Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:40:00 +0700+0700

KARO – Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, *Iriani Br. Tarigan*, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, *Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M.*, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

*Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST*, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.red

PKB dan NasDem Walk Out dari Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID Sumut, Soroti Perubahan Agenda

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:25:00 +0700+0700

Medan - Proses uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) di Gedung DPRD Sumut, Selasa (15/9/2026), diwarnai aksi walk out (WO) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai NasDem.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perubahan agenda yang dinilai terjadi secara mendadak. Kedua fraksi menilai proses yang awalnya dijadwalkan hanya untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, tiba-tiba diarahkan hingga pada tahap pemilihan atau penetapan calon anggota KPID Sumut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, mengatakan keputusan untuk meninggalkan proses tersebut diambil karena pihaknya menilai terdapat persoalan prosedural dalam pelaksanaan pemilihan.

Menurut Zeira, agenda yang sebelumnya telah disepakati untuk dilaksanakan selama dua hari adalah uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut. Namun, pada sore hari muncul perubahan agenda yang mengarah kepada pelaksanaan pemilihan.

Ia mempertanyakan dasar perubahan tersebut karena tidak mengetahui adanya pembahasan maupun rekomendasi sebelumnya dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut.

"Agenda awal yang sudah disepakati itu adalah uji kelayakan dan kepatutan. Tiba-tiba sore harinya berubah menjadi agenda pemilihan. Kami mempertanyakan, kapan perubahan agenda itu dibahas dan diputuskan?" ujar Zeira.

Zeira menyebut, pihaknya juga mempertanyakan munculnya surat dari pimpinan DPRD Sumut yang berkaitan dengan proses pemilihan tersebut. Menurutnya, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kapan dan dalam forum apa perubahan agenda itu dibahas.

Bahkan, kata Zeira, ketika dirinya meminta penjelasan kepada pimpinan Komisi A, jawaban yang diberikan belum mampu menjelaskan dasar perubahan agenda tersebut.

"Ketika kami tanyakan kapan musyawarah untuk perubahan pemilihan ini dilakukan, kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Bahkan kami tanyakan kepada Ketua Komisi A, juga tidak ada penjelasan yang memuaskan," katanya.

Zeira kemudian meminta agar waktu, tanggal, dan jam pelaksanaan pemilihan disepakati terlebih dahulu melalui mekanisme yang sesuai. Namun, permintaan tersebut tidak mendapat kesepakatan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses menjadi tidak kondusif. Karena itu, ia memilih untuk meninggalkan ruangan dan tidak ikut serta dalam proses pemilihan.

"Saya memilih WO karena saya tidak ingin ikut dalam proses yang menurut kami cacat secara prosedural. Kalau prosedurnya cacat, kemudian tetap dipaksakan untuk dilakukan, menurut saya itu tidak benar," tegas Zeira.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan prosedur tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Terlebih, menurutnya, undangan awal yang diterima peserta maupun anggota dewan hanya mencantumkan agenda uji kelayakan dan kepatutan, bukan agenda pemilihan atau penetapan.

"Kalau kemudian ada pihak yang keberatan, tentu bisa saja menggugat hasilnya. Karena undangan awal itu yang tercantum adalah uji kelayakan, bukan pemilihan," ujarnya.

Sikap serupa juga diambil Fraksi NasDem. Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, mengatakan pihaknya melakukan WO karena mempersoalkan perubahan agenda yang dinilai tidak sesuai dengan hasil pembahasan Bamus.

Berkat menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Bamus, agenda yang ditetapkan sebelumnya adalah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut.

Namun, pada pelaksanaannya muncul agenda tambahan berupa pemilihan atau penetapan calon anggota KPID Sumut.

"Berdasarkan hasil Bamus awal, agenda kita adalah uji kelayakan dan kepatutan. Tetapi tiba-tiba pada hari yang sama muncul agenda pemilihan atau penetapan calon. Ini yang kami pertanyakan," kata Berkat.

Menurut Berkat, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena terdapat ketidaksinkronan antara hasil Bamus, surat undangan pimpinan DPRD Sumut, dan agenda yang kemudian dijalankan di lapangan.

