dari total 4.247 RT yang diusulkan sejak Tahun 2024, sebanyak 2.080 RT telah disurvei dan divalidasi oleh PLN UP3 Solok sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan hasil validasi tersebut, 1.467 RT dinyatakan valid dan siap sambung (70,5%), sementara 613 RT lainnya belum memenuhi kriteria teknis (29,5%). Dari 1.467 RT tersebut, yang telah menyala sebanyak 1.395 RT sisanya akan dinyalakan di tahun 2026 ini. </p> <p> Bahwa dalam rangka mengantisipasi data yang tidak valid, maka untuk Tahun 2026 ini, Bagian SDA memiliki inovasi berupa aplikasi untuk evaluasi BPBL 2026, dimana fitur utama aplikasi adalah berupa inputan 16 kolom wajib terstruktur, validasi otomatis dan integrasi GPS, serta dapat melakukan generate surat secara otoamtis.

Perwakilan PT PLN (Persero) UP3 Solok, Dito Nusa Putra, menjelaskan bahwa untuk Tahun 2025, berdasarkan data PLN UP3 Solok, penerima BPBL tersebar di 13 kecamatan dan 31 nagari di Kabupaten Solok. </p> <p>Untuk tahapan pelaksanaan BPBL Tahun 2026, terdapat beberapa tahapan, mulai dari tahapan penerbitan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terkait alokasi dan jumlah penerima, survei pemadanan data dan validasi lapangan, dan tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan terakhir penyalaan listrik di rumah penerima BPBL. </p> <p>Berdasarkan data awal dari Kementerian ESDM untuk alokasi BPBL Tahun 2026, Kabupaten Solok memperoleh alokasi sebanyak 2.778 RT, dan data ini masih akan melalui proses verifikasi dan survei lapangan oleh PLN sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat. "Timeline pelaksanaan BPBL untuk Tahun 2026 masih menunggu keputusan final dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN Pusat. Kami sangat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan tepat waktu," ujar Dito.</p> <p>Diungkapkan Dito, bahwa pihak PT PLN (Persero) membutuhkan dukungan data yang akurat dan mutakhir dari pemerintah daerah, termasuk alamat detail dan titik koordinat rumah calon penerima. "Kami sangat mengapresiasi kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Solok ini, dimana sejauh ini hanya Pemerintah Kabupaten Solok yang sangat concern dan serius menangani masalah BPBL, sehingga tidaklah mengherankan Kabupaten Solok mendapatkan porsi terbanyak BPBL di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 dan 2026 ini.</p> <p> Kami mengharapkan kedepannya sinergi antara PT PLN (Persero), pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah nagari di Kabupaten Solok akan semakin solid, karena sinergi tersebut sangat penting untuk keberhasilan program ini", pungkas Dito Nusa Putra.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/281622/sekretaris-daerah-kabupaten-solok-medison-ssos-msi-buka-rapat-koordinasi-dan-evaluasi-sekaligus-sosialisasi-bpbl/ Patroli Skala Besar Brimob Polda Sumut Sasar Titik Rawan Belawan, Ciptakan Rasa Aman Masyarakat Sun, 26 Apr 2026 20:59:00 +0700+0700 Upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat terus diperkuat jajaran kepolisian di Sumatera Utara. Personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) melalui patroli skala besar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Sabtu malam hingga Minggu dini hari (25–26 April 2026).</p> <p>Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB tersebut melibatkan 22 personel Brimob yang dipimpin oleh Danton II Kompi 3 Batalyon A Sat Brimob Polda Sumut, IPDA Agus Gunawan. Patroli ini dilaksanakan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan kamtibmas.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, personel bergerak menyisir sejumlah titik strategis dan rawan di kawasan Medan Belawan. Rute patroli meliputi Jalan Utama Medan Belawan, kawasan Kampung Kolam, Jalan Bandeng Pajak Baru, Jalan Selebes, pintu keluar Tol Labuhan Belawan, hingga Jalan Yong Panah Hijau di Kelurahan Labuhan Deli. Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Yos Sudarso Simpang Tanjung Mulia sebelum ditutup dengan apel konsolidasi pada pukul 02.50 WIB.