Pendawa Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:53:00 +0700+0700

Medan –Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa, Ruslan SH, memimpin langsung kegiatan Apel Akbar Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Medan, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10‑11). Kegiatan aksi damai ini diikuti jajaran kader Pendawa, mahasiswa dan elemen masyarakat Kota Medan.

Mengusung semangat Hari Pahlawan, para peserta mengangkat spanduk bertuliskan "Dengan Semangat Hari Pahlawan, Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia, NKRI Harga Mati" serta ikrar "Pendawa Jaga Keutuhan dan Kesatuan serta Jaga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto".

Dalam pernyataannya, Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud dukungan dan doa seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara terhadap Presiden Republik Indonesia, sekaligus komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita hadir di sini dengan semangat para pahlawan, tidak untuk membuat kerusuhan, murni aksi damai. Kami sebagai bagian dari masyarakat berikrar menjaga persatuan, menjaga keamanan, mendukung kinerja Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia," ujar Ruslan SH.

Ia juga menegaskan seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, menghormati petugas TNI‑Polri yang bertugas di lokasi, serta tidak melakukan tindakan‑tindakan yang mengganggu ketenteraman warga sekitar.

Seluruh rangkaian apel akbar berjalan tertib dan damai di bawah pengawasan aparat keamanan Kota Medan. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara organisasi masyarakat, mahasiswa dan warga dalam menjaga stabilitas daerah di Sumatera Utara.

Bukan Sekadar Menjaga Kamtibmas, Polda Sumut Fasilitasi 640 Lowongan Kerja Lewat Poliran

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kepolisian Daerah Sumatera Utara memfasilitasi 640 lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, dalam pelaksanaan awal program tersebut, sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi. Para pencari kerja juga langsung mengikuti proses wawancara dan seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia.

"Hari ini ada sebanyak 640 lowongan pekerjaan. Tadi sudah kita lihat ada perusahaan yang membutuhkan 10 tenaga kerja, ada yang 60, 50, bahkan ada yang lima dan enam orang. Prinsipnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ujar Sonny saat peluncuran Poliran di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Poliran merupakan program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat agar kehadiran Polri dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berperan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

Menurut Sonny, kewenangan penerimaan tenaga kerja tetap berada pada masing-masing perusahaan. Sementara pemerintah dan balai latihan kerja berperan membantu meningkatkan kemampuan serta kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

"Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat," jelasnya.

Sonny berharap program tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia menilai, semakin luas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka diharapkan kesejahteraan meningkat dan potensi terjadinya tindak kriminalitas dapat ditekan.

Lebih lanjut, Polda Sumut juga akan menggelar puncak kegiatan Poliran pada 19 November 2026 dengan melibatkan sekitar 50 perusahaan bersama instansi pemerintah dan Apindo.

Kegiatan tersebut direncanakan membuka kesempatan kerja dalam skala lebih besar dengan target melibatkan ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.(W05)

Foto:

Geger Sidang Korupsi Dek Kantin! Saksi Akui Terima Rp25 Juta dari PPK, Pokja Kebagian Uang

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, Kota Padangsidimpuan, Tahun Anggaran 2022, mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian.

Selain persoalan kelengkapan dokumen perusahaan pemenang tender, muncul pula pengakuan saksi mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Dasuki yang disebut dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Senin (9/11/2026), dengan terdakwa Rudi Sahputra Nasution.

Dalam pemeriksaan saksi, Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., yang merupakan anggota Pokja Pemilihan, mengakui pernah menerima uang sebesar Rp25 juta dari PPK Muhammad Dasuki. Uang tersebut, menurut keterangannya di hadapan majelis hakim, kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Pengakuan itu menambah perhatian terhadap proses pengadaan proyek bernilai Rp2,37 miliar tersebut. Sebab, dalam persidangan yang sama juga terungkap adanya dugaan kekurangan dokumen persyaratan teknis pada perusahaan yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Persidangan ini sekaligus membuka sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi penawaran, independensi Pokja, serta transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., bersama hakim anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiga saksi tersebut adalah Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., dan Syukri Ramadani, S.T.

Mereka dimintai keterangan terkait proses pengadaan proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, mulai dari persyaratan administrasi, evaluasi teknis, penentuan pemenang tender, hingga munculnya keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut terdiri dari Batara Ebenezer, S.H., dan Natalius Sinta Mardame Tamba, S.H.

*Mantan Kepala UKPBJ Ungkap Persoalan Dokumen dan Uang*

Salah satu keterangan penting disampaikan Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., yang pada 2022 menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padangsidimpuan sekaligus Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Di hadapan majelis hakim, Ary menerangkan bahwa proses tender proyek tersebut sempat menghadapi persoalan kelengkapan dokumen dan perizinan pembangunan di kawasan Sungai Batang Ayumi.

Menurut keterangannya, persoalan administrasi dan perizinan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan, mengingat pekerjaan pembangunan dilaksanakan di kawasan sungai.

Tidak hanya itu, Ary juga mengungkap adanya bungkusan berisi uang tunai yang dibawa Kemal Idris Batubara, salah seorang anggota Pokja Pemilihan.

Uang tersebut disebut berasal dari PPK Muhammad Dasuki. Ary mengaku menolak menerima uang itu karena tidak mengetahui secara pasti tujuan pemberiannya.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang diterimanya, uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami untuk memastikan latar belakang pemberian uang dan kaitannya dengan proses pengadaan proyek.

*Kemal Akui Terima Rp25 Juta, Tender Diikuti 32 Perusahaan*

Keterangan yang lebih jauh disampaikan Kemal Idris Batubara. Dalam persidangan, ia menjelaskan bahwa tender proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin diikuti sebanyak 32 perusahaan.

Dari seluruh peserta tersebut, CV Karya Indah Sumatera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp2.374.000.520.

Namun, dalam pemeriksaan saksi, Kemal mengakui terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan teknis perusahaan pemenang, khususnya berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Persoalan tersebut disebut tidak ditindaklanjuti dalam tahapan evaluasi tender.

Di sisi lain, Kemal juga memberikan keterangan mengenai uang Rp25 juta yang diterimanya dari PPK Muhammad Dasuki. Ia menyebut uang tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota Tim Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Kemal turut menerangkan bahwa uang tersebut telah dititipkan kepada penyidik melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL).

Meski demikian, tujuan pemberian uang tersebut tetap menjadi persoalan yang harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya. Penerimaan maupun penitipan uang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana tanpa pembuktian mengenai asal-usul dan maksud pemberiannya.

Persoalan lain yang mencuat adalah kelengkapan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi milik CV Karya Indah Sumatera.

