Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres di Istana Merdeka

admin — Thu, 12 Nov 2026 18:03:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan surat tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan langsung surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menyatakan menerima dan menghormati keputusan yang disampaikan Gibran. Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa Gibran memilih datang sendiri untuk menyerahkan surat tersebut, meskipun sebenarnya dapat mengutus pihak lain.

Setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Gibran juga mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Gibran. MPR selanjutnya akan membahas dan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan konstitusi.

Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia.

Proses selanjutnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden akan menjadi kewenangan lembaga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.rel

DPD PDI Perjuangan Sumut Imbau Kader Turunkan Foto Gibran dari Kantor Partai hingga Ruang Kerja Pejabat

admin — Thu, 12 Nov 2026 17:38:00 +0700+0700

MEDAN – DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan imbauan kepada seluruh kader, kepala daerah, wakil kepala daerah hingga anggota DPRD dari PDI Perjuangan se-Sumut untuk segera menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul pernyataan mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang disebut telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan MPR RI.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menyampaikan empat poin imbauan kepada seluruh jajaran partai dan kader.

Pertama, seluruh DPC, PAC, Pengurus Ranting (PR), dan Pengurus Anak Ranting (PAR) PDI Perjuangan se-Sumatera Utara diminta segera menurunkan foto Gibran dari seluruh kantor partai.

Kedua, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara diminta menurunkan foto Gibran dari ruang kerja masing-masing.

Ketiga, seluruh pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut dari PDI Perjuangan juga diminta melakukan hal serupa.

Keempat, Sutrisno menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan fakta politik dan hukum. Karena itu, seluruh kader diminta menyerahkan proses politik dan hukum kepada MPR RI untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan konstitusional yang diberikan negara.

Ia juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara ikut menjaga kondusivitas masyarakat agar roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.

Menurut Sutrisno, proses politik dan hukum terkait pengunduran diri Gibran telah mencapai klimaks tanpa menimbulkan gejolak.

"Hal tersebut sebagai bukti bahwa baik pendukung maupun pihak yang tidak mendukung Gibran semua guyub, rukun, dan sepakat bahwa siapapun pemimpin yang tidak (lagi) memenuhi syarat harus mengundurkan diri," tegas Sutrisno Pangaribuan.

Dari Melantunkan Doa hingga Memborong Empat Gol, Fahmi Bersinar di Santri Championship

admin — Thu, 12 Nov 2026 16:46:00 +0700+0700

DEPOK – Perjalanan Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Kota Langsa, Aceh, dalam Santri Championship 2026 atau Liga Santri Nasional membawa cerita tersendiri. Meski harus puas menjadi pendamping Jawa Barat dan Kalimantan Utara yang tampil sebagai juara grup, wakil Aceh itu meninggalkan kesan melalui penampilan impresif kapten timnya, Fahmi Abdillah.

Fahmi bukan sekadar kapten yang memimpin rekan-rekannya di lapangan. Santri kelas II Aliyah MA MUQ Kota Langsa asal Aceh Tamiang itu juga menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kompetisi sepak bola mini antarsantri tersebut.

Pada pertandingan perdana di Lapangan Sepak Bola Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026), Fahmi menjadi penentu kemenangan MUQ Langsa atas wakil DI Yogyakarta. Gol tunggal yang dicetaknya pada pertengahan babak pertama memastikan Aceh mengamankan kemenangan 1-0.

Pertandingan berlangsung sengit. Kedua tim berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal. Namun, ketenangan dan ketajaman Fahmi di depan gawang menjadi pembeda. Gol tersebut bukan hanya memberikan tiga poin pertama bagi MUQ Langsa, melainkan juga membuka jalan bagi wakil Aceh untuk bersaing di tingkat nasional.

Ketajaman Fahmi kembali terlihat ketika menghadapi DKI Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, ia memborong empat gol yang mengantarkan MUQ Langsa meraih kemenangan 4-1. Empat gol dalam satu pertandingan memperlihatkan kapasitasnya sebagai penyerang sekaligus pemimpin permainan tim.

Menariknya, kiprah Fahmi di Santri Championship tidak hanya berlangsung di lapangan hijau. Sebelum kompetisi dimulai, ia dipercaya melafalkan doa dalam seremoni pembukaan. Momen itu menghadirkan gambaran menarik tentang kehidupan santri yang memadukan kemampuan keagamaan, pendidikan, dan olahraga.

Dari mimbar pembukaan, Fahmi kemudian memperlihatkan kemampuannya melalui permainan sepak bola mini. Ia membuktikan bahwa aktivitas olahraga dan pendidikan keagamaan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam membentuk kepribadian dan potensi seorang santri.

Bagi MUQ Langsa, keikutsertaan dalam Santri Championship menjadi pengalaman penting untuk mengukur kemampuan para pemain setelah melewati persaingan di tingkat daerah. Mereka harus menghadapi tim-tim dari berbagai provinsi dengan karakter permainan dan kekuatan berbeda.

Walaupun tidak tampil sebagai juara grup, perjalanan wakil Aceh tersebut tetap memberikan catatan positif. Penampilan Fahmi, khususnya, menjadi salah satu cerita yang menonjol dari kompetisi yang mempertemukan para santri melalui olahraga.

Santri Championship 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi. Di balik persaingan menuju gelar juara, ada kisah tentang keberanian tampil, kerja sama, kedisiplinan, dan kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Fahmi Abdillah menjadi salah satu gambaran bahwa seorang santri dapat hadir dalam banyak peran: melantunkan doa, memimpin rekan setim, dan berjuang mencetak gol demi membawa nama daerahnya.

Jabar dan Kaltara Juara Grup, Aceh dan Banten Dampingi ke Semifinal Santri Championship

admin — Thu, 12 Nov 2026 16:45:00 +0700+0700

DEPOK – Empat tim memastikan tempat di semifinal Santri Championship 2026 setelah menuntaskan pertandingan fase grup di Stadion Universitas Indonesia, Depok, Kamis (12/11/2026). Jawa Barat dan Kalimantan Utara tampil sebagai juara grup, sedangkan Aceh dan Banten lolos sebagai runner-up.

