Polda Sumut Tetapkan 10 Tersangka Pengrusakan dan Penganiayaan di Humbahas

admin — Thu, 24 Sep 2026 20:10:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Subdit III Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut dan Polres Humbang Hasundutan (Hasundutan) menetapkan 10 tersangka pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas pada Sabtu (12/09/26) sekira pukul 09.00 WIB.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak menyebutkan, peristiwa yang terekam dan videonya beredar luas di masyarakat itu terdiri tiga tindak pidana, yakni pengrusakan, penganiayaan berat serta pencurian.

"Ada tiga orang korban dalam peristiwa pengrusakan dan penganiayaan serta pencurian di Kabupaten Humbahas," terang Direktur Reskrimum Polda Sumut didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Kita Purba, Kamis (24/9/2026).

Adapun ketiga korban, Fransiskus Hermanus Munte, Yohanes T Togatorop dan Lambok Stefanus Gultom.

Penangkapan yang dipimpin Kasubdit III Jatanras Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba bersama personel dapat mengamankan sebanyak 10 orang pelaku dari lokasi kejadian (TKP)

Adapun sepuluh orang pelaku yang ditangkap itu berinisial MS (60), TM (66), PS (46), HS (65), TBS (38), IFS (43), JS (50), FS (30), TS (36) dan SM (38).

"Terhadap kesepuluh orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu berdasarkan tiga laporan polisi tentang aksi penyerang dan pengerusakan yang diterima Polda Sumatera Utara," kata Kombes Pol Cornelis Simanjuntak, Kamis (24/09/26).

Dijelaskannya, ada ratusan orang yang melakukan aksi itu sehingga mengakibatkan beberapa rumah warga dan kendaraan rusak.

"Kasus tersebut ditindaklanjuti personel Jatanras Polda Sumut dan Polres Humbahas dengan mengamankan 10 orang pelaku," jelasnya.

Cornelis menuturkan terhadap empat pelaku lainnya telah ditahan di Mapolres Humbahas untuk menjalani proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing.

"Sementara, kesepuluh orang yang ditangkap personel Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka," tuturnya.

Sementara, Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho menjelaskan, penyebab terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan itu karena masalah perebutan lahan adat antara pihak Raja Bius Matiti (Marga Simanullang) dengan Opung (Op) Patar Munte (Marga Munte).

"Untuk saat ini pasca terjadinya aksi penyerangan dan pengrusakan itu situasi kamtibmas di Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, sudah berjalan aman dan kondusif," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Kita Purba memberikan keterangan pers kasus kerusuhan di Humbahas, Kamis (24/9/2026)(W05)

Anggota DPRDSU DT Dikenakan Pasal Berlapis

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:56:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO
Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir (DT) dikenakan pasal berlapis atas dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat.

Direktur Dit Reskrimum Polda Sumut Kombes Cornelis H Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (24/9/2026) mengatakan, ancaman hukuman menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (394 KUHP baru/266 KIHP lama) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan pemalsuan surat (391 KUHP baru/263 KUHP lama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Cornelis mengatakan itu saat konferensi pers di Mapolda Sumut. Ia didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan dan sejumlah penyidik Subdit Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Sumut.

Dalam penjelasannya, Cornelis mengatakan, DT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Direktur PT. Rapy Ray Putratama, Muhammad Ghazali Iskandar dengan Laporan Polisi LP/B/449/IV/2023.

"Tersangka DT sempat dua kali tidak menghadiri pemanggilan penyidik, sehingga dilakukan penjemputan paksa pada 15 September 2026 di kediamannya Komplek Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, selanjutnya dilakukan penahanan," sebutnya.

Dijelaskan, dugaan pemalsuan surat tersebut terjadi Maret 2023 di Komp Bumi Asri, Medan Helvetia. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka DT mengirimkan surat tersebut ke Bank BTN Medan, Bank BRI Kanwil Medan, Bank BJB Medan serta Kantor Pertanahan Deliserdang. Isi surat tersebut, DT mengaku sebagai satu-satunya subjek hukum yang berhak atas lahan sekira 15 Ha di Dusun V Desa Sigara Gara, Kec. Patumbak, Kab. Deliserdang.

Namun, kata Cornelis, hasil penyidikan, objek tanah dimaksud bukan milik bersangkutan, melainkan milik Pelapor berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 650 tanggal 3 Desember 2019 atas nama PT. Rapy Ray Putratama, dan sedang dibangun perumahan bersubsidi di atasnya.

Atas munculnya empat surat yang dilayangkan kuasa hukum DT ke tiga bank dan BPN, mengakibatkan kerugian terhadap Pelapor, dikarenakan Pelapor tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit bank dan sertifikat tanahnya diblokir.

Karena persoalan itu, menimbulkan kerugian bagi PT. Rapy Ray Putratama ditaksir mencapai Rp5 miliar. "Saat ini masih satu orang ditetapkan tersangka, yakni DT dan kami telah memeriksa saksi-saksi terdiri saksi pelapor, pihak bank dan BPN Deliserdang," kata Cornelis.

Ia juga mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara dan penyitaan barang bukti. Berikutnya penyidik akan mengirimkan berkas perkara kepada JPU (Tahap 1) sambungnya.(W05)

Foto:

Bupati Solok dan Jajaran Pemerintah Daerah Gelar Rapat Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Arosuka

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:29:00 +0700+0700

Kabupaten Solok -Sumut24co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam rangka membahas langkah penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Arosuka, Kabupaten Solok Rabu Malam 23 September 2026 menggelar rapat koordinasi bersama Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati Solok H. Candra , dan hadir juga Bupati Pariaman John Kenedy Azis, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Pj Sekda Kab Solok Masheri Yanda Boy, Basarnas Tipe A Padang, Anggota DPRD Kab Solok dan Jajaran BNPB serta diikuti oleh OPD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. rapat di laksanakan di Posko Utama Penangulangan Bencana Kabupaten Solok .

Hal Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Pusat, khususnya BNPB, dalam memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Laporan dari Kalaksa BPBD Kab Solok Khairul menyampaikan bahwa penduduk yang terdampak ada 1 Orang Meninggal dan 1 dalam pencarian, 4 orang dalam keadaan Luka, 474 orang mengungsi. Serta rumah terdampak, 52 Rusak ringan, 16 rusak sedang, 19 Rusak berat dan 1 rumah ibadah yang mengalami rusak ringan. Serta 10 Kantor Dinas terdampak.

