Datangi DPRD, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Perkuat Sinergi untuk Kota yang Lebih Aman

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:16:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memperkuat sinergitas antarlembaga terus ditunjukkan Polres Padangsidimpuan. Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan pada Selasa (21/7/2026) pukul 10.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Padangsidimpuan KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, S.H., Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, personel Sat Intelkam, serta jajaran Polres Padangsidimpuan.

Rombongan disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak., bersama Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariyani Tambunan, S.H. dan jajaran anggota DPRD.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Agenda diawali dengan ramah tamah serta perkenalan sebagai bentuk mempererat hubungan kelembagaan antara Polres Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, silaturahmi yang dilakukan Kapolres menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang semakin erat antara lembaga legislatif dan kepolisian.

Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi kunjungan resmi pertama AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky sejak menjabat sebagai Kapolres Padangsidimpuan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres beserta rombongan. Semoga hubungan baik dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan demi kemajuan Kota Padangsidimpuan," ujar Sri Fitrah.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Padangsidimpuan menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pimpinan dan jajaran DPRD Kota Padangsidimpuan.

AKBP Noval menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih intensif serta memperkuat koordinasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan dengan DPRD Kota Padangsidimpuan. Kami meyakini bahwa sinergi yang baik antarinstansi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Padangsidimpuan yang dinilai aktif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan DPRD akan semakin memperkuat langkah bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat serta menciptakan iklim yang aman dan kondusif.

Pertemuan berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat kerja sama antara Polres Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan sinergitas yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang harmonis, pelayanan publik yang optimal, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik di Kota Padangsidimpuan.zal

Kapolres Padangsidimpuan Terima Kunjungan PTPN IV Regional 1, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. menerima kunjungan silaturahmi jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru di ruang kerja Kapolres Padangsidimpuan, Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Polres Padangsidimpuan dengan PTPN IV Regional 1 dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas perusahaan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Manajer PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru Iwan Kurniawan, SP, Asisten Personalia Mahmud Fauzi Saragih, SH, Kabid Keuangan dan Umum PTPN IV Distrik Deli Serdang 2 Kartika A. Hutasoit, SH., MH, Kabag Ops Polres Padangsidimpuan AKP Juliapan Panjaitan, S.H., serta Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan.

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak melakukan temu ramah sekaligus berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik antara institusi kepolisian dengan perusahaan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru. Pertemuan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sinergitas antara Polri dan dunia usaha sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan di Kota Padangsidimpuan," ujar AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Ia menambahkan, Polres Padangsidimpuan selalu membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, guna bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui silaturahmi seperti ini, kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat semakin erat. Polres Padangsidimpuan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat maupun dunia usaha demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PTPN IV Regional 1 menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Padangsidimpuan beserta jajaran yang telah menerima kunjungan mereka dengan penuh kehangatan.

Menurut pihak PTPN, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun hubungan harmonis dengan aparat penegak hukum, sehingga koordinasi dalam berbagai hal dapat berjalan semakin efektif.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya.zal

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Bangun Sinergi dengan DPRD, Pilih Dengar Aspirasi Rakyat demi Cegah Konflik Sejak Dini

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:14:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., memulai masa kepemimpinannya dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya mengandalkan laporan internal kepolisian sebagai dasar pemetaan situasi keamanan, ia memilih turun langsung membangun komunikasi dengan DPRD Tapanuli Selatan guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Tapanuli Selatan pada Selasa (21/7/2026) sore. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut AKBP Anton Santoso, DPRD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat karena setiap anggota dewan menerima berbagai aspirasi, keluhan, hingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kebijakan keamanan yang efektif tidak cukup hanya disusun berdasarkan data kriminalitas ataupun laporan kepolisian. DPRD menyerap begitu banyak aspirasi masyarakat sehingga informasi tersebut sangat penting bagi kami untuk memahami kondisi wilayah secara lebih utuh, termasuk persoalan yang mungkin belum masuk dalam laporan resmi," ujar AKBP Anton usai pertemuan.

Kapolres menilai, banyak persoalan di masyarakat yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana. Berbagai permasalahan tersebut bisa berawal dari ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, sengketa sosial, minimnya informasi, hingga persoalan-persoalan kecil yang apabila dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Karena itu, dirinya ingin menghadirkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan semata.

"Kami harus mampu membaca tanda-tanda awal, mendengar masyarakat, kemudian mengambil langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar. Inilah yang menjadi salah satu fokus kami dalam menjaga situasi kamtibmas di Tapanuli Selatan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton juga menegaskan bahwa hubungan antara Polri dan DPRD bukan hanya sebatas koordinasi kelembagaan, tetapi merupakan kemitraan strategis dalam membangun daerah yang aman dan kondusif.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, sedangkan Polri bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, hingga penegakan hukum.

Sinergi kedua institusi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk keterbukaan, Kapolres juga mempersilakan DPRD memberikan berbagai masukan maupun evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan Polres Tapanuli Selatan.

"Kami siap menerima kritik yang objektif. Bagi kami, setiap masukan bukanlah gangguan, melainkan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki pelayanan sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas AKBP Anton.

Kunjungan silaturahmi tersebut disambut langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Tapanuli Selatan, yakni Ketua DPRD H. Rahmat Nasution, S.Sos., Wakil Ketua I H. Abdul Basith Dalimunthe, S.H., Wakil Ketua II H. Borkat, S.Sos., M.M., serta para ketua fraksi.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, S.H., M.H., Kasat Reserse Narkoba AKP Philip Purba, S.H., Kasat Reskrim IPTU Bontor D. Sitorus, S.H., M.H., Kasat Lantas IPTU James Sihombing, S.H., M.H., beserta jajaran pejabat lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum memperkuat komunikasi antara kepolisian dan legislatif demi mewujudkan Tapanuli Selatan yang aman, kondusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.zal

Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Tapsel 16.500 Benih Ikan dan 2,9 Ton Pakan Digelontorkan, Siap Dongkrak Ekonomi Desa

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:13:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Melalui Dinas Perikanan, Pemkab Tapsel menyalurkan bantuan benih ikan dan pakan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Dolok Marombun di Desa Sialaman, Kecamatan Sipirok, Selasa (21/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu kepada para anggota Pokdakan sebagai bagian dari program pengembangan budidaya perikanan melalui Kolam Air Tenang (KAT).

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tapanuli Selatan Juang Pakpahan, Camat Sipirok Sahruddin Perwira, Kepala Desa Sialaman, penyuluh perikanan lapangan (PPL), tokoh masyarakat, serta anggota Pokdakan Dolok Marombun.

Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan, Syaiful AP Nasution, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri dari 10.500 ekor benih ikan mas, 6.000 ekor benih ikan nila, serta 99 sak pakan ikan dengan total berat hampir 2,9 ton.

Menurut Syaiful, bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari program pembangunan kolam budidaya yang telah dilaksanakan Pemkab Tapanuli Selatan pada tahun 2025 sebagai upaya mendorong lahirnya sentra-sentra perikanan baru di wilayah pedesaan.

