Tabrakan Beruntun 7 Kendaraan di Jalur Medan-Berastagi, Sejumlah Kendaraan Ringsek, Arus Lalu Lintas Lumpuh

admin — Fri, 17 Jul 2026 12:28:00 +0700+0700

DELI SERDANG, SUMUT24.co – Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan sedikitnya tujuh kendaraan terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/7/2026).

Peristiwa yang terjadi di ruas utama penghubung Kota Medan menuju Berastagi, tepatnya di depan kawasan Green Hill Sibolangit itu, mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Bahkan, sebuah truk berukuran besar terlihat terguling ke sisi jalan, sementara beberapa mobil ringsek berat akibat benturan keras.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lokasi kejadian, beberapa pengemudi dan penumpang yang berada di dalam mobil yang ringsek tampak tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi oleh warga sebelum petugas tiba di lokasi.

Masyarakat sekitar bersama para pengguna jalan yang melintas bahu-membahu menolong para korban dan berupaya mengeluarkan mereka dari dalam kendaraan yang hancur. Aksi spontan warga tersebut membantu mempercepat proses penyelamatan.

Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di jalur Medan-Berastagi maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan memenuhi badan jalan sehingga menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut masih belum diketahui. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban luka maupun korban jiwa.

Petugas kepolisian masih melakukan penanganan di lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat, mengatur arus lalu lintas, serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP S.L. Widodo belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi maupun penyebab kecelakaan tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau para pengguna jalan yang melintasi jalur Medan-Berastagi agar berhati-hati, mengurangi kecepatan, dan mencari jalur alternatif apabila memungkinkan hingga proses evakuasi selesai.red

Ditres PPA dan PPO Polda Sumut Koordinasi dengan USU, Dorong Korban Dugaan Pelecehan Seksual Segera Melapor

admin — Fri, 17 Jul 2026 11:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Sumatera Utara (USU) terkait dugaan kasus pelecehan seksual nonfisik yang diduga dilakukan seorang mahasiswa terhadap sejumlah mahasiswi.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Satgas PPK USU pada Selasa (14/7/2026) itu dipimpin langsung Dirres PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara W., S.H., M.H., bersama Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumut Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., serta dihadiri jajaran Ditres PPA dan PPO, Polrestabes Medan, psikolog, dan anggota Satgas PPK USU.

Koordinasi dilakukan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan modus menghubungi korban melalui WhatsApp, mengirimkan konten bermuatan seksual, meminta foto pribadi, hingga mengirimkan foto alat kelaminnya.

Berdasarkan hasil klarifikasi, dugaan kasus tersebut mencuat setelah seorang mahasiswa mengumpulkan informasi dari para korban melalui media sosial dan membentuk grup WhatsApp yang diikuti sekitar 58 orang yang diduga pernah mengalami tindakan serupa.

Namun demikian, Satgas PPK USU menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Proses penanganan harus diawali dengan adanya pengaduan resmi dari korban sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga proses klarifikasi berlangsung, Satgas PPK USU telah menerima 10 pengaduan yang terdiri dari delapan orang yang diduga korban dan dua orang saksi. Seluruh laporan tersebut saat ini sedang diproses sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor USU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Satgas PPK USU juga telah dua kali memanggil terduga pelaku untuk dimintai klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. Pemanggilan ketiga dijadwalkan pada 15 Juli 2026, sebelum hasil penanganan disampaikan kepada Rektor USU sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dirres PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara W. menegaskan, hingga saat ini kepolisian belum dapat memproses perkara tersebut secara hukum karena dugaan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan delik aduan, sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan resmi dari korban.

"Kami terus berkoordinasi dengan Satgas PPK USU dan Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pendampingan kepada para korban serta mendorong mereka menyampaikan pengaduan resmi. Dengan adanya laporan dari korban, penyidik dapat segera melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kombes Pol. Kristinatara.

Polda Sumut juga memastikan akan terus memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para korban serta mendukung penanganan kasus secara profesional, berkeadilan, dan mengedepankan pemulihan korban melalui sinergi dengan Satgas PPK USU dan instansi terkait. Rel

Dua Oknum Dewan Diduga Hambat Eksekusi Aset Pemko Medan Di Contempo

admin — Fri, 17 Jul 2026 10:58:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, Jumat (17/7) menduga adanya intervensi dua oknum anggota dewan berinisial WCS dari DPRD Medan dan H dari DPRD Sumut yang menghambat eksekusi pembongkaran bangunan di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Perumahan Contempo Regency dan Contempo, Jalan Brigjen Zein Hamid, Kecamatan Medan Johor.

Menurut Salfimi, dugaan itu muncul karena meski Satpol PP Kota Medan telah menerbitkan tiga surat peringatan hingga Surat Pemberitahuan Pembongkaran Nomor 600.1.15.2/5620 tertanggal 13 Juli 2026, bangunan berupa tembok dan taman yang berada di atas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) masih belum ditertibkan. Ia menilai seluruh tahapan administrasi telah dilaksanakan sehingga tidak ada alasan untuk menunda eksekusi.

Salfimi menegaskan kawasan tersebut telah menjadi aset resmi Pemko Medan melalui proses pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang telah diinventarisasi sebagai Barang Milik Daerah.

Karena itu, bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum wajib ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Wali Kota Medan mengevaluasi apabila terdapat pihak yang menghambat penertiban aset daerah. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Lebih lanjut, Salfimi mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengetahui dan sedang memantau dugaan intervensi oknum anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut yang diduga menghambat eksekusi aset Pemko Medan.

Ia menyebut aset PSU Perumahan Contempo Regency juga telah dilaporkan kepada KORSUPGAH KPK RI pada Tahun Anggaran 2025 dan tercatat dalam inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD).

Menurutnya, penertiban dan penyerahan PSU merupakan salah satu indikator dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk memperkuat tata kelola aset daerah.

Proses pengambilalihan PSU Perumahan Contempo sendiri telah dilakukan Pemko Medan melalui Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pengambilalihan pada 1 Agustus 2023 yang turut disaksikan Kejaksaan.

Meski demikian, Salfimi menegaskan KPK hanya menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, sedangkan dasar penertiban tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salfimi berharap Satpol PP Kota Medan bersama Tim Terpadu segera melaksanakan pembongkaran sesuai surat pemberitahuan yang telah diterbitkan.

Menurutnya, penundaan yang terus berlarut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi menghambat upaya penyelamatan aset milik pemerintah daerah.

Ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses penegakan hukum dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap aparat yang menjalankan tugasnya.

Menurut Salfimi, penyelamatan aset daerah harus menjadi komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, WCS maupun H belum memberikan tanggapan atas dugaan intervensi tersebut.

Ketika Karya Anak SLB Berbicara, Kita yang Seharusnya Belajar Diam

admin — Fri, 17 Jul 2026 09:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kalau masih ada yang mengira keterbatasan adalah penghalang untuk berkarya, mungkin sudah waktunya mampir ke Hall Dinas Pendidikan Sumatera Utara di PRSU. Di sana, yang dipamerkan bukan rasa iba, melainkan rasa kagum.

Mewakili Kabid SLB Dinas Pendidikan Sumut, Edy Junianto bercerita bahwa salah satu daya tarik Hall Disdik adalah songket khas Batu Bara yang ditenun langsung oleh siswa-siswi tuna rungu. Empat pelajar terlibat dalam proses pembuatannya. Hasilnya bukan sekadar kain, tetapi karya bernilai seni yang telah membuktikan kualitasnya di mata pengunjung.

Songket tersebut dijual seharga Rp550 ribu per lembar. Selama penyelenggaraan PRSU, sudah empat lembar berhasil terjual. Menurut Edy, harga itu justru tergolong terjangkau jika melihat kerumitan motif, kualitas benang, dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya.

"Kalau dihitung prosesnya, sebenarnya yang mahal bukan kainnya, tetapi kesabaran dan ketelatenannya," begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan melalui karya para siswa.

Kepala SLB Negeri Batu Bara, Siti Maryam, menjelaskan songket diproduksi dalam beberapa pilihan. Untuk bahan pakaian dijual sekitar Rp450 ribu, sedangkan jika ditambah selendang dibanderol Rp550 ribu. Semuanya dikerjakan dengan teliti oleh tangan-tangan terampil para siswa.

Namun kreativitas mereka tidak berhenti pada selembar kain. Di sudut lain Hall Disdik, pengunjung juga menemukan keranjang cantik hasil daur ulang kertas seharga Rp50 ribu. Ada pula tandok dijual mulai Rp10 ribu, hasil karya siswa SLB.

Kemampuan menjahit juga menjadi salah satu kebanggaan sekolah. Beberapa siswa tuna rungu (anak yang mengalami hambatan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya), seperti Farel dan Putri, menghasilkan berbagai produk jahitan yang menunjukkan bahwa keterampilan bisa berbicara lebih lantang daripada keterbatasan.

Sementara itu, siswa tuna grahita (anak yang memiliki hambatan dalam fungsi intelektual serta kemampuan adaptif) juga menghasilkan keset yang dipasarkan seharga Rp17 ribu. Ada pula karya dari siswa tuna daksa (anak memiliki hambatan fungsi gerak atau fisik, baik karena kelainan anggota tubuh maupun kondisi tertentu sejak lahir atau akibat kecelakaan maupun penyakit) yang terus mengembangkan keterampilan sesuai potensi masing-masing. Sebagian di antara mereka bahkan aktif mengikuti pembinaan olahraga melalui National Paralympic Committee (NPC).

Pesan ini sederhana. Kadang orang yang fisiknya lengkap masih berkata, "Aku tidak berbakat." Sementara anak-anak di Hall Disdik memilih menjawabnya dengan karya. Mereka tidak banyak mencari alasan, tetapi sibuk menyelesaikan pekerjaan.

Saat ini, SLB Negeri Batu Bara memiliki sekitar 200 siswa dengan berbagai karakteristik kebutuhan belajar, termasuk siswa tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, hingga sekitar delapan siswa autis. Pada tahun ajaran 2026, terdapat 32 siswa baru, yang didominasi anak-anak tuna grahita, tuna rungu, dan autis.

Menurut Siti Maryam, keberadaan SLB bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang tumbuh yang aman bagi setiap anak. Khusus bagi anak autis, lingkungan sekolah memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman seusia, membangun komunikasi, melatih kemandirian, dan berkembang dalam lingkungan yang memahami kebutuhan mereka.

Karena itu, Hall Disdik di PRSU di bawah kendali Kepala Dinas Pendidikan Provsu, Alexander Sinulingga, S.STP., M.Si bukan sekadar tempat melihat hasil kerajinan tapi jadi ruang untuk berdiskusi untuk kemajuan anak-anak. Ia menjadi panggung yang menunjukkan kreativitas tidak pernah memilih siapa yang boleh berkarya. Yang membedakan hanyalah kesempatan dan dukungan diberikan.

Mungkin inilah pelajaran terbesar dari Hall Disdik Sumut. Bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Justru kadang, mereka yang dianggap memiliki keterbatasan mampu menghasilkan karya yang membuat kita sadar, selama ini yang kurang bukan kemampuan mereka, melainkan penghargaan kita terhadap hasil kerja mereka.(Rel)

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Tangguh dan Kabupaten Anti Korupsi

admin — Fri, 17 Jul 2026 09:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan, yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (16/07/2026) pukul 09.00 Wib. Kegiatan ini menjadi momen strategis untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam mengoptimalkan program pembangunan berbasis keluarga di daerah.

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten beserta jajaran, Ketua TP PKK Kecamatan, hingga para kader PKK tingkat Desa dan Kelurahan. Rangkaian kegiatan berjalan khidmat diawali dengan pembacaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKK, lagu Dasawisma, pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan arahan pimpinan.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan bahwa Rakornis merupakan forum vital untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat antara TP PKK dengan mitra kerja di lingkungan pemerintah daerah. "Melalui forum ini kita bisa berdiskusi dan menyelaraskan langkah dengan dinas terkait, sesuai kebutuhan setiap Kelompok Kerja PKK," ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana evaluasi dan penyelarasan program PKK dari tingkat pusat hingga desa, agar semangat dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK semakin menggelora sebagai wujud nyata partisipasi membangun Kabupaten Asahan.

Gerakan PKK pun dinilai memiliki peran sentral dalam mendukung tercapainya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi program yang mencakup pendidikan karakter, pola asuh anak di era digital, hingga pemberdayaan keluarga menjadi fondasi menciptakan keluarga yang tangguh. Sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional PKK ke-X, fokus utama saat ini adalah menyukseskan Rencana Induk Gerakan PKK serta memperkuat tata kelola kelembagaan di semua tingkatan, mulai dari kabupaten hingga kelompok Dasa Wisma.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa pelaksanaan Rakornis yang digelar rutin setiap bulan bertujuan memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antar tingkatan TP PKK, agar seluruh program berjalan terarah dan berkesinambungan. "Keberhasilan program PKK tidak bisa berjalan sendiri, sangat bergantung pada dukungan penuh seluruh OPD sesuai bidang tugas masing-masing," tegasnya.

Ia menekankan bahwa setiap program yang dijalankan TP PKK memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sinergi yang kuat antara TP PKK dan Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apabila program berjalan dengan baik, maka tujuan pembangunan daerah pun akan tercapai.

Selain hal tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Asahan saat ini ditetapkan sebagai salah satu calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mari kita jaga amanah besar ini dengan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, jangan sampai terjerat kasus korupsi," imbuhnya.

Kegiatan Rakornis TP PKK Kabupaten Asahan ini berakhir pada pukul 10.00 WIB, berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. (dre)

Kemenag dan Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Cek Arah Kiblat Lewat Fenomena Rashdul Kiblat

admin — Fri, 17 Jul 2026 09:42:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tanjungbalai menggelar Gerakan Indonesia Berkiblat 2026 di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (16/7) sore.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Tanjungbalai Mulyadi, Kadis Kominfo Indra Adiguna, Kabag Umum Rizal Hamdani, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta ASN dan PPPK di lingkungan Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, Pemko dan Kemenag mengajak masyarakat memanfaatkan fenomena Rashdul Kiblat yang berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026 untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat rumah, masjid, musala maupun tempat ibadah lainnya.

Fenomena Rashdul Kiblat terjadi saat posisi Matahari tepat berada di atas Ka'bah. Pada momen tersebut, bayangan benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah tepat ke kiblat sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengecek arah kiblat secara akurat.

Pengamatan dilakukan pada pukul 16.27 WIB. Masyarakat cukup menyiapkan tongkat atau benda lain yang dipasang tegak lurus di tempat terbuka. Selanjutnya, garis yang ditarik dari ujung bayangan menuju pangkal tongkat menjadi acuan arah kiblat.

Kemenag berharap masyarakat dapat memanfaatkan fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu tertentu ini untuk memastikan kembali arah kiblat tempat ibadah maupun rumah masing-masing sehingga pelaksanaan ibadah menjadi lebih tepat sesuai ketentuan syariat.(eko)

Bupati Asahan Resmi Buka Expo Inovasi UNA 2026, Wadah Karya Kreatif dan Sinergi Pembangunan Daerah

admin — Fri, 17 Jul 2026 09:39:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN,Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Expo Inovasi Universitas Asahan (UNA) Tahun 2026, yang berlangsung di Halaman Fakultas Ekonomi UNA pada Kamis, 16 Juli 2026, pukul 10.30 WIB. Kegiatan perdana ini diselenggarakan sebagai langkah nyata menampilkan karya terbaik civitas akademika serta mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Ketua Yayasan Universitas Asahan, Rektor UNA, para dosen, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya. Expo Inovasi UNA 2026 akan berlangsung selama tiga hari, hingga 18 Juli 2026, dan direncanakan menjadi agenda tahunan rutin kampus.

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Hadi Suriono, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang pertama kalinya diselenggarakan UNA dengan tujuan utama menampilkan berbagai karya inovatif dari dosen maupun mahasiswa di setiap fakultas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Universitas Asahan lebih luas lagi di mata masyarakat.

Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H., menyampaikan harapan besar agar kegiatan ini dapat meningkatkan minat lulusan SMA dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UNA. "Kami menampilkan berbagai karya terbaik untuk menarik minat generasi muda melanjutkan pendidikan di UNA. Ke depan kami akan terus meningkatkan mutu dan kualitas universitas agar semakin baik," ujarnya.

Rektor juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan Pemerintah Kabupaten Asahan bagi perkembangan kampus. Ia menegaskan UNA siap berkontribusi penuh dalam pembangunan daerah, mengingat banyak pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten yang merupakan alumni kampus ini. "Wujudkan mimpi, gapai masa depan bersama UNA," tambahnya.

2026/07/202cb962ac59075b964b07152d234b70_IMG-20260717-WA0029.jpg">

Sementara itu, Ketua Yayasan Universitas Asahan, Drs. Mapilindo, M.Pd., mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah luar biasa untuk menampilkan hasil karya dari setiap fakultas. Ia mengingatkan bahwa dosen tidak hanya memiliki tugas di bidang akademik, tetapi juga berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. "Kami berharap hasil penelitian para dosen dapat disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan. Kami siap membantu melalui hasil penelitian dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik," ucapnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Expo Inovasi UNA 2026 yang dinilainya memiliki manfaat besar, terutama sebagai media promosi dan pengenalan kampus kepada masyarakat luas. Ia menegaskan posisi UNA sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Sumatera Utara yang telah melahirkan banyak sumber daya manusia berkualitas, termasuk yang kini membantu menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Asahan.

"Semua universitas itu baik, bukan universitas yang menentukan kalian berhasil, tetapi jerih payah, kerja keras, dan kesungguhan diri kalian sendirilah yang akan menentukan keberhasilan," pesan Bupati kepada seluruh mahasiswa. Ia juga mengajak UNA untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang semakin maju di masa depan.

2026/07/da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642_IMG-20260717-WA0026.jpg">

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi UNA, Dr. Tengku Syarifah, S.E., M.Si., memperkenalkan perkembangan terbaru di lingkungan fakultasnya. Selain Program Studi Manajemen dan Ekonomi Pembangunan, kini telah dibuka dua program studi baru yakni Magister Manajemen dan Bisnis Digital. Khusus Program Studi Bisnis Digital, ia menyebut hanya ada dua program sejenis di seluruh Sumatera Utara. Ia juga memaparkan deretan prestasi mahasiswa, seperti Tegar (Juara I Bulutangkis Tunggal Putra di Kota Yingtan, China tahun 2025) dan Feryansyah (Juara III Riset Nasional tahun 2025).

Acara pembukaan diakhiri dengan peninjauan stan pameran yang telah disiapkan masing-masing fakultas. Rangkaian acara berjalan lancar, aman, dan sukses hingga berakhir pukul 12.30 WIB.Kamis (16/7/2026), pukul 10.30 Wib. Kegiatan perdana ini diselenggarakan sebagai langkah nyata menampilkan karya terbaik civitas akademika serta mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan pemerintah daerah.(dre)

Jangan Cederai Marwah Langkat, DSML Desak Pemkab Jalankan Perda dan Perbup Pemajuan Kebudayaan Melayu

admin — Fri, 17 Jul 2026 09:21:00 +0700+0700

Langkat – Dewan Syarikat Melayu Langkat (DSML) melalui Ketua Fraksi Praktisi Budaya, Datok Afit, menyampaikan keprihatinan atas tidak ditampilkannya penyematan tanjak dan kain songket khas Melayu Langkat dalam prosesi penyambutan Kapolres Langkat yang baru, AKBP Harry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K.

Dalam pernyataan media yang disampaikan, DSML menegaskan bahwa prosesi pisah sambut Kapolres merupakan agenda kenegaraan yang patut dihormati. Pihaknya mengucapkan selamat datang kepada AKBP Harry P.H. Tambunan serta menyampaikan apresiasi kepada AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. atas pengabdian selama menjabat sebagai Kapolres Langkat.

Namun, DSML menilai absennya penyematan tanjak dan kain songket Melayu dalam prosesi penyambutan menjadi perhatian serius karena dinilai mengabaikan simbol kehormatan adat Melayu yang selama ini melekat sebagai identitas Kabupaten Langkat.

"Bagi masyarakat Melayu Langkat, tanjak atau tengkulok bukan sekadar penutup kepala. Itu merupakan simbol marwah, kehormatan, jati diri, sekaligus bentuk penerimaan secara adat kepada tamu kehormatan maupun pejabat yang akan mengemban amanah di Bumi Melayu Langkat," tegas Datok Afit.

Menurutnya, tradisi tersebut telah berlangsung sejak masa Kesultanan Langkat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Kabupaten Langkat sebagai Bumi Melayu.

DSML mengingatkan bahwa sebelumnya telah menyampaikan Maklumat, Amanah, dan Fatwa Melayu kepada Pelaksana Tugas Bupati Langkat agar Pemerintah Kabupaten Langkat konsisten melaksanakan pemajuan kebudayaan Melayu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024, serta Instruksi Bupati tentang Pemajuan Kebudayaan.

Karena itu, DSML meminta pemerintah daerah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar seluruh kegiatan resmi pemerintahan tetap mengedepankan simbol-simbol budaya Melayu sesuai regulasi yang berlaku.

"Pelaksanaan adat dan budaya Melayu jangan hanya menjadi slogan. Pemerintah harus konsisten menerapkan aturan yang telah dibuat dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan," ujar Datok Afit.

Meski menyampaikan kritik, DSML menegaskan bahwa sikap tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap budaya lain. Organisasi itu menghormati seluruh suku dan kebudayaan di Indonesia, seperti Batak, Karo, Jawa, Minang, Aceh, Tionghoa, dan budaya Nusantara lainnya.

"Setiap daerah memiliki identitas budaya yang wajib dihormati. Di Tanah Karo tentu budaya Karo dikedepankan, di Tanah Batak adat Batak menjadi identitas. Maka di Kabupaten Langkat yang dikenal sebagai Bumi Melayu, sudah sepatutnya simbol-simbol adat Melayu menjadi bagian utama dalam setiap prosesi resmi pemerintahan," katanya.

Menutup pernyataannya, Datok Afit mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjaga marwah budaya Melayu sebagai identitas daerah.

"Melayu bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi amanah yang harus dijaga untuk masa depan. Menjaga marwah Melayu berarti menjaga identitas Kabupaten Langkat sebagai Bumi Melayu yang bertuah," pungkasnya.

Bobby Nasution Siapkan Puskesmas Mandrehe Naik Kelas, Layanan Rawat Inap dan Dokter Spesialis Diperkuat

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Nias Barat

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, agar mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap bagi masyarakat. Penguatan fasilitas, layanan rawat inap, hingga ketersediaan tenaga kesehatan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rumah sakit yang berjarak cukup jauh.

Saat meninjau Puskesmas Mandrehe, Kamis (16/7/2026), Bobby Nasution meninjau rencana pengembangan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan kamar, layanan rawat inap, hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Puskesmas tersebut menjadi fasilitas kesehatan terdekat bagi masyarakat Kecamatan Mandrehe.

"Puskesmas ini lokasinya sangat dekat dengan masyarakat di sini (Mandrehe). Kalau ke RSUD itu bisa sampai 2 jam perjalanan. Jadi kita bangun di sini untuk rawat inap dan juga menambah tempat tidur, sehingga bisa melayani lebih banyak pasien," ujar Bobby Nasution didampingi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu.

Menurut Bobby Nasution, peningkatan kapasitas Puskesmas Mandrehe menjadi langkah lanjutan setelah pemerintah membangun rumah sakit di Kepulauan Nias. Namun, masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten juga membutuhkan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan rawat inap.

"Untuk dokter spesialisnya juga kita akan siapkan. Saat ini dokter di sini sedang sekolah, dan nanti juga ada yang lain. Menunggu itu, kita sudah buat perjanjian bahwa dokter dari RSUD harus ada rotasi untuk mengisi. Termasuk kerja sama dengan USU dan UGM, di mana dokter residen (dokter umum yang menempuh pendidikan spesialis) mereka intensif ada di sini (Kepulauan Nias), jadi bisa saling rotasi," kata Bobby Nasution.

Ia juga menegaskan, Puskesmas Mandrehe nantinya memiliki kemampuan memberikan berbagai tindakan medis, seperti layanan penyakit dalam, persalinan, kesehatan anak, anestesi, dan layanan lainnya.

"Begitu juga untuk pembangunan ini, bukan hanya dari provinsi (Pemprov) saja. Tetapi dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat akan menyediakan alat kesehatan (alkes), seperti pemeriksaan kehamilan 4D dan untuk tindakan lainnya tanpa harus ke RS," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Mandrehe Karsa mengaku terharu dan bangga atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pelayanan kesehatan di wilayahnya. Selama ini, sekitar 23 ribu warga Kecamatan Mandrehe bergantung pada Puskesmas tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Sekitar 20%-30% pasien kita harus dirujuk ke RSUD, dan jaraknya cukup jauh. Dengan peningkatan kapasitas ini nantinya, maka tindakan medis bisa kita lakukan di sini, termasuk jumlah pasien yang bisa kita tampung untuk rawat inap. Maka itu kami sangat senang atas perhatian Pak Gubernur kepada masyarakat di sini," ujar Karsa.

Usai meninjau Puskesmas Mandrehe, Bobby Nasution beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Bupati Nias Barat di Kecamatan Lahomi untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Setelah itu, rombongan bertolak menuju Kabupaten Nias Selatan.**(Rel)

Pemprov Sumut Targetkan Asahan, Tanjungbalai, dan Labura Bebas Pasung ODGJ

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:34:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan tiga daerah, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), menjadi wilayah bebas pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Program ini merupakan upaya mempercepat penanganan ODGJ sekaligus menghapus praktik pemasungan yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Muhammad Ildrem Sumut Sri Suriani Purnamawati mengatakan, tim akan mulai turun ke daerah pada pekan ini untuk menangani ODGJ yang masih dipasung oleh keluarganya.

"Minggu ini kita coba untuk turun ke daerah mengatasi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ yang dipasung pihak keluarganya. Selama ini mereka dipasung supaya tidak mengganggu, tidak meresahkan masyarakat, padahal itu dilarang dan tidak dibenarkan," ujar Sri pada konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (16/7/2026).

Sri menjelaskan, program bebas pasung tersebut didukung layanan transportasi khusus untuk menjemput dan mengantar pasien ODGJ ke RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem. Setelah itu, pasien akan mengikuti program rehabilitasi psikososial atau 'daycare' sebagai upaya membangun kemandirian. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan RSU Haji Medan dan sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota.

"Rehabilitasi psikososial itu penting untuk ODGJ karena bertujuan membentuk kebiasaannya setiap hari dia melakukan aktivitas apa saja, ini menjadi strategi untuk kemandirian pasien, makanya kita berikan layanan ini di mana pasien pagi diantar dan sore dijemput keluarganya," kata Sri.

Menurutnya, layanan antar-jemput menjadi tantangan karena pasien ODGJ tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum, sementara penggunaan ambulans dikenakan retribusi. Untuk mengatasi kendala tersebut, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mengelola zakat, infak, dan sedekah guna mendukung pengadaan kendaraan operasional.

"Kerja sama ini membuat program daycare lebih masif, masyarakat merasa nyaman jika keluarganya yang ODGJ dijemput dan diantar kembali. Saat ini masih satu mobil, kita terus membuka donasi, mudah-mudahan mobil transportasi ini bisa bertambah," katanya.

Selama mengikuti daycare, pasien menjalani berbagai kegiatan, seperti pembinaan kerohanian, pengajian, melukis, serta pelatihan keterampilan membuat sabun cuci piring, eco enzyme, dan karbol. Hasil karya pasien juga dipamerkan dan dipasarkan di stan RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50.

"Pasien juga kita beri pelatihan menanam sayuran seperti kangkung, pakcoi dan kami ajarkan budidaya magot. Karena di RSJ ada instalasi gizi yang memiliki limbah organik, kami buat magot dan beternak ayam petelur yang satu kandang 15 ekor," ujarnya.

Melalui program daycare, pasien diharapkan mampu membangun kebiasaan positif selama 20 kali kunjungan sehingga dapat kembali beraktivitas dan berkomunikasi dengan keluarga.

"Stigma kita selama ini bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak benar. Sebab gangguan jiwa tidak mengubah dan tidak mengurangi kecerdasan. Sifat agresif dan halusinasinya bisa ditekan dengan obat-obatan sehingga mereka tetap bisa beraktivitas kembali," terang Sri.

Selain program bebas pasung, RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem juga akan menjalankan program deteksi dini kesehatan mental bagi anak sekolah. Langkah ini bertujuan menemukan lebih awal Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sehingga penanganan, termasuk terapi, dapat dilakukan lebih cepat.

"Kalau ada anak dan remaja yang mengalami masalah kejiwaan mungkin karena beban tugas di sekolah yang tinggi bisa datang ke RSJ untuk mendapatkan layanan kesehatan langsung dengan dokter psikiatri khusus untuk anak dan remaja," kata Sri.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut Hery Valona Bonatua Ambarita mengatakan, hingga saat ini sebanyak 186 ODGJ yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut telah mendapatkan penanganan.

Menurut Hery, program tersebut merupakan bagian dari Universal Health Coverage (UHC), Program Berobat Gratis (PROBIS), dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan jiwa tanpa biaya.

"Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung tinggal dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," kata Hery. **(Rel)

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Gudang Logistik di Nias untuk Jaga Pasokan Saat Cuaca Buruk

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Gunungsitoli

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan guna mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk.

Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan kawasan Pelabuhan Roro, Kamis (16/7/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.

Menurut Bobby, gudang logistik yang akan dibangun di kawasan pelabuhan tersebut diharapkan menjadi simpul pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk mendukung perencanaan, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan arus komoditas yang keluar dan masuk wilayah tersebut.

"Untuk ini kita perlu kerjasama dengan pihak BPS (Badan Pusat Statistik), untuk mengukur sejauh mana arus komoditas di sini," ujar Bobby Nasution.

Ia menilai kawasan Pelabuhan Roro Gunungsitoli memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Keberadaan gudang logistik juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi, mempercepat penyaluran barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Pastikan ini bisa berfungsi dengan baik, dan bisa menjadi sarana pengendalian pasokan bahan pokok dan bahan strategis lain. Karena kendala di sini, masalah cuaca yang mengganggu proses distribusi barang dari pulau Sumatera," sebut Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Setiawan menjelaskan kawasan Pelabuhan Roro memiliki luas sekitar 25.915 m². Area tersebut terbagi dalam beberapa zona, yakni gudang seluas 5.668 m², area parkir 3.205 m², zona terminal 4.510 m², dan zona utilitas 2.977 m².

Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Roro tersebut mulai dikerjakan pada tahun ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik dan pengendalian pasokan barang di Kepulauan Nias.**(Rel)

FOTO

Pemerintah Provinsi Sumut merencanakan pembangunan gudang logistik guna mengantisipasi gangguan distribusi dan stok komoditas strategis. (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra).

Terima Kunjungan Dubes Prancis, Zakiyuddin Harahap Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan Hingga Industri Kreatif

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:30:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, H.E. Mr. Fabien Penone, di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, jalan Gurila, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama, di bidang pendidikan, pariwisata, budaya, hingga industri kreatif perfilman.

Di sektor pendidikan, Zakiyuddin mengungkapkan, Pemerintah Prancis memberikan kesempatan bagi anak-anak muda kota Medan untuk mengemban pendidikan ke negara tersebut. Maka dari itu, Zakiyuddin menilai peluang ini jangan sampai di sia-siakan. Ia mendorong generasi muda Medan untuk tidak ragu mengambil peluang emas ini.

"Di Prancis, anak-anak kita bisa sekolah dan kuliah gratis dibiayai negara, tentu dengan melewati beberapa seleksi. Jadi, jangan pernah takut mencoba karena peluang ini terbuka untuk siapa saja," kata Zakiyuddin.

Untuk memudahkan anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke Prancis, Zakiyuddin langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk segera berkoordinasi aktif agar informasi dan akses pendidikan ke Prancis dapat menjangkau seluruh siswa berprestasi di Kota Medan.

Sementara itu di sektor pariwisata dan budaya, Zakiyuddin menjelaskan bahwa kota Medan dikenal sebagai kota multietnis yang kaya akan budaya. Dalam pertemuan itu juga, Zakiyuddin memperkenalkan ragam budaya lokal dan event-event bertaraf nasional seperti even Gelar Melayu Serumpun (GEMES)

"Melalui event-event seperti ini, kita ingin menarik wisatawan asing berkunjung ke kota Medan. saya juga berharap budaya kita semakin dikenal di luar negeri,"ujar Zakiyuddin.

Sedangkan di sektor ekonomi kreatif, khususnya perfilman, juga menjadi sorotan. Mengingat Prancis memiliki reputasi luar biasa di industri sinema dunia. Maka dari itu, pria yang akrab di sapa bang "Zaki" itu melihat ini sebagai peluang besar bagi sineas muda lokal.

"Kami berencana menginisiasi kolaborasi kreatif dengan melibatkan sutradara papan atas. Tadi pihak Dubes Prancis mengatakan akan berkomunikasi dengan Joko Anwar di Jakarta untuk merumuskan proyek kolaborasi seni dan film yang dapat digarap langsung di Kota Medan," jelas Zakiyuddin.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, H.E. Mr. Fabien Penone menyatakan rasa hormatnya atas sambutan hangat Wakil Wali Kota Medan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan hubungan bilateral yang sebelumnya telah dibahas secara strategis oleh Presiden kedua negara.

"Kerja sama ini adalah prioritas utama kami. Kami ingin memperkuat hubungan di bidang ekonomi, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM)," ungkap Fabien Penone.

Dalam pertemuan strategis ini, Wakil Wali Kota Medan turut didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Laksamana Putra Siregar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Andy Yudhistira, dan Sekretaris Pariwisata T. Roby Chairi. Rel

Nanas Sipahutar Tembus Pasar Internasional Arab Saudi, Dipajang di Paviliun Taput PRSU 2026

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 sepertinya memang benar-benar bertransformasi kepenampilan baru yang lebih modern dalam balutan 'Harmoni Emas'. Harapan itu terlihat dari penataan pajangan produk di 33 kabupaten/kota dengan kreasi dan inovasi yang terlihat total di setiap paviliun, stand, dan booth di arena PRSU, Jalan Gatot Subroto Medan.

Pantauan Tim Media dari FWP Sumut, Kamis (16/07/2026) PRSU ke-50 selain menghadirkan pameran produk unggulan UMKM, hasil pertanian dan objek wisata dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut). PRSU tahun ini juga menawarkan pengalaman berbeda melalui penataan kawasan yang lebih rapi, nyaman, interaktif, dan ramah pengunjung. PRSU menghadirkan beragam spot foto kekinian, paviliun daerah yang menarik, serta area kuliner yang tertata semakin menambah daya tarik ajang pameran pembangunan, budaya, hiburan dan bisnis tahunan terbesar kebanggaan Sumut tersebut yang sudah berlangsung selama 50 tahun.

Salah satu diantaranya yang banyak menarik perhatian pengunjung yaitu Paviliun Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Begitu melangkah mendekat paviliun Kabupaten Taput pengunjung langsung disambut dengan tumpukan nanas segar. Sekira seratusan nanas ditata sedemikian rupa 'menyerupai buah nanas' sehingga menarik perhatian para pengunjung PRSU, dan jadi salah satu spot foto favorit di antara puluhan paviliun di arena PRSU. Nanas menjadi salah satu andalan hasil pertanian dari Kabupaten Taput. Nanas Sipahutar yang terkenal itu.

Sipahutar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Taput yang menjadi penghasil nanas terbesar dan terkenal di kabupaten itu. Buah nanas Sipahutar adalah jawaranya nanas dengan rasa yang sangat manis, bertekstur lembut, dan banyak airnya. Kecamatan Sipahutar merupakan sentra produksi terbesar buah nanas di wilayah Taput. Hampir setiap keluarga mengelola dan memiliki perkebunan nanas minimal 1 hektar. Keunggulan agroklimatologi di Sipahutar menjadikan kualitas buah nanas sipahutar sangat khas dan menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara, dari Kabupaten Taput bahkan sampai menembus pasar internasional seperti Arab Saudi.

Unggulnya, selama 10 hari lebih nanas di pajang di depan Paviliun Taput. Terdapat lebih dari 100 buah nanas yang dibuat menjadi seperti bentuk menara nanas. Ini dibuat oleh tim paviliun Taput, yang di koordinir oleh Fazar sebagai PIC. Kesegaran buah nanas sudah berkurang, sehingga menimbulkan bau yang tak sedap (busuk), berair, memicu kerumunan lalat dan tawon. Atas hal ini, maka buah nanas tersebut sudah di bongkar. (Rel)

Resmi Disambut Tradisi Kehormatan, AKBP Dhery Fajariandono Jadi Kapolres Perdana Polres Paluta: Siap Bangun Institusi Profesional dan Presisi

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:16:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Suasana penuh khidmat dan semangat kebersamaan mewarnai Markas Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas Utara pada Rabu (15/7/2026). Seluruh personel menggelar upacara tradisi penyambutan sebagai bentuk penghormatan kepada AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., yang resmi mengemban amanah sebagai Kapolres perdana di Polres Padang Lawas Utara.

Prosesi penyambutan berlangsung di Lapangan Polres Padang Lawas Utara, kawasan Tano Ponggol, Desa Aek Suhat, Kecamatan Padang Bolak. Momen bersejarah tersebut menjadi awal kepemimpinan baru sekaligus tonggak penting bagi institusi kepolisian yang baru berdiri di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Setibanya di markas komando, AKBP Dhery Fajariandono disambut dengan prosesi pengalungan bunga sebagai simbol penghormatan sekaligus ucapan selamat datang dari keluarga besar Polres Padang Lawas Utara.

Suasana semakin khidmat ketika Kapolres memasuki barisan Jajar Kehormatan yang telah dipersiapkan oleh personel. Dengan langkah tegap dan senyum hangat, AKBP Dhery menyalami satu per satu anggota yang berdiri berjajar sambil memberikan penghormatan.

Penyambutan tersebut turut dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Padang Lawas Utara, para perwira, bintara, aparatur sipil negara (ASN) Polri, hingga pengurus Bhayangkari yang ikut menyambut kedatangan pimpinan baru mereka.

Dalam arahan perdananya usai mengikuti tradisi penyambutan, AKBP Dhery Fajariandono menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan seluruh personel.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk membangun kekompakan sejak awal demi menciptakan institusi kepolisian yang solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas ke depan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini. Sebagai Kapolres perdana di Polres Padang Lawas Utara, saya memohon dukungan penuh dan kerja sama dari seluruh Pejabat Utama serta seluruh personel. Mari kita bangun dan jaga soliditas internal sejak awal," ujar AKBP Dhery Fajariandono.

Menurutnya, kekompakan menjadi modal utama dalam membangun organisasi yang kuat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

AKBP Dhery menegaskan bahwa kehadiran Polres Padang Lawas Utara harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan fungsi kepolisian secara maksimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.

Menurutnya, sebagai satuan kerja yang masih relatif baru, Polres Padang Lawas Utara memiliki tantangan yang tidak ringan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh personel agar institusi dapat berkembang menjadi organisasi yang semakin dipercaya masyarakat.

Selain memperkuat internal kepolisian, AKBP Dhery juga menaruh perhatian besar terhadap pentingnya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ia menilai sinergitas bersama pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

"Tantangan tugas ke depan sebagai Polres yang baru tentu tidak ringan. Oleh karena itu, sinergitas dengan seluruh instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga sangat diperlukan agar situasi keamanan di Padang Lawas Utara tetap aman, damai, dan kondusif," tegasnya.

Usai pelaksanaan tradisi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda internal berupa Laporan Kesatuan (Lapsat) sebagai bagian dari proses serah terima kondisi organisasi kepada Kapolres yang baru.

Momentum tersebut menjadi langkah awal bagi AKBP Dhery Fajariandono dalam memimpin Polres Padang Lawas Utara sekaligus membangun fondasi organisasi yang mengedepankan profesionalisme, integritas, pelayanan prima, serta implementasi Polri Presisi demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.zal

Kenal Pamit Kapolres Tapsel, AKBP Anton Santoso Tegaskan Komitmen Lanjutkan Sinergi dan Pelayanan Humanis

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:15:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pergantian kepemimpinan di Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat makna. Melalui acara kenal pamit Kapolres Tapanuli Selatan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tapanuli Selatan, Rabu (15/7/2026), tongkat estafet kepemimpinan resmi beralih dari AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H. kepada AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menjadi ajang memperkuat silaturahmi, mempererat sinergi lintas instansi, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Tapanuli Selatan.

Dalam sambutannya, Kapolres Tapanuli Selatan yang baru, AKBP Anton Santoso, menegaskan bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan tidak dapat dilakukan oleh institusi kepolisian semata. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama menciptakan daerah yang aman dan kondusif.

Ia mengapresiasi kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dinilainya sebagai wujud nyata soliditas antarinstansi.

"Kehadiran Forkopimda Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa sinergi adalah kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar AKBP Anton Santoso.

Pada kesempatan tersebut, AKBP Anton juga menyampaikan penghargaan kepada AKBP Yon Edi Winara atas dedikasi, pengabdian, dan berbagai capaian selama memimpin Polres Tapanuli Selatan.

Ia menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan inovasi yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat pelayanan kepolisian.

"Hal-hal baik yang telah dibangun oleh kakak asuh, AKBP Yon Edi Winara, akan kami lanjutkan dan terus dikembangkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Dalam sambutannya, AKBP Anton turut menyinggung perubahan struktur wilayah hukum kepolisian setelah Kabupaten Padang Lawas Utara kini resmi memiliki Polres sendiri.

Meski secara administratif wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan telah berubah, ia menegaskan hubungan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara kedua daerah harus tetap terjalin erat.

Menurutnya, berbagai tantangan keamanan yang dihadapi wilayah perbatasan membutuhkan sinergi lintas wilayah agar penanganannya dapat dilakukan secara efektif.

"Padang Lawas Utara memang telah memiliki Polres sendiri. Namun hubungan emosional, koordinasi, dan semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini tidak boleh terputus," tegasnya.

AKBP Anton Santoso juga memaparkan arah kepemimpinannya selama menjabat Kapolres Tapanuli Selatan.

Ia menegaskan bahwa Polres Tapanuli Selatan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat respons terhadap setiap persoalan masyarakat, serta membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan seluruh elemen daerah.

Selain itu, ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara profesional tanpa mengabaikan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Ke depan kami akan mengedepankan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, mempercepat respons terhadap setiap persoalan, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh elemen daerah. Tegas dalam penegakan hukum, profesional dalam bekerja, dan humanis dalam melayani masyarakat," tutur AKBP Anton.

Acara kenal pamit tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah.

Turut hadir Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, unsur Forkopimda Tapanuli Selatan, Forkopimda Kabupaten Padang Lawas Utara, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta jajaran personel Polres Tapanuli Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi simbol kuat bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Polres Tapanuli Selatan berlangsung dengan penuh penghormatan, kebersamaan, dan semangat keberlanjutan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah.zal

Tongkat Estafet Kapolres Padangsidimpuan Beralih dari AKBP Dr. Wira Prayatna ke AKBP Noval Gegoh Desky, JMSI Tabagsel Teguhkan Komitmen Sinergi

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:14:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana penuh haru dan kehangatan mewarnai acara pisah sambut Kapolres Padangsidimpuan yang berlangsung di Aula Pratidina Mapolres Padangsidimpuan, Rabu (15/7/2026).

Momentum pergantian kepemimpinan dari AKBP Dr. Wira Prayatna kepada AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi, hingga insan pers.

Acara tersebut tidak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan, tetapi juga menjadi momen penuh makna yang menggambarkan eratnya hubungan antara Polres Padangsidimpuan dengan masyarakat serta para mitra strategis selama masa kepemimpinan AKBP Dr. Wira Prayatna.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Yusrizal Nasution atau yang akrab disapa Ucok Rizal, didampingi Sekretaris JMSI Tabagsel Taruna Abdi Lubis beserta jajaran pengurus. Kehadiran mereka menjadi bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan terhadap Kapolres yang baru.

Dalam kesempatan itu, Ucok Rizal menyampaikan apresiasi atas hubungan harmonis yang telah terjalin antara Polres Padangsidimpuan dengan perusahaan media dan insan pers selama ini. Ia berharap sinergi tersebut semakin diperkuat di bawah kepemimpinan AKBP Noval.

"JMSI Tabagsel siap menjalin kolaborasi yang lebih erat bersama Polres Padangsidimpuan. Kami berharap hubungan baik antara Polri, perusahaan media lokal, dan insan pers terus ditingkatkan demi menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif," ujar Ucok Rizal.

Acara pisah sambut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Polres Padangsidimpuan, para Kapolsek, seluruh personel kepolisian, Bhayangkari, unsur Forkopimda Plus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan. Kehadiran berbagai elemen tersebut menjadi bukti kuatnya hubungan silaturahmi yang dibangun selama AKBP Dr. Wira Prayatna memimpin Polres Padangsidimpuan.

Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Dr. Wira Prayatna mengungkapkan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh personel dan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama dirinya bertugas di Kota Padangsidimpuan.

Ia menegaskan bahwa berbagai capaian yang diraih Polres Padangsidimpuan merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran, bukan semata-mata keberhasilan seorang pimpinan.

"Seluruh pencapaian yang telah diraih merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan dukungan yang luar biasa. Semoga seluruh program dan budaya kerja positif yang telah dibangun dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan," ungkap AKBP Dr. Wira Prayatna.

Sementara itu, Kapolres Padangsidimpuan yang baru, AKBP Noval, menyampaikan penghargaan atas pengabdian dan prestasi yang telah ditorehkan pendahulunya. Ia berkomitmen melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

AKBP Noval juga mengajak seluruh personel untuk menjaga soliditas internal, meningkatkan profesionalisme dalam bertugas, serta terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri melalui pelayanan yang humanis dan responsif.

"Kami akan melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun sebelumnya. Dengan dukungan seluruh personel dan seluruh elemen masyarakat, kami optimistis dapat terus menjaga situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan," ujarnya.

Momen pisah sambut semakin berkesan ketika JMSI Tabagsel menyerahkan cendera mata kepada AKBP Dr. Wira Prayatna sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya.

Suasana emosional semakin terasa saat prosesi pelepasan AKBP Dr. Wira Prayatna meninggalkan Mapolres Padangsidimpuan. Berbeda dari kebiasaan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas, ia memilih menaiki becak motor atau betor, transportasi khas yang akrab digunakan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Pilihan tersebut menjadi simbol kesederhanaan, kedekatan dengan masyarakat, sekaligus penutup perjalanan pengabdian yang meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh jajaran Polres, insan pers, dan masyarakat Tapanuli Bagian Selatan.

Prosesi pelepasan yang berlangsung penuh kehangatan itu ditutup dengan doa bersama, pemberian ucapan selamat, serta sesi foto bersama yang menjadi kenangan atas estafet kepemimpinan di Polres Padangsidimpuan. Diharapkan, pergantian kepemimpinan ini mampu memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, media, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Kota Padangsidimpuan dan kawasan Tabagsel secara keseluruhan.zal

Respons Cepat Bupati Madina, Jalan Viral di Lingga Bayu Ditangani, Pembangunan Jalan Baru Terus Berlanjut

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:12:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur demi meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dalam satu hari, Bupati H. Saipullah Nasution turun langsung meninjau rampungnya pembangunan ruas Jalan Bukit Mas–Kubangan Tompek di Kecamatan Sinunukan sekaligus merespons cepat kerusakan ruas jalan provinsi di Kecamatan Lingga Bayu yang sempat menjadi sorotan publik.

Kunjungan kerja yang dilakukan pada Selasa (14/7/2026) tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Madina dalam memastikan akses transportasi masyarakat tetap berjalan lancar serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Saipullah meninjau langsung ruas Jalan Bukit Mas menuju Kubangan Tompek sepanjang 3,5 kilometer yang telah selesai dibangun melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Bupati, pembangunan ruas jalan tersebut merupakan langkah awal untuk membuka konektivitas yang lebih baik di kawasan Pantai Barat Mandailing Natal.

"Hari ini kita menyaksikan jalan ini sudah selesai dibangun. Selanjutnya akan dilakukan masa pengawasan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum selama enam bulan sebelum nantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, pada awalnya pemerintah daerah mengusulkan pembangunan sepanjang 7,5 kilometer dalam tender tahun 2025. Namun, karena adanya penyesuaian anggaran pemerintah pusat, pembangunan yang dapat direalisasikan pada tahap pertama baru sepanjang 3,5 kilometer.

Meski demikian, Pemkab Madina tetap berkomitmen mengupayakan agar pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai target sekitar 24 kilometer, menghubungkan kawasan Bukit Mas hingga Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan.

"Harapan kita pembangunan ini dapat terus berlanjut sampai tuntas sepanjang 24 kilometer. Namun tentu semuanya bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah pusat," katanya.

Perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III Sumatera Utara, Rachmad, S.T., M.T., menjelaskan bahwa selama proses pembangunan dilakukan sejumlah penyesuaian teknis, khususnya pada bagian tanjakan dan tikungan jalan agar memenuhi standar keselamatan.

Ia mengungkapkan, secara sosial pelaksanaan proyek berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Tantangan utama yang dihadapi hanya berkaitan dengan fluktuasi harga material, terutama aspal.

"Harapan masyarakat agar pembangunan dilanjutkan hingga 24 kilometer dalam satu koridor akan kami sampaikan kepada pimpinan agar dapat direalisasikan secara bertahap," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen memperbaiki infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2026 juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan.

Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan 28 titik pembangunan jalan baru, dan hingga saat ini tujuh lokasi di antaranya telah memperoleh respons positif untuk ditindaklanjuti.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas jaringan jalan di berbagai wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian maupun perdagangan.

Pada hari yang sama, Bupati Saipullah juga bergerak cepat meninjau kondisi ruas jalan provinsi Simpang Durian–Sinunukan Kilometer 2 di Kecamatan Lingga Bayu yang sebelumnya viral di media sosial akibat kerusakan cukup parah dan genangan air yang membahayakan pengguna jalan.

Meskipun status ruas tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Madina memilih mengambil langkah kolaboratif agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan.

Sebagai penanganan darurat, PT Gruti Lestari Pramana (GLP) akan membantu melakukan perbaikan sementara dengan menurunkan alat berat dan melakukan penimbunan menggunakan material sirtu agar jalan kembali layak dilalui.

"Untuk penanganan sementara, pekerjaan akan dilakukan oleh PT Gruti. Sedangkan untuk solusi permanennya, kami akan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi karena status jalan ini merupakan jalan provinsi," jelas Saipullah.

Kepala Seksi Humas PT Gruti Lestari Pramana, Irsan Utama, memastikan pihak perusahaan segera mengerahkan alat berat guna mempercepat proses perbaikan.

Penimbunan dan perataan badan jalan dilakukan agar genangan air yang selama ini mengganggu pengguna jalan dapat segera diatasi.

"Kami segera menurunkan alat berat untuk melakukan penimbunan dan meratakan jalan sehingga akses transportasi masyarakat kembali aman dan nyaman. Pekerjaan ini ditargetkan selesai dalam dua hari," ungkap Irsan.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menilai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan salah satu kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.zal

Nahkoda Baru Polres Tapsel, AKBP Anton Santoso Siap Wujudkan Polisi Presisi yang Dekat dengan Masyarakat

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:11:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) yang baru, AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepemimpinan yang tegas, profesional, sekaligus humanis dalam menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di Polres Tapanuli Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan AKBP Anton Santoso usai mengikuti rangkaian prosesi penyambutan resmi di Markas Polres Tapanuli Selatan, Rabu (15/7/2026). Kehadirannya bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tapanuli Selatan, Ny. Citra Anton, disambut dengan penuh penghormatan melalui tradisi adat dan prosesi kedinasan yang sarat makna.

Rangkaian penyambutan diawali dengan pengalungan bunga, prosesi pengulosan sebagai simbol penghormatan masyarakat Batak, pertunjukan pencak silat adat, jajar kehormatan, hingga tradisi gerbang pedang pora yang menjadi simbol penerimaan resmi pimpinan baru di lingkungan Polri.

Menurut AKBP Anton, prosesi adat yang diterimanya bukan sekadar seremoni, melainkan mengandung makna mendalam sebagai bentuk kepercayaan dan amanah dari masyarakat Tapanuli Selatan.

"Saat diulosi, saya memaknainya sebagai doa, penerimaan, sekaligus amanah untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Tapanuli Selatan," ujar AKBP Anton Santoso.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2006 itu menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta membangun hubungan yang semakin dekat dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia menekankan bahwa ketegasan dalam menjalankan tugas tidak identik dengan sikap keras, begitu pula pendekatan humanis bukan berarti mengurangi kewibawaan aparat kepolisian.

"Tegas bukan berarti kasar. Humanis bukan berarti lemah," tegasnya.

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Polres Tapanuli Selatan, AKBP Anton meminta setiap personel memiliki kecepatan bertindak, kepekaan terhadap perkembangan situasi, serta mampu hadir lebih awal sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurutnya, paradigma pelayanan kepolisian harus lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan sekadar penanganan setelah terjadi gangguan keamanan.

"Saya tidak ingin kita hanya hadir setelah masalah terjadi. Kita harus hadir, mendengar, mencegah, merangkul, dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang tepat," katanya.

Selain itu, AKBP Anton memastikan akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun oleh pimpinan sebelumnya. Di sisi lain, ia juga berkomitmen melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang masih memerlukan pembenahan demi meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Yang sudah baik akan kita lanjutkan dan yang belum maksimal kita perbaiki. Prinsipnya, kita bekerja untuk masyarakat dan menjaga marwah institusi Polri," ungkapnya.

Mengakhiri pernyataannya, AKBP Anton Santoso menegaskan bahwa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Tapanuli Selatan tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Ia meyakini bahwa keamanan yang kondusif hanya dapat tercipta melalui sinergi dan kebersamaan seluruh elemen daerah.

"Kamtibmas yang kuat lahir dari kebersamaan. Karena itu, tidak boleh ada jarak antara Polres Tapanuli Selatan dan masyarakat," pungkas AKBP Anton Santoso.zal

Bupati Madina Dorong OPD Lebih Responsif, Perencanaan dan Pelaporan Jadi Kunci Keberhasilan

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:10:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan komitmennya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan program maupun realisasi anggaran pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Triwulan II yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Rabu (15/7/2026).

Rapat strategis itu dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam arahannya, Saipullah Nasution menyoroti masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penyerapan anggaran di sejumlah OPD. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi agar target pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan data evaluasi yang dipaparkan dalam rapat, realisasi PAD baru mencapai sekitar 39 persen, sementara realisasi belanja daerah berada di angka 36 persen. Bahkan, serapan belanja modal masih berada di kisaran 9 persen, angka yang dinilai jauh dari target yang diharapkan.

"PAD kita masih 39 persen. Belanja baru 36 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 9 persen. Bagaimana kita bisa meminta tambahan anggaran kalau serapan kita seperti ini," tegas Saipullah.

Menurutnya, rendahnya capaian tersebut menjadi sinyal bahwa percepatan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah harus segera dilakukan.

Bupati meminta seluruh pimpinan OPD tidak lagi menunda pelaksanaan program maupun penyampaian laporan administrasi. Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tidak akan tercatat sebagai capaian apabila tidak disertai laporan yang lengkap dan tepat waktu.

"Kalau pekerjaannya sudah selesai, laporkan tepat waktu. Jangan sampai sudah dikerjakan, tapi tidak terlihat hasilnya karena tidak dilaporkan," ujarnya.

Saipullah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak membiarkan pelaksanaan kegiatan menumpuk pada triwulan terakhir. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi memicu keterlambatan penyelesaian proyek, rendahnya serapan anggaran, hingga persoalan administrasi yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan.

Ia menegaskan akan memberikan penilaian objektif berdasarkan data dan fakta di lapangan.

"Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, saya akan memberikan penilaian sesuai data yang ada. Saya tidak akan menandatangani atau memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan hasil di lapangan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta seluruh OPD menyusun perencanaan program secara lebih matang sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD harus segera diterjemahkan ke dalam rencana kerja agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan.

Ia juga mendorong kepala OPD untuk mendelegasikan penyusunan laporan kepada sekretaris masing-masing perangkat daerah sehingga administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

"Pekerjaan tidak akan terlihat kalau tidak dilaporkan. Laporan menjadi dasar kita melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja," katanya.

Selain mengevaluasi kinerja administrasi, Saipullah mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus segera dilaporkan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis secara cepat dan tepat.

"Kalau persoalan itu cepat dilaporkan dan langkah strategis segera dibuat, tuntutan masyarakat bisa kita jawab dengan tindakan nyata," ungkapnya.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya keberhasilan kepala daerah semata.

Menurut Saipullah, setiap OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan visi pembangunan Madina melalui kerja yang terukur, solid, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi adalah senjata kita. Prestasi bupati adalah prestasi kita semua, dan kalau ada kekurangan di satu OPD, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus fokus, solid, dan bekerja sebagai satu tim," pungkasnya.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap seluruh OPD segera menyusun langkah percepatan pelaksanaan program sehingga target realisasi fisik maupun keuangan pada semester kedua tahun anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.zal

Pelabuhan Palimbungan Makin Terhubung, Proyek Jembatan Aek Batahan Madina Sudah Rampung 57 Persen

admin — Thu, 16 Jul 2026 22:10:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pembangunan Jembatan Aek Batahan di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan jembatan strategis yang menghubungkan kawasan menuju Pelabuhan Palimbungan itu telah mencapai 57 persen.

Perkembangan tersebut diketahui saat Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batahan untuk meninjau langsung pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Selasa (14/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati memastikan pembangunan berjalan sesuai tahapan dan berharap proyek dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Saipullah Nasution menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Aek Batahan bukan sekadar menghadirkan akses transportasi menuju Pelabuhan Palimbungan. Lebih dari itu, proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mempercepat pembangunan kawasan Pantai Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang berada di wilayah Batahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas logistik, memperkuat perdagangan, hingga membuka peluang investasi di kawasan pesisir.

"Pembangunan jembatan ini bukan hanya untuk menunjang akses menuju pelabuhan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan kawasan Pantai Barat Madina sebagai kota satelit yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Saipullah.

Ia menilai, posisi strategis Pelabuhan Palimbungan akan menjadi pintu gerbang distribusi barang dan jasa yang mampu menghubungkan Mandailing Natal dengan berbagai daerah, termasuk wilayah Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari proyek pembangunan. Ia meminta pihak kontraktor agar mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung.

Menurutnya, keterlibatan warga lokal tidak hanya membantu mempercepat pekerjaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat Batahan.

"Kami meminta kontraktor mempekerjakan masyarakat setempat. Selain mempercepat pembangunan, langkah ini juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar," tegasnya.

Saipullah turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Palimbungan.

Ia menyebut proyek tersebut menjadi salah satu investasi infrastruktur yang sangat penting bagi masa depan Mandailing Natal, khususnya dalam memperkuat konektivitas kawasan Pantai Barat.

"Terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan jalan dan jembatan ini. Infrastruktur ini sangat penting untuk menghubungkan kawasan pelabuhan dengan wilayah lainnya sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih cepat," katanya.

Sementara itu, Konsultan PT Bahana Krida Nusantara (BKN), Rahman Bangun, menjelaskan bahwa hingga saat ini progres fisik pembangunan telah mencapai 57 persen.

Ia menyebutkan, jembatan yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut memiliki panjang bentang sekitar 120 meter, dengan konstruksi pondasi berupa tiang yang ditanam hingga kedalaman 42 meter guna memastikan kekuatan struktur menghadapi kondisi geografis kawasan sungai.zal