KH. Akhmad Khambali: Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil

admin — Mon, 15 Jun 2026 23:00:00 +0700+0700

Medan - Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan efek berantainya terhadap harga kebutuhan pokok.

KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.
Menurut beliau, apabila tidak diantisipasi dengan baik, kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan usaha kecil, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Solusi dan Langkah Strategis untuk Bangsa Indonesia

KH. Akhmad Khambali menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi rakyat kecil, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Harga BBM dan Energi Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran Program subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil.
3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UMKM harus menjadi prioritas utama melalui kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar digital.
4. Menekan Biaya Distribusi Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan tata kelola distribusi agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang tetap stabil.
5. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif Investasi yang masuk harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serta menjaga stabilitas harga pangan.
7. Mendorong Gerakan Ekonomi Gotong Royong Pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi ekonomi berbasis gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

KH. Akhmad Khambali menegaskan bahwa tantangan ekonomi global harus dijawab dengan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global jangan sampai menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling menanggung beban.

Negara harus hadir dengan solusi nyata, perlindungan sosial yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, masyarakat harus terus meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan semangat gotong royong sebagai modal besar kebangkitan bangsa Indonesia."

"Bangkit Bersama, Kuatkan Ekonomi Rakyat, Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Sejahtera."

KH. Akhmad Khambali, SE., MM.
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara

Soal Fasum Cotempo, Ketua Komisi IV Diduga Diintervensi Politik

admin — Mon, 15 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency dan Contempo, Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.

Dugaan tersebut mencuat karena hingga kini dua tembok yang berada di kawasan perumahan itu belum juga dibongkar, padahal berdasarkan dokumen pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), area tersebut telah resmi menjadi aset Pemko Medan.

Perwakilan Hansin, pemilik lahan yang berada di kawasan Contempo dan Contempo Regency, mengaku heran atas lambannya penertiban bangunan tersebut. Menurutnya, status PSU di kawasan itu sudah jelas diserahkan kepada Pemko Medan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran.

"Kalau sudah menjadi aset Pemko Medan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran. Apalagi sudah ada surat peringatan berulang kali dan surat dari Wali Kota untuk melakukan penertiban," ujarnya saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Medan, Senin (15/6).

Dalam peninjauan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri, serta OPD terkait, lurah, kepala lingkungan Kelurahan Titi Kuning, dan perwakilan Contempo, Boydo Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Lailatul Badri menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan harus segera dilaksanakan. Ia meminta Pemko Medan menindaklanjuti hasil pembahasan pansus dengan melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA).

Dua bangunan yang menjadi sorotan adalah tembok penghalang akses jalan dan taman berbentuk huruf "L" yang diduga berdiri di atas fasilitas umum sehingga menghambat akses menuju lahan milik warga.

Komisi IV menilai keberadaan bangunan tersebut tidak hanya mengganggu akses publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan tata ruang.

Berdasarkan Surat Peringatan III Satpol PP Kota Medan Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026, pemilik bangunan telah diperintahkan membongkar sendiri tembok dan taman yang berada di atas DAMIJA dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga kini perintah tersebut belum juga dijalankan.

"Kasatpol PP Kota Medan harus berani menegakkan Perda karena sudah tiga kali surat peringatan dikeluarkan, tetapi belum ada tindakan nyata," ujar salah seorang pihak yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta Satpol PP melakukan penertiban karena surat teguran I, II dan III yang diterbitkan sebelumnya tidak diindahkan.

Polemik ini semakin menjadi perhatian karena PSU Perumahan Contempo Regency telah resmi diambil alih Pemko Medan. Berdasarkan berita acara pengambilalihan, aset yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang berhak menguasai maupun menghalangi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan umum.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Pansus Aset DPRD Medan karena berkaitan dengan penyelamatan aset daerah yang masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi IV DPRD Medan mendatangi lokasi akses menuju lahan milik Felix yang diwakili Hansin. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa akses jalan yang ada saat ini tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga tembok di kawasan Contempo dinilai menjadi objek terdekat yang harus ditertibkan guna membuka akses jalan.

Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak belum memberikan sikap tegas terkait waktu pembongkaran. Ia hanya menyatakan akan mempelajari hasil kunjungan lapangan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya intervensi politik yang menyebabkan proses penertiban aset Pemko Medan berjalan lamban, meskipun status aset, rekomendasi pansus, surat peringatan Satpol PP hingga instruksi penertiban dari pemerintah telah diterbitkan.

Sementara itu, Hansin menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila tidak ada kepastian hukum. Ia mengaku siap melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna memperoleh kepastian hukum terkait pembukaan akses jalan dan penertiban bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah.

"Pemerintah harus tegas. Kalau aset itu milik Pemko Medan, maka seluruh rekomendasi dan surat penertiban harus dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pihak tertentu," tegasnya.r/01

Semoga Jadi Haji Mabrur”, Pesan Menyentuh Wali Kota H. Letnan Dalimunthe Saat Sambut Jamaah Haji Padangsidimpuan

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:31:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Sebanyak 357 jamaah dan petugas haji yang tergabung dalam Kloter 12 Debarkasi Medan akhirnya kembali ke Tanah Air dengan selamat pada Senin (15/6/2026).

Kedatangan rombongan disambut penuh haru dan rasa syukur di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Kualanamu sekitar pukul 05.50 WIB.

Rombongan jamaah tiba di Asrama Haji Medan pada pukul 07.35 WIB dan langsung disambut oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, MA.

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Kloter 12 terdiri dari 340 jamaah asal Kota Padangsidimpuan, tujuh jamaah dari Kabupaten Tapanuli Utara, dua jamaah asal Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing satu jamaah dari Kabupaten Asahan dan Kota Medan, serta petugas kloter dan petugas haji daerah.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut sejumlah pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan, unsur Kementerian Haji dan Umrah, tokoh agama, hingga pihak penyelenggara transportasi yang selama ini mendukung proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat setelah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

"Atas nama Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kembali kepada para tamu Allah. Alhamdulillah seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Semoga seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT dan membawa predikat haji yang mabrur," ujar Letnan Dalimunthe.

Ia berharap sepulang dari Tanah Suci, para jamaah mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dan terus menebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kemabruran haji hendaknya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kami berharap bapak dan ibu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi panutan di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta ikut menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai religius di Kota Padangsidimpuan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, MA mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya diukur dari kesempurnaan ibadah selama berada di Makkah dan Madinah, tetapi juga dari perubahan sikap setelah kembali ke daerah masing-masing.

Menurutnya, tanda-tanda kemabruran mulai terlihat dari para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci.

"Kami melihat wajah bapak dan ibu tampak lebih segar dibanding saat berangkat 40 hari lalu. Semangat berbagi juga terlihat dari banyaknya barang bawaan untuk keluarga dan kerabat. Tinggal satu lagi yang kami harapkan, yakni menjadi teladan yang baik di masyarakat dan membawa kedamaian di lingkungan masing-masing," katanya.

Zulkifli juga mengapresiasi kekompakan seluruh jamaah, petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabrurah sebagaimana harapan setiap umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi selama mendampingi jamaah di Tanah Suci, Wali Kota Padangsidimpuan bersama Ketua PPIH Debarkasi Medan turut mengalungkan selempang apresiasi kepada Ketua Kloter 12.

Usai acara penyambutan, para jamaah menerima paspor, air zamzam, serta barang bawaan sesuai manifes sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.

Suasana haru tampak menyelimuti Aula Madinatul Hujjaj ketika para jamaah bersiap kembali bertemu keluarga setelah lebih dari satu bulan menjalankan ibadah di Makkah dan Madinah.

Kepulangan Kloter 12 Debarkasi Medan menjadi akhir dari perjalanan spiritual yang penuh makna bagi para jamaah. Nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di Tanah Suci diharapkan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu membawa manfaat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.zal

Tak Perlu Khawatir, Data Dijamin Aman! Bupati Padang Lawas Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:30:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan melakukan pencanangan sekaligus pendataan perdana kepada Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, di kediaman pribadinya, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Padang Lawas, Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan, sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yang bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha secara menyeluruh.

