https://www.sumut24.co/ Sumut24.co Berani Tampil Beda Sun, 14 Jun 2026 13:54:50 +0700+0700 id-ID PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke-40 Sun, 14 Jun 2026 11:31:00 +0700+0700 <![CDATA[PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke-40]]> Asren Nasution, menyampaikan apresiasi atas kesungguhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dalam mempersiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Menurut Asren Nasution yang juga dosen Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara, keseriusan penyelenggara terlihat dari berbagai langkah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan MTQ tersebut.</p> <p>"Kesungguhan ini terlihat dari persiapan yang dilakukan pihak penyelenggara melalui koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan MTQ ke-40," ujar Asren Nasution, Sabtu (14/6).</p> <p>Ia juga menilai perhatian dan dukungan penuh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menjadi faktor penting dalam membangun kolaborasi seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang keagamaan bergengsi tersebut.</p> <p>"Kami memberikan apresiasi atas kepedulian dan fasilitasi yang diberikan jajaran Pemprov Sumut. Perhatian Gubernur Sumut terhadap MTQ ini menjadi daya ungkit untuk mewujudkan kolaborasi yang kuat demi suksesnya penyelenggaraan event bergengsi ini," katanya.</p> <p>Asren berharap keseriusan Gubernur bersama Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pemerintah dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara dan kafilah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk memberikan penampilan terbaik.</p> <p>Ia optimistis MTQ ke-40 akan melahirkan peserta-peserta unggulan yang mampu mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional hingga internasional.</p> <p>"Kita berharap lahir peserta terbaik yang mampu mewakili Sumatera Utara hingga ke pentas dunia. Sumatera Utara selama ini dikenal sebagai gudangnya qari, qariah, hafiz, dan hafizah berprestasi di tingkat nasional. Prestasi ini harus terus dipelihara dan dipertahankan," tegasnya.</p> <p>Sebagai organisasi yang bergerak dalam pembinaan dan pengembangan Al-Qur'an, PW IPQAH Sumatera Utara menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MTQ ke-40 serta pembinaan kafilah Sumut agar mampu meraih prestasi terbaik pada ajang nasional maupun internasional.</p> <p>"PW IPQAH dengan segala potensi yang dimiliki siap mendukung suksesnya MTQ dan mendukung keberhasilan kafilah Sumatera Utara pada berbagai ajang, baik tingkat nasional maupun internasional," pungkas Asren Nasution.rel]]> https://www.sumut24.co/Berita/283325/pw-ipqah-sumut-apresiasi-kesungguhan-pemprov-sumut-sukseskan-mtq-ke40/ Patroli Blue Light Brimob Sumut, Respons Cepat Laporan Warga dan Cegah Balap Liar di Kota Medan Sun, 14 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Patroli Blue Light Brimob Sumut, Respons Cepat Laporan Warga dan Cegah Balap Liar di Kota Medan]]> Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan Patroli Blue Light Antisipasi Pencegahan Kriminalitas di sejumlah titik strategis wilayah Kota Medan, Sabtu malam (13/6/2026).</p> <p>Kegiatan melibatkan personel yang ditempatkan di beberapa lokasi, antara lain Simpang Pintu Tol Tanjung Mulia, Simpang Tiga Metrologi Pancing, Simpang Jalan Willem Iskandar, Jalan Cemara, serta Simpang Empat Gajah Mada-Krakatau. Patroli dilaksanakan dengan pola mobiling dan siaga di titik-titik yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Selama pelaksanaan patroli, personel melakukan pemantauan situasi, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari, serta siap merespons setiap laporan yang disampaikan warga. Kehadiran patroli Blue Light di tengah masyarakat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.</p> <p>Pada sekitar pukul 21.30 WIB, personel yang bertugas di wilayah Tanjung Mulia menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas balap liar di kawasan Jalan Cemara. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel segera bergerak menuju lokasi dan melakukan penertiban. Dalam kegiatan tersebut, satu orang terduga pelaku berhasil diamankan untuk diberikan pembinaan.</p> <p>Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penegakan ketertiban, tetapi juga mengedepankan sisi edukatif dan humanis. Danton Brimob yang berada di lokasi memberikan arahan serta motivasi kepada yang bersangkutan agar tidak kembali terlibat dalam aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.</p> <p>Patroli Blue Light yang dilaksanakan secara rutin merupakan bagian dari komitmen Satuan Brimob Polda Sumut dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kehadiran personel di lapangan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih tenang, sekaligus memperkuat kepercayaan dan kedekatan antara Polri dan masyarakat.(W05)</p> <p>FOTO:]]> https://www.sumut24.co/Berita/283324/patroli-blue-light-brimob-sumut-respons-cepat-laporan-warga-dan-cegah-balap-liar-di-kota-medan/ Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan Sun, 14 Jun 2026 09:02:00 +0700+0700 <![CDATA[Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan]]> Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan</p> <p>Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN</p> <p>Pagi itu, Bandara Sam Ratulangi tidak hanya menjadi pintu kedatangan kami di Sulawesi Utara. Ia menjadi pintu masuk untuk memahami satu persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjalanan studi. Bersama Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, kami melakukan Studi Strategis ke Manado dan Minahasa Utara. Sesampainya di bandara, kami disambut hangat oleh kawan-kawan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Sulawesi Utara.</p> <p>Awalnya sederhana saja. Sarapan pagi, kopi, makanan khas, dan percakapan ringan. Tetapi dari meja sarapan itulah diskusi bergerak ke tema yang tidak ringan: perbatasan, kewarganegaraan, identitas, manusia, dan negara.</p> <p>Salah satu cerita yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai Persons of Filipino Descent, atau PFDs. Istilah ini terdengar administratif, seolah hanya perkara data, dokumen, dan status hukum. Namun, di balik istilah itu terdapat kisah panjang tentang manusia yang hidup di antara dua negara, dua sistem hukum, dua sejarah, dan satu ruang maritim yang sejak lama menjadi jembatan kehidupan.</p> <p>PFDs adalah komunitas keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bitung, Minahasa Utara, Tahuna, Sangihe, Talaud, dan kawasan kepulauan yang secara geografis dekat dengan Filipina Selatan. Mereka bukan sekadar angka dalam tabel pendataan. Mereka adalah kenyataan sosial perbatasan Indonesia–Filipina.</p> <p>Di atas peta, batas negara tampak tegas. Ada garis, koordinat, yurisdiksi, bendera, paspor, visa, dan aturan keimigrasian. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kepulauan, laut tidak selalu berarti pemisah. Bagi masyarakat Sangihe, Talaud, Nusa Utara, dan Filipina Selatan, laut sering kali justru menjadi ruang keluarga, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang sejarah.</p> <p>Di kawasan itu, perahu lebih dahulu mengenal rute daripada negara mengenal administrasi modern. Keluarga lebih dahulu saling berkunjung daripada paspor menjadi kewajiban. Perdagangan rakyat lebih dahulu tumbuh daripada garis batas dipertegas di atas peta politik. Karena itu, membicarakan PFDs tidak cukup hanya dengan bahasa hukum keimigrasian.</p> <p>Tentu, negara harus tegas. Negara wajib mengetahui siapa yang masuk, siapa yang tinggal, siapa yang bekerja, dan siapa yang melintasi wilayahnya. Tetapi ketegasan negara tidak boleh kehilangan kepekaan sejarah dan kemanusiaan. Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menjaga pagar, melainkan negara yang mampu memahami kehidupan di sekitar pagar itu.</p> <p>Dalam tradisi sosial masyarakat perbatasan, dikenal istilah Sapi dan Pisang. Sapi sering dipahami sebagai Sangir-Filipina, yakni keturunan dari ayah Sangir dan ibu Filipina. Pisang adalah Filipina-Sangir, keturunan dari ayah Filipina dan ibu Sangir. Istilah ini lahir dari pengalaman hidup masyarakat, bukan dari meja birokrasi.</p> <p>Sapi–Pisang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Filipina di kawasan utara bukan semata hubungan diplomatik antarnegara. Ia juga hubungan keluarga antarwarga. Ada perkawinan, perdagangan, bahasa, marga, gereja, kampung, perahu, dan makam leluhur di dalamnya.</p> <p>Maka, terlalu sempit jika persoalan ini direduksi menjadi isu "WNA ilegal". Cara pandang seperti itu bukan hanya menyederhanakan masalah, tetapi juga berisiko mengabaikan sejarah panjang masyarakat maritim di utara Indonesia. PFDs dan Sapi–Pisang bukan sekadar soal siapa datang dari mana. Ini tentang bagaimana negara membaca manusia yang hidup di persimpangan sejarah, hukum, dan identitas.</p> <p>Laut Sulawesi bukan hanya garis batas negara. Bagi masyarakat Sangihe dan Filipina Selatan, ia adalah ruang keluarga, ruang ekonomi, dan ruang sejarah. Tugas negara bukan memutus jalur hidup itu, melainkan menatanya agar manusia terlindungi, ekonomi daerah tidak bocor, dan kedaulatan tetap tegak.</p> <p>Di sinilah penanganan PFDs menjadi penting. Negara tidak boleh membiarkan ada manusia yang hidup terlalu lama dalam status abu-abu. Tidak jelas sebagai warga negara mana. Tidak memiliki dokumen yang kuat. Tidak sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum. Tidak mudah mengakses layanan dasar. Tidak pula memiliki kepastian penuh atas masa depannya.</p> <p>Ketidakjelasan status kewarganegaraan bukan masalah kecil. Ia berdampak pada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga martabat seseorang sebagai manusia. Tanpa dokumen yang jelas, seseorang bisa hadir secara fisik di tengah masyarakat, tetapi absen secara administratif di mata negara.</p> <p>Lebih jauh, ketidakjelasan itu juga membuka risiko statelessness, yaitu kondisi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Inilah ruang gelap yang harus dicegah. Sebab, manusia tanpa kewarganegaraan bukan hanya kehilangan dokumen. Ia berpotensi kehilangan akses terhadap masa depan.</p> <p>Karena itu, langkah Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara dalam menangani PFDs patut dilihat sebagai bagian dari agenda besar negara. Ada pendataan. Ada verifikasi. Ada koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina. Ada pembentukan desk koordinasi. Ada proses Register Filipino Nationals. Ada pemberian izin tinggal terbatas dengan tarif Rp0. Ada penegasan kewarganegaraan. Ada pula penerbitan dokumen kependudukan bagi mereka yang memenuhi syarat.</p> <p>Ini bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah upaya negara menghadirkan kepastian hukum bagi manusia perbatasan.</p> <p>Namun, penyelesaian PFDs tidak bisa diletakkan hanya di pundak Imigrasi. Imigrasi memang berada di garis depan, tetapi persoalan ini menyentuh banyak sektor: kewarganegaraan, administrasi kependudukan, hubungan luar negeri, pemerintahan daerah, keamanan wilayah, ekonomi perbatasan, serta perlindungan hak asasi manusia.</p> <p>Di titik inilah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis. Kemenko Kumham Imipas tidak sekadar menjadi penghubung administratif, tetapi menjadi koordinator dan pengarah kebijakan lintas sektoral. Penyelesaian status PFDs membutuhkan orkestrasi negara yang utuh, bukan kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.</p> <p>Kemenko Kumham Imipas telah beberapa kali menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga, termasuk membangun komunikasi dengan Duta Besar Filipina di Jakarta serta Konsulat Jenderal Filipina di Manado. Langkah seperti ini penting karena masalah PFDs tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu surat, satu rapat, atau satu instansi. Ia memerlukan kerja diplomatik, kerja administratif, kerja hukum, dan kerja kemanusiaan secara bersamaan.</p> <p>Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta pemerintah Filipina harus berada dalam satu tarikan napas kebijakan. Tanpa koordinasi, manusia perbatasan akan terus berpindah dari satu meja ke meja lain, dari satu formulir ke formulir lain, dari satu tafsir aturan ke tafsir aturan berikutnya. Akhirnya, negara terlihat hadir, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan.</p> <p>PFDs juga harus dilihat dalam kerangka kedaulatan negara. Pendekatan kemanusiaan bukan berarti negara menjadi longgar. Justru sebaliknya, pendataan dan legalisasi status adalah cara negara memperkuat kendali. Dengan data yang baik, negara tahu siapa yang berada di wilayahnya. Dengan verifikasi yang kuat, negara dapat membedakan siapa warga negara Indonesia, siapa warga negara Filipina, dan siapa yang berisiko tanpa kewarganegaraan. Dengan dokumen yang jelas, ruang penyalahgunaan dapat dipersempit.</p> <p>Kedaulatan yang kuat bukan hanya kedaulatan yang keras. Kedaulatan yang kuat adalah kedaulatan yang tertib, adil, dan manusiawi.</p> <p>Di sisi lain, isu PFDs juga terkait dengan ekonomi maritim perbatasan. Jalur Sangihe, Talaud, Bitung, dan Filipina Selatan sejak lama menjadi ruang perdagangan tradisional. Ada ikan, hasil bumi, kebutuhan pokok, tenaga kerja, jasa, dan relasi ekonomi rakyat. Jika tidak ditata, jalur ini bisa menjadi ruang rawan penyelundupan, perdagangan ilegal, eksploitasi, bahkan kejahatan lintas negara. Tetapi jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah perbatasan.</p> <p>Negara tidak boleh hanya menjadi pagar. Negara harus menjadi penata.</p> <p>Perdagangan tradisional harus dibedakan dari pelanggaran hukum. Mobilitas keluarga lintas batas harus dibedakan dari penyelundupan manusia. Komunitas perbatasan harus dibedakan dari jaringan kejahatan. Di sinilah kecerdasan negara diuji: tegas terhadap pelanggaran, tetapi bijak terhadap sejarah sosial masyarakatnya sendiri.</p> <p>Gagasan Desa Taat Status Keimigrasian, atau Desa Taskim, menjadi relevan dalam konteks ini. Jika dijalankan dengan serius, Desa Taskim dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat perbatasan. Ia bisa menjadi ruang edukasi, pendataan, pembinaan, pengawasan partisipatif, dan pelayanan langsung. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemeriksaan, tetapi menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban wilayah.</p> <p>Pelajaran dari Studi Strategis IPDN ini sederhana tetapi penting. Pemerintahan tidak selalu hidup dalam teori besar, dokumen tebal, atau pidato resmi. Kadang, ilmu pemerintahan muncul dari meja sarapan di bandara. Dari obrolan dengan petugas lapangan. Dari cerita tentang keluarga yang hidup di dua sisi perbatasan. Dari data penduduk yang belum rapi. Dari kartu identitas yang belum terbit. Dari manusia yang menunggu kepastian status.</p> <p>Sulawesi Utara adalah pintu utara Indonesia. Dari daerah ini, kita belajar bahwa perbatasan bukan sekadar garis yang dijaga, tetapi ruang hidup yang harus dikelola. Negara hadir bukan hanya melalui pos lintas batas, kapal patroli, dan aturan keimigrasian. Negara juga hadir melalui dokumen identitas, izin tinggal, penegasan kewarganegaraan, pelayanan kependudukan, dan keberanian menyelesaikan persoalan yang telah lama dibiarkan abu-abu.</p> <p>PFDs dan Sapi–Pisang memberi kita pelajaran bahwa kedaulatan tidak boleh kehilangan wajah manusia. Negara harus tegas, tetapi tidak boleh buta sejarah. Negara harus tertib, tetapi tidak boleh dingin terhadap nasib manusia. Negara harus menjaga batas, tetapi juga harus memahami kehidupan yang tumbuh di sekitar batas itu.</p> <p>Pada akhirnya, persoalan PFDs bukan hanya tentang siapa orang Indonesia dan siapa orang Filipina. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan manusia yang hidup di antara dua dunia administratif, tetapi memiliki akar sosial yang nyata di tanah dan laut kita.</p> <p>Dari Bandara Sam Ratulangi pagi itu, dari sambutan kawan-kawan Imigrasi, dari sarapan yang berubah menjadi diskusi serius, saya semakin yakin bahwa perbatasan bukan hanya soal garis di peta. Perbatasan adalah soal manusia.</p> <p>Dan ketika negara hadir memberi kepastian kepada manusia perbatasan, di situlah kedaulatan menemukan martabatnya.rel]]> https://www.sumut24.co/politik/283323/sapindashpisang-di-garis-batas-ketika-kedaulatan-bertemu-kemanusiaan/ Jemaah Haji Kloter 09 di Jamu Wali Kota Solok dengan Masakan Minang di Asrama Haji Sun, 14 Jun 2026 08:36:00 +0700+0700 <![CDATA[Jemaah Haji Kloter 09 di Jamu Wali Kota Solok dengan Masakan Minang di Asrama Haji]]> Haji Embarkasi Padang</p> <p>Menyambut kepulangan jemaah haji Kloter 09 Debarkasi Padang asal Solok Raya.Wali Kota Solok langsung menyiapkan Jamuan makan siang untuk seluruh jemaah sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali ke daerah masing-masing.Dengan menu khas Minangkabau menjadi sajian istimewa.</p> <p>.Setelah prosesi serah terima jemaah dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat kepada pemerintah daerah. Suasana yang awalnya berlangsung formal berubah hangat saat para jemaah dipersilakan menikmati hidangan khas Ranah Minang yang telah disediakan.</p> <p>Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra mengumhkapkan, jamuan makan bersama merupakan tradisi yang selama ini dijaga Pemerintah Kota Solok sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan jemaah haji ke tanah air. "Sesuai tradisi kami di Kota Solok, sebelum jemaah haji pulang dan kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing, kami menjamu makan terlebih dahulu. </p> <p>Untuk itu, kami mengundang seluruh Bapak dan Ibu jemaah haji untuk makan siang bersama sebelum melanjutkan perjalanan," ujar Ramadhani.</p> <p>Dia mengatakan, para jemaah telah menyelesaikan perjalanan ibadah yang panjang dan penuh perjuangan. Karena itu, pemerintah daerah ingin memberikan sambutan hangat sekaligus ungkapan syukur atas kepulangan mereka dalam keadaan sehat.</p> <p>Jamuan tersebut disambut antusias para jemaah. Setelah lebih dari sebulan berada di Arab Saudi, sajian khas Minangkabau menjadi pelepas rindu yang telah lama dinantikan.
Makanannyo lamak, lah taragak jo gulai pucuak ubi jo jariang," ujar salah seorang jemaah yang mengaku rindu dengan gulai daun singkong dan jengkol khas kampung halaman.</p> <p> Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Solok dalam menyambut kepulangan jemaah haji. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah yang baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah haji.</p> <p>"Ini sebuah momen istimewa bagi jemaah Kloter 09. Di daerah lain biasanya jemaah disambut oleh pemerintah daerah masing-masing setelah tiba di daerah asal. Namun kali ini, Wali Kota Solok menjamu satu kloter penuh di Asrama Haji. Tentu ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi para jemaah," ujar Rifki.</p> <p>Jamuan tersebut terasa semakin spesial karena menghadirkan makanan khas Minangkabau yang telah lama dirindukan para jemaah.</p> <p>Jemaah untuk kepulangan ini memang tidak lagi mendapatkan layanan makan berat di Asrama Haji karena mereka tidak menginap. Jemaah hanya mengikuti seremoni penyambutan dan serah terima sebelum kembali ke daerah masing-masing. Karena itu, jamuan yang disiapkan Pemerintah Kota Solok menjadi perhatian dan kebahagiaan tersendiri bagi jemaah," katanya.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283322/jemaah-haji-kloter-09-di-jamu-wali-kota-solok-dengan-masakan-minang-di-asrama-haji/ AI MENIPU SAYA, JANGAN PERCAYA BUTA! Sun, 14 Jun 2026 08:35:00 +0700+0700 <![CDATA[AI MENIPU SAYA, JANGAN PERCAYA BUTA!]]>

