Medan | Sumut24.co

Peluncuran buku karya Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara Iskandar ST menjadi panggung yang memperlihatkan eratnya hubungan ideologis antara Surya Paloh dan kader-kadernya. Dalam sambutannya, Rico Waas menyebut buku tersebut bukan sekadar dokumentasi perjalanan hidup Surya Paloh, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kepemimpinan, keteguhan, dan semangat pengabdian yang menjadi inspirasi bagi banyak orang.

«"Buku ini tidak hanya merekam perjalanan pengabdian seorang tokoh, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kepemimpinan, keteguhan, dan semangat pengabdian yang menjadi inspirasi bagi banyak orang."»

Rico juga menegaskan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari konsistensi dalam berkarya dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan filosofi yang diangkat dalam buku Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Surya Palohisme, yang menempatkan pengabdian kepada bangsa di atas kepentingan politik sesaat.

Secara politik, posisi Rico Waas memang tidak bisa dipisahkan dari Surya Paloh. Selain merupakan keponakan Ketua Umum NasDem, Rico adalah kader yang telah lama berkiprah di partai dan dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis sebelum akhirnya memenangkan Pilkada Medan 2024 dan dilantik sebagai Wali Kota Medan pada Februari 2025.

Dalam berbagai kesempatan, Surya Paloh berulang kali menekankan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Nilai tersebut menjadi fondasi yang kemudian diterjemahkan banyak kader sebagai "Surya Palohisme", yakni kepemimpinan yang mengutamakan pengabdian, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan bangsa.

Di tengah konfigurasi politik nasional, Rico Waas menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai kepala daerah dari Partai NasDem, ia memimpin Kota Medan pada saat pemerintahan nasional berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada harmonisasi hubungan antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai kehadiran Surya Paloh di Medan dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan moral dan konsolidasi politik kepada seluruh kader, termasuk Rico Waas, agar tetap fokus menjalankan amanah pemerintahan, menjaga komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta mendukung program-program strategis pemerintah pusat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sikap tersebut juga sejalan dengan posisi Partai NasDem yang tetap mendukung stabilitas pemerintahan nasional meskipun memiliki dinamika politiknya sendiri.

Di sisi lain, posisi strategis Rico Waas membuatnya tidak lepas dari berbagai dinamika politik. Dalam situasi seperti itu, soliditas birokrasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar roda pemerintahan tidak terganggu oleh konflik internal maupun tarik-menarik kepentingan politik.

Bila ditarik pada pesan yang terkandung dalam buku Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Surya Palohisme, figur Surya Paloh dapat dipandang sebagai benteng moral bagi Rico Waas. Benteng yang dimaksud bukan dalam pengertian melindungi dari kritik publik, melainkan menjaga agar kepemimpinan tetap berada pada rel pengabdian, menjunjung etika politik, menghindari konflik yang tidak produktif, serta memastikan amanah rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan peran gandanya sebagai Wali Kota Medan, Wakil Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, dan Ketua Bappilu DPW NasDem Sumut, Rico Waas kini memikul tanggung jawab besar. Konsolidasi Partai NasDem menuju 2029 sekaligus menjadi ujian apakah kader-kader yang dibina langsung oleh Surya Paloh mampu menunjukkan bahwa loyalitas kepada partai dapat berjalan seiring dengan loyalitas kepada konstitusi, kepentingan rakyat, dan keberhasilan program-program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ( anto genk )

Itu dikatakannya, Kamis (30/7/2026) saat meninjau lokasi penimbunan jalan yang dilakukan secara swadaya masyarakat oleh pihak Merestui Semesta yang langsung dipimpin, Merican beserta anggota dan unsur organisasi masyarakat dan kepemudaan.

"Penimbunan ini hendaknya ditindak lanjuti Pemprov Sumut untuk segera dilakukan Pengaspalan/pengecoran. Sehingga upaya swadaya masyarakat yang sudah dilakukan tidak sia sia dan bermanfaat bagi orang dan khalayak ramai kususnya pengendara yang melintas. Sehingga dapat menghindari resiko kecelakaan," ucap Hasyim SE.

Lanjut Hasyim SE, ia berharap, PemrovSumut beserta instansi terkait agar secepatnya berkolaborasi melakukan upaya normalisasi drainase di sepanjang penimbunan jalan Helvetia Psr 9 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang disisi kiri dan kanan.

Artinya, dengan penimbunan jalan rusak dan berlubang yang cukup memprihatinkan, tentunya adanya dorong faktor akses drainase yang baik dan lancar, maka pengerjaan tidak sia sia.

"Apresiasi yang tinggi kita berikan terhadap Merestui Semesta sebagai mewakili masyarakat dan pengguna jalan atas penimbunan jalan sepanjang 500 meter yang kondisinya begitu parah. Tentunya, DPRD Sumut akan melakukan upaya rapat kordinasi bersama instansi terkait di Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap kondisi jalan psr 9 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang agar lebih baik," ungkap, Hasyim SE yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Medan (2019–2024) dan Ketua DPC PDIP Kota Medan.

Sementara, Merican dari Merestui Semesta selaku pihak mewakili masyarakat didampingi, Raju selaku tokoh masyarakat kepada wartawan menjelaskan bahwa, apa yang telah mereka perbuat beberapa hari lalu hingga sekarang dalam melakukan penimbunan jalan berlubang hingga mengerahkan puluhan Dum truck adalah murni atas rasa empati/keperdulian terhadap masyarakat dan pengguna jalan.

"Tindakan ini murni atas dasar empati keperdulian terhadap masyarakat dan pengguna jalan yang saat melintas merasa terganggu. Semoga, tindakan keperdulian penimbunan jalan ini dapat ditindak lanjuti pemerintah dengan segera. Terimakasih kami ucapkan kepada bapak Hasyim SE sebagai perpanjangan tangan masyarakat atas dukungan juga keperdulian dan supportnya agar persoalan ini dibawa dalam rapat bersama wakil rakyat dan pemrov Sumut," ungkap mereka.(W02)

MEDAN –CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, S.H., M.H., atau akrab disapa Anto Genk meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap bergerak cepat menetapkan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan sebagai pengganti Ir. Wiriya Alrahman, M.M. yang telah memasuki masa purna tugas.

Menurut Rianto, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang berfungsi mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan kepala daerah. Karena itu, kekosongan jabatan tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

"Jabatan Sekda adalah motor penggerak birokrasi pemerintahan. Wali Kota Medan harus segera mengusulkan calon Sekda definitif kepada Menteri Dalam Negeri melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif," ujar Rianto, Kamis (30/7/2026).

Rianto menjelaskan, keberadaan Sekda memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Sekretaris Daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, termasuk Sekretaris Daerah kabupaten/kota, juga harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang mengedepankan sistem merit, profesionalisme, kompetensi, integritas, dan rekam jejak pejabat yang akan menduduki jabatan tersebut.

Menurut Rianto, Pemerintah Kota Medan memiliki banyak pejabat senior yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengikuti proses seleksi Sekda definitif. Beberapa nama yang dinilai layak dipertimbangkan antara lain:

- Benny Iskandar, S.T., M.T., Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan.

- Laksamana Putra Siregar, S.H., M.S.P., Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kota Medan.

- Benny Sinomba Siregar, S.E., M.AP., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan.

- Drs. H. Citra Effendi Capah, M.Sp., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan.

- M. Agha Novrian, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

- Subhan Fajri Harahap, S.S.T.P., M.A.P., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan.

- Erfin Fahrurrazi, S.S.T.P., M.Si., Inspektur Kota Medan.

- Fadlan Nasution, S.T., Kepala Sub Bidang Prasarana Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

- Arrahmaan Pane, S.STP., M.AP.; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan.

- Dr. Adlan; Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

- Rakhmat Adi Syahputra Harahap, S.S.T.P., M.A.P.; Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Selain nama-nama tersebut, Rianto juga menilai masih banyak ASN senior di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rianto menegaskan, percepatan penetapan Sekda definitif sangat penting mengingat Kota Medan membutuhkan birokrasi yang solid untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta menjaga sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

"Program-program Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap membutuhkan seorang Sekda yang mampu menjadi penggerak birokrasi sehingga visi dan misi pembangunan Kota Medan dapat diwujudkan secara maksimal," katanya.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan tidak terlalu lama mengandalkan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda. Menurutnya, kewenangan seorang Plt. sangat terbatas dibandingkan pejabat definitif, sehingga sejumlah kebijakan strategis dan pengambilan keputusan administratif berpotensi tidak berjalan secara optimal.

"Semangat 'Medan untuk Semua' harus diwujudkan melalui pemerintahan yang bergerak cepat, profesional, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar kegiatan seremonial. Karena itu, pengisian jabatan Sekda definitif harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan," pungkas Rianto.rel