Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

admin — Fri, 03 Jul 2026 18:35:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Mashandayani Mahyaruddin tampil kompak mengenakan busana adat Melayu saat mengikuti Karnaval Budaya Nusantara dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Kamis (2/7/2026) malam.

Karnaval yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-436 Kota Medan itu tetap berlangsung meriah meski sempat diguyur hujan.

Ribuan masyarakat memadati sepanjang Jalan Pemuda hingga kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan untuk menyaksikan parade budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah.

Seluruh kontingen pemerintah kota peserta Rakernas APEKSI XVIII menampilkan kekayaan budaya khas daerah masing-masing.

Tidak terkecuali Kota Tanjungbalai yang berhasil mencuri perhatian pengunjung.
Selain menampilkan Wali Kota dan Ketua TP PKK dengan balutan busana adat Melayu, kontingen Tanjungbalai juga menghadirkan parade busana berbahan dasar sampah daur ulang hasil kreativitas anak daerah. Kehadiran Parano dan Daro Kota Tanjungbalai turut menambah semarak penampilan kontingen yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sepanjang rute karnaval.

Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan, keikutsertaan Kota Tanjungbalai dalam Karnaval Budaya Nusantara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan identitas dan potensi daerah di tingkat nasional.

"Karnaval budaya bukan sekadar parade, tetapi menjadi momentum memperkenalkan kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, serta mempererat persatuan antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Mahyaruddin.

Ia berharap kegiatan seperti ini terus menjadi wadah promosi budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah agar semakin dikenal luas.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota dan Ketua TP PKK turut didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai, para pelajar, serta masyarakat yang tergabung dalam kontingen Kota Tanjungbalai.(eko)

Kepala BKN RI Serahkan Penghargaan E-Kinerja Tertinggi kepada Wali Kota Tanjungbalai

admin — Fri, 03 Jul 2026 18:31:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali menorehkan prestasi di bidang reformasi birokrasi. Kota Tanjungbalai berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan implementasi E-Kinerja tertinggi di wilayah kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungbalai, Jumat (3/7/2026), yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Mekanisme.

Kewenangan Kepala Daerah dalam Manajemen Kepegawaian serta peluncuran aplikasi Turing A Lay (Turun Keliling ASN Layanan) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Kepala Kanreg VI BKN Medan Janry Haposan U.P. Simanungkalit, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Mashandayani Mahyaruddin, para kepala OPD, camat, dan lurah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengucapkan selamat datang kepada Kepala BKN RI di Kota Tanjungbalai.

Ia kemudian memaparkan kondisi daerah, potensi kota, serta berbagai upaya yang dilakukan Pemko Tanjungbalai dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Mahyaruddin mengatakan, penghargaan yang diterima menjadi bukti komitmen Pemko Tanjungbalai dalam mendukung reformasi birokrasi melalui penerapan sistem E-Kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ASN yang profesional, berintegritas, loyal, dan mampu mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS," katanya.

Pada kesempatan itu, Mahyaruddin juga meluncurkan aplikasi Turing A Lay, sebuah inovasi layanan jemput bola yang memudahkan ASN aktif, ASN yang memasuki masa pensiun maupun pensiunan yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh pelayanan kepegawaian tanpa harus datang ke kantor BKPSDM.

"Melalui aplikasi ini, pemerintah hadir memberikan kemudahan layanan kepada ASN. Pelayanan tidak lagi menunggu masyarakat datang, tetapi pemerintah yang turun langsung memberikan solusi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, transformasi birokrasi harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, pelayanan publik saat ini dituntut semakin cepat, mudah, dan berbasis digital.

"Kalau dulu pelayanan membutuhkan waktu lama, sekarang harus berubah. SOP pelayanan harus semakin singkat, bahkan kalau bisa selesai secara real time," tegas Zudan.

Ia juga meminta seluruh ASN di lingkungan Pemko Tanjungbalai mendukung penuh visi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas ASN adalah menyelesaikan persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan terbaik, bukan justru mempersulit masyarakat," katanya.

Selain itu, Zudan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah terus berinovasi tanpa selalu bergantung pada anggaran.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada akhir kegiatan, Kepala BKN RI bersama Wali Kota Tanjungbalai menyerahkan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun kepada sejumlah ASN.

BKN RI juga memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai atas komitmen dan dukungan dalam mendorong implementasi serta peningkatan sistem E-Kinerja di lingkungan Pemko Tanjungbalai.(eko)

Polresta Deli Serdang Ikuti Fun Walk Peringati Hari Jadi Ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan HUT APKASI ke 26

admin — Fri, 03 Jul 2026 18:31:00 +0700+0700

Deliserdang - Polresta Deli Serdang turut berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan HUT APKASI ke 26, Jumat (3/7/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Mewakili Kapolresta Deli Serdang, Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol H. Rusdi, S.H., M.M., hadir bersama personel Polresta Deli Serdang mengikuti rangkaian kegiatan yang juga dihadiri Bupati Mandailing Natal H. Saifullah Nasution, S.H., M.M., para bupati peserta APKASI, Kasdim 0204/Deli Serdang Mayor Inf. Khairul Hadi yang mewakili Dandim 0204/Deli Serdang, jajaran OPD Kabupaten Deli Serdang, ASN Pemkab Deli Serdang, masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan Fun Walk yang diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama serta pengundian lucky draw yang semakin memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol H. Rusdi, S.H., M.M., menyampaikan bahwa keikutsertaan Polresta Deli Serdang dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan HUT APKASI ke 26, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

"Momentum seperti ini menjadi sarana yang baik untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Polresta Deli Serdang akan terus mendukung setiap kegiatan positif yang bertujuan membangun persatuan, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta meningkatkan kedekatan Polri dengan masyarakat," ujar Kabag SDM.

Selama kegiatan berlangsung, personel Polresta Deli Serdang turut melaksanakan pengamanan dan pengaturan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap kondusif tanpa adanya gangguan keamanan.(##Humas Polresta DS)

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Rakernas APEKSI Miliki Target Terukur dan Perjuangkan Dana Transfer Daerah

admin — Fri, 03 Jul 2026 18:26:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menghadiri sidang pleno sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Ballroom Grand Aston Medan, Kamis (2/7/2026).

Penutupan Rakernas dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dihadiri Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, dan para wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan pembangunan kota di Indonesia harus dibangun melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, kebutuhan infrastruktur dasar, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.

Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong penguatan infrastruktur dan konektivitas antardaerah guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, kita ingin menghadirkan kota yang lebih modern, aman, nyaman, produktif, sekaligus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi daerah," ujar AHY.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran. AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor sehingga pembangunan perkotaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memanfaatkan forum Rakernas untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis bagi penguatan peran APEKSI.

Menurut Mahyaruddin, Rakernas APEKSI tidak cukup hanya menjadi ajang bertukar pengalaman dan gagasan antarkepala daerah, tetapi harus menghasilkan target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi pada pelaksanaan Rakernas berikutnya.

Ia mengusulkan setiap hasil Rakernas disusun dalam tahapan kerja, mulai dari perencanaan pada triwulan pertama, realisasi program pada triwulan kedua, hingga evaluasi capaian pada triwulan ketiga.

"Rakernas ke depan jangan hanya melahirkan program baru. Yang lebih penting adalah mengevaluasi program yang telah disepakati, sejauh mana progresnya, apa hasilnya, dan bagaimana dampaknya bagi daerah. Kita ingin program-program APEKSI memiliki target yang jelas, terukur, serta benar-benar mampu mendorong terwujudnya kota-kota yang tangguh dan modern di Indonesia," tegas Mahyaruddin.
Selain itu, Mahyaruddin juga menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

Menurutnya, forum APEKSI perlu menjadi wadah bersama bagi pemerintah kota untuk memperjuangkan agar alokasi dana TKD dapat kembali seperti semula, terutama bagi kota-kota dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas.

"Kami berharap APEKSI dapat memperjuangkan agar dana Transfer ke Daerah dikembalikan seperti semula, khususnya bagi kota-kota kecil, termasuk Kota Tanjungbalai. Dukungan fiskal tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Mahyaruddin.

Ia berharap Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum silaturahmi antarkepala daerah, tetapi juga mampu melahirkan kebijakan dan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.(eko)

Deli Serdang Dorong Hilirisasi Ubi Kayu dari Lahan ke Pasar Global

admin — Fri, 03 Jul 2026 15:23:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Potensi hilirisasi ubi kayu (singkong) menjadi tawaran utama yang dibawa Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di IKM Hall, Kamis (2/7/2026).

Pada forum yang mengangkat tema "Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan" tersebut, ia memaparkan strategi Deli Serdang membangun ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat perdagangan antardaerah, sekaligus mendorong kesejahteraan petani.

Menurutnya, daerah tidak lagi cukup hanya menjadi penghasil komoditas primer. Daerah harus mampu mengolah hasil pertaniannya menjadi produk bernilai tambah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Deli Serdang memiliki potensi besar menjadi pusat agroindustri ubi kayu di Sumatera Utara. Yang kita bangun bukan hanya sektor hulunya, tetapi juga industri pengolahannya sehingga petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan daya saing daerah semakin meningkat," ujarnya saat menjadi narasumber pada sesi diskusi bertajuk Kolaborasi Antar Daerah dalam Memperluas Jangkauan Pasar dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat yang Tidak Dapat Diproduksi Sendiri melalui Perdagangan Antar Daerah.

Deli Serdang, lanjutnya, memiliki modal besar untuk mengembangkan industri berbasis ubi kayu. Dari total lahan pertanian sekitar 97.500 hektare, lebih dari 12.400 hektare dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya ubi kayu yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Produksi ubi kayu pun terus menunjukkan tren positif. Dalam beberapa tahun terakhir, produksinya meningkat dari 88.904 ton, menjadi 104.137 ton, hingga mencapai 109.310 ton. Sentra produksi tersebar di Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-Biru, STM Hulu, Pancur Batu, hingga Hamparan Perak, dengan total estimasi produksi sekitar 73.200 ton per tahun serta masih memiliki potensi pengembangan lahan sekitar 2.500 hektare.

Menurutnya, potensi tersebut akan semakin memberikan manfaat apabila dibangun melalui konsep hilirisasi.

"Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi masyarakat," katanya.

Ia mencontohkan, harga ubi kayu di tingkat petani rata-rata sekitar Rp1.500 per kilogram. Namun setelah diolah menjadi keripik, nilai jualnya dapat mencapai sekitar Rp36.000 per kilogram. Bahkan, keuntungan bersih dari usaha keripik ubi kayu diperkirakan mencapai sekitar Rp7.200 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan menjual hasil panen dalam bentuk bahan baku.

Pengembangan hilirisasi tersebut, lanjutnya, telah melahirkan ekosistem usaha baru di Deli Serdang. Saat ini terdapat 186 unit usaha keripik ubi kayu dan 99 unit usaha opak tradisional yang berkembang di berbagai wilayah. Salah satu pelaku UMKM, UD Kreasi Lutvi, bahkan berhasil menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Korea Selatan, menjadi bukti bahwa produk olahan ubi kayu Deli Serdang memiliki daya saing di pasar internasional.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pun terus memperkuat sektor tersebut melalui penyediaan bibit unggul, pembangunan jalan usaha tani, penguatan kelompok tani, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan Rumah Produksi Bersama, hingga perluasan akses pemasaran produk UMKM.

Ke depan, Pemkab Deli Serdang menargetkan peningkatan nilai tambah produk ubi kayu sebesar 40 persen, memperluas sentra produksi ke 10 kecamatan prioritas, serta meningkatkan jumlah UMKM olahan ubi kayu tersertifikasi dari 120 menjadi 300 unit usaha aktif.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan Forum Bisnis Daerah dibentuk untuk memperkuat perdagangan antardaerah melalui pemanfaatan komoditas unggulan masing-masing wilayah.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 288 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar sehingga setiap daerah perlu saling memperkuat rantai pasok komoditas tanpa bergantung pada produk impor.

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan penguatan perdagangan antarwilayah menjadi salah satu strategi pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem nasional pendataan arus barang yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 untuk memperkuat distribusi komoditas antardaerah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU), yakni kerja sama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam penanganan inflasi melalui perdagangan antardaerah, kerja sama Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta kerja sama bisnis antara PT Juma Berlian dan CV Sudah Ada.

Wamendagri: Deli Serdang Termasuk Kabupaten Ber-APBD Besar, Tantangannya Setara Gubernur

admin — Fri, 03 Jul 2026 15:20:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kepala daerah bahwa tantangan pemerintahan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Selain menghadapi penyesuaian transfer ke daerah (TKD), kepala daerah juga dituntut mampu menjawab dinamika geopolitik global, mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, hingga beradaptasi dengan perkembangan media digital yang bergerak sangat cepat.

Menurut Bima Arya, pemerintah daerah saat ini menjadi ujung tombak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan bonus demografi.

"Kalau daerah mampu melompat pertumbuhan ekonominya, maka Indonesia punya peluang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, bonus demografi harus benar-benar dimanfaatkan, karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah kabupaten," ujarnya saat menjadi keynote speech pada Dialog Otonomi di Hall IKM, Lubuk Pakam, Kamis (2/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Bima Arya menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memetakan kinerja pemerintah daerah ke dalam lima kategori berdasarkan kondisi APBD dan kualitas pelayanan publik. Kategori pertama adalah survivor, yakni daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik meski APBD stagnan atau menurun. Kedua, adaptif, yaitu daerah dengan APBD stagnan atau menurun, namun kualitas pelayanannya tetap terjaga.

Ketiga, fragile, yakni daerah yang tidak mampu mengimbangi tekanan fiskal sehingga kualitas pelayanan publik ikut menurun. Keempat, transformer, yaitu daerah yang berhasil meningkatkan APBD sekaligus kualitas pelayanan publik. Sementara kategori terakhir adalah underperformer, yakni daerah yang mengalami peningkatan APBD, tetapi kualitas pelayanan publik justru menurun.

Menurutnya, daerah yang mampu menjaga bahkan meningkatkan pelayanan publik di tengah berbagai tantangan merupakan contoh yang patut diapresiasi.

"Menurut saya, Deli Serdang masuk kategori survivor dan transformer. Artinya, di tengah berbagai macam ujian saat ini, Deli Serdang berhasil mempertahankan postur APBD-nya sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Bima Arya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah mengembangkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk melalui penguatan sport tourism dan penyelenggaraan berbagai event kreatif yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bima Arya menegaskan bahwa perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin mandiri.

"Ini adalah cara baru mengelola keuangan daerah. Kepala daerah dituntut lebih lincah mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Kita sedang bergerak menuju kemandirian fiskal sehingga tidak bisa terus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Potensi yang dimiliki daerah harus dimaksimalkan, dan itu harus menjadi perhatian setiap kepala daerah," pungkasnya.

Bima Arya juga menyebut ada sekitar 30 kabupaten di Indonesia yang memiliki kapasitas APBD sangat besar. Karena itu, menurutnya, para bupati di daerah tersebut memiliki tantangan yang nyaris setara dengan seorang gubernur dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

"Kurang lebih ada 30 bupati yang 'berasa gubernur' karena APBD yang dikelola sangat besar. Tanggung jawabnya tentu juga semakin besar untuk memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait capaian pendapatan daerah, Bima Arya turut mengapresiasi realisasi penerimaan pajak PBB Kabupaten Deli Serdang yang telah mencapai sekitar 70 persen pada tahun berjalan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Namun demikian, ia mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah diikuti dengan tata kelola APBD yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.

"Pajak ini bisa melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kami tentu mengapresiasi apabila capaian sesuai target. Tetapi PR berikutnya adalah bagaimana pajak itu digunakan dan dialokasikan sesuai prinsip transparansi serta menjawab kebutuhan masyarakat. Pengelolaan APBD menjadi pekerjaan berikutnya setelah target pajak tercapai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, kepala daerah tidak akan mampu mewujudkan target pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi tidak terus ditingkatkan.

"Kalau Bapak dan Ibu ingin berlari kencang, tetapi pegawainya tidak bisa berlari kencang, tentu target itu sulit tercapai. Minimal sekolahkan pegawainya, karena sekitar 33 persen ASN kita pendidikannya masih di bawah sarjana (S1)," ujar Prof Zudan.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala daerah untuk menerapkan manajemen talenta guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Prof Zudan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan relaksasi kebijakan terkait mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi. Apabila seorang pejabat tidak mampu mencapai target kinerja, kepala daerah dapat melakukan evaluasi dan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam satu tahun tidak mencapai target, silakan diganti. Bahkan, apabila dalam enam bulan tidak menunjukkan performa, pada bulan ketujuh sudah bisa dipindahkan. Sekarang sudah ada relaksasi kebijakan mutasi dan rotasi pejabat pimpinan tinggi meski belum menjabat dua tahun," jelasnya.

Ia menambahkan, proses rekomendasi dari BKN kini jauh lebih cepat sehingga dapat mendukung akselerasi reformasi birokrasi di daerah. "Cukup lima hari rekomendasi sudah bisa diterbitkan. Kami memudahkan Bapak dan Ibu untuk mempercepat kerja pemerintahan daerah. Kami di BKN adalah HRD Indonesia yang siap mendukung kepala daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi," pungkasnya.red

Yemima Dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026

admin — Fri, 03 Jul 2026 15:16:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Kabupaten Deli Serdang kembali menorehkan prestasi membanggakan. Setelah sukses menjadi tuan rumah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), wakil Deli Serdang, Yemima Mutiara Caren Sitanggang, berhasil dinobatkan sebagai Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026 pada malam Grand Final yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Kamis (2/7/2026) malam.

Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026 diikuti 19 finalis dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ajang ini tidak hanya mengedepankan penampilan, tetapi juga menguji kecerdasan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kapasitas para finalis dalam mempromosikan potensi daerah masing-masing.

Ketua APKASI, Bursah Zarnubi, mengatakan Putri Otonomi Indonesia merupakan wadah untuk melahirkan generasi muda yang mampu menjadi wajah terbaik daerah sekaligus duta pembangunan nasional. Selama masa karantina, para finalis dibekali materi kepemimpinan, komunikasi publik, promosi potensi daerah, wawasan kebangsaan, hingga nilai-nilai bela negara.

Menurutnya, pembekalan tersebut diharapkan mampu melahirkan sosok pemimpin muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah dan semangat nasionalisme yang kuat.

Ia juga menyampaikan bahwa pemenang Putri Otonomi Indonesia 2026 akan mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga memiliki peran lebih luas dalam mengampanyekan semangat cinta tanah air dan bela negara kepada generasi muda Indonesia.

Yemima terlebih dahulu dinobatkan sebagai Putri Terfavorit setelah meraih perolehan suara tertinggi melalui voting publik secara online sekaligus kunci untuk mendapatkan golden ticket ke babak 4 besar.

Tiga finalis lainnya yang lolos ke babak empat besar yakni Annabelle Malianglay dari Kabupaten Minahasa Utara, Asyifa Nada Ashila Sulhi dari Kabupaten Jember, dan Cinta Kasih Sayang Helena dari Kota Tangerang Selatan.

Pada babak empat besar, Yemima mendapat pertanyaan mengenai gagasannya dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Dalam jawabannya, ia menegaskan bahwa AI merupakan teknologi yang memberikan banyak kemudahan, namun tidak dapat menggantikan peran manusia.

"AI hadir untuk membantu manusia, bukan menggantikannya. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memanfaatkan AI secara bijak agar memberikan dampak positif. Jika mampu beradaptasi dan mengintegrasikannya dengan kemampuan manusia, AI akan menjadi teknologi yang membawa banyak manfaat," ujar Yemima.

Usai seluruh tahapan penilaian, dewan juri menetapkan Cinta Kasih Sayang Helena dari Kota Tangerang Selatan sebagai Runner Up III, Asyifa Nada Ashila Sulhi dari Kabupaten Jember sebagai Runner Up II, Annabelle Malianglay dari Kabupaten Minahasa Utara sebagai Runner Up I, dan Yemima Mutiara Caren Sitanggang dari Kabupaten Deli Serdang sebagai Putri Otonomi Indonesia 2026.

"Dari awal saya yakin dia punya potensi juara. Selamat kepada Yemima, prestasi yang diraih ya malam ini menjadi kado indah ulang tahun Deli Serdang ke-80," ucap Bupati Asri Ludin Tambunan usai acara.

Selain pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026, malam grand final juga dirangkai dengan penobatan sejumlah duta pada berbagai bidang strategis sebagai bentuk komitmen APKASI dalam mendorong peran generasi muda sebagai agen promosi sekaligus penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Daftar Duta Putri Otonomi Indonesia 2026:

* Duta Favorit: Kabupaten Deli Serdang

* Duta Wastra: Kabupaten Bangka Barat

* Duta UMKM: Kabupaten Mimika

* Duta Koperasi: Kabupaten Bandung

* Duta Ketahanan Pangan: Kabupaten Lampung Timur

* Duta Bangga Memakai Produk Indonesia: Kabupaten Tangerang

* Duta Rupiah: Kabupaten Tulang Bawang

* Duta Olahraga: Kabupaten Banyumas

* Duta Keluarga Berencana: Kabupaten Simalungun

* Duta Empat Pilar Kebangsaan: Kabupaten Malinau

* Duta Lingkungan Hidup: Kabupaten Dairi

* Duta Energi Terbarukan: Kabupaten Kuantan Singingi

* Duta Anti Narkoba: Kabupaten Klungkung

* Duta Investasi: Kabupaten Ogan Komering Ulu

* Duta Ekonomi Kreatif: Kabupaten Lamongan

* Duta Pariwisata: Kabupaten Lahat.

Mahasiswa UIN Sumut Gelar Aksi, Desak Pencopotan AS Terkait Dugaan KDRT dan Perselingkuhan

admin — Fri, 03 Jul 2026 14:57:00 +0700+0700

Medan – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menggelar aksi unjuk rasa dengan mendesak pimpinan kampus agar mencopot AS dari jabatannya. Aksi tersebut dipicu mencuatnya dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang kini menjadi perhatian publik.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menilai seorang pejabat akademik harus mampu menjadi teladan bagi sivitas akademika. Mereka meminta Rektor UINSU mengambil langkah tegas demi menjaga marwah dan kredibilitas institusi pendidikan.

"Kami meminta pihak kampus tidak tinggal diam. Integritas dan nama baik kampus harus dijaga," ujar salah seorang orator dalam aksi.

Mahasiswa juga mendesak agar AS dinonaktifkan dari jabatannya selama proses hukum berlangsung, sehingga tidak mengganggu jalannya pemeriksaan maupun aktivitas akademik.

Sebelumnya, dugaan kasus KDRT dan perselingkuhan yang menyeret AS telah menjadi sorotan publik. Pihak UINSU menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi, serta menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Mahasiswa berharap kampus bersikap transparan dan konsisten dalam menegakkan kode etik terhadap seluruh sivitas akademika tanpa membedakan jabatan maupun status.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari AS terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Proses hukum atas laporan yang berkaitan dengan dugaan KDRT dan perselingkuhan masih berlangsung, sehingga seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.red

Ketua I TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

admin — Fri, 03 Jul 2026 14:47:00 +0700+0700

Medan – Ketua I Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ucapan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara yang digelar di Lapangan KS Tubun, Mapolda Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026), yang turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH., M.Kn., Wakil Ketua Umum MUI Sumut Prof. Dr. HM. Jamil, MA., Kayanma Polda Sumut AKBP Reza F. Lubis, mantan Bupati Labuhanbatu Utara sekaligus Ketua PD II FKPPI Sumut Khairuddin Syah Sitorus (H. Buyung), Binmas Poldasu Iptu Mulia Riadi, serta Imam Masjid Poldasu.

H. Ikrom Helmi Nasution mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Semoga Polri semakin profesional, modern, dipercaya masyarakat, serta terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis. Teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, keamanan, serta mendukung pembangunan nasional.rel

BEM se-Sumut: Reformasi Jilid II Harus Melahirkan Solusi, Bukan Sekadar Slogan

admin — Fri, 03 Jul 2026 14:31:00 +0700+0700

Medan - "Reformasi Jilid II harus melahirkan arah perubahan yang nyata, bukan berhenti sebagai slogan" . Pesan ini di sampaikan dalam Diskusi Publik Nasional yang digelar DEMA UIN Sumatera Utara bersama BEM se-Sumut sebagai ruang merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa, Rabu(1/07-2026).

Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sumatera Utara, Fathi Farich Hasibuan, menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang lahirnya rekomendasi kebijakan, bukan sekadar kritik.

"Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi melalui gagasan yang konstruktif dan tetap berpijak pada konstitusi," katanya.

Senada dengan itu, Muhammad Thoriq, Menteri Koordinator Pergerakan BEM Universitas Sumatera Utara, menilai gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada aksi simbolik.

"Reformasi Jilid II harus melahirkan solusi, Kritik memang penting, tetapi perubahan hanya akan terjadi jika mahasiswa mampu menawarkan jalan keluar bagi persoalan bangsa, tegasnya.

Sedangkan Dr. Warjio, M.A., Ph.D dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa Reformasi 1998 telah membangun demokrasi secara prosedural. Namun masih menyisakan persoalan serius dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kualitas demokrasi.

Ditambahkan juga oleh S. Hamonangan Daulay, S.H., M.H., CTLC., CCD., CIRP, bahwa pembaruan hukum harus diarahkan pada penguatan independensi lembaga negara agar keadilan benar-benar dapat dirasakan masyarakat,"ujarnya.

Gelar diskusi publik ini menyepakati bahwa, Reformasi Jilid II harus dimaknai sebagai upaya memperkuat demokrasi, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, bukan hanya sekadar slogan-slogan yang ramai diperbincangkan.rel

Alamat Pemilik PBG Diduga Tak Sesuai Data Kependudukan, Izin Bangunan di Atas Lahan PT KAI Jalan HM Yamin Disorot

admin — Fri, 03 Jul 2026 14:29:00 +0700+0700

Medan – Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT KAI di Jalan Prof. HM Yamin SH Nomor 35, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, menjadi sorotan warga. Pasalnya, alamat pemilik yang tercantum dalam dokumen PBG diduga tidak sesuai dengan data kewilayahan di Kota Medan.

Warga pelapor, Otti Batubara, mengaku menemukan kejanggalan setelah mencermati papan informasi PBG di lokasi pembangunan. Menurutnya, alamat pemilik dalam dokumen tersebut tertulis berada di Jalan Prof. HM Yamin, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.

"Setelah kami telusuri ke lapangan, tidak ada Jalan Prof. HM Yamin di Kelurahan Kwala Bekala maupun Kecamatan Medan Johor. Yang ada, Jalan Prof. HM Yamin berada di Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur. Ini yang menimbulkan tanda tanya besar," ujar Otti, Kamis (2/7/2026).

Ia menduga terdapat ketidaksesuaian data alamat dalam dokumen PBG yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.

"Kalau benar alamat tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan maupun wilayah administrasi, maka harus diusut. Jangan sampai ada dugaan manipulasi data untuk kepentingan pengurusan izin bangunan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DPKPPR Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon, namun belum memperoleh respons.

Sementara itu, Camat Medan Timur, Pernanda, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPKPPR serta PT KAI untuk memastikan kesesuaian data dalam dokumen PBG tersebut.

"Jalan Prof. HM Yamin yang berada di wilayah kami masuk Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap data yang dimaksud," ujarnya.

Seorang sumber di Bapenda Kota Medan menyebutkan bahwa alamat pemilik dalam dokumen PBG turut menjadi salah satu acuan dalam administrasi perpajakan, termasuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Apabila terdapat ketidaksesuaian antara alamat, objek bangunan, dan data administrasi, tentu perlu dilakukan verifikasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pendataan pajak maupun potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata sumber tersebut.

Seorang pemerhati tata ruang juga menilai bahwa kesesuaian alamat, lokasi objek, serta titik koordinat merupakan bagian penting dalam penerbitan PBG.

"Apabila nantinya terbukti terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka instansi yang berwenang dapat melakukan evaluasi terhadap penerbitan izin tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.red

OTT KPK di Sumut: Tujuh Orang Diamankan, Bupati Langkat Diboyong ke Jakarta

admin — Fri, 03 Jul 2026 14:18:00 +0700+0700

Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Langkat, Syah Afandin, yang pada Jumat (3/7/2026) siang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi tersebut menyasar dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"Dalam kegiatan OTT ini, KPK mengamankan tujuh orang, terdiri dari seorang kepala daerah, satu aparatur sipil negara (ASN), dan lima orang dari pihak swasta," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurut KPK, penangkapan dilakukan di beberapa lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Syah Afandin diamankan di kediamannya di Kota Medan sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Budi menegaskan, seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai pihak yang diperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka, termasuk kemungkinan penetapan sebagai tersangka.

Selain mengamankan para pihak, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek.

"Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada bupati," kata Budi.

KPK saat ini masih mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana atau penerimaan lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Perkembangan perkara ini masih terus berlangsung. KPK dijadwalkan akan menyampaikan hasil gelar perkara beserta penetapan status hukum para pihak setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan di Jakarta.red

Hadiri HUT ke-26 APKASI, Bupati Simalungun: Wadah Memperluas Jejaring Kerja Sama Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

admin — Fri, 03 Jul 2026 11:19:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 di Kabupaten Deli Serdang.

Acara ini mengusung tema "APKASI, Satu Misi, Satu Aksi, Membangun Negeri," menjadi forum strategis yang mempertemukan sekitar 227 bupati dari 37 provinsi di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat sinergi, berbagi inovasi, serta membangun kolaborasi dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Berbagai agenda penting mewarnai peringatan HUT APKASI ke-26, di antaranya Welcome Dinner, Dialog Otonomi Daerah, Women Program, Forum Bisnis Daerah (Forbisda), Malam Final Putri Otonomi Indonesia 2026, hingga Fun Walk.

Kehadiran Bupati Simalungun, dalam forum nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik melalui penguatan kerja sama antardaerah.

"APKASI bukan sekadar forum silaturahmi para bupati, tetapi menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah,"sebut Bupati.

Menurutnya, dalam forum ini banyak inovasi dari daerah lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi Kabupaten Simalungun.

"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah agar pembangunan berjalan lebih cepat, daya saing daerah meningkat, serta peluang investasi semakin terbuka,"tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, Kabupaten Simalungun tidak tertinggal dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. "Melalui forum ini kami juga memperluas jejaring kerja sama, membuka peluang investasi, serta menggali berbagai inovasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"ujarnya

Selain menjadi wadah pembahasan mengenai penguatan otonomi daerah, HUT ke-26 APKASI juga menjadi ajang promosi potensi daerah melalui Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang mempertemukan pemerintah kabupaten dengan dunia usaha.

Dalam acara forum bisnis daerah dilakukan penandatangan MoU kerjasama antar daerah dalam rangka penanganan pengendalian inflasi daerah. Momen ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat kemitraan antardaerah di seluruh Indonesia.

Keikutsertaan Pemkab Simalungun dalam HUT ke-26 APKASI diharapkan membawa berbagai ide, inovasi, dan terobosan baru yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Kabupaten Simalungun di tingkat nasional.(LP)

Wali Kota menghadiri kegiatan Dialog Kota Tangguh yang merupakan bagian dari rangkaian Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026

admin — Fri, 03 Jul 2026 11:18:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri kegiatan Dialog Kota Tangguh yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026. Kegiatan dialog berlangsung di Grand City Hall Hotel Medan, Rabu (01/07/2026) pagi.

Dialog Kota Tangguh mengusung semangat "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" sebagai upaya memperkuat peran pemerintah kota (pemko) dalam membangun daerah yang memiliki ketahanan, kemandirian, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Di lokasi kegiatan, Wali Kota Wesly mengatakan, untuk mewujudkan kota yang tangguh diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, baik dari instansi pemerintahan pusat-provinsi-daerah, TNI-Polri, insan pers, dunia usaha, serta elemen masyarakat.

Kegiatan ini, katanya, juga menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah inovatif dalam menciptakan kota yang aman, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

"Dengan sinergi dan kolaborasi, Pemko Pematangsiantar dapat terwujud sebagai kota yang tangguh. Melalui visi-misi Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras, menjadi komitmen Pemko Pematangsiantar dengan seluruh elemen pemangku kebijakan serta masyarakat dalam menghadapi situasi adaptif perekonomian global yang berdampak terhadap masyarakat di daerah," katanya.

Menurut Wesly, Pemko Pematangsiantar memiliki peran penting menghadirkan pelayanan publik yang prima sekaligus menghadirkan pembangunan yang mampu menghadapi situasi dan kondisi tantangan masa depan.

Wesly juga menjelaskan, ketangguhan Kota Pematangsiantar sudah teruji di tengah efisiensi yang diterapkan, tetap berkontribusi nyata untuk membantu wilayah kabupaten/kota yang dilanda bencana dan tetap beradaptasi dengan perubahan situasi ekstrim ekonomi global.

Melalui Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rakernas APEKSI, Wesly berharap dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai tantangan situasi terkini pemerintah kota di seluruh Indonesia.

"Melalui APEKSI ini, saya berharap kita dapat merumuskan suatu rekomendasi kebijakan strategis yang menjadi kebutuhan kota secara umum, baik dari tata kelola pemerintahan, serta mampu memberikan dampak kepada masyarakat," katanya.

Tampak hadir mendampingi Wesly, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi A Lumbangaol SSTP, dan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Hendra TP Simamora SSTP MSi. (LP)

Ruangan Bupati Langkat Disegel KPK, Penyidikan Dugaan OTT Terus Bergulir

admin — Fri, 03 Jul 2026 11:13:00 +0700+0700

LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menyegel ruangan kerja Bupati Langkat di Kantor Bupati Langkat, Jumat (3/7/2026), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam operasi senyap yang digelar sejak Kamis (2/7/2026) malam. Namun, hingga kini lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar OTT maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan.

Penyegelan ruangan kerja Bupati diduga merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengamankan lokasi, dokumen, maupun barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik KPK. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai tujuan spesifik penyegelan tersebut.red

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

admin — Fri, 03 Jul 2026 09:24:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

HUT ke-436 Kota yang jatuh pada 1 Juli 2026 mengangkat tema 'Medan Tangguh, Maju untuk Semua'. Tagline itu pun disambut baik oleh banyak pihak. Akan tetapi, Pemko Medan dituntut tidak hanya sekadar bisa mengeluarkan tagline yang baik, namun juga harus mampu mewujudkan tagline tersebut untuk seluruh masyarakat Kota Medan, tanpa terkecuali.

"Kita berharap 'Medan Tangguh, Maju untuk Semua' tidak hanya sekadar tagline. Pemko Medan harus bisa merealisasikannya. Pemko Medan harus mampu mewujudkan kalimat 'Maju untuk Semua'. Sebab kita tahu, tidak semua masyarakat Kota Medan merasakan kemajuan itu sendiri," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra SH kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar itu, di usia ke-436 Kota Medan saat ini, masih sangat banyak masyarakat di wilayah utara Kota Medan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem di Medan Belawan sebagai salah satu kecamatan di wilayah Medan Utara terbilang masih cukup tinggi.

"Sementara, pembangunan di wilayah Kota Medan yang lain berjalan dengan cepat, baik pembangunan fisik maupun SDM. Masyarakat Medan Utara selalu tertinggal, ini bukti nyata bahwa saat ini kemajuan Kota Medan baru dirasakan sebahagian masyarakat, belum seluruhnya. Artinya, saat ini kalimat 'Maju untuk Semua' belum relevan untuk masyarakat Medan Utara," tegasnya.

Hadi Suhendra menegaskan, tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, hingga aksi kriminalitas di Medan Utara harus menjadi 'PR' utama yang harus diselesaikan oleh Pemko Medan bila memang ingin mewujudkan tagline 'Medan Tangguh, Maju untuk Semua'.

"Pemerataan pembangunan di Kota Medan harus terwujud dengan mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah utara. Kemajuan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan, tanpa terkecuali," ujarnya.

Hadi Suhendra juga mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan Peringatan HUT ke-436 Kota Medan sebagai kegiatan seremonial yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Akan tetapi, Peringatan HUT ke-436 Kota Medan harus menjadi momentum bagi seluruh pihak, khususnya Pemko Medan untuk bangkit dan berjuang bersama dalam mewujudkan 'Medan Tangguh, Maju untuk Semua'.

"Di usia ke-436 ini, Kota Medan sudah harus memiliki kemandirian fiskal. Pembangunan kota harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan politik. Dan yang paling penting, kemajuan dari pembangunan itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan, tanpa terkecuali," pungkasnya. Rel

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

admin — Fri, 03 Jul 2026 09:18:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Anggota DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, mengkritik pola penataan Kota Medan yang dinilainya terkesan reaktif menjelang pelaksanaan APEKSI. Menurutnya, pengerahan seluruh camat, lurah dan Kepala Lingkungan untuk melakukan penertiban dan penataan kota seharusnya tidak hanya dilakukan karena adanya agenda nasional tersebut.

Syaiful mengatakan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam mempercantik wajah kota. Namun, ia menegaskan bahwa kebersihan, ketertiban, dan penataan kota harus menjadi kebijakan yang dilakukan secara konsisten, bukan sekadar untuk menyambut tamu.

Kita mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam melakukan penataan kota. Namun hendaknya penertiban dan penataan tidak disandarkan karena adanya event seperti APEKSI, melainkan menjadi kebijakan rutin yang dilakukan setiap saat," ujar Syaiful saat ditanya wartawan, Minggu (28/06/2026).

Pria yang menjabat Sekretaris Komisi I ini menilai, Kota Medan harus selalu tampil bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang setiap hari tinggal dan beraktivitas di dalamnya, bukan hanya ketika akan dikunjungi para kepala daerah dari berbagai kota.

"Baiknya Medan jangan hanya bersih karena akan ada tamu. Medan harus bersih karena memang itu menjadi keharusan dalam menata kota dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini.

Syaiful juga mengingatkan agar penertiban yang dilakukan tidak mengorbankan masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan memberikan solusi bagi warga yang terdampak.

"Jangan karena ada APEKSI Kota Medan jadi bersih, tetapi jangan pula karena ada APEKSI rakyat justru digusur. Penataan harus mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan," katanya.

Selain itu, ia meminta Pemko Medan menjalankan penegakan aturan secara adil tanpa pilih kasih.

"Pemko Medan jangan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya. Semua bentuk pelanggaran harus ditindak dengan ukuran yang sama, tanpa membedakan siapa pelakunya. Dengan begitu masyarakat akan melihat bahwa pemerintah benar-benar serius membangun kota, bukan hanya mempercantik wajah Medan saat ada kegiatan seremonial," pungkasnya.

Sektor Pajak dan PNBP Kuat, Dongkrak Pendapatan Negara di Sumatera Utara

admin — Fri, 03 Jul 2026 09:05:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan performa yang sangat impresif hingga akhir Mei 2026. Gabungan penerimaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumut I dan II sukses membukukan angka Rp11,8 triliun. Capaian luar biasa ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 57,13% secara tahunan (year-on-year/yoy), sekaligus menandakan kuatnya aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Tren positif ini juga diikuti oleh sektor kepabeanan dan cukai yang berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1,63 triliun, atau setara dengan 53,2% dari total target APBN yang ditetapkan sebesar Rp3,06 triliun. Kinerja di sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% (yoy). Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan menyeluruh pada seluruh instrumen pendapatan, yang menegaskan geliat perdagangan internasional dan domestik di Sumatera Utara yang semakin dinamis.

Secara rinci, realisasi Bea Masuk menyumbang Rp364,53 miliar atau meningkat hingga 35,2% (yoy). Sementara itu, sektor Bea Keluar mencatatkan kontribusi terbesar dengan perolehan Rp1.077,17 miliar, tumbuh sebesar 6,5% (yoy). Melengkapi capaian tersebut, sektor penerimaan cukai juga menunjukkan performa solid dengan membukukan angka Rp189,17 miliar, yang berarti tumbuh 11,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumatera Utara juga terjaga dengan baik dengan total realisasi mencapai Rp1,17 triliun, atau 45,83% dari target APBN sebesar Rp2,54 triliun. Keberhasilan ini didorong oleh PNBP Lainnya yang menyumbang Rp532,66 miliar (61,55% dari target) serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp632,73 miliar (37,72% dari target). Hal ini merefleksikan adanya perbaikan nyata dalam kualitas layanan dan tata kelola keuangan pada unit-unit BLU pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kontribusi PNBP dari sektor pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), piutang, dan lelang tercatat sebesar Rp40,22 miliar atau 51,22% dari target Rp78,5 miliar. Sektor pengelolaan aset negara menyumbang Rp27,95 miliar yang didominasi oleh aktivitas sewa dan pemanfaatan BMN. Diikuti oleh pendapatan lelang eksekusi maupun sukarela sebesar Rp12,18 miliar yang tumbuh signifikan berkat tingginya efektivitas operasional Kanwil DJKN Sumut, sedangkan sektor piutang negara mencatatkan realisasi sebesar Rp90 juta.

Secara keseluruhan, kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Mei 2026 tetap kokoh dan terjaga dengan baik demi mendukung stabilitas ekonomi regional. Pertumbuhan positif pada sisi pendapatan dan belanja negara ini terus dioptimalkan secara strategis. Langkah tersebut diambil guna merealisasikan kebijakan Asta Cita, mendukung berbagai program prioritas Pemerintah, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera Utara. Rel

OJK Pacu Ekosistem Keuangan Digital dan Kripto Lewat Regulasi Adaptif

admin — Fri, 03 Jul 2026 08:51:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD). Langkah ini ditempuh melalui penguatan kerangka regulasi, tata kelola, pelindungan konsumen, serta kolaborasi lintas sektor demi menciptakan industri keuangan digital yang aman, inovatif, dan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder IAKD yang digelar bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dalam sambutannya, Friderica mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi—mulai dari kecerdasan artifisial (artificial intelligence) hingga tokenisasi aset—membuka peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi sektor keuangan.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk memastikan bahwa inovasi harus terus berkembang, namun tetap menjaga integritas pasar, pelindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan," ujar Friderica.

Ia menambahkan, penyempurnaan Regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK) menjadi bukti nyata komitmen negara. Regulasi ini dirancang agar adaptif terhadap dinamika model bisnis yang terus berubah sekaligus memperkuat ekosistem IAKD secara menyeluruh.

Pengembangan keuangan digital ini juga menjadi bagian dari delapan program strategis OJK untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan pembangunan nasional, pengembangan UMKM, ekonomi hijau, hingga peningkatan literasi keuangan.

Pertumbuhan Masif Pengguna Kripto dan FinTech

Data OJK mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor keuangan digital dan aset kripto di Indonesia:

Sektor ITSK: Terdaftar 8 Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dengan 130,78 juta hit konsumen, serta 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang melayani 18,29 juta pengguna.

Kemitraan Strategis: Hubungan kerja sama antara penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan lembaga jasa keuangan melonjak hingga 1.346 kemitraan.

Aset Kripto & Digital: OJK telah memberikan izin kepada 26 Pedagang Aset Keuangan Digital, 2 Bursa Aset Keuangan Digital, 2 Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta 2 Pengelola Tempat Penyimpanan.

Jumlah Konsumen: Total pengguna aset keuangan digital dan kripto kini telah menembus angka 22,4 juta orang.

Untuk mengawal pertumbuhan ini, Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, menyatakan bahwa OJK tengah menyusun Roadmap IAKD OJK 2026–2031. Peta jalan ini diharapkan mampu membangun arah industri yang visioner dan menjawab kebutuhan ekonomi nasional.

Kita berkomitmen mewujudkan ekosistem IAKD Indonesia yang berdaulat dan terjangkau untuk memperkuat daya saing nasional serta menstimulus pendalaman pasar keuangan," kata Adi.

Dukungan Legislatif untuk Keseimbangan Ekosistem

Dukungan penuh juga datang dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menegaskan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2026 berfungsi sebagai jangkar untuk menjaga keseimbangan inovasi dan proteksi.

"Legislasi ini dimaksudkan untuk mengorkestrasi equilibrium atau titik keseimbangan antara akselerasi inovasi, daya saing industri—khususnya optimalisasi aset digital kripto—sekaligus menjaga stabilitas sistemik dan proteksi perlindungan masyarakat secara paripurna," pungkas Sari.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf Muhammad Neil El Himam, serta perwakilan akademisi dan pelaku industri kreatif digital. Rel

Terkait Pengaduan Pencemaran nama baik Pangulu Nagori Pokan Baru, Kapolres tidak Tinggal Diam apalagi ada Tudingan dugaan memberi "Doa Restu " kepada

admin — Fri, 03 Jul 2026 07:49:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Terkait Pemberitaan Yang judulnya kapolres memberi dugaan kuat "Doa restu" kepada Bandar judi dan Tembak ikan serta Tudingan bahwa Bandar judi tersebut kepada Pangulu Pokan Baru kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun dimana pada Postingan unggahan platform Tiktok di akun. Kapolres Simalungun akan mengusut dan mengungkap atas adanya Pengungahan dan juga pencemaran nama baik Pangulu Nagori Pokan Baru

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Rajagukguk melalui kabag Humas AKP Ferry Purba kamis (2/7) ketika ditanya mengenai Pencemaran nama baik yang sudah diadukan oleh pelapor
Pangulu Nagori Pokan Baru JF, menegaskan bahwa saat ini pihak Polres sudah menerima Laporan SPKT atas tuduhan yang mengaitkan Pangulu Pokan Baru dengan praktik perjudian, termasuk togel dan tembak ikan. Dan juga Berita Kapolres diduga keras memberikan "Doa Restu" seolah- olah merestui Pangulu Nagori Pokan Baru diduga sebagai Bandar judi atas Pelaporan Pangulu itu perkembangan tindak lanjutnya sudah diberikan kepada Satreskrim untuk diteliti untuk Penyidikan," ujarnya.

Sementara diidalam Surat Pengaduan Pangulu Nagori Pokan Baru, bahwa Pangulu di kaitkan dalam Praktek perjudian termasuk tembak ikan, itu merupakan informasi tidak benar, dan dikatakannya tidak memiliki dasar hukum, dan telah mencemarkan nama baiknya, dan Laporannya itu teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomor LP/B/200/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun, tertanggal 22 Juni 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor menegaskan bahwa dirinya menjadi korban penyebaran narasi liar yang mencatut nama dan foto dirinya dengan tuduhan serius terkait keterlibatan dalam praktik perjudian. Ia menyebut bahwa informasi yang beredar telah dibangun secara sepihak tanpa verifikasi, sehingga membentuk opini publik yang merugikan reputasi dirinya.

Unggahan yang menjadi perhatian berasal dari platform TikTok, melalui akun bernama "Siap Membongkar Kasus Pejabat / @robinsilalahi_127". Konten tersebut disebut menampilkan foto pelapor disertai narasi provokatif yang dinilai tidak berdasar dan cenderung menggiring opini publik ke arah negatif.

Tidak hanya berhenti di media sosial, pelapor juga mengungkapkan bahwa tautan berita serupa turut beredar melalui pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Bahkan, setelah mengirimkan sejumlah link, nomor tersebut disebut langsung memblokir kontak pelapor, sehingga memperkuat dugaan adanya pola penyebaran yang tidak biasa dan terstruktur.

Sementara sebelumnya Warga atas adanya Tudingan Pencemaran nama Baik Pangulu mereka sudah membuat tanda tangan dan Petisi bahwa Terkait tuduhan keterlibatan bandar judi adalah pencemaran nama baik, " kami minta agar Kapolres mengusut Pencemaran Nama Baik Pangulu kami sebut mereka dalam Penanda Tanganan Warga. (LP)