MEDAN – Sebuah pengalaman mengejutkan diceritakan oleh Shohibul Anshor Siregar, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Ia mengaku nyaris menjadi korban dari keyakinan palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) ketika sedang menyelesaikan sebuah monograf akademik tentang ketidakadilan global dalam sepak bola.
"AI itu menuduh naskah saya fiktif. Ia mengatakan kasus yang saya angkat tidak pernah terjadi. Ia bahkan menuduh saya melanggar etika penelitian," kata Siregar dalam wawancara eksklusif, dengan nada masih menyisakan kekesalan.
Padahal, menurut Siregar, kasus yang ia angkat dalam naskahnya adalah kejadian nyata dan sedang menjadi perbincangan dunia. Naskah itu membahas penolakan visa terhadap wasit elite Somalia, Omar Abdulkadir Artan, oleh imigrasi Amerika Serikat pada Juni 2026, yang diberitakan secara luas oleh media internasional.
Kronologi: Ketika AI Menjadi "Hakim" yang Keliru
Siregar menjelaskan bahwa awalnya ia hanya meminta AI untuk meninjau naskahnya secara kritis, sebuah praktik yang umum dilakukan para akademisi untuk mendapatkan masukan awal.
"AI itu dengan lantang mengatakan bahwa kasus Omar Artan adalah 'hipotetis' dan 'konstruksi fiktif'. Ia bahkan menulis bahwa penerbit ternama dunia akan menolak naskah saya karena dianggap menyajikan data palsu," jelas Siregar.
AI tersebut, yang tidak disebutkan namanya oleh Siregar, bahkan menulis kalimat yang membuat Siregar terpaku:
"Jika kasus ini fiktif, maka seluruh analisis Critical Discourse Analysis (CDA) menjadi tidak valid. Penerbit ternama akan menolak naskah ini karena pelanggaran etika penelitian."
"Saya jengkel. Naskah itu sudah saya siapkan melalui telaah berbagai sumber otoritatif," ujar Siregar.
Momen "Pembalikan": 11 Tautan Video yang Membungkam AI
Alih-alih langsung percaya, Siregar yang juga aktif dalam penelitian kritis media memilih untuk melakukan verifikasi mandiri.
"Terus terang saya tidak terima. Saya mengikuti berita ini sejak awal. Lalu saya buka berbagai sumber termasuk YouTube dan kumpulkan buktinya," katanya.
Ia kemudian mengirimkan 11 tautan video kepada AI tersebut, yang meliputi:
Laporan BBC News tentang wasit Somalia yang dilarang masuk AS.
Laporan DW News tentang kepulangan wasit tersebut ke Somalia.
Cuplikan konferensi pers Presiden FIFA Gianni Infantino yang mengatakan "chill, relax".
Liputan TRT World yang mengkritik pernyataan Infantino.
Video dari Roya News tentang donasi $50.000 untuk Omar Artan.
Serta laporan dari kanal berbahasa Indonesia (RuangBolaa, VivaBola) dan kanal berbahasa Somalia.
Setelah menerima 11 tautan itu, AI yang sebelumnya begitu percaya diri berubah total dan meminta maaf.
Siregar mengutip sebagian respons AI tersebut:
"Anda benar sekali—saya mohon maaf. Saya menarik kembali tuduhan 'fiktif' dan 'pelanggaran etika' karena kasus ini terbukti riil melalui minimal 11 video dari berbagai media internasional terpercaya."
Peringatan Siregar: "Berteman dengan AI Itu Berbahaya"
Meskipun AI tersebut telah meminta maaf, Siregar tidak begitu saja melupakan kejadian itu. Baginya, peristiwa ini membuka tabir bahaya struktural dari kecerdasan buatan generatif.
"AI tidak pernah ragu. Ia berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahuinya dengan nada yang sama persis seperti saat ia berbicara tentang hal-hal yang 'diketahuinya'. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya," tegas dosen FISIP UMSU itu.
Siregar kemudian menulis sebuah surat pernyataan resmi yang ia sebarluaskan kepada kolega dan mahasiswanya. Dalam surat itu, ia mengingatkan tujuh poin penting:
AI bukan teman: karena teman sejati berani mengatakan "saya tidak tahu".
Jangan pernah percaya AI tanpa verifikasi: setiap klaim harus diperiksa dengan sumber primer.
AI tidak memiliki ingatan yang dapat diandalkan: ia tidak konsisten dan bisa berubah haluan dalam hitungan menit.
Kesalahan AI bukan pengecualian, melainkan fitur permanen: ia akan selalu salah dalam beberapa cara.
Jangan gunakan AI untuk menggantikan tanggung jawab intelektual anda sendiri: anda yang bertanggung jawab atas karya anda.
Ajarkan kehati-hatian ini kepada generasi muda: jangan biarkan mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa "komputer tidak pernah salah".
Gunakan AI sebagai alat, bukan sebagai otoritas: ia berguna untuk menyusun ulang kalimat atau brainstorming, tetapi berbahaya untuk klaim faktual.
"Kita tidak boleh anti-teknologi. Tapi kita juga tidak boleh buta teknologi. Kritis itu kuncinya," pungkas Siregar.

