Saksi Benny Susi Ragu soal Surat Dipalsukan, Penetapan TSK Ronnipaslani Dipertanyakan

admin — Wed, 13 May 2026 22:21:00 +0700+0700

Deli Serdang, SUMUT24.CO

Penetapan Ronnipaslani sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara dinilai terlalu dipaksakan. Dalam persidangan perkara dugaan pemalsuan surat tanah, saksi Benny Susi yang mengaku sebagai pemilik lahan justru tampak ragu menjelaskan dokumen mana yang disebut dipalsukan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Sidang 4 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kamis (13/05), dengan agenda pemeriksaan saksi Benny Susi.

Dalam persidangan, Benny Susi beberapa kali terlihat terbata-bata saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, Muhammad Yani Rambe. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 seluas 12.444 meter persegi dan SHM Nomor 122 seluas 1.198 meter persegi.

Kuasa hukum terdakwa menilai jawaban Benny Susi tidak konsisten dan cenderung tidak pasti. Bahkan, saksi berulang kali menggunakan istilah "saya kira" saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Situasi tersebut sempat mendapat perhatian dari Hakim Ketua Endra Hermawan SH MH yang meminta saksi menjawab secara tegas sesuai pertanyaan. Hakim juga menegaskan agar saksi mengatakan tidak tahu apabila memang tidak mengetahui jawabannya.

Selain itu, fakta lain yang muncul dalam persidangan yakni terkait proses pengesahan peralihan tanah yang disebut dilakukan lebih dahulu sebelum adanya permohonan.

Dalam keterangannya, Benny Susi juga beberapa kali menyebut nama Josua Simanjuntak sebagai pihak yang dititipkan menjaga tanah miliknya.
Salah satu hakim anggota turut mempertanyakan nilai kerugian sebesar Rp30 miliar sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Namun, Benny Susi disebut tidak mampu menjelaskan secara rinci dasar perhitungan kerugian tersebut.

Majelis hakim juga mempertanyakan secara langsung apakah terdapat surat yang dipalsukan dalam perkara itu. Akan tetapi, Benny Susi kembali dinilai tidak memberikan jawaban tegas.
Usai persidangan, penasihat hukum Ronnipaslani, Muhammad Yani Rambe, menegaskan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka terkesan dipaksakan.

"Bahkan saya ragu jangan-jangan salah objek, sebab jawaban Benny Susi tidak tegas dan kerap lupa," ujar Muhammad Yani Rambe didampingi tim kuasa hukumnya, Ardiansyah Putra Munthe.
(Red)

Rico Waas Terima Kunjungan UNDP, Bahas Pengelolaan Sampah dan Penguatan Digitalisasi

admin — Wed, 13 May 2026 21:52:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan delegasi United Nations Development Programme di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (13/5/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama terkait pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk rencana kunjungan lapangan ke fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dalam pertemuan itu, Rico Waas menyambut baik peluang kerja sama yang ditawarkan UNDP Indonesia. Menurutnya, Kota Medan memiliki banyak potensi yang bisa dikerjasamakan, terutama dalam pengelolaan sampah dan penguatan sistem digital pelayanan publik.

"Ada banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan, terutama terkait pengelolaan sampah dan sistem digital," ujar Rico Waas.

Ia menjelaskan, Medan merupakan kota multikultural dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah.

Menurutnya, Medan sebagai kota terbesar keempat di Indonesia dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari Melayu, Batak, Tionghoa, hingga India yang hidup berdampingan dalam keberagaman.

Selain dikenal sebagai kota multikultural, Rico Waas menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga terus menunjukkan tren positif yang didukung investasi dan perkembangan UMKM, khususnya sektor kuliner dan produk lokal yang mulai diarahkan ke pasar ekspor.

"Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk dari sektor UMKM dan kuliner yang terus berkembang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga memaparkan komitmen Pemko Medan dalam mengembangkan kawasan heritage dan wisata sejarah di Kota Medan, seperti Lapangan Merdeka Medan, Kesawan, dan Warenhuis guna memperkuat sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Selain itu, Pemko Medan juga terus mendorong digitalisasi layanan kesehatan serta peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan kota.

Rico Waas turut memperkenalkan sejumlah ikon Kota Medan seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, kawasan Kota Lama Belawan, serta posisi strategis Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang perdagangan dan industri di Sumatera Utara.

Ia juga menyampaikan bahwa Kota Medan dikelilingi sejumlah sungai besar seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Denai yang memiliki potensi besar untuk ditata dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, menjelaskan bahwa UNDP memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Sumatera Utara. Saat ini, UNDP tengah memasuki siklus program lima tahunan baru dan ingin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, sejumlah bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan antara lain pengelolaan sampah, lingkungan hidup, ekonomi sirkular, pengembangan UMKM, hingga peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi.

Sujala menambahkan, program-program tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi, dan target net zero emission. Dalam pertemuan itu juga dibahas sistem digital milik UNDP yang digunakan untuk melacak distribusi vaksin dan obat-obatan ke berbagai daerah di Indonesia. (Rel)

Upaya Memperkuat Penegakan Hukum Perpajakan Melalui Audiensi Pimpinan Kemenkeu Sumut dengan Kepala Kejati yang Baru

admin — Wed, 13 May 2026 21:51:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sinergi dan kolaborasi antarinstansi di wilayah Provinsi Sumatera Utara kini semakin diperkuat guna mendukung upaya penegakan hukum di bidang perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan audiensi antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I (Sumut I) bersama para Pimpinan Unit Eselon II Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara yang baru menjabat, Muhibuddin, S.H., M.H., pada Kamis 07 Mei 2026.

Pertemuan tersebut dipandang sebagai momentum yang sangat krusial dalam memperkokoh koordinasi serta kerja sama yang telah terjalin antara jajaran Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Fokus utama dari penguatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi pada berbagai bidang penting, mulai dari perpajakan, kepabeanan dan cukai, kekayaan negara, hingga sektor perbendaharaan negara.