Momentum pendataan perdana ini menjadi tanda dimulainya rangkaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta pembangunan daerah.

"Saya sudah dicatat dalam Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Padang Lawas untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya," ujar Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang valid. Sebab, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan usaha masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat lebih mudah memetakan kondisi ekonomi daerah, mengetahui perkembangan usaha masyarakat, hingga menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam memperkuat sektor UMKM, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi salah satu agenda nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Padang Lawas.

Melalui dukungan masyarakat dan kerja sama semua pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, tepat sasaran, dan berdaya saing.zal

Pengajian Sejuta Selawat di Madina Jadi Sorotan, Bupati Saipullah Serukan Madina Bersih Narkoba

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:29:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memadati Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, dalam kegiatan Pengajian Sejuta Selawat sekaligus penyambutan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Senin (15/6/2026).

Kegiatan keagamaan yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Gordang Sambilan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

Pengajian akbar itu menghadirkan tausiah agama yang disampaikan Buya Salman Ahmad Al Mandaili, sementara pembacaan zikir, selawat, dan doa bersama dipimpin Ustaz Abdul Karim Lubis. Suasana religius begitu terasa ketika ribuan jemaah larut dalam lantunan selawat yang menggema di lokasi acara.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Pagur dan seluruh jemaah yang antusias menghadiri pengajian. Ia menilai semangat masyarakat dalam mengikuti syiar Islam menjadi energi positif dalam memperkuat moral dan spiritual umat.

"Saya bangga kepada Ustaz Salman yang terus semangat menyampaikan syiar Islam. Semoga kegiatan ini mendapat rida Allah SWT dan membawa manfaat besar bagi kehidupan kita semua," ujar Saipullah.

Tak hanya menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, Saipullah menegaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti pengajian sejuta selawat juga memiliki peran penting dalam mencegah berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang mengancam generasi muda.

Menurutnya, penguatan spiritual melalui pengajian dapat menjadi benteng bagi keluarga untuk menghadapi berbagai pengaruh negatif yang semakin berkembang.

"Saya meminta kepada seluruh orang tua agar terus mengawasi dan mengingatkan anak-anak supaya tidak terlibat dalam kejahatan maupun peredaran narkoba. Mari bersama-sama kita berantas narkoba dan pergaulan bebas di Bumi Gordang Sambilan. Saya yakin pengajian dan selawat seperti ini mampu membentengi diri dan keluarga," tegasnya.

Selain menyoroti persoalan sosial, Bupati juga mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran pemerintah.

Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif dengan menanam sayuran atau membuat kolam ikan sederhana.

"Manfaatkan pekarangan yang ada untuk kebutuhan pangan keluarga. Ini bisa membantu ekonomi rumah tangga sekaligus menjaga ketahanan pangan," ungkapnya.

Saipullah berharap pengajian sejuta selawat dapat menjadi sarana memperkuat persatuan masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di Kabupaten Mandailing Natal.

"Semoga Allah SWT mengangkat segala bentuk kejahatan dari Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini," pungkasnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga dan jemaah pengajian yang hadir.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena selain memperkuat nilai-nilai keagamaan, juga memberikan manfaat langsung melalui pelayanan kesehatan kepada warga.zal

Rifky Budi Setiawan Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude dari Universitas Sumatera Utara

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:18:00 +0700+0700

MEDAN – Kebahagiaan menyelimuti Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor dan dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (15/6/2026).

Sidang terbuka promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang IMT-GT II, Gedung BPA Biro Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, dan dihadiri para promotor, penguji, keluarga, serta tamu undangan.

Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si. sebagai promotor, didampingi Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, S.E., M.Si. dan Dr. Beby Karina Fawzea Sembiring, S.E., M.M. sebagai ko-promotor.

Sementara itu, dewan penguji di antaranya Prof. Dr. Arlina Nurbaiti Lubis, S.E., M.B.A., Dr. Fadli, S.E., M.Si., Prof. Dr. Raden Andi Sularso, M.S.M., serta Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si., Ak., CA., QGIA., CHS.. Salah satu penguji eksternal, Prof. Andi Sularso, mengikuti sidang secara daring.

Dalam sidang tersebut, Rifky mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Pengalaman Nasabah Berbasis Transformasi Digital melalui Service Ecosystem Co-Development untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank BUMN di Sumatera Utara."

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana transformasi digital, pengalaman nasabah, dan pengembangan ekosistem layanan secara kolaboratif dapat meningkatkan loyalitas nasabah perbankan, khususnya pada bank-bank milik negara di Sumatera Utara.

Saat diberi kesempatan oleh ketua sidang untuk memaparkan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit, Rifky menjelaskan berbagai temuan terkait dinamika industri perbankan di era digital. Ia menyoroti perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital serta pentingnya menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal guna mempertahankan loyalitas di tengah persaingan yang semakin ketat.

Setelah pemaparan selesai, sesi tanya jawab dan pendalaman materi berlangsung. Para penguji secara bergantian mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait metodologi, hasil penelitian, hingga kontribusi akademik dari disertasi tersebut.

Meski mendapat berbagai pertanyaan dan masukan dari dewan penguji, Rifky mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan sistematis. Suasana ruang sidang sempat dipenuhi ketegangan saat dewan penguji melakukan penilaian akhir terhadap hasil ujian promosi doktor tersebut.

Usai melakukan rapat tertutup selama sekitar 10 menit, dewan penguji kembali memasuki ruang sidang untuk menyampaikan keputusan.

"Berdasarkan hasil rapat dewan penguji, Saudara Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat Cum Laude," ujar Ketua Sidang.
Keputusan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi ruang sidang.

Usai dinyatakan lulus, Rifky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya hingga mencapai gelar doktor.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sang istri tercinta, dr. Ami Utamiati, M.Ked., Sp.DV, beserta anak-anaknya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama proses studi.
Tak lupa, Rifky juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada ibundanya yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh perjuangan sejak kepergian sang ayah.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan keluarga serta semua pihak yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan doktoral," ungkapnya.

Keberhasilan meraih gelar doktor dengan predikat Cum Laude ini menjadi pencapaian akademik penting bagi Rifky sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang transformasi digital dan loyalitas nasabah di sektor perbankan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut segenap keluarga diantaranya dr. Ami Utamiati, M.Ked(DV), Sp.D.V.E (istri), AKBP (Purn) H.Misahnan, AKBP (Purn) Rosmiati Koto, Fepty Aniar,SE, drg.Rifaidah Fajrina, ⁠Zainil Pilie dan istri,

Farianda Putra Sinik (Ketua PWI Sumatera Utara) Sofyan A. hutasuhut, Mhd Ichsan, Pegawai Bank Sumut, Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi, Suherwin (Ketua DPD MAPPI Sumut - Aceh), Taslim (Pimpinan KJPP ANA & Rekan)
dan segenap Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara BES)

Piala Danseskoad Jadi Wadah Talenta Muda Sepak Bola

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:31:00 +0700+0700

BANDUNG | sumut24.co

Bandung, 15 Juni 2026 – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad di Lapangan Melati Mekar Seskoad. Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han) dan dihadiri oleh H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kadispora, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para Pejabat Utama Seskoad.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Seskoad juga meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Turnamen Piala Danseskoad tahun 2026 diikuti lebih dari 120 klub sepak bola yang terdiri dari kategori U-11 dan kategori U-9. Keikutsertaan ratusan atlet muda dalam turnamen ini menunjukkan tingginya antusiasme serta potensi besar generasi muda dalam mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sepak bola.

