Kadispora Buka Turnamen Badminton Ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan, Ketua KONI Dorong Atlet Daftar ke PBSI

admin — Thu, 03 Sep 2026 13:41:00 +0700+0700

MEDAN-Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan H. Tengku Chairuniza S.Sos, MAP, Rabu (2/9/2026) malam di GOR Bulutangkis Willy Randi Jalan Marelan VII Gang Ridho Pasar I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan.

Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 yang digagas dan dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pembina PB Mitra Sporty Medan Julis Amitra bersama segenap pengurus ini diikuti 84 Pebulutangkis Putra dan Putri yang dibagi dalam 42 Ganda Putra dan Ganda Putri dalam 4 kelas yakni Kelas A Ganda Putra, Kelas B Ganda Putra, Kelas C Ganda Putra dan Kelas Ganda Putri dengan memperebutkan total hadiah puluhan jutaan rupiah, tropi dan piagam.

Dalam pembukaan Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026, Pengurus PB Mitra Sporty Medan menyantuni puluhan anak yatim di sekitar GOR Bulutangkis Willy Randi berupa sembako dan uang tunai.

Kadispora Medan H. Tengku Chairuniza S.Sos, MAP dalam sambutannya sekaligus membuka Turnamen menyampaikan dorongan pada Pengurus PB Mitra Sporty Medan makin intens melakukan pembinaan atlet bulutangkis usia muda dari pelajar di Sekolah-sekolah di sekitar Medan Marelan.

"Saya mendorong PB Mitra Sporty Medan makin meningkatkan pelatihan atlet muda terdiri dari pelajar dan mahasiswa guna meningkatkan prestasi dan membesarkan semangat olahraga," bebernya.

Menurutnya, pertandingan di luar klub dapat menjadi pengalaman berharga bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan dan mengevaluasi hasil latihan. Turnamen seperti ini dapat menjadi pemacu semangat para atlet agar terus berkembang dan mampu meningkatkan prestasi secara maksimal.

Tengku Yudi sapaan akrab Tengku Chairuniza yang pernah 3 tahun menjabat Camat Medan Marelan ini menyatakan dukungan Pemko Medan dalam kegiatan olahraa masyarakat baik yang profesional atau olahraga yang mengedepan kesehatan dan silaturahmi atau olahraga rakyat.

"Pemko Medan selalu dukung, olahraga berbasis silaturahmi dan peningkatan kesehataan masyarakat, maupun yang profesional," pungkasnya sembari membuka Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan ditandai pemukulan shuttlecock olehnya bersama Ketua KONI Medan Bapak Aswindy Fachrizal, SE, Camat Medan Marelan Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan.S.STP, MAP dan Direktur Keuangan PUD Pasar Medan Bobby Oktavianus Zulkarnain, SE, MH.

Dalam moment itu, Ketua KONI Medan Aswindy Fachrizal, SE menyampaikan dorongan Pengurus KONI Medan ke depannya untuk kegiatan di PB Mitra Sporty Medan dengan pengutamaan peningkatan profesionalisme para pebulutangkis. "KONI Medan siap mendukungan kegiatan PB Mitra Sporty Medan dengan dukungan anggaran sesuai kemampuan maupun dorongan profesional dengan bergabung dalam pelatihan PBSI," ujarnya.

Aswindy Fachrizal, SE memaparkan, sejak menjabat Ketua KONI Medan dia mundur dari Sekretaris PBSI Medan diikuti oleh mundur nya Ketua PBSI Medan Jona Prasetyo karena memenang jabatan organisasi oleharaga di Jakarta. Kedepan, lanjutnya, akan dilakukan pemilihan Ketua PBSI Medan dengan cara demokrasi dan diharapkan PB Mitra Sporty Medan bisa berkontribus. "Kalau perlu kita majukan Pengurus PB Mitra Sporty Medan menjadi kandidat bakal calon Ketua PBSI Medan," tegasnya disambut tepuk tangan peserta.

Camat Medan Marelan Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan.S.STP, MAP menyampaikan selamat bertanding pada seluruh atlet dan menyatakan dukungannya dalam setiap kegiatan olahraga dan kegiatan positif di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Pulungan memaparkan, capaian pembangunan di Medan Marelan yang main pesat dengan anggaran 35 persen APBD Medan akan ditargetkan terserap di 4 Kecamatan di Utara Medan. "Dengan anggaran sebesar itu, maka saya berpacu menyampaikan permohonan pembangunan di Medan Marelan bersama para Legislator di DPRD Medan daerah pemilihan di sini," ujarnya.

Sekretaris PB Mitra Sporty Medan Irfandi dalam kegiatan itu mengapresiasi dukungan Kadispora, Ketua KONI dan Camat Medan Marelan serta Dirkeu PUD Pasar Medan bersama semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan itu. "Terima kasih untuk semua. Kami akan jaga marwah dan sportifitas serta mendengarkan arahan para pimpinan kami baik di pemerintahan, BUMD dan organisasi olahraga.

"Arahan Kadispora, Camat Medan Marelan dan Ketua KONI Medan terutama mendaftarkan pebulutangkis dalam aplikasi PBSI guna tracking prestasi dan perkembangan bulutangkis serta mendaftarkan PB Mitra Sporty Medan, akan kami laksanakan," katanya didampingi Ketua Endang Saputra, Bendahara Febriyanti dan Bendahara Panitia Turnamen Zulham.

Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen ke 2 Tahun 2026 Arif Insani menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. "Kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat bertanding," ujar Arif.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam pertandingan.
"Junjung tinggi sportivitas. Kebersamaan harus diutamakan di atas kemenangan. Keputusan wasit mutlak," tegasnya.

Untuk nomor ganda putra dan ganda putri, panitia menyediakan hadiah bagi para juara, yakni juara pertama sebesar Rp1 juta ditambah trofi, juara kedua Rp800 ribu dan trofi, juara ketiga Rp600 ribu dan trofi, serta juara keempat Rp400 ribu. (REL)

PNPI : PROGRAM PRESIDEN PRABOWO KOPERASI MERAH PUTIH, JALAN KONSTITUSIONAL EKONOMI RAKYAT

admin — Thu, 03 Sep 2026 12:55:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PNPI) Syamsul Rizal menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mengembalikan pembangunan ekonomi kepada semangat konstitusi, khususnya prinsip perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Koperasi, dalam kerangka tersebut, bukan semata badan usaha, melainkan instrumen untuk memperkuat kemandirian rakyat, memperluas pemerataan ekonomi, dan memastikan kekuatan produksi nasional bertumbuh dari desa hingga pusat-pusat ekonomi.

Syamsul Rizal juga menegaskan bahwa gagasan koperasi Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dalam pemikiran Mohammad Hatta. Bung Hatta menempatkan koperasi sebagai jalan ekonomi yang sesuai dengan watak gotong royong bangsa Indonesia: sebuah sistem yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menjadi pelaku sekaligus pemilik kekuatan ekonomi. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi nasional, gagasan mengenai ekonomi kerakyatan, pembangunan, industrialisasi, dan peran negara kemudian terus diperkaya oleh para ekonom serta negarawan Indonesia, termasuk Prof. Soemitro Djojohadikusumo, yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan struktur ekonomi nasional yang kuat dan mandiri.

Dalam konteks Indonesia hari ini, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi pendiri bangsa. Globalisasi, ketimpangan rantai distribusi, kebutuhan ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, serta tuntutan menciptakan lapangan kerja membutuhkan pembaruan instrumen ekonomi rakyat. Karena itu, Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai upaya menerjemahkan kembali semangat koperasi ke dalam kebutuhan zaman—bukan sekadar mempertahankan warisan pemikiran masa lalu, tetapi membuatnya bekerja secara nyata sesuai kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Ketua umum PNPI Syamsul Rizal berpandangan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih harus diukur dari kemampuannya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Koperasi harus dikelola profesional, transparan dan akuntabel; memiliki tata kelola yang sehat membuka akses pasar dan pembiayaan memperpendek rantai distribusi serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat. Dengan prinsip tersebut, koperasi dapat benar-benar menjadi soko guru perekonomian nasional, bukan hanya sebagai slogan sejarah, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang hidup, produktif, dan berdaya saing.

