Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:35:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membangun Portal Utama Sistem Terpadu Harmonisasi Data (Pustaha). Tujuannya, demi peningkatan kualitas pelayanan publik, mendukung integrasi layanan, monitoring kinerja, dan penyusunan kebijakan serta pengembangan Smart City di Kota Pematangsiantar. Nantinya, Pustaha tersebut menampilkan data dan informasi secara real time yang meliputi enam dimensi Smart City sebagai salah satu tahapan milestone pada proyek perubahan, dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Portal Utama Sistem Terpadu Harmonisasi Data (Pustaha) Kota Pematangsiantar dalam Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan.

Demikian diterangkan Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, dalam sambutannya pada Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha. Rapat ini digelar di aula Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Rabu (03/09/2026).

Johannes mengutarakan, dash board ini terbangun, yang nantinya akan mengintegrasikan semua aplikasi, yang berkaitan dengan transformasi digital. Dan Dinas Kominfo memiliki peranan penting di hal tersebut.

"Perkembangan zaman dari tahun ke tahun, Dinas Kominfo semakin mempersiapkan dalam menghadapi tantangan mendatang. Nantinya, kitalah yang mempersiapkan dan Dinas Kominfo memiliki manfaat bagi seluruh perangkat daerah," kata Johannes.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Sebastian Saragih SKom MIKom menjelaskan, pertemuan tersebut untuk menyampaikan aksi perubahan yang dilakukan Kepala Diskominfo Kota Pematangsiantar, yakni implementasi dashboard untuk persiapan Launching dan Sosialisasi Pustaha.

Dijelaskannya, Pustaha merupakan suatu dashboard yang mengumpulkan data live dari banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini, sudah beberapa data OPD yang masuk dan terkoneksi dengan dashboard.

"Dan ini membutuhkan kerja sama, khususnya dari Tim Dinas Kominfo, untuk nanti menjaga stabilitas distribusi data lintas OPD," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Pematangsiantar Esra Edward Sinaga SH MH mengutarakan, Jumat (04/09/2026) akan dilaksanakan launching Pustaha dengan mengundang stakeholder terkait dan sejumlah OPD di Kota Pematangsiantar.

"Untuk itu, kami berharap seluruh tim dan kalau boleh seluruh pegawai Dinas Kominfo untuk bekerja sama dan bersinergi dalam mensukseskan kegiatan ini," pintanya. (LP)

Warga Bersyukur jalan Kerasaan Sudah Di Hotmix

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:34:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24
Proyek jalan dengan Hotmix P.Siantar jurusan kerasaan pada Dinas cipta karya
Pada UPTD Bina Marga dan Cipta karya Pematang Siantar Pada Pemeliharaan berkala pada jalan Propinsi dengan Nilai Rp 6.4;miliar sumber dana APBD tahun Anggaran 2026 yang dikerjakan Kontraktor CV mandiri Wibawa
Warga sekitar bersyukur atas jalan yang sudah di hotmix, apalagi para supir angkot yang Selama ini resah akibat jalan berlubang yang kerap kali harus mengganti lahar Ban akibat bantingan Lobang jalan.

Pantauan dilokasi Senin (14/10) kontraktor sedang melaksanakan Pekerjaan Penghamparan Aspal Hotmix dan alat berat siap siaga dalam pelaksanaan, kemudian pada pelaksanaan tetap berfokus pada keamanan dan kepatuhan Spesifikasi yang sudah di sepakati, dimana sesuai pelaksanaan pekerjaan tetap mematuhi anjuran pemberi pekerjaan PU Cipta Karya Pematang Siantar.

Para warga ketika ditanya mengenai Pengaspalan Hotmix ini, mereka berterima kasih atas pengaspalan ini dimana selama ini dengan kondisi rusaknya jalan ini membuat kelancaran jalan Macet, apalagi sering kerusakan Mobil yang lintas akibat patah lahar," kami berterima kasih atas pembangunan ini pemerintah Propinsi masih peduli kepada Wilayah ini," ujar Pria Berkacamata ini dan diamini para Supir angkot yang kebetualan Lintas pada Jalur itu. (LP)

Purnadi Nahkodai Perhiptani Padangsidimpuan dengan Jajaran Pengurus Baru, Wali Kota Letnan Dorong Penyuluh Perkuat Ketapang

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Peran penyuluh pertanian dinilai semakin penting dalam mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kota Padangsidimpuan masa bakti 2024–2029.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 di Aula Hotel Natama, Kota Padangsidimpuan, Senin (14/9/2026).

Dalam agenda tersebut, H. Purnadi, S.E., resmi dipercaya memimpin DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan untuk periode 2024–2029. Pelantikan dilakukan Ketua DPW Perhiptani Sumatera Utara, Dr. H. Aripay Tambunan, M.M.

Wali Kota Letnan Dalimunthe menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan tersebut tidak hanya menjalankan roda organisasi, tetapi juga mampu memperkuat fungsi penyuluh sebagai pendamping utama petani di lapangan.

Menurut Letnan, sektor pertanian memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, pertanian juga menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani.

Karena itu, keberadaan penyuluh pertanian dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan, pengetahuan dan perkembangan teknologi pertanian dapat diterapkan secara nyata oleh petani.

"Penyuluh pertanian memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah, perkembangan teknologi pertanian dan para petani," ujar Letnan.