Jawa Barat menguasai Grup A dengan enam poin, sama dengan Aceh. Namun, Jabar unggul dalam selisih gol setelah membukukan dua kemenangan dengan selisih gol plus lima. Aceh berada di posisi kedua dengan selisih gol plus empat.

Di Grup B, Kalimantan Utara tampil lebih dominan dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan. Banten menyusul sebagai runner-up dengan lima poin.

Pada pertandingan hari kedua, Kaltara bermain imbang 1-1 melawan Banten dalam laga pembuka yang dimulai pukul 08.30. Kedua tim bermain ketat dan masing-masing pemain menerima satu kartu kuning.

Pada pertandingan lainnya, DKI Jakarta mengalahkan Jawa Timur 2-1. Kemenangan tersebut menjadi modal bagi DKI untuk memperbaiki perolehan poin, meskipun belum cukup mengantarkan mereka ke semifinal.

Jawa Barat juga memastikan dominasinya di Grup A setelah menundukkan DI Yogyakarta 3-1. Kemenangan itu melengkapi hasil positif Jabar pada hari pertama ketika mengalahkan Lampung 3-0 dan membuat mereka mengakhiri fase grup tanpa kehilangan poin.

Sementara itu, Aceh tampil impresif ketika menghadapi Lampung. Kapten tim Fahmi memborong seluruh empat gol kemenangan Aceh dengan skor 4-1. Penampilan tersebut sekaligus menegaskan peran Fahmi sebagai salah satu pemain paling produktif dalam kompetisi ini.

Pada pertandingan berikutnya, Kaltara kembali menunjukkan ketajamannya dengan mengalahkan DKI Jakarta 4-1. Salah satu gol Kaltara tercipta melalui gol bunuh diri pemain DKI Jakarta. Hasil tersebut memastikan Kaltara mengakhiri fase grup di puncak klasemen Grup B.

Banten menutup rangkaian pertandingan grup dengan kemenangan 3-0 atas Jawa Timur. Tambahan tiga poin itu membuat Banten mengumpulkan lima poin dan mengamankan posisi kedua di bawah Kaltara.

Setelah seluruh pertandingan fase grup selesai sekitar pukul 11.00, kompetisi memasuki jeda untuk istirahat, ibadah, dan makan siang. Panitia kemudian menyiapkan dua pertandingan semifinal yang berlangsung di Lapangan A.

Berdasarkan klasemen akhir, semifinal pertama mempertemukan Jawa Barat sebagai juara Grup A melawan Banten sebagai runner-up Grup B. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 14.30.

Semifinal kedua mempertemukan Kalimantan Utara sebagai juara Grup B melawan Aceh sebagai runner-up Grup A pada pukul 15.30.

Kedua pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Jabar memiliki modal konsistensi setelah memenangi seluruh pertandingan fase grup. Kaltara juga menunjukkan produktivitas gol tinggi dengan torehan 10 gol dalam tiga pertandingan.

Namun, Aceh patut diperhitungkan setelah memperlihatkan ketajaman melalui kaptennya, Fahmi. Sementara itu, Banten memiliki modal permainan kolektif dan kemampuan menahan Kaltara dengan hasil imbang 1-1.

Pemenang kedua semifinal akan bertemu pada partai final, Jumat (13/11/2026), di stadion yang sama. Pertandingan final tersebut akan menentukan tim terbaik dalam kompetisi nasional sepak bola mini antarsantri tahun ini.

Selain mengejar gelar juara, Santri Championship menjadi ajang pembinaan prestasi, karakter, disiplin, dan sportivitas para santri. Semangat menjaga kehormatan dalam pertandingan diharapkan tetap menjadi nilai utama, seiring dengan ambisi setiap tim untuk meraih kemenangan.

Kakek 67 Tahun Ditangkap Saat Konsumsi Sabu di Barak Medan Labuhan

admin — Thu, 12 Nov 2026 16:38:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang kakek berusia 67 tahun ditangkap saat mengonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah barak narkoba Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kakek berinisial R tersebut ditangkap dalam penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan tim gabungan BNNP Sumut, Polda Sumut, dan Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan, Kamis (12/11/2026).

Selain R, petugas juga mengamankan seorang pria berinisial ES yang diduga sebagai bandar narkoba. Dari lokasi, petugas menyita dua paket sabu dengan berat sekitar 3 gram, plastik klip, alat isap sabu, timbangan elektrik, serta uang yang diduga hasil penjualan narkoba.

Kepada petugas, R mengaku mengonsumsi sabu yang dibelinya seharga Rp 30 ribu. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari barang bekas tersebut mengaku menggunakan sabu agar kuat mengangkat barang-barang rongsokan yang dipungutnya di jalanan.

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut, Kombes Pol Joshua Tampubolon mengatakan, barak narkoba tersebut telah beroperasi kembali selama beberapa pekan terakhir. Padahal, lokasi itu sebelumnya sudah pernah ditertibkan dan dihancurkan petugas.

"Dari penggerebekan ini, kami mengamankan satu orang bandar dan satu orang pembeli. Barang bukti yang kami sita kurang lebih 3 gram sabu beserta alat isap. Setelah dilakukan tes urine, keduanya positif narkotika jenis sabu," ujar Joshua.

Joshua menyebutkan, lokasi tersebut sebelumnya juga sudah pernah viral dan telah ditindaklanjuti bersama perangkat lingkungan setempat. Namun, aktivitas penyalahgunaan narkoba kembali terjadi.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan karena sejumlah orang yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri ke semak-semak.

Sementara, barak yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba kembali ditertibkan dan dibakar petugas.(W05)

Teks foto :
Petugas menggerebek sarang narkoba dan mengamankan barang bukti(W05)

Novan Efendi Siregar Dipercaya Jadi Wasekjend PB GABSI Periode 2026–2030, Siap Majukan Bridge Indonesia

admin — Thu, 12 Nov 2026 16:38:00 +0700+0700

SUMUT24.CO | JAKARTA – Novan Efendi Siregar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI) periode 2026–2030.

Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Novan Efendi Siregar untuk ikut berkontribusi dalam membangun dan memajukan olahraga bridge di Tanah Air, kata Novan Kamis 12 November 2026.

Kepengurusan PB GABSI periode 2026–2030 berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Komjen Pol (Purn.) Drs. Verdian Bitticaca. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman.

Novan Efendi Siregar mengungkapkan bahwa amanah yang diberikan kepadanya bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijawab melalui kerja nyata, dedikasi, serta komitmen untuk membesarkan organisasi.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saya sebagai Wasekjend PB GABSI periode 2026–2030. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang akan saya jalankan dengan penuh kesungguhan," ungkap Novan.

Ia juga berharap, di bawah kepemimpinan Komjen Pol (Purn.) Drs. Verdian Bitticaca, PB GABSI semakin solid, profesional, dan mampu meningkatkan pembinaan serta prestasi atlet bridge Indonesia.
Menurutnya, kemajuan olahraga bridge membutuhkan sinergi, kebersamaan, dan kerja sama seluruh elemen organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dengan bergabungnya dalam jajaran kepengurusan PB GABSI, Novan berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat organisasi, memperluas pembinaan atlet, serta membawa olahraga bridge Indonesia semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

"Amanah adalah kepercayaan, pengabdian adalah kewajiban. Semoga kita semua dapat bekerja bersama untuk membawa PB GABSI semakin maju dan mengharumkan nama Indonesia," tutupnya.red

Gibran Mundur, Efek Domino Politik Jokowi Mengancam Terbongkar? Osriel Limbong: Jangan Berhenti pada Kursi Wapres!

admin — Thu, 12 Nov 2026 14:32:00 +0700+0700

MEDAN – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya dinilai bukan sekadar persoalan pergantian kepemimpinan nasional. Keputusan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi terbukanya berbagai persoalan politik, hukum, tata kelola pemerintahan hingga kebijakan ekonomi yang diwariskan selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat sosial dan politik Sumatera Utara, Osriel Limbong, menilai dinamika mundurnya Gibran harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawaban politik atas berbagai kebijakan strategis negara.

"Jangan sampai pengunduran diri Gibran hanya menjadi penyelesaian persoalan di kursi Wakil Presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan harus dibuka secara terang-benderang, yakni bagaimana proses politik dan hukum selama pemerintahan Jokowi berlangsung, termasuk berbagai kebijakan strategis yang menggunakan uang negara," tegas Osriel di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, perjalanan politik Gibran sejak pencalonan hingga menjadi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, serta polemik dokumen pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi pukulan serius terhadap polemik administrasi pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Menurut Osriel, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas sengketa administrasi. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai transparansi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan integritas proses pencalonan pemimpin nasional.

"Ketika sebuah keputusan administrasi negara dibatalkan oleh Mahkamah Agung, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana implikasinya terhadap persyaratan pencalonan. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," ujarnya.

Jangan Hanya Gibran, Warisan Kebijakan Jokowi Juga Harus Dievaluasi

Osriel menegaskan, dinamika pengunduran diri Gibran berpotensi memunculkan efek domino terhadap berbagai kebijakan strategis yang lahir pada masa pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti sedikitnya tiga persoalan besar yang menurutnya harus mendapatkan pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka.

Pertama, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani mengevaluasi seluruh proyek yang menggunakan fasilitas negara, anggaran APBN, maupun dukungan pembiayaan lainnya.

Kedua, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel, emas, dan komoditas mineral lainnya. Osriel mempertanyakan sejauh mana kebijakan hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.

"Jangan sampai kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, sementara rakyat hanya menerima dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Semua kebijakan harus diperiksa berdasarkan manfaat nyata bagi negara," katanya.

Ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Osriel menilai status, kelanjutan pembangunan, skema pembiayaan, serta penggunaan anggaran negara untuk proyek tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban politik dan hukum atas setiap rupiah anggaran yang telah dikeluarkan, termasuk kewajiban pembiayaan kepada pihak ketiga.

"IKN tidak boleh menjadi proyek yang menggantung tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Pemerintah harus menjelaskan status pembangunan, sumber pembiayaan, kewajiban keuangan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan," tegasnya.

Persoalan Penyadapan dan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Harus Dibongkar

Lebih jauh, Osriel juga menyinggung dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh partai politik, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan media.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pun yang terlibat, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

"Negara tidak boleh disandera oleh kekuatan kelompok tertentu. Jika ada pejabat atau aparat yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengawasi, menekan, atau menyadap pihak lain secara ilegal, harus diproses berdasarkan hukum. Tidak boleh ada kekebalan hukum," ujarnya.

Osriel juga mengingatkan agar pengungkapan berbagai dugaan pelanggaran tidak dijadikan alat pertarungan antarkelompok kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan dendam politik.

Rakyat Jangan Terus Dibebani Utang dan Kebijakan yang Tidak Transparan

Dalam perspektif ekonomi, Osriel menilai berbagai persoalan politik dan hukum yang terjadi harus dikaitkan dengan kondisi keuangan negara.

Ia mengingatkan bahwa beban utang, pelemahan daya beli masyarakat, tekanan nilai tukar rupiah, serta ketimpangan manfaat pembangunan merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, pemerintah harus membuka secara transparan seluruh kewajiban pembiayaan proyek strategis, termasuk skema pinjaman, investasi, jaminan pemerintah, dan potensi beban fiskal yang harus ditanggung generasi mendatang.

"Jangan rakyat terus diminta berhemat, sementara penggunaan uang negara tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kalau ada proyek yang bermasalah, harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugiannya?" katanya.

Osriel menegaskan, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum dan membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Ia meminta DPR, MPR, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara independen.

"Jangan hanya berani memeriksa pejabat kecil. Kalau memang ada indikasi pelanggaran dalam kebijakan besar negara, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Hukum tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan," pungkas Osriel.

