Farid Wajdi Soroti Polemik Universal Gloves: Temuan Ombudsman Jangan Berhenti di Kertas

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN — Mantan Anggota Komisi Yudisial (KY) RI periode 2015–2020, Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., menilai polemik PT Universal Gloves tidak lagi layak dipandang semata sebagai persoalan dugaan pencemaran lingkungan. Menurut Farid, perkara tersebut telah berkembang menjadi ujian terhadap integritas birokrasi, efektivitas pengawasan, serta kesungguhan negara dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pernyataan tersebut disampaikan Farid kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Menurut Farid, temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengenai maladministrasi berupa penundaan berlarut seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

"Ketika lembaga pengawas pelayanan publik menemukan cacat dalam proses pemerintahan, respons yang dibutuhkan bukan sikap defensif, melainkan tindakan korektif yang dapat diverifikasi," ujar Farid.

Ia menilai, polemik mengenai pengambilan sampel justru memperlihatkan persoalan yang lebih serius. Perbedaan keterangan mengenai apakah DLHK mengambil sampel air, siapa yang mengambil sampel, jenis sampel yang diperiksa, kapan pengambilan dilakukan, hingga apakah sampel tersebut benar-benar diuji di laboratorium, menunjukkan adanya persoalan dalam ketertelusuran administrasi dan pembuktian ilmiah.

"Dalam pengawasan lingkungan, sampel bukan sekadar benda yang diambil dari suatu lokasi. Sampel merupakan bagian penting dari rantai pembuktian. Jika prosedur pengambilan, penyimpanan, pengujian, hingga hasil laboratorium tidak terdokumentasi secara jelas, kesimpulan mengenai kondisi lingkungan akan kehilangan kredibilitas," lanjutnya.

Farid mengatakan, persoalan menjadi semakin problematis apabila pemerintah telah melakukan pemeriksaan, tetapi tidak segera menguji bukti yang relevan secara ilmiah dan tidak memberikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.

"Administrasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada kegiatan inspeksi. Kewenangan pengawasan selalu beriringan dengan kewajiban untuk bertindak," tegasnya.

Menurut Farid, apabila ditemukan pelanggaran, harus terdapat konsekuensi hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang berbasis data.

Membiarkan laporan menggantung, kata dia, hanya akan menciptakan ruang abu-abu yang merugikan semua pihak. Masyarakat kehilangan kepastian, pemerintah kehilangan kredibilitas, sementara pelaku usaha kehilangan kepastian hukum.

Temuan Ombudsman Harus Berujung Tindakan

Farid menilai, temuan Ombudsman harus diperlakukan sebagai instrumen perbaikan administrasi, bukan sekadar dokumen birokrasi yang berhenti di atas meja.

Menurutnya, permintaan agar DLHK melanjutkan pengawasan hingga penerapan sanksi sesuai hasil pemeriksaan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, dengan batas waktu, indikator, serta penanggung jawab yang jelas.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Harus ada tindak lanjut yang dapat dilihat dan diverifikasi publik," ujarnya.

Ia juga menyoroti pemeriksaan Inspektorat terhadap dugaan kelalaian pejabat. Menurut Farid, pengawasan internal harus dilakukan secara objektif dan substansial.

"Jangan sampai pengawasan internal justru berubah menjadi mekanisme untuk melindungi institusi dari kritik, bukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan," katanya.

Pernyataan Ombudsman Pernah Datang ke Universal Gloves Dipertanyakan

Hal lain yang menjadi sorotan Farid adalah munculnya pernyataan dari pihak DLHK sebelumnya, bahwa Ombudsman pernah mendatangi PT Universal Gloves.

Menurut dia, apabila kunjungan tersebut benar terjadi, harus tersedia jejak administratif yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, apabila tidak pernah ada, pejabat yang menyampaikan informasi tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Keterangan pejabat publik bukan opini pribadi yang bebas dari tuntutan pembuktian. Informasi yang disampaikan dalam kapasitas jabatan harus akurat, terukur, dan dapat diverifikasi," ujarnya.

Farid menambahkan, ketika keterangan pejabat pemerintah bertentangan dengan keterangan lembaga pengawas, publik berhak mendapatkan dokumen dan penjelasan yang dapat diverifikasi, bukan sekadar menyaksikan adu pernyataan.

Karena itu, menurut Farid, penyelesaian polemik PT Universal Gloves harus dikembalikan kepada substansi persoalan.

Pemerintah, kata dia, perlu membuka status pengawasan, hasil pengujian laboratorium, dasar kesimpulan pemeriksaan, tindakan administratif yang telah maupun belum dilakukan, serta alasan hukum apabila sanksi belum dijatuhkan.

"Transparansi semacam ini bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan bagian dari akuntabilitas pelayanan publik," katanya.

Bukan Sekadar Soal Pencemaran

Farid menilai, persoalan paling mendasar dalam kasus tersebut bukan hanya apakah PT Universal Gloves terbukti mencemari lingkungan atau tidak.

"Persoalan yang lebih fundamental adalah apakah negara mampu memastikan dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, diputus berdasarkan bukti, dan ditindaklanjuti tanpa intervensi ataupun penundaan," ujarnya.

Menurutnya, jika pelanggaran terbukti, hukum harus bekerja. Namun, jika tidak terbukti, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskannya berdasarkan data dan kajian ilmiah.

"Yang tidak dapat dibenarkan adalah membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian, sementara birokrasi sibuk mempertahankan narasinya sendiri," tegas Farid.

Ia kembali mengingatkan bahwa temuan Ombudsman harus memiliki konsekuensi nyata.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Temuan tersebut harus berubah menjadi tindakan. Sebab, hukum yang tidak ditindaklanjuti bukan hanya kehilangan daya paksa, tetapi perlahan juga kehilangan wibawa," pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak DLHK melalui Zaenuddin Harahap belum memberikan tanggapan atas persoalan tersebut. Konfirmasi telah dilakukan awak media, namun Zaenuddin belum bersedia memberikan jawaban.

FITRA Sumut Ingatkan Bobby Nasution, Bangun Rumah Korban Bencana tak Otomatis Bisa Gunakan BTT

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN— Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mendapat apresiasi dari sisi kemanusiaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pemerintahan, mekanisme penganggaran, serta prinsip akuntabilitas penggunaan APBD.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai keinginan Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons cepat penderitaan korban merupakan langkah positif. Akan tetapi, respons terhadap bencana harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari sisi kemanusiaan, rencana Pemprov Sumut membangun kembali rumah korban puting beliung patut diapresiasi. Tetapi niat baik pemerintah tidak boleh mengabaikan tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran," ujarnya menjawab wartawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum pembangunan dilakukan. Di antaranya, siapa yang memiliki tanggungjawab utama terhadap penanganan bencana, dari mana sumber anggaran pembangunan rumah, serta atas dasar kewenangan apa Pemprov Sumut membangun rumah warga yang secara administratif berada di wilayah Kota Medan.

Elfenda menegaskan, intervensi Pemprov Sumut tetap dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, koordinasi, atau bantuan kepada Pemko Medan. Sebaliknya, intervensi tersebut dinilai bermasalah apabila berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pemerintah kota tanpa landasan yang jelas.

"Jangan sampai karena ingin terlihat cepat merespons penderitaan korban bencana, pemerintah justru mengabaikan siapa yang bertanggung jawab, kewenangan masing-masing pemerintah daerah, serta mekanisme penggunaan anggaran," tegasnya.

**Tumpang Tindih Anggaran
Lebih jauh Elfenda mengingatkan bahwa Kecamatan Medan Johor merupakan wilayah administratif Pemerintah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Kota Medan, memiliki tanggungjawab dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pemprov Sumut, lanjutnya, tentu dapat memberikan bantuan. Namun, posisi pemprov harus diperjelas sejak awal: apakah sebagai pemberi bantuan kepada Pemko Medan, fasilitator, atau menggunakan mekanisme lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penganggaran.

