LPSH Surati Kejagung Terkait Korupsi Rp 52,5 Miliar Dana Hibah KONI Asahan Dianggap "Bola Pingpong", Diminta Segera Diusut Tuntas

admin — Wed, 23 Sep 2026 18:53:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Lembaga Penegakan Supremasi Hukum (LPSH) Cabang Asahan kembali mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meminta agar dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Asahan senilai Rp 52,5 miliar yang tak kunjung jelas penanganannya sejak dilaporkan tahun lalu segera dibuka kembali dan diusut secara menyeluruh.

Surat bernomor 448/lpsh-As/was-tin.lanj/JPN/IX tertanggal 18 September 2026 ini dikirimkan setelah laporan pengaduan yang disampaikan sejak Juli 2025 dan disusul surat susulan pada 15 April 2026 dinilai berjalan di tempat, bak "bola pingpong" yang saling lempar antar instansi tanpa kejelasan proses hukum.

Ketua LPSH Cabang Asahan, Tumpak Nainggolan, S.H., mengungkapkan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang terindikasi kuat terjadi di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang dinilai tidak menjalankan tugasnya menelaah dan mengkaji secara sistematis seluruh aspek administratif, substantif, rasionalitas anggaran, hingga potensi konflik kepentingan dalam penyaluran dana hibah APBD Kabupaten Asahan kepada KONI beserta cabang olahraganya selama periode 2019–2025.

Berdasarkan data yang dirangkum, alokasi dana hibah KONI Asahan selama tujuh tahun berturut-turut mencapai total Rp 52,5 miliar — dengan rincian: 2019 Rp 9,5 miliar, 2020 Rp7 miliar, 2021 Rp 6,5 miliar, 2022 Rp6,5 miliar, 2023 Rp 7 miliar, 2024 Rp 8 miliar, dan 2025 Rp 8 miliar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebagai salah satu tahun dengan program pembinaan atlet paling lengkap mencakup 27 cabang olahraga dalam tiga tahap pelatihan, total anggaran saat itu hanya Rp5 miliar. Selisih yang sangat mencolok ini menjadi salah satu bukti kuat yang menandakan adanya penggelembungan anggaran yang tidak rasional.

"Para pemeriksa di Kejatisu berdalih tidak menemukan bukti korupsi. Padahal jika dibandingkan dengan tahun 2018, angkanya hampir dua kali lipat lebih besar tanpa ada peningkatan capaian yang setara. Ini jelas tidak wajar," tegas Tumpak, Rabu (23/9/2026).

Salah satu pelanggaran yang paling menonjol, menurut LPSH, adalah keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Asahan, bahkan pimpinan dewan yang menjabat sebagai pengurus inti KONI maupun cabang olahraga. Padahal hal tersebut tegas dilarang oleh Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, serta dipertegas dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 dan Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Pengurus KONI harus mandiri, tidak boleh merangkap jabatan publik yang dipilih rakyat. Ini syarat mutlak, termasuk dalam pernyataan bebas konflik kepentingan yang diwajibkan sebelum dana hibah dicairkan. Faktanya, syarat ini diabaikan begitu saja," jelasnya.

Selain itu, sejumlah persyaratan administratif dasar seperti keabsahan status badan hukum cabang olahraga, keberadaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, hingga kejelasan penggunaan anggaran tidak diteliti secara menyeluruh oleh pihak pemeriksa.

Kasus ini sempat mendapat perhatian publik ketika mantan Asisten Pidana Khusus Kejatisu, Mochamad Jefri, memimpin pengusutan pada Oktober 2025. Ia menyebut sedang melakukan pendalaman secara bertahap. Namun sejak itu, perkembangan kasus tak terdengar lagi. Kasi Pidsus Kejari Asahan juga menyebut kasus ditarik ke Kejatisu sehingga pihaknya tidak diberikan kewenangan memeriksa.

Saat dikonfirmasi wartawan pada Mei 2026, Kepala Kejatisu yang baru menjabat, Muhibuddin, S.H., M.H., berjanji akan meneliti laporan tersebut dan menindaklanjuti jika cukup alat bukti. Namun hingga kini belum ada kepastian arah penanganannya.

Tumpak juga menyinggung dugaan tekanan yang dialami oleh pihak yang melaporkan, termasuk ancaman terhadap wartawan yang memberitakan kasus ini, serta dugaan adanya transaksi suap yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Kejari Asahan.

"Kami meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pengawasan turun tangan. Jangan biarkan puluhan miliar uang rakyat hilang begitu saja tanpa ada yang dipertanggungjawabkan. Kasus ini harus dibuka kembali, diperiksa secara menyeluruh, dan pelakunya diproses sesuai hukum yang berlaku," pungkas Tumpak. (tec)

Inalum Borong 8 Penghargaan ENSIA 2026, Operasional Rendah Emisi BATUBARA

admin — Wed, 23 Sep 2026 18:48:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum memperkuat agenda keberlanjutan melalui inovasi di sektor lingkungan dan sosial.

Hasil itu terlihat dari tercermin torehan dengan delapan penghargaan yang diraih PLTA Inalum dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026 di Bali.

Dari delapan penghargaan itu, empat meraih predikat Platinum, yakni kategori Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3, serta Pengelolaan Sampah.

Selain itu, PLTA Inalum juga meraih tiga predikat Silver untuk kategori Efisiensi Energi, Keanekaragaman Hayati, dan Inovasi Sosial.

Penghargaan lainnya diraih melalui kategori Booth Inovasi ENSIA 2026.

Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel Hutauruk menyebut, capaian itu merupakan hasil dari upaya perusahaan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasional.

"Penghargaan ini bukan hanya capaian, tetapi juga refleksi bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari cara perusahaan menjalankan bisnis,"kata Daniel, diterima Sumut24.co, Rabu (23/9/2026).

Daniel, Inalum terus mendorong inovasi agar kegiatan operasional semakin efisien dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Penghargaan ENSIA 2026 memperlihatkan program keberlanjutan PLTA Inalum diarahkan tidak sebatas memenuhi kewajiban kepatuhan lingkungan. Perusahaan juga mengembangkan inovasi yang terhubung langsung dengan kegiatan operasional.

Sejumlah inisiatif difokuskan pada optimalisasi penggunaan sumber daya, penurunan emisi, efisiensi air, pengelolaan limbah, hingga perlindungan kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasi.

"Empat predikat Platinum menjadi capaian utama di bidang lingkungan. Penghargaan ini mencakup upaya menekan emisi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi beban pencemaran, serta mengelola dan memanfaatkan limbah B3 dan sampah,"jelasnya.

Di sisi lain, penghargaan pada kategori Keanekaragaman Hayati dan Inovasi Sosial memperlihatkan perluasan agenda keberlanjutan ke aspek ekologi dan masyarakat.

Selain program di lapangan, Inalum juga mendapat pengakuan melalui Booth Inovasi ENSIA 2026. Penghargaan ini menyoroti kemampuan perusahaan dalam mengomunikasikan inovasi lingkungan dan sosial sebagai bagian dari transformasi keberlanjutan perusahaan.
Daniel menegaskan, inovasi yang dikembangkan tidak diarahkan hanya untuk menjawab persoalan operasional jangka pendek.

"Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang lahir dari operasional PLTA tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan di masa depan,"ungkap Daniel.

Dijelaskan, ENSIA merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan PT Sucofindo (Persero) untuk mengapresiasi pelaku usaha dan inovator atas inovasi di bidang lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis.

"Bagi Inalum, capaian di ENSIA 2026 menjadi pijakan untuk melanjutkan pengembangan praktik bisnis yang lebih efisien dan bertanggung jawab, sejalan dengan upaya memperkuat daya saing industri aluminium nasional,"paparnya.

Berikut penghargaan PLTA Inalum di ENSIA 2026.
Predikat Platinum, Penurunan Emisi
Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3
Pengelolaan Sampah.

