OJK Resmi Terbitkan Dua Aturan Baru untuk Awasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

admin — Sat, 19 Sep 2026 20:01:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru guna memperkuat sektor keuangan dan komoditas di Indonesia. Langkah ini menandai babak baru pengalihan dan penguatan regulasi pasar mineral serta komoditas strategis.

Kedua aturan yang diterbitkan tersebut meliputi:

POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti ke OJK.

POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Penerbitan aturan ini merupakan implementasi awal dari amanat Pasal 132A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui regulasi ini, OJK diberi mandat penuh untuk mengatur dan mengawasi transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Membangun Infrastruktur Pasar yang Berintegritas

Kehadiran regulasi BMKS bertujuan untuk membangun infrastruktur pasar yang andal. Sistem ini dirancang agar perdagangan mineral dan komoditas strategis dapat berjalan secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Selain itu, aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan harga, kliring, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan risiko.

Secara rinci, POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur mekanisme transisi kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Transisi ini dirancang secara terukur untuk menjaga stabilitas pasar, mencegah kekosongan hukum, serta meminimalkan kendala operasional bagi pelaku usaha. Peralihan kewenangan penuh ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027, bertepatan dengan beroperasinya BMKS.

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 berfokus pada penguatan kerangka penyelenggaraan BMKS. Aturan ini mencakup tata kelola perdagangan, tata cara penahapan, manajemen risiko, pelindungan pengguna jasa, hingga penegakan integritas pasar.

Ekosistem Terintegrasi untuk Investor

Ekosistem BMKS nantinya akan mengintegrasikan berbagai fungsi penting, mulai dari perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik. Seluruh penyelenggara wajib mematuhi prinsip keteraturan, transparansi, dan manajemen risiko yang ketat demi melindungi kepentingan pengguna jasa dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dari sisi pemberlakuan, POJK Nomor 15 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2026, sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Melalui aturan komprehensif ini, OJK optimis ekosistem BMKS nasional dapat tumbuh secara sehat, profesional, berdaya saing tinggi, dan semakin tepercaya di mata investor domestik maupun global. Rel

Bobby Nasution Bersama Kementerian PKP Kolaborasi Sediakan Hunian Layak bagi Masyarakat

admin — Sat, 19 Sep 2026 19:55:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mendukung penataan kawasan, penyediaan hunian tetap pascabencana, serta memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Sumut.

Pada 2026, Kementerian PKP memiliki delapan program utama terkait penyediaan hunian layak di Sumut, meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026).

Bobby Nasution juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP dalam penataan kawasan serta penyediaan hunian. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengembang, diperlukan agar berbagai program tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama, saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," kata Bobby Nasution.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan, pihaknya menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk pelaksanaan berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut. Ia berharap program-program tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemprov Sumut dan pihak terkait.

"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo. Rel

Sapa Warga Medan Deli, Rico Waas Tuntaskan Keluhan KTP hingga Pastikan Gang Cipto Diperbaiki Tahun Ini

admin — Sat, 19 Sep 2026 19:40:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Keluhan warga tidak berhenti menjadi catatan dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli, yang digelar di pergudangan jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/26). Sejumlah persoalan yang disampaikan langsung di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendapat respons dan solusi, bahkan ada warga yang persoalan administrasi kependudukannya langsung tuntas di lokasi.

Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari banjir akibat buruknya drainase, jalan rusak, jembatan yang membahayakan, bantuan sosial, hingga pelayanan administrasi kependudukan.

Salah satu momen yang mendapat perhatian terjadi ketika persoalan Kartu Tanda Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga berhasil diselesaikan saat kegiatan berlangsung. Rico Waas bahkan menyerahkan langsung KTP warga yang telah selesai dicetak.

Langkah tersebut menjadi gambaran bahwa Sapa Warga tidak sekadar menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi juga dimanfaatkan Pemko Medan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik secara langsung.

Dalam dialog itu, Yusrizal, warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir, menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat. Ia berharap pembenahan drainase dan gorong-gorong dilakukan agar genangan tidak bertahan berjam-jam.

Yusrizal juga meminta pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dipercepat, terutama untuk pengurusan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). "Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani," ujarnya.

Tidak hanya itu Yusrizal juga secara langsung mengeluhkan persoalan KTP yang sudah rusak. Secara spontan dirinya maju ke depan dan menyerahkan KTP miliknya kepada Kadisdukcapil. "KTP saya ini rusak pak, saya berharap KTP saya bisa diperbaiki", katanya.

Mendengar keluhan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak boleh berbelit-belit. Ia meminta jajaran kelurahan dan kecamatan memastikan berkas warga yang masuk dapat diselesaikan pada hari yang sama.

"Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap," tegas Rico Waas yang hadir didampingi Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.

Sembari menjawab pertanyaan warga lainnya, Rico Waas secara langsung memberikan KTP milik Yusrizal yang telah selesai dicetak. "Ini saya berikan KTP bapak, sudah selesai dicetak baru", ujar Rico yang disambut gembira oleh Yusrizal.

Ia menceritakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya sebelumnya mengalami kerusakan parah hingga nama yang tertera sudah tidak jelas dan buram. Kerusakan tersebut terjadi akibat genangan banjir yang sempat merendam tempat tinggalnya beberapa waktu lalu."Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit ya, berapa menit aja udah siap gitu," ujar Yusrizal dengan nada gembira saat ditemui.

Selanjutnya persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan utama warga Medan Deli. Wardias, warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia, mengeluhkan kondisi Gang Cipto yang menurutnya telah lama rusak, bergelombang dan menjadi langganan banjir ketika hujan turun. Ia mengaku kondisi tersebut sudah berulang kali disampaikan, termasuk saat Wakil Wali Kota Medan turun meninjau lokasi.

"Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius," kata Wardias.

Keluhan itu langsung mendapat kepastian dari Rico Waas. Ia menegaskan pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya akan dikerjakan pada tahun ini. "Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi," tegas Rico yang disambut respons positif warga.

Selain Gang Cipto, warga juga mengeluhkan kondisi jalan dan drainase di sejumlah kawasan Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun. Yenny, warga Lingkungan 17 Tanjung Mulia Hilir, menyebut jalan di kawasan tempat tinggalnya telah lama mengalami kerusakan. Persoalan tersebut diperparah dengan genangan banjir serta kondisi air bersih yang dikeluhkan berwarna kuning dan berkarat. Rico Waas mengatakan Pemko Medan akan melakukan pemetaan kembali terhadap titik-titik yang menjadi sumber genangan di Medan Deli. Ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk melihat kebutuhan pembangunan maupun normalisasi drainase secara menyeluruh.

"Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam," jelas Rico Waas.

Tidak hanya persoalan fisik, warga juga menyampaikan keluhan mengenai bantuan sosial. Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, mempertanyakan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), karena menurutnya masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum terdata. Hal serupa disampaikan Yuni, warga Mabar, yang mengadukan seorang janda lanjut usia yang tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak.

Rico waas menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial terutama PKH Medan Makmur memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi. Pemko Medan akan memastikan persoalan data warga yang disampaikan dalam kegiatan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.

Respons serupa diberikan terhadap keluhan warga pelaku UMKM. Saat seorang ibu yang menjalankan usaha pembuatan jilbab mengadu karena suaminya sudah tidak bekerja, Rico Waas langsung meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi turun mendata kondisi warga tersebut serta melihat peluang bantuan permodalan dan pendampingan usaha.

Sementara itu terkait keluhan warga kondisi jalan gang Cipto, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur di kawasan Gang Cipto Kelurahan Tanjung Mulia menjadi salah satu prioritas utama pekerjaan tahun ini. Pihaknya telah memetakan langkah teknis perbaikan jalan hingga pembenahan sistem drainase lingkungan

"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, gang Cipto 1, dan gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul Azmi.

Selain perbaikan jalan, Pemko Medan juga fokus menuntaskan masalah genangan air yang sering dialami warga setempat.

760 Atlet Ikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan

admin — Sat, 19 Sep 2026 19:37:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sebanyak 760 atlet pelajar dari seluruh kecamatan di Kota Medan mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Antarkecamatan Piala Wali Kota Medan I Tahun 2026. Kejuaraan yang pertama kali digelar ini dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Jumat (18/9/2026) di Lapangan Balai Desa, Medan Helvetia.

Kejuaraan yang berlangsung selama sepekan ini mempertandingkan kelompok SD dan SMP. Peserta tingkat SD terdiri dari 21 tim kecamatan, sedangkan tingkat SMP diikuti 20 tim kecamatan. Pertandingan digelar di Lapangan Sepak Bola Balai Desa Helvetia dan Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Krakatau Medan, sementara babak final direncanakan berlangsung di Stadion Kebun Bunga.

Saat membuka kejuaraan, Rico Waas mengatakan pertandingan ini tidak semata-mata untuk memperebutkan piala. Menurutnya, yang lebih penting adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para pelajar sekaligus menjadi ruang untuk mempraktikkan kemampuan yang selama ini mereka latih di sekolah maupun sekolah sepak bola (SSB).

"Intinya acara ini bukan mencari pialanya. Tapi bagaimana pengalaman di dalam kejuaraan, bagaimana sportivitas dilatih, adil, dan bagaimana skill yang selama ini sudah dilatih bisa dijalankan dan dipraktikkan secara langsung," kata Wali Kota.

Rico Waas juga meminta para camat ikut mendampingi dan memberikan semangat kepada tim dari wilayah masing-masing. Sebab, para peserta membawa nama kecamatan dalam kejuaraan tersebut.

"Pertandingannya adalah membawa nama kecamatan masing-masing. Ini marwah kecamatan masing-masing," ujarnya.

Rico Waas berharap para peserta mengikuti setiap pertandingan dengan semangat dan menjadikan kejuaraan ini sebagai bagian dari proses untuk meraih prestasi olahraga di masa mendatang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan H.T. Chairuniza dalam laporannya mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan dan daya saing atlet pelajar di tingkat kecamatan. Kegiatan ini juga menjadi sarana menanamkan disiplin dan sportivitas serta mengarahkan aktivitas generasi muda ke kegiatan positif untuk mencegah kenakalan remaja seperti geng motor, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Chairuniza, khusus cabang sepak bola, kejuaraan tersebut diharapkan turut meningkatkan potensi atlet pelajar Kota Medan. Rel

Program Tebus Ijazah Rico Waas Targetkan 1.000 Siswa, 278 Sudah Terealisasi

admin — Sat, 19 Sep 2026 19:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazahnya. Pemko Medan merespons kondisi tersebut melalui Program Tebus Ijazah yang menjadi salah satu program Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap.

Program Tebus Ijazah ini, sebut Rico Waas beberapa waktu lalu, bertujuan membantu peserta didik maupun alumni jenjang SD dan SMP/MTs yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi ijazahnya masih tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan yang belum mampu dilunasi karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Data diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan, kemarin menunjukkan, program yang telah berjalan ini menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan pada 2026. Hingga kini, 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan yang membuat ijazah mereka masih tertahan.

Bantuan diberikan berdasarkan data dan bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah. Tunggakan yang dibayarkan mencakup SPP dan biaya pendidikan lainnya, dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta untuk setiap siswa.

Pembayaran sesuai bukti tunggakan SPP dan biaya lainnya yang didata dari sekolah, senilai maksimal Rp2,5 juta per orang. Bantuan diberikan kepada lulusan SD, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga tidak mampu.

