Rp2,94 Miliar Pengadaan Bibit KPH VIII Kotanopan Dipersoalkan, APMI Desak Kejatisu Turun Tangan

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:21:00 +0700+0700

MEDAN – Empat paket pengadaan bibit di UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan, Mandailing Natal, dengan nilai hampir Rp3 miliar dipersoalkan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (APMI) Sumatera Utara.

APMI menduga terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan sepanjang 2024-2026. Mereka menyebut indikasi mark-up, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga dugaan pengondisian penyedia. Laporan itu dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa, 6 Oktober 2026.

Koordinator APMI Sumut Abdul Razak mengatakan empat paket tersebut memiliki nilai total Rp2.949.109.455. Rinciannya, belanja bibit penghijauan untuk masyarakat tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.359.082.000; belanja bibit penghijauan di luar kawasan hutan atau DBH-DR tahun 2025 sebesar Rp379.415.000; belanja bahan atau bibit tanaman tahun 2024 sebesar Rp725.862.455; serta pengadaan bibit produktif untuk desa dari dana SILPA tahun 2024 sebesar Rp485.750.000.

Menurut Razak, persoalan bukan semata nilai anggaran. APMI mempertanyakan bagaimana proses pengadaan dilakukan dan apakah barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan program.

"Empat paket itu dilaksanakan melalui e-Purchasing. Kami menduga persyaratannya sudah dikondisikan sejak awal," kata Razak dalam orasinya di depan Kantor Kejatisu.

APMI juga menduga terjadi mark-up dan ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya dengan pelaksanaan di lapangan. Mereka bahkan mencurigai adanya pemufakatan antara pejabat pengadaan dan penyedia.

Dugaan tersebut, kata Razak, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan penyedia, dan pengecekan fisik di lapangan.

Karena itu, APMI meminta Kejatisu membentuk tim untuk turun langsung ke KPH Wilayah VIII Kotanopan. Mereka meminta aparat memeriksa harga satuan, volume, spesifikasi bibit, dokumen pemesanan, penerimaan barang, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan bibit.

"Jangan hanya memeriksa dokumen. Kami meminta Kejatisu turun langsung melihat kondisi sebenarnya," ujarnya.

APMI juga mendesak Kejatisu memanggil Kepala KPH Wilayah VIII Kotanopan, kepala seksi, Pejabat Pembuat Komitmen, serta penyedia barang.

Menunggu Jawaban dari Lapangan

Tudingan APMI masih berupa dugaan. Belum ada putusan atau kesimpulan hukum yang menyatakan telah terjadi korupsi dalam empat paket tersebut.

Karena itu, pemeriksaan lapangan menjadi penting. Ada sejumlah pertanyaan yang menurut APMI perlu dijawab: berapa harga bibit di pasaran ketika pengadaan dilakukan? Apakah jenis dan kualitas bibit sesuai kontrak? Berapa jumlah yang benar-benar diterima? Ke mana bibit tersebut disalurkan? Dan siapa saja penerima manfaatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu dapat menunjukkan apakah dugaan mark-up dan ketidaksesuaian pengadaan memiliki dasar atau tidak.

Selain meminta pemeriksaan hukum, APMI meminta Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi tata kelola KPH Wilayah VIII Kotanopan.

Razak bahkan meminta Kepala KPH dievaluasi dan, bila ditemukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan.

"Menurut dugaan kami, jabatan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan serius. Karena itu, pembuktiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan semata berdasarkan klaim pihak yang melakukan aksi.

Kejatisu: Laporan Sudah Diproses

Setelah sekitar 30 menit berorasi, perwakilan Intelijen Kejatisu menemui massa.

Monang Sihotang mengatakan laporan APMI telah diterima dan sedang diproses. Pihaknya masih menunggu arahan pimpinan.

"Laporan yang adik-adik masukkan sudah kami proses dan tinggal menunggu arahan pimpinan," kata Monang.

Ia meminta APMI bersabar dan menyatakan Kejatisu siap memproses laporan tersebut.

APMI menyambut pernyataan itu, tetapi tidak menganggap persoalan selesai. Razak mengatakan organisasinya akan terus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan sekitar sebulan sebelumnya.

"Pekan depan kami akan kembali melakukan aksi untuk mengawal laporan ini," katanya.

Kini perhatian tertuju pada Kejatisu. Dengan nilai pengadaan hampir Rp3 miliar, perkara ini tidak cukup dijawab dengan ada atau tidaknya dokumen administrasi. Yang lebih penting adalah apakah uang negara benar-benar menghasilkan bibit sesuai spesifikasi, dibeli dengan harga wajar, dan sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Jika seluruhnya sesuai, pemeriksaan semestinya dapat menjernihkan tudingan. Jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum memiliki alasan untuk melangkah lebih jauh.

(Red)

Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.**

Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:12:00 +0700+0700

Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untuk mencegah penyimpangan anggaran dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut meneken nota kesepahaman untuk memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya.

Program tersebut merupakan inisiasi Kejati Sumut melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, yang memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran.

Langkah ini dilatarbelakangi banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah serta adanya gangguan dari pihak luar terhadap sekolah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat sosialisasi program Kejati Sumut Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby Nasution, kepala sekolah, KPA, dan PA menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran kepada kepala sekolah, KPA, dan PA.