Predikat Silver, Efisiensi Energi
Keanekaragaman Hayati
Inovasi Sosial dan terakhir Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026.(Jo)

Kejar Target PAD 2026, Wagub Sumut Minta OPD dan BUMD Bergerak Bersama

admin — Wed, 23 Sep 2026 18:02:00 +0700+0700

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyatukan langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester II Tahun 2026. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan target penerimaan daerah tercapai sekaligus menjaga kinerja keuangan daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Wagub Sumut Surya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Akselerasi Percepatan Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester II Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (23/9/2026).

"Dalam optimalisasi pendapatan ini, kita harus satu bahasa dan satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terutama kepada 15 OPD dan BUMD," ujar Surya.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur, Wagub Sumut bertindak sebagai Ketua Tim, didampingi Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Tim.

Tim teknis tersebut juga melibatkan Bappelitbang, BKAD, Inspektorat dan Biro Hukum. Surya meminta Sekretaris Daerah dan instansi terkait memastikan seluruh anggota tim teknis hadir dalam setiap evaluasi, sehingga berbagai kendala dalam pencapaian target penerimaan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Timur Tumanggor memaparkan realisasi anggaran per 22 September 2026. Total pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,8% dari target Rp12,8 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06%.

Sementara itu, PAD terealisasi sebesar 59,15% atau sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun. Pendapatan transfer telah terealisasi 82,66% atau Rp4,8 triliun dari target Rp5,8 triliun, sedangkan total belanja terealisasi 51,8% dari pagu Rp12,8 triliun.

BKAD Sumut juga memaparkan rincian capaian PAD dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun dengan realisasi Rp3,5 triliun atau 56,59%.

Adapun realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 65%, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp141 miliar dari target Rp147 miliar. Sementara itu, Pajak Rokok terealisasi sebesar 50%.

Pada sektor retribusi daerah, dari target Rp243 miliar telah terealisasi Rp165 miliar atau 67,96%. Capaian tersebut menjadi salah satu bagian yang terus dievaluasi untuk memastikan target penerimaan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai.

Sementara itu, PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui BUMD ditargetkan sebesar Rp407 miliar. Hingga 22 September 2026, realisasinya mencapai Rp325 miliar atau 79,7%.

Di antaranya, PT Bank Sumut telah menyetorkan dividen/kontribusi sebesar Rp265 miliar dari target Rp350 miliar. Selain itu, terdapat realisasi 100% pada pos BUMD Bank Sumut sebesar Rp45,5 miliar, sedangkan PT PPSU telah mencapai realisasi 103,23% atau Rp6,9 miliar.

Pemprov Sumut berharap evaluasi berkala dan pengawasan ketat yang dilakukan Tim Optimalisasi dapat mempercepat pencapaian target penerimaan. Dengan koordinasi dan langkah bersama seluruh OPD serta BUMD, target pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026 diharapkan dapat tercapai secara maksimal. *

Penanganan Bencana di Solok Pemko Payakumbuh Kirim 56 Personel dan Peralatan Bantu

admin — Wed, 23 Sep 2026 17:58:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. datang langsung ke Arosuka dengan membawa bantuan logistik, peralatan kebencanaan, serta puluhan personel untuk membantu proses pembersihan dan penanganan pascabencana.

Bantuan tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, SKM., MPPM., kepada Wakil Bupati Solok, H. Candra, di Posko Utama Penanganan Bencana Arosuka, Rabu (23/9/2026).

Penyerahan bantuan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Armen Plani, serta Kasatpol PP Kota Payakumbuh Dewi Novita, S.STP., M.Si

Tidak hanya membawa bantuan, Pemko Payakumbuh juga mengerahkan berbagai peralatan untuk membersihkan material lumpur yang masih menutupi sejumlah lokasi terdampak. Peralatan tersebut antara lain gerobak mesin dan cangkul, disertai dukungan personel dari unsur pemadam kebakaran dan Satpol PP.

Juga sebanyak 56 personel disiagakan untuk membantu proses penanganan bencana di Kabupaten Solok.
"Pertama kami menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa Kabupaten Solok. Hari ini kami hadir untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Kabupaten Solok," ujar Elzadaswarman.

Bantuan dan personel yang dikirim difokuskan untuk mendukung proses pembersihan material pascabencana, khususnya lumpur yang masih membutuhkan penanganan di sejumlah titik.
"Kami juga membawa peralatan untuk membersihkan lumpur pascabencana, seperti gerobak mesin, cangkul, serta personel Damkar dan Satpol PP. Kami standby-kan di Kabupaten Solok sebanyak 56 orang untuk membantu," katanya.

Dukungan tersebut juga akan ditambah. Elzadaswarman menyebut Pemko Payakumbuh berencana mengerahkan alat berat dan satuan mobil pemadam kebakaran pada Kamis (24/9/2026).
"Selain itu, besok kami juga akan menurunkan alat berat dan mobil Damkar untuk membantu," ujarnya.

Wakil Bupati Solok H. Candra menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Payakumbuh yang datang langsung membantu penanganan bencana.
Menurutnya, tambahan personel dan peralatan sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Solok masih berada dalam masa tanggap darurat dan membutuhkan percepatan pembersihan material bencana.

"Terima kasih atas bantuan dan kepedulian Pemko Payakumbuh. Terima kasih sudah datang dan membantu kami. Ini sangat membantu dan meringankan beban kami," ujar H. Candra.

Dan berharap seluruh bantuan dan tenaga yang diberikan menjadi amal ibadah bagi seluruh pihak yang terlibat.
"Semoga apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT sebagai amal ibadah hendaknya," tuturnya.
.
Dukungan Pemko Payakumbuh menjadi bagian dari solidaritas lintas daerah dalam membantu Kabupaten Solok menghadapi dampak bencana. Sebelumnya, sejumlah daerah juga telah mengirimkan bantuan maupun personel untuk mendukung proses penanganan di wilayah tersebut.

Dan diungkapkan Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 22 September 2026. Status tersebut ditetapkan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk evakuasi, pembersihan material, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dan pemulihan aktivitas warga.

Dalam kondisi tersebut, dukungan personel, peralatan, dan alat berat menjadi kebutuhan penting. Kehadiran unsur dari daerah lain diharapkan mempercepat proses pembersihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitasnya.
Dari Payakumbuh, pesan solidaritas itu dibawa langsung ke tengah penanganan bencana di Arosuka: Kabupaten Solok tidak sendiri.(YOSE)

2 Maling AC Ditangkap Polsek Medan Area

admin — Wed, 23 Sep 2026 17:57:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua tersangka pencurian Indoor AC diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Area pada Sabtu (19/9/2026) sekira pukul 03.47 WIB.

Keduanya adalah, Tedy Syahputra (28) dan M Adam (20), warga Jalan Rawa Cangkuk Kelurahan TSM III Kecamatan Medan Denai.

"Kedua tersangka kita amankan setelah tertangkap tangan mencuri AC Indoor di Jalan Tuba I, Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Denai," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (23/9/2026).

Dijelaskannya, pencurian itu diketahui korban Emilyadi (50), setelah dibanguni kepala lingkungan (kepling). Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Area.

Selanjutnya, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi keberadaan tersangka di Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung diamankan.

"Kedua tersangka mengakui perbuatannya. Mereka sudah sempat membuka Indoor AC tersebut, namun ketahuan," pungkasnya.

Bersama tersangka diamankan 1 celana panjang hitam, 1 baju kemeja yang dipakai saat beraksi, 1 kaos, dan 1 celana pendek.(W05)

Ketua SPS: AI Bukan Sekadar Percepat Produksi Konten, tapi Buka Peluang Bisnis Media

admin — Wed, 23 Sep 2026 17:54:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P. Ruswita mendorong perusahaan pers menempatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai instrumen pengembangan bisnis, bukan semata-mata teknologi untuk mempercepat produksi konten.

