KPPG Medan Respons Cepat Aspirasi JIPI, Tegaskan Siap Tindak Tegas Jika Ditemukan Pelanggaran

admin — Tue, 04 Aug 2026 20:26:00 +0700+0700

Medan – Kepala KPPG Medan, Donald Simanjuntak, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang infrastruktur pendukungnya, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tidak memenuhi standar.

Pernyataan tersebut disampaikan Donald menyusul aksi unjuk rasa Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) yang mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan.

"Kami sudah melakukan penutupan sementara SPPG yang IPAL-nya tidak memenuhi kelayakan mengolah limbah cair yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan setempat," kata Donald kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KPPG Medan dalam menjaga standar sanitasi dan perlindungan lingkungan.

"Kami sudah menutup 19 SPPG yang infrastrukturnya, termasuk di dalamnya sarana IPAL, tidak sesuai standar," tegas Donald.

Sebelumnya, Donald juga memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya.

"Siap menjadi atensi. Kami yang melakukan tindak tegas," ujarnya.

Dalam aksi demonstrasinya, JIPI menuntut pemerintah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap standar sanitasi, higiene, keamanan pangan, kelayakan dapur, kualitas bahan makanan, serta sistem pengelolaan limbah di sejumlah SPPG.

JIPI juga meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap sistem IPAL di setiap dapur MBG serta mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Organisasi tersebut menilai, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan KPPG Medan mengenai penutupan sementara 19 SPPG menjadi perkembangan penting dalam polemik pelaksanaan Program MBG di Sumatera Utara. Langkah itu menunjukkan adanya evaluasi internal terhadap fasilitas yang belum memenuhi standar, khususnya terkait pengelolaan limbah cair dan infrastruktur pendukung.

Meski demikian, publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas 19 SPPG yang ditutup, hasil evaluasi teknis, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan agar operasional Program Makan Bergizi Gratis tetap memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan.red2

Tak Sekadar Jalan Rusak, Akses Menuju Wisata Sibio-bio Dinilai Hambat Kemajuan Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan

admin — Tue, 04 Aug 2026 20:23:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kondisi memprihatinkan Jalan Provinsi Rimba Soping–Joring Natobang yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata Sibio-bio, Desa Aek Sabaon, Kabupaten Tapanuli Selatan, mendapat sorotan serius dari rombongan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Kerusakan jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu membuat Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH., MH, yang akrab disapa Anto Genk, mengaku terkejut saat melintasi jalur tersebut bersama rombongan JMSI Sumut dalam agenda Rakercab JMSI Tabagsel 2026 di ke kawasan wisata Syakira views and Resto, Aek Sabaon, Sibio-bio, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Sepanjang perjalanan, rombongan harus melewati jalan yang dipenuhi lubang besar, permukaan aspal yang mengelupas, serta sejumlah titik yang dipenuhi genangan air. Kondisi itu membuat perjalanan berlangsung lambat dan membutuhkan kehati-hatian ekstra.

Padahal, ruas Jalan Rimba Soping–Joring Natobang merupakan jalan provinsi yang memiliki peran strategis sebagai penghubung wilayah Kecamatan Angkola Julu, Batunadua, hingga Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.

Selain menjadi akses mobilitas masyarakat, jalan tersebut juga menjadi jalur utama menuju salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni Sibio-bio.

Melihat kondisi tersebut, Anto Genk menilai kerusakan jalan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

"Infrastruktur seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga sektor pariwisata," ujar Anto Genk.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan melakukan perbaikan secara menyeluruh agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak.

"Kalau akses jalannya baik, investasi akan lebih mudah masuk, wisatawan akan semakin banyak berkunjung, dan ekonomi masyarakat sekitar tentu ikut bergerak," tambahnya.

Sementara itu, Pembina JMSI Tabagsel yang juga Tokoh Pers Tabagsel, Manaon Lubis, menilai perbaikan ruas Jalan Rimba Soping–Joring Natobang merupakan kebutuhan mendesak apabila pemerintah ingin mengoptimalkan potensi pariwisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kawasan Angkola Julu memiliki kekayaan wisata alam yang sangat menjanjikan, termasuk objek wisata Sibio-bio yang memiliki panorama alam yang masih asri dan berpotensi menjadi destinasi unggulan di Sumatera Utara.

"Jalur ini harus segera diperbaiki karena menjadi pintu masuk menuju kawasan wisata Sibio-bio. Jika akses jalannya bagus, kunjungan wisatawan tentu meningkat. Dampaknya bukan hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata," kata Manaon Lubis.

Ia menilai, selama kondisi jalan masih rusak, perkembangan sektor pariwisata akan sulit maksimal meski daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa.

Di sisi lain, Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rizal, menyampaikan harapan masyarakat Tabagsel yang sebenarnya telah lama mendambakan perbaikan jalan tersebut karena menjadi akses vital bagi berbagai aktivitas masyarakat.

"Kondisi ini memang sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Kami berharap pemerintah provinsi segera memberikan perhatian serius agar akses menuju Sibio-bio menjadi lebih baik dan nyaman," ujar Ucok Rizal.

Ia menambahkan, perbaikan jalan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

Masyarakat sekitar pun berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merealisasikan perbaikan ruas Jalan Rimba Soping–Joring Natobang. Mereka menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi mengenai status jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, melainkan perlunya tindakan nyata agar akses vital tersebut kembali layak digunakan.zal

Densus 88 AT Polri dan Dispora Aceh Satukan Langkah Bentengi Generasi Muda dari Paham IRET

admin — Tue, 04 Aug 2026 20:22:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Komitmen membangun generasi muda Aceh yang tangguh, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan terus diperkuat. Satgaswil Aceh Densus 88 Antiteror Polri menjalin sinergi strategis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh sebagai bagian dari ikhtiar bersama mencegah penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di kalangan generasi muda.

Koordinasi yang berlangsung di Kantor Dispora Aceh, Banda Aceh, menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam merancang berbagai program pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap tantangan zaman, khususnya di era digital yang berkembang begitu cepat.

Dalam rilis pers yang diterima redaksi media ini, Selasa, 04 Agustus 2026 menyebutkan, pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Kasatgaswil Aceh Densus 88 AT Polri, AKBP Goentoro Wisnoe Tjahjono, S.Pd., M.H., dan disambut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, T. Banta Nuzullah, S.Pd.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi dalam penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan literasi digital, pendidikan karakter, serta upaya membangun daya tangkal generasi muda terhadap berbagai bentuk penyebaran paham IRET yang kini semakin mudah menjangkau masyarakat melalui ruang digital.

AKBP Goentoro Wisnoe Tjahjono menegaskan bahwa pemuda merupakan pilar utama masa depan bangsa. Karena itu, mereka tidak hanya membutuhkan ruang untuk berkarya dan berprestasi, tetapi juga bekal pemahaman kebangsaan yang kokoh agar mampu menghadapi derasnya arus informasi yang terus berkembang.

Menurutnya, kemajuan teknologi informasi menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menjadi medium yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, hingga ajakan yang berpotensi mengarah pada tindakan terorisme.

"Karena itu, pendekatan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, penguatan karakter, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pencegahan akan jauh lebih efektif ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Aceh, T. Banta Nuzullah, menyampaikan apresiasi atas terbangunnya sinergi dengan Satgaswil Aceh Densus 88 AT Polri. Menurutnya, pembinaan kepemudaan tidak hanya diarahkan untuk melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki integritas, nasionalisme, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dispora Aceh, kata dia, siap mendukung berbagai program kolaboratif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga para pegiat literasi sebagai bagian dari gerakan bersama memperkuat ketahanan ideologi bangsa di kalangan generasi muda.

