Wali Kota Tanjungbalai Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Kinerja Terukur dan Profesionalisme

admin — Sat, 18 Apr 2026 16:15:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, melantik 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Jumat (17/4/2026) sore di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Pelantikan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan Pemko Tanjungbalai dan telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 19136/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 13 April 2026.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan bahwa pengisian jabatan ini menandai hampir lengkapnya posisi kepala perangkat daerah secara definitif, sehingga diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas melalui visi "Tanjungbalai EMAS".

Ia meminta para pejabat yang dilantik untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

"Jangan sampai kinerja menurun. Justru harus meningkat dan mampu menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi menjadi lebih kolaboratif, adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu menghadirkan terobosan nyata.

"Tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang tidak menunjukkan kinerja dan komitmen. Jabatan ini menuntut integritas, profesionalisme, loyalitas, serta kinerja yang terukur. Saya tidak mau asal bapak senang," tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memahami dan mengoptimalkan program prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, khususnya visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut cepat atas temuan pemeriksaan.

Ia turut mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan terisinya seluruh jabatan eselon II, Pemko Tanjungbalai diharapkan mampu memperkuat birokrasi yang lebih solid, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pejabat yang Dilantik:

1. Fitra Hadi – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Elvandia – Kepala Dinas Perhubungan
3. Bukhori Ginting Suka – Kepala Dinas Pendidikan
4. Ahmad Suangkupon – Kepala BKPSDM
5. Safrina Yanti Harahap – Kepala Dinas Kesehatan
6. Dewi Yanti – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
7. Andri Ginting – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Muhammad Fadly Lubis – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Irma Suryani – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Wiwi Fitria – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11. Indra Adiguna – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Melayat ke Rumah Duka Istri Mantan Wali Kota Waris Thalib

admin — Sat, 18 Apr 2026 16:11:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Mahyaruddin Salim bersama jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai melayat ke rumah duka almarhumah Hj Fatiah Haitami, istri dari mantan Wali Kota Tanjungbalai Waris Thalib, Jumat (17/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di kediaman duka yang berlokasi di Kelurahan Pulo Simardan.

Turut hadir dalam rombongan tersebut pimpinan OPD, camat, lurah, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.
Mahyaruddin menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pemerintah daerah merupakan bentuk empati dan duka cita atas wafatnya almarhumah.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan," ujar Mahyaruddin.

Ia juga mendoakan agar almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.(eko)

Propam Mabes Polri dan Polda Sumut Cek Fisik Senpi di Asahan, Kondisi Dinilai Prima dan Administrasi Lengkap

admin — Sat, 18 Apr 2026 16:09:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Tim gabungan dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bersama Bidang Propam Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengawasan dan mitigasi risiko di Polres Asahan. Fokus utama kegiatan pada Sabtu (18/4/2026) ini adalah memastikan keamanan penyimpanan serta kelengkapan administrasi senjata api (senpi) organik.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Herry Affandi, S.I.K., M.M selaku Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK.III Paminal Div Propam Mabes Polri. Ia didampingi oleh AKBP Teguh dan IPTU Novri, serta didukung penuh oleh tim Propam Polda Sumut.

Hadir menyambut dan mengikuti seluruh rangkaian acara, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H bersama jajaran pejabat utama Polres Asahan serta para Kapolsek wilayah hukumnya.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari pemberian arahan terkait disiplin dan prosedur penggunaan senjata, pengecekan kelengkapan administrasi perorangan, hingga verifikasi fisik senjata api milik personel maupun inventaris dinas. Tidak hanya itu, tim juga meninjau langsung kondisi gudang penyimpanan logistik senjata untuk memastikan keamanan dan standar fasilitas terpenuhi.

Hasil Pemeriksaan Memuaskan

Dari hasil audit yang dilakukan, tercatat bahwa seluruh senjata api yang dipinjam-pakaikan kepada personel dalam kondisi lengkap dan terawat baik. Data administrasi, termasuk Surat Izin Menggunakan Senjata Api (SIMSA), juga dinyatakan masih berlaku dan aktif.

Kondisi gudang logistik senjata api Polres Asahan pun mendapat apresiasi karena terjaga kebersihannya, tertata rapi, serta memenuhi syarat keamanan penyimpanan yang ketat.

Bentuk Komitmen Profesionalisme

Kegiatan ini merupakan bagian strategis dari pengawasan internal Polri. Tujuannya jelas, yaitu meminimalisir risiko kehilangan senjata serta mencegah potensi pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan wewenang.

Kasipropam Polres Asahan, IPTU P. Sahala Naibaho, S.E, menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata komitmen institusi dalam menjaga profesionalisme.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar pemeriksaan rutin, tetapi wujud tanggung jawab kami untuk memastikan setiap personel bertindak akuntabel dan senjata api dikelola sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Dengan hasil yang positif ini, diharapkan kesiapan operasional dan kedisiplinan personel Polres Asahan semakin terjaga demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. (tec)

Siaga Kelistrikan PLN UID Sumut Sukseskan Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara di TMP Bukit Barisan

admin — Sat, 18 Apr 2026 16:04:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mendukung suksesnya peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara dengan memastikan keandalan pasokan listrik pada kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ziarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian resmi peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan.

Untuk mendukung kelancaran acara, PLN UID Sumatera Utara menyiagakan petugas pelayanan teknik di lokasi. Petugas melakukan pemeriksaan instalasi, pemantauan titik suplai, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pendukung agar pasokan listrik selama kegiatan berlangsung tetap aman dan andal.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, mengatakan bahwa kesiapsiagaan PLN pada momentum tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan dalam mendukung agenda strategis pemerintah daerah sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

"PLN UID Sumatera Utara siap mendukung setiap agenda strategis pemerintah daerah, termasuk peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Melalui kesiapsiagaan petugas pelayanan teknik, kami berupaya memastikan pasokan listrik pada kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan berlangsung aman, andal, dan tanpa gangguan. Bagi PLN, keandalan listrik bukan hanya aspek teknis, melainkan bagian dari kontribusi kami dalam menjaga kelancaran pelayanan publik serta menghormati nilai-nilai perjuangan para pahlawan," ujar Mundhakir.

Ia menambahkan, tema Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara, "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi", mencerminkan semangat kebersamaan dan sinergi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan daerah. Menurutnya, tema tersebut juga selaras dengan komitmen PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal untuk menopang pembangunan dan aktivitas masyarakat.

"Tema Satu Kolaborasi, Sejuta Energi mencerminkan semangat besar bahwa kemajuan Sumatera Utara dibangun melalui kebersamaan, sinergi, dan kontribusi nyata dari seluruh pihak. Bagi PLN, semangat ini sangat relevan karena listrik yang andal menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah. Karena itu, PLN UID Sumatera Utara siap terus mendukung kebutuhan kelistrikan pada setiap agenda strategis pemerintah daerah dan masyarakat," tambah Mundhakir.

Melalui dukungan kelistrikan pada kegiatan ziarah ini, PLN UID Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap momentum strategis masyarakat dan pemerintah daerah. Keandalan pasokan listrik diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran rangkaian Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara serta memperkuat optimisme menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. (C04)

Wali Kota menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD

admin — Sat, 18 Apr 2026 13:15:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (14/04/2026) malam.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM didampingi Frengki Boy Saragih ST.

Atas Pemandangan Umum Fraksi PAN, disampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, sesuai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar. Ke depannya, Pemko berkomitmen melakukan optimalisasi pencapaian program melalui pemantauan secara berkala.

Atas Pemandangan Fraksi Golkar Indonesia yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Pematangsiantar tahun 2025 sebesar 7,74 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, disampaikan Pemko Pematangsiantar melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai upaya secara terintegrasi untuk menekan persentase tingkat pengangguran. Upaya tersebut telah memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8 persen menjadi 7,74 persen pada tahun 2025. Sebagai informasi, Pemko Pematangsiantar merupakan salah satu nominator pada wilayah regional Sumatera kluster kota kinerja Pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran.

"Terkait inovasi pemanfaatan potensi investasi baru, dapat kami sampaikan Pemerintah Kota telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi," tuturnya.

Terkait Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, yakni optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih kurang maksimal dan pendapatan daerah yang belum digali secara optimal, atas saran anggota DPRD, Pemko Pematangsiantar tetap berupaya memaksimalkan penerimaan PAD. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota serta melakukan percepatan pembangunan atau pelaksanaan program penanganan yang lebih terukur dan merata, Pemko Pematangsiantar selalu berpedoman pada azas pemerataan pembangunan berbasis wilayah.

Kemudian, atas Pemandangan Fraksi Nurani Keadilan tentang kondisi ril angka kemiskinan tahun 2025, angka pengangguran, dan indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio, dapat disampaikan angka kemiskinan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6,24 persen. Begitu juga angka pengangguran turun menjadi 7,74 persen. Sebaliknya, angka Gini Ratio mengalami kenaikan dan akan menjadi perhatian ke depan.

Sedangkan terkait Ranperda RT/RW dan tapal batas wilayah Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, dijelaskan Pemko Pematangsiantar telah melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Simalungun.

Selanjutnya, atas pemandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait koordinasi antar perangkat daerah dalam menangani permasalahan yang menghambat pencapaian target pembangunan dan serapan anggaran yang belum maksimal, katanya akan menjadi perhatian Pemko Pematangsiantar untuk menindaklanjutinya.

"Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk menganggarkan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Untuk pemandangan umum Fraksi Partai NasDem, terkait capaian indikator keberhasilan yang digunakan dalam LPKJ Wali Kota Pematangsiantar TA 2025, dijelaskan pengukuran pencapaian kinerja dalam penyusunan LKPJ didasarkan kepada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029. Dijelaskan visi Cerdas, Sehat Kreatif, dan Selaras yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui enam misi, yang bertujuan mencapai indikator makro daerah. Dalam rangka pencapaian target indikator dimaksud, perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing melakukan intervensi secara kolaboratif melalui penyusunan perencanaan program/kegiatan sampai dengan implementasi terhadap program/kegiatan dimaksud.

Atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, terkait capaian realisasi retribusi daerah sangat rendah, hanya mencapai 45,01persen, disampaikan ke depan Pemko Pematangsiantar akan berupaya lebih optimal dalam pencapaian retribusi daerah.

Kemudian, tentang masih banyaknya bus masuk ke inti kota seputaran Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, Pemko Pematangsiantar bersama stakeholder terkait telah melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap bus AKAP dan AKDP yang menuju inti kota.

Paripurna ini dihadiri Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Dra Happy Oikumenis Daely, sejumlah anggota DPRD, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta camat. (LP)

Walikota menerima audiensi Panitia Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Indonesia

admin — Sat, 18 Apr 2026 13:13:00 +0700+0700

P.Siantar l SUMUT24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menerima audiensi Panitia Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia Pematangsiantar Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia di Indonesia. Pertemuan ini digelar di Command Center, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka Pematangsiantar, Rabu (15/04/2026).

Mewakili alumni SMA Budi Mulia Pematangsiantar, Fetra Tumanggor, menyampaikan pihaknya akan menggelar Bakti Sosial Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia di Indonesia. Acara akan dilaksanakan di halaman SMA Budi Mulia Pematangsiantar, Jalan Melanthon Siregar, Jumat (22/05/2026). Bakti sosial yang dilaksanakan berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako gratis untuk 1.000 orang.

Ketua Umum Panitia Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia, Bruder Dominikus Siallagan, langsung mengundang Wesly untuk hadir dalam acara Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia.

Panitia juga memohon kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam memfasilitasi kegiatan pengobatan gratis dengan melibatkan seluruh puskesmas yang ada di Kota Pematangsiantar, berupa alat, obat, dan tenaga medis.

Wali Kota Wesly menyambut positif kegiatan Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia Pematangsiantar Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Budi Mulia di Indonesia. Ia berharap kegiatan berjalan lancar dan tanpa ada kendala.

"Pemko Pematangsiantar siap mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pengobatan gratis, akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Sehingga seluruh puskesmas yang ada di Kota Pematangsiantar akan dilibatkan nantinya," kata Wesly.