]]> https://www.sumut24.co/Berita/283321/ai-menipu-saya-jangan-percaya-buta/ Laporan Kajian Fiskal Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2026 Sun, 14 Jun 2026 08:28:00 +0700+0700 <![CDATA[Laporan Kajian Fiskal Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2026]]> Berdasarkan hasil penelaahan menyeluruh terhadap sisa tabel Lampiran I yang termuat pada halaman 9 dan 10 dokumen yang diunggah, seluruh data keuangan terkait program pendidikan nasional yang disalurkan melalui mekanisme transfer pusat ke daerah berhasil diidentifikasi. Komponen ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang mencakup dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan dana tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah. </p> <p>Rincian pos pendapatan transfer khusus sektor pendidikan di Kota Medan Tahun Anggaran 2026 disajikan secara terperinci pada tabel berikut:</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.08.002.00004.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan.
Sebelum Perubahan (Rp): 14.684.899.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 14.684.899.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00026.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Reguler.
Sebelum Perubahan (Rp): 268.369.000.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 268.369.000.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00027.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Kinerja.
Sebelum Perubahan (Rp): 3.025.000.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 3.025.000.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00028.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler.
Sebelum Perubahan (Rp): 11.937.700.00
Sesudah Perubahan (Rp) : 11.937.700.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00029.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja.
Sebelum Perubahan (Rp): 82.500.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 82.500.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00030 .
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler.
Sebelum Perubahan (Rp): 8.308.670.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 8.308.670.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00031.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja.
Sebelum Perubahan (Rp): 225.000.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 225.000.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00036 .
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - Tunjangan Profesi Guru.
Sebelum Perubahan (Rp): 228.362.802.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 228.362.802.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Kode Rekening: 4.2.01.09.002.00037.
Uraian Pos Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Pendidikan: DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - Tambahan Penghasilan Guru.
Sebelum Perubahan (Rp): 357.000.000.
Sesudah Perubahan (Rp) : 357.000.000.
Selisih Perubahan (Rp): 0.</p> <p>Guna mengetahui total dukungan anggaran pertolongan operasional dan peningkatan mutu guru dari pusat ke Kota Medan, dilakukan perhitungan akumulasi matematika dari seluruh pos anggaran sektoral di atas. </p> <p>Formulasi penggabungan nilai nominal rupiah tersebut dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut:
- Total Anggaran Pendidikan = DAU Pendidikan + BOS Reguler + BOS Kinerja + BOP PAUD Reguler + BOP PAUD Kinerja+BOP Kesetaraan Reguler + BOP Kesetaraan Kinerja + Tunjangan Profesi Guru + Tambahan Penghasilan Guru.
- Dengan mensubstitusikan nilai nominal dari masing-masing pos anggaran di atas, didapatkan perhitungan sebagai berikut:
- *Total Anggaran Pendidikan=* 14.684.899.000 + 268.369.000.000 + 3.025.000.000 + 11.937.700.000 + 82.500.000 + 8.308.670.000 + 225.000.000 + 228.362.802.000 + 357.000.000
- *Total Anggaran Pendidikan=* 535.352.571.000</p> <p>Melalui hasil penjumlahan tersebut, diperoleh nilai total anggaran fungsi pendidikan dari pos pendapatan transfer di dalam dokumen terunggah sebesar *Rp535.352.571.00* (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). </p> <p>Analisis data menunjukkan bahwa semua pos transfer bidang pendidikan tersebut mencatatkan nilai selisih sebesar Rp0. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa kebijakan Perubahan Kedua APBD TA 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2026 difokuskan pada pergeseran internal belanja operasional daerah tanpa melakukan restrukturisasi terhadap pagu dana transfer pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat. Dengan demikian, keberlangsungan pendanaan operasional dasar sekolah dan kesejahteraan guru tetap terjamin sesuai rencana induk anggaran tahun berjalan. </p> <p>*Dinamika Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan*
Meskipun keterbatasan lembaran fisik membatasi visualisasi rincian belanja langsung pada Lampiran II, eksistensi dan aktivitas riil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan pada tahun anggaran 2026 terdokumentasikan secara baik melalui data publik eksternal yang terintegrasi. Secara kelembagaan, instansi ini dipimpin oleh *Benny Sinomba Siregar, S.E., M.A.P.,* selaku Kepala Dinas, yang memimpin perumusan langkah strategis untuk mengeksekusi visi misi pembangunan Kota Medan periode 2025 - 2030. Fokus utama kedinasan adalah menyelaraskan program kerja tahunan dengan visi Wali Kota Medan untuk mewujudkan kota yang "BERTUAH" (Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan) dengan salah satu pilar utama meningkatkan pelestarian budaya lokal serta menyediakan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan efektif. </p> <p>Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan telah merancang Rencana Kerja (Renja) APBD 2026 yang difinalisasi pada tanggal 18 Mei 2026. Penyusunan Renja ini dikuatkan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2026 guna mempersiapkan program kerja tahun berikutnya secara transparan dan akuntabel. Langkah penyusunan rencana operasional daerah ini juga diimbangi dengan upaya memperkuat akuntabilitas instansi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). </p> <p>Dalam operasional harian, pimpinan dinas secara aktif menekankan pentingnya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tahun 2026. Rapat kerja tematik diselenggarakan pada akhir Januari 2026 untuk membedah tantangan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Kota Medan. Selain itu, komitmen dinas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru diwujudkan melalui kemitraan strategis, seperti pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran bagi guru sekolah menengah pertama (SMP) yang diselenggarakan pada awal Juni 2026 bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara. Kedisplinan aparatur sipil negara di lingkungan dinas juga dikendalikan secara ketat, terbukti dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan pasca-libur tahun baru pada awal Januari 2026. </p> <p>Penyelarasan urusan kebudayaan di dalam struktur organisasi instansi ini juga berjalan sangat dinamis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sukses bertindak sebagai eksekutor festival budaya tahunan berskala besar, termasuk perhelatan Thaipusam Medan Street Festival pada awal Februari 2026 serta koordinasi kegiatan religi dan budaya lokal seperti Petang Belimau dan Megang Puasa dalam menyambut bulan suci Ramadan. Integrasi urusan kebudayaan dengan pendidikan dasar ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelestarian adat istiadat setempat tidak hanya berjalan sebagai tontonan pariwisata, melainkan meresap ke dalam penguatan karakter siswa di lembaga pendidikan dasar formal Kota Medan. </p> <p>*Implikasi Kebijakan Fiskal terhadap Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan*</p> <p>- *Pengaruh Dominan Pendanaan Berbasis Transfer Pusat:* Komposisi fiskal yang didominasi oleh dana transfer pusat sebesar Rp535,35 miliar menegaskan peran krusial pemerintah pusat dalam stabilitas makro pendidikan Kota Medan. Anggaran BOS Reguler sebesar Rp268,36 miliar dan BOP PAUD serta BOP Kesetaraan memastikan operasional harian seluruh sekolah negeri maupun swasta di Kota Medan tetap berjalan tanpa hambatan likuiditas. Namun, tingginya ketergantungan ini juga membawa konsekuensi berupa terbatasnya keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan manuver fiskal dalam membiayai program pendidikan inovatif yang bersifat lokal jika tidak didukung oleh peningkatan PAD secara signifikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dituntut untuk menjaga kepatuhan pelaporan keuangan serta pemenuhan syarat salur secara ketat agar tidak mengganggu siklus pencairan dana triwulanan dari kas negara. </p> <p>- *Sistem Insentif melalui Alokasi Berbasis Kinerja:* Adanya pos penganggaran BOS Kinerja sebesar Rp3,02 miliar, BOP PAUD Kinerja sebesar Rp82,5 juta, dan BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp225 juta mencerminkan adopsi skema insentif kerja (merit-based funding) oleh pemerintah daerah. Pendanaan ini tidak lagi didistribusikan secara merata berdasarkan jumlah siswa, melainkan ditujukan bagi satuan pendidikan yang dinilai mampu menaikkan mutu belajarnya berdasarkan penilaian rapor pendidikan nasional atau pencapaian prestasi tertentu. Mekanisme ini menciptakan iklim kompetisi positif di antara sekolah-sekolah di Kota Medan dan menuntut dinas pendidikan untuk bertindak sebagai fasilitator peningkatan mutu sekolah marginal agar dapat mengakses dana kinerja serupa pada masa mendatang. </p> <p>- *Sinkronisasi Tunjangan Guru dan Kapasitas Sumber Daya Manusia:* Pengalokasian anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp228,36 miliar serta Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) sebesar Rp357 juta merupakan bagian terbesar kedua dari ekosistem transfer pendidikan di Kota Medan. Besarnya nilai ini memerlukan manajemen kepegawaian yang presisi agar hak kesejahteraan tersebut berdampak linier terhadap kualitas pengajaran. Kebijakan ini diselaraskan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur tentang akselerasi kapasitas pegawai melalui jalur tugas belajar formal. Melalui regulasi tugas belajar yang selektif dan akuntabel ini, guru-guru di bawah naungan dinas memiliki kepastian hukum untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya tanpa kehilangan jabatan fungsionalnya, sehingga mempercepat peningkatan indeks profesionalitas pendidik yang berujung pada peningkatan mutu SPM Pendidikan Kota Medan.</p> <p>- *Penyelarasan Pembangunan Karakter Berbasis Kebudayaan Lokal:* Penggabungan tugas pokok fungsi kebudayaan ke dalam satu atap instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan keunggulan taktis dalam mengimplementasikan visi Wali Kota Medan untuk mewujudkan kota yang berbudaya. Walaupun porsi DAK atau transfer spesifik untuk kebudayaan tidak tampak dalam Lampiran I peraturan ini, koordinasi anggaran operasional internal dinas diarahkan untuk menyokong program pelestarian budaya daerah. Kegiatan kebudayaan seperti Thaipusam Medan Street Festival tidak hanya diselenggarakan sebagai agenda seremonial pariwisata daerah, melainkan dimanfaatkan secara pedagogis oleh dinas untuk melatih toleransi, menumbuhkan jiwa kebinekaan global, serta menjadi laboratorium sosial budaya langsung bagi para siswa sekolah dasar dan menengah di Kota Medan. </p> <p>*Langkah Strategis Pengelolaan Anggaran Daerah*</p> <p>- *Penguatan Akuntabilitas Penyerapan BOSP dan TPG:* Mengingat akumulasi anggaran transfer khusus pendidikan menyentuh angka lebih dari setengah triliun rupiah, prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan adalah memitigasi risiko administrasi penyaluran. Dinas disarankan untuk mengoptimalkan sinergi dengan BPMP Provinsi Sumatera Utara dalam hal peningkatan pemahaman kepatuhan pajak sekolah serta penguatan kapasitas kepala sekolah dalam pengelolaan kas berbasis sistem informasi digital guna menghindari keterlambatan penyerapan dana operasional sekolah.

- *Akselerasi Kinerja Mutu Sekolah Non-Penerima Insentif:* Pemerintah Kota Medan melalui kedinasan terkait perlu menyusun peta jalan pembinaan khusus bagi satuan pendidikan yang belum berhasil memperoleh alokasi BOS Kinerja maupun BOP Kinerja. Fokus pembinaan diarahkan pada pembenahan aspek-aspek minor dalam rapor pendidikan sekolah, terutama pada indikator literasi, numerasi, dan iklim kebinekaan, agar seluruh sekolah di Kota Medan secara bertahap memenuhi kriteria penerima dana insentif mutu dari pemerintah pusat pada tahun anggaran berikutnya. </p> <p>- *Harmonisasi Regulasi Tugas Belajar Pendidik:* Badan Kepegawaian Daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan direkomendasikan untuk segera merancang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2026 khusus bagi profesi guru. Program beasiswa atau penugasan belajar mandiri harus diprioritaskan untuk bidang studi yang masih kekurangan guru spesialis berkeahlian tinggi, guna memastikan bahwa investasi belanja tunjangan profesi pendidik yang mencapai ratusan miliar rupiah sejalan dengan kualifikasi kompetensi formal yang mutakhir.]]> https://www.sumut24.co/Berita/283320/laporan-kajian-fiskal-alokasi-anggaran-urusan-pendidikan-dan-kebudayaan-kota-medan-tahun-anggaran-2026/ Anggaran LPJU Rp291 Miliar Dinilai Bisa Hasilkan PAD Lewat KPBU Lampu Surya Sun, 14 Jun 2026 02:01:00 +0700+0700 <![CDATA[Anggaran LPJU Rp291 Miliar Dinilai Bisa Hasilkan PAD Lewat KPBU Lampu Surya]]>