Melalui sinergi ini, edukasi mengenai bahaya paham IRET diharapkan mampu menjangkau lebih luas berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan muda yang menjadi kelompok paling aktif memanfaatkan teknologi digital. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan menyaring informasi secara kritis, generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kolaborasi antara Satgaswil Aceh Densus 88 AT Polri dan Dispora Aceh menjadi cerminan bahwa menjaga persatuan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan merupakan ikhtiar bersama seluruh elemen bangsa. Dari sinergi inilah diharapkan lahir generasi muda Aceh yang cerdas, moderat, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor perdamaian dan penjaga harmoni sosial di Bumi Serambi Mekkah.Versi ini menggunakan gaya bahasa yang lebih elegan, mengalir, dan bercita rasa feature, namun tetap mempertahankan kaidah berita yang objektif dan profesional. (R/MTU)

Usung Visi Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani, Endara Putra Gunawan Dapat Nomor Urut 2 pada Penetapan Calon Wali Nagari.

admin — Tue, 04 Aug 2026 19:43:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Tokoh muda Nagari Aie Dingin, Endara Putra Gunawan(EPG), resmi memperoleh nomor urut 2 dalam tahapan penetapan calon Wali Nagari Aie Dingin yang dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).

Penetapan nomor urut tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026. Suasana penetapan berlangsung tertib dan dihadiri oleh panitia, para calon, unsur pemerintahan nagari, serta tokoh masyarakat setempat.

Usai penetapan nomor urut, Endara Putra Gunawan menyampaikan rasa syukur atas tahapan yang telah dilalui. Dengan mengawali pernyataannya melalui ucapan "Bismillahirrahmanirrahim", EPG menegaskan bahwa seluruh proses yang dijalaninya merupakan ikhtiar yang disertai harapan memperoleh ridha Allah SWT.

Ia menyampaikan bahwa pencalonannya didasari oleh semangat untuk membangun Nagari Aie Dingin menjadi nagari yang mandiri, religius, dan berkemajuan, sebagaimana visi yang diusungnya, yakni "Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani."

"Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah SWT serta dukungan dari seluruh stakeholder Nagari Aie Dingin, baik niniak mamak, bundo kanduang, pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama, maupun cadiak pandai, saya memohon doa restu dan dukungannya. Jika Allah SWT memberikan amanah kepada saya nanti, mari kita satukan niat untuk bersama-sama mewujudkan Nagari Aie Dingin menjadi Nagari Mandiri Nan Madani," ujar EPG.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan penuh ketenangan dan harapan, mencerminkan komitmen untuk membangun nagari melalui kebersamaan seluruh unsur masyarakat. Menurut EPG, kemajuan nagari tidak dapat dicapai hanya oleh seorang pemimpin, melainkan harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah nagari, lembaga adat, tokoh agama, kaum perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat.

Endara Putra Gunawan bukanlah sosok baru dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan Nagari Aie Dingin. Ia dikenal sebagai mantan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Nagari Aie Dingin, sebuah posisi yang memberinya pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan, perumusan kebijakan, serta membangun komunikasi antara pemerintah nagari dan masyarakat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting yang diharapkan mampu membantunya memahami berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Aie Dingin secara lebih mendalam. Sejumlah tokoh masyarakat menilai EPG sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami karakter sosial dan adat yang berkembang di Nagari Aie Dingin.

Visi "Nagari Aie Dingin Mandiri Nan Madani" yang diusungnya menekankan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan nilai-nilai agama, pelestarian adat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan generasi muda sebagai fondasi pembangunan nagari di masa depan.

Dengan ditetapkannya nomor urut 2, EPG kini memasuki tahapan berikutnya dalam proses Pilwana Serentak Kabupaten Solok 2026. Bersama para calon lainnya, ia akan mengikuti seluruh tahapan yang telah dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari hingga hari pemungutan suara.

Masyarakat Nagari Aie Dingin diharapkan dapat mengikuti seluruh proses Pilwana dengan penuh kedewasaan, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, adat, dan musyawarah yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Minangkabau.

Bagi Endara Putra Gunawan, nomor urut 2 bukan sekadar angka dalam kontestasi, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk memperjuangkan gagasan dan harapan bagi masa depan Nagari Aie Dingin. Ia meyakini bahwa dengan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Nagari Aie Dingin yang Mandiri Nan Madani dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.,(YOSE)

400 ASN Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Profiling ASN 2026

admin — Tue, 04 Aug 2026 19:38:00 +0700+0700

Padang I Sumut24.co

Sebagai bentuk komitmen Pemkab Solok, Sumatera Barat, dalam penerapan sistim manajemen talenta di Pemkab solok, tanggal 4 s.d 6 Agustus 2026 bertempat di UPT BKN Padang,
melaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan potensi, kompetensi, dan kinerja ASN secara digital, kegiatan diikuti oleh 400 ASN.

Juga diikuti oleh JPTP, Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Program ini bertujuan untuk mendukung sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga penempatan ASN dapat lebih sesuai dengan keahlian mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme, profesionalitas, dan integritas birokrasi.

Profiling ASN (Pro ASN) 2026 juga sebagai langkah nyata BKN dalam memetakan potensi dan kompetensi ASN secara digital, cepat, objektif. Data hasil Profiling ini akan menjadi dasar dalam pembangunan Manajemen Talenta, menuju ASN yang unggul, profesional, dan berintegritas.

Saatnya kita, ASN Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berdaya saing.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari merupakan kegiatan Memetakan potensi dan kompetensi talenta dalam mendukung pembangunan dan Proses Pelaksanaan Manajemen Telenta.(YOSE)

Bank Sumut Wujudkan Impian Masyarakat Miliki Rumah melalui Akad Massal KPR Sejahtera FLPP

admin — Tue, 04 Aug 2026 18:38:00 +0700+0700

Medan – Senyum bahagia terpancar dari raut wajah puluhan masyarakat yang mengikuti Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) PT Bank Sumut (Perseroda) yang diselenggarakan di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Medan, Sabtu (1/8/2026).

Momentum tersebut menjadi langkah awal bagi para peserta untuk mewujudkan impian memiliki rumah pertama sekaligus membangun masa depan keluarga yang lebih baik.

Sebagai salah satu bank penyalur KPR Sejahtera FLPP, PT Bank Sumut kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, dan para pengembang, Bank Sumut terus menghadirkan pembiayaan perumahan yang mudah diakses dan terjangkau.

Direksi PT Bank Sumut yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumer, Faisal Panggabean, menyampaikan bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

"Hari ini bukan sekadar penandatanganan akad kredit. Hari ini adalah momentum ketika harapan menjadi kenyataan. Di balik setiap akad yang ditandatangani, ada keluarga yang memulai babak baru kehidupannya dengan memiliki rumah yang layak sebagai tempat tumbuh, belajar, dan membangun masa depan," ujarnya

Menurut Faisal, Program KPR Sejahtera FLPP tidak hanya memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas melalui pertumbuhan sektor perumahan.

"Rumah bukan sekadar bangunan dan aset ekonomi. Rumah adalah tempat lahirnya harapan, tempat anak-anak tumbuh dan menggapai cita-cita, serta tempat keluarga membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap pembiayaan yang kami salurkan memiliki nilai sosial yang sangat besar," katanya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Sumut senantiasa berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan, percepatan proses pembiayaan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Pada kegiatan akad massal ini, sebanyak 67 debitur melaksanakan akad KPR Sejahtera FLPP dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp10,7 miliar. Para debitur berasal dari berbagai profesi, di antaranya PNS, PPPK, guru swasta, petani, karyawan swasta, serta profesi lainnya yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP.

Komitmen Bank Sumut dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah juga diwujudkan melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP kepada buruh di Pelabuhan Belawan. Program tersebut diprakarsai oleh Ketua Primkop TKBM Pelabuhan Belawan, Sabam Parsaoran Manalu, sehingga para tenaga kerja bongkar muat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah KPR Sejahtera FLPP kepada debitur serta Penyerahan Simbolis Penerima Manfaat Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai wujud nyata sinergi dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Wakil Ketua Umum DPP REI Andy Atmoko Panggabean, Ketua DPD REI Sumatera Utara Rakutta Karo Karo, Wakil Ketua Bidang Perbankan DPD APERSI Zamri Riduan, anggota developer yang tergabung dalam asosiasi DPD REI Sumatera Utara, para debitur KPR Sejahtera FLPP serta debitur KPP.