Ia mengatakan surat undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Sumut juga pada awalnya hanya mencantumkan agenda uji kelayakan dan kepatutan.

"Surat undangannya juga yang kami terima itu hanya uji kelayakan dan kepatutan. Tidak ada agenda pemilihan. Kemudian tiba-tiba di lapangan ada pemilihan," ujarnya.

Berkat juga menyebut perubahan agenda tersebut bukan hanya dipersoalkan oleh anggota dewan. Sejumlah calon anggota KPID Sumut disebut juga tidak mengetahui adanya perubahan agenda yang mengarah kepada pemilihan atau penetapan.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan Wakil Ketua Komisi A, Jara Salim Dutungan, yang disebut tidak pernah mengusulkan ataupun mengetahui adanya usulan perubahan agenda tersebut.

"Wakil Ketua Komisi A juga menyampaikan tidak pernah mengusulkan atau mengetahui adanya perubahan agenda itu. Jadi kami mempertanyakan dasar perubahan ini," kata Berkat.

Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem memilih meninggalkan proses pemilihan sebagai bentuk penolakan. Berkat menegaskan bahwa WO dilakukan bukan karena pihaknya menolak proses uji kelayakan calon KPID, melainkan karena mempertanyakan prosedur perubahan agenda.

"NasDem WO sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang kami nilai cacat secara prosedural. Kami tidak ingin terlibat dalam keputusan yang sejak awal prosedurnya tidak jelas," tegasnya.

Berkat mengatakan, persoalan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Fraksi NasDem untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Menurutnya, NasDem masih akan membahas secara internal mengenai sikap dan kemungkinan langkah yang akan ditempuh terkait proses pemilihan calon anggota KPID Sumut tersebut.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan mengenai faktor lain di balik perubahan agenda tersebut. Namun, Berkat menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah perubahan tersebut berkaitan dengan intervensi pihak tertentu.

"Kami tidak bisa mengatakan ada intervensi dari pihak luar, apakah itu gubernur atau Ketua DPRD. Tetapi yang kami pertanyakan adalah kenapa agenda yang sudah ditetapkan melalui Bamus tiba-tiba berubah dan tidak berjalan sesuai dengan agenda awal," katanya.

Berkat menilai, proses pemilihan calon anggota KPID Sumut seharusnya dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme dan tata tertib yang telah ditetapkan. Menurutnya, kepastian prosedur penting untuk memastikan hasil seleksi memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Aksi WO yang dilakukan Fraksi PKB dan NasDem tersebut pun menjadi sorotan dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut. Kedua fraksi sama-sama menegaskan bahwa keberatan mereka bukan terhadap proses seleksi calon, melainkan terhadap perubahan agenda yang dinilai tidak memiliki landasan prosedural yang jelas.

Tim URC Polresta Deli Serdang Tindaklanjuti Laporan Dugaan Judi Tembak Ikan di Tanjung Morawa

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:20:00 +0700+0700

Deliserdang- Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya praktik perjudian menggunakan mesin tembak ikan, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Deli Serdang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (15/9/2026).

Adapun Tim URC Polresta Deli Serdang mendatangi lokasi yang berada di Jalan Irian Gang Pendidikan, Dusun I (Gabungan), Kecamatan Tanjung Morawa Pekan, Kabupaten Deli Serdang, sekira pukul 12.00 WIB.

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan lagi mesin tembak ikan-ikan maupun aktivitas perjudian sebagaimana informasi yang sebelumnya disampaikan oleh masyarakat.

Petugas kemudian meminta keterangan dari pemilik warung berinisial SS. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, aktivitas perjudian di lokasi tersebut telah berhenti sekitar satu minggu sebelumnya. Saat ini, warung tersebut digunakan masyarakat setempat sebagai tempat berkumpul dan bersantai.

Meski tidak menemukan adanya aktivitas perjudian, petugas tetap memberikan imbauan dan penekanan kepada pemilik warung agar tidak memberikan tempat bagi segala bentuk praktik perjudian maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi melalui Kasat Reskrim Kompol Muhammad Isral SIK, MH menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana, termasuk perjudian.

