GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:53:00 +0700+0700

MEDAN – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah konstitusi benar-benar berlaku sama bagi setiap pemegang kekuasaan?
Menanggapi polemik tersebut, akademisi hukum sekaligus praktisi hukum, Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H., CPM, menegaskan bahwa persoalan jabatan Wakil Presiden tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan kepentingan politik, tetapi harus tunduk pada mekanisme konstitusional.
"Jika terdapat persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan jabatan, maka harus diuji dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak boleh ada pejabat negara yang kebal terhadap konstitusi," tegas Joni.
Menurutnya, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pengunduran diri mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemberhentian melalui pemakzulan harus mengikuti prosedur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ia mengingatkan bahwa DPR tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden tanpa melalui proses konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
"Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran, melainkan tentang wibawa konstitusi dan masa depan negara hukum Indonesia," pungkasnya.

Kaltara dan Jabar Pimpin Klasemen Santri Championship, Persaingan Semifinal Memanas

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:39:00 +0700+0700

DEPOK - Tim Kalimantan Utara (Kaltara) dan Jawa Barat (Jabar) untuk sementara memimpin klasemen Santri Championship 2026 setelah sama-sama mengoleksi enam poin pada hari pertama kompetisi nasional sepak bola mini di Lapangan Stadion Universitas Indonesia, Depok, Rabu (11/11/2026). Kaltara menempati posisi pertama berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Jabar membayangi di urutan kedua.

Kompetisi yang diikuti delapan tim dari Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara itu sedianya berlangsung dalam empat pertandingan pada sesi pagi dan dilanjutkan pada sesi siang. Namun, hujan lebat disertai angin kencang dan petir memaksa panitia mengubah jadwal pertandingan.

Sebelum cuaca buruk mengganggu jalannya kompetisi, empat pertandingan telah menghasilkan kemenangan Aceh atas DI Yogyakarta 1-0, Jabar atas Lampung 3-0, Kalimantan Utara atas Jawa Timur 5-0, serta hasil imbang tanpa gol antara Banten dan DKI Jakarta.

Setelah jeda istirahat, hujan deras mengguyur kawasan stadion selama lebih dari satu jam. Air menggenangi beberapa bagian lapangan sintetis sehingga pertandingan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Pertandingan baru kembali digelar sekitar pukul 15.00, tetapi hanya berlangsung satu jam.

Dalam pertandingan lanjutan tersebut, Jabar kembali meraih kemenangan dengan menundukkan Aceh 2-1. Sementara itu, Kalimantan Utara memperbesar peluangnya menuju semifinal setelah mengalahkan Lampung 3-1.

Dengan hasil tersebut, Kalimantan Utara memimpin klasemen sementara dengan enam poin dari dua kemenangan. Tim ini mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu gol sehingga memiliki selisih gol plus sembilan.

Jabar mengumpulkan enam poin dari dua kemenangan, dengan torehan lima gol dan satu kali kebobolan. Selisih gol plus empat menempatkan Jabar di posisi kedua.

Aceh berada di urutan ketiga dengan tiga poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, Banten dan DKI Jakarta masing-masing mengoleksi satu poin setelah bermain imbang pada pertandingan pertama.

Adapun Lampung, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur belum memperoleh poin. Namun, ketiganya masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi karena belum seluruh tim menyelesaikan jumlah pertandingan yang sama.

Pada pertandingan Jabar melawan Lampung, tim yang diperkuat para santri asal Depok itu tampil menekan sejak awal. Dua gol Jabar dicetak melalui tendangan Aska dan Wildan, sedangkan satu gol lainnya berasal dari gol bunuh diri pemain Lampung.

Persaingan menuju empat besar diperkirakan semakin ketat pada hari kedua, Kamis (12/11/2026). Panitia menjadwalkan seluruh tim menyelesaikan masing-masing tiga pertandingan. Hasil akhir dan perolehan poin akan menjadi dasar penentuan empat tim terbaik yang berhak melaju ke semifinal.

Empat tim yang belum menyelesaikan pertandingan pertama, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, dijadwalkan kembali bertanding pada Kamis.

Dengan masih tersedianya pertandingan bagi seluruh peserta, posisi Kaltara dan Jabar di puncak klasemen belum sepenuhnya aman. Tim-tim lain masih memiliki peluang mengejar perolehan poin untuk memperebutkan tiket semifinal.

Santri Championship 2026 tidak sekadar menjadi ajang kompetisi sepak bola mini antarpesantren dan daerah. Turnamen ini juga diarahkan untuk membangun karakter, sportivitas, dan kehormatan santri melalui olahraga. Karena itu, persaingan menjadi juara diharapkan tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pesantren.

UNIMED Borong 6 Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:38:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Negeri Medan (UNIMED) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi UNIMED dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelayanan publik, pengelolaan kerja sama, serta komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih UNIMED meliputi PTN BLU Terbaik Kategori Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta Terbaik 2 Subkategori Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Pada bidang kerja sama, UNIMED berhasil meraih Silver Winner Subkategori Pengelolaan Perjalanan Luar Negeri (PDLN) Terbaik. Sementara pada bidang kehumasan, UNIMED kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Winner Subkategori Laman dan Silver Winner Subkategori Siaran Pers.

Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan UNIMED meraih Gold Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT), sebagai bentuk pengakuan atas upaya universitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan layanan publik yang responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan UNIMED meraih enam penghargaan pada ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan universitas.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar UNIMED. Kami bersyukur atas capaian ini, namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana kinerja dan pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ungkap Rektor.

Rektor juga menegaskan bahwa keberhasilan UNIMED meraih penghargaan pada berbagai kategori menjadi bukti pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian ini harus kita jadikan energi positif untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga kehadiran UNIMED semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Raihan enam penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026 ini semakin meneguhkan komitmen UNIMED untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi serta pembangunan bangsa. (C04)

Hari Pahlawan 2026, Kapolres Tapsel Anton Santoso: Polisi Harus Hadir dan Bermanfaat bagi Masyarakat

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:36:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat. Nilai-nilai kepahlawanan dinilai tidak cukup hanya dikenang dalam seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (10/11/2026).