Wesly mengajak alumni SMA Budi Mulia Pematangsiantar untuk mendukung program Pemko demi mewujudkan Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Kami juga mengajak seluruh komponen untuk tetap menjaga toleransi yang telah terawat selama ini di tengah-tengah masyarakat Kota Pematangsiantar," pungkas Wesly.

Hadir dalam audiensi, Kepala SMA Budi Mulia Pematangsiantar Bruder Damanik Peranginangin, mewakili alumni SMA Budi Mulia Pematangsiantar antara lain Dr dr Reinhard Hutahaean SpF, drg Henry Ginting, dan lainnya. (LP)

Demi Pelayanan Maksimal, Ini Cara Polres Padang Lawas Jaga Performa Anggota

admin — Sat, 18 Apr 2026 12:59:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Suasana pagi di Kabupaten Padang Lawas, Jumat (17/4/2026), terlihat berbeda dari biasanya. Alih-alih disibukkan dengan penindakan kriminal, Aula Polres Padang Lawas justru dipenuhi aktivitas pemeriksaan kesehatan sejak pukul 06.30 WIB.

Tak ada suara sirene ataupun langkah tergesa aparat. Yang terdengar justru dengungan alat medis dan interaksi santai antara tenaga kesehatan dan personel kepolisian. Hari itu, seluruh anggota Polres menjalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) sebagai bagian dari agenda rutin tahunan.

Kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif. Rikkesla menjadi langkah strategis Polri dalam memastikan setiap personel tetap dalam kondisi fisik dan mental yang optimal.

Ketua Tim MCI Laboratorium dari Polda Sumatera Utara, M. Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program terstruktur yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun di seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda hingga Polres. Tujuannya untuk memastikan kesiapan personel tetap terjaga," ujarnya di lokasi.

Sebanyak 17 tenaga medis diterjunkan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

Seluruh personel menjalani tahapan pemeriksaan secara sistematis. Mulai dari tes kebugaran hingga deteksi dini penyakit serius.

Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi, Tes jantung melalui treadmill dan EKG, Pemeriksaan laboratorium (darah dan urine), Rontgen thorax untuk kondisi paru-paru. Pemeriksaan fisik umum dan kesehatan gigi.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto S.IK, menjadi yang pertama menjalani pemeriksaan, diikuti para Pejabat Utama (PJU) lainnya seperti Wakapolres Kompol Sugianto, Kabag Ops AKP Aman Putra Bangunsyah, dan Kasat Reskrim AKP Irwanshah Sitorus.

Wakapolres Padang Lawas, Kompol Sugianto, menegaskan bahwa kondisi kesehatan anggota sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui pemeriksaan ini, kami bisa mengetahui kondisi kesehatan personel secara detail. Jika ada potensi gangguan kesehatan, bisa langsung ditangani lebih awal," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai institusi yang dituntut siap siaga selama 24 jam, anggota Polri harus memiliki kondisi tubuh yang prima agar tidak mengganggu kinerja di lapangan.

"Kami ingin seluruh personel tetap sehat dan bugar. Karena pelayanan terbaik hanya bisa diberikan oleh personel yang juga dalam kondisi terbaik," tegasnya.

Kegiatan Rikkesla yang berlangsung hingga siang hari berjalan lancar dan tertib. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga keamanan bukan hanya soal patroli dan penegakan hukum, tetapi juga dimulai dari kesiapan diri setiap personel.

Di balik seragam yang tegas, ada komitmen besar untuk terus menjaga kesehatan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Karena pada akhirnya, polisi yang sehat adalah fondasi utama terciptanya keamanan yang maksimal di tengah masyarakat.zal

Zero Pelanggaran! Audit Senpi di Polres Padang Lawas Tuai Apresiasi Mabes Polri

admin — Sat, 18 Apr 2026 12:58:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Suasana berbeda terasa di Aula Bhayangkari Polres Padang Lawas, Kamis (16/4/2026) sore. Deretan senjata api—mulai dari laras panjang hingga pistol dinas—tersusun rapi di atas meja. Namun, ini bukan persiapan operasi, melainkan bagian dari pemeriksaan ketat yang dilakukan langsung oleh tim dari Mabes Polri.

Kegiatan ini menjadi sorotan karena melibatkan Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Staf Logistik (Slog) Mabes Polri yang turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh personel.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, turut hadir mendampingi jalannya pemeriksaan bersama jajaran pejabat utama, termasuk Wakapolres Kompol Sugianto dan para kepala satuan.

Audit ini dipimpin oleh Kombes Pol Herry Affandi selaku Penyelidik Paminal Madya TK III. Kehadiran tim pusat menegaskan bahwa pengawasan terhadap senjata api bukan hanya rutinitas administratif, tetapi bagian dari upaya serius menjaga profesionalisme Polri.

Dalam prosesnya, tim tidak hanya memeriksa kondisi fisik senjata, tetapi juga memastikan kelengkapan administrasi setiap personel yang memegangnya.

"Senjata api adalah amanah negara. Setiap anggota wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kondisi senjata dalam keadaan prima," ungkap salah satu anggota tim pemeriksa.

Audit yang dilakukan mencakup tiga aspek penting, yaitu:

- Pemeriksaan Gudang Senjata: Mengecek kesesuaian jumlah stok serta sistem keamanan penyimpanan senjata laras panjang.
- Verifikasi Administrasi Personel: Memastikan setiap anggota memiliki Surat Izin Memegang Senjata Api (SIMSA) yang masih berlaku.
- Uji Kelayakan Senjata: Menilai kondisi teknis senjata agar tetap layak pakai dan tidak mengalami gangguan saat digunakan.

Seluruh proses dilakukan di bawah pengawasan ketat tim Mabes Polri, termasuk AKBP Teguh dari Slog dan Iptu Novri dari Provos.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan hingga sore hari, hasil yang diperoleh cukup menggembirakan. Tim Mabes Polri memberikan catatan positif terhadap pengelolaan senjata api di Polres Padang Lawas.

Kapolres AKBP Dodik Yuliyanto menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bukti komitmen institusinya dalam menjaga profesionalisme dan integritas.

"Pengawasan ini penting untuk memastikan setiap personel bertanggung jawab penuh terhadap senjata yang dipegang," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara Mabes Polri dan jajaran daerah. Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di wilayah hukum Polres Padang Lawas dilaporkan aman dan kondusif.

Audit ini sekaligus menjadi jaminan bahwa setiap personel yang bertugas telah melalui pengawasan ketat, sehingga penggunaan senjata api tetap berada dalam koridor hukum dan profesionalisme.zal

Kapolres Palas AKBP Dodik Yulianto Pastikan Tak Ada Penyimpangan, Senpi Diawasi Ketat hingga ke Personel

admin — Sat, 18 Apr 2026 12:57:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api kembali ditegaskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kali ini, tim dari Mabes Polri turun langsung ke Polres Padang Lawas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap senjata api (senpi), Kamis (16/4/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB ini dipimpin oleh Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK III Paminal Divpropam Mabes Polri, Kombes Pol Herry Affandi. Turut mendampingi, perwakilan Staf Logistik (Slog) Mabes Polri AKBP Teguh serta jajaran Propam Polda Sumatera Utara.

Audit ini bukan sekadar formalitas. Tim melakukan pengecekan detail mulai dari kelengkapan administrasi, kondisi fisik senjata, hingga kesesuaian data inventaris yang ada di tingkat Polres, Polsek, hingga senjata yang dipegang langsung oleh personel.

Langkah ini menjadi bagian dari sistem pengawasan internal untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam penggunaan senjata api di lingkungan kepolisian.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas.

Menurutnya, pengawasan langsung dari Mabes Polri menjadi kontrol penting agar seluruh penggunaan senjata api tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Pemeriksaan ini memastikan seluruh senjata api dan amunisi dalam kondisi baik, terdata dengan akurat, serta tidak ada penyalahgunaan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran tim dari Mabes Polri menjadi bukti keseriusan dalam menjaga disiplin internal di tubuh kepolisian.

Hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan kondisi yang sangat positif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian data.

Seluruh senjata api dan amunisi dinyatakan dalam kondisi terawat, lengkap, serta sesuai dengan laporan inventaris yang dimiliki masing-masing satuan.

"Alhamdulillah, hasil pengecekan menunjukkan semua bersih. Baik di tingkat Polres, Polsek, maupun personel, semuanya sesuai data dan dalam kondisi baik," ungkap Kapolres.

Di akhir kegiatan, Kapolres kembali mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan senjata api. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap kelalaian, sekecil apa pun.

"Gunakan senjata api sesuai SOP, penuh tanggung jawab, dan tetap disiplin. Tidak boleh ada pelanggaran," tegasnya.

Pemeriksaan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan internal di tubuh Polri terus berjalan aktif. Dengan kontrol ketat seperti ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat.zal

Mengharukan! Di Jumat Berkah, Kasat Reskrim Padang Lawas AKP Irwanshah Sitorus Ajak Anak Yatim Doakan Keamanan Wilayah

admin — Sat, 18 Apr 2026 12:57:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Suasana berbeda terasa di ruang Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padang Lawas, Jumat (17/4/2026) siang. Biasanya dipenuhi aktivitas penanganan perkara, kali ini ruangan tersebut berubah menjadi tempat penuh kehangatan dan nilai kemanusiaan.

Puluhan anak yatim dan kaum duafa tampak hadir memenuhi ruangan sejak pukul 14.00 WIB. Mereka datang atas undangan langsung dari Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwanshah Sitorus, SH, dalam kegiatan bertajuk "Jumat Berkah."

Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial jajaran Sat Reskrim terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dalam suasana penuh kekeluargaan, para anak yatim menerima santunan berupa uang tunai serta paket makanan sehat.

AKP Irwanshah Sitorus menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

"Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat yang hadir di tengah kesulitan," ujarnya.

Suasana semakin khidmat saat doa bersama dipimpin oleh Bripka Lukman Hakim Hasibuan. Dalam kesempatan itu, AKP Irwanshah secara khusus memohon doa dari anak-anak yatim agar seluruh tugas Sat Reskrim diberikan kelancaran dan keberkahan.

Ia juga berharap wilayah hukum Polres Padang Lawas tetap dalam kondisi aman, damai, dan kondusif. Menurutnya, doa dari anak-anak yatim memiliki makna dan kekuatan tersendiri dalam menjaga ketenteraman daerah.

"Kami memohon doa agar setiap langkah kami dalam menjalankan amanah negara selalu diberi kemudahan dan keselamatan," ungkapnya.

Kegiatan Jumat Berkah tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Tidak terlihat adanya sekat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Senyum bahagia dari para penerima santunan menjadi gambaran nyata bahwa kepedulian sosial mampu menghadirkan kebahagiaan sederhana namun bermakna.

Melalui kegiatan ini, Sat Reskrim Polres Padang Lawas berharap dapat terus menanam nilai-nilai kebaikan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.zal

PalmCo Kembangkan Proyek CBG dari Limbah Sawit

admin — Sat, 18 Apr 2026 12:47:00 +0700+0700

Jakarta - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mempercepat pengembangan proyek Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) di berbagai wilayah operasional sepanjang 2026.

Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung penurunan emisi karbon melalui pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menyampaikan bahwa pada 2026 perusahaan memprioritaskan pelaksanaan groundbreaking delapan unit CBG baru dari total 17 proyek yang direncanakan, dengan satu unit saat ini telah memasuki tahap pembangunan.

"Fokus kami tidak hanya membangun fasilitas, tetapi memastikan integrasi dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga kepastian pasar melalui skema offtaker," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jum'at (17/4/2026).

Pengembangan CBG diarahkan untuk membangun ekosistem energi hijau yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah industri sawit yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini, PalmCo mengelola 68 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah tandan buah segar (TBS) sekitar 12 juta ton per tahun. Dari proses tersebut dihasilkan sekitar 7,2 juta ton limbah cair POME setiap tahun yang menjadi salah satu kontributor emisi terbesar di pabrik kelapa sawit.

Melalui teknologi methane capture dan upgrading, limbah tersebut diolah menjadi biomethane dengan kandungan metana lebih dari 95 persen, yang selanjutnya dikompresi menjadi CBG sebagai substitusi gas alam, seperti compressed natural gas (CNG).

Dari sisi lingkungan, pemanfaatan POME memiliki dampak signifikan. Limbah ini berkontribusi sekitar 44 persen terhadap total emisi gas rumah kaca di pabrik kelapa sawit, dengan estimasi mencapai 200 kilogram CO2 ekuivalen per meter kubik. Pengolahannya menjadi CBG mampu menekan emisi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah.

Jatmiko menegaskan bahwa proyek CBG merupakan salah satu pilar utama dalam strategi dekarbonisasi perusahaan, serta sejalan dengan dukungan terhadap agenda Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam roadmap dekarbonisasi, hingga 2030 PalmCo menargetkan optimalisasi sekitar 40 pabrik kelapa sawit untuk pengembangan energi baru terbarukan, baik melalui pembangkit listrik tenaga biogas, CBG, biogas co-firing, maupun pembangkit listrik tenaga biomassa.

Program tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 230.000 ton CO2 ekuivalen pada 2026, dengan potensi penurunan mencapai 0,9 juta ton CO2 ekuivalen hingga 2030.

Selain manfaat lingkungan, proyek ini juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan. PalmCo memperkirakan peningkatan nilai hingga 22 kali lipat dibandingkan skema bisnis konvensional, dengan potensi pendapatan sekitar Rp42,5 miliar per tahun yang berasal dari skema bagi hasil, kredit karbon, serta pemanfaatan aset lahan.

Untuk distribusi, produk CBG akan diserap oleh PT Pertagas melalui skema free on board (FOB). Pengiriman dilakukan menggunakan truk menuju Sei Mangkei sebagai salah satu pusat permintaan guna memastikan kesinambungan rantai pasok energi hijau.

Sejalan dengan arah transformasi Holding Perkebunan Nusantara, inisiatif ini menegaskan pergeseran peran industri sawit, dari penghasil komoditas menjadi bagian penting dalam ekosistem energi terbarukan nasional.red

Gubernur mengunjungi SMA Negeri 5 Pematangsiantar, untuk Relokasi

admin — Sat, 18 Apr 2026 11:57:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mendampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengunjungi SMA Negeri 5 Pematangsiantar, di Jalan Medan Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba, Kamis (16/04/2026). Kunjungan tersebut juga sebagai langkah konkret terkait permasalahan atas lahan dan bangunan SMAN 5 Pematangsiantar.

Pada kunjungan, tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Sumut Alexander Sinulingga SSTP MSi, Kepala Cabang Disdik (Cabdisdik) Wilayah VI Sumut August Sinaga, Ketua Komisi E DPRD Sumut Subandi, Ikhwan, dan Ziyad, Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adbang) Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi, Camat Siantar Martoba Rilan Syakban Pohan SSTP MSi, Lurah Tanjung Tongah Ariahwan, serta Kepala SMAN 5 Pematangsiantar.

Sebelum berdiskusi, Bobby bersama Wesly dan lainnya meninjau situasi dan kondisi SMAN 5 Pematangsiantar. Sekaligus menyapa para guru dan perangkat sekolah.

Sembari berdiskusi terkait proses mengajar dan belajar, Bobby dan Wesly mendapat informasi sekolah tersebut telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di hadapan siswa-siswi,
Bobby didampingi Wesly menyampaikan lahan SMAN 5 bukanlah milik pemerintah, melainkan milik pihak swasta.

"Ada usulan dari pak kepsek agar sekolah kita lebih bagus," kata Bobby, yang langsung dijawab siswa-siswi, "Setuju, Pak."

Ternyata siswa-siswi sudah mengetahui permasalahan lahan hingga bangunan sekolah tempat mereka belajar.

Sebelumnya, Kepala SMAN 5 Pematangsiantar Rahmat Nasution menerangkan, lahan SMAN 5 selama ini berstatus pinjam pakai.

Diketahui, saat ini, SMAN 5 Pematangsiantar tengah bersengketa lahan dengan PT Detis Sari Indah (DSI). Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan PT DSI merupakan pemilik sah lahan tersebut, sementara proses peninjauan kembali masih berlangsung.

Dalam putusannya, MA juga menetapkan SMAN 5 harus memenuhi kewajiban ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar, ditambah biaya sewa selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar. Setelah melalui diskusi bersama pihak sekolah, Wali Kota Pematangsiantar, DPRD Sumut, dan DPR RI, relokasi dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," kata Bobby.

Saat ini, Pemprov Sumut bersama SMAN 5 dan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tengah mencari lahan yang sesuai. Beberapa pertimbangan utama antara lain jarak dari lokasi saat ini, luas lahan minimal setara (1,1 hektare), serta kondisi yang lebih aman dari risiko banjir.

"Satu minggu kita akan cari lahannya, kita tidak ingin anak-anak kita terganggu sekolahnya, ikut memikirkan sekolahnya yang sedang sengketa," ujar Bobby.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan DPRD Provinsi Sumut, khususnya Komisi E yang telah memberikan masukan terkait penyelesaian masalah SMAN 5 Pematangsiantar.

"Sama-sama kita ketahui pemerintah provinsi hari ini punya program prioritas, dan pendidikan salah satu program prioritas yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kami selalu mencoba memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana dan juga untuk kesejahteraan para guru yang ada di Sumatera Utara, khususnya SMA dan SMK. SMA Negeri 5 Siantar ini menjadi salah satu prioritas ataupun sorotan karena ada persoalannya. sudah dijelaskan dan bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan," katanya.

Bobby melanjutkan, selama ini sarana dan prasarana di SMAN 5 Pematangsiantar tidak bisa diperbaiki, bukan karena tidak mau ataupun karena tidak ada dana. Namun karena secara kepemilikan lahan dan bangunan bukan dikuasai oleh pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengatakan sejauh ini Pemko Pematangsiantar belum memiliki aset lahan yang bisa diperuntukan untuk relokasi SMAN 5.

"Tidak ada lahan yang luas, kecuali di (Kelurahan) Gurilla (Kecamatan Siantar Sitalasari) yang peruntukan untuk TPA. Kami hanya memiliki beberapa aset seluas kurang lebih 800 meter persegi" kata Wesly.

Ditambahkan Wesly, Pemko Pematangsiantar perlu melakukan identifikasi lokasi.

"Kami juga akan tergabung dalam tim pengadaan, yang nantinya anggaran kami akan didiskusikan dengan (pemerintah) provinsi," katanya.

Sebelumnya, Kadisdik Pemprov Sumut Alex Sinulingga mengatakan pertemuan tersebut terkait permasalahan lahan SMAN 5 Pematangsiantar.

"Karena kita tahu status lahan SMAN 5 Siantar ini masih dalam proses PK. Namun selama 19 tahun ini belum mendapat perhatian pembangunan karena permasalahan aset. Jadi kemarin kami berdiskusi dengan kepala sekolah terkait solusi yang kita rencanakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah demi kemajuan SMAN 5 Siantar ini," katanya.

Anggota DPRD Sumut Subandi dan Ikhwan Ritonga berharap permasalahan SMAN 5 Pematangsiantar bisa diselesaikan Pemprov Sumut.

"Harapan kita persoalan ini selesai, dan anak-anak nyaman," tukasnya. (LP)

Wali Kota menghadiri acara Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis, yang diselenggararakan Disdik dipelataran Monumen Raja Sang Naualuh Damanik

admin — Sat, 18 Apr 2026 11:56:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Acara Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis bukan sekadar pertunjukan visual, melainkan wujud nyata keragaman etnis dan budaya yang terjalin harmonis di Kota Pematangsiantar. Seni budaya harus bisa dijadikan data tarik wisata yang mampu mendongkrak ekonomi kreatif lokal.

Demikian disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam arahan dan bimbingannya di acara Pembukaan Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar, di pelataran Monumen Raja Sang Naualuh Damanik, Jalan Sang Naualuh Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kamis (16/04/2026).

Wesly yang hadir bersama Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara tersebut. Menurut Wesly, Kota Pematangsiantar sejak dulu dikenal sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia. Keberagaman etnis-mulai etnis Simalungun sebagai tuan rumah, Batak Toba, Karo, Pakpak, Mandailing, Minang, Nias, Jawa, Melayu, Tionghoa, bahkan India, hingga etnis lainnya-adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya.

"Seni budaya adalah bahasa universal. Lewat tarian, musik, ddan pakaian adat yang kita saksikan hari ini, kita diingatkan perbedaan bukanlah pemisah, melainkan warna-warni yang membentuk lukisan indah bernama Pematangsiantar," sebutnya.

Wesly melanjutkan, di tengah gempuran modernisasi dan digitalisasi, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengenalkan akar budaya kepada generasi muda agar tidak kehilangan jati diri. Merawat toleransi dengan cara saling menghargai ekspresi budaya antar-etnis, serta menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata yang mampu mendongkrak ekonomi kreatif lokal.

"Saya berpesan kepada adik-adik para pelaku seni, teruslah berkarya! Tunjukkan anak muda Siantar bangga dengan budayanya," kata Wesly, yang berharap kegiatan tersebut dapat memererat tai silaturahmi di antara kita, demi mewujudkan Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Mewakili penatua adat Simalungun (Sipukka Huta) yang juga Sekretaris Umum Tumpuan Damanik Boru Panogolan Siantar–Simalungun Muhammad Fikri Fanani Damanik SIP MSi, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Ini sebagai salah satu bentu upaya kita dalam memelihara dan melestarikan budaya. Bukan hanya budaya Simalungun, tetapi seluruh etnis yang ada di Kota Pematangsiantar," katanya.
Fikri juga mengucapkan terima kasih karena pagelaran dilaksanakan di lokasi kebanggaan, khususnya bagi marga Damanik.

"Semoga kita dapat meneruskan semangat perjuangan Oppung Raja Sang Naualauh Damanik, yang peduli budaya dan pendidikan. Terima kasih kepada Wali Kota Bapak Wesly Silalahi dan Dinas Pendidikan," sebut Fikri.

Fikri mengingatkan, Sabtu (18/04/2026) di lokasi yang sama juga akan digelar kegiatan Marsombu Sihol dalam rangka Hari Jadi ke-155 Tahun Kota Pematangsiantar, berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Pematangsiantar. Acara tersebut, untuk mengulang dan mengenang kembali perjuangan Raja Sang Naualuh Damanik.

"Semoga kegiatan tersebut menjadi poin penting agar selanjutnya bisa ada kolaborasi yang lebih besar. Semoga juga memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai budaya di Pematangsiantar. Kami siap mendukung visi misi wali kota menjaga keselarasan di Kota Pematangsiantar," harap Fikri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Non Formal dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Fakhrudin Sagala MPd dalam laporannya menyampaikan, Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis sebagai upaya nyata untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, khususnya yang tumbuh dan berkembang di Kota Pematangsiantar.

Sedangkan tujuan kegiatan tersebut, menjaga seni budaya dan kearifan lokal agar tidak punah tergerus perkembangan zaman; menanamkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5); memererat persaudaraan antar etnis melalui seni guna mendukung Pematangsiantar Kota Toleran dan sebagai upaya mewujudkan visi misi wali kota: Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Masih kata Fakhrudin, kegiatan tersebut menampilkan 10 tarian berbagai etnis di Kota Pematangsiantar, dengan peserta perwakilan SMP negeri dan swasta di Pematangsiantar.

Terkait lokasi kegiatan di Monumen Raja Sang Naualuh Damanik, kata Fakhrudin, karena beberapa hari ke depan merupakan peringatan Hari Jadi ke-155 Tahun Kota Pematangsiantar.

"Yang tidak terlepas dari sejarah dan perjuangan Raja Sang Naualuh Damanik," tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fakhrudin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wesly dan Ny Liswati.

Kehadiran Wesly dan Ny Liswati disambut tarian Tortor Sombah oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pematangsiantar. Setelah pembukaan, Wesly didampingi Ny Liswati menyerahkan cenderamata kepada penatua adat 10 etnis.

Turut hadir, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Drs Risbon Sinaga MM, mewakili Yayasan Raja Sang Naualuh Damanik, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pematangsiantar Dr dra Corry Purba MSi, dan lainnya. (LP)

Majlis Sholawat Akhsa Nusantara Istiqomah Gelar Maulid Diba’, Perkuat Ukhuwah Islamiyah

admin — Sat, 18 Apr 2026 11:50:00 +0700+0700

Deli Serdang — Majlis Sholawat Akhsa Nusantara terus menunjukkan komitmennya dalam menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah ﷺ melalui kegiatan rutin pembacaan Maulid Diba' yang digelar setiap pekan.
Kegiatan yang berada di bawah asuhan KH. Akhmad Khambali, SE, MM ini mengusung motto "Menebar Cahaya Sholawat Untuk Umat." Melalui majlis tersebut, jamaah diajak untuk memperbanyak sholawat, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mengharap syafa'at Nabi Muhammad SAW.
Selain menjadi sarana ibadah, kegiatan ini juga berperan dalam mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Antusiasme jamaah terlihat dari kehadiran warga yang datang dari berbagai kalangan untuk bersama-sama mengikuti lantunan sholawat dan doa.
Penyelenggara mengajak masyarakat luas untuk turut serta meramaikan kegiatan ini dengan mengundang keluarga, tetangga, dan sahabat. Hal ini diharapkan dapat menjadi gerakan kebaikan bersama dalam menjemput rahmat Allah SWT.
"Majlis ini bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga wadah untuk memperkuat persaudaraan dan meningkatkan keimanan," ujar salah satu panitia.
Kegiatan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara dilaksanakan secara rutin setiap Selasa malam Rabu, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai, bertempat di Sekretariat Gema Santri Nusa, Ponpes Roudhotul Ulum Al Husaini, Jalan Raya Payabakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menghidupkan malam dengan sholawat serta mempererat tali silaturahmi demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan.

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

admin — Sat, 18 Apr 2026 06:53:00 +0700+0700

Jakarta – Kabar duka menyelimuti dunia pers nasional. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu, 18 April 2026, pukul 00.05 WIB.
Almarhum mengembuskan napas terakhir di RS Budi Kemuliaan setelah mengalami serangan jantung.
Informasi wafatnya salah satu tokoh pers tersebut dengan cepat menyebar di kalangan jurnalis dan organisasi media, menimbulkan duka mendalam bagi rekan sejawat serta insan pers di seluruh Indonesia.
Semasa hidupnya, Zulmansyah dikenal sebagai sosok yang aktif dalam memperjuangkan profesionalisme dan independensi pers. Kiprahnya di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia menjadikannya figur penting dalam penguatan organisasi dan advokasi terhadap wartawan.
Ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, tokoh masyarakat, hingga pejabat publik. Mereka mengenang dedikasi almarhum dalam membangun dunia jurnalistik yang berintegritas.
"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," demikian salah satu pesan duka yang beredar.
Rencananya, jenazah almarhum akan disemayamkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga.
Kepergian Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi dunia pers Indonesia. Dedikasi dan pengabdiannya diharapkan menjadi teladan bagi generasi jurnalis ke depan.rel

BPJS Ketenagakerjaan dan BSI Perkuat Kemitraan dengan Koperasi Keluarga Pers Indonesia

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:54:00 +0700+0700

MEDAN — BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Syariah Indonesia menjalin kemitraan dengan Koperasi Keluarga Pers Indonesia dalam penguatan layanan keuangan serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja media di Sumatera Utara.

Kerja sama tersebut ditandai dengan hadirnya layanan BSI Agen di lingkungan Koperasi Keluarga Pers Indonesia dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai bentuk perluasan akses layanan perbankan berbasis syariah. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara juga menyatakan komitmen untuk mendukung kampanye dan pembinaan wartawan agar terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara, Husaini, menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas perlindungan bagi pekerja media yang memiliki risiko kerja di lapangan.

Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, menyebut kemitraan dengan dua institusi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem usaha media lokal serta perlindungan bagi insan pers.

"Menjadi mitra dari dua institusi ini tentu menjadikan koperasi semakin matang dalam membangun ekosistem bisnis bagi pengelola media dan pekerja media di Sumut," ujarnya.

Devis juga menambahkan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam diskusi tematik bertajuk "Koperasi Masa Kini, Tantangan atau Peluang?"yang digelar pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan jaminan sosial.

"Kita berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, kemudahan, serta manfaat yang dimiliki BSI dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata baik di sektor perbankan maupun perlindungan bagi pekerja," ungkapnya.

Melalui sinergi ini, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja media di daerah.

Percepat Pembangunan Huntap, Bobby Nasution Dorong Validasi Data Spesifik

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:38:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat validasi data spesifik penerima manfaat, guna mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.

Hal tersebut mengemuka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap (Huntap) untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.

"Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," kata Tito.

Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data spesifik calon penerima Huntap.

Tito menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga mekanisme. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga. Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau dicari sendiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dalam satu hamparan lahan terpusat.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah menerima rencana pembangunan Huntap untuk tiga provinsi sebanyak 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.

Khusus untuk Sumatera Utara, rencana pembangunan Huntap yang telah diajukan mencapai 7.321 unit, dengan target pembangunan sebanyak 6.350 unit. Rinciannya, 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.

"Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ucapnya.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang mengikuti Rakor tersebut menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Huntap. Ia bahkan turun langsung ke daerah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Berbagai langkah percepatan dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan strategis, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, gubernur juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait. **

Apresiasi Masukan BI dan Ekonom, Bobby Nasution Dorong Terobosan Ekonomi Sumut Berbasis Potensi Lokal

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:37:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas masukan dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut dan para pakar ekonomi, terkait arah pembangunan ekonomi daerah di tengah tantangan geopolitik global. Ia menegaskan, posisi strategis Sumut harus dioptimalkan melalui kebijakan makro yang tepat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Rudy Brando Hutabarat bersama ekonom senior dan pakar investasi nasional Hendri Saparini, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No 41, Medan, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas strategi pengendalian inflasi, penajaman kebijakan investasi, serta optimalisasi sektor riil berbasis potensi lokal.

"Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan kami bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Masukan mengenai penekanan inflasi sangat krusial, mengingat Sumut sempat menghadapi tantangan tersebut pada pertengahan tahun lalu. Harapannya, diskusi hari ini menjadi input bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan terobosan yang inovatif," ujar Bobby Nasution.

Bobby menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dengan para ahli guna memperbaiki regulasi di daerah. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mengubah peran pemerintah daerah dari sekadar regulator menjadi fasilitator yang aktif menjemput peluang.

"Banyak potensi seperti gula merah dan produk herbal yang marketnya sangat besar, namun belum tergarap maksimal secara industri. Kami akan mencoba melihat dari sisi perbaikan tata kelola dan relaksasi regulasi agar investasi, baik asing maupun domestik, bisa masuk dengan lebih mudah ke Sumatera Utara," katanya.

Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat menambahkan, sinergi kebijakan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga stabilitas harga pangan.

"Inovasi kebijakan harus terus kita dorong agar Sumatera Utara selalu memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rudy.

Sementara itu, ekonom senior Hendri Saparini menekankan pentingnya penyesuaian strategi menghadapi perubahan paradigma ekonomi nasional yang kini berfokus pada investasi berkualitas dan partisipatif.

"Kita perlu melakukan 'penajaman' kebijakan, bukan sekadar efisiensi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sumut harus mampu menangkap peluang investasi yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga investasi menengah-kecil yang memiliki kekuatan market luar biasa," jelas Hendri.

Dalam diskusi tersebut, Hendri menyampaikan sejumlah poin strategis, antara lain hilirisasi produk unggulan untuk mendorong industri pengolahan lokal seperti tepung tapioka dan turunan kelapa sawit agar nilai tambah tetap di daerah.

Selain itu, optimalisasi sektor rempah, di mana Sumut memiliki potensi vanila dan rempah berkualitas dunia yang perlu dikembangkan melalui teknologi serta penguatan identitas produk.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan model bisnis yang menggerakkan ekosistem kuliner dan UMKM, bukan sekadar bertumpu pada tiket masuk.

Tak kalah penting, investasi diaspora dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif, dengan memanfaatkan momentum hari besar seperti Lebaran dan Natal untuk menarik warga Sumut di perantauan berinvestasi di kampung halaman.

Hendri berharap, hasil diskusi ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja kolaboratif antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan ekonomi lainnya. **

Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:36:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pihak SMA Negeri 5 Pematangsiantar sepakat menempuh relokasi lahan sebagai solusi atas sengketa yang tengah dihadapi. Sekolah tersebut akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih representatif.

Saat ini, SMAN 5 Pematangsiantar tengah bersengketa lahan dengan PT Detis Sari Indah (DSI). Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa PT DSI merupakan pemilik sah lahan tersebut, sementara proses peninjauan kembali masih berlangsung.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," kata Bobby Nasution saat diskusi dengan berbagai pihak di SMAN 5 Pematangsiantar, Jalan Medan–Siantar Km 6,8, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, Pemprov Sumut bersama SMAN 5 dan Pemerintah Kota Pematangsiantar tengah mencari lahan yang sesuai. Beberapa pertimbangan utama antara lain jarak dari lokasi saat ini, luas lahan minimal setara (1,1 hektare), serta kondisi yang lebih aman dari risiko banjir.

"Satu minggu kita akan cari lahannya, kita tidak ingin anak-anak kita terganggu sekolahnya, ikut memikirkan sekolahnya yang sedang sengketa," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk berkontribusi dalam proses relokasi, baik dari sisi administrasi maupun anggaran.

"Pemko tahun ini sudah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk biaya sewa dan kita juga akan melihat lagi kontribusi lainnya untuk relokasi," kata Wesly.

Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi E DPR RI Subandi, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, anggota DPRD Pematangsiantar, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga, OPD terkait, serta Kepala SMAN 5 Pematangsiantar.

Bobby Nasution Minta Kajian Mendalam Pencabutan Izin Hutan, Soroti Dampak Sosial dan Potensi Konflik

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:34:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar sosialisasi kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi PBPH di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (16/4/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar Brigjen Anggiat Napitupulu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK Ardi Risman, perwakilan Kejaksaan Agung, serta para kepala daerah se-Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby menjelaskan bahwa kebijakan PBPH mencakup 11 kabupaten dan 1 kota di Sumut, dengan total 13 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Menurutnya, pencabutan izin ini perlu dibahas secara mendalam karena akan menimbulkan dampak lanjutan di masyarakat.

"Pasti para kepala daerah ini akan bicara tentang bagaimana masyarakatnya nanti. Tentu selain soal administrasi, pasti tentang keluhan masyarakat," ujar Bobby.

Ia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut muncul setelah dirinya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait. Mereka menyampaikan aspirasi terkait kepastian hidup sekitar 29 ribu masyarakat yang terdampak jika pencabutan izin PBPH dilaksanakan.

"Jadi ada sekitar 11 ribu pekerja yang terdampak karena PBPH ini. Dan kita diskusikan hal ini dengan pihak BUMN, tentang pengelola berikutnya (kawasan hutan), yaitu Perhutani," jelasnya.

Bobby menegaskan, meskipun kebijakan ini merupakan hal baru bagi pemerintah kabupaten/kota, namun dampaknya akan langsung dirasakan di daerah. Karena itu, ia meminta Kemen LHK menjadikan nasib para pekerja dan masyarakat sebagai pertimbangan penting.

Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, seperti sektor pertambangan dan pembangkit listrik, yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pencabutan izin.

"Kemudian soal perusahaan yang tidak sama (in line) dengan Perhutani seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ini bagaimana kemungkinan pertimbangan pencabutan izin. Dan juga soal pasca pencabutan izin, itu satu hari saja lahan ditinggalkan, potensinya lebih dari satu meter bisa saja terjadi penjarahan atas nama masyarakat, saling klaim kepemilikan," kata Bobby.

Ia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih kepada Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya," pungkas Bobby, seraya berharap implementasi kebijakan ini dilakukan secara matang dan komprehensif.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.

Menurutnya, langkah ini juga merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH. Karena itu, pihak kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan tersebut.*