SMKK merupakan salah satu aspek penting dalam pekerjaan konstruksi karena berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian risiko keselamatan selama proyek berlangsung.

Dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, setiap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan seharusnya menjadi dasar evaluasi terhadap seluruh peserta tender.

Karena itu, pengakuan mengenai kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang menjadi perhatian tersendiri.

Apalagi, tender tersebut diikuti 32 perusahaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Pokja melakukan evaluasi terhadap seluruh peserta dan apa pertimbangan yang digunakan hingga CV Karya Indah Sumatera ditetapkan sebagai pemenang.

Apabila dokumen yang dipersoalkan merupakan persyaratan wajib, dasar penerimaan kekurangan tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen pengadaan dan keterangan pihak-pihak yang berwenang.

*Saksi Syukri Sempat Ungkap Dugaan Arahan Memenangkan Perusahaan*

Keterangan berikutnya datang dari Syukri Ramadani, S.T., yang juga merupakan anggota Pokja Pemilihan.

Dalam pemeriksaan, Syukri menyebut adanya sejumlah kekurangan dokumen persyaratan pada CV Karya Indah Sumatera. Kekurangan tersebut antara lain berkaitan dengan dokumen keselamatan konstruksi dan surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam proses tender.

Menurut keterangannya, kekurangan tersebut tidak disampaikan kepada PPK maupun anggota Pokja lainnya sampai perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterangan Syukri mengenai adanya arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut.

Namun, pada bagian lain pemeriksaan, Syukri menyatakan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu didalami lebih lanjut dalam proses pembuktian. Majelis hakim dan JPU perlu mencermati konteks pernyataan tersebut, termasuk siapa yang dimaksud memberikan arahan dan apakah arahan itu benar-benar memengaruhi hasil evaluasi tender.

Dengan demikian, dugaan adanya pengaturan pemenang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu keterangan tanpa didukung alat bukti lainnya.

*Dugaan Aliran Uang Rp25 Juta Jadi Perhatian*

Pengakuan mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari PPK kepada anggota Pokja menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Pasalnya, Pokja Pemilihan memiliki kewenangan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melakukan evaluasi penawaran dan menentukan penyedia yang memenuhi persyaratan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Pokja dituntut menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalitas.

Jika terdapat pemberian uang dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan, maka tujuan pemberian, waktu penyerahan, pihak yang menerima, serta hubungannya dengan keputusan tender perlu diperiksa secara menyeluruh.

Penelusuran aliran uang juga diperlukan untuk mengetahui apakah pemberian tersebut memiliki dasar yang sah atau berkaitan dengan dugaan penyimpangan kewenangan.

Seluruh fakta tersebut nantinya harus dinilai berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.

*Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2,1 Miliar*

Perkara proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin Tahun Anggaran 2022 sebelumnya juga dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.101.311.270.

Nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Terungkapnya persoalan proses tender, dugaan kekurangan dokumen perusahaan pemenang, serta keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja membuat pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan fisik.

Tahapan pengadaan juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri, mulai dari perencanaan, penyusunan persyaratan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan pembayaran pekerjaan.

Setiap pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, dan tindakan masing-masing sesuai hasil pembuktian.

Munculnya berbagai persoalan dalam persidangan ini juga menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek yang menggunakan anggaran daerah.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., diharapkan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Kelengkapan dokumen, proses evaluasi, penetapan pemenang, serta pelaksanaan kontrak harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat pengawasan internal pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem pengadaan sejak dini.

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

Publik Menanti Kelanjutan Persidangan

Sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan masih menyisakan pertanyaan penting. Mulai dari alasan kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang tidak ditindaklanjuti, dasar penetapan CV Karya Indah Sumatera sebagai pemenang, hingga tujuan pemberian uang Rp25 juta yang disebut berasal dari PPK.

Keterangan mengenai dugaan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu juga membutuhkan pendalaman agar seluruh fakta dapat terungkap secara utuh.

Di sisi lain, terdakwa Rudi Sahputra Nasution tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan, menyampaikan pembelaan, serta menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan.

Pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam persidangan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas keterangan yang disampaikan para saksi.

Hingga berita ini disusun, bahan siaran pers yang diterima belum memuat tanggapan langsung dari Muhammad Dasuki maupun pihak CV Karya Indah Sumatera terkait keterangan para saksi tersebut.

Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terang mengenai proses pengadaan proyek Dek Kelurahan Kantin, termasuk dugaan aliran uang dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.red

KSMI Gandeng Imane hingga 2029, Pasar Olahraga Indonesia Jadi Daya Tarik

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:13:00 +0700+0700

JAKARTA – Kerja sama olahraga lintas negara mulai menjadi jalan memperkuat industri sepak bola mini di Indonesia. Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) menjalin kemitraan strategis dengan Imane, perusahaan asal Thailand yang bergerak di bidang produksi jersey dan perlengkapan olahraga.

Kontrak kerja sama
tiga tahun, 2026–2029, ditandatangani oleh Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin dan CEO Imane Takkasit Jittivanich di Sekretariat KSMI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Melalui kemitraan ini, Imane akan mendukung kebutuhan jersey dan perlengkapan olahraga untuk berbagai kegiatan serta kompetisi yang diselenggarakan KSMI.

Kerja sama tidak sebatas penyediaan kebutuhan perlengkapan pertandingan. Lebih jauh lagi memperlihatkan terbukanya peluang sepak bola mini Indonesia untuk membangun jaringan industri olahraga di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menarik keterlibatan perusahaan internasional dalam pengembangan olahraga nasional.

Bagi KSMI, dukungan industri menjadi bagian penting dalam membangun kompetisi yang berkelanjutan. Penyelenggaraan turnamen tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan atlet, pelatih, perangkat pertandingan, dan infrastruktur.

Ketersediaan perlengkapan dengan standar yang baik serta dukungan perusahaan olahraga juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan profesionalisme kompetisi.

Menariknya, keputusan Imane masuk ke pasar sepak bola mini Indonesia tidak semata-mata didorong pertimbangan bisnis. Takkasit Jittivanich melihat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga tersebut, seiring dengan besarnya jumlah penduduk dan terbukanya pasar perlengkapan olahraga.

Ia menilai, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi pengembangan produk olahraga. Dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan komunitas sepak bola, serta semakin banyaknya kompetisi di berbagai daerah, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pasar penting bagi industri apparel olahraga di Asia Tenggara.

Di sisi lain, Takkasit juga ingin mengambil bagian dalam mendorong perkembangan sepak bola mini Indonesia. Menurut dia, dukungan terhadap olahraga tidak hanya dapat dilakukan di negara asal perusahaan, tetapi juga melalui kemitraan dengan organisasi olahraga di negara lain yang memiliki potensi pertumbuhan.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan karakter bisnis Imane yang memang memiliki keterkaitan erat dengan olahraga. Perusahaan asal Thailand itu mengembangkan berbagai produk pakaian olahraga, termasuk seragam pertandingan untuk klub sepak bola, futsal, dan bola voli, serta perlengkapan olahraga lainnya.

Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81, Hidupkan Semangat Kepahlawanan Lewat Pengabdian Nyata

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:51:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026, Senin (10/11/2026) pagi. Bertempat di Halaman Kantor Bupati Asahan, upacara berlangsung tertib dan khidmat, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H., selaku inspektur upacara.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Dalam amanat Menteri Sosial RI yang dibacakannya, Sekda Zainal Aripin Sinaga menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan momentum untuk memperkuat tekad bersama dalam mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata.

"Hari Pahlawan adalah saat yang tepat untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pendahulu bangsa, sekaligus memperkuat tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan," ujarnya saat membacakan amanat tersebut.

Ditekankan pula bahwa bentuk perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan di medan pertempuran, melainkan melalui pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik yang prima, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Nilai-nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dan diwujudkan melalui pengabdian nyata sesuai tantangan zaman," tegasnya.

Sekda juga menekankan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat secara adil, serta penguatan kesetiakawanan sosial melalui kepedulian dan tindakan nyata terhadap sesama.

"Seluruh elemen masyarakat — pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga seluruh rakyat Indonesia — diajak untuk mengambil bagian dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama," imbuhnya.

Upacara peringatan diawali dengan laporan Komandan Upacara, pengibaran bendera Merah Putih, hening cipta, pembacaan Pembukaan UUD 1945, pesan-pesan pahlawan, teks Pancasila, amanat inspektur upacara, doa, dan ditutup dengan laporan penyelesaian upacara.

Hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, perwakilan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, serta para pelajar di lingkungan Kabupaten Asahan. Kegiatan berjalan lancar, aman, dan berakhir pada pukul 09.45 WIB. (dre)

Maserati: The Brothers, Kisah Lima Bersaudara Membangun Merek Mobil Legendaris Italia

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:50:00 +0700+0700

Jakarta - Film Maserati: The Brothers mengangkat kisah keluarga di balik lahirnya salah satu merek otomotif asal Italia. Film biografi ini membawa penonton melihat perjalanan lima bersaudara Maserati dalam membangun perusahaan otomotif di tengah persaingan industri dan dunia balap pada awal abad ke-20.

Film yang disutradarai Bobby Moresco tersebut dibintangi sejumlah aktor ternama, seperti Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba, dan Michele Morrone. Kehadiran para aktor tersebut menjadi salah satu daya tarik dari film yang mengangkat sejarah keluarga pendiri Maserati.

Cerita film ini berpusat pada perjuangan keluarga Maserati dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Bukan hanya persoalan merancang kendaraan, perjalanan tersebut juga diwarnai tantangan bisnis, persaingan, serta upaya membangun nama perusahaan di industri otomotif yang terus berkembang.

Untuk memahami latar belakang ceritanya, sejarah Maserati dapat ditarik hingga 1914. Saat itu, Alfieri Maserati bersama saudara-saudaranya mendirikan Officine Alfieri Maserati di Bologna, Italia. Usaha yang awalnya bergerak di bidang mekanik tersebut kemudian berkembang ke pembuatan kendaraan balap.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perusahaan terjadi pada 1926 melalui Maserati Tipo 26. Mobil tersebut menjadi kendaraan pertama yang menggunakan logo trisula khas Maserati dan mengikuti ajang balap Targa Florio.

Perjalanan perusahaan kemudian mengalami perubahan ketika keluarga Maserati menjual kepemilikannya kepada Adolfo Orsi pada 1937. Dua tahun berselang, operasional perusahaan dipindahkan dari Bologna ke Modena.

Latar sejarah tersebut memberikan gambaran mengenai situasi yang dihadapi keluarga Maserati ketika membangun perusahaan. Film ini tidak hanya membawa cerita tentang mobil dan balapan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga, ambisi, serta keputusan bisnis ikut memengaruhi perjalanan sebuah perusahaan.

Melalui Maserati: The Brothers, penonton diajak melihat sisi lain industri otomotif yang jarang menjadi perhatian. Di balik kendaraan yang dikenal luas saat ini, terdapat perjalanan panjang yang melibatkan persaingan, perubahan kepemilikan, dan perjuangan para pendirinya.

Film ini menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang tertarik dengan kisah nyata di balik sejarah industri otomotif, khususnya perjalanan sebuah perusahaan yang berawal dari usaha keluarga.***

Bupati Solok Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:50:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok , Sumatera Barat, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H. Selasa (10/11/2026) di Halaman Kompleks Kantor Bupati Solok menjadi
Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 dan juga membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.

. Upacara dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd., unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, para veteran, pejuang, keluarga besar perintis kemerdekaan, serta unsur ASN, TNI, dan Polri.

Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H. dalam amanatnya menyampaikan bahwa Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk mengenang jasa, pengorbanan, dan perjuangan para pendahulu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menerjuangan yang dihadapi generasi saat ini memang berbeda dengan perjuangan pada masa kemerdekaan. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan dengan mengorbankan jiwa dan raga, maka saat ini perjuangan diwujudkan melalui kerja keras, pengabdian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, keikhlasan dalam mengabdi, serta kesediaan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan," demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Juga menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kabupaten Solok memiliki berbagai potensi unggulan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Bupati juga mengingatkan pentingnya mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34, yang mengatur tentang pendidikan, perekonomian nasional, serta kesejahteraan sosial.

Pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Begitu pula pembangunan ekonomi harus mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, sementara pelayanan sosial harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Bupati mengajak untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi dalam meningkatkan disiplin, integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.

Dikatakannya, pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perjuangan masa kini. Setiap tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik.

Dan juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, berkarya, berinovasi, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penikmat hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Diungkapkannya dahulu para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga, maka hari ini kita harus berjuang dengan ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, persatuan, dan pengabdian.

Melalui momentum Hari Pahlawan Tahun 2026 ini, diharapkan semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, serta Indonesia yang semakin kuat dan bermartabat.

Menutup amanatnya, Bupati Solok mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, menghidupkan kembali semangat gotong royong, serta bersama-sama mengambil peran dalam pembangunan daerah.(YOSE)

Bupati Solok Tekankan Percepatan Realisasi Anggaran dan Optimalisasi Kinerja OPD

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:46:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok . Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Senin (9/11/2026), bertempat di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, Realisasi Pendapatan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Profiling ASN, Evaluasi Data R3P yang Belum Masuk ke Rendup, serta Rencana Percepatan APBD Tahun 2027,

Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Camat se-Kabupaten Solok.

Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dalam laporan menyampaikan bahwa percepatan realisasi anggaran, khususnya dana Transfer ke Daerah (TKD), menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Dana yang menjadi hak masyarakat tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong kembali aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Juga menyoroti masih adanya ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan realisasi keuangan pada sejumlah kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, terutama dalam memastikan penyelesaian administrasi dan proses pencairan anggaran oleh pihak rekanan.

Dia meminta OPD terkait untuk segera melakukan koordinasi dan memastikan seluruh pekerjaan yang telah berjalan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang masih memiliki kewajiban pembayaran agar segera dicarikan solusi penyelesaiannya.

Dikatakannya, percepatan pembangunan juga sangat penting dalam mendukung penanganan pascabencana, terutama pemulihan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan menyusun langkah konkret agar program pembangunan dapat diselesaikan secara optimal.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ia menilai bahwa ketersediaan anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Meminta seluruh kepala OPD untuk tidak menunda pekerjaan yang dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya juga harus dipersiapkan lebih awal agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal tahun anggaran.

Juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diselesaikan. Pola kerja yang cepat, terukur, dan saling mendukung harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok.

Dikatakan, terkait pelaksanaan pembangunan, Bupati t meminta agar seluruh paket pekerjaan yang belum berjalan segera ditindaklanjuti. Berbagai kendala administrasi maupun proses pengadaan barang dan jasa harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali menghambat pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Juga mengingatkan perangkat daerah untuk terus mengoptimalkan peluang program strategis pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, perumahan, dan digitalisasi pembelajaran. Kesiapan data dan koordinasi dengan kementerian terkait menjadi hal penting agar Kabupaten Solok dapat memperoleh dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat.

Pada sektor pendapatan daerah, Bupati meminta agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digali dan dioptimalkan. Evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu dilakukan secara serius dengan memperhatikan potensi dan perkembangan kawasan di Kabupaten Solok.

Perhatian juga diberikan terhadap penanganan pascabencana, khususnya kelengkapan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi. Seluruh OPD diminta menyampaikan data secara lengkap dan tepat waktu kepada kementerian terkait agar usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.

Dan terkait rencana relokasi perkantoran, Bupati menekankan pentingnya kajian teknis yang komprehensif, termasuk kajian terhadap kondisi bangunan perkantoran saat ini dan kelayakan lokasi yang direncanakan sebagai kawasan perkantoran baru.

Juga meminta penguatan komunikasi publik di seluruh perangkat daerah. Setiap OPD dan kecamatan diharapkan lebih aktif menyampaikan informasi kegiatan, capaian pembangunan, serta respons terhadap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat melalui kanal komunikasi dan media sosial resmi.

Serta menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat maupun media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, seluruh OPD diminta lebih terbuka, responsif, dan kooperatif dalam memberikan informasi kepada publik.

Evaluasi profiling ASN juga menjadi salah satu agenda penting dalam rakor tersebut. Bupati meminta agar proses pemetaan dan penataan aparatur dilakukan secara objektif, profesional, serta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga penempatan aparatur dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Menutup arahannya, Bupati mengingatkan seluruh kepala OPD dan camat agar segera menindaklanjuti setiap hasil evaluasi dan arahan yang telah disampaikan. Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun serta mempersiapkan pelaksanaan APBD Tahun 2027 dengan lebih baik.(YOSE)

Kosgoro 1957 Sumut Sambut HUT ke-69, Viktor Silaen Pimpin Ziarah dan Siapkan Aksi Sosial

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:44:00 +0700+0700

MEDAN – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kosgoro 1957, Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sumatera Utara menggelar kegiatan ziarah ke makam pahlawan pada sore hari ini, Selasa 10 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kosgoro ke-69 yang juga akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Kosgoro pada 21 November mendatang di Aston City.

Ketua Kosgoro 1957 Sumatera Utara, Viktor Silaen, SE, hadir didampingi Sekretaris Jenderal Boy Iskandar Rangkuti, Bendahara H. Datuk Adil Aberham, serta Gunarto Azis.

Momentum peringatan HUT ke-69 ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas seluruh jajaran pengurus PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara.

Di bawah kepemimpinan Viktor Silaen, kekompakan dan kebersamaan seluruh pengurus menjadi bukti nyata bahwa semangat persatuan tetap terjaga dalam menjalankan roda organisasi.

Selain kegiatan ziarah dan pelantikan, Kosgoro 1957 Sumut juga telah merencanakan kegiatan sosial berupa anjangsana ke sejumlah panti asuhan dalam waktu dekat. Dalam kegiatan tersebut, Kosgoro akan menyalurkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak di panti asuhan.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Kosgoro 1957 Sumatera Utara tidak hanya hadir sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui peringatan HUT ke-69 ini, Kosgoro 1957 Sumut ingin terus memperkuat nilai-nilai perjuangan organisasi dengan berpegang teguh pada moto "Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas."

Semangat tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh pengurus untuk terus bekerja, mengabdi, menjaga persatuan, serta hadir di tengah-tengah masyarakat.red

Kobarkan Semangat Perjuangan dan Pengabdian, BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara Hari Pahlawan

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:34:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BO) Sibuhuan menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat pengabdian, persatuan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara yang berlangsung di halaman pelataran BRI BO Sibuhuan, Selasa (10/11/2026),diikuti jajaran manajemen dan seluruh insan BRILian serta pekerja.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As diwakili Manajer Bisnis Mikro(MBM) Muslim Munthe, bertindak sebagai inspektur upacara.

Pada kesempatan tersebut, amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dibacakan sebagai pesan utama peringatan Hari Pahlawan 2026 yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kerja sungguh-sungguh, pengabdian, persatuan, serta kepedulian terhadap sesama.

Ia menegaskan, bahwa perjuangan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui peperangan, melainkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan upaya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

"Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menjadi bagian dari keseharian kita, di mana kita berada dan apa pun profesi yang kita jalankan," demikian salah satu pesan dalam amanat Menteri Sosial.

Lebih lanjut, amanat tersebut juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Setiap elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan lembaga pelayanan publik, memiliki peran dalam mendukung pembangunan serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peringatan Hari Pahlawan ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai perjuangan para pendahulu bangsa dengan menerapkannya melalui tanggung jawab, profesionalisme, integritas, dan semangat memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

Melalui peringatan tersebut, Muslim Muthe berharap seluruh pekerja BRI BO Sibuhuan terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dengan meningkatkan dedikasi dalam bekerja serta memperkuat komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semangat kepahlawanan diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata melalui karya, pengabdian, dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," tutupnya.