Menurut Anton, perjuangan generasi saat ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Jika dahulu para pejuang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian.

"Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, hari ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pengabdian. Kita harus bekerja dengan tulus, menjaga persatuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Anton.

Ia menegaskan, semangat kepahlawanan juga harus menjadi landasan bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas. Terlebih, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Anton, menjadi anggota kepolisian bukan sekadar menjalankan kewajiban institusi, melainkan juga menghadirkan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan penuh tanggung jawab.

"Menjadi polisi bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir bersama masyarakat. Itulah salah satu bentuk pengabdian yang harus terus kami jaga," katanya.

Kapolres Tapsel tersebut juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai pengingat untuk terus memelihara persatuan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak hanya muncul dalam peringatan setiap 10 November, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku dan kontribusi masyarakat terhadap bangsa dan negara.

"Jangan biarkan semangat kepahlawanan hanya kita ingat setiap tanggal 10 November. Mari kita buktikan melalui sikap, tindakan, dan kontribusi nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara," tandasnya.

Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 tersebut dipimpin langsung Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tamu undangan lainnya.

Peringatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa melalui kerja nyata dan pengabdian.zal

Melangkah Bersama, Menerangi Nusantara: PLN UIP SBU Lanjutkan Perjuangan Hadirkan Terang Untuk Negeri

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memaknai semangat perjuangan para pahlawan bangsa, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman Kantor PLN UIP SBU, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas dan tanggung jawab seluruh insan PLN dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Upacara diikuti oleh General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, jajaran Senior Manager, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP), seluruh insan PLN UIP SBU, serta Tenaga Alih Daya (TAD).

Peringatan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa harus terus dilanjutkan melalui karya nyata, profesionalisme dan dedikasi sesuai dengan peran masing-masing.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan harus senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh insan PLN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, perjuangan pada masa kini diwujudkan melalui kerja keras, integritas, kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semangat Hari Pahlawan harus kita maknai sebagai motivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Jika dahulu para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, maka saat ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut melalui pengabdian dan karya nyata. Bagi insan PLN, salah satu wujud perjuangan itu adalah memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan optimal sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan," ujar Rizki.

Ia menegaskan bahwa PLN UIP SBU memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan harus dihadapi dengan semangat pantang menyerah, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas fungsi, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian penting dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh insan PLN UIP SBU harus bergerak bersama, menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan sesuai ketentuan. Kita harus menjadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja," tambah Rizki.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh insan PLN UIP SBU, termasuk Tenaga Alih Daya, untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai teladan dalam bekerja, dengan mengedepankan disiplin, tanggung jawab, loyalitas dan integritas. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika pembangunan serta mewujudkan target perusahaan.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus melanjutkan semangat perjuangan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi dan profesionalisme, PLN UIP SBU terus berupaya mendukung terwujudnya sistem kelistrikan yang semakin andal di Sumatera Utara hingga Aceh, sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. (C04)

Pimpin Tabur Bunga Hari Pahlawan, Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Ingatkan Personel Jangan Lupakan Pengorbanan Pejuang

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:35:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 dimanfaatkan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., untuk mengajak seluruh elemen masyarakat mengenang jasa para pejuang sekaligus meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

Ajakan tersebut disampaikan AKBP Anton saat memimpin upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

AKBP Anton mengatakan, ziarah ke makam pahlawan bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pendahulu.

"Di tempat ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ada pengorbanan, keberanian, bahkan nyawa yang dipertaruhkan oleh para pahlawan. Karena itu, kita tidak boleh melupakan sejarah perjuangan mereka," ujar AKBP Anton.

Menurutnya, meskipun generasi sekarang tidak lagi menghadapi perjuangan bersenjata seperti yang dialami para pahlawan terdahulu, tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan tetap melekat pada setiap warga negara.

Ia menegaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan positif, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita mungkin tidak lagi berjuang di medan perang seperti para pendahulu. Namun, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hasil perjuangan mereka dengan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tapsel juga mengingatkan seluruh personel kepolisian agar menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, pengabdian seorang anggota Polri tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kepedulian, menjaga kepercayaan publik, serta hadir membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Jadikan semangat para pahlawan sebagai pengingat bahwa tugas kita adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, sejalan dengan tagline Bapak Kapolri, yakni polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Ziarah dan tabur bunga tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD H. Rahmat Nasution, Kepala Kejaksaan Negeri M. Emri Kurniawan, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Sofyan Adil Siregar, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Bainar Ritonga, serta Kepala BNNK Tapanuli Selatan Basten Simamora.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, AKBP Anton berharap semangat perjuangan para pendahulu tidak berhenti sebagai kenangan sejarah, tetapi terus hidup dalam sikap, tanggung jawab, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan serta membangun Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Padangsidimpuan Libatkan Warga Binaan dalam Aksi Sosial

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menggelar aksi sosial dengan membersihkan rumah ibadah di Desa Salambue, Rabu (12/11/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat Bakti untuk Negeri tersebut melibatkan warga binaan bersama jajaran pegawai Lapas Padangsidimpuan. Mereka bergotong royong membersihkan masjid yang berada di lingkungan terdekat lapas.

Sejumlah bagian masjid menjadi sasaran kegiatan, mulai dari halaman, ruang salat hingga area sekitar bangunan. Aksi tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan rumah ibadah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Pelaksanaan kegiatan turut didampingi Kepala Desa Salambue beserta jajaran pemerintah desa. Kehadiran pemerintah desa menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial yang melibatkan warga binaan dan masyarakat setempat.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Herizal Yusuf, A.Md.P., SH., M.H., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar aksi membersihkan rumah ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter dan kepedulian sosial warga binaan.

Menurutnya, melalui kegiatan gotong royong seperti ini, warga binaan diharapkan mampu menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pembinaan di dalam lapas tidak hanya berorientasi pada pembentukan kepribadian warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Lapas Padangsidimpuan dengan masyarakat di sekitar lingkungan pemasyarakatan.