Ia meminta Perhiptani terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada petani. Edukasi, transfer pengetahuan dan pengenalan inovasi pertanian disebut perlu diperkuat agar petani mampu meningkatkan produktivitas serta menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di sektor pertanian.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu aspek yang dinilai penting. Menurutnya, perkembangan teknologi pertanian perlu diperkenalkan kepada petani dengan pendekatan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain peningkatan kapasitas penyuluh, Letnan juga mendorong Perhiptani membangun kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertanian.

"Ke depan, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi. Pemerintah Kota Padangsidimpuan siap mendukung berbagai upaya yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani," katanya.

Ketua DPW Perhiptani Sumatera Utara Dr. H. Aripay Tambunan, M.M., yang secara langsung melantik jajaran pengurus DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan, juga menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan baru.

Aripay meminta Perhiptani Padangsidimpuan terus berkembang dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan sektor pertanian di daerah.

Ia menilai keberadaan organisasi penyuluh harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, terutama dalam membantu petani meningkatkan kemampuan dan produktivitas.

"Selamat dan sukses kepada Perhiptani Kota Padangsidimpuan yang baru saja dilantik. Semoga Perhiptani di Kota Padangsidimpuan semakin maju dan pertanian di Kota Padangsidimpuan semakin maju serta masyarakatnya semakin sejahtera," ungkap Aripay.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak., turut memberikan apresiasi atas pelantikan pengurus DPD Perhiptani tersebut.

Ia berharap Perhiptani dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat kapasitas sekaligus profesionalitas para penyuluh pertanian.

Menurut Sri Fitrah, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Pemerintah, penyuluh, petani, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Kolaborasi antarpihak dinilai menjadi bagian penting untuk membangun sektor pertanian yang produktif, adaptif dan berkelanjutan.

Ketua DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan masa bakti 2024–2029, H. Purnadi, S.E., menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya bersama seluruh jajaran pengurus.

Purnadi menegaskan bahwa kepengurusan Perhiptani ke depan akan diarahkan untuk memberikan pengabdian yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para petani.

"Insyaallah kami akan amanah, bekerja dengan amanah, mengabdi dengan amanah untuk masyarakat. Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama memajukan sektor ketahanan pangan (Ketapang) di Kota Padangsidimpuan," ujar Purnadi.

Ia juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Menurutnya, kemajuan pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga organisasi penyuluh tidak bisa berjalan sendiri.

"Mari bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh unsur terkait untuk memajukan pertanian di Kota Padangsidimpuan. Kami siap hadir di tengah-tengah seluruh petani di Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Pelantikan pengurus sekaligus Rakerda Perhiptani Kota Padangsidimpuan 2026 menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja untuk periode mendatang.

Program yang disusun diharapkan tidak berhenti pada agenda organisasi, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi petani di lapangan.zal

MoU Pemko Padangsidimpuan dan UMTS Resmi Diteken, Wali Kota Dorong Kolaborasi Berdampak

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:32:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Kerja Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (14/9/2026).

MoU tersebut ditandatangani Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., bersama Rektor UMTS Darliana Sormin.

Kerja sama ini menjadi pijakan bagi Pemko Padangsidimpuan dan UMTS untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang berkaitan dengan pembangunan kota. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa Pemko Padangsidimpuan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan UMTS.

Menurutnya, pemerintah daerah dan perguruan tinggi memiliki peran yang dapat saling melengkapi. Pemerintah memiliki berbagai kebutuhan pembangunan di lapangan, sementara perguruan tinggi mempunyai sumber daya akademik, pengetahuan, riset, serta tenaga ahli yang dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan daerah.

"Kami siap bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dengan UMTS untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan ke depannya. Kami juga siap terbuka dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan," ujar Letnan.

Namun, Wali Kota mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada agenda formal semata.

Ia meminta agar MoU tersebut segera diterjemahkan ke dalam program kerja yang jelas dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

"Dari hasil penandatanganan ini harus ada perubahan ke depannya yang lebih baik. Harus ada output yang kita buat setelah penandatanganan ini. Apa saja yang bisa kita kerjasamakan, kita siap untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Letnan berharap UMTS dapat semakin aktif mengambil bagian dalam pembangunan Kota Padangsidimpuan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian yang sesuai dengan kebutuhan daerah, program pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi penting untuk membangun kebijakan serta program yang lebih tepat sasaran. Kajian akademik dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam melihat persoalan sekaligus mencari solusi pembangunan.

Di sisi lain, Rektor UMTS Darliana Sormin menyampaikan komitmen kampusnya untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemko Padangsidimpuan.

Ia mengatakan UMTS siap membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, termasuk melalui berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan institusi maupun masyarakat.

"Kami dari UMTS ke depannya akan terus berkolaborasi dan bersinergi, khususnya untuk memberikan dampak agar UMTS semakin maju dan berkembang," kata Darliana.