"Turunnya gubernur langsung ke lokasi bencana menunjukkan kepedulian terhadap korban. Tetapi kehadiran kepala daerah di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan batas kewenangan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan APBD," katanya.

Menurut Elfenda, penggunaan anggaran bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan terjadi bencana.
Penggunaan BTT harus mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

**Tak Otomatis Bisa Pakai BTT
Elfenda menekankan, tidak setiap kegiatan pascabencana secara otomatis dapat dibebankan ke BTT. Harus dilihat terlebih dahulu sifat, tahapan, serta kebutuhan kegiatannya. Jika berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, BTT dapat menjadi instrumen yang relevan. Namun, ketika kegiatan telah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus melihat mekanisme penganggaran yang paling tepat melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait atau instrumen anggaran lain yang dibenarkan.

"Pembangunan rumah tidak otomatis harus menggunakan BTT. Harus dilihat dulu sifat kegiatannya. Kalau tanggap darurat, BTT sangat relevan. Kalau sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggarannya harus dilihat lebih spesifik," ucapnya.

Salah satu opsi, kata Elfenda, adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemko Medan apabila desain kebijakannya memang Pemprov Sumut memberikan dukungan fiskal agar pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah korban. Namun, bantuan tersebut tetap harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemberian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

"Kalau Pemprov Sumut membangun rumah secara langsung di Kota Medan tanpa jelas siapa penerima manfaatnya, siapa pelaksana kegiatannya, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana posisi anggarannya terhadap APBD Kota Medan, tentu berpotensi menjadi persoalan hukum apabila ketentuan dilanggar," katanya.

**Jangan Langsung Diumumkan
Terkait rencana pembangunan kembali 167 rumah terdampak, Elfenda meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan terlebih dahulu melakukan verifikasi bersama.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya langsung menetapkan seluruh rumah terdampak akan dibangun kembali sebelum memiliki basis data yang terverifikasi.

Menurutnya, perlu dibuat database bersama yang sekurang-kurangnya memuat identitas kepala keluarga, alamat lengkap, status kepemilikan bangunan, dokumentasi kondisi sebelum dan setelah bencana, hasil asesmen, nilai kerugian, jenis bantuan yang telah diberikan, sumber pembiayaan, serta klasifikasi apakah rumah harus dibangun kembali atau cukup direhabilitasi.

"Jangan langsung diumumkan semuanya akan dibangun. Harus terlebih dahulu dibuat database bersama antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan," ujarnya.

Verifikasi bersama juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Jangan sampai satu korban menerima pembiayaan dari APBD provinsi dan APBD kota untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain dengan tingkat kerusakan lebih berat justru belum mendapatkan bantuan.

"Ini fungsi koordinasi. Jangan sampai ada korban yang mendapatkan pembiayaan ganda untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain yang kerusakannya lebih berat belum memperoleh bantuan," tegas Elfenda.

Ia juga meminta seluruh data penerima bantuan, bentuk bantuan, serta sumber pembiayaannya dibuka secara transparan kepada publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Elfenda juga menyoroti alasan Gubernur Bobby yang menilai pemberian material bangunan dapat membebani korban karena warga masih harus membeli kekurangannya.
Secara sosial, menurutnya, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, dari perspektif kebijakan anggaran, kondisi itu tidak berarti seluruh rumah korban otomatis harus dibangun ulang oleh pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan dapat diberikan bantuan material atau perbaikan. Rumah dengan kerusakan sedang dapat memperoleh rehabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Sementara rumah yang rusak berat, tidak layak huni, atau hancur total dapat diprioritaskan untuk pembangunan kembali. Kondisi ekonomi korban, lanjut Elfenda, dapat menjadi faktor pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan hasil asesmen teknis.

"Prinsip kebijakannya bukan sekadar 'yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru'. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan verifikasi teknis dan kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan pembangunan seluruh rumah korban secara otomatis juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara hati-hati, termasuk munculnya ekspektasi bahwa setiap bencana harus selalu diikuti bantuan pembangunan rumah secara penuh dari pemerintah. Karena itu, penanggulangan bencana harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Yang paling penting bukan siapa yang terlihat paling cepat hadir, tetapi apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki dasar kewenangan, jelas sumber anggarannya, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Elfenda. ***

BMKG Catat Sumut Dilanda Gempa 12 Kali Selama Tiga Hari

admin — Mon, 24 Aug 2026 12:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Aktivitas kegempaan melanda sejumlah kawasan di Sumatera Utara (Sumut) dalam kurun waktu 22 hingga 24 Agustus 2026. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan melalui Pusat Gempa Regional (PGR) 1 mendeteksi sebanyak 12 kali kejadian gempa bumi yang tersebar di beberapa daerah.

Peristiwa gempa bumi terbaru tercatat pada Senin pagi, 24 Agustus 2026, sekira pukul 07.01 WIB di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Gempa ini berkekuatan magnitudo 3,2 dengan pusat gempa berada di kedalaman 143 km. Titik koordinat gempa berlokasi di 2.16 LU dan 99.09 BT, atau berjarak sekitar 21 km arah Timur Laut Tapanuli Utara.

Pada Minggu, 23 Agustus 2026, fenomena gempa bumi juga terdeteksi di tiga lokasi berbeda dengan kedalaman bervariasi:

Kabupaten Karo: Terjadi pukul 00.31 WIB dengan kekuatan M 1,8. Pusat gempa berada di kedalaman 11 km pada koordinat 2.92 LU - 98.54 BT (21 km Selatan Kabupaten Karo).

Nias Utara: Berlangsung pukul 05.59 WIB dengan kekuatan M 3,1. Lokasi gempa berada di koordinat 1.22 LU - 96.95 BT (51 km Barat Daya Nias Utara) pada kedalaman 11 km.

Mandailing Natal (Madina): Berlangsung pukul 09.13 WIB dengan kekuatan M 2,2. Berlokasi di koordinat 0.80 LU - 99.61 BT (10 km dari Madina) pada kedalaman 5 km.

Frekuensi gempa terbanyak terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam rentang waktu relatif singkat, Kabupaten Samosir diguncang sebanyak 8 kali gempa dangkal dengan kedalaman antara 2 hingga 5 km.

Berikut rentetan peristiwa gempa di Kabupaten Samosir, pukul 04:05:24 M 2,7 5 km 2.55 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)

04:19:47 M 2,0 5 km 2.55 LU - 98.64 BT (10 km Barat Daya Samosir)
04:20:56 M 2,2 4 km 2.55 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)
04:21:43 M 2,2

04:24:51 M 2,3 5 km 2.46 LU - 98.66 BT (19 km Selatan Samosir)

04:27:27 M 2,5 5 km 2.54 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)

04:31:18 M 2,1 4 km 2.54 LU - 98.64 BT (11 km Barat Daya Samosir)

06:05:50 M 1,8

Masyarakat diimbau tetap tenang serta selalu memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG mengenai perkembangan aktivitas gempa bumi di wilayah Sumatera Utara. Rel

Satgas Karya Bakti TNI Terus Melanjutkan Pembangunan Jembatan Beton di Mehaga

darma — Mon, 24 Aug 2026 12:30:00 +0700+0700

Nias Selatan |sumut24.co -

Satgas Karya Bakti TNI untuk Rakyat terus melanjutkan pembangunan jembatan beton di Desa Mehaga, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (24/8/2026). Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jembatan beton di Jembatan Gewa Silimewali, Desa Mehaga, memiliki panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4,5 meter. Jembatan tersebut dibangun karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Nantinya, jembatan baru ini diharapkan dapat memperkuat akses penghubung antardusun di Desa Mehaga sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat menuju wilayah sekitar Kecamatan Somambawa.

Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 62 persen. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan bekisting dan perakitan besi tulangan sebagai tahapan persiapan sebelum pengecoran lantai beton. Pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonif TP 905/TS, personel Kodim 0213/Nias bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan TNI AD terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah melalui Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman sekaligus menunjang aktivitas warga.

"Melalui semangat gotong royong dan sinergi antara prajurit TNI dengan masyarakat, kami berharap pembangunan jembatan ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga. TNI akan terus hadir membantu pemerintah mempercepat pembangunan di daerah serta mengatasi berbagai kesulitan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujar Kapendam.(W02)

Residivis Narkoba Diciduk Tim Opsnal Polsek Medan Kota

darma — Mon, 24 Aug 2026 12:23:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Tim Opsnal Polsek Medan Kota Polrestabes Medan mengamankan seorang laki laki tersangka pelaku pencurian HP yang terjadi di salah satu toko/kedai di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota.

Adapun tersangka seorang residivis kasus narkoba bernama, Boby Pratama (40) tahun, warga Jalan Setiabudi yang kesehariannya mengamen hingga pelapor/korban, Novia Clara Sibarani (27) tahun warga Gg Segitiga Dusun I, Tanjung Morawa mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone jenis IPhone 11 warna abu ditaksir kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Kapolsek Medan Kota Melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan kepada wartawan, Senin (24/8/226) mengatakan, kronologis pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2026 sekira pukul 01.00 Wib. Pelapor bersama dengan temannya sedang berbelanja di Kedai Aceh di Jalan Ir H Juanda.

Lalu setelah berbelanja pelapor lupa bahwa handphone miliknya tertinggal di meja kasir kedai tersebut. Sehingga pelapor kembali namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi di meja.

Masih Iptu Poltak Tambunan, saat dicek dari rekaman cctv terlihat seorang laki - laki pengamen mengambil handphone milik korban tersebut lalu pergi. Kemudian korban melapor ke petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota.

"Dengan petunjuk rekaman cctv kemudian petugas dan korban bersama - sama mencari pelaku yang akhirnya ditemukan sedang berada di Gang Nasional. Kemudian petugas langsung mengamankan dan menggeledah pelaku lalu menemukan 1(satu) unit handphone milik korban dari saku celana sebelah kanan bagian depan pelaku," ujar Iptu Poltak Tambunan.

Lanjut Kanit, saat di interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban saat berada di kedai aceh. Lalu ingin menjualkannya di gang nasional. Namun handphone tersebut belum sempat dijualkan sudah diamankan oleh petugas. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Kota.(W02)

Dua Sarang Narkoba Mangkubumi Digerebek 2 Pengedar, 7 Pemakai Diciduk

admin — Mon, 24 Aug 2026 10:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, Minggu (23/08/26) sore menggerebek dua sarang narkoba di pemukiman padat Jalan Mangkubumi, Kec.Medan Maimun. Polisi, berhasil meringkus dua pengedar, dan tujuh pemakai yang beberapa diantaranya sempat lompat ke sungai.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (24/08/26) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, yang menemukan adanya praktek jual beli narkoba di dua tempat kawasan Mangkubumi.

Dengan perhitungan yang matang, seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian berpencar bersama tim gabungan untuk melakukan penggerebekan.

Hasilnya, dua sarang narkoba pun berhasil disentuh dan sembilan pria diringkus di lokasi penggerebekan.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek. Pertama sarang narkoba modus rumah kos, jadi di lantai 2 kamar kos, dan lantai 1 dijadikan basis narkoba. Sarang narkoba kedua, modusnya berada di bantaran sungai, saat kami gerebek ada beberapa orang yang melompat ke sungai," ungkap Rafli.

Dari sembilan orang yang ditangkap, dua diantaranya yakni AR (37) dan AG (42) yang merupakan warga Jalan Mangkubumi, Kec.Medan Maimun, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, petugas menyita masing – masing 4 paket sabu siap edar dari tangan AR, dan 3 paket sabu siap edar dari tangan AG.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna, mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," tambah Rafli.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan seluruh tempat transaksi narkoba di pemukiman padat ini. Petugas, juga membakar tempat duduk dan meja yang digunakan untuk menggunakan narkoba, termasuk triplek penutup lapak narkoba.

Kawasan ini, kini dalam pengawasan ketat pihak Kepolisian, dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan, jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat, kami mengajak masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba, untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli.(W05)

FOTO:

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Sun, 23 Aug 2026 22:06:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di kota Medan. Kali ini, dua muda - mudi diringkus di kawasan Medan Denai dan Medan Tembung, Rabu (19/08/26) malam karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keduanya, petugas menyita 5 butir pil ekstasi.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (23/8) siang menjelaskan, terungkapnya praktek peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua muda mudi ini, berawal dari ditangkapnya seorang pria berinisial AZ (21) warga Jalan Jermal, Kec.Medan Denai di Jalan Tuamang, Kec.Medan Tembung.

Saat itu, Polisi menyita 5 butir pil ekstasi, dengan rincian 3 butir pil ekstasi berwarna biru merk Transformer, dan 2 butir pil esktasi berwarna orange bermerk Redbull.

"Awalnya kami menangkap AZ, setelah itu kami melakukan pengembangan dan ternyata AZ mendapat ekstasi dari teman wanitanya yakni NF (19) yang juga merupakan warga Jermal. NF, kami tangkap di Jalan Panglima Denai, Kec.Medan Denai saat berada di depan tempat makan siap saji," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, AZ membeli satu butir pil ekstasi kepada NF yang merupakan teman wanitanya seharga Rp.180.000, dan kemudian dijual kembali seharga Rp.220.000 per butir.

Untuk pemasok narkoba kepada NF, kini dalam pengejaran pihak Kepolisian. Pemasok narkoba, sudah diketahui identitasnya.

"Mereka ini sudah menjalankan bisnis haram ini selama satu bulan terakhir, kami pastikan untuk pemasoknya akan kami kejar dan kami ringkus. Tidak akan ada tempat bagi pelaku narkoba di kota Medan," pungkas Rafli.(W05)

FOTO:

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

admin — Sun, 23 Aug 2026 21:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Deliserdang

Acara penahbisan Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort 42 Tanjung Anom yang berlokasi di Jalan H.M. Puna Sembiring, Gang Bersama, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berjalan khidmat dan penuh sukacita pada Minggu (23/8/2026).

Prosesi penahbisan dipimpin langsung oleh Ephorus BNKP Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th., M.Si., didampingi Praeses BNKP Resort 42 Pdt. Tehefeli Lafau, S.Th., Pendeta Resort 42 Pdt. Rosmawati Hulu, S.Th., serta jajaran pendeta wilayah Resort 42, yaitu Pdt. Yustani Zendrato, S.Th. dan Pdt. Anggun Gulo, S.Th.

Turut hadir dalam momen bersejarah tersebut Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) SNK Hezishokhi Lase dan Ketua Panitia Penahbisan SNK Anema'o Laoli.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi penyambutan budaya Nias melalui peragaan Tari Moyo dan Tari Baluse (tarian perang/tombak). Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Gereja BNKP Resort 42, penyerahan kunci gedung gereja, penandatanganan prasasti, hingga ibadah bersama yang diikuti sekitar 300 jemaat serta perwakilan berbagai gereja di wilayah Tanjung Anom.

Dalam bimbingan pastoral dan sambutannya seusai kebaktian, Ephorus BNKP Pdt. Otoriteit Dachi memaparkan bahwa BNKP saat ini menaungi sekitar 1.237 jemaat yang terbagi dalam 59 resort dan dilayani oleh 836 pendeta di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan sekitar 70 persen jemaat berada di wilayah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang relatif terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pembiayaan pelayanan organisasi.

"Tentu berpengaruh terhadap kemampuan jemaat dalam memberikan dukungan finansial. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat 836 pendeta kami untuk terus melayani dalam kondisi apa pun," ujar Pdt. Otoriteit.