Januar menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi keynote speaker pada SPS Workshop Series #36 bertema "Pemanfaatan AI untuk Penyusunan Proposal Marketing Bisnis Pers" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Januar, perubahan perilaku audiens dan perkembangan teknologi digital telah menggeser cara industri media bekerja sekaligus menghasilkan pendapatan. Karena itu, perusahaan pers tidak cukup hanya mempertahankan kualitas jurnalistik, tetapi juga perlu membaca perubahan pasar dan membangun model bisnis yang mampu bertahan dalam ekosistem digital.

"AI jangan hanya kita lihat sebagai alat untuk membuat pekerjaan lebih cepat. Kita harus melihatnya sebagai instrumen untuk membaca peluang, memahami kebutuhan pasar, dan memperkuat strategi bisnis perusahaan pers," kata Januar.

Ia mengatakan, pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari pengolahan data, pemetaan kebutuhan calon klien, penyusunan konsep proposal marketing, hingga pengembangan gagasan kampanye komunikasi yang lebih terukur.
Namun, percepatan teknologi tidak berarti pengambilan keputusan strategis dapat sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Januar menekankan pentingnya mempertahankan peran manusia karena kreativitas, pengalaman jurnalistik, pemahaman terhadap audiens, integritas, dan kepercayaan tetap menjadi fondasi bisnis media.

"AI bukan pengganti manusia. AI adalah alat bantu. Kualitas, kreativitas, dan keputusan strategis tetap berada di tangan kita," ujarnya.

Dalam konteks pemasaran, Januar juga mendorong perusahaan pers mengubah cara menjual produk medianya. Ruang iklan, menurut dia, tidak lagi cukup diposisikan sebagai komoditas tunggal ketika kebutuhan klien semakin bergeser menuju solusi komunikasi yang memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.

"Proposal marketing yang kuat bukan hanya menjelaskan siapa kita. Proposal harus mampu menjawab masalah klien, solusi yang kita tawarkan, dan hasil yang bisa diberikan," terang Januar.

Pendekatan tersebut menempatkan perusahaan pers bukan sekadar sebagai pemilik kanal distribusi informasi, tetapi juga sebagai penyedia solusi komunikasi yang memahami karakter audiens dan kebutuhan pasar.

Workshop tersebut diarahkan untuk menghasilkan kemampuan yang dapat diterapkan langsung oleh perusahaan pers, termasuk dalam menyusun proposal bisnis, mengembangkan produk media, membaca peluang pasar, serta mencari sumber pendapatan baru.
Januar menilai perubahan teknologi perlu diikuti keberanian berinovasi agar AI tidak justru memperlebar kesenjangan antara perusahaan pers yang mampu beradaptasi dan mereka yang terlambat merespons perubahan.
"Perubahan teknologi harus kita hadapi dengan inovasi. Jangan sampai AI menjadi ancaman bagi media karena kita terlambat beradaptasi," pungkasnya.

Agenda tersebut sekaligus menempatkan AI dalam pembahasan yang lebih luas, yakni bukan hanya sebagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi jurnalistik, tetapi juga sebagai instrumen bagi perusahaan pers untuk memahami pasar, menawarkan solusi kepada klien, dan membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.rel

KINERJA KEMENTERIAN IMIPAS YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:58:00 +0700+0700

Opini oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Rapat koordinasi selalu punya godaan yang sama: selesai ketika acara ditutup.

Materi sudah dipaparkan, persoalan sudah dibahas, kesepakatan sudah dicatat. Setelah itu peserta pulang ke unit kerja masing-masing dan birokrasi kembali pada kesibukan sehari-hari. Perlahan, hasil rapat yang semula terasa penting bisa kehilangan tenaga.

Karena itu, ukuran sesungguhnya dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 bukan terletak pada empat hari penyelenggaraannya, 20–23 September 2026. Ukurannya justru dimulai setelah Rakor berakhir.

Apa yang berubah?

Tema Rakor tahun ini sudah memberi arah yang jelas: "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas."

Kalimat itu sederhana, tetapi konsekuensinya tidak ringan. Evaluasi harus berakhir pada keputusan. Keputusan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan. Pekerjaan harus mempunyai penanggung jawab dan tenggat. Pada akhirnya, masyarakat harus bisa merasakan hasilnya.

Di situlah arti penting Rakor kali ini.

Sejumlah pembahasan tidak lagi berhenti pada daftar masalah dan rekomendasi. Hasilnya mulai masuk ke wilayah yang lebih konkret: SOP, Surat Edaran, SLA, rencana kerja, indikator, PIC, serta mekanisme monitoring.

Tentu dokumen-dokumen itu belum menjadi hasil akhir. Ia baru alat untuk sampai ke sana.

DARI SOP KE KEPASTIAN PELAYANAN

Di bidang Keimigrasian, Rakor menghasilkan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua Surat Edaran yang mencakup Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Dokumen Perjalanan.

Bagi organisasi, ini penting. Tetapi bagi masyarakat, jumlah SOP mungkin tidak terlalu berarti.

Yang ingin diketahui masyarakat jauh lebih sederhana: syaratnya apa, berapa lama selesai, siapa yang menangani, sudah sampai mana prosesnya, dan ke mana harus bertanya jika ada masalah.

Karena itu, SOP jangan berhenti sebagai dokumen yang tersimpan rapi di kantor. SOP harus terasa di loket pelayanan.

Ia harus membuat pelayanan lebih pasti, mengurangi ruang tafsir, memperjelas tanggung jawab, sekaligus melindungi petugas yang sudah bekerja sesuai aturan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan standar yang disusun di pusat benar-benar hidup sampai ke Kanwil dan UPT. Di sinilah internalisasi, pelatihan, penguatan kompetensi, dan monitoring menjadi penting.

Pengawasan tiga lini—UPT, Kanwil, dan Pusat—juga tidak boleh berubah menjadi tiga lapis meja baru. Tujuannya bukan memperpanjang birokrasi, melainkan mempercepat ditemukannya masalah.

Kalau ada pelayanan tersendat di UPT, Kanwil harus mengetahuinya. Jika membutuhkan keputusan pusat, jangan menunggu masalah membesar.

STAR PROAKSI pun semestinya bekerja dengan semangat yang sama. Bukan sekadar ruang mengisi laporan, tetapi alat bagi pimpinan untuk melihat keadaan sebenarnya: mana yang sudah selesai, mana yang tertinggal, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus segera diputuskan.

PEMASYARAKATAN DAN KEPASTIAN HAK

Di bidang Pemasyarakatan, Rakor menghasilkan tiga rancangan dokumen utama: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut Rakor, Surat Edaran mengenai SLA pemberian Hak Integrasi, serta Surat Edaran mengenai penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Bahasanya memang administratif. Dampaknya tidak.

Bagi warga binaan dan keluarganya, keterlambatan administrasi dapat berarti bertambahnya waktu menunggu tanpa kepastian. Sebuah berkas yang berhenti di meja tertentu bukan sekadar kertas yang belum ditandatangani. Ada manusia dan keluarga di belakangnya.

Karena itulah SLA pemberian hak integrasi penting. Ia bukan hanya urusan ketertiban administrasi, tetapi juga soal kepastian pelayanan dan pemenuhan hak sesuai ketentuan.

Pada bagian ini kita perlu terus mengingat bahwa Pemasyarakatan bukan semata-mata urusan penjara.

Reintegrasi sosial merupakan tujuan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia.

Maka ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya keamanan Lapas dan Rutan. Kita juga perlu melihat apakah proses pembinaan menolong seseorang kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Di sinilah Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh posisi yang semakin penting.

Perubahan dalam KUHP dan KUHAP akan membawa konsekuensi terhadap Litmas, pembimbingan, pengawasan, pidana alternatif, serta berbagai bentuk reintegrasi sosial. Kalau paradigma pemidanaan bergerak, Pemasyarakatan juga harus bergerak.

