Misteri Data Judol Penerima Bansos di Tabagsel: Madina dan Paluta Terungkap, Bagaimana Padangsidimpuan, Palas dan Tapsel?

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:42:00 +0700+0700

Tabagsel | Sumut24.co

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) kembali membuka persoalan serius tentang ketepatan sasaran program perlindungan sosial pemerintah.

Persoalan tersebut kini ikut menjadi perhatian di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), yang meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta) dan Tapanuli Selatan (Tapsel).

Data yang telah muncul ke publik menunjukkan adanya ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah wilayah Tabagsel yang masuk dalam temuan terkait transaksi judi online.

Namun, pemerintah daerah masih perlu membuka data secara lebih rinci agar masyarakat mengetahui secara jelas berapa penerima bansos yang masuk dalam daftar indikasi, berapa yang telah diverifikasi, dan berapa yang akhirnya benar-benar dinyatakan tidak memenuhi syarat menerima bantuan.

*PPATK Temukan 571.410 NIK Penerima Bansos Terindikasi Judol*

Secara nasional, PPATK dalam Laporan Semester I 2025 mencatat sebanyak 571.410 NIK penerima bansos teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024.

Dari hasil pemadanan tersebut, total deposit judi online mencapai sekitar Rp957 miliar yang tercatat dalam sekitar 7,5 juta transaksi.

Kemudian, PPATK mendapatkan angka tersebut setelah mencocokkan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan sekitar 9,7 juta NIK yang teridentifikasi dalam aktivitas judi online.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

*Temuan Judol Bansos Menjalar ke Sumatera Utara*

Persoalan serupa mulai terlihat di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Salah satu temuan terbaru terdapat di Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Sosial setempat mencatat sebanyak 6.950 KK keluar dari daftar penerima bansos periode Juli-Agusurs 2026.

Dari jumlah tersebut, 6.912 KK disebut terindikasi terpapar judi online, sementara 38 KK lainnya dikeluarkan karena alasan tingkat pendapatan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Angka tersebut menjadi sorotan karena jumlah penerima yang terindikasi judol jauh lebih besar dibandingkan penerima yang dikeluarkan karena alasan ekonomi.

Artinya, persoalan pemanfaatan data bansos dan aktivitas judi online di Madina membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan proses verifikasi dilakukan secara tepat dan tidak merugikan masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Tidak hanya Madina!

Di Kabupaten Padang Lawas Utara, sebanyak 3.421 KK penerima bansos disebut terdeteksi melakukan transaksi judi online.

Data tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan berkaitan dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua tim pendamping PKH Kabupaten Paluta, Irdan Hidayat Harahap, menyebut indikasi tersebut terdeteksi melalui rekening atau akun dompet elektronik yang terhubung dengan penerima bansos.

"Ada 3421 keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH dan BPNT terdeteksi melakukan transaksi judol melalui akun e-wallet atau e-money. Akibatnya dikeluarkan atau dihentikan sebagai penerima bantuan oleh Kemensos secara nasional," jelasnya, Jumat (28/8/2026).

Dengan demikian, jika angka Madina dan Paluta ditempatkan secara berdampingan, terdapat sedikitnya 10.333 KK/KPM yang disebut masuk dalam temuan terkait judi online.

*Lalu Bagaimana Padangsidimpuan, Palas dan Tapsel?*

Pertanyaan berikutnya mengarah kepada tiga daerah Tabagsel lainnya, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sampai saat ini, angka yang dapat diverifikasi secara terbuka mengenai penerima bansos terindikasi judol di ketiga wilayah tersebut belum seterang data yang telah muncul dari Madina dan Paluta.

Lantas kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik.

Dimana, pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut perlu memberikan penjelasan agar masyarakat tidak berspekulasi berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Khususnya, pemerintah perlu menjelaskan jumlah KPM yang masuk daftar indikasi, mekanisme verifikasi yang dilakukan, hingga keputusan akhir terhadap penerima bantuan.

Pengamat Kebijakan Publik Bangun Siregar menilai temuan PPATK harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos.

"Pemerintah tidak boleh berhenti pada tindakan mencoret penerima bansos yang terindikasi judi online. Yang jauh lebih penting adalah memastikan proses verifikasi berjalan transparan dan mencari tahu mengapa masyarakat penerima bantuan bisa sampai terpapar judi online. Ini bukan hanya persoalan bansos, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi dan lemahnya literasi keuangan masyarakat," ujar Bangun Siregar.

Menurut Bangun, pemerintah daerah di Tabagsel juga perlu membuka data secara proporsional kepada publik.

"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menindaklanjuti temuan PPATK. Tetapi publikasi data harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian. Jangan sampai seseorang langsung dicap sebagai pemain judi online hanya karena namanya muncul dalam data indikasi sebelum proses klarifikasi selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menilai pemerintah perlu membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi penerima bansos yang merasa namanya masuk dalam daftar secara keliru.

"Kalau ada kesalahan data, harus ada jalur sanggah yang jelas. Sebaliknya, apabila setelah diverifikasi memang terbukti melakukan aktivitas judi online dan tidak lagi memenuhi ketentuan penerima bantuan, pemerintah juga harus tegas," jelas Bangun.

*Persoalan Judol Tidak Hanya Menyentuh Penerima Bansos*

Sebagai informasi tambahan, besarnya persoalan judi online juga terlihat dari data transaksi keuangan yang dianalisis PPATK.

Pada 2024, misalnya, 571.410 NIK penerima bansos teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online dengan total deposit mencapai Rp957 miliar dalam 7,5 juta transaksi.

Bahkan, Pemprov Sumatera Utara sebelumnya mengungkap adanya 1.073 PNS, PHL dan tenaga honorer yang masuk data PPATK terkait judi online berdasarkan transaksi 2024.

Kepala Bapeg Sumut menyebut jumlahnya menjadi 1.037 orang, dengan nilai transaksi sekitar Rp2,188 miliar. Para pegawai tersebut diberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran.

"Jadi total transaksinya itu Rp 2.188.550.182 itu data yang kita terima dari PPATK," kata Kepala Badan Kepegawaian Sumut

Oleh karena itu, pada 2026, Pemprov Sumut juga telah membentuk Satgas Judi Online yang mencakup pengawasan terhadap ASN, PPPK dan pegawai BUMD. Pemerintah provinsi menyatakan telah mengirim data ASN tahun 2025 kepada PPATK untuk dilakukan pendeteksian.

Namun, hingga kini belum ada data publik yang merinci apakah terdapat pejabat atau ASN di lima wilayah Tabagsel yang masuk dalam data tersebut.zal

Bobby Nasution Genjot PAD Sumut, Ini Data PAD dan DBH 5 Daerah Tabagsel 2026

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:41:00 +0700+0700

Tabagsel | Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai hingga penghujung 2026.

Dorongan itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026).

Bagi daerah-daerah di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), persoalan PAD menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

Lima daerah yang masuk kawasan Tabagsel, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas Utara (Paluta), dan Padang Lawas (Palas), memiliki target PAD serta alokasi DBH yang berbeda-beda pada 2026.

Bobby mengatakan realisasi PAD Sumatera Utara hingga akhir Agustus 2026 memang telah melewati separuh target. Namun, capaian tersebut belum membuat pemerintah daerah boleh berpuas diri.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi PAD hingga 29 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp3,8 triliun atau 55,81 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp3,2 triliun atau 52,91 persen dari target yang berada di kisaran Rp6,2 triliun.

Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat langkah optimalisasi penerimaan karena waktu hingga akhir tahun semakin terbatas.

Menurutnya, capaian di atas 50 persen harus diikuti dengan percepatan pada sisa bulan 2026 agar target pendapatan tidak meleset.

"Kalau melihat sisa waktu yang ada, kita harus lebih gencar lagi. Capaian sampai bulan Agustus memang di atas 50 persen, tetapi kita tidak boleh lengah," ujar Bobby.

Salah satu sumber utama PAD Provinsi Sumut masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor membutuhkan kerja sama lintas instansi, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian hingga PT Jasa Raharja.

Penerapan mekanisme opsen pajak juga membuat pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada 2025, Pemprov Sumut tercatat menyalurkan dana opsen pajak sekitar Rp1,3 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sementara hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran opsen pajak telah mencapai sekitar Rp919 miliar.

Namun, Bobby juga menyoroti masih rendahnya realisasi dana cost sharing dari pemerintah kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

*Bagaimana Kondisi PAD Daerah Tabagsel?*

Data Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang menjadi rujukan per 1 September 2026 menunjukkan adanya perbedaan cukup mencolok antara target PAD lima daerah Tabagsel.

Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan target PAD terbesar di kawasan tersebut, disusul Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan.

Sementara Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki target PAD yang berada di bawah tiga daerah tersebut.

Berikut rinciannya:

1. Tapanuli Selatan: PAD Rp190,71 Miliar

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi daerah Tabagsel dengan target PAD terbesar pada 2026.

Target PAD Tapsel mencapai Rp190.706.631.420 atau sekitar Rp190,71 miliar.

Sementara alokasi DBH tercatat sebesar Rp136.368.511.000 atau sekitar Rp136,37 miliar.

Jika dibandingkan secara nominal, alokasi DBH Tapsel berada pada kisaran 71,51 persen dari target PAD.

Total pendapatan dalam APBD Tapsel 2026 mencapai sekitar Rp1,33 triliun.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi Tapsel untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

2. Mandailing Natal: PAD Rp178,06 Miliar

Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Mandailing Natal.