Hingga saat ini program masih berjalan sehingga jumlah penerima masih akan bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada tahun ini.

Melalui program tersebut, Pemko Medan membantu menyelesaikan kewajiban administrasi pendidikan sehingga siswa dapat membawa pulang ijazah yang telah mereka peroleh.

Ijazah itu selanjutnya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun keperluan lain setelah menyelesaikan sekolah. Rel

Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

admin — Sat, 19 Sep 2026 10:38:00 +0700+0700

P.Siantar I Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dan Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH turut menandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut menandatangani, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MKn, serta seluruh bupati/wali kota dan Ketua DPRD se-Provinsi Sumut.

Penandatanganan berlangsung di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (17/09/2026).

Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap penanganan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif. Mengingat Sumut dan juga daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder.

Penanganan secara komperhensif, menurut Bobby, perlu dilakukan karena keterhubungan seluruh pemerintah daerah (pemda) dengan stakeholder yang ada. Sehingga, pencegahan dan penanganan korupsi benar-benar terwujud.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif, karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby.

Bobby juga memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut serta 33 kepala daerah di Sumut berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas. Kehadiran KPK di Sumut menjadi salah satu pengingat kepada daerah untuk menjaga integritas dalam membangun daerah.

"Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi, dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," kata Bobby.

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan, dalam memerbaiki tata kelola pemerintahan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan hal yang penting. Dia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat posisi APIP di daerah, sehingga bisa menjadi early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi nggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," terang Johanis.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menambahkan, posisi APIP sebagai pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemda sangat penting. Penyimpangan yang terjadi bisa dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan, barulah ke APH. APIP itu partner pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Hadir pada acara ini, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Timor Tumanggor, pimpinan BPKP, dan LKPP.

Dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kepala Bappeda Sofie M Saragih SSTP MSi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofian Purba SSos, dan Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes. (LP)

Wali Kota didampingi Ketua TP PKK menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Pematangsiantar

admin — Sat, 19 Sep 2026 10:37:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH atas dedikasi, pengabdian, serta sinergi yang telah terjalin selama memimpin Polres Pematangsiantar. Wesly juga mengucapkan selamat datang kepada AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM yang menggantikan AKBP Sah Udur sebagai Kapolres Pematangsiantar.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Wesly didampingi Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, di acara Pisah Sambut Kapolres Pematangsiantar, di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (17/09/2026) malam.

"Banyak hal yang telah kita kerjakan bersama. Mulai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, hingga berbagai persoalan sosial yang membutuhkan koordinasi dan kebersamaan. Kami menyadari tugas seorang kapolres bukanlah tugas yang ringan. Karena itu, kami memberikan apresiasi atas segala pengabdian yang telah diberikan untuk Kota Pematangsiantar," katanya.

Lebih lanjut, Wesly mengucapkan selamat melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru kepada AKBP Sah Udur.

"Semoga pengalaman dan pengabdian selama berada di Kota Pematangsiantar menjadi bagian yang baik dalam perjalanan karir dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan tentunya, bagi kami masyarakat Pematangsiantar, Ibu bukan hanya pernah menjadi kapolres, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga besar Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Wesly berharap di tempat tugas yang baru, AKBP Sah Udur senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam melanjutkan tugas.

"Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM. Kami siap membangun dan melanjutkan sinergi yang baik antara pemerintah kota, Polres Pematangsiantar, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita jaga Kota Pematangsiantar agar tetap aman, tertib, damai, dan kondusif. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga akan mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," ungkapnya.

"Mari kita terus jaga Pematangsiantar yang aman, damai, dan harmonis, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong," sambungnya.

AKBP Sah Udur dalam sambutannya menyampaikan waktu serasa sangat cepat berlalu.

"Rasanya baru kemarin saya menjadi Kapolres Pematangsiantar, dan hari ini telah tiba saatnya saya dan keluarga secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan Kapolres Pematangsiantar kepada junior saya AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM. Selama masa pengabdian saya di sini, di Tanah Sapangambei Manoktok Hitei ini, dinamika tugas kepolisian tentu sangat beragam. Namun, berkat sinergi yang sangat luar biasa dari rekan-rekan Forkopimda, dukungan penuh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga Kota Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar dapat menjaga kondusivitas kamtibmas di wilayah Kota Pematangsiantar," katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Pematangsiantar atas loyalitas tinggi membantunya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kota Pematangsiantar selama ia menjabat sebagai Kapolres Pematangsiantar selama 1 tahun 7 bulan.

"Atas nama pribadi dan keluarga, kami undur diri dan pamit serta memohon doa restu dari seluruh rekan-rekan maupun warga Kota Pematangsiantar untuk melanjutkan pengabdian kami sebagai Kapolres Serdang Bedagai. Undur diri dan pamit bukanlah suatu perpisahan, namun suatu langkah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Kami berharap agar silaturahmi tetap terjalin, dan apabila saudara-saudari ada waktu atau kesempatan, kiranya berkenan untuk singgah di Polres Serdang Bedagai," terangnya.

AKBP Sah Udur berharap seluruh personel Polres Pematangsiantar dapat membantu dan mendukung setiap program dan inovasi Kapolres Pematangsiantar yang baru untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya warga Kota Pematangsiantar, serta memberikan rasa aman dan nyaman.

Sedangkan Kapolres Pematangsiantar yang baru, AKBP Dhana Noer Kurniawan menyampaikan pepatah 'tak kenal maka tak sayang'. Di acara tersebut ia beserta keluarga besar berharap dapat diterima di Kota Pematangsiantar.

"Kami memohon doa restu kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh warga Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolres Pematangsiantar, dalam mengabdikan diri demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kota Pematangsantar," katanya.