Bank Sumut optimistis sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah, BP Tapera, DPD REI, APERSI, para pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP, Bank Sumut berharap dapat terus berkontribusi dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.rel

Total Dana Mengalir Hampir Rp 6 Miliar : Tata Kelola Keuangan DPK KORPRI Asahan Dipertanyakan, Diduga Melenceng dari Aturan

admin — Tue, 04 Aug 2026 17:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Besarnya aliran dana yang masuk ke Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK KORPRI) Kabupaten Asahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, tak terkecuali mantan pegawai negeri. Gabungan antara dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan iuran wajib anggota yang mencapai hampir Rp 6 Miliar dinilai tumpang tindih penggunaannya serta belum sepenuhnya transparan, sehingga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran lebih mendalam guna memastikan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, dana hibah yang diterima DPK KORPRI Asahan berturut-turut adalah Rp 650 juta pada tahun 2022, Rp 800 juta pada tahun 2023, Rp 800 juta pada tahun 2024, Rp 800 juta pada tahun 2025, dan Rp 500 juta di tahun 2026. Secara kumulatif totalnya mencapai Rp 3,55 Miliar. Sementara itu, dari jalur iuran wajib bulanan yang dipungut dari sekitar 6.800 orang anggota, terhitung sekitar Rp 200 juta per bulan atau setara Rp 2,4 Miliar setiap tahunnya. Kedua aliran dana besar ini berjalan bersamaan, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan peruntukan masing-masing sumber dana.

"Angka ini sangat besar. Rakyat bertanya-tanya, apakah penggunaannya benar-benar terpisah? Apakah kegiatan yang seharusnya ditanggung dari iuran anggota justru dibiayai kembali dari dana hibah APBD? Di mana letak pertanggungjawaban yang terbuka? Kami meminta agar Kejaksaan dan Kepolisian segera turun tangan mengusut tuntas hal ini," tegas seorang pensiunan PNS Pemkab Asahan yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Selasa (4/8/2026) di Kisaran.

Pertanyaan ini tentu tidak lepas dari landasan hukum yang mengatur dan payung hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dana hibah hanya boleh diberikan kepada lembaga/organisasi non-pemerintah dan penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), memiliki laporan pertanggungjawaban yang sah, serta tidak boleh menggantikan biaya operasional atau rutin yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab internal organisasi.

Selain itu, ketentuan lain yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Setiap penggunaan uang negara/daerah harus didasarkan pada aturan yang jelas, berazaskan hemat, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Menegaskan bahwa pemberian hibah harus tercatat dengan jelas, memiliki kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pendanaan, serta diaudit secara berkala.

Jika benar terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi penggunaan, serta laporan audit, hal ini sangat rentan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang maupun dugaan kerugian keuangan daerah.

Penjelasan pengurus dan keraguan yang masih ada serta menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris DPK KORPRI Kabupaten Asahan sekaligus Asisten I Pemkab Asahan, Mohammad Azmy Ismail, AP, MSi, membenarkan besaran dana yang diterima. Ia menyatakan bahwa seluruh dana hibah telah digunakan untuk kegiatan resmi seperti peringatan hari jadi KORPRI, rapat kerja, musyawarah, serta keikutsertaan dalam MTQ hingga tingkat nasional, dan menegaskan dokumennya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara untuk iuran anggota, dijelaskan bahwa uang tersebut disimpan di Bank Sumut dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seperti santunan duka sebesar Rp 5 juta, bantuan biaya pengobatan antara Rp 500 ribu hingga Rp1,5 juta, serta bantuan bagi anggota yang pensiun atau terkena musibah. "Semua sudah berdasarkan hasil musyawarah dan kami paparkan kepada pengurus, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Azmy.

Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keraguan. Masyarakat dan anggota masih menuntut bukti keterbukaan yang lebih nyata. "Audit yang ada mungkin baru sebatas kelengkapan administrasi. Pertanyaannya adalah substansi, apakah tidak terjadi dobel pembiayaan? Mengapa rincian lengkapnya tidak bisa diakses oleh seluruh anggota secara terbuka? Jika memang bersih, seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk diperiksa kembali secara mendalam oleh pihak independen," tambah warga tersebut.

Desakan agar Kejaksaan Negeri Asahan, Inspektorat Daerah, hingga BPK Perwakilan Sumatera Utara menelusuri kembali aliran dokumen dan keuangan ini semakin menguat. Hal ini penting bukan hanya demi menegakkan aturan hukum, melainkan juga menjaga kepercayaan ribuan ASN yang selama ini telah patuh menyetorkan iuran, serta memastikan uang rakyat yang bersumber dari APBD benar-benar dimanfaatkan dengan cara yang paling tepat dan bermanfaat. (tec)

Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Rico Waas Dorong Penguatan Sinergi Pemko-DPRD Medan

admin — Tue, 04 Aug 2026 17:19:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sinergi Pemko Medan dengan DPRD dalam merancang strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Menurut Rico Waas, pola kerja pemerintahan ke depan tidak cukup hanya berjalan baik, tetapi harus semakin responsif, dekat dengan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat membuka Rapat Kerja (Raker) DPRD Medan dalam rangka penyusunan program kerja 2027 di The Hill Hotel Resort Sibolangit, Minggu (2/8/2026) petang.

"Perlu adanya pola kerja pemerintah semakin baik," kata Rico Waas.

Ia menekankan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi salah satu barometer capaian pembangunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama bukan hanya antara DPRD dan Pemko Medan, tetapi juga dengan masyarakat, termasuk melalui pengembangan investasi.

"Yang penting menjadi barometer perlu adanya capaian target terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi. Butuh ditingkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu kerja sama, bukan hanya DPRD dengan Pemko Medan, tetapi dengan masyarakat. Dan sangat penting pengembangan investasi," ujarnya.

Rico Waas mengajak DPRD Medan bersama-sama merancang langkah konkret untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Kota Medan. Di saat yang sama, kolaborasi tersebut harus diarahkan untuk menjawab persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

"Mari kita maksimalkan semua potensi. Sama-sama kita berkontribusi mengatasi segala masalah terkait kemiskinan, pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Rico Waas bahkan membuka ruang komunikasi langsung dengan anggota DPRD Medan terkait aspirasi masyarakat yang mereka terima dari daerah pemilihan masing-masing.

"Jika ada masalah atau aspirasi masyarakat yang diterima di dapil masing-masing, WA saya langsung, akan kami bantu tindaklanjuti segera. Bapak/Ibu bagian dari rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk produk Perda dan pengawasan penggunaan anggaran, patut kita respons," tegasnya.

Ia juga meminta hubungan kerja DPRD dan Pemko Medan terus diperkuat dengan keterbukaan. Menurutnya, tantangan pembangunan membutuhkan kontribusi dan strategi besar sehingga pola kerja sama yang efektif dan efisien harus menjadi perhatian bersama.

"Peran kita butuh kontribusi dan strategi besar untuk bangsa ini. Kerja sama yang efektif dan efisien perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Sejalan, Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen mengajak seluruh anggota dewan mengoptimalkan fungsi alat kelengkapan dewan dalam mengawal pembangunan Kota Medan. Ia mendorong DPRD meninggalkan pola kerja lama dengan mengedepankan pemikiran yang inovatif, kritis, adaptif, serta berbasis teknologi.

"Mari berperan aktif dengan pemikiran yang disruptif, inovatif, dan kritis," ajaknya.

Wong Cun Sen juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih terbuka, termasuk melalui akses pengaduan warga secara real-time dan transparan. DPRD Medan, menurutnya, perlu mendorong lahirnya Perda yang responsif terhadap perkembangan teknologi, mendukung investasi lokal, serta berbasis data dan riset dengan mengedepankan transparansi dan konsultasi publik.

"Memastikan Perda yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh Pemko Medan melalui Peraturan Wali Kota," sebutnya.