Bapas tidak boleh dipandang sebagai bagian kecil di ujung proses.

Justru ketika orientasi sistem semakin kuat pada pembinaan dan reintegrasi, Bapas akan berada di salah satu titik yang menentukan.

Artinya, jangkauan Bapas perlu diperluas. Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan harus diperkuat. Jejaring dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan masyarakat juga harus dibangun lebih serius.

Sebab seseorang tidak kembali ke sebuah sistem. Ia kembali ke keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan masyarakat.

INTEGRITAS HARUS TERASA DALAM SISTEM

Rakor tahun ini juga memberi perhatian besar pada integritas.

Tetapi pengalaman mengajarkan satu hal: integritas tidak cukup dijaga dengan imbauan.

Kita tentu membutuhkan aparatur yang jujur. Namun organisasi juga harus membangun sistem yang membuat penyimpangan semakin sulit dilakukan.

Di sinilah transaksi nontunai, transparansi status pelayanan, mekanisme pengaduan yang dapat ditelusuri, pengawasan berbasis risiko, dan jejak digital setiap keputusan penting menjadi relevan.

Sebuah keputusan seharusnya bisa ditelusuri: siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, apa dasar hukumnya, siapa yang menyetujui, kapan diputuskan, dan mengapa keputusan itu diambil.

Tidak perlu dibuat rumit.

Semakin jelas jejak sebuah proses, semakin kecil ruang abu-abu.

Integritas dengan demikian tidak hanya menjadi karakter orang per orang. Ia tumbuh menjadi karakter sistem.

SETELAH RAKOR, SIAPA MENGERJAKAN APA?

Salah satu hal yang penting dari Rakor kali ini adalah adanya tenggat tindak lanjut.

Kertas kerja pemetaan dan usulan indikator Program Aksi Tahun 2027 harus disampaikan paling lambat 28 September 2026.

Batas waktu seperti ini perlu dijaga. Sebab setelah sebuah forum selesai, persoalan paling sederhana sering justru menjadi yang paling menentukan: siapa mengerjakan apa?

Setiap hasil Rakor sebaiknya bisa dibaca dalam bahasa yang sederhana.

Apa yang harus diselesaikan?

Siapa PIC-nya?

Kapan harus selesai?

Bagaimana kita mengetahui bahwa pekerjaan itu benar-benar selesai dan memberi hasil?

Bila ada indikator yang merah, tidak selalu diperlukan rapat panjang. Cari masalahnya, tentukan penanggung jawabnya, putuskan apa yang dibutuhkan, lalu beri batas waktu.

Birokrasi kadang terlalu cepat mencari jawaban dalam bentuk aplikasi baru, tim baru, atau struktur baru. Padahal banyak persoalan bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lebih mendasar: disiplin menjalankan sistem yang sudah disepakati.

HASILNYA AKAN TERLIHAT DI LAPANGAN

Penghargaan kepada Wiko Nurdian, Pranata Komputer Ahli Pertama Kanwil Ditjen Imigrasi NTT yang meraih Juara I Lomba ASN Menulis x Kumparan 2026, juga membawa pesan tersendiri.

Birokrasi perlu memberi ruang kepada pegawai yang berpikir, menulis, berinovasi, dan berani menawarkan perbaikan.

Gagasan baik tidak selalu datang dari atas.

Sering kali ia justru lahir dari orang yang setiap hari menghadapi persoalan di lapangan.

Maka setelah Rakor ditutup, pusat perhatian semestinya bergeser dari ruang pertemuan menuju Kanwil dan UPT.

Di situlah hasil Rakor akan menemukan ujian sebenarnya.

Apakah pelayanan Keimigrasian semakin pasti?

Apakah hak warga binaan diproses lebih cepat dan transparan?

Apakah STAR PROAKSI benar-benar membantu pimpinan mengambil keputusan?

Apakah pengawasan mampu menemukan masalah lebih awal?

Apakah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan semakin siap menghadapi perubahan sistem hukum pidana?

Jawaban atas semua pertanyaan itu tidak terdapat pada laporan penutupan.

Jawabannya akan terlihat di Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lapas, Rutan, Bapas, Kanwil, dan unit-unit pelayanan lainnya.

Pada akhirnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada seberapa banyak rapat yang kita selenggarakan atau seberapa tebal dokumen yang kita hasilkan.

Masyarakat mempunyai ukuran sendiri.

Pelayanan lebih cepat atau tidak.
Hak lebih pasti atau tidak.
Proses lebih terbuka atau tidak.
Dan aparatur semakin dapat dipercaya atau tidak.

Karena itu, pekerjaan setelah Rakor justru lebih penting daripada Rakor itu sendiri.

Kesepakatan sudah dibuat.

Sekarang waktunya memastikan kesepakatan itu bekerja.

Dari kesepakatan menuju tindakan. Dari tindakan menuju hasil. Dan dari hasil itulah kepercayaan publik tumbuh.

Kajati Sumbar , Bawa 1,5 Ton Beras untuk Korban Galodo

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:25:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Dedie Tri Haryadi, S.H., M.H. Rabu (23/9/2026) turun langsung ke Arosuka, Kabupaten Solok, untuk melihat kondisi warga yang terdampak banjir bandang dan galodo.

Dedie datang bersama Wakajati Sumbar, Asisten Intelijen, Asisten Pidana Militer, sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta jajaran Kejaksaan di Sumatera Barat.

Kehadirannya, tak sekadar meninjau lokasi bencana, rombongan Kejati Sumbar membawa bantuan berupa 1,5 ton beras dan berbagai bahan makanan serta lauk-pauk bagi masyarakat terdampak, relawan, dan pengungsi.
Kejati Sumbar juga mendirikan Posko Kejaksaan Peduli Bencana Solok dan dapur umum sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan bencana selama masa tanggap darurat.

"Dikatakan Kami datang ke sini untuk membantu meringankan korban-korban yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Solok," kata Dedie saat berada di lokasi.

Bersinergi dengan pemerintah daerah
Dedie mengatakan penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Karena itu, Kejati Sumbar berupaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur lainnya agar kebutuhan warga dapat dipenuhi secara bersama-sama.
"Kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah yang lainnya untuk bersatu meringankan beban yang ada di Kabupaten Solok," ujarnya.

Dijelaskan Dedie, bantuan yang disalurkan berupa beras dan lauk-pauk. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana.Dukungan juga diarahkan kepada para relawan yang masih bekerja di lapangan serta warga yang berada di lokasi pengungsian.

Kejati Sumbar memastikan dukungan tersebut akan terus diberikan selama masa tanggap darurat berlangsung.
"Insya Allah sampai tanggap darurat selesai. Kami akan tetap peduli dengan keadaan dan kondisi relawan dan warga masyarakat di Kabupaten Solok," kata Dedie.

Selain bantuan bahan pangan, keberadaan dapur umum menjadi salah satu bentuk dukungan Kejati Sumbar dalam penanganan kondisi darurat.
Dalam pelaksanaannya, Kejati Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial, agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan dapat menutup kebutuhan yang belum terpenuhi.

Dedie mengatakan pola kerja yang diterapkan adalah saling melengkapi.
"Kami saling bersinergi dengan Dinsos, saling melengkapi. Apabila nanti Dinsos ada kekurangan, kami siap untuk membantu kekurangan tersebut," tuturnya.

Kunjungan ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah daerah dan petugas kebencanaan.
Di tengah kondisi darurat, kebutuhan pangan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dipenuhi. Bantuan 1,5 ton beras dan bahan makanan yang dibawa jajaran Kejati Sumbar diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.

Dan menegaskan, kehadiran Kejaksaan di lokasi bencana merupakan bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.
"Melalui Posko Peduli Bencana dan dapur umum ini, kami ingin memastikan Kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bantuan yang diberikan mungkin tidak menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi kami berharap dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujar Dedie.

