Bupati Solok Hadiri X Narkoba Nagari Kota Bawang Trail Adventure

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:39:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Minggu (11/10/26)menghadiri kegiatan X Narkoba Nagari Kota Bawang Trail Adventure yang digelar di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, yang diikuti para pecinta olahraga trail ini tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi dan mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Arosuka.

Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil menggalang dana kurang lebih sebesar Rp60 juta yang diperuntukkan bagi korban bencana banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok.

Penggalangan dana ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas komunitas trail serta masyarakat terhadap warga yang tengah menghadapi dampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak dalam masa penanganan dan pemulihan pascabencana.

Dikatakan kehadiran Bupati Solok dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan positif masyarakat yang menggabungkan aktivitas olahraga, kebersamaan, dan aksi kemanusiaan.

Kegiatan trail adventure ini turut menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi alam dan keindahan wilayah Nagari Sungai Nanam kepada para peserta dari berbagai daerah.

Melalui kegiatan ini, semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan terus tumbuh di tengah masyarakat. Kepedulian yang ditunjukkan panitia dan peserta menjadi salah satu bentuk nyata solidaritas dalam membantu saudara-saudara yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok.(YOSE)

Bupati Solok Buka Alek Buru Babi di Nagari Kuncia.

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:38:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Minggu (11/10/26) secara resmi membuka kegiatan Alek Buru Babi yang dilaksanakan di Nagari Kuncia, Kabupaten Solok, dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Solok, Boy Falma, Anggota DPRD Kota Solok Ardi Alhakim sekaligus Pengurus PORBI.

Alek Buru Babi merupakan salah satu tradisi yang masih terjaga di tengah masyarakat Minangkabau. Selain menjadi bagian dari kearifan lokal, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Kehadiran Bupati Solok dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pelestarian tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Solok.

Melalui kegiatan Alek Buru Babi ini, diharapkan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong terus terpelihara, sekaligus memperkuat hubungan silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok terus mendorong pelestarian adat dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.(YOSE)

Dukung Kisaran Science Olympiade 2026, Bupati Asahan : Lahirkan Generasi Berprestasi Menuju Indonesia Emas 2045

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:32:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi mendukung dan menghadiri pelaksanaan Kisaran Science Olympiade 2026, ajang kompetisi sains tingkat siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK serta guru se-Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Gelanggang Universitas Asahan pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Asahan, jajaran Yayasan Universitas Asahan, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Asahan, kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, civitas akademika, para guru, orang tua peserta, serta tamu undangan lainnya.

Direktur Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI), Fahrurozi Panjaitan, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa ajang tahun ini diikuti oleh 2.061 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Melalui kompetisi ini, diharapkan semangat belajar peserta semakin tumbuh, pengalaman bertambah, dan kesiapan untuk mengikuti ajang di tingkat nasional semakin matang.

Para pemenang berhak melaju ke tingkat nasional yang akan digelar di Bandung. Sebanyak 30 peserta terbaik akan dipilih, terdiri dari 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu. Fahrurozi menegaskan persaingan berlangsung ketat, sehingga seluruh peserta diharapkan menampilkan kemampuan terbaiknya.

Rektor Universitas Asahan, Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H., menyambut hangat kehadiran seluruh peserta dan tamu undangan. Ia mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam olimpiade bukan sekadar mengejar hadiah, melainkan sarana mengukur kemampuan diri dan mempersiapkan masa depan.

"Semoga Kisaran Science Olympiade ini melahirkan generasi cerdas yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional. Universitas Asahan terus berkomitmen mendukung setiap kegiatan yang memajukan dunia pendidikan," ujar Rektor.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan peserta. Ia berharap kegiatan ini menjadi motivasi berkelanjutan bagi anak-anak untuk terus belajar dan berprestasi.

"Anak-anak yang hadir di sini adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan memimpin dan membangun negeri. Semoga prestasi yang diraih hari ini menjadi langkah awal menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Bupati.

Bupati juga mengajak Pusat Olimpiade Sains Indonesia untuk terus membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga kegiatan positif serupa dapat terus digelar di Kabupaten Asahan guna menumbuhkan kecintaan anak terhadap ilmu pengetahuan dan tanah air.

Di akhir acara, Bupati secara langsung memberikan medali kepada para pemenang, ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan. (dre)

Bupati Asahan Resmi Tutup Piala DPRD Usia 35+ : "Di Lapangan Lawan, Setelah Itu Tetap Bersaudara"

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:24:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi menutup Turnamen Sepak Bola Piala DPRD Kabupaten Asahan Antar Kecamatan Usia 35+ Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, Minggu (11/10/2026). Gelaran ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan bukti nyata kebersamaan dan semangat persatuan antarwarga di seluruh Kabupaten Asahan.

Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., Wakil Ketua DPRD beserta para anggota DPRD, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi, S.H., M.H., para Kepala OPD, Camat, serta para peserta dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini hingga akhir.

"Kompetisi ini bukan hanya soal menang atau kalah. Lebih dari itu, ini adalah sarana mempererat tali persaudaraan antar kecamatan. Semangat sportivitas yang ditunjukkan seluruh peserta patut kita apresiasi," ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra menegaskan rangkaian kegiatan olahraga yang digelar oleh unsur Forkopimda – mulai dari Piala Bhayangkara, Piala Bupati, Piala Dandim, hingga Piala DPRD – merupakan bukti sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.

