BPJS Ketenagakerjaan dan BSI Perkuat Kemitraan dengan Koperasi Keluarga Pers Indonesia

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:54:00 +0700+0700

MEDAN — BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Syariah Indonesia menjalin kemitraan dengan Koperasi Keluarga Pers Indonesia dalam penguatan layanan keuangan serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja media di Sumatera Utara.

Kerja sama tersebut ditandai dengan hadirnya layanan BSI Agen di lingkungan Koperasi Keluarga Pers Indonesia dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai bentuk perluasan akses layanan perbankan berbasis syariah. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara juga menyatakan komitmen untuk mendukung kampanye dan pembinaan wartawan agar terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara, Husaini, menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas perlindungan bagi pekerja media yang memiliki risiko kerja di lapangan.

Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, menyebut kemitraan dengan dua institusi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem usaha media lokal serta perlindungan bagi insan pers.

"Menjadi mitra dari dua institusi ini tentu menjadikan koperasi semakin matang dalam membangun ekosistem bisnis bagi pengelola media dan pekerja media di Sumut," ujarnya.

Devis juga menambahkan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam diskusi tematik bertajuk "Koperasi Masa Kini, Tantangan atau Peluang?"yang digelar pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan jaminan sosial.

"Kita berharap masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, kemudahan, serta manfaat yang dimiliki BSI dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata baik di sektor perbankan maupun perlindungan bagi pekerja," ungkapnya.

Melalui sinergi ini, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja media di daerah.

Percepat Pembangunan Huntap, Bobby Nasution Dorong Validasi Data Spesifik

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:38:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat validasi data spesifik penerima manfaat, guna mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.

Hal tersebut mengemuka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap (Huntap) untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian.

"Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," kata Tito.

Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data spesifik calon penerima Huntap.

Tito menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga mekanisme. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga. Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau dicari sendiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dalam satu hamparan lahan terpusat.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah menerima rencana pembangunan Huntap untuk tiga provinsi sebanyak 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.

Khusus untuk Sumatera Utara, rencana pembangunan Huntap yang telah diajukan mencapai 7.321 unit, dengan target pembangunan sebanyak 6.350 unit. Rinciannya, 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.

"Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ucapnya.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang mengikuti Rakor tersebut menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Huntap. Ia bahkan turun langsung ke daerah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Berbagai langkah percepatan dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan strategis, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, gubernur juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait. **

Apresiasi Masukan BI dan Ekonom, Bobby Nasution Dorong Terobosan Ekonomi Sumut Berbasis Potensi Lokal

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:37:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi atas masukan dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut dan para pakar ekonomi, terkait arah pembangunan ekonomi daerah di tengah tantangan geopolitik global. Ia menegaskan, posisi strategis Sumut harus dioptimalkan melalui kebijakan makro yang tepat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Rudy Brando Hutabarat bersama ekonom senior dan pakar investasi nasional Hendri Saparini, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No 41, Medan, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas strategi pengendalian inflasi, penajaman kebijakan investasi, serta optimalisasi sektor riil berbasis potensi lokal.

"Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan kami bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Masukan mengenai penekanan inflasi sangat krusial, mengingat Sumut sempat menghadapi tantangan tersebut pada pertengahan tahun lalu. Harapannya, diskusi hari ini menjadi input bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan terobosan yang inovatif," ujar Bobby Nasution.

Bobby menegaskan komitmennya membuka ruang dialog dengan para ahli guna memperbaiki regulasi di daerah. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mengubah peran pemerintah daerah dari sekadar regulator menjadi fasilitator yang aktif menjemput peluang.

"Banyak potensi seperti gula merah dan produk herbal yang marketnya sangat besar, namun belum tergarap maksimal secara industri. Kami akan mencoba melihat dari sisi perbaikan tata kelola dan relaksasi regulasi agar investasi, baik asing maupun domestik, bisa masuk dengan lebih mudah ke Sumatera Utara," katanya.

Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat menambahkan, sinergi kebijakan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga stabilitas harga pangan.

"Inovasi kebijakan harus terus kita dorong agar Sumatera Utara selalu memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rudy.

Sementara itu, ekonom senior Hendri Saparini menekankan pentingnya penyesuaian strategi menghadapi perubahan paradigma ekonomi nasional yang kini berfokus pada investasi berkualitas dan partisipatif.

"Kita perlu melakukan 'penajaman' kebijakan, bukan sekadar efisiensi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sumut harus mampu menangkap peluang investasi yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga investasi menengah-kecil yang memiliki kekuatan market luar biasa," jelas Hendri.

Dalam diskusi tersebut, Hendri menyampaikan sejumlah poin strategis, antara lain hilirisasi produk unggulan untuk mendorong industri pengolahan lokal seperti tepung tapioka dan turunan kelapa sawit agar nilai tambah tetap di daerah.

Selain itu, optimalisasi sektor rempah, di mana Sumut memiliki potensi vanila dan rempah berkualitas dunia yang perlu dikembangkan melalui teknologi serta penguatan identitas produk.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan model bisnis yang menggerakkan ekosistem kuliner dan UMKM, bukan sekadar bertumpu pada tiket masuk.

Tak kalah penting, investasi diaspora dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif, dengan memanfaatkan momentum hari besar seperti Lebaran dan Natal untuk menarik warga Sumut di perantauan berinvestasi di kampung halaman.

Hendri berharap, hasil diskusi ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja kolaboratif antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan ekonomi lainnya. **

Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:36:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pihak SMA Negeri 5 Pematangsiantar sepakat menempuh relokasi lahan sebagai solusi atas sengketa yang tengah dihadapi. Sekolah tersebut akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih representatif.

Saat ini, SMAN 5 Pematangsiantar tengah bersengketa lahan dengan PT Detis Sari Indah (DSI). Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa PT DSI merupakan pemilik sah lahan tersebut, sementara proses peninjauan kembali masih berlangsung.

Dalam putusannya, MA juga menetapkan SMAN 5 harus memenuhi kewajiban ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar, ditambah biaya sewa selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar. Setelah melalui diskusi bersama pihak sekolah, Wali Kota Pematangsiantar, DPRD Sumut, dan DPR RI, relokasi dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," kata Bobby Nasution saat diskusi dengan berbagai pihak di SMAN 5 Pematangsiantar, Jalan Medan–Siantar Km 6,8, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, Pemprov Sumut bersama SMAN 5 dan Pemerintah Kota Pematangsiantar tengah mencari lahan yang sesuai. Beberapa pertimbangan utama antara lain jarak dari lokasi saat ini, luas lahan minimal setara (1,1 hektare), serta kondisi yang lebih aman dari risiko banjir.

"Satu minggu kita akan cari lahannya, kita tidak ingin anak-anak kita terganggu sekolahnya, ikut memikirkan sekolahnya yang sedang sengketa," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk berkontribusi dalam proses relokasi, baik dari sisi administrasi maupun anggaran.

"Pemko tahun ini sudah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk biaya sewa dan kita juga akan melihat lagi kontribusi lainnya untuk relokasi," kata Wesly.

Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi E DPR RI Subandi, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, anggota DPRD Pematangsiantar, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alex Sinulingga, OPD terkait, serta Kepala SMAN 5 Pematangsiantar.

Bobby Nasution Minta Kajian Mendalam Pencabutan Izin Hutan, Soroti Dampak Sosial dan Potensi Konflik

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:34:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar sosialisasi kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang berpotensi muncul di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi PBPH di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (16/4/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar Brigjen Anggiat Napitupulu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK Ardi Risman, perwakilan Kejaksaan Agung, serta para kepala daerah se-Sumut.

Dalam sambutannya, Bobby menjelaskan bahwa kebijakan PBPH mencakup 11 kabupaten dan 1 kota di Sumut, dengan total 13 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Menurutnya, pencabutan izin ini perlu dibahas secara mendalam karena akan menimbulkan dampak lanjutan di masyarakat.

"Pasti para kepala daerah ini akan bicara tentang bagaimana masyarakatnya nanti. Tentu selain soal administrasi, pasti tentang keluhan masyarakat," ujar Bobby.

Ia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut muncul setelah dirinya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait. Mereka menyampaikan aspirasi terkait kepastian hidup sekitar 29 ribu masyarakat yang terdampak jika pencabutan izin PBPH dilaksanakan.

"Jadi ada sekitar 11 ribu pekerja yang terdampak karena PBPH ini. Dan kita diskusikan hal ini dengan pihak BUMN, tentang pengelola berikutnya (kawasan hutan), yaitu Perhutani," jelasnya.

Bobby menegaskan, meskipun kebijakan ini merupakan hal baru bagi pemerintah kabupaten/kota, namun dampaknya akan langsung dirasakan di daerah. Karena itu, ia meminta Kemen LHK menjadikan nasib para pekerja dan masyarakat sebagai pertimbangan penting.

Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, seperti sektor pertambangan dan pembangkit listrik, yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pencabutan izin.

"Kemudian soal perusahaan yang tidak sama (in line) dengan Perhutani seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ini bagaimana kemungkinan pertimbangan pencabutan izin. Dan juga soal pasca pencabutan izin, itu satu hari saja lahan ditinggalkan, potensinya lebih dari satu meter bisa saja terjadi penjarahan atas nama masyarakat, saling klaim kepemilikan," kata Bobby.

Ia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih kepada Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya," pungkas Bobby, seraya berharap implementasi kebijakan ini dilakukan secara matang dan komprehensif.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.

Menurutnya, langkah ini juga merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH. Karena itu, pihak kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan tersebut.*

Menteri Haji dan Umrah Lantik Pj Sekdaprov Sumut Jadi Koordinator PPIH Embarkasi Medan

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:33:00 +0700+0700

MEDAN – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melantik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap, sebagai Koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Medan. Pelantikan dilakukan secara hybrid di Aula Madinatul Munawwarah Lantai IV, Asrama Haji Medan, Jumat (17/4/2026).

"Saya berharap PPIH embarkasi memahami bahwa pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menjalankan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi, sekaligus memastikan koordinasi PPIH kloter berjalan rapi dan efektif," ujarnya.

Ia menyampaikan, tahun ini merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umrah menjalankan amanah penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hingga saat ini, pelaksanaan berjalan lancar meskipun di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut sempat berdampak pada fluktuasi harga maskapai.

Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan proses sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah.

"Kami berharap PPIH embarkasi melayani jemaah dengan sepenuh hati, cepat, tepat, dan manusiawi. Jangan biarkan calon jamaah bingung oleh prosedur yang berbelit, informasi yang berbeda-beda, dan layanan yang lambat. Embarkasi harus menjadi tempat pertama bagi jemaah merasakan kehadiran negara," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memahami dan menguasai materi, terutama saat menghadapi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan perempuan.

"Sebanyak 54% jemaah haji adalah perempuan, mayoritas lulusan SD dan ibu rumah tangga. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyampaian informasi," katanya.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa tugas sebagai Koordinator PPIH merupakan amanah besar, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual.

"Di dalamnya terdapat harapan ribuan jemaah yang ingin menjalankan rukun Islam kelima dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyukan. Amanah ini adalah bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keikhlasan dalam melayani tamu-tamu Allah," ucapnya usai dilantik.

Usai pelantikan, Sulaiman bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut Zulkifli Sitorus, melakukan uji coba (meal test) konsumsi jemaah haji di pesawat. Menurutnya, kualitas konsumsi menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan jemaah.

Ia menjelaskan, meal test dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan, serta sesuai dengan selera dan kebutuhan jemaah Indonesia, khususnya Sumut. Selain itu, layanan konsumsi diharapkan mampu mendukung kondisi fisik jamaah agar tetap prima selama perjalanan.

"Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan haji tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan kenyamanan secara menyeluruh. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan," ujarnya. **

Sambut HKG 2026, PKK Sumut Berbagi Kasih dengan Anak Panti di Binjai

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:32:00 +0700+0700

BINJAI – Menyambut Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54 Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Tim Penggerak PKK Sumut menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Al Washliyah Kota Binjai, Jalan Ahmad Yani Nomor 35, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Staf Ahli I PKK Sumut Titiek Sugiharti bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Evi Novida dan jajaran pengurus. Dalam bakti sosial itu, PKK Sumut menyalurkan berbagai bantuan, antara lain tas sekolah, buku, pensil, kompor, serta perlengkapan dapur lainnya untuk mendukung kebutuhan anak-anak panti.

Titiek Sugiharti menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK sekaligus Hari Ulang Tahun ke-78 Provinsi Sumut. "Ini sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak dalam menyambut HKG dan HUT Sumut ke-78. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi anak-anak semua," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Titiek juga berinteraksi langsung dengan anak-anak panti, menanyakan asal daerah serta cita-cita mereka. Ia turut memberikan motivasi agar anak-anak tetap semangat dalam meraih masa depan.

"Jangan patah semangat dengan segala keterbatasan. Tetap giat belajar agar kelak menjadi anak-anak yang pintar dan sukses," pesannya.

Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Al Washliyah Binjai, Alija Izel Begovic, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan PKK Sumut. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momen istimewa, terlebih bertepatan dengan peringatan HKG PKK dan HUT ke-78 Provinsi Sumut.

"Ini merupakan kehormatan bagi kami dan menjadi catatan sejarah, karena baru pertama kali ada kunjungan dari unsur pemerintah. Semoga ini menjadi penyemangat dan membawa keberkahan bagi kami dan anak-anak di sini," ungkapnya.

Alija menjelaskan, saat ini panti asuhan tersebut mengasuh 60 anak, baik putra maupun putri, yang didampingi lima orang pengasuh. Anak-anak tersebut berasal dari berbagai latar belakang, seperti yatim, piatu, yatim piatu, serta keluarga kurang mampu.

"Kami mengasuh anak-anak dari berbagai daerah seperti Binjai, Langkat, Deliserdang, Nias, dan Karo. Seluruh operasional panti didukung dari donasi para dermawan. Setelah menyelesaikan pendidikan, anak-anak akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing," jelasnya.

Ia berharap ke depan sinergi antara PKK Sumut dan DWP dapat terus terjalin sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. *

Diskominfo Sumut Gandeng LPS Perkuat Literasi Keuangan, Tekan Pinjol dan Judol

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:31:00 +0700+0700

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mendiseminasikan literasi keuangan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan.

"Kita memiliki sarana untuk mendiseminasikan informasi. Nanti kita lakukan kolaborasi bersama LPS terkait literasi keuangan kepada masyarakat. Sarana yang ada bisa digunakan untuk menyebarluaskan program, pengumuman, dan imbauan," ujar Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, didampingi Kabid IKP Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, saat menerima audiensi Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, di Kantor Diskominfo Sumut, Jumat (17/4/2026).

Erwin menjelaskan, Diskominfo Sumut memiliki berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan, mulai dari media luar ruang seperti videotron, kerja sama dengan media massa, kanal resmi Diskominfo, hingga media sosial.

"Kita juga memiliki program temu pers bersama rekan-rekan media, yang nantinya pihak LPS dapat memanfaatkannya untuk menyebarluaskan informasi. Ada sebanyak 115 media yang telah bekerja sama, baik media cetak, online, maupun elektronik. Rekan-rekan media ini akan membantu penyebarluasan literasi keuangan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia berharap, diseminasi informasi tersebut dapat membekali masyarakat Sumut dengan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan dalam mengelola keuangan secara bijak, sehingga terhindar dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal maupun judi online (judol).

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyebarluasan literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari risiko pinjol dan judi online.

"Program kerja sama seperti inilah yang kami harapkan, terutama dalam penyebarluasan informasi literasi keuangan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan judol," ujarnya.

Jimmy juga menegaskan, LPS terus mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan, baik bank umum (konvensional maupun syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR), karena dijamin oleh negara.

"LPS memastikan simpanan nasabah tetap aman meskipun terjadi risiko pada bank tempat menyimpan dana. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," kata Jimmy. *

Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Perkuat Kolaborasi, Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:30:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sumut memperkuat kolaborasi guna mendorong pelaku usaha naik kelas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Bobby Nasution menerima audiensi jajaran DPW Gekrafs Sumut, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (17/4/2026). Pertemuan tersebut antara lain membahas sinergi strategis untuk membangkitkan sektor ekonomi kreatif di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai peran organisasi seperti Gekrafs sangat krusial dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Mengenai ekonomi kreatif ini merupakan tantangan kita bersama. Tentunya peran organisasi akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Sumatera Utara," ujar Bobby.

Ia juga berharap Gekrafs tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi mampu menghadirkan edukasi dan kajian yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kita harapkan ke depan terdapat edukasi atau kajian mengenai ekonomi kreatif ini yang dapat berdampak pada masyarakat luas dari hasil yang kita lakukan," tambahnya.

Lebih lanjut, Bobby mengajak Gekrafs untuk terlibat aktif dalam pembinaan produk lokal dan pelaku usaha di Sumut. Fokus utama diarahkan pada upaya mendorong pelaku usaha kecil agar naik kelas dan semakin mandiri.

"Yok, kita bareng berkolaborasi untuk mendorong produk dan pelaku usaha yang ada di Sumut untuk terus maju. Kita ingin pelaku usaha kecil dapat berkembang dan mandiri, dan salah satu dukungannya adalah melalui bantuan dari Gekrafs," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gekrafs Sumut Fadhullah menyampaikan apresiasi atas sambutan Gubernur Sumatera Utara. Ia juga melaporkan rencana pengukuhan pengurus DPW Gekrafs Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2026.

"Insya Allah, kami mengundang Pak Gubernur untuk hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Gekrafs berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Provinsi demi pembangunan Sumatera Utara," ungkap Fadhullah.

Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus inti DPW Gekrafs Sumut, di antaranya Ryal Syahputra (Sekretaris) dan Afif Ahmad Nasution (Bendahara). **

Momentum HKG PKK ke-54, Kahiyang Ayu Ajak Masyarakat Lebih Peduli Kesehatan

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:29:00 +0700+0700

LABUHANBATU UTARA – Dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-54, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan melalui berbagai program strategis PKK.

Hal tersebut disampaikan Kahiyang Ayu bersama Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiharti saat meninjau kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Puskesmas Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga saat ini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat Labuhanbatu Utara dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan. Kehadiran layanan kesehatan gratis menjadi bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan komitmen TP PKK Sumut untuk terus menghadirkan program yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kesehatan sebagai penggerak utama pembangunan keluarga di Sumut," ucapnya.

Diketahui, salah satu program strategis TP PKK dalam meningkatkan kesadaran masyarakat diwujudkan melalui penguatan program kerja (Pokja) IV yang mencakup bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Program tersebut antara lain meliputi pencegahan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. PKK juga aktif menggerakkan kader dasawisma melalui kunjungan rumah, penguatan pengelolaan Posyandu, serta edukasi kesehatan balita dan imunisasi.

Selain itu, PKK mendorong deteksi dini kesehatan melalui pemeriksaan gratis, seperti deteksi dini kanker serviks (IVA Test). Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga terus digalakkan dengan penerapan pola makan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta membiasakan perilaku hidup sehat.

PKK turut memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai penyakit. Di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk mengaktifkan Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Pada kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga meninjau langsung layanan kesehatan guna memastikan pelayanan berjalan optimal. Ia menyapa warga lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta balita yang mengikuti pemeriksaan kesehatan, termasuk layanan pemeriksaan mata. **

Dekranasda Sumut Gandeng Bank Indonesia, Kahiyang Ayu Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:27:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, menegaskan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Sumut. Karena itu, dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara maksimal, mulai dari permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga promosi dan pemasaran.

Hal tersebut disampaikan Kahiyang Ayu saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Rudy Brando Hutabarat, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (14/4/2026).

