Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu di Perairan Kuala Bangka Labura.

admin — Thu, 23 Jul 2026 14:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan dua kurir dan pengendali sabu seberat 10 kilogram (kg) yang dibawa menggunakan perahu kayu melalui jalur laut.

Ketiganya adalah, RIG (23) dan GS (23), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang berperan sebagai kurir serta JM (36), warga Kabupaten Asahan sebagai pengendali.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, penangkapan itu dilakukan dari dua lokasi terpisah di Kabupaten Labura dan Asahan pada 18 Juli 2026 kemarin.

"Terhadap kedua kurir RIG dan GS diamankan saat berada perahu kayu perairan Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari penangkapan itu disita barang bukti sabu seberat 10 kg," jelasnya, Kamis (23/7/2026).

Dia mengungkapkan, personel melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku JM di Kabupaten Asahan karena berperan sebagai pengendali narkoba.

"Berdasarkan pemeriksaan kedua kurir yang ditangkap itu mengakui disuruh untuk menjemput barang bukti sabu menggunakan perahu kayu dengan dijanjikan upah sebesar Rp10 juta," ungkapnya.

"Usai diamankan para pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Sumut guna menjalani pemeriksaan serta pengembangan," pungkasnya.(W05)

Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut

admin — Thu, 23 Jul 2026 14:17:00 +0700+0700

Medan, – Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di Medan, Kamis (23/7/2026). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Samosir mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas PMD Samosir, Fitri Agus Karo-karo.

Orator aksi, Fahrurr Rozi, menyebut ada sejumlah laporan masyarakat Samosir terkait praktik dugaan korupsi. Laporan itu mengerucut pada penyelewengan bantuan sosial, bantuan korban banjir, dan bantuan untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula.

"Ini sudah sangat bahaya. Jika proses persidangan hari ini tidak sesuai harapan, kita tahu hukum negara berpihak kepada orang-orang yang bengis dan kejam," tegas Fahrurr Rozi.

Massa juga menyoroti sikap Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang dinilai cuek terhadap kasus ini. "Ketika ditanya soal kasus ini, bupati bilang tidak tahu. Seolah-olah pejabat di Samosir bekerja tanpa sepengetahuan bupati. Padahal kinerjanya harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dalam orasinya, Fahrurr Rozi membacakan sejumlah surat pengaduan masyarakat. Salah satunya surat ke Kemensos RI Nomor BM.492/10.24 tanggal 20 November 2024 terkait dugaan penyelewengan bantuan.

Penggiat anti korupsi Samosir Pangihutan Sinaga membeberkan kronologi kasus. Pada 2023, Kemensos menyalurkan bantuan Program Ekonomi Nasional berupa barang untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir.

Dana tersebut seharusnya ditransfer ke rekening penerima. Namun menurut Pangihutan, pejabat di Pemkab Samosir mengubahnya menjadi bantuan barang melalui BUMDes.

Setelah dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Samosir, ditemukan kerugian negara sebesar Rp511 juta. Barang yang diterima warga nilainya jauh di bawah harga pasar.

"Petunjuk diberikan 9 Oktober 2024. Warga juga sudah mengadu ke Presiden 4 November 2024. Isinya meminta evaluasi dan perbaikan penyaluran bansos. Tapi eks Kadis Sosial justru membantah dan diduga melakukan intimidasi ke warga," kata Pangihutan.

Selain itu, aliansi juga menyorot dugaan kasus pupuk palsu di Samosir yang hingga kini belum tuntas.

Warga Desa Sihotang, Albertus SM Sitanggang, mengaku kecewa. Bantuan yang diterima tidak sesuai brosur dari pemerintah.

"Kami dari masyarakat Sihotang minta persidangan ini tuntas. Kami dirugikan. Kami minta penegak hukum mengusut sampai selesai," kata Albertus.

Dalam aksinya, massa menegaskan tidak akan kompromi dengan koruptor. "Tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum, tidak ada kompromi untuk koruptor. Negara ini milik rakyat," seru massa.

Massa menyatakan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengusut tuntas perkara ini. Mereka juga mendesak agar pemeriksaan tidak hanya menyasar eks Kadis PMD, tetapi juga Bupati Samosir dan pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini ditulis, sidang dengan terdakwa Fitra Karo-karo masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.rel

DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani

admin — Thu, 23 Jul 2026 12:55:00 +0700+0700

Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Aceh menyatakan optimistis kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akan membawa perubahan positif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil pertanian yang lebih terjamin. Pernyataan ini disampaikan menyusul pelantikan Sudaryono oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7).

Ketua DPW Tani Merdeka Aceh, Cut Muhammad, menilai sosok Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar merupakan figur yang memahami secara menyeluruh konsep dan implementasi Program MBG. Menurutnya, pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami percaya di tangan Mas Dar, Badan Gizi Nasional akan berjalan sesuai aturan. Beliau sangat memahami bagaimana mengelola program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Cut Muhammad.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW Tani Merdeka Aceh, Nabhani, S.I.Kom., yang akrab disapa Pak Bhen, mengatakan rekam jejak Sudaryono selama bertugas di Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang mendorong harga gabah dan jagung menjadi lebih menguntungkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Sudaryono memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab, teliti, dan berorientasi pada hasil.

"Beliau berhasil mendorong kebijakan yang membuat petani lebih bahagia karena harga komoditas semakin menguntungkan. Kami melihat beliau memimpin dengan penuh tanggung jawab dan sangat teliti dalam mengambil keputusan," kata Pak Bhen.