Istana Tegaskan Polemik Pemakzulan Gibran Tak Mengganggu Kerja Pemerintah

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:18:00 +0700+0700

Jakarta - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan Gibran dengan Prabowo tersebut, kata Prasetyo berlangsung pada Selasa, 10 November 2026 pagi selama 2,5 jam.

"Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam," ujar Prasetyo Hadi kepada awak media dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Di tengah polemik pemakzulan Gibran, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih tetap bekerja seperti biasa dan tidak terganggu.

"Dinamika apapun yang terjadi, kami, pemerintah dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat," lanjutnya.

Prasetyo lantas membeberkan sejumlah kegiatan rapat untuk penanganan serta antisipasi bencana di sejumlah daerah.

"Dalam rangka memitigasi bencana, Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan berdasarkan informasi dari BMKG dan di beberapa daerah juga memang sudah terjadi mulai turun hujan yang itu harus kita antisipasi lebih dini lagi," terangnya.

"Termasuk persiapan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari dan tahun depan tidak terjadi kembali," sambungnya.

Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan bahwa meski di tengah ramainya aspirasi untuk memakzulkan Gibran, pemerintah tetap menjalankan tugasnya untuk rakyat.

"Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Adapun mengenai pembahasan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) di DPR, Prasetyo menyatakan Istana menghormati proses yang dilakukan.

"Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," jelas Prasetyo.

"Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati," pungkasnya.
Red

KAJI Gelar Aksi Damai di Lapangan Merdeka Medan, Nyatakan Dukungan dan Apresiasi kepada Presiden Prabowo

admin — Tue, 10 Nov 2026 17:17:00 +0700+0700

MEDAN – Koalisi Jaga Indonesia (KAJI) menggelar aksi damai penyampaian aspirasi di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, KAJI menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aksi yang dikoordinatori Yusril Amsari Rambe selaku Koordinator Aksi dan Ilham Karim Parapat sebagai Koordinator Lapangan itu menjadi momentum untuk menyuarakan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Dalam orasinya, perwakilan KAJI menilai kepemimpinan Presiden Prabowo selama dua tahun terakhir telah memperlihatkan sejumlah langkah yang patut diapresiasi, terutama dalam upaya menertibkan dan memberantas berbagai praktik yang dinilai merugikan negara.

"Kalau kita menilai secara objektif, kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah paten, sudah mantap. Kalau istilah orang Medan, paket kalima," ujar orator yang disambut antusias peserta aksi.

Ia menegaskan, kehadiran mereka di Lapangan Merdeka bukan sekadar berkumpul, tetapi merupakan bentuk kecintaan kepada Indonesia dan dukungan terhadap upaya pemerintah membangun bangsa.

"Kita berkumpul di sini untuk memberikan apresiasi kepada Presiden kita. Selain itu, kita juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai," tegasnya.

KAJI juga mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, baik yang telah bergabung maupun yang belum berada dalam barisan, untuk menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut mereka, menjaga Indonesia membutuhkan kebersamaan, persatuan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung langkah-langkah pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Aksi tersebut diharapkan menjadi pesan bahwa kecintaan terhadap Indonesia harus diwujudkan melalui kepedulian, persatuan, dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam aksi damai tersebut juga dilakukan tandatangan petisi yang dilakukan Kaji terhadap pemerintahan Prabowo.red

Breaking News!!! Gibran Ingin Mundur dari Wapres di Tengah Polemik Ijazah, Ini yang Perlu Diketahui

admin — Tue, 10 Nov 2026 16:03:00 +0700+0700

Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan baru di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan munculnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Niat Mundur Belum Berarti Resmi Berhenti

Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Namun, pernyataan tersebut belum dengan sendirinya berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatan wakil presiden.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi. Pada Selasa, 10 November 2026, Puan menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

Isu pengunduran diri ini muncul setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai pemenuhan pendidikan setingkat SMA dalam perkara yang diperiksanya.

Meski demikian, putusan MK tersebut tidak membatalkan pencalonan atau memberhentikan Gibran. Permohonan perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

DPR Siapkan Jalur Hak Menyatakan Pendapat

Di parlemen, sejumlah anggota DPR mulai mengumpulkan dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hak ini merupakan mekanisme bagi DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Jika prosesnya berlanjut ke pemakzulan, DPR harus membawa pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan.

Situasi ini membuat ada dua hal yang perlu dibedakan: Gibran dapat mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.

Jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menghormati proses hukum terkait polemik pendidikannya. Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 7 Oktober 2026, ia mengatakan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menindaklanjuti catatan MK mengenai dokumen pendidikannya.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pertemuan Gibran dan Prabowo serta apakah niat pengunduran diri itu akan disampaikan secara resmi. Sampai ada keputusan dan proses formal yang jelas, status Gibran perlu dibedakan dari isu politik yang berkembang.

Repro

Perkuat Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Pertanian, UNPAB Ambil Bagian dalam Dialog Bersama Menteri Pertanian

admin — Tue, 10 Nov 2026 15:36:00 +0700+0700

JAKARTA – Peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional kembali mendapat ruang melalui dialog bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan sektor pertanian Indonesia.

Dalam forum tersebut, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) turut mengambil bagian melalui keterlibatan M. Herley, selaku Koordinator Wilayah ISMAPETI Wilayah 1 Sumatera. Kehadirannya menjadi bentuk partisipasi mahasiswa UNPAB dalam menyuarakan aspirasi serta mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian dan peternakan nasional.

Dialog ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan kalangan mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, mulai dari kondisi harga komoditas ternak, tata niaga, transparansi data produksi dan impor, hingga berbagai tantangan yang dihadapi para peternak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi keberanian dan kepedulian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi serta masukan secara terbuka. Menurutnya, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta di lapangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan serta mendorong perbaikan tata kelola pembangunan pertanian nasional.

Keterlibatan M. Herley dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ruang strategis untuk mengambil bagian dalam diskusi kebijakan publik. Sebagai bagian dari kalangan akademisi dan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami persoalan pertanian melalui pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

Bagi UNPAB, partisipasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong mahasiswa agar memiliki keberanian berpendapat, kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap isu-isu pembangunan nasional. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah lahirnya generasi muda yang kritis, responsif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam dialog bersama pemerintah, UNPAB terus mendorong mahasiswa untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan di berbagai sektor strategis, termasuk pertanian. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.rel

Pesan Tegas Wabup Atika di Hari Pahlawan: Kehormatan Bukan Jabatan, tetapi Manfaat bagi Rakyat

admin — Tue, 10 Nov 2026 13:20:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan membela kepentingan rakyat, terutama kelompok lemah dan masyarakat yang membutuhkan perhatian.

