Viral di Media Sosial, Presiden Pantai Gading Berbaring di Tanah Saat Menunaikan Ibadah Haji

admin — Sun, 31 May 2026 11:48:00 +0700+0700

SUMUT24.CO – Sebuah foto yang memperlihatkan Presiden Republik Pantai Gading, , sedang berbaring di atas tanah di tengah jutaan jamaah haji menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Dalam foto yang beredar luas, sosok kepala negara tersebut tampak menyatu dengan jamaah lainnya tanpa menunjukkan kemewahan ataupun fasilitas khusus yang biasanya melekat pada seorang pemimpin negara.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Alassane Ouattara menunaikan ibadah haji menggunakan biaya pribadi. Ia juga dikabarkan memilih tidak menggunakan fasilitas mewah maupun pengawalan berlebihan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Pemandangan tersebut memunculkan beragam komentar dari masyarakat. Banyak warganet mengaku tersentuh dengan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh pemimpin negara Afrika Barat tersebut.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan keberadaan pengawalnya. Namun justru hal itu menjadi simbol kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya di mata banyak orang.

Diketahui, selama masa kepemimpinannya, Pantai Gading mengalami berbagai kemajuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan keamanan, hingga stabilitas politik yang lebih baik. Kondisi tersebut membuat negara yang pernah dilanda konflik itu perlahan bangkit dan berkembang.

Momen yang terekam di tengah pelaksanaan ibadah haji ini juga menjadi pengingat bahwa di hadapan Allah SWT, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama. Jabatan, kekayaan, dan status sosial tidak menjadi pembeda ketika mengenakan pakaian ihram dan menjalankan ibadah sebagai hamba-Nya.
Kesederhanaan yang ditampilkan dalam foto tersebut pun menuai banyak apresiasi serta menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang makna kerendahan hati dan kesetaraan di hadapan Sang Pencipta.

Namun demikian, sejumlah informasi yang beredar terkait fasilitas dan pengawalan Presiden Alassane Ouattara masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari sumber resmi agar kebenarannya dapat dipastikan. Rel

Sambut Hari Hipertensi Sedunia, Columbia Asia Hospital Aksara Dorong Skrining Dini untuk Wanita Usia Produktif

admin — Sun, 31 May 2026 11:28:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Di tengah tuntutan multiperan dalam mengelola rumah tangga dan mengejar karier, banyak wanita Indonesia kerap mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh tubuh mereka. Keluhan seperti pusing, kelelahan kronis, hingga jantung berdebar sering kali dianggap remeh sebagai dampak stres biasa atau gejala awal menopause. Padahal, gejala-gejala "samar" ini bisa jadi merupakan indikasi awal dari ancaman kesehatan yang jauh lebih serius.

Menyambut Hari Hipertensi Sedunia yang diperingati setiap bulan Mei, data kesehatan terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Prevalensi penyakit jantung pada wanita di Indonesia kini telah menyalip angka pria, yakni mencapai sekitar 1,6%. Dalam banyak kasus, hipertensi menjadi pemicu utama (pintu masuk) yang tidak terdeteksi hingga akhirnya memicu komplikasi fatal seperti stroke atau gagal jantung.

Dokter Spesialis Jantung di Columbia Asia Hospital Aksara, dr. Muhammad Ginanjar, Sp.JP(K), FIHA, FAPSIC, menjelaskan bahwa karakteristik tekanan darah tinggi pada wanita memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari pria.

"Gejala hipertensi pada wanita, terutama pada usia produktif hingga paruh baya, sangat bervariasi dan cenderung tidak khas. Hal inilah yang sering membuat mereka abai dan menganggapnya hanya sebagai kelelahan beraktivitas biasa," ungkap dr. Ginanjar.

Beliau menambahkan bahwa faktor hormonal, khususnya saat wanita mulai memasuki masa menopause, memegang peranan besar terhadap penurunan elastisitas pembuluh darah.

"Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi, pengendalian yang lebih intensif dan deteksi dini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara signifikan," tegasnya.

Pentingnya membangun kesadaran ini juga diamini oleh dr. Mardianto, SpPD, K-EMD, FINASIM, selaku Hospital Director Columbia Asia Hospital Aksara. Menurutnya, literasi kesehatan mengenai deteksi dini harus digerakkan secara masif di tengah masyarakat.

"Kami melihat bahwa edukasi yang tepat adalah langkah pertama dalam pencegahan. Dengan mengenali risiko sejak dini, kita tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menjaga kesejahteraan satu keluarga yang sering kali bertumpu pada peran sentral seorang wanita," ujar dr. Mardianto.

Langkah Nyata Columbia Asia Hospital Aksara

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Columbia Asia Hospital Aksara kini mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif pada layanan kardiologinya. Masyarakat didorong untuk lebih proaktif melakukan pemeriksaan rutin dan berkonsultasi dengan tim ahli sebelum gejala klinis berkembang menjadi kondisi kronis.

Sebagai langkah antisipasi yang komprehensif, rumah sakit ini juga menghadirkan layanan Skrining Stroke. Layanan ini dirancang khusus sebagai bagian dari medical check-up rutin untuk membantu masyarakat mengenali kondisi tubuh mereka secara lebih mendalam.

Hipertensi boleh saja dijuluki sebagai 'silent killer', namun dengan kesadaran, deteksi dini, dan tindakan medis yang tepat, risiko mematikan ini sangat bisa dikendalikan demi masa depan yang lebih sehat dan tetap produktif. Rel

Jelang ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026, PLN UID Sumut Siapkan Pengamanan Listrik Berlapis di Venue Pertandingan

admin — Sun, 31 May 2026 11:26:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Menjelang penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 atau Piala AFF U-19 di Sumatera Utara, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara memastikan kesiapan sistem kelistrikan pada venue pertandingan dan sejumlah fasilitas pendukung. Pengamanan pasokan listrik disiapkan secara berlapis untuk mendukung kelancaran ajang sepak bola internasional tersebut.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, bersama jajaran Senior Manager dan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) terkait melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik strategis pada Kamis (28/5/2026). Pemantauan dilakukan di Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Sumatera Utara 1, dan Stadion Mini Pancing.

Selain mengecek kesiapan kelistrikan di area stadion, rombongan meninjau gardu hubung yang menjadi bagian penting dari sistem distribusi menuju lokasi kegiatan, di antaranya Gardu Hubung Sport Center dan Gardu Hubung Pancing. Pemeriksaan mencakup kesiapan suplai utama dan cadangan, sistem proteksi, peralatan pendukung, sarana komunikasi, serta pola koordinasi petugas di lapangan.