Ia juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Lebih dari itu, program tersebut diyakini mampu menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi hasil panen petani melalui kebutuhan bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Mas Dar selalu menekankan bahwa MBG bukan sekadar soal makanan bergizi. Program ini juga menjadi instrumen untuk menyerap hasil panen petani di pasar-pasar tradisional sehingga pendapatan petani meningkat dan memiliki kepastian usaha yang berkelanjutan," jelasnya.

DPW Tani Merdeka Aceh juga meyakini pengalaman Sudaryono sejak tahap awal perencanaan MBG akan menjadi kekuatan dalam menyempurnakan sistem distribusi hingga ke tingkat daerah. Selain memahami aspek teknis dan regulasi, Sudaryono dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.

"Beliau tidak hanya berbicara soal petunjuk teknis. Kami yakin Mas Dar akan mendengar aspirasi para penerima manfaat, memperhatikan kualitas makanan, menjaga aspek higienitas, serta memastikan tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan gizi masyarakat, benar-benar tercapai," tutup Pak Bhen. (R)

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan menggelar aksi unjuk rasa beruntun di tiga lokasi berbeda, Rabu (22/7/2026). Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan ini meminta agar Kepala Dinas Perhubungan, Alber Butar-Butar, S.H., M.H. segera dicopot dari jabatannya serta mendesak penegakan hukum atas berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan dinas tersebut.

Berangkat menggunakan sepeda motor dan becak, massa tiba di Kantor Dishub yang beralamat di Jalan Abdi Satya Kisaran sekira pukul 10.30 Wib membawa alat peraga suara, poster, dan spanduk berisi tuntutan tegas. Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Panjaitan, dalam orasinya menegaskan bahwa kelalaian Kadis Perhubungan dalam memperpanjang akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) merupakan bukti nyata ketidakmampuan menjalankan tugas pokok dan fungsi.

"Kadis Perhubungan dinilai bekerja tidak proporsional dan tidak beres. Akibat tidak diperpanjangnya akreditasi UPUBKB, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor uji kir terhenti dan merugikan keuangan daerah serta mempersulit masyarakat," tegas Raihan.

Saat itu, pihak Dishub hanya mengirimkan Kepala Bidang Manajemen Rekayasa, Zakaria Tarigan untuk menemui massa. Namun Zakaria mengaku tidak berani memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan karena belum ada arahan dari pimpinan. "Saya tidak berani menjawab satu pertanyaan pun karena tidak ada izin dari Kadis Perhubungan," ujarnya yang membuat massa tidak puas.

Tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju Kantor Bupati Asahan di Jalan Jenderal Sudirman. Korlap Aksi, Arman Maulana Siregar, kembali menyuarakan tuntutan agar Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin segera mencopot Kadis Perhubungan dari jabatannya karena dinilai tidak layak dan tidak becus mengelola dinas. Sayangnya, hingga orasi selesai tidak ada satu pun pejabat Pemkab Asahan yang bersedia menerima aspirasi mereka secara langsung.

Massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan untuk melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang lebih berat. Arman menyampaikan adanya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terkait proyek pengadaan tahun 2025 yang tidak selesai dan mengakibatkan Temuan Ganti Rugi (TGR) dari BPK Sumut, serta dugaan perjalanan dinas fiktif periode 2023–2025.

Selain itu, GEMPPAR juga menyoroti proyek pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), paku jalan, marka jalan, hingga papan nama jalan yang diduga tidak memenuhi standar SNI, cacat mutu, dan banyak yang sudah rusak di berbagai kecamatan.

Massa akhirnya diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Asahan, Fahri, S.H., M.H. Menanggapi tuntutan tersebut, Fahri menjamin akan menindaklanjuti semua laporan yang disampaikan. "Kami dari Kejari Asahan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan laporan yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ucap Fahri.

Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan kepastian tersebut, dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Asahan. (tec)

Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:47:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem hukum dan kekayaan intelektual melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pemberdayaan Kekayaan Intelektual melalui Pengelolaan Royalti untuk Mendorong Komersialisasi Karya Cipta Daerah sebagai Aset Berdampak, yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (22/7/2026).

Forum tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan insan kreatif mengenai pentingnya pengelolaan royalti hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku UMKM, seniman, musisi, pencipta lagu, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan Kota Tanjungbalai memiliki kekayaan budaya yang didominasi budaya Melayu dan diperkaya oleh keberagaman etnis lain seperti Batak, Minangkabau, dan Tionghoa.

Ia mencontohkan sejumlah warisan budaya daerah, antara lain Wak Uteh, Tari Melayu, Pantun Melayu, Hadrah Marhaban, anyaman pandan, busana adat Melayu, kuliner khas, serta tradisi Tepung Tawar dan Upah-upah.

Menurut Fadly, berbagai karya budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi para penciptanya.

"Kami berharap seluruh karya cipta masyarakat dapat dikelola melalui sistem kekayaan intelektual dan pengelolaan royalti yang profesional sehingga menjadi aset yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi menjelaskan bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang lahir dari hak cipta.

Ia mengatakan hak cipta memiliki dua unsur utama, yaitu hak moral yang melekat secara abadi kepada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial melalui mekanisme royalti.

Karena itu, setiap pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial harus tetap menghormati hak ekonomi pencipta.

Menurut Ignatius, penyelenggaraan FGD tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem hukum dan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang berdaya saing.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut juga menandatangani nota kesepahaman mengenai penguatan kerja sama di bidang hukum dan kekayaan intelektual.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Sumut menandatangani perjanjian kerja sama dengan Politeknik Tanjungbalai dan STAI Al-Hikmah sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi dan layanan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Usai penandatanganan, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Sumut dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak cipta.

Pada kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengajukan permohonan legalitas dan hak cipta terhadap logo "Kota Kerang" kepada Kementerian Hukum.

