Pemprov Sumut dan KPPG Perkuat Pengawasan Dapur MBG, Pastikan Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

admin — Thu, 29 Oct 2026 23:04:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi ini difokuskan pada peningkatan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, serta keselamatan masyarakat dan anak-anak.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima kunjungan Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak beserta jajaran di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/10/2026).

"Kedepan kita perkuat kolaborasi. Kita buat action turun langsung ke dapur SPPG. Memastikan kepatuhan total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas, pemenuhan gizi yang tepat dan demi menjaga keselamatan masyarakat dan anak-anak," ucap Timur Tumanggor.

Selain memperketat pengawasan, Timur menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan bagi setiap dapur SPPG melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta produsen lokal. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di kawasan sekitar.

"Program MBG dirancang agar pertumbuhan ekonomi dimulai dari kawasan sekitar, multi-multiplier effect lokal," ucapnya.

Sementara itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak menyampaikan perkembangan terkini pelaksanaan MBG, baik secara nasional maupun di Sumut. Ia mengungkapkan, jumlah SPPG aktif secara nasional telah mencapai 27.485 unit dari target 32.000 unit.

Khusus di Sumut, jumlah SPPG aktif telah mencapai 1.378 unit dari target 1.762 unit. Sementara itu, jumlah penerima manfaat telah mencapai 3.100.000 orang dari target sebanyak 4.254.963 orang.

Donal juga mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Sumut telah menyerap sekitar 61.000 tenaga kerja yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Serapan tenaga kerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 61.000 di Sumut. Mereka umumnya berada di desil 1 sampai 4. Kita berharap dengan serapan tenaga kerja ini akan mengubah desil mereka," ujarnya.

Dalam upaya memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal, KPPG Medan juga telah memfasilitasi pertemuan antara pemasok (supplier) dan pengelola SPPG di sejumlah wilayah, antara lain Medan, Deliserdang, Karo, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pematangsiantar, dan Simalungun.

Donal berharap penguatan kolaborasi antara Pemprov Sumut dan KPPG Medan dapat mendukung terwujudnya misi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Misi tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, optimalisasi edukasi dan promosi gizi secara terintegrasi, serta penguatan tata kelola dan koordinasi pemenuhan gizi nasional.

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu membangun kemitraan strategis dalam peningkatan gizi nasional, sekaligus memperkuat pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi secara berkelanjutan.*

Tinjau Proyek Turap di Nias, Bobby Nasution Minta Pengerjaan Dipercepat Jelang Nataru

admin — Thu, 29 Oct 2026 23:00:00 +0700+0700

NIAS – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pengerjaan proyek pembangunan dinding penahan tanah (turap) di perbatasan Kabupaten Nias dan Nias Barat dipercepat. Proyek tersebut ditargetkan selesai tepat waktu guna memastikan kelancaran arus lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat meninjau langsung proyek pembangunan turap di Jalan Gunungsitoli, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Kamis (29/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Pekerjaan ini harus dipastikan berjalan sebaik-baiknya dan selesai sesuai jadwal untuk mengantisipasi kelancaran arus kendaraan menjelang Nataru," ujar Bobby di sela-sela peninjauannya.

Dalam peninjauan tersebut, Bobby didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Provinsi Sumut Chandra Dalimunthe beserta tim teknis di lapangan.

Berdasarkan penjelasan tim teknis, salah satu pekerjaan utama proyek tersebut adalah pemasangan bore pile sebanyak 24 titik dengan tinggi 6 meter dan kedalaman mencapai 14 meter. Saat ini, seluruh fabrikasi pembesian untuk bore pile telah rampung 100% dan seluruh material yang dibutuhkan telah tersedia di lokasi proyek.

Untuk mengejar target penyelesaian sekaligus mengatasi keterlambatan yang sempat terjadi, pihak pelaksana menerapkan sejumlah langkah percepatan. Di antaranya menambah jumlah tenaga kerja serta melaksanakan beberapa item pekerjaan secara paralel.

"Selama ini rata-rata tenaga kerja kami sekitar 15 orang per hari. Untuk mengejar target, kami mengupayakan penambahan manpower menjadi di atas 20 orang yang bersiaga di lapangan," terang perwakilan tim teknis di lokasi.

Sementara itu, progres pengerjaan pembesian dinding penahan tanah telah mencapai 50%. Setelah tahap pembesian rampung, pekerjaan dilanjutkan dengan pengecoran dinding beton yang membutuhkan masa perawatan (curing) sekitar dua minggu.

Selanjutnya, pengerjaan akan memasuki tahap penimbunan dan pemadatan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter. Percepatan seluruh tahapan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran akses transportasi masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya mobilitas kendaraan pada periode libur Nataru. **

Bobby Nasution Tinjau Irigasi Afia, Dorong Produktivitas dan Sejahterakan Petani Gunungsitoli

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:58:00 +0700+0700

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau rehabilitasi jaringan irigasi Afia di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Proyek senilai Rp8,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut tersebut diharapkan meningkatkan luas lahan persawahan potensial dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Bobby Nasution mengatakan, pembangunan irigasi tersebut merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli yang mengusulkan kebutuhan di lapangan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang memberikan dukungan anggaran.

"Secara aturan, wilayah irigasi di bawah 1.000 hektar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Namun, atas usulan Pak Wali Kota, Pemprov Sumut hadir memberikan dukungan anggaran untuk mengoptimalkan potensi persawahan di tempat ini," ujar Bobby Nasution di sela-sela peninjauan, Kamis (29/10/2026).

Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut mencakup empat titik, yakni Lokasi A sepanjang 999 meter, Lokasi B sepanjang 250 meter, Lokasi C sepanjang 268,5 meter, dan Lokasi D sepanjang 985 meter. Pembangunan ini diproyeksikan meningkatkan luas lahan sawah potensial dari 135 hektar menjadi 167–170 hektar, dari total luas baku persawahan sekitar 254 hektare.

Selain memeriksa progres pembangunan, Bobby juga berdialog dengan para petani untuk menyerap aspirasi terkait harga pupuk bersubsidi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor dan mesin perontok padi (power thresher), fasilitas pengering gabah (dryer), serta peningkatan jalan usaha tani dan perbaikan bendungan induk.

Bobby menegaskan, sinergi Pemprov Sumut dan Pemko Gunungsitoli akan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kepulauan Nias.

Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Sumut terhadap pengembangan sektor pertanian di wilayahnya. Ia menjelaskan, dari total luas baku persawahan sekitar 254 hektar di kawasan Afia, baru 135 hektar yang tergolong sebagai lahan sawah potensial.

"Dengan selesainya jaringan irigasi ini, kami mengestimasi luas lahan potensial dapat meningkat hingga 167 sampai 170 hektar. Dukungan Pemprov Sumut sangat berdampak langsung bagi peningkatan hasil panen masyarakat kami," tutur Sowa'a Laoli.**

Bobby Nasution Respons Aspirasi Petani Afia, Dorong Solusi Harga Pupuk dan Bantuan Alsintan

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:55:00 +0700+0700

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berdialog langsung dengan petani dan tokoh masyarakat saat meninjau rehabilitasi jaringan irigasi Afia di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari harga pupuk bersubsidi, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), kebutuhan alat pengering gabah hingga perbaikan bendungan induk.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tetehosi Zega, Harozeki Zega, menyampaikan aspirasi mengenai tingginya harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, keterbatasan traktor dan mesin perontok padi (power thresher), kebutuhan alat pengering (dryer), serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu yang dibangun sejak tahun 1980-an.

Menanggapi keluhan mengenai harga pupuk yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), Bobby mendorong langkah penyelesaian secara permanen melalui koordinasi pemerintah daerah dengan para distributor dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menyarankan agar Wali Kota Gunungsitoli memanggil para distributor bersama Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk membahas kesepakatan batas atas harga eceran yang mempertimbangkan biaya distribusi antarwilayah.

"Kita ingin solusi yang permanen dan adil bagi semua pihak. Pembangunan irigasi ini adalah langkah awal, dan kita akan terus dampingi agar hasil panen petani terus meningkat," tegas Bobby di hadapan warga, Kamis (29/10/2026).

Bobby juga merespons permohonan bantuan alsintan dan alat pengering gabah dengan menginstruksikan Dinas Pertanian Provinsi Sumut memetakan kebutuhan riil petani. Pemetaan tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani.

"Saya minta Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk menghitung kebutuhan alat berdasarkan luas lahan efektif persawahan sebesar 254 hektar, dan pada Bapak Walikota untuk segera menyusun Detail Engineering Design (DED) dan pengajuan teknis agar Pemprov Sumut dapat mengalokasikan anggaran pada tahun mendatang," katanya.

Selain dukungan pupuk dan alsintan, aspirasi petani juga mencakup peningkatan jalan usaha tani serta perbaikan bendungan induk Sungai Afulu. Berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyambut positif kehadiran Gubernur Sumut di tengah-tengah petani. Ia menegaskan komitmen Pemko Gunungsitoli melalui penyuluh pertanian untuk terus mendampingi petani dalam mengoptimalkan lahan baku persawahan seluas 254 hektar di kawasan Afia.**

Buka Musda IV Golkar Padang Lawas, Andar Amin Harahap Tekankan Konsolidasi hingga Akar Rumput

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:51:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, SSTP, menegaskan pentingnya konsolidasi organisasi dan kerja nyata seluruh kader untuk memperkuat posisi Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas, Kamis (29/10/2026).

Dalam Musda yang berlangsung di Aula Hotel Al Marwah, Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan, tersebut, Amran Pikal Siregar, S.Sos., yang akrab disapa AMPI, ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas periode 2026–2031 secara aklamasi.

Penetapan itu berlangsung dalam sidang pleno keempat dengan agenda pemilihan ketua. Terpilihnya Amran diharapkan menjadi awal penguatan organisasi sekaligus momentum bagi Golkar Padang Lawas untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif pada kontestasi politik mendatang.

*Andar Amin Harahap Tekankan Konsolidasi hingga Tingkat Kelurahan*

Dalam arahannya, Andar Amin Harahap menegaskan bahwa Musda tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda rutin untuk memilih kepengurusan baru. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi momentum evaluasi, konsolidasi, serta penyusunan strategi politik yang terukur.

Menurut Andar, hasil Musda harus diterjemahkan menjadi program kerja yang konkret dan mampu meningkatkan kekuatan Partai Golkar di tengah masyarakat.

"Musda bukan sekadar agenda tetap partai, melainkan momentum evaluasi capaian politik sekaligus menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029 mendatang," ujarnya.

Andar juga mendorong seluruh jajaran pengurus Golkar Padang Lawas untuk memperkuat konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Gerakan partai, katanya, harus menjangkau hingga tingkat kelurahan agar kehadiran Golkar semakin dirasakan masyarakat.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan seluruh program hasil Musda secara konsisten, dengan mengutamakan kerja kolektif dan penguatan struktur partai.

Selain itu, Andar mengingatkan pentingnya tanggung jawab para kader yang duduk di lembaga legislatif. Fraksi Partai Golkar di DPRD diharapkan berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pengurus Golkar harus mengurusi partai, bukan diurus. Artinya, kalau tidak mau mengurus, jangan jadi pengurus. Kita (pengurus) dan anggota DPRD dari Partai Golkar juga harus mendukung program pemerintah," tegas Andar.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa jabatan dalam kepengurusan partai harus diikuti komitmen, tanggung jawab, dan kerja nyata, bukan sekadar status organisasi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Padang Lawas terpilih, Amran Pikal Siregar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musda yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut selama lima tahun ke depan.

Amran menegaskan bahwa amanah tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh kader untuk membangun organisasi yang solid dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader Golkar Padang Lawas bekerja lebih keras, memperkuat kebersamaan, serta menjalankan program partai secara terarah demi menghadapi Pemilu 2029.

Menurut Amran, tantangan politik ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, soliditas internal dan kemampuan kader dalam membangun komunikasi dengan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan dukungan politik.

Pada Pemilu 2024, Partai Golkar Padang Lawas berhasil memperoleh lima kursi DPRD kabupaten. Perolehan tersebut menempatkan Golkar di bawah Partai Gerindra yang meraih enam kursi.

Capaian itu menjadi salah satu pijakan bagi kepengurusan baru untuk menyusun langkah strategis agar Golkar dapat meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029.