Jajaran Kejati Sumbar juga mengajak seluruh pihak mempertahankan semangat gotong royong selama proses penanganan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok berlangsung.(YOSE)

Pemko Solok Salurkan Bantuan Rp100 Juta dan Kerahkan Relawan untuk Korban Galodo Arosuk

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:25:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, Rabu (23/9/2026). menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana galodo di Arosuka dengan menyerahkan secara langsung
bantuan di Arosuka oleh Wali Kota Solok Dani Kirana Putra bersama Wakil Wali Kota Sruyadi Nurdal, Sekretaris Daerah Desmon, dan Ketua TP PKK Kota Solok.
.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama Panglima Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol (Pangdam XX/TIB), Mayjen TNI Arief Gajah Mada.
Tidak hanya berupa bantuan materi, Pemko Solok juga mengerahkan sejumlah personel dan sarana pendukung untuk membantu penanganan dampak bencana.

Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp100 juta, perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari, kasur, selimut, terpal, makanan siap saji, serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat terdampak.Pemko Solok juga melepas tim relawan Tahqna, Tim Reaksi Cepat (TRC), Satpol PP, petugas kebersihan, personel Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Perkim-LH), dan petugas PDAM.

Selain itu, empat unit mobil pemadam kebakaran dan dua unit truk sampah turut dikerahkan untuk mendukung proses penanganan di lokasi bencana.
Wali Kota Solok Dani Kirana Putra mengatakan, pengerahan personel dan peralatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat Kabupaten Solok dalam menghadapi kondisi pascabencana.

"Kami melepas secara resmi tim relawan, empat unit pemadam kebakaran, dua truk sampah dan seluruh pasukan yang ada," ujar Dani.

Dikatakannya, Pemko Solok juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar, termasuk sembako dan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak."Kami siapkan gaslub, sembako untuk dibagikan kepada warga masyarakat kita," katanya.

Dan bantuan dana sebesar Rp100 juta juga telah disalurkan melalui mekanisme transfer ke rekening BPD agar dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan dukungan Pemerintah Kota Solok. Ia menilai hubungan Kota dan Kabupaten Solok tidak dapat dipisahkan, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana.

Dan mengapresiasi kedatangan Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta jajaran yang tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu penanganan bencana."Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan jajaran," ucapnya.

Solidaritas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat upaya penanganan dan pemulihan pascabencana galodo di Arosuka.(YOSE)

Bupati Solok Terima Kunjungan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Danrem O32/Wirabraja dan Kajati Sumbar di Posko Darurat Bencana

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:24:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Rabu (23/9/2026) menerima kunjungan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., Danrem O32/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., dan Kajati Sumbar Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. di Posko Darurat Bencana Banjir Bandang Kabupaten Solok.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Forkopimda, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., serta jajaran Basarnas Sumbar.

Bupati Solok menyambut langsung rombongan di Posko Utama yang berada di Area Lapangan Kantor Bupati Solok. Selanjutnya, Bupati bersama rombongan meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak banjir bandang di sekitar kawasan perkantoran Bupati Solok.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan perumahan masyarakat yang terdampak bencana untuk melihat kondisi serta penanganan di lapangan.

Bupati Solok menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh unsur dan masyarakat terus bergerak bersama dalam menangani dampak banjir bandang.

Dijelaskan, dukungan penanganan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, Balai, anggota DPR RI, serta instansi lainnya. Seluruh unsur bersinergi dalam membantu masyarakat terdampak, termasuk dalam proses evakuasi dan penanganan pascabencana.

"Sejauh ini tidak terdapat kendala berarti, karena seluruh pihak bekerja secara bersama-sama," ujar Bupati.

Dua Korban Hilang, Satu Telah Ditemukan. Terkait kondisi korban, Bupati menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat dua orang yang dinyatakan hilang. Satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Rabu (23/9/2026), sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian.

Dan Tim gabungan hingga saat ini masih melakukan penyisiran di sejumlah titik dengan cakupan pencarian sekitar satu kilometer ke arah bawah dari lokasi terdampak.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu masyarakat Kabupaten Solok dalam menghadapi bencana tersebut.

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada menyampaikan bahwa personel tetap disiagakan untuk membantu penanganan dan pembersihan wilayah yang terdampak banjir bandang.

Personel juga diarahkan untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh bantuan maupun penanganan, termasuk daerah yang masih terisolir akibat dampak banjir bandang. Personel yang telah diterjunkan akan tetap standby dan siaga mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

Apabila diperlukan tambahan kekuatan, Pangdam menyampaikan terdapat cadangan personel dari Jambi yang siap digeser untuk membantu penanganan di wilayah Kabupaten Solok.

Selain dukungan personel, TNI juga menyiapkan dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak melalui mobil RO (Reverse Osmosis). Mobil tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya bagi masyarakat di kampung-kampung yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, dengan penggunaannya disesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Terhadap instansi pemerintahan dan kantor pelayanan publik yang terdampak banjir bandang, Bupati Solok menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap melakukan penanganan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.(YOSE)

Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Meninjau Kondisi Masyarakat di Perumahan Nuansa Griya Arosuka.

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:23:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.Co

Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Rabu (23/9/2026 di sela mendampingi kunjungan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Danrem O32/Wirabraja dan Kajati Sumbar ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang, juga bersama Kapolres Solok Arosuka meninjau kondisi masyarakat di Perumahan Nuansa Griya Arosuka,.

Bupati bersama Kapolres Solok Arosuka turut membantu proses pembersihan material lumpur yang menggenangi ruas jalan di kawasan kompleks perumahan.

Dia menyampaikan, terdapat tiga kawasan perumahan yang terdampak bencana dengan sekitar 240 warga terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Ada tiga perumahan yang terdampak bencana. Berdasarkan data yang kita dapat, ada sekitar 240 warga kita di sini, ada yang terdampak langsung dan ada yang tidak terdampak langsung."

Dijelaskan, Penanganan bencana dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, serta berbagai unsur lainnya. Kehadiran sejumlah pimpinan dan unsur terkait di lokasi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membantu masyarakat menyelesaikan dampak bencana.

"Hari ini Forkopimda kita hadir di sini, termasuk juga Pak Pangdam, Pak Kapolda, semua hadir. Ini adalah petugas kita untuk membantu masyarakat, bagaimana persoalan ini bisa kita selesaikan secara bersama."

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang datang membantu penanganan bencana di Kabupaten Solok.

"Mucapkan ribuan terima kasih untuk teman-teman para relawan yang datang dari kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya."

Menurutnya, kehadiran para relawan menunjukkan semangat persatuan dan solidaritas masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana.
"Inilah bentuk persatuan kita di Sumatera Barat, bentuk pertemanan kita. Satu terluka, yang lain ikut merasakan. Satu teman membantu teman yang lain."

Selain pembersihan rumah dan lingkungan yang terdampak, pemerintah juga melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk pembangunan dapur umum dan distribusi bantuan kepada masyarakat.

Dia juga menyebut bencana yang kembali terjadi juga menjadi bahan evaluasi dan koreksi bersama bagi pemerintah. Evaluasi tersebut mencakup kondisi kawasan, aspek keselamatan masyarakat dan pegawai, serta proses perizinan yang berkaitan dengan kawasan terdampak.

"Perizinan AMDAL kita cek detail, mungkin seperti apa prosesnya dan akan kita evaluasi."

Dampak terhadap kawasan perkantoran juga menjadi bagian dari pembahasan pascabencana. Dalam evaluasi tersebut, muncul wacana awal untuk mengkaji kemungkinan relokasi kawasan perkantoran ke lokasi yang lebih aman.

Wacana tersebut masih berada pada tahap pemikiran awal dan belum menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Solok. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kawasan, aspek keselamatan, serta masukan dari berbagai pihak.

"Kalau ini berbahaya, membahayakan keselamatan para pegawai kita, ini lebih berdampak luar biasa sebenarnya."
Sementara itu, dalam penanganan di lapangan, aparatur sipil negara (ASN) juga turut membantu membersihkan kawasan yang terdampak banjir bandang."Tadi terlihat ASN itu ikut membantu membersihkan semua."

Bupati menegaskan bahwa berbagai langkah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya bersama dalam menangani dampak bencana sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penanganan dan perbaikan ke depan.

"Insya Allah kita lakukan terus, karena beberapa waktu lalu kita terdampak bencana di akhir tahun 2025, hari ini terdampak bencana lagi. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar, koreksi kita bagi kita."(YOSE)

Amankan Kurir Jawa Timur di Silau Laut, Satres Narkoba Polres Asahan Sita 1,5 Kg Sabu Bernilai Fantastis

admin — Wed, 23 Sep 2026 14:37:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali menorehkan keberhasilan besar dalam memutus rantai peredaran narkotika. Berkat informasi cepat dari masyarakat, petugas berhasil mengamankan seorang kurir sekaligus menyita 1,5 kilogram sabu di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Jumat (18/9/2026).

Pengungkapan bermula tak lama setelah pukul 09.00 Wib, saat Unit Opsnal Satres Narkoba menerima laporan warga tentang adanya seseorang yang diduga menyimpan narkotika di kawasan Dusun IX, Desa Silo Baru. Kasat Res Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, S.H. segera memerintahkan Kanit 2 IPDA Eko P. Sianipar beserta tim turun ke lokasi guna melakukan pemantauan.

Tak butuh waktu lama, petugas melihat sosok yang cocok dengan ciri yang dilaporkan. Langkah pengamanan langsung diambil, dan penggeledahan di badan serta barang bawaan tersangka membuahkan hasil gemilang. Ditemukan enam bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 1,5 kilogram, satu tas hitam, satu ponsel Android berwarna biru, serta satu bungkusan putih lainnya.

Dari pemeriksaan, tersangka yang mengaku bernama Musemmil (47) ternyata warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengaku hanya bertugas mengantar barang tersebut ke Surabaya atas perintah seseorang berinisial M, dengan janji upah sebesar Rp30 juta bila sampai tujuan.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih menyisir jejak jaringan yang diduga berada di balik pengiriman narkotika dalam jumlah besar ini.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT. menegaskan keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif masyarakat.

"Informasi dari warga adalah mata rantai terpenting dalam pemberantasan narkoba. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat tak segan melapor jika mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya," ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan bahwa menjauhkan Kabupaten Asahan dari bahaya narkoba adalah tanggung jawab bersama, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus dan menjaga keamanan serta ketertiban daerah. (tec)

Satres Narkoba Polres Asahan Gagalkan Peredaran Sabu 50,68 Gram di Teluk Nibung, Satu Pelaku Diamankan

admin — Wed, 23 Sep 2026 14:31:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Asahan kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran barang haram. Berkat kesiapsiagaan dan informasi dari masyarakat, petugas berhasil mengamankan 50,68 gram sabu sekaligus menangkap seorang pria tersangka di wilayah Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Jumat (18/9/2026).

Penangkapan bermula ketika Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, S.H., menerima laporan warga sekitar pukul 17.30 Wib terkait dugaan transaksi narkotika yang berlangsung di Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan, Teluk Nibung.

Tak membuang waktu, Kasat Narkoba segera memerintahkan Kanit I IPDA A.F. Manalu, S.H., M.H., bersama tim Unit Opsnal turun ke lokasi untuk melakukan penindakan. Sesampainya di tempat, terduga pelaku yang berinisial H alias P (41) justru berusaha melarikan diri. Terjadi pengejaran, dan saat dikejar, pelaku diketahui membuang sebuah amplop putih ke semak-semak.

Petugas segera melakukan pencarian dan menemukan amplop tersebut tidak jauh dari lokasi. Di dalamnya terdapat satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 50,68 gram.

Dari pemeriksaan awal, tersangka mengakui barang bukti itu miliknya. Ia mengaku memperoleh pasokan sabu tersebut dari seseorang berinisial E yang berdomisili di Kota Tanjung Balai. Saat ini, tim masih memburu E untuk memutus rantai peredaran narkotika tersebut.

Tersangka beserta seluruh barang bukti kini dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., melalui Kasat Narkoba menegaskan bahwa operasi pemberantasan narkoba akan terus digencarkan tanpa henti.

"Kami sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat. Informasi dari warga menjadi kunci utama keberhasilan penindakan ini," ujarnya.

Beliau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu memerangi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Jangan ragu melapor jika melihat aktivitas mencurigakan, agar kita bersama-sama menjaga Kabupaten Asahan tetap bersih dari ancaman narkoba," imbaunya. (tec)

Sekda menghadiri Pesta Olob-Olob GKPS Resort Siantar III, di Aula Universitas HKBP Nommensen

admin — Wed, 23 Sep 2026 11:24:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Sitanggang SSTP MSi menghadiri Pesta Olob-Olob Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar III, di Aula Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Jalan Sangnaualuh Damanik, Minggu (13/09/2026).

Kehadiran Junaedi yang mewakili Wesly menjadi bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terhadap kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Junaedi atas nama Pemko Pematangsiantar, mengucapkan selamat melaksanakan Pesta Olob-Olob kepada seluruh jemaat dan panitia Resort Siantar III.

Junaedi menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh jemaat atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Pesta Olob-Olob hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan serta memperkuat kebersamaan.

"Kiranya Pesta Olob-Olob ini menjadi momentum untuk semakin mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan, sekaligus mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian kita satu sama lain," katanya.

Ia juga berharap semangat kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan tersebut dapat terus dibawa dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga turut mendukung terciptanya suasana Kota Pematangsiantar yang rukun, harmonis, dan penuh toleransi.

"Atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar, sekali lagi kami mengucapkan selamat mar-Olob-Olob. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati," sebut Junaedi di acara dengan Ketua Panitia Sofian Purba yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Ketua Umum Mangapul Purba menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Pesta Olob-Olob Resort Siantar III. Ia mengajak seluruh panitia dan jemaat untuk terus menjaga semangat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

"Tidak ada kata balik arah. Maju terus, pantang mundur. Semoga Olob-Olob ini menjadi motivasi untuk pelaksanaan Olob-Olob selanjutnya. Maju terus, pantang mundur. Tuhan memberkati," ujar Mangapul. (LP)

Ketua TP PKK menghadiri pertemuan bulanan TP PKK sekaligus mempersiapkan penilaian Lomba PHBS

admin — Wed, 23 Sep 2026 11:23:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi menghadiri pertemuan bulanan TP PKK sekaligus mempersiapkan penilaian Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Selasa (15/09/2026). Kegiatan dihadiri masing-masing TP PKK dari 8 kecamatan dan 53 kelurahan se-Kota Pematangsiantar.

Sebelum membuka acara, Ny Liswati menyampaikan pertemuan bulanan TP PKK sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dalam meraih prestasi dari beberapa kategori perlombaan yang telah dilaksanakan TP PKK Kota Pematangsiantar.

Ny Liswati juga menegaskan, pertemuan bulanan merupakan kegiatan rutin yang diadakan pengurus dan kader PKK di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota untuk mengoordinasikan program kerja.

"Ada beberapa yang bisa kita raih menjadi juara dan evaluasi tingkat Kota Pematangsiantar dari beberapa kategori yang telah selesai dilaksanakan, dan akan diumumkan yang menjadi pemenang lomba," katanya.

Ny Liswati juga mengajak agar seluruh pengurus TP PKK tetap bergandeng tangan, guna mencapai visi misi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, yaitu "Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras".