Menurut dia, logo tersebut telah lama digunakan sebagai identitas Kota Tanjungbalai yang dikenal sebagai daerah pesisir di Pantai Timur Sumatera Utara.

"Kami berharap logo Kota Kerang segera memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah pusat sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak dapat diklaim oleh pihak lain," kata Mahyaruddin.

Ia menambahkan, penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa sekaligus meningkatkan nilai ekonomi berbagai karya kreatif yang lahir dari masyarakat Tanjungbalai.

FGD diakhiri dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Krissantyo, serta perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), M. Bigi Ramadhan, mengenai perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti bagi pelaku ekonomi kreatif.(eko)

Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:23:00 +0700+0700

Medan – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa sektor koperasi dan UMKM terus menunjukkan perkembangan positif serta menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara.

Dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/7/2026), Yuliani mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 17.994 koperasi di Sumatera Utara, terdiri dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 11.894 koperasi konvensional. Tingkat koperasi aktif telah mencapai 68 persen.

Menurutnya, indikator ekonomi koperasi juga terus menguat. Volume usaha koperasi mencapai Rp7,47 triliun, total Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp377,4 miliar, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 1.531.520 orang.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara," ujar Yuliani.

Di sektor UMKM, Yuliani menyebutkan jumlah pelaku usaha di Sumatera Utara pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha. Rasio kewirausahaan juga meningkat menjadi 4,1 persen, yang dinilai sebagai modal penting dalam mewujudkan Sumatera Utara yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Untuk memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemprov Sumut telah memulai pembangunan 3.594 gerai di 33 kabupaten/kota, sementara 629 gerai telah selesai dibangun. Sebanyak 13 koperasi telah menjalankan transaksi usaha dengan total nilai transaksi mencapai Rp347,54 juta, tersebar di Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Dairi.

Yuliani mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan koperasi, di antaranya persoalan status lahan, keterbatasan SDM pengurus, permodalan, partisipasi masyarakat, hingga kendala tata ruang dan perizinan.

Meski demikian, Dinas Koperasi dan UKM Sumut terus menjalankan berbagai program prioritas, seperti Sumut Digital Market, program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up yang menargetkan 80 UMKM, pendampingan 100 UMKM potensial ekspor melalui marketplace global, serta penyelenggaraan Sumut Halal Fest pada 11–12 Agustus 2026 bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah akan memfasilitasi 1.000 sertifikat halal gratis, workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan Halal Centre sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM Sumatera Utara di pasar nasional maupun internasional. Red2

Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:17:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sektor literasi sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, tetapi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Saipullah saat membuka Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 yang digelar di SMA Plus Panyabungan, Kompleks Pendidikan STAIN Panyabungan, Rabu (22/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa budaya membaca dan literasi memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

"Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus berada dalam kondisi kemiskinan hanya karena terbatasnya akses terhadap ilmu pengetahuan. Pola pikir itu harus diubah melalui edukasi dan literasi yang baik," ujar Saipullah.

Saipullah menjelaskan, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan harus mampu menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, perpustakaan dapat menjadi ruang edukasi yang mendorong masyarakat memperoleh wawasan baru, meningkatkan keterampilan, hingga membuka peluang ekonomi melalui berbagai sumber pengetahuan yang tersedia.

Menurutnya, penguatan budaya literasi merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pengelolaan perpustakaan. Ia meminta para kepala dan pengelola perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun di tingkat desa dan kelurahan, memiliki kemampuan manajerial yang baik agar perpustakaan tidak kehilangan fungsinya.

Menurut Saipullah, pengelola harus mampu menghadirkan suasana perpustakaan yang nyaman, inovatif, dan diminati masyarakat, termasuk menyediakan koleksi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

"Pengelola perpustakaan harus mampu menghidupkan suasana belajar dan menyediakan bahan bacaan yang relevan, baik untuk ilmu pengetahuan umum maupun keterampilan khusus yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri 2 Plus Panyabungan, Hendri, memaparkan perjalanan berdirinya sekolah unggulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sekolah itu awalnya beroperasi di Kecamatan Kotanopan sebelum akhirnya dipindahkan ke Kompleks Pendidikan STAIN Panyabungan dan kini berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Hendri menegaskan pihak sekolah akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, terutama dalam mendukung berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dan literasi.

"Kami berkomitmen menyelaraskan seluruh program sekolah dengan kebijakan Pemkab Madina. Sinergi ini penting untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus membentuk karakter generasi muda yang unggul," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan advokasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kualitas tata kelola perpustakaan di seluruh wilayah, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan desa dan kelurahan.

Melalui akreditasi, pemerintah berharap setiap perpustakaan mampu memenuhi standar pelayanan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Khairunnida, Kepala Dinas Pendidikan dr. Muhammad Faisal Situmorang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Irsal Pariadi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Syail Lubis, tim asesor akreditasi perpustakaan, serta para pengelola perpustakaan dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga kelurahan se-Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui penguatan tata kelola perpustakaan dan peningkatan budaya literasi, Pemkab Madina optimistis mampu melahirkan generasi yang lebih cerdas, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus mendorong peningkatan IPM serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.zal

Pemkab Madina Siapkan Gedung Lama RSUD Panyabungan Jadi Sumber PAD, BRI hingga Pusat Rehabilitasi Masuk Rencana

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:16:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan strategi pemanfaatan gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan agar tidak terbengkalai dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, usai meninjau kompleks gedung bekas RSUD yang berada di Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, pada Rabu (22/7/2026).

Menurut Saipullah, aset milik pemerintah harus dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan pemasukan bagi daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini aset pemerintah yang harus dimanfaatkan agar memberikan nilai kontribusi atau PAD bagi Pemkab Madina. Lahan ini mencapai satu hektare, sehingga kami merancang beberapa kegiatan pelayanan di lokasi ini," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, skema yang tengah disiapkan adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem penyewaan aset. Dana hasil sewa nantinya akan masuk ke kas daerah sebagai pendapatan yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah memanfaatkan bekas ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, bangunan lain di kompleks eks RSUD juga diproyeksikan menjadi pusat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta fasilitas perawatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Menurut Bupati, pihak swasta nantinya diberi kesempatan untuk melakukan renovasi sesuai kebutuhan operasional mereka sebelum menggunakan bangunan tersebut berdasarkan kontrak sewa.

"Sistemnya nanti bisa sewa. Pihak ketiga yang memperbaiki gedung sesuai kebutuhan mereka, lalu dikontrak. Itu bisa masuk menjadi PAD. Begitu juga untuk pusat rehabilitasi, pemda akan menggandeng pihak swasta," jelasnya.

Saipullah juga menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki rencana membongkar gedung lama RSUD maupun mengalihfungsikannya menjadi pusat olahraga atau sport center.

Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan aset tersebut tetap terawat melalui pemanfaatan yang produktif sehingga tidak mengalami kerusakan lebih parah.

Bupati berharap seluruh rencana pemanfaatan gedung eks RSUD Panyabungan dapat segera direalisasikan. Pasalnya, kompleks bangunan tersebut telah kosong dan tidak digunakan selama kurang lebih satu tahun sejak pelayanan kesehatan dipindahkan ke lokasi baru.

Ia menilai, semakin lama aset dibiarkan tanpa aktivitas, maka risiko kerusakan bangunan akan semakin besar. Kondisi itu berpotensi membebani keuangan daerah karena biaya pemeliharaan dan rehabilitasi akan terus meningkat.zal

MAHAJAYA Jadi Wadah Persatuan Marga Harahap, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky Sambut Sinergitas Baru

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H menghadiri kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA) Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2026-2031.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 10.15 WIB di Gedung Aula Aufa Raihan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidimpuan. Acara ini menjadi momentum penguatan organisasi kemasyarakatan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan aparat keamanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Pemko Padangsidimpuan Rahuddin Harahap, Kabagops Polres Padangsidimpuan AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kapolsek Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti, Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom C.J Panjaitan, S.H., Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, perwakilan Koramil 02 Kota, Ketua Umum MAHAJAYA Dr. Burhanuddin Harahap, para Raja Luat, pengurus MAHAJAYA dari berbagai daerah, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G Desky menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurutnya, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti MAHAJAYA diharapkan mampu menjadi wadah yang membawa nilai positif serta memperkuat persatuan masyarakat.

"Semoga dengan adanya MAHAJAYA ini menjadi doa dan harapan agar organisasi ini dapat menjadi organisasi yang besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kapolres Padangsidimpuan dalam sambutannya.

Kapolres menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas TNI dan Polri, tetapi membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Keamanan di Kota Padangsidimpuan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Kami membutuhkan bantuan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif," katanya.

AKBP Noval juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikukuhkan. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

"Kami mengucapkan selamat kepada pengurus DPD MAHAJAYA Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung program pemerintah serta menjaga kondusifitas daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres memastikan Polres Padangsidimpuan terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat dan elemen daerah dalam menciptakan Kota Padangsidimpuan yang aman dan nyaman.

"Kami dari Polres Padangsidimpuan siap membantu dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Padangsidimpuan demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis," tegas AKBP Noval.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Harahap, dan Padamu Negeri.

Selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA), kemudian prosesi pengukuhan pengurus DPD MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penyerahan petaka organisasi.

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tortor Naposo Nauli Bulung sebelum dilanjutkan dengan agenda istirahat, makan, dan sholat (Isoma), serta penyampaian sambutan dari jajaran pengurus MAHAJAYA, tokoh adat, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.zal

Nashya Balqish Efendvy Siregar Harumkan Nama Medan, Juara I Desain Poster FLS3N Sumut

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:57:00 +0700+0700

MEDAN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Medan. Nashya Balqish Efendy Siregar berhasil meraih Juara I Lomba Desain Poster tingkat SMA pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Atas prestasi tersebut, Nashya dari SMAN 1 Medan akan mewakili Provinsi Sumatera Utara pada ajang FLS3N tingkat nasional yang akan digelar tahun ini.
Putri dari Novan Efendy Siregar, yang juga dikenal sebagai Ketua Gabsi Sumatera Utara, tersebut berhasil meraih gelar juara setelah melalui tahapan kompetisi yang panjang dan ketat.

Nashya terlebih dahulu menjadi juara di tingkat Kota Medan, kemudian berhasil meraih juara di Wilayah I Sumatera Utara, hingga akhirnya keluar sebagai Juara I tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras, kreativitas, serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Nashya dalam bidang desain poster. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat Sumatera Utara.

Novan Efendy Siregar yang juga menjabat sebagai Bendahara Dewan Harian Djuang 45 mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian putrinya.

Menurutnya, keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Nashya untuk terus berkarya dan memberikan prestasi terbaik pada tingkat nasional.

"Selamat dan sukses untuk anak Ayah, Nashya Siregar. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Teruslah berkarya, tetap rendah hati, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta perlindungan dalam setiap langkah," ujar Novan.

Dengan prestasi tersebut, Nashya Balqish Efendy Siregar diharapkan mampu mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
Red.

Polres Tapsel Raih Nilai IKPA Sempurna 100 dari Kemenkeu, AKBP Anton Santoso: Bukti Komitmen Kelola Anggaran Secara Transparan

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:34:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel). Konsistensi institusi tersebut dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan akuntabel mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan.