Mundhakir menyampaikan bahwa keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional. Menurutnya, kesiapan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan daya, tetapi juga dari kecepatan sistem dalam merespons apabila terjadi gangguan.

"Ajang internasional ini menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara. Kehadiran para atlet, ofisial, dan masyarakat dari berbagai daerah harus didukung oleh layanan kelistrikan yang andal. Karena itu, kami memastikan pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari jaringan, gardu hubung, peralatan cadangan, sistem pemantauan, hingga kesiapan personel," ujar Mundhakir.

PLN UID Sumatera Utara menyiapkan skema pengamanan berlapis pada lokasi prioritas, meliputi suplai utama dan cadangan dari jaringan PLN, dukungan uninterruptible power supply (UPS), genset, serta unit gardu bergerak (UGB). Pengamanan diperkuat dengan fasilitas automatic change over Switch (ACOS), sistem kendali jarak jauh, serta pemantauan jaringan melalui Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) dari Distribution Control Center (DCC).

Untuk mendukung kesiagaan selama rangkaian kegiatan, PLN UID Sumatera Utara menyiapkan 11 posko siaga dengan dukungan 250 personel pada titik-titik prioritas. PLN juga menyiagakan 12 unit genset, sembilan unit UPS, tujuh unit gardu bergerak, tiga unit truk crane, 12 kendaraan operasional, dan 10 sepeda motor operasional.

Dukungan tersebut disiapkan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi apabila dibutuhkan. Selain venue pertandingan, PLN turut memperkuat kesiagaan pada lokasi pendukung, seperti lapangan latihan, Bandara Internasional Kualanamu, rumah sakit rujukan, serta fasilitas publik lainnya.

"Kami ingin memastikan listrik hadir secara andal pada setiap momen penting. Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat, membangun optimisme, dan memperkenalkan potensi daerah. PLN siap memberikan dukungan terbaik agar Sumatera Utara menjadi tuan rumah yang baik dan seluruh rangkaian pertandingan berjalan lancar," tutup Mundhakir.

ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1–13 Juni 2026 di Sumatera Utara. Pertandingan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madya 1. Laga pembuka mempertemukan Vietnam melawan Timor-Leste serta Indonesia melawan Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin (1/6/2026). (C04)

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

admin — Sun, 31 May 2026 11:16:00 +0700+0700

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lumpuhnya sistem imigrasi Malaysia pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, yang kemudian ramai dilaporkan pada 29 Mei 2026, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar berita antrean panjang di perbatasan. Peristiwa itu adalah alarm penting bagi negara-negara yang sedang mempercepat digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk Indonesia.

Di titik-titik utama Malaysia, khususnya Pos Pemeriksaan Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, menuju Singapura, antrean pelancong dan pekerja lintas batas mengular panjang. Ruang tunggu, koridor pemeriksaan, dan area pelayanan dipadati ribuan orang. Sistem MyIMMs yang menjadi tulang punggung layanan imigrasi Malaysia sempat mengalami gangguan teknis. Akibatnya, gerbang otomatis, pemindai QR, dan sistem pengenalan wajah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hitungan jam, layanan yang biasanya bergerak cepat melalui sistem komputer berubah menjadi proses administratif manual. Waktu pemeriksaan yang dalam kondisi normal dapat berlangsung sekitar 10 menit, melonjak menjadi 30 sampai 40 menit, bahkan lebih. Petugas harus kembali mengandalkan prosedur darurat. Publik menunggu. Arus manusia tertahan. Perbatasan yang biasanya menjadi simbol kelancaran mobilitas modern mendadak berubah menjadi ruang kepadatan dan ketidakpastian.

Peristiwa ini memberi pelajaran sangat penting bagi Indonesia. Digitalisasi imigrasi memang kebutuhan zaman. Negara harus bergerak dari loket manual menuju smart border, dari stempel konvensional menuju biometrik, dari antrean panjang menuju layanan cepat berbasis data, dari pemeriksaan administratif menuju manajemen risiko berbasis teknologi. Namun, digitalisasi tanpa ketahanan justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Sistem yang sangat cepat ketika normal bisa menjadi sangat rapuh ketika pusat data terganggu. Teknologi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan dapat berubah menjadi titik lemah jika tidak disertai arsitektur cadangan, protokol krisis, kemampuan manual modern, dan kesiapan pemulihan cepat.

Imigrasi modern bukan lagi sekadar urusan paspor, visa, dan cap masuk. Imigrasi adalah infrastruktur kedaulatan digital negara. Di pintu imigrasi, negara memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang berhak melintas, siapa yang harus dicegah, dan siapa yang perlu diawasi karena alasan keamanan. Di sana bertemu kepentingan pelayanan publik, keamanan nasional, perlindungan warga negara, mobilitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan wibawa negara.

Karena itu, ketika sistem imigrasi lumpuh, yang terganggu bukan hanya kenyamanan pelancong. Yang terganggu adalah kepercayaan publik kepada negara. Yang terganggu adalah lalu lintas ekonomi. Yang terganggu adalah kredibilitas pelayanan perbatasan. Bahkan dalam situasi tertentu, yang terganggu dapat pula berupa kemampuan negara membaca risiko keamanan secara cepat.

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Malaysia tanpa merasa lebih unggul. Setiap negara yang semakin digital menghadapi risiko serupa: gangguan pusat data, kegagalan jaringan, kerusakan aplikasi, kesalahan konfigurasi, serangan siber, lonjakan trafik, ketergantungan berlebihan kepada vendor, atau transisi sistem lama menuju sistem baru. Dalam konteks Malaysia, publik juga mencatat adanya proses menuju sistem baru NIISe. Migrasi sistem seperti ini selalu menuntut kehati-hatian ekstra, karena fase transisi kerap menjadi masa paling rentan.

Maka ukuran keberhasilan digitalisasi imigrasi tidak boleh hanya dihitung dari berapa detik seseorang melewati autogate. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tetap bekerja ketika terjadi gangguan. Bukan hanya cepat ketika normal, tetapi juga tangguh ketika krisis.

Di sinilah konsep resilient immigration menjadi penting. Imigrasi Indonesia harus cepat, tetapi juga tahan krisis. Harus otomatis, tetapi tetap memiliki jalur cadangan. Harus terpusat, tetapi tidak boleh memiliki satu titik kegagalan nasional. Harus digital, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan manual yang modern, tertib, aman, dan dapat diaudit.

Ada beberapa agenda mendesak yang perlu diperkuat.

Pertama, arsitektur sistem imigrasi harus dirancang anti-lumpuh. Sistem kritikal tidak boleh bergantung hanya kepada satu pusat data. Indonesia memerlukan pusat data utama dan pusat data cadangan dengan skema active-active, replikasi data real-time, dan failover otomatis. Jika satu pusat terganggu, pusat lain harus langsung mengambil alih tanpa menunggu kepanikan di lapangan.

Kedua, setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi strategis perlu memiliki mode offline terbatas. Ketika koneksi ke pusat bermasalah, petugas tetap dapat menjalankan pemeriksaan dasar menggunakan data lokal terenkripsi yang diperbarui secara berkala. Data itu harus mencakup daftar cekal, watchlist, visa, paspor bermasalah, red notice, dan daftar risiko tertentu. Dengan demikian, layanan tidak berhenti total, tetapi tetap berjalan dalam koridor keamanan yang terukur.

Ketiga, prosedur manual harus dimodernisasi. Manual tidak boleh berarti asal menulis di kertas. Manual harus memiliki formulir darurat, pencatatan elektronik lokal, validasi berlapis, dokumentasi kamera, nomor referensi sementara, dan mekanisme rekonsiliasi setelah sistem pulih. Semua data yang diproses saat darurat harus dapat dimasukkan kembali ke sistem utama tanpa celah manipulasi.

Keempat, Indonesia membutuhkan Immigration Digital Command Center yang bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pusat komando ini harus memantau status autogate, jaringan, server, antrean, waktu pemeriksaan, koneksi ke sistem cekal, visa, paspor, Interpol, dan integrasi lintas lembaga. Gangguan tidak boleh baru diketahui setelah viral di media sosial. Negara harus tahu lebih dulu sebelum publik merasakan kerusakan layanan.

Kelima, simulasi system down harus menjadi budaya organisasi. Petugas di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara harus dilatih menghadapi keadaan ketika sistem digital terganggu. Latihan ini tidak cukup dilakukan secara seremonial. Harus ada uji mendadak, skenario realistis, evaluasi waktu pemulihan, dan koreksi prosedur. Dalam layanan perbatasan, kesiapan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari latihan berulang.

Keenam, tata kelola vendor harus diperketat. Sistem imigrasi bukan proyek teknologi biasa. Ia menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kontrak penyedia teknologi harus memuat service level agreement yang ketat, kewajiban pemulihan cepat, audit independen, transfer pengetahuan kepada SDM internal, keamanan sumber kode, dan sanksi jika terjadi kegagalan serius. Negara tidak boleh menjadi pengguna pasif yang sepenuhnya bergantung kepada vendor.

Ketujuh, komunikasi krisis harus disiapkan sejak awal. Ketika sistem bermasalah, publik membutuhkan kepastian. Penumpang perlu tahu apa yang terjadi, jalur mana yang dibuka, kelompok mana yang diprioritaskan, dan bagaimana estimasi penanganannya. Komunikasi yang jujur, cepat, dan satu pintu akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem imigrasi digital melalui penguatan layanan paspor, visa, autogate, integrasi data, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dan modernisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Arah ini benar dan harus dilanjutkan. Namun, pengalaman Malaysia memberi peringatan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan kemudahan. Ia harus dibangun di atas fondasi keamanan, ketahanan, redundansi, dan kapasitas pemulihan.

Ke depan, Indonesia perlu melakukan stress test nasional terhadap seluruh sistem imigrasi kritikal: SIMKIM, autogate, e-Visa, M-Paspor, All Indonesia, integrasi watchlist, serta sistem pendukung di bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.

Perbatasan adalah wajah negara. Di sana publik melihat apakah negara hadir, tertib, siap, dan berwibawa. Di sana pula dunia menilai apakah sebuah negara mampu mengelola mobilitas manusia secara aman, cepat, dan bermartabat.

Maka, sistem imigrasi tidak boleh mati. Ia boleh mengalami gangguan teknis, tetapi negara tidak boleh ikut lumpuh. Digitalisasi imigrasi bukan hanya soal mempercepat antrean, tetapi memastikan negara tetap bekerja ketika sistem terganggu.

Peristiwa Malaysia memberi pesan jelas: perbatasan modern tidak hanya dijaga oleh petugas, paspor, dan gerbang. Ia juga dijaga oleh server, data center, jaringan, enkripsi, failover, SOP darurat, dan kesiapan negara menghadapi hari ketika sistem tiba-tiba berhenti bekerja.rel

Wujud Nyata Program Kasad, Seskoad Rehabilitasi Dua Panti Asuhan dan Fasilitasi Akta Kelahiran Anak Asuh

admin — Sun, 31 May 2026 10:57:00 +0700+0700

Bandung – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat melaksanakan kegiatan karya bakti dan bakti sosial berupa rehabilitasi fasilitas di Panti Asuhan Katresna dan Panti Asuhan Al-Aqwam yang berada di Rancamanyar, Kabupaten Bandung.

Selain itu, Seskoad juga memfasilitasi pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak asuh di sejumlah panti asuhan sebagai bagian dari implementasi program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana panti guna menciptakan lingkungan yang lebih layak, aman, sehat, dan nyaman bagi para penghuni. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan anak-anak asuh dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik serta memperoleh dukungan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Selain kegiatan fisik, Seskoad juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan anak melalui fasilitasi pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak asuh di Panti Asuhan Katresna Rancamanyar, Panti Asuhan Alfitroh Bojongsoang, dan Panti Asuhan Taman Harapan Jelekong. Kepemilikan akta kelahiran memiliki peran penting sebagai identitas hukum yang menjadi dasar dalam memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Melalui kegiatan ini, Seskoad berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI AD dengan rakyat. Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kebutuhan sosial serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penseskoad.rel

Bapenda Apresiasi Peran Kepling, Insentif Dipastikan Cair Sesuai Ketentuan

admin — Sun, 31 May 2026 10:40:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memastikan insentif pemungutan pajak bagi Kepala Lingkungan (Kepling) tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Belum terealisasinya insentif pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 disebut bukan karena hak Kepling dihapuskan, melainkan karena mekanisme pencairannya harus mengikuti aturan yang berlaku.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan pemberian insentif atau upah pungut (UP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 68 Tahun 2025, serta Keputusan Wali Kota Medan Nomor 970/47.K Tahun 2025.

Menurutnya, insentif bagi Kepling bersumber dari capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Bapenda menyalurkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk Tahun 2026, insentif bagi Kepala Lingkungan berasal dari mata pajak PBB. Pada Triwulan I, target yang tercapai berasal dari sektor PBJT dan Opsen PKB, sementara target PBB yang menjadi dasar pemberian insentif bagi Kepling belum mencapai target yang telah ditentukan," ujar Agha, Jumat (29/5).

Ia menjelaskan, dalam mekanisme yang berlaku, insentif baru dapat dibayarkan apabila target penerimaan yang menjadi dasar perhitungannya telah tercapai.

"Begitu target PBB yang menjadi dasar perhitungan insentif tercapai sesuai ketentuan, maka insentif akan dibayarkan. Hak Kepling tetap ada dan tidak akan hilang. Kami tidak dapat mengurangi maupun menambah penerima di luar aturan. Semua harus dilaksanakan secara akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun menjadi temuan pemeriksaan," tegasnya.

Agha juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Lingkungan yang selama ini berkontribusi mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam membantu distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada masyarakat.

"Kami sangat menghargai peran Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak pemerintah di tengah masyarakat. Dukungan mereka dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat membantu pencapaian target penerimaan daerah sektor PBB," katanya.

Bapenda Kota Medan optimistis target penerimaan PBB Tahun 2026 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para Kepala Lingkungan dan masyarakat.

Sebelumnya, sejumlah Kepala Lingkungan di Kota Medan mengeluhkan belum diterimanya insentif pemungutan pajak hingga memasuki Triwulan II Tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Bapenda menegaskan bahwa insentif tetap akan direalisasikan setelah target penerimaan PBB yang menjadi dasar penyalurannya terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.red

Semangat Berbagi Idul Adha, PLN UID Sumatera Utara Salurkan Daging Kurban 38 Ekor Sapi dan 10 Ekor Kambing

admin — Sun, 31 May 2026 10:32:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyalurkan hewan kurban sebanyak 38 ekor sapi dan 10 ekor kambing.

Hewan kurban tersebut tersebar di Kantor PLN UID Sumatera Utara serta 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di wilayah kerja PLN UID Sumatera Utara. Pemotongan dan pembagian daging kurban dilaksanakan secara bertahap pada Rabu, 27 Mei 2026 dan Jumat, 29 Mei 2026, dengan melibatkan pegawai, tenaga alih daya, serta mitra kerja PLN.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini menjadi wujud rasa syukur keluarga besar PLN atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah SWT, sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah, pegawai PLN, tenaga alih daya, dan mitra kerja masih diberikan nikmat sehat, kesempatan, dan rezeki sehingga dapat bersama-sama menunaikan ibadah kurban. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata rasa syukur dan kepedulian kita kepada sesama," ujar Mundhakir.

Menurut Mundhakir, Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan. Nilai tersebut juga sejalan dengan semangat insan PLN dalam menjalankan tugas melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

"Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Kautsar ayat 2, 'Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.' Semoga apa yang kita berikan hari ini menjadi ladang pahala bagi para pekurban, membawa keberkahan bagi keluarga besar PLN, serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima," tambahnya.

Ia menegaskan, PLN hadir bukan hanya untuk menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar," ungkap Mundhakir.

Daging kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima, antara lain warga sekitar lingkungan kerja PLN, kaum duafa, serta pihak-pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya PLN dalam memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mundhakir berharap semangat Idul Adha dapat terus menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk bekerja dengan hati, melayani dengan ikhlas, serta menghadirkan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

"Semoga semangat Idul Adha ini memperkuat komitmen kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Karena keberhasilan PLN tidak hanya diukur dari listrik yang menyala, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," tutup Mundhakir.

Nek Marni, salah satu penerima daging kurban menyampaikan terima kasih atas daging kurban yang diberikan. Menurutnya daging kurban ini sangat dinanti keluarga untuk disantap bersama.

"Terima kasih ya, nanti dimasak buat makan sama cucu", tutur nek marni dengan senyum

Melalui kegiatan kurban ini, PLN UID Sumatera Utara berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan perusahaan, sekaligus memperkuat peran PLN sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (C04)

IRT Usia 40 Tahun di Kisaran Barat Diamankan Polisi, Rumahnya Jadi Sarang Transaksi Sabu

admin — Sun, 31 May 2026 10:25:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Polsek Kota Kisaran Timur kembali menebas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Kali ini, aparat kepolisian mengungkap praktik gelap perdagangan barang haram tersebut yang ternyata dijalankan oleh seorang ibu rumah tangga (IRT) berusia paruh baya di kawasan Kecamatan Kisaran Barat.

Operasi penindakan dilakukan pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Panglima Polem, Kelurahan Tegal Sari. Aksi tegas ini merupakan hasil perintah langsung Kapolsek Kota Kisaran Timur, IPTU Komang Sri Ayu Kumala, S.TrK., M.H kepada jajaran Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Supangat, S.H., M.H. untuk menyisir titik-titik rawan penyalahgunaan dan transaksi narkoba.

Berdasarkan informasi serta hasil penyelidikan mendalam, petugas menaruh kecurigaan berat pada sebuah rumah warga yang kerap didatangi orang tak dikenal dengan perilaku mencurigakan. Saat tiba di lokasi, tim penyidik lebih dulu mengamankan seorang pemuda berinisial P.A.T (19) yang terlihat berkeliaran di halaman depan rumah tersebut.

Begitu petugas masuk ke dalam rumah, situasi menjadi tegang. Pemilik rumah yang diketahui berinisial D.A.L (40), seorang ibu rumah tangga, terlihat panik dan berusaha memusnahkan jejak kejahatan. Ia dengan cepat membuang sejumlah barang bukti ke dalam kloset, bahkan sempat membakar bungkusan berisi zat terlarang di dalam kamar mandi, berharap jejak kejahatannya lenyap.

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Bersama perangkat lingkungan setempat, petugas melakukan penggeledahan menyeluruh. Di dalam tong penyaringan air kamar mandi, aparat berhasil menemukan sisa-sisa barang bukti yang gagal dimusnahkan.

Barang bukti yang disita petugas antara lain: lima plastik klip kecil berisi sabu, dua kaca pirex bekas pakai berlekatan sabu, berbagai ukuran plastik klip kosong, satu unit timbangan digital, bongkahan sisa hasil bakaran narkotika, hingga peralatan hisap sabu berupa pipet sekop dan satu dompet hitam tempat penyimpanan.

Di bawah interogasi petugas, D.A.L akhirnya tak bisa mengelak. Ia mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan memang digunakan untuk keperluan transaksi maupun pemakaian pribadi.

Kini, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Polsek Kota Kisaran Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini nantinya akan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Asahan agar diproses sesuai jalur hukum yang berlaku.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H menegaskan, pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan peredaran narkotika, siapa pun pelakunya. Operasi semacam ini akan terus digencarkan hingga peredaran barang haram benar-benar bersih dari bumi Asahan.

"Perang melawan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak seluruh warga Asahan untuk tidak diam saja. Segera laporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal, karena keamanan dan masa depan daerah ini ada di tangan kita semua," tegas Kapolres.

Pihak kepolisian juga memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan yang lebih besar, sehingga mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Asahan dapat diputus sampai ke akarnya. (tec)

PLN UIP SBU Gelar Upacara HarKitNas 2026, Teguhkan Semangat Insan PLN Untuk Kemajuan Negeri

admin — Sun, 31 May 2026 10:19:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026, PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan upacara bendera yang berlangsung di halaman Kantor PLN UIP SBU pada Selasa 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, jajaran manajemen, karyawan-karyawati, serta tenaga alih daya di lingkungan PLN UIP SBU.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema tersebut mengandung pesan penting mengenai perlunya menjaga dan membina generasi muda sebagai aset strategis bangsa guna memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, sosial, budaya, hingga pembangunan nasional.

Pelaksanaan upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan global di era digital yang terus berkembang.

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus menjadi energi positif bagi seluruh insan PLN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal bagi masyarakat.

"Momentum Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekadar seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan integritas dan membangun optimisme dalam berkarya. Sejalan dengan tema tahun ini, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus mendukung lahirnya generasi unggul melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan yang merata dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa," ujar Dewanto.

Lebih lanjut, Dewanto menekankan bahwa tantangan global dan perkembangan era digital menuntut seluruh insan PLN untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi perusahaan. Menurutnya, semangat gotong royong dan sinergi yang menjadi budaya kerja PLN harus terus dijaga agar PLN mampu menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, berkelanjutan dan menjadi penggerak kemajuan pembangunan nasional.

Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026, PLN UIP SBU berharap seluruh pegawai dapat terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, meningkatkan semangat kerja, serta memperkuat kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga Aceh. (C04)

Idul Adha 1447 H, Mulyadi Jayabaya Salurkan 124 Hewan Kurban untuk Masyarakat Lebak

admin — Sun, 31 May 2026 10:16:00 +0700+0700

LEBAK, SUMUT24.CO

Wakil Ketua Umum Koordinator Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya, kembali menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, tokoh Kabupaten Lebak yang akrab disapa Abah JB itu mengurbankan sebanyak 124 ekor hewan kurban.

Adapun hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 98 ekor sapi dan 26 ekor domba. Ratusan hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Banten.

Mulyadi Jayabaya mengatakan, kegiatan berkurban rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan kesehatan yang diberikan Allah SWT.
"Alhamdulillah, tahun ini kami masih bisa berbagi hewan kurban kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat, terutama yang membutuhkan, dapat ikut merasakan kebahagiaan dan menikmati daging kurban pada Hari Raya Idul Adha," kata JB, Rabu (27/5/2026).

Menurut JB, ibadah kurban bukan hanya bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sosial kepada masyarakat.
Ia berharap daging kurban yang dibagikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membawa keberkahan pada momentum Idul Adha tahun ini.

"Insya Allah seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih maupun dikonsumsi masyarakat," ujarnya.
JB menambahkan, tradisi berkurban telah dilakukan keluarganya sejak lama dan menjadi bagian dari bentuk syukur serta kepedulian kepada masyarakat.
"Ini sudah kami lakukan sejak bertahun-tahun lalu sebagai bentuk syukur dan kepedulian kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, tokoh pemuda Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Budiansyah, mengaku bersyukur karena masyarakat di wilayahnya kembali menerima bantuan hewan kurban dari keluarga besar JB.

"Alhamdulillah, tahun ini warga kembali bisa menikmati daging kurban dari Pak JB. Hampir setiap tahun kami menerima bantuan sapi kurban," ucapnya.

Menurut Budiansyah, bantuan hewan kurban tersebut sangat membantu masyarakat dan menjadi bentuk kepedulian yang konsisten dilakukan Mulyadi Jayabaya kepada warga Kabupaten Lebak.
(Red)

Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus GAMKI 2026–2029 : Siap Bangun Sinergi Wujudkan Asahan Sejahtera

admin — Sun, 31 May 2026 10:13:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri langsung acara pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Asahan untuk masa bakti 2026–2029. Acara berlangsung di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Sabtu (30/05/2026), mulai pukul 13.00 Wib hingga selesai, berjalan dengan aman, lancar, dan penuh semangat kekeluargaan.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Provinsi Sumatera Utara, Swangro Lumbanbatu. Dalam momen sakral tersebut, resmi dilantik susunan pimpinan baru DPC GAMKI Kabupaten Asahan periode 2026–2029, yakni Daniel Banjarnahor, S.H., M.H. sebagai Ketua, Brian Kenny Simatupang, S.H. sebagai Sekretaris, serta Ilusi Pebsed Hutapea, S.E., M.M. menjabat sebagai Bendahara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan tinggi daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, para Staf Ahli Bupati, jajaran pengurus GAMKI tingkat provinsi dan kabupaten, serta ratusan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPC GAMKI Kabupaten Asahan yang baru dilantik, Daniel Banjarnahor, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran seluruh jajaran Forkopimda dan tamu undangan yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut. Ia menegaskan komitmen kuat pengurus baru untuk mengemban amanah organisasi dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta bertekad memperluas jangkauan organisasi hingga ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Asahan.

"Saya akan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengajak seluruh kader untuk bersatu hati membesarkan dan mengembangkan GAMKI Kabupaten Asahan, agar organisasi ini semakin hadir, dekat, dan bermanfaat nyata di tengah masyarakat. Lebih dari itu, GAMKI Kabupaten Asahan siap berdiri sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta menyukseskan seluruh visi dan misi pembangunan," tegas Daniel.

Ia juga berharap sinergitas dan dukungan dari pemerintah daerah terus terjalin, guna mewujudkan berbagai program kerja organisasi yang berdampak positif bagi kemajuan pemuda dan masyarakat Asahan.

Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara, Swangro Lumbanbatu, dalam amanatnya mengingatkan seluruh pengurus yang baru dilantik untuk senantiasa merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, organisasi kepemudaan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus tumbuh menyatu dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

"Pengurus GAMKI Kabupaten Asahan wajib membangun sinergi yang kuat dan harmonis bersama Forkopimda dalam setiap langkah dan program kerja. Jadilah organisasi yang membawa manfaat besar bagi Kabupaten Asahan dan seluruh warganya, bukan menjadi penghambat atau batu sandungan bagi laju pembangunan daerah," pesan Swangro.

Di kesempatan yang sama, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus DPC GAMKI Kabupaten Asahan masa bakti 2026–2029. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjaga amanah, membawa organisasi ke arah yang lebih baik, serta benar-benar menjadi mitra andalan pemerintah dalam mewujudkan Asahan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat bertugas dan sukses selalu. Mari kita bergandengan tangan, bersinergi membangun Asahan demi mewujudkan visi besar kita, yaitu Mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan," ujar Bupati Taufik.

Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk GAMKI, untuk menyampaikan masukan, gagasan, maupun inovasi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Menurutnya, kekuatan utama pembangunan Asahan terletak pada kebersamaan, persatuan, dan kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Kami siap menerima setiap ide dan pemikiran positif demi kemajuan daerah. Dengan persatuan dan sinergi yang baik, Kabupaten Asahan akan semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan pembangunan di masa depan," tambahnya.

Acara pelantikan ditutup dengan rangkaian khidmat yang dimulai dari menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hening Cipta, menyanyikan Mars GAMKI, prosesi pelantikan, serta sambutan-sambutan penting. Seluruh rangkaian kegiatan resmi berakhir pada pukul 15.00 Wib dalam suasana yang tertib, aman, dan penuh harapan. (dre)

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Resmi Membuka FE Cup 2.

admin — Sat, 30 May 2026 23:16:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut 24.co

Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Sabtu, 30 Mei 2026 membuka secara resmi FE Cup 2, di Lapangan Marahadin, Kota Solok, turnamen sepak bola bergengsi tersebut ditandai dengan atraksi paralayang yang memukau ribuan penonton dan pecinta sepak bola yang datang dari berbagai daerah di Sumatera.

Acara pembukaan dihadiri oleh Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Wakil Bupati Solok H. Chandra, SH.I, unsur DPRD Kota dan Kabupaten Solok, Kolonel Penerbangan Firdaus, Fadlul Efendi beserta keluarga besar, serta masyarakat pecinta sepak bola dari Kota Solok, Kabupaten Solok, dan berbagai wilayah di Sumatera.

Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Fadlul Efendi atas berbagai investasi dan kegiatan yang telah digerakkan di Kota Solok. Menurutnya, kontribusi tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Dan rencana pembangunan hotel oleh Fadlul Efendi akan menjadi salah satu penggerak baru bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Solok.
"Berbagai investasi yang dilakukan telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ke depan, pembangunan hotel juga akan semakin memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian Kota Solok, " ujarnya.

Dijelaskan bahwa Turnamen FE Cup 2 akan berlangsung selama satu bulan penuh hingga 1 Juli 2026. Kehadiran peserta, ofisial, pendukung, dan pengunjung dari empat provinsi diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang, dan sektor jasa di Solok Raya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta FE Cup 2 yang berasal dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Dan mengapresiasi perhatian dan kontribusi yang diberikan untuk kemajuan Solok Raya dan Sumatera Barat melalui investasi di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan berbagai sektor lainnya.

Mahyeldi juga mengajak kepala daerah dan tokoh masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan para perantau Minang agar semakin banyak yang terinspirasi mengikuti jejak Fadlul Efendi dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah.

"Menjadi kebahagiaan bagi kita ketika ada putra daerah yang mampu menjadi penggerak ekonomi, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Solok Raya maupun Sumatera Barat secara umum, " kata Mahyeldi.

Pada kesempatan tersebut Mahyeldi juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mencapai 5, 02 persen menunjukkan kondisi yang positif. Salah satu faktor pendorongnya adalah meningkatnya konsumsi masyarakat dan tingginya mobilitas orang yang datang ke Sumatera Barat untuk berbelanja serta berwisata.

Dikatakan bahwa, "Event olahraga seperti FE Cup memiliki peran penting dalam mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Founder FE Cup 2, Bung Deden, dalam sambutannya menegaskan bahwa FE Cup bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Menurutnya, kompetisi ini dirancang menjadi ajang berkualitas yang menghadirkan tim-tim terbaik dengan sistem pertandingan yang profesional dan kompetitif.

Menariknya, sejumlah pemain yang pernah tampil di kompetisi liga nasional juga dipastikan akan merumput di Lapangan Marahadin selama turnamen berlangsung. Dia berharap FE Cup 2 mampu menjadi wadah pembinaan sepak bola sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Solok.

"FE Cup 2 bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang bagaimana olahraga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan turnamen ini sebagai momentum kebersamaan, " ujarnya.

FE Cup 2 tahun 2026 memperebutkan total hadiah sebesar Rp350 juta, menjadikannya salah satu turnamen sepak bola dengan hadiah terbesar di Sumatera. Dengan peserta dari empat provinsi dan dukungan penuh masyarakat, FE Cup 2 diharapkan menjadi magnet olahraga yang mampu mendongkrak ekonomi, pariwisata, dan prestasi sepak bola di Sumatera Barat.(YOSE)

Kota Solok Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

admin — Sat, 30 May 2026 23:15:00 +0700+0700

Kota Solok- Sumut24.co

Wali Kota Solok ,Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, bersama Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, dan jajaran Jumat (29/5).di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Padang, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 .

Dijelaskan, penyerahan LHP merupakan agenda tahunan BPK dalam menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan tersebut, Kota Solok kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang kesepuluh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Solok dalam menjaga kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM,
atas keberhasilan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Solok, DPRD, serta pihak terkait atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin sehingga Kota Solok kembali mampu mempertahankan opini WTP.

Capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Diungkapkan Wali Kota, bahwa laporan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan penting bagi kami dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Solok," ujar Wali Kota Solok.

Dan berharap capaian opini WTP yang berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (YOSE)

Kota Solok Daerah Pertama Mengalihkan Pengelolaan Transaksi Keuangan Daerah Berbasis Syariah di Sumbar

admin — Sat, 30 May 2026 23:14:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut24.co

Kota Solok, Sumatera Barat, menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mengalihkan sepenuhnya Pengelolaan Transaksi Keuangan Daerah ke sistem syariah , sejak tahun 2026 menjadi wujud nyata komitmen Wako Ramadhani Kirana Putra dan Wawako Suryadi Nurdal menerapkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Dikatakan, peralihan itu tidak sekedar formalitas, seluruh instrumen keuangan, mulai dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, hingga belanja barang dan jasa kini dikelola melalui Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

Bahwa transformasi besar ini bukan instan, melainkan hasil dari peta jalan strategis yang telah dirintis sejak tahun 2023, dimulai dari migrasi rekening gaji seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sistem perbankan syariah.

Jumat (29/5) diungkapkan Ramadhani, Kita mencari uang bukan untuk urusan dunia semata, tetapi ingin mendapatkan berkah di dunia dan akhirat. Itulah esensi dan keberkahan dari sistem syariah, untung di dunia dan berkah di akhirat. Kebijakan ini sangat selaras dengan tagline kita: Solok, Kota Beras Serambi Madinah Berjuara (Berkah, Maju, dan Sejahtera) menuju Kota Madani.

Proses ini berjalan secara bertahap dan terukur. Pemko Solok menyampaikan permohonan peralihan ke Bank Nagari Cabang Solok pada 27 Januari 2026, yang kemudian direspons cepat pada 6 Februari 2026 bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Penetapan Nama dan Nomor RKUD yang baru.

Kemudian Pemko Solok menyurati Kementerian Keuangan RI pada 8 Februari 2026 terkait penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Setelah melalui tahapan konfirmasi, validasi data, serta rapat pembahasan intensif bersama Tim Kementerian Keuangan pada 16 Maret 2026, restu resmi akhirnya keluar lewat Surat Penyampaian Perubahan Nomor RKUD Kota Solok tertanggal 15 April 2026.

Selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Nagari Solok, Rano Fardian Farid, mengonfirmasi bahwa seluruh proses teknis konversi berjalan dengan lancar dan aman. Sebanyak 119 rekening milik Pemerintah Kota Solok kini telah resmi bermigrasi ke Unit Usaha Syariah.

"Total ada 119 rekening yang kami konversi dari konvensional ke syariah. Jumlah ini meliputi RKUD, seluruh rekening penerimaan dan pengeluaran pada bendahara di lingkungan Pemkot, hingga rekening penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PAUD, dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan. Kami pastikan semuanya aktif dan saldonya akurat," jelas Rano.

Diungkapkan Rano Fardian Farid,
masyarakat dan jajaran instansi tidak perlu khawatir terkait adaptasi operasional pasca-migrasi ini. Layanan digital perbankan dipastikan tetap berjalan normal dan mudah diakses.

Dan terkait perbedaan pasca-konversi, untuk layanan digital tetap menggunakan aplikasi mobile Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari seperti biasa. Hanya saja, seluruh prinsip dan akad transaksinya kini telah sepenuhnya wajib memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.(YOSE)

Gempur Peredaran Narkoba, Polres Tapsel Ungkap 13 Kasus dalam Dua Pekan, 14 Tersangka Diamankan

admin — Sat, 30 May 2026 23:13:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen memberantas peredaran narkotika terus ditunjukkan jajaran Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan. Dalam kurun waktu dua pekan terakhir, aparat kepolisian berhasil mengungkap 13 kasus narkotika dan mengamankan 14 orang tersangka dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polres Tapsel.

Pengungkapan tersebut menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam mempersempit ruang gerak pelaku narkoba, mulai dari pengguna, kurir, pengedar hingga pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pemasok barang haram tersebut.

Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja intensif tim di lapangan yang turut didukung informasi dari masyarakat.

"Dalam dua pekan terakhir, kami berhasil mengungkap 13 laporan polisi kasus narkotika dengan total 14 tersangka yang diamankan. Barang bukti yang berhasil disita berupa 3 kilogram ganja, 19,4 gram sabu, dan lima butir pil ekstasi," ujar AKP Philip, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak membuat pihak kepolisian berhenti begitu saja. Satresnarkoba Polres Tapsel masih terus melakukan pengembangan untuk memburu kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam distribusi narkotika di wilayah tersebut.

AKP Philip menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lokasi peredaran narkoba.

"Kami akan bertindak tegas terhadap bandar, pengedar, maupun kurir narkoba. Jangan pernah mencoba bermain narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan," tegasnya.

Ia juga menilai perang melawan narkotika bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat agar lebih aktif menjaga lingkungan masing-masing dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait transaksi maupun peredaran narkotika.

"Kami sangat berharap masyarakat ikut berperan aktif. Informasi dari warga menjadi salah satu kunci penting dalam membongkar jaringan narkoba di lapangan," katanya.

Selain fokus pada penindakan, Polres Tapsel juga terus mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika yang dapat merusak masa depan anak-anak dan generasi muda.

"Pemberantasan narkoba bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika," pungkas AKP Philip.

Keberhasilan pengungkapan belasan kasus ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Polres Tapanuli Selatan terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap seluruh bentuk peredaran narkotika di wilayahnya.zal

Mencekam! Kobaran Api Hanguskan Gudang Barang Bekas di Padangsidimpuan, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran

admin — Sat, 30 May 2026 23:12:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kebakaran hebat melanda satu unit gudang manjal atau gudang botot (barang bekas) di Jalan Sutan Soripada Mulia, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Kamis (28/5/2026) sore.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB itu sontak menghebohkan warga sekitar. Kobaran api dengan cepat membesar lantaran gudang dipenuhi material mudah terbakar seperti plastik bekas, kardus, karet, hingga berbagai jenis barang rongsokan lainnya.

Beruntung, dalam insiden tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun, kerugian materil akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp200 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang tersebut diketahui milik seorang wiraswasta bernama Albadru Lubis alias Alberd (35), warga Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Hutapea.

Dua orang saksi, yakni Repan Haripal (22) dan Zainal Siregar (43), mengaku pertama kali melihat kepulan asap dari area gudang saat berada di sekitar lokasi. Mengetahui adanya kebakaran, mereka bersama warga langsung berupaya memadamkan api sambil menghubungi pihak kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan.

Tak lama berselang, personel Polres Padangsidimpuan bersama petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Proses pemadaman juga dibantu masyarakat sekitar.

Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiolan Naibaho bersama personel Inafis dan jajaran kepolisian lainnya turut melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi, hingga pemasangan garis polisi di sekitar area kebakaran.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.

"Begitu menerima laporan, personel langsung turun ke lokasi untuk membantu proses pengamanan, pemadaman, serta melakukan olah TKP. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan dan kami telah meminta keterangan sejumlah saksi," ujar Kapolres.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lokasi penyimpanan barang-barang mudah terbakar.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan instalasi listrik maupun sumber api lainnya di area penyimpanan barang bekas atau material yang mudah terbakar, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang," tambahnya.

Sementara itu, hingga malam hari petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyiraman di sejumlah titik untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa.

Dari hasil olah TKP sementara oleh tim Inafis Polres Padangsidimpuan, penyebab kebakaran belum dapat disimpulkan dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.zal

Semangat Kurban DPRD Padangsidimpuan! 4 Hewan Kurban Disembelih, 400 Kupon Daging Dibagikan untuk Warga dan Kaum Duafa

admin — Sat, 30 May 2026 23:12:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan untuk berbagi keberkahan melalui penyembelihan hewan kurban di lingkungan kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Jumat (29/5/2026).

Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, DPRD Kota Padangsidimpuan menyembelih empat ekor hewan kurban yang merupakan partisipasi dari para anggota dewan. Kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan legislatif daerah tersebut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Taty Aryani Tambunan, dan dihadiri seluruh anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan.

Sementara proses penyembelihan hewan kurban dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, Abdul Rahman, bersama sejumlah relawan yang berasal dari masyarakat sekitar kantor DPRD. Seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging dilakukan secara gotong royong untuk memastikan pembagian berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pada momentum Idul Adha kali ini, daging kurban didistribusikan kepada ASN dan PPPK Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan, kaum duafa, mitra media, hingga masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kantor DPRD.

Agar pembagian berlangsung tertib dan merata, panitia pelaksana juga menyiapkan sekitar 400 kupon pembagian daging kurban bagi para penerima manfaat.

Tidak hanya sekadar penyembelihan dan distribusi daging, suasana Idul Adha di DPRD Kota Padangsidimpuan tahun ini juga terasa lebih hangat dengan adanya kegiatan memasak daging kurban yang kemudian disantap bersama usai pelaksanaan Salat Jumat.

Momen makan bersama tersebut menciptakan suasana akrab di antara para anggota DPRD, pegawai sekretariat, serta pihak-pihak yang hadir. Kebersamaan yang terjalin menjadi gambaran semangat solidaritas dan kekeluargaan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaan kurban ini sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial DPRD Kota Padangsidimpuan kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan, kebersamaan, dan berbagi yang menjadi makna utama Idul Adha.zal

Empat Kali Berturut! Pemkab Madina Kembali Raih WTP, Bupati Saipullah Siapkan Pembenahan ASN

admin — Sat, 30 May 2026 23:11:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemkab Madina berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pemkab Madina terus menunjukkan perbaikan dan semakin sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara kepada Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, didampingi sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), di kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Jumat (29/5/2026).

Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa raihan opini WTP ini merupakan buah dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan serta pelaporan keuangan secara berkelanjutan.

Meski demikian, Saipullah mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah cepat berpuas diri. Sebab, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan ke depan.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa kita terus melakukan pembenahan terhadap laporan keuangan daerah. Namun tentu masih ada rekomendasi dari BPK yang perlu kita tindak lanjuti agar hasilnya semakin baik," ujar Saipullah.

Ia menambahkan, ke depan Pemkab Madina berencana memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam memahami sistem penganggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Madina akan menjalin kerja sama dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara melalui pelatihan teknis bagi ASN agar memiliki pemahaman yang seragam terkait tata kelola keuangan daerah.

"Dengan pemahaman yang sama, harapannya ASN Pemkab Madina semakin memahami tentang laporan keuangan sekaligus dapat mengurangi tingkat kesalahan pada masa mendatang," kata Saipullah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Mandailing Natal, H. Erwin Efendi Lubis. Menurutnya, pencapaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat setiap tahun.

Erwin berharap, ke depan opini WTP tidak hanya dipertahankan, tetapi juga semakin disempurnakan tanpa adanya catatan atau rekomendasi yang perlu diperbaiki.

"Harapannya tahun-tahun mendatang tidak ada perubahan, bahkan harus lebih kita tingkatkan. Kita WTP dengan catatan, besok tidak ada lagi dengan catatan," tegas Erwin.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Madina, Afrizal Nasution, memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja maksimal hingga opini WTP kembali berhasil dipertahankan.

Menurut Afrizal, rekomendasi dari BPK seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan, bukan sekadar catatan administratif.

Ia berharap budaya kerja yang baik dalam pengelolaan keuangan bisa terus dibangun demi mewujudkan visi pembangunan daerah.

"Prestasi ini jangan berhenti sampai di sini. Ke depan, kita harus menjadikan capaian ini sebagai budaya kerja sebagaimana harapan pimpinan dalam mewujudkan Madina Maju," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap LKPD memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, memastikan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kami memastikan laporan keuangan tidak disusun asal-asalan. Semua sudah memiliki standar yang jelas dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah," jelas Henry.

Kedua, pemeriksaan dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan yang berlaku.

Sedangkan ketiga, BPK menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah daerah, termasuk implementasinya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Henry mengungkapkan, hasil pemeriksaan biasanya juga memunculkan sejumlah temuan, seperti belanja pegawai yang melampaui batas ketentuan, hingga penempatan ASN yang tidak sesuai kompetensi.

"Kadang ditemukan belanja pegawai terlalu besar, ada pegawai yang kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan, atau sebaliknya, pegawai yang kompeten justru tidak ditempatkan pada posisi yang tepat," terangnya.zal

Padangsidimpuan Kembali Raih WTP Keenam Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Solid

admin — Sat, 30 May 2026 23:10:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemko Padangsidimpuan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Padangsidimpuan terus berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., bersama Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, Jumat (29/05/2026), di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padangsidimpuan turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE.

BPK RI memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI itu juga dinilai sebagai hasil konsistensi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membangun sistem pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Setdako Padangsidimpuan Mohd. Ary Junaidi Dwi P. Lubis, S.E., M.M., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Ihram Kurnia Agustan, S.KM., M.Kes., Inspektur Kota Padangsidimpuan Sulaiman Lubis, S.E., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidimpuan Ady Supriadi, S.E., M.M.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Kota Padangsidimpuan.

"Alhamdulillah, raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah bersama dukungan DPRD serta komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Letnan Dalimunthe.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Raihan WTP keenam berturut-turut ini sekaligus memperkuat citra Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.zal

Bupati Putra Mahkota Alam Antar Padang Lawas Kembali Raih Opini WTP

admin — Sat, 30 May 2026 23:09:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akhirnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini bergengsi tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, SE, M.Si, Ak, CA, CFrA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP kepada Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan SE bersama Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, Luat Hasibuan SE.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 29 Mei 2026.

Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Padang Lawas setelah sebelumnya sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Raihan WTP tersebut dinilai sebagai bukti nyata adanya pembenahan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi langkah dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah sehingga berhasil memperoleh opini WTP," ujarnya.

Ia juga berharap capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pihak yang ikut bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat," tegas Bupati.

Putra Mahkota Alam juga menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemkab Padang Lawas, lanjutnya, akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI guna mempertahankan opini terbaik tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat, khususnya dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah secara profesional dan akuntabel.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas H. Panguhum Nasution, S.Sos, M.AP, Inspektur Kabupaten Padang Lawas Harjusli Fahri Siregar, S.STP, M.Si, serta Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Padang Lawas Yunirwan Imamah SH, MM.zal