Menurut Atika, perjuangan di era modern tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata atau bambu runcing seperti pada masa merebut kemerdekaan. Namun, nilai perjuangan harus tetap hidup melalui keberanian memperjuangkan keadilan, kepedulian sosial, peningkatan pendidikan, serta pengabdian nyata kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Atika ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Blok C Taman Raja Batu (TRB), Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta para pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Atika membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Ia menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan harus terus diwujudkan melalui tindakan konkret yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing. Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah. Perjuangan dilakukan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan," ujar Atika saat membacakan amanat tersebut.

Ia menjelaskan, tantangan perjuangan saat ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, kini generasi penerus bangsa dituntut berkontribusi melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan publik yang semakin baik.

Atika juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang dibangun melalui kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan semangat persatuan.

Menurutnya, para pahlawan telah memberikan contoh bahwa perjuangan membutuhkan proses dan pengorbanan. Mereka tetap belajar, menyusun strategi, membangun kekuatan bersama, serta menjaga persatuan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan perbedaan pandangan.

"Para pahlawan bangsa ini sabar dalam menuntut ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan meski di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan," ungkapnya.

Lebih jauh, Atika menyoroti keteladanan para pejuang yang tidak menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi maupun memperebutkan kekuasaan.

Sebaliknya, setelah perjuangan berhasil, para pahlawan kembali kepada masyarakat untuk melanjutkan pengabdian melalui berbagai pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa.

"Para pahlawan kita tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, menanam, mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian," tuturnya.

Ia menegaskan, nilai tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi generasi sekarang, terutama para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sebab, kehormatan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan atau kedudukan, melainkan seberapa besar kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Atika menambahkan, perjuangan para pahlawan pada hakikatnya bukan untuk kepentingan pribadi. Pengorbanan mereka dilakukan demi masa depan generasi penerus, kemakmuran bangsa, serta kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Pahlawan berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam," katanya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Atika mengajak masyarakat Madina untuk tidak sekadar mengenang jasa para pejuang melalui seremoni tahunan. Lebih dari itu, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap nilai persatuan, kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan pengabdian dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga cita-cita para pahlawan untuk mewujudkan bangsa yang adil, maju, dan sejahtera dapat dilanjutkan oleh generasi saat ini.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 tersebut mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan." Tema ini menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak pernah berhenti, tetapi harus diteruskan melalui kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat.zal

Panen Ikan dan 8.000 Batang Cabai di Tapsel, Gus Irawan Dorong Mustahik Jadi Pengusaha Produktif

admin — Tue, 10 Nov 2026 13:19:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mendorong masyarakat penerima manfaat (mustahik) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk terus mengembangkan usaha produktif di bidang pertanian dan perikanan. Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Gus Irawan menghadiri panen perdana ikan nila dan ikan mas dari program Kolam Air Tenang (KAT), serta panen cabai di Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Bupati menyaksikan langsung keberhasilan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Tobat Sitapongan dalam mengelola bantuan budidaya perikanan hingga menghasilkan panen. Selain itu, rombongan juga meninjau lahan pertanian cabai seluas 2.500 meter persegi atau sekitar 0,25 hektare yang ditanami kurang lebih 8.000 batang cabai.

Hasil panen tersebut menjadi bukti bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak nyata apabila dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan.

Gus Irawan mengapresiasi kerja keras kelompok penerima manfaat yang mampu memanfaatkan dukungan program BAZNAS menjadi kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus mampu menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Ia berharap kelompok mustahik dapat terus meningkatkan kapasitas usaha, memperluas hasil produksi, serta menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghasilan yang dapat menopang kebutuhan keluarga.

Bupati menegaskan, tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah membangun kemandirian. Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan meningkatkan taraf hidup.

Di sisi lain, Gus Irawan memastikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berupaya menjalankan program pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan.

Ia mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp115 miliar. Namun, keterbatasan fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

"Kami sudah bertekad pembangunan Tapanuli Selatan harus tetap berjalan. Program ketahanan pangan juga harus terus bergerak. Karena kondisi APBD, kita akan berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi agar program-program yang menyentuh langsung masyarakat tetap terlaksana," ujar Gus Irawan.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan APBD.

Panen perdana ikan dan cabai di Desa Panompuan ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan perikanan di wilayah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan BAZNAS dan berbagai pihak dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, sektor pertanian dan perikanan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan serta menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan.zal

Pengadaan Ribuan Kaos Jambore Posyandu Asahan Diduga Bermasalah, Disebut-sebut Terkait Orang Dalam Pejabat

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pengadaan ribuan kaos peserta Jambore Kader Posyandu di Kabupaten Asahan selama dua tahun terakhir menuai sorotan. Pasalnya, proses pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diduga kuat melibatkan pihak yang disebut-sebut sebagai "orang dalam" pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dugaan ini memunculkan kekhawatiran adanya praktik ketidakberesan, termasuk potensi mark-up harga maupun penurunan kualitas barang.

Pengadaan tersebut mencakup dua gelaran besar : Jambore Kader Posyandu ke-XII tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada 18 Juli 2025, serta Jambore Kader Posyandu ke-XIII tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada 13 September 2026.

Kegiatan yang diikuti ribuan kader posyandu ini menuntut kejelasan terkait proses pemilihan penyedia serta nilai anggaran yang digelontorkan, yang hingga kini belum sepenuhnya terbuka bagi publik.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, tercatat sekitar 970 unit Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan dengan rata-rata lima orang kader per posyandu. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 4.850 orang kader yang tercatat aktif. Namun, rincian pos anggaran pengadaan kaos untuk kegiatan ini belum pernah dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat sulit menelusuri apakah harga yang dibayarkan sudah wajar atau justru mengandung unsur pembengkakan biaya.

Sorotan ini kian mengemuka karena pengadaan barang-barang atribut serupa, mulai dari pakaian seragam, batik, kaos, tas, hingga suvenir untuk kegiatan massal—selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran. Tanpa informasi yang terbuka dan dapat diverifikasi, wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah dana yang digunakan benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan dan harga pasar yang wajar.

Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon, menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dokumen anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, wajib dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

"Keterbukaan informasi publik adalah kunci pencegahan korupsi. Selama dokumen anggaran dianggap sebagai sesuatu yang tertutup atau rahasia internal, ruang gerak penyalahgunaan wewenang akan tetap terbuka lebar. Dokumen APBD bukanlah milik pejabat, melainkan milik rakyat yang berhak diketahui secara jelas dan akurat," ungkap Doly, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan ini juga menjadi catatan penting, mengingat Kabupaten Asahan baru saja meraih predikat kategori Istimewa dengan nilai 97,30 dalam Penilaian Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Predikat tersebut tentu saja harus dipertahankan dengan konsistensi keterbukaan di setiap lini pengelolaan keuangan daerah.