"Perolehan suara Golkar Padang Lawas terbesar pada Pemilu 2024 dengan raihan lima kursi DPRD Padang Lawas, berada di bawah Partai Gerindra dengan raihan enam kursi. Tantangan politik ke depan lebih kompleks, maka harus dijawab dengan kerja keras, soliditas dan kekompakan pengurus agar pada Pemilu 2029 bisa menjadi pemenang," kata Amran.

Dengan kepemimpinan baru periode 2026–2031, Golkar Padang Lawas dihadapkan pada pekerjaan memperkuat struktur organisasi, menjalankan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, serta menjaga kekompakan kader hingga tingkat akar rumput.

Arahan Andar Amin Harahap dalam Musda tersebut sekaligus menegaskan bahwa target kemenangan pada Pemilu 2029 perlu dipersiapkan sejak dini melalui konsolidasi dan kerja politik yang berkelanjutan.

Musda IV Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas turut dihadiri Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., Wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Sekretaris Daerah Dr. H. Panguhum Nasution, M.A.P., serta Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsul Qomar.

Hadir pula jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, pengurus Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas, dan sejumlah undangan lainnya.

Melalui Musda IV ini, Partai Golkar Padang Lawas diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi dan menerjemahkan arahan Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperbesar peluang kemenangan pada Pemilu 2029.zal

Sekda Padangsidimpuan Buka Konferensi PWI Tabagsel IX, Wartawan Didorong Makin Profesional

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:50:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mendorong insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, dan memperkuat soliditas organisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pers dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, saat membuka Konferensi IX Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Aula Hotel Natama, Padangsidimpuan, Kamis (29/10/2026).

Dalam sambutannya, Rahmat menegaskan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh wartawan, khususnya anggota PWI Tabagsel, senantiasa berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, mengutamakan kebenaran, serta menyajikan pemberitaan secara berimbang dan bertanggung jawab.

"Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga berharap agar sinergi antara pemerintah dan insan pers terus terjalin dengan baik demi mendukung pembangunan dan kemajuan daerah," ujarnya.

Rahmat juga berharap Konferensi IX PWI Tabagsel dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi, sekaligus melahirkan kepengurusan yang mampu menjalankan amanah, menjaga kepercayaan anggota, dan membawa organisasi semakin maju.

Sementara itu, Ketua PWI Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, menekankan pentingnya menjadikan organisasi wartawan sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Menurut Farianda, penguatan organisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan kepengurusan. PWI juga perlu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan jurnalistik, serta sertifikasi kompetensi wartawan.

Ia menilai peningkatan kemampuan profesional harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan anggota. Dengan demikian, wartawan diharapkan semakin siap menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Farianda juga mengingatkan seluruh peserta konferensi agar tetap menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam proses pemilihan kepengurusan.

Ia berharap dinamika yang muncul selama konferensi tidak menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi bagian dari proses pendewasaan organisasi.

Ketua PWI Tabagsel, Kodir Pohan, menyebut konferensi sebagai momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, dan mengevaluasi arah organisasi ke depan.

Ia berharap kepengurusan yang terpilih mampu melanjutkan program organisasi, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, serta memperkuat peran wartawan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

Kodir menegaskan bahwa soliditas organisasi harus berjalan seiring dengan keberanian wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara kritis dan independen.

"Solid dalam organisasi, tajam dalam jurnalistik," menjadi semangat yang ditekankan Kodir kepada seluruh anggota PWI Tabagsel.

Menurutnya, wartawan harus mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pemberitaan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Ia juga berharap PWI Tabagsel semakin kuat sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan, memperjuangkan peningkatan kapasitas anggota, dan menjaga marwah pers di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dukungan terhadap penguatan hubungan antara pers dan pemangku kepentingan juga disampaikan Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres menegaskan bahwa hubungan kepolisian dengan insan pers perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, silaturahmi, dan kerja sama yang baik dengan tetap menghormati tugas serta kewenangan masing-masing.

Ia menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang.

Oleh sebab itu, komunikasi antara kepolisian dan media perlu terus dijaga agar pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik serta mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Kami menerima dengan tangan terbuka. Silakan datang, berkomunikasi, berdiskusi, dan bersilaturahmi," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi dorongan bagi terbangunnya hubungan yang terbuka antara kepolisian dan wartawan, terutama dalam mendukung penyampaian informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konferensi IX PWI Tabagsel menjadi momentum bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia pers.

Di tengah pesatnya arus informasi digital, wartawan dituntut semakin cermat dalam melakukan verifikasi, menjaga akurasi berita, dan menghindari penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi fondasi penting agar pers tetap dipercaya masyarakat.

Melalui konferensi ini, PWI Tabagsel diharapkan mampu membangun organisasi yang solid, meningkatkan kompetensi anggotanya, serta menjalankan fungsi pers secara profesional dan bertanggung jawab.

Sinergi dengan pemerintah, kepolisian, dan berbagai elemen masyarakat juga diharapkan terus berkembang tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.zal

HUT ke-8 PA Sibuhuan Jadi Momentum Pembenahan Layanan, Bupati Palas Tekankan Integritas

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:49:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan yang dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan lapangan tenis, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Sibuhuan, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan ucapan selamat atas delapan tahun pengabdian Pengadilan Agama Sibuhuan. Ia berharap lembaga peradilan tersebut semakin matang, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Bupati, Pengadilan Agama Sibuhuan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, khususnya terkait perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, serta ekonomi syariah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, kami menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pengadilan Agama Sibuhuan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Semoga ke depan semakin amanah, terpercaya, dan senantiasa memberikan pelayanan yang mampu menghadirkan kepastian hukum serta ketenteraman bagi masyarakat," ujar Putra Mahkota.

Ia juga menyoroti tema peringatan HUT ke-8, yakni 'Bersama, Bertumbuh, dan Berkarya untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Sibuhuan Juara'. Menurutnya, tema tersebut mengandung pesan bahwa kemajuan sebuah lembaga membutuhkan kebersamaan, kemauan untuk terus belajar, serta komitmen menghasilkan karya nyata.

Bupati menegaskan, bertambahnya usia Pengadilan Agama Sibuhuan harus menjadi kesempatan untuk memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menghadirkan pelayanan yang semakin modern, transparan, serta akuntabel.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan transformasi digital di lingkungan peradilan perlu diikuti dengan berbagai inovasi pelayanan. Namun, setiap inovasi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, profesionalitas, dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Di tengah transformasi digital, inovasi harus tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan tidak hanya semakin modern, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Putra Mahkota menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka untuk memperkuat sinergi dengan Pengadilan Agama Sibuhuan guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik.

Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

Bupati berharap kerja sama yang dibangun dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Ia turut mendoakan agar seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Sibuhuan senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menjalankan amanah.

Selain itu, Bupati berharap pembangunan lapangan tenis yang ditandai dengan peletakan batu pertama dapat berjalan lancar, selesai sesuai jadwal, serta memberikan manfaat bagi lingkungan Pengadilan Agama Sibuhuan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Darman Harun Lubis, S.H.I., menyampaikan rasa syukur atas perjalanan delapan tahun lembaga yang dipimpinnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Darman mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Karena itu, ia mengharapkan dukungan, masukan, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan peradilan yang modern, transparan, dan humanis. Pengadilan Agama Sibuhuan harus menjadi rumah yang nyaman bagi pencari keadilan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap evaluasi agar pelayanan peradilan dapat terus berkembang dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rangkaian peringatan HUT ke-8 Pengadilan Agama Sibuhuan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU, prosesi peletakan batu pertama pembangunan lapangan tenis oleh Bupati Padang Lawas bersama Ketua PA Sibuhuan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas delapan tahun pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Sekretaris Daerah Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., serta anggota DPRD Padang Lawas Romi Parmonangan Nasution, S.H., dari Fraksi Gerindra.

Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri, unsur pimpinan Forkopimda atau perwakilannya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Ketua TP PKK Kabupaten Padang Lawas Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan, Staf Ahli PKK Kabupaten Padang Lawas Ny. Hj. Marnis Achmad Fauzan Nasution, Wakil Ketua Bidang I TP PKK Kabupaten Padang Lawas Ny. Hj. Hamnil Panguhum Nasution, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Padang Lawas, serta para undangan lainnya.

Peringatan delapan tahun Pengadilan Agama Sibuhuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga sekaligus mendorong peningkatan profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Padang Lawas.zal

Kelola 10 Akun TEVI untuk Sebar Konten Pornografi, Polda Sumut Tangkap Pelaku

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:39:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana pornografi yang disebarkan melalui platform media sosial TEVI. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial SMS diamankan di kediamannya di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Jum'at (23/10/2026).

Direktur Siber Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan personel untuk mendeteksi konten bermuatan pornografi di media sosial.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, tim patroli siber menemukan beberapa akun yang diduga memuat konten asusila dan pornografi. Selanjutnya, kami melakukan pendalaman dan identifikasi untuk mengetahui pemilik akun tersebut," ujar Bayu saat doorstop di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Setelah melakukan penelusuran, personel Unit 3 Subdit 2 Ditressiber Polda Sumut mendatangi kediaman tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu unit telepon genggam yang digunakan untuk mengelola akun-akun tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga mengunduh foto dan video bermuatan pornografi dari situs web, kemudian mengunggahnya kembali melalui 10 akun TEVI yang dibuat sejak 14 Februari 2025.

"Modus operandi tersangka adalah mengunduh beberapa video dan foto bermuatan asusila atau pornografi, kemudian mempostingnya ke akun media sosial TEVI yang telah dibuat sebanyak 10 akun," kata Bayu.

Menurut dia, konten tersebut dapat diakses oleh pengguna platform. Tersangka diduga memanfaatkan fitur pemberian hadiah atau gift berupa bintang untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya.

"Di TEVI itu ada beberapa konten yang mengandung pornografi atau asusila yang bisa dilihat oleh orang banyak. Untuk memperoleh keuntungan, tersangka menggunakan sistem gift berupa bintang yang kemudian pembayarannya masuk melalui aplikasi DANA," jelasnya.

Bayu menerangkan, nilai hadiah yang diberikan pengguna berbeda-beda, bergantung pada jumlah bintang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan awal, setiap 100 bintang bernilai sekitar satu dolar AS.

Dari aktivitas tersebut, tersangka diduga telah memperoleh keuntungan sekitar Rp6,4 juta. Uang itu dicairkan melalui akun DANA atas nama tersangka, kemudian dipindahkan ke rekening Bank BRI miliknya.

"Keuntungannya saat ini sekitar Rp6.400.000," ungkap Bayu.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo, kartu SIM Telkomsel, akun DANA, buku rekening BRI, serta kartu ATM yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.

Bayu menambahkan, tersangka mengaku tidak mengenal pemeran dalam video yang diunggahnya. Konten tersebut diperoleh secara acak melalui internet, lalu disebarkan kembali menggunakan akun-akun yang dikelolanya.

"Tidak kenal. Jadi, dia mengunduh gambar atau video secara acak, kemudian melalui akun TEVI tersebut disiarkan," ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Bayu mengatakan penyidik masih mendalami bagaimana tersangka mengetahui dan menjalankan aktivitas tersebut. Ia belum menyimpulkan adanya sindikat dalam perkara ini.

"Sedang kita dalami. Karena aktivitas seperti ini juga ditemukan di media sosial, kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui bagaimana tersangka menjalankan kegiatan tersebut," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 31 serta Pasal 6 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana disampaikan dalam keterangan perkara.

Dalam ketentuan yang disebutkan penyidik, ancaman pidananya berupa penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau denda sesuai kategori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.(W05)

Foto:

Polda Sumut Tangkap Host Live TikTok Bermuatan Pornografi, Raup Rp.80 Juta dalam 3 Bulan

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:36:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung di platform TikTok. Seorang pria berinisial SR alias RR ditangkap setelah diduga mengelola siaran langsung dengan modus permainan challenge atau tantangan yang menghasilkan keuntungan lebih dari Rp80 juta dalam kurun waktu tiga bulan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran tim siber yang menemukan akun TikTok dengan konten bermuatan pornografi. Hasil penyelidikan mengarah kepada tersangka yang berperan sebagai host atau pemandu siaran langsung.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa tersangka mengelola akun tersebut dan mengadakan tantangan yang melibatkan sejumlah perempuan sebagai talent.

"Akun dikelola tersangka berinisial SR alias RR berjenis kelamin pria. Ia menjadi host dan melakukan siaran langsung (live) dengan membuat challenge kepada para talent," kata Bayu di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Menurut Bayu, permainan yang digunakan berupa perang koin. Peserta yang memperoleh koin paling sedikit harus menjalankan tantangan yang telah disepakati, termasuk tindakan yang diduga mengandung unsur pornografi.

"Challenge dibuat tersangka berupa perang koin, dan yang kalah (koin paling sedikit) melakukan apa yang telah disepakati," ujarnya.

Modus tersebut diduga digunakan untuk menarik perhatian penonton dan meningkatkan jumlah penayangan. Semakin banyak penonton yang mengikuti siaran, aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan melalui mekanisme pemberian koin atau hadiah virtual di platform.

Bayu mengungkapkan, aktivitas tersebut telah dijalankan tersangka selama sekitar tiga bulan dengan nilai keuntungan yang mencapai puluhan juta rupiah.

"Selama tiga bulan melakukan live di TikTok, yang bersangkutan memperoleh keuntungan Rp80 juta lebih, dengan perhitungan 310 USD per harinya," ungkap Bayu.

Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (25/10/2026). Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan telepon seluler dan barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pornografi.

Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perempuan yang diduga menjadi talent dalam siaran langsung tersebut.

"Sedangkan para talent, masih dalam penyelidikan tim siber," jelas Bayu.

Selain menelusuri keterlibatan para talent, penyidik juga mendalami kemungkinan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dari aktivitas siaran langsung itu.

"Mengenai keuntungan yang diperoleh para talent, juga masih diselidiki," demikian penjelasan Bayu.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme aktivitas tersebut, aliran keuntungan, serta peran setiap pihak yang diduga terlibat.

Polda Sumut mengingatkan bahwa pemanfaatan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan ruang digital.

Saat ini, penyidik masih melakukanya pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri aktivitas akun dan barang bukti digital yang telah diamankan.(W05)

Foto;

Apresiasi Dukungan PBB, Rico Waas Harap Pembangunan Medan Dikawal hingga Kecamatan

admin — Thu, 29 Oct 2026 21:48:00 +0700+0700

MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Medan untuk mendukung dan mengawal program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan.

Menurut Rico, dukungan partai politik dinilai penting dalam memperkuat pembangunan daerah dan menjembatani aspirasi masyarakat.

Apresiasi ini disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan Ketua DPC PBB Kota Medan, H. Marhot Harahap, SE di Balai Kota Medan, Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan itu, Marhot menyampaikan salam dari Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah sekaligus menegaskan kesiapan partainya untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Medan.

Marhot juga menyampaikan rencana pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PBB di 17 kecamatan pada 22 November 2026. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri Ketua Umum PBB. Ia berharap Rico Waas dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, keberadaan PAC di tingkat kecamatan diharapkan menjadi penghubung antara partai dan masyarakat serta membantu menyampaikan aspirasi warga.

Menanggapi hal itu, Rico menegaskan partai politik memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan demokrasi, termasuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. "Kami mengapresiasi PBB Kota Medan yang terus mengembangkan organisasi dan memperluas jangkauan hingga ke tingkat kecamatan. Kami berharap PBB dapat menerjemahkan program-program pemerintah ke dalam kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Rico Waas.

Ia juga berharap PBB Kota Medan semakin berkembang dan menjalankan perannya secara konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah. Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, HM Sofyan serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andy Mario Siregar. ()

Andar Amin: Musda Golkar Kabupaten Palas Harus Jadi Kemenangan Seluruh Kader

admin — Thu, 29 Oct 2026 21:44:00 +0700+0700

Sibuhuan- Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas (Palas) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV, Kamis (29/10/2026) di Sibuhuan. Penyelenggaraan itu menjadi ajang konsolidasi sekaligus momentum kemenangan bagi seluruh kader Parta Golkar di Palas.

Musda Golkar Palas dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap. Hadir dalam Musda itu Plt Ketua Golkar Palas Mularotua Siregar, Bupati dan Wabup Palas, Pengurus DPD Partai Golkar Sumut, OKP se Kabupaten Palas serta OPD Pemkab Palas.

"Kami mengapresiasi gerak cepat Plt Ketua Golkar Palas yang hamya dalam waktu kurang dari 30 hari sejak ditugaskan menjadi Plt, langsung konsolidasi dan mampu menggelar Musda ini," kata Andar Amin.

Anggota Komisi III DPR RI itu berpesan, Musda merupakan bagian dari konsolidasi memperkuat organisasi internal hingga tingkat basis. Sekaligus itu harus menjadi momen kemenangan bagi seluruh kader Partai Golkar di Palas.

"Kepada Ketua terpilih nantinya, rangkul semua potensi yang ada di Palas. Ini harus menjadi kemenangan bagi kader Golkar di Palas dan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Mantan Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) itu.

Terpilih dalam Musda itu Amran Pikal Siregar. Amran Pikal terpilih secara aklamasi.

Wakil Ketua DPRD Palas itu menyampaikan rasa terima kasih, atas amanah dan kepercayaan yang diberikan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan penuh komitmen," kata Amran Pikal.

Amran Pikal menyerukan agar seluruh kader merapatkan barisan dan bahu membahu untuk membangun serta memajukan Partai Golkar.

Bupati Asahan Tekankan Sinergi Antar Daerah dalam Penyusunan Revisi UU Pemerintahan Daerah

admin — Thu, 29 Oct 2026 20:59:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar rapat penyusunan rekomendasi kebijakan masukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026) pukul 10.00 Wib. Kegiatan ini berjalan lancar dan sukses hingga pukul 12.15 Wib.

Rapat dihadiri Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, para Asisten, pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa sinergi antar-pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane menyampaikan tujuh pokok pikiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk materi revisi undang-undang, meliputi: kejelasan pembagian kewenangan, penguatan peran gubernur, keselarasan alokasi sumber daya, kelembagaan yang adaptif, kerja sama antardaerah, pemerataan pelayanan publik, serta sistem pengawasan yang terintegrasi.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., menjelaskan bahwa revisi UU Pemerintahan Daerah sangat diperlukan untuk menjawab dinamika perkembangan politik dan pemerintahan saat ini, efisiensi pengelolaan anggaran, kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional, penanggulangan bencana, serta percepatan transformasi digital di tingkat daerah.

"Forum ini menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi dan masukan langsung dari daerah, sehingga regulasi yang disusun nantinya lebih adaptif, memberikan kepastian hukum dalam pembagian kewenangan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi inovasi dan kreativitas pemerintah daerah," ungkapnya.

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik kegiatan ini dan berkomitmen memperkuat pembahasan dari perspektif legislatif, khususnya terkait pembagian kewenangan serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan dapat bersifat konkret dan mudah diimplementasikan, guna memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa seluruh masukan yang terhimpun akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan draf revisi undang-undang yang lebih berpihak pada kepentingan daerah dan rakyat. (dre)

Momentum Hari Listrik Nasional ke-81 Diperingati Sebagai Bukti Pengabdian PLN Selalu Hadir Untuk Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:57:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat semangat pengabdian, integritas dan kebersamaan insan PLN melalui kegiatan tausiah bersama Ustadz Hasbi Almawardi di lingkungan Kantor PLN UIP SBU, Selasa (27/10/2026).

Mengusung tema "Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia", peringatan HLN ke-81 menjadi momentum bagi insan PLN untuk merefleksikan perjalanan dan kontribusi perusahaan dalam menghadirkan listrik bagi negeri, sekaligus memperkuat komitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Dalam tausiahnya yang mengangkat tema *"PLN Hadir Membawa Terang dan Kebermanfaatan yang Dirasakan Langsung oleh Masyarakat"*, Ustadz Hasbi Almawardi mengajak seluruh insan PLN untuk memaknai pekerjaan sebagai bentuk pengabdian. Menurutnya, setiap tugas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan niat memberikan manfaat bagi sesama memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan pekerjaan.

"Terang yang dihadirkan PLN bukan hanya tentang cahaya yang menerangi rumah dan lingkungan, tetapi juga tentang kebermanfaatan yang membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Setiap upaya yang dilakukan untuk menghadirkan listrik, termasuk melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, merupakan bagian dari ikhtiar untuk membantu masyarakat menjalankan aktivitas, mengembangkan usaha, serta memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk maju. Karena itu, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan niat memberikan manfaat bagi sesama memiliki nilai pengabdian yang besar," ujarnya.

Pesan tersebut sejalan dengan peran PLN dalam menghadirkan energi listrik sebagai salah satu fondasi penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Di balik tersedianya listrik yang menopang aktivitas sehari-hari, terdapat dedikasi insan PLN, proses pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa peringatan HLN ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran seluruh insan PLN bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Peringatan Hari Listrik Nasional mengingatkan kita bahwa pengabdian insan PLN tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga pada manfaat yang dihadirkan melalui setiap infrastruktur yang dibangun. Bagi PLN UIP SBU, setiap proyek merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Karena itu, kami ingin seluruh insan PLN UIP SBU terus bekerja dengan integritas, dedikasi dan rasa tanggung jawab, serta menjadikan setiap amanah pekerjaan sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," ungkap Rizki.

"Sejalan dengan tema 'Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia', kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Kami percaya bahwa keberhasilan PLN tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam mendukung kehidupan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Inilah semangat yang ingin terus kami jaga, yaitu menghadirkan terang yang membawa manfaat dan membuka peluang bagi masa depan yang lebih baik," pungkas Rizki.

Bagi seluruh insan PLN UIP SBU, peringatan HLN ke-81 menjadi momentum penting untuk memperkuat makna pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui dedikasi, integritas dan kolaborasi, PLN UIP SBU terus berkomitmen mengambil bagian dalam perjalanan PLN menerangi Indonesia serta menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. (C04)

GEMPPAR Geruduk Kantor Bupati Asahan, Minta Kadis dan Kabid PMD Dicopot — Bupati Berjanji : Jika Terbukti Langgar, Langsung Copot

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Peduli Reformasi (GEMPPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026) sekira pukul 11.10 Wib. Massa mendesak Bupati Asahan segera mencopot Kepala Dinas PMD Darwin Lubis beserta Kepala Bidang terkait yang diduga terlibat penyimpangan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Massa awalnya sempat dihadang petugas Sat Pol PP karena Bupati sedang menerima tamu dari Kementerian Jakarta, yang memicu ketegangan sempat terjadi saling dorong antara massa dan petugas. Polisi kemudian turun meredakan situasi dan memastikan Bupati akan menemui perwakilan massa.

Dalam orasinya, Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan R Panjaitan, menuduh adanya dugaan korupsi dan kolusi terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah yang membebani anggaran desa. "Kami menduga istri Bupati, Yusnila Indriati Taufik, terlibat dalam pengarahan bimtek yang dijalankan Dinas PMD ke 177 desa se-Kabupaten Asahan," tegas Raihan.

Korlap aksi, Arman Siregar, menambahkan, bimtek pencegahan narkotika di desa dinilai tidak memiliki urgensi dan seharusnya menjadi tugas BNNK Asahan, bukan menggunakan anggaran dana desa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, memberikan jawaban tegas di hadapan massa. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya bimtek tersebut dan menyatakan Ketua TP PKK yang merupakan istrinya juga tidak mengetahuinya.

"Saya akan perintahkan Inspektorat untuk segera memeriksa Kadis dan Kabid PMD. Jika terbukti ada pelanggaran, akan saya copot saat itu juga," ujar Bupati. Ia juga menjelaskan tidak ada surat tembusan mengenai bimtek tersebut sampai ke mejanya, termasuk sosialisasi narkoba dan keterampilan memasak yang dilaksanakan di Medan.

Bupati berjanji memberikan kepastian jawaban atas persoalan ini dalam tujuh hari kerja. Puas dengan tanggapan tersebut, massa kemudian bergerak menuju Kantor Inspektorat Asahan untuk menyampaikan laporan secara langsung. (tec)

Tiga Hari Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut Catat 2.715 Penindakan dan Teguran

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:33:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.715 kegiatan penindakan dan teguran selama tiga hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, terhitung sejak 26 hingga 28 Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan penegakan disiplin berlalu lintas dari hari pertama hingga hari ketiga.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan operasi, pada hari pertama tercatat 675 kegiatan, meningkat menjadi 864 kegiatan pada hari kedua, kemudian mencapai 1.176 kegiatan pada hari ketiga, Rabu (28/10/2026).

Pada hari ketiga, kegiatan tersebut terdiri atas 170 tilang manual, 22 penindakan melalui ETLE mobile, dan 984 teguran kepada pengguna jalan. Sementara itu, penindakan melalui ETLE statis tercatat nihil.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

"Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi aturan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Menurut Ferry, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi agar masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan bersama.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Petugas juga menindak pelanggaran berupa berboncengan melebihi ketentuan, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Selain penindakan, personel Polda Sumut melaksanakan sosialisasi, memberikan imbauan keselamatan, dan membagikan brosur kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga konsentrasi selama berkendara, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara dapat ditekan.(W05)

Foto:

Kapolda Sumut Paparkan 4 Program Prioritas, Perkuat Sinergi Polisi Bersama Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:30:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri bersama masyarakat melalui empat program prioritas yang berfokus pada persatuan, pemberantasan narkoba, penanggulangan kejahatan jalanan, serta ketertiban berlalu lintas.

Empat program tersebut merupakan penjabaran dari program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. 'Polisi Bersama Masyarakat' yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Sonny saat kegiatan Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Sumatera Utara memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang harus dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

Adapun empat program prioritas Kapolda Sumut tersebut meliputi:

Pertama, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menjaga Kesatuan dan Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila.

Program ini bertujuan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok agar keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas daerah.

Kedua, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba.

Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah dan komunitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus membangun kesadaran dan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga," tegasnya.

Ketiga, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Memberantas Kejahatan Jalanan.

Program ini diarahkan untuk menekan berbagai bentuk kejahatan jalanan, termasuk premanisme dan tindak kriminalitas yang mengganggu keamanan masyarakat. Kapolda berharap terciptanya situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta iklim investasi di Sumatera Utara semakin mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas.

Kapolda menekankan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum sesuai ketentuan. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Menurut Sonny, pelaksanaan keempat program tersebut membutuhkan pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Polri harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta membangun komunikasi yang terbuka tanpa mengesampingkan aturan hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengapresiasi peran insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, memberikan edukasi, dan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat, Polda Sumut turut menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut di nomor 0811-6161-5527.

Melalui empat program prioritas tersebut, Kapolda Sumut berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat untuk menjaga persatuan, memerangi narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.(W05)

Foto:

Warga Keluhkan Kantor Desa Tasik Betung Jarang Buka, Rahmad Panggabean Minta Bupati Siak Turun Tangan

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:11:00 +0700+0700

SIAK – Pelayanan publik di Kantor Desa Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dikeluhkan warga. Kantor desa yang disebut-sebut jarang buka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keluhan itu disampaikan aktivis antikorupsi dan lingkungan hidup, Rahmad Panggabean MRE, yang juga menjabat Ketua LSM Gakorpan DPD Riau, Rabu (28/10/2026).

Menurut Rahmad, jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat dikhawatirkan akan kesulitan memperoleh pelayanan administrasi dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

"Bagaimana pelayanan kepada warga bisa berjalan dengan baik jika kantor desa jarang buka dan kondisi ini terus berlangsung?" ujar Rahmad menyampaikan persoalan yang dikeluhkan warga.

Ia meminta Bupati Siak, Afni, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Rahmad berharap bupati dapat meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Tasik Betung sekaligus memberikan teguran atau pembinaan apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Rahmad menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat. Karena itu, keberadaan kantor desa dan kesiapan aparatur untuk memberikan pelayanan semestinya menjadi perhatian utama.

"Menjadi pemimpin itu tugasnya melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan, sementara aparatur pemerintah menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat," tegasnya.

Ia menilai, pelayanan publik di tingkat desa merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat. Apabila pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, warga menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Rahmad juga berharap Pemerintah Kabupaten Siak melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pelayanan di Kantor Desa Tasik Betung, termasuk memastikan kedisiplinan aparatur desa dan kepastian jam pelayanan bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya kapan kantor desa buka dan kapan mereka bisa mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keluhan mengenai Kantor Desa Tasik Betung tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemerintah desa. Keterangan Kepala Desa Tasik Betung dan Pemerintah Kabupaten Siak diperlukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, termasuk jadwal operasional kantor serta langkah yang akan diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:00:00 +0700+0700

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutus hubungan kerja dengan seorang guru honorer di Kecamatan Namorambe yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didik. Pemkab Deli Serdang juga menyiapkan langkah pembatalan sertifikasi pendidik yang bersangkutan serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban.

Dalam konferensi pers bersama Polresta Deli Serdang, Kamis (29/10/2026), Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guru berstatus honorer yang mengajar mata pelajaran agama itu telah bekerja sekitar satu tahun.

"Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tegasnya.

Asri Ludin Tambunan menjelaskan, Pemkab Deli Serdang telah memutus hubungan kerja dengan guru yang bersangkutan. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan pembatalan sertifikasi pendidiknya dan menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada pihak kepolisian.

Selain penindakan terhadap pelaku, Pemkab Deli Serdang memastikan para korban mendapatkan pendampingan sejak awal kejadian hingga saat ini, termasuk dukungan psikologis dan pendampingan hukum. Orang tua korban juga dilibatkan dalam proses konseling untuk membantu memulihkan kondisi anak-anak.

"Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing," ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh sekolah di Deli Serdang harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Ia telah mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari evaluasi, kepala sekolah tempat kejadian juga akan diberikan surat peringatan. Langkah tersebut mengacu pada kebijakan sekolah aman dan nyaman yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Kompes Pol Muhammad, menjelaskan bahwa tersangka berinisial MJH, berusia 37 tahun, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswi pada Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat delapan korban yang keterangannya telah teridentifikasi berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

"Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban, serta menetapkan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan," ucapnya.

Tersangka dijerat denganl Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," terangnya.

Serah Terima RSUD Thomsen Nias, Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:57:00 +0700+0700

Serah Terima RSUD Thomsen Nias,
Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan agar penyerahan RSUD dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut diharapkan semakin memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Nias.

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana (P3D) RSUD dr. M. Thomsen Nias, di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan penyerahan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi juga harus diikuti dengan penyelesaian berbagai hak dan konsekuensi administratif.

"Hari ini kita sedang menjalankan amanat undang-undang untuk pemekaran. Bukan hanya membentuk pemerintahan yang baru, namun hak-hak lainnya harus dilanjutkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mencontohkan, siapa lagi?" tegas Bobby.

Bobby juga menyoroti berbagai dinamika yang dapat muncul dalam proses pengalihan tersebut, termasuk kekhawatiran terkait perpindahan tenaga medis dan dokter spesialis. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Koordinasi tersebut juga mencakup dukungan terhadap tenaga kesehatan dan insentif yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pelayanan. Bobby menekankan, proses transisi pengelolaan rumah sakit tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Dengan diserahkannya pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias kepada Pemko Gunungsitoli, penataan fasilitas kesehatan di daerah tersebut diharapkan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan nasional. Pengalihan ini juga membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk memfasilitasi pembangunan serta peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias ke depan.

Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RSUD dr M Thomsen Nias sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kepulauan Nias. Dengan pengelolaan yang semakin optimal, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulö Gulö menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang RSUD dr M Thomsen Nias yang telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias. Ia menyambut baik penyerahan estafet pengelolaan rumah sakit tersebut kepada Pemko Gunungsitoli untuk mendukung penataan administrasi wilayah yang lebih baik.

"Hari ini kami menyerahkan estafet pengelolaan RSUD ini kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan keyakinan penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Walikota, rumah sakit ini akan terus berkembang pesat dan semakin optimal melayani masyarakat," ujar Ya'atulö.

Senada dengan itu, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan kesiapan jajarannya menerima dan mengelola RSUD dr M Thomsen Nias. Pemko Gunungsitoli berkomitmen mengawal masa transisi, baik dalam pencatatan aset maupun perpindahan personel, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sowa'a juga mengharapkan dukungan Gubernur dan Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan RSUD dr M Thomsen Nias. Dukungan tersebut dinilai penting karena rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat Kota Gunungsitoli, tetapi juga masyarakat dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias.

Masa transisi pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Masa tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan penataan administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan aset bernilai ratusan miliar rupiah, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berjalan dengan baik. **

Sumut Perkuat Pasar Ekspor, Komoditas Unggulan Senilai Rp258,9 Miliar Dikirim ke Berbagai Negara

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:54:00 +0700+0700

DELISERDANG – Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pasar ekspor dengan mendorong berbagai komoditas unggulan daerah menembus pasar internasional. Kali ini, komoditas unggulan Sumut senilai total Rp258,9 miliar dikirim ke berbagai negara, mulai dari sarang burung walet, hasil perikanan, kopi, pinang, pala hingga berbagai produk pertanian lainnya.

Pelepasan ekspor dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor bersama Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Kompleks MMTC, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (29/10/2026).

Mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, Timur Tumanggor mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong peningkatan berbagai sektor yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan ekspor berbagai komoditas unggulan daerah.

"Hari ini sangat besar nilai ekspornya, baik itu dari sarang walet, perikanan, kopi, pinang dan lainnya. Bukan hanya sekadar nilainya atau jumlahnya yang besar, melainkan juga bahwa Sumatera Utara mampu bersaing di pasar internasional," ujar Timur.

Menurut Timur, peningkatan ekspor sejalan dengan harapan Gubernur Bobby Nasution untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Sumut. Hal tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan bersama kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand beberapa waktu lalu, mengingat Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer perekonomian di Pulau Sumatera.

Karena itu, Timur berharap aktivitas ekspor-impor di Sumut terus didukung kepastian hukum dan harga, selain pemenuhan kualitas serta standar mutu komoditas. Dengan demikian, kepercayaan negara lain terhadap produk Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumut, akan semakin meningkat.

Peningkatan kepercayaan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi berbagai komoditas unggulan di Sumut.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengapresiasi besarnya nilai ekspor berbagai komoditas perikanan dan pertanian dari Sumut. Menurutnya, nilai ekspor Rp258,9 miliar merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan kuatnya potensi komoditas Sumut di pasar internasional.

"Tentu Badan Karantina Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena membantu bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah," sebut Karding, didampingi Kepala Balai Karantina Sumut Andi Yusmanto.

Terkait peran Barantin, Karding mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemeriksaan barang dan komoditas berlangsung cepat, dengan pelayanan yang baik serta biaya terjangkau. Langkah tersebut menjadi perhatian Barantin agar proses karantina tidak menjadi hambatan atau *bottleneck* dalam kegiatan ekspor-impor.

"Saya contohkan, jika ada perusahaan ditolak di luar negeri, tugas kami membantu perusahaan itu agar bisa sesuai standar auditor di negara tersebut. Namun jika dua-tiga kali tidak juga berubah, maka kami yang mengambil tindakan. Karena jika tidak, dapat merusak kepercayaan dunia internasional. Karena itu tugas kita adalah melindungi, menjaga, memastikan dengan teliti, cepat, mudah, tidak berbelit dan yang pasti biayanya harus murah," jelas Karding.

Selain itu, Karding menyebutkan Barantin terus mendorong keberadaan klinik karantina untuk membantu pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin menembus pasar internasional. Melalui klinik karantina, pelaku usaha mendapat pendampingan, bimbingan, dan pelatihan terkait berbagai standar yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, mulai dari aspek keamanan, kesehatan hingga mutu produk.

"Begitu juga dengan pengurusan dokumen karantina, kita (klinik karantina) membantu, sambil memberitahukan informasi tentang produk yang diinginkan oleh negara tertentu, hingga siapa calon pembelinya. Ini yang sedang kita masifkan. Sekali lagi kami mengapresiasi ekspor komoditi di Sumatera Utara. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan peluang kerja juga hingga kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Adapun komoditas yang dilepas untuk ekspor antara lain sarang burung walet senilai Rp11,22 miliar dengan volume 625,94 kg serta kepiting bakau senilai Rp745 juta sebanyak 18.400 ekor atau 4.600 kg dengan tujuan China. Sementara berbagai komoditas tumbuhan, seperti kopi, pinang, buah pala, bunga, dan lainnya senilai Rp247 miliar dengan volume mencapai 9.552.899,36 kg dikirim ke 16 negara.**