Polsek Pantai Labu Tindak Lanjuti informasi Media Terkait Judi Sabung Ayam*

admin — Thu, 23 Apr 2026 14:25:00 +0700+0700

Deliserdang -Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang menindaklanjuti informasi media terkait dugaan praktik judi sabung ayam di Desa Denai Kuala, Desa Sarang Burung dan Desa Denai Lama Kec.Pantai Labu Kab. Deli Serdang.

Petugas dari Polsek Pantai Labu turun langsung ke lokasi yang dilaporkan. Namun, saat dilakukan pengecekan dan tiba di Desa tersebut, tidak ditemukan aktivitas sabung ayam maupun pihak yang terlibat di lokasi tersebut.

Meski begitu, pihak kepolisian tetap mengambil langkah dengan memasang spanduk larangan serta memberikan imbauan kepada warga agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kapolsek Pantai Labu Ipda Iralfat Yaroni Dachi, SH menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk perjudian di wilayah hukumnya.

"Judi sabung ayam merupakan perbuatan melanggar hukum. Kami terus mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas tersebut dan meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke Polsek atau Call Center 110," ujarnya, Kamis (23/4/2026) siang.

"Peran dan informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif," katanya.

Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan guna mencegah kembali munculnya praktik perjudian di wilayah tersebut.rel

Camat Ahmadi Darma Pimpin Rapat Koordinasi, Sinergi Lintas Sektoral Jaga Laut Tanjung Beringin

admin — Thu, 23 Apr 2026 13:24:00 +0700+0700

SERGAI, sumut24.co – Unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta perwakilan nelayan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait peningkatan pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah laut Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB tersebut membahas koordinasi dan sinergitas antarinstansi dalam menjaga keamanan perairan, sekaligus menindak berbagai persoalan yang terjadi di kawasan laut Tanjung Beringin.

Dalam rapat itu, sejumlah poin penting menjadi pembahasan utama. Di antaranya antisipasi aktivitas kapal trawl di perairan Bagan Kuala, patroli oleh satuan tugas di Pulau Berhala, serta penolakan nelayan Pagurawan yang masuk ke wilayah perairan Bagan Kuala.

Selain itu, turut dibahas penyitaan sembilan unit alat pukat trawl oleh jajaran Polairud, serta imbauan kepada masyarakat nelayan agar tidak bertindak anarkis, termasuk melakukan pembakaran kapal trawl mini.

Pihak Pos Angkatan Laut (Posal) juga disebut telah merazia tiga unit kapal pukat tarik yang tidak memiliki izin dan dokumen pelayaran lainnya. Dalam forum tersebut, peserta rapat juga mendorong peningkatan kekompakan antaranggota Ikatan Nelayan Tradisional demi menjaga kondusivitas wilayah pesisir.

Sejumlah gagasan dan saran strategis turut disampaikan dalam rapat. Kapolres direncanakan akan melaksanakan patroli bersama di wilayah perairan Tanjung Beringin guna memperkuat pengawasan.

Kemudian, Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai diminta berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara untuk melarang masyarakat Pagurawan menggunakan alat tangkap pukat trawl yang kerap masuk ke wilayah perairan Tanjung Beringin.

Peserta rapat juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrem yang dapat membahayakan aktivitas melaut. Selain itu, diusulkan penambahan sarana kapal patroli serta dukungan biaya operasional guna menunjang pengawasan di laut.

Untuk mempercepat komunikasi lintas instansi, forum juga sepakat membentuk grup koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan kamtibmas wilayah laut Kecamatan Tanjung Beringin, serta mengagendakan pertemuan rutin guna memperkuat sinergitas.

Camat Tanjung Beringin, Ahmadi Darma, S.H, dalam keterangannya menyampaikan bahwa keamanan wilayah laut merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat nelayan.

"Melalui rapat koordinasi ini kita ingin memperkuat sinergi seluruh pihak agar persoalan di laut dapat diselesaikan secara bersama-sama, humanis, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami berharap masyarakat nelayan tetap menjaga kekompakan serta tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas wilayah pesisir agar aktivitas ekonomi masyarakat nelayan dapat berjalan lancar dan aman.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Camat, jajaran Polsek Tanjung Beringin, jajaran Koramil 11/TB, jajaran Pos Angkatan Laut Bedagai, jajaran Satgas Pulau Berhala, Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Polairud, Kepala Desa Nagur, serta perwakilan nelayan Bagan Kuala. (Fani)

Sergai Gemilang, Bupati Darma Wijaya Kembali Terima Penghargaan dari Mendagri di Pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027

admin — Thu, 23 Apr 2026 13:23:00 +0700+0700

Medan | sumut24.co – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026).

Forum strategis yang berlangsung selama dua hari tersebut mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah." Tema ini menjadi komitmen pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan masa depan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan enam fokus utama pembangunan daerah sebagai fondasi transformasi Sumut ke depan. Keenam fokus tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.

Menurut Bobby, langkah tersebut menjadi kunci agar Sumatera Utara tidak hanya tumbuh secara angka, namun juga tangguh menghadapi tantangan global serta mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian indikator pembangunan Sumatera Utara yang dinilai cukup baik. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut telah mencapai angka 76,47, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan angka rata-rata semata. Ia meminta Gubernur serta para Bupati dan Wali Kota untuk menelaah data secara rinci hingga tingkat kecamatan dan desa agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud.

"Musrenbang ini jangan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus menjadi pondasi kuat bagi pembangunan tahun 2027 yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegas Tito.