Salin itu Ketua Umum PNPI menegaskan bahwa perjalanan pemikiran ekonomi bangsa harus dilihat sebagai kesinambungan antargenerasi: Hatta meletakkan fondasi pemikiran koperasi, generasi ekonom nasional seperti Soemitro memperkaya gagasan pembangunan dan kemandirian ekonomi, sementara Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab sejarah untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut sesuai tantangan Indonesia masa kini. "Koperasi Merah Putih harus menjadi ruang tempat konstitusi bertemu dengan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat diperkuat sebagai pelaku ekonomi, desa menjadi pusat pertumbuhan, dan negara hadir menjaga keadilan serta kemandirian ekonomi, maka semangat Pasal 33 UUD 1945 tidak berhenti sebagai cita-cita, tetapi hadir dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia," tegas Syamsul Rizal Ketua Umum PNPI.

Pemprov Sumut-KONI Perkuat Kolaborasi Sukseskan Porprovsu XII 2026

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:59:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII Tahun 2026. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, Porprovsu diharapkan menjadi momentum mempererat persatuan sekaligus menjaring atlet-atlet potensial Sumut menuju kompetisi tingkat nasional.

Kolaborasi tersebut mencakup dukungan pendanaan, penjaringan atlet daerah, sinergi teknis, hingga pengawasan fasilitas pertandingan. Porprovsu XII 2026 akan mempertandingkan 28 cabang olahraga (cabor) dengan melibatkan lebih dari 5.654 atlet dari seluruh Sumatera Utara yang pelaksanaannya berlangsung di Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, dan Kabupaten Deliserdang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut M Mahfullah Pratama Daulay bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut Kolonel (Purn) Hatunggal Siregar saat menjadi narasumber dalam live streaming "TITIK KUMPUL" di TVRI yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Selasa (1/9/2026).

"Porprovsu akan digelar pada 7-15 November 2026. Setelah Proprov ini akan melahirkan juara-juara di setiap cabor. Nanti inilah yang menjadi gambaran bagi KONI dalam menyiapkan kontingen sebagai persiapan menghadapi Pra-PON 2027 menuju PON XXII tahun 2028," ucap Mahfullah.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh rangkaian Porprovsu Sumut 2026 berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, Pemprov Sumut berkolaborasi dengan KONI Sumut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak lainnya dalam mematangkan berbagai persiapan.

Pemprov Sumut bersama KONI Sumut juga memastikan kesiapan venue pertandingan, jadwal kedatangan atlet, hingga pemenuhan standar nasional. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan yang baik sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi, termasuk PON 2028.

"Misalnya saja tentang keamanan. Maka perlu kolaborasi dengan Satpol PP dan kepolisian, baik di tingkat provinsi dan daerah. Hubungan yang harmonis akan mendapatkan prestasi atau hasil yang baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumut Kolonel (Purn) Hatunggal Siregar mengatakan Porprovsu 2026 menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi pada 2027, seperti Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) dan Pra-PON.

Atlet-atlet yang menunjukkan prestasi pada Porprovsu akan menjadi bagian dari proses seleksi untuk memperkuat kontingen Sumut pada berbagai kejuaraan tingkat nasional. Karena itu, KONI Sumut terus memperkuat sinergi dengan Pemprov Sumut sejak tahap perencanaan hingga penjaringan bibit atlet.

"Karena kalau kita tidak ikut pada dua kejuaraan ini maka kita tidak bisa ikut PON. Pada SEAGAMES, Sumut juga menyumbangkan 35 atlet sebagai kontingen dari Indonesia. Dari jumlah itu, 30 diantaranya membawa pulang medali," ucapnya.**

The Caldera Culture Festival 2026 Digelar di Samosir, Ribuan Peserta Paduan Suara Ramaikan Danau Toba

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:57:00 +0700+0700

MEDAN — Kabupaten Samosir akan menjadi tuan rumah The Caldera Culture Festival (TCCF) 2026 yang dirangkai dengan Samosir International Choir Competition (SICC) 2026. Sekitar 2.000 peserta paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia akan memeriahkan ajang tersebut, sekaligus memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan total hadiah Rp150 juta.

TCCF 2026 akan berlangsung pada 24–27 September 2026 di Kabupaten Samosir. Mengusung tema "Gema Tanah Toba: Dari Tanah Toba Menyatukan Ragam Suara dan Budaya", festival ini memadukan seni, budaya, pariwisata, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba.

Ketua Steering Committee TCCF 2026 Mora Nasution mengatakan, festival tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi panggung pertunjukan, tetapi juga mampu memberikan pengalaman yang lebih luas bagi wisatawan dan peserta yang datang ke Samosir.

"TCCF bukan hanya panggung pertunjukan. Kami ingin orang datang ke Samosir, mengenal budaya, menikmati Danau Toba, bertemu dengan masyarakat dan pelaku UMKM, lalu pulang membawa pengalaman yang baik," ujar Mora pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (2/9/2026).

Ia menambahkan, Indonesia memiliki tradisi dan prestasi yang kuat di bidang paduan suara. Karena itu, Samosir International Choir Competition diharapkan dapat menjadi wadah bagi talenta paduan suara Indonesia untuk berkembang dan berkiprah di tingkat internasional.

"Ini event paduan suara. Indonesia dikenal sebagai paduan suara juara dunia. Kalau memang ini bisa menjadi perwakilan di tingkat dunia, tentu menjadi kebanggaan kita bersama," katanya.

Penyelenggaraan TCCF 2026 merupakan hasil kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), serta Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tuan rumah.

Untuk menjaga kualitas kompetisi, SICC 2026 akan menghadirkan dewan juri dari sejumlah negara, antara lain Latvia, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Selain kegiatan seni dan kompetisi paduan suara, TCCF 2026 juga membawa pesan kuat mengenai pelestarian lingkungan. Sejumlah kegiatan akan dilakukan, di antaranya penanaman bibit pohon di kawasan Danau Toba serta penebaran benih ikan di perairan Danau Toba.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba sekaligus mendukung keberlanjutan status Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Mewakili Bupati Samosir, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetty Naibaho, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang memadukan seni, budaya, pariwisata, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan tersebut.

Melalui pelaksanaan TCCF 2026 dan SICC 2026, Kabupaten Samosir diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi utama wisata budaya dan penyelenggaraan event internasional di kawasan Danau Toba.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Samosir terus melakukan berbagai persiapan dan optimalisasi, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, pengelola hotel, homestay, serta masyarakat agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung.

Tetty mengatakan, Samosir menargetkan mampu melayani sekitar 3.000 pengunjung setiap hari selama pelaksanaan kegiatan. Para pelaku usaha pariwisata juga diimbau untuk tidak menaikkan tarif secara tidak wajar selama event berlangsung.

"Ini merupakan momentum untuk memeriahkan Samosir. Kita berharap seluruh pelaku usaha dapat mendukung melalui ketaatan terhadap aturan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu," ujarnya.**

Perkuat Peran Perempuan, Ketua DWP Sumut Ajak Anggota Teladani Akhlak Nabi Muhammad

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:56:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Boya Yanti Gultom mengajak seluruh anggota menjadikan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keteladanan tersebut penting untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga, meningkatkan etos kerja, serta menumbuhkan kepedulian sosial.

Ajakan tersebut disampaikan Boya Yanti Gultom pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar DWP Sumut di Aula Gedung PKK/DWP Sumut, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 8, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Rabu (2/9/2026).