Ekonom sekaligus pengusaha, Marlis Pohan, menilai besarnya anggaran tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban pengeluaran rutin tahunan, melainkan peluang strategis untuk menciptakan aset produktif yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Angka sebesar itu, dalam skema sekarang, adalah pengeluaran yang akan terus berulang bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

Pertanyaannya, mengapa tidak diubah menjadi aset produktif milik daerah?" ujar Marlis Pohan kepada wartawan, Minggu (14/6).

Menurutnya, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemko Medan adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).
Dalam model tersebut, investasi pembangunan dan penggantian lampu jalan ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana.

Pemerintah daerah kemudian melakukan pembayaran secara bertahap menggunakan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selama ini telah dipungut dari pelanggan listrik dan disetorkan oleh PLN.

"Yang perlu digarisbawahi, masyarakat tidak dibebani pungutan baru. Konsumen tetap membayar PPJ seperti biasa dan PLN tetap menyetorkan PPJ kepada pemerintah daerah. Yang berubah hanya pola pemanfaatan dana tersebut," katanya.

Setelah Titik Impas Menjadi Milik Daerah
Marlis menjelaskan bahwa keuntungan utama skema tersebut akan dirasakan setelah proyek mencapai titik impas atau break even point (BEP). Berbeda dengan lampu jalan konvensional yang bergantung pada pasokan listrik PLN, lampu tenaga surya menghasilkan energi secara mandiri sehingga biaya konsumsi listrik dapat ditekan secara signifikan.

"Setelah biaya investasi tertutup, aset lampu surya menjadi milik pemerintah daerah. Sejak saat itu tidak ada lagi tagihan energi yang harus dibayar, sementara penerimaan PPJ tetap berjalan. Selisihnya berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mengubah pola pengeluaran daerah dari yang semula bersifat konsumtif menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat fiskal.

Sudah Diterapkan di Sejumlah Daerah
Marlis Pohan menegaskan bahwa konsep KPBU untuk penerangan jalan bukanlah gagasan tanpa dasar.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mempersiapkan skema serupa sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran.

Kota Surakarta, misalnya, telah menyiapkan proyek KPBU PJU sejak 2017 dengan salah satu pertimbangan utama berupa penghematan biaya listrik. Kabupaten Bekasi juga pernah mengkaji skema pembiayaan penerangan jalan yang didukung oleh penerimaan PPJ.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendorong pemanfaatan PJU tenaga surya sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan beban pengeluaran pemerintah daerah.

Meski demikian, menurut Marlis, implementasi program di Kota Medan memerlukan koordinasi lintas lembaga. Untuk ruas jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sementara untuk jalan nasional perlu melibatkan pemerintah pusat dan instansi teknis terkait.

Koordinasi dengan PLN juga dibutuhkan guna mendukung integrasi dan pengelolaan sistem penerangan jalan.

"Pesan saya sederhana. Angka Rp291 miliar itu tidak harus menjadi beban abadi APBD. Dengan KPBU lampu surya, investasi ditanggung badan usaha, dibayar bertahap dari PPJ yang sudah ada, dan setelah titik impas justru dapat menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Di saat yang sama, daerah juga ikut mendukung transisi energi dan pengurangan emisi nasional," katanya.

Marlis menambahkan bahwa seluruh perhitungan investasi, masa kerja sama, titik impas, potensi penghematan, dan dampak lingkungan tetap harus ditetapkan melalui studi kelayakan resmi yang menggunakan data riil Kota Medan sebelum proyek dapat direalisasikan.red]]> https://www.sumut24.co/ekbis/283319/anggaran-lpju-rp291-miliar-dinilai-bisa-hasilkan-pad-lewat-kpbu-lampu-surya/ Wamenaker: Industri Kini Tak Lagi Hanya Bertanya Ijazah, tapi juga Kompetensi Sun, 14 Jun 2026 01:28:00 +0700+0700 <![CDATA[Wamenaker: Industri Kini Tak Lagi Hanya Bertanya Ijazah, tapi juga Kompetensi]]> Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-sa tunya modal untuk memasuki dunia kerja. Di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja.</p> <p>Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program MagangHub (Pemagangan Nasional) yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan Kuliah Umum pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Sabtu (13/6/2026).</p> <p>"Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata," ujar Afriansyah.</p> <p>Menurutnya, MagangHub hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.</p> <p>Afriansyah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.</p> <p>"Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Afri ansyah mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan tren yang semakin baik. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68 persen. Namun demikian, tantangan berupa disrupsi teknologi, otomatisasi, dan munculnya kebutuhan kompetensi baru tetap memerlukan penguatan ekosistem pelatihan dan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mendorong UM Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri, khususnya mengingat posisi kampus yang berada di kawasan industri strategis Bekasi.</p> <p>"Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan," ujarnya.</p> <p>Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah berpesan agar para lulusan tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.</p> <p>"Investa si terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Jadilah motor penggerak kemajuan ekonomi nasional," pungkasnya.r]]> https://www.sumut24.co/news/283318/wamenaker-industri-kini-tak-lagi-hanya-bertanya-ijazah-tapi-juga-kompetensi/ Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Diharapkan Tetap Damai dan Sesuai Aturan Sun, 14 Jun 2026 00:08:00 +0700+0700 <![CDATA[Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Diharapkan Tetap Damai dan Sesuai Aturan]]> sumut24.co -JAKARTA, Gelombang penyampaian aspirasi dari kalangan mahasiswa yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM kembali menyita perhatian publik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai akan membebani daya beli masyarakat luas.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Gibran untuk Indonesia, Ester Yulia, menyatakan bahwa penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial yang wajar untuk menyuarakan pendapatnya.

"Menyampaikan kritik itu hal yang sah dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan bernegara. Namun, ada syaratnya, semuanya harus dilakukan secara tertib, damai, dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku," tegas Ester Yulia, Jumat (12/6/2026).

Ia mengingatkan agar kemurnian gerakan mahasiswa tetap dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri. Gerakan yang didasari idealisme, lanjutnya, bisa berubah arah jika dimasuki kelompok yang ingin menciptakan kegaduhan.

"Jangan sampai aspirasi yang tulus itu justru dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana atau mengganggu ketertiban umum. Kita harus menjaga agar aksi ini tetap fokus pada tujuan semula," tambahnya.