Penandatanganan MoU tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara Pemko Padangsidimpuan dan UMTS. Dengan kolaborasi yang berjalan secara berkelanjutan, potensi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.zal

PNPI: RUU Migas Harus Kembalikan Tata Kelola Energi pada Amanat Pasal 33 UUD 1945

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menilai pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembaruan regulasi industri.
Menurut Syamsul, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas harus menjadi momentum untuk mengembalikan tata kelola minyak dan gas bumi kepada cita-cita kemerdekaan serta amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Migas bukan semata komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam strategis yang pengelolaannya menyangkut kedaulatan negara, ketahanan energi dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Syamsul.
Ia mengingatkan, secara faktual UU Nomor 22 Tahun 2001 telah menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.
Syamsul mengatakan pembahasan RUU Migas saat ini memiliki arti penting karena berlangsung setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan UU 22/2001.
Pada 15 Agustus 2026, DPR menyepakati rancangan tersebut disusun dalam format RUU Penggantian, bukan sekadar perubahan terbatas terhadap sejumlah pasal. Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan proses revisi telah bergulir sejak 2015 dan rancangan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Menurut Syamsul, perkembangan tersebut semestinya membuka ruang untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap arsitektur tata kelola migas nasional.
"Jangan hanya memperbaiki persoalan teknis dan kelembagaan, tetapi juga perlu mengevaluasi filosofi dan desain pengelolaan migas nasional," ujarnya.
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945
Syamsul menilai landasan konstitusional RUU Migas harus dibangun dari konstruksi dasar Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut, antara lain, menempatkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara.
Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, kata dia, keberhasilan tata kelola migas tidak cukup diukur dari besarnya investasi, penerimaan negara atau efisiensi pasar.
"Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan negara memastikan kekayaan energi menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsul.
Karena itu, menurutnya, semangat ekonomi konstitusi perlu menjadi fondasi dalam menentukan hubungan antara negara, BUMN, badan usaha swasta dan investor di sektor migas.
Belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Syamsul juga menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya memiliki arti penting dalam melihat kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya migas.
Dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945, termasuk ketentuan terkait penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK kembali mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Migas dan membatalkan sejumlah ketentuan terkait Badan Pelaksana Migas.
Menurut Syamsul, putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam membentuk kembali konstruksi hubungan negara dengan pengelolaan sumber daya migas.
Dalam perkembangan doktrin konstitusional, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak berhenti pada fungsi regulasi. Dokumentasi putusan MK menjelaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan.
Dalam konteks Putusan 36/PUU-X/2012, pengelolaan langsung oleh negara ditempatkan sebagai bentuk penguasaan negara yang sangat penting dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945, dengan tetap membuka ruang keterlibatan swasta dalam kondisi dan batas tertentu.
"Bagi PNPI, konstruksi inilah yang perlu menjadi salah satu rujukan utama pembentuk undang-undang agar RUU Migas melahirkan kelembagaan yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha," ujar Syamsul.
Kedaulatan Energi dan Investasi
Syamsul menegaskan kedaulatan energi tidak berarti menutup pintu bagi investasi. Menurutnya, industri migas merupakan sektor berisiko tinggi, padat modal, serta membutuhkan teknologi dan kemampuan manajemen yang kuat.
Karena itu, tantangan utama regulasi baru adalah membangun desain yang mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan kebutuhan investasi, eksplorasi dan peningkatan produksi.
Persoalan produksi, lanjut Syamsul, juga menjadi bagian dari pembahasan aktual RUU Migas. Pada Agustus 2026, anggota Baleg DPR menyoroti penurunan lifting minyak sebagai salah satu persoalan substantif yang perlu dijawab melalui regulasi baru.
Di sisi lain, Komisi XII DPR turut menekankan pentingnya kepastian hukum investasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan tata kelola sektor migas.
Syamsul berharap RUU Migas tidak berhenti pada pergantian nomenklatur maupun kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perubahan pada filosofi pengelolaan sumber daya energi nasional.
"Karena itu, RUU Migas jangan hanya melahirkan pergantian nomenklatur dan kelembagaan, sementara filosofi pengelolaannya tidak berubah. Inilah momentum untuk menempatkan kembali minyak dan gas bumi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, investasi, teknologi dan kemitraan global tetap dibutuhkan untuk mengembangkan industri migas nasional. Namun, negara harus memiliki posisi yang kuat untuk memastikan kebijakan dan nilai ekonomi yang lahir dari kekayaan migas Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Bagi PNPI, di situlah cita-cita Proklamasi dan roh Pasal 33 UUD 1945 harus hadir secara nyata dalam undang-undang migas yang baru," pungkas Syamsul Rizal.

Pangdam I/BB Terima Audiensi PLN UID Sumut di Makodam I/BB

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menerima audiensi jajaran PLN UID Sumatera Utara, UIP Sumbagut, dan UIP3B Sumatera di Ruang Kerja Pangdam I/BB Lantai II Makodam I/BB, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB, termasuk membahas kondisi kelistrikan di Sumatera Utara serta dukungan PLN terhadap berbagai program pemerintah.

Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dari Pangdam I/BB kepada rombongan PLN, kemudian dilanjutkan perkenalan jajaran PLN yang disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad.

Dalam audiensi tersebut, PLN menyampaikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara, khususnya Sumatera Utara, dalam keadaan aman. Pembahasan juga mencakup dukungan PLN terhadap program-program pemerintah yang membutuhkan sinergi lintas instansi.

Pangdam I/BB mengapresiasi audiensi tersebut karena dinilai dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB.

Pangdam menyampaikan, Kodam I/BB siap mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional melalui PLN, sekaligus memperkuat kerja sama dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Audiensi turut dihadiri GM PLN UID Sumut Rizky Mochamad, GM UIP Sumbagut Rizki Aftarianto, serta jajaran manajemen UIP3B Sumatera.

Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut didampingi Asops Kasdam I/BB. Sinergi antara TNI dan PLN diharapkan terus berjalan dalam menjaga keandalan energi sekaligus mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara.(W02)

Akses Warga Makin Aman, Jembatan Beton Aek Karontang Rampung Dibangun

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:52:00 +0700+0700

Humbang Hasundutan |sumut24.co -

Pembangunan Jembatan Beton Aek Karontang di Dusun Karontang, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, rampung 100 persen pada Jumat, 11 September 2026.

