Cegah Karhutla : Kapolres Asahan Ajak Masyarakat Bergotong Royong Jaga Hutan dan Lahan, Tolak Cara Bakar!

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:56:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh warga Kabupaten Asahan. Menyadari hal tersebut, Kepolisian Resor Asahan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla di bumi Asahan.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Kamis (27/8/2026) menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran setiap individu. Ia mengimbau masyarakat agar sama sekali tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah, serta tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata dapat memicu kobaran api yang sulit dikendalikan dan berujung pada kerugian besar.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Api kecil yang dianggap sepele dapat berkembang menjadi kebakaran besar yang merugikan masyarakat serta merusak lingkungan," ujar Kapolres Asahan.

Pencegahan Karhutla, lanjutnya, bukan hanya tugas pemerintah maupun aparat keamanan semata. Keberhasilan menjaga hutan dan lahan sangat bergantung pada gotong royong dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila masyarakat melihat adanya titik api, pembakaran lahan, maupun aktivitas berpotensi Karhutla, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan sampai tindakan membakar lahan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Mari kita utamakan keselamatan bersama dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang," katanya.

Polres Asahan pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi mudah terbakar, terlebih saat kondisi cuaca cenderung kering. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan terkait potensi Karhutla melalui layanan darurat Kepolisian Call Center 110

"Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli, cegah dan lindungi lingkungan agar Kabupaten Asahan tetap aman, nyaman, sehat dan lestari bagi seluruh masyarakat," pungkas AKBP Adi Dharma Pramudhita. (tec)

PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:52:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melalui kunjungan silaturahmi General Manager PLN UIP SBU beserta jajaran ke Kantor Kejati Aceh, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Aceh.

Kunjungan yang mengusung semangat Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 tersebut dihadiri General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto bersama jajaran, di antaranya Senior Manager PPK Reza Pane, Senior Manager Operasi Konstruksi 2 Rizal Hikmahtiar, Manajer Unit Pelaksana Proyek (MUPP) SBU 1 Bondan Pakso Dandu, MUPP SBU 2 Irsyad Ardhi, Asman Komunikasi & TJSL Khairul Zaman Nasution, Asman Keuangan, Perizinan, Pertanahan dan Umum UPP SBU 1 Andhono Yekti, serta Senior Officer Perizinan dan Komunikasi Aditya Gustamediano.

Sementara dari Kejati Aceh hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nilawati, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Umar Assegaf, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah menyampaikan komitmen Kejati Aceh untuk terus membangun sinergi dengan PLN, khususnya dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

"Saya merupakan putra daerah, sehingga ada kepentingan besar terhadap kemajuan Aceh dan ada rasa memiliki. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan di lapangan, pendekatan dan penyelesaiannya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah,"ungkap Teuku Rahmatsyah.

Menurutnya, pemulihan sistem ketenagalistrikan perlu berjalan seiring dengan program strategis pemerintah. Karena itu, koordinasi sejak awal dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan aspek pertanahan.

"Ke depan, mari sama-sama kita pikirkan bagaimana mempercepat recovery pascabencana, termasuk persoalan lahan, sehingga proses pengecekan maupun pengukuran di lapangan tidak perlu dilakukan berulang. Koordinasi dengan kementerian juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan pembangunan jalur transmisi oleh PLN," jelasnya.

Menanggapi dukungan tersebut, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan bahwa PLN saat ini masih fokus pada proses pemulihan sejumlah jalur transmisi yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Aceh, di antaranya jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen, 150 kV Bireuen–Peusangan, serta 150 kV Pangkalan Brandan–Langsa.

"Saat ini PLN masih dalam tahap recovery pascabencana pada sejumlah jalur transmisi 150 kV yang masih menjadi backbone sistem kelistrikan Aceh. Untuk mencegah gangguan besar pada sistem kelistrikan kembali terjadi, PLN terus melakukan penguatan sistem, baik dari sisi barat maupun timur Aceh," ujar Rizki.

Ia menjelaskan, dari sisi barat, penguatan sistem dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Banda Aceh hingga Subulussalam. Salah satu tahapan pentingnya adalah penyelesaian pembebasan lahan tapak tower jalur transmisi 150 kV Tapaktuan–Subulussalam.

Sementara dari sisi timur, PLN tengah menyiapkan penguatan sistem melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 275 kV, termasuk SUTET 275 kV Sigli–Arun dan Arun–Pangkalan Susu yang secara keseluruhan mencapai hampir 1.000 tower. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari backbone sistem kelistrikan yang lebih andal di Sumatera Bagian Utara.

"Dengan masih banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di UIP SBU, kami sangat mengharapkan pendampingan dari Kejati Aceh dalam mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Dukungan ini tentunya menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rizki.

Rizki juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan Kejati Aceh kepada PLN melalui UPP SBU 1. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi semakin penting mengingat sistem kelistrikan Aceh memiliki keterkaitan dengan keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, MUPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu menyampaikan gambaran konkret kebutuhan pendampingan di tingkat pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa dukungan Kejati Aceh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kerja UPP SBU 1 dapat berjalan sesuai target.

"Sesuai yang telah disampaikan Bapak General Manager dan selaras dengan RUPTL 2025–2034, penguatan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, khususnya di wilayah kerja UPP SBU 1, ke depan akan diperkuat melalui pembangunan SUTET 275 kV Sigli–Arun,"ujar Bondan.

Bondan menambahkan, kerja sama yang telah terjalin dalam proses recovery jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen memberikan dampak positif terhadap kelancaran pembangunan di lapangan. Sementara untuk jalur transmisi 150 kV Bireuen–Peusangan, proses pembangunan masih terus berjalan dan membutuhkan dukungan dalam tahapan pengumuman nilai kompensasi Right of Way (ROW).

Pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya konsinyering dan koordinasi lintas bidang maupun lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui sinergi antara PLN dan Kejati Aceh, PLN UIP SBU berharap proses pembangunan maupun pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan semakin efektif, sekaligus mendukung terwujudnya sistem kelistrikan yang lebih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi di Aceh serta Sumatera Bagian Utara. (C04)

Wawako Tanjungbalai Ikuti Penandatanganan MoU Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti secara daring penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut berlangsung dari Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (27/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat legalisasi serta memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Sumatera Utara.

Penandatanganan MoU tingkat Provinsi Sumatera Utara dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, PKS dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama para pihak terkait sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di daerah.

Acara tersebut turut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama jajaran Pemprov Sumut dan pihak terkait.

Di Kota Tanjungbalai, Wawako Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Ahmad Sofian.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama dan BWI, diharapkan seluruh aset tanah wakaf dapat tertata dan memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring. (eko)

Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:47:00 +0700+0700

JOMBANG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Muktamar ke-35 NU mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Forum permusyawaratan tertinggi NU ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus merumuskan arah perjuangan dan pengabdian NU ke depan.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut jajaran pengurus NU dan para peserta muktamar. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan lagu Syubbanul Wathon.

Nuansa religius semakin kuat ketika rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa sebagai pembuka rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar, Syaifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan forum tersebut diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peserta resmi berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), lebih dari 550 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta 33 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Namun, kemeriahan muktamar tidak hanya datang dari peserta resmi. Puluhan ribu warga Nahdliyin diperkirakan turut memadati Jombang untuk menyaksikan dan mengikuti momentum besar tersebut.

Syaifullah menyebut sedikitnya 50 ribu rombongan "romlah" atau rombongan lillahi ta'ala diperkirakan hadir dari berbagai penjuru Indonesia.

Mereka datang dengan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, bus hingga kendaraan pribadi. Sebagian datang secara berkelompok, sementara lainnya memilih hadir seorang diri.

"Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi NU sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun kehidupan kebangsaan. Karena itu, Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda internal organisasi, tetapi juga memiliki arti penting bagi perjalanan kehidupan umat dan bangsa.

Presiden kemudian secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU.

"Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian disambut dengan prosesi penabuhan bedug oleh Presiden sebagai tanda dimulainya secara resmi Muktamar ke-35 NU.

Dengan dibukanya muktamar, seluruh peserta selanjutnya memasuki rangkaian persidangan untuk membahas berbagai agenda organisasi, mulai dari evaluasi, program kerja, arah kebijakan hingga rekomendasi NU untuk kepentingan umat dan bangsa.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas juga menjadi panggung penting bagi Nahdliyin untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat khidmah NU di tengah perubahan zaman.

Dengan puluhan ribu warga yang hadir dan keterlibatan struktur NU dari berbagai wilayah hingga luar negeri, forum ini diharapkan tidak berhenti pada pergantian atau penguatan kepemimpinan organisasi, tetapi menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang benar-benar menjawab kebutuhan umat serta memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa.

Disaksikan Forkopimda Sumut Kakan Kemenag, BPN, Kejari dan BWI Deli Serdang Teken kesepahaman

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:36:00 +0700+0700

Medan - Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kejaksaan Negeri serta Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Deli Serdang teken nota percepatan pendaftaran tanah Wakaf, di Aula Raja Inal, lantai II kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (27/8), sekira pukul 14.30 Wib.
Penandatanganan ini disaksikan Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), diantaranya, Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumut, Ahmad Qosbi Nasution, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, Sholahuddin serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) , Muhibuddin.
Sebelumnya, Boby Nasution dalam sambutannya mengatakan, sedikitnya ada 14 ribu lokasi Wakaf, baik dalam bentuk sebidang tanah, atau bangunan yang ada diseluruh provinsi Sumatera Utara. Namun sayangnya, hanya sedikit sekali yang sudah terdata secara administrasi tentang status wajahnya. Sehingga tak jarang memunculkan persoalan dimasa mendatang. "Karenanya, dengan nota kesepahaman ini, dimasa mendatang, hendaknya tidak ada muncul masalah. Sehingga, pemberi Wakaf benar bisa merasakan manfaat darinya, "ujar Gubernur.
Hmpir senada, Kejatisu, Muhibuddin mendapat informasi, setidaknya ada dua lokasi Wakaf di kota Medan, yang saat ini muncul dan jadi persoalan. Karenanya kegiatan ini bisa jadi solusi.
Kakan Kemenag Deliserdang, DR Saripuddin Daulay SAg MPd pada wartawan menegaskan, dengan adanya nota kesepahaman ini persoalan Wakaf bisa diatasi. " Untuk itu kita minta KUA sejajaran di Kabupaten Deli Serdang menjemput bola untuk membantu percepatan pembuatan akta Wakaf yang nantinya akan dikeluarkan oleh BPN, "urainya.

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

admin — Thu, 27 Aug 2026 19:29:00 +0700+0700

SUMATERA UTARA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan legalisasi tanah wakaf yang hingga kini masih banyak belum memiliki sertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Sumatera Utara. Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala BPN Sumut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset tanah yang telah diwakafkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan legalitas yang jelas, tanah wakaf juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Langkah ini penting untuk memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Bobby.

Menurutnya, pengelolaan tanah wakaf tidak cukup hanya berhenti pada aspek legalitas. Pemprov Sumut juga mendorong agar aset wakaf dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kepentingan umat.

"Kami juga ingin tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk kepentingan umat," katanya.

Bobby juga menyatakan kesiapannya untuk turut mendorong peningkatan kapasitas para nazhir atau pengelola wakaf di Sumatera Utara. Ia bahkan menyatakan siap menjadi ayah asuh bagi para nazhir wakaf sebagai bentuk dukungan agar pengelolaan aset wakaf semakin profesional dan manfaatnya semakin luas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama, serta pemerintah kabupaten/kota, percepatan sertifikasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset wakaf sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang lebih produktif bagi masyarakat Sumatera Utara.rel

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

admin — Thu, 27 Aug 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.

Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun, setara 24,22%, dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun. Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," jelasnya.

Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.rel

Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare, Ini Kata Gibson Panjaitan

admin — Thu, 27 Aug 2026 18:58:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengoptimalkan daerah irigasi yang belum produktif untuk meningkatkan luas lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Pada 2026, Pemprov Sumut menangani 21 daerah irigasi dengan target menambah sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut Gibson Panjaitan mengatakan, untuk mendukung penataan dan optimalisasi tersebut, Pemprov Sumut mengusulkan anggaran sebesar Rp489 miliar. Dengan program tersebut, luas lahan pertanian produktif yang saat ini sekitar 36.000 hektare ditargetkan meningkat hingga sekitar 41.000 hektare.

"Kita mengusulkan anggaran Rp489 miliar, kita sudah bisa menata, tahun ini kita menangani 21 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 hektare, bertambah 5.050 hektare lagi, kita berharap, ke depan maka lahan produktif pertanian kita dari 36.000 hektare akan bertambah 5.050 hektare akan mencapai 41 ribu hektare," kata Gibson pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Gibson, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah irigasi di Sumut yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dari total potensi irigasi permukaan maupun rawa yang mencapai lebih dari 100.000 hektare, baru sekitar 30% atau 36.000 hektare yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat.

Berbagai program irigasi tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sumut. Di antaranya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pada Daerah Irigasi (DI) Secanggang di Batang Serangan, Langkat; peningkatan DI Batunadua, Kota Padangsidimpuan; rehabilitasi saluran dan bangunan pembawa di DI Sipirok, Tapanuli Selatan; serta rehabilitasi Bendung III DI Padang Garugur Kiri/Kanan di Kabupaten Padanglawas Utara.

Selanjutnya, peningkatan jaringan irigasi permukaan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo, peningkatan saluran di DI Aek Sibundong, Kabupaten Humbang Hasundutan, pembangunan Bendung DI Aek Sarula, Kabupaten Tapanuli Utara, rehabilitasi saluran DI Simok-Mok, Kabupaten Tapanuli Utara, serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Serdangbedagai.

Program lainnya meliputi peningkatan dan rehabilitasi saluran pada sejumlah DI di Kabupaten Simalungun; rehabilitasi bendung pada DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong, dan DI Tanjung Muda di Kabupaten Batubara; rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada DI Serbangan di Kabupaten Asahan; serta rehabilitasi saluran pada DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal.

"Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan," kata Gibson. rel

Kehabisan Uang Beli Sabu Motif Driver Taksi Online Dibunuh

admin — Thu, 27 Aug 2026 18:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut mengungkapkan, kebutuhan terhadap sabu-sabu menjadi motif pembunuhan berencana driver taksi online yang jenazahnya ditemukan di perkebunan tebu Buluh Cina Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak mengungkapkan itu saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (27/08/26).

Dalam penjelasannya, Cornelis M Simanjuntak menyebutkankan, pengungkapan kasus pembunuhan itu berdasarkan LP/B/264/VIII/2026/Polsek Hamparan Perak/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut tanggal 13 Agustus 2026.

Pada Kamis, 13 Agustus 2026 itu ditemukan mayat pria di Jalan Segitiga Dusun 22, Desa Buluh Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang sekira pukul 20:50 Wib.

Korban diketahui bernama Ryan Alamsyah (25), warga Jalan Setia Luhur Linkungan 11, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia yang tengah menunggu panggilan kerja di Pelayaran.

Penemuan mayat tersebut sempat membuat heboh warga sekitar, dan ramai diberitakan media sosial. Namun tak lama setelah penemuan mayat, atau sekira 8 jam, polisi berhasil menangkap dua tersangka pelaku.

Keduanya adalah, AP (27), warga Selesai, Kabupaten Langkat, berperan sebagai otak pelaku perencanaan pembunuhan dan menjual mobil korban, sertaGPN (29), warga Jalan Karya Bakti, Medan Polonia, berperan memesan ojol dan eksekutor. Keduanya ditangkap, Kamis (14/8/2026) di salah penginapan Jalan Panglima Denai, Medan Amplas.

Dikatakan Cornelis, sebelum melakukan pembunuhan, tersangka AP dan GPM pada Rabu sekira pukul 17:00 Wib
menggunakan sabu-sabu di salah satu warung internet di Jalan Ngumban Surbakti. Namun pada pukul 19:00 Wib sabu-sabu digunakan keduanya habis, sehingga keduanya keluar dari warnet berencana menjual Hp milik GPM, namun tidak laku,.

"Karena uang tidak ada lagi, keduanya berencana merampok driver taksi online, memesan tujuan ke Belawan, pada Kamis (13/8/2026) sekira pukul 01:00 Wib, di simpang Pos Jalan Ngumban Surbakti," terang Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan, Kasubdit III Jatanras Kompol Jama Kita Purba dan pejabat lainnya.

Pada pemesanan pertama, kedua tersangka mengcancel karena melihat foto profil driver yang 'tegap' dan seperti aparat. Kemudian, tersangka memesan Maxim atas nama Ramadhan Alam (aplikasi orang tua korban).

Sekira pukul 02:00 Wib korban Ryan Alamsyah datang mengendarai Mobil Daihatsu Ayla warna putih BK 1740 ADR. Kedua tersangka sempat bertanya kenapa berbeda foto, lalu korban menjawab dia menggunakan aplikasi orang tuanya.

Kedua tersangka masuk mobil, GPM duduk disamping korban dan AP duduk di belakang sambil memegang tali pinggang untuk menjerat leher korban.

Dalam perjalanan menuju Belawan, tersanga GPM minta berhenti pura-pura mau kencing. Saat itulah AP menjerat leher korban, lalu GPM membantu melakukan pemukulan hingga korban tewas. Selanjutnya korban diikat, dan dibuang ke perkebunan tebu Buluh Cina.

Kedua tersangka kemudian menjual mobil ke penadah seharga Rp17 juta. Cornelis mengatakan, penadah P dan In sudah ditangkap, saat ini dalam proses penyidikan.

Terhadap kedua tersangka akan dijerat Pasal 459 Subs Pasal 458 dan atau Pasal 479 ayat (3) Jo Pasal 591 Jo Pasal 20, 21 UU No. 1/2023 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup atau pidana.penjara 20 tahun(W05).

19 Kg Sabu Diselundupkan di Mobil Pengangkut Kambing

admin — Thu, 27 Aug 2026 17:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Berbagai cara dilakukan pelaku narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya agar terhindar dari penindakan petugas.

Tim Khusus (Timsus) Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap peredaran sabu di Rest Area Jalan Tol Binjai-Langsa, Kabupaten Langkat pada Jum'at (24/72026) lalu.

"Modusnya barang bukti sabu seberat 19 kilogram diselundupkan menggunakan mobil L-300 yang membawa kambing," ujar Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Kamis (27/08/26).

Dia menyebutkan, personel juga mengamankan dua orang berinisial SB (51), Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan AS alias Farid (22), warga Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

"Kedua orang yang ditangkap itu berperan sebagai kernet dan sopir," sebutnya.

Tersangka SB mengaku barang bukti narkoba itu miliknya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Aceh Timur atas suruhan seseorang berinisial JK.

"Sabu seberat 19 kg itu dibawa dari Aceh yang rencananya akan dikirim ke Kota Pekanbaru dan Lampung," ujar Andy.

Kedua tersangka dijanjikan upah sebesar Rp100 juta apabila berhasil mengantarkan barang bukti narkoba itu kepada pemesannya.

Dia menambahkan, terhadap kedua pelaku bersama barang bukti sabu itu telah diamankan di Mapolda Sumut guna diproses hukum.

"Kasus penyelundupan sabu menggunakan mobil yang membawa kambing itu merupakan modus baru. Sementara personel masih mengembangkan peredaran narkotika itu untuk menangkap jaringan lainnya," pungkasnya.(W05)

Peringati Maulid Nabi 1448 H, Bobby Nasution Minta ASN Wujudkan Keteladanan Rasulullah

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:38:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun langkah konkret sesuai bidang tugas masing-masing, agar nilai-nilai keteladanan tersebut tidak berhenti pada peringatan seremonial.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (27/8/2026).

"Setiap tahun kita bicara tentang meneladani Rasulullah dalam pelayanan dan pekerjaan. Namun, hal itu kadang sulit dinilai. Saya minta setiap OPD dibagi tugasnya secara jelas, apa langkah konkret meneladani Rasulullah yang bisa diterapkan, sehingga benar-benar terealisasi," ujar Bobby di hadapan para ASN.

Dalam arahannya, Bobby juga mengajak seluruh pihak memaknai pembangunan masjid sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Menurutnya, masjid tidak hanya memiliki fungsi fisik sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus dihidupkan melalui fungsi sosial dan pemakmurannya di tengah masyarakat.

Bobby juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para qari di Sumut. Ia mendorong adanya pemberian insentif yang lebih layak bagi imam dan qari di 33 kabupaten/kota, agar mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik.

"Jangan sampai qari kita kalah pendapatannya dari petugas keamanan. Jangan sampai karena alasan ekonomi, potensi para qari justru terabaikan. Pemerintah Provinsi harus hadir memberikan apresiasi dan insentif yang layak," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bobby mengingatkan seluruh ASN Pemprov Sumut untuk bekerja dengan empati dan tidak menjadi pemicu keresahan di tengah masyarakat. Pesan tersebut ditujukan kepada ASN yang bertugas di lapangan maupun mereka yang menjalankan pekerjaan di balik meja.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut juga diisi tausiyah oleh Ustaz Mulkan Azhima. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Ia menekankan, rasa syukur merupakan salah satu kunci meraih ketenangan hidup, baik dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hati yang dipenuhi rasa syukur tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif serta mampu menghadapi berbagai tantangan pekerjaan dengan lebih tenang dan ikhlas.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Kahiyang Ayu, unsur Forkopimda Sumut, Staf Ahli I TP PKK Sumut Tietik Sugiharti Surya, Ketua Harian LPTQ Sumut Ustaz Yasir Tanjung, Ketua Babinrohis Sumut Damri Tambunan, para pimpinan OPD dan BUMD, perwakilan perguruan tinggi, serta jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumut.**(Rel)

Pemprov Sumut dan BI Satukan Langkah Perkuat Ekonomi Syariah

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat legalitas usaha mikro, dan mendorong pelaku UMKM terbebas dari ketergantungan terhadap rentenir maupun sistem ijon.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui Forum Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut Tahun 2026 yang dibuka di Aula Kuala Deli, Kantor Perwakilan BI Sumut, Jalan Balai Kota Medan, Kamis (27/8/2026). Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026 sekaligus menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan menyusun rencana aksi konkret dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumut.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memutus rantai ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir dan sistem ijon yang dinilai mencekik serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Pemprov Sumut siap melakukan intervensi terhadap usaha mikro yang rentan agar dapat berkembang dan bertransformasi menuju ekosistem usaha syariah yang lebih adil.

"Tugas utama pemerintah adalah hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak UMKM kita terjerat rentenir atau terjebak sistem ijon, seperti pengrajin batu bata di Deliserdang, Langkat, dan Binjai yang tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," tegas Timur Tumanggor.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sumut menargetkan penyaluran 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahun bagi pelaku usaha. Target tersebut menyasar sebagian dari sekitar 1,4 juta UMKM yang ada di Sumut dan melengkapi 1.000 sertifikat halal gratis yang telah disalurkan sebelumnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana mengatakan, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan inklusif. Secara nasional, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi syariah berada di kisaran 4,9% hingga 5,7% pada 2026, sementara sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Melalui forum kolaborasi ini, kita ingin mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren, hingga UMKM agar memiliki arah gerak yang sama tanpa ada program yang tumpang tindih (overlapping)," ujar Dedit.

Ia berharap forum tersebut dapat menyelaraskan prioritas pengembangan ekonomi syariah dengan menyamakan persepsi dan target pengembangan ekosistem syariah di Sumut. Selain itu, forum diharapkan mampu menghilangkan duplikasi kegiatan antarinstansi sehingga setiap program dapat saling memperkuat.

Forum tersebut juga diharapkan dapat memperjelas porsi tanggung jawab antara BI, Pemprov Sumut, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Kementerian Agama, serta mitra perbankan. Langkah konkret yang dihasilkan diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat legalitas usaha mikro.**(Rel)

Bobby Nasution Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Naik Kelas ke Bursa Efek

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:35:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi naik kelas dengan membuka peluang keduanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk memperkuat kinerja, mengembangkan usaha, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Peluang tersebut mulai dibahas dalam pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran BEI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 40, Medan, Rabu (26/8/2026). Bank Sumut dan Tirtanadi dinilai sebagai dua BUMD Sumut yang memiliki peluang untuk masuk ke pasar modal.

"BUMD kita lebih fleksibel tentunya karena hubungannya langsung ke Pemprov, namun tentunya tantangannya tidak mudah," kata Bobby Nasution.

Meski demikian, Bobby menekankan agar Bank Sumut dan Tirtanadi tetap membawa semangat pembangunan Sumut, di samping menjaga orientasi terhadap keuntungan agar dapat terus berkembang.

"Bukan hanya kedua BUMD ini, tetapi untuk semua BUMD kita harus tetap profit oriented, tetapi semangat pembangunannya tetap diutamakan," kata Bobby Nasution.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin mengatakan, Bank Sumut dan Tirtanadi perlu membangun ekosistem yang kuat sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modal. Menurutnya, Pemprov Sumut memiliki berbagai fasilitas dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem kedua BUMD tersebut.

"Yang pertama, apa yang membedakan Bank Sumut dengan bank lainnya, yang bisa kita tawarkan ke investor adalah story Pemprov Sumut, bagaimana Pemprov melibatkan Bank Sumut dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan ekosistem kuat," kata Saidu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BEI, jajaran PT Bank Mandiri dan bank Himbara lainnya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut. Hadir pula Direktur Utama Bank Sumut beserta jajaran.**(Rel)

QRESTO dan Upaya Rico Waas Menutup Celah Kebocoran Pajak Restoran

admin — Thu, 27 Aug 2026 15:55:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Kota Medan mulai mengandalkan digitalisasi untuk memperketat pengawasan pajak daerah. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah penerapan QRESTO untuk memantau transaksi usaha restoran sekaligus menutup celah potensi kebocoran pajak.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membangun sistem perpajakan daerah yang lebih transparan dan berbasis data.

Akademisi Universitas Sumatera Utara, Ira Rizka Aisyah Lubis, mengatakan penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak patut diapresiasi. Menurut dia, inovasi tersebut tidak semestinya dipandang sekadar sebagai penerapan sistem digital, melainkan sebagai perubahan cara pemerintah mengawasi penerimaan daerah.

"Teknologi harus hadir untuk menyelesaikan persoalan konkret," kata Ira dalam tulisannya.

Menurut Ira, jika Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut untuk pengawasan pajak restoran, langkah itu menunjukkan keberanian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas dalam mendorong inovasi tata kelola pemerintahan.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial pendapatan asli daerah atau PAD Kota Medan. Aktivitas transaksi di sektor kuliner berlangsung setiap hari dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Karena itu, semakin akurat pemerintah memperoleh data transaksi, semakin terbuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

QRESTO dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran transaksi secara lebih terukur. Pengawasan yang sebelumnya banyak bergantung pada laporan manual dan pemeriksaan lapangan dapat diperkuat dengan data transaksi yang tercatat secara elektronik.

Perubahan tersebut penting karena pengawasan pajak dapat diarahkan menjadi berbasis data. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari pelaku usaha, tetapi dapat melakukan analisis terhadap data transaksi untuk melihat kemungkinan adanya ketidaksesuaian.

Namun, Ira mengingatkan bahwa teknologi bukan tujuan akhir. Efektivitas QRESTO akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, integrasi sistem, akurasi data, keamanan informasi, serta tindak lanjut pemerintah terhadap indikasi ketidaksesuaian.

"Jangan sampai teknologi hanya menjadi perangkat baru, sementara pola pengawasan lama tetap dipertahankan," ujarnya.

Menurut Ira, penerapan sistem digital juga harus disertai komunikasi yang baik dengan para pengusaha restoran. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata instrumen untuk mengawasi atau membebani pelaku usaha.

Sebaliknya, sistem tersebut diharapkan menciptakan perlakuan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha. Pengusaha yang telah taat membayar pajak tidak semestinya dirugikan oleh pelaku usaha lain yang melaporkan transaksi secara tidak sesuai.

Jika berjalan efektif, transparansi transaksi dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Manfaat penerapan QRESTO, kata Ira, pada akhirnya juga harus dirasakan masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak daerah semestinya berujung pada perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kebersihan kota, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, keberhasilan QRESTO tidak cukup diukur dari jumlah restoran yang tersambung dengan sistem atau besarnya transaksi yang berhasil dipantau. Indikator yang lebih penting adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak, berkurangnya potensi kebocoran, dan bertambahnya PAD Kota Medan.

Ira menilai keberanian Pemko Medan mencoba pendekatan baru dalam mengoptimalkan penerimaan daerah layak diapresiasi. Namun, status Namun, status sebagai kota pertama yang menerapkan sebuah inovasi bukanlah tujuan akhir.

"Pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah sistem diluncurkan," kata dia.

Pemko Medan, menurut Ira, perlu memastikan QRESTO terus dikembangkan, data yang dihasilkan akurat, sistemnya aman, pelaku usaha mendapatkan pendampingan, dan pengawasan dilakukan secara konsisten serta tidak tebang pilih.

Jika hal tersebut dapat dilakukan, QRESTO berpotensi menjadi lebih dari sekadar teknologi pengawasan pajak restoran. Sistem itu dapat menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan daerah, dari pola pengawasan konvensional menuju pemerintahan berbasis data.

Dengan demikian, inovasi di bawah kepemimpinan Rico Waas tidak berhenti pada penggunaan teknologi. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan teknologi tersebut mempersempit kebocoran pajak, meningkatkan PAD tanpa membebani pelaku usaha secara tidak adil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rel

‎Bantah Soal Selebaran yang Mencatut Kodaeral I Belawan, Kodaeral I : Percayakan Fakta Kepada Hukum ‎

darma — Thu, 27 Aug 2026 15:26:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I menempuh jalur hukum menyikapi ditemukannya selebaran yang ditempelkan di rumah warga dan mencantumkan nama Kodaeral I terkait kegiatan di atas lahan PT Perkebunan Nusantara I Regional I. Laporan Polisi terhadap Sdr. Umar Samosir dibuat di SPKT Polresta Deli Serdang. Rabu (26/8/2026)
‎
‎Dalam selebaran tersebut tercantum kalimat yang meminta pengosongan bangunan dan penghentian kegiatan penanaman dengan mengatasnamakan Kodaeral I Belawan. Laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang ditempelkan di tempat umum.

‎
‎Kodaeral I menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, mengungkap fakta, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan penyebaran selebaran tersebut. Kodaeral I menegaskan bahwa laporan ini merupakan langkah awal dan proses penanganannya akan terus dikembangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
‎
‎Selain dugaan pencemaran nama baik, aparat juga akan mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk terkait surat atau dokumen yang digunakan dalam perkara tersebut. Kodaeral I mengajak seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan penyelesaian secara hukum, sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(dar)

KH Ma’ruf Amin Ingatkan Muktamar ke-35 NU Harus Bersih dari Politik Uang

admin — Thu, 27 Aug 2026 15:12:00 +0700+0700

JOMBANG — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin berharap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berlangsung lancar, demokratis, dan mampu melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar diharapkan jamaah Nahdliyin.

Pesan tersebut disampaikan KH Ma'ruf Amin setelah berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, di Jalan Tambakrejo, Tambakberas, Jombang, Rabu (26/8/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, KH Ma'ruf Amin menekankan pentingnya menjaga proses pemilihan kepemimpinan NU agar tetap bermartabat. Ia berharap seluruh tahapan, mulai dari penetapan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) hingga pemilihan dan penetapan jajaran pengurus baru, tidak dicederai praktik politik uang.

Menurutnya, Muktamar NU bukan sekadar forum pergantian kepengurusan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah organisasi dan masa depan jam'iyah serta jamaah Nahdliyin.

Karena itu, proses demokrasi dalam Muktamar harus dijalankan secara jujur, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang selama ini menjadi teladan para ulama pendiri NU.

KH Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh panitia pelaksana agar mampu menjaga suasana Muktamar tetap kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam forum Muktamar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merusak persaudaraan di tubuh NU.

Harapan tersebut menjadi pesan penting menjelang dimulainya Muktamar ke-35 NU. Apalagi, forum tersebut akan menjadi ruang bagi para peserta untuk menentukan kepemimpinan baru organisasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, integritas proses menjadi salah satu faktor penting. Jangan sampai kontestasi kepemimpinan justru diwarnai transaksi kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan para kiai dan ulama NU.

Muktamar ke-35 di Tambakberas pun diharapkan menjadi momentum konsolidasi besar bagi NU. Selain menghasilkan kepemimpinan baru, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, menjaga tradisi keulamaan, serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Nahdliyin dan masyarakat ke depan.

Pesan KH Ma'ruf Amin pada akhirnya mengarah pada satu hal: siapa pun yang terpilih harus lahir dari proses yang bersih, jujur, demokratis, dan mendapat legitimasi kuat dari warga Nahdliyin.red

Milad ke-13 MTH Halimah dan Haul ke-4 Alm Rizky Adiguna Digelar Penuh Haru dan Sukacita

admin — Thu, 27 Aug 2026 14:51:00 +0700+0700

MEDAN | Ribuan jamaah Majelis Taklim Halimah (MTH) pimpinan Hj. Bunda Indah menghadiri perayaan Milad ke-13 sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna di Hall Convention Sunggal, Kamis (27/8/2026).

Jamaah MTH datang dari berbagai daerah dan kecamatan. Suasana kegiatan berlangsung penuh haru dan sukacita, terlebih saat rangkaian acara mengenang almarhum Rizky Adiguna digelar.

Dalam kesempatan itu, Hj. Bunda Indah mengajak seluruh umat untuk terus menebarkan kebaikan, peduli terhadap sesama dan gemar berbagi.

Bunda Indah juga menyampaikan dukungan penuh kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam upaya membangun Sumatera Utara.

"Marilah kita terus berbuat kebaikan kepada sesama, saling berbagi dan memberikan manfaat. Kami juga memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Bobby dalam membangun Sumatera Utara," ujar Bunda Indah.

Ia kemudian menceritakan perjalanan panjang membesarkan MTH hingga memasuki usia ke-13 tahun. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak selalu mudah, namun dapat dilalui dengan keikhlasan dan rasa cinta.

"Kami jalani dengan ikhlas dan penuh cinta. Kecintaan itulah yang mempersatukan kami hingga sampai di sini," katanya.

Bunda Indah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan MTH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Kesra Basirin Tanjung, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba, Prof Ridha, Ustaz H. Anhar Nasution, owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi, Prof. Ridha, CEO Sumut24 Rianto SH, Ketua GRIB Jaya Sumut Samsul Tarigan serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Asisten Kesra Basirin Tanjung menyampaikan apresiasi atas kiprah MTH Halimah yang telah memasuki usia ke-13 tahun.

"Semoga kolaborasi Sumut Berkah dengan Majelis Taklim Halimah dapat terus bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad ke-13 MTH Halimah. Ia juga menyampaikan doa terbaik untuk almarhum Rizky Adiguna.

Pada kesempatan tersebut, H. Jhon Suhardi juga didaulat menyampaikan pesan dan kesannya terhadap sosok Hj. Bunda Indah dan MTH.
Jhon mengaku memandang Hj. Bunda Indah sebagai sosok yang sudah seperti orang tua sendiri.

"Bunda Indah bagi saya adalah orang tua kedua setelah ibu saya sendiri. Kalau ada hal-hal penting, saya selalu berdiskusi dengan Bunda Indah," ujarnya.

Ia pun mengucapkan selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Halimah serta mendoakan almarhum Rizky Adiguna agar senantiasa mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Perayaan Milad ke-13 MTH Halimah sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.red

Wakil Wali menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Periode 2026-2031

admin — Thu, 27 Aug 2026 13:46:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Periode 2026-2031, penyerahan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada 150 majelis taklim, sekaligus Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H. Kegiatan yang juga dirangkai penyerahan tali asih tersebut digelar di Gedung Olahraga (GOR) Lantai 4 Suzuya Merdeka Mall, Jalan Merdeka Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Selasa (25/08/2026).

Pengurus Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar yang dilantik diketuai Hj Nita Maulida Damanik SE didampingi jajaran pengurus. Dilanjutkan penyerahan SKT kepada 150 majelis taklim.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly yang diwakili Wakil Wali Kota Herlina mengucapkan selamat atas pelantikan Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Periode 2026-2031, serta penyerahan SKT, dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan selamat atas amanah yang diemban oleh Ibu Nita Maulida Damanik sebagai ketua. Semoga jajarannya kompak dan tetap berkolaborasi dengan Pemko," katanya.

Herlina mengatakan, selama ini Majelis Taklim Silaturahmi memiliki kepedulian sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan.

"Saat ini kita membutuhkan lembaga-lembaga keagamaan yang mampu menjadi tempat untuk meningkatkan pemahaman agama sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Kami segenap Pemko Pematangsiantar mendukung penuh dan men-support, yang sifatnya untuk pembinaan umat maka kita kolaborasikan," tuturnya.

Ia juga menyampaikan, saat berbincang dengan Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH, ternyata angka kasus HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar termasuk tinggi.

"Kita harus bereskan generasi muda kita agar terhindar dari HIV/AIDS dan narkoba, dengan memperbanyak kajian-kajian di remaja masjid. Remaja harus mendapatkan tuntunan agar mereka berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan ajakan yang positif, agar umat bisa lebih baik dan tentunya kita berharap keberadaan kita membuat pengaruh yang besar di Kota Pematangsiantar," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Taklim Silaturahmi Kota Pematangsiantar Nita Maulida Damanik mengapresiasi kehadiran anggora Majelis Taklim se-Kota Pematangsiantar yang dapat berkumpul untuk melaksanakan acara pelantikan yang dirangkai penyerahan 150 SKT majelis taklim sskaligus Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kepada ibu dan bapak yang mengucapkan selamat kepada kita yang hari ini telah dilantik menjadi pengurus Majelis Taklim Silaturahmi, kami mengucapkan terima kasih. Juga kepada ibu ketua kecamatan. Marilah kita menjaga kekompakan, menjaga semangat yang ada di antara kita, sehingga kita tidak hanya dari segi jumlah, tapi mampu menghadirkan program-program kerja yang langsung menyentuh masyarakat," katanya.

Ia juga mengatakan, Majlis Taklim Silaturahmi telah melaksanakan program-program kerja yang peduli umat.

"Alhamdulillah, sebelum dilantik kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan donasi waktu bencana alam. Saya berharap kita ke depannya dapat bersatu untuk lebih kuat lagi melaksanakan program kerja dan kegiatan lainnya guna mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Pematangsiantar," tuturnya.

Nita berharap Majelis Taklim Silaturahmi mampu bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam di seluruh Kota Pematangsiantar.

"Ke depannya kita dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan untuk saling membesarkan. Kepada Pemko, mohon diajak kami untuk bekerja sama. Kami siap membantu semampu kami untuk Pemerintah Kota Pematangsiantar. Kami sangat berterima kasih kepada Pemko Pematangsiantar yang telah mendukung penuh berjalan lancarnya acara ini. Kami menyampaikan titip salam kepada Bapak Wali Kota Wesly Silalahi dan terima kasih yang sebesar-besarnya," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dr H Sugiat Santoso SE MSP mengucapkan terima kasih kepada Nita Damanik yang sudah mengundang di momentum pelantikan tersebut.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikannya. Saya tidak menyangka pesertanya banyak. Kalau partai politik, ini gampang kali terpilih. Saya pikir ini kekuatan besar untuk dakwah. Kita ada beberapa persoalan yang saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya menyampaikan pesan ini, karena memang ini persoalan sosial kita, khususnya umat Islam. Setiap tahun BNN merilis survei Sumut itu nomor satu peredaran narkotika," terangnya.

Sugiat menjelaskan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan salah satunya Kota Pematangsiantar sangat prihatin peredearan narkobanya.

"Betapa mengerikannya peredaran narkotika di Siantar. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan tanpa ada perlawanan. Oleh karena itu, salah satu kekuatan untuk perang narkotika adalah kekuatan emak-emak. Kemarin kita deklarasikan perang melawan narkotika satu minggu di Brandan. Kekuatan emak-emak di beberapa daerah itu terang-terangan berani melabrak narkotika, dan itu bagian dari dakwah. Itu bisa bermanfaat secara konkret dan bisa menjadi solusi terhadap persoalan umat. Nanti kita akan lakukan deklarasi perang melawan narkotika di seluruh Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Sugiat juga menjelaskan, untuk menyelamatkan generasi muda Islam yang hancur karena narkotika, ia setiap harinya turun ke daerah.

"Kalau habis generasi muda Islam, maka hancurlah peradaban. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas penyerahan SKT Majelis Taklim Silaturahmi," ucap Sugiat.

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pematangsiantar H Tarmudzi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini.

"Ini bukan hanyalah seremonial, namun merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan pembinaan keagamaan, serta menghadirkan majelis yang tertib aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Menurut Tarmudzi, legalitas merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun organisasi yang kuat, tertib, dan berkelanjutan.

"Dengan adanya landasan kelembagaan yang lebih jelas, sehingga dapat menjalankan pembinaan keagamaan secara lebih terarah dan bertanggung jawab. Jadikan SKT ini sebagai langkah awal untuk memajukan Majelis Taklim Silaturahmi dan memajukan umat serta masyarakat sekitarnya. Memperluas ilmu dan memajukan Islam. Jangan sampai perbedaan dalam persoalan yang bersifat persaudaraan, dan sebaliknya mari kita menghormati, saling menghargai, dan terus menjaga semangat Ukhuwah Islamiyah. Majelis taklim bukan hanya menambah ilmu agama, namun juga ruang menambah silaturahmi," terangnya.

Acara juga dirangkai penyerahan tali asih serta
ceramah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Trio Ustadz dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Pematangsiantar.

Kegiatan dimeriahkan Gema Wahyu Ilahi serta penampilan nasyid dan hadroh.

Tampak hadir, anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Gerindra (Komisi A) Gusmiyadi SE, anggota DPRD Provinsi Sumut Dr H Hefriansyah Noor SE MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agak (Kakanwil Kemenag) Sumut H Ahmad Qosbi SAg MM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman,
Kepala Cabang Bank Sumut Syariah Pematangsiantar Syufri Ananda Putra Lubis, Pembina Yayasan Bumi Alquran Mangoba Siregar, Ketua PD Alwashliyah Pematangsiantar M Ishak Hutasuhut, Ketua PD Muhammadiyah Ir Sailan Nasution MM, Ketua PD Aisyiyah Hanifah Harahap, Majelis Taklim Batak Nauli Toba Balige, Majelis Taklim Arafah Tanjungbalai, Majelis Taklim Forsila Simalungun, Komunitas Bilal Mayit, Yayasan Muallaf Indonesia, Ustadz Armansyah Pasaribu, dan lainnya. (LP)

Kejar 10 Besar SPBE Sumut, Sekda Madina Gebrak OPD: Stop Bikin Aplikasi yang Tumpang Tindih

admin — Thu, 27 Aug 2026 13:39:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris Daerah (Sekda) Madina Afrizal Nasution meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Arahan tersebut disampaikan Afrizal dalam rapat koordinasi pemerintahan digital yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar proses digitalisasi pemerintahan tidak berjalan secara parsial. Setiap perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam membangun maupun mengembangkan sistem digital.

Afrizal juga mengingatkan OPD agar tidak membuat aplikasi baru apabila layanan serupa sudah tersedia. Menurutnya, terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi justru dapat menyulitkan pemerintah maupun masyarakat.

"Sistem yang ada harus terintegrasi agar masyarakat tidak perlu menyerahkan data yang sama secara berulang," kata Afrizal.

Untuk mempercepat pencapaian target penerapan SPBE sekaligus memenuhi 20 indikator penilaian yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), seluruh pimpinan OPD diminta menunjuk satu orang sebagai admin SPBE.

Admin tersebut diharapkan menjadi penghubung dalam proses pemenuhan indikator, pengelolaan data, serta koordinasi kebutuhan digitalisasi di masing-masing perangkat daerah.

Afrizal juga meminta setiap OPD segera melengkapi bukti dukung untuk 20 indikator sesuai dengan domain masing-masing. Selain itu, perangkat daerah ditargetkan setidaknya mampu menerapkan digitalisasi pada tiga layanan prioritas sepanjang 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar transformasi digital di lingkungan Pemkab Madina tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sekda adalah pengelolaan data pemerintahan. Ia meminta seluruh OPD mulai menggunakan konsep data tunggal sehingga informasi yang digunakan antarinstansi memiliki sumber yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data kependudukan, kemiskinan, aset daerah, serta berbagai data strategis lainnya diharapkan dapat dikelola secara terintegrasi.

"Gunakan data tunggal, mulai dari kependudukan, kemiskinan, sampai aset. Satu data, satu kebenaran," tegasnya.

Menurut Afrizal, integrasi data akan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan digital. Dengan data yang terhubung, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Afrizal memastikan Pemkab Madina berkomitmen mendukung penerapan SPBE, baik melalui penganggaran, pelatihan sumber daya manusia, maupun pendampingan kepada OPD.

Ia menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Faktor yang lebih penting adalah kesiapan aparatur serta keseriusan setiap OPD mengubah pola kerja.

"Keberhasilan SPBE sangat bergantung pada komitmen dan kinerja masing-masing OPD. Teknologi hanya alat, yang utama adalah komitmen dan pola kerja," ujarnya.

Pemkab Madina bahkan menargetkan dapat menembus 10 besar penerapan SPBE di Sumatera Utara. Untuk mencapai target tersebut, Afrizal mengajak seluruh OPD memegang prinsip kerja 3K, yakni Komitmen, Kolaborasi, dan Konsistensi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Madina Muhammad Syail Lubis menyatakan pihaknya siap mendampingi seluruh OPD dalam proses pemenuhan indikator SPBE.

Syail berharap regulasi yang menjadi dasar penguatan pemerintahan digital di Kabupaten Madina dapat segera ditandatangani. Menurutnya, Pemkab Madina perlu memiliki landasan regulasi yang kuat agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan lebih terarah.

"Tahun 2026 ini, sebelum peraturan pemerintah terkait pemerintahan digital keluar, kita sudah mulai dengan regulasi yang ditandatangani Bapak Sekda," kata Syail.

Ia menegaskan Diskominfo akan terus melakukan pendampingan kepada masing-masing OPD untuk memastikan 20 indikator penilaian SPBE dapat dipenuhi.

Percepatan SPBE di Madina diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai evaluasi pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.zal

Tak Mau Kecolongan, Pemko Padangsidimpuan Pantau Kesiapan Perangkat Daerah Hadapi Ombudsman

admin — Thu, 27 Aug 2026 13:38:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan seluruh perangkat daerah siap menghadapi penilaian terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Mewakili Wali Kota Padangsidimpuan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, Mohd. Ary Junaidi Dwi P. Lubis, SE, MM, CGAP, turun langsung melakukan monitoring ke sejumlah unit pelayanan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Bagian Organisasi, Indah Julianti Gultom, S.Ip. Monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung sejauh mana kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi berbagai indikator pelayanan publik yang menjadi perhatian Ombudsman RI.

Sejumlah unit layanan yang menjadi sasaran monitoring meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

Kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen. Tim juga melihat penerapan standar pelayanan di lapangan, sistem administrasi, mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat, hingga kesiapan berbagai dokumen pendukung.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata. Lebih dari itu, pelayanan harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, keterbukaan, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Monitoring juga dimanfaatkan Pemko Padangsidimpuan untuk menemukan berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

Dengan turun langsung ke unit pelayanan, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memetakan sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel dan responsif.

Penilaian Ombudsman sendiri menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat bagaimana pelayanan publik dijalankan oleh pemerintah. Karena itu, hasil evaluasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka penilaian, melainkan menjadi bahan perbaikan secara berkelanjutan.

Pada penilaian Ombudsman RI tahun 2025, salah satu unit layanan Pemko Padangsidimpuan, yakni Dinas Sosial, telah mencatat hasil yang cukup baik pada sejumlah indikator.

Pada dimensi proses, standar pelayanan Dinas Sosial tercatat memperoleh nilai 91,41 persen. Sementara aspek yang berkaitan dengan maladministrasi memperoleh hasil 79,88 persen.

Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi. Di sisi lain, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan layanan yang semakin mudah, jelas dan sesuai dengan ketentuan.

Pemko Padangsidimpuan menilai capaian tersebut tidak boleh membuat perangkat daerah berhenti melakukan pembenahan. Justru hasil penilaian dapat dijadikan pijakan untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan aspek pelayanan yang sudah berjalan dengan baik.

Asisten Administrasi Umum Mohd. Ary Junaidi Dwi P. Lubis menegaskan, kegiatan monitoring tidak semata-mata dilakukan untuk menghadapi proses penilaian Ombudsman.

Menurutnya, monitoring harus ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi internal pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan sesuai standar.

Dengan demikian, keberadaan standar pelayanan, sistem pengaduan, administrasi yang tertib dan keterbukaan informasi tidak hanya dipersiapkan ketika ada penilaian. Seluruh komponen tersebut harus menjadi bagian dari rutinitas pelayanan sehari-hari.

Pemko Padangsidimpuan berharap penguatan monitoring di berbagai perangkat daerah dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan publik yang semakin baik.

Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan publik bukan hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau capaian angka penilaian, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.zal