</p> <p>Selain patroli mobile, personel juga melakukan peninjauan pos keamanan lingkungan (poskamling) sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah secara mandiri.</p> <p>Kegiatan patroli skala besar ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, KOMPOL Jan Piter Napitupulu. Dukungan sarana dan prasarana turut dikerahkan secara optimal, mulai dari kendaraan operasional hingga perlengkapan taktis guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan situasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dalam keadaan aman dan kondusif. Seluruh rangkaian patroli berjalan tertib dan sesuai dengan arahan pimpinan, tanpa ditemukan gangguan menonjol.</p> <p>Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa kegiatan patroli skala besar ini merupakan langkah konkret Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.</p> <p>"Kegiatan KRYD melalui patroli skala besar ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas," ujarnya.</p> <p>Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing serta segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.</p> <p>"Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan sinergi yang baik, situasi kamtibmas yang kondusif dapat terus terjaga," tambahnya.</p> <p>Usai pelaksanaan patroli, seluruh personel tetap disiagakan untuk melakukan monitoring situasi sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.(W05)</p> <p>Foto:]]> https://www.sumut24.co/Berita/281621/patroli-skala-besar-brimob-polda-sumut-sasar-titik-rawan-belawan-ciptakan-rasa-aman-masyarakat/ JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma Sun, 26 Apr 2026 20:55:00 +0700+0700 Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)*</p> <p>KITA hidup di era ketika kecepatan mengalahkan kedalaman, dan sensasi mengalahkan substansi. Disrupsi digital yang semula dijanjikan sebagai demokratisasi informasi justru melahirkan paradoks: ruang publik semakin bising, tetapi semakin miskin makna.</p> <p>Dominasi algoritma media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia memproduksi dan mengonsumsi informasi. Algoritma tidak peduli pada kebenaran. Ia hanya peduli pada engagement: klik, komentar, dan share.</p> <p>Akibatnya, muncul fenomena yang saya sebut "budak algoritma". Kita bukan lagi pengguna platform, melainkan pekerja sukarela yang terus memberi makan mesin dengan emosi, amarah, dan drama. Sebab hanya itulah yang membuat algoritma menghujani kita dengan spotlight di atas panggung.</p> <p>Dalam logika algoritma, yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenaran. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik.</p> <p>Kasus pemotongan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso adalah contoh terbaru tentang hal ini. Dalam sebuah forum rekonsiliasi, JK menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks: ada faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan provokasi. Beliau menegaskan konflik itu bukan semata-mata agama.</p> <p>Kalimat JK dipotong. Diambil hanya bagian saat beliau menyebut "ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama". Potongan 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar kerusuhan lama. Narasi baru yang dikembangkan: "JK tuduh umat agama tertentu biang kerusuhan Poso". Tentu ini menyesatkan lagi membahayakan.</p> <p>Potongan itu viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK diframe sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal konteks utuh pidato JK justru mengajak belajar dari kisah buruk di masa lalu untuk mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.</p> <p>Apa yang dilakukan penyebar "narasi baru" kisah kerusuhan Poso bukan sekadar misinformasi. Ini malinformasi yang disengaja: mengambil fakta parsial untuk menciptakan kebohongan utuh. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.</p> <p>Pakar komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan, "The medium is the message". Di era algoritma, kalau kita pertajam pesannya jadi begini: "The algorithm is the message". </p> <p>Kata Profesor University of Toronto, Kanada ini, bentuk lebih menentukan daripada isi. Video 15 detik yang memancing marah mengalahkan esai 1.500 kata yang membuka diskursus dan mengajak berpikir.