Pembangunan jembatan yang dilaksanakan Kodim 0210/TU melalui Babinsa Koramil 11/Parlilitan bersama mitra Kodam I/BB ini merupakan bagian dari program Bakti TNI yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto melalui TNI AD untuk mendukung akses masyarakat di wilayah tersebut.

Jembatan Beton Aek Karontang memiliki panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Infrastruktur ini menjadi penghubung bagi warga di wilayah Desa Sitanduk sekaligus akses menuju dusun dan kawasan pertanian setempat. Sedikitnya 384 jiwa menjadi penerima manfaat dari keberadaan jembatan tersebut.

Pembangunan jembatan dilakukan karena jembatan lama yang sebelumnya digunakan warga telah mengalami kerusakan akibat lapuk dan tidak lagi layak untuk dilintasi.

Dengan rampungnya jembatan beton baru, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan pertanian dan mendukung kegiatan perekonomian warga.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan infrastruktur melalui Bakti TNI merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(W02)

Seorang Penjual Nasi Goreng Edarkan Sabu Ditangkap Polisi di Jalan Tuasan

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:49:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang oknum penjual nasi goreng, yang nyambi edarkan narkoba jenis sabu di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (9/9/2026) malam.

Saat ditangkap, petugas menyita satu paket sabu siap edar dari pelaku, yang ternyata sudah dua kali dipenjara dalam dua kasus berbeda.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (16/9/2026) pagi mengatakan, penangkapan HI (44) berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, perihal aktivitas pelaku yang menjual narkoba di warung nasi goreng.

Pelaku yang sehari - hari melayani pembeli nasi goreng, ternyata juga melayani pembeli narkoba yang datang ke warungnya.

"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya, pelaku ini sehari - hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar, yang merupakan narkoba sisa yang belum habis terjual," ungkap Rafli.

Pelaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang didapat, dan untuk memenuhi kecanduan narkoba dirinya sendiri.

Dalam setiap satu gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp.100 ribu.

"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," tambah Rafli.

Dari catatan Polisi, pelaku ternyata bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sebelumnya, pelaku pernah dipenjara pada tahun 2019 karena kasus narkotika, dan kemudian setelah bebas kembali dipenjara karena melakukan penganiyaan.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan membongkar seluruh jaringan narkoba yang melibatkan pelaku.

"Pemasok narkoba kepada pelaku kami identifikasi berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami ungkap. Bagaimana pun pelaku mengganti modusnya, hukum pasti tetap menemukan," pungkas Rafli.(W02)

Petani Beringin Perluas Tanam Cabai, Pemkab Hadir Jaga Harga dan Kesejahteraan

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:30:00 +0700+0700

BERINGIN – Jumlah petani yang menanam cabai merah di Kecamatan Beringin terus bertambah. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan petani dalam menjaga ketersediaan pasokan serta membantu stabilisasi harga cabai di tengah harga yang masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, Sugiarto, kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang usai panen cabai merah bersama di Dusun Kauman, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Selasa (15/9/2026).

Sugiarto mengatakan, saat ini terdapat 11 kelompok dalam Gapoktan Mandiri. Sebelumnya, baru lima kelompok yang menanam cabai. Namun, kini seluruh kelompok telah mulai menanam sehingga luas tanam cabai semakin bertambah.

Peningkatan aktivitas tanam tersebut juga mulai berdampak pada kondisi keuangan kelompok yang semakin baik. Para petani turut menerapkan pengaturan pola tanam untuk membantu pengendalian hama.

"Ini juga berkat Pak Bupati. Kami sekarang rapat dulu sebelum tanam dan menyepakati kapan mulai tanam. Dengan pola tanam yang teratur, pengendalian hama juga lebih mudah dan panen bisa terus-menerus," katanya.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi peningkatan luas tanam tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian hingga pengaturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pemerintah pada prinsipnya pasti mendukung kebutuhan petani untuk memaksimalkan hasil, menjaga stabilitas komoditas, sekaligus menjaga penyangga pangan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk merespons tingginya harga cabai saat ini, Pemkab Deli Serdang melakukan intervensi melalui Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS) yang tersebar di enam titik pasar tradisional. Operasi pasar murah juga dilakukan untuk membantu menstabilkan harga di tingkat masyarakat.

Petani lokal juga dilibatkan dalam memasok cabai ke TOPPIS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, intervensi harga sekaligus menjadi ruang bagi petani untuk memperluas akses pasar.

"Pembelian cabai di TOPPIS dibatasi maksimal satu kilogram per keluarga agar manfaat intervensi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas," terangnya.

Selain itu, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi petani melalui sejumlah indikator, termasuk tingkat tabungan, penggunaan QRIS, dan aktivitas perbankan lainnya.

"Intinya, tingkat ekonomi masyarakat dan petani akan kita ukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan tabungan, penggunaan QRIS, serta instrumen-instrumen lain yang berkaitan dengan perbankan," ujarnya.

Perluasan tanam oleh petani, dukungan pemerintah, intervensi pasar, dan kerja sama antardaerah diharapkan dapat berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kegiatan panen bersama turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, Direktur BUMD Bhinneka Perkasa Jaya, dan para kelompok tani.

Wagub Surya Saksikan Penandatanganan SKB RBI, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:24:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. SKB tersebut menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional.

Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyaksikan penandatanganan tersebut melalui siaran langsung dari Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (14/9/2026).

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ucap Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin rapat.

