Percepat Listrik Perdesaan, Kementerian ESDM Bersama PLN Dan Pemprov Sumut Sinkronkan Usulan Lokasi

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:39:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyinkronkan usulan lokasi program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Sinergi ini mencakup fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan guna mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga wilayah pelosok.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Aula Kantor PLN UID Sumatera Utara, Jalan Yos Sudarso, Medan. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi (RE) Sumatera Utara telah mencapai 99,86%. Penuntasan akses listrik di wilayah pelosok tetap menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian target RE 100% pada 2029.

"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," ujar Feby.

Ketiga strategi tersebut memungkinkan penyediaan listrik disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain perluasan jaringan distribusi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi pilihan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses jaringan listrik.

Feby turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses jalan, memastikan kejelasan data koordinat lokasi, mendukung penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta melakukan sosialisasi Right of Way (ROW) atau hak lintasan jaringan listrik kepada masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyatakan kesiapan PLN untuk mendukung percepatan program Lisdes melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, kepastian perizinan, kesiapan lahan, dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan efektif.

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," ujar Rizky.

Bagi PLN, pemerataan akses listrik merupakan fondasi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum yang diinisiasi Kementerian ESDM ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan kebutuhan teknis pembangunan sekaligus membahas penyelesaian hambatan di lapangan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar kendala administrasi dan kondisi geografis dapat ditangani sesuai ketentuan. Ia menyampaikan bahwa akses listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timur mengungkapkan bahwa terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan sesi coaching clinic selama kegiatan untuk membahas dan menuntaskan hambatan perizinan, sehingga penyediaan listrik di lokasi yang diusulkan dapat direalisasikan pada 2027.

Melalui sinkronisasi usulan lokasi, penyiapan lahan, dan penyelesaian perizinan, Kementerian ESDM bersama PLN dan pemerintah daerah memperkuat kesiapan pelaksanaan program Lisdes di Sumatera Utara. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat hadirnya akses listrik bagi masyarakat di pelosok, membuka peluang usaha, serta mendukung pemerataan pembangunan. (C04)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Bantuan DPD REI Sumbar untuk Korban Galodo Di Arosuka

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:37:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemulihan masyarakat yang terdampak bencana galodo di Arosuka, Pemerintah Kabupaten Solok terus mendorong percepatan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan Kamis, (8/10/2026).
melalui peletakan batu pertama pembangunan satu unit rumah bagi korban bencana, yang merupakan bantuan dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat, di Arosuka

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Ketua DPD REI Sumatera Barat Ibu Viona bersama rombongan, Asisten III Setda Kabupaten Solok, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BKPSDM, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Peletakan batu pertama ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Bantuan pembangunan rumah tersebut juga menunjukkan adanya kepedulian dan semangat gotong royong dari berbagai pihak dalam mendukung proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPD REI Sumatera Barat yang telah memberikan perhatian serta bantuan nyata kepada masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana galodo.

Dikatakan Bupati, bantuan pembangunan rumah tidak hanya memiliki arti sebagai dukungan secara fisik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang tengah berupaya bangkit setelah menghadapi bencana.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPD REI Sumatera Barat yang telah hadir dan ikut membantu masyarakat kita yang terdampak bencana galodo. Bantuan ini sangat berarti bagi korban, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk kembali menjalani kehidupan secara layak," ujar Bupati.

Dan berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima bantuan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pemulihan pascabencana membutuhkan kebersamaan. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga dukungan dari dunia usaha, organisasi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat sangat kita harapkan. Semoga kepedulian seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu.

Juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berupaya mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak, baik melalui penanganan kebutuhan dasar maupun dukungan terhadap pembangunan kembali sarana dan tempat tinggal masyarakat.

Ketua DPD REI Sumatera Barat Ibu Viona bersama rombongan menyampaikan komitmen untuk turut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Solok. Bantuan pembangunan satu unit rumah siap huni tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah sebagai tanda dimulainya proses pembangunan rumah bantuan bagi korban bencana galodo di Arosuka.

Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPD REI Sumatera Barat. Kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak diharapkan dapat terus terjaga sehingga proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik dan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.(YOSE)

Bupati Solok Menerima Langsung Bantuan Tunai Kwatir Ranting (Kwaran) Pramuka Palembayan Agam di Posko Bencana

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:36:00 +0700+0700

Kabupaten Solok: Sumut24.co

Perwakilan Kwaran Pramuka Palembayan Fadli Aswad Kamis (08/10/2026) selaku Waka Pusdiklat Kwartir Cabang Kabupaten Agam, menyampaikan turut berduka atas bencana yang telah menimpa masyarakat dan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Dijelaskan rombongan yang berjumlah 15 orang itu dijamu langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu di Posko bencana Arosuka, didampingi Asisten I Drs Zaitul Ikhlas dan Asisten II Jefrizal, SP, MSi serta Kalaksa BPD Kabupaten Solok Khairul.

Delapan belas hari pasca banjir bandang melanda kompleks perkantoran Pemkab Solok, di hantaman arus deras air yang menghanyutkan bebatuan, tanah dan kayu tak hanya menghancurkan belasan gedung gedung perkantoran, bahkan menghilangkan dua nyawa, luka berat dan ringan serta belasan rumah masyarakat hancur.

Bupati Solok, mengatakan hal diatas tak lagi bisa diungkapkan dengan kata kata. "Sampai hari ini bantuan dari saudara saudara kita terus berdatang, Solok tak sendiri, " kata Jon Firman Pandu seraya mengucapkan selamat datang kepada semua rombongan.

Fadli Aswad yang duduk di samping Bupati Solok. mengatakan apa yang dirasakan masyarakat Kabupaten Solok, kami juga pernah merasakan peristiwa seperti ini tahun lalu, kami turut berduka atas musibah ini.

Kunjungan panguyuban Parmuka dari Kabupaten Agam ini menyerahkan langsung bantuan tunai kepada Bupati Solok sebesar Rp 5 Juta rupiah.