"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," kata Bobby Nasution.

Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan, pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik. Karena itu, program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.

"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan. Melalui layanan tersebut, masyarakat, guru, dan kepala sekolah dapat melaporkan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli), dan dugaan korupsi.

Hadir dalam kegiatan tersebut bupati/walikota se-Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut, dan kepala dinas pendidikan se-Sumut. Hadir juga kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.**

Kolaborasi Jadi Kunci, Bobby Nasution Paparkan Pengelolaan Program Strategis Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:10:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai program strategis di Sumut. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk memastikan program pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dapat berjalan efektif.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Apapun programnya, apakah itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat desa, pasti kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Tidak ada satu program pun yang akan sukses penuh tanpa dijalankan bersama," ujar Bobby.

Bobby mencontohkan penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Sumut beberapa waktu lalu yang berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Selain penanganan bencana, Bobby menggarisbawahi posisi strategis Sumut sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional yang turut mendukung program Swasembada Pangan dan pengembangan Food Estate.

Bobby juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi menyampaikan, kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumut bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah (strategic leadership) dalam mengelola program-program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Irjen Pol Rakhmad.

Ia menjelaskan, peserta PKDN yang terdiri dari perwira menengah/tinggi Polri, TNI, dan Kejaksaan disiapkan menjadi calon-calon pimpinan masa depan yang memahami sinergi tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.**

Pemprov Sumut Bersama BBPOM Medan Perkuat Pengawasan Produk Pangan Olahan UMKM

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:08:00 +0700+0700

Pemprov Sumut Bersama BBPOM Medan Perkuat Pengawasan Produk Pangan Olahan UMKM

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk mengawasi dan menjamin keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim BBPOM di ruang kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

Pada kesempatan itu, Pj Sekda menyampaikan bahwa Gubernur Sumut juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dengan menyediakan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut. Timur juga menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dibangun pemerintah dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM.

"Kita berharap dengan melakukan pengwasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khusunya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait memaparkan sejumlah poin yang memerlukan kolaborasi, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

Selain itu, BBPOM Medan juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM. Pihaknya selama ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan ESDM Sumut dalam melakukan pendampingan UMKM dan pengawasan produk ekspor.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," sebutnya.

Untuk itu, ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat/kelayakan produk yang beredar demi melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *

Wagub Surya Ajak Alumni UINSU Perkuat Kolaborasi untuk Almamater dan Masyarakat

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:06:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Forum Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat kolaborasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat. Menurutnya, kekuatan ikatan alumni dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Wagub Surya saat menghadiri Temu Alumni IAIN/UINSU dan Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan di Aula Gedung H Anif, Kampus UINSU Medan, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Selasa (6/10/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Surya menyampaikan pesan Gubernur Sumut Bobby Nasution bahwa tema kegiatan, Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pengembangan Almamater untuk Mewujudkan UINSU Maju, memiliki arti penting. Sebab, perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada perubahan yang berlangsung begitu cepat, mulai dari perkembangan teknologi, transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan kebutuhan dunia kerja hingga tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

"Dari kondisi itu, alumni dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Melalui pemikiran/gagasan, jejaring kerja sama, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, menghadirkan peluang magang dan pekerjaan, memperkuat riset dan inovasi, maupun berkontribusi sosial bagi masyarakat," ujar Wagub Surya.

Menurutnya, hubungan alumni dan almamater perlu berkembang dari sekadar ikatan emosional menjadi kolaborasi yang menghasilkan karya nyata. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

"Tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, UINSU tidak hanya memiliki tanggung jawab melahirkan lulusan unggul secara keilmuan, tetapi juga generasi bermoral, peduli kepada masyarakat, serta mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan zaman," sebut Wagub.

Wagub mengatakan, hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas mahasiswa, lulusan, serta manfaat yang diberikan para alumni kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap Forum Alumni UINSU dapat menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan hal tersebut melalui komunikasi dan kolaborasi antara alumni, universitas, mahasiswa, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik setiap upaya yang memperkuat kolaborasi, yang menjadi semangat kita membangun daerah. Menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Karenanya mari jadikan Forum ini sebagai rumah bersama bagi para alumni. Dan semoga bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Senada dengan itu, Rektor UINSU Nurhayati mengapresiasi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terhadap dunia pendidikan tinggi. Sesuai dengan harapan pemerintah, pihaknya terus berupaya menjadikan UINSU sebagai tempat mencetak lulusan berkualitas yang mampu mengisi posisi dan menjalankan peran penting di berbagai bidang.

Pihaknya juga berharap UINSU dapat terus menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan di Sumatera Utara melalui konsep kolaborasi. Demikian pula para alumni diharapkan terus menjaga dan mengharumkan nama almamater di berbagai tempat.

Hadir di antaranya Kakanwil Kemenhaj Umroh Zulkifli Sitorus, Ketua Forum Alumni UINSU dan jajaran Hasan Matsum, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua Baznas Sumut Mohammad Hatta, serta sejumlah pimpinan OPD. **

HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

admin — Tue, 06 Oct 2026 15:46:00 +0700+0700

LABUHANBATU — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Labuhanbatu ke-81 menjadi perhatian serius terhadap persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. Tokoh pemuda Labuhanbatu sekaligus Ketua PC HIMMAH Kota Medan, Sahmurad, mendesak pihak PTPN untuk memberikan kejelasan terkait status lahan perkebunan di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.
Sahmurad meminta agar lahan yang berada di wilayah tersebut segera ditinjau kembali status hukumnya, khususnya apabila benar terdapat areal yang hak guna usahanya (HGU) telah berakhir sejak tahun 2010 dan tidak lagi memiliki dasar perpanjangan yang sah.
Menurutnya, persoalan pertanahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah dan instansi pertanahan harus memastikan status setiap bidang tanah berdasarkan dokumen dan data administrasi pertanahan yang sah.

"Kami meminta PTPN terbuka terkait status HGU di Kecamatan Bilah Barat. Jika benar ada HGU yang telah berakhir sejak tahun 2010 dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, maka tanah tersebut harus ditinjau kembali peruntukannya dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat," ujar Sahmurad.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kepentingan perusahaan maupun masyarakat, melainkan menyangkut kepastian hukum atas tanah serta tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan aset dan tanah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sahmurad juga meminta Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan Kanwil BPN Sumatera Utara untuk melakukan verifikasi dan membuka informasi mengenai nomor HGU, luas areal, masa berlaku, riwayat perpanjangan, serta status terkini lahan yang dipersoalkan.
"Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak. Data HGU harus dibuka secara terang. Kalau masa berlakunya memang sudah berakhir, harus ada penjelasan apa dasar penguasaan tanah tersebut sampai hari ini," tegasnya.

Sahmurad menilai momentum HUT Kabupaten Labuhanbatu ke-81 seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian persoalan agraria dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta Pemkab Labuhanbatu tidak hanya menjadikan persoalan agraria sebagai isu yang muncul pada momentum tertentu, tetapi ikut mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama BPN, PTPN, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
"Labuhanbatu harus tumbuh dengan kepastian hukum dan keadilan. Tanah yang statusnya jelas akan memberikan kepastian bagi investasi, pemerintah, maupun masyarakat. Karena itu, kami mendorong persoalan ini segera diverifikasi dan diselesaikan secara transparan," pungkas Sahmurad.

‎Satrol Kodaeral I Mengabdikan Dua Wajah Pengabdian, Ada Bahagia Bercampur Haru

darma — Tue, 06 Oct 2026 14:50:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Kolonel Laut (P) Soni Wibisono, S.E., M.A.P., M.Tr.Opsla pimpin acara syukuran kenaikan pangkat (Kenkat) prajurit Satrol Kodaeral I sekaligus pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna jabatan dengan suasana penuh syukur dan kekeluargaan yang dilaksanakan di Dermaga Patkamla Satrol Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Selasa (06/10/2026).

‎
‎Momen tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada organisasi. Kenaikan pangkat bukan sekadar bertambahnya satu tingkat kepangkatan, tetapi juga bertambahnya amanah, tanggung jawab, dan tuntutan untuk terus memberikan pengabdian terbaik.

Bagi para prajurit Kodaeral I yang menerima kenaikan pangkat, momentum ini menjadi penyemangat untuk semakin profesional, solid, dan penuh dedikasi dalam menjalankan setiap tugas demi kepentingan bangsa dan negara.
‎

‎Sementara itu, bagi para PNS yang memasuki masa purna jabatan, suasana haru dan hangat menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan. Setelah sekian lama memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk organisasi, masa purna tugas menjadi lembaran baru dalam perjalanan kehidupan.

Penghargaan yang diberikan bukan sekadar simbol, tetapi bentuk penghormatan dan terima kasih atas pengabdian yang telah ditorehkan, yang akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Kodaeral I.

‎
‎Melalui kegiatan ini, Satrol Kodaeral I menunjukkan bahwa di balik seragam, pangkat, dan jabatan, terdapat manusia-manusia yang saling menghargai dan menguatkan. Yang naik pangkat membawa semangat baru, yang purna meninggalkan teladan. Keduanya sama-sama menjadi bagian penting dari cerita besar pengabdian Kodaeral I.(W02)
‎

Proyek Drainase Dinas SDABMBK Kota Medan di Medan Johor Mendapat Sorotan

darma — Tue, 06 Oct 2026 13:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan di jalan gudang/perumahan Johor City s/d jalan jamin Ginting, kecamatan Medan Johor mendapat keluhan warga yang berkendara.

Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru dikeluhkan karena pelaksanaannya dinilai mengabaikan sejumlah aspek penting khususnya dari keselamatan pengguna jalan.

Akibatnya, aktivitas pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan berpotensi mengganggu masyarakat maupun pengendara yang tinggal atau saat beraktivitas di sekitar lokasi pekerjaan dikarenakan material proyek dan alat berat menutup akses jalan.

Masyarakat pun meminta pihak pelaksana tidak mengabaikan dampak terhadap aktivitas warga dari pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung di kawasan yang dilalui masyarakat setiap hari.

Menyikapi itu, Dedi Iswandi salah seorang pengamat lingkungan hidup sangat menyayangkan, pekerjaan itu mengundang keresahan warga dan membuat kesulitan saat beraktivitas.

"Kepada pemerintah kota (pemko) Medan dan pihak pemenang tender jangan hanya mencari dan mengambil keuntungan saja. Jangan sampai pengerjaan itu mengganggu kondisi lingkungan dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitar maupun pengendara saat beraktivitas," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).

Pantauan wartawan dilapangan, pengerjaan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan paket pengerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan bertempat di Jln Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor dengan Nomor Kontrak 013/SP/29.4/APBD/2026 Tanggal 29 September 2026 Nilai Anggaran Rp4.968.027.000,00,' waktu pengerjaan 148 (seratus empat delapan) hari, sumber anggaran APBD, penyedia jasa CV AMAR MULIA dengan konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala. Namun sayang, pengerjaan tersebut membuat warga resah.(W02)

Wujud Sinergisitas TNI-Polri, Kapolrestabes Medan Sambangi Mako Menhanud 1 Pasgat pada Peringatan HUT Ke-81 TNI

darma — Tue, 06 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., beserta jajaran berkunjung ke Mako Resimen Pertahanan Udara (Menhanud) 1 Pasgat, Senin (5/10/2026).

Kedatangan rombongan Kapolrestabes Medan disambut hangat oleh Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat, Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang, M.S.I. Kom., didampingi para Kepala Seksi (Kasi) serta jajaran personel Menhanud 1 Pasgat.

Sebagai bentuk apresiasi dan rasa kebersamaan, Kapolrestabes Medan menyerahkan potongan nasi tumpeng seraya menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik bagi seluruh prajurit TNI.
"Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. Semoga TNI senantiasa makin sukses, maju, dan dicintai rakyat dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak.

Sementara itu, Danmenhanud 1 Pasgat Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian serta kehangatan yang ditunjukkan oleh jajaran Polrestabes Medan.

"Kami sangat mengapresiasi kebersamaan ini. Semoga hubungan serta kerja sama yang solid antara TNI dan Polri senantiasa terjalin erat demi menjaga kondusivitas serta keamanan masyarakat," ungkap Danmenhanud 1 Pasgat.

Kegiatan silaturahmi ini menjadi bukti nyata soliditas dan sinergisitas TNI-Polri di wilayah Kota Medan yang terus diperkuat guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas negara di masa mendatang.(W02)

GERAK CEPAT TIM URC POLRESTA DELI SERDANG, TIGA TERDUGA PELAKU PENCURIAN ALAT MUSIK DI GEREJA BERHASIL DIAMANKAN TANPA PERLAWANAN

admin — Tue, 06 Oct 2026 13:39:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar sebuah gereja di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial RH alias Dower (30), YHC alias Dayat (42), dan CRS (27). Mereka diamankan pada Senin (5/10/2026) setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan para terduga pelaku yang diduga hendak menjual barang-barang hasil pencurian di Jalan Galang, Gang Vietnam, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Pengungkapan kasus ini berawal dari peristiwa pencurian yang terjadi pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 08.45 WIB di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), Jalan Galang, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh korban, Hulman Sibarani, 68 tahun, seorang pensiunan yang mewakili pihak gereja. Saat memasuki gereja bersama istrinya, korban mendapati sejumlah pintu, yakni pintu besi ruang altar, pintu kayu ruang tengah, serta pintu kayu dapur atau bagian belakang, telah terbuka dengan kondisi kunci rusak.

Merasa curiga, korban kemudian memeriksa barang-barang inventaris gereja. Hasilnya, sejumlah peralatan musik dan barang elektronik diketahui telah hilang dan atas kejadian tersebut, korban melaporkannya ke Polresta Deli Serdang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat peristiwa tersebut, pihak gereja mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp25 juta.

Menindaklanjuti laporan korban Tim URC bersama Unit Opsnal Jatanras dan Unit Pidum melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku sekaligus menelusuri keberadaan barang-barang yang hilang.

Pada Senin (5/10/2026), petugas memperoleh informasi bahwa barang-barang yang diduga merupakan hasil pencurian tersebut sedang diperjualbelikan di kawasan Jalan Galang, Gang Vietnam, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam.

Tak buang waktu petugas segera bergerak menuju lokasi. Dalam proses penyelidikan dan penindakan, petugas berhasil mengamankan ketiga terduga pelaku tanpa perlawanan beserta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, selanjutnya ketiga terduga pelaku dibawa ke Mako Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian tersebut antara lain antara lain Satu unit gitar bass merek Fender, satu unit gitar listrik merek Grande, satu unit organ atau keyboard merek Yamaha berwarna hitam, satu buah obeng bergagang merah muda, satu unit sepeda motor Yamaha Beat berwarna merah tanpa pelat nomor.dan satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah tanpa pelat nomor.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh dalam pemeriksaan, dua terduga pelaku, RH alias Dower dan YHC alias Dayat, diduga melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang gereja menggunakan obeng. Barang-barang yang diambil kemudian dibawa dengan berjalan kaki menuju sebuah rumah warga dan disimpan dengan ditutupi seng.

Keduanya juga menerangkan bahwa satu unit televisi hasil pencurian diduga telah dijual kepada seseorang yang dikenal dengan nama panggilan Bucuk seharga Rp700.000. Sementara itu, satu unit keyboard dan dua unit gitar diduga dijual melalui bantuan CRS kepada seseorang dengan harga Rp3.500.000.

Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan penjualan barang hasil pencurian.

Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K, M.Si, melalui Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol M.Isral, S.I.K, M.H, mengatakan "ketiga terduga pelaku diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penerapan pasal yang akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan" ungkapnya

"Polresta Deli Serdang terus berupaya menindaklanjuti laporan masyarakat, mengungkap tindak pidana, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, keberhasilan pengungkapan ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan dan tempat ibadah. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan" tutupnya.

Wujud Sinergisitas TNI-Polri, Kapolrestabes Medan Sambangi Mako Menhanud 1 Pasgat pada Peringatan HUT Ke-81 TNI

darma — Tue, 06 Oct 2026 13:07:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Kegiatan silaturahmi ini menjadi bukti nyata soliditas dan sinergisitas TNI-Polri di wilayah Kota Medan yang terus diperkuat guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas negara di masa mendatang.(W02)

27 Truk Roda 6 Diserahkan Bupati Asahan, Perkuat Sayap Ekonomi Desa Lewat KDMP

admin — Tue, 06 Oct 2026 10:23:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi menyerahkan 27 unit truk roda 6 untuk mendukung operasional Kelompok Desa Mitra Pembangunan (KDMP), Senin (05/10/2026) pukul 10.30 Wib di Halaman Makodim 0208/Asahan. Penyerahan ini menjadi langkah nyata memperkokoh roda perekonomian dari tingkat desa.

Kegiatan dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., Wakil Walikota Tanjung Balai, para Camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dandim 0208/Asahan menyampaikan bahwa 27 truk yang diserahkan diharapkan dimanfaatkan secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi serta kepentingan desa, bukan untuk keuntungan pribadi. Ia juga mengungkapkan hingga saat ini terdapat 106 KDMP di Kabupaten Asahan yang telah siap beroperasi 100 persen. Kehadiran sarana transportasi ini diproyeksikan memperkuat aktivitas dan pelayanan KDMP langsung ke tengah masyarakat.

Bupati Asahan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan berupa sarana operasional tersebut. "Kehadiran KDMP adalah bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat berakar dari desa. Dengan sarana yang memadai, KDMP dapat menjalankan fungsi ekonomi secara maksimal dan memberi manfaat nyata bagi warga," ujarnya.

Bupati juga menegaskan pengawasan langsung terhadap penggunaan kendaraan tersebut. "Jaga dan manfaatkan truk ini sebaik-baiknya sesuai peruntukannya. Saya akan memantau pemakaiannya secara langsung," tegasnya. Ia berharap bantuan ini dikelola penuh tanggung jawab agar benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Asahan.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan sambutan Dandim, sambutan Bupati, hingga acara penyerahan kendaraan secara simbolis. Seluruh rangkaian selesai pukul 11.30 Wib dan berjalan aman, tertib, serta lancar. (dre)

Bupati Asahan Hadiri Upacara HUT ke-81 TNI di Alun-Alun Kisaran, Perkuat Sinergi TNI–Polri–Pemda demi NKRI

admin — Tue, 06 Oct 2026 10:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., turut hadir memimpin jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia, yang digelar di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Senin (05/10/2026) pagi. Upacara berlangsung khidmat mulai pukul 08.00 Wib hingga berakhir pukul 10.00 Wib dengan suasana aman, tertib, dan lancar.

Peringatan ke-81 TNI ini dihadiri pula oleh Wakil Bupati Batubara, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, jajaran Kejaksaan Negeri Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, para Kapolres se-wilayah, Danyon 126/KC, serta para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Asahan, unsur TNI–Polri, Ketua TP PKK, Ketua Persit beserta jajaran, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pelajar, dan tamu undangan lainnya.

Dalam upacara tersebut, Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., membacakan amanat Panglima TNI. Panglima menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan TNI atas pengabdian, loyalitas, kerja keras, dan dedikasi yang terus diberikan kepada bangsa dan negara.

Kepercayaan tinggi yang diberikan rakyat kepada TNI, disebut Panglima, merupakan buah dari pengabdian yang tulus selama ini — sebuah kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI melalui peningkatan kesejahteraan personel maupun pemodernisasi alat pertahanan keamanan.

Panglima TNI juga menekankan agar nilai PRIMA dijadikan budaya pengabdian sehari-hari, yaitu Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Kelima nilai itu harus dijalankan secara konsisten sebagai arah utama pengembangan kemampuan TNI, baik saat ini maupun menghadapi tantangan masa depan.

Setelah upacara, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI. Ia berharap momen ini makin memperkokoh semangat pengabdian para prajurit dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Semoga momentum ini semakin memperkuat semangat pengabdian TNI dalam menjaga keutuhan NKRI, serta memperkokoh sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat," ujar Bupati.

Menurutnya, kebersamaan dan kerja sama yang erat menjadi fondasi utama menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus pendorong kemajuan pembangunan daerah. "Semoga TNI semakin profesional, semakin kuat, dan senantiasa hadir di tengah masyarakat memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," tambahnya.

Bupati juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, dan masyarakat demi mewujudkan suasana yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dipimpin bersama Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, dan para tamu kehormatan. Momen semakin meriah dengan pertunjukan atraksi kemampuan yang diperagakan langsung oleh personel TNI, memperlihatkan kesiapan, ketangkasan, dan profesionalisme para prajurit.

Kegiatan berakhir pukul 10.00 WIB dan berjalan sukses serta tertib. (dre)

Usai Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran

admin — Tue, 06 Oct 2026 10:08:00 +0700+0700

ASAHAN— Setelah memberikan tali asih kepada siswa terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sabtu (3/10/2026), DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan pemberian bantuan kepada siswa terdampak di Kabupaten Asahan. Penyerahan tali asih berlangsung di MTsN 2 Asahan, Kisaran, Senin (05/10/2026) terhadap 21 orang siswa.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara terhadap anak-anak dan keluarga yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program MBG (dugaan keracunan). Pemberian tali asih juga menjadi wujud pelaksanaan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak.

"Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Karo. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan ada yang hadir memberikan dukungan di tengah situasi yang mereka hadapi," ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, perhatian kepada para siswa tersebut bukan hanya soal bantuan yang diberikan, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak dan keluarga mereka merasa didampingi setelah mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

"Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak dan orang tua setelah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu, kami ingin datang, bertemu langsung, mendengar dan memberikan sedikit penguatan. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang," katanya.

Ia menjelaskan, tali asih yang diberikan merupakan wujud gotong royong kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bantuan disalurkan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi siswa terdampak.

Untuk siswa yang mengalami kondisi berat hingga harus menjalani perawatan dan dirujuk, bantuan diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang (khusus Kabupaten Karo). Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.

"Nilainya mungkin tidak akan menghapus apa yang sudah mereka alami. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi tanda bahwa ada orang-orang yang ikut memikirkan mereka. Bagi kami, itu yang paling penting," ujar Sutrisno.

Semula DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan pembagian tali asih di Asahan, Senin (5/10/2026) Pukul 16.00 WIB. Namun akhirnya disesuaikan dengan waktu belajar para siswa di sekolah, Senin (5/10/2026) Pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menugaskan Sekretaris, Soetarto menyerahkan tali asih kepada para siswa terdampak. Soetarto didampingi Rosmansyah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan beserta pengurus DPC dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Asahan.

Bantuan diberikan melalui tabungan yang difasilitasi BRI sehingga dapat dimanfaatkan oleh masing-masing penerima. Sutrisno mengatakan perhatian PDI Perjuangan terhadap para siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian tali asih. Menurutnya, perkembangan kondisi anak-anak dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG tetap perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap anak-anak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tentu kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan mereka," katanya.

Ia menambahkan, pemberian tali asih di Asahan merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Karo, dan akan dilanjutkan Rabu (7/10/2026) di Kabupaten Deli Serdang. Perhatian tersebut menjadi bagian dari kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada masyarakat yang terdampak persoalan MBG.

"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan berusaha hadir. Bukan karena ingin sekadar datang memberikan bantuan, tetapi karena kami ingin anak-anak dan keluarga ini tahu bahwa mereka punya banyak orang yang peduli," ujar Sutrisno.

Melalui pemberian tali asih tersebut, PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan kepedulian kepada para siswa dan keluarga terdampak MBG, setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Karo. Kehadiran kader di tengah masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak sekaligus memastikan mereka tidak menghadapi persoalan tersebut seorang diri.rel

Kapolres Asahan Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan, 457 Personel Siaga Kawal Pilkades Serentak 2026

admin — Tue, 06 Oct 2026 09:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 yang tinggal hitungan hari, Kepolisian Resor (Polres) Asahan menggelar apel pengecekan kesiapan personel pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Senin (05/10/2026) pukul 16.00 di Halaman Polres Asahan.

Apel ini dilaksanakan guna memastikan seluruh kekuatan pengamanan telah siap bertugas menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Dandim 0208/Asahan, Danlanal TBA, Danyon 126/KC, serta tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT, menyampaikan Pilkades Serentak 2026 akan digelar pada 7 Oktober 2026 di 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Sebanyak 127.716 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menyalurkan hak pilihnya di 152 lokasi TPS yang telah ditetapkan.

Pesta demokrasi ini diikuti 128 calon Kepala Desa, terdiri dari 21 calon petahana dan 107 calon baru.

Berdasarkan pemetaan potensi kerawanan yang telah dilakukan, wilayah penyelenggaraan terbagi menjadi tiga kategori: 25 desa kurang rawan, 14 desa rawan, dan 4 desa masuk kategori sangat rawan.

"Untuk menjamin keamanan di setiap titik, Polres Asahan telah menyiapkan kekuatan pengamanan sebesar 457 personel — terdiri dari 377 personel organik dan 80 personel BKO Satuan Brimob Polda Sumatera Utara," tegas Kapolres.

Ia mengingatkan seluruh personel agar bertugas secara profesional, humanis, netral, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan langkah pencegahan guna mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan selama proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Kapolres juga mengajak seluruh unsur terkait — TNI, Pemerintah Daerah, penyelenggara, panitia, hingga masyarakat — bersinergi penuh demi suksesnya pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Asahan.

"Kesiapan personel adalah kunci utama menjamin kelancaran pesta demokrasi ini. Dengan dukungan semua pihak, kita pastikan Pilkades berjalan aman, tertib, demokratis, dan kondusif," ujarnya.

Kegiatan apel berlangsung lancar dengan rangkaian laporan upacara, pengecekan langsung kesiapan personel, penyampaian amanat, doa, dan berakhir pukul 17.00 Wib dalam keadaan aman dan tertib. (dre)

Bupati Asahan Lepas Distribusi Logistik Pilkades Serentak 2026, Pastikan Semua TPS Terpenuhi Tepat Waktu dan Tanpa Kekurangan

admin — Tue, 06 Oct 2026 09:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan resmi melepas pendistribusian seluruh kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 menuju desa-desa pelaksana. Kegiatan pelepasan berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (5/10/2026), menjelang pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan Rabu, 7 Oktober 2026.

Penyerahan didistribusikan secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., mewakili Bupati Asahan. Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Asahan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahan Bupati yang disampaikan Mohammad Azmy Ismail, distribusi logistik merupakan tahapan krusial yang menentukan kelancaran seluruh proses demokrasi di tingkat desa.

"Kami meminta kepada seluruh jajaran Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa serta seluruh petugas yang terlibat untuk memastikan setiap logistik sampai ke tujuan dengan jumlah yang tepat, dalam kondisi baik, aman dan tepat waktu," tegasnya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kekurangan logistik saat hari pemilihan tiba. Setiap proses distribusi, pemeriksaan, hingga serah terima wajib dilakukan secara teliti, tertib, dan dicatat dalam dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap tahapan harus terekam dalam dokumen resmi agar transparansi dan akuntabilitas terjaga dari awal hingga akhir," tambahnya.

Soal keamanan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, dan seluruh unsur pengamanan yang mendampingi proses pengiriman. Koordinasi antar penyelenggara, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan aparat keamanan diminta terus dijaga hingga seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selesai sepenuhnya.

"Pilkades bukan sekadar memilih pemimpin desa, melainkan bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga bersama agar berjalan aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, Darwinsyah Lubis, S.S.T.P., menjelaskan Pilkades Serentak kali ini melibatkan 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan, dengan 152 TPS dan 128.133 pemilih yang berhak menyalurkan suaranya.

Menjelang hari H, seluruh kebutuhan logistik telah disiapkan secara matang. Setiap armada pengangkut didampingi petugas Panitia Pemilihan Kabupaten serta personel kepolisian guna menjamin keamanan barang selama perjalanan dan memastikan logistik diterima oleh pihak yang berwenang di desa tujuan.

Acara diakhiri dengan peninjauan langsung kesiapan bahan logistik oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Asahan, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai tanda kesatuan tekad menjaga suksesnya Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Asahan.

Semoga proses demokrasi di desa-desa Asahan berjalan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyatnya. (dre)

Batalyon Parako 463 Pasgat Raih Samkaryanugraha, Catat Dedikasi Pengabdian untuk Bangsa

admin — Tue, 06 Oct 2026 08:26:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.CO

Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026), satuan tersebut dianugerahi Tanda Kehormatan Samkaryanugraha.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diterima Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, S.I.P.

Penganugerahan Samkaryanugraha diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2026.

Dalam keputusan tersebut, Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dianugerahi tanda kehormatan atas jasa dalam operasi militer dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Sejumlah penugasan menjadi bagian dari dasar penganugerahan tersebut, di antaranya Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional Bandara Kualanamu pada 2013–2026, Satgas Garuda UNIFIL tahun 2021, Satgas Pamtas RI-PNG pada 2022–2026, serta penanggulangan bencana alam di Sumatera Utara dan Aceh pada 2025.

Selain itu, penghargaan juga diberikan atas peningkatan kemampuan personel antiterorisme aspek udara yang mendukung pelaksanaan misi perdamaian dunia, kemanusiaan, serta terwujudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi keluarga besar Batalyon Parako 463 Pasgat, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap dedikasi para prajurit Pancawara dalam menjalankan berbagai penugasan.

Samkaryanugraha juga menjadi pengakuan atas loyalitas, profesionalisme, disiplin, serta semangat pengabdian prajurit dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan negara.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat.

"KOBARKAN SEMANGAT 'BAYU BUMI SAMYOGA' PRAJURIT PANCAWARA PASGAT. JADILAH PUNGGAWA DIRGANTARA PELINDUNG TANAH AIR YANG KOKOH DAN CEPAT DI DARAT MAUPUN DI UDARA."

Pesan tersebut menjadi penyemangat bagi prajurit Pancawara untuk terus menjaga kehormatan satuan, meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas.

Penganugerahan Samkaryanugraha sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" atas perjalanan panjang pengabdiannya kepada bangsa dan negara, termasuk dalam berbagai penugasan di wilayah Sumatera Utara, penugasan perbatasan, misi perdamaian, hingga operasi kemanusiaan.
(Rel)

Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen

admin — Mon, 05 Oct 2026 22:59:00 +0700+0700

MEDAN -Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan berkomitmen penuh mengembalikan marwah dan warna perjuangan Partai Ka'bah menuju Pemilu 2029 dan 2031.

Komitmen itu ditegaskan menyusul kosongnya kursi parlemen PPP di DPRD Kota Medan, sehingga diperlukan penguatan kepengurusan, kaderisasi berkelanjutan, serta program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Kota Medan, Zainul Anwar, SM, didampingi Sekretaris Jenderal Fikri Wibowo, SH, Ketua I Bidang OKK M. Hidayat Harahap serta jajaran pengurus lainnya saat memulai aktivitas perdana di Kantor DPC PPP Jalan Sekip Baru - Petisah, Medan, Senin (06/10/2026).

Zainul Anwar menegaskan, kantor yang kini kembali diaktifkan tersebut bukan sekadar sekretariat, melainkan akan menjadi rumah rakyat.

Keberadaan kantor PPP yang kita tempati ini harus menjadi rumah dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rumah kita untuk membangun program kerja yang lebih berkembang dalam kebersamaan. Dari kantor inilah sebelumnya banyak lahir kalangan legislatif PPP," ujar Zainul Anwar.

Ke depan, lanjut Zainul, DPC PPP Kota Medan akan melakukan revitalisasi total dengan wajah-wajah pengurus baru yang energik dan militan. Fokus utamanya adalah penguatan ekonomi kerakyatan.

"Selain menguatkan struktur dengan pengurus wajah baru, kita juga akan menguatkan program kerja yang konkret, yakni Peduli UMKM dan Koperasi Hijau. Program ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara nyata," jelasnya.

Ia optimistis, dengan kerja kolektif dan konsolidasi hingga tingkat ranting, PPP akan kembali memiliki wakilnya di parlemen Kota Medan.

"Kita pastikan PPP ke depan bisa memiliki anggota parlemen di Kota Medan. Ini bukan hanya soal kursi, tapi soal kebanggaan. PPP .-Dedi

Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek

admin — Mon, 05 Oct 2026 22:52:00 +0700+0700

DELISERDANG — Pekerjaan pengecoran bahu jalan di Jalan Pancasila, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan masyarakat.

Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru dikeluhkan karena pelaksanaannya dinilai mengabaikan sejumlah aspek penting, mulai dari keselamatan pengguna jalan, pengendalian debu hingga keterbukaan informasi proyek.

Pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan cor beton di sisi jalan menimbulkan debu yang beterbangan dan berpotensi mengganggu masyarakat maupun pengendara yang melintas. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan bagi warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lokasi pekerjaan.

Masyarakat pun meminta pihak pelaksana tidak mengabaikan dampak debu terhadap lingkungan. Pengendalian debu semestinya menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama ketika aktivitas proyek berlangsung di kawasan yang dilalui masyarakat setiap hari.

Yang lebih mengundang tanda tanya, di lokasi pekerjaan disebut tidak terlihat plank atau papan informasi proyek.

Ketiadaan papan informasi membuat masyarakat kesulitan mengetahui proyek tersebut dikerjakan oleh siapa, berasal dari sumber anggaran mana, berapa nilai kontraknya, siapa kontraktor pelaksananya, serta kapan pekerjaan harus diselesaikan.

Padahal, informasi mengenai proyek pemerintah semestinya dapat diketahui masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran.

"Kalau memang proyek pemerintah, kenapa tidak ada planknya? Masyarakat berhak mengetahui siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya dan dari mana sumber dananya," ujar salah seorang warga.

Selain persoalan papan informasi dan debu, warga juga menyoroti aspek keselamatan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Tidak adanya pengaturan yang memadai di titik pekerjaan dikhawatirkan dapat membahayakan pengendara. Terlebih terdapat bagian jalan yang sedang dikerjakan dan lubang di sekitar lokasi, sehingga pengendara yang tidak mengetahui kondisi tersebut berpotensi mengalami kecelakaan.

Spesifikasi Pekerjaan Dipertanyakan

Sorotan masyarakat tidak berhenti pada persoalan teknis pengamanan. Kualitas pekerjaan bahu jalan tersebut juga mulai dipertanyakan.

Bahu jalan dengan konstruksi beton atau rigid pavement pada prinsipnya harus dikerjakan berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Mulai dari persiapan dasar, ketebalan dan mutu beton, dimensi pekerjaan hingga metode pelaksanaan harus memenuhi ketentuan kontrak.

Karena itu, dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar berdasarkan penilaian visual masyarakat.

Namun, justru di sinilah pengawasan dari instansi terkait sangat dibutuhkan.

Jangan sampai proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara hanya dilihat dari selesai atau tidaknya pekerjaan, sementara kualitas, keselamatan masyarakat dan transparansi pelaksanaannya luput dari pengawasan.

Warga Minta Diperiksa

Masyarakat meminta instansi teknis maupun aparat pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, termasuk mengecek dokumen kontrak, sumber anggaran, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan.

Jika seluruh pekerjaan memang telah sesuai ketentuan, pihak pelaksana tentu tidak perlu khawatir dengan pengawasan publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun penyimpangan spesifikasi, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan sesuai ketentuan.

Sebab, proyek jalan bukan sekadar persoalan beton dan pengerjaan fisik. Di balik setiap rupiah anggaran yang digunakan, terdapat tanggung jawab kepada publik.

Publik berhak bertanya: siapa pelaksana proyek ini, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber dananya, mengapa tidak terlihat papan informasi proyek, dan bagaimana pengawasan terhadap kualitas serta keselamatan selama pekerjaan berlangsung?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan penjelasan mengenai identitas proyek, nilai pekerjaan, sumber anggaran, spesifikasi teknis maupun langkah pengendalian debu dan keselamatan lalu lintas di lokasi.red