Komandan Seskoad berharap turnamen ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan mengembangkan talenta-talenta muda di bidang sepak bola. Melalui kompetisi yang sehat, anak-anak dapat mengasah kemampuan teknik dan keterampilan bermain sepak bola sekaligus menumbuhkan disiplin, sportivitas, serta menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan membentuk karakter dan daya saing mereka sejak usia dini.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-75 Seskoad yang tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan. Penseskoad./rel

Polresta Deli Serdang Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:09:00 +0700+0700

Deliserdang - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan jiwa kemanusiaan.

Kegiatan donor darah ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personel Polresta Deli Serdang, personel Polsek jajaran, Bhayangkari, serta melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk sinergitas lintas instansi.

Adapun peserta donor darah terdiri dari personel Polri, personel TNI, anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta masyarakat umum yang secara sukarela turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Keterlibatan berbagai elemen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi para pendonor yang dengan sukarela menyumbangkan darahnya demi membantu sesama.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, berhasil terkumpul sebanyak 119 kantong darah dari para pendonor yang telah memenuhi syarat kesehatan.

Hasil tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui kegiatan ini, Polresta Deli Serdang tidak hanya memperingati Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga memperkuat komitmen Polri sebagai institusi yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat nyata melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan implementasi nyata dari semangat Hari Bhayangkara, di mana Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama.

"Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Kami mengapresiasi partisipasi seluruh pihak, baik dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Bhayangkari maupun masyarakat umum yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kemanusiaan ini. Alhamdulillah, terkumpul sebanyak 119 kantong darah yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Semoga semangat kebersamaan dan gotong royong ini terus terjalin dalam mendukung terciptanya Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat," ujar Kapolresta Deli Serdang.

Pemkab Paluta Gaspol Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Door to Door Dimulai

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:08:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara resmi mencanangkan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 melalui apel siaga yang digelar di halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Senin (15/06/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hsb, S.STP., MM yang hadir mewakili Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si.

Dalam amanatnya, Sekda menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperoleh data ekonomi yang lengkap, mutakhir, dan berkualitas di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.

Menurutnya, perubahan pola usaha, kemajuan teknologi digital, hingga munculnya berbagai model bisnis baru menuntut pemerintah memiliki basis data yang kuat sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

"Sensus Ekonomi 2026 hadir sebagai instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Sekda dalam sambutannya.

Sekda menjelaskan, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah memasuki tahapan penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yakni proses pendataan lengkap secara langsung ke lapangan.

Pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas sensus dengan mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan campuran yang digunakan sebagai hunian sekaligus lokasi usaha.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara menyeluruh, termasuk usaha pertanian, UMKM, usaha keluarga, hingga sektor ekonomi digital yang kini terus berkembang.

Sebelumnya, BPS telah melakukan berbagai tahapan persiapan mulai dari sosialisasi, koordinasi lintas sektor, rekrutmen petugas, hingga pelatihan teknis bagi petugas lapangan.

Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Padang Lawas Utara juga menekankan pentingnya integritas para petugas lapangan selama proses pendataan berlangsung.

Ia meminta seluruh petugas bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memahami konsep dan definisi yang telah diberikan selama pelatihan.

"Kepada seluruh petugas lapangan saya minta agar bekerja dengan jujur dan profesional. Petugas harus mampu melakukan probing untuk memastikan seluruh jenis usaha dapat terdata dengan baik sehingga menghasilkan data yang benar, berkualitas, dan akurat," tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk aktif mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang benar.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR, yakni:

- T : Terima petugas Sensus Ekonomi 2026
- I : Isi data dengan benar
- R : Rahasia terjaga

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha, khususnya perusahaan besar yang telah lebih dahulu berpartisipasi mengisi data secara mandiri dan online.

"Terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang telah ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pendataan ini," katanya.

Di akhir kegiatan, Sekretaris Daerah secara resmi mencanangkan dimulainya Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan mengucapkan basmalah, Sekda menandai dimulainya tugas para petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan dalam beberapa waktu ke depan.

"Mari kita sukseskan bersama Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah sensus milik Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos, unsur Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Kepala BPS Padang Lawas Utara beserta jajaran, unsur TNI-Polri, para kepala OPD, camat, pelaku usaha, hingga petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026.zal

Polri Tak Hanya Jaga Keamanan, Polres Padang Lawas Hadir Beri Layanan Kesehatan untuk Masyarakat

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:07:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Resor Padang Lawas (Polres Palas) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (15/06/2026).

Kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan Polres Padang Lawas sejak pukul 09.00 WIB itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara tahun ini.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Wakapolres Padang Lawas KOMPOL Sugianto, S.Pd, jajaran pejabat utama (PJU) Polres, pengurus Bhayangkari, personel Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Padang Lawas, tim Klinik Polres Palas, personel Polres dan Polsek jajaran, hingga masyarakat setempat.

Dalam kegiatan bakti kesehatan itu, masyarakat mendapatkan berbagai layanan medis secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, konsultasi kesehatan, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Menurutnya, Polri ingin hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam bidang keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata di bidang kesehatan," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Kapolres menjelaskan, kesehatan menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Polres Padang Lawas berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ia berharap masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga dapat melakukan langkah pencegahan maupun penanganan medis secara tepat.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat," jelasnya.

Tak hanya pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan aksi donor darah yang melibatkan personel kepolisian dan masyarakat.

Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah (tensi) dan kadar hemoglobin (HB) untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat.

Dalam kegiatan donor darah tersebut, tercatat sebanyak 23 peserta mengikuti aksi kemanusiaan itu dengan total 23 kantong darah berhasil dikumpulkan.

Adapun rincian golongan darah pendonor meliputi:

- Golongan darah A sebanyak 8 orang
- Golongan darah B sebanyak 5 orang
- Golongan darah O sebanyak 8 orang
- Golongan darah AB sebanyak 2 orang

Kapolres menegaskan, semangat HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk semakin dekat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"HUT Bhayangkara ke-80 mengusung semangat agar Polri semakin hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan terbaik tidak hanya soal keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian menuju Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat.

Kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tersebut berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dan berlangsung aman, tertib, serta penuh antusiasme masyarakat.zal

Sampai Tuntas! Tak Ingin Petani Terus Menunggu, Roby Agusman Harahap Siap Kawal Irigasi Ujung Gurap Rp8 Miliar

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kabar yang telah lama dinantikan masyarakat Batunadua akhirnya datang juga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap/Batunadua melalui APBD Sumut Tahun 2026.

Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, H. Roby Agusman Harahap, menegaskan dirinya akan mengawal penuh proses realisasi anggaran tersebut agar pembangunan irigasi tidak kembali tertunda seperti yang dikhawatirkan masyarakat selama ini.

Menurut Roby, keberadaan Irigasi Ujung Gurap bukan sekadar proyek pembangunan biasa, melainkan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat dan masa depan para petani di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Irigasi Ujung Gurap merupakan kebutuhan vital masyarakat karena menjadi sumber pengairan untuk satu kelurahan dan tujuh desa di Batunadua. Kami akan memastikan anggaran ini benar-benar terealisasi hingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujar Roby saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumut VII itu mengungkapkan, perjuangan menghadirkan kembali pembangunan irigasi tersebut telah berlangsung cukup lama. Kerusakan bendung dan terganggunya jaringan pengairan selama beberapa tahun terakhir membuat masyarakat terus menyuarakan aspirasi kepada pemerintah karena berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Akibat kerusakan tersebut, ratusan hektare sawah di wilayah Batunadua mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Kondisi itu membuat hasil panen menurun dan berdampak terhadap pendapatan para petani.

Roby menyebut, pihaknya sejak awal terus mendorong agar rehabilitasi Irigasi Ujung Gurap masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Alhamdulillah, perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Tahun ini anggarannya sudah tersedia. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu kepastian pembangunan irigasi tersebut," katanya.

Masuknya anggaran Rp8 miliar dalam APBD Sumut 2026 dinilai menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Batunadua akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Tidak hanya untuk pembangunan fisik irigasi, Dinas Sumber Daya Air Sumut juga disebut telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk kebutuhan konsultan pengawasan serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi bendung.