</p> <p>Filsuf Harry Frankfurt dalam esai "On Bullshit" (2005) pernah menulis perbedaan antara "pembohong" dan "pembual". Tulis Profesor Emeritus Princeton University itu kira-kira "pembohong" masih peduli pada kebenaran, karena ia harus tahu yang benar untuk menyembunyikannya. Sementara "pembual" tidak peduli sama sekali pada kebenaran. Ia hanya peduli efek. Dalam konteks inilah, kesetiaan pada algoritma dapat kita katakan telah melahirkan jutaan pembual digital.</p> <p>Dilema komunikasi publik hari ini adalah ketika publik lebih nyaman dengan ilusi yang memuaskan biasnya daripada kebenaran yang menuntutnya berpikir. Dengan sendirinya demokrasi deliberatif menjadi mustahil. Ruang publik berubah jadi arena gladiator emosi.</p> <p>Media arus utama pun terkadang tidak imun. Tekanan trafik memaksa sebagian redaksi ikut dalam perlombaan dramatisasi. Judul dibuat menjebak. Potongan video diunggah tanpa verifikasi konteks. Fungsi jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi clickdog.</p> <p>Padahal, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka yang kerap kita jadikan rujukan, "The Elements of Journalism (2001, 2014), kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.</p> <p>Kebenaran di sini jelas bukan kebenaran versi algoritma, tapi kebenaran faktual yang diusahakan diketahui melalui disiplin verifikasi. </p> <p>Filsuf Jerman Jürgen Habermas yang baru meninggalkan kita mengatakan bahwa ruang publik idealnya adalah arena di mana warga negara berdebat secara rasional demi kepentingan bersama. Sementara hari ini, bila memakai ukuran Profesor Emeritus dari Goethe University Frankfurt itu, ruang dibajak oleh filter bubble dan echo chamber. Dalam praktiknya, kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar.</p> <p>Akibatnya, diskursus tidak lagi membangun pemahaman, tapi memperkuat polarisasi. </p> <p>Kasus pelintiran cerita tentang kerusuhan Poso di atas menunjukkan bagaimana satu kalimat yang dipelintir bisa memantik ulang luka lama. Yang dirugikan bukan hanya JK, tapi perdamaian yang sudah susah payah dibangun di Sulawesi Tengah.</p> <p>Menjadi "budak algoritma" berarti kita rela kehilangan otonomi berpikir. Kita bereaksi, bukan merefleksi. Kita meneruskan, bukan memeriksa. Kita menghakimi, bukan memahami. Ini krisis epistemik yang serius bagi kebangsaan.</p> <p>Peran Pers Semakin Krusial</p> <p>Di titik inilah pers harus mengambil posisi. Pers tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Pers harus kembali menjadi penjernih ruang publik. Fungsi kurasi, verifikasi, dan klarifikasi adalah vaksin terhadap pandemi disinformasi.</p> <p>Profesor Emeritus Wharton School, University of Pennsylvania, Edward S. Herman dan Profesor Emeritus MIT Noam Chomsky dalam "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" (1988, 2002) pernah mengkritik media yang tunduk pada kuasa.</p> <p>Hari ini tantangan yang dihadapi media semakin bertambah: algoritma menjasi bentuk kuasa baru. Tunduk pada algoritma berarti tunduk pada logika pasar amarah.</p> <p>JMSI sejak awal menegaskan bahwa media siber anggota wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Tidak ada toleransi bagi media yang sengaja memotong konteks demi dramatisasi. Itu bukan jurnalisme. Itu propaganda.</p> <p>Memulihkan ruang publik butuh keberanian. Keberanian untuk tidak ikut viral, ketika viral itu dibangun di atas kebohongan. Keberanian untuk kalah cepat, asal menang benar. </p> <p>Filsuf kelahiran Hannah Arendt pernah berpesan dalam "Truth and Politics" (1967): "Kebenaran faktual, jika hilang, maka hilang pula ruang bersama kita".</p> <p>Jika pers menyerah, dan ikut menjadi budak algoritma, maka tidak ada lagi benteng terakhir bagi akal sehat bangsa. []]]> https://www.sumut24.co/Berita/281620/jk-kerusuhan-poso-dan-dramatisasi-di-era-algoritma/ Di Women Leader Festival 2026, Airin Rico Waas : Perempuan Adalah Penggerak Perubahan, Bukan Sekadar Pengikut Keadaan Sun, 26 Apr 2026 19:28:00 +0700+0700 sumut24.co - Medan