Secara pribadi, AKBP Dhana mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada AKBP Sah Udur yang sekarang menjabat sebagai Kapolres Serdang Bedagai, yang telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Pematangsiantar.

"Saya dan keluarga besar saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kiranya dapat bahu-membahu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di tanah tercinta, di Tanah Sapangambei Manoktok Hitei," tukasnya.

Di akhir acara, Forkopimda memberikan cenderamata kepada AKBP Sah Udur sebagai kenang-kenangan. (LP)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Tinjau Jalan Lingkar Utara Laing, Perkuat Konektivitas Kota dan Kabupaten Solok

admin — Sat, 19 Sep 2026 10:36:00 +0700+0700

Kota Solok : Sumut 24co

Bupati Solok Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Jumat (18/9/2026) mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau pembangunan Jalan Lingkar Utara Laing, Kota Solok, yang menjadi salah satu akses penting dalam menghubungkan wilayah Kota Solok dengan Kabupaten Solok.

Juga turut dihadiri oleh Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solok Suryadi Nurdal, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum Elsa Putra Friandi beserta jajaran.

Dijelaskan, jalan Lingkar Utara Laing dinilai memiliki arti penting bagi peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok yang beraktivitas dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan Kota Solok.

Dan berdasarkan informasi dari BPJN Sumatera Barat, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 dan pekerjaan paling lambat dimulai pada November 2026.

Andre Rosiade, pada kunjungan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Utara akan dimulai secara bertahap. Untuk tahap pertama, pembangunan akan dilakukan pada satu jalur dengan panjang sekitar 2,5 kilometer.

"Alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Wali Kota Solok, Pak Wakil Wali Kota Solok, Bupati Solok, lalu Pak Kepala Balai dan jajaran, ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solok. Alhamdulillah perjuangan Pemerintah Kota Solok berhasil, Pemerintah Pusat melalui Inpres Jalan Daerah mengucurkan anggaran Rp49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solok," kata Andre.

Dikatakan Andre, pembangunan Jalan Lingkar Utara merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini merupakan komitmen Pemerintah Pak Prabowo, mempersembahkan pembangunan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Kota Solok dan juga Pemerintah Kota Solok. Presiden Prabowo memberikan persembahan terbaik, kado pembangunan Inpres Jalan Daerah Lingkar Utara Kota Solok untuk masyarakat Kota Solok," ujar Andre.

Andre juga menjelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan tahap awal. Sementara jalur lainnya akan terus diperjuangkan untuk dapat diselesaikan melalui program Inpres Jalan Daerah pada tahun 2027.

Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, Jalan Lingkar Utara diharapkan nantinya dapat berfungsi secara optimal sebagai jalur alternatif sekaligus memperkuat konektivitas kawasan Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Terlebih, akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok dengan Kota Solok memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut dan berharap keberlanjutan pembangunan dapat terus dikawal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Solok dan sekitarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, pembangunan akses tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian antara Kabupaten Solok dan Kota Solok.(YOSE)

Tower BTS di Nagari Sulit Air Di Resmikan Oleh Bupati Solok Bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

admin — Sat, 19 Sep 2026 10:35:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade,
Jumat (18/9/2026 meresmikan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Jorong Rawang, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.

Peresmian dihadiri oleh Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Asisten Daerah Kabupaten Solok, sejumlah Kepala OPD Kabupaten Solok, Camat X Koto Diatas, Wali Nagari Sulit Air, serta jajaran Telkomsel.

Dikatakan peresmian Tower BTS tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses telekomunikasi dan konektivitas digital bagi masyarakat Nagari Sulit Air dan sekitarnya

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terealisasinya pembangunan Tower BTS di Nagari Sulit Air. Menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi merupakan kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat berbasis digita

"Dengan adanya tower BTS ini, kita berharap akses komunikasi dan internet masyarakat di Nagari Sulit Air semakin baik. Ini tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik untuk pendidikan, pelayanan pemerintahan, maupun untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Bupat

Dia juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi masyarakat di Daerah

Jaringan telekomunikasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang berbagai kebutuhan, termasuk kegiatan pendidikan, pelayanan publik, pengembangan usaha, promosi produk unggulan nagari, hingga komunikasi dengan keluarga yang berada di luar Daerah.

Dijelaskan Bupati Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kabupaten Solo

Keberadaan Tower BTS di Nagari Sulit Air diharapkan dapat memperkuat konektivitas digital sekaligus mendukung terwujudnya pemerataan akses teknologi informasi bagi masyarakat Kabupaten Solok

Pemerintah daerah juga berharap pembangunan infrastruktur digital dapat terus dilanjutkan ke wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan penguatan jaringan telekomunikasi, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses komunikasi yang semakin merata dan berkualitas.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa pembangunan BTS merupakan bagian dari upaya memperluas akses konektivitas digital hingga ke daerah-daerah yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan jarinyan.

Dia berharap keberadaan Tower BTS di Jorong Rawang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nagari Sulit Air dan meningkatkan kualitas konektivitas di wilayah tersebu

"Dengan hadirnya BTS ini, kita berharap masyarakat Sulit Air dapat menikmati akses komunikasi dan internet yang lebih baik. Ini merupakan bagian dari pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Andri.(YOSE)

Jalan Rawang Sulit Air Penghubung Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto di Tinjau Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade

admin — Sat, 19 Sep 2026 10:34:00 +0700+0700

Kabupaten Solok Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, bersama Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Asisten Daerah Kabupaten Solok, sejumlah Kepala OPD Kabupaten Solok, Camat X Koto Diatas, Wali Nagari Sulit Air,Jumat (18/9/2026).mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau kondisi Jalan RawangWakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses jalan yang memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto. Jalan tersebut menjadi salah satu akses masyarakat dalam mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian antarwilayah.