"Program ini merupakan tindak lanjut dari pencetakan kolam yang telah dilakukan tahun lalu. Di kawasan ini telah dibangun sekitar 30 unit kolam berukuran 10 x 20 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter untuk mendukung budidaya ikan air tawar," ujarnya.

Ia menjelaskan, kolam yang baru selesai dibangun tidak dapat langsung dimanfaatkan karena membutuhkan proses pematangan lahan agar struktur tanah menjadi lebih stabil dan mampu menahan volume air secara optimal.

"Proses pematangan kolam sangat penting untuk menghindari longsor maupun kerusakan konstruksi kolam. Setelah melewati tahapan tersebut, kolam kini siap digunakan untuk pembesaran ikan," katanya.

Syaiful berharap bantuan benih dan pakan yang diberikan dapat menjadi modal awal bagi kelompok pembudidaya dalam meningkatkan produktivitas usaha perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pokdakan Dolok Marombun sebelumnya telah menerima bantuan indukan ikan beserta perlengkapan pembenihan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan berkembangnya kegiatan pembenihan ikan secara mandiri.

"Artinya, pembinaan yang dilakukan pemerintah mulai memberikan dampak nyata. Kami berharap kelompok ini dapat terus berkembang menjadi sentra pembenihan sekaligus budidaya ikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan para pembudidaya," jelasnya.

Melalui program Kolam Air Tenang, Pemkab Tapanuli Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan produksi ikan air tawar, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.zal

Sidak HP hingga Cek Judi Online, Waka Polres Padang Lawas Gelar Ops Gaktibplin untuk Perkuat Disiplin Personel

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Polres Padang Lawas kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel. Melalui Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin), seluruh anggota menjalani pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengecekan telepon genggam (HP) guna memastikan tidak ada personel yang terlibat dalam praktik judi online.

Kegiatan yang berlangsung usai apel pagi di halaman Mapolres Padang Lawas pada Selasa (21/7/2026) itu dilaksanakan atas arahan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, S.H., didampingi Kasi Propam Iptu Salim Saragih, S.H.

Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya internal kepolisian dalam memperkuat kedisiplinan anggota, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap personel tetap memegang teguh kode etik Polri.

Selain memeriksa sikap tampang, kerapian, kelengkapan administrasi pribadi, dan surat-surat kendaraan, tim Sipropam juga melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam seluruh personel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota Polres Padang Lawas yang memiliki aplikasi maupun akun yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

Wakapolres Padang Lawas, Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menindak setiap pelanggaran disiplin yang dapat mencoreng nama baik Polri.

"Kami berkomitmen untuk menegakkan disiplin serta memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sumatera Utara dalam menjaga kehormatan dan citra institusi kepolisian di tengah masyarakat," tegas Kompol Leo.

Selama pemeriksaan berlangsung, seluruh personel bersikap kooperatif dengan menyerahkan telepon genggam mereka kepada tim Sipropam untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Proses pemeriksaan berlangsung tertib, lancar, dan tanpa kendala.

Kompol Leo menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan, khususnya terkait keterlibatan dalam praktik perjudian berbasis daring.

"Apabila nantinya ditemukan personel yang terbukti terlibat judi online, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan dan peraturan disiplin yang berlaku. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.

Sementara itu, Ps Kasubsi Penmas Polres Padang Lawas Bripka Ginda K. Pohan mengatakan bahwa Ops Gaktibplin merupakan agenda rutin sebagai langkah preventif untuk meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Menurutnya, pengawasan internal akan terus diperkuat agar setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kegiatan Gaktibplin ini bertujuan meningkatkan disiplin personel Polri, khususnya di lingkungan Polres Padang Lawas, sekaligus meminimalisasi pelanggaran yang berpotensi menurunkan citra dan martabat institusi Polri di mata masyarakat," ungkap Bripka Ginda.

Melalui pelaksanaan Ops Gaktibplin secara berkala, Polres Padang Lawas berharap dapat menciptakan budaya kerja yang bersih, disiplin, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan berintegritas.zal

All Indonesia: Dari Aplikasi Kedatangan Menjadi Wajah Pertama Negara

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:40:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Dalam agenda Analisis dan Evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu, 22 Juli 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bahwa layanan All Indonesia akan terus disempurnakan.

Pernyataan itu menarik perhatian saya. Bukan hanya karena menyangkut pengembangan sebuah aplikasi, tetapi karena All Indonesia dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar dalam pelayanan perlintasan Indonesia.

Kami melihat penyempurnaan itu tidak cukup dimaknai sebagai penambahan menu. All Indonesia perlu dikembangkan dengan melihat perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya: sejak merencanakan keberangkatan, memeriksa persyaratan, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan urusan kepabeanan dan karantina, hingga memperoleh layanan setelah tiba di Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian saya coba tuliskan sebagai bahan pemikiran. Sebab, aplikasi ini mempunyai peluang untuk berkembang jauh melampaui fungsi deklarasi kedatangan. Ia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara.

Kesan terhadap sebuah negara sering terbentuk sebelum pesawat menyentuh landasan. Seorang wisatawan mulai menilainya ketika mencari informasi visa, memeriksa syarat perjalanan, mengunggah dokumen, membayar biaya, dan memastikan barang bawaannya tidak melanggar ketentuan.

Penilaian itu berlanjut di bandara. Apakah prosedurnya mudah dipahami? Apakah antreannya masuk akal? Apakah sistem memberikan kepastian? Atau wisatawan harus berpindah dari satu laman ke laman lain, mengisi data yang sama berulang kali, lalu tetap kebingungan ketika tiba?

Di ruang kedatangan, negara tidak hadir melalui slogan. Negara dinilai dari cara kerjanya.

All Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menyatukan deklarasi kedatangan yang sebelumnya tersebar di beberapa instansi. Langkah ini penting. Namun, pengembangannya tidak boleh berhenti pada penambahan fitur. Aplikasi pemerintah bukan etalase yang otomatis semakin baik ketika semakin penuh. Terlalu banyak menu justru dapat menciptakan birokrasi baru dalam bentuk digital.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar, "Fitur apa lagi yang dapat dimasukkan?" Pertanyaan yang lebih mendasar ialah, "Dapatkah seluruh perjalanan penumpang diselesaikan melalui satu alur yang sederhana?"

Alur itu dimulai sejak seseorang merencanakan perjalanan, memeriksa persyaratan masuk, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan kepabeanan dan karantina, sampai mendapatkan layanan setelah berada di Indonesia.

Pengguna tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan pembagian kewenangan antarlembaga. Ia cukup berhadapan dengan satu pintu pelayanan negara.

Jangan Sekadar Memindahkan Loket

Banyak program digitalisasi gagal karena hanya memindahkan formulir kertas ke layar telepon. Loket fisik berkurang, tetapi pola birokrasi lama tetap dipertahankan. Data identitas diminta berkali-kali. Dokumen yang pernah disampaikan harus diunggah kembali. Pengguna membuat akun berbeda di beberapa sistem, kemudian mencari sendiri instansi yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.