Ia mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi anggota DWP untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam menjalankan amanah, menjaga silaturahmi, saling menghargai, dan memberikan manfaat bagi sesama.

"Nilai-nalai tersebut, mari kita tetapkan dan kita terapkan dalam kehidupan dan organisasi Dharma Wanita Persatuan, dan marilah kita jadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah untuk saling menguatkan, bekerja dengan ikhlas, menjaga kekompakan, dan bersama-sama memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat," ucapnya.

Boya Yanti berharap kegiatan tersebut semakin mempererat ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi antaranggota. Ia juga mengajak seluruh anggota membangun DWP Sumut sebagai organisasi yang sejuk, penuh kasih sayang, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diisi dengan pembacaan ayat suci Alqur'an dan tausiah oleh Ustaz Hasbi Al Mawardi Lubis. Dalam tausiyahnya, ia mengingatkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak diukur dari kemewahan materi, tetapi dari ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Di hadapan Penasihat DWP Sumut Titiek Sugiharti dan seluruh anggota, Ustaz Hasbi juga menyampaikan pesan moral agar perempuan atau istri senantiasa menjaga keharmonisan hubungan sosial, baik dengan suami maupun lingkungan sekitar. Ia mengingatkan agar pahala amal ibadah dalam rumah tangga tidak rusak akibat penyakit lisan.

"Kebahagiaan sejati (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dapat diraih jika suami istri saling memahami hak dan kewajiban masing-masing yang dilandasi oleh rasa takut kepada Allah SWT," pungkasnya. **

Wagub Surya Tekankan Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:55:00 +0700+0700

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, reforma agraria tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan tanah dan kepastian hukum, tetapi juga harus membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Surya saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (2/9/2026). Hadir di antaranya Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timor Tumanggor, perwakilan unsur Forkopimda, serta para kepala daerah.

Menurut Surya, semangat reforma agraria bukan sekadar soal penertiban sertifikat tanah, melainkan lebih dari itu. Reforma agraria merupakan upaya menghadirkan keadilan melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, hingga pemanfaatan tanah agar mampu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, sebagaimana landasannya dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

"Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat," jelas Wagub.

Disampaikan juga, Sumut masih menghadapi tantangan kompleks terkait persoalan pertanahan, seperti tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga kebutuhan penyelarasan data antarinstansi. Seluruh persoalan tersebut memerlukan penyelesaian secara cermat, terbuka, akurat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

"Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Surya, yang menyerukan pentingnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru guna mengurangi kesalahpahaman pada pelaksanaan.

Surya pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama dan membangun sinergi dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di bidang agraria merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, koordinasi, dan keselarasan antarlembaga.

"Rakor ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif hingga tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha melaporkan bahwa sejumlah langkah awal telah dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang GTRA. Upaya tersebut meliputi konsultasi, pembahasan pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan fokus lokasi.

Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria dalam rangka penataan aset maupun penyelesaian konflik agraria. Tim GTRA Provinsi Sumut juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN mengenai penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumut.

"Menyusun daftar reform dan penataan akses Hasil Penataan Aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA Provinsi Sumatera Utara dan menyusun pelaporan untuk dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN," pungkasnya. **

Pemprov Sumut Siapkan Jalur Alternatif Medan–Berastagi untuk Wisatawan, Ditargetkan Rampung 2029

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:54:00 +0700+0700

KARO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan jalur alternatif Medan–Berastagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wisata guna mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur utama Jalan Jamin Ginting. Pembangunan dan penataan jalur tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028–2029.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi pengurus Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) di Mikie Holiday Resort and Hotel, Jalan Jamin Ginting Sempajaya, Kabupaten Karo, Rabu (2/9/2026).

Bobby mengatakan, pembangunan jalan tol Medan–Berastagi tetap didorong agar masuk dalam blueprint perencanaan nasional di Bappenas. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang panjang, Pemprov Sumut mengambil langkah cepat dengan mengintervensi sejumlah ruas jalan existing milik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di Deli Serdang serta Karo untuk dijadikan jalur alternatif khusus kendaraan wisata.

"Target maksimal pengerjaan intervensi fisik ini mulai berjalan pada 2027 hingga selesai pada 2028–2029. Jalur alternatif ini difokuskan untuk kendaraan wisata atau roda enam ke bawah. Sementara jalur logistik tetap kami arahkan melewati rute utama Jalan Jamin Ginting yang ada saat ini," ujar Bobby.

Selain pembangunan dan penataan jalan, Bobby menilai intervensi kawasan wisata juga perlu dilakukan secara masif, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi dan Tugu Perjuangan Berastagi. Pemprov Sumut, kata dia, tidak akan membangun fasilitas komersial berskala besar seperti mal atau hotel, tetapi lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur dasar kawasan.

Pembenahan tersebut meliputi penerangan jalan, drainase, jalur pedestrian hingga ruang publik. Menurut Bobby, penataan kawasan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambah Bobby.

Intervensi tersebut juga telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBK-CK) Sumut Chandra Dalimunthe memaparkan pemetaan teknis sejumlah ruas yang akan diintervensi untuk mendukung jalur alternatif Medan–Berastagi.

Salah satunya melalui pelebaran jalur Medan–Namorambe–Sembahe. Dari kawasan Hairos/Simpang Poci di Jalan Jamin Ginting, kendaraan wisata nantinya diarahkan ke kiri menuju rute alternatif kabupaten dengan pelebaran jalan dari kondisi existing sekitar 4 meter menjadi 6–8 meter.

Jalur sepanjang 18 kilometer tersebut direncanakan beralih status menjadi Jalan Provinsi. Pelebaran ini diharapkan meningkatkan kapasitas sekaligus memperlancar pergerakan kendaraan wisata menuju Berastagi.

Selanjutnya, Pemprov Sumut merencanakan pembangunan overpass dan sudetan di wilayah Sembahe. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 330 meter dan overpass sepanjang 82 meter yang melintasi jalan nasional menuju kawasan Tandu Benua untuk memotong tanjakan dan mengurangi hambatan perjalanan.

Pemprov Sumut juga merancang pembangunan rest area berskala besar di kawasan Suka Nalu, pada rute sepanjang 14 kilometer menuju SMK Negeri Murni. Rest area tersebut akan dikembangkan dengan konsep terbuka dan diharapkan menjadi tempat persinggahan utama bagi wisatawan.

Penataan juga dilanjutkan melalui pembangunan trase baru sepanjang 3,8 kilometer dari Sibiru-biru yang akan menembus kawasan Pertamina/Simpang Ketaren. Dengan demikian, total panjang intervensi jalan penunjang dari Medan hingga kawasan tersebut diperkirakan mencapai 28 kilometer.

Perwakilan Ikatan Cendekiawan Karo, Prof Sukarya Sinulingga, menyambut positif rencana pembangunan dan pemetaan jalur alternatif tersebut. Menurutnya, skema tersebut berpotensi mengatasi sedikitnya 3–4 titik kemacetan parah yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dari Karo menuju Medan.

"Kami mengucapkan terimakasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini," ucap Sukarya Sinulingga.

Proses perancangan teknis dan penganggaran secara komprehensif akan segera dirumuskan Dinas BMBK-CK Sumut dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari tokoh dan akademisi Karo. Pengerjaan fisik direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.**

Penerimaan Pajak Capai 72,81 Persen, Asri Ludin Tambunan Dorong Bapenda Maksimalkan Optimalisasi Target

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:53:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menegaskan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang untuk memaksimalkan capaian target realisasi pajak daerah menjelang akhir Triwulan III dan menghadapi Triwulan IV Tahun 2026.

Berdasarkan laporan evaluasi Bapenda Kabupaten Deli Serdang per 1 September 2026, total realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 72,81 persen atau sebesar Rp821,99 miliar dari target APBD 2026 sebesar Rp1,129 triliun.