Ia menegaskan transformasi tersebut harus membuat DPRD menjadi lembaga legislatif yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Trifungsi DPRD, katanya, harus mampu menjadi mesin penggerak pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran, merangkul kelompok rentan, serta menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris DPRD Medan Erisdan melaporkan, raker digelar untuk menyusun dan menyelaraskan program kerja DPRD melalui alat kelengkapan dewan, sekaligus merumuskan kegiatan prioritas untuk 2027.

Raker juga diarahkan untuk mengoptimalkan trifungsi DPRD dengan memperkuat peran lembaga legislatif dalam pembentukan Perda, penganggaran, serta pengawasan terhadap kinerja Pemko Medan. Sinergi DPRD dan Pemko Medan diharapkan semakin kuat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan. Rel

Peduli Pendidikan, Dirut Inalum Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Kepada Ribuan Mahasiswa Baru UI

admin — Tue, 04 Aug 2026 16:52:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam membangun masa depan Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui penguatan industri strategis nasional, tetapi juga lewat investasi generasi muda.

Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, sebagai narasumber Kuliah Umum Kebangsaan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI) tahun 2026.

Informasi diterima Sumut24.co, Selasa (4/8/2026), Kuliah umum digelar di Gedung Balairung Universitas Indonesia, sebagai mendukung kemajuan bangsa yang tidak hanya dapat dicapai melalui lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian kepada negeri.

Kegiatan mengusung tema "Mahasiswa Berdampak untuk Indonesia: Membangun Jiwa Kebangsaan, Kepemimpinan, dan Inovasi bagi Masa Depan Bangsa."

Dalam kegiatan itu, Melati Sarnita
mengajak ribuan mahasiswa baru untuk tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga berani mengambil peran sebagai agen perubahan yang mampu melahirkan inovasi dan solusi bagi berbagai tantangan bangsa.

Sebagai perusahaan strategis nasional, Inalum meyakini bahwa kampus merupakan tempat lahirnya pemimpin masa depan yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia.

Untuk itu, Melati mendorong mahasiswa terus memperkuat wawasan kebangsaan, membangun kepemimpinan yang berintegritas, serta menumbuhkan budaya inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keberhasilan bangsa di masa depan sangat ditentukan kualitas generasi mudanya hari ini,"ucapnya.

Head of Corporate Communication (Corcomm) PT Inalum, Utrich Farzah menyebut, keterlibatan aktif Inalum dalam dunia pendidikan sebagai bukti perusahaan untuk terus hadir tidak hanya sebagai motor penggerak industri nasional, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.(Jo)

Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola: Merayakan 99 Tahun Momen Kebersamaan yang Menyatukan Generasi Indonesia

admin — Tue, 04 Aug 2026 15:49:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Selama hampir satu abad, Coca-Cola telah menjadi bagian dari berbagai momen keseharian masyarakat Indonesia. Mulai dari makan bersama keluarga di rumah, obrolan larut malam bersama sahabat, santap di warung pinggir jalan setelah perjalanan panjang, hingga berbagai perayaan besar maupun sederhana. Dari generasi ke generasi, Coca-Cola kerap hadir dalam momen-momen sederhana yang paling berkesan: tawa yang dibagikan di meja makan, hidangan favorit yang dinikmati bersama, serta hubungan yang semakin erat melalui makanan dan percakapan.

Di tengah dunia yang semakin digital dan serba cepat, momen kebersamaan yang nyata menjadi semakin bermakna. Di berbagai penjuru Indonesia, budaya nongkrong terus menjadi cara masyarakat menjalin kedekatan melalui santapan bersama, minuman favorit, dan percakapan yang mengalir secara alami di sekitar meja makan.

Memasuki perayaan 99 tahun kehadirannya di Indonesia dan menyongsong tonggak sejarah 100 tahun, Coca-Cola Indonesia terus berkomitmen untuk tetap dekat dengan momen dan tradisi yang bermakna bagi masyarakat Indonesia.

Babak baru perjalanan ini dipimpin oleh Eva Lusiana, yang baru ditunjuk sebagai President Director PT Coca-Cola Indonesia. Eva berkomitmen untuk terus memperkuat kedekatan perusahaan dengan konsumen serta budaya Indonesia.

Merefleksikan pencapaian tersebut, Eva mengatakan: "Menjelang 100 tahun kehadiran Coca-Cola di Indonesia, kami sangat bersyukur karena Coca-Cola terus menjadi bagian dari momen-momen keseharian lintas generasi. Bagi banyak orang Indonesia, termasuk saya yang tumbuh bersama merek ini, Coca-Cola bukan hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga karena kenangan yang tercipta di sekitarnya, mulai dari makan bersama keluarga, berkumpul dengan teman, hingga berbagai momen kebersamaan yang mendekatkan satu sama lain."

Lebih lanjut, Eva menambahkan: "Di saat begitu banyak interaksi terjadi secara daring, kami percaya bahwa masyarakat tetap menghargai momen kebersamaan yang autentik, ketika mereka dapat berbagi cerita sambil menikmati hidangan, mengeksplorasi cita rasa baru bersama, dan meluangkan waktu berkualitas dengan orang-orang di sekitar mereka. Melalui Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola, kami berharap dapat terus menemani masyarakat Indonesia dalam momen-momen kebersamaan tersebut."

Sebagai bagian dari perayaan ini, Coca-Cola Indonesia menghadirkan Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola, sebuah pengalaman bersantap bersama yang terinspirasi dari perkembangan budaya nongkrong di Indonesia, di mana makanan, minuman yang menyegarkan, dan percakapan terus menjadi perekat antar-generasi.

Pengalaman Penyajian Coca-Cola yang Ikonik

Salah satu sorotan utama dalam Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola adalah ritual penyajian Coca-Cola yang ikonik, yang dirancang untuk menghadirkan sensasi kesegaran maksimal. Pengalaman ini diwujudkan melalui empat elemen khas: gelas Contour yang telah didinginkan hingga suhu 3°C, penuh dengan es batu padat, Coca-Cola yang disajikan dalam kondisi sangat dingin sehingga menghasilkan gelembung karbonasi yang segar dan menggugah, serta aroma khas Coca-Cola yang begitu mudah dikenali. Seluruh pengalaman tersebut disempurnakan dengan setengah irisan lemon segar.

Kombinasi elemen-elemen ini mengubah proses menuang minuman menjadi momen yang menyegarkan dan menggugah selera, sebuah pengalaman yang telah dicintai masyarakat Indonesia selama beberapa generasi.

Merayakan Cita Rasa Melalui Food Pairing dan Mixology

Melalui pengalaman food pairing dan mixology yang dikurasi secara khusus, Coca-Cola menunjukkan bagaimana portofolio minumannya dapat melengkapi berbagai jenis hidangan sekaligus meningkatkan pengalaman bersantap bersama. Gupta Sitorus dan Primo Rizky, pelaku industri kuliner dan restaurateur, menjelaskan bahwa minuman memiliki peran penting dalam menyeimbangkan dan memperkaya cita rasa dalam sebuah hidangan.

"Food pairing adalah tentang menciptakan harmoni rasa. Karbonasi dan tingkat keasaman yang ringan pada Coca-Cola membantu menyegarkan kembali indera pengecap, sehingga cocok dipadukan dengan hidangan yang kaya rasa, berasap, dan gurih. Karakter rasa buah yang kuat pada Fanta sangat mudah dipadukan dengan berbagai camilan, sementara kesegaran rasa lemon-lime Sprite tidak hanya cocok dengan hidangan laut dan Melalui pengalaman food pairing dan mixology yang dikurasi secara khusus, Coca-Cola menunjukkan bagaimana portofolio minumannya dapat melengkapi berbagai jenis hidangan sekaligus meningkatkan pengalaman bersantap bersama. Gupta Sitorus dan Primo Rizky, pelaku industri kuliner dan restaurateur, menjelaskan bahwa minuman memiliki peran penting dalam menyeimbangkan dan memperkaya cita rasa dalam sebuah hidangan.

Salah satu kreasi mixology yang diperkenalkan adalah Pickled Cola, yang memadukan Coca-Cola dengan acar gherkin dan acar jalapeño. Kreasi ini menghadirkan perpaduan rasa asam, gurih, dan sedikit pedas, sambil tetap mempertahankan cita rasa klasik Coca-Cola yang telah dikenal dan disukai banyak orang.