Dalam rapat , dibahas berbagai langkah strategis terkait penanganan kondisi darurat, evakuasi dan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, penanganan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, serta langkah pemulihan pascabencana.

Bupati Solok mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terus berkomitmen untuk memberikan penanganan terbaik kepada masyarakat yang terdampak bencana, Koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

"Kita terus berupaya memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama. Melalui koordinasi bersama BNPB, kita berharap penanganan bencana di Kabupaten Solok dapat berjalan cepat, terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak," ujar Bupati Solok.

Sestama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kebencanaan. BNPB sebelumnya juga menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas daerah.

Kami dari BNPB Pusat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan apa yang di butuhkan oleh pemerintah Kab Solok guna untuk penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Kab Solok Khususnya di Arosuka, maka dari itu mari kita mulai bergerak untuk kedepannya agar lebih baik Ujar " Sestama BNPB Rustian".

Rapat bersama ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mempercepat penanganan bencana di Arosuka sekaligus memastikan seluruh unsur terkait dapat bergerak secara terkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama seluruh jajaran akan terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan BNPB dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur akan terus hadir dan bekerja bersama dalam menghadapi serta menangani dampak bencana di Kabupaten Solok."(YOSE)

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis Salurkan Bantuan Bencana Banjir Bandang ke Pemerintah Kabupaten Solok

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:28:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Dalam penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solok, 23 September 2026 Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis bersama Jajaran menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok.

Bantuan diserahkan pada Rabu malam, 23 September 2026, bertempat di Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok. Bantuan diterima oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Wakil Bupati Solok H. Candra dan Ketua DPRD Kab Solok Ivoni Munir serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Bupati Padang Pariaman mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama masyarakat kepada saudara-saudara yang tengah menghadapi musibah di Kabupaten Solok.

"Kami hadir membawa bantuan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung pemerintah daerah dalam proses penanganan di lapangan, kami sampaikan juga kepada Pemerintah Kabupaten Solok beserta Masyarakat agar Tabah Mengadapi Ujian ini Kab Solok Tidak Sendirian." ujarnya John Kenedy Azis.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan dari berbagai pihak dinilai sangat berarti dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Penyaluran bantuan ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan sinergi antarpemerintah daerah dalam menghadapi bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak serta mempercepat proses penanganan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Solok terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait melalui Posko Utama Penanganan Bencana untuk memastikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat dapat disalurkan secara terkoordinir dan tepat sasaran.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.(YOSE)

Polda Sumut Ungkap Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan di Humbahas

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:26:00 +0700+0700

Medan - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut) mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan secara bersama sama, yang terjadi di Desa Matiti II, Dolok Sanggul, Humbanghasundutan (Humbahas), di Pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Kamis (24/09/26) sore.

Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (12/09/26), Pukul 09.00 WIB, sedikitnya seratus orang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) melakukan pengrusakan, pencurian dan penganiayaan, dan sebagainya, yang terurai dalam 12 laporan polisi (LP) dan yang ditangani Polda Sumut sebanyak 3 laporan dengan 10 tersangka yang sudah ditahan, sisanya 9 laporan ditangani Polres Humbahas dengan 14 tersangka yang juga sudah ditahan di sana.

Adapun motifnya adalah terkait sengketa kepemilikan tanah antara kelompok Marga Manullang bersengketa dengan kelompok Margs Munthe. Korban sebanyak 3 orang dari kelompok Marga Munthe, yakni Fransiskus Hermanus mengalami kerusakan rumah dengan kondisi hancur dan berserakan, kaca pecah dan steling jualan hancur, 4 unit mobil dirusak dan digulingkan, serta 1 unit sepeda motor dalam kondisi dirusak.

Kemudian, Yohannes T Togatorop mengalami luka luka bagian kepala, tangan, wajah dan bagian tubuh lainnya, dan Lambok Stepanus Gultom merupakan anggota polisi yang sedang bertugas pengamanan di lokasi pada saat itu.

"Terhadap Lambok mengalami luka bagoan tangan dan tangan. Ia mengalami pelemparan botol air mineral oleh pelaku, leher dicekik dan tangannya dipiting," katanya dalam konferensi pers (Konpres).

Sementara, lanjut Cornelis, 10 pelaku yang diamankan, yaitu inisial MS (60) berperan sebagai ketua kelompok dan penggerak massa aksi penyerangan. Lalu TM (66) koordinator lapangan dan penggerak massa, PS (49) melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah dan mobil, HS (65) ikut serta dalam penyerangan, TBS (38) penggerak massa dan ikut serta dalam penyerangan, IFS (38) melakukan pelemperan menggunakan batu dan pengrusakan rumah dan mobil, JS (50) ikut serta dalam penyerangan dan mengendarai mobil Kijang yang berisi ban mobil bekas, FS (37) ikut serta dalam penyerangan.

Selanjutnya, TS (36) melalukan pelemparan dan penyerangan terhadap Kabag Ops Humbahas yang sedang mengamankan lokasi pasca aksi penyerangan, melakukan pelemparan serta pengrusakan terhadap rumah dan mobil saat aksi penyerangan, SM (38) penggerak dan mengumpulkan massa serta membawa massa dengan menggunakan Mobil Pick up Granmax ke TKP.

"Para tersangka dikenakan Pasal 477 Subsider Pasal 262 dan Pasal 466 dengan penjara paling lama 7 tahun," tandasnya.

Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho menambahkan, bahwa tanah yang disengketakan mwrupakan tanah adat yang kedua kelompok saling mengklaim. "Dari Polres Humbahas sebenarnya sudah melakukan langkah langkah mediasi. Tetapi setelah dilakukan 7 kali mediasi tetap tidak ketemu penyelesaiannya, mereka tetap saling mengklaim sehingga puncaknya pada 12 September lalu dan akhirnya dilakukanlah langkah hukum," jelas Adi. (W05)

Foto:
Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak didampingi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho saat melakukan Konpres di di Pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Kamis (24/9) sore (W05)

Dari Climate Summit PBB, Menteri LH: Presiden Prabowo Subianto Lakukan Langkah Nyata Pengendalian Perubahan Iklim

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

New York— Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong dunia beralih dari komitmen menuju implementasi aksi iklim yang lebih cepat, adil, dan melindungi masyarakat, Indonesia membawa pesan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama.
Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang menjadi rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di Markas Besarnya New York pada hari Rabu, 23 September 2026.
Climate Summit 2026 dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda. Dalam forum tersebut hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
Rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakan menjelang COP31 untuk menjawab tiga tantangan utama: mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim guna melindungi manusia dan mata pencaharian dalam era risiko iklim yang meningkat.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing," ujar Jumhur.
Dari Komitmen ke Pelaksanaan
Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
Menteri Jumhur menambahkan bahwa "Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama". Selanjutnya, Indonesia memaparkan aksi lintas sektor: pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pembangunan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi. Dalam penyampaian lisannya, Menteri Jumhur juga menekankan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penguatan nilai tambah di dalam negeri.
"Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Jumhur.
Pembiayaan, Adaptasi, dan Aksi Nyata
Pesan politik tersebut dilengkapi melalui tiga Solution Dialogues Indonesia mengenai pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, dan pengurangan metana. Rangkaian ini menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta pelaksanaan nyata di tingkat masyarakat.
Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan bahwa pembiayaan harus mengikuti kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) —mulai dari penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran. Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap penting bagi data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan untuk kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang menghadapi dampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan.
Pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang dapat memberi manfaat langsung bagi warga. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta kapasitas pemerintah daerah dapat menurunkan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik. Metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan bahwa adaptasi harus berjalan bersama mitigasi. Dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, sekaligus melindungi dan merestorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir. Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunan sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar.
Jejak untuk Indonesia
Keterlibatan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menegaskan bahwa agenda lingkungan dan iklim bukan isu tambahan dalam pembangunan. Keputusan tentang energi, industri, investasi, sampah, pembiayaan, dan pesisir akan menentukan ketahanan pangan, kesehatan, pekerjaan, kualitas lingkungan, serta kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang meningkat.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujar Jumhur.

Terbitkan SKT di Kawasan Hutan Tanpa Izin Resmi, Mantan Camat Pulau Rakyat Diperiksa Jaksa

admin — Thu, 24 Sep 2026 19:05:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Praktik penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga melanggar hukum di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di Kabupaten Asahan kian terkuak. Mantan Camat Pulau Rakyat berinisial HM yang pernah menjabat sejak 2010, dikabarkan telah dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang menerbitkan sejumlah SKT di areal yang statusnya masih kawasan hutan negara.

Ketua Lembaga Anak Bangsa Anti Korupsi (Labak) Asahan, Syarifuddin Harahap, mengungkapkan hal ini kepada awak media di Kisaran, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, kasus bermula dari penerbitan SKT di areal seluas sekitar 250 hektar yang masuk kawasan HPK di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat. Areal tersebut merupakan bagian dari total sekitar 500 hektar lahan yang dikelola PT. Sapta Tama Bie Persada, dulunya bernama PT. Param.

"Proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan lebih dari 500 hektar ini pun patut dipertanyakan. Kami sudah melaporkan kasus ini ke pihak Kejaksaan," tegas Syarifuddin.

Secara hukum, penerbitan SKT oleh Camat atau Kepala Desa di kawasan hutan, termasuk HPK, tidak sah selama belum ada Surat Keputusan pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanah di kawasan hutan dikuasai langsung oleh negara dan tidak boleh diterbitkan surat penguasaan secara sepihak oleh pejabat daerah.

Tanpa SK pelepasan, status lahan tetap milik negara. SKT yang terbit lebih awal otomatis cacat hukum administratif. Sesuai aturan, langkah sahnya adalah mengajukan pelepasan kawasan ke Kementerian LHK, setelah status berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), barulah BPN atau Pemda boleh memproses alas hak.

Penerbitan dokumen palsu di atas kawasan hutan dapat menjerat oknum pejabat dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, hingga Tindak Pidana Korupsi. Sementara pihak yang memanfaatkan lahan tanpa izin pelepasan dapat dikenakan denda administratif per hektar serta pidana penjara dan denda miliaran rupiah berdasarkan UU Kehutanan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Asahan, Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Camat HM beserta sejumlah pihak terkait.

"Ya, laporannya terkait penerbitan SKT di kawasan hutan. Kami sudah membentuk tim, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, serta turun ke lokasi. Penanganan masih berjalan," ungkap Fahri.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, mantan Camat HM tidak memberikan tanggapan (nomornya tidak dapat dihubungi).

Kasus ini menjadi sorotan publik karena mengindikasikan adanya kemungkinan kerugian negara sekaligus pelanggaran tata kelola pertanahan yang merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Masyarakat berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas, termasuk menelusuri aliran keuntungan yang diduga menggerogoti aset negara. (tec)

Jangan Biarkan Rumah Besar Ini Kehilangan Marwahnya

admin — Thu, 24 Sep 2026 17:36:00 +0700+0700

Di tengah riuhnya berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian warga NU, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat bersama:

Jangan sampai kita kehilangan NU hanya karena kita sedang kecewa kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

NU terlalu besar untuk dipersempit menjadi soal jabatan, kepentingan, kekuasaan, ataupun siapa yang sedang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

NU adalah rumah besar.

Rumah para ulama.
Rumah para santri.
Rumah jutaan nahdliyin.
Rumah yang dibangun dengan ilmu, akhlak, pengorbanan dan keikhlasan.

Karena itu, mari kita tabayun. Jangan mudah percaya kepada setiap kabar, tetapi jangan pula menutup mata terhadap setiap persoalan yang patut dipertanyakan.

Sebab mencintai NU bukan berarti membenarkan segala sesuatu yang dilakukan atas nama NU.

Justru karena kita mencintai NU, kita harus berani menjaga kesuciannya.

Kalau ada kepentingan yang masuk ke dalam NU, kita jaga NU.

Kalau ada kekuasaan yang mulai menggeser nilai-nilai NU, kita jaga NU.

Kalau ada uang yang sumber dan penggunaannya patut dipertanyakan, kita minta semuanya dijelaskan dengan terang.

Bukan karena kita membenci siapa-siapa.

Tetapi karena kita terlalu mencintai NU untuk membiarkan siapa pun menjadikan NU sebagai tempat berlindung bagi kepentingan pribadi.

Jangan sampai suatu hari nanti anak-anak kita bertanya:

"Mengapa rumah yang dahulu dibangun dengan keikhlasan itu sekarang begitu gaduh karena kepentingan manusia?"

Maka, mari kita kembalikan NU kepada ruhnya.

Kepada ulama, ilmu, akhlakul karimah, amanah, kejujuran dan kemaslahatan umat.

Siapa pun kita, apa pun posisi kita, ketika memasuki rumah besar NU, yang harus kita bawa adalah khidmah, bukan ambisi.

Yang harus kita jaga adalah amanah, bukan kepentingan.

Dan yang harus kita pertahankan adalah marwah NU, bukan kepentingan kelompok.

Mari tetap mencintai NU.
Mari tetap menyayangi NU.
Mari tetap menjaga NU.

Sebab mencintai NU juga berarti berani menjaga NU dari segala sesuatu yang dapat mengotori nama dan marwahnya.

*BY : BURHANUDDIN,SE.,*

Rapimprov dan HUT KADIN ke-58 Digelar, Program KADIN Pusat Diluncurkan Serentak di 38 Provinsi

admin — Thu, 24 Sep 2026 16:13:00 +0700+0700

MEDAN | Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) sekaligus peringatan HUT ke-58 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara berlangsung di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi pengusaha di Sumatera Utara sekaligus terhubung dengan agenda KADIN Indonesia di tingkat nasional melalui peluncuran sejumlah program strategis secara daring.

Ketua Panitia Rapimprov KADIN Sumut, Andi Atmoko Panggabean, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Menurut Andi, dukungan berbagai mitra menjadi bagian penting dalam menyukseskan Rapimprov sekaligus memperkuat hubungan antara KADIN dengan dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah dan organisasi pengusaha.

"Terima kasih kepada seluruh mitra KADIN yang telah memberikan dukungan. Terutama Bank Himbara, Bank Sumut, Hiswana Migas, Gakopti, organisasi pengusaha, BPS, Bappeda, OJK dan seluruh undangan yang hadir," ujar Andi.

Ia menyebut dukungan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan KADIN tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Rapimprov juga menjadi momentum memperkuat konsolidasi kepengurusan KADIN di Sumatera Utara, termasuk kepengurusan KADIN di 33 kabupaten/kota.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, yang juga menjabat Komisaris Utama Bank Sumut, menegaskan pentingnya Rapimprov sebagai ruang memperkuat komunikasi internal organisasi sekaligus membangun hubungan yang lebih erat dengan pemerintah dan dunia usaha.

"Pengusaha tidak bisa berjalan sendiri. KADIN harus menjadi jembatan komunikasi antara dunia usaha, pemerintah daerah dan para investor," kata Firsal.

Menurutnya, KADIN Sumut akan terus mendorong agar organisasi pengusaha tersebut mampu memberikan kontribusi konkret terhadap pembangunan ekonomi Sumatera Utara.

Rangkaian acara turut dihadiri sejumlah tokoh Sumatera Utara, perwakilan pemerintah daerah, pihak Polda Sumut, Bank Himbara, Bank Sumut, Bank Permata, OJK, perusahaan daerah, PDAM Tirtanadi dan PT. PSU.

Hadir pula berbagai organisasi himpunan dan asosiasi pengusaha serta jajaran kepengurusan KADIN dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Program KADIN Pusat Diluncurkan

Selain agenda daerah, Rapimprov KADIN Sumut terhubung dengan peluncuran sejumlah program KADIN Indonesia yang dilakukan secara daring.

Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie memimpin peluncuran program yang diikuti kepengurusan KADIN dari 38 provinsi se-Indonesia.

Sejumlah program yang diluncurkan antara lain Satgas KDMP, Satgas Protein, KADIN Indonesia Golf Club, KADIN Peduli Bencana, program Pendidikan, LPK KADIN, Platform BES Eksyar melalui isec.id, White Paper Kesehatan serta KADIN Apps.

Peluncuran program tersebut memperlihatkan bagaimana agenda KADIN di tingkat pusat dikoneksikan dengan kepengurusan daerah.

*Pemprov Sumut Dorong Sinergi dengan Dunia Usaha*

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, yang hadir mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapimprov KADIN Sumut.

Timur menilai komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan dukungan sektor swasta.

"Pemerintah tentu membutuhkan dunia usaha sebagai mitra dalam menggerakkan perekonomian. Karena itu komunikasi dan sinergi seperti ini perlu terus dibangun," ujar Timur.

Gubernur Sumut disebut sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Rakornas yang berkaitan dengan inflasi serta ekonomi dan keuangan.

Dialog Ekonomi dan Sidang Pleno

Setelah rangkaian seremoni dan peluncuran program, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang dipandu Ade Sandrawati Purba.

Dialog menghadirkan Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.AP., Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara; Asim Saputra, S.ST., M.Ec., Dev., Kepala BPS Sumut; Peter Suhendra, Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian KADIN Sumut; serta Jonedi Ramli, Direktur Eksekutif Regional I Pelindo.

Forum dialog menjadi ruang bertukar pandangan antara pemerintah, statistik, dunia usaha dan sektor kepelabuhanan mengenai kondisi serta tantangan perekonomian Sumatera Utara.

Selanjutnya, agenda Rapimprov berlanjut pada Sidang Pleno RAPIMPROV KADIN Sumatera Utara sebagai bagian dari agenda internal organisasi.

Bagi KADIN Sumut, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sekaligus mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan agenda pembangunan pemerintah.

Firsal Dida Mutyara menegaskan, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari terlaksananya acara, tetapi juga dari terbentuknya komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan.

"Harapannya, Rapimprov ini tidak berhenti sebagai forum organisasi, tetapi menghasilkan komunikasi dan program yang dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha dan perekonomian Sumatera Utara," pungkasnya.

Polsek Medan Area Ringkus Spesialis Maling Spion

admin — Thu, 24 Sep 2026 15:40:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area meringkus seorang pelaku spesialis pencurian spion mobil. Pengungkapan itu masih terus dikembangkan.