"Saya harap semua bekerja lebih cepat, tepat, dan saling koordinasi. Potensi pajak yang masih belum optimal harus dikejar dengan cara-cara inovatif dan humanis," tegasnya dalam rapat bersama di Kantor Bapenda, Senin (2/9/2026).

Dari 13 jenis pajak daerah yang dikelola, sejumlah sektor menunjukkan kinerja memuaskan dan diproyeksikan melampaui target, di antaranya Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah mencapai 95,75 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 92,09 persen, PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 80,77 persen, Pajak Air Tanah sebesar 80,48 persen, serta PBJT Hotel sebesar 79,26 persen.

Namun, evaluasi rapat memberikan perhatian khusus pada sektor pajak yang realisasinya masih tergolong rendah atau berpotensi defisit, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru terealisasi 45,94 persen, Pajak Reklame sebesar 61,48 persen, PBJT Hiburan sebesar 68,04 persen, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai 8,74 persen.

Bupati menekankan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah harus tetap berjalan seiring dengan pelayanan yang menyentuh masyarakat bawah.

"Optimalisasi target ini harus diiringi dengan kemudahan akses. Jika ada wajib pajak yang kesulitan, bantu permudah sesuai ketentuan. Kerjasama lintas OPD harus dikuatkan, baik dalam hal koordinasi maupun penegakan aturan," terangnya.

Sebelumnya Kepala Bapenda, Sri Armayani, mengatakan, seluruh jajaran akan melakukan kerja maksimal menuju akhir triwulan III serta dalam pencapaian target di triwulan IV.

"Kamj telah melakukan penagihan pasca-jatuh tempo PBB-P2 melalui aksi jemput bola serta pembukaan Layanan Pajak Keliling pada acara publik seperti CFD, CFN, kegiatan Berjemur di kecamatan, dan lain yang ," terangnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, lanjutnya, Bapenda, berkomitmen memperkuat sinergi lintas OPD dan instansi untuk mengejar optimalisasi target pendapatan daerah.

Pos Patroli Presisi Polsek Kota Kisaran Timur Ludes Terbakar, Seorang Pria Diamankan untuk Diperiksa

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satu unit Pos Patroli Presisi Satryo Pambudi Luhur milik Polsek Kota Kisaran Timur yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, hangus terbakar pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 18.35 Wib. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil sedang dalam proses pendataan pihak kepolisian.

Kebakaran pertama kali disadari oleh dua warga, Haikal (18) dan Ilham (36), yang melihat kepulan asap pekat mengepul dari bangunan pos sekitar pukul 18.37 WIB. Bersama warga sekitar, keduanya segera berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum bantuan petugas tiba di lokasi.

Kurang dari sepuluh menit kemudian, Wakapolres Asahan Kompol Dr. Slamet Riyadi, S.H., M.H., bersama Kabag Ops Polres Asahan Kompol Pitor Gultom, S.H., serta personel piket tiba di tempat kejadian. Bersama masyarakat, petugas segera melakukan pemadaman sisa api sekaligus mengamankan lokasi agar tidak mengganggu proses penyelidikan.

Setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi dan memulai pemeriksaan awal. Dalam proses tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial SS (28), warga Mutiara, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penyebab kebakaran.

Berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di dalam bangunan pos. Api diperkirakan merembet hingga mengenai meteran listrik dan menyambar atap asbes bangunan. Namun, penyebab pasti dan rangkaian peristiwa masih terus ditelusuri.

Tim Unit Identifikasi Satreskrim Polres Asahan telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sapu lidi, sapu rumah, tiga serokan sampah, serta potongan gabus dan kertas yang ditemukan dalam kondisi bekas terbakar. Akibat kejadian tersebut, sebagian atap asbes dan instalasi listrik bangunan mengalami kerusakan.

Saat ini, Polres Asahan tengah mendata kerugian materiil, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran secara menyeluruh. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di dalam maupun di sekitar bangunan yang berisiko menimbulkan kebakaran, dan segera melaporkan segala hal yang membahayakan keamanan melalui layanan kepolisian. (tec)

Judi Online Bersembunyi di Balik Warnet, 8 Orang Diamankan di Bagan Asahan

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Praktik perjudian online ternyata menyusup dan beroperasi di balik fasilitas warung internet (warnet) di kawasan Bagan Asahan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut dan mengamankan delapan orang tersangka dalam penggerebekan yang dilakukan pada dini hari Minggu, 30 Agustus 2026.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., menerima laporan dari masyarakat pada Sabtu malam, 29 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 Wib. Warga melaporkan adanya dugaan aktivitas perjudian online yang kerap berlangsung di sebuah warnet di wilayah Bagan Asahan. Informasi tersebut segera disampaikan kepada Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., yang kemudian memerintahkan tim untuk segera melakukan penyelidikan dan pengungkapan.

Sekitar pukul 01.00 Wib, personel operasional Sat Reskrim di bawah kendali Kanit Jatanras, IPDA Rafi Kurnia Putra, C, S.Tr.I.K., bergerak menuju lokasi. Tak lama berselang, tepatnya pukul 02.00 WIB, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan. Dari dalam warnet, petugas mengamankan tujuh orang — lima laki-laki dan dua perempuan — yang diduga sedang terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Tidak berhenti di situ, tim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sepasang suami istri di sebuah rumah di sekitar wilayah Bagan Asahan yang diduga berperan sebagai pengelola atau "toke" dari praktik tersebut.

Kedelapan orang yang diamankan terdiri dari enam laki-laki berinisial AL (20), NU (25), K (33), S (47), DM (43), dan T (belum disebutkan usia), serta tiga perempuan berinisial N (40), NYN (36), dan D (23). Seluruh tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Markas Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain lima unit CPU, lima unit monitor komputer, tiga buah keyboard, serta lima unit ponsel pintar — salah satunya diduga digunakan sebagai akun induk pengendali permainan judi online. Selain itu, petugas juga mengamankan uang tunai berupa modal usaha sebesar Rp2.922.000 dan uang hasil pencucian sebesar Rp80.000.

Kasus ini kini disidik berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 426 subsider Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara dan akan segera berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses selanjutnya.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, Rabu (2/9/2026) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk judi online yang belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. "Kami terus berkomitmen memberantas segala bentuk perjudian yang dapat merusak tatanan sosial dan merugikan masyarakat," tegasnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dan terlibat dalam perjudian, serta berani melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya aktivitas serupa di lingkungannya. (tec)

Bupati Taufik Tutup Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan 2026, Lahirkan Atlet Muda Berbakat dan Tanamkan Semangat Sportivitas

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi menutup Turnamen Sepak Bola Antar SSB U-15 Piala Bupati Asahan Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, pada Rabu (02/09/2026) pukul 16.00 Wib. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat ini menjadi penutup rangkaian kompetisi yang telah memacu bakat-bakat muda sepak bola di Kabupaten Asahan.

Acara penutupan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, perwakilan Dandim 0208/Asahan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), panitia pelaksana, serta para tamu undangan lainnya. Suasana Stadion Mutiara Kisaran terasa meriah dengan kehadiran para peserta, pendukung, dan masyarakat yang antusias menyaksikan puncak kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan turnamen ini. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi bagi kesuksesan turnamen ini," ujarnya.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah strategis untuk memacu pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Asahan. Ia juga mengapresiasi semangat dan perjuangan seluruh peserta yang telah tampil dengan maksimal selama turnamen berlangsung.

"Kemenangan maupun kekalahan adalah bagian dari permainan, dan yang terpenting adalah membangun sportivitas, disiplin, kerja sama, keberanian, serta rasa percaya diri," tegas Bupati Taufik.