Pada peninjauan tersebut, Andre Rosiade menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan Jalan Rawang melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah pada tahun 2027.

Dikatakan Andre, pembangunan jalan tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperlancar konektivitas antara Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto.

"Kita akan perjuangkan Jalan Rawang ini melalui Inpres Jalan Daerah untuk tahun 2027. Mudah-mudahan nantinya pembangunan jalan ini dapat terealisasi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Andre.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok, khususnya akses jalan di Nagari Sulit Air.

Dijelaskan, jalan Rawang memiliki posisi strategis karena tidak hanya digunakan masyarakat Nagari Sulit Air, tetapi juga menjadi akses penghubung antara Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto.

Pemerintah Kabupaten Solok tentu sangat mendukung dan mengapresiasi perhatian terhadap pembangunan Jalan Rawang ini. Kita berharap perjuangan melalui Inpres Jalan Daerah tahun 2027 dapat terealisasi, sehingga akses masyarakat semakin baik dan konektivitas antarwilayah semakin lancar.

Kita berharap Pembangunan Jalan Rawang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi dan mendorong pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di daerah.(YOSE)

Polrestabes Medan Gulung 5 Sindikat Curanmor 2 Diantaranya Diberi Tindakan Tegas Terukur

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:44:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diduga beraksi di sejumlah wilayah Kota Medan hingga Tebing Tinggi diungkap Polrestabes Medan.

Lima orang diamankan, salah satunya merupakan pecatan TNI berinisial Gandi (39), disebut pangkat terakhir Sertu.

Selain mengungkap dugaan keterlibatan mantan anggota TNI, polisi juga terpaksa menembak dua terduga pelaku karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat pengembangan kasus.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Rizky Lubis menjelaskan, lima yang diamankan yakni Muhammad Teguh Fadilla (33), Jerry (38), Arjunaidi Siregar (48), Gandi (39), serta Afner Harahap (35).

Afner diduga berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian.

"Pengungkapan ini berawal dari kasus pencurian sepeda motor di Jalan PWS, Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah pada 15 September 2026 sekitar pukul 06.48 WIB," jelas Adrian, Jum'at (18/9/2026).

Kasus tersebut terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang memperlihatkan dua pelaku diduga mengambil satu unit Honda Vario 125 merah milik korban. Sepeda motor tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp20 juta.

Dari laporan itu, personel Tim Khusus JCS bersama Opsnal Resmob Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan.

Beberapa jam kemudian, petugas berhasil mengamankan Muhammad Teguh Fadilla, Jerry, Arjunaidi Siregar dan Gandi di kawasan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Pengembangan kemudian berlanjut hingga polisi menangkap Afner Harahap yang diduga menjadi penadah.

Pecatan TNI

Keterlibatan Gandi menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam kasus tersebut.

Adrian menyebut, Gandi merupakan mantan anggota TNI dengan pangkat terakhir Sertu. Dia sebelumnya bertugas di Denmadam Kodam Iskandar Muda.

Gandi kemudian diberhentikan dari dinas militer karena kasus disersi selama satu bulan.

Dalam pemeriksaan awal, Gandi disebut mengakui terlibat dalam sejumlah aksi pencurian sepeda motor bersama Jerry.

Dari keterangan para terduga pelaku, penyidik kemudian menemukan dugaan adanya aksi curanmor di berbagai lokasi, bukan hanya di Medan, tetapi juga hingga wilayah Tebing Tinggi.

"Dari hasil pemeriksaan, para terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi," ujar Adrian.

15 TKP

Polisi menyebut jaringan ini diduga berkaitan dengan 15 TKP. Sebanyak 10 lokasi berada di wilayah hukum Polrestabes Medan, sementara lima lainnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

Di Medan, sejumlah lokasi dalam pemeriksaan antara lain kawasan kompleks Fakultas USU, Jalan Sei Serayu, Puskesmas Gaperta, Klambir V Gaperta hingga kawasan Helvetia menuju Belawan.

Sementara di Tebing Tinggi, dugaan aksi curanmor antara lain terjadi di sekitar Kampung Rambutan, kawasan perkantoran Dinas Sosial, Simpang Medan, Gedung Serba Guna hingga wilayah Galang.

Dalam menjalankan aksinya, masing-masing orang diduga memiliki peran berbeda.

Muhammad Teguh Fadilla sebagai pemetik atau eksekutor pencurian. Sementara Jerry diduga bertindak sebagai joki atau pengawas.

Kendaraan yang berhasil dicuri kemudian dijual melalui jaringan penadah.

Ditembak

Pengungkapan sindikat tersebut berlangsung pada Selasa (15/9/2026). Setelah menangkap sejumlah terduga pelaku, polisi melanjutkan penyelidikan untuk membongkar jaringan serta menelusuri kendaraan hasil curian.

Namun, dalam proses pengembangan, Muhammad Teguh Fadilla dan Jerry melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki kedua terduga pelaku.

"Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut untuk mendapatkan perawatan medis," kata Adrian.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya beberapa unit sepeda motor, kunci T, kunci L, telepon seluler, STNK, kunci sepeda motor, pakaian serta sejumlah barang lainnya.

Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatan kelima orang tersebut dalam 15 TKP curanmor sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut(W05).

foto :5 terduga pelaku 1 diantaranya pecatan dari Oknum TNI.()

Polsek Medan Kota Tangkap 2 Residivis Curanmor saat Beraksi di Jalan Air Bersih Medan.

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:43:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Kota saat beraksi di Jalan Air Bersih Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Rabu (16/9/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

Keduanya adalah, Idris Sardi Sihotang (32), warga Tanjung Morawa, Kabuoaten Deli Serdang dan Dian Hafiq Sinambela (25), warga Jalan SM Raja Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota.