Polres Tapsel berhasil meraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna 100 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2026, sebuah capaian yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan silaturahmi antara jajaran KPPN Padangsidimpuan dengan Polres Tapanuli Selatan pada Rabu (22/7/2026) dan diterima langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M.

Selain meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna, Polres Tapsel juga menerima penghargaan Petugas Operator Satuan Kerja (Satker) Terbaik Semester I Tahun 2026.

Prestasi ganda tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran di lingkungan Polres Tapsel tidak hanya lahir dari kepemimpinan yang baik, tetapi juga didukung oleh profesionalisme personel pada level teknis yang menjalankan administrasi dan pelaporan keuangan secara cermat.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya jajaran Seksi Keuangan (Sikeu) dan operator satker yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun melalui kedisiplinan, ketelitian, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tata kelola anggaran negara.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya jajaran keuangan dan operator satker yang selama ini bekerja dengan teliti, konsisten, dan penuh integritas. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan," ujar AKBP Anton Santoso.

Keberhasilan meraih IKPA sempurna bukanlah pencapaian pertama bagi Polres Tapanuli Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, institusi tersebut secara konsisten memperoleh penghargaan di bidang pengelolaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022, Polres Tapsel meraih Penghargaan IKPA Terbaik untuk kategori satuan kerja dengan pagu anggaran di atas Rp10 miliar.

Selanjutnya, pada Semester I Tahun 2023, Polres Tapsel kembali mencatatkan Nilai IKPA 100, disusul penghargaan IKPA Sempurna dan Operator Satker Terbaik pada tahun berikutnya.

Tak hanya itu, jajaran Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Tapsel juga pernah menerima penghargaan langsung dari Kapolri atas keberhasilan meraih IKPA 100 pada Tahun Anggaran 2024.

Bagi AKBP Anton Santoso, rangkaian prestasi tersebut menjadi bukti bahwa budaya kerja yang dibangun di lingkungan Polres Tapsel telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Prestasi mungkin bisa diraih satu kali, tetapi mempertahankan kepercayaan membutuhkan komitmen dan kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus. Itu yang menjadi semangat kami," tegasnya.

Kapolres menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Anggaran yang dikelola secara tepat sasaran akan mendukung berbagai program kepolisian, mulai dari pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, hingga operasional personel di lapangan.

"Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik," jelas AKBP Anton.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan penghargaan moral kepada personel yang selama ini bekerja di balik layar, khususnya jajaran Seksi Keuangan dan operator satker.

Ia menilai keberhasilan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh personel yang bertugas langsung di lapangan, tetapi juga oleh mereka yang memastikan seluruh administrasi, pelaporan, hingga pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

"Banyak pekerjaan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat, tetapi memiliki dampak besar terhadap organisasi. Mereka bekerja dalam senyap, namun hasil kerja mereka ikut menentukan kualitas institusi," tutup AKBP Anton Santoso.zal

Pria 44 Tahun Ditangkap Saat Diduga Hendak Bertransaksi Sabu,Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Sita Barang Bukti 1,36 Gram

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika. Seorang pria berinisial TR (44) diamankan petugas karena diduga memiliki narkotika jenis sabu saat berada di Jalan Bakti Abri II, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Penangkapan dilakukan pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 00.45 WIB, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya transaksi narkotika di lokasi tersebut.

Berdasarkan informasi itu, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan segera melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Saat berada di lokasi, petugas melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah. Setelah dilakukan penghentian dan penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,36 gram.

Barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah, tepat di samping kaki kiri tersangka dengan jarak sekitar 30 sentimeter. Kepada petugas, TR mengakui bahwa plastik klip tersebut sengaja dijatuhkan menggunakan tangan kirinya sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial MR X, yang disebut berdomisili di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Hingga kini, identitas pemasok tersebut masih dalam penyelidikan dan telah masuk dalam daftar pencarian polisi.

Selain narkotika jenis sabu, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah yang digunakan tersangka saat diamankan.

Selanjutnya, tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di Kota Padangsidimpuan. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan cepat," tegas AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky.

Kapolres juga memastikan penyidik akan terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang diduga memasok narkotika kepada tersangka.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Kerahasiaan identitas pelapor dipastikan akan tetap dijaga demi mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.zal

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Sambangi KPPN, Bahas Penguatan Sinergitas dan Koordinasi Kelembagaan

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:31:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. terus memperkuat kolaborasi lintas instansi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kunjungan silaturahmi ke Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan, Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 13.40 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Kabag Ren AKP Maria Marpaung, S.E., M.M. dan Kasi Keu Ipda Sutrisno, S.H., M.H. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala KPPN Padangsidimpuan, Ieng, bersama jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang perkenalan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk memperkuat koordinasi serta membangun hubungan kerja yang lebih erat antara Polres Padangsidimpuan dan KPPN.

Dalam dialog yang berlangsung, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, komunikasi yang efektif antarinstansi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Kota Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menegaskan bahwa sinergi dengan seluruh instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN Padangsidimpuan. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa Polres Padangsidimpuan berkomitmen membangun kerja sama yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh Polri sendiri. Diperlukan kolaborasi, komunikasi, dan saling mendukung antarinstansi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan sinergitas yang kuat, kami optimistis pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal dan situasi kamtibmas di Kota Padangsidimpuan tetap aman serta kondusif," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Padangsidimpuan menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan membangun hubungan kerja yang semakin solid dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kedua instansi untuk terus menjaga komunikasi, mempererat kerja sama, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.zal

Di Hari Bhakti Adhyaksa 2026, Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Sambangi Kejari Tapsel, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Narkoba

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:30:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Momentum peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Tahun 2026 dimanfaatkan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk semakin mempererat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan.