Di sela kegiatan tersebut, Bupati Sergai H. Darma Wijaya menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mendagri. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan komitmen kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Sergai yang menghibahkan sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp25 miliar untuk membantu penanganan serta pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari aksi bersama delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara yang secara kolektif memberikan dukungan finansial kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh sebagai wujud solidaritas antardaerah.

Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Darma Wijaya menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan murni dilandasi rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan.

"Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat Sergai untuk membantu saudara-saudara kita di Pidie Jaya agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi dan semangat saling membantu antar pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi darurat bencana sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sergai, di antaranya Sekretaris Daerah Suwanto Nasution, SPd, MM, Kepala Bapperida Romian Parulian Siagian, S.STP, M.Si, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Selain mengikuti arahan dan menerima penghargaan, delegasi Pemkab Sergai juga aktif dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) bersama narasumber dari berbagai kementerian dan akademisi. Langkah ini dilakukan guna memastikan perencanaan pembangunan Sergai selaras dengan arah kebijakan tahun 2027 yang berbasis data, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. (Fani)

Begal di Dalam Angkot Jalan Yos Sudarso*

admin — Thu, 23 Apr 2026 10:42:00 +0700+0700

Belawan I Sumut24.Co
Polsek Belawan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Hotel Budi, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada Rabu (22/4/2026).

Tersangka yang berhasil diamankan berinisial AY (22), warga Kelurahan Belawan Bahari. Sementara itu, satu orang rekannya masih dalam pengejaran petugas.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kapolsek Belawan AKP Ponijo, S.IP., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 20.55 WIB.

"Awalnya korban berinisial AH menaiki angkot nomor 81 dengan tujuan Belawan. Setibanya di depan Hotel Budi, dua orang pelaku naik ke dalam angkot dan langsung menodongkan pisau ke arah korban sambil mengancam," ujar AKP Ponijo.

Ia menambahkan, pelaku sempat mengancam korban agar menyerahkan barang berharganya.

"Pelaku mengatakan "sini tasmu, kutikam kau nanti". Korban sempat berteriak, namun tidak ada yang menolong. Setelah berhasil merampas tas korban, pelaku langsung turun dan melarikan diri ke belakang Hotel Budi," jelasnya.

Setelah menerima laporan dari korban, Polsek Belawan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengungkap keberadaan pelaku.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, kami mendapatkan informasi keberadaan tersangka di wilayah Kelurahan Belawan Bahari dan langsung melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan," tambahnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui perbuatannya melakukan aksi begal tersebut bersama satu orang rekannya yang saat ini masih buron.

"Tersangka mengakui melakukan aksi tersebut bersama rekannya. Selain itu, yang bersangkutan juga mengakui terlibat dalam aksi begal di tiga lokasi lainnya bersama kelompoknya," ungkapnya.

Saat ini, Polsek Belawan masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut.

"Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lain serta mengungkap kasus-kasus begal lainnya demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat," tegas AKP Ponijo.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya tindak kejahatan melalui Call Center 110 Polri.

Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan efek jera kepada para pelaku kriminal.(W05)

Foto:

Kapolsek Medan Area Pimpin Giat Patroli Gabungan 3 Pilar, Atensi Kejahatan Jalanan (3C)

admin — Thu, 23 Apr 2026 10:11:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Area dibawah pimpinan AKP Ainul Yaqin tidak henti2nya melakukan patroli gabungan bersama
Unsur Forkopimcam, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai, dalam rangka antisipasi 3C dan kejahatan jalanan serta gangguan Kamtibmas lainnya. Rabu (23/04/26) Pkl 12.00 Wib Kamis Dinihari.

Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yaqin mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Medan ini mengatakan Patroli tiga pilar ini tetap kita lakukan guna mencegah tindak kejahatan jalanan dan gangguan kamtibmas diwilkum Polsek Medan Area.

Kita akan terus berupaya agar wilkum kita ini terjaga dari pelaku-pelaku Curat, Curas dan Curanmor (3C) dan kembali saya tegaskan pihak kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur bagi pelaku kejahatan yang coba2 berbuat nekat di wilkum Polsek Medan Area ini. Tegas mantan Kanit Polsek Medan Kota ini. Kamis (23/04/26) pagi

Patroli gabungan ini pihak kita tetap melibatkan institusi lain seperti TNI dan Unsur Forkopimcam, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai yang diawali apel kesiapan di Mako Polsek Medan Area.

Giat Patroli ini langsung dipimpin Kapolsek Medan Area, AKP M. Ainul Yaqin, SIK, MH didampingi Kanit Reskrim Iptu Khairul Fajri, SH, MH, Pawas Kasi Humas, Aiptu Junaedi dan personel Piket Fungsi Polsek Medan Area.

Patroli gabungan ini seperti biasa dilakukan secara mobile dan stationer di dua kecamatan kawasan yang dianggap rawan kejahatan jalanan seperti 3C tawuran dan balap liar.

Pantauan di dua Kecamatan ini ada beberapa titik rawan seperti Jln Wahidin, Jln Denai, Jln Bromo, Mandala By Pass, Sutrisno, Panglima Denai, Jln Thamrin, Komat II, Jln Japaris, Sei Rengas II dan Medan Area.

"Dalam kegiatan patroli ini kita fokus membubarkan kelompok pemuda yang berkumpul tanpa alasan, melaksanakan patroli ke tempat - tempat yang dianggap sering berkumpulnya geng motor dan mempersempit ruang gerak pelaku pencurian dan kekerasan demi terjaganya Kamtibmas. Kegiatan itu akan terus dilakukan secara rutin.