Pemkab Madina menargetkan PAD 2026 sebesar Rp178.060.598.464 atau sekitar Rp178,06 miliar.

Untuk DBH, dokumen RKPD Madina 2026 memproyeksikan penerimaan sebesar Rp91.136.875.630 atau sekitar Rp91,14 miliar.

Angka proyeksi tersebut meningkat dibandingkan alokasi DBH pada APBD 2025 yang tercatat sekitar Rp81,12 miliar.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sekitar Rp10,02 miliar atau 12,35 persen.

Namun, terdapat catatan penting dalam membaca angka tersebut.

Data monitoring APBD 2026 Pemkab Madina yang diperbarui hingga 30 Juni 2026 masih menunjukkan angka DBH sebesar Rp0.

Karena itu, angka Rp91,14 miliar sebaiknya dipahami sebagai proyeksi atau perencanaan DBH 2026, bukan sebagai bukti bahwa seluruh dana tersebut telah diterima atau terealisasi.

3. Padangsidimpuan: PAD Rp124,17 Miliar

Kota Padangsidimpuan menargetkan PAD 2026 sebesar Rp124.166.150.030 atau sekitar Rp124,17 miliar.

Sementara alokasi DBH mencapai Rp51.819.123.000 atau sekitar Rp51,82 miliar.

Jika dibandingkan dengan target PAD, nilai DBH tersebut berada di kisaran 41,75 persen.

Total pendapatan Kota Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp746,33 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa PAD masih menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu terus diperkuat di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah daerah.

4. Padang Lawas: PAD Rp58,15 Miliar

Kabupaten Padang Lawas memiliki target PAD 2026 sebesar Rp58.153.306.303 atau sekitar Rp58,15 miliar.

Sementara alokasi DBH yang tercatat mencapai Rp22.265.538.000 atau sekitar Rp22,27 miliar.

Dengan demikian, nilai DBH tersebut setara sekitar 38,29 persen dari target PAD Palas.

Total pendapatan daerah dalam APBD Padang Lawas 2026 mencapai Rp1.042.668.481.862 atau sekitar Rp1,04 triliun.

Perbandingan tersebut menjadi gambaran bahwa besarnya total APBD tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya PAD yang mampu dihimpun daerah.

5. Padang Lawas Utara: Target PAD Naik

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki target PAD sekitar Rp56,90 miliar dalam APBD 2026 murni.

Nilai tersebut relatif sama dengan target PAD 2025 yang berada di kisaran Rp56,90 miliar.

Namun, dalam rancangan Perubahan APBD 2026, Pemkab Paluta mengusulkan peningkatan target PAD menjadi sekitar Rp67,12 miliar.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah.

Untuk DBH Paluta, belum terdapat dokumen APBD 2026 resmi yang terbuka dan dapat digunakan untuk memastikan total alokasi DBH 2026.

Sebagai pembanding, data Pemprov Sumut menunjukkan alokasi DBH Paluta pada 2025 sekitar Rp62,07 miliar, sedangkan pada 2024 berada di kisaran Rp60,35 miliar.

Jika lima daerah Tabagsel dibandingkan dari sisi target PAD 2026, Tapanuli Selatan berada di posisi teratas dengan Rp190,71 miliar.

Madina menyusul dengan target sekitar Rp178,06 miliar, kemudian Padangsidimpuan Rp124,17 miliar.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara berada di kisaran Rp50–60 miliar berdasarkan APBD 2026 murni.

Perbedaan tersebut menunjukkan kapasitas fiskal masing-masing daerah masih cukup beragam.

Namun, besarnya target PAD bukan satu-satunya ukuran kemampuan keuangan daerah. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target tersebut serta mengembangkan sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, menilai dorongan pemerintah provinsi agar kabupaten/kota meningkatkan PAD harus dijadikan momentum bagi daerah di kawasan Tabagsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatannya.

Menurut Bangun, persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan seberapa besar target yang ditetapkan dalam APBD, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah menggali potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

"Daerah tidak boleh hanya melihat PAD sebagai angka dalam APBD. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membaca potensi yang ada di wilayahnya, kemudian mengelolanya secara transparan dan profesional agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Bangun.

Ia menilai kondisi lima daerah Tabagsel yakni Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Karena itu, strategi meningkatkan PAD juga tidak bisa diseragamkan.

Menurutnya, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, misalnya, memiliki basis ekonomi dan potensi sumber daya yang berbeda dengan Kota Padangsidimpuan yang lebih kuat sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Tabagsel.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara memiliki potensi yang berkaitan dengan sektor perkebunan, pertanian, perdagangan serta aktivitas ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap daerah harus memiliki peta potensi PAD. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menaikkan target, tetapi tidak memiliki strategi yang jelas dari mana sumber penerimaannya," katanya.

Bangun berharap pemerintah daerah di Tabagsel tidak hanya berlomba mengejar persentase realisasi PAD pada akhir tahun, tetapi juga mulai membangun sistem pendapatan yang lebih kuat untuk tahun-tahun berikutnya.

Menurut Bangun, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi memang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Namun, pemerintah daerah tetap harus secara bertahap memperbesar kemampuan fiskalnya sendiri.

"Tabagsel membutuhkan pemerintah daerah yang kreatif dalam menggali pendapatan, tetapi tetap disiplin dan transparan dalam mengelolanya. PAD yang meningkat harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat," pungkasnya.zal

Bupati Saipullah Nasution Hidupkan Kembali Pisang Kepok Madina, 5 Hektare Lahan Mulai Digarap

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:41:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mulai menyiapkan pengembangan komoditas pisang kepok sebagai salah satu potensi pertanian daerah.

Program tersebut dipusatkan di Desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat, dengan menyiapkan lahan proyek percontohan yang secara bertahap akan dikembangkan hingga mencapai lima hektare.

Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution mengatakan, penanaman pisang kepok di kawasan tersebut dijadwalkan mulai Oktober 2026.

Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung lokasi proyek percontohan pertanian tersebut pada Selasa, 1 September 2026.

Menurut Saipullah, pengembangan pisang kepok tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali komoditas pisang kepok yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki daya tarik di Madina.

"Penanaman dilakukan secara bertahap, pertama satu hektare pada Oktober 2026 dan satu hektare lainnya pada Desember," ujar Saipullah saat berada di lokasi.

Dalam program tersebut, Pemkab Madina memastikan bibit yang digunakan merupakan varietas unggul dan sehat serta sesuai dengan rekomendasi teknis.

Pemilihan bibit menjadi perhatian penting karena pemerintah ingin pengembangan pisang kepok dilakukan secara terarah sekaligus menjaga kualitas tanaman yang dikembangkan.

Saipullah menjelaskan, penggunaan bibit tersebut juga berkaitan dengan upaya mempertahankan karakter pisang kepok yang selama ini dikenal dan pernah menjadi salah satu komoditas primadona masyarakat Madina.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penanaman dilakukan pada lahan seluas dua hektare. Selanjutnya, kawasan tersebut akan terus diperluas pada 2027 hingga seluruh lahan proyek percontohan mencapai lima hektare.

"Target tahun 2026 dua hektare dan akan diperluas pada 2027 sehingga totalnya mencapai lima hektare," jelasnya.

Pemkab Madina tidak hanya melihat lahan tersebut sebagai kawasan produksi pertanian.

Bupati Saipullah menyebut kawasan pengembangan pisang kepok di Desa Hutatonga juga diarahkan menjadi destinasi wisata baru berbasis lingkungan atau ekowisata terpadu.

Konsep tersebut diharapkan dapat menggabungkan kegiatan pertanian dengan aktivitas wisata dan edukasi bagi masyarakat.

Dengan konsep itu, masyarakat nantinya tidak hanya dapat melihat proses budidaya pisang kepok, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai komoditas pertanian yang dikembangkan di kawasan tersebut.

"Lokasi ini tidak hanya fokus untuk budidaya pisang kepok, tapi juga diproyeksikan sebagai tempat wisata baru atau dikenal dengan ekowisata terpadu. Sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat terkait komoditas yang dikembangkan," kata Saipullah.

Saat peninjauan dilakukan, sebagian areal yang akan digunakan untuk pengembangan pisang kepok telah dimanfaatkan untuk tanaman kacang tanah.

Tanaman tersebut ditanam dengan sistem tumpang sari sebagai bagian dari pengelolaan lahan sebelum pengembangan pisang kepok dilakukan secara penuh.

Sistem tersebut sekaligus diarahkan untuk membantu menjaga kondisi dan kesuburan tanah.

Di sisi lain, pembangunan sarana pendukung di kawasan tersebut juga terus dikerjakan. Sejumlah infrastruktur yang disiapkan antara lain parit, kolam, hingga tempat penampungan air.

Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung pengelolaan kawasan pertanian, terutama ketika program budidaya pisang kepok mulai berjalan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Saipullah Nasution turut didampingi sejumlah pejabat Pemkab Madina.

Mereka antara lain Asisten Pemerintahan Sahnan Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kepala Dinas PUPR Abdul Rahim Siregar, serta Plt. Kepala Dinas Perikanan Alinafiah.

Kehadiran jajaran tersebut untuk memastikan pelaksanaan program prioritas di kawasan itu berjalan sesuai petunjuk teknis dan rencana yang telah ditetapkan.

Pengembangan kawasan seluas lima hektare tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman semata. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki manfaat ekonomi, pertanian, sekaligus edukasi dan wisata bagi masyarakat.zal

Dua BBI Madina Rusak Parah, Bupati Saipullah Siapkan Anggaran Rehabilitasi di APBD-P 2026

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:40:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kondisi dua Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang mengalami kerusakan serius mendapat perhatian Bupati Madina H. Saipullah Nasution.

Pemerintah Kabupaten Madina berencana mengusulkan anggaran rehabilitasi kedua fasilitas tersebut melalui APBD Perubahan 2026. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi BBI sebagai pusat penyedia benih ikan air tawar bagi masyarakat.

Dua BBI yang menjadi perhatian Pemkab Madina berada di Desa Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan, dan Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara.

Bupati Saipullah menyampaikan rencana tersebut setelah meninjau langsung kondisi kedua BBI pada Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, perbaikan tidak hanya menyasar kolam ikan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, termasuk saluran air yang menjadi bagian penting dalam operasional BBI.

"Insyaallah, tahun ini keduanya diperbaiki, termasuk saluran airnya sehingga kembali bisa dimaksimalkan seperti saat baru dibangun," ujar Saipullah.

Saipullah menegaskan keberadaan BBI memiliki peran penting dalam pengembangan sektor perikanan air tawar di Madina. Karena itu, setelah rehabilitasi dilakukan, pengelolaan fasilitas tersebut harus dibenahi agar mampu kembali berproduksi secara maksimal.

Bupati meminta Dinas Perikanan Madina memastikan seluruh sarana yang berkaitan dengan produksi benih ikan mendapat perhatian.

Menurutnya, BBI yang produktif bukan hanya memberikan manfaat bagi pembudidaya ikan, tetapi juga dapat memperkuat ketersediaan sumber pangan bergizi di daerah.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madina.

Dengan kembali berfungsinya BBI, produksi ikan air tawar diharapkan meningkat dan rantai pasokan ikan untuk kebutuhan masyarakat maupun program pemerintah dapat semakin kuat.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Madina, Alinafiah Nasution, mengatakan kerusakan yang terjadi pada kedua BBI sudah cukup berat.

Kerusakan tidak hanya ditemukan pada bagian kolam, tetapi juga sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Kondisi tersebut membuat BBI tidak dapat beroperasi secara optimal seperti sebelumnya.

"Perlu rehabilitasi total agar bisa beroperasi kembali secara optimal," kata Alinafiah.

Ia menjelaskan, sebelum mengalami kerusakan, BBI di Desa Saba Jambu memiliki kemampuan produksi yang cukup besar.

Dalam kondisi normal, kolam di BBI tersebut bahkan mampu menghasilkan ikan hingga 2,5 ton setiap pekan.

Potensi produksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BBI masih memiliki prospek besar untuk dikembangkan apabila sarana dan infrastrukturnya kembali diperbaiki.

"Alhamdulillah, Pak Bupati setuju untuk dilakukan rehabilitasi," ujar Alinafiah.

Rehabilitasi dua BBI tersebut diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik semata. Pemkab Madina juga dituntut memastikan fasilitas yang telah diperbaiki nantinya dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Dengan fasilitas yang kembali berfungsi, masyarakat pembudidaya ikan diharapkan lebih mudah mendapatkan benih berkualitas. Di sisi lain, peningkatan produksi ikan air tawar juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sektor perikanan.

Pemkab Madina kini menyiapkan langkah pengusulan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 agar proses rehabilitasi dapat direalisasikan pada tahun ini.

Jika perbaikan berjalan sesuai rencana, dua BBI tersebut diharapkan kembali menjadi salah satu penopang pengembangan budidaya ikan air tawar sekaligus mendukung ketersediaan pangan bergizi di Kabupaten Mandailing Natal.zal

Maga Dolok Jadi Kandidat Desa Antikorupsi, Pemkab Madina Bidik Role Model untuk 377 Desa

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:39:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satunya melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan observasi calon Desa Percontohan Antikorupsi di Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan budaya antikorupsi hingga ke tingkat pemerintahan desa. Desa Maga Dolok saat ini tengah menjalani proses observasi untuk melihat sejauh mana kesiapan desa tersebut memenuhi indikator sebagai calon desa percontohan antikorupsi.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional pemberantasan korupsi yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Desa.

Melalui observasi tersebut, kesiapan Desa Maga Dolok dinilai dari berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat, hingga kualitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan itu hadir Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Desa Maga Dolok beserta perangkat desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Madina Muhammad Syail Lubis, serta perwakilan Inspektorat Madina.

Dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut, tim juga mengikuti pertemuan secara daring bersama Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Dr H Muhammad Suaib, S.Pd, MM.

Suaib menegaskan, terdapat lima aspek utama yang harus menjadi perhatian Desa Maga Dolok apabila ingin ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi.

Kelima aspek tersebut meliputi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi, pengawasan masyarakat secara partisipatif, perilaku antikorupsi aparatur desa, serta pelayanan publik yang bersih.

"Desa harus memenuhi lima pilar. Pertama, tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kedua, transparansi. Ketiga, pengawasan partisipatif masyarakat. Keempat, perilaku antikorupsi aparatur. Kelima, pelayanan publik yang bersih. Jika lima ini jalan, maka dana desa akan tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh," tegas Suaib.

Menurutnya, keberhasilan program antikorupsi di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, prinsip transparansi dan pengawasan harus benar-benar diterapkan dalam aktivitas pemerintahan desa.

Dukungan terhadap keterbukaan informasi juga disampaikan Plt Kepala Diskominfo Madina Muhammad Syail Lubis.

Dia mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran maupun program pembangunan desa.

Karena itu, informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), realisasi kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

"Tugas kami memastikan informasi APBDes, realisasi kegiatan, dan pengadaan barang jasa dipublikasikan melalui papan informasi dan kanal digital desa. Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi," kata Syail.

Menurut dia, masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran desa. Dengan begitu, warga dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa.

Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi mengatakan, hasil observasi dan monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi ke tingkat provinsi.

Dia berharap proses yang dijalani Desa Maga Dolok dapat menghasilkan penilaian positif sehingga desa tersebut mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di Mandailing Natal.

"Kami berharap Desa Maga Dolok bisa menjadi role model bagi 377 desa lain di Madina. Ini adalah langkah awal menuju Madina yang Maju dan Religius," ujar Irsal.

Menurutnya, keberadaan desa percontohan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada penetapan satu desa saja. Praktik tata kelola yang baik nantinya diharapkan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara itu, Kepala Desa Maga Dolok menyatakan kesiapan pemerintah desa bersama BPD untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.

Dia menegaskan, keterlibatan masyarakat telah menjadi bagian dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa.

"Kami siap. Masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Kami ingin membuktikan desa kami bisa bersih dan melayani," tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam proses observasi. Sebab, desa antikorupsi tidak hanya membutuhkan perangkat administrasi yang lengkap, tetapi juga komitmen aparatur dan masyarakat dalam mengawal setiap proses pemerintahan.

Perwakilan Inspektorat Madina dalam kegiatan tersebut turut mengingatkan pemerintah desa agar memastikan seluruh administrasi pemerintahan berjalan tertib.

Selain administrasi, pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset desa juga harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Setelah sesi evaluasi dan diskusi, Tim PMD Provinsi Sumatera Utara melanjutkan kegiatan dengan melakukan observasi langsung di Desa Maga Dolok.

Tim melihat sejumlah fasilitas dan dokumen pendukung, termasuk papan informasi desa, kantor desa, serta dokumentasi pelaksanaan berbagai kegiatan.

Observasi lapangan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara administrasi yang disiapkan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang berjalan di lapangan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Pemkab Madina berharap proses calon Desa Percontohan Antikorupsi di Maga Dolok dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Jika berhasil menjadi desa percontohan, Maga Dolok diharapkan tidak hanya membawa nama baik Kecamatan Lembah Sorik Marapi, tetapi juga menjadi contoh bagi ratusan desa lainnya di Kabupaten Mandailing Natal dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.zal

Kebijakan Afirmasi TNI untuk Suku Dayak Harus Jadi Gerakan Emansipatif, Bukan Belas Kasihan

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:15:00 +0700+0700

Medan -Pengamat pertahanan menilai penyesuaian syarat fisik dan legalitas tato adat sejalan dengan doktrin militer modern di berbagai negara maju yang mengutamakan bakat fungsional.

Kebijakan tindakan afirmatif (affirmative action) berupa pemberian keistimewaan (privilege) syarat fisik bagi pemuda suku Dayak pedalaman untuk masuk TNI harus diletakkan dalam kerangka keadilan yang emansipatif, bukan sebagai bentuk belas kasihan (paternalisme) yang merendahkan martabat mereka. Hal tersebut ditegaskan oleh pengamat hukum adat dan pertahanan, Shohibul Anshor Siregar, saat merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto tengah tahun ini mengenai penyesuaian syarat rekrutmen prajurit.

Kebijakan ini bergulir setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap rencana penyesuaian postur tubuh bagi warga Dayak pedalaman, disusul ketegasan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang melegalkan kepemilikan tato adat bagi calon prajurit dari masyarakat adat.

Meskipun langkah ini dinilai inklusif, sebagian kalangan menilai Kalimantan sebenarnya lebih membutuhkan keadilan distributif seperti infrastruktur dan pendidikan dibanding pelonggaran syarat militer. Namun, Shohibul Anshor Siregar menilai cara pandang tersebut belum cukup kuat.

"Masyarakat Dayak memang membutuhkan keadilan distributif, seperti daerah lain. Namun, mereduksi keadilan hanya pada urusan materi atau alokasi kuota justru menempatkan masyarakat adat sebagai konsumen pasif yang tak berdaya. Pendekatan yang semata-mata distributif rentan melahirkan mentalitas 'belas kasihan' institusional yang merendahkan martabat penerimanya," ujar Shohibul Anshor Siregar dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Mengoreksi Kompetisi Melalui Filsafat Keadilan
Menurut Shohibul Anshor Siregar, penyesuaian syarat fisik di pedalaman Kalimantan bukanlah pengabaian standar, melainkan sebuah koreksi prosedural atas kompetisi yang selama ini timpang akibat ketimpangan pembangunan geografis. Shohibul Anshor Siregar merujuk pada teori Justice as Fairness milik John Rawls yang menyebut perlakuan berbeda secara struktural sah secara moral apabila memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged).

Lebih lanjut, Shohibul Anshor Siregar membedah persoalan ini menggunakan pemikiran filsuf Nancy Fraser mengenai dualitas ketidakadilan sosial: ketidakadilan ekonomi (redistribusi) dan ketidakadilan budaya (pengakuan/recognition).

"Selama beberapa dekade, standardisasi kaku rekrutmen militer yang urban-sentris telah melakukan 'cedera moral' terhadap masyarakat adat. Ketika tato tradisi Dayak—yang merupakan simbol ritus kedewasaan, status sosial, dan spiritualitas—disamakan dengan stigma kriminalitas, di sana terjadi pemiskinan budaya oleh negara," jelasnya.

Dengan keputusan TNI melegalkan tato adat dan menyesuaikan standar tinggi badan, Shohibul Anshor Siregar menilai negara telah menerapkan Keadilan Pengakuan sebagaimana digagas Axel Honneth. "Negara akhirnya meruntuhkan ego institusionalnya untuk menghormati identitas kultural Dayak tanpa memaksa mereka mencabut akar budayanya demi mengenakan seragam loreng."

Pergeseran Doktrin Pertahanan Modern: Pelajaran Global

Shohibul Anshor Siregar mengingatkan agar pelonggaran syarat fisik jangan diposisikan sebagai "pemakluman atas kekurangan", sebuah konsep yang dikritik keras oleh Elizabeth Anderson dalam teorinya tentang Democratic Equality. Anderson menolak tindakan afirmatif yang berbasis pada rasa iba (pity-based affirmative action) karena melanggengkan stigma superioritas-inferioritas.

Langkah maju TNI ini, menurut Shohibul Anshor Siregar, justru sangat sejalan dengan disrupsi doktrin pertahanan modern dunia yang kini bergeser ke arah rekrutmen berbasis kemampuan spesifik (capabilities) dan bakat (talents), bukan lagi keseragaman fisik konvensional yang kaku. Shohibul Anshor Siregar kemudian membeberkan implementasi kebijakan serupa di berbagai negara maju:

(-) Amerika Serikat: Pentagon melonggarkan aturan penampilan demi menghormati hak religius dan kultural prajurit tanpa mengurangi kesiapan tempur. Sejarah mencatat AS sukses memanfaatkan bakat spesifik bahasa suku Navajo dan Comanche sebagai Code Talkers (penerjemah kode) pada Perang Dunia II.

(-) Inggris: Angkatan Darat Inggris secara spesifik menurunkan batas minimum tinggi badan menjadi 158 cm bagi Resimen Gurkha asal Nepal. Inggris tidak melihat postur pendek sebagai kelemahan, melainkan melihat bakat genetis ketahanan ekstrem di wilayah dataran tinggi dan keahlian bertempur mereka yang legendaris.

(-) Prancis: Lewat Légion Étrangère (Legiun Asing), militer Prancis mendekonstruksi tampilan fisik konvensional dan berfokus pada bakat adaptasi taktis, loyalitas keras, serta daya tahan psikologis kandidat di medan ekstrem.

(-) Selandia Baru: Angkatan Bersenjata Selandia Baru (NZDF) secara legal mengintegrasikan Ta Moko (tato wajah dan tubuh tradisional suku Maori) ke dalam institusi, sebagai bentuk pengakuan budaya yang selaras dengan pemanfaatan bakat kepemimpinan militer lokal.

Membalik Logika Kapabilitas

Melalui Capability Approach (Pendekatan Kemampuan) dari Amartya Sen, Shohibul Anshor Siregar menekankan bahwa dalam taktik perang hutan (jungle warfare), postur tubuh yang ringkas justru menjadi keunggulan taktis dalam hal kelincahan, kecepatan, dan kamuflase. Keunggulan fisik ini berkelindan erat dengan kearifan lokal navigasi alam bantara, kemampuan melacak jejak (tracking), serta loyalitas geopolitik masyarakat perbatasan yang tidak dimiliki oleh masyarakat urban.

"TNI tidak sedang menurunkan standar pertahanan negara. TNI sedang mendefinisikan ulang standar tersebut agar lebih realistis, efektif, dan selaras dengan kebutuhan militer modern yang mengutamakan bakat fungsional di atas estetika postur seragam," tegas Shohibul Anshor Siregar.

Di akhir penjelasannya, Shohibul Anshor Siregar menegaskan bahwa legitimasi moral dari kebijakan tindakan afirmatif ini sangat bergantung pada eksekusi publiknya. "Jika kebijakan ini dipandang sebagai hadiah atau belas kasihan distributif, maka ia gagal dan justru merendahkan martabat. Suku Dayak tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka hanya membutuhkan pintu institusi yang terbuka cukup lebar agar dedikasi, bakat alamiah, dan kearifan mereka dapat luruh bersama dalam tugas menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkas Shohibul Anshor Siregar.

M Safrizal Almalik Bertemu Gus Kikin di Tebuireng, Sampaikan Selamat atas Amanah sebagai Ketum PBNU

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:09:00 +0700+0700

JOMBANG — Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Safrizal Almalik bertemu Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin, di kediamannya di lingkungan kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Safrizal yang juga merupakan Pengurus Harian PB IKA PMII secara langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin atas amanah yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Safrizal menilai kepemimpinan Gus Kikin di PBNU merupakan amanah besar yang harus dikawal bersama, terutama dalam memperkuat konsolidasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Nahdliyyin.

"Sudah seperti anak kepada Ayah. Setelah Ayahnya menang merebut mayoritas hati umat Nahdliyyin se-Indonesia, wajiblah anaknya memberikan ucapan selamat sembari mendoakan dan mendukungnya sebagai Ayah warga Nahdliyyin se-dunia," ujar Rizal.

Dalam silaturahmi tersebut, Safrizal juga meminta doa, keberkahan dan restu Gus Kikin. Permintaan itu kemudian disambut Gus Kikin dengan doa untuk Safrizal.

Suasana kekeluargaan semakin terasa dalam pertemuan yang berlangsung di lingkungan pesantren yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan NU tersebut.

Menutup pertemuan, Gus Kikin berpesan agar seluruh elemen Nahdliyyin terus saling mengingatkan dan bersama-sama memperkuat kualitas SDM warga NU.

"Jika SDM kita kuat, sumber daya alam bisa kita kelola demi kesejahteraan dan superioritas bangsa," pesan Gus Kikin.

Pesan tersebut menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai fondasi bagi pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Bagi Gus Kikin, kekuatan SDM menjadi kunci agar potensi sumber daya alam dapat benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi bangsa.

Pertemuan Safrizal dan Gus Kikin pun menjadi momentum silaturahmi sekaligus refleksi tentang pentingnya regenerasi, penguatan SDM dan kebersamaan warga Nahdliyyin dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.rel

Gunung Sinabung Naik Status Siaga, Bobby Nasution Perintahkan Evakuasi Warga di Zona Bahaya

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:05:00 +0700+0700

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga di wilayah yang masuk zona bahaya menyusul kenaikan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Ia menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan kebutuhan warga selama proses evakuasi terpenuhi.

Instruksi tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama Forkopimda di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung, Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).

Dalam arahannya, Bobby menekankan agar evakuasi masyarakat, khususnya yang berada di zona merah, dilakukan secara menyeluruh dan tegas untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.

"Utamakan keselamatan jiwa. Untuk masyarakat di zona rawan, sosialisasikan dengan gencar. Jika aktivitas semakin meningkat, gunakan opsi imbauan tegas, bahkan kalau perlu dipaksa demi kebaikan dan keselamatan mereka," tegas Bobby.

Selain evakuasi, Bobby meminta fasilitas pendukung di lokasi pengungsian disiapkan secara maksimal. Pemprov Sumut, katanya, siap memberikan dukungan berupa logistik, peralatan evakuasi hingga kebutuhan operasional personel di lapangan.

"Jangan setengah-setengah memberikan fasilitas untuk masyarakat di pengungsian. Gunakan anggaran dengan baik, sediakan fasilitas yang layak dan nyaman," tambahnya.

Peningkatan status Gunung Sinabung ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhitung sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah Gunung Sinabung memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak dan merekam aktivitas gempa vulkanik yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kepala Pos PGA Sinabung, Armen Putra, menjelaskan hasil pengamatan visual dan seismik mengindikasikan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Kondisi tersebut berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.

"Tadi malam terekam hotspot, artinya lava sudah sampai ke permukaan. Jika pembentukan kubah lava baru tertahan dan tekanan gempa dari dalam terus meningkat, ini bisa membongkar kubah lava lama dan berpotensi memicu erupsi yang cukup besar seperti tahun 2019 dan 2020," terang Armen.

Seiring peningkatan status tersebut, PVMBG mengeluarkan rekomendasi zona bahaya baru berupa radius 3 kilometer serta sektoral 6 kilometer untuk wilayah sektor timur dan selatan.

Bupati Karo Antonius Ginting melaporkan, berdasarkan penyesuaian zona bahaya hingga 6 kilometer, evakuasi utama difokuskan pada Desa Kuta Tengah yang secara geografis dikelilingi zona merah.

"Rencana total warga yang dievakuasi dari Desa Kuta Tengah mencapai 140 KK atau sekitar 684 jiwa. Hingga siang ini, lebih dari 260 jiwa telah digeser secara bertahap menuju lokasi pengungsian di Gedung Korpri dan Jambur Desa Suka Nalu," ujar Antonius.

Untuk mengantisipasi warga yang masih beraktivitas di ladang pada siang hari, Pemkab Karo bersama TNI-Polri menyiagakan armada angkutan dengan sistem antar-jemput.

Sementara itu, untuk Desa Payung yang berada di luar zona evakuasi utama, petugas tetap menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi aktivitas Gunung Sinabung.

Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan relawan juga telah menyiagakan 843 personel gabungan di bawah komando Kodim 0205/Tanah Karo dan Polres Tanah Karo.

Sejumlah langkah antisipasi lainnya telah dilakukan, di antaranya meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah terdampak dalam radius 6 kilometer, seperti SD Guru Kinayan, SD Payung, SD Ndeskati, dan SMPN 1 Atap Payung. Sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah lapangan.

Selain itu, lebih dari 35.000 masker gratis telah dibagikan kepada masyarakat. Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah ruas jalan protokol wilayah Berastagi.

Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah turut menyiapkan dapur umum melalui Dinas Sosial, tenda darurat, mobil tangki air bersih, serta toilet portabel. Jalur dan sejumlah objek wisata di sekitar kawasan rawan, termasuk Danau Lau Kawar, juga ditutup total untuk umum.

Terkait prakiraan cuaca, Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo pada sore dan malam hari selama 1–5 September 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu bahaya sekunder, seperti lahar dingin maupun tanah longsor.**

Pilkades Serentak Asahan 2026 Dideklarasikan Damai : "Pilihan Boleh Beda, Tetap Bersaudara"

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:53:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menggelar Deklarasi Pilkades Damai dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (1/9/2026). Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menjadi momentum krusial untuk memastikan seluruh proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, tertib, dan penuh persaudaraan.

2026/09/5878a7ab84fb43402106c575658472fa_IMG-20260901-WA0051.jpg">

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, para Asisten Setdakab, Kepala OPD, seluruh Camat, panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, serta 128 calon kepala desa dari 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Kehadiran para pihak menunjukkan tekad bersama menjaga kondusivitas jelang pesta demokrasi tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, Darwinsyah Lubis, S.STP., dalam laporannya menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan janji seluruh calon untuk menaati peraturan, saling menghormati, dan menolak segala bentuk pelanggaran — mulai dari politik uang, kampanye hitam, hingga provokasi yang memecah belah masyarakat.

2026/09/3636638817772e42b59d74cff571fbb3_IMG-20260901-WA0053.jpg">

Komitmen ini juga diharapkan disampaikan kepada tim kampanye, tim pemenangan, dan seluruh pendukung agar semangat damai menyebar ke setiap penjuru desa. Pilkades Serentak Asahan 2026 memasuki masa kampanye pada 29 September–1 Oktober 2026, masa tenang 2–6 Oktober, serta puncak pemungutan suara pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., mengingatkan seluruh calon untuk siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada — baik menang maupun kalah. "Tunjukkan sikap kesatria, tetap merangkul sesama, jauhkan isu SARA, berita bohong, dan tindakan anarkis. Jadilah peneduh di tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., memperkenalkan semangat bersama dengan slogan "Pilihan Boleh Beda, Tetap Bersaudara" dan akronim SIAGAM — Partisipasi Asahan Gembira, Aman Memilih. TNI berkomitmen terus bersinergi dengan Polri dan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas keamanan selama tahapan berlangsung.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa Pilkades adalah wujud nyata demokrasi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. "Deklarasi damai bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan komitmen moral untuk menjaga kehormatan proses pemilihan. Berkompetisilah secara sehat, sampaikan visi-misi dengan santun, dan hasilkan pemimpin yang membawa desa lebih maju dan sejahtera," tegasnya.

Acara deklarasi berjalan lancar, aman, dan penuh semangat persatuan — menjadi fondasi kuat bagi terselenggaranya Pilkades Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 yang demokratis, damai, dan bermartabat. (dre)

Erupsi Gunung Sinabung Gagalkan Lawatan 51 Guru dan Staf Malaysia ke Medan, LOI TPI-SKKB Ditunda

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:44:00 +0700+0700

MEDAN — Rencana penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara SDS TPI Medan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru (SKKB), Selangor, Malaysia, terpaksa dibatalkan atau ditunda akibat kondisi penerbangan menuju Medan yang tidak memungkinkan menyusul erupsi Gunung Sinabung.

Agenda yang sedianya digelar pada Selasa, 1 September 2026, pukul 10.30 WIB di Aula Ar Rivai TPI, Jalan SM Raja Km 7 No. 5 Medan, sebelumnya telah dipersiapkan kedua belah pihak sejak Januari 2026.

Ketua I dan II TPI Medan, H Ikrom Helmi Nasution, mengatakan pihak Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru Selangor Malaysia telah menyatakan tidak dapat memastikan penerbangan menuju Medan pada Rabu maupun hari-hari berikutnya.

"Air Asia tak bisa memberikan jaminan untuk terbang besok Rabu dan hari selanjutnya ke Medan karena melihat kondisi erupsi Gunung Sinabung," ujar Ikrom.

Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah Malaysia akhirnya mengambil keputusan berat untuk tidak melanjutkan kunjungan ke Medan, khususnya ke TPI Medan.

Padahal, sebanyak 51 guru dan staf SKKB Selangor Malaysia sebelumnya dijadwalkan hadir dan menyaksikan penandatanganan kerja sama pendidikan tersebut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 30 guru yang terdiri dari dua laki-laki dan 28 perempuan. Sementara 21 orang lainnya merupakan staf/non-guru, terdiri dari enam laki-laki dan 15 perempuan.

Namun, satu guru, Norazlina binti Ramli, kemungkinan tidak dapat hadir karena suaminya sedang sakit. Dengan demikian, jumlah rombongan yang diperkirakan hadir sebelumnya menjadi 50 orang.

Ikrom menjelaskan, rencana lawatan pendidikan dan penandatanganan LOI tersebut bukan agenda yang disusun secara mendadak. Program telah dipersiapkan sejak Januari 2026, atau sekitar sembilan bulan sebelumnya.

Menurutnya, pembatalan akibat faktor alam tersebut tentu menjadi kekecewaan bagi kedua belah pihak. Namun, keselamatan para peserta tetap menjadi pertimbangan utama.

"Kita menerima keputusan ini dengan berat hati. Semoga semua ini ada hikmahnya bagi kedua bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia," katanya.

Ikrom berharap program kerja sama pendidikan tersebut tidak berhenti karena pembatalan kali ini. Sebaliknya, kedua pihak akan menjadwalkan kembali lawatan pendidikan tersebut pada waktu yang lebih memungkinkan.

"Sampai jumpa di lain masa dan mari kita programkan kembali lawatan pendidikan ini untuk mencerdaskan anak bangsa kedua negara. Aamiin," ujarnya.

Kerja sama antara SDS TPI Medan dan SKKB Selangor diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pendidikan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam membuka ruang pertukaran pengalaman, wawasan dan budaya bagi guru maupun peserta didik kedua negara.rel

Meski agenda penandatanganan LOI harus tertunda akibat kondisi erupsi Gunung Sinabung dan dampaknya terhadap penerbangan, semangat membangun jembatan pendidikan antara dua negara serumpun tersebut diharapkan tetap terjaga.

Pascaerupsi Sinabung, Kapolda Sumut Pastikan Personel Siaga di Posko Bencana

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:27:00 +0700+0700

KARO I SUMUT24.CO
Sehari setelah Gunung Api Sinabung mengalami erupsi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto turun langsung ke Kabupaten Karo untuk memastikan kesiapan personel dan posko dalam menghadapi perkembangan situasi kebencanaan.

Kapolda bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak serta sejumlah pejabat utama Polda Sumut terlebih dahulu mendatangi Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Selasa (01/09/26).

Di lokasi tersebut, Kapolda menerima pemaparan kondisi terkini Gunung Sinabung dari Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra dan paparan dari Bupati Karo.
Kapolda juga memberikan arahan kepada jajaran terkait pentingnya kesiapan personel, koordinasi lintas instansi serta pemantauan perkembangan aktivitas gunung api secara berkelanjutan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kehadiran langsung Kapolda di Kabupaten Karo menjadi bagian dari upaya memastikan jajaran kepolisian siap menghadapi setiap perkembangan situasi pascaerupsi.

"Beliau ingin melihat langsung kondisi di lapangan, baik perkembangan Gunung Sinabung maupun kesiapan personel yang melaksanakan tugas di wilayah tersebut," kata Ferry.

Menurutnya, penanganan situasi kebencanaan membutuhkan koordinasi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait. Karena itu, kesiapan personel di lapangan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolda.

Usai meninjau Pos Pengamatan, Kapolda kemudian menuju Posko Siaga Bencana di Simpang Tiga Kicat, Kecamatan Namanteran.
Di posko tersebut, Kapolda melihat langsung aktivitas personel yang bertugas sekaligus memberikan bingkisan berupa paket Polri untuk masyarakat kepada anggota yang berjaga.

"Ini juga sebagai bentuk dukungan kepada personel yang melaksanakan tugas di lapangan. Mereka harus tetap siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi apa pun," ujar Ferry.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi pascaerupsi Gunung Sinabung.
Ferry menambahkan, jajaran Polda Sumut dan Polres Tanah Karo akan terus melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan situasi tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

"Polri akan terus hadir bersama masyarakat dan memastikan personel tetap siap memberikan pelayanan, pengamanan dan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan," pungkasnya[W05}
Rangkaian kunjungan Kapolda Sumut berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif. Setelah eninjauposko,Kapolda bersama rombongan kembali menuju Kota Medan.(W05)

Foto:

Polisi Gerebek Rumah Penyimpanan Narkoba di Medan Perjuangan

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:26:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkotika di Jalan Setia Jadi, Pasar 5, Kecamatan Medan Perjuangan.

Dari lokasi penggerebekan itu personel berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial PD bersama barang bukti sejumlah paket narkoba siap edar.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Selasa (01/09/26) mengatakan, awalnya personel menerima laporan pada 24 Agustus 2026 lalu tentang adanya rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba.

"Berdasarkan laporkan itu personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pelaku dengan inisial PD saat mengendarai speeda motor," katanya.

Andy mengungkapkan, personel setelah menangkap pelaku PD kemudian melakukan pengembangan dengan menggerebek rumah yang menjadi tempat tinggal pelaku lalu didapati barang bukti narkoba.

"Untuk barang bukti yang disita dari rumah pelaku itu diantaranya pil ekstasi sebanyak 3.959 butir, vape getar 223 bungkus, ketamine sebanyak 773 gram," ungkapnya.

Seluruh barang bukti narkoba yang disita itu rencana akan beredar di Kota Medan.

Dia menerangkan, pelaku kepada penyidik mengakui mendapatkan barang bukti narkoba dari seseorang yang dikenalnya (lidik) lalu diperintahkan menyimpan narkoba di rumahnya.

"Pelaku mengakui perbuatannya itu sudah beberapa kali dilakukannya menyimpan narkoba. Terhadap pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut guna menjalani proses hukum," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Polisi perlihatkan barang bukti narkoba(W05)

Penumpang Pesawat Bawa 1 Kg Sabu dari Aceh ke Jakarta Ditangkap di Kualanamu

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:25:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang penumpang pesawat berinisial MR diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

MR ditangkap setelah kedapatan membawa 1 kilogram sabu yang disembunyikan di antara lipatan pakaian.

MR diamankan saat hendak terbang dari Bandara Kualanamu menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menggunakan salah satu maskapai penerbangan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan, penangkapan berawal dari kecurigaan petugas Avsec terhadap tas bawaan MR saat melewati mesin X-ray.

"Petugas mencurigai ada seorang yang membawa narkotika jenis sabu. Modusnya, yang bersangkutan menyimpan empat plastik ini di lipatan celana jeans," kata Andy, Selasa (1/9/2026).

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut. Hasilnya ditemukan empat bungkus plastik putih berisi sabu dengan total berat sekitar 1 kilogram.

Sabu tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaian milik MR. Barang haram itu diduga sengaja disamarkan untuk menghindari pemeriksaan petugas di bandara.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, yang dibawa ini adalah narkotika jenis sabu. Yang bersangkutan berasal dari Aceh, tujuan penerbangan adalah ke Jakarta," jelasnya.

Mengaku Sudah Dua Kali
Kepada polisi, MR mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Aceh untuk dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu.

MR juga mengaku sudah dua kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kualanamu. Aksi tersebut disebut dilakukan atas perintah seseorang berinisial RS alias JS.
Sebagai imbalan, MR dijanjikan uang sebesar Rp 40 juta.

Polisi kini masih memburu RS alias JS yang diduga memerintahkan MR membawa sabu dari wilayah Sumatera Utara menuju Jakarta.
Kasus tersebut masih dalam proses pengembangan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.(W05)

Teks foto :
Polisi amankan seorang calon penumpang pesawat karena kedapatan membawa sabu(W05)

Ketika Sungai Serayu Menjadi Pengantin

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

Medan - Di tepian Serayu, Sabtu sore, 29 Agustus 2026, sebuah perkawinan berlangsung secara simbolik, dihadirkan melalui sepasang laki-laki dan perempuan yang tampil dengan busana serta riasan pengantin. Prosesi dimulai dari darat. Mereka berjalan diarak menuju tepian sungai, kemudian naik ke atas gethek yang membawa mereka perlahan ke tengah Serayu.

Tetapi siapa sebenarnya yang sedang dinikahkan?

Pertanyaan itu menemukan jawabannya dalam Manten Gethek, salah satu bagian utama Bisik Serayu Festival 2026 di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas. Gethek, manusia, dan sungai dipertemukan dalam sebuah pertunjukan ritual yang mencoba membayangkan kembali hubungan manusia dengan Serayu.

Rianto, penggagas festival sekaligus penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas, menyebut Manten Gethek sebagai pertunjukan berbasis air (water-based performance) yang memvisualisasikan "pernikahan suci" antara manusia dan Sungai Serayu.

"Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan," ungkapnya.

*Dari Kaliori ke Tokyo*
Ada lingkaran yang menarik dalam perjalanan Rianto. Ia lahir di Kaliori, tumbuh dalam lingkungan kesenian Banyumas, lalu membawa Lengger Lanang hingga ke Jepang. Bersama istrinya, penari Jepang Miray Kawashima, ia mendirikan Dewandaru Dance Company di Tokyo.

Tahun ini, Dewandaru kembali tampil di Kaliori, berdampingan dengan sang pendirinya sendiri, dalam sebuah festival yang menjadikan Serayu sebagai ruang perjumpaan. Selain dari Jepang, hadir pula Florence Boyer, penari, koreografer dan peneliti seni asal Prancis; Thamizhavanan Narayanasamy dari Malaysia; serta kelompok Yamato No Tamashii dari Jepang.

Namun Serayu yang menjadi panggung itu bukan sungai yang baru ditemukan oleh festival.

*Sungai sebagai ruang hidup*
Serayu berhulu di kawasan Pegunungan Dieng, Wonosobo, mengalir melewati Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas, kemudian menuju Cilacap dan bermuara di Samudra Hindia. Sepanjang alirannya, sungai ini menjadi bagian dari kehidupan pertanian, permukiman dan mobilitas masyarakat. Ia bukan hanya bentang alam, melainkan ruang hidup.

Jejak hubungan itu juga muncul dalam kebudayaan Banyumas. Pada awal abad XIX, Serat Centhini mencatat pertunjukan tayuban dan ronggèng dalam episode perjalanan Cebolang di Wirasaba.

Beberapa dekade kemudian, sebuah catatan dalam jurnal kolonial tahun 1886 menyebut Karsijah sebagai ronggèng yang sekitar 30 tahun sebelumnya sangat terkenal di Purbalingga. Dalam kehidupan desa pada awal abad XX, gamelan dan terbang juga menjadi bagian dari pesta perkawinan dan sunatan.

Kesenian pada masa itu tidak selalu membutuhkan panggung. Ia tumbuh di tengah kehidupan sehari-hari.

*Ketika air menghasilkan bunyi*
Salah satu jejak yang paling dekat dengan gagasan itu adalah Kunclungan di Desa Plana. Dahulu, setelah bekerja di sawah, warga turun ke Serayu untuk mandi dan beristirahat. Dari aktivitas sederhana itu muncul permainan bunyi: tangan yang ditepukkan dan digerakkan di permukaan air menghasilkan irama.

Sungai, dalam pengalaman seperti itu, bukan sekadar sumber air. Ia adalah tempat orang bertemu, bermain dan menciptakan bunyi. Batas antara kehidupan sehari-hari dan kesenian menjadi tipis.

Bisik Serayu seperti mencoba membuka kembali ruang semacam itu. Pada 2024, Kunclungan dibawa kembali ke dalam festival. Tahun berikutnya, sungai menjadi ruang ruwatan, labuhan dan pengingatan terhadap Blabur Banyumas, banjir besar akibat meluapnya Serayu pada 1861. Tahun ini, hubungan itu dirumuskan melalui Manten Gethek.

Festival ini pun tidak sekadar menghadirkan kesenian lokal. Sanggar-sanggar Banyumas, komunitas, ketoprak, sastra, seniman nasional dan seniman dari luar negeri hadir dalam satu ruang. Ada Ketoprak Kaliori, Serat Centini, Komunitas Anak Sawah, hingga kolaborasi Dewandaru Dance Company dari Jepang dengan Rianto dan Agung Gunawan dalam Kulu-kulu dan Lengger Lanang.

Rianto merumuskan festival tahun ini melalui tiga pilar: "Bisik Air (Svara Tirta), Pijak Bumi (Prajna Pertiwi), dan Temu Rasa (Manunggaling Warga)."

*Dari tradisi menjadi perjumpaan*
Perspektif itu mendapat resonansi dari Siti Mukaromah, anggota DPR RI yang hadir dalam festival. Ia menyebut Bisik Serayu memuat esensi falsafah Banyumas yang bertumpu pada "Gunung Slamet, Sungai Serayu, dan karakter blakasuta".

"Gununge mulang kukuh, Serayune mulang mili, serta Blakasuta mulang jujur," kata Siti. Gunung mengajarkan keteguhan, Serayu mengajarkan keluwesan untuk terus mengalir, sementara blakasuta mengajarkan mengajarkan keberanian untuk berkata jujur.

Nisa Roiyasa, pegiat budaya dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, hadir bersama relawan Rumah Cibun, komunitas pelestari tradisi maca Babad Pasir Luhur di Grumbul Cibun, Desa Sunyalangu. Ia menyebut Bisik Serayu sebagai wujud ekspresi estetik rasa cinta pada alam, khususnya Sungai Serayu yang telah lama menopang kehidupan masyarakat.

Menurut Nisa, Banyumas memiliki dua ekosistem kebudayaan besar, Gunung Slamet dan Sungai Serayu. "Saya berharap ke depan kedua ekosistem ini bisa berkolaborasi," katanya, "sehingga kita dapat menyusun cerita yang lebih utuh tentang peradaban Banyumas kuno."

*Membaca Ulang Tradisi*
Harapan itu membuat Manten Gethek memperoleh makna yang lebih luas. Kita tidak perlu menganggapnya sebagai ritual kuno yang sejak dahulu dilakukan persis dalam bentuk sekarang. Yang dilakukan festival adalah membaca kembali simbol-simbol lama hubungan manusia dengan sungai, kemudian memberinya bentuk baru.

Gethek yang dahulu digunakan manusia untuk menyeberangi sungai kini menjadi bagian dari prosesi yang justru membawa manusia mendekat ke sungai. Sepasang figur yang didandani seperti pengantin mempertegas simbol "manten", sementara air menjadi ruang tempat hubungan itu dipertunjukkan.

Perjalanan Rianto juga seperti mengulang gerak yang sama. Dari Kaliori, Lengger membawanya ke dunia. Dari Jepang dan panggung internasional, ia kembali ke Kaliori dengan membawa pengalaman, jejaring dan bentuk-bentuk kolaborasi baru. Tradisi lokal tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang beku, tetapi terus bergerak.

Serayu sendiri tentu jauh lebih tua daripada Bisik Serayu. Sungai itu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum ada festival, panggung modern atau istilah revitalisasi kebudayaan.

Yang dicoba dilakukan Bisik Serayu barangkali bukan mengembalikan masa lalu. Ia mencoba mengingatkan bahwa sungai pernah menjadi bagian dari kehidupan yang begitu dekat dengan manusia—tempat bekerja, beristirahat, bermain, berdoa, bercerita dan menciptakan kesenian.

Di Kaliori, hubungan itu kembali diucapkan melalui tubuh, bunyi, gethek, ritual dan sebuah perkawinan simbolik.
Kali ini, Serayu menjadi pengantin.

Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur

admin — Tue, 01 Sep 2026 18:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Peralihan aset milik Pemerintah Kabupaten Asahan, semula Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) yang kini beralih fungsi menjadi lokasi pembangunan Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas), memicu perdebatan hangat terkait kepatuhan terhadap aturan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Di satu sisi, pemerintah daerah menyatakan proses ini telah berjalan sesuai regulasi, di sisi lain, pengamat kebijakan mempertanyakan kelengkapan prosedur yang diduga belum sepenuhnya dipenuhi.

Persoalan ini berpusat pada tafsir terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menjelaskan bahwa pemindahtanganan BMD berupa tanah dan bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sudah tidak sesuai tata ruang wilayah, anggaran untuk bangunan pengganti telah tersedia, diperuntukkan bagi kepentingan umum, atau tidak layak secara ekonomis jika dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 juncto Permendagri Nomor 27 Tahun 2024

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, S.IP., menegaskan peralihan aset ini berupa hibah kepada Pemerintah Pusat dengan dasar hukum Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Aset yang dihibahkan meliputi tanah seluas 10.400 m² senilai Rp3.484.000.000 dan bangunan seluas 2.822 m² senilai Rp4.214.975.360, dengan total nilai mencapai Rp7.698.975.360.

"Karena ini hibah, maka tidak ada ganti rugi. Jika pihak kementerian hendak mengubah bentuk atau menambah bangunan, itu sudah menjadi kewenangan mereka," ujar Lusi akrab disapa, Kamis (27/8/2026).

Namun, Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Isro Hudawi Pratama, S.H., menilai proses penghapusan BMD tidak dapat dilakukan secara instan dan harus melewati tahapan ketat yang diatur regulasi. Ia menegaskan aset daerah tidak dapat langsung dibuang atau dialihkan tanpa prosedur yang sah.

"Secara prosedur, penghapusan BMD harus dimulai dari tahap persiapan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola barang, meliputi identifikasi, penelitian kondisi aset, pemeriksaan kerusakan berat, dan penilaian apakah aset masih produktif serta sesuai tata ruang," ungkap Isro.

Selanjutnya, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dilengkapi foto kondisi aset, Kartu Inventaris Barang (KIB), dokumen kepemilikan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga penilaian dari penilai pemerintah atau KJPP jika nilai aset tergolong besar. Setelah seluruh dokumen lengkap, barulah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan oleh Bupati sebelum aset dapat dialihkan atau dibongkar.

"Penting dicatat, sebelum ada SK Penghapusan, aset dilarang dibongkar terlebih dahulu dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana. Tanah dan bangunan juga harus diproses secara terpisah, karena status tanah negara jauh lebih ketat perubahannya dan memerlukan waktu 3–6 bulan tergantung kelengkapan berkas," tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H., saat dikonfirmasi Wartawan Senin (31/8/2026) menyatakan bahwa penghapusan aset tersebut telah berpedoman pada regulasi yang berlaku, namun menyarankan untuk menanyakan detail teknis kepada pihak BKAD selaku pengelola BMD. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi apakah seluruh tahapan prosedur yang disampaikan pengamat kebijakan telah dipenuhi dalam peralihan aset ini.

Sementara itu, papan proyek yang terpasang di lokasi menunjukkan total anggaran pembangunan Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut mencapai Rp89,7 miliar. Nilai ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah kepentingan umum yang menjadi dasar hibah benar-benar telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Asahan secara luas, serta apakah bangunan pengganti untuk kantor Dishub telah dipastikan tersedia dan memadai.

Peralihan aset Kantor Dishub menjadi Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan ini berada di persimpangan dua tafsir regulasi yang sama-sama merujuk pada peraturan yang berlaku. Di satu sisi, pemerintah daerah menyatakan telah mengikuti jalur hibah yang diizinkan Permendagri, namun di sisi lain, pengamat kebijakan menekankan bahwa mekanisme penghapusan BMD tetap harus memenuhi seluruh prosedur administrasi dan penilaian yang ketat sebelum aset dialihkan.

Yang menjadi kunci persoalan ini, bukanlah, apakah peralihan itu boleh dilakukan, melainkan apakah seluruh tahapan prosedural telah dilalui secara lengkap dan transparan sebelum aset senilai Rp7,6 miliar tersebut berpindah tangan. Masyarakat berhak mengetahui apakah Berita Acara Pemeriksaan, hasil penilaian, serta SK Penghapusan telah ada sebelum pembangunan dimulai. Tanpa itu, kejelasan hukum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan tetap menjadi pertanyaan yang menggantung. (tec)

Peringati Maulid Nabi, Pemkab Asahan Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah SAW

admin — Tue, 01 Sep 2026 18:08:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan pada Senin (31/08/2026) bertempat di Masjid H. Agung Achmad Bakrie Kisaran. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mempertegas kembali ajakan seluruh elemen masyarakat meneladani akhlak mulia serta perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., hadir mewakili Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., sekaligus membacakan sambutan Bupati dalam acara yang dihadiri penuh oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar rutinitas tahunan. "Peringatan ini pada hakikatnya menjadi momentum bagi kita semua untuk meneladani akhlak, perjuangan, serta petunjuk yang diwariskan Rasulullah SAW. Keteladanan itu harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, religius, serta senantiasa menjaga persatuan dan silaturahmi," ujar teks sambutan yang dibacakan Wakil Bupati.

Kegiatan ini juga diisi penampilan istimewa santri dan santriwati binaan Buya Amiruddin dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Acara diawali lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Alhafiz Haikal Fajar Pane — yang telah melaksanakan tasmi' hafalan 25 juz dalam sekali duduk — serta tausiah singkat dari Naya Berlian Setiawan, Juara Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Tahun 2024.

Tausiah utama disampaikan oleh Al-Ustadz Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin, MS., MA., MBA., Ph.D., yang mengingatkan pentingnya membangun spiritualitas sebagai landasan moralitas, bersikap tegas terhadap kemungkaran dengan cara bijaksana, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kasih sayang antarsesama. Beliau juga mengajak umat untuk terus menuntut ilmu, mencintai Al-Qur'an, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT serta Rasul-Nya.

Kegiatan berlangsung khidmat, aman, dan tertib, ditutup dengan doa bersama serta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Kabupaten Asahan berharap, melalui peringatan ini, nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan semakin diperkuat demi mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. (dre)

Bupati Asahan Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan DBH Pajak, Sinergi Provinsi–Kunci Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

admin — Tue, 01 Sep 2026 17:53:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., turut hadir dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin (31/08/2026) pukul 14.00 Wib.

Rakor ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam menggenjot pendapatan daerah yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, jajaran Forkopimda Sumut, serta para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya mengoptimalkan kinerja BUMD, menjalin kerja sama strategis, serta memanfaatkan program CSR secara tepat. Selain itu, ia menyoroti kontribusi besar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui opsen yang kini langsung diterima daerah, yang diharapkan mampu mendongkrak PAD secara signifikan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama. "Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utamanya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan," ungkapnya, seraya meminta dukungan penuh seluruh kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor guna memajukan Sumatera Utara secara bersama-sama.

Pasca pelaksanaan rakor, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat. Bupati Taufik juga memohon dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghindari tumpang tindih data serta potensi kehilangan pendapatan.

"Seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat," tegas Bupati Taufik.

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tari penyambutan, dan doa ini berjalan lancar hingga pukul 16.00 WIB. Rakor ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya, serta Kabupaten Asahan pada khususnya. (dre)

Bupati Asahan Lakukan Tanam Perdana PSR Kemitraan dan Intercropping Padi Gogo, Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Petani dan Ketahanan Pangan

admin — Tue, 01 Sep 2026 17:49:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan Tanam Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Pola Kemitraan sekaligus Penanaman Perdana Intercropping Padi Gogo di lingkungan Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Desa Gotting Sodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Senin (31/08/2026) pukul 09.00 Wib.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Region Head Regional I, General Manager Grup Kebun Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Bandar Pasir Mandoge, para Kepala Desa se-Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Saripuddin Sirait, menjelaskan bahwa program ini diikuti oleh 181 anggota koperasi. Peremajaan sawit ini dilakukan karena tanaman sawit milik para petani telah berusia mencapai 40 tahun, sehingga sudah waktunya dilakukan penanaman kembali (replanting) untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas.

"Selain peremajaan sawit, kami juga menyiapkan lahan seluas 86 hektare untuk penanaman padi gogo, dan 98 hektare lainnya akan ditanami berbagai tanaman lainnya. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya program ini, dan berharap program tersebut dapat terus berjalan berkelanjutan. Kami juga memohon dukungan dan bantuan dari Forkopimda Kabupaten Asahan agar pelaksanaan program berjalan lancar hingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Saripuddin.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, menyampaikan betapa pentingnya peran PSR bagi keberlangsungan usaha petani maupun bagi PTPN IV. Oleh karena itu, melalui pola kemitraan ini, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan teknis kepada para petani.

"Kepada para petani yang mengikuti Program PSR, diharapkan dapat mengikuti segala bimbingan dan arahan yang diberikan oleh tim PTPN IV, agar hasil panen ke depan dapat meningkat secara signifikan. Semoga masyarakat yang telah menerima bantuan ini mampu meningkatkan taraf hidup dan hasil usahanya," harap Arya.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PTPN IV yang telah membangun kerja sama kemitraan yang baik dengan kelompok tani di Desa Gotting Sodadi.

"Kehadiran program penanaman padi gogo ini patut kita syukuri, karena dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan. Program ini juga merupakan bagian dari program nasional yang sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," ungkap Bupati.

Bupati berharap pelaksanaan program PSR dan intercropping padi gogo ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Kabupaten Asahan pada umumnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa, penyanyian lagu Indonesia Raya, serta sambutan-sambutan. Acara puncak ditandai dengan penanaman perdana bibit kelapa sawit dan padi gogo secara simbolis oleh Bupati Asahan bersama Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV serta para tamu kehormatan di lahan yang telah disiapkan.

Kegiatan berakhir pada pukul 10.30 Wib dan berjalan aman, lancar serta sukses. Program ini diharapkan menjadi tonggak kemajuan bagi para petani di Asahan, tidak hanya dalam memulihkan produktivitas kelapa sawit, tetapi juga membuka peluang diversifikasi tanaman yang akan menambah pendapatan dan menjamin ketahanan pangan masyarakat setempat. (dre)

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sesuaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026

admin — Tue, 01 Sep 2026 16:30:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut kembali melakukan penyesuaian harga berkala Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang berlaku efektif mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, Selasa (1/9/2026) mengatakan, bahwa penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk energi yang kompetitif sekaligus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan pada produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sedangkan untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Penyesuaian harga dilakukan secara berkala yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Melalui penyesuaian ini, Pertamina Patra Niaga berharap masyarakat dapat memperoleh produk BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, seiring dengan komitmen kami untuk terus menjaga keandalan pasokan dan pelayanan energi di seluruh wilayah Sumbagut," ujar Fahrougi.

Untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, harga BBM Non-Subsidi yang berlaku mulai 1 September 2026 adalah sebagai berikut:
Pertamax Turbo dari Rp18.700 per liter menjadi Rp20.000 per liter
Pertamina Dex dari Rp21.650 per liter menjadi Rp25.750 per liter.

Dexlite menjadi dari Rp20.150 per liter Rp24.200 per liter.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, harga BBM Non-Subsidi yang berlaku mulai 1 September 2026 adalah sebagai berikut:
Pertamax Turbo dari Rp19.100 per liter menjadi Rp20.450 per liter
Pertamina Dex dari Rp22.100 per liter menjadi Rp26.300 per liter
Dexlite dari Rp20.550 per liter menjadi Rp24.750 per liter.

Khusus untuk kawasan Free Trade Zone (FTZ), penyesuaian harga juga berlaku untuk produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Rinciannya adalah sebagai berikut:

FTZ Sabang:
Dexlite dari Rp18.450 per liter menjadi Rp22.150 per liter

FTZ Batam:
Pertamax Turbo dari Rp17.400 per liter menjadi Rp18.550 per liter
Pertamina Dex dari Rp20.100 per liter menjadi Rp23.950 per liter
Dexlite dari Rp18.700 per liter menjadi Rp22.500 per liter

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135 atau mengakses media sosial resmi @pertamina_sumbagut. (C04)

Dukung Ekosistem EV di Sumut, PLN Siapkan 141 SPKLU di 113 Lokasi

admin — Tue, 01 Sep 2026 16:26:00 +0700+0700

sumut24.co-MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus memperkuat infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Hingga 7 Agustus 2026, sebanyak 141 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah tersedia di 113 lokasi yang tersebar di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, saat menghadiri INDOMOBIL Expo Medan 2026 di Laguna Atrium, DeliPark Mall Medan. Pameran yang berlangsung pada 18–23 Agustus 2026 tersebut mengusung konsep "EVperience" dengan menghadirkan berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi kepada masyarakat.

Kehadiran PLN dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara penyedia energi dan industri otomotif untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perkembangan kendaraan listrik di Sumatera Utara turut didukung oleh kesiapan infrastruktur pengisian daya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, Selasa (1/9/2026) mengatakan perkembangan kendaraan listrik perlu berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pendukung agar masyarakat semakin nyaman dan percaya diri menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari.

"PLN melihat pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara sebagai bagian penting dari transformasi menuju sistem transportasi yang semakin ramah lingkungan. Hingga 7 Agustus 2026, PLN UID Sumatera Utara telah menyediakan 141 unit SPKLU yang tersebar di 113 lokasi. Infrastruktur ini akan terus kami perkuat mengikuti pertumbuhan kendaraan listrik dan pola mobilitas masyarakat," ujar Rizky.

SPKLU tersebut tersebar di berbagai lokasi strategis untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik, baik untuk mobilitas dalam kota maupun perjalanan antarkota. Selain SPKLU, PLN juga menyediakan layanan pengisian daya di rumah atau home charging serta berbagai layanan kendaraan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Menurut Rizky, perkembangan ekosistem EV membutuhkan kolaborasi antara penyedia energi, industri otomotif, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Bertambahnya pilihan kendaraan listrik perlu diikuti dengan kemudahan akses pengisian daya dan edukasi yang memadai kepada masyarakat.

"Kegiatan seperti INDOMOBIL Expo Medan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal dan merasakan langsung teknologi kendaraan listrik. PLN siap menjadi enabler dengan memastikan kebutuhan energinya dapat terlayani secara andal, mudah diakses, dan semakin terkoneksi. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap masyarakat semakin percaya diri menjadikan kendaraan listrik sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari," tambah Rizky.

CEO INDOMOBIL Dealership Group, Santiko Wardoyo, mengapresiasi kehadiran PLN dalam INDOMOBIL Expo Medan 2026. Menurutnya, kesiapan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

"Kami mengapresiasi kehadiran PLN dalam INDOMOBIL Expo Medan. Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat semakin banyak pilihan kendaraan listrik, tetapi juga mendapatkan keyakinan bahwa ekosistem pendukungnya terus berkembang. Kehadiran PLN memberikan kepastian penting terkait kesiapan infrastruktur pengisian daya. Medan juga memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera," ujar Santiko.

Mengusung konsep "EVperience", INDOMOBIL Expo Medan 2026 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat kendaraan elektrifikasi melalui pameran produk, test drive, dan test ride. Sejumlah merek kendaraan elektrifikasi juga diperkenalkan dalam pameran tersebut, antara lain Leapmotor, Changan, Indomobil eMotor, Citroën, GAC AION, dan MAXUS.

Momentum penyelenggaraan pada bulan kemerdekaan turut membawa semangat untuk terus bergerak maju, berinovasi, dan membuka akses yang semakin luas terhadap teknologi mobilitas masa depan. Perkembangan pilihan kendaraan listrik yang semakin beragam diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur pengisian daya.

PLN terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri otomotif, pusat perbelanjaan, sektor pariwisata, dunia usaha, dan berbagai mitra strategis untuk memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Sumatera Utara.

Melalui kolaborasi tersebut, PLN UID Sumatera Utara berharap ekosistem kendaraan listrik semakin berkembang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beralih menuju moda transportasi yang lebih efisien dan rendah emisi. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transisi energi nasional serta menghadirkan mobilitas masa depan yang semakin bersih dan berkelanjutan. (C04)