Bila itu yang terjadi, All Indonesia hanya akan menjadi deretan loket dalam satu layar.

Masyarakat dan wisatawan tidak berkepentingan mengetahui apakah sebuah data berada di bawah kewenangan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, Karantina, operator bandara, atau maskapai. Mereka membutuhkan perjalanan yang aman, mudah, dan pasti.

Data yang telah diberikan kepada negara semestinya tidak diminta kembali tanpa alasan yang jelas. Ketika paspor sudah dipindai, identitas dasar tidak perlu diketik ulang. Saat nomor penerbangan telah terhubung dengan manifes maskapai, waktu serta terminal kedatangan dapat terisi otomatis. Visa yang telah diterbitkan seharusnya langsung terbaca dalam deklarasi kedatangan.

Prinsipnya sederhana: pengguna cukup memberikan data satu kali, sedangkan sistem pemerintahan bekerja di belakangnya.

Hal yang sama berlaku untuk barang bawaan. Penumpang yang menyatakan membawa obat, makanan, tumbuhan, hewan, uang tunai, atau perangkat telekomunikasi perlu memperoleh penjelasan yang langsung dan mudah dipahami. Apakah barang tersebut bebas dibawa, wajib dilaporkan, membutuhkan izin, dikenai pungutan, atau harus diperiksa lebih lanjut?

Orang tidak boleh dipaksa menafsirkan bahasa regulasi ketika sedang bersiap melakukan perjalanan.

Asisten Perjalanan Resmi Negara

All Indonesia dapat dikembangkan menjadi asisten perjalanan resmi Indonesia. Sebelum berangkat, calon penumpang cukup memasukkan kewarganegaraan, jenis paspor, tujuan kedatangan, dan lama tinggal. Sistem kemudian menjelaskan apakah ia bebas visa, dapat menggunakan visa saat kedatangan, atau harus memperoleh visa terlebih dahulu.

Informasi semacam itu lebih berguna daripada daftar peraturan yang panjang. Regulasi tetap menjadi dasar hukum, tetapi tugas aplikasi pelayanan adalah menerjemahkan aturan menjadi langkah yang dapat dipahami dan dilakukan pengguna.

Pengajuan visa, pembayaran, penerbitan dokumen, dan deklarasi kedatangan semestinya berada dalam satu perjalanan pelayanan. Sistem di belakangnya boleh tetap dikelola oleh instansi yang berbeda. Yang dibutuhkan adalah kemampuan antarsistem untuk membaca dan bertukar informasi secara aman.

Sesudah pesawat mendarat, aplikasi juga tidak semestinya berhenti pada penerbitan kode QR. All Indonesia dapat memberikan petunjuk sesuai kondisi setiap penumpang: apakah ia dapat menggunakan autogate, jalur mana yang harus dituju, apakah barang bawaannya memerlukan pemeriksaan karantina, di mana lokasi pengambilan bagasi, dan apa yang harus dilakukan bila dokumennya bermasalah.

Wisatawan tidak lagi menerima formulir digital semata, melainkan panduan perjalanan yang bersifat personal.

Bagi penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak tanpa pendamping, atau orang yang membutuhkan bantuan medis, permintaan pendampingan dapat diajukan sebelum kedatangan. Negara telah mengetahui kebutuhan mereka sebelum mereka berdiri di depan petugas.

Teknologi di sini bukan hanya alat untuk membaca data lebih cepat. Ia membantu manusia memahami proses yang harus dijalani.

Mudah Bukan Berarti Longgar

Ada anggapan bahwa kemudahan layanan akan melemahkan pengawasan. Padahal, sistem yang terintegrasi justru memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih awal dan lebih tepat.

Data visa, deklarasi, manifes, riwayat perjalanan, serta catatan kepatuhan dapat dianalisis sebelum penumpang tiba. Orang yang berisiko rendah dapat melewati proses yang lebih cepat. Perhatian petugas diarahkan kepada perjalanan yang tidak wajar, dokumen bermasalah, dugaan penyalahgunaan visa, atau indikator risiko lainnya.

Pengawasan yang efektif tidak berarti memeriksa semua orang dengan intensitas yang sama. Cara semacam itu menghabiskan waktu, memperpanjang antrean, dan membebani petugas tanpa jaminan hasil yang lebih baik.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan negara bersikap ramah kepada mereka yang patuh, sekaligus lebih tajam menghadapi ancaman.

Wisatawan yang datang dengan dokumen lengkap, tujuan perjalanan yang jelas, dan riwayat kepatuhan yang baik tidak perlu menjalani pemeriksaan berlapis. Sementara itu, penumpang dengan identitas bermasalah, pola perjalanan yang tidak lazim, atau indikasi penyalahgunaan izin dapat diperiksa lebih mendalam.

Namun, algoritma tidak boleh mengambil alih seluruh keputusan. Sistem dapat memberikan peringatan dan menemukan pola, tetapi keputusan yang menyangkut hak seseorang harus tetap berada dalam tanggung jawab petugas yang berwenang.

Harus tersedia pula mekanisme untuk memperbaiki data yang salah atau meninjau penilaian risiko yang keliru. Perbatasan modern tidak ditandai oleh banyaknya pemeriksaan, melainkan oleh ketepatan dalam menentukan siapa yang benar-benar perlu diperiksa lebih lanjut.

Tantangan Tata Kelola

Membangun aplikasi mungkin bukan bagian tersulit. Tantangan sesungguhnya terletak pada koordinasi kelembagaan.

Setiap instansi memiliki dasar hukum, prosedur, anggaran, dan sistem sendiri. Tidak jarang data masih diperlakukan sebagai milik sektoral, bukan sebagai sumber daya pemerintahan yang digunakan bersama secara terbatas dan bertanggung jawab.

Satu pintu pelayanan tidak berarti melebur semua kewenangan. Imigrasi tetap memutuskan persoalan keimigrasian. Bea Cukai tetap menjalankan fungsi kepabeanan. Karantina dan Kesehatan bekerja berdasarkan mandat masing-masing.

Yang perlu dihapus adalah beban koordinasi dari pundak pengguna.

Masyarakat dan wisatawan tidak boleh dijadikan kurir data antarinstansi. Ketika terjadi gangguan, mereka juga tidak semestinya diminta menebak siapa yang harus dihubungi. Negara harus tampil sebagai satu kesatuan, meskipun pekerjaan di belakang layar dilakukan banyak lembaga.

Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang tegas, standar pertukaran data, pusat bantuan bersama, mekanisme penanganan gangguan, serta audit terhadap setiap akses informasi pengguna.

Penyempurnaan All Indonesia dengan demikian bukan hanya pekerjaan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia memerlukan orkestrasi lintas lembaga. Imigrasi dapat menjadi penggerak utama karena berada di garis depan perlintasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesediaan seluruh instansi untuk membangun satu pengalaman pelayanan.