"Pertanyaannya kini, mampukah Pemkab Asahan mempertahankan predikat istimewa itu jika masih ada sektor yang tertutup dan sulit diakses informasinya? Ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan nyata bagi jajaran pimpinan daerah setempat," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya meminta keterangan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, saat dikonfirmasi menyatakan sedang berada di luar kantor dan berjanji akan menelusuri data terkait, namun hingga saat ini belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik.

Masyarakat berharap dugaan yang mengemuka ini segera diklarifikasi dan ditelusuri secara menyeluruh. Jika benar ada indikasi ketidakberesan, pihak berwenang diharapkan menindaklanjuti tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan integritas pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih. (tec)

Golkar Pakpak Bharat Elson Angkat SS Tegaskan Barisan Tetap Tegak Lurus dan Solid

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:41:00 +0700+0700

Pakpak Bharat | Melihat situasi serta Dinamika politik nasional yang yg sekarang ini diwarnai oleh berbagai isu maupun informasi menghempang hoaks terkait internal Partai Golkar mendapat respons cepat dan tegas dari jajaran pengurus daerah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kab Pakpak bharat menyatakan sikap teguh untuk terus mengawal dan berdiri di barisan terdepan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pakpak bharat Elson Angkat Senin (9/11/2026).

Dengan nada tegas, ia mengingatkan pihak mana pun agar tidak mencoba-coba mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat daerah hingga pusat.

"Kami kader Golkar kab Pakpak bharat Sumatera Utara, tetap di barisan Ketum Bahlil Lahadalia. Jangan coba-coba ganggu," Tegas Elson angkat dengan penuh keyakinan tegasnya,

Ketegasan serupa juga sejalan dengan sikap resmi yang dikeluarkan oleh jajaran pimpinan partai di tingkat provinsi.

Melalui rilis visual dan pernyataan sikap DPD Golkar Sumatera Utara yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, seluruh kader diimbau agar senantiasa menjaga ketenangan, kedewasaan, serta merapatkan barisan menghadapi berbagai arus informasi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pesan yang disampaikan oleh Andar Amin Harahap, ditekankan pentingnya menyikapi situasi politik secara bijak di tengah maraknya berita bohong (hoax) yang menyasar Partai Golkar.

"Menyikapi situasi dan perkembangan berita hoax terkait Partai Golkar, kita harus solid dan kompak serta bersikap dewasa dalam mengelola dinamika. Intinya kami tetap tegak lurus untuk kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia," demikian kutipan pernyataan resmi Andar Amin Harahap.

*Menjaga Stabilitas dan Konsolidasi Internal*

Bagi Elson angkat soliditas kader di kab Pakpak bharat merupakan merupakan yg tidak bisa di tawar, tawar,

Ia menilai bahwa upaya-upaya provokatif atau penyebaran berita bohong yang sengaja dihembuskan oleh pihak luar tidak akan mampu menggoyahkan komitmen moral dan struktural kader Golkar di daerah.

Menurutnya, kepemimpinan Bahlil Lahadalia saat ini sangat krusial dalam membawa arah konsolidasi partai menuju stabilitas yang lebih kuat, baik dalam menghadapi agenda politik ke depan maupun dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, segala bentuk distraksi politik luar yang mencoba memecah belah keutuhan internal harus dihadapi dengan kesolidan dan kekompakan kolektif.

Dengan instruksi yang selaras mulai dari tingkat provinsi di bawah komando Andar Amin Harahap hingga ke tingkat kabupaten/kota di bawah kepemimpinan Elson angkat SS serta jajaran Partai Golkar Sumatera Utara memastikan bahwa mesin partai tetap berjalan optimal tanpa terpengaruh oleh agitasi eksternal yang menyesatkan.

Pakpak bharat,ketua Elson angkat SS, dan Sumatera Utara secara tegas berkomitmen untuk terus mengawal kepemimpinan pusat demi kejayaan Partai Golkar ke depan dan masa yg akan dtang,,,,rex

Golkar Sergai Solid Dukung Bahlil, Kader Diminta Tak Terpengaruh Isu Nasional

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:24:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), H. Ali Muhammad Madhy, menegaskan soliditas dan kekompakan seluruh kader Golkar di daerah tetap terjaga di tengah dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini.

Ia memastikan, keluarga besar Partai Golkar Sergai tetap satu barisan dan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali menyikapi munculnya isu yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Ali, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus disikapi secara bijaksana dan tidak langsung dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang sebelum kebenarannya dibuktikan.

Ia menilai, persoalan yang menyeret nama pimpinan partai harus ditempatkan secara proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Golkar Serdang Bedagai tetap solid. Kami berdiri bersama Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia. Kader harus memiliki sikap, loyalitas, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya," tegas Ali.

Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan partai bukan berarti mengabaikan hukum.

Apabila terdapat persoalan, menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme dan proses hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang belum teruji.

"Kami tidak meminta siapa pun kebal hukum. Namun, jangan sampai ada penghakiman sebelum pembuktian. Biarkan proses hukum berjalan dan fakta yang berbicara," ujarnya.

Ajak Kader Fokus Bekerja untuk Masyarakat

Lebih lanjut, Ali mengingatkan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar Sergai agar tidak larut dalam polemik politik nasional.

Ia meminta seluruh jajaran tetap fokus memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta menjalankan program dan kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari soliditas saat menghadapi persoalan politik, tetapi juga dari kemampuan kader menjaga persatuan dan membuktikan keberpihakan kepada masyarakat.

"Saya ingin seluruh kader Golkar Serdang Bedagai tetap bekerja, memperkuat organisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, dan menunjukkan tanggung jawab sebagai kader partai.

Jangan habiskan energi untuk polemik yang belum jelas. Kita harus lebih besar daripada sekadar kegaduhan politik," ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Ali kembali memastikan DPD Partai Golkar Sergai akan terus menjaga persatuan dan soliditas organisasi serta mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Bagi kami, soliditas adalah kekuatan. Golkar Serdang Bedagai tetap satu barisan, menjaga marwah partai, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum.

Sementara persoalan yang berkembang biarlah dibuktikan melalui proses hukum. Kami tetap fokus menjalankan amanah organisasi dan bekerja untuk masyarakat," pungkasnya.red

MEWASPADAI POCONG ORDE BARU

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:58:00 +0700+0700

Oleh: Sahat Simatupang (Aktivis 98)

Polemik dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum atau dugaan pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan mendasar di balik peristiwa tersebut, yakni masa depan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil di Indonesia.

Kita tentu sepakat bahwa apabila benar terjadi penyadapan terhadap komunikasi Presiden tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan profesional. Namun, publik juga perlu berhati-hati agar kasus ini tidak dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kelembagaan yang justru membalikkan arah reformasi 1998.