Baginya, persoalan Gibran bukanlah akhir dari dinamika politik nasional. Justru, pengunduran diri tersebut harus menjadi momentum untuk menguji apakah pemerintahan benar-benar tunduk pada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat, atau justru masih dibayangi warisan kekuasaan masa lalu.

Sinergi Bersama Media, Kanwil DJP Sumut I Beberkan Kinerja Pajak 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 14:05:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk "Mendorong Kesadaran Pajak Lewat Informasi Terpercaya: Sinergi Kuat Bersama Rekan Media" di Aula Istana Maimun, Gedung Kanwil DJP Sumut I, Medan, pada Kamis (12/11/2026). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi strategis sekaligus memberikan apresiasi kepada awak media serta para pemangku kepentingan yang terus mendukung edukasi perpajakan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, mengapresiasi peran aktif media sebagai jembatan informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apresiasi serupa juga disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut atas kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Sumut I memaparkan capaian kinerja penerimaan pajak hingga periode 10 November 2026 yang berhasil mendulang angka sebesar Rp2,171 triliun atau mencapai 83,79% dari target, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 55,51%. Selain itu, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan turut mencatatkan hasil positif dengan menyentuh angka 383.984 SPT atau tumbuh 7,2%, yang diiringi lonjakan penerimaan PPh Pasal 29 sebesar Rp2,238 triliun atau tumbuh 100,98% dibanding periode tahun sebelumnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, pihak Kanwil DJP Sumut I turut menyosialisasikan aturan baru pemerintah terkait PMK Nomor 71 Tahun 2026 beserta aturan pelaksanaannya KEP-239/PJ.01/2026 mengenai Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, serta mendongkrak kepatuhan Wajib Pajak demi mendorong pemulihan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa. Rel

Pemerintah Kota Solok Mematangkan Rencana Pendirian Museum Bareh Solok.

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:51:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Sebagai upaya menyelamatkan warisan sejarah dan budaya daerah, Pemerintah Kota Solok mematangkan rencana pendirian Museum Bareh Solok yang direncanakan berdiri di kawasan Terminal Bareh Solok dan sebanyak 104 benda bersejarah telah terdata menjadi koleksi awal museum .

Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (10/11/2026), yang pesertanya melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga adat, serta pemangku kepentingan kebudayaan.

Melalui FGD tersebut, Pemkot Solok berupaya menyatukan pandangan sekaligus menghimpun masukan berbagai pihak sebelum rencana pembangunan direalisasikan.

Pembangunan museum Bareh Solok direncanakan menempati lahan seluas 992 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Untuk koleksi awal mencakup peralatan pertanian, pakaian adat, manuskrip, foto sejarah Kota Solok, peralatan rumah tangga, hingga teknologi tradisional.

Dikatakan, keberadaan museum ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan dan identitas masyarakat Solok.

Dengan terwujud, Museum Bareh Solok berpotensi menjadi salah satu pusat dokumentasi sejarah dan kebudayaan daerah, sekaligus memperkuat identitas Kota Solok sebagai bagian dari kawasan adat Luhak Kubuang XIII.(YOSE)

Ketua TP PKK Kota Solok, Melantik Para Pengurus TP Posyandu, Ketua Forikan, dan Bunda Literasi Kecamatan Serta Kelurahan se-Kota Solok.

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:51:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Ketua TP PKK Kota Solok, Sumatera Barat, Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra, S.Tr.Keb. MKM, Selasa (10/11/2026), melantik TP Posyandu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), dan Bunda Literasi Kecamatan serta Kelurahan se-Kota Solok, yang dirangkai dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK se-Kota Solok bertempat di Balairung 99 Rumah Dinas Wali Kota Solok dikawasan Laing.

Pelantikkan dihadiri oleh Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok.

Usai pelantikan kegiatan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas kader PKK. Yang mengusung tema "Kader BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Berkarakter dan Berdaya."

Diharapkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK ini, seluruh kader juga semakin profesional, berintegritas. Dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Wali Kota Ramadhani Kirana Putra dalam arahannya, mengatakan bahwa, pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini amanah dan tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta kontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para pengurus yang dilantik, diharapkan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, memperkuat koordinasi dan kolaborasi.Dan dapat menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan keluarga, peningkatan konsumsi ikan, dan penguatan budaya literasi " pungkas Ramadhani Kirana Putra.(YOSE).

Bupati Solok Menerima Bantuan Dari Kementrian Kesehatan RI Sebanyak 15 Jenis Alat Kesehatan senilai Rp13,87 Miliar

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:49:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24,co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H. berhasil memperjuangkan dukungan peralatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk RSUD Arosuka dengan nilai sekitar Rp13,87 miliar.

Sebelumnya beragam komentar dan tudingan di media sosial yang menyebut aktivitas Bupati Solok ke Jakarta hanya sebatas perjalanan biasa, hadirnya dukungan peralatan medis tersebut memberikan gambaran berbeda. Ada proses komunikasi, koordinasi, dan perjuangan pemerintah daerah di tingkat pusat yang hasilnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Solok.

Hal ini juga memperlihatkan pentingnya kemampuan kepala daerah membangun jejaring pemerintahan dan komunikasi politik nasional. Sebagai kader Partai Gerindra, Jon Firman Pandu memiliki potensi jejaring politik yang dapat menjadi modal dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih luas dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan dokumen rekap rekomendasi hasil desk Kementerian Kesehatan, RSUD Arosuka masuk dalam daftar penerima rekomendasi bantuan yang mencakup 15 jenis peralatan medis dengan total 76 unit. Penguatan dasar program tersebut juga tercantum dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang lokus penerima bantuan alat kesehatan.