Patroli gabungan tiga pilar insyaallah berjalan aman terkendali dan terima kasih ke semua pihak yang turut dalam giat ini. (W05)

Sidang Korupsi Chromebook Ditunda, JPU Soroti Ketidakhadiran Penasihat Hukum Nadiem Anwar Makarim

admin — Thu, 23 Apr 2026 10:03:00 +0700+0700

Jakarta — Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi pendidikan berupa pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terpaksa ditunda. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu seharusnya berlangsung pada Rabu (22/4).
Penundaan terjadi lantaran tidak satu pun penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim hadir di ruang sidang, meskipun agenda telah ditetapkan sebelumnya oleh majelis hakim. Sidang dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak terdakwa.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyayangkan ketidakhadiran tersebut. Ia menilai sikap tim penasihat hukum melanggar prinsip kepatuhan dalam proses peradilan serta mencoreng profesionalitas penegakan hukum.
"Segala bentuk keberatan maupun permohonan penundaan seharusnya disampaikan secara patut di hadapan persidangan, bukan melalui tindakan absen sepihak," tegas Roy Riady di persidangan.
Menurutnya, profesionalitas penegak hukum diuji dari kepatuhan terhadap hukum acara. Ia juga berharap organisasi advokat dapat memberikan teguran atas tindakan tersebut.
Di sisi lain, JPU sebenarnya telah menghadirkan terdakwa ke lokasi persidangan. Namun, pihak rumah tahanan pengadilan menginformasikan bahwa terdakwa dalam kondisi sakit. Meski belum menerima surat keterangan dokter secara resmi, JPU tetap meminta majelis hakim menunda sidang atas dasar kemanusiaan.
Roy Riady juga menanggapi dugaan bahwa ketidakhadiran penasihat hukum merupakan bentuk protes. Ia menegaskan bahwa ruang sidang bukan tempat untuk melakukan aksi layaknya demonstrasi.
"Perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum adalah hal yang lazim, namun harus disampaikan secara bijak dalam persidangan agar tercatat secara resmi oleh negara," ujarnya.
Tim JPU menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya persidangan agar tetap transparan dan akuntabel.red

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:56:00 +0700+0700

Jakarta — Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap lima terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Pertamina periode 2019–2023. Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.
Terdakwa Dwi Sudarsono dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp5 miliar. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun.
Sementara itu, terdakwa Arief Sukmara dituntut 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider 5 tahun penjara.
Terdakwa Toto Nugroho juga dituntut 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider 7 tahun penjara.
Selanjutnya, terdakwa Hasto Wibowo dituntut 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider 7 tahun penjara.
Sedangkan terdakwa Indra Putra dituntut pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider 2 tahun 6 bulan penjara.
JPU juga menegaskan, apabila para terdakwa tidak membayar denda dan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Perkara ini menjadi bagian dari pengusutan lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola di tubuh Pertamina yang menyeret sejumlah pihak dan diduga merugikan perekonomian negara dalam jumlah signifikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum menyampaikan bahwa proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi dari para terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.red

Bupati Solok Serahkan Bantuan kepada 2.197 KK

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:53:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH.Rabu (22/04/2026), di Kantor Wali Nagari Cupak secara resmi Launching Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Launching penyaluran bantuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok, didampingi Pimpinan Perum Bulog Solok, Hendra Kurniawan. Turut hadir Kepala OPD terkait, Camat Gunung Talang, serta Wali Nagari Cupak.

Dijelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Bantuan yang disalurkan merupakan hasil kerja sama antara Perum Bulog dan Dinas Pangan. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Secara keseluruhan, bantuan ini diberikan kepada sebanyak 2.197 kepala keluarga (KK).

Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan pangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini. Ia juga berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Solok," ujar Bupati.

Pihak Bulog menyatakan kesiapan dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.(YOSE)

Ketua FKUB dan MUI mengucapkan syukur atas prestasi Kota Pematangsiantar yang meraih peringkat 4 Kota Toleran di Indonesia Tahun 2025 dari Setara Inst

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:51:00 +0700+0700

P.Siantar I Sumut24.co
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis mengucapkan syukur atas prestasi Kota Pematangsiantar yang meraih peringkat 4 Kota Toleran di Indonesia Tahun 2025 dari Setara Institute. Menurut Ali, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dan jajaran bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tentunya masyarakat dalam menjaga dan merawat toleransi.

"Alhamdulillah, saya sudah dapat informasi Kota Pematangsiantar mendapat peringkat empat Kota Toleransi se-Indonesia. Kita naik peringkat dari sebelumnya di peringkat lima. Mudah-mudahan kita di Pematangsiantar ini semakin rukun," kata Ali yang dihubungi Rabu (22/04/2026) malam.

Ali berharap, ke depan seluruh pihak tetap bersama-sama menjaga kerukunan di Kota Pematangsiantar. Dengan harapan, peringkat Kota Toleran bisa terus naik.

"Mudah-mudahan ke depan bisa mendapat juara 3, juara 2, dan akhirnya juara 1," sebut Ali.

Dengan hidup rukun dan damai, lanjutnya, maka masyarakat bisa hidup, bekerja, dan beribadah dengan tenang dan nyaman. Serta tidak ada perselisihan.

Menurut Ali, sejak dulu masyarakat Kota Pematangsiantar senantiasa hidup rukun dan damai. Masyarakat, katanya, tidak mau melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan.

"Jika hidup rukun, masyarakat damai dan dapat beribadah dengan tenang, dan menjalin silaturahmi, maka pembangunan bisa berjalan lancar. Kita di Siantar ini satu saudara," katanya.