"Kami mengapresiasi informasi dan kepedulian masyarakat yang turut membantu Polri dalam menjaga situasi kamtibmas. Setiap laporan yang kami terima akan ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan untuk memastikan kebenarannya. Tegasnya

Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyediakan tempat ataupun terlibat dalam segala bentuk perjudian karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya," tutupnya

Kerja Sama Diperpanjang, Seluruh Anggota PWI Dicover Asuransi, Ini Hasilnya

admin — Tue, 15 Sep 2026 17:56:00 +0700+0700

Medan | S24
Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menjamin asuransi atau jaminan sosial seluruh anggotanya, seiring dilanjutkannya kembali kerja sama PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Selasa (15/9/2026).

Turut serta dalam pertemuan itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Rifki Warisan, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Bendahara Hartati Rangkuti dan Mery Ismail. Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Budi Situmorang dan Mei Vivi Sibuea.

Budi mengatakan, seluruh anggota PWI Sumut, baik anggota biasa maupun anggota muda akan mendapat perlindungan jaminan kematian tanpa batasan usia. "Klaim yang akan diberikan BPJS nantinya sekitar Rp42 juta per orang," kata Budi.

Kesepakatan dengan PWI, sebut Budi, memasuki tahun kelima, dan akan dilanjutkan untuk lima tahun ke depan. "Kalau awalnya tercover hanya 560 orang, sekarang ini sekira 900 orang. Dalam waktu dekat kita akan tandatangani kesepakatan kerjasamanannya," sebut Budi.

Budi lebih lanjut menjelaskan, kerjasama ini tidak terbatas santunan kematian, namun keuntungan lain yang didapat,
jika kepesertaan telah terdaftar selama 3 tahun, peserta yang meninggal, selain mendapat asuransi kematian, anak yang ditinggalkan (dua anak), juga mendapat manfaat beasiswa dengan total Rp174 juta dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku bersyukur tercapainya kesepakatan dengan pihak BPJS. "Alhamdulillah, hari ini tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Seluruh atau 900 anggota PWI Sumut ini, sebut Farianda, tidak hanya anggota yang sudah tercover sebelumnya, tetapi juga akan dimasukkan lagi nama-nama yang sebelumnya sempat dikeluarkan dampak adanya aturan BPJS, serta nama-nama anggota baru hasil ujian penerimaan dan kenaikkan tingkat akhir 2025 lalu.
"Jadi, kalau saya tidak salah, jumlah keseluruhannya mencapai 900 anggota," sebut Ketua SPS Sumut itu.

Kesepakatan ini, tegas Farianda, untuk melanjutkan kontrak kerja sama yang hampir habis. "Kontrak kerja sama ini akan berakhir pada September tahun ini. Kita tidak mau ini terputus, makanya kita harus melanjutkan kontrak kerja sama ini. Ini semua dilakukan untuk mengcover seluruh anggota PWI di Sumatera Utara," tandasnya. Rel

Plt. Bupati Tiorita Laporkan Hasil Verifikasi 509 Sumur Minyak Langkat ke Menteri Bahlil

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:18:00 +0700+0700

Jakarta | S24

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) siang.

Pertemuan tersebut membahas hasil verifikasi dan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan produksi minyak nasional serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat secara legal dan terkelola.

Tiorita menyampaikan, penanganan sumur minyak masyarakat di Langkat mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur skema kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk mendukung peningkatan produksi minyak.

Berdasarkan hasil survei dan verifikasi bersama yang dilakukan Tim Verifikasi, dari sebelumnya tercatat sebanyak 607 sumur minyak masyarakat dan sumur tua, sebanyak 509 sumur berhasil ditemukan di lapangan dan dilengkapi dengan data.

Verifikasi tersebut melibatkan BKU BUMD PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Pertamina Field Pangkalan Susu, SKK Migas, serta Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Dari hasil verifikasi, terdapat 509 sumur yang ditemukan dan dilengkapi datanya. Sebanyak 234 sumur berada di Kecamatan Padang Tualang dan 275 sumur berada di Kecamatan Sei Lepan," ujar Tiorita.