"Kedua residivis kasus curanmor itu kita tangkap saat anggota melakukan patroli rutin di TKP," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Jum'at (18/9/2026).

Diungkapkannya, tersangka Idris Sardi Sihotang residivis pada 2022 ditangkap Polsek Medan Kota dalam kasus curanmor dan dihukum 2 tahun. Sedangkan Dian Hafiq Sinambela pada 2022 ditangkap Polsek Medan Timur dan dihukum 1,6 tahun.

Keduanya ditangkap bermula dari korban, Benget Tumanggor (37), warga Dusun I Biru - Biru, Kabupaten Deli Serdang mendatangi Laundry Difa di Jalan Air Bersih menaiki sepeda motor.

Namun, korban tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena hanya sebentar mengantar pakaian kotor. Kelalaian korban rupanya dimanfaatkan kedua tersangka yang diduga sudah membuntutinya.

Setelah beberapa menit kemudian pelapor terkejut melihat sepeda motornya sudah bergeser dari tempat semula.

"Korban melihat tersangka sedang berusaha menyalakan sepeda motornya, lalu berteriak 'maling'," kata Iptu Poltak Tambunan.

Rupanya teriakan korban terdengar petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah hukumnya.

"Anggota di lapangan dibantu warga berhasil menangkap kedua tersangka saat hendak kabur," sebutnya.

Selanjutnya, kedua tersangka bersama barang bukti Honda Vario nomor polisi BK 2391 AGV yang digunakan beraksi dan kunci leter L diamankan ke komando. Keduanya mengaku hendak mencuri motor korban.

"Mereka mengaku hendak mencuri sepeda motor korban karena melihat kuncinya masih menempel," pungkas Iptu Poltak Tambunan.(W05)

Teks foto :
Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan menginterogasi tersangka curanmor(W05)

Pengedar Narkoba di Patumbak Diciduk Satres Narkoba Polrestabes Medan

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menciduk seorang pemuda 25 tahun karena mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (12/9/2026) dini hari kemarin. Polisi menyita 8 paket sabu siap edar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Jum'at (18/9/2026) menjelaskan, tersangka AO (25), warga Jalan Sari, Desa Marindal II, Patumbak, Deli Serdang ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Polisi melakukan penyelidikan beberapa hari hingga akhirnya menciduk AO di Jalan Sejati, Desa Marindal I, Patumbak, Kab.Deli Serdang, saat diduga akan melakukan transaksi narkoba.

"Kami menyita 8 paket sabu siap edar, sejumlah uang, 6 plastik klip pembungkus narkoba, dan satu unit handphone dari pelaku," ungkap Rafli.

Tersangka diduga baru menjalankan bisnis haramnya dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Dia dipasok dari seorang berinisial B yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Kami masih mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba." pungkas Rafli(W05)

Teks foto :
Polisi menyergap pengedar sabu di Marindal(W05)

P-APBD 2026 Paluta Resmi Disahkan, Basri Harahap Janji Percepat Pelaksanaan Program

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:41:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta, Kamis (17/9/2026).

Pengesahan P-APBD 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada sisa tahun anggaran berjalan.

Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, yang mewakili jajaran eksekutif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Paluta atas proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

Menurut Basri, persetujuan terhadap perubahan APBD tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.

"Persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bukti adanya keseriusan dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga akhirnya memperoleh persetujuan pada hari ini," ujar Basri dalam sambutannya.

Ia mengatakan, proses pembahasan P-APBD tidak terlepas dari berbagai dinamika antara pihak eksekutif dan legislatif. Sejumlah pertanyaan, catatan, masukan hingga koreksi disampaikan anggota DPRD selama pembahasan berlangsung.

Masukan tersebut muncul baik melalui pandangan umum fraksi maupun dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Basri menilai berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perubahan anggaran.

"Hal-hal yang berkaitan dengan aspek belanja, indikator maupun tolok ukur kinerja kegiatan telah dibahas secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, substansi dokumen yang diajukan mengalami penajaman dan penyempurnaan," katanya.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, proses P-APBD 2026 masih harus melewati tahapan administrasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan akan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

Basri menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus tetap dibarengi dengan prinsip akuntabilitas serta memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan.

"Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara akan segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan," tegasnya.

Ia berharap anggaran perubahan tersebut dapat segera diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, Basri turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang selama ini memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia menilai partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

Cegah Korupsi dari Hulu, Bersama Gubsu Bobby Nasution Bupati Paluta Reski Basyah Ikut Teken Komitmen Tata Kelola Anggaran

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:40:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., melalui penandatanganan komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Bupati Reski Basyah hadir bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, para kepala daerah, serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Agenda itu turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, Perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Pembacaan tersebut diikuti kepala daerah dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Setelah itu, para kepala daerah dan pimpinan DPRD menandatangani dokumen komitmen bersama sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, kemudian dilanjutkan kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Bagi Pemkab Paluta, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor yang berkaitan dengan perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, pertemuan yang digelar atas inisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Bobby, hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengikuti pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing.

Bobby menekankan, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Sebab, penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak unsur yang saling berhubungan.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder yang tentu saling berkaitan," kata Bobby Nasution.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Menurutnya, kehadiran KPK dalam forum tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak berhenti melakukan perbaikan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami untuk terus meningkatkan integritas," ujar Bobby.

Selain membahas komitmen pemerintah daerah, forum tersebut juga menyoroti posisi dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pimpinan KPK Johanis Tanak menilai APIP memiliki posisi penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi di daerah.

Menurut Johanis, APIP tidak hanya berfungsi melakukan pemeriksaan, tetapi juga harus mampu memberikan peringatan dini apabila ditemukan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, ia mendorong penguatan posisi APIP agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih independen dan efektif.

