Jakarta | Sumut24.co

TIAP tanggal 20 Agustus, Maroko seperti berhenti sejenak. Berdoa. Mengenang. Merayakan sebuah peristiwa besar bernama Thawrat al-Malik wa al-Sya'b atau Revolusi Raja dan Rakyat. Bagi orang luar, mungkin ini terbaca seperti hari libur nasional biasa. Seremoni. Upacara.

Tapi bagi orang Maroko, dan bagi saya yang memimpin Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, ini bukan sekadar urusan kalender merah. Ini urusan darah, air mata, dan kontrak batin antara takhta dan rakyatnya.

Saya merayakan Revolusi Raja dan Rakyat bersama Duta Besar Kerajaan Maroko, Redouane Houssaini, di kediamannya di Taman Mataram, Jakarta, pagi tadi, Kamis, 20 Agustus 2026. Sambil menikmati kopi pagi dan kudapan khas negeri senja, kami berbagi cerita.

Akar cerita Revolusi Raja dan rakyat ini dahsyat juga. Mundur ke 20 Agustus 1953. Pagi itu, penguasa kolonial Prancis mengambil keputusan yang mereka kira cerdas: membuang Sultan Mohammed V beserta keluarganya jauh-jauh ke Korsika, lalu dipindah lagi ke Madagaskar. Prancis jengkel. Sang Sultan bandel: menolak tunduk pada dekrit penjajah dan terang-terangan membela partai kemerdekaan Istiqlal. Logika penjajah sederhana: kalau kepalanya disingkirkan, tubuh perlawanannya pasti layu.

Keliru besar. Teori kolonial itu ambyar seketika. Dibuangnya sang Raja justru menyalakan sumbu dinamit perlawanan. Maroko meledak. Dari Casablanca sampai Fez, rakyat turun ke jalan. Mogok massal. Angkat senjata. Melakukan sabotase. Muncul tentara pembebasan di mana-mana. Rakyat Maroko kirim pesan benderang: kami tidak butuh raja boneka bentukan asing; pulangkan Raja kami, atau negeri ini tidak akan pernah damai!

Dua tahun Prancis babak belur menghadapi kemarahan rakyat. Mau tidak mau, Prancis menyerah. Tanggal 16 November 1955, Sultan Mohammed V dipulangkan ke negerinya. Disambut bak pahlawan besar. Begitu mendarat, sang Sultan langsung berpidato.

Kalimatnya menjadi legenda hingga detik ini:

"Kita baru saja kembali dari jihad kecil, perjuangan meraih kemerdekaan, menuju jihad besar, yaitu perjuangan membangun bangsa dan kemakmuran rakyat."

Empat bulan setelahnya, Maret 1956, Maroko resmi merdeka penuh.

Bagi kita di Indonesia, cerita seperti ini bikin bulu kuduk merinding. Sangat akrab. Sangat nyambung. Dulu, Bung Karno getol membela kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika Utara.

Di Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955, Bung Karno berseru lantang membakar ruangan:

"Kolonialisme belum mati... ia belum melepaskan cengkeramannya pada bagian-bagian dunia kita!"

Delegasi Maroko hadir di Bandung, menghirup udara kebebasan, lalu membawanya pulang sebagai amunisi moral membebaskan negeri mereka. Sejak itulah, Jakarta dan Rabat diikat oleh benang merah persaudaraan yang amat tebal.

Nilai revolusi 1953 itu tidak mati di museum. Di era kepemimpinan cucu beliau, Yang Mulia Raja Mohammed VI, ruh perlawanan itu diubah jadi etos kerja keras. Dari jihad senjata menjadi jihad pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hingga energi hijau.

Saya sudah berkali-kali ke Maroko. Bukan cuma duduk di lobi hotel mewah di Casablanca atau jalan-jalan santai menikmati eksotisme Rabat dan Fez. Saya terbang jauh ke selatan. Mendarat di Laayoune. Menyusuri Dakhla. Menatap langsung hamparan Sahara Maroko yang luar biasa luasnya.

Di Sahara itulah saya terperangah. Dulu banyak orang membayangkan wilayah selatan Maroko hanyalah padang pasir gersang yang sepi. Nyatanya tidak! Di sana pelabuhan raksasa dibangun, jalan tol membentang mulus, jaringan logistik ditata rapi, dan sentra-sentra ekonomi lokal bergerak kencang. Warganya antusias. Ada rasa bangga yang menyala-nyala di mata anak-anak muda Sahara yang saya ajak ngobrol santai di warung kopi.