Peringkat Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Pematangsiantar terus membaik. Setelah sempat terpuruk di peringkat 51, kemudian naik ke peringkat 31. Lalu naik lagi ke peringkat 11, peringkat 5, dan kini di peringkat 4. (LP)

Pemko BPBD turun langsung ke sejumlah lokasi yang dilanda banjir dan kerusakan

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:50:00 +0700+0700

P. Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun langsung ke sejumlah lokasi yang dilanda banjir dan kerusakan, Senin (20/04/2026) sore hingga malam. Banjir terjadi akibat hujan deras dan angin kencang sejak sore hari.

Kepala BPBD Kota Pematangsiantar Dedy Idris Harahap STP MSi menyampaikan, pihaknya langsung merespons cepat dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang menginformasikan sejumlah lokasi mengalami banjir.

Di antaranya, Jalan Karsim Blok I Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba. Akibat hujan deras, mengakibatkan penumpukan sampah di drainase, sehingga air meluap dan menyebabkan banjir/genangan air di rumah warga.

Sementara itu, di SD Negeri 122358 Jalan Sumber Jaya II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba, volume air yang tinggi menyebabkan runtuhnya tembok.

Selain itu, di Jalan Medan Simpang Kapuk Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, terjadi kenaikan debit air yang disebabkan drainase tidak sanggup menampung air.

Lokasi terakhir, di Kelurahan Gurilla Kecamatan Sitalasari, terjadi angin kencang dan cuaca ekstrim, yang menyebabkan kerusakan atap rumah warga.

Dari sejumlah lokasi, menurut Dedy, dilaporkan tidak ada korban jiwa.

"Meski begitu, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan atas cuaca ekstrem yang terjadi," imbaunya.

Turut ke lokasi banjir, personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Camat Siantar Martoba Rilan Syakban Pohan SSTP MSi, Plt Camat Siantar Sitalasari Suradi, dan dari Polres Pematangsiantar. (LP)

Polres Pelabuhan Belawan Ringkus Pelaku Begal Motor, Hasil Tes Urine Positif Narkoba

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:47:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal yang terjadi di wilayah Medan Labuhan. Seorang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Kasus ini berawal dari laporan korban Ahmad Al Hamidi (35) yang menjadi korban pembegalan pada Senin (3/11/2025) dini hari sekitar pukul 01.50 WIB. Saat itu, korban yang baru pulang kerja tiba-tiba dihadang dua orang pria tak dikenal di jalan.

Pelaku memaksa korban berhenti hingga terjatuh dari sepeda motornya. Setelah itu, kedua pelaku langsung merampas sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban dan melarikan diri.

Korban sempat mencari informasi di sekitar lokasi kejadian, namun tidak mengetahui identitas pelaku. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan.

Menindaklanjuti laporan itu, Unit Pidum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mendapat informasi keberadaan salah satu pelaku.

Pelaku bernama Risman Maruli Tua Simanungkalit (32) ditangkap di kawasan Kampung Kurnia, Belawan Bahari, Senin (20/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya melakukan curas bersama rekannya berinisial VS yang saat ini masih dalam pengejaran," ujar Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, S.IK., M.H., CPHR.

Risman juga mengaku mendapat bagian Rp750 ribu dari hasil penjualan sepeda motor milik korban.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan pelaku positif mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pelaku lainnya serta melengkapi berkas perkara.

"Kami akan terus menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat," tegas Kapolres.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama saat beraktivitas pada malam hari, serta segera melapor jika menemukan tindak kejahatan.(W05)

Foto:

3 Hari Dikejar, Polres Belawan Ringkus Begal Sadis Sopir Tangki, 2 Pelaku Ditangkap

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:46:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polres Pelabuhan Belawan bergerak cepat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menimpa sopir mobil tangki minyak di kawasan Belawan. Dua pelaku berhasil ditangkap hanya dalam hitungan hari setelah kejadian, sementara tiga lainnya masih diburu.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan polisi yang dibuat korban usai mengalami penyerangan brutal pada Jumat (17/4/2026) malam.

"Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan begitu laporan diterima. Dalam waktu singkat, keberadaan pelaku berhasil kami identifikasi," kata Rosef dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Peristiwa itu terjadi saat korban, sopir mobil tangki, baru saja selesai melakukan pembongkaran minyak di kawasan Ujung Baru, Belawan. Dalam perjalanan kembali, kendaraan korban dihadang lima pria tak dikenal.

Para pelaku kemudian memaksa meminta sisa minyak dan uang. Karena tidak dipenuhi, pelaku melakukan kekerasan dengan senjata tajam.

Akibatnya, korban mengalami luka tusuk di bagian paha kanan dan kiri. Sementara satu korban lainnya juga terluka di bagian punggung setelah sempat terlibat perlawanan dengan pelaku.

Dalam kondisi terdesak, para korban akhirnya menyelamatkan diri ke pos keamanan terdekat sebelum dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsnal yang dipimpin IPDA James Markus Manurung melakukan pengejaran. Pada Senin (20/4), polisi berhasil mengamankan dua pelaku di kawasan Kampung Salam, Belawan Bahari.

Kedua pelaku yang ditangkap yakni RF (27) dan STPS (26). Dari tangan pelaku, polisi turut menyita satu unit ponsel milik korban yang sebelumnya dirampas.

"Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Mereka beraksi bersama beberapa rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran," ujarnya.

Selain merampas barang milik korban, pelaku juga diketahui menjual ponsel hasil kejahatan tersebut seharga Rp 100 ribu dan membagi hasilnya.

Rosef menegaskan pihaknya akan terus memburu pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut. Ia juga memastikan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah Belawan dari aksi kejahatan jalanan.

"Kami pastikan seluruh pelaku akan ditindak. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan," tegasnya.(W05)

Foto:

Imigrasi sebagai Instrumen Kekuatan Negara: Menautkan Asta Cita dan 15 Program Aksi IMIPAS

admin — Thu, 23 Apr 2026 09:45:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Di tengah dunia yang bergerak tanpa batas, kekuatan negara tidak lagi semata ditentukan oleh tank dan senjata. Ia bergeser ke kemampuan mengelola arus manusia, data, dan mobilitas global. Dalam lanskap ini, imigrasi bukan sekadar fungsi administratif, melainkan instrumen strategis negara.

Di bawah arah besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) memikul mandat yang jauh melampaui layanan paspor dan pengawasan orang asing. Ia berada di persimpangan antara kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia. Pertanyaannya: sudahkah fungsi strategis itu terwujud dalam desain kebijakan yang konkret?

Di sinilah relevansi 15 Program Aksi IMIPAS menjadi krusial—bukan sebagai daftar kegiatan, tetapi sebagai kerangka transformasi negara.

Pertama, pada dimensi kedaulatan, penguatan pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, serta sistem blacklist nasional adalah fondasi utama. Dalam perspektif realisme John Mearsheimer, negara yang gagal mengontrol siapa yang masuk ke wilayahnya pada dasarnya sedang mengikis kekuatannya sendiri. Program aksi yang mendorong integrasi data, pengawasan berbasis teknologi, dan penguatan pos lintas batas harus dibaca sebagai upaya membangun deterrence non-militer.

Namun, kedaulatan tanpa produktivitas akan berujung stagnasi. Di sinilah dimensi kedua—ekonomi—menjadi penentu. Kebijakan seperti Golden Visa, visa berbasis investasi, serta fasilitasi tenaga kerja asing strategis seharusnya tidak berhenti pada kemudahan masuk, tetapi terhubung langsung dengan agenda hilirisasi industri dan pembangunan kawasan ekonomi. Jika dirancang dengan presisi, imigrasi dapat menjadi "mesin seleksi" yang menyaring talenta global terbaik untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sayangnya, risiko kebijakan setengah matang selalu mengintai. Tanpa integrasi lintas sektor, arus masuk orang asing justru berpotensi menciptakan enclave ekonomi yang tidak terkoneksi dengan kepentingan nasional. Di titik ini, 15 Program Aksi IMIPAS harus memastikan adanya link and match antara kebijakan visa dengan strategi industri, pendidikan, dan investasi.

Dimensi ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia. Program pertukaran, fasilitasi mahasiswa asing, serta penguatan diaspora harus diarahkan pada strategi brain gain, bukan sekadar mobilitas. Indonesia tidak cukup hanya menjadi tujuan wisata global; ia harus menjadi magnet bagi pengetahuan dan inovasi. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, siapa yang menguasai talenta, dialah yang menguasai masa depan.

Dimensi keempat—yang sering kali luput—adalah kedaulatan digital. Transformasi menuju e-visa, autogate, sistem berbasis biometrik, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan adalah bagian dari pergeseran besar menuju digital border. Di sini, pemikiran Michel Foucault menemukan relevansinya: negara modern mengelola populasi melalui teknologi dan data. Tanpa penguasaan atas data keimigrasian, negara berisiko kehilangan kendali atas ruang digitalnya sendiri.

Namun, teknologi bukan tanpa risiko. Integrasi data tanpa tata kelola yang kuat justru membuka celah kebocoran dan penyalahgunaan. Karena itu, salah satu inti dari 15 Program Aksi haruslah memastikan digital sovereignty—bahwa data warga dan orang asing tetap berada dalam kendali negara.

Di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan dimensi sosial-politik. Mobilitas global membawa serta ide, nilai, dan identitas. Samuel P. Huntington mengingatkan bahwa interaksi lintas budaya dapat memicu gesekan jika tidak dikelola dengan bijak. Program aksi yang menyentuh pengawasan ideologi, stabilitas sosial, dan integrasi budaya menjadi penting untuk memastikan bahwa keterbukaan tidak berubah menjadi kerentanan.

Lebih jauh lagi, peran pemasyarakatan dalam IMIPAS sering dipandang terpisah dari imigrasi. Padahal, keduanya berada dalam satu spektrum: pengelolaan manusia dalam sistem negara. Reformasi pemasyarakatan—mulai dari pembinaan, reintegrasi sosial, hingga pengurangan residivisme—adalah bagian dari strategi besar menjaga stabilitas domestik. Negara yang kuat bukan hanya mampu menyaring siapa yang masuk, tetapi juga mampu memperbaiki siapa yang pernah melanggar hukum.

Dengan demikian, 15 Program Aksi IMIPAS sesungguhnya dapat dibaca sebagai upaya membangun lima lapis kekuatan negara: keamanan, ekonomi, SDM, digital, dan stabilitas sosial. Tantangannya bukan pada perumusan, melainkan pada konsistensi implementasi dan integrasi lintas kebijakan.

Ke depan, ukuran keberhasilan imigrasi dan pemasyarakatan tidak lagi cukup diukur dari jumlah paspor yang diterbitkan atau tingkat hunian lapas yang menurun. Ukurannya adalah sejauh mana kebijakan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global.

Jika berhasil, IMIPAS dapat menjadi salah satu motor utama menuju Indonesia Emas 2045—menghubungkan kedaulatan dengan keterbukaan, keamanan dengan produktivitas, dan kontrol dengan inovasi. Namun jika gagal, ia akan tetap terjebak sebagai birokrasi administratif di tengah dunia yang bergerak jauh lebih cepat.

Pada akhirnya, imigrasi dan pemasyarakatan bukan sekadar urusan teknis negara. Ia adalah cermin dari visi besar: apakah Indonesia ingin menjadi pemain aktif dalam tatanan global, atau sekadar menjadi ruang yang dilewati arus dunia.

Kawal Ketat Hak Pekerja, Pemko Medan Pastikan Ahli Waris Alm. Wahyu Suprio Terima Rp.208 juta

admin — Thu, 23 Apr 2026 07:50:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan memastikan hak-hak dari (Alm) Wahyu Suprio, pekerja pembangunan proyek Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja telah diserahkan sepenuhnya sebesar Rp.208 juta kepada ahli waris.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, John Ester Lase saat ditemui, Rabu (22/4/2026).

John Ester Lase mengungkapkan, awal mula mendapatkan laporan adanya pekerja yang meninggal dunia di proyek milik Pemko Medan itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas langsung menginstruksikan agar mengawal ketat kasus ini hingga tuntas dan memastikan seluruh hak-hak dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut terpenuhi.

Menindak lanjuti instruksi Wali Kota Medan tersebut, John Ester Lase langsung melakukan mediasi tegas terhadap pihak pelaksana proyek yaitu PT.JSE agar segera melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pekerja.

"Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Wali Kota Medan, Rico Waas yang memerintahkan agar masalah ini segera diselesaikan dengan adil. Kami mendesak pihak pelaksana untuk bertanggung jawab penuh. Karena korban belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, jadi kami menuntut pihak pelaksana membayar santunan sesuai dengan ketentuan yang setara dengan praturan BPJS Ketenagakerjaan,"kata John Ester Lase.

John Ester Lase menambahkan, setelah melalui serangkaian mediasi yang juga melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akhirnya disepakati besaran santunan berdasarkan formula resmi yaitu sebesar Rp.208 juta

"Kami tetap meminta agar santunan dikalikan dengan UMK Kota Medan sesuai ketentuan, yakni 48 kali bulan gaji. Dengan perhitungan UMK Kota Medan sekitar Rp4,3 juta, maka total yang diserahkan mencapai kurang lebih Rp. 208 juta", tambah John Ester Lase.

Meski penyerahan dilakukan oleh pihak pelaksana, namun John Ester Lase mengatakan pihaknya tetap hadir sebagai saksi kunci untuk menjamin bahwa nominal tersebut diterima utuh oleh ahli waris.

Dari kejadian tersebut, John Ester Lase menegaskan akan semakin memperketat pengawasan proyek di masa mendatang. Dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap kelalaian administratif maupun keselamatan kerja.

"Kejadian ini adalah pelajaran berharga, kami memastikan kedepannya seluruh pekerja konstruksi di bawah proyek Pemko Medan wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula dengan pengawasan terhadap standar operasional prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan akan diperketat. Artinya K3 ini bukan sekadar formalitas, tapi harga mati. Kami akan turun lebih tegas lagi agar hak dan keselamatan pekerja di Kota Medan benar-benar terjamin," pungkasnya.

Langkah tegas yang dilakukan ini menunjukkan komitmen nyata Pemko Medan dalam melindungi hak-hak pekerja di lingkungan proyek Pemko Medan. (Rel)

Walikota Mahyaruddin Salim Bahas Perlindungan Tambahan ASN Dengan PT Taspen

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:59:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menerima audiensi dari PT Taspen Cabang Medan di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin menyambut baik tawaran perlindungan tambahan bagi aparatur sipil negara (ASN) di luar jam kerja, yang berada di luar cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang selama ini telah berjalan.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Branch Manager PT Taspen Cabang Medan, Toni Eko Sucahyo, bersama jajaran.

Turut hadir mendampingi Wali Kota, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, di antaranya Asisten Umum dan Administrasi, Kepala BKPSDM, serta Kepala BPKPD.

Mahyaruddin menjelaskan, program tambahan yang ditawarkan berupa perlindungan personal accident (PA) dengan iuran sebesar Rp5.000 per bulan melalui anak perusahaan Taspen Life.

Menurutnya, program ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi ASN dalam menjalankan tugas.

"Intinya, ASN harus memahami apa yang dibayarkan dan manfaat yang diterima. Meskipun iurannya kecil, tetap perlu kejelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujar Mahyaruddin.

Ia menambahkan, banyak ASN yang memiliki jam kerja tidak terbatas, terutama pada jabatan tertentu yang mengharuskan aktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, menurutnya, perlindungan tambahan ini menjadi relevan.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program tersebut dapat dipahami dengan baik oleh ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, Toni Eko Sucahyo menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia menjelaskan bahwa selama ini iuran JKK dan JKM telah berjalan, dan kini PT Taspen menawarkan perlindungan tambahan bagi ASN yang berminat.

"Program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASN dan keluarganya. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan saat berangkat atau pulang kerja, ahli waris dapat menerima manfaat hingga Rp60 juta," jelas Toni.

Ia berharap, pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan PT Taspen melalui produk Taspen Life, sehingga seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemko Tanjungbalai dapat ikut serta dalam program tersebut.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Tim Monev KLH, Bahas Strategi Pengelolaan Sampah

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:53:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB) Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (17/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja wali kota itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Andri Ginting, serta jajaran terkait.

Tim Monev PSDAB dipimpin langsung oleh Direktur PSDAB Hariani Samal, didampingi Pejabat Ahli Madya Dadang Edi Rochaedi dan Perencana Ahli Muda Yehezkiel Bunga.
Audiensi ini bertujuan melakukan evaluasi dan pembinaan sekaligus menyamakan persepsi terkait strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek penting, mulai dari upaya pengurangan timbulan sampah, peningkatan penanganan sampah, hingga penguatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi di lingkungan masing-masing.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

"Edukasi yang berkelanjutan sangat penting agar masyarakat ikut berperan dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai bersama para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur PSDAB Hariani Samal memaparkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain peningkatan layanan pengelolaan sampah, perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) agar lebih ramah lingkungan, serta penguatan kebijakan dan perencanaan daerah.

Menurut Hariani, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi awal antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Ia menyebutkan, Direktorat PSDAB telah melakukan pendampingan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, termasuk Kota Tanjungbalai.

Hariani juga menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan efisien agar program persampahan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai diharapkan dapat memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. (Eko)

Carut Marut Pengelolaan MBG di Kabupaten Toba

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:49:00 +0700+0700

sumut24.co -BALIGE , Dugaan ketidakadilan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini terjadi di Kabupaten Toba seakan mempertontonkan kelemahan dan kekurangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini dibuktikan dengan tidak tersalurkannya MBG kepada ribuan penerima manfaat oleh salah satu dapur MBG yang ada di Balige, sementara dapur MBG lainnya tetap beroperasi. Distribusi MBG diberhentikan sementara oleh penyedia dengan waktu yang tidak ditentukan dengan alasan bahwa SPPG sedang melakukan perbaikan fasilitas dapur.

"Terkait dengan adanya SPPG Toba Balige II yang tidak beroperasi, kita dapat info dari pers, kalau dari Badan Gizi Kabupaten tidak menginformasikan hal tersebut", sebut Asisten Pemerintahan Kabupaten TobaEston Sihotang selaku Sekretaris Satgas MBG Toba, Selasa (21/04/2026).

Diakui, kurangnya komunikasi antara Badan Gizi Kabupaten Toba dengan Satgas berdampak pada pengawasan terhadap jalannya SPPG saat beroperasi.

Disini bisa kita lihat kurang terbangun nya komunikasi dari Badan Gizi Kabupaten Toba atas nama ibu Miranda Sihombing terhadap Satgas MBG Kabupaten Toba sehingga kita kewalahan dalam pengawasan SPPG yang beroperasi di kabupaten Toba.

"Salah satunya ini. Ketika kita konfirmasi terkait hal ini, alasan pemberhentian sementara karena pembenahan fasilitas dapur, perbaikan tempat pengolahan makan, perbaikan pencucian ompreng, perbaikan instalasi IPAL dan pengadaan kamar mandi SPPG.

Akan tetapi berdasarkan perkembangan sesuai fakta di lapangan yang diperoleh rekan-rekan wartawan ternyata keadaan sebenarnya habis kontraknya SPPG Toba Balige II yang menyebabkan mereka berhenti, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, artinya kenapa Badan Gizi Kabupaten Toba tidak menyatakan fakta yang sebenarnya sehingga terkesan melindungi kekurangan atau kesalahan dari SPPG", terang Eston kecewa.

Keprihatinan atas kecarut marutan dalam pelaksanaan program nasional terkait pemenuhan gizi di Kabupaten Toba dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan akibat tidak adanya keterbukaan informasi dan komunikasi yang tidak terbangun.

"Atas nama Satgas saya juga prihatin atas keadaan ini dan mari kita awasi bersama dan perlu kita tindaklanjuti mempertanyakan ke Badan Gizi Kabupaten maupun Nasional", sebut Eston Sihotang.

Sementara itu, Koodinator Wilayah MBG Kabupaten Toba Miranda E Sihombing mengakui perbedaan informasi yang disampaikan kepada Satgas MBG Toba dengan fakta di lapangan.

"Ya, memang kami juga tahu itu mereka pindah ke bangunan disebelah SPPG itu. Informasi terakhir ini sedang proses pemindahan peralatan masak makanya tidak bisa terjadi operasional karena peralatan masaknya sedang dipindahkan ke sebelah", jawab Miranda E Sihombing saat diklarifikasi Sekretaris Satgas MBG Toba Eston Sihotang. (Des)

Wali Kota Tanjungbalai Buka MTQ ke-58, Tekankan Penguatan Generasi Qur’ani

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:45:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-58 tingkat Kota Tanjungbalai tahun 2026, Selasa (21/4/2026) malam.

Pembukaan kegiatan yang digelar di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah itu ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin mengatakan MTQ merupakan agenda rutin nasional yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat.

"MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Mahyaruddin.

Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana, dewan hakim, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Mahyaruddin meminta seluruh pihak yang terlibat menjunjung tinggi profesionalitas, termasuk dewan hakim dalam memberikan penilaian.

Sementara itu, Ketua Panitia MTQ yang juga Sekretaris Daerah Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, mengatakan peserta MTQ berasal dari enam kecamatan di Kota Tanjungbalai.

"Peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Teluk Nibung dan akan mengikuti 22 cabang yang diperlombakan," kata Nurmalini.

Ia menambahkan, MTQ bertujuan menumbuhkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat.

Para pemenang nantinya akan mewakili Kota Tanjungbalai pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

MTQ ke-58 tingkat Kota Tanjungbalai mengusung tema "Bangun Generasi Qur'ani yang tangguh menjadi garda terdepan menuju Tanjungbalai Emas."

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 22–24 April 2026, di sejumlah lokasi, antara lain Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Masjid Saksi, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, MTsN, dan MAN Kota Tanjungbalai.