Oleh karena itu, ucapnya, seluruh daerah diharapkan memasukkan program RBI ke dalam program kerja untuk tahun 2027.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyampaikan bahwa RBI berfungsi sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia memaparkan kondisi terkini pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun yang sama mencapai 91,85. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42%, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,66%.

"Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," jelasnya.

Salah satu implementasi RBI dilakukan melalui penerapan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut merupakan bagian dari RBI untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan terdapat 75.226 desa di Indonesia. Ia mengatakan, sudah banyak desa yang mengimplementasikan RBI berdasarkan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing desa dalam memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak.

"Di Kementerian Desa dalam menterjemahkan asta cita keenam presiden, kami sudah melakukan prgram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di sejumlah 1.110 desa. Pelakunya adalah perempuan sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga perempuan berdaya dan desa mempunyai kompetensi," katanya.

Ia juga menekankan bahwa perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa. Beberapa desa yang telah melakukan aksi nyata RBI antara lain Desa Muer, Sumbawa, Desa Mallari, Bone, dan Desa Rossoan, Enrekang.

"Ada musyarawarah desa khusus perempuan. Mereka berdiskusi apa saja yang menjadi tantangan di desa itu. Jadi ruang mereka di dengar dalam menyusun RKP Desa. Ada juga pemberdayaan perempuan dengan dibentuknya sekolah perempuan. Kemudian ada pula relawan perlindungan anak berbasis masyarakat yang tujuannya menekan angka TPPO dengan memberikan literasi," pungkasnya.**

Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Kenali Risiko dan Siaga Hadapi Bencana

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:21:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Sumut. Masyarakat juga diminta mengenali risiko bencana di lingkungan masing-masing, serta menyiapkan langkah mitigasi dan penyelamatan sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut yang diwakili Penelaah Teknis Kebijakan Kebencanaan, Afdoli, saat menjadi narasumber dalam talk show di Radio Kardopa, Jalan Iskandar Muda, Medan, Selasa (15/9/2026). Kegiatan hasil kerja sama Dinas Kominfo Sumut dengan Radio Kardopa tersebut mengangkat topik "Sumut Siaga Bencana, Kenali Risikonya, Siap Mitigasinya."

"Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ditandai dengan munculnya titik api. Serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang," kata Afdoli.

Menurutnya, dalam menghadapi berbagai ancaman bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk gerakan nasional pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Program tersebut mendorong masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan mandiri untuk menghadapi, mengurangi risiko, serta pulih dengan cepat dari dampak bencana.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi kebencanaan terus dilakukan ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini. Afdoli menekankan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya mengetahui potensi bencana, tetapi juga memahami cara membaca informasi peringatan dini, mengenali kondisi lingkungan, serta menentukan tindakan yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Dalam kesempatan itu, Afdoli mengajak masyarakat mengenali risiko bencana di lingkungan masing-masing dan menyiapkan langkah mitigasi. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko kerugian harta benda maupun jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi.

Masyarakat juga diimbau tidak mengabaikan informasi resmi terkait kondisi cuaca, aktivitas gunung api, potensi banjir, maupun ancaman bencana lainnya. Informasi peringatan dini harus menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan langkah penyelamatan secara cepat dan tepat.

"Peringatan dini jangan hanya dibaca, tetapi perlu dipahami. Jika kita ingin bepergian, gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi cuaca," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah I Medan yang diwakili Pengamat Meteorologi Geofisika Budi Prasetyo menekankan pentingnya masyarakat memahami potensi bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah Sumut.

Menurutnya, ancaman hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor perlu menjadi perhatian, terutama ketika terjadi curah hujan tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir sekaligus memicu longsor di wilayah yang memiliki kondisi lereng dan tanah yang rentan.

Selain bencana hidrometeorologi, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana geofisika, khususnya gempa bumi. Sumut berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas tektonik di sepanjang wilayah Sumatera, sehingga potensi gempa bumi perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat.

"Ancaman gempa juga perlu diantisipasi masyarakat di wilayah pesisir karena gempa bumi kuat di laut dapat berpotensi diikuti tsunami. Selain itu, masyarakat pesisir perlu memperhatikan potensi banjir rob dan gelombang tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian masyarakat, termasuk nelayan. Ketika terdapat informasi gelombang tinggi dan kondisi laut tidak aman, masyarakat diimbau tidak memaksakan diri melaut serta mengikuti informasi dan rekomendasi keselamatan dari pihak berwenang.

"Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya membaca informasi cuaca dan peringatan dini, tetapi memahami konsekuensi serta tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan informasi tersebut," jelasnya. **

Pemkab Deli Serdang Terima Mobil Penunjang dari Program TJSL BRI

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:19:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima satu unit mobil penunjang kegiatan kemasyarakatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Selasa (15/9/2026).

Serah terima berlangsung di halaman Kantor Bupati Deli Serdang dari Kepala Cabang BRI Lubuk Pakam Muzaiyin dan Area Head Lubuk Pakam Catur Wahyu Endra kepada Kepala Disbudporapar Deli Serdang, Yudi Hilmawan, disaksikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS.

Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

"Semoga mobil ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan Pramuka dan berbagai aktivitas kemasyarakatan," ucapnya.

Mobil tersebut selanjutnya dimanfaatkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang untuk menunjang kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan. Serah terima turut disaksikan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Deli Serdang beserta jajaran.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima kunjungan Kepala Karantina Sumatera Utara, N. Prayatno Ginting. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi dan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Deli Serdang dan Karantina Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta lalu lintas komoditas di daerah.

Keinginan Petani Terwujud, Bupati Tanam Bawang Bersama di Demplot Tanjung Morawa

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:10:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memenuhi permintaan petani untuk melakukan budidaya bawang merah di Desa Dalu X-B, Kecamatan Tanjung Morawa. Penanaman perdana dilakukan bersama Kelompok Tani Sri Lestari di demplot seluas 2,5 rantai, Selasa (15/9/2026).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan demplot tersebut menjadi langkah awal untuk melihat potensi bawang merah sebagai komoditas yang menjanjikan bagi petani sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan bawang di daerah.

"Mudah-mudahan hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membantu mengurangi tekanan inflasi terhadap kebutuhan bawang di Deli Serdang. Pada akhirnya, kita ingin daerah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan yang dibutuhkan sehari-hari," ujarnya.

Untuk tahap awal, disiapkan 100 kilogram bibit bawang merah varietas Brebes, pupuk, mulsa, dan pestisida. Demplot tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar satu ton bawang merah.

Bupati menegaskan Dinas Pertanian akan terus mengawal proses budidaya bersama petani. Hasil dari lahan percontohan ini nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih luas.

"Petani kita dukung dari awal. Kita coba dulu dua setengah rantai ini. Mudah-mudahan hasilnya baik sehingga bisa menjadi percontohan bagi petani yang lain," katanya.

Yuliadi, pemilik lahan, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap permohonannya untuk menanam bawang merah di lahannya.

"Terima kasih sudah mengabulkan permohonan kami untuk menanam bawang di lahan ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa terus dikembangkan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan alsintan berupa traktor roda empat dan pompa air kepada Brigade Pangan Bersinar, serta traktor roda empat kepada Gapoktan Lestari.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat akan dilanjutkan untuk melengkapi kebutuhan alsintan agar dapat dimanfaatkan kelompok tani melalui UPT Dinas Pertanian.

Sejumlah aspirasi turut disampaikan petani, mulai dari penambahan cultivator, normalisasi sungai untuk memperlancar irigasi, hingga kebutuhan pintu air. Aspirasi tersebut akan dikaji dan segera ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.

Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:40:00 +0700+0700

KARO – Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, *Iriani Br. Tarigan*, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, *Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M.*, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

*Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST*, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.red

PKB dan NasDem Walk Out dari Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID Sumut, Soroti Perubahan Agenda

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:25:00 +0700+0700

Medan - Proses uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) di Gedung DPRD Sumut, Selasa (15/9/2026), diwarnai aksi walk out (WO) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai NasDem.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perubahan agenda yang dinilai terjadi secara mendadak. Kedua fraksi menilai proses yang awalnya dijadwalkan hanya untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, tiba-tiba diarahkan hingga pada tahap pemilihan atau penetapan calon anggota KPID Sumut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, mengatakan keputusan untuk meninggalkan proses tersebut diambil karena pihaknya menilai terdapat persoalan prosedural dalam pelaksanaan pemilihan.

Menurut Zeira, agenda yang sebelumnya telah disepakati untuk dilaksanakan selama dua hari adalah uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut. Namun, pada sore hari muncul perubahan agenda yang mengarah kepada pelaksanaan pemilihan.

Ia mempertanyakan dasar perubahan tersebut karena tidak mengetahui adanya pembahasan maupun rekomendasi sebelumnya dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut.

"Agenda awal yang sudah disepakati itu adalah uji kelayakan dan kepatutan. Tiba-tiba sore harinya berubah menjadi agenda pemilihan. Kami mempertanyakan, kapan perubahan agenda itu dibahas dan diputuskan?" ujar Zeira.

Zeira menyebut, pihaknya juga mempertanyakan munculnya surat dari pimpinan DPRD Sumut yang berkaitan dengan proses pemilihan tersebut. Menurutnya, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kapan dan dalam forum apa perubahan agenda itu dibahas.

Bahkan, kata Zeira, ketika dirinya meminta penjelasan kepada pimpinan Komisi A, jawaban yang diberikan belum mampu menjelaskan dasar perubahan agenda tersebut.

"Ketika kami tanyakan kapan musyawarah untuk perubahan pemilihan ini dilakukan, kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Bahkan kami tanyakan kepada Ketua Komisi A, juga tidak ada penjelasan yang memuaskan," katanya.

Zeira kemudian meminta agar waktu, tanggal, dan jam pelaksanaan pemilihan disepakati terlebih dahulu melalui mekanisme yang sesuai. Namun, permintaan tersebut tidak mendapat kesepakatan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses menjadi tidak kondusif. Karena itu, ia memilih untuk meninggalkan ruangan dan tidak ikut serta dalam proses pemilihan.

"Saya memilih WO karena saya tidak ingin ikut dalam proses yang menurut kami cacat secara prosedural. Kalau prosedurnya cacat, kemudian tetap dipaksakan untuk dilakukan, menurut saya itu tidak benar," tegas Zeira.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan prosedur tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Terlebih, menurutnya, undangan awal yang diterima peserta maupun anggota dewan hanya mencantumkan agenda uji kelayakan dan kepatutan, bukan agenda pemilihan atau penetapan.

"Kalau kemudian ada pihak yang keberatan, tentu bisa saja menggugat hasilnya. Karena undangan awal itu yang tercantum adalah uji kelayakan, bukan pemilihan," ujarnya.

Sikap serupa juga diambil Fraksi NasDem. Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, mengatakan pihaknya melakukan WO karena mempersoalkan perubahan agenda yang dinilai tidak sesuai dengan hasil pembahasan Bamus.

Berkat menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Bamus, agenda yang ditetapkan sebelumnya adalah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut.

Namun, pada pelaksanaannya muncul agenda tambahan berupa pemilihan atau penetapan calon anggota KPID Sumut.

"Berdasarkan hasil Bamus awal, agenda kita adalah uji kelayakan dan kepatutan. Tetapi tiba-tiba pada hari yang sama muncul agenda pemilihan atau penetapan calon. Ini yang kami pertanyakan," kata Berkat.

Menurut Berkat, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena terdapat ketidaksinkronan antara hasil Bamus, surat undangan pimpinan DPRD Sumut, dan agenda yang kemudian dijalankan di lapangan.

Ia mengatakan surat undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Sumut juga pada awalnya hanya mencantumkan agenda uji kelayakan dan kepatutan.

"Surat undangannya juga yang kami terima itu hanya uji kelayakan dan kepatutan. Tidak ada agenda pemilihan. Kemudian tiba-tiba di lapangan ada pemilihan," ujarnya.

Berkat juga menyebut perubahan agenda tersebut bukan hanya dipersoalkan oleh anggota dewan. Sejumlah calon anggota KPID Sumut disebut juga tidak mengetahui adanya perubahan agenda yang mengarah kepada pemilihan atau penetapan.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan Wakil Ketua Komisi A, Jara Salim Dutungan, yang disebut tidak pernah mengusulkan ataupun mengetahui adanya usulan perubahan agenda tersebut.

"Wakil Ketua Komisi A juga menyampaikan tidak pernah mengusulkan atau mengetahui adanya perubahan agenda itu. Jadi kami mempertanyakan dasar perubahan ini," kata Berkat.

Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem memilih meninggalkan proses pemilihan sebagai bentuk penolakan. Berkat menegaskan bahwa WO dilakukan bukan karena pihaknya menolak proses uji kelayakan calon KPID, melainkan karena mempertanyakan prosedur perubahan agenda.

"NasDem WO sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang kami nilai cacat secara prosedural. Kami tidak ingin terlibat dalam keputusan yang sejak awal prosedurnya tidak jelas," tegasnya.

Berkat mengatakan, persoalan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Fraksi NasDem untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Menurutnya, NasDem masih akan membahas secara internal mengenai sikap dan kemungkinan langkah yang akan ditempuh terkait proses pemilihan calon anggota KPID Sumut tersebut.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan mengenai faktor lain di balik perubahan agenda tersebut. Namun, Berkat menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah perubahan tersebut berkaitan dengan intervensi pihak tertentu.

"Kami tidak bisa mengatakan ada intervensi dari pihak luar, apakah itu gubernur atau Ketua DPRD. Tetapi yang kami pertanyakan adalah kenapa agenda yang sudah ditetapkan melalui Bamus tiba-tiba berubah dan tidak berjalan sesuai dengan agenda awal," katanya.

Berkat menilai, proses pemilihan calon anggota KPID Sumut seharusnya dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme dan tata tertib yang telah ditetapkan. Menurutnya, kepastian prosedur penting untuk memastikan hasil seleksi memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Aksi WO yang dilakukan Fraksi PKB dan NasDem tersebut pun menjadi sorotan dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut. Kedua fraksi sama-sama menegaskan bahwa keberatan mereka bukan terhadap proses seleksi calon, melainkan terhadap perubahan agenda yang dinilai tidak memiliki landasan prosedural yang jelas.

Tim URC Polresta Deli Serdang Tindaklanjuti Laporan Dugaan Judi Tembak Ikan di Tanjung Morawa

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:20:00 +0700+0700

Deliserdang- Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya praktik perjudian menggunakan mesin tembak ikan, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (15/9/2026).

Adapun Tim URC Polresta Deli Serdang mendatangi lokasi yang berada di Jalan Irian Gang Pendidikan, Dusun I (Gabungan), Kecamatan Tanjung Morawa Pekan, Kabupaten Deli Serdang, sekira pukul 12.00 WIB.

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan lagi mesin tembak ikan-ikan maupun aktivitas perjudian sebagaimana informasi yang sebelumnya disampaikan oleh masyarakat.

Petugas kemudian meminta keterangan dari pemilik warung berinisial SS. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, aktivitas perjudian di lokasi tersebut telah berhenti sekitar satu minggu sebelumnya. Saat ini, warung tersebut digunakan masyarakat setempat sebagai tempat berkumpul dan bersantai.

Meski tidak menemukan adanya aktivitas perjudian, petugas tetap memberikan imbauan dan penekanan kepada pemilik warung agar tidak memberikan tempat bagi segala bentuk praktik perjudian maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi melalui Kasat Reskrim Kompol Muhammad Isral SIK, MH menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana, termasuk perjudian.

"Kami mengapresiasi informasi dan kepedulian masyarakat yang turut membantu Polri dalam menjaga situasi kamtibmas. Setiap laporan yang kami terima akan ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Tegasnya

Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyediakan tempat ataupun terlibat dalam segala bentuk perjudian karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya," tutupnya

Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi, Ini Hasilnya

admin — Tue, 15 Sep 2026 17:56:00 +0700+0700

Medan | S24
Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dilanjutkannya kembali kerja sama PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).

Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail. Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.

Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia. "Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.

Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,
jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.

Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya. Rel

Plt. Bupati Tiorita Laporkan Hasil Verifikasi 509 Sumur Minyak Langkat ke Menteri Bahlil

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:18:00 +0700+0700

Jakarta | S24

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) siang.

Pertemuan tersebut membahas hasil verifikasi dan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan produksi minyak nasional serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat secara legal dan terkelola.

Tiorita menyampaikan, penanganan sumur minyak masyarakat di Langkat mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur skema kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk mendukung peningkatan produksi minyak.

Berdasarkan hasil survei dan verifikasi bersama yang dilakukan Tim Verifikasi, dari sebelumnya tercatat sebanyak 607 sumur minyak masyarakat dan sumur tua, sebanyak 509 sumur berhasil ditemukan di lapangan dan dilengkapi dengan data.

Verifikasi tersebut melibatkan BKU BUMD PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Pertamina Field Pangkalan Susu, SKK Migas, serta Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Dari hasil verifikasi, terdapat 509 sumur yang ditemukan dan dilengkapi datanya. Sebanyak 234 sumur berada di Kecamatan Padang Tualang dan 275 sumur berada di Kecamatan Sei Lepan," ujar Tiorita.

Ia menjelaskan, dari total 607 sumur yang tercatat sebelumnya, sebanyak 97 sumur tidak ditemukan lokasinya di lapangan. Sementara satu sumur lainnya terindikasi berstatus sebagai sumur tua.

"97 sumur tidak ditemukan lokasinya di lapangan dan satu sumur terindikasi berstatus sumur tua," tambahnya.

Tiorita menegaskan, berdasarkan hasil survei dan verifikasi tersebut, sebanyak 509 sumur telah disepakati dan ditetapkan oleh Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Kabupaten Langkat sebagai sumur yang memiliki data hasil verifikasi.

Langkat juga mencatatkan posisi penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat. Bersama Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat menjadi daerah pertama yang mengalirkan minyak dari sumur masyarakat melalui skema kerja sama produksi dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Kerja sama tersebut mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-290/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang persetujuan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan verifikasi dan penataan sumur minyak masyarakat. Pemerintah pusat terus mendorong agar potensi sumur minyak masyarakat dapat dikelola sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi minyak nasional.

Bahlil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama BUMD, Pertamina, SKK Migas serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan tertib, aman dan berkelanjutan. Penataan yang dilakukan melalui mekanisme resmi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap sektor energi nasional.

Menurut Tiorita, langkah tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi migas nasional.

"Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung penataan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga potensi yang ada dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah serta mendukung produksi minyak nasional," kata Tiorita.

Pertemuan dengan Menteri ESDM ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Langkat untuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya energi daerah. Pengelolaan yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama resmi diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih tertib, aman, produktif, dan memberikan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti didampingi Ketua DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus, Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah, Kadis Kominfo Langkat Wahyudiharto, Kadis KBPP PPA Indri Nugraheni, Plh. Kabag Protokol Muhammad Nawawi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Langkat Dewa PA, dan Ketua DMDI Langkat .rel

Rafika Dwi Kurnia Tanjung Dilantik Jadi PPAT Kota Tanjungbalai

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:11:00 +0700+0700

TANJUNGBALAI | Rafika Dwi Kurnia Tanjung, S.H., M.Kn., resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9).

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Prosesi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 384/SK-HR.03.04.PPAT/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Sebelum pelantikan, kegiatan diawali laporan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan surat keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan PPAT yang didampingi rohaniwan, serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Dalam naskah pelantikan disebutkan, Rafika Dwi Kurnia Tanjung dilantik sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Rafika Dwi Kurnia Tanjung yang dilantik merupakan anak dari Prof Dr.H.Bahdin Nur Tanjung SE,MM dan Mega Magdalena, SH.M.Kn (notaris/PPAT Deli Serdang).

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dalam naskah pelantikan menyampaikan harapan agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Pelantikan tersebut katanya, menandai dimulainya tugas Rafika Dwi Kurnia Tanjung sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai.

Mindo Desima berharap Kehadiran PPAT turut mendukung pelayanan administrasi pertanahan dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Mindo dalam naskah pelantikan.

Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Acara kemudian ditutup dengan doa, pemberian ucapan selamat serta foto bersama.rel

Wali Kota Medan Tegaskan Suami Kunci Sukses Ibu Berikan ASI Eksklusif Pada Anak

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:11:00 +0700+0700

Medan | S24

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan peran suami dan keluarga sangat penting dalam mendukung ibu memberikan ASI eksklusif. Dukungan tersebut harus diberikan sejak masa kehamilan hingga masa menyusui.

Hal itu disampaikan Rico saat membuka Seminar Eksklusif 2026 tentang vaksinasi ibu hamil dan ASI eksklusif di Galery Mustika Deli, Gedung MPP Medan, Minggu (13/9/2026).

"Peran suami sangat penting. Memang bukan sebagai penghasil ASI, tetapi suamilah yang memberi dorongan dan membangun kepercayaan diri agar istri tenang menyusui," ujar Rico.

Menurutnya, ASI bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Karena itu, suami perlu mendukung asupan gizi ibu, imunisasi, hingga pemberian MPASI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menerima penghargaan Inspiring Woman ASI Eksklusif dari RSIA Stella Maris atas komitmennya mengedukasi masyarakat.

Airin juga berbagi pengalaman perjuangannya memberikan ASI eksklusif yang sempat membuatnya hampir menyerah. Ia mengajak para ibu untuk tidak berhenti berusaha dan berkonsultasi ketika menghadapi kendala menyusui.

"Masa perjuangan itu tidak mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Rasa bahagianya luar biasa saat kita berhasil," ungkap Airin.rel