Selain itu, sebagai Pembina Asosiasi Keluarga Presidium Indonesia, Ester juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan kondisi ekonomi dan politik global saat ini. Ia menyebutkan bahwa ketidakstabilan bisa berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jika suasana tidak kondusif, rakyatlah yang paling merasakan akibatnya. Oleh karena itu, kita mengajak mahasiswa dan seluruh elemen bangsa untuk tetap bersikap kritis, namun mengutamakan dialog dan persatuan di atas segalanya," ujarnya.

Barisan Gibran untuk Indonesia berharap aksi ini menjadi contoh demokrasi yang sehat, dimana aspirasi didengar, ketertiban dijaga, dan kepentingan bangsa tetap menjadi prioritas utama. (tec)

]]> https://www.sumut24.co/news/283317/aksi-unjuk-rasa-mahasiswa-tolak-kenaikan-harga-bbm-diharapkan-tetap-damai-dan-sesuai-aturan/ Terungkap! Dinas PerkimCikataru Kota Medan Jadi Sorotan: Proyek Stadion Teladan, Ini Faktanya Sun, 14 Jun 2026 00:07:00 +0700+0700 <![CDATA[Terungkap! Dinas PerkimCikataru Kota Medan Jadi Sorotan: Proyek Stadion Teladan, Ini Faktanya]]> Perkim Cikataru) Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kota Medan 2026) sebesar Rp6,90 Triliun. </p> <p>Rincian pagu anggaran total untuk dinas ini secara mandiri belum dipublikasikan secara spesifik ke publik, namun beberapa pos program kerja dan proyek strategis yang dikelola oleh Dinas Perkim Cikataru di bawah pimpinan Kepala Dinas John Ester Lase telah berjalan dan menjadi sorotan publik.</p> <p>
*Proyek Strategis & Alokasi Anggaran Terkait (TA 2026)* </p> <p>Beberapa paket pengerjaan fisik serta program yang masuk ke dalam instansi ini meliputi:
1. *Fasade Stadion Teladan:* Dinas Perkim mengelola anggaran sebesar Rp65 Miliar dan ini merupakan proyek lanjutan untuk penuntasan pembangunan fisik dan pengerjaan bagian luar (fasad) ikon olahraga ini.
2. *Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan:* Alokasi anggaran sebesar Rp4,9 miliar dikucurkan untuk pemeliharaan fasilitas kediaman resmi kepala daerah.
3. *Pembenahan Akses TPU Marelan:* Koordinasi pengadaan dan perbaikan fasilitas umum Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Terjun seluas 1,8 hektare.
4. *Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau:* Anggaran rutin untuk pengelolaan empat taman utama kota, yaitu Taman Gajah Mada, Taman Ahmad Yani, Taman Sri Deli, dan Taman Beringin.</p> <p>Sebagai perbandingan dengan tren sebelumnya, pada APBD tahun lalu Dinas Perkim Cikataru mendapatkan porsi pagu sebesar Rp914,73 miliar (atau sekitar 13,13% dari keseluruhan APBD kota). Alokasi dana pada tahun 2026 ini juga sedang dipantau ketat oleh Pemerintah Kota Medan dan lembaga pengawas masyarakat demi memastikan transparansi proses lelang pengadaan barang dan jasa.</p> <p>
*Permasalahan Anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan*</p> <p>Beberapa permasalahan signifikan terkait kinerja anggaran, pengelolaan aset, dan realisasi program di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan pada tahun 2026.</p> <p>Berikut adalah poin-poin permasalahan utama yang disoroti oleh DPRD Kota Medan dan pihak terkait:
1.*Lemahnya Pengelolaan Aset dan Minimnya Kontribusi PAD:* Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Medan mengkritik keras kinerja Dinas Perkimcikataru karena dinilai tidak serius dalam mengelola aset milik Pemko Medan.
- *Temuan:* Dari total 210 unit aset bangunan yang berada di bawah pengelolaan dinas tersebut, kontribusi yang dihasilkan untuk PAD dinilai sangat minim (hanya berkisar Rp2,1 miliar) dan pengelolaannya dianggap asal-asalan.</p> <p>- *Evaluasi Target:* Meskipun Kepala Dinas optimis mencapai target PAD 2026 sebesar Rp36,2 miliar, realisasi pada tahun anggaran sebelumnya (2025) tercatat tidak mencapai target penuh, yakni hanya terealisasi sebesar 78% (Rp28,4 miliar dari target Rp36 miliar).</p> <p>
2.Alokasi Anggaran yang Dinilai Salah Prioritas. Komisi IV DPRD Medan mengecam kebijakan pengalokasian anggaran Dinas Perkimcikataru yang dianggap lebih mementingkan proyek pihak swasta tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas.
- Sorotan Proyek: Alokasi anggaran untuk penuntasan pelebaran Jalan Meteorologi dikritik tajam karena dianggap hanya menguntungkan akses perumahan mewah (Citraland).
- Tuntutan Komisi IV: Dewan mendesak agar anggaran dialihkan untuk program yang lebih mendesak bagi warga Medan, seperti perbaikan drainase untuk mengatasi banjir.</p> <p>3.Masalah Ganti Rugi Lahan "Salah Alamat"Dinas Perkimcikataru juga menghadapi masalah administrasi dan penyaluran anggaran pembebasan lahan yang fatal. Dalam rapat dengar pendapat, anggota DPRD Medan mengungkap adanya laporan bahwa pemilik tanah asli belum menerima uang ganti rugi, sementara pembayaran anggaran tersebut justru jatuh ke tangan orang lain atau "salah alamat". Dinas dituntut segera menyelesaikan sengketa ini.</p> <p>4.Peringatan Keras Terhadap Kebocoran Perizinan BangunanPemerintah Kota Medan melalui Wali Kota Rico Waas memberikan peringatan keras kepada internal aparatur Dinas Perkimcikataru agar tidak "bermain-main" atau melakukan pungutan liar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengawasan bangunan. Pihak Pemko bahkan menegaskan siap menyerahkan oknum dinas yang nakal ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika kebocoran potensi PAD dari sektor ini terus berlanjut.</p> <p>(Catatan Tambahan: Di tingkat regional/provinsi, Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumatra II juga sedang digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan korupsi proyek rumah susun senilai Rp64 miliar, menambah rentetan sorotan negatif pada sektor pengelolaan pemukiman di wilayah ini).rl/sk]]> https://www.sumut24.co/news/283316/terungkap-dinas-perkimcikataru-kota-medan-jadi-sorotan-proyek-stadion-teladan-ini-faktanya/ Dompet Dhuafa Waspada Bersama RSU Sufina Aziz Hadirkan Khitan Massal dan Pengobatan Gratis untuk Warga Dairi Sat, 13 Jun 2026 23:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Dompet Dhuafa Waspada Bersama RSU Sufina Aziz Hadirkan Khitan Massal dan Pengobatan Gratis untuk Warga Dairi]]> Kabupaten Dairi|sumut24.co</p> <p>Dompet Dhuafa (DD) Waspada bersama RSU Sufina Aziz menggelar khitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Dairi, Sabtu (13/6). </p> <p>Kegiatan yang berlangsung di The Sasta Hotel, Sidikalang, ini merupakan upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Adapun program sosial tersebut diikuti oleh puluhan anak dalam kegiatan khitanan massal serta ratusan warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.</p> <p>Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada, Sulaiman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.</p> <p>"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu dari sisi kesehatan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat," ujarnya.</p> <p>Direktur RSU Sufina Aziz, Maya Kartika Sari, S.Kes., M.KM., juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung berbagai program pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.</p> <p>"Kami merasa bersyukur dapat ambil bagian dalam kegiatan ini. Melihat antusiasme masyarakat dan kebahagiaan anak-anak yang mengikuti khitanan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Semoga layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi seluruh peserta," katanya.</p> <p>Sementara itu, Dewan Pembina RSU Sufina Aziz, M. Sutan Abdul Aziz F. Nasution, S.H., M.Kes., menegaskan bahwa kegiatan sosial merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.</p> <p>"Pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan di dalam rumah sakit, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," tuturnya.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Wakapolres Dairi, Kompol D. Munthe, yang hadir mewakili Kapolres Dairi, turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan tersebut. </p> <p>Menurutnya, sinergi antara lembaga sosial, institusi kesehatan, dan aparat kepolisian merupakan langkah positif dalam membantu masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan.</p> <p>Selain khitan massal dan pengobatan gratis, para peserta yang hadir juga mendapatkan santunan dan beras.</p> <p>Melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan, Dompet Dhuafa Waspada dan RSU Sufina Aziz secara konsisten menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. </p> <p>Sebelum digelar di Kabupaten Dairi, program serupa juga telah dilaksanakan di daerah lainnya, termasuk Kabupaten Samosir, sebagai upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Red)

]]> https://www.sumut24.co/news/283315/dompet-dhuafa-waspada-bersama-rsu-sufina-aziz-hadirkan-khitan-massal-dan-pengobatan-gratis-untuk-warga-dairi/ Harapan yang Disemai dari Pohon Cabai: Kisah Abdul Rozzaq, Kepala Keluarga Penyintas Banjir Sumatera Sat, 13 Jun 2026 21:07:00 +0700+0700 <![CDATA[Harapan yang Disemai dari Pohon Cabai: Kisah Abdul Rozzaq, Kepala Keluarga Penyintas Banjir Sumatera]]>

ACEH TAMIANG - Sore itu, di lahan pertanian cabainya di Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, dengan penuh semangat Abdul Rozzaq Mubaroq (38) bercerita tentang perjuangannya untuk bangkit setelah diterjang banjir sumatra 2025. Tiba-tiba, Rozzaq, demikian panggilan akrabnya, berlinang air mata ketika bercerita kembali tentang 1,8 hektar lahan pertanian mereka yang diterjang banjir pada November 2025 lalu.

Seperti banyak tempat lainnya di Aceh Tamiang, Kampung Tanjung Seumantoh juga diterjang banjir bandang. Seluruh tanaman dan peralatan pertanian mereka hanyut. Banjir meninggalkan sampah hingga lumpur yang menimbun lahan. Kala itu, ia hanya pasrah menjalankan irama hidup dari Tuhan.

"Awal melihat lahan pertanian ini, saya bingung mau mulai dari mana. Terkadang saya berpikir bagaimana dapat memberi makan anak dan istri. Tiap malam saya pandang wajah keluarga. Ada rasa sedih, bingung dan gelisah. Saat itu semua bercampur-aduk," ujarnya sembari menyeka air mata di pipinya.

Akan tetapi, tatapan anak istrinya membuatnya selalu tersentak. Ia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia ingin segera pulih dari dampak banjir. Saban hari, pergi ke lahan pertanian kendati masih tergenang lumpur.

"Sampai di ladang (lahan pertanian) saya kerjakan apa saja yang bisa. Tetapi, saya terus berpikir rencana menanam kembali. Saya belajar lagi. Saya baca jurnal pertanian hingga memutar YouTube untuk pengelolaan lahan pascabanjir," katanya.

Mengelola kembali lahan pertanian bekas banjir tentu melelahkan. Apalagi kedalaman lumpur mencapai 30 sentimeter. Dan, sudah tentu saat di ladang Rozzaq juga dilanda rasa haus dan lapar, juga kelelahan.

Namun, tak pernah ia mengalah pada rasa haus dan lapar untuk sekedar duduk, minum kopi di gubuk. "Saya tidak mau berleha-laha. Kehidupan terus berputar," ujarnya.

Setelah lumpur sisa banjir mulai mengering, ia kemudian menyewa traktor untuk meratakan tanah. Tanah yang sudah rata, didiamkan selama dua sampai tiga bulan. Ia optimistis material lumpur sisa banjir masih bisa dikelola untuk tanaman hortikultura.

Rozzaq mengaku sedikit bisa bernafas lega karena mendapat bantuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertamina EP Rantau Field. Adapun bantuan yang diberikan antara lain restorasi lahan, sarana produksi pertanian dan 6000 bibit cabai serta 500 bibit tomat. Total bantuan yang diterima Rozzaq bersama rekan-rekannya di Kelompok Tani Tunas Muda mencapai 10 ribu bibit tanaman hortikultura.

"Alhamdulilah dari 1,8 hektar lahan pertanian, 21 rante sudah kembali ditanam cabai dan sayuran. Jadi ada 13 rante ditanam cabai rawit, lima rantai cabai merah dan tiga rante sayur sawi. Untuk sayuran sawi sudah panen. Berkat dukungan dari Pertamina EP Rantau Field, saya bisa kembali memenuhi kebutuhan hidup dari lahan pertanian," katanya.

Sementara itu, Manager Community Involvement Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal menyampaikan, sektor pertanian merupakan bagian penting yang harus dipulihkan pascabencana banjir. Sebab, tidak sedikit masyarakat menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

"Pertamina hadir untuk mendukung recovery para petani di sekitar wilayah operasi. Besar harapan agar dukungan kami dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup para penyintas banjir," ujarnya.

Ia mengungkapkan, perusahaan senantiasa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan PPM yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui program ini, para petani binaan Pertamina EP Rantau Field bisa kembali memperoleh sumber pendapatan serta keselarasan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah.

(*)</p> <p></p> <p>]]> https://www.sumut24.co/Berita/283314/harapan-yang-disemai-dari-pohon-cabai-kisah-abdul-rozzaq-kepala-keluarga-penyintas-banjir-sumatera/ Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang Sat, 13 Jun 2026 20:16:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang]]> Solok, Sumatera Barat, di Asrama Haji Embarkasi Padang menyambut kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Solok Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang tiba dari Tanah Suci.</p> <p>Kedatangan para jamaah disambut dengan penuh rasa syukur dan haru oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang di wakili oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra bapak Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si berserta Kepala Dinas Kominfo Kab Solok Susi Sofianti Saidani, SH. MM, Kabag Kesra Mardaus M.S.Ag, M.Ap, Kabid Trantibum Satpol PP Anton Hutavea,S.Kom,M.CIO, beserta panitia dan juga keluarga serta kerabat yang telah menantikan kepulangan mereka setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.</p> <p>Suasana penyambutan berlangsung penuh kehangatan. Tangis haru dan rasa bahagia tampak mewarnai pertemuan kembali antara jamaah dengan keluarga yang telah menunggu kedatangan mereka di Asrama Haji Padang.</p> <p>Kepulangan jamaah haji ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan semangat keagamaan di tengah masyarakat. </p> <p>Pemerintah Kabupaten Solok yang di Wakili oleh Zaitul Ikhlas menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah yang berangkat sebanyak 194 Orang dengan 87 Orang Perempuan dan 107 Laki Laki telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat Di Ranah Minang, Pemerintah Kab Solok mengapresiasi kesabaran, kedisiplinan, serta semangat para jamaah selama menjalankan ibadah haji.</p> <p>"Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh jamaah haji Kabupaten Solok. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT dan para jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur," tutur Zaitul Ikhlas</p> <p>Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, panitia penyelenggara, serta berbagai pihak yang telah memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Solok berharap para jamaah dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.</p> <p>Setelah proses penyambutan dan pemeriksaan administrasi selesai, para jamaah selanjutnya diberangkatkan menuju Kabupaten Solok untuk berkumpul kembali bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283313/pemkab-solok-sambut-kepulangan-jamaah-haji-dari-tanah-suci-mekah-di-asrama-haji-padang/ Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot Sat, 13 Jun 2026 19:20:00 +0700+0700 <![CDATA[Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot]]>

MEDAN — Jaringan Aktivis Mahasiswa Pergerakan Indonesia (JAM PMII) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara segera mengevaluasi dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan Jalan Nasional di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyusul rentetan kecelakaan yang terjadi di lokasi proyek tersebut.

Koordinator Nasional JAM PMII, Hasan Basyri Simanjuntak, mengatakan kecelakaan yang berulang hingga menimbulkan korban luka dan meninggal dunia tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa. Menurut dia, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan sistem pengawasan proyek.

"Ketika kecelakaan terus berulang dan sudah menimbulkan korban jiwa, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan, termasuk Satker dan PPK, perlu diperiksa," kata Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.

Hasan menilai banyaknya kecelakaan selama pekerjaan berlangsung menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana. Menurut dia, aspek keselamatan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas utama dalam proyek yang berada di ruang publik.

Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi pekerjaan di lapangan. Informasi mengenai dugaan kurangnya pengamanan dan rambu-rambu peringatan, kata Hasan, perlu ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

"Yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengapa kecelakaan terus terjadi dan mengapa sampai menimbulkan korban jiwa. Karena itu, fakta di lapangan harus menjadi bahan utama dalam proses evaluasi," ujarnya.

JAM PMII meminta Kementerian Pekerjaan Umum, BBPJN Sumatera Utara, Inspektorat Jenderal, serta aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan, menurut Hasan, perlu dilakukan secara terbuka agar publik memperoleh kepastian mengenai penyebab kecelakaan yang terjadi.