Tanpa tata kelola yang kuat, integrasi hanya melahirkan sistem besar yang sulit diawasi dan lebih sulit dipertanggungjawabkan.

Data Pribadi Bukan Harga Kemudahan

All Indonesia akan mengelola data yang sangat sensitif: identitas paspor, visa, alamat tinggal, riwayat perjalanan, kesehatan, barang bawaan, bahkan kemungkinan data biometrik. Semakin luas integrasi, semakin besar pula tanggung jawab negara.

Kemudahan pelayanan tidak boleh dibayar dengan hilangnya kendali atas data pribadi.

Setiap data harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas. Instansi hanya boleh mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangannya. Riwayat akses harus tercatat. Masa penyimpanan juga perlu dibatasi.

Pengguna berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana memperbaikinya apabila terjadi kesalahan.

Integrasi tidak berarti seluruh instansi dapat melihat semua data. Seorang petugas hanya mengakses informasi yang relevan dengan tugasnya. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan, keamanan perbatasan, dan perlindungan hak pribadi.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui tampilan aplikasi yang menarik. Kepercayaan tumbuh ketika pengguna yakin bahwa sistem bekerja secara aman, transparan, dan tidak menggunakan data di luar tujuan yang telah dijelaskan.

Tidak Berhenti Setelah Keluar Bandara

Hubungan antara negara dan wisatawan tidak selesai ketika seseorang meninggalkan terminal kedatangan. All Indonesia sebaiknya tetap berguna setelah proses perlintasan selesai.

Warga negara asing dapat menerima informasi mengenai masa berlaku izin tinggal, pengingat sebelum izin berakhir, prosedur perpanjangan, lokasi kantor imigrasi, perubahan alamat, hingga pelaporan paspor yang hilang.

Fitur tersebut bukan hanya memperbaiki kualitas layanan. Ia juga mencegah pelanggaran. Sebagian orang asing terlambat memperpanjang izin bukan karena berniat melawan hukum, melainkan karena tidak memahami ketentuan atau tidak memperoleh informasi pada waktunya.

Pencegahan lebih baik daripada membiarkan pelanggaran terjadi, lalu menghabiskan sumber daya negara untuk menanganinya.

Bagi warga negara Indonesia, aplikasi yang sama dapat menyediakan informasi kepulangan, layanan dokumen perjalanan, kanal pengaduan, dan akses terhadap layanan pelindungan apabila mengalami masalah di luar negeri.

Dengan desain seperti itu, All Indonesia tidak lagi menjadi aplikasi yang dipakai sekali kemudian dilupakan. Ia menjadi pintu masuk menuju ekosistem pelayanan perjalanan Indonesia.

Ukur Pengalaman, Bukan Sekadar Unduhan

Keberhasilan aplikasi pemerintah kerap dibanggakan melalui jumlah unduhan, akun terdaftar, atau formulir yang telah diisi. Angka tersebut berguna, tetapi belum cukup.

Yang lebih penting adalah berapa lama seseorang menyelesaikan seluruh proses. Berapa kali data yang sama diminta? Berapa banyak pengguna yang gagal mengisi formulir? Berapa lama mereka mengantre setelah tiba? Berapa banyak penumpang berisiko rendah yang dapat menggunakan autogate? Seberapa cepat pengaduan diselesaikan?

Dari sisi keamanan, perlu diukur apakah risiko dapat diketahui sebelum kedatangan, apakah pemeriksaan manual yang tidak perlu dapat dikurangi, dan apakah petugas dapat memusatkan perhatian pada kasus yang benar-benar bermasalah.

Kualitas All Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya tombol yang tersedia. Ukurannya adalah seberapa sederhana perjalanan penumpang dan seberapa tepat negara menjalankan pengawasan.

Pernyataan Dirjen Imigrasi dalam agenda Anev bahwa All Indonesia akan terus disempurnakan patut dilihat sebagai peluang untuk membangun lebih dari sekadar aplikasi deklarasi. Penyempurnaan itu dapat menjadi titik masuk bagi perubahan cara negara melayani orang yang datang, melintas, dan tinggal di Indonesia.

Bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas merupakan ruang perjumpaan pertama antara negara dan manusia yang memasuki wilayahnya. Di sana, ketegasan hukum harus berjalan bersama keramahan. Keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kerumitan, sebagaimana kemudahan tidak boleh berubah menjadi kelengahan.

All Indonesia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara: mudah digunakan, tegas terhadap risiko, melindungi data pribadi, dan memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Pengembangannya tidak perlu dimulai dengan menambah menu. Mulailah dengan melihat seluruh perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya.

Usai Disuruh beli sabu ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang , yang nyuruh pun ditangkap juga"

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:36:00 +0700+0700

Deliserdang - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Senin (13/7/2026), petugas mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat dalam kepemilikan narkotika jenis sabu.
Pengungkapan berawal sekitar pukul 17.30 WIB setelah personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Simpang Sidourip, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas menemukan seorang pria yang kemudian diketahui berinisial A (36) sedang mengendarai sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok warna putih yang berisi satu plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 gram, yang disimpan di dalam kantong celana pelaku.
Dari hasil interogasi awal, Pelaku A mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Ia juga menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria di wilayah Percut Sei Tuan atas suruhan rekannya berinisial AH (44).
Berdasarkan keterangan tersebut, personel Satresnarkoba segera melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pria yang dimaksud di Jalan Sadar, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan pria tersebut beserta barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 0,50 gram serta lima plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar pelaku. Kepada petugas, pelaku juga mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Percut Sei Tuan.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, pemeriksaan awal barang bukti menggunakan test kit, serta penimbangan awal barang bukti.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi SH, MH menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Polresta Deli Serdang akan terus melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika," tegasnya

Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SATMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:31:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Bidang Kaderisasi MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, El Adrian Shah, menegaskan bahwa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SATMA) Pemuda Pancasila merupakan laboratorium kader yang memiliki peran strategis dalam mencetak calon-calon pemimpin masa depan organisasi.

Hal itu disampaikannya menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III SATMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
Menurut El Adrian Shah, proses kaderisasi yang kuat akan melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di tingkat Pimpinan Cabang (MPC) maupun Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila.
"SATMA PP adalah laboratorium kader dari mahasiswa dan pelajar yang ke depannya dapat menggantikan estafet kepemimpinan, baik di pimpinan cabang maupun di tingkat wilayah. Dari sinilah akan lahir kader-kader terbaik yang mampu membawa arah perubahan Pemuda Pancasila ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kaderisasi bukan hanya mencetak anggota organisasi, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena itu, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam SATMA PP diharapkan menjadi sosok pemimpin yang visioner, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami berharap dari adik-adik mahasiswa dan pelajar ini lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas kepemimpinan tinggi, mampu membawa perubahan positif bagi Pemuda Pancasila, serta menjadi teladan di tengah masyarakat," katanya.
El Adrian Shah juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Muswil III SATMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Ia berharap forum tersebut berlangsung demokratis, penuh semangat persaudaraan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid.
"Selamat melaksanakan Muswil III SATMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Semoga forum ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang solid lahir dan batin, memiliki loyalitas terhadap organisasi, serta mampu membesarkan dan memajukan Pemuda Pancasila di masa yang akan datang," pungkasnya.

Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

admin — Wed, 22 Jul 2026 10:19:00 +0700+0700

Jakarta – Nanik Sudaryati (S) Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7/2026). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan ingin fokus pada proses pemulihan kesehatannya.

Pengunduran diri Nanik telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Presiden menerima keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik.

Meski tak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat, Nanik mengaku telah meletakkan fondasi pembenahan tata kelola BGN, termasuk melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperbaiki struktur organisasi, serta mengganti sejumlah pejabat eselon I guna meningkatkan profesionalisme lembaga.

Sejumlah laporan juga menyebut Presiden Prabowo membuka peluang agar Nanik tetap berkontribusi setelah menjalani pengobatan, salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN yang kemungkinan akan dipimpinnya. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut.

Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si

admin — Wed, 22 Jul 2026 09:23:00 +0700+0700

MEDAN – Kabar duka menyelimuti Kota Medan. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si, meninggal dunia pada Rabu (22/7/2026) pukul 00.50 waktu Malaysia di Rumah Sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Almarhum wafat dalam usia 63 tahun.

Semasa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai birokrat senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemerintah Kota Medan, di antaranya sebagai Mantan Kepala BPKAD, Mantan Kepala Bappeda, Mantan Kepala Balitbang, Mantan Kepala Kesbangpol, serta Mantan Staf Ahli Wali Kota Medan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Medan Club dan merupakan alumni SMAN 6 Medan serta Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU).

Atas kabar duka tersebut, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum.

> "Atas nama keluarga besar JMSI Sumatera Utara, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si. Beliau adalah sosok birokrat yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan Kota Medan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Rianto, Rabu (22/7/2026).

Rianto juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

> "Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kehilangan seorang ayah dan tokoh pengabdian tentu menjadi duka yang mendalam, namun kami percaya Allah SWT akan memberikan tempat terbaik bagi almarhum," tambahnya.

Menurut informasi dari pihak keluarga, jenazah almarhum saat ini masih berada di Penang dan sedang diupayakan untuk dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (22/7/2026) atau Kamis (23/7/2026).

Rumah duka berada di Perumahan Menteng Indah Blok D9 Nomor 22, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan.

Pihak keluarga juga memohon doa serta keikhlasan seluruh kerabat, sahabat, dan masyarakat untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya kepada almarhum serta memberikan husnul khatimah. Aamiin.

Pemkab Solok Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045

admin — Wed, 22 Jul 2026 08:37:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24co

Pada ‎Peringati Hari Anak Nasional ke-42 Selasa (21/7/2026) di Stadion Tuanku Tabiang, GOR Batubatupang, Kotobaru, Sumatera Barat, Pemkab Solok Tegaskan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak anak serta mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, Bunda PAUD Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., kepala perangkat daerah, camat, wali nagari se-Kabupaten Solok, para guru dan tenaga pendidik, orang tua, serta ribuan anak usia dini dari berbagai lembaga pendidikan.
‎
Bupati Solok, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam membina dan mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

‎"Hari Anak Nasional yang ke-42 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Tugas kita bersama, sebagai orang tua, guru, dan pemerintah, adalah memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing," tutur Bupati.
‎
‎Juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, para guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Kabupaten Solok.

‎"Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masa depan anak-anak kita. Terima kasih kepada seluruh guru atas dedikasi dan semangatnya dalam mendidik generasi penerus bangsa," ujarnya.
‎
‎Kemudian, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue Hari Anak Nasional sebagai ungkapan rasa syukur atas terus menguatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si. secara simbolis menyerahkan krayon kepada perwakilan anak-anak sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kreativitas dan imajinasi mereka.
‎
‎Dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh Bupati Solok bersama Bunda PAUD, jajaran pemerintah daerah, dan anak-anak. Pelepasan balon tersebut menjadi simbol harapan dan cita-cita tinggi bagi anak-anak Kabupaten Solok agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Dan kemudian ditutup dengan senam massal yang diikuti oleh anak-anak, guru, dan para orang tua dalam suasana penuh kebersamaan dan keceriaan.(YOSE)

Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah TA 2026 di Hadiri Bupati Solok

admin — Wed, 22 Jul 2026 08:36:00 +0700+0700

Padang : Sumut24co

Selasa (21/7/2026) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD dalam rangka Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumbar,

Rapat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta kepala OPD terkait dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Rapat tersebut bertujuan memastikan penyesuaian APBD dan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah berjalan tepat sasaran guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga, dalam arahannya menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat distribusi bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi pascabencana, khususnya melalui normalisasi sungai yang menjadi kunci pemulihan sektor irigasi, air minum, dan infrastruktur lainnya.

Bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera telah memasuki tahap pembangunan permanen setelah ditetapkannya Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar seluruh program berjalan selaras.

Kastorius juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik melalui website resmi, media lokal, dan media sosial agar masyarakat mengetahui berbagai langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah sekaligus menangkal informasi yang tidak benar.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., menyampaikan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2,617 triliun telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak Februari hingga April 2026 dan diharapkan segera direalisasikan.

Menegaskan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pemanfaatan tambahan TKD harus diprioritaskan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, serta pemulihan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta tidak menunda pelaksanaan kegiatan karena penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur tanpa harus menunggu perubahan APBD.

Selain percepatan realisasi anggaran, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi El Niño pada Agustus hingga September mendatang serta menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan TKD secara berkala kepada pemerintah pusat.

Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., pada kesempatan tersebut mengingatkan bahwa tambahan TKD yang telah diterima daerah harus segera dimanfaatkan dan tidak dibiarkan mengendap di Rekening Kas Umum Daerah.

Penggunaan anggaran harus benar-benar difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi kebencanaan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana, seperti penambahan tunjangan, pembelian kendaraan dinas mewah, maupun kegiatan pendukung yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dengan menginformasikan setiap tahapan pembangunan melalui media resmi pemerintah agar masyarakat mengetahui progres pelaksanaan program dan merasakan kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan.

Menutup kegiatan, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun perencanaan yang rinci, lengkap dengan jadwal pelaksanaan hingga target penyelesaian setiap kegiatan.

Juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dan berharap seluruh daerah aktif menyampaikan perkembangan maupun kendala di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi bersama melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui rapat asistensi ini diharapkan pemerintah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok, dapat mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(YOSE)

Pengabdian Kepada Masyarakat, Lapas Narkotika Langkat Memperbaiki Fasilitas Umum dari Dukungan Inkopasindo

darma — Wed, 22 Jul 2026 01:14:00 +0700+0700

Langkat |sumut24.co -

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya terhadap lingkungan sekitar.

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat, jajaran Lapas Narkotika Langkat menggelar aksi bakti sosial berupa pengecoran perbaikan jalan fasilitas umum sepanjang 25 meter di kawasan Jalan Simpang Ladang, Selasa (21/07/2026).

Langkah konkrit perbaikan infrastruktur ini terwujud berkat sinergi dan dukungan penuh pendanaan dari sisa hasil usaha/keuntungan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) yang disalurkan melalui Koperasi Lapas Narkotika Langkat, serta berkolaborasi langsung dengan Pemerintah Desa Cempa, Kabupaten Langkat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Yan Patmos, menegaskan bahwa aksi sosial ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bukti nyata keberadaan jajaran Pemasyarakatan yang berorientasi pada kepedulian masyarakat.

"Kegiatan ini kami laksanakan selaras dengan semangat dan slogan 'Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat'. Jalan Simpang Ladang ini merupakan akses vital, tidak hanya sebagai jalur utama menuju kawasan Lapas tetapi juga nadi mobilitas harian warga setempat. Melalui perbaikan ini, kami berharap dapat memberikan kenyamanan, keamanan berkendara, serta memperlancar roda perekonomian dan aktivitas warga sehari-hari," tutur Yan Patmos di sela-sela kegiatan.

Semangat gotong royong tampak menyelimuti lokasi kegiatan. Aksi perbaikan jalan ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, mulai dari seluruh jajaran pejabat struktural, staf, tim pengamanan, Kepala Dusun setempat, masyarakat sekitar, hingga warga binaan Lapas yang telah memenuhi kriteria dan syarat.

Pelibatan warga binaan ini sekaligus menjadi ruang pembinaan kerja dan sarana pengabdian langsung mereka sebelum kembali sepenuhnya ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Cempa, M. Sayed, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi nyata yang diberikan oleh pihak Lapas beserta Inkopasindo.

"Atas nama warga dan Pemerintah Desa Cempa, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas Narkotika Langkat dan Inkopasindo atas bantuan bakti sosial ini. Perbaikan jalan sepanjang 25 meter ini sangat berarti bagi kelancaran mobilitas dan keselamatan warga kami yang melintas setiap hari," ungkap M. Sayed.

Aksi tanggap lingkungan ini pun disambut antusias oleh warga sekitar. Selain menyampaikan rasa terima kasih, masyarakat berharap jalinan silaturahmi, sinergi, dan kerja sama harmonis antara Lapas Narkotika Langkat dengan warga Desa Cempa dapat terus terpelihara secara erat dan berkesinambungan di masa-masa mendatang.(W02)

Kelangkaan BBM Sumut Diduga Hasil Permainan Internal, LBH Betul Betul Desak Kapolda Usut Tuntas Kasus Fraud dan Copot Pimpinan Pertamina-BPH Migas

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:48:00 +0700+0700

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Betul Betul resmi melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) terkait dugaan pidana penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Tindakan hukum ini diambil menyusul kelangkaan BBM parah sepanjang Juli 2026 yang memicu antrean panjang, kemacetan, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Utara.

Promotor LBH Betul Betul, Febrinaldi Siregar, S.H. didampingi aktivis hukum LBH Betul Betul Juani Syahputri, S.H., dan Ayu Arisya, S.H., menegaskan bahwa kelangkaan ini tidak terjadi karena keadaan darurat (force majeure), melainkan adanya indikasi kuat kejahatan sistemis dalam rantai distribusi.

Dua institusi utama yang menjadi sasaran teradu adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di bawah pimpinan Wahyudi Anas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang dipimpin oleh Executive General Manager (EGM) Sunardi.

Paradoks Stok Aman Tapi Lapangan Langka

LBH Betul Betul menemukan sejumlah kejanggalan besar dan fakta kontradiktif di ruang publik yang menjadi dasar kuat pengaduan ini:

1. Pernyataan BPH Migas: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas secara terbuka menyatakan di media massa bahwa pasokan bio solar, minyak tanah, dan pertalite untuk wilayah Sumbagut dalam kondisi aman dan tersedia.

2. Pengakuan 125 Fraud: Terdapat pernyataan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga yang mengakui adanya 125 kasus kecurangan (fraud) melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal dalam rantai distribusi BBM.

3. Pemberhentian Massal Sopir: Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution sempat mengungkap adanya gelombang pemberhentian massal supir truk tangki pengangkut BBM yang melumpuhkan operasi armada.

4. Kesaksian Sopir Tangki: Muncul informasi dari internal awak mobil tangki yang membongkar dugaan "permainan" pasokan. Mereka menyebut stok BBM sebenarnya melimpah, namun sengaja dilakukan pengurangan jatah ke SPBU, serta adanya pemaksaan dari oknum internal agar SPBU membeli BBM non-subsidi yang lebih mahal.

"Jika benar BPH Migas menyatakan stok aman, tetapi di lapangan masyarakat menjerit karena langka, maka satu-satunya penjelasan logis adalah adanya penyimpangan pidana. Polisi wajib masuk melakukan penyelidikan objektif guna mengungkap siapa yang mengambil keuntungan ekonomi di atas penderitaan rakyat," tegas Febrinaldi Siregar S.H. kepada wartawan di Mapolda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Jerat Pidana Migas hingga Korupsi

Dalam laporan resminya, LBH Betul Betul meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut menelaah pelanggaran berlapis. Di antaranya Pasal 55 dan 56 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM bersubsidi dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Selain itu, jika penyimpangan ini melibatkan kebijakan korporasi atau pembiaran oleh pejabat berwenang, UU Tipikor No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara layak diterapkan, dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Desak Penyitaan Alat Bukti Digital

Guna mencegah penghilangan barang bukti, LBH Betul Betul mendesak penyidik kepolisian segera menyita dokumen operasional krusial. Arah pembuktian diminta fokus pada pemeriksaan data digital logistik Pertamina, seperti Electronic Delivery Order (e-DO), Electronic Proof of Delivery (e-POD), rekam jejak sistem (audit trail), data GPS truk tangki, manifes pembukaan segel, hingga rekaman CCTV di seluruh terminal BBM dan SPBU strategis. Aliran dana rekening pihak-pihak terkait juga diminta ikut dilacak.

Tembusan ke Presiden: Minta Copot Kepala BPH Migas & EGM Pertamina

Surat pengaduan masyarakat ini juga ditembuskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN di Jakarta.

LBH Betul Betul secara tegas meminta Pemerintah Pusat segera mengevaluasi total dan memberikan sanksi pencopotan jabatan kepada Kepala BPH Migas Wahyudi Anas serta EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi.

Langkah pencopotan ini dinilai mendesak demi mengembalikan kepercayaan publik yang telanjur luntur, sekaligus memastikan proses hukum di Polda Sumut berjalan adil tanpa ada intervensi maupun konflik kepentingan (conflict of interest).

(***)

Jual Rokok Tanpa Pita Cukai Berujung Proses Hukum, Polres Padang Lawas Sita Berbagai Merek Ilegal

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:45:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Kali ini, Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Padang Lawas resmi menyerahkan seorang tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana cukai kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, Sabtu (18/7/2026).

Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, hingga menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai resmi.

Dalam proses pelimpahan tersebut, personel Sat Samapta Polres Padang Lawas, Briptu Jonatan Ramotan Swandy Selalu, menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada personel Satreskrim Polres Padang Lawas yang terdiri dari Sahminan Siregar, Aipda Zulkarnaen, Brigadir Khairul Jadi Siregar, Briptu Johannes Butar Butar, dan Bripda Mudik Saragih. Kegiatan tersebut berlangsung di bawah pengawasan langsung Kasat Samapta Polres Padang Lawas.

Tersangka yang diserahkan diketahui berinisial SAAH (35), warga Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Ia diduga menjual berbagai merek rokok tanpa pita cukai yang merupakan barang kena cukai ilegal.

Dari tangan tersangka, polisi turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa puluhan slop rokok tanpa pita cukai, yakni:

- 26 slop rokok merek LUFFMAN MILD;
- 14 slop rokok LUFFMAN MERAH;
- 3 slop rokok X-BOLD;
- 2 slop rokok DENZA;
- 2 slop rokok HUMMER PRO;
- 2 slop rokok AURORA;
- 13 slop rokok COFFE;
- 5 slop rokok COFFE BERRY;
- 3 slop rokok DUTA; dan
- 4 slop rokok HUMMER BROWN.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Kasat Samapta AKP Gulliat Harahap, menegaskan bahwa pemberantasan peredaran rokok ilegal akan terus menjadi salah satu prioritas kepolisian di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

"Barang bukti yang diserahkan berupa berbagai merek rokok tanpa pita cukai resmi yang diduga diperjualbelikan secara ilegal. Seluruh barang bukti bersama tersangka kini telah diserahkan kepada Satreskrim Polres Padang Lawas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar AKP Gulliat Harahap.

Ia menambahkan, Polres Padang Lawas akan terus mengambil langkah tegas dan konsisten terhadap segala bentuk pelanggaran di bidang cukai. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat karena produk tersebut beredar tanpa pengawasan resmi.

"Polres Padang Lawas berkomitmen memberantas peredaran produk ilegal yang dapat merugikan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat. Penindakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan taat terhadap aturan," tegasnya.

Polres Padang Lawas juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi. Selain melanggar hukum, peredaran barang kena cukai ilegal dapat berdampak terhadap perekonomian negara dan keselamatan konsumen.zal

Kapolres Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Tokoh Agama Lewat Program Polsumat di GKPA, Ajak Jemaat Jaga Kamtibmas Bersama

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:44:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. terus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui program Polisi Sahabat Umat (Polsumat).

Kali ini, kegiatan pelayanan edukatif tersebut dilaksanakan di Gereja GKPA Resort Khusus, Jalan Tengku Umar, Kota Padangsidimpuan, Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Padangsidimpuan dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas keagamaan, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, damai, dan kondusif.

Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Padangsidimpuan Kompol P. Panjaitan, S.H., M.H., Kabagops AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kabagren AKP Maria Marpaung, S.E., M.M., Kasubbagpel Baglog Kompol T. Saragih, Kasat Intelkam Iptu Eko Bertom C.J. Panjaitan, S.H., Kasi Propam AKP Bottor Lumbantobing, Paur Subbag Binops Bagops Iptu Hotman Pakpahan, serta disambut oleh Pdt. A. Pakpahan, Pdt. Y. Hutabarat, Majelis GKPA Resort Khusus, dan seluruh jemaat yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Noval N.G. Desky menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas sekaligus memperkenalkan program Polsumat sebagai bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan tugas kedinasan, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi serta membangun hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

"Kami datang dengan niat yang baik dan tulus untuk bersilaturahmi dengan seluruh jemaat GKPA Resort Khusus. Kami ingin membangun hubungan yang erat dengan seluruh tokoh agama dan masyarakat di Kota Padangsidimpuan. Kami memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kota Padangsidimpuan tetap aman dan kondusif," ujar Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengunjungi berbagai tokoh agama di Kota Padangsidimpuan sebagai bagian dari upaya mempererat sinergitas antara Polri dan masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan suatu kejadian.

"Polri siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui Call Center 110, kami berkomitmen merespons setiap laporan maupun pengaduan masyarakat secara cepat. Kami ingin menjadi sahabat masyarakat dan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Kota Padangsidimpuan," tambah AKBP Noval.

Sementara itu, mewakili pihak gereja, Pdt. A. Pakpahan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres beserta jajaran ke Gereja GKPA Resort Khusus.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan AKBP Noval N.G. Desky mencerminkan sosok pemimpin yang terbuka, humanis, dan dekat dengan masyarakat.

"Menurut kami, selama menjabat sebagai Kapolres Padangsidimpuan, Bapak AKBP Noval N.G. Desky merupakan sosok pemimpin yang baik, terbuka, dan mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Kami siap bekerja sama dengan kepolisian untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Padangsidimpuan," ujar Pdt. A. Pakpahan.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap setiap program Polres Padangsidimpuan yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan daerah.

"Kami akan terus mendoakan Polres Padangsidimpuan agar selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas. Selamat bertugas dan selamat melayani masyarakat Kota Padangsidimpuan," ucapnya.

Program Polisi Sahabat Umat (Polsumat) merupakan salah satu implementasi Polri Presisi yang mengedepankan pendekatan dialogis, edukatif, dan humanis kepada masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, Polres Padangsidimpuan berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.zal

Respons Cepat Laporan Warga, Polsek Batangtoru Temukan Dugaan Alat Isap Sabu di Muara Batangtoru

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:43:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen Polri dalam merespons setiap laporan masyarakat kembali dibuktikan jajaran Polsek Batangtoru, Polres Tapanuli Selatan. Berbekal informasi yang masuk melalui Call Center Polri 110, petugas langsung bergerak ke lokasi dan menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Jumat (17/7/2026).

Laporan tersebut diterima sekitar pukul 10.42 WIB dari seorang warga yang menemukan benda mencurigakan di sekitar pekarangan rumahnya. Benda itu diduga merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Batangtoru segera diterjunkan ke lokasi guna melakukan pengecekan dan penyelidikan awal.

Kapolsek Batangtoru, AKP P. M. Siboro, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan pelapor sesaat setelah menerima informasi melalui layanan darurat Polri 110.

"Begitu laporan kami terima, personel langsung kami arahkan menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan informasi yang disampaikan masyarakat," ujar AKP P. M. Siboro.

Menurutnya, langkah cepat tersebut merupakan implementasi arahan Kapolres Tapanuli Selatan yang menegaskan agar seluruh pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sesuai arahan Bapak Kapolres Tapanuli Selatan, setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti. Tidak boleh ada laporan yang diabaikan, terlebih jika berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas AKP P. M. Siboro.

Dalam pemeriksaan di lokasi bersama pelapor, petugas menemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika. Barang-barang tersebut meliputi satu botol air mineral yang telah dimodifikasi dan diduga digunakan sebagai bong atau alat isap sabu, satu buah mancis berwarna hijau, serta satu plastik klip transparan dalam kondisi kosong.

Seluruh barang temuan itu kemudian diamankan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.

AKP P. M. Siboro menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman guna mengungkap siapa pihak yang diduga bertanggung jawab atas temuan tersebut.

"Kami masih mendalami temuan ini dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan serta melakukan penyelidikan berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pelapor dan masyarakat sekitar untuk memperoleh informasi tambahan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang berani memberikan informasi kepada aparat kepolisian.

Karena itu, Polsek Batangtoru mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor melalui Call Center Polri 110 atau datang langsung ke kantor polisi terdekat apabila mengetahui aktivitas mencurigakan. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba," pungkas AKP P. M. Siboro.

Polres Tapanuli Selatan menegaskan akan terus meningkatkan respons terhadap setiap pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.zal

Polisi Sahabat Umat! Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky Gelar Edukasi Kamtibmas di Masjid Raya Al-Abror

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:42:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program POLSUMAT (Polisi Sahabat Umat). Kegiatan pelayanan edukatif yang menyasar komunitas keagamaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., di Masjid Raya Al-Abror, Kota Padangsidimpuan, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Program POLSUMAT menjadi salah satu implementasi pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat, khususnya lingkungan keagamaan. Melalui kegiatan ini, Polres Padangsidimpuan tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi sejumlah pejabat utama Polres Padangsidimpuan, di antaranya Kabag SDM AKP Irwan Sastradinata, Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, S.H., Kasat Tahti IPTU Aswin Harahap, Kapolsek Hutaimbaru IPTU A. Edi Sitompul, S.H., Paur Subbag Kerma Bagops IPDA Agus Salim Pane, personel Polres Padangsidimpuan, serta diikuti masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan pelayanan edukatif tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antara Polri dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat semangat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, program POLSUMAT merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan edukatif.

"Program POLSUMAT merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin membangun hubungan yang semakin erat dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas keagamaan, sehingga tercipta sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kota Padangsidimpuan," ujar AKBP Noval N.G. Desky.

Ia menambahkan, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat edukasi dan pembinaan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri akan selalu siap menjadi sahabat masyarakat," tambahnya.

Melalui kegiatan POLSUMAT, Polres Padangsidimpuan berharap hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi antara Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta mendukung pembangunan daerah.zal

Dibekuk Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Tengah Malam! Pengedar Sabu di Pijarkoling Simpan Barang Bukti 23,84 Gram

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:41:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika. Seorang pria berinisial IS (25) berhasil diamankan petugas karena diduga menguasai narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 23,84 gram.

Penangkapan dilakukan pada Jumat, 17 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan H.T. Rizal Nurdin, Kelurahan Pijarkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Kami mengapresiasi informasi yang diberikan masyarakat sehingga kasus ini berhasil diungkap. Polres Padangsidimpuan berkomitmen memberantas segala bentuk peredaran narkotika hingga ke akar jaringannya. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing," tegas AKBP Noval N.G. Desky.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima informasi bahwa kawasan Jalan H.T. Rizal Nurdin, Kelurahan Pijarkoling, kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.10 WIB.

Sekitar 20 menit kemudian, petugas menemukan seorang pria yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima. Saat dilakukan penindakan di tepi jalan, petugas menemukan sebuah kotak rokok Marlboro Merah Hitam yang berisi tisu putih. Setelah diperiksa, di dalamnya terdapat plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu.

Tidak berhenti di lokasi penangkapan, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tersangka IS yang berada di kawasan Pijarkoling. Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan Kepala Lingkungan setempat.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di dalam kloset kamar mandi.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi:

- Lima plastik klip transparan berisi diduga sabu dengan berat bruto 23,84 gram.
- Satu kotak rokok Marlboro Merah Hitam.
- Satu unit telepon genggam merek Oppo warna hitam.
- Sembilan belas plastik klip transparan kosong.
- Satu unit timbangan digital berukuran kecil.
- Satu kantong plastik warna hitam.
- Satu kantong plastik warna merah.

Keberadaan timbangan digital serta puluhan plastik klip kosong diduga digunakan untuk mengemas dan mengedarkan narkotika kepada para pembeli.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka IS mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria yang berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Identitas pemasok kini masih dalam penyelidikan petugas.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu pemasok yang disebut berasal dari Kabupaten Mandailing Natal guna mengungkap mata rantai peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.zal

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto Perkuat Sinergi dengan Kajari Sibuhuan, Komitmen Wujudkan Penegakan Hukum Profesional dan Berkeadilan

admin — Tue, 21 Jul 2026 22:40:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Padang Lawas (Palas), AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Kedatangan Kapolres Palas bersama jajaran disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibuhuan, Hasbi Kurniawan, S.H., M.H., di ruang kerjanya dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Turut mendampingi Kajari Sibuhuan dalam pertemuan tersebut yakni Kasipidum Luppan, S.H., Kasubsi Intel Sadikin Daulay, Plt Kasi Datun Bram Sitepu, serta Plt Kasi Intel Horas Erwin Siregar.

Sementara itu, Kapolres Palas didampingi Wakapolres Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, S.H., Kabag SDM Kompol Charles Panjaitan, S.H., Kabag Ops AKP Aman Putra Bangunsyah, Kasat Reskrim AKP Irwansyah Sitorus, Kasat Narkoba AKP M. Taufik Siregar, Kasat Samapta AKP G. Harahap, Kasat Lantas AKP Andrea Nasution, Kapolsek Barumun AKP Golfrid Siregar, Kapolsek Barumun Tengah AKP Rahmad Saleh Nainggolan, Kapolsek Sosa AKP Eko, serta Kasi Propam Iptu Salim Saragih, S.H.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana, peningkatan komunikasi antar aparat penegak hukum, hingga komitmen bersama untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto menegaskan bahwa hubungan yang harmonis antara Polri dan Kejaksaan menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Sinergi antara Polri dan Kejaksaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berjalan efektif dan berkeadilan. Melalui silaturahmi ini kami ingin mempererat koordinasi serta meningkatkan kerja sama dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

AKBP Dodik Yuliyanto berharap pertemuan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pada setiap proses penegakan hukum di Kabupaten Padang Lawas.

Menurutnya, komunikasi yang baik antar institusi akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sibuhuan. Dengan hubungan yang harmonis dan kerja sama yang solid, kami optimistis pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Selain membahas koordinasi penanganan perkara, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum bertukar pandangan mengenai berbagai isu hukum yang berkembang, sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kapolres menegaskan, sinergi yang kuat antara Polri dan Kejaksaan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan supremasi hukum dapat ditegakkan secara optimal.

"Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Polres Padang Lawas dan Kejaksaan Negeri Sibuhuan semakin erat, sehingga koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas terus meningkat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Padang Lawas," pungkas AKBP Dodik Yuliyanto.

Kegiatan silaturahmi yang dihadiri jajaran pejabat utama Polres Palas dan para Kapolsek tersebut berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi kedua institusi dalam memberikan kepastian hukum serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas.zal