Melalui peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Lapas Padangsidimpuan berharap semangat pengabdian, kepedulian, dan gotong royong terus tumbuh, baik di lingkungan pemasyarakatan maupun di tengah kehidupan masyarakat.zal

Bupati Putra Mahkota Turun Langsung Tinjau Perbaikan Jalan Batang Bulu Tanggal, Infrastruktur Palas Jadi Prioritas

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:33:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, turun langsung meninjau progres perbaikan infrastruktur jalan di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Rabu (11/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pekerjaan perbaikan jalan sekaligus memastikan upaya peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Putra Mahkota menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Menurutnya, keberadaan jalan yang layak memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan, kondisi jalan yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi jalur utama aktivitas warga di berbagai wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Melalui peninjauan langsung tersebut, Bupati berharap proses perbaikan jalan di Desa Batang Bulu Tanggal dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan sehingga masyarakat nantinya bisa menikmati akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan lancar.

Kehadiran kepala daerah bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memantau kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Harjusli Fahri Siregar, S.STP., M.Si, staf ahli Bupati, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong aktivitas perekonomian daerah.zal

Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Evaluasi Program Tak Efektif dalam Penyusunan APBD 2027

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:29:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi program kerja yang dinilai tidak efektif dan kurang produktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Program yang tidak mendesak atau dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat diminta untuk ditunda, dibatalkan, atau dialihkan anggarannya ke kegiatan yang lebih prioritas.

Arahan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin rapat koordinasi penyesuaian dan efisiensi anggaran bersama seluruh OPD di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat tersebut, setiap OPD diminta memaparkan rencana program kerja sekaligus mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027.

Mahyaruddin mengatakan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Penyesuaian tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang terukur agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

"Hari ini kita berkumpul bersama seluruh OPD untuk melakukan koordinasi sekaligus evaluasi guna menyelaraskan program-program prioritas tahun anggaran 2027," ujar Mahyaruddin.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak hanya berorientasi pada pengurangan belanja, tetapi juga memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki manfaat bagi masyarakat.

Menurut Mahyaruddin, anggaran perlu difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat.

"Stop program yang tidak efektif. Kita harus mengoptimalkan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Yang terpenting, penggunaan anggaran harus pro rakyat," katanya.

Rasionalisasi anggaran

Mahyaruddin menjelaskan, proses rasionalisasi anggaran masih berlangsung di masing-masing OPD. Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Perhitungan kebutuhan anggaran juga harus mencakup program kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga penyesuaian dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kita saat ini masih membahas anggarannya. Setelah rapat ini, saya meminta seluruh OPD segera berkoordinasi dengan TAPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, agar hasil perhitungannya dapat dimaksimalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kegiatan dalam APBD 2027 berpotensi dibatalkan atau ditunda apabila dinilai tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau kurang memberikan dampak terhadap pelayanan publik.

"Kalau ada beberapa program yang kemungkinan tidak bisa berjalan, seperti kegiatan rutin yang memang dapat dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu, maupun kegiatan lainnya yang kurang produktif, tentu harus kita evaluasi," kata Mahyaruddin.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan komposisi belanja yang lebih proporsional, dengan mengutamakan efektivitas penggunaan anggaran dan kepentingan masyarakat.(eko)

PTPN IV Regional 2 Bangun Kesepahaman dengan Peternak : Dialog Jadi Jembatan, Tidak Ada Instruksi Peracunan Ternak

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:23:00 +0700+0700

sumut24.co -SIMALUNGUN, Mengedepankan pendekatan humanis dan dialog terbuka, PTPN IV Regional 2 berhasil menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar kebun terkait aktivitas peternakan di wilayah Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras, Kabupaten Simalungun. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) ini menghasilkan kesepakatan pengaturan penggembalaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pertemuan yang dihadiri langsung oleh jajaran manajemen PTPN IV Regional 2 bersama 15 perwakilan peternak tersebut turut disaksikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Dobana. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, menjelaskan bahwa perusahaan sangat memahami pentingnya aktivitas peternakan bagi warga sekitar.

"Perusahaan memahami ada kepentingan peternak yang perlu diperhatikan. Pada saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga tanaman dan aset perusahaan negara. Karena itu, kita memilih membicarakannya secara terbuka agar ditemukan pemahaman bersama," ujar Ridho.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa ternak tidak akan lagi digembalakan di areal tanaman muda mengingat biaya pemeliharaan yang besar dan masa pertumbuhan yang krusial. Sebagai gantinya, para peternak berkomitmen mengarahkan penggembalaan ke areal tanaman tua yang lebih toleran. Meski secara teknis tetap ada risiko, perusahaan memberikan kelonggaran tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.

Pihak perusahaan juga secara tegas menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi untuk meracuni hewan ternak. Ridho menjelaskan bahwa pemeliharaan tanaman hanya menggunakan herbisida pada bagian piringan tanaman sesuai jadwal dan prosedur baku, dan tidak menggunakan zat berbahaya yang diduga sempat disebut-sebut masyarakat.

"Kami tegaskan, tidak pernah ada instruksi dari Perusahaan untuk meracuni ternak. Jika terdapat dugaan terkait penyebab kematian ternak, tentu hal itu perlu dilihat berdasarkan fakta dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji, menyampaikan bahwa keberadaan peternak merupakan bagian penting dari lingkungan sosial perkebunan. Kesepahaman yang telah dibangun diharapkan menjadi awal hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung ke depan.

"Hubungan yang baik perlu dirawat melalui komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati. Kami berharap kesepakatan ini dapat dijaga bersama, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dan operasional perkebunan juga tidak terganggu," harap Aji.

PTPN IV Regional 2 berkomitmen akan terus membuka ruang dialog dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyikapi dinamika di lingkungan kebun, demi terciptanya kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. (tec)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Dua Dapur SPPG, Pastikan Standar Higienitas Terpenuhi

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:16:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina meninjau dua dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar kebersihan, higienitas, dan kualitas produksi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpenuhi.

Peninjauan dilakukan pada Rabu (11/11/2026). Dua lokasi yang dikunjungi yakni SPPG di Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman KM 2, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, serta SPPG Polres 2 di Jalan Anwar Idris.