Melalui kunjungan silaturahmi dan koordinasi, kedua institusi penegak hukum menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi demi mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (22/7/2026) itu dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Tapsel.

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton Santoso menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara Kepolisian dan Kejaksaan merupakan salah satu kunci utama terciptanya sistem penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

"Sinergi antar aparat penegak hukum harus terus dijaga agar setiap proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal," ujar AKBP Anton Santoso.

Kapolres juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia yang tengah memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2026.

"Kami mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa. Semoga Kejaksaan semakin maju, profesional, berintegritas, dan terus menjadi institusi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan," tambahnya.

Selain mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis dalam penegakan hukum.

Pembahasan meliputi penguatan koordinasi penanganan perkara pidana, peningkatan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, penanganan kasus narkotika, hingga pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset.

Kedua institusi juga sepakat bahwa komunikasi yang intensif antarpenegak hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan proses hukum yang cepat, akurat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, sinergitas Polri dan Kejaksaan juga diarahkan untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Tapanuli Selatan.

AKBP Anton Santoso menilai momentum Hari Bhakti Adhyaksa menjadi pengingat bagi seluruh aparat penegak hukum agar terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan seluruh aparat dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang humanis, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, di antaranya Kabag Log Kompol Tongan Siregar, Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, S.H., M.H., Kasat Resnarkoba AKP Philip Purba, S.H., Kasat Reskrim IPTU Bontor D. Sitorus, S.H., M.H., Kasat Lantas IPTU James Sihombing, S.H., M.H., Kasi Propam IPDA Afran Siregar, S.H., serta pejabat lainnya.

Sementara dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan hadir Kasubbagbin Sulaiman A. Rifai H., S.H., M.H., Kasi Intelijen Obrika Yandi Simbolon, S.H., Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., M.H., serta Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Johannes, S.H., M.H.

Melalui pertemuan tersebut, Polres Tapanuli Selatan dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmen bersama untuk menjaga soliditas antarpenegak hukum. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang semakin profesional, berkeadilan, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan.zal

Momen Hangat! Kapolres Padangsidimpuan Datangi Kejari, Bawa Surprise di Hari Bhakti Adhyaksa

admin — Thu, 23 Jul 2026 07:36:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Momentum Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66 dimanfaatkan Polres Padangsidimpuan untuk mempererat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan. Dipimpin langsung Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., jajaran pejabat utama (PJU) memberikan surprise sekaligus ucapan selamat kepada keluarga besar Kejaksaan RI, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kedatangan rombongan Polres disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Harthadi Cristianto, S.H., M.H., bersama para kepala seksi dan jajaran.

Dalam kesempatan itu, Kapolres bersama rombongan menyerahkan kue ulang tahun sebagai simbol ucapan selamat atas peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66. Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan sesi foto bersama sebagai bentuk soliditas antarpenegak hukum.

Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut di antaranya Kasi Propam AKP Bottor Lumbantobing, Kasat Reskrim AKP Hasiholan Naibaho, Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, Kasat Lantas AKP Jonni Silalahi, Kapolsek Hutaimbaru IPTU Ahmad Edi Sitompul, serta sejumlah pejabat dan personel Polres Padangsidimpuan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Harthadi Cristianto, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan jajaran Polres Padangsidimpuan.

Ia mengaku surprise tersebut menjadi bentuk nyata hubungan harmonis dan koordinasi yang selama ini telah terjalin baik antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, kunjungan tersebut bukan sekadar memberikan ucapan selamat, tetapi juga menjadi simbol kuatnya sinergitas antarinstansi penegak hukum.

"Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan beserta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar AKBP Noval.

Menurutnya, surprise yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi dari keluarga besar Polres Padangsidimpuan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

"Kegiatan ini merupakan wujud perhatian sekaligus penghormatan kami kepada keluarga besar Kejaksaan. Kami berharap silaturahmi, koordinasi, komunikasi, dan sinergitas yang telah terbangun dengan baik selama ini dapat terus dipertahankan bahkan semakin diperkuat," katanya.

AKBP Noval juga menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi yang solid menjadi kunci dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat," tegasnya.zal

Rapat Paripurna DPRD Tapsel Soroti APBD 2025, Gus Irawan Ungkap Capaian Keuangan Daerah yang Positif

admin — Thu, 23 Jul 2026 07:35:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rangkaian Rapat Paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (21/7/2026).

Agenda penting tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan Pengantar Nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Bupati juga menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas pemandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi DPRD pada rapat sebelumnya.

Rapat paripurna dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri seluruh anggota DPRD Tapanuli Selatan. Turut hadir Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 telah lebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Bupati juga memaparkan realisasi pendapatan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Dari target pendapatan sebesar Rp1.576.751.265.390, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil membukukan realisasi sebesar Rp1.605.931.226.010, atau mencapai 101,85 persen dari target yang telah ditetapkan.

Artinya, pendapatan daerah berhasil melampaui target sebesar Rp29.179.960.620, yang menjadi indikator positif terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah selama tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.643.135.380.292 terealisasi sebesar Rp1.443.515.261.069,25, atau mencapai 87,85 persen.

Realisasi belanja tersebut terdiri atas:

- Belanja Operasi: Rp998,753 miliar.
- Belanja Modal: Rp201,065 miliar.
- Belanja Tidak Terduga: Rp7,612 miliar.
- Belanja Transfer: Rp236,083 miliar.