Kepada tim yang berhasil meraih juara, Bupati mengucapkan selamat dan berharap kemenangan tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Sementara itu, bagi tim yang belum berhasil, ia berpesan agar tidak berkecil hati. "Teruslah berlatih dan memacu diri untuk berprestasi di kesempatan mendatang, karena perjalanan kalian masih panjang," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah pun berkomitmen untuk terus mendorong pembinaan olahraga agar lahir atlet-atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Pada puncak acara, dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang dan penghargaan individu. Hasil akhir kompetisi mencatat:
- Juara I: Mezaluna
- Juara II: Bakrie Asahan
- Juara III: Kapella
- Juara IV: Pujakesemua.

Sementara penghargaan individu diraih oleh:
- Pemain Terbaik: Aldi Sofyan (Mezaluna)
- Penjaga Gawang Terbaik: Rafa Aldi (Bakrie Asahan)
- Top Skor: Abas Aulia (Mezaluna) dan Diaz Al Ghaisan (Bakrie Asahan), masing-masing mencetak 6 gol.

Acara penutupan berakhir sekitar pukul 18.00 Wib dan berjalan dengan lancar, aman, serta sukses. Turnamen ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan semangat berprestasi di kalangan generasi muda Kabupaten Asahan. (dre)

Srikandi Pendawa Medan Hadiri Diskusi “Ngumbar Komunitas” di Hotel Raaz Plaza

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:37:00 +0700+0700

MEDAN – Srikandi DPC Pendawa Kota Medan menghadiri kegiatan diskusi publik bertajuk "Ngumbar Komunitas" yang digelar di Hotel Raaz Plaza, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Senin (1/9/2026).

Kehadiran Srikandi Pendawa Kota Medan dipimpin Ketua Srikandi, Supartini, bersama sejumlah anggota. Mereka hadir memenuhi undangan panitia sekaligus memanfaatkan forum tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui kajian serta diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber.

Supartini mengatakan, kehadiran Srikandi Pendawa bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para anggota untuk memperluas wawasan mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kehadiran kami di sini atas undangan panitia. Kami ingin menimba ilmu dan wawasan melalui kajian dan diskusi yang dilaksanakan dalam kegiatan Ngumbar Komunitas ini," ujar Supartini.

Menurutnya, kegiatan diskusi publik seperti ini penting bagi organisasi kemasyarakatan, khususnya kaum perempuan yang tergabung dalam Srikandi Pendawa. Dengan mengikuti forum-forum intelektual dan kemasyarakatan, anggota diharapkan semakin memiliki kemampuan dalam memahami berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, memberikan apresiasi atas kehadiran Srikandi Pendawa Kota Medan dalam kegiatan tersebut.

Ruslan menilai kegiatan diskusi publik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan secara gratis merupakan kegiatan positif yang perlu terus didukung.

"Saya memberikan apresiasi kepada Srikandi Pendawa Kota Medan yang hadir mengikuti kajian dan diskusi publik ini. Mudah-mudahan warga Pendawa, khususnya Srikandi Pendawa, mendapatkan bekal ilmu dan wawasan dari berbagai hal yang disampaikan para narasumber," kata Ruslan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diikuti kader-kader Pendawa di berbagai kesempatan. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan tidak hanya dituntut aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggotanya.

"Ilmu dan wawasan merupakan modal penting bagi setiap anggota organisasi. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat," pungkasnya.rel

Aroma Dugaan Mark-Up Rp50,53 Miliar Dana Otsus Kitab di Aceh: Modus Pinjam Perusahaan dan Harga Buku Selangit Mencuat

admin — Thu, 03 Sep 2026 11:24:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Pengadaan buku dan kitab suci syiar Islam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh senilai Rp50.532.491.850 (Rp50,53 miliar) kini didera isu miring. Dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang masif dan pengaturan tender secara terstruktur melalui 71 paket pekerjaan yang dikuasai oleh 10 perusahaan penyedia mulai terkuak ke publik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem e-procurement INAPROC, proyek raksasa di bawah Dinas Pendidikan Dayah Aceh ini memicu kecurigaan akibat selisih harga barang yang dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga pasar atau penerbit resmi.

Modus Operandi: Perusahaan Baru dan Titipan Fee
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan bahwa ada pola terstruktur dalam penunjukan vendor. Perusahaan-perusahaan tertentu diduga sengaja dipinjam atau digunakan untuk mempermudah proses penggelembungan anggaran demi memuluskan keuntungan pihak tertentu.

"Modusnya diduga menggunakan perusahaan baru untuk mempermudah mark-up anggaran. Selisih harga tersebut diduga menjadi keuntungan pihak tertentu serta fee proyek," ungkap sumber tersebut kepada wartawan, belum lama ini. Sumber tersebut juga menyeret nama oknum internal dinas berinisial M yang ditengarai aktif mencari dan menghubungi pihak penyedia yang bersedia "menyewakan" bendera perusahaannya untuk mengikuti pengadaan ini. Ditengarai kuat, beberapa dari 10 perusahaan pemenang memiliki afiliasi langsung dengan oknum di dalam dinas.

Kejanggalan Harga: Kitab Rp20 Ribu Dihargai Rp122 Ribu

Dua sampel produk mencuat sebagai bukti awal adanya indikasi ketidakwajaran harga yang sangat ekstrem dalam dokumen pengadaan:

1. Kitab Qulyubi wa Umairah/Mahalli: Dianggarkan sebesar Rp1.124.760 per eksemplar. Padahal, produk sejenis dengan spesifikasi dari penerbit Darul Kutub al-Ilmiyah (DKI) di pasaran hanya berkisar Rp610.000.

2. Kitab Idhah al-Mubham: Dianggarkan seharga Rp45.500 per eksemplar untuk spesifikasi soft cover. Ironisnya, kitab dengan spesifikasi lebih mewah (hard cover) justru dapat ditemukan di pasar bebas hanya dengan harga sekitar Rp10.300 per eksemplar.

Monopoli 71 Paket di 10 Perusahaan
Konsentrasi pengerjaan proyek senilai puluhan miliar ini memicu tanda tanya besar mengenai aspek kewajaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kompetensi perusahaan yang terlibat. Berikut daftar rincian 10 perusahaan penguasa paket Otsus tersebut:

1. Indah Bukit Tursina (7 paket) — Rp6.839.260.850

2. Tujuh Lima Niaga (7 paket) — Rp6.442.208.600

3. Tazura Indah Cemerlang (8 paket) — Rp5.404.341.600

4. Global Energi Lestari (8 paket) — Rp5.276.432.750

5. Kembar Perkasa Niaga (7 paket) — Rp5.139.421.450

6. Imba Lima Satu Perkasa (7 paket) — Rp4.877.047.450

7. Dwi Keumala Group (7 paket) — Rp4.779.684.800

8. Alka Mitra Mandiri (7 paket) — Rp4.745.109.150

9. Twin Defa Utama (7 paket) — Rp4.729.722.900

10. CV Vielia Konstruksi (7 paket) — Rp4.472.962.300

Pejabat Dinas Kompak "Bungkam" dan Menghindar

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak-pihak bertanggung jawab di Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus membentur dinding keras. Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Lian Sofyan P, S.H., M.H., tidak berada di tempat saat wartawan mendatangi kantornya berulang kali. Akses komunikasi melalui telepon seluler pun sengaja ditutup. Sikap serupa ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muchsin. Yang bersangkutan selalu dilaporkan sedang tidak berada di kantor setiap kali awak media mencoba meminta klarifikasi resmi mengenai mekanisme penentuan harga dan proses verifikasi rekanan ini.

Masyarakat Desak Audit Investigatif Aparat Hukum

Mengingat dana yang digunakan merupakan hak rakyat Aceh melalui sisa Dana Otsus, polemik ini dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara seperti BPK atau BPKP. Publik mendesak dilakukannya audit investigatif menyeluruh mulai dari keabsahan kontrak, faktur pembelian asli penerbit, hingga uji fisik kesesuaian kitab di lapangan.