Adapun 15 jenis peralatan medis tersebut meliputi Meja Operasi senilai Rp511,19 juta, Mesin Anestesi Rp680,74 juta, Instrumen General Surgery Rp300 juta, Instrumen Sectio Rp100 juta, Electro Surgical Unit Rp254 juta, Ventilator Rp1,61 miliar, Bed ICU sebanyak 8 unit senilai Rp489,01 juta, Patient Monitor sebanyak 9 unit senilai Rp1,40 miliar, Syringe Pump Rp79,95 juta, Infuse Pump sebanyak 18 unit senilai Rp293,22 juta, Suction Pump Rp161,19 juta, General X-Ray Rp6,58 miliar, Bed Patient Set sebanyak 20 unit senilai Rp1,07 miliar, Pendant OK Rp313 juta, serta Meja Periksa senilai Rp17 juta. Total nilai berdasarkan rincian tersebut mencapai Rp13.849.300.000 atau sekitar Rp13,85 miliar.

Dari keseluruhan peralatan tersebut, General X-Ray menjadi perangkat dengan nilai terbesar, mencapai Rp6.586.920.000. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat kemampuan pemeriksaan radiologi dan mendukung proses penegakan diagnosis pasien. Sementara perangkat lainnya akan menunjang pelayanan operasi, perawatan intensif, anestesi, serta berbagai kebutuhan medis di RSUD Arosuka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Rosmadelly, S.K.M., M.Biomed., mengatakan bahwa bantuan peralatan medis tersebut tidak datang secara otomatis tanpa adanya upaya dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, peran Bupati Solok dalam membangun komunikasi dan koordinasi bersama sejumlah kementerian menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebutuhan fasilitas kesehatan daerah.

Nilai bantuan tersebut merupakan dukungan yang sangat berarti bagi Kabupaten Solok. Apabila seluruh kebutuhan peralatan medis itu harus dipenuhi melalui APBD, tentu akan menjadi beban anggaran yang besar dan sulit direalisasikan sekaligus. Karena itu, upaya kepala daerah membuka akses dukungan pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya dari sisi fasilitas, Direktur RSUD Arosuka, Jebnoka Levismon, S.K.M., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pelayanan. Menurutnya, ketersediaan peralatan medis harus berjalan beriringan dengan kesiapan tenaga profesional agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Diungkapkan, sejumlah dokter saat ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis, sementara tenaga perawat juga tengah mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Persiapan tersebut dilakukan secara bertahap, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan lainnya sesuai kualifikasi masing-masing layanan.

Jebnoka menargetkan, sebelum akhir tahun 2027, RSUD Arosuka sudah dapat meluncurkan beberapa layanan kesehatan baru. "Target kita, sebelum akhir tahun 2027 ini beberapa layanan kesehatan sudah bisa kita luncurkan. Karena itu, saat ini kita sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan, baik dari sisi peralatan maupun sumber daya manusia. Dokter kita persiapkan melalui pendidikan spesialis, perawat juga kita tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan," jelasnya. Ia berharap pengembangan tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap semangat Pemerintah Kabupaten Solok dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, serta melayani dengan sejuk dan damai.

Menanggapi berbagai perhatian dan komentar masyarakat, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya pemerintah daerah di tingkat pusat. "Alhamdulillah, berkat dukungan dan doa tulus masyarakat kita, upaya yang kita lakukan di pusat selalu berjalan lancar tanpa ada rintangan yang berarti," ungkapnya. Terkait beragam komentar dan penilaian masyarakat, ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar.

"Jikalaupun masih ada bahasa yang kurang tepat terhadap kami, itu hal biasa dan wajar saja. Namanya masyarakat tentu memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda-beda," tuturnya. Bahkan, dengan nada bercanda, ia berharap komentar tersebut muncul karena masyarakat peduli dan menyayangi pemerintah daerah, atau mungkin sudah lama tidak bertemu sehingga merasa rindu. "Merajuk dia... hahaha," ujarnya sembari berseloroh.

Meski bantuan telah diperjuangkan, pekerjaan pemerintah belum selesai. RSUD Arosuka harus memastikan seluruh peralatan dapat dioperasikan secara optimal, didukung tenaga medis yang kompeten, pemeliharaan yang memadai, serta sistem pelayanan yang profesional. Pada akhirnya, dukungan hampir Rp13,87 miliar ini menjadi salah satu gambaran pentingnya kegigihan kepala daerah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Perjalanan ke Jakarta bukan semata persoalan keberangkatan dan kepulangan, melainkan bagaimana setiap upaya menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi capaian pembangunan juga patut dinilai secara proporsional. Sebab, kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas perbedaan pandangan dan kepentingan pribadi.(YOSE)

Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:40:00 +0700+0700

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Namun, bukan hanya surat pengunduran dirinya yang menjadi perhatian publik. Penampilan Gibran dengan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah turut menyita perhatian.

Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia datang membawa map putih dan langsung menuju ruang pertemuan pimpinan MPR.

Pilihan dasi merah di tengah situasi politik yang panas pun memunculkan berbagai spekulasi. Dalam simbolisme warna, merah kerap diasosiasikan dengan keberanian, kekuatan, ketegasan, dan semangat perjuangan.

Namun, apakah dasi merah tersebut merupakan pesan politik tersirat dari Gibran? Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai makna pilihan warna tersebut. Karena itu, mengaitkannya dengan sikap atau manuver politik tertentu masih sebatas tafsir.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat untuk membahas langkah konstitusional berikutnya.

Menariknya, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak menyampaikan secara terbuka alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Pengunduran diri ini berlangsung di tengah menguatnya dinamika politik nasional, termasuk bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dan keputusan lembaga negara dalam menyikapi surat tersebut.

Dasi merah mungkin hanya pilihan busana. Namun, di tengah badai politik yang sedang berlangsung, setiap gestur dan simbol yang ditampilkan seorang pejabat publik tentu tidak luput dari perhatian.

Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir perjalanan politik Gibran sebagai Wakil Presiden, atau justru awal babak baru dalam peta politik nasional?