Fadly yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kota Tanjungbalai mengatakan, monitoring tersebut merupakan bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

"Ini bagian dari upaya kami memastikan dapur-dapur SPPG benar-benar sesuai standardisasi BGN, mulai dari proses memasak, produksi, hingga pengiriman ke sekolah," kata Fadly.

Dalam kunjungan itu, Fadly bersama Satgas MBG memeriksa sejumlah ruangan, fasilitas produksi, serta sarana dan prasarana pendukung operasional dapur.

Menurut Fadly, pengawasan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan Satgas MBG, lurah, dan perangkat wilayah. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya akan dilaporkan kepada satuan tugas terkait untuk ditindaklanjuti.

"Kami pantau terus proses dari hulu ke hilir. Anak-anak harus menerima manfaatnya secara maksimal, begitu pula ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari program ini," ujarnya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap pengawasan tersebut dapat memastikan makanan yang diproduksi SPPG memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Pengawasan juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program MBG dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok masyarakat penerima manfaat lainnya. (eko)

Wakil Bupati Asahan Buka Lomba Masak Serba Ikan, Ikan Terjangkau, Kunci Cegah Stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:11:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Asahan dalam rangka memperingati Hari Ikan Sedunia, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Taufan Gama Simatupang, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P.

Lomba ini dihadiri oleh Kepala BP3MI Sumatera Utara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Asahan, jajaran TP PKK Kabupaten serta Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Dharma Wanita Persatuan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar, S.P., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi yang berkualitas. Selain itu, lomba juga menjadi wadah mendorong kreativitas masyarakat dalam mengolah ikan menjadi hidangan yang sehat, lezat, dan menarik. Sebanyak 25 kecamatan mengirimkan perwakilannya, masing-masing dengan dua orang peserta.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam sambutannya menegaskan peran strategis ikan dalam pemenuhan gizi keluarga, terutama sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.

"Ikan kaya akan protein, omega-3, vitamin D, serta berbagai mineral penting yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh serta otak anak," ujar Rianto.

Ia mengajak seluruh masyarakat membiasakan konsumsi ikan sejak dini, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, ikan merupakan sumber protein bergizi yang mudah diperoleh dan relatif terjangkau, sehingga bisa menjadi solusi nyata dalam pemenuhan gizi masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa ikan bukan sekadar lauk, melainkan investasi kesehatan keluarga. Lomba ini tidak sekadar ajang kompetisi, tetapi sarana berbagi pengetahuan agar semakin banyak keluarga Asahan yang menyediakan makanan sehat, bergizi seimbang, dan aman," tambahnya.

Kegiatan yang berjalan lancar dan aman hingga pukul 12.00 WIB, akhirnya mengumumkan para pemenang Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2026, Juara I: Kecamatan Setia Janji. Juara II: Kecamatan Aek Songsongan. Dan Juara III: Kecamatan Pulau Rakyat. Kemudian Harapan I: Kecamatan Kota Kisaran Barat. Harapan II: Kecamatan Silau Laut. Dan Harapan III: Kecamatan Aek Kuasan.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kegiatan ini terus mendorong kebiasaan konsumsi ikan di tengah masyarakat, sehingga terwujud generasi Asahan yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. (dre)

Pembagian Jasa BPJS di RSUD HAMS Kisaran Dianggap Tebang Pilih, Perawat Merasa Berbeda Kasta dan Kasus Meninggalnya Yasmin Juga Jadi Sorotan

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:03:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran kini diliputi kegelisahan. Tak hanya kasus meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah yang belum tuntas, kini muncul keluhan serius dari para perawat terkait ketidakadilan dalam pembagian jasa klaim BPJS Kesehatan yang dinilai tertutup dan tebang pilih.

Seorang perawat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku, ada kesenjangan yang mencolok. Perawat PPPK paruh waktu di ruang rawat hanya menerima insentif BPJS sebesar Rp1.056.000 per bulan, sementara staf non-PNS di bagian rekam medis yang bekerja di kantor justru mendapat Rp1.500.000. Belum itu, gaji serta uang jaga malam selama dua bulan terakhir belum juga dibayarkan kepada perawat PPPK paruh waktu dan pegawai honor.

"Yang paling berat kerjanya itu perawat, tapi justru yang kurang diperhatikan. Uang jaga malam belum keluar, tapi kerja sudah dilakukan. Bagaimana mau totalitas kalau manajemennya semena-mena?" ucapnya dengan nada kecewa.

Kasus meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah juga memunculkan kejanggalan lain. Keluhan muncul ketika justru perawat yang diminta membuat kronologi kejadian, bukan dokter yang menangani pasien tersebut.

"Kenapa perawat yang disuruh menanggung beban penjelasan, bukan dokter yang menanganinya? Aneh bukan?" sindir sumber tersebut.

Sementara itu, pihak rumah sakit melalui juru bicara sengketa medis, dr Binsar Sitanggang, didampingi Plt. Direktur RSUD HAMS, dr Eka Wilda Sari, membantah tuduhan kelalaian medis. Dalam pernyataannya pada Senin (9/11/2026), dr Binsar menegaskan penanganan terhadap pasien sudah sesuai prosedur dan tidak ada penelantaran.

Namun, di tengah pembantahan itu, orang tua almarhumah Yasmin, Irvansyah Putra, mengungkapkan pihak rumah sakit telah berkunjung ke rumahnya dan meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Irvansyah menyatakan ia menerima kedatangan mereka dengan baik, namun masalah ini kini sudah diserahkan kepada kuasa hukumnya.

"Permintaan itu akan saya sampaikan kepada penasihat hukum kami," ucap Irvansyah dengan tegas.

Kini, dugaan praktik phantom billing atau penggelembungan data klaim BPJS juga ikut disorot. Para perawat meminta aparat hukum menelusuri kebenaran pengajuan klaim yang diduga tidak selalu berbasis pada pelayanan yang benar-benar diterima pasien. Hingga berita ini diturunkan, Plt. Direktur RSUD HAMS Kisaran belum bersedia memberikan tanggapan lebih lanjut saat dikonfirmasi Via WhatsApp (WA), Rabu (11/11/2026).

Semua pihak tentu berharap persoalan ini segera terang benderang, agar tidak ada lagi yang merasa diperlakukan tidak adil, dan kebenaran di balik meninggalnya Yasmin segera terungkap. (tec)

Wakil Bupati Asahan Hadiri Malam Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Sumatera 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 08:54:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mewakili Pemerintah Kabupaten Asahan hadir dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Tahun 2026 se-Regional Sumatera, yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Dyandra, Rabu (11/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Acara yang digelar Tempo Media Grup ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Direktur Utama Tempo Media Grup Arif Zulkifli, serta para kepala daerah dari seluruh provinsi di kawasan Sumatera.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Tempo Media Grup Arif Zulkifli menyampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) harus menjadi penopang utama perekonomian daerah, bukan sekadar angka di atas kertas. Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, pihaknya konsisten memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis kepada pemerintah daerah agar kinerja pemerintahan semakin transparan dan berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kebersamaan. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi bersama unsur Forkopimda, sehingga kehadiran negara benar-benar terasa dalam pelayanan publik yang prima.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Asahan Rianto menyatakan bahwa momentum ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak berpuas diri.

"Keberhasilan pembangunan tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan sinergi yang kuat antar seluruh unsur pemerintahan agar potensi yang dimiliki Asahan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Rianto.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal. Langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Asahan: Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.

Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemutaran video profil, tarian persembahan, dan pembacaan doa, berakhir sekitar pukul 22.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses. (tec)

Polrestabes Medan Ungkap 1.148 Kasus Kejahatan Jalanan di Medan, 75 Residivis Tumbang Ditembak

darma — Thu, 12 Nov 2026 08:37:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Polrestabes Medan berhasil ungkap kasus kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, dan geng motor selama satu tahun terakhir. Hasilnya, sebanyak 1.148 kasus berhasil diungkap dengan ribuan tersangka ditangkap. Sedangkan 75 orang Residivis tumbang ditembak petugas Sat Reskrim Polrestabes Medan.

Hal itu disampaikan langsung Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Rabu (11/11/2026).

Pengungkapan itu dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus dengan nama Tim Pagar atau Patroli Siaga Polrestabes Medan. Tim ini mulai bertugas sejak 15 Oktober 2026, melanjutkan tim sebelumnya yakni Timsus JCS yang sudah dibentuk sejak 6 Desember 2025.

"Dalam satu tahun terakhir, setidaknya ada 1.148 kasus kejahatan jalanan, perjudian, premanisme, dan geng motor yang berhasil kami ungkap," ujar Jean Calvijn.

Rinciannya, kasus curas (pencurian dengan kekerasan) sebanyak 89 kasus dengan 131 tersangka, curat (pencurian dengan pemberatan) 718 kasus dengan 902 tersangka, dan curanmor 190 kasus dengan 222 tersangka. Sisanya merupakan kasus perjudian, premanisme, dan geng motor.

Dalam periode tersebut, Polrestabes Medan juga melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 75 tersangka yang melawan petugas saat hendak ditangkap.

Jean Calvijn menyebut, selama setahun terakhir Polrestabes Medan berhasil menurunkan angka kejahatan jalanan sebesar 14 persen.

"Angkanya memang tidak besar, 14 persen. Tetapi jumlah kasusnya ada 844 kasus yang berhasil dicegah, tidak terjadi di tahun ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.

Capaian lebih signifikan terjadi saat memasuki program prioritas Kapolri yang berlangsung sejak 15 Oktober hingga 10 November 2026.

Dalam 27 hari tersebut, Tim Pagar berhasil mengungkap 62 kasus kejahatan jalanan dengan 94 tersangka ditangkap. Dari jumlah itu, 6 tersangka dilakukan tindakan tegas terukur dan 9 tersangka lainnya masih dalam pengejaran.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kami berhasil menurunkan angka kejahatan sebesar 28 persen. Ini cukup signifikan. Setidaknya ada 133 kasus yang berhasil dicegah tidak terjadi," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari Satreskrim, Satnarkoba, Polsek jajaran, hingga elemen masyarakat yang membantu menjaga Kota Medan tetap kondusif.

Dalam kesempatan itu, Kapolrestabes Medan juga memaparkan tujuh kasus menonjol sebagai edukasi modus baru kejahatan jalanan:

1. Spesialis Curas dan Curanmor Antar Kota dan Provinsi.
Satu kelompok pelaku berhasil ditangkap setelah beraksi di 71 TKP. Dua di antaranya dilakukan tindakan tegas terukur.

2. Tawuran dengan Senjata Tajam Celurit.
Polisi mengamankan sejumlah celurit, baik di TKP maupun dari hasil pengembangan di rumah para tersangka.

3. Modus Tabrak Korban Lansia
Pelaku dengan sengaja menabrak korban yang dianggap lemah, terutama lanjut usia yang berlawanan arah. Setelah korban terjatuh dan terluka, pelaku memukul korban dan membawa kabur motornya. Satu tersangka melawan petugas.

"Ini modus sangat sadis sekali," tegas Jean Calvijn.

4. Curanmor di Salon, Incar Kelengahan Security.
Seorang spesialis curanmor di 40 TKP di Kota Medan ditangkap. Pelaku memanfaatkan kelengahan petugas keamanan (security) di gedung-gedung dan salon. Kapolrestabes pun mengimbau pengelola gedung menerapkan buddy system dan CCTV aktif.

5. Modus Hipnotis "Keluarga Ditabrak".
Pelaku beraksi di 50 TKP di Kota Medan dan kabupaten sekitarnya. Korban dihampiri lalu disampaikan bahwa keluarganya ditabrak di suatu tempat. Saat korban panik dan diajak melihat, motor korban dititipkan kepada teman pelaku lalu dibawa kabur.

"Ini harus menjadi edukasi kepada pelajar-pelajar yang menggunakan motor," ujarnya.

6. Pelaku Masuk Kos dan Bekap Korban.
Pelaku berani masuk ke dalam rumah, kos-kosan, hingga ke dalam kamar. Saat korban lengah, pelaku membekap, menyakiti korban, lalu membawa kabur barang-barang berharga.