Menanggapi informasi dan dugaan tersebut, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Lian Sofyan P, memberikan respons.
Ia mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi terkait data yang menjadi dasar sorotan tersebut dan meminta agar data tersebut disampaikan kepada pihak dinas sebagai bahan masukan.
"Terima kasih masukannya, Bang. Perihal tersebut belum kami dapat informasi. Boleh di-share datanya, Bang, sebagai masukan juga untuk kami," ujar Lian.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pengadaan tersebut masih dalam proses penelitian oleh tim yang melibatkan sejumlah unsur.
"Saat ini kegiatan tersebut masih dalam proses di Tim Peneliti Kitab yang terdiri dari Inspektorat Aceh, HUDA Aceh, dan Tim MADA Aceh," katanya.

Sementara itu juga ketika dikonfirmasi ke penerbit kitab tersebut Toko Buku QAF mereka mengatakan tidak pernah menjual atau memproduksi kitab seperti yang di lampirkan oleh penyedia tersebut. dan yang paling jadi inti dari permasalahan, apakah penerbit QAF itu nyata? atau para penyedia yang menumpang nama? dengan harga mark up yang sangat tidak masuk akal, apakah penerbit qaf mampu mempertangung jawabkan ?.red

Pemprov Sumut Siapkan Jalur Alternatif Medan–Berastagi untuk Wisatawan, Ditargetkan Rampung 2029

admin — Thu, 03 Sep 2026 10:26:00 +0700+0700

sumut24.co - Karo

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan jalur alternatif Medan–Berastagi yang akan difokuskan untuk kendaraan wisata guna mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur utama Jalan Jamin Ginting. Pembangunan dan penataan jalur tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan rampung secara bertahap pada 2028–2029.

"Kami ingin intervensi kawasan ini memberikan dampak ekonomi (positive spillover) bagi masyarakat lokal, mirip seperti yang kami lakukan saat meremajakan kawasan Kota Lama Medan," tambah Bobby.

Intervensi tersebut juga telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Pemprov Sumut, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata pegunungan yang mencakup Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.

"Kami mengucapkan terimakasih, atas nama masyarakat Karo kami sangat gembira dengan kabar ini. Tentunya kami akan terus mendukung pembangunan ini," ucap Sukarya Sinulingga.

Teguhkan Komitmen Berantas Halinar, Kalapas Pematangsiantar Larang Petugas Bawa Handphone ke Blok Hunian

admin — Thu, 03 Sep 2026 08:28:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematangsiantar kembali meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam memperkuat pemberantasan Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) di lingkungan pemasyarakatan.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar, Sangapta Surbakti, saat mengumpulkan seluruh pejabat struktural dan jajaran pengamanan pada Rabu (2/9/2026), sekitar pukul 19.00 WIB hingga selesai.

Dalam pengarahan tersebut, Kalapas menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas seluruh petugas sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib, bersih dari praktik terlarang, serta semakin profesional dalam memberikan pelayanan.

Salah satu penegasan yang disampaikan adalah larangan bagi seluruh petugas membawa handphone ke dalam blok hunian.

"Setiap petugas tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam blok hunian. Seluruh handphone petugas wajib disimpan di loker selama bertugas," tegas Sangapta Surbakti.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan serta pelanggaran tata tertib di dalam Lapas.

Selain aspek keamanan, jajaran Lapas juga diminta terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemasyarakatan, khususnya dalam bidang pembinaan warga binaan, perawatan tahanan, ketahanan pangan, hingga pelaksanaan kegiatan bakti sosial.

Langkah tersebut diarahkan agar sejalan dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh.

"Pengelolaan Lapas dan Rutan harus semakin baik, baik dalam pembinaan, perawatan tahanan, ketahanan pangan maupun kegiatan sosial. Semua harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab," tegasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut penguatan pengawasan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Satops Patnal melalui penggeledahan kamar hunian warga binaan.

Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan barang terlarang maupun benda yang mengarah pada pelanggaran serius.

Sejumlah barang yang ditemukan di antaranya berupa sendok, kartu remi, gesper, dan pisau cukur.

Kalapas menegaskan, pengawasan dan pemeriksaan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Lapas Kelas IIA Pematangsiantar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap upaya pembenahan dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.

"Mohon dukungan seluruh stakeholder agar Lapas Kelas IIA Pematangsiantar semakin baik ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Sangapta Surbakti.

Dengan penguatan disiplin petugas, pengawasan berkelanjutan, serta sinergi bersama seluruh stakeholder, Lapas Kelas IIA Pematangsiantar berkomitmen untuk terus mewujudkan pemasyarakatan yang aman, tertib, bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.rel

Rumah Dieksekusi di Wek V Padangsidimpuan Selatan, Keluarga Termohon Soroti Hak Rp463 Juta Sisa Uang Lelang: “Kembalikan Hak Kami”

admin — Wed, 02 Sep 2026 23:40:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada Rabu (2/9/2026), mendapat keberatan dari keluarga pihak termohon.

Keberatan tersebut disampaikan Devi, salah seorang keluarga termohon. Ia mengaku tidak menerima pelaksanaan eksekusi karena menurutnya masih terdapat hak anak-anaknya, termasuk anak yang telah kehilangan ayahnya.

"Saya secara pribadi tidak menerima eksekusi, karena masih ada hak anak saya (anak yatim)," ujar Devi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan objek tanah seluas 74 meter persegi yang berada di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Berdasarkan dokumen penetapan eksekusi yang diterbitkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, objek tersebut tercatat dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 00009/Padangsidimpuan tertanggal 18 September 2018 atas nama Muslim Pane.

Dalam Penetapan Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks.HT/2025/PN Psp, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mencatat adanya permohonan eksekusi yang diajukan Muhammad Aris Nasution melalui kuasa hukumnya, Salman Alfarisi Simanjuntak & Partners.

Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padangsidimpuan Nomor 416/02.04/2024-01 tertanggal 11 November 2024.

*Keluarga Minta Sisa Uang Lelang Dikembalikan*

Di tengah proses eksekusi, Devi menyatakan pihak keluarga sebenarnya tidak bermaksud mempertahankan bangunan tersebut apabila hak yang mereka persoalkan telah diselesaikan.

Ia bahkan menyebut terdapat sisa uang lelang sebesar Rp463 juta yang menurutnya masih menjadi hak keluarga.

"463 juta lagi dari sisa uang lelang itu," katanya.

Menurut Devi, keberatan keluarga bukan semata-mata karena tidak bersedia meninggalkan rumah atau bangunan yang menjadi objek eksekusi. Ia menyebut bangunan tersebut dibangun dengan susah payah oleh suaminya.

"Bukannya saya tidak mau angkat kaki, tapi ini dibangun susah payah oleh suami saya. Saya cuma minta hak saya dan hak anak-anak saya dikembalikan. Apabila sisa uang lelang itu ditangan kami, kami secepatnya angkat kaki dari sini," tegasnya.

Devi juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga berharap persoalan sisa uang tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu.

"Harapan saya kembalikan uang itu, uang itu ada di mertua saya, itu pengakuan Pak Muslim saat mediasi di Polres," ujarnya.

Kuasa Hukum Termohon RHa Hasibuan & Partner Advokat, bersama Taruna Abadi Lubis, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Namun, menurut mereka, masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian sebelum kepentingan pihak keluarga termohon dianggap selesai.

"Kami pada prinsipnya menghormati proses hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Namun, ada hak-hak pihak termohon dan anak-anaknya yang menurut kami masih perlu diselesaikan," ujar Kuasa Hukum Termohon.