"Saya sampaikan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Semoga pertemuan bulanan dapat berjalan dengan baik," katanya.

Pemenang Lomba TP PKK Kota Pematangsiantar Tahun 2026 yakni, Lomba Tertib Administrasi PKK:
Juara 1 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba,
Juara 2 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun.

Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja: Juara 1 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Juara 2 Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba.

Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K):
Juara 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara, dan
Juara 2 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat.

Lomba Aku Hatinya PKK:
Juara 1 Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan dan Juara 2 Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat.

Lomba IVA Test: Juara 1 Kecamatan Siantar Timur dan
Juara 2 Kecamatan Siantar Sitalasari.

Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS): Juara 1 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara dan
Juara 2 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun.

Lomba Posyandu: Juara 1 Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat dan Juara 2 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan.

Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Juara 1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat dan Juara 2 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari. (LP)

Dukung Target Zero ODOL 2027, RO1JNT Kembali Lakukan Penertiban Kendaraan Besar di Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa

admin — Wed, 23 Sep 2026 10:17:00 +0700+0700

Medan - Dalam rangka mendukung target Zero ODOL 2027, Representative Office 1 Jasamarga Nusantara Tollroad (RO1JNT) selaku pengelola Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) bersama dengan Kepolisian kembali menggelar operasi penertiban kendaraan besar di Gerbang Tol (GT) Belawan pada hari Selasa, 22 September 2026. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB, dan berhasil menjaring 36 kendaraan.

Sebagai perusahaan pengoperasian jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga memiliki tanggung jawab untuk turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara, terutama untuk para pengendara dan pemilik kendaraan besar agar menjaga batas muatan dan dimensi kendaraan. Operasi penertiban kendaraan lebih muatan dan dimensi atau _Over Dimension & Over Loading_ (ODOL) ini rutin dilaksanakan, dan hingga September 2026 Jasa Marga telah melakukan 3 operasi penertiban di Ruas Tol Belmera.

Hadir pada operasi penertiban hari ini, Senior Manager RO1JNT Aulia Rahman, Area Manager PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) Reza Maulana, Kepala Unit Patroli Jalan Raya (PJR) Unit II Belmera Ipda Abdul Rahman, perwakilan dari Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) serta perwakilan dari Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) II Sumatera Utara.

Rangkaian operasi mencakup pemeriksaan kendaraan besar di GT Belawan menggunakan teknologi _Weigh in Motion_ (WIM). Kendaraan ditimbang terlebih dahulu sebelum memasuki GT, kemudian apabila terindikasi kelebihan muatan, kendaraan akan diberi stiker yang berfungsi sebagai sanksi teguran. Selain pemberian sanksi berupa pemasangan stiker, pengemudi kendaraan yang terindikasi lebih muatan juga diberikan edukasi terkait bahaya ODOL terutama dari aspek keselamatan. Kendaraan yang melebihi batas muatan memiliki potensi risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibanding kendaan dengan batas muatan normal, sehingga membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kendaraan ODOL juga dinilai melanggar Undang-Undang sehingga baik pengemudi maupun pemilik kendaraan dapat dikenai hukuman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 36 kendaraan dari total 40 kendaraan yang diperiksa tercatat melebihi batas muatan dan mendapatkan sanksi berupa surat teguran dari Kepolisian. Rata-rata kendaraan ini berasa dari Pelabuhan Belawan dan mengangkut muatan berupa bahan bangunan serta minyak mentah atau CPO.

Senior Manager RO1JNT Aulia Rahman menyatakan bahwa operasi ini merupakan salah satu upaya Jasa Marga untuk menjaga keamanan di sepanjang Ruas Tol Belmera. "Kesadaran para pengguna jalan terhadap keselamatan di jalan tol menjadi salah satu faktor penting yang terus berusaha kami tingkatkan. Tidak hanya melalui sosialisasi, kami juga berupaya untuk meningkatkan keselamatan melalui penerapan aturan dan penegakan hukum di lapangan," ujarnya. Aulia berharap dengan adanya penertiban ini, pengguna jalan khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan besar dapat lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan senantiasa mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima serta kecukupan saldo e-toll sebelum memasuki jalan tol. Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui _Call Center_ Jasa Marga di nomor 133, media sosial Instagram @official.jmnusantara serta mengunduh aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.

Terpergok Langsir Sawit di PT APN, Pria di Palas Ditangkap Polisi, 46 Tandan Disita

admin — Wed, 23 Sep 2026 10:10:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menangkap seorang pria berinisial S (33), warga Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara.

S ditangkap karena diduga melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN). Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan puluhan tandan sawit beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi tersebut.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus membenarkan adanya penahanan terhadap S.

Menurut Irwansah, tersangka saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/306/IX/2026/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 15 September 2026.

"Untuk saat ini tersangka sudah kami tahan dan proses hukumnya masih berjalan," ujar AKP Irwansah Sitorus, Selasa (22/9/2026).

Kasus dugaan pencurian tersebut diketahui pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 08.30 WIB.

Lokasinya berada di Blok 10 Afdeling IV PT APN, Desa Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

Peristiwa itu bermula ketika petugas keamanan perusahaan bernama Aswin Hura melakukan patroli rutin di kawasan perkebunan.

Saat berada di sekitar lokasi, Aswin disebut melihat S tengah membawa tandan buah segar kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang telah dilengkapi keranjang rotan.

Petugas keamanan kemudian mengamankan S dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak manajemen perusahaan.

Mendapat informasi tersebut, Manager PT APN bersama sejumlah staf perusahaan kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kejadian.

Setelah dilakukan pengecekan, pihak perusahaan kemudian melaporkan dugaan pencurian tersebut kepada Polres Padang Lawas.

Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian.

Barang bukti tersebut antara lain 46 tandan buah kelapa sawit, satu unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi, satu keranjang rotan, dua alat togo atau tojok sawit, serta satu buah gancu.

Akibat kejadian tersebut, PT Agrinas Palma Nusantara diperkirakan mengalami kerugian materi sekitar Rp2,5 juta.

Polisi kemudian melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap saksi, pelapor, pengumpulan barang bukti, hingga gelar perkara untuk menentukan status tersangka.

Setelah proses tersebut dilakukan, S ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

Atas dugaan perbuatannya, S dijerat menggunakan Pasal 477 huruf g ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polres Padang Lawas masih melanjutkan proses hukum terhadap tersangka sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menjadi perhatian di wilayah perkebunan Padang Lawas, khususnya terkait pengamanan hasil produksi sawit dan penanganan dugaan pencurian hasil perkebunan.zal

Rahmat Rayyan Serap Aspirasi Ratusan Warga Siabu, Anak Yatim Juga Dapat Santunan

admin — Wed, 23 Sep 2026 10:09:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, Rahmat Rayyan Nasution, turun langsung menemui masyarakat dalam agenda Reses I Sidang III Tahun 2026–2027 di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Agenda tersebut juga diisi dengan aksi sosial berupa penyerahan santunan kepada sejumlah anak yatim di wilayah setempat.

Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Ratusan masyarakat menghadiri pertemuan tersebut, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga kelompok ibu dan bapak.

Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog secara langsung dengan Rahmat Rayyan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan mereka.

Sejumlah pejabat dan unsur pemerintahan setempat turut hadir. Di antaranya Camat Siabu Ahmad Fadhlan Lubis, Lurah Siabu Handala Nasution, Kepala Puskesmas Siabu Ns. Akbar Komaini, perwakilan Kapolsek Siabu Naamuddin Siregar, Kepala KUA Siabu Salohot Pasaribu, serta Koordinator BPP Siabu Kholidah Anmum.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Siabu Ahmad Fadhlan Lubis menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang menghadirkan langsung anggota DPRD Sumut ke tengah masyarakat.

Menurutnya, pertemuan seperti ini memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan pembangunan secara langsung kepada wakil mereka di tingkat provinsi.

"Reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga persoalan yang ada di daerah dapat diketahui dan diperjuangkan pada tingkat yang lebih tinggi," ujar Ahmad Fadhlan dalam sambutannya.

Sementara itu, Rahmat Rayyan Nasution mengatakan kegiatan reses bukan sekadar agenda pertemuan dengan konstituen. Menurut dia, reses merupakan bagian dari tugas anggota legislatif untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan mengawal agar pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan kepada dirinya. Persoalan tersebut mencakup kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, peningkatan sarana pendidikan di MDA, dukungan terhadap fasilitas masjid, bantuan bagi kelompok tani, hingga penguatan sektor UMKM yang banyak digerakkan oleh kaum ibu.

Rahmat Rayyan menyatakan seluruh aspirasi yang diterimanya akan dicatat dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangan dan program yang tersedia.

"Semua aspirasi masyarakat akan kita tampung. Mana yang menjadi kewenangan provinsi akan kita koordinasikan dengan OPD terkait dan kita perjuangkan melalui DPRD Sumut," kata Rahmat Rayyan.

Politikus Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masukan dari warga menjadi salah satu bahan penting dalam mengawal program pemerintah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses di Siabu tersebut juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Aksi sosial itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian.

Rahmat Rayyan berharap komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat dapat terus terjalin, sehingga berbagai persoalan di tingkat kelurahan maupun kecamatan dapat disampaikan dan dicarikan solusi melalui jalur pemerintahan.

Kegiatan tersebut ditutup dengan dialog bersama masyarakat dan penyerapan sejumlah usulan pembangunan yang diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program di tingkat Provinsi Sumatera Utara.zal

Rambin Situmbaga Mulai Lapuk, Polsek Batang Angkola Turun Tangan Bersama Warga

admin — Wed, 23 Sep 2026 10:08:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepedulian terhadap fasilitas umum kembali ditunjukkan jajaran Polsek Batang Angkola, Polres Tapanuli Selatan. Bersama masyarakat Desa Situmbaga, Kecamatan Angkola Selatan, personel kepolisian melakukan perbaikan dan pengecatan jembatan gantung atau rambin yang selama ini menjadi salah satu akses penting bagi warga.

Kegiatan gotong royong tersebut berlangsung pada Selasa (22/9/2026). Sejumlah bagian rambin yang mulai mengalami kerusakan, terutama material kayu yang lapuk, diperbaiki dan diganti agar fasilitas tersebut dapat kembali digunakan dengan lebih aman.

Tak hanya memperbaiki bagian jembatan, personel Polsek Batang Angkola bersama warga juga melakukan pengecatan rambin menggunakan warna merah putih.

Pengecatan itu sekaligus memberikan tampilan baru pada jembatan yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Situmbaga.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M melalui Kapolsek Batang Angkola AKP Saiful Syam mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi juga perlu hadir dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Selain hadir saat masyarakat membutuhkan pengamanan, kita juga hadir ketika masyarakat membutuhkan kepedulian dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan mereka," ujar AKP Saiful Syam.

Ia menjelaskan, rambin tersebut memiliki fungsi penting bagi mobilitas warga. Karena itu, kondisi jembatan perlu mendapat perhatian bersama, terutama ketika terdapat bagian konstruksi yang mulai mengalami kerusakan.

"Rambin ini merupakan akses penting bagi masyarakat di sini. Karena itu kami bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki bagian-bagian yang sudah mengalami kerusakan agar dapat digunakan dengan lebih aman," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, polisi dan masyarakat bahu-membahu mengerjakan sejumlah bagian rambin. Material kayu yang sudah lapuk diperiksa dan diganti, sementara bagian lain yang membutuhkan perbaikan turut dibenahi.

Suasana gotong royong membuat pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Warga dan personel kepolisian saling membantu mulai dari proses perbaikan hingga pengecatan.

Bagi masyarakat Desa Situmbaga, keberadaan rambin bukan sekadar sebuah bangunan penghubung. Jembatan tersebut menjadi bagian penting dari aktivitas warga dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.

Dengan dilakukan perbaikan, kondisi rambin diharapkan menjadi lebih layak dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakannya.

AKP Saiful Syam berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan melalui kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, kebersamaan semacam itu tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan fasilitas umum, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan warga.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat," pungkasnya.zal

Kendaraan Dinas Diskominfo Madina Dipakai Angkut LPG Bersubsidi, Kadis: Tanpa Izin dan Langsung Ditindak

admin — Wed, 23 Sep 2026 10:08:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mandailing Natal memberikan klarifikasi terkait penggunaan kendaraan dinas operasional yang disebut digunakan untuk mengangkut LPG bersubsidi.

Kendaraan dengan nomor polisi B 9134 POV tersebut menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan pemanfaatannya untuk kegiatan antar jemput atau pengangkutan gas LPG bersubsidi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfo Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Syail Lubis, S.T., M.M., menegaskan bahwa penggunaan kendaraan tersebut untuk kegiatan di luar tugas kedinasan tidak diketahui dan tidak mendapatkan izin dari pimpinan Diskominfo.

Menurut Syail, pihaknya baru mengetahui persoalan tersebut setelah informasi mengenai penggunaan kendaraan dinas itu beredar.

"Kami tegaskan, penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan antar jemput gas LPG bersubsidi itu terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Kepala Dinas. Begitu informasi ini kami terima, kami langsung bertindak," ujar Muhammad Syail Lubis.

Diskominfo Madina menjelaskan, ketika persoalan tersebut mencuat, kendaraan dinas B 9134 POV sedang berada di Bengkel Nauli Motor, Panyabungan, untuk menjalani perbaikan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Diskominfo kemudian mengambil langkah administratif dengan menerbitkan surat penarikan aset kendaraan dinas.

Surat tersebut diterbitkan pada 22 September 2026 dengan Nomor 555/4223/KOMINFO/2026 dan ditujukan kepada Pimpinan Bengkel Nauli Motor.

Dalam surat itu, pihak bengkel diminta segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut kepada Diskominfo dalam waktu 1x24 jam.

Selain itu, Diskominfo juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut tidak diperbolehkan digunakan ataupun dipinjamkan untuk kepentingan apa pun yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.

"Alhamdulillah, kendaraan tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Bengkel Nauli Motor dan saat ini telah sepenuhnya berada dalam penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika," kata Syail.

Persoalan tersebut tidak berhenti pada penarikan kendaraan. Diskominfo Madina menyatakan akan melakukan penelusuran internal untuk mengetahui pihak yang menggunakan atau memberikan akses terhadap kendaraan dinas tersebut untuk kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bagaimana kendaraan dinas bisa digunakan dalam kegiatan pengangkutan LPG bersubsidi tanpa adanya izin dari pimpinan Diskominfo.

Syail mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami tidak akan menutup-nutupi persoalan ini. Kami akan telusuri siapa yang bertanggung jawab, dan akan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.

Menurut dia, pengawasan terhadap aset kendaraan dinas juga akan diperketat. Hal itu termasuk prosedur penggunaan maupun keberadaan kendaraan ketika menjalani proses perbaikan di bengkel.

"Kami juga akan memperketat prosedur pengawasan penggunaan dan perbaikan kendaraan dinas agar kejadian serupa tidak terulang," sambungnya.

Diskominfo Kabupaten Mandailing Natal menyatakan klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait polemik penggunaan kendaraan dinas tersebut.

Pihak Diskominfo juga menegaskan komitmennya untuk menjaga pengelolaan aset milik pemerintah daerah agar digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan kedinasan.

Dengan ditariknya kendaraan B 9134 POV ke dalam penguasaan Diskominfo, persoalan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penelusuran internal dan koordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pihak yang bertanggung jawab serta memastikan penggunaan aset kendaraan dinas sesuai aturan yang berlaku.zal