7. Pencurian HP Milik Driver Ojol di Pangkalan.
Lima TKP di kawasan Simpang Unimed berhasil diungkap. Modusnya, pelaku mencuri handphone milik driver ojek online yang sedang beristirahat di pangkalan. Kasus ini berhasil diungkap hanya 12 jam setelah kejadian.

Jean Calvijn menjelaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari tiga tim Pagar yang dibentuk.

Tim pertama terdiri dari 10 kendaraan dan 10 personel, Tim kedua dari Satreskrim, dan Tim ketiga dari Satnarkoba. Ketiganya melakukan patroli siaga, pengungkapan kasus di jalanan, serta penindakan cepat apabila terjadi tindak pidana.

"Mereka inilah yang bersama-sama dengan tim lainnya, Polsek, Samapta, dan tim sinergi lainnya menjaga Kota Medan tetap kondusif," tutupnya.(W02)

Praktisi Hukum Sumut, Hans Silalahi Sesalkan Gaya Pengacara Alm Winda Lorenza Gowasa "Mirip Preman Pasar”.

darma — Thu, 12 Nov 2026 08:21:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Praktisi hukum yang dikenal vokal bicara di Kota Medan, Sumatera Utara, Hans Silalahi SH MH menyoroti sikap arogansi tim kuasa hukum Almarhum Winda Lorenza Gowasa yang menanyakan permintaan pihak keluarga ke Polrestabes Medan yang mirip seperti "Preman Pasar". hal itu telah mencoreng dan mempermalukan etika sebagai seorang pengacara di depan umum.

"Apa yang dilakukan oknum pengacara Almarhum Winda Lorenza Gowasa tersebut lebih mirip "Preman pasar". Teriak-teriak cari perhatian dan kami anggap tidak menjunjung tinggi etika profesi sebagai seorang pengacara. Sikap mereka cukup memalukan," ungkap Hans pada wartawan, Kamis (11/11/2026).

Masih Hans Silalahi, padahal pihak keluarga tidak pernah datang memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus Almarhum Winda Lorenza Gowasa. Bahkan, secara hukum kasus ini juga sudah tuntas.

Jadi, sambung Hans, ada dugaan kesengajaan tim pengacara Almarhum Winda Lorenza Gowasa mencari-cari celah agar kasus ini kembali mendapat perhatian publik. Padahal secara hukum kasus ini sudah tuntas dan Winda Lorenza Gowasa dinyatakan tewas karena bunuh diri.

"Sebagai warga negara yang baik harusnya semua pihak termasuk tim pengacara menghargai proses penyidikan yang dilakukan Polri. Bukan hanya itu, bahkan Komisioner Kompolnas juga sudah berkomentar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap Almarhum Winda Lorenza Gowasa," ujar Hans Silalahi.

Lanjut Hans, jadi tim pengacara WLG jangan mencederai integritas profesi pengacara dengan sengaja mengungkit kembali masalah ini ke publik agar untuk mencari perhatian atau simpatik publik, atau untuk kepentingan tertentu yang menyesatkan orang lain, tegas Hans Silalahi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan mengatakan penyidikan terhadap kasus kematian Almarhum Winda Lorenza Gowasa mantan istri Brigadir Imansyah Harefa sudah di hentikan atau SP3.

Berdasarkan hasil gelar perkara bersama, tiga laporan polisi yang ditangani Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah disepakati untuk dihentikan penanganannya. Penghentian penyidikan tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti serta unsur tindak pidana.

"Untuk kasus Almarhum Winda Lorenza Gowasa, penyidikan yang ditangani Polrestabes Medan sudah dihentikan. Sementara dua laporan lainnya yang ditangani Ditreskrimum dan Ditressiber Polda Sumut juga dihentikan pada tahap penyelidikan," ujar Kombes Ferry Walintukan di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026.

Kombes Ferry menjelaskan, penghentian penanganan ketiga laporan tersebut memiliki dasar dan pertimbangan hukum sesuai tahapan proses masing-masing. Untuk laporan yang ditangani Polrestabes Medan, disepakati dilakukan penghentian penyidikan karena tidak didukung kecukupan alat bukti untuk memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, jelasnya.(W02)

Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Disebut Sudah Diserahkan ke Prabowo

admin — Wed, 11 Nov 2026 21:33:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.CO – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Bahkan, surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi awak media mengenai kebenaran informasi Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.

"Betul," ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut semakin menguatkan kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Kabar pengunduran diri Gibran memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden Prabowo tidak dapat langsung menunjuk pengganti Gibran secara sepihak. Proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme pemilihan di MPR.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Perlu diketahui, pengunduran diri Wakil Presiden berbeda dengan proses pemakzulan atau impeachment.

Jika Wakil Presiden mengundurkan diri, pengisian jabatan yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, proses pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik, terutama terkait proses administrasi dan konstitusional yang harus dilalui hingga kekosongan jabatan Wakil Presiden dinyatakan secara resmi.red/cn

Hadiri International Collective Security Forum, Gubernur Lemhannas RI Sarankan Ketahanan Nasional sebagai Prioritas Strategis

admin — Wed, 11 Nov 2026 21:29:00 +0700+0700

Moskow — Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyarankan agar ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas strategis dalam menghadapi masa depan dunia yang tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan global. "Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis," kata Ace saat menyampaikan pidato di hadapan para delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pada International Collective Security Forum yang berlangsung di Moskow, Rusia, pada Selasa—Rabu, 10—11 November 2026.

Dalam pidatonya yang bertema _*"Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security"*_ , Ace menjelaskan bahwa ketahanan nasional berarti memadukan pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Selain ketahanan nasional, Ace juga mengajukan dua prioritas strategis lainnya, yaitu mengalihkan persaingan memperebutkan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab, serta memperkuat lembaga-lembaga multilateral sekaligus menjadikannya lebih representatif dan efektif.

Ace menekankan bahwa ketahanan suatu bangsa berkaitan erat dengan ketahanan kawasan dan dunia. "Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global," jelas Ace.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata. Konflik harus diselesaikan melalui dialog, peredaan ketegangan (deeskalasi), serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi. Ace juga menyampaikan bahwa kemandirian strategis harus berjalan seiring dengan kerja sama global. Indonesia, lanjutnya, memperkuat ketahanan energi melalui B50 dan inisiatif tenaga surya 100 GW, sambil memajukan transisi energi yang berkeadilan serta rantai pasok yang tangguh.