Pada kesempatan yang sama, Belis Siswanto selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I memberikan apresiasi yang mendalam terhadap peran pihak kejaksaan. Beliau menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mendukung upaya pengamanan penerimaan negara.

Hasil dari kegiatan audiensi ini diharapkan mampu membuat hubungan kelembagaan serta koordinasi antarinstansi menjadi semakin erat. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk memacu peningkatan penerimaan negara yang nantinya akan dipergunakan dalam menyokong berbagai agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Rel)

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPS Kabupaten Solok dengan STAI Solok Nan Indah dan STIE El Hakim Solok.

admin — Wed, 13 May 2026 21:35:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Rabu (13/05/2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan STAI Solok Nan Indah dan STIE El Hakim Solok.

Dihadiri oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, Asisten Administrasi Umum Eva Nasri, SH, MM, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, Ketua STAI Solok Nan Indah Dr. Hidayat Ediz, Ketua STIE El Hakim Solok Zuraedah Indah, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, serta Camat se-Kabupaten Solok.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Solok bersama pimpinan STAI Solok Nan Indah dan STIE El Hakim Solok, disaksikan oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.HI., dan Asisten Administrasi Umum Eva Nasri, SH, MM, serta jajaran pemerintah kabupaten solok.

Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST., M.Ec.Dev, dalam sambutannya menyampaikan penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan BPS dalam meningkatkan kualitas pendataan dan literasi statistik di tengah masyarakat.

Bahwa mulai bulan Juni mendatang, BPS Kabupaten Solok akan turun langsung melakukan pendataan usaha dan rumah tangga. Pendataan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan.

"Salah satu tujuan kegiatan ini adalah agar literasi statistik dapat semakin dipahami masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya data," ujarnya.

Wakil Bupati Solok H. Candra, S.HI., dalam arahannya menyampaikan penghormatan kepada seluruh pihak yang hadir serta mengapresiasi langkah BPS Kabupaten Solok dalam membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Dikatakannya, data yang valid sangat penting agar program pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dapat tepat sasaran. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena progres validasi data di Kabupaten Solok dinilai sangat baik.

"Dengan berbagai gebrakan Bapak Bupati melalui kerja sama dengan BPS, diharapkan mampu menghadirkan program-program terbaik bagi Kabupaten Solok," ujarnya.

Wabup juga berpesan kepada pimpinan perguruan tinggi agar dapat menyiapkan mahasiswa terbaik untuk mendukung kegiatan statistik dan pendataan di lapangan.

Diungkapkannya, pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa.
"Kita ingin adik-adik mahasiswa memiliki pengalaman berbicara langsung dengan masyarakat. Ini menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka," ujarnya.

Wabup juga menekankan pentingnya etika dan karakter yang baik bagi mahasiswa yang nantinya terlibat dalam kegiatan pendataan tersebut dan berharap melalui kerja sama tersebut Kabupaten Solok dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan dukungan data statistik yang berkualitas dan terverifikasi.

Wakil Bupati Solok juga menyampaikan salam dari Bupati Solok serta berharap seluruh kerja sama yang terjalin dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang benar-benar terverifikasi demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.(YOSE)

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI, Mengukuhan Pengurus FK3S Kabupaten Solok Periode 2026–2031.

admin — Wed, 13 May 2026 21:33:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Wakil Bupati Solok, Sumatera Barat, H. Candra, S.HI, mewakili Bupati, Rabu (13/05/2026 mengukuhkan Pengurus Forum Ketua Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Solok (FK3S) periode 2026–2031 di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dihadir oleh Asisten Administrasi Umum Eva Nasra, S.H., M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Irwan Efendi, Ketua KAN Kabupaten Solok, Ketua Bundo Kanduang, Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Solok, Ketua PN Kabupaten Solok, Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Camat se-Kabupaten Solok, serta jajaran pengurus FK3S Kabupaten Solok.

Kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Forum Ketua Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Solok periode 2026–2031, dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan pengurus FK3S oleh Wakil Bupati Solok.

Sepatah kata dari Ketua Forum Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Solok, Drs. Butsamar Datuak Panghulu Sati, menyampaikan ucapan penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

Juga menyampaikan harapan agar perjalanan program pada periode baru ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.

"Dan berharap pada periode yang baru ini FK3S dapat menjadi lebih baik ke depannya serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat di Kabupaten Solok," ujarnya.

Wakil Bupati Solok dalam sambutannya secara resmi menyampaikan pengukuhan Forum Ketua KAN Kabupaten Solok periode 2026–2031 sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga nilai adat dan budaya di tengah masyarakat.

Dan juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati Solok yang tidak dapat hadir secara langsung karena sedang menghadiri agenda di kementerian terkait program nasional Sekolah Rakyat.

Wakil Bupati, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok memiliki komitmen dalam melakukan pembinaan terhadap forum-forum dan lembaga yang berperan penting di tengah masyarakat, termasuk lembaga adat.

"Kami berharap lembaga-lembaga adat dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan yang akan dijalankan. Kami juga berharap adanya kolaborasi dengan lembaga lainnya sehingga visi dan misi Kabupaten Solok dapat berjalan dengan lancar," tambahnya.

Juga berharap FK3S dapat terus bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Solok dalam mewujudkan visi dan misi daerah demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.(YOSE)

Ratusan Pelajar SD dan SMP Deli Serdang Ikuti Turnamen Catur Tingkat Kabupaten

admin — Wed, 13 May 2026 20:46:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui berbagai kegiatan positif, salah satunya di bidang olahraga. Hal tersebut terlihat dalam Turnamen Catur tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Deli Serdang yang digelar di GOR Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Minggu (10/5/2026).

Turnamen ini diikuti total 350 peserta dari berbagai sekolah di Deli Serdang. Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para pelajar dalam mengikuti turnamen tersebut.

Didampingi Ketua TP PKK Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan, Ia mengatakan bahwa olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan bermain, tetapi juga membentuk pola pikir, konsentrasi, dan mental kompetitif anak-anak.

"Turnamen ini termasuk melatih daya pikir anak-anak kita. Ternyata banyak yang antusias dengan catur. Ke depan, tidak hanya carur, tapi kita akan hidupkan seluruh cabang olahraga lainnya agar muncul bibit-bibit baru," ujar Bupati saat membuka turnamen tersebut.

Bupati juga mendorong agar turnamen olahraga di berbagai cabang terus digelar guna membangun semangat kompetisi yang sehat di kalangan generasi muda Deli Serdang.

"Buatlah turnamen olahraga di bidang lainnya. Kita gerakkan semangat kompetisi olahraga mereka. Ini adalah support dari kami untuk anak-anak Deli Serdang," tambahnya.

Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet usia dini sekaligus memacu semangat pelajar Deli Serdang untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Di hadapan para peserta, Bupati turut berpesan agar seluruh atlet muda menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

"Selamat bertanding. Kalah menang itu biasa. Junjung tinggi sportivitas," pesannya.

Ketua TP PKK Deli Serdang Tutup Turnamen Catur Pelajar, Berikut Daftar Para Pemenang

admin — Wed, 13 May 2026 20:45:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, secara resmi menutup Kejuaraan Catur Open Pelajar Tingkat SD dan SMP Kabupaten Deli Serdang di GOR Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Minggu (10/5/2026).

Turnamen yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan berpikir strategis, sportivitas, serta mental kompetitif sejak dini.

Ny Jeita Asri Ludin Tambunan mengapresiasi semangat para peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya selama pertandingan berlangsung mulai pagi hingga sore hari.

Menurutnya, olahraga catur tidak hanya melatih kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter disiplin, fokus, dan sportif.

"Melalui turnamen ini kita berharap lahir bibit-bibit pecatur muda Deli Serdang yang nantinya mampu berprestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional," ujarnya.

Ia juga mengajak para pelajar untuk terus mengembangkan potensi diri dan menjadikan ajang tersebut sebagai motivasi untuk terus belajar dan berlatih.

"Semangat terus anak-anak Bunda, terus berlatih jangan patah semangat bagi yang kalah. Kepada para pemenang, Bunda ucapkan selamat dan teruslah berprestasi," pesannya.

Pada kategori putri, Putri Syaqila Akbar berhasil meraih juara pertama disusul Queenesa Yura Pakpahan, Nur Pita Anjani Br. Sembiring, dan Aprilia Putri Br. Sembiring.

Sementara pada kategori putra, juara pertama diraih Septa Permana Keliat, Jeffin Octavian Thangkasa menduduki posisi kedua, sedangkan menutup tiga besar diraih oleh Wiliam Zanoe Tarigan. Sementara putra Bupati Deli Serdang Amri Mikhail Tambunan berada di peringkat keempat.

Penutupan turnamen ditandai dengan penyerahan trofi, piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada para pemenang serta sesi foto bersama.

Tekan Pengangguran, Deli Serdang Buka Ratusan Peluang Kerja Lewat Job Fair

admin — Wed, 13 May 2026 20:44:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM - Dalam upaya menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi menggelar Job Fair untuk pertama kalinya dengan melibatkan 32 perusahaan. Sebanyak 3.000 pelamar tercatat telah mendaftar secara online.

Kegiatan yang digelar di Balairung, Area Perkantoran Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam, Senin (11/5/2026) itu dibuka langsung oleh Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa job fair tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran terbuka serta memastikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

"Target kita jelas, bagaimana membuka peluang kerja seluas-luasnya dan menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Deli Serdang," tegasnya.

Bupati juga menekankan agar seluruh proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, adil, dan profesional tanpa adanya praktik "pintu belakang". Ia berpesan kepada para pencari kerja agar mengikuti proses dengan baik dan menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki.

"Saya berpesan kepada seluruh pencari kerja untuk mengikuti proses dengan baik, menunjukkan kemampuan terbaik, dan percaya diri. Yang kita bangun adalah sistem kerja yang terbuka, adil, dan profesional," ujarnya.

Selain itu, Bupati menyampaikan seluruh informasi lowongan kerja akan diintegrasikan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang agar akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan semakin mudah, terbuka, dan terukur.
Bupati juga mengapresiasi sinergi dunia usaha dan APINDO yang turut mendukung pelaksanaan job fair perdana tersebut.

"Kami memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung iklim usaha yang sehat karena pengusaha merupakan penggerak ekonomi daerah dan mitra penting dalam membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Budi Pane, mengatakan Job Fair 2026 menjadi momentum kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

"Ada 3.000 pelamar yang sudah mengisi formulir secara online dan ada 700 kuota yang disediakan perusahaan di luar dari kuota pekerja migran dan Indomarco yang menyatakan membuka sebanyak-banyaknya," pungkas Budi.

Ia menyebut, puluhan perusahaan yang terlibat membuka berbagai peluang kerja dari beragam sektor usaha yang dapat diakses masyarakat Deli Serdang.

"InsyaAllah job fair kedua akan berlangsung di bulan Agustus," kata Budi Pane.

Bupati Apresiasi Pengungkapan 89 Kg Sabu, Sanksi Berat Bagi ASN Terlibat

admin — Wed, 13 May 2026 20:43:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan mengapresiasi keberhasilan Polresta Deli Serdang mengungkap 89 kilogram sabu sepanjang tahun 2026, sekaligus menegaskan sanksi berat hingga pemecatan bagi ASN yang terlibat narkoba.

Apresiasi dan penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus Polresta Deli Serdang di Aula Mapolresta Deli Serdang, Selasa (12/5/2026). Dalam kegiatan itu, dimusnahkan barang bukti berupa sabu seberat 54,3 kilogram, ekstasi sebanyak 8.581 butir, liquid catridge VAPE (etomidate) sebanyak 3.175 buah, dan happy water sebanyak 330 saset.

"Saya sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Kapolres dan jajaran. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polresta dalam menindaklanjuti kasus penyalahgunaan narkoba," katanya.

Ia mengatakan, narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan harus dilawan bersama melalui tindakan nyata serta penegakan hukum yang tegas. Begitupun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat narkoba di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

"Kami tegaskan, apabila ada ASN yang terlibat narkoba, termasuk vape narkoba, akan diberikan sanksi berat hingga PTDH. Tidak ada toleransi," tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Kegiatan pemusnahan barang bukti ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba.

"Kami dari Pemkab Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh bersama seluruh jajaran kepada Polres maupun BNNK. Kami titipkan masyarakat kami untuk mendapat pengawalan, khususnya dari bahaya narkoba. Kita berharap ke depan Deli Serdang tidak lagi masuk dalam peringkat kabupaten darurat narkoba," tambahnya lagi.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Hendria Lesmana menjelaskan, sejak Januari hingga April 2026 pihaknya berhasil mengungkap 150 kasus narkoba dengan total 187 tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, Polresta Deli Serdang mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 89,8 kilogram, ganja 4,4 kilogram, ekstasi sebanyak 9.660 butir, liquid cartridge VAPE sebanyak 3.249 buah, serta happy water sebanyak 350 saset.

Salah satu pengungkapan terbesar dilakukan di Tol Lubuk Pakam dengan barang bukti sabu seberat 54 kilogram.

"Dari pengungkapan ini, kami memperkirakan telah menyelamatkan 358.430 jiwa warga Kabupaten Deli Serdang," ujar Kapolresta.

Dari pengakuan tersangka, lanjutnya, sebagian besar narkoba tersebut direncanakan untuk diedarkan di wilayah Deli Serdang, khususnya Lubuk Pakam.

"Sebelumnya pada 5 Maret, kami juga telah melakukan pemusnahan barang bukti yaitu sabu sebanyak 34,3 kg, ganja sebanyak 4,4 kg, dan ekstasi 450 butir," terangnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan menggunakan insinerator, dilakukan uji lab terhadap barang bukti yang dipaparkan. Kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan.

Kolaborasi Pemkab dan PT Galatta Hadirkan Gedung Rawat Inap Baru RSUD Pancur Batu

admin — Wed, 13 May 2026 20:42:00 +0700+0700

PANCUR BATU - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama PT Galatta Lestarindo meresmikan gedung rawat inap dua lantai RSUD Pancur Batu, ruangan Medical Check Up (MCU) sekaligus peletakan batu pertama pembangunan pagar dan gapura RSUD Pancur Batu, Rabu (13/5/2026).

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS dan Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang Ny Jelita Asri Ludin Tambunan dan pimpinan PT Galatta Lestarindo, Anwar Effendi.

Bupati Deli Serdang menyebut kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kekuatan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama di sektor pelayanan publik.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap para pelaku usaha yang ingin berkontribusi membangun daerah. Ketika komunikasi dibangun dengan baik dan pemerintah tidak mempersulit, maka kolaborasi seperti ini bisa melahirkan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," terangnya.

Bupati juga berharap RSUD Pancur Batu dapat berkembang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan unggulan tidak hanya di Pancur Batu tapi juga empat kecamatan lainnya yakni Sibolangit, STM Hilir, STM Hulu hingga Kutalimbaru.

"Saya titip kepada seluruh jajaran RSUD Pancur Batu, jadikan rumah sakit ini sebagai fasilitas pelayanan publik terbaik untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu Pimpinan PT Galatta Lestarindo, Anwar Effendi mengatakan pembangunan gedung rawat inap melalui dana CSR tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Gedung tersebut didedikasikan untuk mengenang ibundanya, Teng Ke Lam.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Deli Serdang karena sudah lebih dari 30 tahun PT Galatta Estarindo sudah berdiri tetap mendapat support yang baik. Kami berkomitmen untuk dapat membantu dan memberi yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Pertama di Sumut, Kadus di Deli Serdang Terima Insentif Pemungutan Pajak

admin — Wed, 13 May 2026 20:41:00 +0700+0700

PANCUR BATU - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyerahkan insentif pemungutan PBB-P2 Triwulan I kepada camat, kepala desa hingga kepala dusun secara simbolis di Central Hall Pancur Batu, Rabu (13/5/2026).

Kebijakan pemberian insentif kepada kepala dusun ini menjadi terobosan baru yang dilakukan di masa kepemimpinan Bupati dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS sekaligus pertama di Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif jajaran pemerintah hingga tingkat dusun dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

"Ini bentuk penghargaan atas kerja keras camat, kepala desa hingga kepala dusun yang ikut mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah," terang Bupati.

Bupati menegaskan Pemkab Deli Serdang terus membangun sistem pengelolaan pajak yang terbuka dan transparan. Penerimaan insentif yang diberikan pun disesuaikan dengan capaian pemungutan.

"Berapa yang dikutip oleh camat, kepala desa hingga kepala dusun, nilai nominalnya langsung ada dan perhitungannya juga akan kita berikan. Ini menunjukkan transparansi yang kami mulai dari Pemerintah Kabupaten," ujar Bupati.

Menurut Bupati, sistem CTM atau cepat, transparan, dan mudah diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2.

"Kami harap para camat, kepala desa hingga kepala dusun semakin termotivasi membantu pendanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang," pungkasnya.

Penyerahan insentif secara simbolis untuk Kecamatan Pancur Batu ini dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo serta Ketua TP PKK Ny. Jelita Asri Ludin Tambunan. Sebelumnya, penyerahan secara simbolis juga telah dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bupati dan Wakil Bupati Tampung Aspirasi Petani dan Peternak di Percut Sei Tuan

admin — Wed, 13 May 2026 20:40:00 +0700+0700

PERCUT SEI TUAN - Keluhan petani soal jalan rusak, irigasi, banjir yang kerap merendam sawah langsung ditampung Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS saat turun ke Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (13/5/2026).

Dalam dialog yang dilakukan usai penanaman padi menggunakan rice transplanter bersama Brigade Pangan Tani Muda Lestari, petani mengungkapkan keluhan yang disampaikan sangat berdampak pada mobilitas dan produktivitas hasil tani.

Mewakili petani, Masumarta br Sembiring, menyampaikan bahwa mereka siap mendukung proses pembangunan, termasuk merelakan sebagian lahan untuk pelebaran akses jalan demi kepentingan bersama.

"Kami siap Pak Bupati kalau lahan kami yang di pinggir jalan diambil untuk pelebaran jalan, lenning dan bahkan drainase supaya air bisa jalan," ucapnya.

Petani lain, Mastina beru Barus, menambahkan, sebagian besar lahan pertanian mereka masih mengandalkan sistem tadah hujan dengan indeks pertanaman (IP) dua kali dalam setahun. Petani meyakini produktivitas pertanian seluas 241 hektar yang ada di desa tersebut dapat meningkat apabila normalisasi sungai dan sistem irigasi berjalan optimal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan langsung meminta Dinas Pertanian serta Dinas SDABMBK segera turun ke lapangan untuk melakukan kajian, pengukuran dan mempercepat proses pengerjaan.

"Kita ingin persoalan yang disampaikan petani ini segera ditindaklanjuti. Infrastruktur pertanian harus dibenahi supaya hasil pertanian meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga ikut naik," tegas Bupati.

Kepala desa juga diminta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar, termasuk mendukung akses masuk alat berat ke lokasi pekerjaan nantinya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun ini juga akan menurunkan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) modern melalui kepala UPT pertanian yang dapat dipinjam petani secara gratis. Petani hanya dibebankan biaya bahan bakar sesuai kebutuhan penggunaan, sementara biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung pemerintah daerah.

"Alsintan yang diberikan ini juga bersumber dari uang pajak rakyat, jadi sudah seharusnya kembali pada rakyat. Silahkan manfaatkan dengan baik dan dijaga bersama," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau peternakan masyarakat, Al Barokah, di Desa Kolam sekaligus mendengar aspirasi peternak lembu terkait pengembangan usaha ternak.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen membantu peternak melalui dukungan vaksinasi dan vitamin ternak. Selain itu, bantuan bibit ternak juga akan diberikan apabila masyarakat membentuk kelompok peternak secara resmi.

"Saya mau kalau memang beternak, masyarakat bisa benar-benar hidup dari sini. Jadi bukan hanya bibit yang akan pemerintah daerah berikan, tapi juga pemasaran hasil ternaknya," ujar Bupati.

Untuk mendukung pemasaran ternak masyarakat, lanjut Bupati, Rumah Potong Hewan (RPH) yang sedang dalam proses pembangunan di Tanjung Morawa nantinya akan diarahkan mengambil pasokan ternak dari peternak lokal Desa Kolam dan sekitarnya.

DPAC Pendawa Kecamatan Patumbak Gelar Rapat Kerja di Maripro, Deli Serdang

admin — Wed, 13 May 2026 20:38:00 +0700+0700

Deli Serdang – Dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Pendawa Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, menggelar rapat kerja (raker) di lokasi wisata Maripro, Sembahe, Deli Serdang, Rabu (13/5).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pendawa Kecamatan Patumbak, Indra, didampingi Sekretaris Kiki. Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta menyusun langkah strategis organisasi ke depan.
Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya penerapan empat tertib organisasi dalam menjalankan roda organisasi.
"Empat tertib organisasi yang harus dilaksanakan yaitu tertib administrasi, tertib organisasi, tertib program kerja, dan tertib sosialisasi organisasi," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial terhadap sesama.
Menurutnya, kehadiran organisasi Paguyuban Pendawa harus mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota maupun masyarakat luas.
"Semoga Pendawa semakin solid dan guyub," tutupnya.

Tindak Tegas Knalpot Brong, Polres Samosir Musnahkan 117 Knalpot Hasil Razia

admin — Wed, 13 May 2026 20:36:00 +0700+0700

SAMOSIR – Polres Samosir menunjukkan komitmen tegas dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dengan melaksanakan pemusnahan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, Rabu (13/05/2026) pukul 16.00 WIB di Mako Polres Samosir.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Samosir Kompol Briston A.M. Napitupulu, S.T., S.I.K., serta dihadiri para Pejabat Utama Polres Samosir, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pendidikan, dan insan pers.

Turut hadir Ketua FKTM Kabupaten Samosir Obin Naibaho, Ketua BKM Masjid Al-Hasannah Samosir Sutan Hermanto Hutagalung, Pengurus HKBP Kota St. R. Naibaho, Pembantu Kepala Sekolah Kesiswaan SMA/SMK HKBP Pangururan Paul Hutauruk, serta Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Efendi Naibaho.

Dalam sambutannya, Kapolres Samosir menegaskan bahwa pemusnahan knalpot brong merupakan bentuk komitmen nyata Polres Samosir bersama seluruh stakeholder dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Samosir.

"Penggunaan knalpot brong sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, melanggar aturan lalu lintas, dan sering dikaitkan dengan aksi balap liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Melalui kegiatan ini, kami tegaskan bahwa Polres Samosir akan terus melakukan penertiban secara berkelanjutan," tegas AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat dirinya menerima banyak keluhan masyarakat terkait maraknya penggunaan knalpot brong di wilayah Kabupaten Samosir.

"Kegiatan pemusnahan ini bukan akhir, tetapi menjadi awal dari penindakan yang lebih konsisten. Kami akan terus melaksanakan razia dan patroli guna menekan penggunaan knalpot brong serta menciptakan ketertiban berlalu lintas," ujarnya.

Kasat Lantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menjelaskan bahwa berbagai langkah preventif dan represif telah dilakukan pihaknya, di antaranya sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat, program Police Go To School di sejumlah sekolah, hingga patroli rutin siang dan malam pada titik-titik rawan pelanggaran.

"Kami berharap kegiatan ini memberikan efek jera kepada para pelanggar sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku," ungkap AKP Robertus Gultom.

Sementara itu, Ketua FKTM Kabupaten Samosir Obin Naibaho menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polres Samosir dalam menindak penggunaan knalpot brong dan mencegah balap liar.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas Polres Samosir karena knalpot brong sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 117 unit knalpot brong dimusnahkan yang merupakan hasil sitaan dari razia dan penertiban kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Samosir, dengan rincian 22 unit hasil sitaan Polsek Nainggolan, 12 unit hasil sitaan Polsek Harian dan 83 unit hasil sitaan Sat Lantas Polres Samosir.

Selain itu, turut dilakukan penindakan terhadap 3 unit sepeda motor hasil razia yang telah dikenakan sanksi tilang sesuai aturan pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan pemusnahan knalpot brong sebagai simbol keseriusan Polres Samosir dalam memberantas penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis di wilayah Kabupaten Samosir. Pada pukul 16.45 WIB, seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dalam keadaan aman dan kondusif.rel

Bank Sumut Serahkan CSR Rp 4,46 Miliar Perkuat Penanganan Bencana di Sumut*

admin — Wed, 13 May 2026 20:35:00 +0700+0700

Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana senilai Rp 4,46 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Rabu (13/5).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Kemitraan Pilar Sosial Bank Sumut yang difokuskan untuk mendukung kesiapsiagaan dan percepatan penanganan bencana di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Sejumlah armada dan perlengkapan yang diserahkan antara lain lima unit perahu karet, lima unit mesin perahu 18HP, empat unit perahu rafting, dua unit perahu hypalon kapasitas 10 orang, dua unit mobil pick up Isuzu Traga, dua unit truk enam roda, tiga unit tenda pleton, 25 unit jet shooter, dan 27 unit velbed.

Pemimpin Unit CSR Bank Sumut Rizaldi yang mewakili Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda) mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung operasional BPBD, terutama saat proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Program tersebut juga menjadi bentuk sinergi antara Bank Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan kemanusiaan. Keberadaan sarana pendukung menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat respons di lapangan, khususnya ketika akses menuju lokasi terdampak cukup sulit dijangkau.

"Bank Sumut ingin ikut berkontribusi dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan bencana di Sumatera Utara. Kami berharap bantuan ini bisa membantu petugas bergerak lebih cepat saat dibutuhkan masyarakat," ujar Rizaldi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank Sumut melalui dana CSR perusahaan. Tambahan armada dan perlengkapan itu akan memperkuat layanan kebencanaan BPBD Sumut, terutama untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses saat kondisi darurat.

"Terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menyalurkan bantuan melalui dana CSR. Secara kualitas, bantuan ini sangat baik dan mendukung operasional kebencanaan di Sumatera Utara," kata Tuahta.

Tuahta juga mengungkapkan, salah satu kendaraan bantuan berupa mobil pick up telah digunakan dalam proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bantuan sarana kebencanaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses evakuasi korban, distribusi logistik, operasional posko darurat, hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain mempercepat penanganan di lapangan, keberadaan armada seperti mobil pick up dan truk logistik dinilai penting untuk menjangkau daerah yang akses jalannya rusak atau berlumpur pascabencana.

Pelantikan Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028, Irfandi : Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Penegak Hukum

admin — Wed, 13 May 2026 20:34:00 +0700+0700

MEDAN — Pelantikan Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Medan Periode 2026–2028 resmi digelar di Emerald Garden International Hotel, Medan, Selasa (13/5/2026). Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan dengan dihadiri unsur kejaksaan, TNI-Polri, pengurus FORWAKA Sumatera Utara, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

Pelantikan pengurus FORWAKA Medan dilakukan oleh FORWAKA Sumatera Utara sebagai bentuk penguatan organisasi dan peningkatan profesionalisme wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan kejaksaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat solidaritas insan pers dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang akurat, berimbang, dan terpercaya.

Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi hadir langsung didampingi Sekretaris T. Andre Pratama, Bendahara Awaluddin Lubis, Wakil Ketua Rizaldi Gultom, SH, serta jajaran pengurus FORWAKA Sumut lainnya. Dalam sambutannya, Irfandi berharap kepengurusan FORWAKA Medan yang baru dapat menjaga marwah organisasi serta meningkatkan kualitas jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

"FORWAKA harus menjadi wadah wartawan yang solid, independen, dan mampu menjalin sinergitas positif dengan seluruh institusi penegak hukum tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial pers," ujar Irfandi dalam sambutannya.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri Ketua FORWAKA Tanjungbalai Sudi Rahmat, Ketua FORWAKA Belawan Budianto, serta Ketua FORWAKA Deliserdang Daniel Ginting. Kehadiran pengurus FORWAKA dari berbagai daerah menunjukkan soliditas organisasi wartawan kejaksaan di Sumatera Utara yang terus berkembang.

Dari unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum, acara turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Medan melalui Kasubsi II Bidang Intelijen, Reza Surya Mardhika, SH MH, Dandim 01/02 yang diwakili Kapten ARH Yudo Baban Subarna, Kasie Humas Polresta Medan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya mewakili Kajari Medan, Reza Surya Mardhika menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan FORWAKA Medan dan berharap hubungan baik antara insan pers dengan institusi kejaksaan terus terjalin secara profesional.

"Kami berharap FORWAKA dapat menjadi mitra strategis Kejaksaan dalam menyampaikan informasi hukum yang edukatif kepada masyarakat serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik," ungkapnya.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru FORWAKA Medan periode 2026–2028, organisasi tersebut diharapkan semakin aktif dalam membangun komunikasi yang sehat antara media dan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi di Sumatera Utara. (**)

RPK Langkat Resah, Bermohon Kebijakan Terbaik dari Pimpinan Bulog Medan

admin — Wed, 13 May 2026 20:33:00 +0700+0700

Langkat - Keberadaan RPK (Rumah Pangan Kita) sebagai mitra resmi Bulog selama ini menjadi ujung tombak dalam menjaga ketersediaan pangan murah bagi masyarakat. Melalui jaringan RPK, beras SPHP dapat dijangkau warga dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.

Namun di balik upaya tersebut, sejumlah pelaku RPK di Kabupaten Langkat kini mengaku mulai kewalahan akibat meningkatnya biaya operasional pengambilan beras sejak gudang Bulog Stabat tidak lagi beroperasi karena proses renovasi.

Salah seorang pemilik RPK di Stabat, Dony Syahputra, Rabu (13/5/05) menuturkan bahwa selama gudang Bulog Stabat masih aktif, proses pengambilan surat order (SO) hingga distribusi beras tetap dilakukan digudang Stabat, berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap RPK biasanya mendapat jatah pengambilan sebanyak 400 goni per minggu.

"Dulu kami cukup mengambil di gudang Stabat. Ongkos masih sangat terjangkau dan distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar," ujarnya.

Namun beberapa bulan terakhir, pengambilan beras dialihkan ke Medan sesuai arahan Bulog Cabang Medan. Para mitra RPK harus mengambil SO ke kantor Bulog di Tanjung Morawa, kemudian melanjutkan pengambilan beras ke pergudangan di Kota Medan sesuai arahan petugas Bulog cabang Medan digudang mana beras harus diambil.

Kondisi itu, menurut Dony, membuat biaya operasional melonjak cukup tinggi. Mulai dari ongkos sewa mobil barang, bahan bakar, biaya tol, hingga tenaga angkut yang ditanggung sendiri, sementara jumlah pengambilan kini hanya dibatasi 200 goni.

"Jarak tempuh semakin jauh, biaya tol dan sewa mobil tetap besar, tetapi jatah pengambilan justru berkurang menjadi 200 goni. Ini sangat memberatkan kami sebagai mitra kecil di daerah," ungkapnya.

Dony yang juga tergabung dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Langkat dan sebagai Pemimpin Redaksi disalah satu media online berharap agar pihak Bulog dapat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada mitra RPK di daerah, khususnya yang berada jauh dari Kota Medan.

Ia memohon kepada Pimpinan Cabang Bulog Medan agar pengambilan beras dapat kembali diberikan sebanyak 400 goni seperti sebelumnya, sehingga biaya angkut dan biaya jalan Tol yang dikeluarkan para mitra tetap seimbang dengan jumlah barang yang diambil.

"Kalau memang belum bisa kembali normal karena gudang Stabat masih renovasi, setidaknya pengambilan bisa dilakukan dua minggu sekali dengan jumlah 400 goni. Karena ongkos jalan, tol, dan sewa mobil tetap sama," harapnya.

Menurutnya, para pelaku RPK selama ini bukan semata mengejar keuntungan, melainkan ikut membantu pemerintah menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga HET.

"Kami hanya berharap ada kebijakan yang sedikit meringankan. Supaya RPK yang menjual beras nya di toko pada masyarakat di daerah tetap bertahan dan masyarakat kecil tetap mudah mendapatkan beras SPHP dengan harga HET," tutupnya.( )

Di Antara Zikir dan IUP: Perebutan Ruang Hidup di Beutong Ateuh

admin — Wed, 13 May 2026 20:32:00 +0700+0700

BEUTONG ATEUH — Gema zikir dan selawat mengalun lirih di atas Jembatan Krueng Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Selasa, 12 Mei 2026. Di bawah langit mendung yang menggantung rendah di pegunungan, ratusan warga berkumpul. Tokoh adat, ulama, pemuda hingga kelompok perempuan merapatkan barisan. Mereka datang bukan untuk seremoni keagamaan biasa.

Di tengah lantunan doa yang pecah bersama desir sungai, terselip kegelisahan panjang tentang masa depan tanah yang mereka sebut sebagai warisan leluhur. Hari itu, zikir menjelma menjadi bahasa perlawanan.

Masyarakat Beutong Ateuh sedang menyampaikan satu pesan yang mereka anggap tak lagi bisa ditawar: menolak aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam ruang hidup mereka.

"Kami segenap masyarakat Beutong Ateuh Banggalang akan mempertahankan Beutong Ateuh ini sampai titik penghabisan," ujar Tgk. Malikul Azis, koordinator aksi, dalam orasinya.

Pernyataan itu bukan letupan emosi sesaat. Penolakan terhadap tambang di kawasan Beutong Ateuh telah tumbuh sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, kelompok Perempuan Beutong Bersatu (PBB) juga menyuarakan sikap serupa. Kekhawatiran warga berlapis: ancaman terhadap kawasan hutan, sungai, sumber air, lahan pertanian, hingga perubahan pola hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada keseimbangan alam.

Di balik keresahan itu, dua nama perusahaan mulai ramai diperbincangkan warga: PT Hasil Bumi Sembada (PT HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (PT ACW). PT HBS disebut mengincar kawasan eksplorasi seluas 2.432,82 hektare. Sementara PT ACW telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas tembaga seluas 1.860,75 hektare.

Bagi sebagian warga, persoalannya bukan semata keberadaan perusahaan. Yang dipertanyakan adalah bagaimana proses perizinan dapat berjalan di tengah penolakan yang mereka anggap belum pernah selesai.

Dalam orasinya, Tgk. Malikul Azis menyampaikan peringatan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai izin perusahaan tambang. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak begitu saja mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat.

"Kami harap kepada Bupati Nagan Raya, serta Gubernur Aceh agar jangan semena-mena mengeluarkan izin perusahaan. Jangan ditipu dengan narasi-narasi sebagian oknum yang mengatasnamakan Beutong Ateuh. Sampai hari ini, masyarakat belum menerima satupun izin perusahaan di sini," katanya.

Pernyataan itu membuka pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan?

Di tingkat administrasi pemerintahan, IUP PT ACW diketahui telah diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada Januari 2026. Izin tersebut menjadi bagian dari 21 IUP baru di Aceh dengan cakupan ribuan hektare lahan.

Namun di lapangan, sebagian masyarakat mengaku belum pernah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dampak lingkungan, risiko sosial, maupun bentuk persetujuan kolektif atas rencana pertambangan tersebut.

Situasi ini memunculkan diskusi mengenai prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)—persetujuan masyarakat yang diberikan tanpa tekanan, didahului informasi yang cukup, dan dilakukan sebelum proyek berjalan. Dalam banyak konflik sumber daya alam, prinsip ini kerap menjadi ukuran legitimasi sosial sebuah proyek.

Di Beutong Ateuh, sebagian warga merasa proses itu belum sepenuhnya terjadi.

Dalam perkembangan lain, pembicaraan mengenai siapa yang berada di balik mulusnya jalan perizinan tambang mulai berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah warga dan aktivis lokal menyebut adanya figur politik yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan di Aceh.

Nama T. Irsyadi, yang diketahui menjabat Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, ikut muncul dalam percakapan publik terkait polemik tambang di kawasan Beutong Ateuh. Namun, hingga kini belum terdapat dokumen terbuka maupun pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi sejauh mana keterkaitan figur tersebut dengan proses perizinan ataupun aktivitas perusahaan di wilayah itu.

Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Yang juga menjadi sorotan warga adalah pola pendekatan perusahaan sebelum izin resmi diterbitkan. Pada Desember 2025, bantuan sosial berupa paket pangan dibagikan kepada sekitar 822 kepala keluarga di kawasan tersebut. Sebagian warga awalnya menganggap bantuan itu sebagai bentuk empati pascabencana alam.

Namun belakangan, di tengah menguatnya isu tambang, muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai hubungan bantuan tersebut dengan agenda sosial perusahaan. Hingga tulisan ini dibuat, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak perusahaan mengenai tujuan program tersebut.
Persoalan Beutong Ateuh menjadi lebih sensitif karena posisi geografisnya. Kawasan itu berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Kawasan Ekosistem Leuser, bentang alam yang selama ini dipandang memiliki fungsi vital bagi keseimbangan lingkungan Aceh.

Kekhawatiran warga juga dipengaruhi pengalaman masa lalu. Publik Aceh pernah menyaksikan sengketa pertambangan di kawasan serupa ketika izin perusahaan tambang akhirnya dibatalkan melalui putusan hukum. Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa konflik antara investasi, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal bukan perkara sederhana.

Kini, sebagian warga melihat pola yang nyaris serupa mulai muncul kembali: izin hadir di tengah penolakan masyarakat, proses partisipasi dipertanyakan, dan pemerintah diuji soal keberpihakannya.

Di atas Jembatan Krueng Beutong, di antara zikir yang terus menggema, pesan warga terdengar sederhana namun tegas: tanah leluhur bukan sekadar hamparan konsesi di atas peta. Bagi mereka, itu adalah ruang hidup—sesuatu yang akan dipertahankan, sejauh apa pun pertarungan harus dijalani. (Tim)

Mitigasi Trauma Sosial Eks Santri Ndolo Kusumo Sediakan Posko Aduan dan Pendampingan Psikologis

admin — Wed, 13 May 2026 20:31:00 +0700+0700

SEMARANG - Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Setelah penetapan itu, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan menutup permanen pondok pesantren tersebut. Sebanyak 252 santri dipulangkan ke keluarga masing-masing dan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren lain.

Di balik proses pemindahan itu, muncul kekhawatiran baru terkait potensi stigma sosial dan perundungan yang dapat dialami para eks santri Ndolo Kusumo, baik di lingkungan pesantren baru maupun di masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bersama Pemerintah Kabupaten Pati mendirikan posko pengaduan bagi korban kekerasan seksual maupun santri yang mengalami tekanan psikologis dan bullying akibat kasus tersebut.

Kepala Bagian Biro Kesra Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah Gunawan Sudharsono menjelaskan posko tersebut juga disiapkan sebagai tempat pendampingan trauma healing bagi para santri yang masih mengalami ketakutan dan luka batin.

"Posko ini kami siapkan untuk menerima aduan dari korban maupun santri yang mengalami bullying. Di sisi lain, kami juga memberikan pendampingan psikologis agar mereka bisa kembali pulih dan melanjutkan pendidikan dengan aman," kata Gunawan Sudharsono di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5).

Gunawan menyebut, sebagian santri mengalami trauma hingga merasa takut ketika bertemu tokoh agama yang memiliki kemiripan dengan pelaku. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan ketakutan berkepanjangan terhadap figur agama secara umum.

Kanwil DJKN Sumut dan Kejati Sumut Jalin Kerja Sama Percepatan Pemulihan Aset Negara

admin — Wed, 13 May 2026 20:30:00 +0700+0700

Medan – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mengoptimalkan dan mempercepat pemulihan aset negara melalui Bidang Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara.
Kerja sama tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, dan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Nofiansyah. Kegiatan berlangsung di Aula Cipta Kerta Lantai III Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Rabu (13/5/2026).
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakajati Sumatera Utara Eko Adhyaksono, para asisten Kejati Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri lainnya yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom. Hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Sumut beserta para koordinator di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Dari jajaran DJKN Sumatera Utara, kegiatan tersebut dihadiri oleh Istina Setya Lestari selaku Kepala Bidang Penilaian DJKN Sumut, Arief Fadillah, Erwin Gunawan, serta Indrawati.
Selain jajaran pejabat tersebut, kegiatan juga dihadiri seluruh pejabat struktural dan staf pada Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan penjabaran tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
"Penandatanganan ini menjadi spirit dan dukungan kepada jajaran Bidang Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara dalam optimalisasi dan percepatan pemulihan aset negara di wilayah Sumatera Utara," ujar Kajati Sumut.rel