Sepakat Berdamai : Hamdani Meminta Maaf kepada Erni

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:50:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Laporan Ketua DRPD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn terhadap Wakil Ketua DPRD Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.sos di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara berakhir damai.

Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri Laporan Nomor LP/B/1330/VIII/SPKT di Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran Pasal 315 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap Hamdani Syahputra.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram (IG) yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Untuk itu, saya mengaku khilaf dan sungguh-sungguh meminta maaf kepada ibu Erni dan keluarga ataupun pihak lainya yang terkait, Alhamdulillah kami telah bersepakat untuk berdamai," Ujar Hamdani Syahputra, Jumat (12/6).

Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengaku kejadian ini menjadi pelajaran agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Ini menjadi koreksi bagi saya, dan Insya' Allah tidak akan terjadi lagi dikemudian hari" ungkapnya.

Sementara itu Dr. Ramadhany Nasution SH, MH sebagai kuasa hukum Hamdani Syahputra mengatakan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari serta tuntutan hukum terhadap Kliennya tersebut telah berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Erni Sitorus, Agusyah R. Damanik, SH, MH, membenarkan bahwa perkara yang melibatkan Hamdani Syahputra dan Erni Sitorus telah berakhir dengan kesepakatan damai. Menurutnya, penyelesaian tersebut dicapai setelah Hamdani menyampaikan permintaan maaf kepada Erni Sitorus melalui sejumlah media sebagaimana diatur dalam poin-poin kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

"Permintaan maaf yang disampaikan Saudara Hamdani kepada klien kami, Ibu Erni Sitorus, melalui sejumlah media merupakan bagian dari komitmen penyelesaian yang telah disepakati bersama. Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut. Kesepakatan perdamaian itu juga telah dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing," tegas Agusyah.red

Polresta Deli Serdang Amankan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:48:00 +0700+0700

Deliserdang -Polresta Deli Serdang Melaksanakan pengamanan ajang internasional Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan sejumlah titik pengamanan lainnya, Kamis (11/6/2026).

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional serta memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, Polresta Deli Serdang Melaksanakan Tactical Word Game (TWG) yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K, M.Si bersama Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Polresta Deli Serdang juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, mengatakan Polresta Deli Serdang menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

Polresta Deli Serdang berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Wali Kota menerima kunjungan Pemerintah Pemkab Bener Meriah Provinsi Aceh. Rombongan dipimpin langsung Bupati Ir H Tagore Abu Bakar

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:23:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah Provinsi Aceh. Rombongan Pemkab Bener Meriah yang dipimpin langsung Bupati Ir H Tagore Abu Bakar itu diterima Wesly di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (11/06/2026).

Kunjungan tersebut terkait bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kepada Pemkab Bener Meriah sebesar Rp25 miliar untuk pemulihan pasca bencana banjir yang terjadi November 2025 lalu. Bantuan Keuangan Khusus tersebut berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang diterbitkan 2 Maret 2026, dan mengatur tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam APBD pada daerah terdampak bencana., khususnya wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Wali Kota Wesly dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bupati Bener Meriah beserta rombongan di Kota Pematangsiantar. Wesly menerangkan, memedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ, Pemko Pematangsiantar termasuk salah satu daerah yang mendapat alokasi dan penyaluran dana bagi hasil (DBH), daba alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) TA 2026. Bagi pemerintah daerah yang tidak secara langsung terdampak bencana, tambahan TKD TA 2026 dapat digunakan untuk penyediaan kegiatan: mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana; penanaman pohon dan perbaikan lingkungan; pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang secara langsung terdampak bencana; pengendalian inflasi; pemulihan ekonomi; pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, moda transportasi dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat; serta pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana.

"Maka dengan ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp25 miliar. Hal tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah Kota Pematangsiantar," terang Wesly.

Wesly berharap bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah dapat membantu dalam proses pemulihan daerah akibat bencana alam yang telah merusak fasilitas umum.

Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar saat memberikan sambutan mengaku bangga bisa sampai ke Kota Pematangsiantar.

Tagore yang merupakan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) itu mengucapkan terima kasih kepada Wesly dan jajaran Pemko Pematangsiantar atas sambutannya.

"Daerah kami dilanda banjir November 2026 lalu. Ratusan jembatan hanyut, jalan hancur, dan warga meninggal dunia. Apalagi akses sempat terputus, baik komunikasi, listrik, maupun jalan. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi bencana seperti itu," katanya.

Tagore juga mengatakan, hingga saat ini mereka masih trauma jika hujan deras.

"Tapi hati kami terobati melihat kondisi Kota Pematangsiantar yang aman," tukasnya.

Tagore bersyukur atas bantuan Rp25 miliar dari Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun jembatan, membangun sarana air bersih, jalan, dan lainnya.

"Terima kasih kami dari hati yang paling dalam kepada Pemko Pematangsiantar. Ini akan kami sampaikan ke masyarakat. Kami tidak bisa membalasnya. Semoga Pak Wali dan Kota Pematangsiantar bisa lebih hebat lagi. Kami hanya bisa membalas dengan doa. Saya akan jaga betul agar jangan ada penyimpangan dari bantuan tersebut," terangnya.

"Kami akan kembali ke Bener Meriah dan berjuang di medan pasca bencana. Semoga yang kami tinggalkan di sini tetap sehat, dan kami selamat sampai ke Bener Meriah," lanjutnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen administrasi bantuan khusus oleh Tagore Abu Bakar, disaksikan Wesly. Kemudian, penyerahan dokumen administrasi kepada Wesly. Dilanjutkan saling tukar cenderamata.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bener Meriah menyerahkan 1 unit mesin kopi ke Pemko Pematangsiantar.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan dua putri Wesly yakni Sarah Silalahi dan Olivia Silalahi. (LP)

Wali Kota temu ramah dengan Pengurus Pusat GPI, sekaligus berdiskusi di rumah dinas wali kota

admin — Fri, 12 Jun 2026 13:21:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn temu ramah dengan Pengurus Pusat Gereja Pentakosta Indonesia (GPI), sekaligus berdiskusi di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Senin (08/06/2026) malam. Hadir dari pengurus GPI yakni, anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga dan Sekretaris Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Pematangsiantar Pdt Dr Ardenias Tarigan.

Ikut mendampingi Wesly, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kabag Adbang) Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan GPI akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar GPI pada 03 Juli 2026 mendatang.

"Saya menyambut baik kehadiran pengurus GPI, terlebih nuansa kota kita ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi nan religius," kata Wesly.

Wesly dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar senantiasa mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan keumatan oleh GPI.

"Kami akan jadwalkan juga kehadiran untuk Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan menyampaikan undangan secara langsung," katanya.

Sabam Sinaga mengatakan, GPI berpusat di Kota Pematangsiantar dan akan melaksanakan Penutupan Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia, di Gedung Rajawali Pematangsiantar, serta akan dihadiri ribuan jemaat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkat. Terima kasih atas sambutan hangatnya Bapak Wali Kota Wesly Silalahi. Kegiatan keumatan kita akan kami selaraskan dengan program-program unggulan dari Pak Wali Kota," katanya.

Ia juga berharap Wesly hadir dan menyapa jemaat GPI saat acara nanti. (LP)

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

admin — Fri, 12 Jun 2026 11:26:00 +0700+0700

Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya./rel

Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:55:00 +0700+0700

Medan – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Assyakirin yang berlokasi di Jalan Eka Suka XIV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, akan menggelar kegiatan Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Masjid Sentral Membangun Peradaban" ini diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan peradaban.

Acara akan menghadirkan penceramah Ustadz H. Abdul Latif Khan, yang akan menyampaikan Ceramah Hijriyah terkait makna hijrah dan tantangan umat Islam dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan berkemajuan.

Ketua FOSIL BKMI Sumatera Utara, Syahlan J. Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekadar seremonial pergantian tahun, tetapi juga menjadi sarana memperkuat spiritualitas dan kebersamaan umat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan menjadikan momentum 1 Muharram sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa akhir tahun 1447 Hijriah setelah Shalat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Acara kemudian diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan para tokoh dan undangan, Shalat Isya berjamaah, serta Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, sehingga seluruh masyarakat Muslim dan Muslimah di Kota Medan dan sekitarnya diundang untuk hadir dan meramaikan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah.

Melalui kegiatan ini, Masjid Assyakirin berharap dapat mempererat tali silaturahmi antarumat, meningkatkan kecintaan kepada masjid, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih berkah dan bermartabat.rel

Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:55:00 +0700+0700

Raihan Resmi Lolos ke Asian Games Nagoya 2026, Taekwondo Sumut Minta Dukungan Masyarakat

admin — Fri, 12 Jun 2026 10:20:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Kabar menggembirakan datang dari dunia olahraga Sumatera Utara. Atlet taekwondo Sumut, M. Raihan, resmi memastikan diri tampil pada Asian Games Nagoya 2026 setelah dinyatakan lolos kualifikasi berdasarkan surat resmi dari Asian Taekwondo Union (ATU) yang kemudian diumumkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).

Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumut, H. Hamdani Syahputra, S.Sos, mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Raihan menjadi bukti bahwa atlet Sumatera Utara mampu bersaing di level Asia.

"Alhamdulillah, atlet kita M. Raihan yang bermain di kelas Under 80 Kg Putra secara resmi diumumkan PBTI lolos ke Asian Games Nagoya 2026. Kami berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara agar Raihan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik untuk Indonesia," ujar Hamdani kepada wartawan, Jumat (12/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang itu mengatakan, selain Raihan terdapat dua atlet Indonesia lainnya yang turut mengamankan tiket ke Asian Games. Keduanya yakni M. Rizal dari Jawa Barat pada nomor Poomsae Putra dan M. Bassam Raihan dari DKI Jakarta yang akan bertanding di kelas Under 68 Kg Putra.

"Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kemudahan dalam perjuangan mereka membawa nama bangsa," katanya.

Bang Danny, sapaan akrab Hamdani, menjelaskan bahwa keberhasilan para atlet tersebut tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Menurutnya, proses kualifikasi menuju Asian Games tidak hanya ditentukan dari raihan medali di satu kejuaraan, tetapi juga berdasarkan akumulasi poin dan hasil pertandingan yang dikumpulkan atlet selama mengikuti berbagai event internasional.
"Tidak semua kemenangan diumumkan dari atas podium. Sebagian ditentukan melalui lembar hasil pertandingan dan akumulasi poin yang berhasil dikumpulkan atlet sepanjang periode kualifikasi," jelasnya.

Hamdani juga menyebut keberhasilan Raihan menembus Asian Games Nagoya tidak terlepas dari dukungan dan perhatian Pembina Taekwondo Sumut, Dr. H. Musa Rajekshah, yang selama ini terus memberikan motivasi kepada pengurus maupun atlet.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh dojang dan pelatih di Sumatera Utara yang telah bekerja keras melakukan pembinaan sehingga mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level internasional.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dojang dan pelatih yang selama ini terus memberikan dedikasi terbaik kepada atlet-atlet taekwondo. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus berjuang mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia," pungkasnya.

Dengan lolosnya M. Raihan ke Asian Games Nagoya 2026, Sumatera Utara kembali memiliki wakil yang akan membawa Merah Putih bersaing di panggung olahraga terbesar Asia. (rel)

8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:51:00 +0700+0700

MEDAN SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) PPA-PPO Polda Sumut bersama Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan mengungkap kasus penyeludupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) di Perairan Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, pada 2 Juni 2026.

Hasil dari pengungkapan itu personel gabungan menyelamatkan sebanyak 8 orang korban berinisial SO warga Asahan, MF, warga Kabupaten Batubara, SI warga Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Kemudian, TD warga Kabupaten Sergai, SL warga Kabupaten Asahan, WI warga Kabupaten Asahan, AM warga Kabupaten Asahan dan MO warga Kabupaten Asahan.

Direktur PPA-PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristina Tara mengatakan, awalnya personel menerima laporan dari masyarakat adanya kapal pukat yang berangkat dari tambatan kapal PT Timur Jaya Teluk Nibung Tanjungbalai hendak membawa sejumlah orang untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia.

"Berdasarkan laporan itu personel Dit PPA-PPO Polda Sumut bekerjasama dengan Satgas Bais Tanjungbalai-Asahan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kapal pukat di Perairan Bagan Asahan," katanya, Kamis (11/06/26).

Kristina mengungkapkan, personel gabungan setelah mengamankan kapal pukat melakukan penggeledahan mendapati delapan pria yang menjadi korban penyelundupan untuk dibawa ke Malaysia.

"Kemudian petugas mengamankan lima orang terdiri nahkoda serta anak buah kapal (ABK) berinisial B, IN, MJ, AA, dan P," ungkapnya didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.

Dalam pemeriksaan, kelima orang yang diamankan mengakui membawa delapan korban itu ke Malaysia secara ilegal.

"Rencananya kedelapan korban akan dipekerjakan sebagai nelayan dan buruh bangunan di Malaysia," terangnya.

Saat ini, para korban telah dititipkan di kantor BP3MI Sumatera Utara.

"Sementara terhadap nahkoda kapal bersama ABK yang diamankan itu telah ditahan di Mapolda Sumut dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," sebutnya.

Kristina menambahkan, kelima pelaku itu mengaku sudah beroperasi selama tiga bulan berkoordinasi dengan agen di Malaysia untuk membawa warga Indonesia bekerja secara tidak sah (ilegal).

"Dari pengungkapan kasus penyelundupan pekerja migran ilegal itu personel turut menyita barang bukti kapal pukat, 11 unit handphone berbagai merek, uang tunai, serta lainnya," pungkasnya.(W05)

Foto:

Brimob Polda Sumut All Out Amankan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung pengamanan ajang internasional Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan sejumlah titik pengamanan lainnya, Kamis (11/6/2026).

Kesiapsiagaan personel diawali dengan apel gabungan pengamanan di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis, yang dipimpin Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. Apel tersebut menjadi bentuk pengecekan akhir terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan pertandingan internasional tersebut.

Selanjutnya, apel kesiapsiagaan personel Brimob dipimpin Danyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas PHH, Kompol Muktar Iswanto Kadoli, S.I.K., M.H., guna memastikan kesiapan personel, perlengkapan, kendaraan operasional, serta pola pengamanan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pertandingan berlangsung, personel Subsatgas SPP (Satuan Penindak Perusuh) yang dipimpin Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut selaku Kasubsatgas SPP, Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H., turut disiagakan di lokasi pengamanan.

Untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman tugas di lapangan, personel Brimob juga mengikuti Tactical Floor Game (TFG) yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deli Serdang, Kompol M. Amdi. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta strategi pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pertandingan berjalan aman dan kondusif.

Tidak hanya berfokus pada pengamanan stadion, personel Satuan Brimob Polda Sumut juga melaksanakan pengamanan kegiatan penukaran tiket semifinal antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia yang berlangsung di kawasan Perumahan Citraland Batang Kuis.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut, AKP Alwi Budi Utomo, turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap personel untuk memastikan seluruh rangkaian penukaran tiket berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran personel Brimob di lokasi menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta para suporter. Personel tampak sigap melakukan pengaturan situasi, pengawasan antrean, hingga pengamanan di sekitar area kegiatan guna menjaga kondisi tetap kondusif.

Hingga saat ini, proses penukaran tiket telah mencapai sekitar 7.000 gelang dan berlangsung tanpa kendala maupun gangguan kamtibmas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau lancar sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pengamanan secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses.

"Polda Sumut berkomitmen memberikan pengamanan terbaik pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari penukaran tiket, kedatangan tim, pertandingan hingga kepulangan penonton. Seluruh personel yang terlibat telah dibekali pola pengamanan yang terukur dan profesional agar masyarakat maupun suporter dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama berlangsungnya turnamen serta mematuhi aturan yang berlaku di area stadion.

Dengan semangat "Brimob Untuk Nusa dan Bangsa", Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 ASEAN Toba 2026 di Sumatera Utara, sekaligus memastikan situasi keamanan tetap terjaga sepanjang perhelatan sepak bola internasional tersebut.(W05)

FOTO:

Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyiaran dan penyediaan konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung (live streaming) di platform TikTok.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait adanya siaran langsung di media sosial yang diduga mengandung unsur pornografi.

"Pada 25 Mei 2026 kami menerima informasi adanya live TikTok yang memenuhi unsur pornografi. Menindaklanjuti informasi tersebut, saya langsung memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan," ujar Kristinatara saat memberikan keterangan di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan akun TikTok bernama "Koko BR" yang dikelola oleh tersangka berinisial NFR (28). Tersangka kemudian diamankan di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada 26 Mei 2026.

Dalam aksinya, tersangka berperan sebagai host yang memandu siaran langsung dan memberikan berbagai tantangan kepada sejumlah perempuan dewasa yang menjadi talent dalam tayangan tersebut.

"Tersangka mengarahkan dan menantang para talent untuk melakukan tindakan yang bermuatan pornografi, termasuk memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dipertontonkan kepada publik," kata Kristinatara.

Polisi mengungkap, tayangan tersebut dikemas dalam bentuk permainan atau challenge yang mengharuskan peserta melakukan tindakan tertentu. Dari aktivitas tersebut, tersangka memperoleh keuntungan dari hadiah virtual atau koin yang diberikan para penonton saat siaran berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui mampu meraup keuntungan sekitar Rp5 juta dalam satu hari siaran langsung. Sementara jumlah penonton dalam setiap sesi live mencapai sekitar 18.000 hingga 29.000 akun.

Menurut Kristinatara, yang menjadi perhatian serius pihaknya bukan hanya keuntungan yang diperoleh pelaku, tetapi juga potensi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang dapat mengakses konten tersebut.

"Yang menjadi konsen kami adalah banyak anak-anak di bawah umur yang berpotensi melihat atau mengakses siaran ini. Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan moral generasi muda," ujarnya.

Ia menegaskan, maraknya konten pornografi di ruang digital dinilai memiliki korelasi dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang melibatkan anak-anak.

"Anak-anak usia belasan tahun saat ini sudah sangat mudah terpapar berbagai konten negatif. Karena itu kami memandang penindakan terhadap penyiaran pornografi sebagai bagian dari upaya perlindungan anak," tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik dan telepon genggam yang digunakan tersangka untuk menjalankan aktivitas siaran langsung.

Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan pemblokiran terhadap akun yang digunakan dalam aktivitas tersebut guna mencegah munculnya konten serupa di kemudian hari.

"Kami mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak dan membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Kristinatara.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Polda Sumut menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi melalui media digital.

"Kami akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten pornografi. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus kita lindungi bersama," pungkas Kristinatara.(W05)

FOTO:

Piala Dunia 2026 Bergulir, Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final

admin — Thu, 11 Jun 2026 22:46:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bagi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap perhelatan sepak bola terbesar di dunia sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan nobar dipusatkan di Hanggar Polda Sumut dan akan berlangsung sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut secara gratis setiap pertandingan yang disiarkan, dengan jadwal dimulai pukul 24.00 WIB hingga selesai.

Selain menyaksikan pertandingan bersama, Polda Sumut juga menyiapkan berbagai fasilitas dan hiburan, mulai dari doorprize hingga snack gratis bagi para peserta yang hadir.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia sebagai ajang mempererat kebersamaan dalam suasana yang aman dan kondusif.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang dan bergabung dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Hanggar Polda Sumut. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan menjadi sarana hiburan bersama sekaligus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat," ujar Kombes Ferry, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan nobar tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mendorong jajaran Polri di seluruh Indonesia untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.

Tidak hanya di tingkat Polda, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan oleh seluruh Polres dan Polsek jajaran Polda Sumut di lokasi yang telah ditentukan masing-masing wilayah. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati euforia Piala Dunia bersama aparat kepolisian setempat.

Menurut Ferry, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

"Melalui nobar ini, kami ingin menghadirkan suasana yang penuh keakraban, memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal," katanya.

Selain itu, momentum berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan nobar juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan kamtibmas guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Piala Dunia adalah pesta olahraga yang dinantikan seluruh masyarakat dunia. Kami berharap kegiatan nobar ini menjadi wadah kebersamaan, mempererat persatuan, dan menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat Sumatera Utara. Mari datang dan ramaikan nobar Piala Dunia 2026 bersama Polda Sumut," pungkasnya.(W05)

FOTO:

DPW-AMIN Sumut Bongkar Dugaan Permainan Proyek Rp5 Miliar di Deli Serdang, Kejati Diminta Turun Tangan

admin — Thu, 11 Jun 2026 21:00:00 +0700+0700

Medan – Dugaan praktik monopoli proyek dan persekongkolan tender di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (DPW-AMIN) Sumatera Utara turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Deli Serdang dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kamis (11/6/2026).
Dalam aksinya, massa menuding adanya indikasi kuat praktik pengaturan pemenang proyek yang berpotensi mengarah pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Koordinator Aksi, Rahman Hasibuan, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah indikasi yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum, khususnya pada proyek yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sunggal.
Menurutnya, terdapat dugaan spesifikasi teknis yang sengaja diarahkan untuk menguntungkan merek tertentu, pembatasan persaingan usaha yang sehat, hingga indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Deli Serdang.
"Kami menemukan indikasi adanya pola pengondisian dalam proses pengadaan. Bahkan terdapat proyek bernilai sekitar Rp5 miliar yang diduga kuat dimenangkan oleh pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan daerah dan disebut-sebut berkaitan dengan pejabat di salah satu BUMD milik Pemkab Deli Serdang," ujar Rahman dalam orasinya.
DPW-AMIN menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
"Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Jika benar terjadi, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan," tegasnya.
Dalam pernyataannya, DPW-AMIN menegaskan tetap mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Namun, dukungan tersebut tidak berarti membiarkan adanya dugaan praktik KKN yang berpotensi menggerogoti keuangan daerah.
Karena itu, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
Selain itu, DPW-AMIN juga meminta Polda Sumatera Utara mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat apabila telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Tak hanya itu, massa juga mendesak pembentukan tim investigasi khusus guna membongkar dugaan praktik KKN dan persekongkolan tender yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait persaingan usaha dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
DPW-AMIN memastikan tidak akan menghentikan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aparat penegak hukum dinilai lamban merespons laporan dan temuan yang mereka sampaikan.
"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini dibuka secara terang-benderang. Rakyat berhak mengetahui ke mana uang daerah digunakan dan siapa saja yang bermain di balik proyek-proyek pemerintah. Jika tidak ada langkah konkret, gelombang aksi yang lebih besar akan kami lakukan," tutup Rahman Hasibuan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan DPW-AMIN Sumut.rel

Pekan Inovasi dan Investasi Sumut Resmi Dibuka, Berbarengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

admin — Thu, 11 Jun 2026 20:39:00 +0700+0700

sumut24.co -PRAPAT, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi sekaligus mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Prapat, Kamis (11/06/2026) pukul 15.00 Wib. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, mulai dari Gubernur Sumut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten, hingga kepala daerah se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran yang sangat strategis sebagai landasan utama dalam merencanakan pembangunan daerah. Menurutnya, penyelenggaraan dua kegiatan penting ini secara bersamaan memiliki makna mendalam: di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan investasi, di sisi lain menyediakan data terkini yang akurat.

"Hasil sensus ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, guna mendongkrak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi penuh demi menyukseskan pendataan ini," ujar Gubernur.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilaksanakan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode kunjungan langsung ke rumah-rumah dan tempat usaha.

"Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Indonesia, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Kami mengimbau agar warga menerapkan prinsip TIR: Tolong terima petugas, Isi data dengan sebenarnya, dan yakinlah bahwa seluruh data yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya sepenuhnya sesuai ketentuan hukum," tegasnya. Data yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai acuan utama dalam menyusun program pembangunan ekonomi.

Turut hadir memberikan tanggapan, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung kelancaran Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebutkan bahwa data yang akurat akan sangat membantu pemerintah daerah memetakan kondisi perekonomian secara nyata, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat guna dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga. "Kami menghimbau seluruh warga Asahan untuk menyambut petugas dengan baik dan memberikan informasi yang jujur dan benar," tambahnya.

Kegiatan yang diawali dengan tarian penyambutan, pembacaan lagu Indonesia Raya, dan doa tersebut berlangsung tertib dan lancar. Acara ditutup sekitar pukul 17.00 WIB dengan suasana yang aman dan sukses, menandai dimulainya langkah strategis Sumatera Utara menuju perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data. (dre)

APBD Kota Padangsidimpuan Belum Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Saatnya Transformasi Fiskal

admin — Thu, 11 Jun 2026 18:03:00 +0700+0700

APBD Kota Padangsidimpuan Belum Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Saatnya Transformasi Fiskal

Oleh: Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)
Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Mantan Bankir

APBD pada hakikatnya bukan sekadar dokumen anggaran tahunan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui APBD, pemerintah daerah menetapkan arah pembangunan, menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kualitas APBD tidak cukup hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Struktur APBD yang Perlu Diperbaiki

Jika mencermati struktur APBD Kota Padangsidimpuan saat ini, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perlunya transformasi fiskal secara serius.

Rasio belanja operasi mencapai 86,89 persen dari total belanja daerah, sementara belanja pegawai berada pada angka 52,65 persen. Di sisi lain, belanja modal yang semestinya menjadi motor pembentukan aset produktif dan penggerak ekonomi jangka panjang hanya berada pada kisaran 3,60 persen.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan. Kondisi ini memang penting untuk menjaga keberlangsungan birokrasi, tetapi dalam jangka panjang dapat mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan daya tarik investasi daerah.

Belanja modal yang rendah menjadi perhatian utama, karena komponen inilah yang menghasilkan aset publik seperti jalan, pasar, drainase, fasilitas ekonomi, dan sarana pelayanan yang langsung berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika porsi belanja produktif terlalu kecil, kemampuan APBD untuk berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Ketergantungan Fiskal yang Masih Tinggi

Tantangan tersebut semakin nyata jika dikaitkan dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Rasio kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan berada pada angka 20,34 persen.

Artinya, untuk setiap Rp100 dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, daerah hanya mampu menghasilkan sekitar Rp20 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal.

Sementara itu, PAD per kapita yang berada di kisaran Rp496.665 per penduduk per tahun menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah masih terbuka luas untuk dioptimalkan.

Dengan posisi strategis Padangsidimpuan sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Tapanuli bagian selatan, ruang peningkatan PAD sebenarnya masih sangat besar.

Masalah Utama: Struktur Belanja dan Produktivitas Anggaran

Persoalan utama bukan semata rendahnya PAD, melainkan kombinasi antara tingginya belanja rutin, terbatasnya belanja produktif, serta ketergantungan yang besar terhadap dana transfer pusat.

Akibatnya, APBD lebih berfungsi sebagai instrumen menjaga operasional birokrasi dibandingkan sebagai alat akselerasi pembangunan ekonomi daerah.
Arah Transformasi Fiskal

Sudah saatnya Kota Padangsidimpuan menyusun peta jalan transformasi fiskal yang terukur, konsisten, dan berorientasi hasil.

Langkah pertama adalah efisiensi belanja daerah secara bertahap, khususnya pengendalian pertumbuhan belanja pegawai serta rasionalisasi kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ruang fiskal yang muncul harus dialihkan ke belanja produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

Langkah kedua adalah memperkuat reformasi Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi PAD tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak dan retribusi, tetapi memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem pemungutan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Potensi PAD dapat diperkuat dari sektor pajak barang dan jasa tertentu, sektor makanan dan minuman, perhotelan, hiburan, reklame, parkir, serta berbagai layanan jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Selain itu, inventarisasi aset daerah menjadi langkah penting. Banyak aset pemerintah yang belum produktif seperti lahan tidur, bangunan tidak terpakai, ruko milik daerah, atau aset lainnya yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta secara profesional, transparan, dan menguntungkan daerah.

Arah Penggunaan Ruang Fiskal Baru

Peningkatan ruang fiskal tidak akan berdampak optimal jika hanya digunakan untuk menambah kegiatan rutin. Karena itu, setiap efisiensi dan peningkatan pendapatan harus diarahkan pada program yang memiliki efek pengganda ekonomi (multiplier effect).

Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti peningkatan jalan penghubung sentra produksi, revitalisasi pasar rakyat, penataan kawasan perdagangan, dan perbaikan drainase di kawasan usaha. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Prioritas kedua adalah penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Pengembangan sentra kuliner, sentra kerajinan, kawasan usaha terpadu, serta program inkubasi bisnis menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar naik kelas.

Prioritas ketiga adalah transformasi ekonomi digital. Digitalisasi UMKM, sistem pembayaran elektronik, pemasaran digital produk lokal, serta peningkatan literasi teknologi masyarakat perlu dipercepat agar pelaku usaha daerah mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang semakin cepat.

Penutup

Transformasi fiskal bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen APBD, tetapi perubahan cara pandang dalam mengelola keuangan daerah—dari pendekatan administratif menuju pendekatan pembangunan.

APBD seharusnya menjadi alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kota Padangsidimpuan memiliki potensi ekonomi, sumber daya manusia, dan posisi strategis yang memadai untuk tumbuh lebih cepat. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian kebijakan, konsistensi birokrasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan APBD sebagai mesin pembangunan, bukan sekadar alat pembiayaan pemerintahan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan daerah bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.red

Merayakan 1 Dekade di Indonesia, Bazar Buku Internasional BBW Hadir di Delipark Mall Medan

admin — Thu, 11 Jun 2026 17:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kabar gembira bagi para pencinta buku dan keluarga di Kota Medan. Menyambut musim libur sekolah, bazar buku internasional terbesar di dunia, Big Bad Wolf (BBW) Books, kembali menyapa masyarakat Medan. Mengusung momentum istimewa perayaan "1 Dekade BBW di Indonesia", pameran tahun ini memilih lokasi yang sangat strategis di pusat kota, yakni di Lantai LG, Delipark Mall Medan.

Bazar Buku BBW Medan 2026 akan berlangsung selama dua pekan, mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2026, beroperasi pukul 10.00–22.00 WIB. Masyarakat dapat menikmati keseruan berburu buku ini secara gratis tanpa dipungut biaya masuk.

Dikenal sebagai destinasi edukatif favorit keluarga, BBW Medan 2026 siap menggelar lebih dari 1 juta buku internasional berkualitas dari berbagai kategori dan genre dengan penawaran diskon fantastis hingga 90%.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Marthius Wandi Budianto, menyampaikan bahwa gelaran tahun ini bukan sekadar bazar berkala, melainkan simbol komitmen jangka panjang dalam membangun budaya membaca di tanah air.

"Selama 10 tahun terakhir, misi kami tetap sama, yaitu membuka akses literasi yang lebih luas melalui buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau. Semangat itulah yang membawa kami kembali ke Medan, kali ini di lokasi yang lebih dekat di tengah kota," ujar Marthius.

Marthius menambahkan, antusiasme masyarakat Medan yang luar biasa menjadi motivasi utama BBW untuk terus memfasilitasi pelajar, mahasiswa, hingga keluarga mendapatkan buku tanpa terbebani harga tinggi. "Akses terhadap buku seharusnya tidak menjadi sebuah kemewahan, melainkan hak yang dapat dinikmati oleh semua orang," tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Andrew Yap selaku Founder Big Bad Wolf Books. Ia mengaku bangga melihat perjalanan satu dekade BBW di Indonesia yang terus konsisten memperluas akses literasi. "Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk membaca dan belajar. Ini menjadi motivasi kami untuk terus bergerak ke lebih banyak kota," kata Andrew.

Banjir Promo Bank BCA dan Kemudahan Logistik Lion Parcel

Menambah keseruan berbelanja, BBW Medan 2026 menghadirkan program Belanja Buku Berhadiah serta kontes kreatif digital "Memori BBW-ku" di media sosial @bbwbooks_id menggunakan tagar #MEMORIBBWKU2026 sepanjang periode acara.

Sebagai Official Bank Partner, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) turut memanjakan para nasabahnya melalui berbagai promo eksklusif. Spesial di momen BCA Day pada 22 Juni 2026, pengunjung bisa menikmati tambahan diskon hingga 15%, selain promo menarik lainnya selama public sale berlangsung.

"Kehadiran BCA di BBW Medan 2026 adalah wujud komitmen kami dalam mendukung literasi untuk membangun masa depan bangsa yang tangguh. Buku adalah sumber inspirasi dan inovasi. Kami menghadirkan potongan harga, program cicilan, hingga kemudahan transaksi untuk menjadikan budaya membaca sebagai gaya hidup inklusif yang berkelanjutan," jelas Rita Christiana, Senior Vice President BCA.

Bagi pengunjung yang memborong buku dalam jumlah besar, Official Logistic Partner Lion Parcel siap memberikan solusi pengiriman yang praktis. Lion Parcel menawarkan diskon ongkos kirim sebesar 20% ke seluruh Indonesia ditambah fasilitas free packing di stan resmi mereka.

"Melalui jaringan Lion Parcel yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, kami berkomitmen memastikan akses terhadap buku tidak terbatas oleh jarak, sehingga semangat literasi dapat tumbuh merata dari kota besar hingga pelosok negeri," tutur Febri Andika, Chief Retail Officer Lion Parcel.

Medan menjadi salah satu titik penting dari rangkaian tur literasi terbesar BBW Indonesia sepanjang tahun 2026 yang dijadwalkan menyambangi 14 kota. Melalui misi global "Ubah Dunia, Satu Buku Setiap Waktu", BBW Medan 2026 mengajak seluruh warga Sumatra Utara untuk datang bersama keluarga dan sahabat guna menikmati pengalaman berburu buku dan menjadi bagian dari gerakan literasi nasional. (Rel)

Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang

admin — Thu, 11 Jun 2026 16:26:00 +0700+0700

Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada kabar menarik dari seberang: sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dikabarkan tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

Bagi sebagian orang, itu hanya kabar pasar modal. Harga saham naik-turun, investor panik, analis menulis catatan, lalu pasar bergerak lagi keesokan harinya. Tetapi bagi siapa pun yang membaca ekonomi Indonesia dalam bingkai lebih panjang, gejolak itu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia seperti bunyi retakan kecil dari struktur lama yang selama puluhan tahun menopang hubungan tidak seimbang antara Indonesia sebagai pemilik sumber daya dan Singapura sebagai pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, dan penempatan nilai tambah.

Gejolak saham itu dapat dibaca sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis. Ketika Indonesia mulai menata ulang pintu keluar komoditasnya, yang terganggu bukan hanya neraca perusahaan, melainkan juga model bisnis lama yang selama ini terlalu nyaman.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia ingin mengatur ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, saham di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, tetapi tidak nyaman: karena terlalu lama dapur Indonesia menjadi tempat orang lain berpesta.

Bukan Sekadar Saham yang Turun

Koreksi saham di bursa bukanlah bukti tunggal bahwa sebuah kebijakan benar. Pasar bisa salah baca. Investor bisa bereaksi berlebihan. Spekulasi bisa membesar. Karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa menjadikan pergerakan harga saham sebagai ukuran final keberhasilan kebijakan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika saham perusahaan yang bisnisnya terkait erat dengan komoditas Indonesia tertekan, itu memberi sinyal bahwa investor sedang menghitung ulang risiko. Apa yang mereka khawatirkan? Bukan hanya soal harga sawit atau batu bara. Yang mereka khawatirkan adalah perubahan aturan main.

Selama ini, banyak perusahaan komoditas menikmati pola yang relatif longgar: membeli, mengolah, memperdagangkan, mengekspor, menempatkan devisa, mengatur kontrak, dan menentukan margin melalui jaringan bisnis lintas negara. Dalam sistem seperti ini, Indonesia memang memperoleh penerimaan. Tetapi pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memperoleh nilai tambah yang adil? Apakah harga ekspor tercatat mencerminkan nilai yang sebenarnya? Apakah devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional? Apakah negara mengetahui siapa pemilik manfaat akhir dari rantai perdagangan itu?

Kebijakan DSI masuk ke jantung pertanyaan tersebut. Ia mencoba menarik ekspor komoditas strategis dari ruang yang terlalu tersebar, terlalu teknis, dan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan perantara, menuju sistem yang lebih terpusat di bawah kendali negara.

Secara prinsip, ini adalah langkah besar. Tetapi justru karena besar, ia harus dibaca dengan dua mata: mata kedaulatan dan mata kewaspadaan.

Dari Gas, Sawit, Batu Bara, hingga Devisa

Sebelum bicara DSI, kita perlu melihat pola besarnya. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita punya gas, batu bara, sawit, nikel, bauksit, tembaga, kayu, perikanan, panas bumi, dan pasar domestik yang besar. Tetapi dalam waktu panjang, struktur ekonomi kita seperti dapur besar yang pintunya terbuka. Bahan baku keluar. Uang hasil ekspor singgah di luar. Komoditas kita diolah di tempat lain. Lalu sebagian produk jadi itu kembali kita beli dengan harga lebih tinggi.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, orang lain menguasai logistik, pembiayaan, kontrak dagang, asuransi, penyulingan, penyimpanan, dan perdagangan ulangnya.

Di titik inilah Singapura sering disebut. Bukan karena Singapura salah menjadi negara maju. Justru sebaliknya: Singapura maju karena sangat disiplin membaca posisi kawasan. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang gas sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank yang kuat, trader global, kilang, pusat arbitrase, perusahaan asuransi, pasar keuangan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Sementara Indonesia terlalu lama berpikir bahwa memiliki sumber daya alam sudah cukup. Padahal dalam ekonomi modern, pemilik bahan baku belum tentu menjadi pemenang. Pemenangnya adalah pihak yang menguasai rantai nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Mari mulai dari energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian gas itu selama ini mengalir dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Ini bukan sekadar hubungan dagang biasa. Gas adalah urat nadi industri, rumah tangga, pusat data, gedung perkantoran, bandara, pelabuhan, dan pusat keuangan Singapura. Ketika kontrak gas Indonesia dengan Singapura akan berakhir pada 2028, pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah: untuk siapa gas Indonesia seharusnya diprioritaskan?

Selama puluhan tahun, menjual gas ke luar negeri dianggap wajar karena menghasilkan devisa. Tetapi cara pandang itu kini harus diperiksa ulang. Jika gas yang sama dapat dipakai untuk industri pupuk, petrokimia, manufaktur, pembangkit, smelter, dan kawasan industri dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar ekspor energi mentah.

Di sinilah kebijakan energi bertemu dengan kedaulatan industri. Gas bukan hanya komoditas. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah kedua adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, eksportir sumber daya alam Indonesia memperoleh dolar dari penjualan komoditas, tetapi tidak semua devisa itu benar-benar tinggal dan bekerja di dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema keuangan yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia mengekspor besar, tetapi rupiah tetap rentan. Komoditas kita laku, tetapi cadangan devisa tidak selalu mencerminkan seluruh kekuatan ekspor itu. Negara kaya ekspor, tetapi mata uangnya bisa tetap tertekan.

Karena itu, kebijakan DHE atau Devisa Hasil Ekspor menjadi penting. Pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisanya di sistem keuangan nasional. Pada tahap lebih lanjut, aturan itu diperketat lagi agar devisa tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat sistem keuangan dalam negeri.

Secara politik ekonomi, ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah upaya negara menarik kembali darah yang terlalu lama mengalir keluar dari tubuh ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Jika aturan DHE diperketat, apakah uang benar-benar pulang? Atau hanya pulang sebentar secara administratif, sementara keuntungan tetap dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri?

Di sinilah pengawasan menjadi kunci. Tanpa audit, transparansi, beneficial ownership, dan integrasi data ekspor-keuangan-pajak, kebijakan DHE hanya akan menjadi pagar yang tampak tinggi tetapi berlubang di bawahnya.

DSI: Jalan Kedaulatan atau Rente Baru?

Kebijakan DSI harus dibaca dalam konteks besar itu. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Dalam desainnya, komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy akan berada dalam tata kelola yang lebih terkonsolidasi. Negara ingin hadir lebih kuat dalam menentukan bagaimana komoditas strategis dijual ke pasar dunia.

Gagasan dasarnya dapat dipahami. Selama ini, ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan. Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi penerimaan publik yang kecil.

Namun, DSI juga membawa risiko serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu menciptakan dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja dengan transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus jelas: siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama dibuka dan diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Mengapa Bursa Singapura Bergetar?

Kembali ke kabar dari Bursa Singapura. Jika benar sejumlah saham sawit dan komoditas yang terkait dengan Indonesia tertekan setelah kebijakan DSI, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pasar sedang menghitung ulang struktur keuntungan lama.

Selama mekanisme ekspor longgar, perusahaan dapat membangun model bisnis berdasarkan akses langsung pada komoditas Indonesia. Mereka dapat mengatur kontrak, margin, pembiayaan, dan rantai pasok dengan relatif bebas. Tetapi ketika negara Indonesia masuk lebih dalam, semua kalkulasi berubah.

Investor bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli dari Indonesia akan berubah? Apakah ekspor harus melalui mekanisme baru? Apakah biaya kepatuhan meningkat? Apakah pendapatan dalam dolar tetap sama? Apakah ada risiko pembayaran, risiko pasokan, dan risiko regulasi?

Itulah mengapa saham bisa tertekan. Bukan semata-mata karena pasar membenci kedaulatan Indonesia, tetapi karena pasar tidak suka ketidakpastian. Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku pasar justru berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Singapura Pintar, Indonesia Terlalu Lama Membiarkan

Harus diakui, Singapura membangun keunggulannya dengan strategi negara yang konsisten. Ia menjadi hub karena membangun institusi. Ia menjadi pusat uang karena dipercaya. Ia menjadi pusat perdagangan karena efisien. Ia menjadi simpul energi karena infrastrukturnya siap.

Masalahnya bukan Singapura pintar. Masalahnya Indonesia terlalu lama membiarkan dirinya hanya menjadi halaman belakang dari rantai nilai kawasan.

Ada warisan kolonial dalam struktur ini: negeri tropis kaya bahan mentah memasok pusat dagang yang lebih maju. Tetapi setelah merdeka, pola itu tidak otomatis hilang. Ia bertahan karena ada kepentingan ekonomi yang menikmatinya.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian bank luar negeri menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Inilah yang dalam politik ekonomi disebut rente. Rente tidak selalu berupa amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, struktur pajak, celah regulasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaannya bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih penting: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap struktur lama tidak berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, modal asing, teknologi, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Namun pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat. Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan tetap menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan persoalan besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku diambil, dimasak di tempat lain, lalu sebagian masakan dijual kembali kepada kita.

Sekarang Indonesia mulai mengunci lemari, menyalakan kompor sendiri, dan belajar memasak untuk rumahnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis ditata melalui DSI. Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Kita tidak perlu marah kepada negara lain yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih besar: berapa lama lagi kita membiarkan nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

MAVI Cup II Ditutup Meriah, Anjungan Riau dan Batam Tectona Kepri Tampil sebagai Juara

admin — Thu, 11 Jun 2026 15:50:00 +0700+0700

Medan, Kejuaraan Bola Voli MAVI Cup II Korwil Sumatera Utara resmi ditutup di Sport Center GOR Voli, Kamis (11/6/2026), setelah menyajikan laga final yang berlangsung sengit dan penuh drama. Turnamen antarklub yang diikuti 46 klub voli dari berbagai daerah ini menjadi ajang pembinaan atlet muda sekaligus wadah unjuk kemampuan para pemain terbaik.

Pelaksanaan partai final kategori U-15 mengalami perubahan jadwal. Semula pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6/2026), namun atas koordinasi dan permintaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, pertandingan dipercepat menjadi Kamis pagi (11/6/2026).

Perubahan jadwal dilakukan karena lokasi pertandingan akan digunakan untuk kegiatan semifinal sepak bola Piala AFF. Demi kelancaran seluruh agenda olahraga yang berlangsung di lokasi tersebut, panitia MAVI Cup II bersama pihak terkait sepakat memajukan jadwal pertandingan final.

Pada partai final putri, tim BNI Medan harus mengakui keunggulan Anjungan Riau setelah mengalami kekalahan dramatis. BNI Medan sempat unggul dengan skor 2-0, namun Anjungan Riau berhasil bangkit berkat semangat juang tinggi dan motivasi besar sebagai peserta yang baru pertama kali mengikuti MAVI Cup. Tim asal Riau itu akhirnya membalikkan keadaan dan keluar sebagai juara.

Sementara itu, pada sektor putra, tim tuan rumah harus puas mengakhiri perjuangan tanpa gelar juara setelah takluk dari Batam Tectona Kepri. Pertandingan berlangsung ketat dengan saling kejar poin sejak awal laga. Meski sempat memberikan perlawanan sengit, tim tuan rumah akhirnya harus menyerah. Posisi runner-up diraih SBV Deli Serdang, sedangkan gelar juara berhasil dibawa pulang Batam Tectona Kepri yang juga baru pertama kali mengikuti kejuaraan tersebut.

Manajer Batam Tectona Kepri, Suud Herlambang, mengapresiasi panitia penyelenggara atas suksesnya pelaksanaan turnamen.
"Terima kasih atas penyelenggaraan kejuaraan antarklub ini. Panitia dari MAVI Sumut sangat luar biasa dalam mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Korwil MAVI Sumut Kombes Pol. A. Azas Siagian melalui Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, Paryono, menyampaikan terima kasih kepada seluruh klub yang telah berpartisipasi dalam MAVI Cup II.

Menurut Paryono, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, panitia telah berupaya maksimal memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan kejuaraan. Tingginya antusiasme peserta yang mencapai 46 klub menjadi bukti bahwa pembinaan atlet voli usia muda terus berkembang dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.

"Terima kasih kepada seluruh tim peserta, panitia, dan para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Kami juga mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara melalui Dispora Sumut, KONI, dan PBVSI Sumut. Semoga kejuaraan ini terus menjadi wadah pembinaan atlet voli yang berprestasi," kata Paryono didampingi Sekretaris Sahrijal serta panitia pelaksana.

Pada penutupan kejuaraan, para pemenang menerima Piala Bergilir MAVI Sumut dan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih.

.
Hasil Akhir MAVI Cup II 2026
Kategori Putri
Juara 1: Anjungan Riau
Juara 2: BNI Medan
Juara 3: Batam Palkon
Juara 4: Tim Johar
Kategori Putra
Juara 1: Batam Tectona Kepri
Juara 2: SBV Deli Serdang
Juara 3: ADL Akademi Lampung
Juara 4: Nuhi Tinjowan Simalungun
Pemain Terbaik
Putra: Alvin (Batam Tectona Kepri)
Putri: Angelin Olivia Pasca Nainggolan (Wonder BNI)

Kejuaraan MAVI Cup II kembali membuktikan diri sebagai salah satu turnamen voli antarklub yang mampu menjadi sarana pembinaan dan pengembangan atlet muda. Selain melahirkan atlet-atlet potensial, ajang ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan dan sportivitas antarklub voli dari berbagai daerah di Indonesia. Red

8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan

admin — Thu, 11 Jun 2026 15:20:00 +0700+0700