"Kita perlu memperkuat posisi APIP. APIP tidak hanya dipilih di daerah, tetapi juga perlu mendapat persetujuan dari Kemendagri. Dengan demikian, APIP tidak mudah diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat lainnya. Payung hukumnya juga perlu diperkuat," kata Johanis.

Penguatan APIP dinilai penting agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Hal senada disampaikan Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus. Ia menekankan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, sistem pengawasan internal yang berjalan dengan baik dapat membantu pemerintah daerah melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan atau potensi penyimpangan.

"Kalau APIP berkualitas, pemerintahan akan berjalan lebih baik. Jika ada penyimpangan, sebelum masuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) masih ada kesempatan untuk dilakukan perbaikan atau pengembalian. APIP adalah mitra pemerintah daerah, bukan pihak yang harus dihindari," ujar Akhmad Wiyagus.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun pengawasan internal yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap didampingi Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Protokol.

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Sumatera Utara, dengan perhatian khusus terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal.

Bagi pemerintah daerah, pembenahan pada sektor-sektor tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit potensi terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.zal

Teken Komitmen di Hadapan KPK, Bupati Madina Saipullah Nasution dan DPRD Erwin Efendi Lubis Didorong Benahi Tata Kelola

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:39:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026), dalam agenda Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi.

Forum tersebut mempertemukan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan turut dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.

Sebelum penandatanganan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin pembacaan komitmen bersama. Para kepala daerah dan ketua DPRD kemudian mengikuti prosesi penandatanganan sebagai bagian dari kesepakatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.

Komitmen tersebut mencakup upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama dalam proses perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, keterlibatan Bupati Saipullah dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Komitmen pencegahan korupsi juga tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dan tata kelola sejak tahap awal.

Dalam forum tersebut, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi salah satu perhatian. KPK menekankan pentingnya keberadaan pengawasan internal yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Saipullah Nasution hadir bersama sejumlah pejabat Pemkab Madina.

Di antaranya Pj. Sekda Afrizal Nasution, Kepala BPKAD Randuk Efendi Siregar, Sekwan Rahmat Rizki Ramadan, Inspektur Munawar, Kepala Bapperida Ahmad Martua, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, Kadis Pendidikan dr. Mhd. Faisal Situmorang, serta Kadis Kesehatan drg. Muhammad Firdaus Batubara.

Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Pembenahan tidak hanya berada pada level pimpinan, tetapi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan administrasi pemerintahan sehari-hari.

Penandatanganan komitmen menjadi bagian dari agenda bersama pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Bagi Madina, komitmen tersebut menjadi pijakan untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan pengawasan serta memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Rakor bersama KPK itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan.zal

78 Mahasiswa Palas Dapat Beasiswa SDMPKS 2026, Wabup Achmad Fauzan Nasution: Ini Peluang Emas

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:38:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Sebanyak 78 mahasiswa asal Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, resmi menerima Beasiswa Sumber Daya Manusia Perkebunan dan Peternakan (SDMPKS) Tahun 2026.

Pelepasan para penerima beasiswa dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas, H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I, dalam acara yang digelar di Aula Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, Kamis (17/9/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan dan peternakan. Para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan pendidikan tersebut untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Plt Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, Irinka Rahmawati Harahap, SP., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 78 mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa SDMPKS tahun 2026.

Para penerima berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Padang Lawas.

Menurut Irinka, proses seleksi penerima beasiswa telah dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara profesional.

"Seleksi penerimaan beasiswa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan secara profesional," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Achmad Fauzan menyampaikan salam dari Bupati Padang Lawas kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa penerima beasiswa.

Ia menjelaskan, Bupati Padang Lawas tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena sedang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah di Medan.

"Bapak Bupati Padang Lawas menitipkan salam kepada kita semua, terutama kepada adik-adik penerima beasiswa. Beliau tidak bisa hadir karena harus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah di Medan," kata Achmad Fauzan.

Kepada 78 penerima beasiswa, Achmad Fauzan berpesan agar kesempatan memperoleh bantuan pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk menuntut ilmu dan meningkatkan kemampuan.

Ia juga meminta para mahasiswa menjaga sikap, nama baik keluarga maupun Kabupaten Padang Lawas selama menjalani pendidikan.

Selain menyelesaikan pendidikan dengan baik, para penerima beasiswa juga diharapkan dapat mengabdikan pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat ketika kembali ke daerah.

"Ini adalah peluang emas. Tuntutlah ilmu dengan baik. Jadilah generasi yang kompeten dan berakhlak. Setelah selesai nanti, kembalilah untuk membangun Padang Lawas yang lebih maju dan sejahtera," tegasnya.

Beasiswa SDMPKS merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perkebunan dan peternakan.

Program ini juga menjadi salah satu upaya mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dan peternakan.

Bagi Kabupaten Padang Lawas, keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut dinilai penting karena sektor perkebunan dan peternakan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan bekal pendidikan yang diperoleh melalui program beasiswa tersebut, 78 mahasiswa penerima SDMPKS Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi generasi yang mampu berkontribusi terhadap pengembangan sektor pertanian di Padang Lawas.

Kegiatan pelepasan berlangsung dengan khidmat. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto antara pemerintah daerah, jajaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta para mahasiswa penerima Beasiswa SDMPKS Tahun 2026.zal

IKANAS Sumut Gelar Maulid Nabi 1448 H Sekaligus Rayakan HUT ke-63 Erwan Rosadi Nasution

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:11:00 +0700+0700

MEDAN — Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna (IKANAS) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Ketua DPD IKANAS Sumatera Utara, Erwan Rozadi Nasution, di De Nasti Cafe, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dengan mengusung tema "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mempererat Silaturahmi dan Membangun Kebersamaan Keluarga Besar IKANAS."

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPP IKANAS Saifullah Nasution, Ketua DPD IKANAS Sumut Erwan Rosadi Nasution, jajaran pengurus, keluarga besar Nasution dohot anak boruna serta para undangan.

Peringatan Maulid Nabi sekaligus momentum ulang tahun Erwan Rosadi Nasution menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar IKANAS Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Erwan Rosadi Nasution menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi memiliki makna penting karena mengingatkan seluruh keluarga besar IKANAS untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW.

"Peringatan Maulid Nabi bukan hanya kegiatan seremonial. Kita ingin mengambil hikmah dari keteladanan Rasulullah SAW, terutama dalam membangun persaudaraan, menjaga amanah dan mempererat silaturahmi," ujar Erwan.

Ia juga berharap IKANAS dapat terus menjadi wadah pemersatu bagi keluarga Nasution dan anak boruna, dengan mengedepankan semangat persaudaraan serta kepedulian terhadap sesama.

Sementara itu, Ketua DPP IKANAS Saifullah Nasution mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai perpaduan peringatan Maulid Nabi dan HUT Ketua DPD IKANAS Sumut menjadi momentum yang sarat dengan nilai kekeluargaan.

Saifullah mengajak seluruh keluarga besar IKANAS untuk menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam memperkuat persatuan.

"Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dapat kita implementasikan dalam kehidupan, terutama kejujuran, kasih sayang, persaudaraan dan menjaga amanah," katanya.

Selain diisi dengan tausiah keagamaan, acara juga berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Ucapan selamat ulang tahun ke-63 turut diberikan kepada Erwan Rosadi Nasution sebagai bentuk doa dan apresiasi dari keluarga besar IKANAS.

Momentum tersebut sekaligus diharapkan menjadi penguat komitmen keluarga besar Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna untuk terus menjaga silaturahmi, mempererat persaudaraan dan menghadirkan organisasi yang memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

Badan Pengelola Toba Caldera dan Besarnya Harapan Masyarakat

admin — Sat, 19 Sep 2026 00:11:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark memang terdengar besar. Di dalamnya melekat nama lokal sekaligus identitas internasional. Tak heran, berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Danau Toba kerap dikaitkan dengan lembaga tersebut.

Danau keruh, Badan Pengelola Toba Caldera dicari. Terjadi kebakaran, Toba Caldera dipanggil. Gempa bumi, kembali mencari Toba Caldera. Sampah berserakan, Toba Caldera ditanya. Ikan mati mengambang, Toba Caldera dikejar.

Bahkan, secara berseloroh, ketika ada anjing tertabrak di jalan, Toba Caldera pun bisa ikut disebut. Yang terakhir tentu saja hanya candaan.
Fenomena tersebut menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Badan Pengelola Toba Caldera. Dalam persepsi publik, seolah-olah berbagai persoalan di kawasan Danau Toba menjadi tanggung jawab lembaga ini, sementara perangkat kedinasan pemerintah lainnya seakan berada di luar persoalan.

Namun, kondisi tersebut justru menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk memahami bagaimana kelembagaan dan persepsi masyarakat berkembang. Persepsi terhadap sebuah lembaga dapat menjadi kanal aspirasi yang dinamis dan perubahannya tidak selalu mudah dipahami.

Perlahan, masyarakat mulai memahami fungsi dan kapasitas Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Badan Pengelola Toba Caldera bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan atas seluruh persoalan di kawasan Danau Toba. Lembaga ini juga bukan pemegang tunggal kepemimpinan dalam pengelolaan kawasan.

Sebaliknya, Badan Pengelola Toba Caldera hadir sebagai sahabat dalam memilih dan membangun protokol pengelolaan kawasan geopark.
Toba Caldera UNESCO Global Geopark merupakan salah satu mata rantai dalam jaringan berbagai komponen sosial yang bekerja bersama. Perannya berada di tengah-tengah jejaring tersebut: membangun dialog, menghimpun gagasan, dan merumuskan formulasi untuk kemudian dikerjakan melalui semangat kolaborasi.

Tujuannya adalah membangun pengelolaan kawasan yang selaras dengan prinsip-prinsip taman bumi atau geopark.

Karena itu, besarnya harapan masyarakat juga harus dijawab dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Badan Pengelola Toba Caldera perlu terus memperkuat kompetensi, pengetahuan, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pada akhirnya, pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark bukanlah pekerjaan satu lembaga. Ia merupakan kerja bersama yang membutuhkan dialog, gagasan, koordinasi, dan kolaborasi dari berbagai komponen masyarakat.

Oleh: Tikwan Raya Siregar
Tim Badan Pengelola Toba Caldera

Kemnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Membuat Jus Sehat

admin — Fri, 18 Sep 2026 23:59:00 +0700+0700

Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan membuat jus sehat. Pelatihan ini berlangsung dalam kegiatan Talent Hub Inklusif di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jumat (18/9/2026).

Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi antara Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dan Rumah Kreatif Disabilitas dengan tema "Berkarya dan Berkembang Bersama Anak Penyandang Disabilitas".

Ketua Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker Sumarni Yassierli mengatakan setiap individu memiliki potensi, bakat, dan semangat yang perlu mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang.

"Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi, bakat, dan semangat yang patut kita dukung bersama. Karena itu, pemberdayaan perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang," ujar Sumarni.

Menurut Sumarni, pelatihan membuat jus sehat tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri.

Peserta dari Rumah Kreatif Disabilitas memperoleh keterampilan membuat jus sehat yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dikembangkan sebagai peluang usaha.

"Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Jadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi agar dapat mandiri serta memberikan karya terbaik bagi lingkungan sekitar," lanjut Sumarni.

Sumarni mengatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumarni mengapresiasi kolaborasi Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dengan Rumah Kreatif Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak.rel