Menurut kuasa hukum, keberatan pihak keluarga bukan semata-mata terkait dengan pengosongan objek eksekusi. Persoalan yang menjadi perhatian utama adalah adanya klaim mengenai sisa uang hasil lelang yang disebut mencapai Rp463 juta.

"Yang kami persoalkan bukan sekadar soal pengosongan objek. Ada persoalan mengenai hak dan sisa uang hasil lelang yang harus terlebih dahulu jelas penyelesaiannya. Pihak keluarga menyatakan masih ada hak yang belum mereka terima," katanya.

Senada dengan itu Taruna Abadi Lubis juga menilai kepentingan anak-anak dalam persoalan tersebut tidak boleh diabaikan, terlebih terdapat anak yang disebut sebagai anak yatim.

"Harus dilihat secara utuh bahwa di dalam perkara ini ada kepentingan keluarga dan anak-anak. Karena itu, kami meminta agar hak-hak mereka mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang jelas," ujar Taruna.

Mengenai pernyataan keluarga bahwa mereka bersedia meninggalkan objek tersebut apabila hak dan sisa uang lelang telah dikembalikan, kuasa hukum menyebut hal itu menunjukkan bahwa pihak termohon tidak bermaksud menghambat proses hukum.

"Pada dasarnya, keluarga tidak ingin melawan hukum. Mereka hanya meminta agar hak yang menurut mereka masih ada dapat diselesaikan. Kalau persoalan tersebut sudah selesai, tentu tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertahankan objek tersebut," tegasnya.

Kuasa hukum juga meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang tidak merugikan pihak mana pun, khususnya menyangkut hak keluarga dan anak-anak.

Pihak keluarga termohon kini meminta agar persoalan hak atas sisa uang lelang tersebut diselesaikan. Febi menegaskan bahwa keluarga tidak ingin menghambat proses eksekusi apabila hak yang mereka klaim telah dikembalikan.

Dari pantauan, eksekusi dilokasi berjalan dengan tertib yang dikawal secara langsung pihak tim gabungan mulai polres Padangsidimpuan dipimpin Kabagops AKP Juliapan Panjaitan, S.H dan dari TNI Polisi Militer (PM) juga Satpol PP kota Padangsidimpuan.zal

Sabu 4,37 Gram Disita, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Tangkap Perempuan 39 Tahun

admin — Wed, 02 Sep 2026 23:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan mengamankan seorang perempuan berinisial BMS (39), yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Silayang-layang, Jalan Sudirman, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Dalam penindakan yang dilakukan pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB tersebut, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto mencapai 4,37 gram.

Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut terdiri dari 40 bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 10 bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, serta satu unit timbangan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan narkotika, termasuk menindak setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Padangsidimpuan untuk menciptakan wilayah yang aman dan bebas dari peredaran narkoba," tegas AKBP Noval N.G. Desky.

Penangkapan terhadap BMS bermula dari informasi yang diterima kepolisian mengenai dugaan aktivitas peredaran sabu di kawasan Silayang-layang.

Lokasi tersebut disebut berada di kawasan pemukiman yang cukup padat dan berdekatan dengan aliran sungai di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan informasi tersebut, personel Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi pada Selasa siang.

Sekitar pukul 13.50 WIB, petugas mulai melakukan penyelidikan di kawasan yang menjadi titik dugaan peredaran narkotika tersebut.

Lima belas menit kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB, personel melakukan penindakan. Dalam operasi itu, petugas mengamankan seorang perempuan yang kemudian diketahui berinisial BMS.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dua paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4,37 gram.

BMS kemudian diamankan bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan.

Dalam pemeriksaan awal, BMS disebut mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial ITEN.

Nama tersebut kini masih dalam penyelidikan kepolisian untuk mengetahui peran dan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan mengatakan pengungkapan tidak akan berhenti pada penangkapan BMS. Polisi akan terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Kami akan melakukan pengembangan untuk mengungkap sumber barang dan jaringan yang berada di belakangnya. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Noval.

Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni:

- Dua paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4,37 gram.
- 40 bungkus plastik klip kosong ukuran kecil.
- 10 bungkus plastik klip kosong ukuran sedang.
- Satu buah timbangan.

Barang bukti tersebut selanjutnya diamankan untuk kepentingan proses penyidikan.

Petugas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi penangkap serta melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap BMS.

Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan selanjutnya melakukan sejumlah langkah penyidikan, termasuk pengembangan jaringan, gelar awal perkara, melengkapi administrasi penyidikan, hingga menyiapkan pengiriman berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kapolres Noval juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi mengenai dugaan peredaran narkotika.

Menurutnya, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mengungkap peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika. Masyarakat dapat menyampaikannya melalui layanan Call Center 110 maupun kepada personel kepolisian terdekat," kata Noval.

Polres Padangsidimpuan memastikan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

"Bersama masyarakat, kita berantas narkoba dan wujudkan Kota Padangsidimpuan yang aman dan sehat," tegas Kapolres.zal

LOI SDS TPI Medan - SKKB Selangor Segera Diteken, H. Ikrom: Ini Momentum Memperkuat Persahabatan Pendidikan Indonesia-Malaysia

admin — Wed, 02 Sep 2026 22:58:00 +0700+0700

Medan - Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan rasa syukur atas akan terlaksananya kunjungan rombongan guru dan staf Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu (SKKB), Selangor, Malaysia, ke Medan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan.

Menurut H. Ikrom, kedatangan rombongan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui bidang pendidikan.

"Alhamdulillah, akhirnya rombongan guru dan staf Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Selangor Malaysia dapat hadir di Medan. Sebelumnya memang sempat tertunda karena kondisi penerbangan, tetapi atas izin Allah SWT akhirnya kunjungan ini dapat terlaksana," ujar H. Ikrom.

Ia mengatakan, penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Sekolah Dasar Swasta TPI Medan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Selangor Malaysia pada Jumat, 4 September 2026, di Aula/Dewan Ar Rivai TPI Medan, diharapkan menjadi awal dari kerja sama pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan.

"Kita berharap LOI ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi awal kerja sama nyata. Kita ingin guru dan siswa dari kedua sekolah dapat saling belajar, bertukar pengalaman, serta mengenal budaya dan sistem pendidikan masing-masing," katanya.

H. Ikrom menambahkan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuka berbagai peluang kegiatan bersama, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga maupun kegiatan sosial.

"Hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya hubungan antarnegara, tetapi juga hubungan persaudaraan. Melalui pendidikan, kita ingin memperkuat silaturahmi dan membangun generasi muda yang memiliki wawasan lebih luas," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kedatangan rombongan SKKB ke Medan.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat rahmat serta ridho Allah SWT. Mudah-mudahan kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi kedua sekolah dan terutama bagi anak-anak didik kita," pungkas H. Ikrom.rel

Perjuangan Eks Presma UNHAM Muhammad Isa Lahirkan Dua Sarjana Berprestasi USU

admin — Wed, 02 Sep 2026 21:47:00 +0700+0700

MEDAN — Tidak semua kebahagiaan lahir dari kehidupan yang serba berkecukupan. Bagi Muhammad Isa, yang juga mantan Presma UNHAM Medan, kebahagiaan justru tumbuh dari perjalanan panjang yang dipenuhi perjuangan, keringat, keterbatasan ekonomi, bahkan musibah yang sempat merusak rumahnya. Namun, di balik semua itu, ia berhasil membuktikan bahwa pengorbanan orang tua takkan pernah berkhianat — dua anaknya kini menjadi sarjana berprestasi Universitas Sumatera Utara (USU).

Kisah ini merupakan perjuangan keluarga yang luar biasa dan patut dijadikan teladan bagi banyak orang.

