BAKOPAM Sumut Ucapkan Selamat kepada Rais Aam dan Ketum PBNU 2026–2031

admin — Tue, 01 Sep 2026 01:29:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

Kepemimpinan baru tersebut ditetapkan dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam setelah mendapat keputusan musyawarah AHWA, sementara Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat.

Ketua Umum BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan, terpilihnya kedua tokoh tersebut merupakan amanah besar untuk membawa NU semakin kuat dalam menjalankan peran keagamaan, sosial dan kebangsaan.

"Atas nama keluarga besar BAKOPAM Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031," ujar Ibnu Hajar.

Menurutnya, NU memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa serta memberikan pencerahan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.

Ibnu Hajar berharap kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru dapat memperkuat persatuan warga Nahdliyin, meningkatkan kontribusi NU terhadap pembangunan bangsa serta tetap menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemasyarakatan.

"Semoga amanah dalam menjalankan tugas, diberikan kekuatan dan kesehatan serta mampu membawa NU semakin maju, mandiri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, bangsa dan negara," katanya.

Gus Kikin sendiri sebelumnya menyatakan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan alat untuk kepentingan politik tertentu. Ia juga mengajak seluruh elemen NU untuk kembali merapatkan barisan setelah dinamika Muktamar ke-35.

BAKOPAM Sumut, lanjut Ibnu Hajar, siap mendukung berbagai upaya positif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, persatuan pemuda Muslim serta kontribusi organisasi kemasyarakatan bagi Indonesia.

"Selamat mengemban amanah. Semoga kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin membawa keberkahan serta memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga NU dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

BAKOPAM Sumut Ucapkan Selamat atas Kelulusan Magister Muhammad Azwar M.Sos

admin — Tue, 01 Sep 2026 01:18:00 +0700+0700

MEDAN — Keluarga besar Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Muhammad Azwar, M.Sos atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan Magister Komunikasi Penyiaran Islam.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum BAKOPAM Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik Muhammad Azwar.

Dalam ucapan yang disampaikan keluarga besar BAKOPAM Sumatera Utara, keberhasilan meraih gelar magister diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Semoga ilmu yang diraih menjadi amal jariah, bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin," demikian pesan yang disampaikan Ketua Umum BAKOPAM Sumatera Utara.

Ibnu Hajar menilai, keberhasilan menempuh pendidikan hingga jenjang magister merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Terlebih, ilmu komunikasi dan penyiaran Islam memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi publik yang mencerdaskan serta menyebarkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, generasi muda Muslim harus terus didorong untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan keilmuan. Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa dan negara.

"Semoga gelar dan ilmu yang telah diraih dapat menjadi bekal untuk terus berkarya, berdakwah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," harap Ibnu Hajar.

BAKOPAM Sumatera Utara juga berharap keberhasilan Muhammad Azwar dapat menjadi inspirasi bagi kader dan generasi muda lainnya agar tidak berhenti belajar serta terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.

Ganja 2 Kg Hendak Diedarkan di Batang Angkola, AST Diamankan Polres Tapsel

admin — Tue, 01 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 2 kilogram di wilayah Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026) tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AST (30), warga Kota Padangsidimpuan. Sementara seorang pria lainnya yang berada bersama AST berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian petugas.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H. menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan personel Polsek Batang Angkola terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut.

Saat berada di lokasi, petugas mendapati dua pria yang sedang mengendarai sepeda motor. Polisi kemudian berupaya melakukan pemeriksaan terhadap keduanya.

Namun, ketika petugas hendak melakukan pemeriksaan, salah seorang pria tiba-tiba turun dan melarikan diri.

"Pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, satu orang melompat dari sepeda motor kemudian melarikan diri. Sedangkan AST berhasil diamankan oleh petugas," kata AKP Philip.

Petugas sempat melakukan pengejaran terhadap pria tersebut. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan berhasil menghilangkan jejak.

Setelah mengamankan AST, polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sekitar lokasi tempat kedua pria tersebut sebelumnya berhenti.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berada di area semak-semak kawasan perkebunan.

Kantong tersebut kemudian diperiksa. Polisi menemukan dua bal yang diduga berisi narkotika jenis ganja.

Satu bal diketahui dibungkus menggunakan lakban berwarna cokelat, sedangkan satu bal lainnya menggunakan plastik berwarna biru.

"Barang yang diamankan berupa dua bal diduga ganja dengan berat sekitar 2 kilogram serta satu unit sepeda motor tanpa nomor polisi yang digunakan saat berada di lokasi," ujar AKP Philip.

Barang bukti tersebut selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan awal, AST disebut mengaku bahwa paket yang ditemukan polisi tersebut bukan miliknya.

Kepada penyidik, AST memberikan keterangan bahwa dirinya diduga diminta oleh seorang pria berinisial N, yang disebut berasal dari Kecamatan Panyabungan, untuk mengantarkan paket tersebut ke wilayah Kecamatan Batang Angkola.

Meski demikian, polisi masih mendalami keterangan tersebut. Penyidik tidak serta-merta menjadikan pengakuan tersangka sebagai satu-satunya dasar, melainkan mencocokkannya dengan barang bukti serta fakta lain yang ditemukan selama proses penyidikan.

"Keterangan ini sedang kami cocokkan dengan barang bukti dan fakta-fakta lain dalam penyidikan," tegas AKP Philip.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel menegaskan, pengungkapan tersebut tidak berhenti pada penangkapan AST.

Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan masih mengembangkan perkara untuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik peredaran ganja tersebut.

Penyidik kini menelusuri asal barang, pihak yang diduga berperan sebagai pemasok, orang yang terlibat dalam proses pengiriman, hingga calon penerima paket.

"Nama-nama yang muncul dalam pemeriksaan sedang kami dalami," kata AKP Philip.

AST bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa dan diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi juga memastikan proses pengembangan akan terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Setiap pihak yang nantinya terbukti memiliki keterlibatan berdasarkan alat bukti akan kami proses sesuai hukum, termasuk terhadap pihak-pihak lain yang saat ini masih dalam pencarian dan pengembangan," pungkas AKP Philip.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya jajaran Polres Tapanuli Selatan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Polisi mengingatkan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.zal

Gudang Tambang Dibobol, URC Polres Madina Bergerak Cepat dan Amankan 11 Barang Bukti

admin — Tue, 01 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Mandailing Natal (Madina) menangkap seorang pria berinisial ML yang diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan pemberatan di gudang milik PT Madina Minning, Desa Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

ML diamankan polisi pada Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 01.25 WIB setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan dugaan pencurian yang terjadi di gudang perusahaan tersebut.

Penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B 314/VII/2026/SPKT/POLRES MADINA/POLDA SUMUT tertanggal 31 Juli 2026.

Informasi pengungkapan kasus tersebut disampaikan Satreskrim Polres Madina melalui akun Facebook resminya dan dipublikasikan pada Minggu (30/8/2026).

Dalam keterangannya, polisi menyebut proses penangkapan dilakukan setelah tim mendapatkan informasi dan bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan ML dalam pencurian aset di gudang PT Madina Minning.

Setelah memastikan kecukupan alat bukti, personel URC Satreskrim Polres Madina kemudian bergerak melakukan penindakan dan mengamankan ML.

"Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan polisi serta kecukupan alat bukti di lapangan, tim kami bergerak cepat melakukan penindakan dan penangkapan terhadap tersangka ML pada pukul 01.25 WIB karena yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Gudang PT Madina Minning," demikian keterangan Satreskrim Polres Madina.

Selain mengamankan ML, polisi turut menyita sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian tersebut.

Total terdapat 11 unit barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan kasus ini.

Barang bukti tersebut antara lain satu unit blower merek Proston Atlas warna hijau, satu unit terminal listrik warna putih dengan kabel wayer kuning sepanjang sekitar empat meter, serta satu unit tatakan besi.

Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan dan mesin lainnya, yakni blower merek NRT-Pro warna hijau, bor tembak Yamamoto warna merah, dinamo Yuema warna biru, dan pompa air Tsurumi warna silver.

Sementara barang bukti lainnya berupa pompa air Tsurumi warna biru, gerinda Bosch warna hijau, blower FM-9 warna kuning, serta lampu sorot 100 watt merek Hamatsu.

Berbagai peralatan tersebut kini telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh rangkaian dugaan pencurian di gudang perusahaan.

Setelah ditangkap, ML bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aksi pencurian aset perusahaan.

Polisi juga akan mencocokkan keterangan tersangka dengan alat bukti yang telah diamankan guna memastikan konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak apabila ditemukan keterlibatan pelaku lainnya.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya Satreskrim Polres Madina dalam menjaga keamanan aset perusahaan dan menindak setiap dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya.zal

Police Goes to School, Satlantas Polres Tapsel Tekankan Pelajar Wajib Tertib Berlalu Lintas di SMKN 2 Sipenggeng

admin — Tue, 01 Sep 2026 00:41:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali memperkuat kampanye keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar.

Edukasi tersebut disampaikan melalui program Police Goes to School dan Polantas Karib yang digelar di SMK Negeri 2 Sipenggeng, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (31/8/2026).

Kegiatan ini menyasar para siswa sebagai bagian dari upaya kepolisian menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai aturan dasar yang perlu diperhatikan saat menggunakan kendaraan maupun ketika berada di jalan raya.

Sejumlah materi yang disampaikan di antaranya kewajiban menggunakan helm berstandar SNI, larangan menggunakan knalpot brong, serta aturan terkait keselamatan saat berboncengan.

Polisi juga mengingatkan pelajar agar tidak berboncengan lebih dari satu orang. Selain itu, siswa diminta tidak melakukan tindakan berbahaya seperti bergelantungan atau naik di atas kap angkutan umum maupun becak bermotor.

Ps. Kasat Lantas Polres Tapsel, IPTU James Sihombing, S.H., mengatakan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar merupakan langkah penting untuk membentuk kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini.

Menurutnya, pelajar merupakan kelompok yang perlu mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai keselamatan di jalan. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan mereka mampu menghindari berbagai perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Kami ingin pelajar memahami bahwa tertib berlalu lintas adalah bagian penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," ujar IPTU James.

Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi. Lebih dari itu, disiplin di jalan merupakan bagian dari upaya mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman.

IPTU James pun secara khusus mengingatkan para siswa agar tidak menggunakan knalpot brong serta menghindari berbagai perilaku yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

"Gunakan helm SNI, jangan memakai knalpot brong, jangan berboncengan lebih dari satu orang dan hindari perilaku berbahaya saat berada di jalan raya," katanya.

Satlantas Polres Tapsel berharap pesan keselamatan yang disampaikan dalam program Police Goes to School tidak berhenti di lingkungan sekolah.

Para siswa diharapkan mampu menerapkan disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi contoh bagi teman, keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

"Kami berharap para pelajar bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat," tandas IPTU James.

Program edukasi seperti ini juga menjadi salah satu sarana kepolisian untuk membangun komunikasi langsung dengan generasi muda. Dengan pendekatan edukatif, polisi mendorong pelajar memahami alasan di balik setiap aturan lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan.

Kegiatan di SMK Negeri 2 Sipenggeng tersebut turut diikuti KBO Satlantas Polres Tapsel IPTU Samuel J. Hutapea, S.H.

Sejumlah personel Pos Lantas Batang Toru juga terlibat dalam kegiatan tersebut, yakni Aipda Rahmad S. Pasaribu, Aipda Alfansyah Tanjung dan Brigpol Ridho Siregar, S.H.zal

Coffee Morning Bareng Wartawan, Kajari Padang Lawas Hasbi Dorong Keterbukaan Informasi

admin — Mon, 31 Aug 2026 22:46:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Padang Lawas memperkuat hubungan kemitraan dengan insan pers melalui kegiatan coffee morning yang digelar di halaman Kantor Kejari Padang Lawas, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus komunikasi antara jajaran Kejari Padang Lawas dengan sejumlah wartawan dan perwakilan media yang selama ini turut berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Hasbi, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Kejari, termasuk para kepala subseksi serta Kasi Intel Kejari Padang Lawas, T. Bastianta Tarigan.

Suasana coffee morning berlangsung santai dan penuh keakraban. Selain menikmati jamuan kopi bersama, para peserta juga berdiskusi mengenai berbagai hal, khususnya terkait penyampaian informasi hukum dan perkembangan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Hasbi menyambut baik kehadiran para insan pers yang memenuhi undangan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para wartawan yang telah meluangkan waktu untuk hadir.

Menurutnya, hubungan antara kejaksaan dan media perlu terus dibangun melalui komunikasi yang baik. Sinergi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai hukum dan penegakan hukum dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, dan berimbang.

Dalam kesempatan itu, sejumlah insan pers juga menyampaikan harapan agar Kejari Padang Lawas terus membuka akses komunikasi dengan media. Keterbukaan tersebut diperlukan agar wartawan dapat memperoleh informasi yang jelas dari sumber resmi ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

Para wartawan berharap komunikasi yang terjalin tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi dapat terus berlanjut dalam berbagai kesempatan, terutama ketika media membutuhkan konfirmasi terkait persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kajari Padang Lawas Hasbi menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap insan pers dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan.

Hasbi mengatakan, media dapat berkomunikasi dengan jajaran Kejari Padang Lawas ketika membutuhkan informasi mengenai persoalan hukum di wilayah tersebut. Untuk mempermudah koordinasi, komunikasi dengan media juga dapat dilakukan melalui Kasi Intel Kejari Padang Lawas, T. Bastianta Tarigan.

Keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dan media dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan pemberitaan yang akurat sekaligus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai proses penegakan hukum.

Melalui kegiatan tersebut, Kejari Padang Lawas dan insan pers sepakat untuk menjaga hubungan silaturahmi serta membangun komunikasi yang lebih intensif ke depannya.

Para insan pers juga menyampaikan apresiasi kepada Kajari Padang Lawas Hasbi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan jamuan yang diberikan kepada para wartawan.

Mereka berharap tradisi silaturahmi dan komunikasi antara Kejari Padang Lawas dengan media dapat terus dipertahankan. Dengan hubungan yang semakin baik, sinergi antara penegak hukum dan insan pers diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Padang Lawas yang semakin baik.zal

Bupati Saipullah: Swasembada Pangan Tak Cukup dengan Bertani, Pramuka Harus Kuasai Teknologi dan Wirausaha

admin — Mon, 31 Aug 2026 22:45:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam. Menurutnya, generasi muda juga harus dibekali pendidikan, penguasaan teknologi, keterampilan, serta jiwa kewirausahaan.

Pesan tersebut disampaikan Saipullah saat memimpin upacara peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka di Blok C Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (31/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Saipullah yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Madina mengaitkan momentum HUT Pramuka dengan agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan ketahanan pangan.

Tahun ini, peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan."

Saipullah mengatakan tema tersebut sejalan dengan komitmen Gerakan Pramuka dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama agenda penguatan swasembada pangan, energi, dan air.

"Tema ini merupakan wujud komitmen Gerakan Pramuka dalam mendukung Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan, energi, dan air," ujar Saipullah.

Saipullah menilai Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis dan kepedulian terhadap potensi daerah.

Karena itu, dia mendorong kegiatan kepramukaan di Madina diarahkan pada aktivitas produktif yang berkaitan dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Menurutnya, pengembangan sektor tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Hal itu juga harus dibarengi dengan semangat kewirausahaan agar generasi muda tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi mampu menciptakan peluang usaha.

"Kami ingin menjadikan Pramuka sebagai wadah tumbuhnya budaya proaktif dan rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dibarengi semangat kewirausahaan," katanya.

Selain berbicara mengenai ketahanan pangan, Saipullah juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam.

Perubahan iklim dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi bagian dari perubahan yang harus dihadapi generasi muda.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius, seperti penyalahgunaan narkotika, perundungan atau bullying, penyebaran hoaks hingga maraknya perjudian daring.

Dalam kondisi tersebut, Saipullah menilai pendidikan karakter menjadi semakin penting. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan moral dan karakter yang kuat agar kemampuan yang dimiliki generasi muda digunakan untuk hal-hal positif.

Dia menegaskan, pendidikan kepramukaan harus tetap berpedoman pada Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka sebagai dasar dalam membangun karakter, etika, kedisiplinan, semangat gotong royong, serta kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.

"Teknologi memberi kemampuan yang semakin besar, sementara karakter memberi arah agar kemampuan itu digunakan untuk kebermanfaatan," tegasnya.

Saipullah berharap anggota Pramuka di Madina memiliki wawasan luas, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian untuk menciptakan sesuatu sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya.

Lebih jauh, Saipullah meminta semangat kepramukaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan Pramuka harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Beberapa di antaranya melalui kegiatan menanam bahan pangan, menjaga dan mengelola lingkungan, serta mengembangkan usaha produktif.

"Seperti menanam bahan pangan, mengelola lingkungan, dan mengembangkan usaha," ujarnya.

Dia optimistis pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka akan memberikan dampak jangka panjang bagi Madina.

Saipullah meyakini anggota Pramuka yang dibina hari ini dapat tumbuh menjadi generasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Mereka diharapkan kelak dapat menjadi petani inovatif, inovator pangan, ilmuwan, wirausahawan, hingga pemimpin yang memiliki karakter dan integritas.

Momentum HUT ke-65 Gerakan Pramuka pun diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan tahunan, tetapi menjadi titik penguatan peran generasi muda Madina dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk mendukung terwujudnya swasembada pangan berbasis inovasi, teknologi, dan kemandirian.zal

Jangan Ada yang Dirugikan! Sikap Tegas Wakil Bupati Palas Achmad Fauzan Nasution Saat Temui Massa Dalihan Natolu

admin — Mon, 31 Aug 2026 22:45:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I turun langsung menemui massa aksi Gerakan Masyarakat Dalihan Natolu Kabupaten Padang Lawas yang menggelar penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Padang Lawas, Senin (31/8/2026).

Pertemuan antara Wakil Bupati Padang Lawas dan massa aksi berlangsung dalam suasana dialogis. Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat atas lahan, perlindungan hutan adat, hingga dampak aktivitas perusahaan terhadap ruang hidup warga menjadi pokok pembahasan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dalihan Natolu menyampaikan keresahan masyarakat terkait penggarapan lahan serta kondisi lingkungan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Mereka juga menyoroti aktivitas PT SSL dan PT SRL yang disebut berdampak terhadap ruang hidup masyarakat. Aspirasi itu disampaikan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah hadir memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

"Kami datang bukan untuk rusuh. Kami datang membawa keresahan rakyat. Satahi Saoloan, Sada Tujuan. Kami ingin kemerdekaan benar-benar dirasakan, berdaulat di atas tanah sendiri dan hidup bermartabat," ujar perwakilan Dalihan Natolu dalam penyampaian aspirasinya.

Perwakilan massa menegaskan, perjuangan yang mereka sampaikan berkaitan dengan hak masyarakat, tanah, dan kelestarian lingkungan.

"Kami berjuang untuk hak, tanah, dan lingkungan. Kemerdekaan harus dirasakan rakyat," tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Padang Lawas Achmad Fauzan Nasution menyatakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka terhadap masukan masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pihak perusahaan, maupun pemerintah pusat apabila persoalan yang disampaikan membutuhkan penanganan lintas kewenangan.

"Atas nama Pemerintah, kami menghargai kedatangan saudara-saudara dari Dalihan Natolu. Aspirasi ini akan kami catat dan kami tindaklanjuti. Kita cari solusi bersama," ujar Achmad Fauzan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan maupun aktivitas perusahaan yang berjalan di luar ketentuan.

"Jangan ada masyarakat yang dirugikan, jangan ada perusahaan yang melanggar aturan, dan jangan ada hutan yang diambil alih," tegasnya.

Achmad Fauzan juga memastikan aspirasi yang disampaikan massa akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menyebut Pemkab Padang Lawas berkomitmen membuka ruang dialog sekaligus melakukan pengawasan terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Aspirasi Dalihan Natolu kami dengar. Kami komitmen fasilitasi dialog, lakukan pengawasan, dan tegakkan hukum. Mari jaga Padang Lawas bersama," katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari penyelesaian atas persoalan lahan, hutan adat, lingkungan, serta aktivitas perusahaan yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakil Bupati dalam kesempatan itu didampingi Asisten II Setdakab Padang Lawas Drs. Marza Zennova, M.M., bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan undangan lainnya.

Pemerintah daerah selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai poin aspirasi yang disampaikan Gerakan Masyarakat Dalihan Natolu melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan.zal

Gunung Sinabung Erupsi, Polda Sumut Siagakan 100 Personel Brimob dan Peralatan Pendukung

admin — Mon, 31 Aug 2026 21:45:00 +0700+0700

KARO I SUMUT24.CO
Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami erupsi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 10.17 WIB. Erupsi berlangsung selama 991 detik dengan tinggi kolom erupsi mencapai sekitar 3,5 kilometer dan bergerak ke arah timur-tenggara.

Hingga pukul 11.25 WIB, aktivitas erupsi masih berlangsung. Berdasarkan pemantauan sementara, tidak terdapat korban jiwa maupun laporan kerugian material yang signifikan akibat peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, Polda Sumut bersama jajaran terkait langsung melakukan koordinasi dan pemantauan untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman serta penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi perkembangan situasi.

"Polri bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Sinabung. Kami juga memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu masyarakat," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan, sejumlah desa di sekitar Gunung Sinabung dilaporkan terdampak abu vulkanik tipis. Namun, kondisi tersebut sejauh ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Adapun wilayah yang terdampak abu tipis meliputi Desa Kuta Rakyat, Kuta Gugung, Sigaranggarang, Sukanalu dan Sukandebih.

"Untuk sementara, abu yang turun di sejumlah desa masih tipis dan tidak mengganggu aktivitas warga. Meski demikian, masyarakat tetap kami imbau untuk mengikuti arahan petugas dan rekomendasi dari PVMBG," katanya.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, Satbrimob Polda Sumut telah berkoordinasi dengan Roops Polda Sumut, Polres Tanah Karo, BPBD dan Basarnas.

Satbrimob Polda Sumut juga menyiapkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 100 personel yang dipimpin Danyon A Pelopor Kompol Abdul Holid, S.Sos., M.H. Personel tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan apabila kondisi di lapangan membutuhkan pengerahan kekuatan tambahan.

Selain personel, sejumlah kendaraan dan peralatan pendukung turut disiapkan, antara lain kendaraan operasional, mobil repeater, truk angkut, kendaraan dapur lapangan, water treatment, sepeda motor, tenda pleton, helm, sepatu boot, peralatan kebersihan, alat komunikasi hingga drone.

Di wilayah Kabupaten Karo, sekitar 100 personel Polres Tanah Karo juga disiagakan untuk melakukan pemantauan dan membantu pengamanan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung.

Polres Tanah Karo bersama jajaran Forkopimca dan pemerintah desa juga telah berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api PVMBG di Desa Ndokum Siroga untuk memperoleh informasi terkini mengenai aktivitas Gunung Sinabung.

Petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat, pengunjung dan pelaku wisata agar tidak memasuki kawasan zona merah dan segera meninggalkan area yang masuk dalam kawasan berbahaya sesuai rekomendasi PVMBG.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya dan selalu mengikuti informasi resmi dari petugas maupun PVMBG," tegas Ferry.

Sementara itu, satu SSK personel Satbrimob Polda Sumut telah melaksanakan apel penugasan yang dipimpin Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Dwi Tunggal Jaladri, S.H., S.I.K., M.Hum. Setelah apel, personel bergerak menuju Polres Tanah Karo untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah terdampak.

Hingga saat ini, personel gabungan masih melakukan pemantauan serta pengecekan terhadap kemungkinan dampak erupsi Gunung Sinabung. Polda Sumut memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan gunung api tersebut.(W05)

FOTO:

SD Swasta Islam An Nahlu Salurkan Donasi Rp18,1 Juta untuk Kemanusiaan Palestina melalui Dompet Dhuafa Waspada

admin — Mon, 31 Aug 2026 18:59:00 +0700+0700

SD Swasta Islam An Nahlu Salurkan Donasi Rp18,1 Juta untuk Kemanusiaan Palestina melalui Dompet Dhuafa Waspada

Medan|sumut24.co

SD Swasta Islam An Nahlu, Jalan Syech Ismail I No. 43, Teladan, Kisaran Timur Kota, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menyalurkan donasi sebesar Rp18.127.500 untuk membantu kemanusiaan Palestina melalui Dompet Dhuafa Waspada, Rabu (26/8).

Penyaluran donasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Dongeng Kemanusiaan bersama pengkisah Kak Ardian dan Jono. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengajak para siswa dan lingkungan sekolah untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Kepala SD Swasta Islam An Nahlu, Suriska, S.Pd.I, hadir langsung dalam kegiatan penyaluran donasi tersebut. Turut hadir Ketua Yayasan, Dra. Ratna Tanjung, M.Pd, serta perwakilan Dompet Dhuafa Waspada.

Manager Fundraising dan Komunikasi Dompet Dhuafa, Hajrul Azhari Ritonga, menyampaikan apresiasi atas kepedulian pihak sekolah yang telah menghimpun dan menyalurkan donasi untuk masyarakat Palestina.

"Donasi ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari keluarga besar SD Swasta Islam An Nahlu terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Dompet Dhuafa Waspada untuk menyalurkan amanah ini," ujar Hajrul.

Menurutnya, kegiatan kemanusiaan yang melibatkan lingkungan sekolah memiliki nilai penting karena tidak hanya menghimpun bantuan, tetapi juga menanamkan kepedulian sosial sejak dini kepada para siswa.

"Kami berharap semangat berbagi dan kepedulian seperti ini terus tumbuh, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan," katanya.

Kegiatan Dongeng Kemanusiaan bersama Kak Ardian dan Jono berlangsung sebagai sarana edukasi dan penyampaian pesan kemanusiaan kepada para siswa. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami pentingnya berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan.

(Red)

Agung Ikhsan Wijaya Dianugerahi Gelar KRT Wijoyoadinagoro dari Keraton Surakarta

admin — Mon, 31 Aug 2026 18:43:00 +0700+0700

SURAKARTA | SUMUT24.co

Kiprah dan dedikasi di sektor kerakyatan serta pertanian membawa Agung Ikhsan Wijaya memperoleh penghargaan kehormatan dari Keraton Surakarta Hadiningrat.

Agung Ikhsan Wijaya secara resmi dianugerahi gelar Kangjeng Raden Tumenggung (KRT) dengan asma kekancingan atau nama kehormatan Jawa Kangjeng Raden Tumenggung Wijoyoadinagoro.

Penganugerahan gelar tersebut diberikan atas kontribusi dan rekam jejak Agung Ikhsan Wijaya dalam gerakan pertanian yang dinilai turut mendukung upaya ketahanan pangan nasional. Kiprahnya dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan juga menjadi bagian dari dasar pemberian gelar kehormatan tersebut.

Prosesi wilujengan sekaligus penyerahan kekancingan gelar berlangsung khidmat pada Senin (31/8/2026) di Sasono Purnomo, Badran, Surakarta.
Dalam prosesi tersebut, Agung Ikhsan Wijaya menerima lencana kesetiaan berbentuk Merah Putih. Ia juga menerima Surat Kekancingan yang ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Maha Menteri Keraton Surakarta Hadiningrat, Maharesi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan.

Nuansa tradisi Jawa begitu terasa dalam rangkaian acara tersebut. Pemberian gelar bukan hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga membawa pesan mengenai tanggung jawab moral untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat.
Usai prosesi penyerahan gelar, Kangjeng Raden Tumenggung Agung Ikhsan Wijaya atau KRT Wijoyoadinagoro mendapat kesempatan untuk menghadap secara privat melalui agenda sowan terbatas.

Dalam audiensi tersebut, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan memberikan restu sekaligus piwulang atau petuah kepada KRT Wijoyoadinagoro agar amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut.

Petuah tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pengabdian kepada masyarakat dapat terus diperluas, terutama melalui sektor pertanian, ketahanan pangan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Penganugerahan gelar KRT Wijoyoadinagoro kini menjadi penanda tanggung jawab baru bagi Agung Ikhsan Wijaya untuk terus mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus turut menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya Nusantara.
(Red)

Tradisi yang Terus Bergerak Melingkari Desa-Desa Muria

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:53:00 +0700+0700

Kudus | Sumut24.co

Belasan musisi dari Prancis memainkan gamelan di Desa Menawan, Kudus, pada pembukaan Festival Muria Raya (FMR) #6, 5 Agustus 2026. Tabuhan gamelan bertemu saxophone, trombone dan terompet, sementara tiga penari Indonesia bergerak di antara komposisi tersebut.

Mereka adalah Compagnie Kotekan, kelompok gamelan dari Prancis yang tampil bersama Gayam 16 Yogyakarta. Pertunjukan ini menjadi salah satu yang mencolok karena mempertemukan gamelan dengan perangkat musik modern dalam sebuah kolaborasi lintas budaya.

Secara artistik, Compagnie Kotekan dipimpin musisi dan komponis Jean-Pierre "Pawak" Goudard. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika ia belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000, kemudian membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman serta murid mempelajarinya.

"Gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama," kata Sarah Andrieu, Presiden Compagnie Kotekan.
Pada pembukaan yang sama hadir komunitas Tari Caping Kalo yang berasal dari Kudus, dan Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari ritual dari Shiiba, Miyazaki. Berasal dari garis keturunan penari Kagura, Yuuta juga mengikuti program residensi bersama seniman dan masyarakat Muria.

*Perjalanan Menapak Lingkaran*
FMR #6 berlangsung sepanjang 5–30 Agustus. Setelah Tepuk Gelang di Desa Menawan pada 5 Agustus, perjalanan berlanjut ke Desa Japan pada 21 Agustus melalui Tumapaking Cakra Manggilingan, lalu mencapai babak akhir di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, Pati, pada 29–30 Agustus.

Tema "Tepuk Gelang" menggambarkan dua ujung yang bertemu dan membentuk lingkaran. Brian Trinanda K. Adi, Ketua Yayasan Festival Muria Raya, menyebutnya sebagai simbol persaudaraan.

Kandidat doktor di Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), University of Amsterdam, itu mengatakan, "Ujung dengan ujung bertemu melingkar. Itu menjadi simbol ikatan persaudaraan antar sesama manusia dan juga dengan sesama makhluk serta elemen alam, termasuk tumbuhan, binatang, air, angin, tanah, dan api, sekaligus saling mendoakan."

Perjalanan semacam ini sudah menjadi bagian dari sejarah FMR. Festival tersebut pertama berlangsung di Pati pada 2020, kemudian bergerak ke Jepara dan Kudus dengan rute mengelilingi Gunung Muria atau pradaksina. Bagi Brian, perjalanan itu merupakan "perjalanan spiritual" untuk mengikat persaudaraan masyarakat se-Muria Raya agar tidak terputus.

*Ketika desa menjadi ruang belajar*
Di Desa Japan, proses itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Shafira Onky Parasmita atau Rara mengajar tembang macapat kepada anak-anak remaja Desa Japan dan terlibat dalam musik untuk kolaborasi Yuta Kuroki dengan anak-anak SD setempat.

Salah satu seniman lokal yang terlibat adalah Cucu Khabib Yahya, yang tampil dengan wayang kulit Bedhol Kayon, lakon Ngguyang Sengkolo, kemudian Tari Bujang Ganong. Pengalaman bersama seniman lain membuatnya melihat kesenian tidak semata sebagai pekerjaan panggung.

"Dari mereka saya belajar bahwa seni tidak semata-mata soal uang, melainkan ruang belajar, dialog, dan perjumpaan," ungkapnya.

Perjumpaan itu juga memberi pengaruh kepada M. Choirul Anam, pemuda Desa Japan. Ia memperoleh pengetahuan tentang pengarsipan sejarah desa dan terdorong menelaah kembali kondisi lingkungan sosialnya.

*Tradisi yang berani mencoba*
Salah satu contohnya adalah Gatotkaca, Gamelan Total Kaca, karya yang dikembangkan melalui perjalanan FMR dan kembali hadir dalam FMR #6 melalui Nyai Murbeng Lungit, bersama Gempur Sentosa dari Subang dan Jawara Squad.

Gatotkaca diciptakan dari limbah kaca yang dilebur dalam tungku khusus, kemudian melalui berbagai proses dari riset, pengembangan organologi, hingga dapat dimainkan sebagai instrumen musik. Sebuah antitesis dari anggapan bahwa menjaga tradisi berarti tidak boleh mengubah apa pun. Tradisi juga bisa hidup melalui perubahan, percobaan, dan adaptatif.

Dalam eksperimen tersebut, pengetahuan tentang gamelan bertemu material yang tidak lazim. Yang dipertahankan bukan semata bentuk benda, melainkan kemungkinan agar pengetahuan lama tetap menemukan cara baru untuk digunakan.

*Lingkar Persaudaraan Tak Terbatas*
Menjelang babak akhir di Jepalo, jejaring FMR memperlihatkan bentang yang luas. Program residensi melibatkan, antara lain, Yuta Kuroki, Gempur Sentosa, Pepep D.W., Welda Sanavero, dan Jawara Squad.

Lingkar perjumpaan itu juga diisi seniman dari berbagai daerah, antara lain Pepep D.W. dari Bandung, Welda Sanavero dari Blora, Gempur Sentosa dari Bandung, Subang Nyeni dari Sumbang, serta Sigit Febrianto bersama Jawara Squad dari Bandung. Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa FMR tidak hanya mempertemukan satu jenis kesenian atau satu wilayah, tetapi seniman dan kelompok dengan latar yang beragam.

Pada 29–30 Agustus, berbagai proses itu dipresentasikan di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, melalui Gelar Cakra Manggilingan. Pameran menghadirkan karya dari program Artists and Experts in Residence, Bala-Bala Muria, dan para seniman kolaborator.

Malam 29 Agustus menghadirkan Langgeng Culture Center, Rendra Bagus Pamungkas, Mawlana Jawi, Deny Dumbo, Danar Agung, Gatotkaca, Sutanto Mendut, Y. Agung Wibowo, Rara Kencana, Mbah Lawu Warta, Subang Nyeni, Lakonika, Cucu Khabib Yahya bersama seniman residensi, serta Yuta Kuroki.

Pada 30 Agustus, rangkaian berlanjut dengan Komunitas Mantra Gula Kelapa dari Surakarta, Temu Cakap Desa, dan SVRNSA dari Blora. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penutup perjalanan FMR #6 yang berlangsung sepanjang Agustus.

*Prasasti Batu Simbol Persaudaraan*
Ada pula Prasastu, batu yang menjadi salah satu penanda perjalanan FMR. Batu tersebut dipahat dengan Aksara Waja dan dibawa dalam rangkaian kegiatan sebagai simbol persaudaraan antara festival dan masyarakat.

Maliyana Nur Rahma, bagian dari Tim Media Festival Muria Raya, melihat FMR sebagai sesuatu yang melampaui agenda pertunjukan. "Festival Muria Raya bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi gerakan kebudayaan yang tumbuh bersama masyarakat desa."

Setiap babak, menurutnya, menjadi "laboratorium perjumpaan dan jembatan persaudaraan". Baginya, kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi bekal bagi masa depan; perjumpaan, karya dan dialog menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antara manusia, alam dan kebudayaan.

*Ke Mana Perjumpaan Berlanjut?*
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sebuah festival yang tumbuh dari masyarakat telah menyelesaikan satu putarannya. Jika FMR dapat mempertemukan seniman, warga, anak-anak, pengetahuan lokal dan jejaring dari berbagai daerah, apa yang diperlukan agar hubungan tersebut tidak berhenti bersama berakhirnya festival?

Kerja kebudayaan semacam ini membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Negara memiliki sekolah, lembaga kebudayaan, arsip, kebijakan dan jaringan yang dapat memperkuatnya, sementara inisiatif masyarakat tetap menjadi sumber energi yang membuatnya tumbuh.

Tantangannya adalah menemukan bentuk hubungan yang saling menguatkan: dukungan yang memperluas kemungkinan, tetapi tidak mengambil alih sesuatu yang sejak awal tumbuh dari bawah.

Cakra Manggilingan menggambarkan kehidupan seperti air yang mengalir dari mata air menuju sungai dan samudera, kemudian kembali dalam siklusnya. Dalam gagasan FMR, begitu pula warisan leluhur: diterima oleh generasi sekarang untuk kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya.

Enam edisi FMR memperlihatkan bahwa perjalanan kebudayaan tidak harus selalu lurus. Gamelan dapat dimainkan musisi Prancis dan dipertemukan dengan saxophone, trombone serta terompet; Kagura Jepang dapat bertemu anak-anak Muria; gamelan dapat dibuat dari kaca; cerita desa dapat mulai diarsipkan.

Yang menentukan bukan hanya apakah sebuah festival dapat digelar kembali, tetapi apakah perjumpaan yang diciptakannya menghasilkan sesuatu yang dapat diteruskan.

Di Jepalo, satu putaran FMR #6 selesai. Putaran berikutnya kini berada di tangan mereka yang meneruskannya.red

Sejumlah PJU dan Kapolres Jajaran Polda Sumut Bergeser

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:40:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Pergantian itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 yang dikeluarkan pada Minggu (30/8/2026) dan ditandatangani AS SDM Polri Irjen Pol Hendra Kurniawan.

Informasi yang dihimpun media nama-nama pejabat yang turut bergeser di antaranya, Jabatan Irwasda Polda Sumut yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Nanang Masbudi kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian TK II Irwasum Polri. Dengan jabatan barunya itu, Nanang pecah bintang dari Komisaris Besar Polisi (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

Kemudian, jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Dwi Agung Setyono. Kini Agung Setyono diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Babel, sementara posisinya diserahkan kepada Kombes Pol Bulang Bayu Samudra yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Aceh.

Kemudian sejumlah Kapolres Jajaran Polda Sumut juga turut bergeser diantaranya, Kapolres Serdangbedagai (Sergai) AKBP John Rakutta Sitepu digantikan Kapolres Siantar AKBP Sah Udur Sitinjak.

Untuk jabatan Kapolres Siantar nantinya akan diisi AKBP Dhana Kurniawan. Kemudian jabatan Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang digantikan AKBP Hendri ND Barus.

Selanjutnya, Kapolres Tebingtinggi AKBP Rina Frilllya digantikan AKBP Hotmartua Ambarita. Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono digantikan AKBP Ponzi Indra.

Sementara, Kapolres Sibolga juga turut berganti dari AKBP Eddy Inganta akan dijabat AKBP Budi Prasetyo. Pergantian sejumlah jabatan kapolres di Sumut itu pun sebagai bentuk penyegaran serta peningkatan kinerja.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H kepada segenap media membenarkan terkait adanya mutasi jabatan tersebut. Ferry menyebut, rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam tubuh Polri. Terang Kombes Ferry, Senin (31/08/26) Singkat.

Foto :

Pertanyakan titik rencana Unras, Polresta Deli Serdang fasilitasi Mediasi antara K.SPSI AGN dan Pihak Bandara Kualanamu*

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:04:00 +0700+0700

Deliserdang- -;Pembatasan menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan bandara internasional berada di antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia.Kebijakan ini secara garis besar terbagi ke dalam dua perspektif utama, yaitu keselamatan operasional penerbangan dan pemenuhan hak masyarakat dalam menyuarakan aspirasi.

Begitu halnya yang terjadi hari ini Senin (31/08/26) saat pihak K.SPSI AGN datang ke Bandara Kualanamu dengan maksud untuk mengkonfirmasi dengan mempertanyakan kepada pihak Bandara dimana titik untuk rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh KSPSI dilingkungan Bandara Kualanamu.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas dan jalur ekonomi di Bandara, akhirnya Polresta Deli Serdang mengundang pihak KSPSI AGN dan Pihak Bandara Kualanamu dengan memfasilitasi pelaksanaan mediasi di Aula Tribrata Sat Lantas Polresta Deli Serdang

Dalam mediasi yang dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Deli Serdang Kompol Mhd. Amdi Karna, SH, MH, dan Kasat Intelkan Kompol Polin Benhod Damanik, SH, serta dari pihak KSPSI AGN TM.Yusuf selaku Ketua atau Penanggung jawab aksi, Acil Aritonang Ketua Dewan Peduli Negeri (DPN), Reza Nasution Sekjen Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Perwakilan Bea Cukai Bandara Kualanamu dan Perwakilan pihak Angkasa Pura Aviasi tercapainya mufakat kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menjalin komunikasi sebaik baiknya.meskipun ada beberapa kritikan terutama tentang mahalnya biaya parkir di Bandara

Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si mengatakan " mediasi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan logistik di lingkungan bandara sehingga kita mengambil inisiatif mengundang kedua belak pihak untuk melakukan mediasi di Aula Sat Lantas Polresta Deli Serdang" Ungkap Kapolresta

Sementara itu dilain tempat, Ketua K-SPSI AGN mengapresiasi dengan inisiatif Kapolresta Deli Serdang yang mengundang kedua belah pihak " terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolresta Deli Serdang yang telah mengundang kami sehingga terjalin komunikasi baik antara KSPSI dengan Pihak Bandara". Ujarnya.

KERUGIAN NEGARA RP401,65 MILIAR DALAM PERKARA TATA KELOLA NIKEL PT CNI DIKEMBALIKAN

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:01:00 +0700+0700

JAKARTA — Perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020 memasuki babak penting. Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara yang berkaitan dengan PT CNI mencapai Rp401,65 miliar.

Direktur Penyidikan JAM PIDSUS, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan perkembangan penyidikan tersebut pada Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam proses penyidikan, tim telah memeriksa 116 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga telah menyita 143 dokumen yang telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Selain itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Besaran kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP RI, yakni mencapai:

Rp401.653.737.469,69.

Angka tersebut terdiri dari Rp401 miliar lebih dan menjadi salah satu titik penting dalam konstruksi perkara dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.

PT CNI Disebut Belum Memiliki RKAB

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, pada periode 2017 hingga 2019, terdapat perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni PT CNI, yang disebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tetapi belum memiliki RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya).

Meski demikian, perusahaan tersebut disebut telah memiliki rekomendasi ekspor.

Penyidik kemudian mengungkap adanya dugaan pengaturan kadar nikel agar memenuhi persyaratan ekspor.

Pihak PT CNI disebut bersama-sama dengan pihak penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil uji kadar nikel kurang dari 1,7 persen, yang disebut digunakan untuk memenuhi ketentuan ekspor pada saat itu.

Tidak berhenti di sana, pihak PT CNI disebut menggunakan dokumen yang tidak sah untuk melakukan ekspor nikel secara ilegal.

Praktik tersebut, menurut penyidik, kemudian menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Rp401,65 Miliar Telah Dikembalikan

Perkembangan terbaru dalam perkara ini adalah telah dikembalikannya seluruh nilai kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP RI.

Pada 28 Agustus 2026, Tim Penyidik menerima penyerahan uang sebesar Rp401.653.737.469,69 dari PT CNI.

Dana tersebut telah dititipkan melalui Bank Mandiri pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pengembalian kerugian negara tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan perkara, meskipun proses hukum terhadap dugaan tindak pidananya tetap berjalan sesuai ketentuan.

Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Saiful Bahri Siregar menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan dan pemidanaan.

Menurutnya, penegakan hukum juga harus diarahkan pada pemulihan keuangan negara serta perbaikan tata kelola setelah proses penindakan dilakukan.

Perkara tata kelola nikel ini sekaligus kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan ekspor komoditas strategis. Sebab, ketika tata kelola perizinan, dokumen ekspor, dan pengawasan kadar komoditas dapat dimanipulasi, dampaknya bukan hanya terhadap administrasi pertambangan, tetapi langsung berpotensi menggerus penerimaan dan keuangan negara.

Kini, publik menunggu kelanjutan proses penyidikan untuk mengungkap secara terang siapa saja pihak yang diduga terlibat, bagaimana mekanisme pengaturan ekspor tersebut berlangsung, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perkara tersebut.

Polisi Tangkap Maling Motor Trail Viral Beraksi di 3 Wilkum

admin — Mon, 31 Aug 2026 16:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim JCS Polrestabes Medan meringkus seorang pria yang terekam kamera dan viral mencuri sepeda motor jenis Honda CRF di Jalan Ismailiyah, Kelurahan Kota Matsum (Komat) pada Selasa (18/8/2026) sekira pukul 13.00 WIB.

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH menjelaskan, tersangka adalah, Z (18), warga Jalan Jati Simpang Wowok Dusun 1A Medan.

"Tersangka telah melakukan aksinya di tiga TKP, wilayah hukum (wilkum) Polsek Medan Tembung, Medan Area dan Medan Kota," jelas AKP M Ainul Yaqin, Senin (31/08/26).

Aksi itu dilakukan tersangka di Jalan Pukat Banting 1, Kompleks Rahayu Garden Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung dan Toko Gasket Jalan Ismailiyah Komat.

Di wilayah hukum Polsek Medan Area itu, tersangka telah mencuri sepeda motor korban jenis Honda CRG milik korban Ryan Sanjaya (23), warga Jalan Sakti Lubis. Motor trail itu dicuri tersangka saat diparkir di tempat kerja korban.

Ketika itu, korban pergi mengantar barang pesanan toko tempatnya bekerja tersebut. Setelah balik ke toko, korban tak lagi melihat sepeda motornya di tempat semula.

"Dari rekaman CCTV korban melihat pelaku dua orang," ungkap Ainul Yaqin.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan korban ke Mapolsek Medan Area dan tersangka berhasil ditangkap Timsus JCS Polrestabes Medan di Jalan Nibung Raya Medan Petisah, kemarin.

"Untuk proses hukum selanjutnya tersangka diserahkan ke Polsek Medan Area," katanya.

Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai joki beraksi bersama temannya berinisial T, eksekutor (buron).

Tersangka menyebut telah beraksi wilkum Polsek Medan Kota, mencuri sepeda motor Honda Beat hitam, dan telah dijual ke Binjai dengan bagian Rp 2.000.000-.

Kemudian, di wilkum Polsek Medan Tembung, mencuri Honda CRF dan telah dijual dengan bagian Rp 4.000.000- serta di Toko Gasket Medan Area (sesuai LP). Bersama tersangka disita barang bukti HP.(W05)

Aset Dijual Tanpa Pemberitahuan Debitur Laporkan Pimpinan BRI Kota Pinang ke Polda Sumut

admin — Mon, 31 Aug 2026 16:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang debitur melaporkan oknum pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Sabtu (29/8/2026).

Sebab, aset korban Fitriah ST (48), warga Kampung Banjar I, Kota Pinang, Labusel telah dilelang pihak bank plat merah tersebut tanpa sepengetahuannya.

Laporan itu tertuang dalam Nomor : LP/B/1447///2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 29 Agustus 2026.

Kuasa hukum korban, Amrizal, SH, MH menuturkan, peristiwa perbankan itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Awalnya, korban pada 7 Mei 2019 lalu, korban yang merupakan seorang Pegawai Sipil Negara (PNS) mendatangi Bank BRI kantor Cabang Kota Pinang.

"Korban kemudian mendatangi bagian kredit pinjaman lalu membuat perjanjian kredit," tutur Amrizal, Senin (31/8/2026).

Dalam perjanjian itu, surat kuasa membebankan hak tanggungan No 01 dan 02 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,-.

Selanjutnya, pada 30 Juli 2020 wanita tersebut kembali mengajukan perjanjian kredit, surat kuasa membebankan hak tanggungan Nomor: 62 dan 63 dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) nomor 3310/ Kota Pinang dan 3311/Kota Pinang dengan pinjaman sebesar Rp 1.400.000.000,-.

"Setelah 1 tahun pencairan kredit korban mulai mengalami kesulitan untuk membayar namun pada bulan Februari 2025 diketahui aset pelapor telang dilelang," ungkap Amrizal.

Anehnya, sampai saat ini l, sambung Amrizal, kliennya tidak pernah diberitahukan terkait dengan objek jaminan yang telah dilelang dengan harga yang tidak wajar dari pasaran.

Karena itu, korban melaporkan pimpinan BRI Cabang Kota Pinang Labusel ke Polda Sumut.

Dalam laporan tersebut, penyidik menerapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 37 UU 4/2023 Juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a. b c UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Amrizal, SH, MH berharap Polda Sumut dapat segera memproses dan memanggil pihak terlapor untuk mengungkap kasus perbankan yang telah meresahkan debitur tersebut.

"Saya harap Polda Sumut bergerak cepat, karena ini menyangkut pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau kejadian seperti ini dibiarkan, maka masyarakat yang menjadi debitur bank akan merasa tidak nyaman," sebutnya.

Dalam kaitan itu, Kantor Hukum Amrizal, SH MH & Rekan meminta kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2026 mendatang.

"Kita dari Kantor Hukum, Amrizal, SH, MH sudah melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan karena kasus dugaan pelanggaran pidananya sudah kita laporkan ke Polda Sumut dengan Nomor : LP/B/1447///2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 29 Agustus 2026," pungkas Amrizal.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menanggapi laporan kasus dugaan perbankan tersebut mengatakan, akan memproses setiap laporan masyarakat yang telah diterima pihaknya.

"Laporannya sudah kita terima. Tentunya penyidik akan memproses laporan itu sesuai ketentuan adan aturan yang ada," tandasnya.(W05)

BANGUNAN TANPA PBG DI TEMBUNG DISOROT: SURAT TANAH CEPAT TERBIT, PENERTIBAN PEMKAB DELISERDANG DIPERTANYAKAN

admin — Mon, 31 Aug 2026 16:45:00 +0700+0700

DELISERDANG — Persoalan perizinan bangunan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Deli Serdang. Sebuah rumah milik MA yang sedang dibangun di Pasar 5 Gang Durian 6, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, disebut berdiri tanpa dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ironisnya, dokumen penguasaan tanah atas nama MA justru telah diterbitkan melalui Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan. Sementara pembangunan fisik rumah terus dikebut hingga kini.

Berdasarkan dua lembar Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang diperoleh, tanah tersebut tercatat atas nama MA.

Surat pertama bernomor 592.2/1356/PST/VI/2026, tertanggal 9 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari AP kepada MA dengan lokasi di Desa Tembung.

Sedangkan surat kedua bernomor 592.2/1389/PST/VI/2026, tertanggal 12 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari S kepada MA, juga berlokasi di Desa Tembung.

Dengan demikian, proses penerbitan dua dokumen penguasaan tanah tersebut berlangsung hanya dalam hitungan tiga hari.

Namun, persoalan justru muncul ketika pembangunan fisik dilakukan. Hingga Senin, 31 Agustus 2026, bangunan rumah tersebut telah berdiri kokoh. Dinding bata sudah menjulang dan tiang-tiang penyangga telah terpasang.

Di lokasi tidak terlihat adanya plang PBG sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana sebuah bangunan bisa terus dibangun apabila dokumen perizinan bangunannya belum jelas?

Padahal, ketentuan mengenai bangunan gedung mengharuskan setiap pembangunan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Kades: Desa Tak Lagi Dilibatkan Urusan PBG

Ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan tersebut, Kepala Desa Tembung, Misman, mengaku pihak desa sudah lama tidak dilibatkan dalam proses pengurusan PBG.

"Maaf Bang, desa sudah tidak dilibatkan dalam urusan izin PBG. Dan soal bangunan itu juga belum ada info yang sampai ke kami, tapi terima kasih atas informasinya," ujar Misman.

Ia menjelaskan, biasanya pihak desa akan menyampaikan laporan kepada kecamatan atau petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) apabila menemukan pembangunan baru yang diduga bermasalah.

"Biasanya kami melapor kepada camat atau trantib kalau ada berdiri bangunan baru. Kalau memang menyalahi aturan ya kita laporkan ke trantib/camat," lanjutnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan, Jos Mako, ketika dikonfirmasi hanya memberikan respons singkat.

"Saya suruh anggota saya cek ke lapangan ya bg, terima kasih informasinya," jawabnya melalui pesan.

Namun, hingga berita ini disusun, pembangunan rumah tersebut disebut masih terus berjalan.

Jangan Berhenti di "Cek Lapangan"

Yang menjadi sorotan warga bukan sekadar keberadaan bangunan tanpa plang PBG, tetapi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Sebab, jika benar bangunan tersebut belum memiliki PBG, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan bangunan gedung, pelanggaran dapat berujung pada peringatan tertulis, penghentian pembangunan, penyegelan, sanksi administratif/denda, hingga pembongkaran, sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.

Seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mendesak Kasi Trantib Percut Sei Tuan dan Satpol PP Deli Serdang tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan semata.

"Kalau urus surat tanah bisa cepat, masa urus penertiban lama. Tegakkan aturan Pak," tegas warga tersebut.

Di sisi lain, pemilik tanah sekaligus bangunan, MA, serta pihak pemborong hingga kini disebut belum memberikan penjelasan mengenai status PBG bangunan tersebut.

Publik pun kini menunggu ketegasan pemerintah: apakah pembangunan akan dibiarkan terus berjalan, atau dihentikan sampai seluruh persyaratan perizinannya benar-benar terpenuhi?

Sebab, penegakan aturan tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara bangunan yang sudah telanjur berdiri dibiarkan begitu saja.

Kini bola berada di tangan Pemkab Deli Serdang dan aparat penertiban. Jika memang belum mengantongi PBG, tindakan tegas harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa surat tanah bisa bergerak cepat, tetapi penegakan aturan bangunan justru berjalan lambat.red

Aktivitas Erupsi Gunung Sinabung Naik Menjadi Level III Siaga

darma — Mon, 31 Aug 2026 16:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Erupsi Gunung Sinabung yang mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut berada di wilayah administratif Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, mengalami erupsi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, setatusnya naik menjadi Level III Siaga.

Berdasarkan hasil pemantauan visual dan rekaman instrumental, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung yang cukup signifikan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan peningkatan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), terhitung mulai Senin (31/8) pukul 12.30 WIB.

Menurut hasil pemantauan dari rekaman instrumental dan pengecekan kondisi di lapangan, abu vulkanik cenderung mengarah ke timur-tenggara atau menuju wilayah Kota Berastagi. Demi mencegah terjadinya paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dan Berastagi bersama lintas instansi di daerah telah membagikan masker kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik.

Menindaklanjuti itu, BPBD Kabupaten Karo telah mengimbau masyarakat setempat yang berada di zona bahaya untuk keluar dari kawasan tersebut dan berpindah ke lokasi yang lebih aman demi mencegah hal yang tidak diinginkan, sebab menurut PVMBG erupsi tersebut merupakan erupsi awal dan masih terdapat kemungkinan terjadi erupsi yang lebih besar.

Hingga saat ini, jumlah korban jiwa dan dampak kerugian materiil masih dalam proses pendataan. Perkembangan aktivitas Gunung Sinabung masih terus dipantau oleh petugas di lapangan.

Sementara itu, Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo berdasarkan Nomor 361/559/BPBD/2026 masih berlaku selama 90 hari, terhitung mulai 8 Juli hingga 5 Oktober 2026.

BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memantau perkembangan situasi serta mendukung penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung. Evaluasi tingkat aktivitas gunung api dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan.

BNPB mengimbau masyarakat, pengunjung, dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi, dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 6 kilometer ke arah selatan-tenggara.

Masyarakat yang bermukim atau beraktivitas di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi lahar. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik diimbau menggunakan masker atau pelindung pernapasan, tetap tenang, dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah serta instansi berwenang.(W02)

IMIGRASI DIGITAL, DARI LOKET PELAYANAN HINGGA PAGAR NEGARA

admin — Mon, 31 Aug 2026 15:34:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam beberapa kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi, kami melihat langsung bagaimana pelayanan berbasis elektronik dan digital mulai menjadi bagian penting dari kerja keimigrasian.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelayanan, bukan sekadar untuk menyaksikan kecanggihan perangkat yang telah dipasang.

Kami memeriksa bagaimana sistem digunakan, seberapa cepat masyarakat dilayani, bagaimana petugas merespons gangguan, serta apakah data yang tersedia benar-benar membantu pengambilan keputusan.

Dari sana terlihat bahwa transformasi digital bukan lagi kebutuhan masa depan. Ia sudah hadir di meja pelayanan, pintu pemeriksaan, ruang pengawasan, dan pusat pengendalian keimigrasian.

Namun, ada satu pelajaran penting. Digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi, kamera, autogate, atau perangkat yang dimiliki. Teknologi baru berarti apabila membuat pelayanan lebih cepat, pengawasan lebih tajam, keputusan lebih akurat, dan ruang penyimpangan semakin sempit.

Dalam konteks itulah pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko bahwa 70 persen tulang punggung imigrasi ke depan akan berbasis teknologi perlu ditempatkan. Pernyataan tersebut bukan sekadar ambisi membeli perangkat baru, melainkan arah perubahan kelembagaan.

Imigrasi sedang bergerak dari pola kerja yang dominan administratif menuju sistem berbasis data, risiko, dan peringatan dini.

Direktorat Jenderal Imigrasi berencana memperkuat penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengawasi aktivitas warga negara asing. AI dapat membantu mempercepat analisis data, mengenali pola perjalanan yang tidak lazim, serta menunjukkan kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selama ini petugas harus membaca berbagai informasi: riwayat perjalanan, jenis visa, izin tinggal, tujuan kedatangan, lokasi keberadaan, kegiatan orang asing, sampai profil sponsor atau penjaminnya.

Jika seluruh data itu terpisah, proses pengawasan akan lambat dan sangat bergantung pada ketelitian individual. AI dapat membantu menghubungkan potongan-potongan informasi tersebut dan menemukan kejanggalan yang mungkin tidak segera terlihat.

Misalnya, seseorang masuk menggunakan visa untuk tujuan tertentu, tetapi pola kegiatannya menunjukkan hal berbeda. Atau, sebuah perusahaan menjadi penjamin bagi banyak orang asing dengan profil yang tidak sesuai kegiatan usahanya. Sistem dapat memberikan peringatan awal agar petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Dengan pendekatan ini, pengawasan bergerak dari tindakan reaktif menuju pencegahan. Petugas tidak perlu menunggu sampai pelanggaran menjadi besar. Sinyal risiko dapat dibaca lebih dini, lalu diterjemahkan menjadi pemeriksaan, klarifikasi, atau operasi lapangan.

Teknologi pengenalan wajah yang digunakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, merupakan bagian dari perubahan tersebut. Sistem merekam dan mengidentifikasi orang asing yang masuk, kemudian mencocokkannya dengan dokumen perjalanan dan rekam keimigrasian.

Selain mempercepat pelayanan, teknologi biometrik dapat membantu mendeteksi penggunaan paspor oleh orang lain, penyamaran identitas, serta pemanfaatan dokumen palsu.

Bagi pelintas yang patuh dan berisiko rendah, proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, orang dengan indikator risiko tinggi dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Inilah bentuk nyata kebijakan selektif berbasis risiko: Indonesia tetap terbuka kepada wisatawan, investor, mahasiswa, pekerja ahli, diaspora, dan talenta global, tetapi tetap mempunyai kemampuan menyaring ancaman.

Persoalannya, pintu resmi bukan satu-satunya wilayah yang harus dijaga. Indonesia memiliki perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer dengan kondisi geografis yang rumit. Sebagian berupa hutan, pegunungan, sungai, dan permukiman yang berdekatan dengan negara tetangga.

Tidak seluruh titik dapat dijangkau patroli rutin atau dijaga melalui pos permanen.

Karena itu, program Pagar Digital yang memanfaatkan drone mempunyai nilai strategis. Drone dapat digunakan untuk memetakan dan memantau jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang rawan menjadi tempat keluar-masuk orang secara ilegal.

Ancaman di perbatasan tidak semata-mata berupa pelanggaran administrasi. Jalur tidak resmi dapat dimanfaatkan untuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkotika, dan berbagai kejahatan lintas negara.

Dalam situasi seperti itu, drone dapat menjadi mata di udara yang memberikan informasi awal kepada petugas.

Tetapi drone bukan pagar dalam arti sesungguhnya. Rekaman udara tidak akan banyak berarti apabila tidak terhubung dengan pusat kendali, data intelijen, dan satuan yang mampu merespons temuan di lapangan.

Karena itu, Pagar Digital harus dibangun sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya proyek pengadaan perangkat.

Di dalamnya diperlukan peta titik rawan, standar patroli, pusat komando, prosedur tindak lanjut, pemeliharaan perangkat, serta pembagian tugas yang jelas. Koordinasi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya juga menjadi keharusan.

Teknologi harus memperkuat kerja bersama, bukan menciptakan sistem baru yang berdiri sendiri.

Rencana pembangunan arsitektur teknologi imigrasi hingga 2045 menjadi sangat penting. Arsitektur tersebut harus mengintegrasikan seluruh perjalanan layanan: mulai dari permohonan visa, pemeriksaan kedatangan, penerbitan izin tinggal, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tanggung jawab sponsor, sampai penegakan hukum.

Tanpa arsitektur yang menyeluruh, digitalisasi berisiko melahirkan banyak aplikasi yang tidak saling berkomunikasi. Data tersedia, tetapi tersebar. Petugas memiliki perangkat, tetapi tetap harus melakukan pemeriksaan berulang. Masyarakat diminta mengisi informasi yang sebenarnya sudah pernah diserahkan kepada negara.

Transformasi digital harus mengakhiri fragmentasi semacam itu. Satu data seharusnya dapat digunakan secara aman sesuai kewenangan, memiliki jejak perubahan, dan mendukung keputusan yang dapat diaudit.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin kuat harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang semakin dekat.

Kehadiran Immigration Lounge di Discovery Kuta, Bali, memperlihatkan arah tersebut. Sejak dibuka pada Juli 2026, layanan itu rata-rata menangani 100–120 pengurusan izin tinggal WNA setiap hari.

Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk membawa pelayanan ke pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.

Bali sebagai destinasi internasional tentu mempunyai karakter berbeda dengan wilayah industri, pertambangan, perkebunan, pendidikan, atau perbatasan. Karena itu, imigrasi membutuhkan standar nasional yang kuat, tetapi penerapannya harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan profil risiko setiap daerah.

Ada satu batas yang tetap harus dijaga. AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi keputusan hukum tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin.

Penolakan masuk, pencabutan izin tinggal, pencekalan, deportasi, dan proses projustisia membawa konsekuensi serius. Petugas harus tetap memeriksa konteks, memastikan dasar hukum, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Perlindungan data pribadi juga wajib menjadi fondasi. Data wajah, paspor, perjalanan, dan izin tinggal merupakan informasi sensitif. Sistem harus terlindungi dari kebocoran, penyalahgunaan, dan akses tanpa kewenangan. Algoritma perlu diaudit agar tidak melahirkan kesalahan atau diskriminasi.

Dari kunjungan evaluasi yang kami lakukan, semakin jelas bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari kesiapan petugas, keandalan jaringan, keseragaman prosedur, dan disiplin tindak lanjut. Ketika satu unsur lemah, manfaat seluruh sistem ikut berkurang.

Karena itu, keberhasilan imigrasi digital bukan ditentukan oleh seberapa canggih perangkat yang dipamerkan.

Ukurannya jauh lebih konkret: masyarakat memperoleh layanan lebih cepat, petugas bekerja lebih mudah, pelanggaran terdeteksi lebih dini, perbatasan semakin terawasi, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dapat menjadi mata, telinga, bahkan tulang punggung imigrasi. Namun, hukum, integritas, dan profesionalisme petugas tetap menjadi akal sekaligus nuraninya.

Imigrasi Indonesia menuju 2045 tidak cukup hanya lebih digital. Ia harus lebih cerdas, terintegrasi, akuntabel, aman, dan tetap manusiawi.