"Olahraga menjadi jembatan yang membuat kita semakin rukun, semakin dekat, dan semakin kuat sebagai satu keluarga besar Kabupaten Asahan," jelasnya.

Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi juga menekankan peran penting olahraga dalam menjaga kondusivitas daerah. Kegiatan positif seperti ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang lainnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia, peserta, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda rutin tahunan guna terus membibit bakat olahraga sekaligus memperkuat kebersamaan antarmasyarakat.

"Kita boleh bersaing di lapangan, tetapi setelah peluit akhir berbunyi, kita semua adalah saudara. Dalam pertandingan kita boleh lawan, setelah itu kita kawan," tegas Bupati.

Setelah perjuangan yang penuh semangat dan sportivitas, berikut para pemenang dalam turnamen ini, Juara I : Kecamatan Kisaran Timur B, Juara II : Kecamatan Kisaran Timur A, Juara III : Kecamatan Aek Kuasan, dan Juara Harapan I : Kecamatan Air Joman. Serta Pemain Terbaik : Adha Nurhadi (Kisaran Timur B), dan Top Scorer: Supriyanto (Kisaran Timur A).

Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah dan foto bersama. Kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan terus terjaga, tak hanya di atas lapangan hijau, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Kabupaten Asahan. (dre)

Wali Kota Tanjungbalai Sidak Jalan Asahan dan Veteran, Pedagang Dilarang Kuasai Bahu Jalan

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:16:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turun langsung meninjau progres perbaikan Jalan Asahan dan Jalan Veteran, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Sabtu (10/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin tak hanya memastikan pengerjaan jalan berjalan sesuai rencana.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan bahu jalan untuk kepentingan berjualan setelah jalan selesai diaspal.

Peninjauan itu turut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Di lokasi, Wali Kota melihat langsung tahapan pekerjaan yang saat ini meliputi pembersihan lapangan dan pengukuran lebar jalan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga pengaspalan.

Menurut Mahyaruddin, perbaikan jalan merupakan kebutuhan penting masyarakat karena berhubungan langsung dengan kelancaran transportasi, kenyamanan, dan aktivitas perekonomian warga.

Ia berharap pekerjaan yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal. Pemerintah Kota Tanjungbalai juga berkomitmen membenahi ruas-ruas jalan lain yang mengalami kerusakan secara bertahap.

Pedagang Jangan Sembarangan

Tak hanya meninjau pekerjaan fisik, Mahyaruddin juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat dan pelaku usaha yang beraktivitas di sepanjang Jalan Asahan dan Jalan Veteran.

Dalam kesempatan itu, ia secara tegas meminta para pedagang tidak menggunakan bahu jalan untuk meletakkan barang dagangan, menjemur ikan, maupun mendirikan lapak setelah jalan selesai diaspal.

"Saya berharap seluruh warga yang beraktivitas dagang di sepanjang Jalan Asahan dan Jalan Veteran tidak menggunakan bahu jalan untuk meletakkan barang dagangannya, termasuk ikan yang dijemur atau lapak berjualan setelah jalan ini di-hotmix," tegas Mahyaruddin saat bertemu warga.

Ia menegaskan, perbaikan jalan harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Jangan sampai jalan yang sudah diperbaiki justru kembali semrawut akibat aktivitas usaha yang memanfaatkan bahu jalan.

Mahyaruddin juga menyampaikan rencana menjadikan Jalan Veteran sebagai salah satu pusat perdagangan di Kota Tanjungbalai.

"Jalan Veteran ini juga kami berkeinginan menjadikannya pusat perdagangan. Tentunya, kami berharap masyarakat ikut mendukung pemerintah," ujarnya.

Ingin Tanjungbalai Bersih dan Rapi.

Mahyaruddin menyebutkan, pembenahan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus memberikan kesan positif bagi masyarakat yang datang berkunjung ke Kota Tanjungbalai.

"Kondisi jalan yang baik dan mulus akan berdampak baik saat orang-orang datang ke kota ini. Kami tidak ingin setelah jalan dibereskan masih ditemukan warga atau pelaku usaha yang menggunakan bahu jalan untuk meletakkan barang dagangannya," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah menginginkan Kota Tanjungbalai menjadi kota yang bersih, rapi, dan tidak kumuh.

Untuk itu, masyarakat diminta ikut menjaga fasilitas umum serta tidak menggunakan ruang jalan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas.
Wali Kota juga memastikan akan terus memantau kondisi di lapangan, khususnya di sepanjang Jalan Asahan dan Jalan Veteran, agar hasil perbaikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami berharap masyarakat sama-sama mencintai kota ini dan menjaga agar tetap rapi dan bersih. Karena itu, bantu kami.

Kami juga akan terus memantau langsung kondisi di lapangan agar semuanya berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi warga maupun masyarakat yang datang berkunjung," pungkasnya. (eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Musda KAHMI dan FORHATI, Dorong Gagasan Kritis untuk Pembangunan

admin — Sun, 11 Oct 2026 23:10:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) berperan aktif memberikan gagasan kritis dan konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Fadly saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V MD KAHMI dan Musda II FORHATI Kota Tanjungbalai di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Sabtu (10/10/2026).

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan selamat atas terselenggaranya kedua agenda organisasi tersebut.

Ia berharap musyawarah daerah itu dapat memperkuat silaturahmi dan solidaritas sekaligus melahirkan gagasan serta kepemimpinan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Menurut Fadly, KAHMI dan FORHATI diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan organisasi, tetapi juga mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami berharap pemikiran kritis yang membangun dapat menjadi bahan masukan dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan pembangunan Kota Tanjungbalai semakin kompleks, mulai dari persoalan infrastruktur, penataan kota, hingga sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Karena itu, diperlukan perspektif baru yang konstruktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi yang memiliki sumber daya intelektual dan latar belakang akademis seperti KAHMI.

"Kami ingin KAHMI turut hadir dalam menjawab setiap persoalan yang terjadi di masyarakat," kata Fadly.

Ia juga berharap KAHMI dan FORHATI terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai serta berkontribusi melalui pemikiran akademis dan gagasan yang solutif.

Fadly menegaskan, kolaborasi tersebut penting untuk mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Pada Musda V MD KAHMI dan Musda II FORHATI Kota Tanjungbalai tersebut, Rahdiansyah Pane terpilih sebagai Ketua Umum MD KAHMI, sedangkan Firdila Kurnia terpilih sebagai Ketua Umum FORHATI untuk periode 2026–2031. (eko)

Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq Diamanhkan Menjabat Dirlantas Polda Lampung

darma — Sun, 11 Oct 2026 22:45:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Kombes Pol Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., resmi mengemban jabatan baru sebagai Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung.

Penugasan ini menjadi amanah baru bagi perwira Polri tersebut dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas di wilayah Lampung.

Ucapan selamat atas jabatan baru Kombes Reza turut bermunculan di media sosial. Melalui unggahan poster ucapan selamat dan doa atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Dikenal Ramah dan Humanis"

Di kalangan wartawan dan masyarakat, Kombes Reza dikenal sebagai sosok perwira yang ramah dan humanis. Kedekatannya dengan berbagai kalangan menjadi bagian dari citra positif yang melekat selama menjalankan tugas kepolisian.

"Tantangan Baru di Bidang Lalu Lintas"

Sebagai Dirlantas Polda Lampung, Kombes Reza akan menghadapi sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan lalu lintas, mulai dari penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, hingga pengelolaan arus kendaraan dan upaya menekan angka kecelakaan.

Pelayanan publik yang responsif, edukasi keselamatan berkendara, serta penanganan titik rawan kecelakaan menjadi aspek penting dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Masyarakat pun berharap kepemimpinan Kombes Reza dapat mendorong Ditlantas Polda Lampung semakin profesional, modern, dan humanis, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Ucapan selamat tersebut menjadi bentuk dukungan dan doa agar Kombes Reza dapat menjalankan amanah barunya dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan pengguna jalan.(W02)

Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Percut Sei Tuan, 27 Orang Positif dan 2 Diduga Pengedar

admin — Sun, 11 Oct 2026 20:08:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, TNI, pemerintah daerah, dan personel gabungan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan narkoba di bantaran Sungai Jalan M Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (11/10/2026).

Dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Andy Arisandi, S.H., S.I.K., M.H. tersebut, petugas mengamankan 37 orang, dengan 27 orang di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urine.

Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan bersama sejumlah instansi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden kepada Kapolri dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Bapak Kapolri, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, BNNP Sumut, Polrestabes Medan, TNI, dan pemerintah daerah hari ini melaksanakan operasi Gerebek Sarang Narkoba di Kecamatan Percut Sei Tuan," ujarnya seusai pelaksanaan kegiatan.

Dari 37 orang yang diamankan, dua orang berdasarkan hasil asesmen diduga berperan sebagai pengedar narkotika. Sementara itu, 8 orang lainnya hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba dan dipulangkan kembali ke keluarganya.

Andy menjelaskan, terhadap 27 orang yang positif menggunakan narkoba akan dilakukan tindak lanjut berupa rehabilitasi. Adapun dua orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 100 gram, 52 alat isap sabu atau bong, 100 kaca pireks, 25 mancis, serta tiga unit timbangan digital.

Selain itu, petugas menemukan lima unit mesin judi dingdong, tiga kantong berisi koin dingdong, dan uang tunai sebesar Rp1.635.000.

Barang bukti lainnya meliputi 19 unit alat komunikasi, satu unit tablet, satu unit mobil, empat unit sepeda motor, satu senjata tajam jenis celurit, tiga pisau, serta delapan lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu.

Andy menegaskan, upaya pemberantasan narkoba di wilayah Percut Sei Tuan tidak akan berhenti pada kegiatan penggerebekan tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penindakan guna memutus mata rantai peredaran narkotika dengan melibatkan dukungan masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya warga Percut Sei Tuan, mari kita jaga tanah ini, tanah Percut Sei Tuan, tanah Sumatera Utara, agar tidak kotor dan rusak karena narkoba. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Bersama masyarakat, kita berantas narkoba," katanya.

Ia juga memastikan jajarannya akan terus hadir untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

"Hari ini kami hadir, besok kami hadir, lusa kami hadir, dan kami akan terus hadir di sini. Kami pastikan Percut Sei Tuan akan kami bebaskan dari peredaran narkoba, tentunya dengan dukungan masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Sumut mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat serta memperkuat sinergi dengan Polri, BNN, TNI, dan pemerintah daerah guna mewujudkan lingkungan yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.(W05)

Foto:

Kapolri Rotasi Tujuh Wakapolda, Brigjen Fadillah Zulkarnaen Adik Ipar Wawako Medan Gantikan Naek Pamen di Sumut

admin — Sun, 11 Oct 2026 20:06:00 +0700+0700

MEDAN – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk tujuh jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Polri menyebut rotasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab," ujar Isir dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Wakapolda Sumatera Utara. Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak digantikan Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen, yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1997.

Promosi tersebut menambah kiprah Fadillah dalam jenjang karier kepolisian. Pengangkatan dengan pangkat brigadir jenderal juga menempatkannya dalam jajaran perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu.

Nama Fadillah turut menjadi perhatian karena memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap. Fadillah diketahui merupakan adik ipar Zakiyuddin.

Selain itu, Fadillah merupakan rekan satu angkatan di Akpol dengan Irjen Pol Nazly Harahap, yang disebut sebagai adik Zakiyuddin Harahap.

Meski demikian, penempatan Fadillah sebagai Wakapolda Sumut perlu dilihat dalam kerangka kebijakan mutasi Polri yang secara resmi disebut mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas personel.

Pergantian ini sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Polda Sumut untuk memperkuat kinerja organisasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Berikut Daftar Pergantian Wakapolda

Berdasarkan informasi mutasi yang disampaikan, berikut sejumlah pergantian dan pengangkatan pejabat Wakapolda:

1. Wakapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak digantikan Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen.
2. Wakapolda Sulawesi Tengah: Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf digantikan Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa.
3. Wakapolda Banten: Brigjen Pol Iwan Saktiadi digantikan Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho.
4. Wakapolda Aceh: Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo digantikan Brigjen Pol Latif Usman.
5. Wakapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol Latif Usman digantikan Brigjen Pol Herindra Rahmawan.
6. Wakapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol Irwansyah, yang sebelumnya bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), diangkat sebagai Wakapolda Sumsel.
7. Wakapolda Jawa Timur: Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumut, diangkat sebagai Wakapolda Jatim.

Rotasi ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri. Publik kini menantikan bagaimana para pejabat yang mendapat amanah baru mampu membuktikan profesionalisme, integritas, dan kinerja nyata dalam menjalankan tugas kepolisian.

Polisi Sisir Cafe dan Karaoke di Padangsidimpuan, Remaja di Bawah Umur Diserahkan ke Satpol PP

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan dan sejumlah instansi terkait menggelar razia tempat hiburan malam (THM) di wilayah Kota Padangsidimpuan, Sabtu (10/10/2026) malam. Dalam operasi tersebut, enam orang menjalani tes urine dan seluruhnya dinyatakan negatif narkotika.

Razia yang dimulai sekitar pukul 23.00 WIB itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan malam.

Operasi dipimpin Kabag Ops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., dengan melibatkan personel Polres Padangsidimpuan, BNN Tapanuli Selatan, Polisi Militer (PM), Kodim 0212/Tapanuli Selatan, serta Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

Petugas membagi personel menjadi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di empat lokasi, yakni Cafe 99 Karaoke & Homestay di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, D'Zone Karaoke di Jalan Lintas Sumatera, Cafe 28 Karaoke & Bar di kawasan Siloting, serta Bells Cafe di Kelurahan Kantin.

Dalam pemeriksaan di Cafe 99 Karaoke & Homestay, petugas melakukan tes urine terhadap dua karyawan dan satu pengunjung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan negatif menggunakan narkotika.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke Bells Cafe. Di lokasi tersebut, petugas juga memeriksa tiga orang yang terdiri atas dua karyawan dan satu pengunjung. Hasil tes urine terhadap ketiganya kembali menunjukkan hasil negatif.

Dengan demikian, total enam orang yang menjalani pemeriksaan urine dalam razia tersebut dinyatakan negatif narkotika.

Sementara itu, saat mendatangi Cafe 28 Karaoke & Bar, petugas mendapati tempat tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak terdapat pengunjung. Kondisi serupa ditemukan di D'Zone Karaoke, yang saat diperiksa tidak memiliki pengunjung dan seluruh ruangan karaokenya dalam keadaan kosong.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika maupun barang bukti lain yang diamankan.

Kabag Ops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., menegaskan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan.

"Melalui kegiatan KRYD ini, kami ingin memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Pemeriksaan di tempat hiburan malam merupakan salah satu upaya pencegahan agar lokasi usaha tidak disalahgunakan sebagai tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika," ujar Juliapan.

Ia juga mengingatkan para pengelola tempat hiburan malam agar menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

"Kami mengimbau seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan usahanya. Apabila mengetahui atau mencurigai adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau BNN agar dapat ditindaklanjuti," tegasnya.

Catatan: Pernyataan langsung di atas merupakan draf redaksional berdasarkan tujuan dan hasil kegiatan yang disampaikan, bukan kutipan terverifikasi dari rekaman atau wawancara AKP Juliapan Panjaitan.

Dalam razia tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial N, berusia 17 tahun, yang diketahui masih di bawah umur.

Remaja tersebut selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP Kota Padangsidimpuan untuk dipulangkan kepada orang tuanya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan terhadap keberadaan anak di bawah umur di lingkungan tempat hiburan malam. Namun, tidak terdapat informasi yang menyebutkan bahwa remaja tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Polisi juga mengingatkan pengelola THM agar tidak mengizinkan anak di bawah umur memasuki atau beraktivitas di area tempat hiburan malam.

Selain melakukan pemeriksaan, petugas memberikan imbauan kepada pengelola tempat hiburan malam agar mematuhi jam operasional, menjaga ketertiban lingkungan, serta tidak membiarkan atau memfasilitasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Pengelola juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian atau BNN apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor darurat 110.

Imbauan turut disampaikan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak, khususnya pada malam hari. Pengawasan keluarga dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan berisiko maupun penyalahgunaan narkotika.

Polres Padangsidimpuan bersama instansi terkait berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui kegiatan KRYD tersebut, aparat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah pencegahan dan pengawasan terhadap potensi gangguan kamtibmas di Kota Padangsidimpuan.zal

Polisi Hadir Membawa Kepedulian, Satreskrim Polres Padang Lawas Santuni Anak Yatim

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menunjukkan kepedulian sosial dengan menyantuni anak yatim dan menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Aksi sosial diawali dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim di Masjid Al Amanah, kompleks Mapolres Padang Lawas. Dalam kegiatan itu, AKP Irwansah didampingi KBO Satreskrim Ipda Arpan Harahap, Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar, Kanit Ekonomi Ipda Hasan Basri Harahap, serta Bripda Arif Migtahudin.

Kehadiran jajaran Satreskrim tersebut tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan sosial.

Usai kegiatan di masjid, rombongan melanjutkan aksi kemanusiaan dengan mendatangi rumah warga kurang mampu secara langsung atau door-to-door. Bantuan berupa paket sembako disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Salah satu penerima bantuan adalah Elida, warga Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, tepatnya di kawasan Sigala-Gala. Ia mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas.

"Terima kasih, Bapak. Ini sangat membantu kami. Kami mendoakan agar Bapak Polisi sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas," ujar Elida.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus menunjukkan bahwa kepolisian juga hadir memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

AKP Irwansah Sitorus mengatakan, kegiatan santunan dan pembagian sembako tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan amanah dari Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, agar jajaran kepolisian terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.

"Giat ini merupakan amanah dari Bapak Kapolres. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkannya," ujar AKP Irwansah.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Aksi sosial Satreskrim Polres Padang Lawas ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Melalui santunan anak yatim dan penyaluran sembako secara langsung, jajaran kepolisian berupaya memastikan kehadiran mereka dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Kepedulian terhadap anak yatim dan masyarakat kurang mampu juga menjadi pengingat bahwa keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari hubungan yang baik antara aparat dan warga.

Dengan kegiatan tersebut, Polres Padang Lawas berharap kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian semakin kuat, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Bagi warga penerima manfaat, bantuan yang diberikan bukan sekadar paket kebutuhan pokok, melainkan bentuk perhatian yang diharapkan dapat memberikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.zal

Patroli Malam Polres Palas Sasar Pusat Sibuhuan, Remaja yang Nongkrong Larut Diimbau Pulang

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:09:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Patroli skala sedang tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 10–11 Oktober 2026, mulai pukul 22.30 WIB hingga 02.00 WIB. Kegiatan ini menyasar sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dinilai rawan tindak pidana di pusat Kota Sibuhuan dan sekitarnya.

Patroli dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, didampingi Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar. Puluhan personel gabungan diterjunkan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, terutama ketika aktivitas masyarakat meningkat pada malam akhir pekan.

Kegiatan tersebut juga dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya panggung hiburan masyarakat yang menghadirkan artis lokal. Keramaian ini menjadi salah satu perhatian petugas untuk mencegah potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati hiburan dengan aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya, personel Satreskrim menyisir sejumlah titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja hingga larut malam. Petugas memberikan imbauan secara persuasif kepada kelompok pemuda yang masih berada di luar rumah agar segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Selain memantau situasi, petugas juga melakukan pemeriksaan badan secara humanis terhadap sejumlah kelompok pemuda yang dicurigai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya senjata tajam, obat-obatan terlarang, maupun barang lain yang berpotensi membahayakan keamanan.

Polisi turut melaksanakan patroli hunting atau penyisiran bergerak untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah tindak kriminalitas sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Irwansah, kehadiran personel di lapangan tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas.

Ia menyebutkan, Satreskrim Polres Padang Lawas berkomitmen menjalankan arahan pimpinan dengan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Jajaran kepolisian juga berpegang pada slogan Kapolda Sumatera Utara, yakni Profesi Kepolisian adalah Ladang Ibadah.

"Kami mengimbau para remaja untuk tidak keluyuran hingga larut malam demi menghindari hal-hal yang dapat memicu tindak kejahatan. Alhamdulillah, melalui giat rutin ini kami melihat perubahan signifikan. Wilayah kompleks SKPD yang dulunya sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja pada malam hari, kini sudah bersih dari kerumunan di area gelap maupun lokasi rawan," ungkap AKP Irwansah Sitorus.

Polres Padang Lawas berharap patroli rutin tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan kejahatan, khususnya di kawasan yang berpotensi menjadi titik kerawanan pada malam hari.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tidak menyerahkan sepenuhnya urusan keamanan kepada aparat. Partisipasi warga, kepedulian terhadap lingkungan, serta keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Secara khusus, para orang tua diimbau meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, termasuk memperhatikan waktu mereka berada di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko keterlibatan remaja dalam pergaulan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Melalui patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, Satreskrim Polres Padang Lawas berharap pusat Kota Sibuhuan dan wilayah sekitarnya tetap aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa dihantui kekhawatiran terhadap aksi kriminalitas.

Kendati demikian, upaya menjaga kamtibmas membutuhkan kerja sama semua pihak. Sinergi antara kepolisian, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci agar pencegahan kejahatan 3C tidak hanya berlangsung saat patroli digelar, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam kehidupan sehari-hari.zal

Dana Bencana Padangsidimpuan dan Tapsel Jadi Sorotan, Ratusan Miliar Dipertanyakan: Berapa yang Benar-Benar Diterima Korban?

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:08:00 +0700+0700

TABAGSEL | Sumut24.co

Hingga hari ini, pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, perlu mendapat pengawasan serius.

Besarnya dukungan anggaran pemerintah harus diikuti keterbukaan realisasi belanja, kejelasan data penerima manfaat, serta kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga terdampak.

Hampir setahun setelah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir November 2025, persoalan pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Di Tapanuli Selatan, warga masih menghadapi kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur. Sementara di Padangsidimpuan, pemerintah masih menjalankan program bantuan bagi keluarga terdampak bencana.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, berapa anggaran yang telah dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, dan berapa nilai bantuan yang benar-benar diterima masyarakat?

*Tambahan TKD Rp10,65 Triliun untuk Tiga Provinsi, Bagaimana dengan Daerah?*

Pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan keterangan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, total tambahan TKD tersebut mencapai Rp10,65 triliun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, yakni sekitar Rp4,38 triliun pada Februari, Rp3,19 triliun pada Maret, dan Rp3,06 triliun pada Mei 2026.

*Padangsidimpuan: Rp110 Miliar Tambahan TKD, Rincian Penggunaan Perlu Dibuka*

Sementara itu, Kota Padangsidimpuan dilaporkan memperoleh tambahan TKD sekitar Rp110 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana pada 2026.

Pada Juni 2026, Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyampaikan rincian alokasi dan kegiatan yang dibiayai dari tambahan TKD tersebut kepada DPRD.

DPRD tidak bermaksud menghambat percepatan program tapi sebaliknya, DPRD hadir sebagai mitra eksekutif untuk menjalankan fungsi pengawasan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

"Keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan dapat menyebabkan resiko penarikan dana, tertundanya manfaat bagi masyarakat, rendahnya serapan anggaran, bahkan berpotensi menjadi temuan dalam pengawasan," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini juga menambahkan, walaupun fleksibilitas (diskresi percepatan) diberikan kepada kepala daerah dalam penggunaan TKD tambahan tetap harus berada dalam koridor akuntabilitas keuangan daerah.

"DPRD dan eksekutif adalah mitra maka kita saling mengingatkan agar program pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Rusydi penuh harap.

Lebih lanjut, laporan Databoks pada Agustus 2026 menyebutkan bahwa alokasi TKD reguler Pemko Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai Rp648,47 miliar. Hingga Agustus, realisasinya tercatat Rp452,41 miliar atau 69,77 persen.

Komposisi TKD Pemkot Padangsidimpuan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp348,23 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Rp59,47 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44,72 miliar. Ketiga komponen ini menjadi penopang utama pembiayaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan di kota Padangsidimpuan.

Angka TKD reguler tersebut harus dibedakan dari tambahan TKD untuk pemulihan bencana. Keduanya tidak boleh dijumlahkan begitu saja tanpa memeriksa komponen anggaran dan kemungkinan tumpang tindih pencatatan.

Artinya, persentase realisasi TKD reguler sebesar 69,77 persen juga tidak dapat langsung dijadikan ukuran keberhasilan belanja pemulihan bencana. Publik berhak mengetahui dikemanakan penggunaan anggaran tersebut.

Kemudian, salah satu angka penyaluran bantuan yang dapat ditelusuri secara spesifik di Padangsidimpuan adalah Dana Tunggu Hunian (DTH).

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melaporkan bantuan tersebut telah disalurkan kepada 1.133 kepala keluarga terdampak banjir dan tanah longsor. Setiap keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung Januari hingga Maret 2026.

Dengan demikian, total bantuan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,039 miliar. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima di Bank BNI.

Bantuan itu ditujukan untuk membantu keluarga yang membutuhkan biaya tempat tinggal sementara selama proses pemulihan berlangsung.

*Tapanuli Selatan: Huntap Mulai Diserahkan, Pemulihan Lahan Pertanian Belum Tuntas*

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, proses pemulihan pascabencana juga memperlihatkan perkembangan yang tidak seragam.

Pada 27 Maret 2026, pemerintah menyerahkan tahap pertama sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) kepada penyintas bencana. Pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Namun, pembangunan hunian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan. Pemulihan mata pencaharian, lahan pertanian, akses transportasi, serta infrastruktur dasar juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Laporan Harian Tabagsel pada 16 September 2026 menyebut sekitar 100 hektare lahan pertanian di Pulo Lubang, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, belum sepenuhnya pulih. Sebagian lahan masih tertutup material pasir, batu, kayu, dan lumpur. Kerusakan bendungan serta jaringan irigasi turut menghambat aktivitas pertanian.

Dalam penanganan bencana, terdapat sejumlah jenis anggaran dan bantuan yang perlu dibedakan. Di antaranya anggaran tanggap darurat, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi, tambahan TKD, bantuan sosial, bantuan hunian, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.

*Bobby Nasution Akui Realisasi TKD Lambat, Minta Daerah Percepat Pemulihan*

Dilain sisi, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut menyoroti lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana di sejumlah kabupaten/kota.

Bobby meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dana tambahan TKD diperuntukkan bagi pembangunan fisik yang membutuhkan perencanaan teknis dan proses pengadaan.

"Sebenarnya ya, yang pertama tentu kita minta percepatan," ujar Bobby, dalam keterangannya pada Selasa, 29 September 2026,

Bobby menerangkan, banyak infrastruktur yang rusak akibat bencana sebelumnya belum memiliki perencanaan pembangunan. Ketika tambahan TKD dikembalikan, pemerintah daerah harus menyusun ulang perencanaan sebelum memasuki proses tender dan pelaksanaan pekerjaan.

Ia memperkirakan penyusunan perencanaan dapat memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian proses tender membutuhkan waktu tambahan.

Namun, Gubernur juga menyinggung persoalan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif yang dalam sejumlah kasus dapat menghambat pelaksanaan anggaran.

Bobby mengingatkan bahwa tambahan TKD tersebut merupakan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bukan tambahan pendapatan yang dapat digunakan secara bebas.

"Uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan," kata Bobby, seraya mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk membangun rumah dinas atau membeli kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dirilis untuk posisi 18 September 2026, Padangsidimpuan memiliki tambahan TKD sekitar Rp111 miliar dengan realisasi Rp24,4 miliar. Sementara Tapanuli Selatan memperoleh alokasi sekitar Rp255,9 miliar dengan realisasi Rp5,48 miliar.

Jika digabungkan, alokasi kedua daerah mencapai sekitar Rp366,9 miliar, sedangkan realisasinya baru Rp29,88 miliar atau sekitar 8,15 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Meski demikian, realisasi anggaran yang rendah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan penyebab keterlambatan berdasarkan program, tahapan pelaksanaan, dan dokumen anggaran yang dapat diperiksa.

*Ucok Rizal: Jangan Biarkan Anggaran Besar Berjarak dari Kebutuhan Korban*

Ketua JMSI Tabagsel, Yusrizal Nasution menilai evaluasi penanganan bencana tidak cukup hanya mengacu pada besarnya anggaran yang telah dialokasikan atau dana yang sudah ditransfer ke daerah.

Menurutnya, indikator terpenting adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

"Anggaran pemulihan bencana harus bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir. Publik berhak mengetahui berapa dana yang dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, kegiatan apa yang dikerjakan, dan berapa banyak korban yang benar-benar menerima manfaat," ujar Yusrizal.

"Jangan sampai pemerintah menyampaikan besarnya anggaran, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai hasil penggunaannya," tambahnya.

Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rizal juga menekankan pentingnya membedakan dana yang sudah tersedia dengan anggaran yang benar-benar telah dibelanjakan.

"Kalau dana sudah ditransfer, itu baru satu tahapan. Harus dilihat apakah dokumen perencanaan sudah lengkap, pekerjaan sudah berjalan, bantuan sudah diterima, dan kebutuhan warga sudah terpenuhi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar angka serapan, tetapi dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Pemulihan pascabencana bukan sekadar menyelesaikan pembangunan rumah atau menyalurkan bantuan tunai. Proses tersebut juga menyangkut pemulihan penghidupan, akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta rasa aman masyarakat.

Dimana Pemerintaha Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus membuat laporan berkala yang mudah diakses publik. Informasi tersebut idealnya memuat perbandingan antara anggaran, realisasi, keluaran pekerjaan, dan jumlah penerima manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukanlah seberapa besar angka anggaran yang diumumkan, melainkan seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup layak, bekerja, dan membangun masa depan setelah bencana.zal

Indonesia Debut Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Pembuktian Pembinaan Talenta Muda

admin — Sun, 11 Oct 2026 13:54:00 +0700+0700

JAKARTA — Indonesia akan ambil bagian untuk pertama kalinya dalam Piala Dunia Sepakbola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 yang berlangsung di Turki pada 1-6 November 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) untuk menunjukkan keseriusan membangun sepakbola mini sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda.

Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

Selain membangun prestasi, Tundra Meliala Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Teknologi mengatakan, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.RED

Polsek Medan Kota Sergap Seorang Spesialis Bongkar Rumah Mewah

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota kembali berhasil sergap seorang komplotan spesialis bongkar rumah mewah di Jalan Harimau, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota.

Pelaku yang diamankan Irwadi alias Adi (44) warga Jalan Bersama, No 48, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. " Korban Helmi Idris (67) warga Jalan Gunung Martimbang, No 20, Kecamatan Medan Timur mengalami kerugian 30 juta, " ucap Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan SH MH melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan SH MH kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Kronologis kejadian dan penangkapan,
Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana kejadian bermula rumah tersebut di Jalan Madong Lubis, No 121, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sudah sekitar 3 tahun ini dalam keadaan kosong dan di depannya dipasang pamflet bahwa rumah tersebut dijual akan tetapi belum ada pembeli yang cocok, lalu karena rumah tersebut dalam keadaan kosong jadi korban datang ke TKP sekitar sekali dalam dua minggu dan, dalam pengecekan terakhir yaitu pada hari kamis tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, korban ketahui pada saat melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut sudah dibongkar dan barang barang yang disebutkan di atas telah hilang. atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan di Kantor Polsek Medan Kota.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2026 sekira pukul 14.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Medan Kota mendapat informasi tentang keberadaan pelaku pencurian dengan pemberatan (bongkar rumah) yang terjadi di Jalan Madong lubis, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota yang bernama Irwadi alias Adi sedang berada di Jalan Harimau Medan. Atas Informasi tersebut tim menuju ke TKP dan benar pada saat di TKP, tim melihat pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Selanjutnya pelaku diboyong ke Kantor Polsek Medan Kota Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari Hasil Interogasi, pelaku Adi menerangkan bahwa pelaku melakukan aksinya tersebut pada pagi subuh hari. Peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai membantu untuk mengangkat jerjak pintu dan meletakkannya ke becak yang diambil oleh teman-temannya.

Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku ditemani oleh teman-temannya yang bernama Adil dan Fauzi. Menurut keterangan pelaku, Dari hasil tindak pidana tersebut, pelaku mendapatkan bagian Rp. 50.000, Selanjutnya hasil keuntungan dari kejahatannya digunakan untuk membeli sabu-sabu.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Upaya pemberantasan dan memerangi narkotika jenis sabu sabu dan penyakit masyarakat seperti perjudian beberapa kali sudah pernah digempur oleh tim gabungan Aparat Penegak Hukum dengan mengamankan para pelaku maupun barang buktinya, akan tetapi keberadaan peredaran barang haram yang melanggar hukum di kawasan Jalan Jermal, Kabupaten Deliserdang kini mulai kembali bergerilya.

Terbukri, tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terkesan diabaikan oknum tidak bertanggungjawab yang terkesan terorganisir.

Dengan aktivitas peredaran narkotika (sabu) itu, tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, TNI Kodam I/Bukit Barisan, BNN Provinsi Sumatera Utara, dan Polrestabes Medan, Jumat (9/10/2026) sore kembali menggempur kawasan jalan Jermal.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Bapak Kapolri, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama rekan-rekan BNNP Sumut, Polrestabes Medan, rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan grebek sarang narkoba," ujar Kombes Andy Arisandi, Jumat (9/10/2026) kemarin.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

Dari lokasi tersebut, tim gabungan juga menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya alat isap sabu, narkotika dalam bentuk paket kecil, dan beberapa barang bukti lainnya. Kelima orang yang diamankan akan diserahkan ke BNN Provinsi Sumut untuk menjalani rehabilitasi.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 12:46:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:37:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.rel

REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:28:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.

Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Safari Dakwah Anak Palestina, Santuni Anak Yatim di Sei Bejangkar

admin — Sun, 11 Oct 2026 10:18:00 +0700+0700

BATU BARA – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara Muslim di Palestina melalui kegiatan Safari Dakwah Anak Palestina yang digelar di Masjid Bahar Zein, Desa Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara.

Dalam kegiatan tersebut, Baharuddin Siagian hadir bersama Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Momentum Safari Dakwah ini menjadi ajang memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Palestina, Bupati Baharuddin Siagian menyerahkan tali asih sebesar Rp1.500.000 kepada masing-masing dari dua anak Palestina yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, santunan berupa uang dan bantuan sembako juga diberikan kepada 20 anak yatim sebagai wujud perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan dan kasih sayang.

Baharuddin Siagian berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat terus menumbuhkan rasa empati, mempererat persaudaraan sesama umat manusia, serta menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepedulian terhadap sesama tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui tindakan nyata dan bantuan yang dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Melalui Safari Dakwah Anak Palestina tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membiasakan diri berbagi, memperkuat persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina serta melimpahkan keberkahan bagi kita semua," demikian doa yang menyertai kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud semangat Batu Bara Bahagia, dengan menanamkan kepedulian sosial, memperkuat nilai keagamaan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

#BatuBaraBahagia