Dari obrolan demi obrolan dengan wartawan senior, profesor kampus, menteri, sampai sopir taksi di jalanan, saya menangkap satu pola yang sama: mereka bangga pada negerinya dan loyal pada rajanya. Ikatan itu bukan doktrin bikinan negara. Itu adalah memori kolektif yang mengalir di urat nadi sejak 1953. Raja melindungi rakyat, rakyat menjaga marwah takhta.

Soal integritas wilayah, Raja Mohammed VI pernah berpidato sangat tegas tanpa tedeng aling-aling:

"Isu Sahara adalah tolak ukur integritas Maroko; ini adalah prisma yang melaluinya Maroko memandang lingkungan internasionalnya."

Tegas. Jelas. Dan rakyat berdiri kokoh tepat di belakang sang Raja mengawal kalimat tersebut.

Bagi kami di Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, modal historis dan sosiologis semacam ini adalah harta karun diplomasi. Sayang sekali kalau persahabatan sehangat ini cuma mentok jadi rilis berita diplomatik formal. Makanya, kami terus dorong pertukaran media, kolaborasi kampus, hingga jembatan dagang yang konkret antara pelaku usaha Indonesia dan Maroko. Dua negara yang sama-sama lahir dari kawah candradimuka anti-penjajahan mestinya bisa jalan bareng memimpin kerja sama Global South.

Dunia hari ini bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di Maroko tiap tanggal 20 Agustus. Kekuatan suatu negara itu ternyata bukan semata-mata dihitung dari seberapa canggih tank dan jet tempurnya, atau seberapa tebal cadangan devisanya. Kekuatan sejati itu ada pada tingginya tingkat saling percaya (mutual trust) antara pemimpin dan rakyatnya. Kalau pemimpin dan rakyat sudah sehati sejiwa, badai geopolitik seganas apa pun pasti bisa dilewati.

Dari Jakarta untuk Rabat, saya ucapkan selamat memperingati Hari Revolusi Raja dan Rakyat kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI dan seluruh rakyat Maroko. Dirgahayu persaudaraan Indonesia-Maroko. Persahabatan yang bermula dari keringat dan air mata sejarah, kini saatnya berbuah kemakmuran bersama.

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko

Rel

Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari batas wilayah di peta, tidak hanya dari bendera yang berkibar atau lagu kebangsaan yang dikumandangkan. Kedaulatan sejati berakar pada kemampuan bangsa itu berdiri di atas kakinya sendiri—menguasai sumber daya, mengendalikan industri, dan menentukan nasib ekonominya sendiri. Bagi Indonesia, langkah pertama menuju kedaulatan itu dimulai dari tempat yang paling mendasar: dari kedalaman perut bumi. Di sana tersimpan nikel, bauksit, tembaga, timah, dan tanah jarang—bahan baku yang menjadi urat nadi peradaban modern. Selama puluhan tahun, kita membiarkannya pergi dalam bentuk mentah, hanya untuk kembali dengan harga berkali lipat. Kini, Indonesia mengangkat senjata paling ampuh: hilirisasi. Bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan pernyataan kemerdekaan yang tegas: kekayaan alam ini adalah milik rakyat, dan nilainya harus bertahan di tanah air, menjadi fondasi industri nasional, serta menjadi benteng kedaulatan bangsa.
</p> <p>
I. Luka Lama: Kekayaan yang Menjadi Ketergantungan

Sejak lama, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya. Peta cadangan mineral dunia menempatkan kita di posisi teratas untuk nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Namun di balik kemewahan itu tersimpan luka yang tak kunjung sembuh: kita kaya alam, namun miskin nilai. Selama puluhan tahun, bijih tambang digali, dimuat ke kapal-kapal besar, dan dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah. Kita hanya menjual "batu berharga" dengan harga murah, sementara negara pengolahnya mendapatkan keuntungan puluhan hingga ratusan kali lipat dari produk jadi yang kemudian dijual kembali ke kita.

Pada 2019, sebelum kebijakan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor bijih nikel Indonesia hanya sekitar US$ 1,3 miliar. Namun setelah diolah menjadi baja tahan karat di negeri orang, nilainya melonjak menjadi US$ 21 miliar. Belum lagi jika diolah lebih lanjut menjadi bahan katoda baterai yang nilainya bisa berkali lipat lebih tinggi. Artinya, setiap tahun kita kehilangan ratusan triliun rupiah potensi pendapatan, kesempatan kerja, dan kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi milik anak bangsa.

Lebih pahit lagi: daerah penghasil tambang justru sering menjadi daerah tertinggal. Jalan rusak, sungai tercemar, hutan gundul, namun kesejahteraan masyarakat tak kunjung datang. Kekayaan perut bumi hanya lewat sebentar, lalu pergi meninggalkan luka dan kerusakan. Kita bukan tuan atas tanah sendiri—kita hanyalah pengantar barang untuk industri negara lain. Inilah bentuk ketergantungan yang paling menyakitkan: kaya raya, namun tetap tunduk pada harga dan kehendak pihak asing. Jika kedaulatan itu berarti bebas menentukan nasib sendiri, maka selama ini kita belum benar-benar merdeka. Karena kita tidak menguasai apa yang ada di bawah tanah, apalagi apa yang menjadi produk di atasnya.
</p> <p>
II. Senjata Baru: Hilirisasi sebagai Pernyataan Merdeka

Pada 2020, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang mengubah peta ekonomi dunia: melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan itu kemudian diperluas—bauksit mulai 2024, tembaga dan timah pada 2025, serta komoditas lainnya secara bertahap. Tujuannya sederhana namun radikal: jika ingin mengambil mineral dari bumi Indonesia, Anda harus mengolahnya di sini.

Keputusan ini bukan tanpa risiko. Saat pertama kali diumumkan, banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia. Kita belum punya teknologi memadai, belum punya tenaga ahli, dan infrastruktur pendukung masih banyak kekurangan. Namun keraguan itu perlahan runtuh digantikan oleh kenyataan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari lima tahun, Indonesia bertransformasi dari pengekspor bijih mentah menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Lebih dari 50 smelter berdiri di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Kawasan Industri Morowali dan Halmahera kini menjadi nama yang diketahui oleh setiap pelaku industri global.

Nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari US$ 13 miliar pada 2020 menjadi lebih dari US$ 38 miliar pada 2025. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah bukti bahwa kita mampu berdiri sendiri. Bahwa kita tidak lagi harus menjual kekayaan dengan murah. Bahwa perut bumi kita bisa menjadi mesin industri, bukan sekadar gudang bahan baku bagi negara lain.

Hilirisasi bukan sekadar soal menambah nilai jual. Ia adalah senjata kedaulatan. Dengan menguasai hulu industri—bahan baku—dan membangun pengolahan di dalam negeri, Indonesia kini memegang kendali atas rantai pasok global. Dunia butuh nikel untuk baterai kendaraan listrik, untuk panel surya, untuk teknologi masa depan. Dan sebagian besar cadangannya ada di tangan kita. Itu bukan sekadar keuntungan ekonomi. Itu adalah kekuatan tawar yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Kekuatan untuk menentukan harga, untuk menarik investasi, untuk menuntut alih teknologi, dan untuk berbicara setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia.
</p> <p>
III. Dari Tambang hingga Teknologi: Membangun Kekuatan yang Tak Tergoyahkan

Namun hilirisasi baru berfungsi sebagai senjata jika ia tidak berhenti di satu titik. Membangun smelter hanyalah langkah pertama. Tujuan sejatinya jauh lebih besar: membangun rantai industri yang utuh, dari hulu hingga hilir, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain dalam hal apa pun.

Hingga pertengahan 2026, Indonesia sudah tidak hanya mengolah bijih menjadi logam. Kita sudah mulai masuk ke industri turunan: pembuatan bahan katoda baterai, perakitan paket baterai, hingga perakitan kendaraan listrik. Rantai pasok mulai terbentuk di dalam negeri—sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit negara di dunia. Artinya, kekayaan perut bumi kita tidak lagi berhenti di pelabuhan ekspor, tetapi berlanjut menjadi produk jadi yang bernilai tinggi, yang bisa digunakan untuk kepentingan bangsa sendiri maupun diekspor ke seluruh dunia.

Lapangan kerja pun berubah sifatnya. Dulu, yang tersedia hanyalah pekerjaan kasar di tambang. Kini, ada posisi insinyur, peneliti, teknisi manufaktur, pengendali kualitas, hingga pengembang teknologi. Sumber daya manusia Indonesia mulai dilatih untuk menguasai teknologi tinggi, bukan sekadar mengangkat beban berat. Ini adalah investasi jangka panjang: mengubah bangsa yang hanya bisa mengambil dari bumi, menjadi bangsa yang mampu menciptakan sesuatu dari bumi itu sendiri.

Namun di sini pula letak tantangan terbesarnya. Sebagian besar teknologi inti masih dikuasai investor asing. Posisi pengambil keputusan dan ahli teknologi masih didominasi tenaga asing. Jika ini terus berlanjut, kita hanya menjadi "tuan rumah yang menyewakan tanah", tanpa benar-benar menguasai alat dan ilmu pengetahuan. Senjata yang kita pegang bisa saja berbalik menyerang kita sendiri jika kita tidak tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu, alih teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan harus menjadi syarat mutlak bagi setiap investasi. Kita tidak hanya menginginkan pabrik berdiri—kita menginginkan otak di balik pabrik itu juga menjadi milik kita.
</p> <p>
IV. Ujian Berat: Kedaulatan Harus Berarti Keadilan dan Kelestarian

Kekuatan senjata hilirisasi tidak hanya diukur dari seberapa besar devisa yang masuk, tetapi juga dari seberapa adil dan berkelanjutan penggunaannya. Di tengah kemajuan yang pesat, ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi dengan jujur dan berani, jika tidak ingin kedaulatan itu menjadi kosong dan berarti.

Pertama, kedaulatan harus berarti keadilan bagi rakyat. Daerah penghasil tambang belum merasakan keadilan yang nyata. Dana bagi hasil memang mengalir, namun penyerapannya belum optimal, pembangunan infrastruktur masih tertinggal, dan kesenjangan antara masyarakat lokal dengan pendatang serta tenaga kerja asing semakin terlihat. Kekayaan yang diambil dari tanah leluhur harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang nyata: jalan, rumah layak, pendidikan berkualitas, kesehatan terjamin, dan kesempatan berusaha yang setara bagi semua. Jika hanya segelintir pihak yang menikmati hasilnya, maka kedaulatan itu hanyalah kata-kata kosong.

Kedua, kedaulatan harus berarti tanggung jawab terhadap bumi. Ekspansi tambang dan industri pengolahan yang masif membawa risiko nyata: kerusakan hutan, pencemaran sungai, gangguan pada mata air, dan perubahan lanskap yang merugikan masyarakat adat. Kemajuan ekonomi tidak boleh dibayar dengan merusak bumi yang memberi kita hidup. Pengawasan harus diperketat, sanksi harus tegas, dan kewajiban pemulihan lingkungan harus dijalankan dengan serius. Kekayaan yang kita ambil hari ini tidak boleh merampas hak generasi mendatang. Karena kedaulatan sejati bukan hanya milik generasi sekarang—ia juga milik anak cucu kita yang belum lahir.

Ketiga, kedaulatan harus berarti keteguhan menghadapi tekanan dunia. Kebijakan hilirisasi sempat digugat beberapa negara ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia menang di tingkat banding, tekanan terus datang dalam berbagai bentuk: aturan perdagangan yang ketat, tekanan diplomatik, hingga upaya negara lain mencari sumber mineral alternatif demi mengurangi ketergantungan pada kita. Ini pelajaran berharga: kemerdekaan ekonomi harus dijaga dengan keteguhan hati. Kita tidak boleh bergantung pada satu pasar, satu negara, atau satu jalur perdagangan. Kita harus terus memperluas pasar, membangun kemitraan yang setara, dan tidak takut berdiri sendiri jika itu demi kepentingan rakyat.
</p> <p>
V. Penutup: Perut Bumi adalah Akar Kedaulatan

Kita sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan arah bangsa ini untuk puluhan tahun ke depan. Pilihan ada di tangan kita: kembali menjadi pengekspor bijih mentah yang murah dan bergantung pada kehendak negara lain—atau terus melangkah maju, membangun industri yang mandiri, menguasai teknologi, dan menjadikan kekayaan alam ini sebagai fondasi kedaulatan yang sesungguhnya.

Hilirisasi bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jalan. Ia adalah senjata. Dan seperti senjata apa pun, ia hanya bermanfaat jika dipegang dengan tangan yang kuat, diarahkan dengan tujuan yang benar, dan dijaga dengan kesetiaan pada kepentingan rakyat.

Kedaulatan dimulai dari perut bumi. Ia dimulai ketika kita berani berkata: "ini milik kami, dan kami akan mengelolanya untuk kebaikan kami sendiri." Namun ia tidak berakhir di sana. Ia berlanjut ketika kita mampu mengubah batu menjadi logam, logam menjadi mesin, mesin menjadi teknologi, dan teknologi menjadi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita junjung tinggi semangat itu. Bahwa kekayaan alam bukan untuk dijual lari ke luar negeri. Bahwa perut bumi bukan gudang sementara bagi orang asing. Bahwa ia adalah akar dari pohon kedaulatan kita—yang jika dirawat dengan bijak, akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat, merdeka, dan dihormati di tengah dunia.

Kedaulatan dimulai dari perut bumi. Namun ia berakhir di tangan kita—di tangan rakyat Indonesia.