Menu food pairing yang dihadirkan juga dikurasi khusus untuk mencerminkan selera masyarakat Indonesia. Coca-Cola, Fanta, dan Sprite dipadukan dengan beragam hidangan favorit, mulai dari ayam goreng, burger, dan pizza hingga kuliner khas Indonesia seperti mie celor.

Menutup acara, Eva Lusiana menyampaikan, "Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola mencerminkan cara masyarakat Indonesia membangun koneksi saat ini. Kami berharap inisiatif ini dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk sejenak melambat, berbagi cerita, menikmati hidangan lezat, serta menghabiskan waktu yang bermakna bersama orang-orang terdekat, sambil mengeksplorasi berbagai kombinasi cita rasa baru. Karena sering kali, momen yang paling dikenang adalah momen yang dibagikan bersama di sekitar meja makan." (Rel)

JIPI Kepung Kantor BGN Sumut, Soroti Dugaan Dapur MBG Tanpa IPAL: "Jangan Pertaruhkan Kesehatan Anak demi Mengejar Target Program" Medan – Jaringan I

admin — Tue, 04 Aug 2026 14:03:00 +0700+0700

Medan – Jaringan Independen Pemuda Indonesia (JIPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara dan KPPG Medan, Selasa (4/8/2026). Massa mendesak pemerintah melakukan audit total terhadap operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga belum memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.

Dalam aksinya, JIPI menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan secara profesional. Namun, organisasi tersebut menilai pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek kesehatan masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Ketua JIPI, Deni Siregar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada percepatan pelaksanaan program, tetapi juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami tuntut adalah pelaksanaannya harus sesuai aturan, higienis, transparan, dan tidak mengancam kesehatan masyarakat," tegas Deni.

Dalam tuntutannya, JIPI menyoroti operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Indra Kasih dan SPPG Tembung 3 di Kecamatan Medan Tembung.

Selain meminta audit sanitasi dan keamanan pangan, JIPI juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan turun tangan memeriksa keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap dapur MBG.

Menurut JIPI, keberadaan IPAL merupakan bagian penting dalam pengelolaan limbah dapur. Jika benar terdapat dapur MBG yang beroperasi tanpa sistem pengolahan limbah yang memadai, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan.

JIPI juga meminta Badan Gizi Nasional membuka hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. Mereka menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional maupun ketentuan lingkungan hidup, pemerintah harus memberikan sanksi administratif hingga membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pemberitahuan aksi, JIPI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas, organisasi itu mengaku siap melanjutkan pengaduan ke lembaga pengawas serta menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, keamanan pangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap kesehatan penerima manfaat.

Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional Regional Sumatera Utara, KPPG Medan, maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan JIPI maupun dugaan adanya dapur MBG yang belum memiliki sistem IPAL.red

USU Pecat Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

admin — Tue, 04 Aug 2026 13:56:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) mengambil langkah tegas terhadap kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK USU), seorang mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU berinisial CHS, dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap atau drop out (DO).

Ketua Satgas PPK USU, Dr. Meutia Nauly, S.Psi., M.Si., Psikolog, kepada wartawan di Kampus USU, Senin (3/8/2026), mengatakan proses pemeriksaan telah selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan pertama kali diterima Satgas PPK USU pada 19 Juli 2026. Setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan rekomendasi telah disampaikan kepada Rektor USU pada 22 Juli 2026," ujar Meutia.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Rektor USU menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 3572/UN5.1.R/SK/KM.00.07/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang Pemberian Sanksi Administratif Tingkat Berat terhadap pelaku kekerasan seksual.

Dalam perkara tersebut, Satgas PPK USU menerima delapan laporan terhadap terlapor. Pemeriksaan dilakukan secara independen dengan memeriksa para pelapor atau korban, saksi, pendamping, pihak terkait, dokumen, serta bukti komunikasi yang relevan.

Meutia menjelaskan, terlapor telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali untuk memberikan keterangan. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi seluruh panggilan tersebut sehingga proses pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang telah diperoleh.

"Dari hasil pemeriksaan, Satgas menyimpulkan terlapor terbukti melakukan beberapa bentuk kekerasan seksual," katanya.

Bentuk kekerasan yang ditemukan antara lain menyampaikan ujaran bernuansa diskriminasi atau pelecehan terhadap fisik, kondisi tubuh, dan gender korban; menyampaikan rayuan atau ucapan bernuansa seksual; mengirimkan konten seksual yang tidak dikehendaki korban; membujuk atau menawarkan sesuatu untuk aktivitas seksual yang tidak disetujui; melakukan kontak fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan; hingga melakukan pemaksaan kegiatan seksual.

Selain itu, Satgas juga menemukan adanya tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Ada Pola Kekerasan Berulang

Meutia mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pola tindakan yang berulang terhadap lebih dari satu korban dengan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara berlapis.

"Keadaan tersebut diperberat dengan sikap tidak kooperatif terlapor selama proses pemeriksaan," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Satgas PPK USU merekomendasikan kepada Rektor USU untuk menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Dengan keputusan Rektor tersebut, mahasiswa berinisial CHS itu tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa USU dan kehilangan seluruh hak serta kewajiban akademik maupun nonakademik yang melekat pada status mahasiswa.

Meutia menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku bukan menjadi akhir dari tanggung jawab universitas. USU tetap memberikan perhatian terhadap pemulihan para korban melalui layanan pendampingan dan konseling psikologis.

"Pendampingan, perlindungan, pemulihan, serta dukungan akademik akan terus diberikan sesuai kebutuhan masing-masing korban," katanya.

USU juga akan mengembangkan Komunitas Peer Support Volunteer sebagai ruang aman bagi penyintas untuk saling memberikan dukungan serta memperkuat sistem perlindungan di lingkungan kampus.

Selain itu, USU akan membentuk Tim Pencegahan Kekerasan di tingkat fakultas untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, konsultasi awal, dan koordinasi program pencegahan kekerasan.

Materi tentang pencegahan kekerasan, penghormatan terhadap martabat individu, pentingnya persetujuan (consent), mekanisme pelaporan, serta budaya saling menghormati juga akan dimasukkan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Satgas PPK USU mengingatkan masyarakat dan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan identitas, foto, akun media sosial, maupun informasi lain yang dapat mengungkap identitas korban.

"Perlindungan terhadap identitas korban merupakan bagian penting dari proses pemulihan dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang," tegas Meutia.

USU juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk membangun budaya kampus yang aman, saling menghormati, berani melaporkan dugaan kekerasan, dan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Dengan diterbitkannya keputusan rektor tersebut, proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dalam perkara ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, USU akan terus memperkuat sistem pencegahan, perlindungan, dan pemulihan agar tercipta lingkungan kampus yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. (C04)

Wakil Bupati Asahan Pimpin Rapat Persiapan: Pastikan Peringatan HUT Ke 81 Kemerdekaan Berjalan Khidmat dan Bermakna

admin — Tue, 04 Aug 2026 13:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menyambut momen bersejarah peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar rapat persiapan panitia di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (4/8/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., guna mematangkan seluruh rencana dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan penuh makna.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari Polres Asahan, perwakilan Kodim 0208/Asahan, serta seluruh unsur panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momen berharga untuk mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus membangkitkan kembali semangat persatuan, rasa cinta tanah air, dan nilai luhur gotong royong di tengah masyarakat.

"Semangat kemerdekaan harus tetap hidup dan tercermin dalam setiap langkah pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta seluruh panitia untuk mempererat koordinasi, menjaga komunikasi yang baik, dan bersinergi sepenuhnya antarinstansi. Laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing agar rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, rapat mendalami berbagai hal krusial, mulai dari kesiapan pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi, upacara penurunan Bendera Merah Putih, pembagian tugas kepanitiaan, pengaturan keamanan, hingga dukungan teknis dan administrasi yang dibutuhkan. Masing-masing seksi kepanitiaan juga menyampaikan laporan kemajuan persiapan serta kebutuhan yang diperlukan untuk bahan evaluasi dan langkah selanjutnya.