Jangan sampai polemik ini menjadi pintu masuk bagi penggabungan kembali Polri dan TNI ke dalam satu rumpun pertahanan dan keamanan (Hankam), sebagaimana praktik pada masa Orde Baru.

Selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto, TNI dan Polri yang ketika itu berada dalam satu institusi ABRI menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam struktur kekuasaan yang sama. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar yang dikoreksi melalui Reformasi 1998.

Pemisahan Polri dari ABRI bukanlah keputusan tanpa alasan. Reformasi menghendaki agar fungsi pertahanan negara dijalankan TNI, sedangkan fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum dijalankan Polri. Pemisahan itu merupakan bagian penting dari upaya membangun negara demokratis yang menghormati supremasi sipil dan supremasi hukum.

Parcok dan Reboisasi Kekuasaan

Kita tidak bisa menutup mata bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, personel Polri memperoleh ruang yang cukup luas untuk menduduki berbagai jabatan strategis di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian dan lembaga pemerintahan.

Fenomena tersebut kemudian memunculkan istilah "Partai Cokelat" atau "Parcok" di tengah masyarakat. Istilah ini menjadi gambaran kritik terhadap dugaan meluasnya pengaruh politik institusi kepolisian.

Kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan tentang batas profesionalisme aparat penegak hukum dengan kepentingan politik kekuasaan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan muncul kecemburuan dari kelompok sipil maupun unsur militer.

Kini, dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo, muncul kesan bahwa ruang personel Polri di sejumlah jabatan strategis mulai menyempit. Sebaliknya, personel berlatar belakang militer semakin terlihat mengisi berbagai posisi di kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Jika sebelumnya publik mengenal istilah Parcok, kini muncul istilah "reboisasi" atau "penghijauan", sebagai sindiran atas semakin terlihatnya dominasi personel berbaju hijau dalam sejumlah posisi strategis.

Apakah ini sekadar penataan organisasi dan kebutuhan profesionalisme, atau justru sedang berlangsung pergeseran pengaruh kekuasaan dari kelompok cokelat ke kelompok hijau?

Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka. Negara tidak boleh dikelola berdasarkan persaingan antarkelompok bersenjata, melainkan berdasarkan konstitusi, kompetensi, dan kepentingan rakyat.

Jangan Terburu-buru Memvonis Pengkhianatan

Dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak, publik tampaknya sudah terlalu cepat menjatuhkan vonis politik.

Bahkan, muncul penyamaan peristiwa tersebut dengan pengkhianatan negara sebagaimana tragedi Gerakan 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan istilah G30S/PKI.

Saya tidak sependapat dengan penyamaan tersebut.

Jika penyadapan benar dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tentu tindakan itu merupakan pelanggaran serius dan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tetapi, menyamakannya dengan gerakan makar atau pengkhianatan negara berskala besar merupakan kesimpulan yang terlalu jauh sebelum fakta hukum dibuka secara terang benderang.

Publik bahkan belum mengetahui secara utuh apa isi komunikasi Presiden Prabowo dengan pihak yang diduga menjadi lawan bicaranya, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

Karena itu, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan opini dan pertarungan politik.

Saya justru melihat persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan pengaruh dan perebutan ruang kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang selama ini berada di sekitar lingkaran pemerintahan.

Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, pengaruh Polri di berbagai sektor pemerintahan berkembang cukup luas. Kini, muncul kesan adanya perubahan arah dengan semakin besarnya peran personel militer dalam berbagai institusi negara.

Jangan sampai kasus penyadapan menjadi pembenaran untuk menyingkirkan satu institusi sekaligus memberikan ruang kekuasaan yang lebih besar kepada institusi lainnya.

Prabowo Jangan Membalikkan Arah Reformasi

Saya tidak percaya begitu saja dengan tudingan adanya upaya makar yang dilakukan Kapolri terhadap Presiden Prabowo. Tuduhan sebesar itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.

Apalagi, Presiden Prabowo merupakan sosok yang memiliki latar belakang militer dan memahami betul struktur serta kekuatan pertahanan negara. Tidak masuk akal jika tuduhan sebesar itu diterima begitu saja tanpa pembuktian yang kuat.

Namun, persoalan yang lebih penting adalah jangan sampai Presiden Prabowo terjebak dalam konflik kepentingan antara Polri dan TNI.

Presiden harus berdiri di atas kedua institusi tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan sampai kebijakan negara dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan di antara kelompok berseragam.

TNI harus profesional sebagai alat pertahanan negara, sementara Polri harus profesional sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Keduanya harus tunduk kepada konstitusi dan pemerintahan sipil yang demokratis.

Mengembalikan Polri ke dalam struktur ABRI atau menggabungkan kembali kedua institusi tersebut bukanlah solusi atas persoalan dugaan penyadapan. Justru langkah itu berpotensi menghidupkan kembali persoalan lama yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh gerakan Reformasi 1998.

Jangan Biarkan Pocong Orde Baru Bangkit Kembali

Sebagai aktivis 98, saya merasa berkewajiban mengingatkan bahwa reformasi bukan sekadar pergantian presiden, pergantian pejabat, atau pergantian warna seragam yang mendominasi jabatan pemerintahan.

Reformasi adalah perubahan sistem kekuasaan agar tidak ada lagi institusi negara yang terlalu dominan, apalagi sampai mencampuradukkan fungsi pertahanan, keamanan, politik, dan penegakan hukum.

Kita tidak ingin Polri menjadi terlalu kuat dan masuk terlalu jauh ke gelanggang politik. Namun, kita juga tidak ingin TNI kembali memperoleh ruang kekuasaan politik dan pemerintahan seperti pada masa Orde Baru.

Jangan sampai kesalahan Parcok dijawab dengan Reboisasi kekuasaan. Jangan sampai dominasi satu institusi digantikan dominasi institusi lainnya.

Presiden Prabowo harus berhati-hati. Usut tuntas dugaan penyadapan, tegakkan hukum kepada siapa pun yang terbukti bersalah, dan lakukan pembenahan Polri secara konstitusional. Tetapi jangan korbankan prinsip pemisahan TNI dan Polri yang menjadi salah satu fondasi Reformasi 1998.

Sebab, yang harus kita lawan bukan warna cokelat atau warna hijau. Yang harus kita lawan adalah penyalahgunaan kekuasaan, dominasi aparat bersenjata dalam kehidupan sipil, dan kemunduran demokrasi.

Jangan sampai Pocong Orde Baru yang sudah dikuburkan oleh Reformasi 1998 kembali bangkit dan menghantui demokrasi Indonesia.

Salam Reformasi!