Perjuangan Tanpa Batas: Semua Pekerjaan Halal Demi Anak

Muhammad Isa — yang akrab disapa Isa — dan istrinya Mahnijar (akrab dipanggil Cicik), tak pernah menyerah meski hidup dalam keterbatasan. Demi memastikan kedua anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, Isa rela melakukan berbagai pekerjaan apa saja yang halal dan jujur: berjualan kue keliling, menjadi kuli bangunan, hingga bekerja sebagai sopir — bahkan sampai saat ini masih menjadi sopir Gubernur Sumatera Utara ke 17.

"Isa tidak pernah membayangkan perjalanan hidupnya akan membawanya sampai pada titik tersebut," begitu ungkapan yang menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh kejutan dan perjuangan. Bagi Isa, keberhasilan kedua anaknya bukan sekadar cerita tentang wisuda. Di balik toga dan ijazah itu, tersimpan perjalanan panjang sebuah keluarga yang bertahan melewati berhanai keterbatasan.

Dua Anak, Dua Gelar, Satu Kebanggaan

Perjuangan panjang itu akhirnya berbuah manis. Kedua anak Isa kini menoreh prestasi gemilang di Universitas Sumatera Utara:

Wan Putri Aisa, S.Km.

Putri sulungnya berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU dengan predikat CUMLAUDE — bukti kecerdasan dan kerja keras yang luar biasa. Ia menyelesaikan studi tepat waktu sesuai harapan orang tuanya.

Wan Fajar Siddik, S.AP.

Putra keduanya merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, dan kini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebuah pencapaian yang membanggakan keluarga dan masyarakat.

"Mereka bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai harapan orang tua pada umumnya," ujar Isa, Rabu (2/9/2026).rel

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

admin — Wed, 02 Sep 2026 20:17:00 +0700+0700

Oleh Teguh Santosa, Direktur Geopolitik di GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

METAFORA catur sering digunakan sebagai rujukan untuk menafsirkan manuver para elite di Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana skakmat dijalankan.

Namun, menganalisis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya melalui kacamata catur kerap kali membawa asumsi pada kesimpulan yang keliru. Mengamati langkah-langkahnya sejauh ini, tampaknya ia tidak sedang bermain catur; melainkan memainkan permainan politik othello.

Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan oleh Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama "othello" merujuk pada drama karya William Shakespeare dengan judul serupa yang ditulis pada 1603. Warna hitam dan putih dalam permainan ini menyimbolkan karakter utamanya: Othello yang berkulit hitam dan istrinya, Desdemona, yang berkulit putih. Dinamika membalikkan bidak satu per satu menuju kemenangan (atau kekalahan) sarat dengan intrik dramatis serta pembalikan nasib yang drastis.

Perbedaan mendasar antara catur dan othello terletak pada bagaimana lawan diperlakukan. Catur adalah permainan eliminasi; catur beroperasi dengan prinsip zero-sum game. Sebaliknya, othello tidak melibatkan eliminasi bidak. Bidak lawan mana pun yang berhasil diapit akan dibalik warnanya menjadi bidak sekutu.

Inilah filosofi yang mendasari arsitektur politik Prabowo. Strateginya adalah merangkul mantan lawan politik ke dalam sebuah koalisi tenda besar (big tent) yang tunggal dan inklusif.

Lanskap pasca-Pemilihan Presiden 2024 menjadi ilustrasi nyata dari taktik sandwich and flip (mengapit dan membalik) yang sedang bekerja. Prabowo tidak membiarkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan posisi mereka di luar pemerintahan. Kedua "bidak" ini berhasil "dibalik" masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Prabowo juga menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam koalisi untuk mencegah terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.

Alih-alih memperlakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai rival yang harus diisolasi, ia tetap menjaga saluran komunikasi tingkat tinggi. Belum lama ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri menolak label "oposisi". Ia lebih memilih istilah penyeimbang untuk menegaskan hubungan istimewa antara dirinya dan Prabowo.

Dalam permainan othello, alih-alih memperebutkan petak di tengah papan, para pemain mengincar empat petak sudut. Begitu sudut dikuasai, bidak tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan lagi.

Pendekatan taktis ini terlihat dari fokus Prabowo dalam mengamankan pilar-pilar stabilitas strategis. Hal ini mencakup pengamanan legislatur yang mutlak; menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan sebagai fondasi ketertiban nasional; serta mengukuhkan agenda-agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan gizi nasional sebagai jangkar legitimasi publik.

Kendati demikian, tidak sedikit yang khawatir strategi "politik othello" menyimpan kerentanan institusional terutama di dalam ekosistem demokrasi liberal. Misalnya, ketika hampir semua partai politik merupakan pendukung pemerintah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka.

Ketiadaan kekuatan penyeimbang di parlemen juga berisiko menggeser diskursus kritis langsung ke jalanan, kampus-kampus, dan media sosial. Selain itu, strategi big tent memerlukan kompromi-kompromi struktural, mulai dari kabinet kementerian yang membengkak hingga fragmentasi kepentingan birokrasi.

Untuk menyikapi kekhawatiran terkait melemahnya pengawasan legislatif, penting dipahami bahwa Indonesia beroperasi di bawah sistem presidensial multipartai yang berakar pada tradisi musyawarah-mufakat, bukan model parlementer Westminster yang membutuhkan oposisi terpolarisasi.

Mekanisme checks and balances telah bergeser dari oposisi antarfraksi menjadi sistem pengawasan internal. Perdebatan kritis, kompromi, dan penyesuaian regulasi diselesaikan di dalam kerangka koalisi sebelum kebijakan digulirkan, sehingga meminimalkan kebuntuan politik yang merugikan publik.
Selain itu, di era transparansi informasi ini, saluran partisipasi publik tidak lagi bergantung semata-mata pada representasi legislatif formal.

Dari sudut pandang ini, stabilitas koalisi legislatif formal justru memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik dari pers, akademisi, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, perluasan struktur kabinet semestinya dipandang sebagai strategi diferensiasi fungsional, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan tanpa arah. Dengan kata lain, langkah ini bertujuan menjawab tantangan transformasi global yang kian kompleks.

Prabowo menerapkan taktik yang sama di kancah global. Daripada membiarkan Indonesia terseret sebagai pion pasif di tengah tarik-menarik antara Washington dan Beijing, Prabowo mengamankan "petak sudut" strategis yang memperkuat kedaulatannya, memastikan Indonesia tidak dapat didikte oleh hegemoni mana pun.

Hal ini terlihat, misalnya, dalam sintesis antara orientasi ekonomi condong ke Timur dan postur keamanan berorientasi Barat. Di satu sisi, Indonesia memperdalam kerja sama dengan Tiongkok terkait hubungan ekonomi, transfer teknologi industri, dan investasi di sektor hilir serta infrastruktur strategis. Di sisi lain, Indonesia memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat beserta para sekutunya.

Hal ini juga tecermin dari langkah aktif Indonesia untuk menjadi anggota blok BRICS yang mewakili belahan bumi selatan (Global South), sembari secara bersamaan menjalani proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang merupakan organisasi ekonomi negara-negara maju/Barat.

Prabowo juga secara konsisten menggeser posisi Indonesia menjadi inisiator di zona konflik, seperti Palestina, melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace), sembari tetap aktif di forum-forum pertahanan global seperti IISS Shangri-La Dialogue, tempat berbagai proposal resolusi damai diajukan tanpa memihak salah satu kekuatan besar yang bersaing.

Pada akhirnya, "othello politik" menawarkan perspektif baru bahwa kekuasaan tertinggi tidak ditentukan oleh seberapa banyak lawan yang disingkirkan, melainkan oleh keterampilan seorang pemimpin dalam mengubah energi oposisi menjadi kekuatan pendorong stabilitas nasional, seraya tetap diuji oleh tantangan untuk menjaga ruang kritis yang esensial bagi kelangsungan demokrasi. []