Sebagai hasil dari pertemuan ini, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait sepakat untuk segera menindaklanjuti tugas masing-masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Koordinasi berkelanjutan akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan guna menjamin seluruh rangkaian perayaan di Kabupaten Asahan berjalan khidmat, aman, lancar, dan sukses.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi terbuka, di mana para peserta saling bertukar pandangan dan menyampaikan berbagai masukan konstruktif demi kesempurnaan penyelenggaraan peringatan kemerdekaan tahun ini. (dre)

Perkuat Sinergi Pengamanan Objek Vital Nasional, PLN dan Polda Aceh Kolaborasi Dukung Keandalan Kelistrikan Serta Ketahanan Energi

admin — Tue, 04 Aug 2026 13:46:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, Dalam upaya memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional, PT PLN (Persero) terus mempererat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh yang berlangsung di Kantor Kepolisian Daerah Aceh, Selasa 4 Agustus 2026.

Audiensi tersebut dihadiri oleh General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto beserta jajaran, General Manager PLN UIP3B Sumatera, Elvanto beserta jajaran, General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra beserta jajaran, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo beserta jajaran.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antara PLN dan Kepolisian Daerah Aceh dalam menjaga keamanan aset ketenagalistrikan sebagai objek vital nasional, mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta memastikan keandalan pasokan listrik yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menegaskan bahwa Kepolisian Daerah Aceh siap untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PLN guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi pembangunan sektor ketenagalistrikan di Aceh.

"Listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PLN dalam menjaga keamanan objek vital nasional sektor ketenagalistrikan, mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi keandalan pasokan listrik kepada masyarakat," ujar Ruddi.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kepolisian Daerah Aceh yang selama ini telah menjadi mitra strategis PLN dalam mengawal pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Aceh.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Aceh atas dukungan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Dukungan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengamanan aset PLN sebagai objek vital nasional, sehingga berbagai proyek strategis dapat berjalan dengan aman, tertib dan sesuai rencana," ungkap Rizki.

Rizki menambahkan bahwa sinergi antara PLN dan Kepolisian Daerah Aceh nantinya akan semakin diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai landasan kolaborasi yang lebih komprehensif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

"Dalam waktu dekat, PLN bersama Kepolisian Daerah Aceh akan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kerja sama ini akan menjadi fondasi penting dalam mengawal percepatan pembangunan sekitar 1.000 tower transmisi 275 kV ruas Sigli–Arun dan Pangkalan Susu–Arun yang merupakan infrastruktur strategis untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera, khususnya Aceh," jelas Rizki.

"Dukungan Kepolisian Daerah Aceh menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga proyek-proyek strategis PLN dapat diselesaikan tepat waktu, memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat keandalan pasokan listrik, serta mendukung pembangunan daerah dan ketahanan energi nasional," pungkas Rizki.

Melalui audiensi ini, PLN dan Kepolisian Daerah Aceh menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan objek vital nasional sektor ketenagalistrikan, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, serta memastikan keandalan pasokan listrik, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Aceh. (C04)

Kejari Asahan Musnahkan Barang Bukti 120 Perkara, Langkah Tegas Penegakan Hukum Sesuai Aturan Berlaku

admin — Tue, 04 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan hari ini, Selasa (4/8/2026), melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht. Kegiatan ini berlangsung secara terbuka di halaman gudang Kompos milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Mochamad Ismono, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran, diikuti perwakilan Kepolisian Resor Asahan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asahan, serta sejumlah undangan lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merujuk secara tegas pada seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang pengelolaan, penyimpanan, hingga pemusnahan barang bukti yang perkaranya telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis lainnya terkait penanganan limbah berbahaya, bahan terlarang, serta barang bukti yang berpotensi merugikan kesehatan dan lingkungan.

Kajari Asahan, Mochamad Ismono, S.H., M.H. menegaskan bahwa pelaksanaan ini bukan sekadar prosedur rutin, melainkan wujud nyata pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan sekaligus bukti komitmen menjaga transparansi penegakan hukum di hadapan masyarakat.

"Pemusnahan ini hanya boleh dilakukan terhadap barang bukti yang putusan pengadilannya sudah mutlak dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Semua langkah yang kami ambil hari ini telah melalui verifikasi berulang kali agar sepenuhnya patuh pada aturan hukum yang berlaku," ujarnya saat memberikan sambutan.

Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 120 perkara, yang meliputi 119 perkara tindak pidana umum dan 1 perkara tindak pidana khusus. Rincian pengelompokan perkara tersebut adalah, 70 perkara bidang narkotika, 22 perkara bidang orang dan harta benda (Oharda), 27 perkara bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibum), 1 perkara pelanggaran ketentuan cukai.

Dari sektor narkotika saja, jumlah yang dimusnahkan mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sabu seberat 3.116,68 gram, ekstasi sebanyak 36,82 gram, serta ganja seberat 435,15 gram. Selain itu, dimusnahkan pula berbagai barang bukti lain berupa vape, telepon genggam, senjata tajam, dompet, alat hisap, timbangan elektrik, uang palsu, alat pemanen kelapa sawit, 60 jenis obat-obatan, 292 kemasan makanan olahan, 3 kemasan makanan beku, 29 produk makanan dan minuman kemasan, serta 97 kotak obat-obatan.

Sesuai jenis dan sifat barangnya, proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang berbeda-beda namun terukur, yakni dibakar, dihancurkan dengan mesin penghancur, hingga direbus. Hal ini dilakukan guna menjamin seluruh barang bukti benar-benar musnah, rusak total, dan sama sekali tidak memiliki nilai kegunaan serta tidak berpotensi disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala. Ini adalah bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada masyarakat, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum dikelola dengan benar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan", pungkas Kajari Asahan.

Acara pemusnahan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para pihak yang hadir, yang menjadi bukti sah pertanggungjawaban secara administrasi maupun hukum atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada jalan lain bagi barang bukti selain dimusnahkan sesuai putusan hukum yang telah berlaku tetap. (tec)

Sabu seberat 9,36 gram bersama pemiliknya diamankan Satresnarkoba Polresta Deli Serdang*

admin — Tue, 04 Aug 2026 11:45:00 +0700+0700

Deliserdang -;Satres Narkoba Polresta Deli Serdang kembali berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial BS (36), warga Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dibekuk petugas di Jalan Rumbiah, Desa Tanjung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam upaya penangkapan tersebut, petugas menemukan dua paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,36 gram. Selain itu juga turut diamankan satu unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti, penimbangan, serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Saat ini, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang masih terus mendalami kasus tersebut dengan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi-saksi, menggelar perkara, serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang terkait.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Resnarkoba Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H. menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan setiap kasus yang berhasil diungkap akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kepada seluruh masyarakat kami juga
menghimbau untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungannya," ujarnya.

Keramahan Bukan Penyerahan Kedaulatan

admin — Tue, 04 Aug 2026 11:06:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Senin malam, 3 Agustus 2026, seorang pimpinan DPR RI menelepon saya. Beliau mengirimkan dua video yang sama-sama berkaitan dengan Bali. Video pertama mempersoalkan komunitas lari yang diselenggarakan warga Belanda dan diduga menolak warga negara Indonesia untuk mengikuti kegiatannya. Video kedua menarasikan semakin banyaknya warga Israel yang berada di Bali.

Saya segera berkoordinasi dan meminta klarifikasi kepada Kantor Imigrasi Denpasar serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali. Dalam persoalan seperti ini, kecepatan negara merespons memang penting, tetapi ketepatan jauh lebih penting. Video yang viral tidak boleh langsung dianggap sebagai putusan hukum. Namun, keresahan masyarakat juga tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa jawaban.

Alhamdulillah, kedua persoalan tersebut segera ditindaklanjuti dan diklarifikasi.