Meski demikian, Roby mengingatkan bahwa proses pembangunan masih harus melewati sejumlah tahapan administrasi, termasuk proses tender dan pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing berbagai spekulasi.

"Kami memahami keresahan masyarakat karena persoalan ini sudah terlalu lama terjadi. Namun yang terpenting sekarang anggarannya sudah tersedia. Selanjutnya kami akan mengawal agar seluruh proses berjalan lancar dan proyek ini tidak lagi mengalami penundaan," tegasnya.

Roby juga memastikan DPRD Sumut akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut mulai dari tahap tender hingga pengerjaan fisik.

"Kami tidak ingin masyarakat hanya menerima janji. Pengawasan akan terus kami lakukan agar pembangunan berjalan sesuai harapan. Petani Batunadua harus benar-benar merasakan manfaat dari program ini," pungkasnya.

Diketahui, Daerah Irigasi Ujung Gurap selama ini menjadi salah satu sumber pengairan utama bagi kawasan pertanian di Batunadua. Karena itu, masyarakat kini menaruh harapan besar agar rehabilitasi irigasi tersebut segera terealisasi dan mampu mengakhiri persoalan krisis air yang telah berlangsung bertahun-tahun.zal

Rakyat Menunggu! Kejatisu Didesak Buka Status Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina, Tamperak: Jangan Sampai Kasus Ini “Dikubur”

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Dugaan penyimpangan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik, Senin (15/06/2026).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus yang disebut melibatkan anggaran bernilai puluhan miliar rupiah pada Tahun Anggaran 2022–2023.

Desakan tersebut muncul setelah LSM Tamperak secara resmi menyerahkan laporan beserta data tambahan kepada Kejatisu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran program stunting yang selama ini menjadi perhatian publik di Mandailing Natal.

Ketua DPD LSM Tamperak Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Yakub Lubis, menegaskan masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai status penanganan perkara tersebut.

Menurut Yakub, jangan sampai perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas berakhir tanpa kejelasan. Ia menilai publik berhak mengetahui apakah dugaan penyimpangan itu masih dalam proses pendalaman, telah dituntaskan, atau justru dihentikan.

"Kepastian hukum adalah hak masyarakat. Jangan sampai publik terus bertanya-tanya tanpa ada penjelasan resmi," ujarnya.

Yakub menegaskan bahwa persoalan dana stunting tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Program percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mencegah gagal tumbuh pada generasi penerus bangsa.

Namun di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, efektivitas pelaksanaan program serta penggunaan dana kini menjadi bahan diskusi publik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran stunting di daerah, termasuk di Mandailing Natal.

Sorotan terhadap program ini bukan tanpa alasan. Dalam Sidang Paripurna DPRD Mandailing Natal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, Badan Anggaran DPRD diketahui pernah meminta Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap penggunaan anggaran stunting.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan administratif semata.

*KPK Pernah Ingatkan Potensi Korupsi Program Stunting*

Di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga pernah mengingatkan bahwa program penanganan stunting termasuk sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Kerawanan tersebut dinilai bisa terjadi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

Karena itu, Tamperak menilai dugaan penyimpangan pada program stunting harus ditangani secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program.

Yakub mengatakan, semakin lama status penanganan perkara tidak dijelaskan secara terbuka, semakin besar ruang spekulasi berkembang di tengah masyarakat.

"Yang berbahaya bukan hanya jika korupsi itu benar terjadi. Tetapi juga hilangnya kepercayaan publik akibat tidak adanya kejelasan terhadap proses penanganan kasus," katanya.

*Tamperak Tegaskan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah*

Meski mendesak transparansi, Tamperak menegaskan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak sedang menghakimi pihak mana pun.

Namun demikian, menurut mereka, prinsip keterbukaan harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum. Jika hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana, hal itu dinilai perlu dijelaskan kepada publik secara terbuka.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka proses hukum harus dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Tamperak juga mengingatkan pesan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran kejaksaan agar berani menangani perkara korupsi besar yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Pesan itu dianggap relevan dengan dugaan penyimpangan dana stunting di Mandailing Natal, mengingat program tersebut merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar dan menyentuh langsung kelompok masyarakat rentan.

"Kejaksaan merupakan benteng terakhir kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kami berharap Kejatisu tetap berada di garis depan untuk mengungkap persoalan ini secara terang dan tuntas," ujar Yakub.

*Komitmen Kawal Dugaan Kasus Hingga Tuntas*

Sebagai bentuk komitmen pengawasan publik, LSM Tamperak menyatakan akan terus menyerahkan data, dokumen, dan informasi tambahan hasil pendalaman lapangan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan negara.

Bagi Tamperak, persoalan dugaan penyimpangan dana stunting bukan sekadar masalah administrasi keuangan, melainkan soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Dana stunting, kata mereka, diperuntukkan melindungi anak-anak dari ancaman gagal tumbuh. Karena itu, setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Tamperak berharap dugaan persoalan tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum yang jelas atas penanganannya.red

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah untuk Kemanusiaan

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:04:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sumut, Senin (15/6/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Bhayangkari, serta personel jajaran Polda Sumut yang turut berpartisipasi sebagai pendonor.

Pelaksanaan donor darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang digelar Polda Sumut dalam menyemarakkan HUT Bhayangkara ke-80. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan donor darah merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Momentum HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang refleksi bagi institusi Polri, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan donor darah ini, Polda Sumut ingin hadir memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, karena setiap tetes darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama," ujar Ferry.

Ia menambahkan, semangat Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak positif secara langsung.

"Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kami kepada masyarakat Sumatera Utara," tambahnya.

Melalui kegiatan bakti kesehatan donor darah tersebut, Polda Sumut berharap dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.(W05)

FOTO:

Perkumpulan Raja Parhata SeDunia Resmi Dibentuk, Dorong Pelestarian Adat dan Regenerasi Budaya untuk Nusantara

admin — Mon, 15 Jun 2026 15:36:00 +0700+0700

Jakarta — Di tengah derasnya arus globalisasi yang terus menggerus nilai-nilai tradisi dan identitas budaya, lahir sebuah gerakan besar yang membawa harapan bagi keberlangsungan adat Batak lintas generasi dan lintas negara pada Minggu dan Senin 14 dan 15 Juni 2026, di Jalan Jambu, Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta Pusat secara resmi dideklarasikan Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD) sebagai wadah pemersatu para Raja Parhata, tokoh adat, akademisi, budayawan, dan masyarakat Batak di seluruh dunia.

Kehadiran organisasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Batak di berbagai belahan dunia untuk memperkuat eksistensi adat istiadat yang diwariskan para leluhur agar tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah dinamika zaman modern.

PRPD lahir dari gagasan dan komitmen enam tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan adat Batak, yaitu Ediwardo Ritonga, S.Sos., Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., Drs. Binton Simonangkir, M.M., Dra. Murniati Lumban Tobing, M.Si., Pardomuan Ritonga, SIP, M.AP dan Mukhlis Ritonga, S.H. Kelima pendiri tersebut memiliki latar belakang pengalaman yang beragam, namun dipersatukan oleh semangat yang sama untuk menjaga marwah adat Batak sebagai identitas budaya yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

Salah satu tokoh yang menjadi perhatian dalam pembentukan organisasi ini adalah Ediwardo Ritonga, S.Sos., yang dikenal sebagai Raja Parhata dalam berbagai kegiatan adat Batak. Beliau juga pernah menjadi salah satu Raja Parhata pada prosesi pernikahan Kahiyang Ayu, putri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dengan Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., pada tahun 2017 di Kota Medan. Dalam prosesi adat tersebut, Ediwardo Ritonga berperan mewakili unsur Anak Boru atau Tulang, sebuah posisi terhormat yang menunjukkan kapasitas dan penguasaannya terhadap tata cara adat Batak.

Pembentukan PRPD didasari oleh keprihatinan terhadap semakin berkurangnya pemahaman generasi muda mengenai filosofi, tata krama, dan nilai-nilai luhur adat Batak. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, banyak tradisi yang mulai ditinggalkan atau dipahami secara parsial. Karena itu, PRPD hadir sebagai wadah yang akan melakukan edukasi, kaderisasi, dokumentasi, serta pengembangan kapasitas para Raja Parhata agar tetap mampu menjadi penjaga nilai-nilai budaya yang autentik.

Sebagai organisasi yang bersifat inklusif, PRPD dibentuk untuk merangkul seluruh marga dan sub-etnis Batak, baik Batak Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, Pakpak maupun kelompok Batak lainnya yang tersebar di Indonesia dan berbagai negara. PRPD menegaskan bahwa organisasi ini berdiri di atas semangat persaudaraan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada di tengah masyarakat Batak. Keanggotaan dan partisipasi terbuka bagi seluruh masyarakat Batak tanpa membedakan agama, latar belakang sosial, profesi, maupun afiliasi organisasi.

Lebih dari sekadar organisasi adat, PRPD diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan adat Batak yang mampu menjawab tantangan zaman. Organisasi ini akan mendorong lahirnya berbagai program strategis, seperti pelatihan Raja Parhata muda, seminar budaya, penelitian adat, digitalisasi naskah dan dokumen adat, hingga penguatan jaringan komunitas Batak internasional. Dengan demikian, adat Batak tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan secara modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Dalam falsafah Batak dikenal nilai Dalihan Na Tolu, yang mengajarkan keseimbangan hubungan sosial melalui prinsip Manat Mardongan tubuh/Markahanggi, Elek Marboru/Maranak Boru, Somba Marhula-hula/Hormat Mamora. Nilai inilah yang menjadi salah satu fondasi utama PRPD dalam menjalankan visi organisasinya. Para pendiri meyakini bahwa kekuatan adat Batak tidak hanya terletak pada pelaksanaan seremoni, tetapi juga pada nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, gotong royong, musyawarah, dan rasa tanggung jawab yang terkandung di dalamnya.

Dengan berdirinya Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD), diharapkan lahir sebuah gerakan budaya yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Batak di dunia dalam satu semangat yang sama, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan leluhur untuk generasi masa depan. PRPD bukan hanya milik para Raja Parhata, melainkan milik seluruh masyarakat Batak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.rel

Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

admin — Mon, 15 Jun 2026 15:16:00 +0700+0700

Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

Medan - Sektor industri asuransi dan perbankan tanah air kembali diguncang keluhan serius terkait produk asuransi berbalut investasi (unit link). Kali ini, kekecewaan mendalam disampaikan oleh tokoh militer nasional, Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin. Mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut mengaku menjadi korban janji manis agen saat mendaftar program kombinasi asuransi dan investasi dari AIA yang ditawarkan di bank BCA.

Melalui pernyataan tertulisnya, jenderal bintang dua yang pernah memimpin komando wilayah Sumatra Utara ini memperingatkan masyarakat luas untuk ekstra waspada terhadap produk keuangan sejenis.

"HATI-HATI PENIPUAN ALA ASURANSI DGN POLA ASURANSI + INVESTASI dgn UNIT LINK," tegas Daniel dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Kronologi Janji Manis Investasi 10 Tahun Silam

Kisah ini bermula pada 15 Mei 2017. Saat mendatangi kantor cabang BCA, Daniel ditawari sebuah program investasi yang dilengkapi bonus proteksi asuransi. Dalam prospek tersebut, nasabah diwajibkan menyetor premi tahunan selama jangka waktu 10 tahun. Agen kala itu menjanjikan bahwa di akhir periode, nasabah akan menerima pengembalian modal utuh ditambah keuntungan minimal sebesar 5%.

Estimasi keuntungan tersebut dipaparkan melalui tabel ilustrasi, yang membandingkan perkiraan nilai unit link saat pembukaan polis dengan asumsi lonjakan harga di masa depan. Namun, realita yang dihadapi Daniel setelah 10 tahun menjadi nasabah loyal berbanding terbalik dengan simulasi awal, padahal dirinya mengklaim tidak pernah mengajukan klaim proteksi dalam bentuk apa pun.

Menurut Daniel, ini merupakan salah satu bentuk jebakan laten dari pihak pemasar. Seringkali apa yang dijelaskan secara lisan berbeda jauh dengan dokumen tertulis. Celakanya, nasabah cenderung menaruh percaya begitu saja pada penjelasan agen tanpa membaca detail klausulnya. Terlebih lagi, buku polis fisik baru diterima setelah nasabah signatures (tanda tangan) kontrak dan menyetorkan dana awal, sehingga celah ini baru disadari satu dekade kemudian.

Harapan untuk mencairkan dana akumulasi sebesar Rp520 juta plus keuntungan 5% sirna seketika saat ia mengecek saldo investasinya secara berkala pada pertengahan tahun 2026 ini:

Senin, 25 Mei 2026: Saldo tercatat hanya sebesar Rp288 juta.

Jumat, 29 Mei 2026: Saat dicek kembali untuk kedua kalinya, nilai dana merosot ke angka Rp283 juta.

Senin, 1 Juni 2026: Customer Service (CS) Kantor Pusat AIA BCA mengonfirmasi nilai investasi menyusut lagi menjadi Rp281 juta.

Kamis, 4 Juni 2026: Daniel mendatangi petugas AIA di BCA Kantor Cabang (KC) Matraman untuk menutup polisnya. Di momen tersebut, angka investasi terjun bebas ke posisi Rp263 juta.

Kekecewaan Daniel kian bertambah saat mencoba mengurus pembatalan polis secara mandiri. Berdasarkan pengalamannya, proses pencairan dana 50% saja memakan waktu lama, apalagi untuk pengembalian utuh 100%. Setelah mengisi formulir pembatalan melalui aplikasi resmi, nasabah diminta menunggu 5 hari kerja. Namun, karena Daniel menyertakan nota komplain, pihak maskapai justru mengulur waktu hingga 10 hari kerja tambahan dengan alasan perlu mempelajari kasus terlebih dahulu. Kondisi ini membuatnya merasa industri asuransi penuh dengan trik yang merugikan.

Tak hanya itu, saat mengisi formulir pembatalan di aplikasi digital, Daniel menilai sistem terkesan sengaja menggiring opini seolah-olah nasabah menutup polis karena sedang membutuhkan dana mendesak. Opsi penutupan akibat "Nilai Investasi Tidak Sesuai Harapan" justru tidak disediakan di menu pilihan. Ironisnya, saat ia mencoba menuliskan alasan riil tersebut secara manual pada kolom catatan, sistem aplikasi selalu mengalami gagal kirim (submit).

Pihak pengelola berdalih bahwa penurunan drastis tersebut murni akibat fluktuasi pasar modal karena "harga unit link sedang jatuh."

Bongkar Modus Verbal dan Tuntut Intervensi OJK

Mantan perwira tinggi TNI AD yang juga pernah menjabat sebagai Aster Kasad ini menilai dalih tersebut tidak bisa diterima. Ia membeberkan adanya jurang pemisah antara penjelasan lisan oknum pemasar dengan isi dokumen resmi.

"Hal ini jelas merugikan dan merupakan penipuan terhadap saya sebagai nasabah BCA dan AIA. MODUS nya memanfaatkan ketidak jelian calon nasabah, yakni penjelasan verbal saat prospek calon nasabah berbeda dgn isi buku polis yg disodorkan dan kita tanda tangani," jelas Daniel.

Atas kerugian finansial yang dialaminya, Daniel meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak manajemen AIA dan BCA. Ia melayangkan tuntutan agar uang yang telah disetorkannya selama satu dekade terakhir dikembalikan secara utuh tanpa potongan.

Lebih lanjut, mantan Pangdam I/BB ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator tertinggi untuk turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Jika keluhannya diabaikan, ia memastikan akan menempuh langkah hukum formal.

"Saya menuntut minimal seluruh dana yg telah saya bayar kan untuk dikembalikan. Saya minta OJK sbg lembaga yg ikut mengawasi aktifitas Asuransi dan Perbankan utk membantu pengembalian dana saya dan bila tdk diatensi saya akan bawa masalah ini ke jalur Hukum," pungkas Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin.

Ibunda Almarhum Jaka Malau yang Tewas Dalam Pengeroyokan Bermohon Atensi Komisi 3 DPR RI Ungkap Keadilan

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:50:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Dahlia Siallagan, ibu kandung dari korban penganiayaan Jaka Malau, sampai saat ini masih menuntut keadilan hukum terhadap kematian anaknya. Merasa masih ada yang janggal terhadap pelaku pengeroyokan, ibu rumah tangga beralamat di Medan Petisah, Kota Medan, ini mengharapkan atensi wakil rakyat di Komisi 3 DPR RI, agar peristiwa kematian Jaka yang secara tragis terang benderang.

"Kami keluarga merasa sendiri menghadapinya selama ini, sudah 2 Minggu setelah kematian anak saya, seperti di diamkan. Polisinya saya kirim pesan gak dibalas, saya telepon pun tidak diangkat," pukas Dahlia, ditemui di seputaran Kota Pematangsiantar, Minggu (14/6/2025) sekira pukul 16.00 WIB, berharap tidak ada yang ditutup- tutupi terhadap kematian putra bungsunya itu.

Kata Dahlia, dia tidak terima seperti dikatakan Kapolres Pematangsiantar, dalam gelar konferensi pers beberapa waktu, menyatakan Jaka Malau tukang pembuat tato. Jelasnya, korban bahkan tidak mengetahui sama sekali membuat tato. Persis dengan informasi diseputaran lokasi kejadian, menegaskan korban bukan pembuat tato dan tidak pernah sama sekali membuat tato. "Saya pastikan anak saya bukan pembuat tato, saya tahu anak saya," ujar Dahlia, dibenarkan Tina Malau dan Rizki Malau, merupakan kakak dan Abang kandung dari korban Jaka Malau.

Permintaan sampai ke wakil rakyat di DPR RI Komisi 3 yang membidangi hukum, menurut keluarga korban, berharap dengan turun tangannya anggota dewan tersebut, dapat membuka tabir kematian Jaka Malau, kematian tragis yang dialami Jaka Malau. "Mohon kepada komisi 3 di DPR RI di Jakarta untuk membantu kami dalam peristiwa kematian anak saya, bapak ibu DPR, tolong pak atensikan kematian anak saya ini pak, berikan keadilan buat kami bapak ibu komisi 3 yang di pusat Jakarta sana," isak Dahlia, tidak dapat membendung air matanya mengharapkan Komisi 3 DPR RI turun tangan langsung.

Kejanggalan terhadap kematian Jaka Malau, dibeberkan Tina Malau beberapa hari ini usai peristiwa pengeroyokan tragis yang dialami adiknya terhadap para pelaku. Katanya, "Kenapa wajah pelakunya tidak bisa dilihat, sementarakan sudah di realis, 3 orang lagi pelaku kami tidak bisa mengetahui siapa. Belum lagi sampai sekarang SP2HP tidak diberikan, mau dihubungi menanyakan perkembangan pun tidak dijawab," ungkapnya, mencerita luka dialami korban sungguh mengenaskan disekujur tubuhnya.

*Adik kami itu bukan kami biarkan, saya selalu komunikasi dengan asik saya, bahkan mamak saya sering ke Siantar, terakhir 2 Minggu lalu jumpa," ujarnya.

Sementara Punguan Silau Raja, Ambarita Raja dan Sagala Raja, ditempat yang sama yang turut mendampingi keluarga korban, mengungkapkan fakta - fakta yang didapat dilokasi kejadian. "Hampir semua orang yang sering melakukan aktivitasnya di taman bunga, menyatakan korban adalah orang baik. Bahkan ada seorang wanita bermarga Purba, berani bersaksi kalau korban itu orang baik,* tegas Econ Damanik.

Ditambahkan Rudi Malau, keterangan Orang- orang yang mengenal Jaka Malau pun, menyebutkan bukan korban sebagai orang yang membuat tato, tapi orang lain dan orang berbeda.

"Sebagai Popparan Silau Raja, kami masih mempercayakan penuh kasus ini sama kepolisian, terkhususnya Polres Pematangsiantar yang menangani perkara ini. Penyidik punya teknis dan strategi sendiri dalam pengungkapan kasus ini sampai benar- benar tuntas semua dan seterangkan mungkin,* imbuh pria yang merupakan advokat ini.

Sebagai informasi, peristiwa berdarah itu terjadi pada Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 21.20 WIB di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, tepat di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Dari 6 orang terduga Pelaku, 2 orang menyerahkan diri pada tanggal 1 Juni sudah ditahan dan menjalani proses hukum Roitnandah Panjaitan, 24 tahun, dan Frengki Silaen, 30 tahun,
Satu orang lainnya masih dirawat di rumah sakit sehingga belum bisa ditahan. (LP)

Fraksi DPRD Medan Soroti LPJ APBD 2025, Wawali Zakiyuddin Harahap Dengarkan Pandangan di Paripurna

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:22:00 +0700+0700

Medan — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Medan mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 15 Juni 2026.

Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kota Medan tersebut, Wakil Wali Kota terlihat mendengarkan dengan seksama setiap pandangan, catatan, serta masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah fraksi menyoroti berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRD Medan Lily MBA menekankan perlunya peningkatan penerangan lampu jalan di sejumlah titik kota yang masih dianggap belum optimal.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui anggota DPRD Medan Sri Rejeki menyoroti pelaksanaan proyek transportasi publik, khususnya pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan. Ia meminta pemerintah kota memastikan proyek tersebut berjalan tepat waktu, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan dalam pembahasan LPJ APBD 2025 antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan.red

Polres Asahan Musnahkan Lebih Dari 14 Kg Sabu Dan 1.400 Lebih Cartridge Vape Narkotika, Diperkirakan Selamatkan 16.000 Jiwa

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Kepolisian Resor (Polres) Asahan, Polda Sumatera Utara, menggelar siaran pers resmi pada Senin pagi pukul 10.00 WIB terkait rencana pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil diamankan dalam dua kasus terpisah. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan aparat dalam memberantas peredaran gelap zat berbahaya di wilayah hukum Asahan dan sekitarnya.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH dengan didampingi Kasat Narkoba AKP Gunawan Efendi, SH dan Perwakilan Pengadilan Negeri, Perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, Perwakilan BNN dan Labfor Polda Sumut serta Penasehat Hukum, Senin (15/6/2026) dalam siaran pers menjelaskan rincian penanganan dua kasus besar yang berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Asahan.

Adapun kasus pertama, berdasarkan Laporan Polisi (LP) nomor LPI/A/117/IV/2026 tertanggal 27 April 2026, petugas mengamankan barang bukti seberat 5.000 gram sabu. Sebanyak 158,1 gram disisihkan untuk kebutuhan proses hukum, sedangkan sisanya seberat 4.841,9 gram rencananya akan dimusnahkan. Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial S telah ditetapkan dan saat ini sedang menjalani proses hukum.

Dan kasus kedua, berdasarkan Laporan Polisi nomor LPI/A/135/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026, aparat berhasil mengamankan 10.000 gram sabu dan 1.500 buah kartrid vape yang diduga mengandung zat berbahaya. Sebanyak 313,72 gram sabu dan 87 kartrid disisihkan untuk keperluan penyidikan. Sementara itu, barang yang akan dimusnahkan berjumlah 9.686,28 gram sabu serta 1.413 kartrid vape yang diduga berisi etomidat. Satu orang tersangka berinisial SAH alias H juga telah ditetapkan dalam kasus ini.

Dengan selanjutnya total Barang Bukti (BB) yang dimusnahkan secara keseluruhan berjumlah, Sabu 14.528,18 gram dan Cartridge
Vape: 1.413 buah.

Pemusnahan dilakukan setelah melalui prosedur hukum yang ketat. Sebagian barang disisihkan secara sah untuk melengkapi berkas penuntutan, proses persidangan, serta menjadi bahan bukti jika terjadi upaya hukum lanjutan seperti banding. Tindakan ini juga bertujuan mencegah agar barang bukti tersebut tidak kembali beredar ke masyarakat dan merugikan banyak pihak.

Kapolres Asahan menegaskan akan terus meningkatkan operasi pengawasan dan penindakan guna memutus rantai peredaran narkotika. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan setiap indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekitar agar wilayah Asahan tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

"Diperkirakan bahwa pemusnahan barang bukti ini setara dengan menyelamatkan sekitar 16.000 nyawa warga dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika", ungkap Kapolres. (tec)

Lily MBA Soroti Kebocoran PAD dan Pengelolaan Aset dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Medan3

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:02:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Lily MBA, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Lily MBA menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Lily, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Medan yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kota Medan tercatat enam kali berturut-turut meraih opini tertinggi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah hasil audit BPK tersebut turut disertai catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemko Medan.

"Kami ingin mengetahui apakah terdapat catatan-catatan penting dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan. Jika ada, kami meminta penjelasan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat," ujar Lily saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 triliun atau sekitar 83,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut Lily, capaian tersebut memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat persoalan serius pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah akibat lemahnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi. Temuan tersebut diperoleh dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Kota Medan yang hingga kini masih melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pendapatan daerah.

"Masih ditemukan potensi kebocoran dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak," kata Lily.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan belum diterapkannya sistem pengawasan berbasis teknologi seperti tapping box secara menyeluruh untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.

Selain persoalan PAD, Lily MBA turut menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal. Salah satu temuan Pansus Aset Daerah adalah penyewaan gudang penyimpanan barang rongsokan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemko Medan dengan biaya sekitar Rp400 juta per tahun yang telah berlangsung selama lima tahun.

Menurut Fraksi PDIP, kebijakan tersebut dinilai tidak efisien karena nilai barang yang tersimpan diperkirakan lebih rendah dibandingkan total biaya sewa yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyesalkan belum tersedianya data aset daerah yang lengkap dan valid sebagaimana rekomendasi yang pernah disampaikan DPRD melalui Panitia Khusus LKPJ Kota Medan.

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Wali Kota Medan untuk memperkuat pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah.

"Tujuan utama pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan," pungkas Lily MBA.red/anto genk

Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa

admin — Mon, 15 Jun 2026 12:34:00 +0700+0700

Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Hari Sabtu dan Minggu pekan lalu, kami, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, melakukan Studi Strategis ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjalanan akademik ini bukan sekadar kunjungan lapangan. Ia menjadi ruang belajar yang mempertemukan teori pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, pariwisata, teknologi, dan kenyataan hidup masyarakat.

Sebelumnya, dalam kunjungan akademik ke Fudan University, Shanghai, kami belajar tentang bagaimana tata kelola modern bergerak menuju digital governance, artificial intelligence government, dan evidence-based policy. Shanghai memberi pelajaran bahwa kota, data, teknologi, dan kebijakan publik dapat disusun secara sistemik untuk membangun pelayanan yang cepat, cerdas, dan terukur.

Namun Minahasa Utara memberi pelajaran yang tidak kalah penting. Bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga manusia, alam, budaya, dan ruang hidup masyarakat. Jika Shanghai dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola digital, maka Likupang dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Duduk di tepi Pantai Likupang, orang akan mudah mengerti mengapa wilayah ini dipilih sebagai salah satu wajah baru pariwisata Indonesia. Angin laut berembus pelan. Ombak datang tanpa tergesa. Pasir putih membentang seperti sabuk mutiara. Di kejauhan, laut biru bertemu pulau-pulau kecil yang hijau, seakan alam sedang memperlihatkan salah satu halaman terbaiknya.

Tetapi Likupang tidak boleh hanya dibaca sebagai gambar indah dalam brosur pariwisata. Ia bukan sekadar pantai, pasir putih, laut jernih, resort, atau kawasan ekonomi khusus. Likupang adalah ruang hidup masyarakat pesisir. Ia adalah lanskap maritim, simpul sejarah, halaman depan Minahasa Utara, dan sekaligus ujian besar bagi tata kelola pembangunan Indonesia.

Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: bisakah Indonesia membangun destinasi kelas dunia tanpa mencabut akar sosial, budaya, dan ekologinya?

Selama bertahun-tahun, pariwisata Sulawesi Utara lebih sering diidentikkan dengan Manado dan Bunaken. Bunaken telah lama menjadi ikon wisata bahari dunia. Sementara Likupang seperti halaman belakang yang tenang, indah, tetapi belum sepenuhnya dibaca sebagai pusat pertumbuhan baru. Kini situasinya berubah. Melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado–Likupang yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2024, kawasan ini ditempatkan sebagai salah satu destinasi prioritas yang harus dikembangkan secara terpadu.

Potensinya besar. Ada Bunaken sebagai ikon bahari kelas dunia. Ada posisi kawasan dalam Coral Triangle. Ada KEK Likupang sebagai motor investasi. Ada kekayaan budaya Minahasa. Ada dukungan Bandara Sam Ratulangi. Ada kombinasi wisata bahari, pegunungan, budaya, agrowisata, kuliner, desa wisata, dan wisata minat khusus.

Namun potensi besar selalu datang bersama risiko besar. Banyak destinasi di Indonesia memberi pelajaran bahwa pariwisata yang tumbuh tanpa kendali dapat berubah menjadi beban. Bali menghadapi tekanan kepadatan dan ruang hidup warga lokal. Labuan Bajo menghadapi kekhawatiran ekologis. Borobudur harus menjaga daya dukung fisik situs. Beberapa kawasan wisata alam bahkan pernah ditutup sementara karena sampah dan kerusakan lingkungan.

Pesannya jelas: destinasi yang indah bisa rusak bukan karena kurang promosi, melainkan karena terlalu banyak dieksploitasi tanpa tata kelola.

Karena itu, masa depan Likupang tidak boleh diserahkan kepada logika wisata massal semata. Mengejar jumlah kunjungan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah wisatawan tinggal lebih lama? Apakah belanja mereka lebih besar? Apakah masyarakat lokal ikut naik kelas? Apakah UMKM, nelayan, pemandu lokal, pelaku kuliner, perajin, pemilik homestay, dan komunitas desa wisata memperoleh manfaat nyata? Apakah laut tetap bersih, terumbu karang tetap hidup, dan budaya lokal tetap menjadi jiwa destinasi?

Di sinilah gagasan digital governance dan evidence-based policy menemukan relevansinya. Tata kelola pariwisata modern tidak cukup hanya mengandalkan promosi, seremoni, dan pembangunan fisik. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan peta daya dukung. Ia membutuhkan integrasi lintas sektor. Ia membutuhkan kemampuan membaca arus kunjungan, perilaku wisatawan, dampak lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, serta kesiapan masyarakat lokal.

Stuart Russell, pakar Artificial Intelligence dari University of California, Berkeley, pernah mengingatkan bahwa persoalan besar umat manusia bukan hanya teknologi, melainkan ketimpangan antara emosi manusia, institusi yang tertinggal, dan teknologi yang semakin kuat. Dalam konteks pariwisata, peringatan ini sangat relevan. Teknologi dapat membantu mengelola destinasi, tetapi jika institusinya lemah, data tidak dipakai, dan kebijakan hanya mengejar angka kunjungan, maka teknologi hanya menjadi pajangan.

Daron Acemoglu dari MIT juga mengingatkan bahwa AI akan mengubah dunia, tetapi apakah ia membuat masyarakat lebih inklusif atau justru lebih timpang sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang kita ambil. Dalam konteks Likupang, pertanyaannya menjadi: apakah teknologi dan investasi akan membuat masyarakat lokal lebih sejahtera, atau justru menjadikan mereka penonton di kampungnya sendiri?

Maka, pengembangan Likupang harus berangkat dari paradigma baru. Pariwisata dunia sedang bergerak dari mass tourism menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisatawan semakin mencari pengalaman yang otentik, tidak terlalu padat, dekat dengan budaya lokal, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Likupang tidak boleh tumbuh menjadi destinasi yang hanya menjual hotel dan pantai. Ia harus tumbuh sebagai destinasi yang menawarkan cerita, pengalaman, kedalaman budaya, keindahan ekologi, dan keramahan masyarakat.

Dalam kerangka itu, Manado, Bunaken, dan Likupang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Manado harus diperkuat sebagai gerbang utama dan pusat layanan. Bunaken harus dijaga sebagai mahkota wisata bahari. Likupang harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang premium, berkelanjutan, dan terhubung. Gagasan Integrated Manado–Bunaken–Likupang Tourism Corridor menjadi penting karena pariwisata tidak bisa lagi dipahami sebagai titik-titik terpisah, melainkan sebagai koridor pengalaman yang menyambungkan akses, atraksi, amenitas, budaya, kuliner, konservasi, dan ekonomi lokal.

Tantangannya tidak kecil. Konsentrasi kunjungan masih berada di titik-titik tertentu. Tekanan terhadap ekosistem laut dan terumbu karang masih menjadi isu. Konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya optimal. Kawasan juga rentan terhadap bencana alam. Daya saing destinasi masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, Likupang tidak cukup hanya dibangun dengan semangat promosi. Ia membutuhkan manajemen destinasi yang serius.

Manajemen destinasi berarti perencanaan yang tidak tambal sulam. Infrastruktur harus terhubung dengan produk wisata. Jalan harus tersambung dengan desa wisata. Pelabuhan harus terhubung dengan wisata bahari. Bandara harus disambungkan dengan paket perjalanan yang jelas. Event harus menggerakkan UMKM. Kawasan konservasi harus memiliki pembiayaan berkelanjutan. Data kunjungan harus dipakai untuk mengatur daya dukung. Masyarakat lokal harus ditempatkan bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik manfaat.

Di sinilah pentingnya kolaborasi. Pengembangan Manado–Likupang tidak bisa hanya menjadi proyek satu kementerian, satu pemerintah daerah, atau satu investor. Ia harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan masyarakat adat. Pariwisata modern adalah kerja orkestrasi, bukan kerja sektoral.

Namun orkestrasi saja tidak cukup bila arahnya keliru. Likupang harus diarahkan pada high-value tourism: wisatawan yang datang bukan hanya sebentar untuk mengambil foto, tetapi tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, menghargai budaya lokal, dan ikut menjaga lingkungan. Produk unggulannya jelas: marine tourism, diving, wellness, ecotourism, gastronomi, desa wisata, budaya Minahasa, pulau-pulau kecil, dan wisata minat khusus.

Likupang juga harus belajar dari Bunaken. Keindahan laut adalah berkah, tetapi sekaligus amanah. Terumbu karang bukan dekorasi pariwisata. Ia adalah rumah ekologi. Laut bukan sekadar latar foto. Ia adalah ruang hidup nelayan, sumber pangan, jalur budaya, dan modal alam yang harus diwariskan. Karena itu, pembangunan marina, resort, akses jalan, dan kawasan investasi harus selalu tunduk pada satu prinsip: jangan sampai pariwisata membunuh alasan mengapa wisatawan datang.

Budaya Minahasa juga harus menjadi bagian penting dari pengembangan destinasi. Pariwisata tanpa budaya akan mudah menjadi generik. Hotel bisa dibangun di mana saja. Pantai indah juga banyak di Indonesia. Tetapi cerita masyarakat, kuliner, bahasa, musik, tarian, sejarah kampung, tradisi pesisir, dan keramahan lokal adalah pembeda yang tidak bisa ditiru begitu saja. Jika Likupang ingin menjadi destinasi berkelas Asia Pasifik, ia tidak boleh kehilangan rasa Minahasa.

Maka, pengembangan Likupang harus menjawab tiga agenda besar.

Pertama, agenda ekologis. Daya dukung destinasi harus dihitung. Sampah harus dikelola. Terumbu karang harus dilindungi. Konservasi tidak boleh menjadi lampiran, tetapi harus menjadi inti pembangunan. Dashboard destinasi, sistem pemantauan lingkungan, data kunjungan, dan pembiayaan konservasi harus menjadi bagian dari tata kelola baru pariwisata.

Kedua, agenda sosial. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama. Desa wisata, UMKM kuliner, ekonomi kreatif, pemandu lokal, homestay, nelayan, komunitas perempuan, dan anak muda harus masuk dalam rantai nilai pariwisata. Jangan sampai tanah menjadi mahal, investasi masuk, hotel berdiri, tetapi warga sekitar hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Ketiga, agenda tata kelola. Manado–Bunaken–Likupang memerlukan pengelolaan destinasi yang kuat, berbasis data, lintas wilayah, dan lintas sektor. Destination Management Organization atau DMO tidak boleh hanya menjadi istilah teknokratis. Ia harus bekerja nyata: mengatur arus kunjungan, menjaga kualitas layanan, memastikan standar keselamatan, mempromosikan destinasi, menghubungkan pelaku usaha, dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.

Di titik inilah pelajaran dari Shanghai dan Fudan University bertemu dengan pelajaran dari Likupang. Shanghai mengajarkan pentingnya tata kelola berbasis data, teknologi, dan inovasi. Likupang mengingatkan bahwa teknologi harus berpihak kepada manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Pemerintahan masa depan bukan hanya pemerintahan yang digital, tetapi pemerintahan yang bijak menggunakan teknologi untuk menjaga kehidupan.

Sebagai institusi yang menyiapkan kader pemerintahan masa depan, IPDN memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk membaca dinamika ini secara serius. Studi strategis tidak boleh berhenti sebagai kunjungan seremonial. Ia harus menjadi latihan intelektual untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja di lapangan, bagaimana daerah membangun masa depannya, dan bagaimana pembangunan tidak boleh memutus hubungan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan orang. Pariwisata yang baik adalah kemampuan membuat orang datang dengan hormat, tinggal dengan nyaman, membelanjakan uangnya secara adil, lalu pulang dengan membawa cerita baik tentang tempat yang ia kunjungi. Lebih dari itu, pariwisata yang baik harus membuat masyarakat lokal merasa hidupnya lebih baik, bukan lebih terdesak.

Likupang hari ini berdiri di persimpangan penting. Ia bisa menjadi contoh keberhasilan pariwisata Indonesia Timur: indah, berkelas, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Tetapi ia juga bisa tergelincir menjadi destinasi yang ramai sesaat, lalu lelah oleh sampah, konflik ruang, kerusakan laut, dan ketimpangan manfaat.

Pilihan itu ada pada tata kelola kita hari ini.

Karena itu, Likupang harus dibangun dengan cinta, bukan sekadar dengan beton. Dengan data, bukan sekadar dengan promosi. Dengan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata kepada investasi. Dengan kesadaran ekologis, bukan hanya ambisi ekonomi. Dan dengan penghormatan kepada budaya lokal, bukan sekadar selera pasar.

Likupang adalah mutiara maritim. Tetapi mutiara hanya berharga bila dijaga cangkangnya. Lautnya adalah cangkang. Budayanya adalah cangkang. Masyarakatnya adalah cangkang. Alamnya adalah cangkang. Jika semua itu rusak, yang tersisa hanya nama destinasi tanpa jiwa.

Maka tugas kita bukan hanya membuat dunia datang ke Likupang. Tugas kita adalah memastikan ketika dunia datang, Likupang tetap menjadi Likupang: indah, ramah, berbudaya, lestari, cerdas, dan bermartabat.rel