Pembukaan MTQ turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, tokoh agama, serta masyarakat.(eko)

17.627 Peserta UTBK-SNBT 2026 di Unimed Bersaing Rebut 6.264 Kursi

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:40:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Sebanyak 17.627 peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 di Universitas Negeri Medan (Unimed). Pelaksanaan ujian berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 30 April 2026.

Rektor Unimed, Prof. Baharuddin, mengatakan kampus yang dipimpinnya menjadi salah satu dari 74 perguruan tinggi negeri yang ditunjuk sebagai pusat pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini.
Ujian digelar di 14 lokasi, terdiri atas 10 lokasi di lingkungan Unimed dan empat lokasi mitra, yakni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Medan Area (UMA), SMA Negeri 7 Medan, dan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.

"UTBK-SNBT dilaksanakan dalam dua sesi setiap hari. Sesi pagi pukul 06.45–10.30 WIB, dan sesi siang pukul 13.00–16.45 WIB. Khusus hari Jumat, sesi siang dimulai pukul 14.00 hingga 17.45 WIB," ujar Baharuddin usai meninjau pelaksanaan hari pertama, Selasa (21/4/2026).

Didampingi Ketua Panitia Ujian Masuk Lokal (PUML) Dr. Abil Mansyur, M.Si. (WR I), Wakil Ketua Prof. Dr. Marice, M.Hum. (WR III),
Sekretaris Prof. Dr. Erond L. Damanik, M.Si. (WR IV), Bendahara Dr. Winsyahputra Ritonga, M.Si. (WR II) dan Kepala Humas Unimed Dr. Isli Iriani Indiah Pane, S.Pd, Baharuddin mengungkapkan minat calon mahasiswa terhadap Unimed melalui jalur SNBT tahun ini tergolong tinggi. Jumlah pendaftar yang memilih Unimed mencapai 25.898 orang.

Adapun 10 program studi paling diminati adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Manajemen, Gizi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Akuntansi, Kedokteran, Ilmu Komputer, Bimbingan dan Konseling, serta Pendidikan Bahasa Inggris.

Untuk mendukung kelancaran ujian, Unimed melibatkan 1.164 petugas yang terdiri dari penanggung jawab lokasi, wakil penanggung jawab, admin server, pengawas, teknisi ruang, dan petugas lokasi. Para pengawas berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, serta guru dari Unimed, UMSU, UMA, dan sekolah mitra.

"Tahun ini, kuota penerimaan mahasiswa baru Unimed melalui jalur SNBT mencapai 6.264 orang atau 50 persen dari total kuota 12.487 kursi, yang tersebar di 59 program studi jenjang S-1, D-IV, dan D-III," jelasnya.

Hasil seleksi SNBT dijadwalkan diumumkan pada 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB secara daring.

Pelaksanaan UTBK-SNBT di Unimed juga ditinjau langsung oleh Wakil Ketua I Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2026, Prof. Dr. Muryanto Amin. Ia memastikan seluruh rangkaian ujian berjalan aman, tertib, dan lancar.

"UTBK di Unimed berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Muryanto yang juga Rekror Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. (C04)

Wartawan Tribun Dibegal di Labuhanbatu, Dianiaya Hingga Patah Tulang

admin — Thu, 23 Apr 2026 01:33:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu, Aksi kejahatan begal di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, tepatnya di wilayah Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat semakin mengganas dan meresahkan masyarakat.

Kali ini, korban dari keganasan begal di wilayah itu dialami Alyasil Sagala (38) seorang insan pers. Korban saat itu seorang diri dari Rantauprapat menuju Kota Batu Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan sepeda motor, Kamis pagi dini hari (16/04/2026) sekira pukul 00.30 WIB.

Menurut pengakuan korban, serangan brutal dari pelaku begal terhadap dirinya datang dari arah berlawanan.

"Saat aku sampai di lokasi kejadian sangat sunyi bang, tiba - tiba datang dari depan sepeda motor merapat ke aku, tanpa basa basi pelaku memukul aku pakai kayu berbentuk seperti tongkat bang,"kata Yasil. Rabu, (22/04/2026).

Diterangkan korban, pukulan keras dari pelaku menghantam tubuh korban sama sekali tidak dapat dihindari. Akibatnya, korban pun jatuh terjatuh tersungkur dari kendaraannya.

Melihat kondisi korban jatuh tersungkur, hantaman kayu dari pelaku ke tubuhnya secara brutal bertubi - tubi tanpa ada perlawanan sedikit pun. Korban akhirnya tak sadarkan diri (pingsan) di lokasi kejadian akibat hantaman benda tumpul tersebut.

Melihat kondisi korban yang tak berdaya, pelaku pun dengan leluasa menggasak sejumlah aset berharga milik korban. Yakni, 1 unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, 1 unit handphone merk OPPO A57 dan uang tunai sebesar Rp220.000.

Akibat serangan brutal dari pelaku begal itu,korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga menderita luka serius hingga patah tulang lengan tangan sebelah kiri secara permanen.

"Baru tadi aku laporan ke polisi bang, karena baru agak enakan dikit, habis kejadian itu aku belum bisa buat laporan. Harapanku kepada Polres Labuhanbatu laporanku segera diproses dan pelakunya dapat segera tertangkap,"ujar Yasil mengakhiri.

Atas kejadian itu, Yasil pun melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan Nomor: LP/B/596/IV/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU.

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPLP) tersebut ditandatangani oleh Kanit SPKT Inspektur Polisi Dua ( Ipda) Andi Fahri Hasibuan,SH.

Tindakan biadab dari pelaku begal tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian materil sekira 20 puluh jutaan. (Jok).