Osriel Limbong: DLH Medan Lebay, Dua Pohon Ditebang Langsung Heboh, Pohon Rawan Tumbang Malah Terabaikan

admin — Thu, 12 Nov 2026 12:41:00 +0700+0700

MEDAN — Pengamat Sosial Sumatera Utara, Osriel Limbong, menyoroti langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan yang memanggil Camat Medan Tuntungan, Lurah Simpang Selayang hingga pemilik bangunan terkait dugaan penebangan dua batang pohon di Jalan Lizardi Putra, Lingkungan 10, Kelurahan Simpang Selayang.

Menurut Osriel, langkah DLH Medan tersebut terkesan berlebihan atau lebay. Sebab, hanya dua batang pohon yang ditebang, tetapi persoalannya langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan sejumlah pejabat kewilayahan dan pemilik bangunan.

"Jangan sampai DLH Medan terkesan lebay. Hanya dua pohon saja sudah heboh, sampai Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dan pemilik bangunan dipanggil. Padahal, masih banyak persoalan lingkungan di Kota Medan yang membutuhkan perhatian serius," tegas Osriel Limbong di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, DLH Medan seharusnya tidak hanya fokus pada persoalan penebangan dua pohon, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pepohonan di berbagai ruas jalan yang sudah tua, lapuk, bahkan berpotensi tumbang dan mengancam keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pemangkasan dan peremajaan pohon pelindung di Kota Medan harus menjadi perhatian serius. Jangan menunggu ada korban jiwa akibat pohon tumbang baru pemerintah sibuk melakukan penanganan.

Osriel juga menyinggung pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan yang mengakibatkan ribuan pohon ditebang. Ia mempertanyakan bagaimana nasib kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang tersebut, apakah dijual, dimanfaatkan, atau disimpan sebagai aset daerah.

"Kalau dua pohon ditebang masyarakat langsung ramai diperiksa, bagaimana dengan ribuan pohon yang ditebang akibat pembangunan BRT? Apakah semuanya sudah tercatat, ke mana kayunya dibawa, dan bagaimana pertanggungjawabannya? Ini juga harus transparan," ujarnya.

Ia meminta DLH Kota Medan menerapkan pengawasan lingkungan secara adil dan konsisten. Jangan sampai penegakan aturan hanya terlihat tegas terhadap persoalan kecil, sementara persoalan lingkungan berskala besar justru tidak mendapat pengawasan yang sama.

Menurut Osriel, perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar menghitung berapa batang pohon yang ditebang, melainkan memastikan keberlanjutan penghijauan, keselamatan warga, transparansi pengelolaan pohon hasil penebangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.

"DLH harus bekerja dengan skala prioritas. Lindungi pohon, rawat pohon, lakukan peremajaan, dan pastikan keselamatan masyarakat. Jangan hanya heboh ketika dua pohon ditebang," pungkasnya.

Sebelumnya, melalui surat Nomor 600.4/10.263 tertanggal 11 November 2026, DLH Kota Medan mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri rapat konfirmasi dan klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran lingkungan hidup atas penebangan dua batang pohon di kawasan Simpang Selayang.

Pohon Ditebang Massal Demi Proyek BRT, Pemko Medan Jangan Tutup Mata: Nasib Kayu dan Keselamatan Warga Dipertanyakan

admin — Thu, 12 Nov 2026 12:21:00 +0700+0700

MEDAN — Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan menuai sorotan terkait penebangan ribuan pohon yang dilakukan untuk mendukung proyek transportasi tersebut. Selain dampak lingkungan, keberadaan dan status kayu hasil penebangan juga dipertanyakan.
Hal itu ditegaskan Pengamat Sosial Sumatera Utara, Osriel Limbong, di Medan, Kamis (12/11).
Menurut Osriel, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai nasib kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang. Apakah kayu tersebut dijual, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, atau disimpan sebagai aset milik daerah?
"Ini harus jelas. Kalau kayu hasil penebangan menjadi aset daerah, harus ada pencatatan dan pertanggungjawaban yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana kayu-kayu tersebut dibawa dan bagaimana pemanfaatannya," tegas Osriel.

"Jangan hanya cepat menebang pohon karena proyek pembangunan, tetapi lambat melakukan pemangkasan dan peremajaan terhadap pohon-pohon yang justru mengancam keselamatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota Medan," ujarnya.
Ia juga mendesak Pemko Medan membuka data jumlah pohon yang ditebang akibat pembangunan BRT, lokasi penebangan, dasar pelaksanaan, serta status kayu hasil penebangan tersebut.
Menurutnya, apabila kayu tersebut menjadi aset daerah, harus dipastikan tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Jika dijual atau dimanfaatkan, mekanismenya juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai pembangunan transportasi modern justru meninggalkan persoalan lingkungan dan tata kelola aset. Keselamatan masyarakat dan transparansi pengelolaan aset daerah harus menjadi prioritas," pungkas Osriel.red

Wali Kota menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar APBD Tahun Anggaran 2027

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:58:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.

Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, dan berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).

Seluruh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan pemandangannya, yakni Erwin Freddy Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tongam Pangaribuan SE MSi dari Fraksi NasDem, Hj Rini Silalahi dari Fraksi Golkar, Patar Luhut Panjaitan SKM MPH dari Fraksi Gerindra, Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari Fraksi Demokrat, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN, dan Frans T Sihaloho dari Fraksi Nurani Keadilan.

Di momentum Hari Pahlawan, fraksi-fraksi sebelum menyampaikan pemandangannya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan sebagai inspirasi untuk terus berjuang melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, dedikasi, serta komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar

Fraksi-fraksi menyampaikan,
APBD TA 2027 merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, telah disampaikan, postur makro APBD Kota Pematangsiantar terdiri dari: Pendapatan Daerah Rp971.963.461.907 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah), dan Belanja Daerah Rp995.963.461.907 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Ada sejumlah catatan penting yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Pematangsiantar, mulai infrastruktur, peningkatan PAD, perlindungan tenaga kerja lokal, serta sejumlah hal lainnya.