"Terimakasih banyak, semoga perjalan rombongan sampai kepangkuan orang orang tercinta selalu dalam perlindungan Allah, SWT, " tambah Jon Firman Pandu seraya mengakhiri pertemuan singkat tersebut.(YOSE)

USU Raih Empat Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2026

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:36:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat.

Empat penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta Pemenang Kartini Humas Terfavorit yang diserahkan di Surakarta, Kamis 8 Oktober 2026 malam.

Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurut rektor, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

"Capaian ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Sumatera Utara sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Kehumasan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional," kata rektor.

Prof. Muryanto Amin menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan capaian, kontribusi, dan berbagai programnya secara transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Universitas, Universitas Sumatera Utara Ir. Ikhsan Siregar S.T., M.Eng., Ph.D. mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

"Pengelolaan komunikasi universitas harus menjadi bagian dari tata kelola institusi yang baik. Informasi yang disampaikan kepada publik perlu memiliki dasar yang jelas, mudah diakses, serta mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan, program, dan capaian universitas," ujarnya.

Menurut Ikhsan Siregar, sinergi antarunit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler USU Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ)., Sp.KJ(K) menyampaikan bahwa empat penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kehumasan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan strategi komunikasi.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang kreatif, relevan, dan berdampak. Kami memandang kehumasan bukan sekadar aktivitas publikasi, melainkan fungsi strategis yang menjembatani universitas dengan masyarakat melalui informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menambahkan, capaian pada kategori Kartini Humas Gen X dan Gen Z menunjukkan pentingnya kontribusi sumber daya manusia lintas generasi dalam pengembangan komunikasi institusi. Adapun penghargaan pada kategori Internal Magazine mencerminkan pentingnya media internal sebagai sarana membangun keterhubungan dan pemahaman bersama di lingkungan universitas.

Sementara itu, penghargaan pemenang Kartini Humas terfavorit menjadi dorongan untuk mengembangkan konten audiovisual yang kreatif dan mampu menjangkau masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dan menarik.

USU berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan informasi, meningkatkan kreativitas produksi konten, serta mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap dinamika media dan kebutuhan masyarakat.

Melalui capaian tersebut, USU berharap fungsi kehumasan semakin berkontribusi dalam memperkuat reputasi institusi, memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan akademik, dan membangun kepercayaan publik terhadap universitas. (C04)

Pemkab Solok Evaluasi Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:35:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24 co

Melalui rapat evaluasi penanganan pascabencana yang digelar pada Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat langkah penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah

Rapat dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Solok, Zaitul Ikhlas, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Solok, unsur TNI dan Polri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk melihat kembali berbagai langkah yang telah dilakukan selama masa tanggap dan penanganan bencana, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus segera ditindaklanjuti di lapangan.

Asisten I Zaitul Ikhlas menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam memastikan proses pascabencana berjalan secara terarah. Setiap OPD diharapkan dapat mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, terutama dalam mendukung pemulihan masyarakat dan fasilitas yang terdampak.

Dikatakannya, penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta data dan informasi yang akurat agar setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya

Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap kondisi wilayah terdampak, kebutuhan masyarakat, serta berbagai aspek pemulihan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, dan seluruh OPD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Solok juga terus mendorong agar hasil evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Terutama dalam pemulihan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Solok menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam setiap tahapan penanganan bencana. Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh unsur yang hadir untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat tindak lanjut penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok.(YOSE)

Wabup Candra Teguhkan Komitmen Antikorupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:34:00 +0700+0700

Padang ; Sumut24.,co

Wakil Bupati Candra Solok, Sumatera Barat, meneguhkan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah tindak pidana korupsi melalui penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).

Komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Republik Indonesia Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. Selain kepala daerah se-Sumatera Barat, kegiatan diikuti Ketua DPRD se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Wabup Candra turut membubuhkan tanda tangan bersama para kepala daerah dan pimpinan daerah se-Sumatera Barat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berintegritas.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Bagi pemerintah daerah, penguatan tata kelola bukan semata-mata pemenuhan aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan Wabup Candra dalam penandatanganan komitmen tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap agenda penguatan pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Melalui komitmen bersama itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat didorong untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan proses pengadaan barang dan jasa berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata dan konsisten di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(YOSE)

Dit Intelkam Polda Riau dan BPDOB-RP Kota Dumai Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:33:00 +0700+0700

Solok : Sumut24.co

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Riau melalui Unit 3 Subdit Politik melaksanakan pertemuan tatap muka dengan Badan Pekerja Pembentuk Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP) Kota Dumai.Senin 05 Oktober 2026 Melalui Pertemuan tersebut membahas sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menyikapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Panit 3 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Riau, IPDA BOBI FAUZAR, S.H., Senin , 05 Oktober 2026, mengajak para tokoh masyarakat dan jajaran BPDOB-RP untuk bersama-sama membangun komunikasi serta bersinergi dengan Polda Riau dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

"Senin 05 Oktober 2026 dari Polda Riau mengajak seluruh tokoh masyarakat dan BPDOB-RP untuk bersinergi dengan Polda Riau dalam menjaga stabilitas kamtibmas," ujar IPDA BOBI FAUZAR.

Ketua Koordinator BPDOB-RP Kota Dumai, Ahmad Martilius, menyambut baik kehadiran jajaran Polda Riau. Ia menyampaikan bahwa BPDOB-RP siap membangun sinergi bersama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.

"Kami menerima Polda Riau untuk bersinergi dengan BPDOB-RP dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Dumai," ungkap Ahmad Martilius.

Sementara itu, Ketua 17 Suku Kota Dumai, Chandra alias Ican, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan 17 kelompok kesukuan yang ada di Kota Dumai. Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi terkait aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Dalam kesempatan yang sama, IPDA BOBI FAUZAR mengingatkan agar gerakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir tetap berfokus pada tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami menghimbau agar gerakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini memang fokus pada pembentukan Daerah Otonomi Baru dan jangan sampai disusupi oleh gerakan yang mengarah pada Riau Merdeka maupun Daerah Istimewa Riau," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, pengurus BPDOB-RP, Edo Yulihendri, menyampaikan bahwa selama proses perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir, pihaknya berupaya menjaga agar kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru.

"Selama perjalanan kami untuk menciptakan Provinsi Riau Pesisir, kami sangat menjaga agar tidak disusupi oleh kelompok yang mengarah ke gerakan Riau Merdeka maupun Daerah Istimewa Riau," kata Edo.

Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di Kota Dumai. Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi dan mengantisipasi adanya pihak lain yang berupaya memanfaatkan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Riau Pesisir untuk kepentingan di luar tujuan yang disampaikan.

"Mari kita sama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kota Dumai dan jangan sampai ada kelompok lain yang memanfaatkan niat kita untuk menciptakan Daerah Otonomi Baru Riau Pesisir," tutup IPDA BOBI FAUZAR, S.H.(YOSE)

Sekap dan Aniaya Kader HMI di Kisaran, Bukti Lengkap Namun Laporan Polisi Belum Juga Bergerak

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Rasa tidak puas dan kekhawatiran melanda kalangan aktivis serta masyarakat Kabupaten Asahan, menyusul dugaan penganiayaan berat yang dialami seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berinisial AG. Korban dikabarkan disekap dan dipukuli oleh dua orang yang diduga bertindak sebagai penagih utang (debt collector), hingga mengalami luka-luka serius. Hingga kini, laporan polisi yang sudah dibuat hampir dua minggu lebih ternyata belum menunjukkan kemajuan berarti.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekira pukul 17.00 WIB, di wilayah Komplek Graha, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Korban AG, warga Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, diduga menjadi sasaran dua orang berinisial Eko dan Edi. Kedua pelaku disebut-sebut bekerja atas perintah seseorang bernama Erik Panjaitan yang mengaku sebagai karyawan SMS Finance.

Kronologi yang dirangkum media menyebutkan, kedua pelaku tanpa menunjukkan surat perintah tugas resmi langsung memaksa korban dan melakukan kekerasan fisik. Korban dipukuli, diseret, lalu dikunci di salah satu ruko yang berfungsi sebagai tempat karaoke. Di sana, korban dipukuli dan diinjak-injak hingga mengalami luka fisik yang cukup parah. Nasib korban beruntung saat sekelompok pengacara yang berada di lokasi berhasil mendobrak pintu ruko tempat korban disekap dan menolongnya.

"Saya disuruh mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Mereka langsung memukuli dan menyeret saya. Untung para pengacara itu berhasil masuk. Kalau tidak, bisa saja nyawa saya melayang," ungkap AG melalui Wartawan, Senin (6/10/2026).

Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Asahan dengan nomor laporan STTLP/B/B62/IX/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumut. Laporan dilengkapi dengan hasil pemeriksaan medis (visum) serta rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Namun, hingga awal Oktober 2026, belum ada langkah tegas yang diambil pihak kepolisian.

"Jelas-jelas rekan kami mengalami penganiayaan berat yang disaksikan banyak orang, termasuk para pengacara. Bukti sudah lengkap, tapi terasa seperti ada pembiaran supaya kasus ini berlarut-larut," tegas Karim, salah satu rekan korban.

Keno, rekan lainnya, menyoroti situasi di Kabupaten Asahan yang dinilai semakin tidak kondusif akibat maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penagih utang. Padahal, pemberantasan praktik kekerasan oleh penagih utang menjadi salah satu program prioritas Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru saja menjabat.

"Kekerasan oleh debt collector harus diberantas. Ini program utama pimpinan tertinggi Polri, tapi di sini seolah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat," ujar Keno.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P. Simamora, S.H., M.H., saat dikonfirmasi Wartawan pada Senin (5/10/2026), menyatakan pihaknya bersama Kanit Jatanras akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Masyarakat berharap janji ini bukan sekadar kata-kata, tetapi segera diwujudkan dengan penanganan yang transparan dan tegas tanpa pandang bulu.

Korban dan rekan-rekannya berharap aparat penegak hukum benar-benar bekerja profesional, sehingga keadilan dapat terwujud dan kejadian serupa tidak terulang kembali di tengah masyarakat Kabupaten Asahan. (tec)

Global Student Network 2026 Hadirkan Mahasiswa Tajikistan di UNPAB, Ada Apa di Balik Pilihan Mereka?

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:13:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat pengalaman pendidikan internasional melalui program Global Student Network 2026. Dua mahasiswa asal Tajikistan resmi bergabung dengan lingkungan akademik UNPAB untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Muhammad Soleh, mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur, dan Fakhriddin Zainutdinov, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi. Keduanya tiba di Sumatera Utara pada 4 Oktober 2026 dan dijemput di Bandara Internasional Kualanamu sebelum melanjutkan proses kedatangan sebagai mahasiswa internasional UNPAB.

Pada Senin (5/10/2026), Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov melakukan proses pendaftaran masuk UNPAB sekaligus mengikuti pengarahan sebagai bagian dari tahapan awal bergabung dengan lingkungan akademik universitas.

Bagi Muhammad Soleh, keputusan memilih UNPAB tidak terlepas dari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan keahliannya di bidang yang diminatinya. Ia memilih Program Studi S1 Arsitektur dengan harapan dapat memperoleh pengalaman dan pengembangan kompetensi selama menempuh pendidikan di Indonesia.

"Saya memilih Universitas UNPAB karena saya melihat peluang yang baik di universitas ini untuk meningkatkan keahlian dan mengembangkan kemampuan saya di bidang arsitektur," ujar Muhammad Soleh.

Selain pertimbangan akademik, keduanya mengaku senang dapat belajar di Indonesia. Medan juga menjadi bagian dari pengalaman baru yang ingin mereka jalani selama menempuh pendidikan. Keduanya menyampaikan ketertarikan terhadap lingkungan Kota Medan serta pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan di UNPAB.

Kehadiran Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov menjadi bagian dari pelaksanaan Global Student Network 2026, yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara dengan lingkungan pendidikan di UNPAB. Program tersebut membuka ruang bagi mahasiswa internasional untuk memperoleh pengalaman akademik sekaligus mengenal kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Bagi UNPAB, bergabungnya mahasiswa dari Tajikistan turut memperluas keberagaman lingkungan akademik. Interaksi antara mahasiswa internasional dan mahasiswa Indonesia dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman, wawasan, serta perspektif lintas budaya di lingkungan kampus.

Di bawah kepemimpinan Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., UNPAB terus membuka ruang bagi penguatan hubungan akademik dan jejaring internasional. Kehadiran mahasiswa asal Tajikistan menjadi bagian dari perkembangan lingkungan akademik UNPAB yang semakin terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara.

Global Student Network 2026 tidak hanya menjadi bagian dari mobilitas mahasiswa internasional, tetapi juga menghadirkan kesempatan bagi sivitas akademika untuk berinteraksi dalam lingkungan pendidikan yang lebih beragam. Kehadiran mahasiswa dari Tajikistan diharapkan dapat memperkaya pengalaman akademik dan sosial di lingkungan UNPAB.

Dengan bergabungnya Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov, Global Student Network 2026 menjadi salah satu ruang bagi UNPAB untuk memperluas pengalaman pendidikan lintas negara sekaligus memperkenalkan lingkungan akademik Indonesia kepada mahasiswa internasional.

Jamin Investasi di Medan Dipermudah, Rico Waas Ajak Investor India Perkuat Kerja Sama

admin — Thu, 08 Oct 2026 23:00:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan jaminan kepada investor dari India yang ingin menanamkan modal di Kota Medan. Ia menegaskan, Pemko Medan siap mempermudah proses investasi dan mendampingi investor agar rencana usaha dapat berjalan hingga terealisasi.

Jaminan itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada India-Sumatra Business Forum 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (8/10/2026).

India-Sumatra Business Forum 2026 turut dihadiri Consul Jenderal India Ravi Shanker Goel bersama istrinya Ruchi Goel, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Abu Kosim, President of Junior Chamber International Medan Alfian Linux, Head Operation ION Indonesia Haryo Kusuma Wibawa, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas, para pengusaha Indonesia dan India.

Rico Waas mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor Indonesia dengan India. Ia berharap komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada forum, tetapi berlanjut menjadi investasi nyata di Kota Medan.

"Kalau kami di wali kota ini, inginnya investasi datang kepada kami sebanyak-banyaknya," kata Rico Waas yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Ia menyebutkan salah satu peluang investasi yang tengah dijajaki adalah pembangunan rumah sakit oleh investor dari India di Medan. Rico Waas berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan.

Untuk mendukung masuknya investasi, Rico Waas mengatakan Pemko Medan terus mendorong perbaikan infrastruktur, keamanan, kepastian investasi, hingga kemudahan perizinan. Menurutnya, proses perizinan harus dibuat lebih sederhana sehingga tidak menjadi hambatan bagi investor.

"Pemerintah Kota Medan dan saya menjamin investasi di Kota Medan ini akan dipermudah dan kami akan membantu secara langsung agar nantinya investasinya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Rico Waas bahkan memberikan jaminan langsung kepada calon investor dari India. Dia menambahkan, Medan memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Kota ini memiliki sekitar 2,5 juta penduduk dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Medan terus meningkat.

Karena itu, ia mengajak para pengusaha dan pemangku kepentingan di Kota Medan memanfaatkan forum tersebut untuk membuka peluang kerja sama dengan India. Tidak hanya investasi India ke Indonesia, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha Medan untuk mengembangkan bisnis ke India.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan terbuka terhadap investor yang membutuhkan dukungan pemerintah. Ia meminta calon investor tidak ragu berkomunikasi langsung dengannya maupun dengan perangkat daerah terkait.

"Jangan ragu untuk menghubungi saya, jangan ragu untuk menghubungi dinas-dinas saya. Mudah-mudahan kita akan membantunya dengan mudah," kata Rico Waas.

Dalam forum tersebut, Rico Waas menerima sertifikat penghargaan atas kontribusinya sebagai pembicara pada India-Sumatra Business Forum 2026 dari dari President of Junior Chamber International Medan Alfian Linux. Penghargaan itu diberikan atas paparannya yang berfokus pada pembukaan peluang ekspor-impor bagi UMKM di pasar digital. Rel

Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:58:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (8/10/2026).

"Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," ucap Faisal.

Faisal menyebutkan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, BKP yang telah berkontrak mencapai Rp325 miliar dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota. Saat ini, realisasi fisik pembangunan terus berjalan dan Pemprov Sumut memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026.

Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumut dalam pemberian reward kepada kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan realisasi yang baik akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar, di antaranya Nias Utara sebesar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah kabupaten/kota lainnya yang menerima BKP sebesar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.

Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan kabupaten/kota diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKP juga diselaraskan dengan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi emang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya. **(Rel)

Transformasi Digital 26 Tahun Biznet: Perkuat Infrastruktur dan Hadirkan Solusi AI untuk Masyarakat

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:53:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Memasuki usia ke-26 tahun, Biznet terus memperkuat komitmennya dalam membangun infrastruktur digital untuk mendukung masa depan Indonesia. Langkah strategis ini merespons data PwC Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang mencatat 69 persen pekerja di Indonesia telah memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) untuk pekerjaan mereka, serta peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 81,72 persen pada 2026 berdasarkan survei APJII.

President Director Biznet, Adi Kusuma, menjelaskan bahwa selama lebih dua dekade pihaknya konsisten mendukung transformasi digital guna menjawab kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, kebutuhan digital saat ini tidak sekadar berfokus pada konektivitas semata, melainkan memerlukan kapasitas besar untuk mengakselerasi kegiatan komputasi, pengolahan data, serta implementasi teknologi AI yang tengah berkembang pesat.

Sejalan dengan visi tersebut, Assist Senior Manager Sumatra 1, Roni Syah Putra Butar Butar, memaparkan kampanye tahun ini yang bertajuk "Pakai Biznet, Tenang, Senang, Menang" dalam acara Media Gathering Biznet 26th Anniversary di Le Le Polonia Medan. Ia menyampaikan bahwa infrastruktur digital yang terintegrasi dirancang agar pelanggan dapat beraktivitas secara produktif tanpa kendala gangguan jaringan maupun cuaca, sehingga mampu menghasilkan karya terbaik di bidang masing-masing.

Sebagai bagian dari adaptasi era adopsi AI, Biznet telah meluncurkan AI Centre berkapasitas besar 145 kilowatt di Ayana Jimbaran, Bali, yang dilengkapi teknologi pendingin cairan (advanced liquid cooling) serta dukungan panel surya yang ramah lingkungan. Di sisi lain, Regional Manager RO 01 Medan, Arnoldus Utomo, menambahkan bahwa Biznet kini telah memiliki lebih dari 300 kantor cabang di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan, disertai komitmen peningkatan bandwidth secara berkala hingga mencapai up to 300 Mbps di berbagai daerah termasuk Sumatera.

Selain memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kecepatan internet, Biznet juga mewujudkan tanggung jawab sosial melalui penyediaan 300 lokasi internet gratis di area publik, termasuk wilayah Pantai Cermin di Sumatera Utara. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, perusahaan turut menghadirkan program undian nasional Biznet Prize Vaganza 2026 yang menyediakan ribuan hadiah menarik, mulai dari logam mulia hingga berbagai bentuk apresiasi lainnya bagi pelanggan setia di seluruh pelosok negeri. (Rel)

Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:51:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.

Rico Waas Kawal Penyelesaian Stadion Teladan, Sejumlah Bagian Masih Perlu Dibenahi

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberi perhatian serius terhadap penyelesaian Stadion Teladan. Saat meninjau pembangunan, Kamis (8/10/2026), Rico Waas menemukan sejumlah detail yang masih harus dibenahi, terutama pada fasad, tangga dan akses tribun stadion.

Tidak hanya mengecek progres fisik pembangunan, Rico juga memastikan setiap bagian stadion nantinya benar-benar aman, nyaman, dan layak digunakan masyarakat. Sebab, stadion yang menjadi salah satu ikon olahraga Kota Medan itu ditargetkan segera rampung dan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan.

Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase serta Camat Medan Kota Andy Syahputra, Rico melihat langsung sejumlah bagian yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.

Saat peninjauan Rico Waas melihat perbedaan ketinggian pada tangga, bagian tangga yang mengalami kerusakan, hingga jalur masuk yang dinilai belum optimal.

"Stadion ini adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Karena itu, keamanan dan kenyamanannya harus menjadi prioritas," ujar Rico Waas

Menurut Rico Waas, pembangunan memang terus menunjukkan progres. Namun, waktu penyelesaian semakin terbatas. Pekerjaan yang bersumber dari APBD, termasuk pembangunan fasad stadion, ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 12 November 2026.

Di sisi lain, pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti tribun, tangga dan sejumlah akses lainnya, juga diminta segera dituntaskan agar tidak menghambat keseluruhan proses penyelesaian stadion.

Rico menegaskan, mengejar target waktu tidak boleh membuat aspek keamanan dan kualitas pekerjaan terabaikan.

"Saya mendorong seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan keamanan, detail, dan kualitas finishing. Saat akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan, stadion harus dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan," tegasnya.

Rico Waas juga meminta seluruh pihak yang terlibat terus mengawal pembangunan hingga seluruh pekerjaan benar-benar selesai. Menurutnya, stadion tidak cukup hanya terlihat megah secara fisik, tetapi juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang nantinya datang menyaksikan berbagai kegiatan di dalamnya.

Selain pembangunan fisik, Rico turut menaruh perhatian terhadap kondisi kawasan sekitar stadion. Ia menginstruksikan dinas terkait bersama jajaran kewilayahan untuk menertibkan parkir liar di sekitar Stadion Teladan serta memastikan kebersihan dan penataan kawasan tetap terjaga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kawal hingga stadion kebanggaan Medan benar-benar selesai dengan baik," ungkap Rico Waas. Rel

Dubes Malaysia Sebut Medan Kota Strategis, Rico Waas Buka Pintu Investasi dan Perdagangan

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kota Medan membuka peluang lebih luas untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Malaysia. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan silaturahmi Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia, Dato' Muzafar Shah Mustafa, di Balai Kota Medan, Kamis (8/10/26).

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas memaparkan berbagai potensi Kota Medan, mulai dari ekonomi, UMKM, transportasi massal, pengelolaan sampah hingga pariwisata.

Rico Waas menyebut Medan memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar di Sumatra dengan penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Sebagai kota multikultur, Medan juga memiliki kekayaan kuliner dan budaya yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata.

Di sektor ekonomi, Rico mengungkapkan realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun, jauh melampaui target Rp7 triliun. Pertumbuhan ekonomi Medan pada tahun yang sama juga mencapai sekitar 5,10 persen.

"Medan ini tidak hanya memiliki ekonomi makro, tetapi juga ekonomi mikro. Kota ini juga menjadi kotanya UMKM," ujar Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kadis Pariwisata Odi Anggia Batubara, Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra dan Kabag Kerjasama Seri Inderahayu.

Rico Waas juga memaparkan pembangunan BRT yang ditargetkan berkembang dari lima menjadi 12 koridor pada 2027 dan menghubungkan Medan, Binjai serta Deli Serdang. Armada bus listrik juga ditargetkan meningkat dari 60 menjadi sekitar 283 unit.

Selain itu, menurut Rico Waas, Medan tengah mengembangkan program PSEL, yakni pengelolaan sampah jadi energi yang merupakan program Pemerintah pusat. Untuk potensi sampah lebih dari 1.700 ton per hari. Selain itu Pemko Medan juga melakukan penataan lima Kawasan Strategis Pariwisata, termasuk kawasan Kota Tua.

Sementara itu, Dato' Muzafar yang hadir didampingi Konjen Malaysia Tuan Sahril Nizam Bin Abdul Malek dan delegasi lainnya menegaskan bahwa Medan merupakan kota yang sangat penting bagi Malaysia, khususnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan di Sumatra Utara.

"Saya merasakan Medan ini satu bandar yang sangat welcoming kepada para pelawat yang datang ke sini," kata Dato' Muzafar.

Ia mengungkapkan, total perdagangan Malaysia-Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD26 miliar dengan perdagangan dua arah Malaysia dan Medan mencapai sekitar USD1,5 miliar.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi yang masih dapat dikembangkan. Malaysia, kata dia, tertarik menjajaki kerja sama di bidang kesehatan, industri halal, pengolahan makanan, infrastruktur perkotaan, ekonomi digital, pariwisata dan hospitalitas.

Kerja sama juga akan diarahkan untuk memperkuat UMKM melalui business matching dan business networking antara pelaku usaha Malaysia dan Medan.

"Medan adalah satu kota yang amat penting bagi Malaysia dari segi ekonomi dan juga perdagangan," tegasnya.

Dato' Muzafar berharap kunjungan perdana tersebut menjadi awal kerja sama yang lebih konkret antara Malaysia dan Kota Medan. Penguatan hubungan ini diharapkan membuka peluang investasi, memperluas perdagangan, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Rel

Kejam! Ayah Kandung di Asahan Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali, Terungkap Saat Korban Hamil, Kini Ditahan

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:16:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kejadian memilukan sekaligus mengejutkan mencuat di Kabupaten Asahan. Seorang ayah kandung berinisial K resmi ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur, di wilayah Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Kasus ini terungkap setelah keluarga mendapati fakta bahwa korban yang berinisial NK tengah mengalami kehamilan. Dari pengakuan korban, diketahui bahwa ayahnya telah melakukan perbuatan tercela tersebut secara berulang kali sejak sekitar akhir April 2026 di rumah kediaman mereka sendiri. Bahkan, pelaku diketahui memberikan ancaman kepada korban agar tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapa pun.

Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Asahan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan, tersangka mengakui sepenuhnya perbuatannya. Ia pun resmi ditahan di Rumah Tahanan Polres Asahan sejak Rabu, 7 Oktober 2026, dengan masa penahanan hingga 26 Oktober 2026.

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh memberikan perlindungan serta pendampingan maksimal kepada korban, terutama dalam hal pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Kapolres.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat luas agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak di lingkungan masing-masing. Identitas pelapor maupun korban akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya selama proses hukum berlangsung. (tec)

Kredit Rp759 Miliar Berujung Dugaan Korupsi, Kejati Kaltara Tahan Bos Sawit dan Pejabat Bank BRI

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:55:00 +0700+0700

TANJUNG SELOR — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit senilai sekitar Rp759,42 miliar kepada PT Sebaung Sawit Plantations (PT SSP).

Dalam perkara tersebut, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara menetapkan dua orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Kedua tersangka masing-masing berinisial TKSD (65), Direktur Utama PT Sebaung Sawit Plantations, dan BF (58), yang disebut pernah menjabat sebagai Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama di Rutan Polresta Bulungan, terhitung sejak Rabu, 7 Oktober 2026.

Kasus tersebut bermula dari pemberian tiga fasilitas kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk kepada PT SSP dan pihak terkait dalam rentang waktu sejak 2017 hingga 2025.

Dalam penyidikan, Kejati Kaltara mencatat tiga fasilitas kredit dengan nilai yang sangat besar.

Pertama, fasilitas kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU), dengan PT SSP bertindak sebagai mitra avalis, senilai Rp169,57 miliar.

Kedua, fasilitas kredit langsung kepada PT SSP sebesar Rp407,35 miliar.

Ketiga, fasilitas kredit untuk PMKS sebesar Rp182,5 miliar.

Jika dijumlahkan, total fasilitas kredit tersebut mencapai Rp759.426.104.000.

Angka itu masih merupakan estimasi penghitungan penyidik. Kejati Kaltara menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit oleh BPKP Kalimantan Utara.

Diduga Ada Rekayasa Pengajuan Kredit

Kejati Kaltara menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pengajuan maupun penggunaan fasilitas kredit tersebut.

TKSD selaku Direktur Utama PT SSP diduga merekayasa pengajuan tiga fasilitas kredit kepada PT BRI Agroniaga.

Menurut penyidik, proses tersebut diduga tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perbankan maupun ketentuan internal bank.

Di sisi lain, BF selaku Group Head PT BRI Agroniaga diduga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.

Penyidik menduga analisis sebagaimana seharusnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Risiko (MAR) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Persoalan semakin serius karena fasilitas kredit tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Penyidik menduga dana kemudian disalurkan kembali melalui sejumlah perusahaan afiliasi dan bilyet giro.

Akibat rangkaian perbuatan yang diduga tersebut, fasilitas kredit akhirnya mengalami kemacetan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang saat ini masih dihitung secara resmi oleh BPKP.

Bukan Sekadar Kredit Macet

Perkara ini menarik perhatian karena nilai fasilitas kredit yang mencapai lebih dari Rp759 miliar bukan angka kecil.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan kredit bermasalah tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi. Namun ketika dalam proses pemberian kredit diduga terdapat rekayasa, pengabaian prinsip kehati-hatian, penyimpangan penggunaan dana, serta keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, maka persoalannya dapat masuk ke ranah pidana apabila unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan.

Karena itu, proses pembuktian Kejati Kaltara menjadi penting untuk mengurai sejak awal bagaimana kredit sebesar itu dapat disetujui, siapa yang melakukan analisis, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana pencairannya dilakukan, serta ke mana aliran dana tersebut bermuara.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah seluruh penerima manfaat dari fasilitas kredit tersebut sudah teridentifikasi.

Kejati Kaltara sendiri menegaskan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Nama Bank Juga Berubah

Penyidikan ini berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank tersebut sejak 1 November 2021 berubah nama menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Dengan demikian, penyidikan tidak hanya mengarah kepada pihak perusahaan penerima fasilitas kredit, tetapi juga membuka ruang pemeriksaan terhadap pihak internal perbankan yang diduga memiliki peran dalam proses pemberian kredit.

Kejati Kaltara menyatakan penyidikan masih terus berjalan.

Dua tersangka kini menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan, sementara penyidik masih menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari dugaan penyimpangan tersebut.

Kasus ini pada akhirnya bukan hanya soal angka Rp759,42 miliar.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan ke mana uang sebesar itu mengalir, siapa yang menikmati, siapa yang memproses, siapa yang menyetujui, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila hasil audit nantinya membuktikan adanya kerugian keuangan negara.

Kejati Kaltara masih mempunyai pekerjaan besar: membongkar seluruh rantai pemberian kredit tersebut sampai ke titik terakhir aliran dananya.

Meruntuhkan Impunitas Konstitusional: Putusan MK dan Urgensi Pembersihan Hukum Nasional

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700

Medan - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dimaknai sebagai momentum runtuhnya dinding impunitas yang selama ini melindungi penyelewengan hukum di tingkat tertinggi kekuasaan.

Menurut Shohibul Anshor Siregar (Siregar), Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), putusan ini melahirkan preseden ketatanegaraan baru yang memberikan kesempatan luas untuk melakukan impeachment (pemakzulan) dan gugatan pidana murni.

Manipulasi syarat administratif dalam pemilu bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk kejahatan konstitusional (constitutional crime) yang merusak hulu demokrasi. Kasus dugaan kejanggalan persyaratan sejak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Walikota Solo kini terbuka untuk diuji kembali secara hukum tanpa batas kedaluwarsa politik.

Satu Alur Penegakan Hukum: Serangan Paralel Konstitusi dan Pidana

Untuk menghentikan normalisasi penyelewengan ini, seluruh instrumen hukum harus bergerak bersamaan secara tegas, lugas, dan terfokus pada objek kejahatan yang sama:

* Audit Konstitusional Menyeluruh di MK: Publik memiliki pijakan hukum kuat untuk memohonkan agar Mahkamah Konstitusi memeriksa legalitas formal seluruh rangkaian pencalonan Joko Widodo sepanjang karier politiknya. Mulai dari pencalonan sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali kepesertaan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Jika ditemukan cacat hukum di hulu (Solo), maka seluruh produk kekuasaan yang mengalir ke hilir secara moral dan tata negara gugur legitimasinya.

* Gugatan Pidana Murni di Peradilan Umum: Di luar ranah MK, dugaan pemalsuan dokumen dan kebohongan administratif saat pencalonan Walikota Solo harus diseret ke peradilan umum. Hukum pidana bergerak tanpa kompromi politik. Siapa pun yang memanipulasi syarat formal demi meraih kekuasaan wajib dihadapkan ke Pengadilan Negeri untuk menerima sanksi pidana penjara.

Penagihan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu secara Ex-Officio

Fokus penegakan hukum ini tidak boleh luput dari peran KPU dan Bawaslu/Panwaslu sebagai otoritas yang meloloskan persyaratan tersebut. Pertanggungjawaban hukum dari institusi maupun oknum penyelenggara pemilu yang membiarkan persyaratan cacat lolos harus ditagih secara radikal.

Lembaga penegak hukum yang berwenang—baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK—harus bertindak secara ex-officio. Mereka wajib bergerak sesegera mungkin secara proaktif menyelidiki skandal ini tanpa perlu menunggu adanya aduan atau laporan dari pihak manapun. Pembiaran terhadap berkas administratif yang tidak sah adalah delik pelanggaran jabatan dan kejahatan pemilu publik yang wajib diusut tuntas.

Total Pembersihan Hukum (Total Legal Cleansing)

Membiarkan cacat hukum masa lalu tetap melenggang adalah bentuk pembiaran terhadap pembusukan hukum (legal decay). Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi administrasi yang manipulatif hanya akan melahirkan kepemimpinan yang merusak etika konstitusi.

Upaya membawa kasus ini ke berbagai ruang peradilan bukan lagi sekadar dinamika oposisi, melainkan tindakan darurat untuk melakukan pembersihan hukum menyeluruh. Indonesia tidak boleh menyandera masa depannya pada preseden buruk kepemimpinan yang cacat prosedur. Ini adalah ujian terjujur bagi sekujur sistem peradilan untuk membuktikan bahwa tidak ada satu pun individu di republik ini yang berada di atas konstitusi.

Deteksi Banjir Lebih Cepat, Pemko Padangsidimpuan Siapkan Sensor EWS di Angkola Julu

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:27:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis teknologi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan survei sejumlah lokasi yang dinilai strategis untuk pemasangan sensor Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini banjir di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Survei lokasi tersebut dilakukan pada Rabu (7/10/2026) sebagai bagian dari persiapan pemasangan perangkat pendeteksi potensi banjir yang nantinya akan terintegrasi dengan Command Center Pemko Padangsidimpuan.

Tim Diskominfo dipimpin Kepala Seksi Persandian Bidang Prasarana dan Sarana, Muharram Syah. Dalam kegiatan itu, tim meninjau langsung sejumlah titik yang sebelumnya direkomendasikan oleh Sekretaris Camat Padangsidimpuan Angkola Julu, Ibrahim Ritonga.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan bantaran Sungai Batang Ayumi Julu, Desa Simasom.

Survei tersebut dilakukan untuk memastikan sensor EWS ditempatkan pada lokasi yang benar-benar mampu memberikan informasi awal ketika terjadi perubahan kondisi sungai yang berpotensi memicu banjir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, Jhonny Parulian Situmeang, SH, MM, mengatakan penggunaan teknologi dalam sistem peringatan dini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui sensor di lapangan diharapkan dapat diterima dengan lebih cepat sehingga pemerintah memiliki waktu untuk mengambil langkah antisipasi.

"Teknologi kita manfaatkan untuk membantu menyelamatkan masyarakat dan mempercepat proses evakuasi, sehingga risiko kerugian material maupun korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor dapat dikurangi," ujar Jhonny.

Ia menjelaskan, ketika sensor EWS sudah terpasang dan terhubung dengan Command Center, kondisi di lapangan dapat dipantau dan informasi yang diterima selanjutnya dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan setelah bencana terjadi, tetapi dapat melakukan respons lebih awal berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan.

Sementara itu, Muharram Syah menjelaskan bahwa penentuan titik pemasangan sensor tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, terutama kemampuan sensor dalam memberikan informasi sedini mungkin sebelum kondisi di lapangan berkembang menjadi ancaman bagi masyarakat.

"Penempatan sensor EWS harus dapat memberikan waktu yang cukup bagi Command Center untuk mendeteksi potensi banjir, sehingga informasi dapat segera diteruskan kepada OPD terkait dan masyarakat dapat dipersiapkan untuk dievakuasi," jelas Muharram.

Menurutnya, semakin cepat potensi bencana terdeteksi, semakin besar pula kesempatan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Karena itu, survei di kawasan Sungai Batang Ayumi Julu menjadi bagian penting sebelum perangkat EWS benar-benar dipasang dan dioperasikan.

Pemko Padangsidimpuan berharap penerapan sistem peringatan dini tersebut dapat memperkuat langkah mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang memiliki potensi terdampak banjir maupun longsor.

Keberadaan sensor EWS yang terintegrasi dengan Command Center nantinya diharapkan mampu mempercepat alur informasi dari lokasi rawan menuju pusat pemantauan dan OPD yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana.

Informasi yang diterima lebih awal juga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari koordinasi lapangan, penyampaian peringatan kepada masyarakat hingga persiapan evakuasi apabila kondisi dinilai membahayakan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan keselamatan masyarakat.

Dengan sistem peringatan dini yang semakin terintegrasi, Pemko Padangsidimpuan menargetkan respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat, terukur dan terkoordinasi.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu.zal

KPK Panggil Dua Eks Bupati, Otti: Jangan Berhenti di Level Pelaksana, Bongkar Siapa Pengendali Proyek Jalan Sumut

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:07:00 +0700+0700

MEDAN — Pemanggilan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Jafar Sukhairi Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara mendapat perhatian serius Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi.

Otti S. Batubara menilai langkah KPK memeriksa dua mantan kepala daerah tersebut merupakan perkembangan penting. Namun, ia meminta lembaga antirasuah tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas, melainkan menelusuri secara utuh siapa yang mengetahui, mengatur, menikmati, atau diduga memiliki kepentingan dalam proyek-proyek jalan yang kini menjadi perkara hukum.

"Jangan sampai rakyat hanya disuguhi penangkapan dan pemeriksaan orang-orang di lapangan. Kalau memang ada aliran uang, pengaturan proyek, atau intervensi dalam proses pengadaan, semuanya harus dibuka secara terang," tegas Otti dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

KPK menjadwalkan pemeriksaan Dolly dan Jafar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan. Selain keduanya, penyidik juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR di wilayah Tapsel, Madina dan Padang Lawas Utara.

Menurut Otti, pemanggilan dua mantan bupati tersebut memperlihatkan bahwa perkara proyek jalan Sumut tidak lagi bisa dipandang sekadar persoalan teknis pengadaan atau hubungan antara kontraktor dan pejabat pelaksana.

"Ini sudah menjadi perkara yang harus dilihat dari hulu sampai hilir. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan pekerjaan, bagaimana prosesnya, dan ke mana uangnya mengalir. Semua harus terang," ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan enam proyek dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar.

Yang lebih menarik, pada 7 Oktober 2026 KPK mengumumkan telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut. Identitas dan peran para tersangka baru itu belum seluruhnya diumumkan kepada publik.

Bagi Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, perkembangan ini menjadi momentum bagi KPK untuk membongkar perkara secara lebih menyeluruh.

Otti meminta penyidik tidak hanya mengejar pihak yang diduga menerima atau memberikan uang, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jejaring kepentingan yang berada di balik proyek-proyek bernilai besar tersebut.

"Kalau proyek jalan bernilai ratusan miliar bisa dimainkan, pertanyaannya sederhana: siapa yang menikmati keuntungan paling besar? Jangan hanya mencari tangan yang menerima uang. Telusuri otak, jaringan dan seluruh aliran dananya," katanya.

Ia juga meminta KPK membuka secara transparan setiap perkembangan penyidikan sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

"Publik berhak tahu. Uang yang digunakan untuk membangun jalan adalah uang rakyat. Karena itu rakyat juga berhak mendapatkan jawaban siapa yang bertanggung jawab apabila anggaran tersebut diselewengkan," ujar Otti.

Menurutnya, kualitas pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan, tetapi dari kemampuan aparat hukum mengungkap rantai korupsi secara utuh, termasuk apabila terdapat pihak yang selama ini belum tersentuh.

"Kita berharap KPK jangan tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, apakah pejabat aktif, mantan pejabat, pengusaha atau pihak lain, sepanjang bukti hukumnya cukup, harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Otti menambahkan, pemeriksaan mantan kepala daerah tidak serta-merta berarti mereka bersalah. Status mereka dalam perkara ini adalah saksi dan proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk membuka konteks pengambilan kebijakan dan hubungan para pihak dalam proyek-proyek jalan yang kini sedang didalami KPK.

"Biarkan KPK bekerja dengan bukti. Tetapi jangan pula kasus sebesar ini berhenti pada pemain lapangan. Rakyat ingin tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan," pungkas Otti.