Menurut dia, apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan, maka pejabat yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban ketika keselamatan masyarakat menjadi taruhannya," kata Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Ia menilai keberhasilan proyek tidak dapat diukur semata-mata dari capaian fisik apabila mengabaikan perlindungan terhadap pengguna jalan.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, seluruh fakta terkait kecelakaan yang terjadi perlu diungkap secara transparan," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BBPJN Sumatera Utara maupun pihak pelaksana proyek terkait tuntutan yang disampaikan JAM PMII tersebut.rel

]]> https://www.sumut24.co/news/283312/rentetan-kecelakaan-di-proyek-jalan-nasional-aek-kanopan-jam-pmii-minta-satker-dan-ppk-dicopot/ Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas Sat, 13 Jun 2026 18:53:00 +0700+0700 <![CDATA[Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas]]> https://www.sumut24.co/Berita/283311/polisi-menyamar-jadi-pembeli-kurir-sabu-di-pantai-labu-gagal-kabur-usai-dikejar-petugas/ Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi Sat, 13 Jun 2026 18:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi]]> Sumatera utara|sumut24.co</p> <p>Akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Faktor jarak, keterbatasan fasilitas, hingga kondisi ekonomi membuat sebagian warga menunda mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.</p> <p>Kondisi inilah yang menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh layanan dasar yang layak, termasuk kesehatan.</p> <p>"Masih ada masyarakat yang menghadapi berbagai keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan. Persoalan seperti ini harus menjadi perhatian bersama karena kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap warga," ujar Muhammad Nuh saat menghadiri kegiatan khitanan massal dan pengobatan gratis di Kabupaten Dairi, Sabtu (13/6).</p> <p>Sebagai wakil daerah di DPD RI, Muhammad Nuh menilai bahwa berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tidak cukup hanya disampaikan dalam forum-forum resmi. </p> <p>Dibutuhkan langkah nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.</p> <p>Atas dasar itulah, melalui sinergi bersama Dompet Dhuafa Waspada, RSU Sufina Aziz, dan Polres Dairi, dihadirkan layanan khitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Dairi. Program tersebut diikuti oleh puluhan anak pada kegiatan khitanan massal serta ratusan warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.</p> <p>Bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Dairi yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk Muslim relatif sedikit, layanan khitanan massal memiliki makna tersendiri. </p> <p>Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam.</p> <p>Muhammad Nuh menilai kegiatan semacam ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat. </p> <p>Menurutnya, pelayanan kesehatan dan layanan sosial harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.</p> <p>"Ketika ada masyarakat yang kesulitan menjangkau layanan, maka kita yang harus mendatangi mereka. Semangatnya adalah menghadirkan manfaat dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian," katanya.</p> <p>Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara lembaga sosial, institusi kesehatan, pemerintah, dan berbagai elemen lainnya akan memperkuat upaya menghadirkan pelayanan yang lebih merata.</p> <p>Selain memperjuangkan aspirasi daerah melalui DPD RI, Muhammad Nuh mengaku terus mendorong lahirnya program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. </p> <p>Ia meyakini bahwa pendekatan yang langsung menyasar kebutuhan warga dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat di daerah dengan kebijakan yang diperjuangkan di tingkat nasional.</p> <p>Kegiatan di Dairi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. </p> <p>Muhammad Nuh berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari berbagai program pelayanan kesehatan yang hadir lebih dekat dengan mereka. </p> <p>"Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan akses atau kondisi ekonomi. Dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, insya Allah semakin banyak warga yang bisa kita bantu bersama," ujarnya.

(Red)

]]> https://www.sumut24.co/news/283310/senator-m-nuh-dorong-akses-kesehatan-untuk-warga-daerah-terbatas-melalui-khitanan-dan-pengobatan-gratis-di-dairi/ Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya Sat, 13 Jun 2026 16:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya]]> (red)

]]> https://www.sumut24.co/news/283309/syaikh-dr-reza-abdul-jabbar-kunjungi-masjid-agung-ini-pesannya/ Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026 Sat, 13 Jun 2026 15:38:00 +0700+0700 <![CDATA[Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026]]>

Medan - Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pagu anggaran untuk proyek-proyek lain di lingkungan Pemko Medan pada tahun 2026 bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan. Berikut adalah beberapa kisaran pagu berdasarkan jenis kegiatan:

- Penyelenggaraan Event / Jasa Lainnya: Berkisar antara Rp1,1 Miliar hingga Rp2,5 Miliar.

- Supervisi Konstruksi (Drainase & Gedung): Berkisar antara Rp800 Juta hingga Rp1,9 Miliar per wilayah.

- Pengadaan Langsung (Non-Tender): Berkisar antara Rp18 Juta hingga Rp170 Juta, seperti belanja modal, pemeliharaan sarana, dan pengadaan bahan.

Anda dapat memantau rincian pagu, tahapan lelang, dan pagu untuk seluruh Satuan Kerja secara berkala melalui LPSE Kota Medan - Cari Paket atau Data Lelang Terbaru LPSE Kota Medan.red]]> https://www.sumut24.co/news/283308/terungkap-belanja-lpju-rp291-miliar-jadi-paket-pengadaan-terbesar-pemko-medan-tahun-2026/ Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gelar Jumat Curhat Bersama Masyarakat Desa Sidodadi Sat, 13 Jun 2026 15:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gelar Jumat Curhat Bersama Masyarakat Desa Sidodadi]]> https://www.sumut24.co/Berita/283307/satres-narkoba-polresta-deli-serdang-gelar-jumat-curhat-bersama-masyarakat-desa-sidodadi/ 6.731 Peserta Ikuti SMM USU 2026, Meningkat 25 Persen Dari Tahun Lalu Sat, 13 Jun 2026 14:54:00 +0700+0700 <![CDATA[6.731 Peserta Ikuti SMM USU 2026, Meningkat 25 Persen Dari Tahun Lalu]]> sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari, dimulai Sabtu 13/6/2026 hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 6.731 peserta mengikuti seleksi yang digelar di lingkungan kampus USU. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan SMM Tahap I Tahun 2025 yang diikuti oleh 5.378 peserta atau naik sebanyak 1.353 peserta (25,16 persen).

Ketua Tim Pelaksana SMM USU 2026 yang sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya.

"Peningkatan jumlah peserta menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di USU. Kami berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas guna menjaring calon mahasiswa terbaik yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Sumatera Utara," ujarnya.

Berdasarkan data pendaftaran SMM USU 2026, Program Studi Ilmu Hukum menjadi program studi dengan jumlah peminat tertinggi, yakni 1.462 pendaftar. Posisi berikutnya ditempati Pendidikan Dokter dengan 1.165 pendaftar, Manajemen sebanyak 857 pendaftar, Pendidikan Dokter Gigi sebanyak 856 pendaftar, dan Sarjana Farmasi sebanyak 712 pendaftar.

Selain lima program studi teratas tersebut, program studi yang juga mencatat jumlah peminat tinggi adalah Psikologi dengan 651 pendaftar, Kesehatan Masyarakat sebanyak 647 pendaftar, Akuntansi sebanyak 635 pendaftar, Teknik Industri sebanyak 566 pendaftar, dan Agroteknologi sebanyak 457 pendaftar.
Pelaksanaan ujian menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan pada 16 lokasi ujian dengan total 73 ruangan. USU menyiapkan kapasitas ujian sebanyak 1.566 peserta per sesi untuk mengakomodasi seluruh peserta selama tiga hari pelaksanaan.

Adapun lokasi ujian tersebar di berbagai fakultas dan unit kerja di lingkungan USU, yakni Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi (DITSINTEK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Pusat Bahasa, Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keperawatan (FKEP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Psikologi (FPSI), Fakultas Vokasi (FV), dan Fakultas Kedokteran (FK).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian berbasis komputer, USU menyiapkan total 1.566 unit komputer yang tersebar di seluruh lokasi ujian. Fakultas Kedokteran menjadi lokasi dengan kapasitas terbesar, yakni 231 komputer, disusul Fakultas Teknik sebanyak 165 komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi sebanyak 150 komputer, Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi sebanyak 121 komputer, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 117 komputer.

Setiap hari, ujian dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta memasuki ruangan mulai pukul 07.15 WIB, dilanjutkan pemeriksaan dokumen, latihan penggunaan sistem, dan pelaksanaan ujian hingga pukul 10.15 WIB.
Sementara pada sesi kedua, peserta memasuki ruangan mulai pukul 13.15 WIB dan mengikuti rangkaian ujian hingga pukul 16.15 WIB.
Materi yang diujikan dalam SMM USU 2026 terdiri atas Ujian Potensi Skolastik, Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris. Ujian Potensi Skolastik dilaksanakan selama 30 menit dengan 30 soal, sedangkan Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris masing-masing berlangsung selama 27 menit dengan 18 soal.

Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan USU untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui proses seleksi yang kredibel dan berbasis teknologi, USU berupaya menjaring calon mahasiswa yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi dalam mendukung transformasi universitas menuju perguruan tinggi berkelas dunia.

Hasil Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 dijadwalkan akan diumumkan pada 26 Juni 2026 melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara, https://penerimaan-terpadu.usu.ac.id. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/283306/6731-peserta-ikuti-smm-usu-2026-meningkat-25-persen-dari-tahun-lalu/