Selain itu, Ace menilai negara-negara berkembang harus beranjak dari sekadar konsumen menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.

Pandangan tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar yang membuka pidatonya. Seiring dunia bergerak melampaui unipolaritas, yaitu masa ketika satu kekuatan global mendominasi, apakah dunia sedang menuju tatanan internasional yang lebih berimbang atau justru memasuki era kekuatan global yang lebih sarat persaingan?

Menurutnya, pertanyaan ini bukan sekadar tentang negara mana yang akan bangkit, melainkan tentang tatanan internasional seperti apa yang akan dibangun dan diwariskan kepada generasi mendatang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa persaingan geopolitik, disrupsi teknologi, dan fragmentasi ekonomi tidak merusak perdamaian, pembangunan, dan keamanan manusia.

Ace kemudian menjelaskan tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Pertama, kekuatan makin tersebar sehingga kekuatan menengah dapat ikut menentukan hasil global melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis. Kedua, saling ketergantungan menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan, sebab gangguan pada energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat dengan cepat menjadi ancaman bagi keamanan.

"Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional," jelas Ace.

Pergeseran itu, lanjut Ace, menghadirkan tantangan mendasar bagi keamanan kolektif, yaitu bagaimana negara menjaga kedaulatan dan keamanan diri tanpa merugikan negara lain, serta bagaimana memastikan penangkalan mampu mencegah agresi tanpa memicu perlombaan senjata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ace mengajukan tiga prinsip, yaitu keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang disertai diplomasi, serta keamanan kolektif yang berkembang untuk menghadapi ancaman nontradisional. Ia menambahkan bahwa melalui kerja sama internasional yang lebih kuat, kekuatan sejati keamanan kolektif diukur tidak hanya dari kemampuan merespons ancaman, tetapi juga dari kemampuan mencegah konflik serta menjaga martabat manusia dan kemakmuran bersama.

Ace juga menjelaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun dan menjalin hubungan yang konstruktif dengan semua bangsa. Melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas, Indonesia mendorong arsitektur keamanan yang inklusif. "Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan," kata Ace.

Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan global seharusnya tidak diukur dari dominasi, melainkan dari kontribusinya bagi dunia yang aman, damai, dan sejahtera. "Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh," pesan Ace.

Dalam forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.

Selain Gubernur Lemhannas RI, forum ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif serta negara-negara sahabat lainnya, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, dan para pakar terkemuka.

Jerat Hukum Legislator Lebak, Pengamat Politik: Kepercayaan Publik Rusak

admin — Wed, 11 Nov 2026 21:26:00 +0700+0700

Lebak — Penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebak Fraksi Partai PKB, Ade Andriana, atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan memantik sorotan publik. Kasus yang menyeret sesama legislator dewan ini dinilai tidak hanya masuk dalam ranah hukum, tetapi juga menjadi ujian berat bagi etika politik dan kelembagaan partai.

Pengamat: Krisis Etika dan Ujian Integritas Partai

Menanggapi skandal yang menyeret wakil rakyat tersebut, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai perkara ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas dan marwah lembaga perwakilan rakyat kabupaten lebak.

"Sebagai pejabat publik yang menyandang predikat wakil rakyat terhormat, dugaan keterlibatan dalam pidana penipuan jelas mencederai etika dan moral publik. Meskipun asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga ada putusan inkrah, penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi tetap wajib berjalan," tegas Adib.

Ia juga menyoroti peran serta tanggung jawab partai politik dalam merespons penetapan status tersangka terhadap kadernya. Adib mendorong agar partai tidak pasif atau sekadar berlindung di balik proses peradilan formal yang memakan waktu lama.

"Secara kelembagaan, partai politik seharusnya mengambil langkah progresif dengan menggelar investigasi internal secara mandiri tanpa harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap. Langkah cepat ini krusial termasuk mempertimbangkan opsi Pergantian Antarwaktu (PAW) demi menegakkan integritas dan menjaga marwah kepercayaan masyarakat, lebih tegas lagi lakukan segera pemecatan dari parpol tersebut" pungkasnya.

Kejati Banten: Berkas Belum Lengkap, Dikembalikan ke Penyidik (P-19)

Perkembangan penanganan perkara ini saat ini berada dalam penelitian aparat penegak hukum di tingkat kejaksaan. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polda Banten.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua, S.H., M.H., menyatakan bahwa berkas perkara penetapan tersangka Ade Andriana dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

"Tahapannya telah dilakukan penelitian berkas perkara oleh tim jaksa. Hasilnya, berkas dinyatakan belum lengkap dan ada petunjuk yang diberikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi," jelas Jonathan.

Saat dikonfirmasi mengenai rincian teknis perkara serta detail pelapor, Jonathan menyampaikan bahwa pihak kejaksaan masih melakukan penelitian lanjutan. "Terkait hal tersebut, kami harus melakukan kroscek terlebih dahulu," singkatnya.

Polda Banten Dampingi Penyidikan dan Buka Opsi Restoratif

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan penanganan perkara yang menyeret legislator Lebak tersebut.

"Yang melapor rekan kerjanya," kata Maruli saat memberikan keterangan.

Maruli menjelaskan bahwa laporan polisi terkait kasus ini sebenarnya sudah diproses sejak lama. Berdasarkan bukti awal dan hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya unsur peristiwa pidana sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Informasinya sudah penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti sudah terbit surat perintah penyidikan dan perkara ini sudah digelarkan. LP-nya (laporan polisi) sudah cukup lama," terang mantan Kapolres Serang Kota tersebut.

Mengenai detail pokok perkara, Maruli mengaku belum menerima laporan rinci mengenai latar belakang kasus maupun asal partai tersangka.

"Kalau dari partai mana saya enggak tahu, tidak dijelaskan (detail kasus Ade Andriana), tapi yang jelas kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan," tegas Maruli.

Ia juga menyatakan belum mengetahui pasti apakah dugaan penipuan ini berhubungan dengan bisnis investasi atau urusan lain.

"Apakah laporan ini berkaitan dengan investasi atau arisan saya belum tahu," imbuhnya.

Terkait keberadaan dan pemeriksaan tersangka, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ade Andriana.

"Saya belum dapat pastikan (informasi penangkapan), tapi yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Maruli menuturkan bahwa saat ini kedua belah pihak, baik korban maupun pelapor, sedang mengupayakan langkah penyelesaian secara kekeluargaan atas kerugian materil yang ditimbulkan.

"Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini (secara kekeluargaan). Teknisnya saya tidak tahu apakah bentuknya dibayar cash atau kredit," pungkasnya.

Redaksi terus berupaya menghubungi Ade Andriana beserta tim penasihat hukumnya untuk mendapatkan tanggapan serta konfirmasi resmi terkait perkembangan penanganan perkara ini.

PRABOWO DI UJUNG UJIAN KEPEMIMPINAN: MBG BERMASALAH, KOPDES TERSENDAT, ISTANA DIGUNCANG DUGAAN PEMBANGKANGAN

admin — Wed, 11 Nov 2026 21:23:00 +0700+0700

Oleh: Junaidi Rusli
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik

Indonesia sedang menghadapi ujian kepemimpinan yang tidak sederhana. Presiden Prabowo Subianto kini berhadapan dengan sejumlah persoalan yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintahannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji unggulan pemerintahan Prabowo masih menyisakan berbagai persoalan. Begitu pula program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa.

Di tengah persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan oleh perkara yang jauh lebih serius: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sendiri yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang presiden menghadapi dugaan persoalan serius justru dari lingkungan kekuasaan yang seharusnya berada dalam satu barisan pemerintahan?

MBG: Janji Besar, Persoalan Nyata

Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, pelaksanaannya tidak berjalan tanpa masalah. Berbagai kasus dugaan keracunan makanan, persoalan distribusi, kualitas makanan, hingga tata kelola pelaksanaan menjadi catatan serius.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Agustus 2026 mengakui bahwa program MBG belum berjalan optimal dan masih ditemukan kecurangan serta penyalahgunaan.

Ini bukan persoalan kecil. Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus memiliki standar pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang ketat.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar program yang terlihat megah dalam pidato politik. Rakyat membutuhkan hasil nyata.

Koperasi Merah Putih: Jangan Sampai Menjadi Proyek Ambisi Kekuasaan

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menghadapi tantangan besar.

Gagasan membangun puluhan ribu koperasi desa sebenarnya memiliki tujuan baik. Koperasi diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, dan membuka peluang usaha di pedesaan.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, dan pengawasan sudah benar-benar matang?

Jangan sampai program yang mengatasnamakan ekonomi kerakyatan justru berubah menjadi proyek administratif yang hanya mengejar target pembentukan organisasi.

Koperasi bukan sekadar papan nama, bangunan, atau struktur kepengurusan. Koperasi harus hidup, memiliki aktivitas ekonomi, memberikan keuntungan bagi anggota, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika persoalan mendasar ini tidak diselesaikan, cita-cita besar Koperasi Merah Putih berisiko kehilangan substansinya.

Dugaan Penyadapan: Ada Apa di Lingkar Kekuasaan?

Belum selesai persoalan program prioritas, pemerintahan Prabowo kembali diguncang perkara yang menyentuh jantung kekuasaan.

Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.

Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.

Perkara ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai soliditas dan loyalitas di lingkungan pemerintahan.

Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur teknis kepolisian. Ini menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi, dan kepercayaan terhadap aparatur negara.

Bagaimana mungkin sistem pengamanan dan pengawasan negara bisa menghadapi persoalan sedemikian serius?

Presiden tentu membutuhkan orang-orang yang bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau individu.

Namun, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum harus berjalan secara transparan dan independen.

Gibran Berniat Mundur, Gejolak Politik Semakin Terbuka

Situasi politik semakin menarik perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran selama kurang lebih 2,5 jam pada 10 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur berkaitan dengan dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Perlu ditegaskan, menyampaikan niat mundur tidak sama dengan telah resmi mengundurkan diri. Hingga 11 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Tetapi secara politik, perkembangan ini menjadi persoalan serius bagi stabilitas pemerintahan.

Jika seorang wakil presiden sampai menyampaikan keinginan mundur, publik tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dinamika kekuasaan nasional.

Presiden Harus Berani Mengevaluasi Pemerintahannya

Kepemimpinan seorang presiden tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan, besarnya anggaran yang dialokasikan, atau kerasnya pidato di hadapan publik.

Kepemimpinan harus diukur dari hasil kebijakan, kemampuan menyelesaikan persoalan, keberanian menegakkan hukum, serta kemampuan memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja dalam satu komitmen konstitusional.

MBG membutuhkan evaluasi menyeluruh. Koperasi Merah Putih membutuhkan pembuktian nyata. Dugaan penyadapan harus diusut sampai tuntas tanpa pandang bulu. Sementara dinamika pengunduran diri Wakil Presiden harus diselesaikan sesuai mekanisme konstitusi.

Prabowo tidak boleh membiarkan persoalan-persoalan tersebut berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.

Rakyat memilih pemimpin bukan untuk menyaksikan pertarungan kepentingan di lingkar kekuasaan, melainkan untuk mendapatkan pemerintahan yang bekerja, melindungi, dan menyejahterakan mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab Presiden Prabowo adalah: apakah pemerintahannya mampu membuktikan bahwa seluruh janji politik benar-benar menjadi kenyataan?

Sebab, jika program unggulan terus menghadapi persoalan, kepercayaan publik tergerus, dan institusi negara diguncang dugaan pelanggaran hukum dari orang-orang di lingkar kekuasaan, maka evaluasi kepemimpinan bukan lagi sekadar tuntutan oposisi.

Itu adalah kewajiban konstitusional dan tanggung jawab politik kepada rakyat Indonesia.

Sejarah tidak akan mencatat berapa banyak janji yang pernah disampaikan seorang presiden. Sejarah akan mencatat apa yang benar-benar dikerjakannya untuk bangsa dan negara.