Dua penyelenggara kegiatan lari asal Belanda telah dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sehingga tidak dapat kembali memasuki Indonesia. Keduanya telah meninggalkan Indonesia ketika pemeriksaan dilakukan. Pihak komunitas memang menyatakan bahwa penolakan terhadap sejumlah pendaftar Indonesia terjadi akibat kesalahan sistem otomatis. Akan tetapi, Imigrasi juga menemukan persoalan mengenai penyelenggaraan kegiatan serta kesesuaiannya dengan izin keimigrasian yang digunakan.

Kasus tersebut tidak lagi sekadar menyangkut kegaduhan di media sosial. Ia menyentuh batas antara kebebasan membentuk komunitas dan kewajiban menghormati hukum negara tempat seseorang menjadi tamu. Komunitas olahraga tentu boleh tumbuh. Namun, komunitas yang menggunakan ruang publik Indonesia tidak boleh membangun sekat yang membuat warga Indonesia merasa ditolak di negerinya sendiri.

Mengenai warga Israel, publik juga perlu memperoleh penjelasan yang jernih. Israel tetap berada dalam daftar negara subjek calling visa. Artinya, warga Israel tidak bebas masuk Indonesia dan tidak serta-merta memperoleh visa hanya karena mengajukan permohonan. Permohonannya harus lebih dahulu memperoleh persetujuan atau clearance dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui mekanisme penilaian khusus. Kebijakan ini diatur sebagai instrumen selektivitas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Dua video itu seolah memperlihatkan persoalan yang berbeda. Satu berkaitan dengan dugaan diskriminasi dalam komunitas olahraga, sedangkan satu lagi menyangkut arus masuk warga dari negara yang memperoleh perlakuan visa khusus. Namun, keduanya bermuara pada pertanyaan yang sama: sampai di mana keterbukaan Bali boleh berjalan tanpa mengurangi kewibawaan negara dan martabat warga Indonesia?

Bali hidup dari keramahan. Pulau ini berkembang karena mampu menerima dunia tanpa kehilangan akar kebudayaannya. Orang asing datang untuk berwisata, bekerja secara sah, berinvestasi, belajar, atau tinggal bersama keluarganya. Kehadiran mereka turut menggerakkan ekonomi dan memperluas hubungan antarbangsa. Karena itu, pengawasan orang asing tidak boleh berubah menjadi kecurigaan terhadap setiap pemegang paspor asing.

Namun, keramahan bukan penyerahan kedaulatan.

Visa bukan izin untuk membentuk aturan sendiri. Jalan umum, pantai, sawah, dan ruang sosial Bali bukan halaman privat komunitas ekspatriat. Vila bukan wilayah yang kebal dari pengawasan. Tidak boleh tumbuh ruang-ruang eksklusif yang membuat warga Indonesia menjadi orang asing di rumahnya sendiri.

Keresahan itu semakin beralasan ketika Bali bukan hanya menghadapi pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan serius. Polda Bali mencatat 225 WNA menjadi pelaku kejahatan sepanjang 2025. Pada tahun yang sama, 339 WNA tercatat menjadi korban kejahatan, meningkat sekitar 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Data tersebut mengingatkan bahwa persoalannya tidak sesederhana pertentangan antara orang asing dan warga lokal. Sebagian jaringan kriminal asing justru memangsa sesama warga asing yang dinilai memiliki uang, aset digital, atau takut melapor kepada aparat.

Kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap warga Lithuania, yang turut menyeret dua oknum petugas Imigrasi, menunjukkan bahaya ketika jaringan kriminal mencoba memperoleh akses atau perlindungan dari dalam sistem. Kantor Imigrasi Ngurah Rai telah menonaktifkan petugas yang terlibat dan menyerahkan proses pidananya kepada kepolisian.

Pembongkaran laboratorium narkotika sintetis yang dikelola dua WN Rusia di Gianyar pada Maret 2026 memperlihatkan pola yang lebih terorganisasi: vila privat, alamat fiktif, bahan dari luar negeri, keahlian khusus, dan jaringan distribusi dirangkai menjadi operasi kejahatan transnasional.

Kita tentu tidak boleh menyebut setiap keributan WNA sebagai organized crime. Perkelahian akibat alkohol berbeda dari penculikan terencana, pemerasan berbasis kripto, laboratorium narkotika, atau penggunaan identitas palsu. Ketepatan klasifikasi akan menentukan ketepatan respons negara.

Pelanggaran administratif dapat dijawab dengan tindakan administratif keimigrasian. Kejahatan individual harus diproses secara pidana. Jaringan terorganisasi harus dibongkar sampai kepada pengendali, aliran dana, aset, penjamin, perusahaan, dan pihak lokal yang membantu operasinya.

Negara tidak sepenuhnya diam. Satgas Patroli Keimigrasian Dharma Dewata telah dibentuk untuk menyisir titik-titik rawan aktivitas orang asing. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 342 WNA juga telah dideportasi dari Bali karena berbagai pelanggaran hukum dan keimigrasian.

Angka penindakan memang penting. Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya pemeriksaan, razia, dan deportasi. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan mencegah pelanggaran berulang, melindungi masyarakat, dan membongkar jaringan di belakang para pelaku.

Karena itu, pengawasan Bali tidak cukup mengandalkan pemeriksaan paspor. Imigrasi, Polri, BNN, Bea Cukai, PPATK, BIN, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan wisata harus membaca informasi sebagai satu ekosistem risiko. Data perlintasan, izin tinggal, penjamin, akomodasi, kendaraan, transaksi mencurigakan, laporan kriminal, dan jejak siber perlu dihubungkan secara terukur dengan perlindungan data yang ketat.

Vila lepas kunci dan akomodasi jangka pendek harus menjadi perhatian khusus. Pengelola wajib melaporkan keberadaan orang asing secara akurat. Tempat hiburan harus bertanggung jawab terhadap keamanan kegiatan. Penjamin tidak boleh hanya hadir ketika visa diajukan, kemudian menghilang ketika pelanggaran terjadi.

Pada saat yang sama, akses petugas terhadap data keimigrasian harus meninggalkan jejak audit. Data perlintasan dan izin tinggal tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi diserahkan kepada jaringan kriminal. Penguatan pengawasan orang asing harus berjalan beriringan dengan pembersihan dan penguatan integritas dari dalam.

Negara juga harus menyediakan kanal pelaporan yang aman bagi WNA yang menjadi korban. Mereka tidak boleh takut melapor karena diancam deportasi atau dipersoalkan status keimigrasiannya oleh pelaku. Pengawasan yang baik bukan hanya menindak orang asing yang melanggar, tetapi juga melindungi orang asing yang menaati hukum.

Bali harus tetap terbuka. Menutup diri bukan jawaban bagi pulau yang tumbuh sebagai ruang perjumpaan dunia. Akan tetapi, keterbukaan hanya sehat apabila berdiri di atas hukum yang berwibawa, aparat yang berintegritas, dan masyarakat lokal yang dihormati.

Siapa pun dipersilakan datang sebagai wisatawan, investor, pekerja profesional, atau bagian dari komunitas internasional. Namun, tidak seorang pun boleh datang dengan anggapan bahwa keramahan Indonesia dapat diperlakukan sebagai kelemahan.

Bali adalah rumah bangsa Indonesia. Tamu yang baik akan dihormati. Mereka yang merendahkan tuan rumah, melanggar hukum, atau membawa jaringan kejahatan harus berhadapan dengan negara.

Penjelasan Pemerintah Kota Solok Mengenai Pemanfaatan Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026

admin — Tue, 04 Aug 2026 10:17:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut 24.co

Pemerintah Kota Solok memastikan Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp108.583.349.000,- dimanfaatkan sepenuhnya sesuai ketentuan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Penjelasan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DR.Desmon selaku KA satgas (R3P) kota Solok dalam keterangan PERS sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar kebijakan, arah penggunaan anggaran, dan prioritas pembangunan yang dibiayai melalui Penyesuaian TKD.

Pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Solok Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2026.

Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 tersebut dialokasikan sebesar Rp86,31 miliar atau 79,49 persen untuk sektor Infrastruktur, yang meliputi pembangunan, perbaikan, dan revitalisasi jalan, saluran drainase, jaringan irigasi, utilitas, gedung pelayanan publik, laydam atau penahan tebing, fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan permukiman, serta infrastruktur penanggulangan dan mitigasi bencana.

Selanjutnya, sebesar Rp18,30 miliar atau 16,86 persen dialokasikan untuk Sarana Prasarana Penanggulangan Mitigasi Bencana dan Pemulihan Sosial Ekonomi. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pengadaan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, sarana persampahan, sarana penanggulangan bencana, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penerangan jalan umum, pemulihan sektor pertanian, dukungan UMKM, jaminan sosial, penyediaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta bantuan keuangan kepada daerah lain.

Selain itu, sebesar Rp3,55 miliar atau 3,27 persen dialokasikan untuk Kesehatan guna melengkapi sarana dan peralatan RSUD Serambi Madinah, sedangkan sebesar Rp420 juta atau 0,39 persen dialokasikan untuk Pendidikan melalui rehabilitasi gedung sekolah yang belum terakomodasi dalam Program Revitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan. Berdasarkan tahapan penanggulangan bencana, pemanfaatan anggaran terdiri atas 11,43 persen untuk kegiatan pra bencana, 2,65 persen untuk tanggap darurat melalui BTT, 84,08 persen untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta 1,84 persen untuk bantuan kemanusiaan antardaerah.

Beberapa kegiatan prioritas yang menjadi fokus utama pemanfaatan TKD Tahun 2026 meliputi perbaikan prasarana lingkungan kawasan perumahan dan permukiman terdampak bencana melalui 14 kegiatan yang tersebar di Kelurahan KTK, IX Korong, Sinapa Piliang, Koto Panjang, VI Suku, dan Tanah Garam. Sementara itu, untuk tindakan mitigasi bencana di kawasan permukiman non-bencana, dilakukan 15 kegiatan perbaikan prasarana lingkungan di Kelurahan Laing, Kampung Jawa, Nan Balimo, VI Suku, dan Simpang Rumbio.

Pada sektor perhubungan dan fasilitas publik, penanganan infrastruktur jalan dan drainase mencakup pemeliharaan berkala pada 3 ruas jalan di Kelurahan Aro IV Korong, IX Korong, Tanah Garam, Tanjung Paku, dan Nan. Balimo; rehabilitasi pada 5 ruas jalan di Kelurahan KTK, Laing, dan Nan Balimo; serta rekonstruksi pada 6 ruas jalan di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, IV Suku, Tanah Garam, dan Laing.

Penguatan infrastruktur sumber daya air juga dioptimalkan melalui pelaksanaan 6 kegiatan rehabilitasi irigasi, 5 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi laydam sungai, 2 kegiatan penataan jalan inspeksi Batang Lembang, serta pemasangan pintu air klep otomatis di sepanjang aliran Batang Lembang pada wilayah Kelurahan KTK dan Sinapa Piliang.

Penetapan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran Penyesuaian TKD ini, dilakukan secara terukur berdasarkan 3 (tiga) sumber data utama, yaitu hasil identifikasi dan pendataan saat maupun pascabencana serta Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Solok, aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah maupun anggota DPRD, serta analisis dan kajian teknis perangkat daerah sesuai urusan masing-masing.

Seluruh data tersebut kemudian diverifikasi secara menyeluruh melalui survei lapangan, kajian teknis, serta penyusunan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat dampak bencana, fungsi pelayanan publik, infrastruktur vital, dan manfaatnya terhadap pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Solok berkomitmen penuh menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pelaksanaan program dilakukan oleh perangkat daerah pengampu sesuai kewenangannya dengan berada di bawah pengawasan ketat Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Kota Solok maupun Irjen Kemendagri, serta didukung oleh pengawasan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat.

Keterangan pers ini disampaikan dengan harapan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pemanfaatan Penyesuaian TKD TA 2026, sekaligus memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara tepat sasaran untuk memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kota Solok. Kutipan/pernyataan langsungnya:

"Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan Kota Solok terhadap bencana, mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Solok berkomitmen memastikan setiap rupiah yang diterima dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"(YOSE)

Pemasok Narkoba di Helen’s Night Mart Diamankan Polrestabes Medan.

admin — Tue, 04 Aug 2026 09:19:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, terus mengembangkan pengungkapan kasus peredaran vape narkoba, yang dilakukan di Helen's Night Mart, Minggu (3/8) dini hari. Pemasok narkoba yang sebelumnya diburu, kini sudah berhasil ditangkap.

Pemasok narkoba, yakni DD (28) warga Jalan Karya, Kec.Medan Polonia, yang ditangkap Polisi beberapa jam usai terungkapnya praktek jual beli narkoba di Helen's Night Mart Jalan Setia Budi Medan.

DD, diketahui menjadi pemasok narkoba kepada FA (24), yang ditangkap saat hendak menjual narkoba di Helen's Night Mart.

"Setelah pengungkapan, tim langsung bergerak melakukan pengembanhan dan Alhamdulillah, pemasok narkoba yang sebelumnya kami nyatakan buron berhasil kami ringkus," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (04/08/26) pagi.

Rafli menambahkan, saat ditangkap pihaknya tidak menemukan adanya barang bukti narkoba, karena pelaku mengaku seluruh narkoba yang dimilikinya sudah laku terjual, termasuk 3 pcs vape narkoba yang dibawa FA untuk dijual di Helen's Night Mart.

Dari tangan DD, petugas menyita satu unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kurir - kurirnya, yang didalamnya juga berisi catatan riwayat penjualan narkoba.

"Dari tangan pemasok narkoba, kami tidak temukan narkoba karena narkobanya sudah habis terjual. Ini yang sedang kami dalami, kemana saja pelaku menjual narkoba selama ini," tambah Rafli.

DD sendiri, mengaku belum lama terlibat dalam praktek jual beli vape dengan kandungan narkoba. Pengakuan DD masih akan terus didalami, untuk mengungkap jaringan pelaku yang lain.

"Belum cukup lama pelaku menjalankan bisnis narkoba, namun keterangannya tentu masih akan kami dalami untuk membongkar jaringan pelaku yang lain," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Gelar Pra Rekontruksi di Helen’s Night Mart Polisi Temukan Fakta Baru Dibalik Peredaran Vape Narkoba

admin — Tue, 04 Aug 2026 09:18:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresbarkoba Polrestabes Medan, Senin (3/8) sore menggelar pra rekontruksi, dalam kasus pengungkapan upaya peredaran vape narkoba di Helen's Night Mart. Dalam pra rekontruksi yang menghadirkan pelaku utama dan pemasok narkoba, Polisi menemukan adanya fakta baru.

Terdapat 11 adegan, yang diperagakan para pelaku yang terlibat dalam kasus upaya peredaran vape narkoba di Helen's Night Mart Jalan Setia Budi Medan.

Dari salah satu adegan, terungkap jika pelaku dapat masuk ke dalam Helen's Night Mart meskipun membawa narkoba, setelah menyimpan narkoba di dalam sepatunya.

Pelaku, juga meletakkan 3 pcs vape narkoba ke dalam kotak kartu uno, dengan tujuan agar saat digeledah keberadaan vape narkoba tidak diketahui.

"Pelaku lolos dari pemeriksaan security di pintu masuk, karena menyimpan narkoba di dalam sepatu," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (04/08/26) pagi.

Usai masuk ke dalam tempat hiburan malam, pelaku kemudian terdeteksi membawa narkoba oleh petugas Kepolisian yang tengah melakukan kegiatan penegakan hukum di lokasi, sebagai respon dari laporan masyarakat terkait indikasi peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

"Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian terdeteksi oleh anggota, yang kemudian melakukan penangkapan," tambah Rafli.

Dalam kasus ini sendiri, total terdapat 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya, berperan sebagai pengedar narkoba atau yang membawa narkoba ke Helen's Night Mart, dan satu pelaku lagi berperan sebagai pemasok narkoba.(W05)

FOTO: