Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi BSI, Siap Bersinergi Kembangkan Ekonomi Tanjungbalai

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:22:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana kerja sama dan sinergi yang ditawarkan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menerima audiensi Branch Manager BSI KCP Tanjungbalai, M Fadli Azmi, bersama jajaran di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis antara BSI dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan itu, Branch Manager BSI KCP Tanjungbalai, M Fadli Azmi, menyampaikan sejumlah program yang berpotensi disinergikan dengan pemerintah daerah.

Di antaranya penguatan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Fadli, BSI juga siap mendukung pelaku UMKM melalui pemanfaatan layanan perbankan syariah, akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga edukasi pengelolaan keuangan.

Selain itu, BSI menawarkan peluang kerja sama dalam optimalisasi layanan perbankan, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengelolaan transaksi keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kami berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan produktif. Melalui sinergi ini, kami ingin turut mendorong kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah," ujar Fadli.

Sementara itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut positif berbagai program dan tawaran kerja sama yang disampaikan jajaran BSI KCP Tanjungbalai.

Ia menegaskan, sinergi antara lembaga perbankan dan pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan, mendukung pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh pihak agar setiap rencana kerja sama dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat nyata.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kolaborasi dengan BSI terus diperkuat, sehingga kehadiran layanan perbankan syariah tidak hanya memperluas akses keuangan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pendorong berkembangnya UMKM dan perekonomian daerah. (eko)

Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai, Wali Kota Mahyaruddin Turun ke Gerai Samsat Tanjungbalai

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:19:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Kota Tanjungbalai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) resmi memberikan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 2 hingga 30 November 2026.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapat sejumlah keringanan, mulai dari penghapusan tunggakan pokok pajak hingga denda administrasi.

Menyikapi kebijakan itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turun langsung mengunjungi Gerai Samsat Tanjungbalai yang beroperasi di Kantor Wali Kota, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungannya, Mahyaruddin mengajak masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebab, program pemutihan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan.

"Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjungbalai. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, program yang digulirkan Pemprov Sumut tersebut bukan hanya memberikan keringanan kepada wajib pajak, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk menyukseskan program tersebut, UPT Samsat Tanjungbalai juga menggencarkan sosialisasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengapresiasi langkah tersebut dan berharap informasi mengenai pemutihan pajak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan Sumatera Utara ke depan," katanya.

Ia menegaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat diimbau segera mendatangi Kantor UPT Samsat Tanjungbalai maupun gerai Samsat yang tersedia.

Adapun keringanan yang diberikan dalam program pemutihan tersebut meliputi pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, pajak progresif, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL maupun layanan e-Samsat sesuai persyaratan yang berlaku.

Program pemutihan tersebut hanya berlangsung hingga 30 November 2026. Masyarakat diharapkan segera memanfaatkan kesempatan itu sebelum masa pemberlakuannya berakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPT Samsat Tanjungbalai Susi Haryanti, Asisten Administrasi dan Umum Hamdani, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta sejumlah warga yang sedang membayar pajak kendaraan. (eko)

Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:15:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO – Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

"Peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi)," ujar Suhermanto.
Ia menjelaskan, penyidik telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Slamet Uliandi dalam perkara tersebut.
Dengan penetapan ini, Slamet Uliandi menjadi tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik Bareskrim Polri masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta keterlibatan pihak-pihak lainnya.
(Redaksi SUMUT24.CO)

Nama Listyo Sigit Ikut Disorot dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Begini Respons Jokowi saat Dicecar Wartawan

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:10:00 +0700+0700

Jakarta — Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Saat ditanya awak media seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi dimintai tanggapan mengenai perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Nama Listyo Sigit Muncul dalam Persidangan

Kasus penyadapan turut menjadi pembahasan dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo.

Awalnya, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menanyakan sosok Kapolri yang menjabat ketika Jokowi melaporkan perkara ijazahnya ke kepolisian.

Jokowi sempat menjawab tidak mengingat nama Kapolda Metro Jaya saat itu. Namun, ketika ditanya mengenai Kapolri, ia menyebut nama Listyo Sigit.

"Pak Listyo Sigit," jawab Jokowi di hadapan majelis hakim.

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai hubungan pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Jaksa penuntut umum sempat menyampaikan keberatan karena menilai pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ijazah.

Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Nama Listyo Sigit menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik.

Penyidikan Masih Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan perkara tersebut masih berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Menurut Yusril, penyidik masih mendalami materi yang menjadi sasaran penyadapan serta tujuan tindakan tersebut.

Karena itu, pernyataan Jokowi agar semua pihak menghormati proses hukum disampaikan di tengah penyidikan yang masih berlangsung.

Kasus ini masih harus melalui tahapan hukum untuk menguji dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban para tersangka.
Red

Enam Brigade Pangan Dapat 34 Alsintan, Saipullah Pasang Target Swasembada Pangan Madina

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:10:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sektor pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Sebanyak enam Brigade Pangan di Kecamatan Siabu menerima bantuan 34 unit alsintan dari Kementerian Pertanian melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Kamis (5/11/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, setelah pelaksanaan kegiatan Tanam Serentak Pertanian Modern menggunakan metode PM-AAS di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu.

Bantuan ini terdiri dari enam unit traktor roda empat, enam unit crawler, serta 22 unit pompa air. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan, meningkatkan efektivitas pengairan, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Madina.

Bupati Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, khususnya Polbangtan Medan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurutnya, bantuan alsintan tersebut bukan sekadar penambahan fasilitas pertanian, tetapi merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi menuju sistem pertanian modern.

Ia menegaskan, modernisasi pertanian harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, serta kemampuan petani dalam mengelola teknologi pertanian secara tepat.

"Ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sektor pertanian kita. Kita ingin produksi pangan meningkat, pekerjaan petani semakin efisien, dan pertanian Madina semakin modern serta memiliki daya saing," ujar Saipullah.

Dalam arahannya kepada enam Brigade Pangan penerima bantuan, Saipullah menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan.

Ia meminta agar seluruh peralatan yang diberikan tidak hanya digunakan untuk kepentingan kelompok masing-masing, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani lain yang membutuhkan.

Menurutnya, keberadaan Brigade Pangan harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan pengolahan lahan dan peningkatan hasil pertanian.

Saipullah juga mengingatkan pengurus Brigade Pangan agar membuat jadwal perawatan dan servis secara berkala sehingga seluruh peralatan tetap dalam kondisi baik dan memiliki masa penggunaan yang panjang.

"Alat rusak karena tidak dirawat itu dosa terhadap petani," tegasnya.

Selain pemeliharaan, Bupati juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan biaya operasional alsintan. Ia meminta setiap kelompok memiliki sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang jelas, khususnya terkait biaya sewa penggunaan alat.

Dana yang diperoleh dari pemanfaatan alsintan, lanjutnya, harus dikelola secara terbuka dan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti kas Brigade Pangan, pembelian bahan bakar minyak (BBM), serta biaya perawatan dan perbaikan peralatan.

"Uang sewa alsintan harus jelas, untuk kas brigade, untuk beli BBM, dan untuk perbaikan. Jangan sampai pengelolaannya justru menimbulkan persoalan atau keributan di antara anggota," ujarnya.

Lebih jauh, Saipullah berharap enam Brigade Pangan penerima bantuan tersebut mampu menjadi pelopor pengembangan pertanian modern di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia bahkan menargetkan penambahan 20 Brigade Pangan pada tahun mendatang apabila enam kelompok yang saat ini mendapatkan dukungan alsintan mampu menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kalau enam ini berhasil, tahun depan kita minta 20 brigade lagi ke Jakarta," ungkapnya.

Untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, Saipullah meminta Dinas Pertanian bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pendampingan secara intensif, mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga masa panen.

Ia juga meminta laporan perkembangan program disampaikan setiap bulan. Laporan tersebut harus memuat luas lahan yang sudah ditanami, luas lahan yang telah dipanen, hingga jumlah produksi yang berhasil diperoleh petani.

"Saya mau laporan tiap bulan, berapa hektare sudah ditanam, berapa yang sudah dipanen, dan berapa ton hasilnya. Kalau target 10 ton tidak tercapai, kita evaluasi bersama," katanya.

Menurut Saipullah, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produksi pangan, bukan sekadar menjadi fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga mengajak generasi muda agar tidak ragu menjadikan sektor pertanian sebagai bidang usaha dan profesi masa depan.

Ia menilai Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi pertanian yang besar, didukung ketersediaan lahan, sumber daya petani, serta mulai berkembangnya penggunaan teknologi dan peralatan modern.

Karena itu, keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk mempercepat perubahan pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berbasis teknologi.

"Madina punya potensi besar. Kita punya lahan, kita punya petani hebat, sekarang kita punya alat modern. Tinggal satu yang kita butuhkan, disiplin dan kerja keras. Mari kita jadikan Siabu ini sebagai awal Madina swasembada pangan," pungkasnya.

Adapun enam Brigade Pangan yang menerima bantuan alsintan tersebut yakni:

1. Brigade Pangan Merah Putih, Desa Hutaraja.
2. Brigade Pangan Aek Kalombu, Desa Simangambat.
3. Brigade Pangan Tani Bersinar, Desa Bonan Dolok.
4. Brigade Pangan Tani Jaya, Desa Bonan Dolok.
5. Brigade Pangan Sri Tani Farm, Desa Huraba I.
6. Brigade Pangan Tangga Bersama, Desa Tangga Bosi I.

Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemkab Mandailing Natal berharap pemanfaatan teknologi pertanian semakin meluas, kapasitas produksi petani meningkat, dan Kecamatan Siabu dapat berkembang menjadi salah satu kawasan percontohan pertanian modern di Madina.zal

Tak Hanya Tilang! Satlantas Polres Tapsel Bagikan Helm Gratis dan Periksa Kesehatan Pengendara

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:08:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut.co

Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) mengintensifkan kegiatan edukasi keselamatan berkendara dengan menyasar langsung masyarakat dan pengguna jalan.

Kali ini, kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas diwujudkan melalui pembagian helm berstandar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis, penyuluhan tertib berlalu lintas, hingga pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pos Polisi (Pospol) Palsabolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (4/11/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan humanis kepolisian dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026. Tidak hanya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, polisi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan selama berkendara.

Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan, IPTU James Sihombing, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kapolres Tapanuli Selatan saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026.

Menurutnya, operasi kepolisian di bidang lalu lintas harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dan menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

"Operasi ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara," ujar IPTU James.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas tidak hanya membagikan helm SNI kepada pengendara, tetapi juga menyampaikan sosialisasi melalui pembagian brosur dan leaflet.

Masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan helm sesuai standar, memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menaati seluruh ketentuan berkendara.

Pemeriksaan kesehatan juga menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan, sehingga dapat berkendara dengan lebih aman.

IPTU James menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud pelayanan kepolisian yang mengedepankan kepedulian dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

"Dari seluruh kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas tidak hanya bergantung pada kehadiran petugas kepolisian. Kesadaran dan kepatuhan setiap pengguna jalan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi kecelakaan.

Karena itu, Kasat Lantas Polres Tapsel mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika berlangsung operasi kepolisian.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan jangan menunggu ada petugas untuk patuh, karena keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.

Melalui kegiatan edukatif dan sosial tersebut, Satlantas Polres Tapanuli Selatan berharap pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 dapat meningkatkan kesadaran pengendara sekaligus mendorong terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Membangun Kepercayaan dan Sinergi, Medan Rental Car Jalin Kemitraan Strategis dengan Denpom I/5 Medan

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:59:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Semangat kebersamaan dan kepedulian antar-lembaga semakin diperkuat. Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr.Mil., M.Han., didampingi Wakil Komandan Mayor Cpm Obet Santoso, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus penawaran kemitraan strategis dari pihak Medan Rental Car (MRC), Rabu (4/11/2026) pukul 16.00 Wib di ruang kerjanya, Jalan Jenderal Suprapto No. 1 Medan.

Kunjungan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, mempererat tali persaudaraan, dan menjalin kerja sama yang harmonis antara institusi TNI AD melalui Denpom I/5 Medan dengan pelaku jasa transportasi masyarakat.

Direktur MRC, Rusmayadi, menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan upaya menciptakan kebersamaan yang dilandasi rasa saling percaya, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

"Kami ingin menumbuhkan hubungan kekeluargaan, solidaritas, dan rasa saling menghormati, baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Kemitraan ini diharapkan terjalin secara profesional, saling menguntungkan, dan tetap menghormati tugas serta fungsi masing-masing pihak," ujar Rusmayadi, didampingi Kepala Seksi Humas dan Biro Hukum MRC, Abdul Halil, S.E., S.H.

Lebih lanjut, Rusmayadi menegaskan bahwa sinergi ini juga bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui hubungan yang harmonis antara institusi negara dan elemen masyarakat.

Sementara itu, Dandenpom I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, menyambut baik niat baik yang disampaikan pihak MRC. Ia menegaskan bahwa Denpom I/5 Medan terbuka untuk terus membangun silaturahmi dan kerja sama yang positif dengan berbagai elemen masyarakat, berlandaskan semangat Satya Wira Wicaksana — kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaan.

"Kami terus membangun komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Kemitraan dengan pihak masyarakat seperti MRC tentu sangat kami apresiasi selama sejalan dengan nilai-nilai hukum dan kepentingan bersama," ungkap Letkol Atep Priatna.

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban selama kurang lebih satu jam tersebut ditutup dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dari pihak MRC kepada Dandenpom I/5 Medan, serta sesi foto bersama sebagai simbol awal terjalinnya kemitraan yang berkesinambungan. (tec)

Inalum Perkuat Inovasi Teknologi Untuk Efisiensi dan Produktivitas Industri Aluminium

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:54:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum terus memperkuat inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing industri aluminium nasional.

Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Transformation & Improvement Summit (TIS) 2026 yang menghimpun 119 karya inovasi dari 273 inovator di lingkungan Inalum Group.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak kegiatan pertama kali digelar pada 2004.
Berbagai inovasi yang dikembangkan mencakup optimalisasi proses peleburan aluminium, pengendalian kualitas produksi, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga penguatan efisiensi bisnis dan keberlanjutan perusahaan.
Sejumlah inovasi unggulan di antaranya optimalisasi parameter bath pada proses peleburan aluminium serta pengaturan sudut eccentric counterweight untuk mengatasi keretakan anoda.

Kedua inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung stabilitas proses produksi dan meningkatkan efektivitas operasional.

"Selain sektor produksi, Inalum juga mengembangkan pemanfaatan AI dalam pemodelan keuangan perusahaan serta berbagai gagasan di bidang energi dan keberlanjutan,"kata Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, diterima Sumut24.co, Kamis (5/11/2026) petang.

Ia menegaskan, inovasi harus menghasilkan manfaat nyata dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kegiatan perusahaan.

"Keberhasilan inovasi yang sesungguhnya bukan ketika sebuah karya memenangkan kompetisi, tetapi ketika karya tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jangan sampai ide terbaik kita hanya tersimpan sebagai dokumen," ucapnya.

Mengusung tema "Innovate to Elevate, Harnessing Technology in Continuous Improvement", TIS 2026 memperluas kompetisi menjadi empat kategori, yakni Teknis Implementasi, Teknis Konseptual, Nonteknis, serta HSE & ESG.

Dari total 119 karya, sebanyak 39 karya berasal dari kategori Teknis Implementasi, 40 karya Teknis Konseptual, 13 karya Nonteknis, dan 27 karya HSE & ESG.

Kegiatan juga melibatkan anak perusahaan Inalum, yakni PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan PT Indonesia Aluminium Alloy (IAA). Salah satu rangkaiannya dilaksanakan melalui TIS Goes to Borneo di lingkungan PT BAI, Mempawah, Kalimantan Barat.

Proses seleksi dan penjurian, sebanyak 12 karya terpilih mengikuti pameran poster inovasi, sedangkan delapan karya melaju ke Grand Final TIS 2026 yang diselenggarakan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada 3 November 2026.

"Sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, Inalum terus mendorong penerapan inovasi dalam proses produksi dan pengelolaan bisnis. Ini bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung daya saing industri aluminium nasional,"jelas Melati.(Jo)

Duo Rayap Besi Bangunan Gedung Power House Diamankan Polsek Sunggal

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua rayap besi tertangkap tangan saat beraksi di bangunan gedung Power House Jalan Merpati Kelutahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal pada Minggu (01/11/26) sekira pukul 01.30 WIB.

Keduanya adalah, Rudi Frengki (38), warga Jalan Merpati Gang Bersama Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sunggal dan Dodo (28), warga Jalan Lembaga Dan I Kecamatan Pancurbatu.

"Kita langsung mendatangi TKP setelah mendapat laporan dari sekuriti pembangunan gedung tersebut sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi," kata Kapolsek Medan Sunggal, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Kamis (05/11/26) malam.

Dijelaskannya, kasus pencurian bahan bangunan tersebut dilaporkan oleh Santa (41), warga Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi.
HP 081217529285

Aksi kedua tersangka dipergoki dua sekuriti yang melihat orang tak kenal (OTK) menaiki becak bermotor (betor) masuk ke area pembangunan gedung Power House yang mereka jaga.

"Setelah diintai, kedua tersangka dipergoki sedang mencuri besi bangunan gedung tersebut," sebut AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka diamankan barang bukti 1 unit betor nomor polisi BK 4502, 11 batang besi Holo dan 1 batang besi Jekbes.

"Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 3.450.000,-," pungkas Kapolsek Medan Sunggal.(W05)

Teks foto :
Duo rayap besi diamankan di Mapolsek Medan Sunggal bersama barang bukti(W05)

Satresnarkoba Padangsidimpuan Gerebek Kampung Darek, Sabu Disembunyikan dalam Kotak Rokok

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Darek, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kamis (5/11/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial ASPL alias J (36), warga Lingkungan III, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI atau yang dikenal sebagai kawasan Kampung Darek.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sekitar pukul 00.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satresnarkoba langsung berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H.

Selanjutnya, Kasat Resnarkoba bersama KBO Satresnarkoba, Ipda Amun K. Siregar, S.H., M.H., mengarahkan tim operasional untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Setelah melakukan pemantauan, petugas kemudian bergerak ke lokasi dan melakukan penindakan terhadap seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat satu buah timah rokok.

Dari dalam timah rokok tersebut, polisi menemukan satu bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Selain sabu, petugas turut mengamankan satu kotak rokok merek Surya dan satu buah timah rokok yang diduga digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, ASPL alias J mengaku memperoleh narkotika jenis sabu itu dari seorang laki-laki bernama Raja, yang saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik.

Petugas kemudian membawa terduga pelaku beserta seluruh barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, dukungan dan informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu kepolisian mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan. Kami akan terus melakukan penindakan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar AKP Juli Purwono.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap informasi mengenai aktivitas mencurigakan harus segera disampaikan kepada pihak kepolisian.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tambahnya.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Warga yang mengetahui atau melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba dapat segera melaporkannya kepada petugas kepolisian atau melalui layanan Call Center Polri 110.

Polisi menegaskan, setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam upaya penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika.

Melalui pengungkapan kasus ini, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan masyarakat serta menekan peredaran gelap narkotika di Kota Padangsidimpuan.zal

Tinggalkan Cara Lama, Bupati Madina Andalkan Teknologi Modern Kejar Panen 11 Ton Padi

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas padi.

Melalui metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS), pemerintah daerah menargetkan hasil panen mencapai 11 ton per hektare.

Penerapan teknologi pertanian tersebut ditandai dengan penanaman padi perdana di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (5/11/2026).

Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Madina dalam mengubah pola pertanian konvensional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien, hemat biaya, dan mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman dilakukan menggunakan metode PM-AAS dengan dukungan alat penabur benih. Teknologi ini memungkinkan petani melakukan penanaman secara langsung tanpa harus melalui proses penyemaian bibit dan pemindahan tanaman seperti pada metode pertanian konvensional.

Bupati Saipullah Nasution menjelaskan, penggunaan teknologi modern memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam mempercepat proses penanaman dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

"Selain lebih efisien, waktu pengerjaannya juga lebih cepat. Penanaman hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak dua orang. Tanaman langsung tumbuh dan tidak perlu dipindah-pindah lagi," kata Saipullah.

Menurutnya, penerapan sistem PM-AAS diharapkan mampu menjadi solusi bagi petani dalam menghadapi tantangan peningkatan produksi pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap metode pertanian yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Saipullah mengungkapkan, salah satu keunggulan metode PM-AAS terletak pada penggunaan benih. Dalam sistem pertanian konvensional, kebutuhan benih padi umumnya berkisar 20 hingga 25 kilogram per hektare.

Sementara itu, pada sistem pertanian modern yang diterapkan di Siabu, kapasitas penggunaan benih dapat mencapai sekitar 70 kilogram per hektare. Penanaman dilakukan secara langsung sehingga petani tidak lagi harus melalui tahapan penyemaian dan pemindahan bibit.

Selain mempercepat pekerjaan, penggunaan teknologi pertanian modern juga dinilai dapat menekan biaya produksi. Proses penanaman yang lebih singkat dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tani.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap penerapan sistem PM-AAS mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Jika melalui metode konvensional produksi padi biasanya berada pada kisaran lima hingga tujuh ton per hektare, maka penggunaan teknologi modern ini diharapkan dapat mendorong produktivitas hingga mencapai 11 ton per hektare.

"Dengan penerapan sistem modern ini, diharapkan produktivitas dapat mencapai target 11 ton per hektare, meningkat dari cara konvensional yang biasanya hanya memperoleh lima sampai tujuh ton per hektare," harap Saipullah.

Bupati Madina itu juga menyampaikan bahwa penerapan teknologi pertanian modern di wilayahnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Bantuan peralatan pertanian tersebut merupakan bagian dari program Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan melalui kebijakan Kementerian Pertanian.

"Alat-alat pertanian modern dibantu melalui program Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan oleh Menteri Pertanian," tambahnya.

Saipullah menegaskan, penggunaan teknologi modern bukan sekadar upaya mempercepat proses penanaman, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor pertanian di Mandailing Natal.

Melalui program ini, Pemkab Madina berharap para petani dapat beralih dari pola pertanian konvensional menuju sistem yang lebih modern dan produktif.zal

Apel Gabungan Ops Patuh Toba 2026, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono Tekankan Keselamatan Jalan

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:04:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Kapolres Padang Lawas Utara (Paluta), AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan elemen masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Ia menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya harus menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan AKBP Dhery Fajariandono saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan Zona I Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Lapangan Apel Kantor Bupati Paluta, Rabu (5/10/2026) pagi.

Apel gabungan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, S.STP., M.M., Kasat Lantas Polres Paluta IPTU Kusno Siagian, S.H., para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural eselon II dan III, personel Satlantas, serta ASN di lingkungan Pemkab Paluta.

Dalam amanatnya, Kapolres mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Padang Lawas Utara yang semakin maju.

Terlebih, Kabupaten Padang Lawas Utara kini telah memasuki usia 18 tahun. Momentum tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh elemen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain menyoroti pembangunan daerah, Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

AKBP Dhery Fajariandono mengimbau ASN dan masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara, melengkapi dokumen kendaraan, serta memastikan kaca spion terpasang dengan baik.

Ia menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh positif di tengah masyarakat, termasuk dalam hal tertib berlalu lintas.

"ASN harus mampu menjadi figur dan teladan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas," ujar AKBP Dhery Fajariandono.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Paluta juga menegaskan bahwa kedisiplinan berlalu lintas harus dimulai dari internal kepolisian.

Ia menyampaikan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik saat mengenakan pakaian dinas maupun pakaian preman, tetap akan dikenakan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Kapolres menegaskan, sejumlah anggota yang melakukan pelanggaran tersebut telah mendapatkan penindakan secara tegas dan terukur.

Penegasan itu menjadi bentuk komitmen Polres Paluta dalam menegakkan aturan tanpa membedakan status maupun jabatan. Kepolisian diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya disiplin di jalan raya.

Menutup amanatnya, AKBP Dhery Fajariandono menyampaikan filosofi "Alah bisa karena biasa" sebagai pengingat bahwa kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter dan budaya disiplin.

Ia berharap masyarakat Padang Lawas Utara semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sehingga kepatuhan terhadap aturan tidak hanya dilakukan ketika ada petugas, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Melalui apel gabungan tersebut, diharapkan terbangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang disiplin, memperkuat sinergitas pembangunan, serta mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kegiatan Apel Gabungan Zona I Pemkab Paluta berlangsung hingga selesai dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.zal

Dua Hari, Polres Palas Bongkar 3 Kasus Narkoba! 6 Pria Ditangkap, 21,03 Gram Sabu Disita

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:03:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Jajaran Polres Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, kembali menggencarkan pemberantasan peredaran narkotika. Dalam operasi yang berlangsung selama dua hari, 3–4 November 2026, polisi berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di sejumlah wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Dari tiga pengungkapan tersebut, sebanyak enam pria ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti sabu dengan total berat bruto mencapai 21,03 gram, beserta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Tiga pengungkapan itu dilakukan oleh personel Polsek Sosa, Polsek Barumun Tengah, serta Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Padang Lawas.

Pengungkapan pertama berlangsung pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Personel Polsek Sosa melakukan penindakan di kawasan Jembatan Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DS (40). Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat bruto 5,31 gram.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp335.000, sebanyak 36 plastik klip kosong, serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 19.20 WIB, pengungkapan kedua dilakukan personel Polsek Barumun Tengah di Desa Siolip, Kecamatan Barumun Tengah.

Petugas mengamankan seorang pria berinisial IPS (20). Dari lokasi penindakan, polisi menemukan lima bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,28 gram serta satu unit handphone.

Sementara itu, pengungkapan ketiga dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Lawas pada Rabu (4/11/2026).

Dalam operasi di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, tepatnya di kawasan Jalan Masuk Capil dan belakang Kantor Bupati Padang Lawas, petugas mengamankan empat pria berinisial PC (21), SAH (25), MAN (25), dan ZT (21).

Dari penindakan tersebut, polisi menyita narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,44 gram. Petugas juga mengamankan sejumlah plastik klip kosong, satu unit timbangan elektrik, empat unit handphone, uang tunai, serta sejumlah barang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas narkotika.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., menegaskan bahwa tiga pengungkapan dalam waktu berdekatan tersebut merupakan bukti keseriusan jajarannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan oleh personel kepolisian.

Ia menegaskan, Polres Padang Lawas akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap ancaman narkoba. Partisipasi warga dinilai sangat penting untuk membantu kepolisian mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan transaksi, penyimpanan, maupun peredaran narkotika.

Saat ini, keenam tersangka berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Padang Lawas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik masih melakukan pendalaman perkara, termasuk pemeriksaan saksi, pengujian barang bukti melalui laboratorium forensik, serta pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pemasok narkotika.

Langkah pengembangan tersebut dilakukan guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut sekaligus mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredarannya.

Polres Padang Lawas memastikan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Penindakan terhadap para pelaku diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Tiga kasus yang berhasil diungkap dalam dua hari ini menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat.zal

Operasi Sarang Narkoba di Gang Raya, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Amankan 4 Bong

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan terus menggencarkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui Operasi Sarang Narkoba (OSN).

Dalam operasi yang digelar pada Kamis (5/11/2026), petugas menemukan empat buah alat hisap sabu di kawasan Jalan Moh. Arif, Gang Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., didampingi KBO Satresnarkoba IPDA Amun K. Siregar, S.H., M.H., bersama sejumlah personel Polres Padangsidimpuan.

Sekitar pukul 14.30 WIB, tim tiba di lokasi yang sebelumnya menjadi perhatian petugas karena diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika.

Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sejumlah titik di sekitar Gang Raya. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menemukan empat buah alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan.

Kasatresnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menegaskan bahwa Operasi Sarang Narkoba merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan.

"Operasi Sarang Narkoba ini merupakan salah satu upaya kami untuk menekan ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun transaksi narkoba," ujar AKP Juli Purwono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Jangan ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika. Peran serta masyarakat sangat penting dalam melindungi lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba," tegasnya.

Melalui kegiatan OSN tersebut, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan berharap dapat mempersempit ruang gerak para penyalahguna maupun jaringan peredaran narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Polres Padangsidimpuan menegaskan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, serta pelibatan masyarakat dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).zal

Asahan Ukir Sejarah: Raih Kategori Istimewa dengan Nilai 97,30 dalam Penilaian Ber-Aksi KPK RI

admin — Thu, 05 Nov 2026 19:48:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mencatat prestasi gemilang sekaligus menjadi kebanggaan Sumatera Utara, setelah berhasil meraih kategori Istimewa dengan nilai 97,30 persen dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026. Hasil resmi tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (5/11/2026).

Penilaian yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, melibatkan tim gabungan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Capaian istimewa ini merupakan pengakuan nyata atas komitmen dan implementasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan korupsi di Kabupaten Asahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada KPK RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan. Menurutnya, korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan penghambat utama pembangunan yang menurunkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

"Program Ber-Aksi memiliki arti penting sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Keberhasilan ini tidak diukur dari angka semata, melainkan dari sistem yang transparan, pelayanan yang adil, dan setiap aparatur yang bekerja dengan integritas," ujar Wagub Surya.

Pemprov Sumut berharap Asahan dapat menjadi teladan bagi kabupaten/kota lain di seluruh Sumatera Utara dalam membangun pemerintahan bebas korupsi.

Kepala Satgas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. KPK menerapkan tiga strategi utama secara beriringan: Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK sendirian. Butuh dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Asahan, antara lain:

Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan,. Menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat, termasuk kanal SP4N-LAPOR!,. Memastikan setiap OPD memiliki minimal satu orang penyuluh antikorupsi.,
Mendorong seluruh PNS mengikuti pendidikan dasar antikorupsi melalui E-Learning Antikorupsi Center KPK,. Meningkatkan kualitas informasi publik dan kepastian waktu pelayanan, dan Memperbaiki fasilitas dan standar pelayanan di Mal Pelayanan Publik, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta Melarang segala bentuk pungutan dana yang ditentukan nominalnya di lingkungan pendidikan.

Menanggapi capaian luar biasa ini, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian.

"Mari kita tegakkan disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, serta menjaga integritas dan tanggung jawab tanpa diminta. Ini adalah komitmen kita ke depan," tegas Bupati Taufik.

Capaian nilai 97,30 persen dengan kategori Istimewa ini diharapkan bukan sekadar menjadi penghargaan di dinding, melainkan pemacu semangat untuk terus memperkuat budaya antikorupsi sebagai gaya hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Asahan bersama para insan pers. (dre)

Satresnarkoba Polrestabes Medan Bekuk Pengedar Sabu Spesialis Pengendali di Kawasan Paya Geli

admin — Thu, 05 Nov 2026 19:40:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Medan-Binjai, tepatnya Jalan Masjid Gang Buntu III, Desa Paya Geli, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, kembali dibongkar Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, Tim 1 Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang pria berinisial HP (40) yang diduga sebagai pengedar sabu.

Penindakan dilakukan pada, Jumat (28/10) sekitar pukul 17.30 WIB. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi, untuk kemudian meringkus pelaku yang saat itu diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

"Pelaku kami ringkus saat akan melakukan transaksi, ada 5 paket sabu yang kami sita, dan sejumlah baran bukti lain termasuk sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (05/11/26) pagi.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial IP, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pelaku, juga mengaku telah menjalankan aktivitas jual beli sabu tersebut selama kurang lebih satu bulan dengan keuntungan sekitar Rp.50 ribu untuk setiap gramnya.

"Pelaku ini baru satu bulan menjadi pengedar sabu, yang bersangkutan mendapat keuntungan Rp.50 ribu untuk setiap gram sabu yang terjual. Kami masih mengejar pemasoknya, kami pastikan jaringan pelaku ini akan kami ungkap, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan Paya Geli," tambah Rafli.(W05)

Foto:

Tilang Menurun, Kesadaran Meningkat! Operasi Patuh Toba 2026 Polres Samosir Berbuah Positif

admin — Thu, 05 Nov 2026 18:04:00 +0700+0700

SAMOSIR – Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 oleh Polres Samosir selama 10 hari, mulai 26 Oktober hingga 4 November 2026, menunjukkan hasil positif. Angka penindakan tilang tercatat menurun signifikan, seiring upaya kepolisian meningkatkan disiplin dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kamis (5/11/2026).

Dalam periode September–Oktober 2026, tercatat 200 penindakan tilang dan 10 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Samosir.

Sementara selama Operasi Patuh Toba 2026, Polres Samosir hanya mencatat 22 penindakan tilang serta 321 teguran tertulis kepada pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menyampaikan penindakan tilang didominasi pelanggaran pengendara roda dua, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki TNKB, maupun tidak memiliki SIM.

"Selain penindakan, kami juga mengedepankan edukasi dan pencegahan agar masyarakat semakin sadar pentingnya tertib berlalu lintas," Jelas AKP Gultom.

Saat ini, sebanyak 321 teguran tertulis diberikan terhadap pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, kaca spion tidak lengkap, pelat nomor tidak terpasang, hingga pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Dalam Operasi Patuh Toba 2026 Polres Samosir tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Personel juga mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan (Binluh), pendidikan masyarakat (Dikmas), pengaturan serta langkah-langkah pencegahan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

Pendekatan edukatif, preventif, dan represif tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Samosir menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir.

AKP Robertus Gultom mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.

"Polisi bersama masyarakat harus saling menjaga. Kami menjaga masyarakat, dan masyarakat juga harus saling menjaga dengan tetap mematuhi aturan berlalu lintas."

Polres Samosir berharap tren penurunan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat terus dipertahankan. Keselamatan, kata dia, bukan sekadar hasil penindakan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama setiap pengguna jalan.Mari tertib Berlalu Lintas, Selamat Sampai Tujuan."Pungkasnya.@Yan

Judi Meja Ikan Diduga Milik Dua Oknum TNI Dikaro Tetap Eksis dan Terkesan Kebal Hukum

darma — Thu, 05 Nov 2026 17:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Aksi perjudian di sejumlah titik di wilayah, Kabupaten Karo, Sumateta Utara jenis diduga milik dua oknum TNI digandrungi Nini nini dan Nanda nande yang beberapa waktu lalu sempat berhenti dari peredaran kini praktik perjudian jenis tembak ikan hingga sampai saat ini masih eksis beroprasi.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Wartawan pada (5/11/2026) siang. mesin‑mesin judi tembak ikan yang beroperasi di Desa situnggaling, Ergaji, Sp Merek yang keseluruhan nya berada di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo milik dua oknum TBI masing masing berinisial AT dan HB ini terkesan kebal hukum.

Tidak hanya dilokasi, Desa Situnggaling, Ergaji, Sp Merek yang keseluruhan nya berada di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo daerah Yapim dan Kedai Bersama jln Sidikalang, Kecamatan Tiga Panah dikelola oleh dua warga sipil berinisial Yepta dan RVN.

Kpada wartawan, sejumlah warga setempat kepada wartawan mengaku prihatin dengan kembalinya perjudian ini. "Sudah ada yang terjerat utang gara‑gara main tembak ikan, bahkan ada orang tua yang menghabiskan uang jaminan hari tuanya," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya ke media.

Warga berharap aparat kepolisian bersama pihak TNI segera melakukan pengecekan dan penindakan agar praktik perjudian tidak semakin meluas di tengah masyarakat yang ada Di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

Terpisah, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, Kasat Reskrim Polres Karo AKP Aditya Siagian belum menjawab WhatsApp. Sedangkan Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan yang di konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak merespon. Bahkan, ironisnya nomor WhatsApp wartawan diduga di blokir.

Menyikapi itu, Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan menyayangkan dengan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang melakukan tugas jurnalistik untuk konfirmasi.

"Sangat kita sayangkan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang tengah melakukan tugas jurnalistik untuk konfirmasi yang dilakukan para oknum instansi aparat penegak hukum (APH). Kita minta kepada Kapolri Suyudi Ario Seto agar memerintahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan untuk melanjutkan kepada KapolresKaro AKBP Pebriandi Haloho segera melakukan penindakan tegas. Sehingga, perjudian ditanah Karo dimiskinkan," ucap Budi H Sormin Ketua DPC AWI Kota Medan.(W02)

Penilaian Akhir Program Ber-Aksi KPK, Pemkab Asahan Buktikan Komitmen Kuat Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menjalani Penilaian Akhir Kabupaten Percontohan Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 pada 4–5 November 2026. Penilaian ini menjadi momen penting untuk menguji kesiapan daerah dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel.

Tim penilai yang dipimpin langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didampingi sejumlah kementerian dan lembaga terkait — meliputi Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara — meninjau langsung sejumlah titik pelayanan publik dan satuan pendidikan di Kabupaten Asahan. Lokasi yang dikunjungi antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Pemkab Asahan. Berdasarkan hasil observasi selama empat hingga lima bulan terakhir, Kabupaten Asahan dinilai telah memenuhi kelima komponen dan 15 indikator penilaian program Ber-Aksi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap seluruh bukti dukung masih terus dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.

"Kami juga mencatat masih ada tantangan, terutama kesinambungan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan implementasi di unit kerja bawahannya. Contohnya sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya terjaga hingga ke tingkat satuan pendidikan. Hal serupa juga perlu diperkuat di layanan Dukcapil dan Puskesmas," ujar Andhika.

Program Ber-Aksi merupakan pengembangan dari Program Kabupaten/Kota Antikorupsi yang telah berjalan sejak 2024, mencakup lima komponen utama: penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan kearifan lokal. Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di Asahan bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian, melainkan menjadi budaya kerja yang melekat.

"Kami terus memperkuat instrumen pencegahan melalui Whistleblowing System, Unit Pengendalian Gratifikasi, serta memperluas kanal pengaduan masyarakat. Sepanjang Januari–Juli 2026, tercatat 85 laporan masuk melalui SP4N-LAPOR, dan 62 di antaranya telah selesai ditindaklanjuti," jelas Bupati.

Peningkatan komitmen integritas Pemkab Asahan juga terlihat dari lonjakan nilai Program Pengendalian Gratifikasi, yang naik signifikan dari 38,20 pada tahun 2025 menjadi 80,75 di tahun 2026. Transformasi pelayanan publik juga terus didorong melalui digitalisasi dan kehadiran Mal Pelayanan Publik yang menampung 23 tenant layanan berbagai instansi, serta kebijakan tegas larangan gratifikasi dan perantara tidak resmi.

Di akhir kegiatan, Tim KPK berharap seluruh temuan dan masukan selama penilaian ini dapat menjadi pijakan perbaikan berkelanjutan bagi Pemkab Asahan, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya tertulis dalam kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap tindak pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Seluruh rangkaian penilaian berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. (dre)

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:38:00 +0700+0700

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Menggerakkan Aksi Global untuk Mempercepat Implementasi Komitmen Iklim
Pada tahun 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi suhu ekstrem ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan serta meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan. Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret. Pada pertemuan COP31 tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau. Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin kerja sama dengan mitra internasional guna mengembangkan solusi-solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.
.

Menyelaraskan dengan Norma Internasional sekaligus Mewujudkan Pengurangan Emisi secara Nyata melalui Tata Kelola yang Transparan
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, kerangka kerja transparansi yang diperkuat (Enhanced Transparency Framework) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, pada tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026–2030. Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja. Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris. Taiwan secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
Melalui jalur mitigasi yang jelas, pelaksanaan aksi di tingkat sektoral, serta penyediaan informasi yang transparan, Taiwan akan terus mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan menerjemahkan komitmen iklim menjadi hasil nyata yang terukur serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Transisi Hijau
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri. Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini menyediakan penjaminan kredit pinjaman serta subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation) telah diundangkan untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan emisi dan penerapan langkah-langkah adaptasi. Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Pada tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap. Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS), yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
Baru-baru ini, Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
Transisi industri menuju emisi nol bersih tidak hanya harus mencakup pengelolaan energi dan karbon, tetapi juga perlu memperhatikan pola pemanfaatan sumber daya. Pada tahun ini, Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act). Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
Taiwan juga terus mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse). Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.

Memperkuat Ketahanan Iklim serta Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam Perencanaan Nasional dan Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau. Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasinya dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.
Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, pada tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program). Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Program tersebut juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh. Dengan demikian, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau daratan yang tangguh dan mampu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act) yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal. Inisiatif ini akan mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.

Mewujudkan Transisi yang Berkeadilan dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi. Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terakomodasi selama proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu, Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, pada tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di enam sektor utama, yaitu energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dan peninjauan serta tindak lanjut atas masukan tersebut oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.
Pada tahun ini, Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.

Memperkuat Kemitraan Global untuk Bersama-sama Merumuskan Solusi Iklim
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda. Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi. Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris.

Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis. Pada tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
Turki (Türkiye) menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan, dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan. Seiring dengan memasuki fase penting yang berorientasi pada praktik dan hasil nyata dalam tata kelola iklim global, Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklimdan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Taiwan meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris memerlukan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata. Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.red