Guna mengurangi ketergantungan operasional pada kontribusi langsung jemaat, Pimpinan Sinode BNKP mulai mendorong pengembangan aset dan usaha produktif berbasis organisasi. Salah satu program strategis yang disiapkan adalah pembangunan training centre di Nias Utara di atas lahan seluas 120 hektare.

"Tahap awal sekitar 20 hektare mulai dikelola dengan kebutuhan anggaran Rp1,5 miliar. Kami berencana menanam 2.500 pohon kelapa yang nantinya diproyeksikan mengubah kawasan tersebut menjadi agrowisata milik BNKP," ungkapnya.

Langkah ini merupakan bagian dari target jangka panjang Sinode BNKP untuk mencapai kemandirian pembiayaan penuh dalam lima tahun ke depan. Selain program agrowisata, pimpinan sinode juga telah merampungkan pembangunan pembangunan rumah dinas Sekretaris Umum, ruko penguatan aset, serta melanjutkan pembangunan rumah dinas Bendahara Umum.

Pada kesempatan yang sama, Ephorus mengungkapkan rencana ekspansi pelayanan BNKP. Setelah menjangkau jemaat hingga ke pulau Kalimantan, BNKP menargetkan untuk secara resmi membuka pelayanan jemaat baru di Bali pada tahun mendatang.

Menutup sambutannya, Pdt. Otoriteit yang kini memasuki usia 62 tahun menyampaikan pesan regenerasi mengingat masa pengabdiannya yang akan segera berakhir.

"Saya pasti akan mengakhiri masa jabatan tahun depan karena faktor usia. Namun, mari kita berdoa agar proyek-proyek besar yang telah dirintis ini dapat terus dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya," imbaunya.

Sejarah pertumbuhan BNKP Resort 42 Tanjung Anom dijelaskan oleh Ketua Panitia Penahbisan, SNK Anema'o Laoli. Berdiri sejak tahun 1997, jemaat ini telah berkembang pesat hingga kini mencapai 300 kepala keluarga (KK).

Ketua BPMJ, SNK Hezishokhi Lase, menambahkan bahwa pengembangan fasilitas terus dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pada periode 2023–2025, pihak gereja telah menyelesaikan pembangunan rumah dinas pendeta dan gedung sekolah minggu berarsitektur rumah adat Nias (Omo Hada).

"Seiring perkembangan kawasan Tanjung Anom dan bertambahnya jumlah jemaat, kami baru saja menyelesaikan pembebasan lahan di samping gereja untuk pengembangan fasilitas berikutnya. Kami sangat terbuka terhadap dukungan dari seluruh pihak maupun donatur," tutur Hezishokhi.

Pendeta Resort 42, Pdt. Rosmawati Hulu, S.Th., turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kepanitiaan, jemaat, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi hingga prosesi penahbisan dapat terselenggara dengan lancar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XIII Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, yang diwakili oleh tenaga ahlinya, Bangun Taruli Siahaan. Dalam peryataannya, ia mengapresiasi pesatnya dinamika pertumbuhan jemaat BNKP di Tanjung Anom serta menyampaikan komitmen bantuan dukungan untuk pengembangan pelayanan gereja.

Rangkaian acara penahbisan ditutup dengan sesi lelang penggalangan dana dan doa bersama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga Nias tampak hadir meramaikan acara, di antaranya mantan Bupati Nias Utara Edward Zega, Heppy Zega (Panitia Pembangunan), AKBP (Purn) A. Lase (Dewan Penahbisan), serta perwakilan BPHMS, BPMR 42, BPPR 42, dan Majelis Jemaat BNKP Tanjung Anom. (Rel)

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

admin — Sun, 23 Aug 2026 20:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Terkait pemberitaan para pensiunan Perumda Tirtanadi yang berjumlah 17 orang hingga kini terus menyampaikan tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dan juga memberitakan di beberapa media online maupun media sosial, perihal belum dibayarkannya uang pensiun mereka oleh Perumda Tirtanadi, Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Perumda Tirtanadi Idham Khalid angkat bicara.

"Dana pensiun AJB Bumiputera sudah dierima sebahagian untuk para pensiunan yang ke- 17 orang," kata Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Idham Khalid melalui telepon genggamnya Minggu (23/8/2026).

Lebih jauh Idham Khalid mengatakan bahwa para pensiunan yang ke 17 orang tersebut, sudah men dapatkan manfaat sebahagian dari dana pesangon/pensiun AJB Bumiputera sebesar Rp 4.897.851.177,- dikatakannya hingga saat ini Perumda Tirtanadi masih terus melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperjuangkan hak - hak kekurangan dana yang dialami para pensiunan dari AJB Bumiputera yang 17 orang tersebut.

Dikatakannya (Idham-red) bahwa ke 17 orang tersebut ada tiga kelompok para pensiunan yang masih menuntut untuk diselesaikan Perumda Tirtanadi, dan perlu diketahui sebelumnya sekitar tahun 2005 Perumda Tirtanadi menjalin kerjasama dengan pihak asuransi AJB Bumiputera, namun berselang berjalannya waktu pihak AJB Bumiputera mengalami gagal bayar ke Perumda Tirtanadi untuk pesangon pegawai, terutama pesangon (uang pensiun) untuk para pegawai Tirtanadi yang sudah masuk masa purnabakti (pensiun) sehingga menurut Idham Khalid para pensiunan yang berjumlah 17 orang tersebut tetap melakukan tuntutannya karena belum menerima keseluruhan dana pensiunnya.

"AJB Bumiputera belakangan ini mendapat masalah pada perusahaannya sendiri sehingga pihak AJB Bumiputera wanprestasi dalam menyelesaikan pesangon pegawai yang purnabakti pada waktu itu,"ujar Idham Khalid.

Seperti diketahui para pensiunan yang 17 orang tersebut hingga saat ini masih menuntut ke Perumda Tirtanadi agar menyelesaikan dana pensiun mereka yang belum dibayar oleh AJB Bumiputera yaitu delapan orang dengan nilai Rp 2.2 Miliar dan ada tiga orang dengan nilai Rp 839 juta serta ada enam orang yang belum keluar putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 1.93 Miliar.

Untuk itu kata Idham Khalid Perumda Tirtanadi dalam menyikapi permasalahan ini sudah mengambil kebijakan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna menyelesaikan persoalan ini sesuai hukum, dan setelah dilakukan penghitungannya keseluruhan untuk 17 orang tersebut, Perumda Tirtanadi telah menyiapkan dana sebesar Rp 675 juta namun ditolak.

"Karena AJB Bumiputera wanprestasi sesuai perjanjian dengan Perumda Tirtanadi, sekitar tahun 2005 silam dan belakangan ini AJB Bumiputera mendapat masalah sehingga tidak penuh memberikan kewajibannya yaitu pesangon bagi pegawai yang purnabakti, maka Tirtanadi sudah manyiapkan dana untuk ke 17 orang tersebut, sebesar Rp 675 juta sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku akan tetapi ditolak mereka dan mereka melakukan upaya hukum lain,"ujar Idham Khalid.

Namun begitu lanjut Idham Khalid, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya hukum ataupun musyawarah terbaik ke pihak AJB Bumiputera untuk 17 orang pensiunan tersebut, dan katanya jika nanti pihak AJB Bumiputera menyelesaikan persoalan keuangan perusahaannya dengan membayar kewajibannya ke Tirtanadi maka tetap diberikan kekurangan tersebut kepada pensiunan yang 17 orang tersebut, karena menurutnya Perumda Tirtanadi tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik bagi para pensiunan, berdasarkan ketentuan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, dan Perumda Tirtanadi patuh kepada proses hukum yang berlaku.

Idham Khalid berharap Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan timnya terhadap AJB Bumiputera dapat membuahkan hasil yang baik untuk para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif bekerja.

"Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil putusan PK di MA mudah - mudahan kita berdoa bersama hasilnya untuk kebaikan bagi semuanya,"ujar Idham Khalid.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:37:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sorak, tawa, dan semangat berkompetisi mewarnai Taman Cadika Medan selama dua hari ini. Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI diisi berbagai perlombaan antarperangkat daerah. Dari seluruh rangkaian perlombaan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berhasil keluar sebagai juara umum.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada 22–23 Agustus 2026 itu mempertemukan perangkat daerah dan kewilayahan dalam suasana yang berbeda dari rutinitas kerja. Beragam perlombaan dirancang untuk menguji kekompakan, kreativitas, keterampilan, sekaligus membangun suasana kebersamaan di lingkungan Pemko Medan.

Jenis lomba yang dipertandingkan cukup beragam. Mulai dari karaoke lagu perjuangan, bakiak, pidato POV Wali Kota Medan, catur, Dambatu, rias wajah dengan penutup mata, tenis meja, Kartu Trup Gembira, berbalas pantun, tarik tambang, futsal gembira menggunakan sarung, pukul bantal di atas danau, fashion show, memasak nasi goreng, hingga balap karung memakai helm.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan, HM Sofyan, mengatakan, perhelatan ini untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan Pemko Medan.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kegiatan ini kami laksanakan secara serentak di lingkup Pemerintah Kota Medan antarperangkat daerah," ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, berbagai perlombaan tersebut dirumuskan melalui rapat, pembahasan, dan diskusi bersama sejumlah perangkat daerah terpilih. Atas izin Wali Kota Medan, Korpri Kota Medan turut dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut Sofyan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, kegiatan ini momentum untuk memperkuat sinergi dan membangun kebersamaan antarpimpinan perangkat daerah.

"Kebersamaan itu nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah, hal tersebut berhasil kita capai bersama," ungkap Sofyan yang juga bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan juga telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan.

Kegiatan ditutup dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Berdasarkan akumulasi hasil seluruh cabang lomba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berhasil meraih nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai juara umum. Rel

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial dalam membangun daerah.

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menyaksikan kemeriahan Lomba HUT ke-81 Republik Indonesia bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas yang diselenggarakan Pemko Medan, di Lapangan Cadika, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Pemko Medan ini tidak sekadar menjadi ajang perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah mempererat rasa kebersamaan.

"Intinya ini membangun kekompakan kita, solidaritas yang membuat kita semua bersemangat dalam membangun kota yang kita cintai," kata Rico Waas.

Semangat solidaritas yang digaungkan Rico Waas tersebut dibuktikan secara nyata. Menanggapi musibah angin puting beliung yang menerjang sembilan kecamatan di Kota Medan beberapa waktu lalu, dengan dampak terparah di Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas, Pengurus Unit Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Medan bergerak cepat secara spontan menggalang dana bantuan.

Bantuan senilai Rp.50.000.000 berhasil terkumpul dan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kecamatan Medan Johor untuk disalurkan kepada warga terdampak.

"ini kondisi cuaca dan iklim yang tidak kita harapkan. Namun kita harus terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Mudah-mudahan dana tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita," ungkap Rico Waas.

Atas kepedulian tersebut, Wali Kota Medan mengapresiasi kepekaan sosial para ASN Pemko Medan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat sinergi demi kemajuan Kota Medan.

"mari kita eratkan barisan dan saling bahu-membahu, karena kebersamaan adalah fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan kota," tegasnya. Rel

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:14:00 +0700+0700

MEDAN — Forum Peduli Pemuda Pembangunan Sumatera Utara (FPPSU) menilai munculnya sorotan terhadap tender proyek Perkuatan Anak Sungai Aek Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan pagu sekitar Rp30 miliar, perlu disikapi secara objektif.

Ketua FPPSU Wan Agus Yahya mengatakan, fakta bahwa dari 19 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan memasukkan penawaran tidak otomatis membuktikan tender diarahkan atau harus dibatalkan.

"Pendaftar belum tentu menjadi penawar. Perusahaan bisa saja setelah mempelajari dokumen pemilihan, persyaratan teknis, kemampuan finansial dan risiko pekerjaan memutuskan tidak memasukkan penawaran," ujarnya.

Menurut FPPSU, yang lebih penting untuk diuji adalah apakah proses tender berjalan transparan, persyaratan tidak diskriminatif, evaluasi sesuai dokumen pemilihan, dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan.

"Jangan hanya karena satu perusahaan yang menawar lalu langsung muncul kesimpulan tender dikondisikan. Kalau ada dugaan persekongkolan, harus dibuktikan dengan indikator dan dokumen, bukan sekadar asumsi," tegasnya.

Namun demikian, FPPSU juga meminta proses tersebut tetap terbuka terhadap pengawasan publik.

"Satu penawar bukan otomatis tender gagal. Tetapi satu penawar juga bukan berarti bebas dari pengawasan. Yang harus diuji adalah prosesnya," pungkas Wan Agus Yahya.red

KSMI Gelar Liga Sepakbola Mini Santri dan Piala Asia, Tunjuk Tundra Meliala sebagai Waketum

admin — Sun, 23 Aug 2026 17:44:00 +0700+0700

JAKARTA — Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) menyiapkan dua kejuaraan sepakbola mini dalam agenda beruntun. Kejuaraan pertama adalah Liga Santri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, disusul Piala Asia pada Januari 2027.

Rencana tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat KSMI yang digelar di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Liga Santri akan mempertemukan klub-klub sepakbola mini santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun Piala Asia dijadwalkan diikuti tim-tim dari negara Saudi Arabia, Lebanon, Iraq, Maldives, Pakistan, Oman, Qatar, India, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.

Kejuaraan tersebut menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan KSMI untuk memperluas kompetisi sepakbola mini Indonesia ke level regional.

Rapat pleno dipimpin Ketua Umum KSMI sekaligus Presiden Federasi Mini Football Asia, Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin, SE., M.Sc. Selain membahas agenda kompetisi, rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat struktur organisasi KSMI.

Salah satu perubahan dalam jajaran pengurus pusat adalah masuknya Tundra Meliala sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi media dan teknologi.

Kehadiran kompetisi nasional dan regional itu sejalan dengan perkembangan posisi sepakbola mini di Indonesia. Cabang olahraga tersebut resmi tercatat sebagai cabang olahraga (cabor) ke-78 di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 17 September 2025.

Dengan status tersebut, sepakbola mini memiliki pijakan yang lebih kuat dalam ekosistem olahraga nasional. Di sisi lain, keterlibatan dalam organisasi sepakbola mini internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah maupun peserta kompetisi tingkat Asia.

KSMI kini menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Kompetisi yang teratur, pembinaan pemain dari tingkat daerah, serta keterhubungan antara turnamen nasional dan internasional menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem sepakbola mini yang berkelanjutan.

Liga Santri pada Oktober 2026 dapat menjadi salah satu pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis sepakbola mini di lingkungan pesantren. Selanjutnya, Piala Asia pada Januari 2027 menjadi panggung bagi KSMI untuk menguji kapasitas Indonesia dalam penyelenggaraan kompetisi regional.

Dua agenda tersebut membuat periode akhir 2026 hingga awal 2027 menjadi fase penting bagi KSMI dalam memperkuat kompetisi sekaligus memperkenalkan sepakbola mini Indonesia di tingkat Asia.

Ambal Warso ke-31 Keluarga Besar DIY, Perkuat Guyub Sedulur dan Lestarikan Budaya Jawa

admin — Sun, 23 Aug 2026 15:30:00 +0700+0700

DELISERDANG | – Keluarga besar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Ambal Warso ke-31 sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, memperkuat semangat guyub sedulur, sekaligus melestarikan budaya Jawa.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Ketua KB DIY Sumarsono, Brigjen TNI (Purn) Ahwan, Beny Subarjo, Rianto SH MH, Paryono serta keluarga besar dan warga Paguyuban DIY.

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

"Perlulah kita terus menjaga guyub sedulur. Persaudaraan harus tetap dirawat dan budaya Jawa harus terus dilestarikan, terutama agar nilai-nilai luhur budaya tersebut dapat diwariskan kepada generasi muda," ujar Lom Lom Suwondo.

Sementara itu, Ketua KB DIY Sumarsono mengatakan, Ambal Warso ke-31 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh warga Paguyuban DIY.

"Ambal Warso yang ke-31 ini bagi warga Paguyuban DIY menjadi ajang silaturahmi. Kita ingin kebersamaan tetap terjaga dan bersama-sama ikut melestarikan budaya Jawa," kata Sumarsono.

Hal senada disampaikan Brigjen TNI (Purn) Ahwan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Jawa Yogyakarta yang hingga kini masih konsisten menjaga dan membumikan budaya Jawa.

"Terima kasih kepada sedulur Jawa Yogyakarta yang masih terus ikut membumikan budaya Jawa. Ini merupakan bagian penting dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya," ungkapnya.

Sementara itu, DPP Pujakesuma Bersatu Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi semangat keguyuban warga Jawa DIY.

Menurutnya, kebersamaan dan silaturahmi seperti Ambal Warso menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan masyarakat Jawa tetap kuat.

"Kami mengapresiasi keguyuban sedulur Jawa DIY. Semoga semangat kebersamaan, kerukunan dan kecintaan terhadap budaya Jawa terus tumbuh serta menjadi perekat persaudaraan," ujar Anto Genk.

Ambal Warso ke-31 tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Semangat guyub, rukun, dan sedulur menjadi pesan utama dalam kegiatan yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga dan melestarikan budaya Jawa di Sumatera Utara. Rel

Usai Bertanding, Gubsu ke-17 HT Erry Nuradi Serahkan Cenderamata kepada Gabungan Pimpong Putrajaya Malaysia

admin — Sun, 23 Aug 2026 13:13:00 +0700+0700

MEDAN – Usai mengikuti pertandingan persahabatan, Gubernur Sumatera Utara ke-17 H. T. Erry Nuradi menyerahkan cenderamata kepada gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya, Malaysia, di Aula Ar Rivai TPI Medan, Ahad (23/8/2026).

Penyerahan cenderamata tersebut oleh HT Erry Nuradi didampingi Ketua PTM Eksekutif H Ikrom Helmi Nasution berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Momen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pertandingan persahabatan antara PTM Eksekutif Sumatera Utara dengan gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia.

Kegiatan olahraga tersebut tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan hubungan persahabatan antara masyarakat Sumatera Utara dan Malaysia.

H. T. Erry Nuradi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan apresiasi atas terlaksananya pertandingan persahabatan tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki nilai positif dalam membangun komunikasi serta mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Penyerahan cenderamata kepada rombongan Putrajaya juga menjadi simbol penghargaan dan persahabatan dari keluarga besar PTM Eksekutif Sumut kepada para tamu dari Malaysia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PTM Sumut Nanda Batubara, Ketua PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution, SH, para pengurus PTM Eksekutif Sumut, rombongan gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia serta sejumlah undangan lainnya.

Sebelumnya, pertandingan berlangsung dengan penuh semangat dan tetap mengedepankan sportivitas. Para peserta dari kedua pihak tampak menikmati pertandingan dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan.

Pertandingan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana efektif untuk membangun jembatan persahabatan Indonesia-Malaysia.

Melalui kegiatan ini, hubungan silaturahmi antara PTM Eksekutif Sumut dan Pasukan Pimpong Putrajaya diharapkan semakin erat dan terus berlanjut melalui berbagai kegiatan bersama pada masa mendatang.rel

Siswa Deli Serdang Raih Empat Medali di Ajang Olimpiade Internasional Malaysia

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:51:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM — Sebanyak 14 siswa yang mewakili Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih empat medali pada Southeast Asia Olympiad Championship and Sustainable Tourism Workshop 2026 yang digelar di UniSZA Kampus Gong Badak, Terengganu, Malaysia, 17–22 Agustus 2026.

Ajang yang diselenggarakan Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA (PUSPA) bekerja sama dengan Koperasi Homestay Telok Ketapang Terengganu Berhad itu diikuti 390 siswa dari empat negara.

Dari 14 peserta Deli Serdang, 13 siswa berasal dari SMP Negeri 1 Lubuk Pakam dan satu siswa dari SMP IT Ali Bin Abu Thalib. Setelah menjalani persiapan selama enam bulan, para peserta berhasil meraih dua medali emas dan dua medali perunggu.

Medali emas diraih Janeeta S Ruby dan Mhd Kaysan A. Pramana pada kategori Mathematics Test. Sementara Agnesia Simanjuntak meraih medali perunggu pada English Proficiency Test dan Angelika Patresia Gultom meraih medali perunggu pada kategori Speech.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Suparno, mengapresiasi capaian para siswa tersebut. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan potensi peserta didik Deli Serdang untuk bersaing di tingkat internasional.

"Kami mengapresiasi prestasi yang diraih anak-anak Deli Serdang. Empat medali ini menjadi bukti bahwa dengan persiapan dan pembinaan yang baik, siswa kita mampu bersaing di tingkat internasional. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus belajar dan berprestasi," ujar Suparno.

Didampingi guru pembimbing Nelly Gajah Manik dan Kepala Rombongan Sri Dewi Kesumaning Ayu, Suparno berharap prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi peserta didik Deli Serdang untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta berani berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:45:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan proyek infrastruktur, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga pemanggilan Kepala Dinas PUPR Tapsel Fachri Ananda Harahap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi rangkaian catatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sorotan terhadap Dinas PUPR Tapsel bukan hanya berkaitan dengan satu pekerjaan. Persoalan yang muncul menyentuh aspek kualitas proyek, pengawasan, pengendalian kontrak hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

Di tengah kondisi tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas PUPR Fachri Ananda Harahap, terutama dalam memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai APBD,APBN bahkan Bantuan Tanggap Bencana Nasional berjalan sesuai kontrak dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

*BPK Temukan Kekurangan Volume dan Mutu 14 Paket Proyek*

Salah satu catatan serius muncul dari pemeriksaan terhadap belanja infrastruktur Dinas PUPR Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan yang menjadi dasar pemberitaan, BPK menemukan adanya kekurangan volume dan/atau mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan dengan nilai temuan sekitar Rp1,345 miliar.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena sejumlah pekerjaan secara administrasi telah direalisasikan 100 persen. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan fisik, masih ditemukan pekerjaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi maupun ketentuan kontrak.

Kondisi tersebut tentu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan proyek di lingkungan Dinas PUPR Tapsel.

Salah satu pekerjaan yang mendapat sorotan adalah Peningkatan Jalan Simpang Jalan Nasional–Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, dengan nilai kontrak sekitar Rp1,47 miliar.

Pemeriksaan menemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan sekitar Rp152 juta.

Kemudian terdapat Peningkatan Jalan Paya Somanggol–Panabari, Kecamatan Sayur Matinggi, dengan kekurangan volume dan/atau mutu sekitar Rp255,99 juta.

Proyek lainnya yakni Peningkatan Jalan Simaninggir–Sungai, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, dengan kekurangan pekerjaan sekitar Rp171,27 juta.

Sementara pekerjaan Pelebaran Cor Bahu Jalan Pargumbangan–Pasir Matogu, Kecamatan Angkola Muara Tais, disebut mengalami kekurangan volume beton sekitar Rp113,65 juta.

Rangkaian temuan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

*Kadis PUPR Jadi Sorotan dalam Sistem Pengawasan*

Persoalan yang diungkap BPK tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan adanya persoalan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan anggaran yang berada dalam kewenangannya. Sementara PPK memiliki peran dalam pengendalian kontrak serta pemeriksaan pekerjaan sebelum dilakukan serah terima.

Karena itu, muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana pekerjaan yang secara administrasi dinyatakan selesai 100 persen masih dapat memiliki kekurangan ketika dilakukan pemeriksaan fisik.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika persoalan serupa ditemukan pada sejumlah paket pekerjaan sekaligus.

BPK kemudian memberikan rekomendasi agar Bupati Tapanuli Selatan memerintahkan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Rekomendasi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.

Pengamat Pembangunan dan Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, menilai catatan pemeriksaan terhadap proyek PUPR Tapsel tidak seharusnya dipandang sebatas persoalan administrasi atau kewajiban kontraktor.

Menurutnya, ketika pemeriksaan fisik menemukan kekurangan volume maupun mutu setelah pekerjaan dinyatakan selesai secara administrasi, maka sistem pengawasan proyek juga patut dievaluasi.

"Kalau pekerjaan secara administrasi dinyatakan selesai 100 persen, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan fisik masih ditemukan kekurangan volume dan mutu, tentu ini menjadi pertanyaan serius terhadap sistem pengawasan. Jangan hanya kontraktornya yang dievaluasi, tetapi pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan juga harus diperiksa kinerjanya," ujarnya.

Bangun menilai Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu memiliki alasan kuat untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola Dinas PUPR, terutama setelah muncul sejumlah catatan pemeriksaan terhadap pekerjaan infrastruktur.

Evaluasi, menurutnya, tidak semestinya hanya melihat persentase serapan anggaran.

"Ukuran keberhasilan seorang kepala dinas bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi apakah pembangunan yang dihasilkan berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terus-menerus melahirkan persoalan," lanjutnya.

Bangun juga menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu dilakukan secara terbuka dan terukur.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap temuan tidak hanya diselesaikan secara administratif, tetapi juga dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek.

*Proyek Bronjong Aek Batakkola Ikut Disorot*

Sorotan terhadap Dinas PUPR Tapsel kemudian kembali muncul dalam pekerjaan pembangunan bronjong penahan tebing Sungai Aek Batakkola di Dusun Hasugian, Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan.

Berdasarkan informasi dan pantauan di lokasi yang disampaikan, terdapat dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pada bagian bawah struktur bronjong, sejumlah material batu yang terlihat di sisi kawat disebut berukuran relatif kecil. Selain itu, ditemukan pula batu berbentuk bulat dalam konstruksi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pekerjaan.

Namun, dugaan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah material yang digunakan memang tidak sesuai kontrak.

Hal ini penting karena bronjong memiliki fungsi untuk menahan dan melindungi tebing dari erosi akibat aliran sungai.

Apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dampaknya bukan hanya terhadap umur konstruksi, tetapi juga terhadap keamanan infrastruktur dan masyarakat di sekitar lokasi.

Sorotan terhadap PUPR Tapsel tidak berhenti pada temuan BPK.

Proyek Perbaikan Jalan Lapen Simpang Biru–Aek Jehengna dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar juga mendapat perhatian pada Juli 2026.

Munculnya persoalan pada sejumlah proyek infrastruktur tersebut semakin memperkuat desakan agar Pemkab Tapsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan pembangunan.

*Fachri Ananda Harahap Pernah Dipanggil KPK*

Nama Fachri Ananda Harahap juga menjadi perhatian setelah dirinya pernah dipanggil KPK.

Pada 13 Agustus 2025, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fachri dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ia diperiksa bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara.

Fachri dipanggil bersama Oskar Hendra Daulay yang saat itu disebut sebagai Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapsel.

Namun, penting ditegaskan bahwa pemanggilan oleh KPK sebagai saksi tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana ataupun menerima suap.

Status pemeriksaan sebagai saksi harus dibedakan dengan status tersangka atau terdakwa.

Karena itu, fakta mengenai pemanggilan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari rekam pemeriksaan hukum, bukan sebagai kesimpulan bahwa Fachri melakukan tindak pidana.

*Dugaan Fee dan Negosiasi di Medan?*

Di tengah sorotan terhadap proyek PUPR Tapsel, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya pembicaraan atau negosiasi terkait fee proyek secara pribadi yang disebut-sebut berkaitan dengan pertemuan di Kota Medan.

Bangun Siregar, juga menekankan agar dugaan terkait fee tidak langsung berubah menjadi vonis.

"Jangan sampai dugaan menjadi vonis. Kalau memang ada informasi mengenai fee atau negosiasi proyek, aparat penegak hukum harus menelusurinya berdasarkan bukti. Pemerintah daerah juga harus membuka ruang klarifikasi agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat," ungkapnya.

Bangun Siregar juga mendorong agar evaluasi terhadap Dinas PUPR tidak berhenti pada rapat atau pemeriksaan administratif.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengukur kinerja berdasarkan kualitas pembangunan yang dihasilkan dan kemampuan perangkat daerah mencegah persoalan berulang.

"Kalau ada proyek yang mendapat catatan BPK, ada pekerjaan yang dipersoalkan secara teknis, kemudian kepala dinasnya juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara lain, maka pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara objektif. Bukan berarti orang tersebut otomatis bersalah, tetapi rangkaian catatan itu cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi kinerja secara serius," terangnya.

*Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi*

Dengan munculnya berbagai catatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dinilai perlu mengambil langkah evaluasi terhadap Dinas PUPR.

Evaluasi dapat dimulai dengan memeriksa tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK, memastikan pekerjaan yang bermasalah diperbaiki, serta mengevaluasi kinerja pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan proyek.

Evaluasi juga perlu menjawab apakah sistem pengawasan internal Dinas PUPR telah berjalan efektif.

Sebab, jika pekerjaan dapat dinyatakan selesai secara administratif tetapi masih ditemukan kekurangan fisik, maka terdapat ruang yang harus diperbaiki dalam mekanisme pengawasan.

Bupati juga perlu memastikan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi dalam proyek-proyek berikutnya.

Persoalan paling penting bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Pemkab Tapsel membangun sistem yang mampu mencegah persoalan serupa terulang.

Temuan sekitar Rp1,345 miliar pada 14 paket proyek jalan menjadi alarm bahwa pengawasan belanja infrastruktur perlu diperkuat.

Setiap rupiah APBD yang digunakan untuk membangun jalan, irigasi maupun infrastruktur lainnya harus menghasilkan pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan bertahan dalam jangka panjang.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang terlihat selesai. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar berkualitas.

Dari pantauan,awak media mencoba konfirmasi ke dinas PUPR Tapsel dan dapat sangat disayangkan tak satupun yang dapat dikonfirmasi di mana Jumat 21-Agustus -26 tak satupun dapat memberikan konfirmasi ke awak media bahkan beberapa ruangan pejabat PUPR kosong melompong dan ruangan Kadis PUPR Tapsel ditutup rapat hingga sore.red

Agus Syahdeman Diminta Kawal Pembangunan hingga Kantor Nagari Sungai Gando

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:44:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Aspirasi masyarakat Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Agus Syahdeman (ASD), yang digelar di Jorong Cubadak, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan kepada wakil rakyat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan nagari akibat kebijakan efisiensi.

Reses itu turut dihadiri Ketua BPN Aie Dingin Amrizal, tokoh masyarakat, Endra Putra Gunawan, Tarmuji, Founder Idea Corner Syafni Nola Putri, Bundo Kanduang, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Agus Syahdeman, dalam sambutannya mengatakan reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam memperjuangkan pembangunan daerah.

«"Reses ini merupakan program seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk pembangunan. Oleh karena itu, bapak dan ibu bisa menyampaikan aspirasinya kepada kami sebagai wakil rakyat," ujar Agus.»

Menurut ASD, Nagari Aie Dingin bukanlah daerah yang asing baginya. Karena itu, ia berharap komunikasi antara masyarakat dengan dirinya dapat terus terjalin, khususnya dalam mengawal kebutuhan pembangunan.

Ia juga menyinggung kondisi anggaran nagari yang saat ini turut mengalami efisiensi. Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor agar pembangunan di tengah masyarakat tetap dapat berjalan.

"Dana nagari hari ini juga mengalami efisiensi. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama lintas sektor dalam pembangunan," katanya.

Warga Dorong ASD Kawal Pemekaran Nagari Sungai Gando

Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemekaran Nagari Aie Dingin dengan terbentuknya Nagari Sungai Gando.

Endra Putra Gunawan, selaku anak nagari, berharap Agus Syahdeman dapat ikut membantu mengawal pembangunan di Aie Dingin, termasuk proses persiapan Nagari Sungai Gando.

Ia menjelaskan, pemekaran Nagari Sungai Gando telah mendapat pengesahan melalui paripurna DPRD Kabupaten Solok. Namun, proses tersebut masih membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan tahapan lainnya.

"Untuk bisa terealisasi secara keseluruhan, prosesnya masih membutuhkan waktu. Paling cepat diperkirakan tiga sampai lima tahun, karena masih menunggu kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya," ujar Endra.

Dalam kesempatan itu, Endra secara khusus meminta dukungan Agus Syahdeman untuk membantu pembangunan kantor Wali Nagari Sungai Gando yang direncanakan dibangun di kawasan Bukit Vila, Jorong Cubadak.

Menurutnya, keberadaan kantor wali nagari menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kesiapan pemerintahan nagari yang sedang dipersiapkan.

Menanggapi permintaan tersebut, Agus Syahdeman menyatakan siap membantu memperjuangkannya. Namun, ia meminta pemerintah dan masyarakat menyiapkan proposal serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

"Siapkan proposal dan administrasinya. Nanti kita lihat dan kita bantu perjuangkan sesuai mekanisme yang ada," ujar ASD.

Tak Hanya Kantor Nagari, Kelompok Tani Juga Jadi Perhatian

Selain persoalan pemekaran dan pembangunan kantor Nagari Sungai Gando, Agus Syahdeman juga menyatakan komitmennya untuk membantu sejumlah program masyarakat lainnya.

Di antaranya menyangkut penguatan kelompok tani, pembangunan jalan usaha tani, serta berbagai kebutuhan pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

Bagi masyarakat Aie Dingin, reses tersebut bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan nyata masyarakat dan menitipkan harapan agar pembangunan di daerah mereka mendapat perhatian di tingkat provinsi.

Masyarakat pun berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam reses tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat dikawal hingga masuk dalam program pembangunan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.(YOSE)

Pertandingan Persahabatan PTM Eksekutif Sumut dan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia Pererat Silaturahmi

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:08:00 +0700+0700

MEDAN – Pertandingan persahabatan antara PTM Eksekutif Sumatera Utara dengan gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia berlangsung meriah di Aula Ar Rivai TPI Medan, Ahad (23/8/2026).

Kegiatan tersebut bukan sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, persahabatan dan hubungan kekeluargaan antara masyarakat Sumatera Utara dengan sahabat-sahabat dari Putrajaya, Malaysia.

Pertandingan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta tampil penuh semangat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.

Ketua PTM Eksekutif Sumut, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia.

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dan perlu terus dipelihara.

"Kita akan bertemu kembali. Pertemuan seperti ini merupakan bagian dari silaturahmi dan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin," ujar H. Ikrom.

Sementara itu, perwakilan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia, Saliki, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan tuan rumah.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menerima dan menyambut rombongan Putrajaya. Saliki berharap hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kedua pihak dapat terus terjalin.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua," katanya.

Junjung Tinggi Sportivitas

Sementara itu, Kabid Olahraga Fahmi Harahap, yang mewakili Wali Kota Medan, mengapresiasi pelaksanaan pertandingan persahabatan tersebut.

Fahmi mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.

"Yang paling utama adalah menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Menang dan kalah merupakan bagian dari olahraga. Yang terpenting bagaimana kita bertanding dengan fair play, saling menghormati dan menjaga persaudaraan," tegas Fahmi.

Menurutnya, olahraga bukan hanya tentang kemenangan dan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarmasyarakat serta membangun persahabatan lintas negara.

Ia berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hadir Tokoh dan Pengurus PTM

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara ke-17 H. T. Erry Nuradi, Ketua PTM Sumut Nanda Batubara, Ketua PTM Eksekutif Sumut H Ikrom Helmi Nasution, para pengurus PTM Eksekutif Sumut, rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia serta sejumlah undangan lainnya.

Kehadiran sejumlah tokoh dan pengurus tersebut semakin menambah suasana keakraban dalam kegiatan yang mengedepankan semangat persahabatan dan kekeluargaan.

Pertandingan persahabatan PTM Eksekutif Sumut dengan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kali ini, namun dapat menjadi bagian dari rangkaian hubungan silaturahmi yang terus berkelanjutan.

Melalui olahraga, kedua pihak menunjukkan bahwa pertandingan dapat menjadi jembatan persahabatan Indonesia-Malaysia, dengan tetap mengedepankan sportivitas, persaudaraan dan semangat kebersamaan.rel

Gubsu Bobby Nasution Dorong Bank Sumut Jadi Penggerak Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Utara

admin — Sun, 23 Aug 2026 10:13:00 +0700+0700

Medan – PT Bank Sumut mendapat dorongan kuat dari Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memperbesar kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan Bobby saat menghadiri Semarak Funwalk BUMD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran parkir Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (22/8).

Kegiatan yang diikuti enam BUMD Sumatera Utara tersebut tidak sekadar menjadi momentum perayaan kemerdekaan. Jalan santai dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Kolaborasi BUMD Provinsi Sumatera Utara sebagai komitmen bersama memperkuat sinergi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Enam BUMD yang terlibat yakni PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya Sumatera Utara, serta PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ).

Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa BUMD harus mampu meningkatkan keberadaannya melalui kinerja yang sehat, tata kelola yang baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Khusus Bank Sumut, ia menilai posisi bank pembangunan daerah tersebut sangat strategis karena mendapat dukungan permodalan sekaligus kepercayaan dari pemerintah daerah.

"Kami dari pemerintah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Sumut. Karena itu, Bank Sumut harus benar-benar menunjukkan kinerja terbaiknya, didukung pertumbuhan pendapatan dan kinerja yang sehat," tegas Bobby.

Bobby juga meminta Bank Sumut membangun budaya kerja yang menempatkan prestasi sebagai dasar pengembangan perusahaan, termasuk dalam jenjang karier. Kekuatan internal yang diisi sumber daya manusia berprestasi akan menjadi modal penting untuk membawa Bank Sumut tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

"Kalau internalnya yang memegang prestasi, Bank Sumut pasti lebih baik lagi," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyatakan kesiapannya menakhodai Bank Sumut untuk dapat menjaga sekaligus menjadikan kepercayaan pemegang saham sebagai energi untuk terus memperkuat kinerja dan memperluas manfaat bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Gubernur menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan pemegang saham akan kami jawab melalui kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Sumatera Utara," ujar Heru.

Heru menegaskan, Bank Sumut tidak ingin pertumbuhan hanya diukur dari sisi bisnis. Sebagai bank pembangunan daerah, setiap langkah penguatan perusahaan diarahkan untuk memperbesar peran Bank Sumut dalam menggerakkan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, mempercepat digitalisasi layanan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Bank Sumut diharapkan tidak hanya menjadi bank milik daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari solusi pembangunan Sumatera Utara.

Selain itu, semangat kolaborasi enam BUMD yang dideklarasikan dalam kegiatan tersebut menjadi pijakan untuk membangun ekosistem usaha daerah yang lebih kuat. Bagi Bank Sumut, sinergi tersebut sekaligus mempertegas perannya sebagai penghubung berbagai potensi ekonomi daerah agar dapat memberikan nilai tambah yang kembali dirasakan masyarakat.

Melalui kinerja yang sehat, layanan yang semakin dekat, dan kontribusi yang semakin nyata, Bank Sumut terus memperkuat identitasnya sebagai bank masyarakat Sumatera Utara yang tumbuh bersama daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat.