Kelangkaan BBM di Sumut Kian Jadi Sorotan, Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia Minta Pertamina dan Pemprov Bergerak Cepat

admin — Wed, 15 Jul 2026 18:35:00 +0700+0700

MEDAN, -Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara terus menuai perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, meminta PT Pertamina dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian.

Devis mengatakan kelangkaan BBM tidak hanya memicu keresahan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Kelangkaan BBM tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memperburuk pelaku usaha, terutama bagi pengusaha UMKM. Oleh karena itu Pertamina harus segera mengambil langkah dan gerak cepat dalam mengatasi situasi kelangkaan BBM saat ini," ujar Devis Abuimau Karmoy, Rabu (15/7/2026)

Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Jika distribusi BBM terus terganggu, maka operasional usaha, distribusi barang hingga mobilitas masyarakat berpotensi ikut terdampak.

Devis juga meminta Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menemukan solusi agar masyarakat tidak semakin panik dan antrean panjang di SPBU dapat segera terurai.

"Pertamina dan pemerintah, khususnya Pemprov Sumut, harus segera mencari jalan keluar agar masyarakat tidak panik sehingga terjadi penumpukan antrean di setiap SPBU," katanya.

Ia menilai penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan BBM di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Devis mengingatkan bahwa apabila persoalan kelangkaan BBM tidak segera ditangani, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat menurun.

"Jika Pemprov Sumut gagal dalam mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menganggap pemerintahan saat ini gagal," tegasnya.

Devis berharap seluruh pihak terkait dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Utara dapat kembali berjalan normal.

Awalnya Tren, Kini Jadi Andalan: Mengapa Banyak Orang Beralih ke Barrel Pants

admin — Wed, 15 Jul 2026 18:27:00 +0700+0700

Awalnya Tren, Kini Jadi Andalan: Mengapa Banyak Orang Beralih ke Barrel Pants

Jakarta|sumut24.co

15 Juli 2026 – Beberapa musim terakhir, cara kita memilih celana pelan-pelan berubah. Setelah era skinny yang serba ketat dan tren wide-leg yang serba lebar, kini muncul satu siluet yang posisinya ada di tengah-tengah: barrel pants. Bentuknya yang membulat di bagian paha lalu menyempit rapi ke arah mata kaki, menyerupai bentuk tong. Dari situlah nama "barrel" berasal.
Siluet ini semakin menarik perhatian, dan popularitasnya terus tumbuh. Tapi sebenarnya, apa itu barrel pants? Secara sederhana, barrel pants adalah celana dengan siluet yang melebar di bagian paha dan lutut, lalu menyempit kembali ke arah mata kaki, sehingga bentuknya menyerupai "tong/barel". Dari situlah nama "barrel" berasal.
Anak-anak muda pun menjadi yang terdepan dalam mengadopsinya karena barrel pants terasa nyaman sekaligus punya karakter, menjadikannya bukan sekadar tren sesaat, melainkan sebuah pilihan andalan untuk sehari-hari. Yang menarik, di balik bentuknya yang unik, barrel justru merupakan siluet yang inklusif dan mudah dikenakan oleh siapa saja, apa pun bentuk tubuh dan gayanya.
Bukan Sekadar Tren Musiman
Setelah melewati pengamatan beberapa musim, satu hal terlihat semakin jelas: barrel silhouette is here to stay. Yang awalnya hadir sebagai tren, kini bukan lagi sekadar fashion piece yang "numpang lewat". Barrel pants telah bertransformasi menjadi staple dalam lemari pakaian sehari-hari. Siluetnya yang ramah untuk beragam bentuk tubuh membuat popularitasnya terus bertumbuh di masyarakat luas. Terlebih lagi, kini barrel pants hadir dalam berbagai versi dan material, mulai dari denim, katun, hingga jersey, sehingga setiap orang bisa memilih yang paling sesuai dengan preferensinya.
"Di UNIQLO, kami terus berupaya menghadirkan produk yang nyaman, berkualitas, dan selaras dengan lifestyle masyarakat masa kini. Barrel pants yang kami hadirkan mencerminkan hal tersebut, tersedia dalam desain yang timeless dengan variasi pilihan material agar bisa menyesuaikan dengan berbagai bentuk tubuh, usia, maupun gaya personal. Kami harap, setiap orang dapat menemukan barrel pants yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidupnya masing-masing," ujar Evy Christina Setiawan, Senior Marketing Manager UNIQLO Indonesia.
Satu Siluet, Beragam Material, untuk Berbagai Momen
Sebagai bagian dari filosofi LifeWear, UNIQLO menghadirkan barrel silhouette dalam beberapa material yang menghadirkan karakter berbeda, sehingga mudah disesuaikan dengan preferensi maupun aktivitas sehari-hari. Yuk, kenali perbedaannya!
1. Barrel Pants Berbahan Jersey: Ringan, Lembut, dan Nyaman Seharian

Untuk kenyamanan maksimal, barrel pants berbahan jersey bisa menjadi pilihan yang tepat. Material jersey yang lembut memberikan rasa nyaman sejak pertama kali dikenakan, sementara siluet barrel-nya yang defined dan berstruktur membantu menciptakan tampilan yang rapi. Dengan siluet yang terasa ringan dan mudah dikenakan, tipe celana ini juga menjadi pilihan ideal bagi mereka yang baru ingin mencoba barrel pants untuk pertama kalinya. Tak heran jika Celana Barel Jersey banyak digemari oleh berbagai usia, dan terus berkembang dengan pilihan warna yang kian beragam.
Karakter inilah yang membuatnya mudah dipakai dalam berbagai aktivitas, mulai dari bekerja dengan gaya kasual hingga menikmati waktu santai di akhir pekan. Cukup pilih Celana Barel Jersey dan padukan dengan oversized T-shirt, sweatshirt, atau polo shirt untuk menciptakan gaya effortless yang tetap terlihat rapi.
2. Barrel Pants Berbahan Katun: Clean, Ringan, Effortless

Berbeda dari bahan jersey yang lebih terstruktur, barrel pants berbahan katun punya karakter yang lebih flowy. Potongan melebar di bagian paha khas barrel tetap ada, tetapi material katun yang lebih ringan membuat siluetnya terasa lebih lembut dan tidak terlalu "menggembung". Hasilnya: barrel pants yang terlihat lebih santai, luwes, dan mudah dikenakan untuk berbagai kesempatan. Karakter inilah yang membuat barrel pants berbahan katun menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dipadupadankan, baik dengan kemeja, blouse, kardigan, maupun T-shirt favorit.
Di kategori ini, UNIQLO menghadirkan dua pilihan dengan karakter yang berbeda. Untuk wanita, ada Celana Rileks Katun Volume yang menawarkan siluet barrel yang lebih lembut berpadu aksen volume yang terasa ringan dan flowy, menjadikannya pilihan yang cocok untuk gaya kasual sehari-hari.

Sementara itu, untuk pria, Celana Barel hadir dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Material katun 100% yang digunakan dipadukan dengan detail seperti tapered hem, aksen lipit kecil, dan adjustable waist, menciptakan tampilan yang clean dan modern. Karakternya yang versatile membuat Celana Barel mudah dikenakan untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari, ke kantor, hingga agenda yang membutuhkan tampilan sedikit lebih polished.
3. Barrel Pants Berbahan Denim: Everyone's Favorite yang Tak Lekang Waktu

Popularitas barrel pants tidak bisa dilepaskan dari denim. Sebagai salah satu material yang sudah lama menjadi bagian dari wardrobe sehari-hari, denim menjadi medium yang membuat siluet barrel lebih mudah diterima oleh banyak orang, terutama generasi muda. Saat siluet barrel mulai hadir dalam bentuk jeans, banyak orang menemukan bahwa potongan yang awalnya terasa baru ternyata sangat mudah dikenakan dalam keseharian. Perpaduan antara material yang sudah familiar dengan siluet yang terasa segar inilah yang kemudian ikut mendorong semakin populernya barrel pants dalam beberapa musim terakhir. Bagi banyak orang, denim juga menjadi pintu masuk pertama untuk mengenal siluet barrel.
Salah satu koleksi yang banyak digemari adalah Jeans Barrel Baggy. Berbeda dari jeans umumnya yang cenderung berbahan kaku, item ini dibuat menggunakan perpaduan katun dan lyocell untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut, ringan, dan fleksibel saat dikenakan. Siluet curve-cut yang dimilikinya juga membuat potongan barrel terasa lebih mudah dipakai oleh berbagai bentuk tubuh, sehingga kerap menjadi pilihan bagi mereka yang baru pertama kali mencoba siluet ini. Berdasarkan masukan konsumen, Jeans Barrel Baggy juga dikenal karena kemampuannya menciptakan proporsi yang seimbang tanpa terasa berlebihan, menjadikannya salah satu model yang paling populer untuk berbagai kalangan usia.
Bagi yang mencari interpretasi barrel jeans yang lebih statement, UNIQLO juga menghadirkan Jeans Barel, salah satu produk terbaru musim ini dari lini UNIQLO : C. Jeans Barel dari lini UNIQLO : C ini hadir dengan siluet yang lebih tegas dan karakter yang lebih kuat. Dibuat menggunakan yarn-dyed colored denim, koleksi ini menawarkan tampilan yang lebih sophisticated sekaligus menghadirkan dimensi warna yang kaya khas denim berwarna. Detail curved side seams yang membentuk siluet barrel menjadi daya tarik utamanya, menciptakan tampilan yang modern dan langsung memberi karakter pada keseluruhan gaya berpakaian.
Menemukan Barrel Pants yang Paling Pas
Setiap orang memiliki preferensinya masing-masing, begitu juga dalam memilih outfit untuk dikenakan sehari-hari. Karena itulah barrel pants UNIQLO hadir dalam beragam versi dan material yang berbeda. Masing-masing menawarkan karakter dan pengalaman memakai yang juga berbeda, memberikan lebih banyak pilihan bagi setiap orang untuk menemukan barrel pants yang paling sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup, maupun preferensi berpakaiannya.
Menariknya, menemukan barrel pants yang paling sesuai terkadang berarti melirik lebih jauh dari section yang biasa kamu kunjungi di toko. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai pilihan yang tersedia, karena bisa jadi barrel pants yang paling pas untukmu justru ada di men's section, atau bahkan di women's section. Pada dasarnya, barrel adalah siluet yang dapat dinikmati oleh siapa saja, terlepas dari usia, gender, ataupun gaya personal.
Temukan barrel pants yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya personalmu di seluruh toko UNIQLO Indonesia, UNIQLO.com, atau melalui aplikasi UNIQLO.
Situs khusus barrel pants UNIQLO : https://www.uniqlo.com/id/id/special-feature/cp/barrel

(Red)

Kasus PTPN IV Cot Girek, Akademisi USK Dorong Dialog Permanen dan Penegakan Hukum

admin — Wed, 15 Jul 2026 18:20:00 +0700+0700

Kasus PTPN IV Cot Girek, Akademisi USK Dorong Dialog Permanen dan Penegakan Hukum

Banda Aceh|sumut24.co

- Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr. T. Saiful Bahri, SP., M.Si, menilai penyelesaian kasus pencurian, gangguan aktivitas kebun, serta konflik sosial di lahan PTPN IV Regional VI Cot Girek, Aceh Utara, tidak boleh dilakukan secara parsial.

Menurut Saiful, persoalan tersebut harus diletakkan dalam kerangka penyelesaian yang menyeluruh: dialog sosial harus dibuka, kesejahteraan masyarakat sekitar harus diperhatikan, aktivitas kebun harus dipulihkan, dan penegakan hukum terhadap tindakan pencurian maupun gangguan keamanan tetap harus berjalan.

"Seluruh pihak, baik perusahaan, masyarakat, maupun kelompok lain yang terlibat atau terdampak, perlu duduk bersama merumuskan solusi permanen. Dialog harus difasilitasi agar aktivitas kebun dapat berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pihak yang terus mengalami kerugian," kata Saiful Bahri kepada Dialeksis, Selasa (14/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan Saiful merespons sejumlah pemberitaan terkait kondisi Kebun PTPN IV Regional VI Cot Girek. Sebelumnya, Antara Aceh melaporkan ribuan pekerja kebun mengalami tekanan ekonomi akibat penjarahan tandan buah segar sawit. Dalam laporan itu disebutkan sekitar 2.400 pekerja terdampak karena hilangnya premi panen yang selama ini menjadi bagian penting pendapatan keluarga mereka.

Sejumlah media nasional juga memberitakan bahwa aksi okupasi dan penjarahan di Kebun Cot Girek telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp62,6 miliar hingga awal Juni 2026. Angka itu belum termasuk dugaan kerusakan tanaman yang diperkirakan mendekati Rp1 miliar.

Saiful mengatakan, dalam situasi seperti ini pemerintah tidak cukup hanya hadir sebagai penonton. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu mengambil peran aktif sebagai fasilitator agar penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penghentian gangguan di lapangan, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kebun.

"Terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, perlu ada dialog antara masyarakat dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dialog ini diharapkan menemukan solusi permanen, bukan sekadar meredakan keadaan sementara," ujarnya.

Ia menilai, penyelesaian permanen harus dimulai dari pemetaan masalah secara jernih. Bila ada aspirasi masyarakat terkait lahan, kemitraan, lapangan kerja, atau pemberdayaan ekonomi, hal itu perlu dibicarakan dalam forum resmi dan terbuka. Namun, pada saat yang sama, tindakan pencurian, intimidasi, penghalangan aktivitas kebun, dan perusakan aset tidak boleh dibenarkan.

"Harus dibedakan antara aspirasi masyarakat yang perlu didengar dengan tindakan pencurian dan gangguan terhadap aktivitas kebun. Aspirasi harus dibuka ruang penyelesaiannya, tetapi tindakan melawan hukum tetap harus diproses agar tidak menjadi kebiasaan buruk," kata Saiful.

Menurutnya, gangguan terhadap aktivitas PTPN IV bukan hanya merugikan perusahaan atau negara, tetapi juga berdampak langsung kepada pekerja, buruh panen, keluarga karyawan, pedagang kecil, dan masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada denyut ekonomi perkebunan.

"Kalau kebun terganggu, yang rugi bukan hanya perusahaan. Pekerja kehilangan premi, keluarga pekerja tertekan, ekonomi lokal melemah, dan suasana sosial menjadi tidak tenang. Karena itu, stabilitas keamanan di sekitar kebun harus dijaga," ucapnya.

Saiful mendorong dibentuknya forum penyelesaian terpadu yang melibatkan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, PTPN IV, perwakilan pekerja, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, serta unsur terkait lainnya. Forum tersebut, kata dia, perlu bekerja dengan dasar data, peta, dokumen legal, dan kondisi sosial masyarakat di lapangan.

Ia menyebut, langkah seperti pengukuran ulang batas lahan, verifikasi klaim masyarakat, evaluasi pola kemitraan, serta penyusunan program pemberdayaan ekonomi warga sekitar dapat menjadi bagian dari jalan keluar. Dengan begitu, penyelesaian tidak hanya menekan konflik, tetapi juga membangun kepercayaan baru antara perusahaan dan masyarakat.

"Solusi yang baik harus berbasis data dan keadilan. Jika ada persoalan batas, maka harus dipetakan. Jika ada tuntutan kesejahteraan, maka perlu dirumuskan skema pemberdayaan. Jika ada tindakan pidana, maka hukum harus bekerja. Semua jalur itu bisa berjalan bersamaan," katanya.

Saiful juga mengingatkan perusahaan agar tidak hanya melihat masyarakat sekitar sebagai pihak luar dari aktivitas perkebunan. Menurutnya, perusahaan perkebunan negara perlu memperkuat komunikasi sosial, memperluas program pemberdayaan, serta memastikan keberadaan kebun memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

"Perusahaan juga perlu membangun hubungan sosial yang lebih kuat dengan masyarakat sekitar. Program pemberdayaan, kesempatan kerja, kemitraan ekonomi, dan komunikasi yang terbuka harus diperkuat agar masyarakat merasa ikut memperoleh manfaat dari keberadaan kebun," ujarnya.

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa ruang dialog tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap tindakan penjarahan. Negara, kata dia, harus hadir menjaga aset publik, melindungi pekerja, dan memastikan aktivitas ekonomi strategis tidak lumpuh akibat gangguan yang berulang.

"Terhadap gangguan dan pencurian yang terjadi selama ini di lokasi PTPN IV Regional VI, perlu ada langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur, sehingga menimbulkan efek jera. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kebun," katanya.

Ia berharap seluruh pihak menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan dengan provokasi. Menurut Saiful, Cot Girek membutuhkan penyelesaian yang dingin, rasional, dan berkeadilan. Bukan penyelesaian yang hanya memenangkan satu pihak, tetapi solusi yang menyelamatkan pekerja, masyarakat, perusahaan, dan kepentingan negara.

"Yang harus dicari adalah titik temu. Kebun harus kembali produktif, pekerja harus terlindungi, masyarakat harus diperhatikan, dan hukum harus ditegakkan. Jika empat hal ini berjalan, konflik bisa diredam dan ekonomi masyarakat sekitar dapat pulih," ujar Saiful Bahri selaku Ketua PERHEPI Aceh.

(Red)

Gelorakan Budaya Literasi Sejak Dini, Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang dan Taman Baca Nurul Iman

admin — Wed, 15 Jul 2026 18:15:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Semangat menumbuhkan kecintaan membaca bagi generasi penerus terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Pada Rabu pagi ini, (15/7/2026) sekira pukul 10.08 Wib, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, memimpin langsung kunjungan kerja ke PAUD Sentang serta Perpustakaan dan Taman Baca Nurul Iman, Kecamatan Kisaran Timur. Kegiatan ini diselenggarakan khusus sebagai langkah nyata penguatan budaya literasi bagi anak usia dini.

Rombongan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan disambut hangat oleh sejumlah unsur yang hadir di lokasi, antara lain Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Juni Rianto, para pengurus TP PKK Kabupaten, perwakilan Dinas Perpustakaan Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kecamatan Kisaran Timur beserta jajaran kader, Kepala dan guru PAUD Sentang, Ketua Relawan Taman Baca Nurul Iman, serta tamu undangan lainnya.

Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan. Ny. Yusnila Indriati Taufik bersama Ny. Juni Rianto turun langsung berinteraksi akrab dengan anak-anak PAUD. Berbagai kegiatan menyenangkan berbasis literasi dilaksanakan bersama, mulai dari membaca buku secara bersama-sama, sesi mendongeng yang memikat, bermain permainan edukatif, hingga bernyanyi riang gembira. Di momen berharga tersebut, Ketua TP PKK juga secara simbolis menyerahkan bingkisan berisi krayon dan perlengkapan alat tulis kepada seluruh anak PAUD Sentang. Pemberian ini diharapkan dapat memicu semangat belajar serta mengasah kreativitas anak sejak usia emas pertumbuhannya.

Dalam amanat yang disampaikan, Ny. Yusnila Indriati Taufik menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bukti nyata komitmen dan dukungan penuh TP PKK Kabupaten Asahan terhadap upaya memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak usia dini. "Menanamkan kebiasaan membaca sejak dini adalah pondasi penting untuk membangun karakter yang kuat, pikiran yang cerdas, serta imajinasi yang luas bagi anak-anak kita. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh minat baca yang tinggi, kreativitas yang berkembang, serta terbentuknya karakter anak yang berkelas melalui pembiasaan budaya literasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar sinergi yang terjalin saat ini antara TP PKK, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dapat terus diperkuat dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak ini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus menanamkan kecintaan mendalam terhadap literasi sejak usia dini demi mewujudkan generasi Kabupaten Asahan yang cerdas, berwawasan luas, dan gemar membaca.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kehangatan, serta berakhir sekira pukul 11.30 Wib. Kehadiran pimpinan TP PKK diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan literasi di lingkungan masing-masing. (dre)

Distribusi BBM Medan dan Sumut Macet Total Akibat PHK Massal Sopir Vendor

admin — Wed, 15 Jul 2026 16:28:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Medan dan berbagai wilayah di Sumatera Utara belakangan ini memicu kepanikan warga. Pemandangan antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi hal yang lumrah dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, tidak sedikit SPBU yang terpaksa memasang papan pengumuman bertuliskan "Maaf BBM Habis" karena kehabisan pasokan.

Menanggapi situasi krusial ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekosongan stok di kilang. Pihak berwenang mengklaim bahwa ketersediaan BBM di depot sebenarnya aman dan mencukupi. Masalah utama yang menjadi biang kerok dari kelumpuhan ini adalah mandeknya jalur distribusi secara total dari Fuel Terminal Medan menuju lembaga penyalur.

Berdasarkan koordinasi langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, M. Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, diketahui bahwa akar masalah bersumber dari pemecatan massal atau PHK terhadap ratusan sopir truk tangki BBM. Ketika ratusan pengemudi ini diberhentikan secara serentak, manajemen tidak menyediakan kru pengganti yang siap beroperasi. Akibatnya, puluhan truk tangki BBM hanya terparkir di depot dan tidak beroperasi, yang kemudian memicu efek domino hingga menyebabkan kelangkaan pasokan di Medan, Binjai, Deli Serdang, bahkan hingga ke sebagian wilayah Aceh.

Pihak Pertamina memberikan klarifikasi bahwa para sopir truk tangki yang terkena dampak tersebut bukanlah karyawan langsung dari Pertamina. Mereka merupakan pekerja di bawah naungan Vendor Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P) yang menjadi mitra resmi dari Pertamina Patra Niaga. Dengan demikian, kebijakan pemberhentian massal tersebut sepenuhnya merupakan langkah internal dari manajemen vendor yang bersangkutan.

Mengenai alasan di balik keputusan ekstrem tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa saat ini vendor resmi pengangkut BBM sedang melakukan proses pembenahan manajemen sopir armada. Merujuk pada pola kasus serupa yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, istilah pembenahan manajemen ini biasanya mencakup evaluasi kinerja massal terhadap sopir yang indisipliner, restrukturisasi atau pengurangan sub-vendor yang dinilai kurang produktif, hingga proses seleksi ulang bagi para pengemudi.

Meskipun langkah evaluasi internal dan restrukturisasi tersebut merupakan hak penuh dari pihak vendor demi meningkatkan kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengingatkan dengan tegas agar kebijakan korporasi tidak mengorbankan kepentingan publik. Proses pembenahan internal seharusnya dibarengi dengan rencana mitigasi yang matang, seperti menyiapkan sopir cadangan, agar distribusi komoditas energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak tersendat dan aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh total. Red

UMKM di PRSU Rugi, Forda UKM Sumut: Omzet Turun Lebih 50 Persen Akibat Tiket Mahal

admin — Wed, 15 Jul 2026 16:03:00 +0700+0700

MEDAN – Memasuki sepekan pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026, ajang yang sejatinya diharapkan menjadi pesta rakyat, sarana promosi budaya, serta penggerak ekonomi masyarakat justru menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara menilai penyelenggaraan PRSU tahun ini belum memberikan dampak positif yang diharapkan, melainkan justru membebani para pelaku usaha, bahkan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kerugian.

Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, salah satu akar permasalahan yang paling terasa adalah tingginya harga tiket masuk yang diberlakukan, khususnya pada akhir pekan, yang berkisar antara Rp35.000 hingga Rp75.000 per orang.

Angka tersebut dinilai terlalu memberatkan masyarakat, sehingga banyak dari mereka mengurungkan niat untuk berkunjung. Penurunan jumlah pengunjung yang tajam ini berimbas langsung pada anjloknya hasil penjualan atau omzet.

"Jelas terjadi penurunan yang sangat nyata. Kondisi pendapatan UMKM di PRSU tahun ini jauh lebih buruk dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah harga tiket yang terasa terlalu mahal bagi masyarakat, sehingga minat untuk datang menurun drastis. Di saat yang sama, daya beli pengunjung sendiri juga sedang berada pada tingkat yang rendah," ujar Sri Wahyuni.

Tidak hanya harga tiket, biaya sewa tempat yang dibebankan kepada peserta pun menjadi beban tersendiri. Untuk satu unit stan berukuran relatif kecil, yakni 2 kali 2 meter selama masa penyelenggaraan yang berlangsung sekitar satu bulan, pelaku usaha harus merogoh kocek hingga mencapai Rp24 juta. Sebagai perbandingan, biaya sewa stan pada ajang INACRAFT saja, pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang digelar di Jakarta, hanya berkisar sekitar Rp18 juta.

Kesenjangan antara tingginya biaya operasional dan pendapatan yang masuk membuat para pelaku usaha terjepit bahkan merugi. Banyak dari mereka terpaksa menaikkan harga jual produk agar dapat menutupi biaya produksi maupun biaya partisipasi dalam pameran. Namun langkah ini ternyata tidak membawa solusi berarti, lantaran daya beli masyarakat tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan.

Kondisi ini nyata dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Para pengrajin ulos maupun pelaku industri fesyen yang memamerkan karya dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah mengaku hanya sedikit barang yang terjual. Sebagian besar transaksi justru terjadi pada hari pembukaan, yang banyak didominasi oleh para pejabat yang hadir dalam acara tersebut.

Setelah masa itu berlalu, pengunjung cenderung hanya melihat-lihat tanpa melakukan pembelian, dan produk bernilai tinggi nyaris tidak terserap pasar.

Kesulitan serupa juga dialami oleh pelaku usaha di sektor kuliner. Meskipun mereka menaruh harapan besar pada ramainya pengunjung untuk mendatangkan keuntungan, kenyataan yang ditemui justru sebaliknya. Sepinya pembeli membuat perputaran modal menjadi terhambat, sementara biaya yang telah dikeluarkan untuk menyewa tempat dan persiapan tetap harus ditanggung.

Berdasarkan data yang diterima Forda UKM Sumut dari para peserta, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PRSU pada tahun 2023, rata-rata omzet penjualan para pelaku usaha tahun ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 50 persen. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan di lapangan.

Sri Wahyuni berharap kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi seluruh pihak penyelenggara di masa mendatang. PRSU seharusnya benar-benar menjadi wadah yang mendorong kemajuan dan pemasaran hasil karya masyarakat, bukan justru menjadi beban ekonomi yang merugikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

"Ini menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, PRSU harus benar-benar mampu menjadi ajang promosi yang efektif sekaligus penggerak roda ekonomi bagi UMKM, bukan sebaliknya menambah beban yang harus mereka pikul," pungkas Sri Wahyuni Nukman yang juga pernah menjadi Sekretaris IWAPI Sumut ini.rel

Pemkab Simalungun Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO

admin — Wed, 15 Jul 2026 16:00:00 +0700+0700

Simlungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Acara yang berlangsung di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun, Selasa (14/7/2026)

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengambil kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kabupaten Simalungun, sebagai upaya pemerintah untuk memperkokoh kerja sama dan sinergi dalam upaya mencegah berbagai perbuatan melanggar hak perempuan serta tindak pidana perdagangan orang, hingga menjangkau sampai ke tingkat nagori.

Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, melaporkan, kegiatan ini disusun dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang tepat, serta membangun perilaku yang mendukung upaya perlindungan di kalangan seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah awal untuk mengenali tanda-tanda adanya korban maupun pelaku tindak kekerasan.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terus-menerus hingga ke wilayah paling bawah.

"Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, hingga penelantaran. Oleh karena itu, kepedulian dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dicegah sejak dini," ungkap Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mewujudkan target nol kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjangkau hingga ke tingkat nagori.

Mixnon juga menghimbau seluruh masyarakat, khususnya mereka yang mengalami perlakuan kekerasan, agar tidak merasa takut maupun malu untuk melaporkan kejadian yang dialami. "Langkah ini penting agar para korban segera mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dan sesuai kebutuhan,"tandasnya.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai pihak. Dari Kepolisian Resort Simalungun hadir Aiptu Khairul Nizar dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Simalungun.

Meski demikian, Khirul tetap mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor apabila menemukan indikasi atau dugaan terjadinya tindak pidana tersebut di lingkungan sekitar.

Sementara itu, narasumber dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic, Ruth Maya Tamba, memaparkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 yang mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ruth juga menjelaskan tentang kondisi psikologis korban yang belum pulih sering kali menjadi penghambat bagi mereka untuk mengakses layanan bantuan maupun menyampaikan laporan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan psikologis merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam upaya penanganan serta pemulihan korban kekerasan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan terus memperkuat komitmennya melalui perluasan sosialisasi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta mempererat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Semua upaya ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan benar-benar bebas dari ancaman kekerasan terhadap perempuan maupun tindak pidana perdagangan orang bagi seluruh warga Kabupaten Simalungun.(LP)

Tertibkan Kenderaan Dinas, Pemkab Simalungun Gelar Apel Kendaraan

admin — Wed, 15 Jul 2026 15:59:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar kegiatan Apel Kendaraan Dinas di halaman Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakil Bupati Simalungun, sebagai langkah dalam rangka penertiban pengelolaan aset daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan seluruh kendaraan dinas, baik roda dua, roda empat, maupun roda enam yang digunakan untuk keperluan tugas kedinasan telah tercatat dengan benar dalam Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B).

Selain itu, apel ini juga bertujuan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan ketaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menjelaskan bahwa apel ini menjadi sarana pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik sekaligus kelengkapan administrasi setiap kendaraan dinas yang beroperasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Kami meminta kepada Kepala BPKPD untuk benar-benar memeriksa secara teliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Bagi kendaraan yang tidak hadir hari ini, agar segera dikirimkan surat panggilan dan harus diperiksa dalam minggu ini, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak," tegasnya.

Mixnon juga menyoroti secara khusus kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan memberikan tenggang waktu selama dua minggu terhitung sejak pelaksanaan apel ini bagi pihak yang belum melunasinya. "Segeralah melunasi kewajiban tersebut, paling lambat dua minggu ke depan harus sudah terbayar seluruhnya," tandasnya.

Mixnon juga mengingatkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pengguna kendaraan dinas agar senantiasa memasang pelat nomor khusus kendaraan dinas berwarna merah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hal yang paling penting, kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar non-subsidi, dan dilarang keras mengisi bahan bakar bersubsidi untuk keperluan kendaraan kedinasan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memantau kondisi fisik kendaraan serta mencatat tingkat kerusakannya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan perawatan aset ke depannya.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fasilitas yang diberikan negara ini wajib kita jaga dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, bagi rekan kerja yang kendaraannya belum hadir, harap segera dihubungi agar dapat bergabung saat ini juga," ujarnya.

Simson juga menambahkan bahwa petugas dari Kantor Pelayanan SAMSAT turut hadir dalam kegiatan ini. Kehadiran pihak SAMSAT bertujuan memverifikasi pembayaran pajak kendaraan dinas sekaligus memastikan penyetoran pajak telah sesuai ketentuan. "Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak," ujarnya.

Apel kendaraan dinas hari ini diikuti oleh kendaraan milik Dinas-Dinas lingkup Pemkab, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. Sementara untuk kendaraan dinas yang berada di lingkungan Kecamatan, pelaksanaan apel dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 mendatang, yang akan dilaksanakan di lokasi yang sama serta di Kantor Samsat Simalungun Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar.(LP)

Galian C Ilegal di Kampung Karo Diduga Kebal Hukum, Jalan Pancasila Terancam Hancur, Warga Resah Debu Bertebaran

admin — Wed, 15 Jul 2026 15:50:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Aktivitas galian C yang diduga ilegal di kawasan Kampung Karo, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan. Meski aktivitasnya berlangsung terang-terangan, hingga kini belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Material hasil galian diduga diangkut menggunakan truk dan dibuang ke kawasan kompleks perumahan. Truk-truk bermuatan tanah itu setiap hari melintas di Jalan Pancasila, Desa Paya Gambar, sehingga menimbulkan debu tebal yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Selain menimbulkan polusi debu, intensitas kendaraan bertonase berat juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan Jalan Pancasila. Warga menyebut kondisi jalan mulai mengalami keretakan dan terancam "kupak-kapik" akibat terus dilalui truk pengangkut material.

"Kalau terus dibiarkan, jalan ini pasti cepat hancur. Debunya juga sangat mengganggu, apalagi saat cuaca panas," ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Lebih jauh, beredar dugaan bahwa aktivitas galian C tersebut milik seorang oknum berinisial S yang berdomisili di Desa Mesjid.

Aktivitas penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan dan berpotensi dikenai sanksi pidana apabila terbukti tidak memiliki perizinan yang sah.

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM Sumatera Utara, Satpol PP, serta aparat kepolisian segera turun ke lokasi untuk memeriksa legalitas aktivitas galian tersebut dan menghentikan operasional jika terbukti melanggar aturan.

Warga berharap penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa pandang bulu agar kerusakan lingkungan dan infrastruktur tidak semakin parah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.red2

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bekali Ratusan Siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Menjadi "Pahlawan Digital" dalam MPLS

admin — Wed, 15 Jul 2026 15:33:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Ratusan peserta didik baru SMA Negeri 1 Lubuk Pakam mengikuti rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan penuh semangat. Tidak sekadar mengenalkan lingkungan sekolah, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatkan literasi digital sebagai bekal menghadapi tantangan era teknologi menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Rabu (15/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Junaidi Malik, SH, hadir sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai pentingnya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi kalangan pelajar.

Di hadapan ratusan siswa, Junaidi menegaskan bahwa MPLS merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam membangun karakter peserta didik. Menurutnya, sejak hari pertama memasuki lingkungan sekolah, para siswa harus dibekali sikap disiplin, tanggung jawab, integritas, serta rasa percaya diri agar mampu berinteraksi secara positif dengan teman, guru, maupun seluruh warga sekolah.

"Kegiatan ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter, wawasan kebangsaan, serta pemahaman terhadap tata tertib sekolah. Dengan demikian, para siswa siap mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, motivasi tinggi, dan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman," ujar Junaidi.

Dalam sesi edukasi, Junaidi juga memperkenalkan gerakan "Pahlawan Digital" yang mengusung moto "Berani Melindungi, Berani Menginspirasi, dan Berani Berbuat Baik." Gerakan tersebut mengajak para pelajar untuk menjadi generasi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi, bijak menggunakan media sosial, serta berani menjadi pelopor kebaikan di ruang digital.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan berbagai ancaman yang harus diwaspadai. Beberapa di antaranya adalah judi online, penipuan daring (scam), pencurian akun, perundungan siber (cyberbullying), penyebaran hoaks, akun palsu, grooming oleh orang asing di internet, penyebaran foto maupun video tanpa izin, phishing, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

"Anak-anak harus menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, jangan mudah membagikan data pribadi, dan jangan takut melapor apabila menjadi korban maupun melihat tindakan yang membahayakan di dunia digital. Jadilah Pahlawan Digital yang mampu melindungi diri sendiri sekaligus menginspirasi orang lain," pesannya.

Menurut Junaidi, pendidikan literasi digital merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan anak di era modern. Edukasi sejak dini menjadi langkah preventif agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan teknologi maupun menjadi korban kejahatan siber yang kini semakin kompleks.

Melalui kegiatan MPLS ini, diharapkan lahir generasi pelajar yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, beretika dalam bermedia digital, serta mampu menjadi agen perubahan positif di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Dengan semangat "Pahlawan Digital", para siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.rel

Rakerda & Family Gathering JMSI Sumut Dapat Dukungan Penuh Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony

admin — Wed, 15 Jul 2026 15:17:00 +0700+0700

Langkat – Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkai dengan Family Gathering (FG) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut menunjukkan tingginya apresiasi terhadap peran JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan profesional.

Salah satu dukungan datang dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Ricky Anthony SH, yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan sejumlah hadiah berupa kipas angin Selasa (14/7/26) untuk para peserta Family Gathering JMSI Sumut.

Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026, di kawasan wisata Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan ini akan dihadiri pengurus serta anggota JMSI dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata terhadap kegiatan tersebut, Ricky Anthony menyerahkan langsung bantuan hadiah kepada pengurus JMSI Sumut, yakni Dony Syahputra selaku Ketua Bidang Organisasi JMSI Sumut yang juga Pemimpin Redaksi Kompasberita.com, serta Ariswan selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi JMSI Sumut yang juga Pemimpin Redaksi Rakyatbicara.co.id.

Dalam kesempatan itu, Ricky Anthony menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan bukan dilihat dari besar atau kecilnya nilai materi, melainkan sebagai simbol kebersamaan dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik antara wakil rakyat dan insan pers.
"Jangan dilihat dari bentuk maupun nilainya, tetapi lihatlah sebagai wujud kebersamaan dan kerja sama yang baik antara wakil rakyat dengan insan media. Bagi saya, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawal pembangunan daerah," ujar Ricky Anthony.

Politisi muda yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan masyarakat tersebut juga mengaku sangat mengapresiasi eksistensi JMSI Sumut yang selama ini aktif membangun profesionalisme perusahaan media siber di Sumatera Utara.

Menurutnya, keberadaan media yang tergabung dalam JMSI memiliki peran penting dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, edukatif, serta mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Ricky Anthony bahkan mengaku memiliki keinginan besar untuk dapat hadir dan bersilaturahmi langsung dengan seluruh peserta Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut. Namun karena telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, dirinya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan tersebut.

"Sebenarnya saya ingin sekali hadir dan berkumpul bersama rekan-rekan media yang tergabung di JMSI Sumut. Namun pada tanggal yang sama saya sudah memiliki agenda penting yang tidak bisa saya wakilkan. Meski demikian, hati dan dukungan saya tetap bersama JMSI Sumut," ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, Ricky Anthony menitipkan salam hormat dan ucapan selamat melaksanakan Rakerda serta Family Gathering kepada seluruh pimpinan perusahaan media dan anggota JMSI Sumut yang hadir.

"Tolong sampaikan salam hormat saya kepada seluruh pimpinan redaksi dan keluarga besar JMSI Sumut. Semoga Rakerda dan Family Gathering ini berjalan sukses, lancar, menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi serta semakin mempererat tali silaturahmi antaranggota JMSI se-Sumatera Utara," tutup Ricky Anthony.

Sementara itu, pengurus JMSI Sumut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan Wakil Ketua DPRD Sumut tersebut. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari unsur legislatif, menjadi motivasi tersendiri bagi JMSI Sumut untuk terus berkembang menjadi organisasi perusahaan media yang profesional, independen, dan berkontribusi positif bagi masyarakat Sumatera Utara.

Dengan semakin banyaknya dukungan yang mengalir dari berbagai elemen, pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut 2026 diyakini akan berlangsung meriah serta menjadi momentum penting dalam memperkuat soliditas organisasi dan mempererat hubungan silaturahmi antaranggota JMSI di seluruh Sumatera Utara. Rel

Rakerda & Family Gathering JMSI Sumut Dapat Dukungan Penuh Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony

admin — Wed, 15 Jul 2026 15:08:00 +0700+0700

PT Prima Terminal Petikemas dan PT BNCT Dukung Kegiatan Rakerda - Family Gathering JMSI Sumut

admin — Wed, 15 Jul 2026 13:38:00 +0700+0700

Medan– PT Prima Terminal Petikemas (PTP) dan PT Belawan New Container Terminal (BNCT) memberikan dukungan terhadap kegiatan family gathering / rekreasi keluarga sekaligus pelantikan pengurus cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang berlangsung di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian dua hadiah lucky draw sepeda cantik yang menambah semarak kegiatan dan disambut antusias oleh para peserta.

Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH, MH, menyampaikan apresiasi kepada PT Prima Terminal Petikemas dan PT Belawan New Container Terminal atas partisipasi dan dukungan yang diberikan.

"Terima kasih kepada PT Prima Terminal Petikemas dan PT Belawan New Container Terminal yang telah mendukung kegiatan JMSI Sumut. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik antara perusahaan, dunia usaha, dan media dapat terus berlanjut serta semakin ditingkatkan di masa mendatang," ujar Rianto.

Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara media dan dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, mendukung iklim investasi, serta mendorong pembangunan di Sumatera Utara.rel

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan Resmi Memulai KKN di Desa Teluk Dalam, Usung Semangat "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan"

admin — Wed, 15 Jul 2026 13:38:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Gelombang semangat pembangunan menyapa Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, menjadi hari bersejarah bagi warga desa, seiring kehadiran sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Asahan (FT-UNA) yang secara resmi memulai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kedatangan tim ini disambut hangat langsung oleh Kepala Desa Teluk Dalam, Fauzi Lubis, di Balai Desa setempat, Senin (13/7/2026).

Kegiatan KKN yang berlangsung di desa ini mengusung tema utama "Bersama Membangun Desa Menuju Masa Depan". Tim yang terdiri dari 17 orang mahasiswa ini diketuai oleh Rizky Riansyah Panjaitan, dengan Syafrizal Ritonga sebagai wakil ketua, serta didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Azra'i Sirait, S.T., M.Kom.

Dalam pernyataannya, Ketua Tim KKN Rizky Riansyah Panjaitan menyampaikan bahwa tema yang diangkat merupakan cerminan tekad seluruh peserta untuk mewujudkan kemajuan desa secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan persiapan kebutuhan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Desa Teluk Dalam, khususnya Kepala Desa Fauzi Lubis.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan luar biasa yang diberikan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan dapat berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rizky..

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Tim KKN Syafrizal Ritonga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran berharga bagi mahasiswa untuk menyentuh realita kehidupan masyarakat secara langsung. KKN diharapkan dapat melatih kepekaan mahasiswa terhadap harapan dan kebutuhan warga desa, sekaligus melahirkan gagasan-gagasan kreatif serta inovatif untuk mendorong laju pembangunan.

"Ini adalah langkah awal kami memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Dari situlah kami berharap dapat menyumbangkan pemikiran cerdas yang sesuai dengan keperluan desa," jelas Syafrizal.

Sementara itu, Kepala Desa Teluk Dalam Fauzi Lubis menyambut baik kehadiran para mahasiswa dan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan KKN. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi diskusi dan kerja sama demi memajukan desa sejalan dengan tema yang diusung.

"Saya mewakili seluruh warga dan Pemerintah Desa mengucapkan selamat datang di Desa Teluk Dalam. Pintu kami selalu terbuka untuk berdiskusi demi kemajuan bersama," ucap Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi Lubis berharap ilmu yang telah didapatkan mahasiswa di bangku kuliah dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat. Selain itu, ia berharap para mahasiswa dapat menjadi teladan yang baik sebagai insan berpendidikan, serta bersinergi mewujudkan masa depan yang lebih gemilang bagi Desa Teluk Dalam.

"Terapkanlah ilmu yang kalian miliki dan berikan contoh yang baik. Mari kita bergandengan tangan membangun desa ini demi masa depan yang lebih cerah," tutupnya penuh harap. (tec)

Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar: Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan

admin — Wed, 15 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Kabupaten Deliserdang OK Hendri, SH,menyoroti dugaan pengelolaan dana operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, yang dinilai harus dijelaskan secara terbuka kepada seluruh anggota BPD.

Menurut OK Hendri, dana operasional BPD merupakan anggaran yang penggunaannya harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan diketahui oleh seluruh anggota BPD.

"Penggunaan dana operasional BPD harus jelas dipergunakan untuk apa saja. Dana tersebut pada prinsipnya merupakan hak operasional kelembagaan BPD, sehingga mekanisme penggunaannya harus transparan dan diketahui seluruh anggota," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila ada anggota BPD yang tidak aktif, bukan berarti dana operasional yang menjadi hak kelembagaan dapat langsung dibagikan kepada anggota lain tanpa adanya kesepakatan bersama dan laporan pertanggungjawaban.

"Kalaupun dana itu dialihkan penggunaannya, harus melalui kesepakatan seluruh anggota BPD serta dibuat laporan pertanggungjawaban yang jelas mengenai kegiatan operasional yang dibiayai. Tidak boleh dibagi-bagi begitu saja tanpa dasar administrasi yang sah," tegasnya.

OK Hendri mengatakan, apabila benar terdapat penggunaan dana operasional tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa pertanggungjawaban, maka hal tersebut patut menjadi perhatian aparat pengawas.

"Kita sangat menyesalkan apabila dana operasional dibagi-bagi tanpa laporan yang jelas. Jika benar demikian, tentu harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Ia juga mendorong agar persoalan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice atau musyawarah yang melibatkan seluruh pihak, sehingga tidak langsung berujung pada proses hukum.

"Kami berharap penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui Restorative Justice. Jika anggota BPD yang merasa dirugikan tidak memperoleh penyelesaian, maka persoalan ini dapat dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tentu aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan," ujarnya.

OK Hendri menambahkan, ke depan keberadaan Rumah Restorative Justice di setiap desa diharapkan mampu menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa secara adil dan transparan. Namun apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, ia meminta Inspektorat maupun aparat penegak hukum memeriksa penggunaan dana operasional BPD Desa Paya Gambar sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami meminta semua pihak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa," pungkasnya.red2

Akses Pembiayaan Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Anggi Rhaditya Lubis: Modal Harus Digunakan Secara Produktif

admin — Wed, 15 Jul 2026 11:42:00 +0700+0700

MEDAN – Akses pembiayaan yang tepat menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, memiliki daya saing, serta tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Asoka Arians Properti, Anggi Rhaditya Lubis, S.P., M.M., saat menjadi narasumber dalam Workshop Pembiayaan UMKM Potensial yang diselenggarakan Bank Indonesia di Hotel Grand City Hall, Medan, 10 Juli 2026.

Selain memimpin PT Asoka Arians Properti, Anggi juga menjabat sebagai Ketua BPW HIPKA Sumatera Utara, Wakil Ketua REI Sumatera Utara, dan Bendahara Umum Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara.

Dalam paparannya bertajuk Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk Mendorong UMKM Potensial Naik Kelas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, Anggi menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini terdapat sekitar 65 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Meski memiliki kontribusi besar, menurutnya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Persoalan utama bukan hanya kekurangan modal, tetapi bagaimana UMKM dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Anggi.

Ia menjelaskan, masih banyak UMKM belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit karena belum memiliki laporan keuangan yang tertata, legalitas usaha yang lengkap, literasi keuangan yang memadai, maupun arus kas yang sehat. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha belum masuk kategori bankable.

Anggi menekankan bahwa pembiayaan yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti meningkatkan kapasitas produksi, membeli mesin dan peralatan, melakukan digitalisasi usaha, hingga memperluas jaringan bisnis melalui pembukaan cabang baru.

"Jangan sampai dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif karena justru akan menghambat pertumbuhan usaha," tegasnya.

Menurut Anggi, indikator UMKM naik kelas dapat dilihat dari meningkatnya omzet, produktivitas, jumlah tenaga kerja, perluasan pasar, tata kelola usaha yang lebih profesional, hingga kemampuan mengakses pembiayaan formal.

Ia juga membagikan pengalaman sebagai pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga arus kas, menentukan prioritas investasi, membangun kepercayaan dengan mitra bisnis, serta terus memperkuat pemasaran sebagai strategi mempertahankan pertumbuhan usaha.

Selain itu, Anggi mengingatkan pelaku UMKM agar memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, mencatat seluruh transaksi secara tertib, melengkapi legalitas usaha, menggunakan rekening khusus usaha, menjaga rekam jejak pembayaran, serta disiplin mengelola arus kas. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Lebih jauh, ia menilai percepatan UMKM naik kelas tidak bisa hanya mengandalkan pelaku usaha semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pendamping UMKM, dan dunia usaha untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

"Penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi, dan sinergi lintas sektor harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar UMKM mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Menutup paparannya, Anggi menegaskan bahwa akses pembiayaan bukan sekadar sumber modal, melainkan jembatan bagi UMKM untuk berkembang menjadi usaha yang sehat, bankable, kompetitif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.red

OJK Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

admin — Wed, 15 Jul 2026 11:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Komitmen ini ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengusung tema "Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity" di Jakarta, Selasa.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menyampaikan bahwa penerapan tata kelola yang kuat adalah kunci efektivitas kebijakan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Saat ini, lanskap risiko global berkembang sangat cepat, mulai dari risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI), ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim.

"Governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Sophia. Penguatan GRC ini juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah terkait reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi demi menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.

Dukungan serupa datang dari lintas kementerian yang turut hadir dalam forum tersebut:

Kemenko Perekonomian: Diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis. Tata kelola yang baik terbukti memperkuat kredibilitas lembaga dan kepastian bagi investor.

Kementerian Komunikasi dan Digital: Diwakili oleh Dirjen Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi digital, melainkan menjadi basis kepercayaan (trust) untuk meningkatkan produktivitas nasional.

RGS 2026 digelar secara hybrid dan sukses menarik perhatian lebih dari 20.000 peserta, mulai dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, hingga akademisi. Acara ini menghadirkan pakar GRC domestik dan internasional, termasuk perwakilan dari Meta, Danantara Indonesia, perbankan nasional, hingga UNOPS.

Selain diskusi panel, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema "Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future". Kompetisi ini berhasil menjaring 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di Indonesia.

Melalui RGS 2026, OJK berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam membangun ketahanan sektor jasa keuangan demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Rel

OJK, Komdigi, dan Perbankan Sepakat Perkuat Pemberantasan Scam dan Judi Online

admin — Wed, 15 Jul 2026 11:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan industri perbankan nasional sepakat memperkuat sinergi untuk memberantas kejahatan scam dan judi online. Kesepakatan strategis ini dideklarasikan dalam OJK Banking Forum 2026 bertema "Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital" di Kantor OJK, Jakarta. Pertemuan krusial ini dihadiri langsung oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta para direksi bank umum dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa tantangan terbesar sektor jasa keuangan saat ini adalah melindungi masyarakat dari modus kejahatan digital yang kian kompleks demi menjaga kredibilitas sistem keuangan. Sinergi ini diwujudkan salah satunya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang bertugas memperkuat pelindungan konsumen. Hingga saat ini, IASC menunjukkan progres nyata dengan menerima 608.167 laporan, mengidentifikasi lebih dari 1 juta rekening, memblokir 557.751 rekening terindikasi penipuan, serta berhasil menyelamatkan sekaligus mengembalikan dana korban hingga hampir Rp200 miliar.

Dari sisi industri, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa perbankan memegang peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan di era transformasi digital. OJK bersama industri perbankan menerapkan tiga langkah utama, yakni penguatan regulasi, pengawasan berbasis risiko, dan koordinasi penanganan rekening judi online. Komitmen ini terbukti hingga Mei 2026, di mana tercatat ada 2,8 juta penolakan hubungan usaha, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha nasabah terindikasi judi online, serta 32.454 rekening diblokir melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD). Selain itu, laporan transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2025 melonjak tajam hingga 260,03 persen.

Sejalan dengan upaya perbankan, Menteri Komdigi Meutya Hafid menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemutusan akses situs web semata, melainkan harus memutus seluruh mata rantai ekosistemnya, termasuk aliran dana. Komdigi sendiri tercatat telah mengambil tindakan tegas dengan menangani lebih dari 6,7 juta konten bermuatan judi online di berbagai platform digital hingga Juli 2026. Menurut Meutya, pemblokiran ruang digital akan jauh lebih efektif dan berdampak signifikan apabila dibarengi dengan tindakan agresif memutus rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran uang haram tersebut.

Melalui momentum OJK Banking Forum 2026 ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus mentransformasi cara berpikir dan meningkatkan kewaspadaan di era digital. OJK mengimbau industri perbankan nasional untuk menjadikan manajemen risiko teknologi informasi sebagai bagian dari strategi organisasi, memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor. Langkah terintegrasi ini diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas, sekaligus melindungi masyarakat luas dari ancaman kejahatan keuangan. Rel

Diduga Dana Operasional BPD Paya Gambar Tak Transparan, Ketua BPD Bantah Ada Dana yang Tidak Disalurkan

admin — Wed, 15 Jul 2026 11:04:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Pengelolaan dana operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan dana operasional selama beberapa tahun tidak diterima oleh salah seorang anggota BPD.

Informasi yang diperoleh media menyebutkan dana operasional BPD selama lebih kurang tiga tahun dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Bahkan, beredar tudingan bahwa dana tersebut berkaitan dengan pelunasan utang pribadi Ketua BPD. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum dapat dibuktikan dan masih memerlukan pendalaman oleh pihak berwenang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Paya Gambar, Harmaini, memilih tidak memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana operasional BPD.

"Konfirmasi ke Ketua BPD aja," ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Paya Gambar, Ali Bonar, membantah adanya dana operasional yang tidak disalurkan.

"Tidak benar dana operasional tidak disalurkan," katanya.

Ali Bonar menjelaskan dana operasional BPD diberikan kepada anggota yang aktif menjalankan tugas dan mengikuti kegiatan BPD. gak aktif sekali-sekalipun datang tidak apa-apa. Menurutnya, terdapat seorang anggota yang tidak aktif selama sekitar tiga setengah tahun sehingga tidak menerima dana operasional.

"Dana operasional BPD diperuntukkan bagi yang aktif setiap kegiatan BPD. Memang ada satu anggota tidak aktif lebih kurang tiga setengah tahun, jadi tak mungkin dapat dana operasional," ujarnya.

Namun, ketika ditanya mengenai mekanisme penggunaan anggaran yang tidak diberikan kepada anggota yang tidak aktif, Ali Bonar mengakui dana tersebut tidak dikembalikan ke kas desa.

"Dana itu tidak masuk kembali ke kas desa, tetapi dipergunakan oleh anggota BPD yang ada kegiatan, misalnya rapat ke kantor kecamatan dan membeli ATK," jelasnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional BPD. Penggunaan anggaran yang dialihkan kepada anggota lain maupun untuk kebutuhan operasional seharusnya memiliki dasar administrasi, bukti pertanggungjawaban, serta mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Untuk itu, aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, maupun instansi terkait diharapkan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sehingga polemik ini dapat diselesaikan secara transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.red2

Bobby Nasution Berharap Alokasi TKD Sumut Tahun 2027 Tetap Setara 2026

admin — Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pada tahun 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan nominal yang telah dikembalikan Pemerintah Pusat pada tahun 2026.

Harapan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, dampak bencana yang terjadi pada 2025 masih dirasakan masyarakat, terutama terhadap roda perekonomian di daerah terdampak.

"Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan," kata Bobby.

Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumut sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana.

"Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya," ujarnya.

Bobby juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah terdampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik.

Selain itu, ia mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. Menurutnya, Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.

Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengalokasikan tambahan dana TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut. **(DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (14/7/2026).

(Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut/ Munawar Harahap)