Menurut Kahiyang, untuk mendorong UMKM naik kelas dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang bagi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas daya saing, tidak hanya di pasar nasional tetapi juga internasional.

"Kami berharap adanya kolaborasi yang berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai mitra strategis juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan melalui berbagai program pembinaan, digitalisasi UMKM, serta fasilitasi akses ke pasar yang lebih luas," ujar Kahiyang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan bahwa program "UMKM Naik Kelas" merupakan langkah strategis untuk mendorong pelaku usaha menjadi lebih profesional dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, mulai dari ritel modern hingga ekspor.

Selain itu, BI juga terus memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pembinaan UMKM, di antaranya lewat pelatihan, digitalisasi, serta promosi dengan membantu memperkenalkan produk UMKM dalam berbagai pameran dan event.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia menegaskan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah UMKM, tetapi juga pada peningkatan kualitas, daya saing, serta keberlanjutan usaha, sehingga UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional. **

Payabakung United Juara Liga 4 Sumut, Wagub Surya Serahkan Trofi Piala Gubernur

admin — Fri, 17 Apr 2026 22:26:00 +0700+0700

DELISERDANG – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyerahkan trofi juara Liga 4 Sumut Piala Gubernur kepada klub sepak bola Payabakung United usai laga pamungkas melawan PS Kwarta di Stadion Mini Dispora, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Jumat (17/4/2026).

Wagub Surya turut menyaksikan langsung pertandingan tersebut bersama Plt Ketua PSSI Sumut Arya Sinulingga dan pengurus KONI Sumut. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mahfullah P Daulay serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Tanjung, dengan disaksikan ribuan penonton dan pendukung kedua tim.

Pertandingan berlangsung sengit. Dalam waktu normal, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga peluit panjang berbunyi. Laga kemudian dilanjutkan ke babak tambahan waktu 2x15 menit. PS Kwarta sempat unggul 2-1, sebelum Payabakung United menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui tendangan penalti.

Penentuan juara akhirnya harus melalui drama adu penalti. Payabakung United tampil gemilang setelah berhasil menahan dua tendangan lawan, sekaligus memastikan diri sebagai juara Liga 4 Sumut Piala Gubernur 2025–2026. PS Kwarta menempati posisi kedua, sementara peringkat ketiga diraih Binjai City.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Liga 4 ini. Dan kepada tim yang meraih juara, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Payabakung United. Hasil ini pantas dan patut kita hormati, bahwa kita harus menerimanya," ujar Wagub Surya dalam sambutannya saat penyerahan piala.

Surya juga mengajak masyarakat, khususnya pecinta sepak bola, untuk terus mendukung kegiatan olahraga seperti ini. Melihat tingginya antusiasme warga, ia berharap Sumatera Utara dapat menjadi tolok ukur penyelenggaraan berbagai ajang pertandingan, termasuk di luar Pulau Jawa.

Sementara itu, Plt Ketua PSSI Sumut Arya Sinulingga menyampaikan bahwa kedua tim finalis, Payabakung United dan PS Kwarta, akan melaju ke putaran Liga 4 tingkat nasional untuk memperebutkan Piala Presiden RI. Ia pun meminta kedua tim segera mempersiapkan diri untuk mewakili Sumatera Utara di level selanjutnya.**

Upacara HKN Kabupaten Asahan Berjalan Khidmat, Wabup Rianto Tekankan Cinta Tanah Air dan Peluncuran Program GASPAK

admin — Fri, 17 Apr 2026 20:22:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) bulan April kembali digelar dengan penuh khidmat. Bertempat di halaman Kantor Bupati Asahan pada Jumat pagi, 17 April 2026, pukul 07.30 Wib, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti Apel Gabungan yang berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Rangkaian upacara berjalan sesuai protokol, mulai dari masuknya Komandan Upacara, penghormatan kepada Inspektur Upacara, hingga pembacaan Pancasila. Momen haru juga tercipta saat dilaksanakannya sesi penalih kasih bagi ASN yang telah memasuki masa purnabakti serta penghormatan bagi keluarga ASN yang telah meninggal dunia.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Asahan, Bapak Rianto, SH, MH, selaku Inspektur Upacara menekankan dua poin penting kepada seluruh peserta apel. Beliau mengingatkan bahwa momentum HKN yang rutin digelar setiap tanggal 17 bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah untuk terus memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

"Yang pertama adalah hari ini hari kesadaran nasional yang tiap tahun tiap bulan kita laksanakan setiap tanggal 17, untuk itu mari kita pupuk rasa cinta tanah air dan bangsa," tegas Wabup Rianto.

Selain itu, beliau juga meminta agar seluruh ASN benar-benar memahami dan mengamalkan isi dari Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah dibacakan sebagai landasan etos kerja.

Launching Program GASPAK: Solusi Bayar Pajak Tanpa Ribet

Sebagai agenda tambahan yang sangat dinantikan, upacara kali ini juga menjadi momen peluncuran program inovatif dari Samsat Provinsi Sumatera Utara, yaitu GASPAK (Gerakan ASN Patuh Pajak Kendaraan).

Program ini digagas untuk menjawab keluhan umum para ASN yang seringkali kesulitan meluangkan waktu khusus datang ke kantor Samsat karena padatnya aktivitas pekerjaan.

Melalui program GASPAK, pembayaran pajak kendaraan bermotor kini bisa dilakukan secara praktis dan terintegrasi tepat saat pelaksanaan upacara HKN setiap tanggal 17.

"Jika mau membayar pajak pasti sulit waktu rekan-rekan untuk datang ke samsat dikarenakan kesibukan rutinitas pekerjaan kita. Jadi disini ada program baru, yaitu program GASPAK yang bagus serta terus akan kita dukung," jelas Wabup Rianto.

Dengan adanya gerakan ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan dapat meningkat signifikan, sekaligus memberikan kemudahan layanan yang nyata bagi pegawai pemerintah.

Upacara kemudian ditutup dengan foto bersama dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan sukses hingga selesai. (dre)

PLN UIP SBU Gelar Clean Energy Day, Dorong Gaya Hidup Rendah Emisi Di Lingkungan Kerja

admin — Fri, 17 Apr 2026 20:13:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih melalui pelaksanaan Clean Energy Day pada Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye berkelanjutan PLN dalam mendorong budaya kerja yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pengurangan emisi karbon.

Mengusung tema "Satu Langkah Kecil untuk Hasil Nyata, dari PLN untuk Indonesia", kegiatan ini diimplementasikan melalui kebijakan tidak ada parkir kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) di lingkungan kantor setiap hari Jumat. Pegawai didorong untuk menggunakan kendaraan listrik, sepeda, berjalan kaki, maupun moda transportasi rendah emisi lainnya.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, PLN UIP SBU berhasil mencatatkan pengurangan emisi sebesar 35,61 kg CO2e dalam satu hari. Capaian ini menjadi bukti bahwa langkah sederhana yang dilakukan secara kolektif mampu memberikan dampak nyata bagi lingkungan.

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, menyampaikan bahwa Clean Energy Day merupakan bagian dari strategi jangka panjang PLN dalam membangun kesadaran lingkungan di internal perusahaan.

"Kami ingin membangun budaya bahwa kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Clean Energy Day adalah langkah konkret yang sederhana namun berdampak. Ini juga sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung target Net Zero Emissions serta pengembangan ekosistem energi bersih di Indonesia," ujar Dewanto.

Ia menambahkan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi bagian penting dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di lingkungan kerja maupun masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN UIP SBU, Lud Rudy Anggoro, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap inisiatif tersebut.

"Program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif pegawai akan pentingnya perubahan perilaku menuju gaya hidup berkelanjutan. Serikat Pekerja siap mendukung dan mendorong keterlibatan yang lebih luas agar manfaatnya semakin terasa," ungkap Lud Rudy Anggoro.

Selain sebagai aksi nyata pengurangan emisi, Clean Energy Day juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi internal mengenai efisiensi energi, pemanfaatan energi bersih, serta pentingnya kontribusi individu dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ke depan, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus memperluas implementasi program ini melalui peningkatan partisipasi pegawai, penguatan kebijakan ramah lingkungan, serta integrasi program dengan inisiatif keberlanjutan lainnya di lingkungan PLN.

Dengan semangat #SinergiUntukEnergi, PLN UIP SBU optimistis dapat menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya masa depan energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan bagi Indonesia. (C04)

Wujudkan Sinergi Pembangunan, Pemkab Asahan Gelar Rakorpem Bulan April 2026

admin — Fri, 17 Apr 2026 19:57:00 +0700+0700

sumut24.co -Asahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (RakorPem) bulan April tahun 2026. Acara yang berlangsung pada Jumat, 17 April 2026, di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP.

RakorPem ini digelar sebagai wadah strategis untuk menyamakan persepsi serta menyinkronkan program prioritas daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta pimpinan instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus utama yang digelorakan meliputi percepatan ekonomi daerah, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik.

"Kita harus bergerak cepat dan terpadu. Seluruh elemen pemerintahan harus mendukung penuh program-program unggulan yang telah ditetapkan," tegas Rianto.

Beberapa program strategis yang menjadi sorotan dalam rapat ini antara lain Gerakan ASRI, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Program Cetak Sawah, hingga program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

Manajemen Talenta dan Perbaikan RTLH Jadi Sorotan

Dalam sesi ekspose, Kepala BKPSDM memaparkan pentingnya penerapan Manajemen Talenta ASN sesuai regulasi terbaru (Permen PAN-RB No. 20 Tahun 2025 dan Keputusan BKN No. 411 Tahun 2025). Hal ini bertujuan untuk menempatkan ASN terbaik pada posisi strategis guna mendukung visi "Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan".

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memaparkan progres penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Rapat berjalan tertib dan lancar hingga pukul 11.50 WIB. Diharapkan melalui Rakorpem ini, seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti arahan dan kebijakan yang telah disepakati demi kemajuan Kabupaten Asahan. (dre)

Solok dan Mentawai Siap Kembangkan Potensi Bersama

admin — Fri, 17 Apr 2026 19:23:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut24.co

Pemerintah kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam memperkuat pembangunan daerah terus melakukan kolaborasi lintas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (16/4) resmi menjalin kerja sama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) oleh Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, bersama Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, di Ruang Rapat Zahirmi Aziz.

Dijelaskan, Kerja sama ini mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertukaran komoditas unggulan antar daerah. Pada sektor pertanian, kedua pihak sepakat untuk berbagi teknologi dan inovasi guna meningkatkan produktivitas hasil tani. Sementara di sektor perikanan, kolaborasi difokuskan pada penguatan distribusi hasil laut dari Mentawai ke Kota Solok serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Di bidang pariwisata, sinergi diarahkan pada promosi terpadu destinasi unggulan masing-masing daerah. Kota Solok dengan kekayaan budaya dan kuliner khas, serta Kepulauan Mentawai yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia, diharapkan saling melengkapi dalam menarik kunjungan wisatawan.

Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Menurutnya, kolaborasi antar daerah merupakan kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Dan Bupati Kepulauan Mentawai menegaskan bahwa kesepakatan ini akan ditindaklanjuti melalui program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Ia optimistis kerja sama tersebut mampu membuka peluang usaha baru, memperluas akses pasar produk lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.

Kedua pemerintah daerah kedepannya akan membentuk tim koordinasi untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Melalui sinergi ini, diharapkan hubungan antar daerah semakin kuat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Sumatera Barat.((YOSE)

Rianto SH MH dan Marudut TH Sagala Bersinergi dengan Dishub Sumut Tingkatkan Layanan Transportasi

admin — Fri, 17 Apr 2026 17:00:00 +0700+0700

Medan I Sumut24.co

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan angkutan di Sumatera Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Rianto SH MH bersama Bos Travel and Trans Marudut TH Sagala SE menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) Yudha Pratiwi Setiawan.

Dalam pertemuan bersama Kadishub Sumut, kedua tokoh ini kompak menyoroti pentingnya pelayanan sebagai wajah utama sektor transportasi. Rianto menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal peningkatan kualitas layanan.

"Kolaborasi ini penting agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Media siap menjadi jembatan informasi," ujar Rianto SH MH.

Sementara itu, TH Sagala menegaskan kesiapan pelaku usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan angkutan. Ia menilai, keberhasilan layanan transportasi sangat ditentukan oleh kedisiplinan operator dan kualitas komunikasi dengan pelanggan.

"Kami dari pelaku usaha siap berbenah dan mengikuti arahan Dishub. Pelayanan yang baik adalah kunci kepercayaan pelanggan," ungkapnya.
Dishub Sumut sendiri menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah, media, dan pelaku usaha menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelayanan angkutan di Sumatera Utara semakin profesional, aman, dan nyaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.red

Polda Sumut Geledah Rumah Kediaman NER Untuk Mendalami Keterlibatan Pejabat Lain

admin — Fri, 17 Apr 2026 16:55:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Penyidik Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut masih terus mengembangkan proses penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Penggeledahan kembali dilakukan penyidik. Kali ini, di kediaman NER, yang disebut-sebut merupakan keponakan Wali Kota Tebing Tinggi di Jalan Selamat, Simpang Limun Medan, Jum'at (17/4/2026).

"Benar, ada kita lakukan penggeledahan hari ini untuk pengembangan kasus OTT di Diskominfo Tebing Tinggi," aku Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jum'at (17/4/2026).

Namun, Ferry belum bisa membeberkan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik, karena masih dalam proses. "Saya belum dapat laporan dan datanya," ujarnya.

Kata dia, proses penyidikan dan pengembangan masih terus dilakukan penyidik untuk mengungkap dalang atau aktor intelektual OTT tersebut.

Sementara, informasi diperoleh, penyidik telah mengamankan dua terduga pelaku OTT dan akan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik sedang mendalami keterlibatan pejabat lain di Diskominfo Tebing Tinggi.

Sebelumnya, penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut menggeledah sejumlah ruangan di Diskominfo Kota Tebing Tinggi.

Penggeledahan dilakukan Kamis (16/4/2026) malam, untuk mencari barang bukti dan dokumen terkait OTT proyek E Katalog yang dilakukan pada Rabu (15/4/2026) malam.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan dikonfirmasi soal penggeledahan kantor Diskominfo Tebing Tinggi mengatakan, untuk mencari bukti terkait OTT yang dilakukan sehari sebelumnya.

"Penyidik mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus OTT tersebut," katanya.

Sementara informasi di Polda Sumut menyebutkan, penggeledahan dilakukan menindaklanjuti hasil penyidikan terhadap Nur Erdian Ritonga sebagai Pejabat Pembuat Tekhnis Kerja (PPTK) pada proyek E Katalog Diskominfo Tebing Tinggi.

Selain kantor Dinas Kominfo Tebing Tinggi, disebut-sebut penyidik turut menggeledah kantor PT Whiz Digital Berjaya (WDJ) selaku rekanan atau pihak swasta yang disebut-sebut selaku pemberi dugaan suap. Seorang staf perusahaan itu berinisial HA SE turut diamankan dalam OTT tersebut.

Dari dua lokasi penggeledahan penyidik membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan OTT tersebut.

Adapun yang diduga terlibat OTT itu Kadis Kominfo inisial GR yang akhirnya dibantah keterlibatanya. Kemudian Kabid DS yang kemudian keduanya pulang setelah memberi keterangan kepada penyidik.

Sementara ER dan HA hingga Kamis (16/04) malam masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.(W05)

Suasana Haru dan Penuh Makna: Wakil Bupati Asahan Lepas 26 Calon Jamaah Haji di Aula PT Socfindo

admin — Fri, 17 Apr 2026 15:28:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Suasana penuh khidmat dan haru menyelimuti acara Walimatul Safar dan Tepung Tawar pelepasan calon jamaah haji yang berlangsung di Aula PT Socfindo, Kamis (16/04/2026). Acara yang dimulai pukul 17.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Asahan beserta Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan untuk memberikan doa restu dan pembekalan.

Sebanyak 26 calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah suci menjadi pusat perhatian dalam acara ini. Rombongan tersebut terdiri dari 16 orang berasal dari Kecamatan Aek Kuasan dan 10 orang dari Kecamatan Aek Ledong. Keberangkatan mereka ini merupakan momen istimewa karena mereka termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT untuk menjalankan Rukun Islam yang kelima.

Turut hadir memeriahkan dan memberikan dukungan dalam acara tersebut antara lain Camat Aek Ledong dan Camat Aek Kuasan beserta istri, Manajer Aek Loba Bapak Fakri Zein, Ketua IPMS H. Candra Adsi Pasha, Ketua IPHI Dr. Asal Meliala, serta perwakilan Danramil dan Kapolsek setempat. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa, serta undangan lainnya semakin menambah semarak acara silaturahmi ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah. Beliau menekankan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji adalah anugerah terbesar karena merupakan panggilan langsung dari Sang Pencipta.

"Selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalian adalah orang-orang yang dipilih Allah SWT untuk hadir di Baitullah. Ini adalah nikmat yang sangat besar," ujar Wabup.

Beliau juga memberikan pesan penting agar para jamaah senantiasa menjaga kesehatan fisik mengingat ibadah haji menuntut fisik yang kuat dan stamina yang prima. Selain itu, Wabup mengingatkan pentingnya rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong sesama jamaah selama berada di tanah suci nanti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tausiyah yang penuh hikmah yang disampaikan oleh Ustadz H. Zaidun Sihombing, S.Ag. Kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar hingga akhirnya ditutup tepat pukul 18.05 WIB.

Semoga seluruh calon jamaah haji dari wilayah Asahan ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan selama perjalanan maupun saat beribadah, serta pulang dengan membawa predikat Haji Mabrur. (dre)

Rakortekrenbang se-Provinsi Sumut Tahun 2026 untuk Kawasan Pertumbuhan, dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027

admin — Fri, 17 Apr 2026 15:13:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Sebagai kota yang berada pada posisi strategis di Sumatera Utara (Sumut), Pematangsiantar siap mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan sektor unggulan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) se-Provinsi Sumut Tahun 2026 untuk Kawasan Pertumbuhan, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027. Kegiatan digelar di Hotel Manna, Jalan Medan Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Selasa (07/04/2026) pagi

Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Pematangsiantar sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan strategis ini.

"Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang akan menentukan arah pembangunan Sumatera Utara ke depan," sebut Wesly.

Wesly menilai, Rakortekrenbang memiliki arti penting dan strategis sebagai forum sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui forum ini, Wesly berharap dapat menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Melalui forum ini, kita diharapkan dapat menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Sekaligus menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran," tutur Wesly.

Lebih jauh disampaikan Wesly, kawasan pertumbuhan sebagai fokus pembahasan dalam Rakortekrenbang menjadi motor penggerak pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wesly berharap melalui forum tersebut dapat dihasilkan rumusan program dan kegiatan prioritas yang sinergis, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Perencanaan yang baik harus mampu menjawab isu-isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, serta penguatan ketahanan ekonomi daerah," tukas Wesly.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumut Dr Dikky Anugerah SSos MSP dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Rakortekrenbang se-Sumut Tahun 2026 untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan saran dari kabupaten/kota.

Ia menambahkan, melalui koordinasi yang solid, program strategis infrastruktur serta investasi dapat terlaksana secara efektif.

"Sehingga mampu mencapai target pembangunan untuk masyarakat di Sumatera Utara," ujarnya.

Rakortekrenbang dibuka dengan pemukulan gong oleh Wesly didampingi Dikky Anugerah dan Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Sofie Megawaty Saragih SSTP MSi.

Turut hadir, para perwakilan kepala daerah se-Provinsi Sumut, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. (LP)