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Kamis (24/9/2026) menjelaskan, tersangka Taufik Rinaldi Harahap (28), warga Jalan Sampurno Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap di Jalan Aipda KS Tubun Kelurahan Pandai Hulu 1 Kecamatan Medan kota pada Minggu (20/8/2026) sekira pukul 03.30 WIB.

"Tersangka mengaku sudah dua kali melakukan pencurian spion mobil," jelasnya.

Kata dia, tersangka telah melakukan pencurian spion mobil di Jalan Berastagi dan AR Hakim Gang Bakung. Tersangka ditangkap atas laporan Teddy (42), warga Jalan AR Hakim Gang Bakung Blok Tunjong No 47/88 W Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area.

Korban mengalami pencurian 1 set spion mobil Toyota Innova nomor polisi BK 1122 ACP miliknya ketika parkir di kediamannya pada Kamis (16/7/2026) lalu.

"Ketika bangun tidur sekira pukul 05.00 WIB, korban melihat spion mobilnya sudah hilang," kata AKP M Ainul Yaqin.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Medan Area. Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya segera melakukan penyelidikan.

"Kita mendapat informasi tersangka sedang berada di Jalan Aipda KS Tubun, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area sehingga segera kita lakukan penangkapan," ujar Kapolsek Medan Area.

Bersama tersangka disita barang bukti 1 kaca mata dan rekaman CCTV. Tersangka mengakui telah mencuri spion mobil korban Teddy.

"Tersangka mengaku menjual spion curian itu Rp 200.000,- dan dia mendapat bagian Rp 100.000,-," pungkas AKP M Ainul Yaqin.(W05)

Alun-Alun STM Hilir Mulai Dibangun, Disiapkan Jadi Pusat Aktivitas Warga

admin — Thu, 24 Sep 2026 15:38:00 +0700+0700

STM HILIR — Alun-alun Kecamatan STM Hilir mulai dibangun di Desa Talun Kenas, tepat di depan Kantor Camat STM Hilir, Kamis (24/9/2026). Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Deli Serdang bersama Ketua TP PKK, jajaran perangkat daerah dan Camat STM Hilir.

Bupati dr H Asri Ludin Tambunan mengatakan, kehadiran alun-alun diharapkan memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk berolahraga, berkumpul, mengembangkan UMKM, sekaligus menikmati waktu bersama keluarga.

"Dengan adanya alun-alun baru ini, kita berharap menjadi ikon baru sekaligus tempat berkumpul masyarakat STM Hilir, baik untuk olahraga, kegiatan UMKM, maupun wisata keluarga," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan alun-alun menjadi bagian dari upaya bertahap memperkuat fasilitas publik di STM Hilir. Ke depan, peningkatan fasilitas lainnya, termasuk kantor camat dan sarana pendidikan, juga akan dilakukan.

"Harapannya ini menjadi modal STM Hilir untuk lebih maju ke depannya, anak-anaknya menjadi generasi emas 2045, dan masyarakat bangga menjadi bagian dari Kecamatan STM Hilir," pungkasnya.

Gedung Baru SMP Kavri Diresmikan, Bupati Dorong Pengembangan SMA

admin — Thu, 24 Sep 2026 15:34:00 +0700+0700

STM HILIR — Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan meresmikan gedung baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kavri di Desa Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Kamis (24/9/2026).

Pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan melalui bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2026.

Revitalisasi mencakup pembangunan laboratorium komputer, laboratorium IPA, ruang UKS, satu ruang kelas, toilet, dan ruang guru.

Asri Ludin Tambunan mengatakan, peningkatan fasilitas pendidikan harus diikuti dengan kesempatan yang sama bagi siswa sekolah negeri maupun swasta untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

"Kita harap antara lulusan sekolah swasta dan negeri sederajat dan sama kualitasnya. Tidak ada perbedaan anak negeri dan swasta," tegasnya.

Ia juga mendorong Yayasan Kavri untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pengembangan pendidikan tingkat SMA di kawasan tersebut.

"Pembangunan SMA diharapkan bisa menambah fasilitas pendidikan di STM Hilir. Saya tentunya mendukung jika pihak yayasan mau melakukan pengembangan," ujarnya.

Bupati juga membuka ruang bagi Yayasan Kavri untuk berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Deli Serdang terkait kebutuhan lain yang dapat didukung pemerintah daerah secara bertahap.

"Tidak ada anak tiri, anak kandung. Sebab semua anak SD dan SMP adalah anak-anak Deli Serdang," katanya.

Kepada para siswa, Bupati berpesan agar gedung dan fasilitas baru menjadi penyemangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Ia berharap dari SMP Kavri lahir generasi yang kelak menjadi pemimpin, tidak hanya di STM Hilir, tetapi juga di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kavri, Rumpia Ginting, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Deli Serdang. Ia menyebut SMP Kavri memiliki sejarah dukungan dari pemerintah daerah, termasuk pembangunan pagar sekolah yang sebelumnya mendapat bantuan dari Bupati Amri Tambunan.

"Bagi kami, kehadiran Bapak di sini sangat istimewa bagi keluarga besar yayasan," ujarnya.

Peresmian turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, perangkat daerah terkait, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, anggota DPRD Deli Serdang, Camat STM Hilir, perangkat Desa Talun Kenas, dan keluarga besar Yayasan Kavri.

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

admin — Thu, 24 Sep 2026 15:18:00 +0700+0700

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) optimistis realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Optimisme tersebut didukung percepatan pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.

Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih menyampaikan hal tersebut dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, pendapatan telah terealisasi sebesar 69,80% atau Rp8,9 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun. Sementara itu, belanja telah terealisasi sebesar 51,82% atau Rp6,64 triliun dari anggaran Rp12,8 triliun.

"Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera," kata Frans.

Frans juga menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi 59,15% atau Rp4,1 triliun dari anggaran Rp6,9 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.

Selain itu, Frans memaparkan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana juga sudah mulai terealisasi. Ia optimistis realisasi anggaran tersebut dapat segera tercapai sesuai dengan perencanaan.

TKD tambahan sebesar Rp1,1 triliun tersebut diperuntukkan bagi berbagai urusan, dengan alokasi untuk pendidikan sebesar Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, dan urusan lainnya Rp26 miliar.

"OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan," katanya.

Di sisi lain, BKAD Sumut juga menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini dalam kondisi menganggur atau idle agar dapat menjadi sumber PAD. Program tersebut saat ini sedang dilaksanakan oleh BKAD.

"Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD," kata Frans. **

Pemprov Sumut Ajak Kadin Perkuat Kolaborasi, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

admin — Thu, 24 Sep 2026 15:17:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta seluruh pelaku usaha memperkuat kolaborasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan industri, memperluas akses pasar, serta mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut Tahun 2026 sekaligus Peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).

Timur mengatakan Sumut memiliki kekuatan besar pada sektor perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, hingga industri pengolahan. Berbagai potensi tersebut perlu dihubungkan melalui infrastruktur yang semakin efisien sehingga biaya logistik dapat ditekan dan nilai tambah produk meningkat.

"Sebanyak 40% (dari APBD Sumut) dianggarkan untuk infrastruktur dan ini diwajibkan oleh pemerintah pusat. Itulah yang dilaksankan oleh Dinas PU dan Sumber Daya Air. Karena itu, Pemprov Sumut tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus ada Kadin, pelaku usaha di dalamnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Timur menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat untuk mendorong perekonomian Sumut, di antaranya memperkuat konektivitas dan hilirisasi industri serta memperluas akses pembiayaan dan investasi berkualitas.

Menurutnya, Pemprov Sumut berkomitmen mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Investasi diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

Selain itu, Pemprov Sumut terus berupaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi, sekaligus mendukung UMKM agar mampu naik kelas dan menembus pasar global.

"Saya berharap hasil Rapimprov ini tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, tetapi ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur, memperkuat konektivitas antar wilayah, memperluas akses pasar, mendorong hilirisasi industri, serta memperkokoh kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumut memiliki potensi ekonomi yang besar, antara lain dari sektor perkebunan yang menghasilkan sawit, karet, kopi, dan kakao. Selain itu, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai basis industri hilir kelapa sawit dan turunannya, Kuala Tanjung sebagai pelabuhan dan simpul logistik di jalur Selat Malaka, Bandara Kualanamu sebagai gerbang udara internasional di Pulau Sumatera, Tol Trans Sumatera sebagai konektivitas antarkota dan pusat produksi, serta Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional.

"Ini menjadi modal besar dan sudah sepatutnya kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II mencapai 5,06%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya," ucapnya.

Namun, Firsal mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi dunia usaha di berbagai daerah, antara lain ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM, serta iklim investasi.

Melihat langkah nyata Gubernur Sumut dalam membangun Kepulauan Nias, Firsal menilai hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, khususnya di sektor konstruksi. Ia juga menyebut sekitar 90% perputaran ekonomi di Sumut berasal dari para pelaku usaha.

"Kami mewakili seluruh penusaha di sini. Kami yang memutar perekonomian Sumut lebih dari 90%. Jadi kami mohon dikasih karpet merah untuk berinvestasi, saya juga sampaikan nanti ke Pak Gubernur. Sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Sumut," ujarnya. **

304 Lowongan Dibuka di Job Fair Madina, Bupati Saipullah Dorong Warga Manfaatkan Peluang Kerja

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:49:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menegaskan bahwa ketersediaan pekerjaan yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Menurut Saipullah, lapangan kerja yang memadai juga berperan dalam menekan angka pengangguran dan membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Job Fair Madina 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama sejumlah perusahaan di Gedung Serbaguna H. Amru Daulay, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (23/9/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 23-24 September 2026, sebanyak 15 perusahaan turut ambil bagian dengan menyediakan total 304 lowongan pekerjaan bagi masyarakat.

Saipullah mengatakan, perusahaan yang berpartisipasi terdiri dari 12 perusahaan yang bergerak di sektor pabrik kelapa sawit serta tiga perusahaan di bidang kesehatan.

"Ketersediaan lapangan kerja yang layak memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran," ujar Saipullah didampingi Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Saipullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah membuka kesempatan kerja bagi putra-putri Mandailing Natal.

Ia berharap para pencari kerja tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Job Fair, menurutnya, dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mengembangkan kemampuan dan pengalaman di dunia kerja.

Namun, Saipullah mengingatkan bahwa kebutuhan dunia kerja saat ini tidak hanya berkaitan dengan ijazah atau latar belakang pendidikan. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

"Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, berdisiplin tinggi, berintegritas, bertanggung jawab, adaptif, dan punya kemauan untuk terus belajar," katanya.

Karena itu, ia meminta para pencari kerja mempersiapkan diri secara serius sebelum mengikuti proses rekrutmen.

Persiapan tersebut mencakup kelengkapan administrasi, kemampuan teknis, keterampilan komunikasi, hingga sikap dan etos kerja.

"Para pencari kerja juga harus menyiapkan diri secara matang, mulai dari kelengkapan administrasi, kemampuan teknis, komunikasi, hingga sikap dan etos kerja," ungkap Saipullah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina juga meminta panitia Job Fair 2026 menjalankan seluruh proses secara objektif dan profesional.

Ia menekankan pentingnya prinsip objektivitas, transparansi, profesionalisme dan keadilan dalam proses penerimaan tenaga kerja.

Menurutnya, proses rekrutmen yang terbuka dan profesional penting agar kesempatan kerja dapat diakses masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.

Pemkab Madina, lanjut Saipullah, akan terus mendorong perluasan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga memiliki peran langsung dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Kita berharap masyarakat Madina tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku utama," tegasnya.zal

Pengurus TP PKK Madina 2026-2030 Resmi Dilantik, Bupati Saipullah Nasution Soroti Narkoba hingga Perkawinan Anak

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:48:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution resmi melantik pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madina periode 2026-2030.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (23/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah menyebut pelantikan kepengurusan baru TP PKK bukan sekadar agenda organisasi. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi awal untuk menghadirkan semangat dan gagasan baru dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Ia mengatakan TP PKK memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

"TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, secara kelembagaan pembentukan TP PKK di tingkat kabupaten merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, pengurus yang telah dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara maksimal.

Saipullah menilai pelaksanaan berbagai program TP PKK selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk menyusun program yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Program yang sudah baik harus dilanjutkan dan dikembangkan. Pengurus yang baru dilantik harus mampu merumuskan program kerja yang lebih inovatif, terutama dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK," katanya.

Bupati Madina juga berpesan kepada seluruh pengurus agar tidak melihat PKK hanya sebagai organisasi formal. Ia mendorong seluruh jajaran menjadikan PKK sebagai ruang untuk memberikan pengabdian nyata kepada masyarakat.

"Laksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Jadikan organisasi PKK sebagai wadah pengabdian dengan bekerja, belajar, berinovasi, kreativitas, sembari ikhlas beramal," pesan Saipullah.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat.

Karena itu, Saipullah meminta pendekatan pemberdayaan, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta musyawarah menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan program.

Ia berharap pola tersebut dapat membuat keberadaan TP PKK semakin dekat dengan masyarakat dan manfaat programnya dapat dirasakan secara langsung.

"Dengan cara tersebut, kehadiran TP PKK akan lebih dirasakan masyarakat," ucapnya.

Selain penguatan program organisasi, Saipullah juga meminta pengurus TP PKK di seluruh jenjang untuk memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sejumlah persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan perkawinan di bawah umur, menurutnya, membutuhkan perhatian bersama.

Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. TP PKK bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya memiliki peran dalam melakukan pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan keluarga.

"Bahaya narkoba, kenakalan remaja, perkawinan di bawah umur menjadi tugas kita bersama," tegas Saipullah.

Ia berharap pengurus TP PKK yang baru dapat membangun kerja sama dengan berbagai pihak sehingga program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi mampu memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus TP PKK tingkat kecamatan.

Ketua dan pengurus TP PKK kecamatan yang baru dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten Madina, Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution.

Kehadiran kepengurusan baru di tingkat kabupaten dan kecamatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi pelaksanaan program PKK hingga ke tingkat masyarakat.

Pelantikan tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah organisasi perempuan dan kemasyarakatan.

Di antaranya Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, Ketua Dharma Yukti Kartini, Ketua Adhyaksa Dharma Karini, Ketua RUKAD dan Ketua Dharma Wanita.zal

Evaluasi PHBS 2026, Pemko Padangsidimpuan Tekankan Kebersihan Tak Boleh Sekadar Seremonial

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:47:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menegaskan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak boleh hanya dijalankan ketika ada kegiatan penilaian atau evaluasi. Kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan harus tumbuh menjadi budaya yang diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes melalui Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE saat menerima Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Evaluasi PHBS Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Perkebunan PK, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Selasa (22/9/2026).

Sekretaris Daerah didampingi Staf Ahli II TP PKK Kota Padangsidimpuan Hj. Minta Ito Daulay. Sementara Tim Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Anggota Pokja IV TP PKK Provsu Muhammad Syukur bersama pendamping dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Hendry Irawan Sianturi, SKM.

Dalam sambutan Wali Kota yang disampaikan Sekda, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada TP PKK, para kader kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat serta warga yang selama ini terlibat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Menurut Wali Kota, penerapan PHBS memiliki peran penting dalam membangun kualitas masyarakat. Kebiasaan hidup sehat, kata dia, harus dimulai dari lingkungan terkecil, terutama keluarga, sebelum berkembang menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat.

"Evaluasi hari ini bukan semata-mata perlombaan untuk mengejar kejuaraan, tetapi sebagai sarana pembinaan, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan," ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa evaluasi PHBS tidak seharusnya dipandang hanya sebagai ajang untuk memperoleh hasil penilaian. Lebih dari itu, evaluasi diharapkan dapat menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kebiasaan hidup bersih dan sehat benar-benar diterapkan masyarakat.

Sekda Rahmat Marzuki Nasution juga mengingatkan agar semangat PHBS tidak berhenti setelah proses evaluasi berakhir.

Ia menilai keberhasilan program tersebut justru dapat dilihat dari konsistensi masyarakat dalam mempertahankan kebiasaan hidup bersih, menjaga kesehatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang nyaman dalam jangka panjang.

"Jadikan semangat PHBS ini sebagai gaya hidup permanen, bukan hanya saat ada penilaian. Kebersihan, kesehatan dan keharmonisan lingkungan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-cucu kita," pesannya.

Di sisi lain, Ketua TP PKK Kota Padangsidimpuan Ny. Hj. Masroini Letnan Dalimunthe melalui Staf Ahli II TP PKK Hj. Minta Ito Daulay menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam membangun kebiasaan hidup sehat.

Menurutnya, PKK memiliki posisi strategis dalam mendorong masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat mulai dari rumah.

"PHBS merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Kesehatan adalah modal dasar yang paling berharga untuk menjalankan kehidupan dan pembangunan," ujarnya.

Penerapan PHBS di tingkat keluarga dinilai dapat memberikan dampak lebih luas karena kebiasaan yang dibangun di rumah akan lebih mudah diterapkan dalam lingkungan sosial masyarakat.

Karena itu, keterlibatan kader PKK, kader kesehatan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution yang diwakili Muhammad Syukur turut mengingatkan pentingnya penerapan PHBS secara konsisten.

Menurutnya, proses evaluasi tidak hanya berkaitan dengan hasil yang terlihat ketika tim melakukan penilaian. Hal yang tidak kalah penting adalah aksi nyata masyarakat dalam menerapkan berbagai kebiasaan hidup bersih dan sehat.

"Evaluasi bukan hanya melihat hasil, tetapi juga aksi nyata dalam penerapan PHBS. Mari terus bergerak bersama memperkuat kolaborasi," pesannya.

Kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, kader kesehatan dan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program PHBS. Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, kebiasaan hidup sehat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan evaluasi, tetapi terus berjalan dalam aktivitas masyarakat.

Pemko Padangsidimpuan berharap Evaluasi PHBS Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, kesehatan serta keharmonisan lingkungan.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan PHBS sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh keluarga dan generasi mendatang.

"Mari wujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan sehari-hari, demi Padangsidimpuan yang semakin MANTAP," tegasnya.zal

Siapa Dapat Huntap? Pemko Padangsidimpuan Gandeng Buddha Tzu Chi Gelar Verifikasi dan Pengundian Calon Penerima

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:46:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Sumatera Utara mulai melakukan tahapan verifikasi dan pengundian calon penerima bantuan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Selasa (22/9/2026), sebagai bagian dari proses penyaluran bantuan rumah bagi warga yang sebelumnya telah masuk dalam pendataan calon penerima manfaat.

Verifikasi dilakukan untuk mencocokkan data sekaligus memastikan calon penerima memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah proses tersebut, pengundian menjadi salah satu mekanisme untuk menentukan penerima bantuan secara terbuka dan transparan.

Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, mengatakan setiap tahapan penyaluran bantuan harus dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, proses verifikasi dan pengundian bukan sekadar tahapan administratif, tetapi juga bagian penting untuk memastikan bantuan Huntap benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Setiap tahapan agar dilaksanakan dengan penuh integritas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh calon penerima manfaat, saya berharap mengikuti proses verifikasi dan pengundian dengan tertib dan penuh kesabaran," kata Letnan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Padangsidimpuan yang terdampak bencana.

Letnan menilai dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial, menurutnya, merupakan bagian dari semangat kemanusiaan dan gotong royong.

"Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan dan kepedulian berbagai pihak sangat berarti bagi masyarakat yang sedang berupaya bangkit dan menata kembali kehidupannya," ujarnya.

Pemko Padangsidimpuan, lanjut Letnan, akan terus menjaga koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

Ia juga berharap kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga proses pemulihan berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sumatera Utara, Mujianto, meminta masyarakat yang nantinya mendapatkan bantuan Huntap agar menjaga rumah tersebut dengan baik.

Menurut Mujianto, hunian yang diberikan merupakan hasil kepedulian dan gotong royong dari berbagai pihak sehingga harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

"Ini bantuan dari masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain. Kami berharap rumah ini dijaga, dirawat dan tidak disalahgunakan," ujar Mujianto.

Bantuan Huntap tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus membantu keluarga penerima manfaat menjalani kehidupan secara lebih baik.

Letnan mengatakan hunian tetap yang nantinya ditempati masyarakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi titik awal bagi keluarga terdampak untuk kembali membangun kehidupan.

"Harapan kita, Huntap ini menjadi tempat untuk membangun kembali harapan, kehidupan dan masa depan keluarga. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan untuk mewujudkan Padangsidimpuan yang semakin tangguh, peduli dan berdaya," pungkasnya.zal

Cegah Narkoba Sejak Dini, Satresnarkoba Polres Tapsel Edukasi 95 Santri di Pesantren

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:46:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba terus dilakukan jajaran Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), termasuk dengan menyasar kalangan pelajar dan santri.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang digelar Satresnarkoba Polres Tapsel di Pondok Pesantren Darul Anwar As-Syakinin, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 95 santri dan santriwati. Sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai bahaya narkoba sekaligus membangun keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., mengatakan upaya memerangi narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Menurutnya, pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan," ujar AKP Philip.

Ia menjelaskan, kalangan pelajar dan santri merupakan bagian penting dari generasi penerus yang perlu mendapatkan pemahaman sejak awal mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, memiliki posisi strategis dalam membangun karakter sekaligus memperkuat ketahanan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.

"Kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, tetapi juga terus memperkuat langkah preventif dengan memberikan pemahaman kepada para pelajar dan santri agar memiliki pengetahuan serta keberanian untuk menolak narkoba," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, para santri tidak hanya menerima materi mengenai bahaya narkoba. Sosialisasi juga berlangsung secara interaktif melalui sesi tanya jawab.

Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai cara menghadapi pengaruh lingkungan yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkoba serta langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian agar edukasi tentang narkoba tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong para santri memahami langkah yang tepat ketika menghadapi situasi yang berisiko.

AKP Philip berharap kegiatan edukasi P4GN dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai lingkungan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Satresnarkoba Polres Tapsel menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan bersama dengan melibatkan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Edukasi sejak dini diharapkan dapat memperkuat kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba.zal

Masuk Enam Besar Sumut, Desa Sijantung Julu, Paluta Unjuk Program PHBS dan LBS

admin — Thu, 24 Sep 2026 14:45:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Desa Sijantung Julu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), masuk dalam enam besar nominasi evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Evaluasi tersebut dilaksanakan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Desa Sijantung Julu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan perilaku hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Sijantung Julu dan seluruh unsur yang telah terlibat dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi tersebut.

Menurutnya, kesiapan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan bentuk kerja bersama dalam mendukung program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Dolok, pemerintah desa, kader PKK, tenaga kesehatan serta pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan.

Patuan berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun, ia meminta proses evaluasi tetap dilakukan secara objektif sesuai dengan ketentuan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas Utara. Apresiasi tersebut mencakup pelaksanaan program mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Tim menilai berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan keterlibatan banyak pihak dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

Dalam evaluasi tersebut, Desa Sijantung Julu menjadi salah satu dari enam desa yang masuk nominasi tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk kategori pelaksanaan PHBS dan LBS Tahun 2026.

Penilaian tidak hanya berorientasi pada kondisi fisik lingkungan. Tim evaluasi juga melihat proses pemberdayaan masyarakat, keterlibatan warga, inovasi yang dilakukan, serta keberlanjutan program setelah kegiatan evaluasi selesai.

Karena itu, program Lingkungan Bersih dan Sehat diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan perlombaan semata.

Kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dinilai perlu terus dipelihara agar memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan lingkungan.

Ketua Pokja III Kabupaten Padang Lawas Utara, Ny. Sefti Helida Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, turut menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya evaluasi LBS di Desa Sijantung Julu.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-62 Tahun 2026.

Ia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Penilai dari Provinsi Sumatera Utara. Apresiasi juga diberikan kepada Kecamatan Dolok dan Desa Sijantung Julu yang berhasil membawa nama Kabupaten Padang Lawas Utara hingga masuk enam besar tingkat provinsi.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan semangat gotong royong antara pemerintah, kader PKK, tenaga kesehatan dan masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tenaga kesehatan, kader PKK, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat yang ikut mendukung seluruh rangkaian persiapan evaluasi.

Kader PKK dan masyarakat juga diajak untuk tidak berhenti menjaga kebersihan setelah kegiatan evaluasi berakhir.

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan permukiman.

Dengan demikian, upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan evaluasi di Desa Sijantung Julu turut dihadiri Tim Penilai Provinsi Sumatera Utara, pimpinan OPD terkait, Camat Dolok beserta jajaran, Kepala Desa Sijantung Julu, kader PKK, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.

Masuknya Desa Sijantung Julu dalam enam besar evaluasi tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat gerakan hidup bersih dan sehat di tingkat desa.zal