Pada prinsipnya, fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar menerima RAPBD untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan: mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. DPRD mendukung penyusunan APBD yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf Ahli, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, serta para camat. (LP)

Wali Kota secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026 Di GOR

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026, di Gedung Olahraga (GOR) Lantai 4 Suzuya Merdeka Mall, Jalan Merdeka Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Senin (09/11/2026). Kejuaraan tersebut diikuti 20 SMP/Sederajat.

Kejuaraan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam mengembangkan minat dan bakat olahraga di kalangan pelajar, sekaligus membangun karakter generasi muda melalui kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly menyampaikan kegiatan olahraga di kalangan pelajar memiliki arti penting bagi pembinaan generasi muda. Menurutnya, kejuaraan futsal bukan sekadar ajang untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, khususnya dalam menanamkan nilai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan sportivitas.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat serta menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk belajar, mempererat persahabatan, dan mengasah kemampuan diri.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang kelak dapat mengharumkan Kota Pematangsiantar. Lebih dari itu, saya berharap kegiatan ini dapat membentuk generasi muda yang sehat, kuat, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan untuk mewujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," ujar Wesly.

Wesly juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah, guru, dan pelatih yang telah mempersiapkan para siswa untuk mengikuti kompetisi tersebut. Apresiasi turut disampaikan kepada panitia pelaksana yang dikoordinir Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, bekerja sama dengan Askot PSSI Kota Pematangsiantar serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut

Sementara itu, dalam laporan panitia disampaikan kejuaraan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan kegiatan keolahragaan di daerah.

Selain mengembangkan minat dan bakat olahraga, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan karakter positif, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturahmi antarpelajar, serta mendorong peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Kejuaraan ini diikuti 20 sekolah tingkat SMP/sederajat di Kota Pematangsiantar. Pertandingan dilaksanakan selama 12 hari pertemuan, mulai Senin hingga Jumat, dengan lokasi pertandingan di GOR Suzuya Merdeka Mall.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta, panitia menyediakan uang pembinaan untuk Juara I sebesar Rp8 juta, Juara II Rp6 juta, Juara III Rp4 juta, dan Juara IV Rp2 juta per tim.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik, masing-masing sebesar Rp1 juta. Para pemenang juga akan memperoleh piala dan sertifikat penghargaan.

Turut hadir dalam, Dandim 0207/Simalungun diwakili Kapten Sugiharto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematangsiantar diwakili Yuwanda Winaldi, Kapolres Pematangsiantar diwakili AKP Abdi Tansar, Pimpinan Cabang Koordinator PT Bank Sumut Pematangsiantar Subhan Pardosi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Pematangsiantar, Ketua KONI Kota Pematangsiantar Riau Alexander Siahaan, Ketua KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap SEI, para kepala sekolah, serta seluruh peserta. (LP)

Eks GAM DenmarkTarmizi AGE: Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:40:00 +0700+0700

Banda Aceh - Eks GAM Denmark, Inisiator Aceh Goet yang juga Tim Pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh, Tarmizi Age mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bekerja lebih ekstra dan fokus mengejar realisasi APBA 2026 agar tidak ada anggaran yang gagal dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat Aceh, Kamis (12/11/2026).

Menurut Tarmizi Age arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta seluruh SKPA mempercepat realisasi APBA dan Transfer ke Daerah (TKD) harus dipahami sebagai reprimand (teguran) dan peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Dalam rapat pimpinan terbaru, Mualem secara tegas mengingatkan agar tidak ada anggaran yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Pesan Mualem sudah sangat jelas. Jangan sampai ada uang yang kembali ke pusat. Karena itu seluruh SKPA harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sampai hari ini masih tertinggal," kata Tarmizi Age.

Tarmizi Age menilai masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data monitoring APBA hingga 10 November 2026, realisasi keuangan APBA baru mencapai 72,44 persen atau masih tertinggal sekitar 5,36 persen dari target akhir November sebesar 77,80 persen.

Selain itu, dari 2.508 paket kegiatan strategis APBA senilai Rp2,14 triliun, masih terdapat 751 paket kegiatan pada 19 SKPA yang realisasi fisiknya berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.

"Kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata. Masih ada ratusan paket kegiatan yang progresnya di bawah 50 persen. Ini harus menjadi perhatian utama seluruh SKPA karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program semakin terbatas," ujarnya.

Tarmizi Age juga menyoroti pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang masih menyisakan tantangan di tingkat kabupaten dan kota. Dari total 654 paket kegiatan DOKA senilai Rp662,2 miliar, masih terdapat 227 paket yang progres fisiknya berada pada kategori 50 persen ke bawah.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian program-program yang bersumber dari Dana Otsus berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran yang telah diberikan.

"Jangan sampai Aceh dinilai tidak mampu merealisasikan dana yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat. Apalagi saat ini Aceh sedang memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan berbagai skema dukungan fiskal lainnya untuk masa depan," kata Tarmizi Age.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga terlihat pada penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 10 November 2026, realisasi penggunaan TKD Aceh baru mencapai sekitar 45 persen dari total pagu lebih dari Rp1,65 triliun.

Menurut Tarmizi Age, angka tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan yang lebih agresif baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.

"Kalau ada dana yang harus dikembalikan karena tidak terserap, maka yang rugi bukan pemerintah, tetapi rakyat Aceh yang kehilangan kesempatan memperoleh manfaat pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi," tegasnya.

Tarmizi Age mengingatkan bahwa keberhasilan serapan anggaran bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kredibilitas Aceh di hadapan pemerintah pusat.

"Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh meminta perpanjangan Dana Otsus atau Dana Otsus abadi, tetapi dana yang ada saja belum mampu direalisasikan secara maksimal. Karena itu saya mendukung penuh arahan Mualem agar seluruh SKPA melakukan percepatan, pengawasan, dan evaluasi secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang masih tertinggal," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Tarmizi Age akrab disapa Almukarram mengajak seluruh kepala SKPA, pejabat teknis, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan sisa waktu pelaksanaan APBA 2026 sebagai momentum pembuktian bahwa Aceh mampu mengelola anggaran secara efektif, sehingga setiap rupiah yang tersedia benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak ada dana yang kembali ke pusat.

GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:53:00 +0700+0700

MEDAN – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah konstitusi benar-benar berlaku sama bagi setiap pemegang kekuasaan?
Menanggapi polemik tersebut, akademisi hukum sekaligus praktisi hukum, Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H., CPM, menegaskan bahwa persoalan jabatan Wakil Presiden tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan kepentingan politik, tetapi harus tunduk pada mekanisme konstitusional.
"Jika terdapat persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan jabatan, maka harus diuji dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak boleh ada pejabat negara yang kebal terhadap konstitusi," tegas Joni.
Menurutnya, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pengunduran diri mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemberhentian melalui pemakzulan harus mengikuti prosedur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ia mengingatkan bahwa DPR tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden tanpa melalui proses konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
"Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran, melainkan tentang wibawa konstitusi dan masa depan negara hukum Indonesia," pungkasnya.

Kaltara dan Jabar Pimpin Klasemen Santri Championship, Persaingan Semifinal Memanas

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:39:00 +0700+0700

DEPOK - Tim Kalimantan Utara (Kaltara) dan Jawa Barat (Jabar) untuk sementara memimpin klasemen Santri Championship 2026 setelah sama-sama mengoleksi enam poin pada hari pertama kompetisi nasional sepak bola mini di Lapangan Stadion Universitas Indonesia, Depok, Rabu (11/11/2026). Kaltara menempati posisi pertama berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Jabar membayangi di urutan kedua.

Kompetisi yang diikuti delapan tim dari Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara itu sedianya berlangsung dalam empat pertandingan pada sesi pagi dan dilanjutkan pada sesi siang. Namun, hujan lebat disertai angin kencang dan petir memaksa panitia mengubah jadwal pertandingan.

Sebelum cuaca buruk mengganggu jalannya kompetisi, empat pertandingan telah menghasilkan kemenangan Aceh atas DI Yogyakarta 1-0, Jabar atas Lampung 3-0, Kalimantan Utara atas Jawa Timur 5-0, serta hasil imbang tanpa gol antara Banten dan DKI Jakarta.

Setelah jeda istirahat, hujan deras mengguyur kawasan stadion selama lebih dari satu jam. Air menggenangi beberapa bagian lapangan sintetis sehingga pertandingan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Pertandingan baru kembali digelar sekitar pukul 15.00, tetapi hanya berlangsung satu jam.

Dalam pertandingan lanjutan tersebut, Jabar kembali meraih kemenangan dengan menundukkan Aceh 2-1. Sementara itu, Kalimantan Utara memperbesar peluangnya menuju semifinal setelah mengalahkan Lampung 3-1.

Dengan hasil tersebut, Kalimantan Utara memimpin klasemen sementara dengan enam poin dari dua kemenangan. Tim ini mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu gol sehingga memiliki selisih gol plus sembilan.

Jabar mengumpulkan enam poin dari dua kemenangan, dengan torehan lima gol dan satu kali kebobolan. Selisih gol plus empat menempatkan Jabar di posisi kedua.

Aceh berada di urutan ketiga dengan tiga poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, Banten dan DKI Jakarta masing-masing mengoleksi satu poin setelah bermain imbang pada pertandingan pertama.

Adapun Lampung, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur belum memperoleh poin. Namun, ketiganya masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi karena belum seluruh tim menyelesaikan jumlah pertandingan yang sama.

Pada pertandingan Jabar melawan Lampung, tim yang diperkuat para santri asal Depok itu tampil menekan sejak awal. Dua gol Jabar dicetak melalui tendangan Aska dan Wildan, sedangkan satu gol lainnya berasal dari gol bunuh diri pemain Lampung.

Persaingan menuju empat besar diperkirakan semakin ketat pada hari kedua, Kamis (12/11/2026). Panitia menjadwalkan seluruh tim menyelesaikan masing-masing tiga pertandingan. Hasil akhir dan perolehan poin akan menjadi dasar penentuan empat tim terbaik yang berhak melaju ke semifinal.

Empat tim yang belum menyelesaikan pertandingan pertama, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, dijadwalkan kembali bertanding pada Kamis.

Dengan masih tersedianya pertandingan bagi seluruh peserta, posisi Kaltara dan Jabar di puncak klasemen belum sepenuhnya aman. Tim-tim lain masih memiliki peluang mengejar perolehan poin untuk memperebutkan tiket semifinal.

Santri Championship 2026 tidak sekadar menjadi ajang kompetisi sepak bola mini antarpesantren dan daerah. Turnamen ini juga diarahkan untuk membangun karakter, sportivitas, dan kehormatan santri melalui olahraga. Karena itu, persaingan menjadi juara diharapkan tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pesantren.

UNIMED Borong 6 Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:38:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Negeri Medan (UNIMED) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi UNIMED dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelayanan publik, pengelolaan kerja sama, serta komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih UNIMED meliputi PTN BLU Terbaik Kategori Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta Terbaik 2 Subkategori Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Pada bidang kerja sama, UNIMED berhasil meraih Silver Winner Subkategori Pengelolaan Perjalanan Luar Negeri (PDLN) Terbaik. Sementara pada bidang kehumasan, UNIMED kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Winner Subkategori Laman dan Silver Winner Subkategori Siaran Pers.

Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan UNIMED meraih Gold Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT), sebagai bentuk pengakuan atas upaya universitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan layanan publik yang responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan UNIMED meraih enam penghargaan pada ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan universitas.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar UNIMED. Kami bersyukur atas capaian ini, namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana kinerja dan pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ungkap Rektor.

Rektor juga menegaskan bahwa keberhasilan UNIMED meraih penghargaan pada berbagai kategori menjadi bukti pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian ini harus kita jadikan energi positif untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga kehadiran UNIMED semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Raihan enam penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026 ini semakin meneguhkan komitmen UNIMED untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi serta pembangunan bangsa. (C04)