Menurut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, komposisi realisasi belanja tersebut mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

Rangkaian rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui pembahasan bersama DPRD, diharapkan seluruh catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.zal

Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba

admin — Thu, 23 Jul 2026 07:33:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Melalui kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba yang digelar di SMA Negeri 1 Siabu, Selasa (21/7/2026), para siswa diajak menjadi generasi yang berani mengatakan tidak terhadap narkoba demi menjaga masa depan mereka.

Kegiatan yang mengusung tema "Dengan Ilmu Kita Melawan Narkoba, Dengan Prestasi Kita Membangun Bangsa" ini diinisiasi oleh Koperasi Wartawan Siabu Sekitar (Korwasis) dan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Madina, Polres Madina, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), serta Kejaksaan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Afrizal Nasution, yang membacakan sambutan Bupati Madina H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa ancaman narkoba merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda dalam waktu singkat.

Menurutnya, kemajuan suatu daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisik maupun besarnya anggaran, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

"Masa depan Mandailing Natal tidak ditentukan oleh megahnya gedung, luasnya jalan, ataupun tingginya anggaran pembangunan. Masa depan daerah ini sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya," ujar Afrizal.

Afrizal menjelaskan, penyalahgunaan narkoba umumnya tidak terjadi karena paksaan, melainkan berawal dari ajakan teman sebaya yang tampak sederhana.

Menurutnya, kalimat seperti "coba sekali saja" sering kali menjadi pintu masuk seseorang menuju ketergantungan yang akhirnya merusak seluruh masa depannya.

"Sekali seseorang terjerumus, bukan hanya kesehatan yang hancur, tetapi juga pendidikan, kehormatan keluarga, cita-cita, bahkan kehidupan bisa berakhir sia-sia," katanya.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apa pun dengan alasan apa pun.

"Tidak ada istilah sekadar mencoba. Sekali mencoba bisa menjadi awal dari ketergantungan yang sulit dihentikan," tegasnya.

Selain membentengi diri dengan nilai-nilai agama dan akhlak, Afrizal juga mengingatkan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Menurutnya, teman yang baik akan membawa seseorang menuju masa depan yang cerah, sedangkan lingkungan yang salah dapat menghancurkan impian yang telah dibangun sejak kecil.

Ia juga mendorong para pelajar memanfaatkan waktu dengan berbagai aktivitas positif, mulai dari belajar, olahraga, seni, organisasi, kegiatan keagamaan hingga pengembangan keterampilan.

"Anak muda yang aktif berkarya dan berprestasi tidak akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif, termasuk narkoba," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Afrizal mengajak seluruh siswa menjadi pelopor gerakan anti narkoba di lingkungan sekolah.

"Keberanian yang sesungguhnya adalah berani mengatakan tidak kepada narkoba," tutupnya.

Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, H. Erwin Efendi Lubis, turut memberikan motivasi kepada para pelajar agar fokus mengejar pendidikan, prestasi, dan pengalaman berorganisasi.

Ia menilai ketiga hal tersebut merupakan bekal penting untuk meraih masa depan yang sukses.

Sebaliknya, menurut Erwin, penyalahgunaan narkoba hanya akan menghancurkan impian, merusak keluarga, dan menghilangkan masa depan generasi penerus bangsa.

"Prestasi, pendidikan, dan organisasi adalah jalan terbaik menuju masa depan yang cerah. Sementara narkoba hanya akan menghancurkan cita-cita, keluarga, dan masa depan generasi muda," katanya.

Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy mengingatkan para siswa agar memahami bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan.

Ia mengungkapkan bahwa peredaran narkoba kini telah menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar.

Karena itu, para siswa diminta membangun benteng diri sejak dini agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun lingkungan yang negatif.

"Kalian adalah calon dokter, guru, polisi, tentara, pengusaha, hakim, bahkan calon pemimpin bangsa. Jangan biarkan cita-cita itu hancur karena narkoba," tegas AKBP Bagus Priandy.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD, Polres Madina, BNNK, Kejaksaan, dan Korwasis berharap tumbuh kesadaran di kalangan pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Edukasi sejak dini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun generasi Mandailing Natal yang sehat, berprestasi, berkarakter, serta mampu menjadi agen perubahan dalam memerangi peredaran narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.zal

Polres Padangsidimpuan Limpahkan Kasus Rokok Ilegal 128 Ribu Batang ke Bea Cukai Sibolga, Satu Terduga Pelaku Diserahkan

admin — Thu, 23 Jul 2026 07:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padangsidimpuan secara resmi melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang cukai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sibolga, Rabu (22/7/2026).

Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim menyelesaikan tahapan awal penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan kepemilikan dan pengangkutan rokok ilegal tanpa pita cukai. Selain berkas perkara, polisi juga menyerahkan seorang terduga pelaku berinisial HW beserta seluruh barang bukti kepada pihak Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Prosesi serah terima berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di Ruang Satreskrim Polres Padangsidimpuan.

Dalam kegiatan tersebut, pihak Polres Padangsidimpuan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Hasiholan Naibaho, S.H., M.H., didampingi Kanit III Satreskrim IPDA M. Fithri Adi, S.H., Kasi Propam AKP Bottor Tobing, Ps. Kanit Paminal AIPTU Aman M. Siregar, S.H., serta personel Satreskrim lainnya.

Sementara dari pihak KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga hadir Andre Saghari selaku Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama bersama tim pemeriksa yang terdiri dari Godwind Sinaga, Okto Hutagalung, Dimas Prasetya, dan Daniel Siahaan.

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik menyerahkan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai, antara lain:

- 10 dus atau karton rokok merek Luffman tanpa pita cukai.
- Total keseluruhan mencapai 800 slop, setara dengan 8.000 bungkus atau 128.000 batang rokok.
- Satu unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam tahun 2025 dengan nomor polisi BA 8340 SAA beserta STNK asli.
- 53 jerigen kosong yang turut diamankan sebagai barang bukti.

Terduga pelaku HW, warga Desa Silaing Barat, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, juga diserahkan kepada penyidik Bea Cukai bersama anak kandungnya berinisial SJFA untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan terduga pelaku dilakukan oleh IPDA M. Fithri Adi, S.H., selaku Kanit III Satreskrim Polres Padangsidimpuan.

Selanjutnya, seluruh dokumen dan barang bukti diterima secara resmi oleh Andre Saghari, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga.

Pelimpahan perkara ini dilakukan karena dugaan pelanggaran yang terjadi merupakan tindak pidana di bidang cukai yang menjadi kewenangan penyidikan Bea Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus ini bermula dari operasi yang dilakukan personel Opsnal Satreskrim Polres Padangsidimpuan saat melakukan penindakan terhadap sebuah kendaraan yang melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Dari hasil pemeriksaan saat itu, petugas menemukan ribuan bungkus rokok merek Luffman yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi. Barang bukti kemudian diamankan bersama kendaraan pengangkut dan pengemudinya sebelum dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Setelah melalui koordinasi dan pendalaman, perkara tersebut akhirnya dilimpahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga agar penanganannya dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan penyidik di bidang kepabeanan dan cukai.

Pelimpahan ini menjadi bagian dari sinergi antara Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor hasil tembakau.zal

Silaturahmi Perdana ke Pengadilan Negeri, Kapolres Padangsidimpuan Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Profesional

admin — Thu, 23 Jul 2026 07:32:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memperkuat sinergi antarpenegak hukum terus ditunjukkan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. melalui kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB tersebut menjadi ajang mempererat koordinasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih solid antara Polres Padangsidimpuan dan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Rombongan Kapolres disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua PN Aurora Quintina, S.H., M.H. di ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri.

Turut mendampingi Kapolres dalam kunjungan tersebut antara lain Kasi Propam AKP Bottor Lumbantobing, Kasat Reskrim AKP Hasiholan Naibaho, S.H., M.H., Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., Kasat Lantas AKP Jonni Silalahi, S.H., serta Kapolsek Hutaimbaru IPTU Ahmad Edi Sitompul, S.H.

Dalam suasana penuh keakraban, kedua institusi membahas sejumlah agenda penting, mulai dari peningkatan koordinasi dalam proses penegakan hukum hingga pelaksanaan pengamanan persidangan, khususnya terhadap perkara-perkara yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi keamanan.

Sebagai pejabat baru di lingkungan Polres Padangsidimpuan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky juga memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama lintas lembaga demi memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat.

Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Silvianingsih, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara Pengadilan Negeri dan Polres Padangsidimpuan dapat terus dipelihara serta ditingkatkan melalui komunikasi yang intensif dan koordinasi yang efektif.

Selain berdiskusi mengenai penguatan sinergitas, kegiatan juga diisi dengan penyerahan cendera mata dari Kapolres kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai simbol eratnya hubungan kelembagaan dan komitmen bersama dalam mendukung sistem peradilan yang berjalan optimal.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan soliditas antar unsur penegak hukum di Kota Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan lembaga peradilan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Silaturahmi ini merupakan langkah untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan dengan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Kami berkomitmen mendukung kelancaran proses peradilan, termasuk memberikan pengamanan persidangan secara optimal sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang aman, tertib, dan berkeadilan," ujar AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky.

Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi sepakat untuk terus memperkuat hubungan kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung kelancaran proses peradilan sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan.zal

Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Punya Kekayaan hingga Rp31,39 Miliar

admin — Wed, 22 Jul 2026 22:02:00 +0700+0700

Jakarta - Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi melantik Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik Sudaryati Deyang.

Penunjukkan ini untuk mengisi kekosongan, usai Nanik mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Selain itu, penunjukan ini juga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program pemenuhan gizi nasional tanpa hambatan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2026 untuk periode pelaporan 2025, Sudaryono memiliki total harta kekayaan bersih senilai Rp31.394.894.928.

Dalam LHKPN tersebut, Sudaryono tercatat memiliki total aset sebesar Rp91.760.170.717. Namun, dia juga melaporkan memiliki utang sebesar Rp60.365.275.789, sehingga nilai kekayaan bersihnya menjadi sekitar Rp31,39 miliar.

Porsi terbesar hartanya berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp69.694.000.000. Aset properti itu tersebar di sejumlah daerah, antara lain Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Semarang, Klaten, Sukoharjo, Jepara, dan Jakarta Selatan.

Beberapa aset properti bernilai tinggi yang dilaporkan antara lain:

- Tanah dan bangunan seluas 2.050 meter persegi/1.800 meter persegi di Klaten senilai Rp14 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi/200 meter persegi di Kota Semarang senilai Rp16 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 237 meter persegi/200 meter persegi di Kota Semarang senilai Rp9 miliar.

- Dua bidang tanah masing-masing seluas 83 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp4,2 miliar per bidang.

Selain itu, Sudaryono juga memiliki lima unit kendaraan dengan nilai total Rp1.074.900.000. Di antaranya Toyota Fortuner tahun 2014 senilai Rp250 juta, Toyota Innova tahun 2018 senilai Rp150 juta, Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp350 juta, Sepeda motor bebek tahun 2022 senilai Rp13,9 juta, Toyota Innova tahun 2023 senilai Rp311 juta.

Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp7.645.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp13.345.770.717. Sudaryono tidak melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya maupun harta lainnya dalam LHKPN tersebut.

Dalam LHKPN yang berstatus verifikasi administratif lengkap dan disampaikan saat Sudaryono masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.