Ia menjelaskan, dari total 607 sumur yang tercatat sebelumnya, sebanyak 97 sumur tidak ditemukan lokasinya di lapangan. Sementara satu sumur lainnya terindikasi berstatus sebagai sumur tua.

"97 sumur tidak ditemukan lokasinya di lapangan dan satu sumur terindikasi berstatus sumur tua," tambahnya.

Tiorita menegaskan, berdasarkan hasil survei dan verifikasi tersebut, sebanyak 509 sumur telah disepakati dan ditetapkan oleh Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Kabupaten Langkat sebagai sumur yang memiliki data hasil verifikasi.

Langkat juga mencatatkan posisi penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat. Bersama Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat menjadi daerah pertama yang mengalirkan minyak dari sumur masyarakat melalui skema kerja sama produksi dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Kerja sama tersebut mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-290/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang persetujuan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan verifikasi dan penataan sumur minyak masyarakat. Pemerintah pusat terus mendorong agar potensi sumur minyak masyarakat dapat dikelola sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi minyak nasional.

Bahlil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama BUMD, Pertamina, SKK Migas serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan tertib, aman dan berkelanjutan. Penataan yang dilakukan melalui mekanisme resmi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap sektor energi nasional.

Menurut Tiorita, langkah tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi migas nasional.

"Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung penataan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga potensi yang ada dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah serta mendukung produksi minyak nasional," kata Tiorita.

Pertemuan dengan Menteri ESDM ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Langkat untuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya energi daerah. Pengelolaan yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama resmi diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih tertib, aman, produktif, dan memberikan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti didampingi Ketua DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus, Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah, Kadis Kominfo Langkat Wahyudiharto, Kadis KBPP PPA Indri Nugraheni, Plh. Kabag Protokol Muhammad Nawawi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Langkat Dewa PA, dan Ketua DMDI Langkat .rel

Rafika Dwi Kurnia Tanjung Dilantik Jadi PPAT Kota Tanjungbalai

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:11:00 +0700+0700

TANJUNGBALAI | Rafika Dwi Kurnia Tanjung, S.H., M.Kn., resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9).

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Prosesi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 384/SK-HR.03.04.PPAT/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Sebelum pelantikan, kegiatan diawali laporan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan surat keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan PPAT yang didampingi rohaniwan, serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Dalam naskah pelantikan disebutkan, Rafika Dwi Kurnia Tanjung dilantik sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Rafika Dwi Kurnia Tanjung yang dilantik merupakan anak dari Prof Dr.H.Bahdin Nur Tanjung SE,MM dan Mega Magdalena, SH.M.Kn (notaris/PPAT Deli Serdang).

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dalam naskah pelantikan menyampaikan harapan agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Pelantikan tersebut katanya, menandai dimulainya tugas Rafika Dwi Kurnia Tanjung sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai.

Mindo Desima berharap Kehadiran PPAT turut mendukung pelayanan administrasi pertanahan dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Mindo dalam naskah pelantikan.

Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Acara kemudian ditutup dengan doa, pemberian ucapan selamat serta foto bersama.rel

Wali Kota Medan Tegaskan Suami Kunci Sukses Ibu Berikan ASI Eksklusif Pada Anak

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:11:00 +0700+0700

Medan | S24

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan peran suami dan keluarga sangat penting dalam mendukung ibu memberikan ASI eksklusif. Dukungan tersebut harus diberikan sejak masa kehamilan hingga masa menyusui.

Hal itu disampaikan Rico saat membuka Seminar Eksklusif 2026 tentang vaksinasi ibu hamil dan ASI eksklusif di Galery Mustika Deli, Gedung MPP Medan, Minggu (13/9/2026).

"Peran suami sangat penting. Memang bukan sebagai penghasil ASI, tetapi suamilah yang memberi dorongan dan membangun kepercayaan diri agar istri tenang menyusui," ujar Rico.

Menurutnya, ASI bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Karena itu, suami perlu mendukung asupan gizi ibu, imunisasi, hingga pemberian MPASI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menerima penghargaan Inspiring Woman ASI Eksklusif dari RSIA Stella Maris atas komitmennya mengedukasi masyarakat.

Airin juga berbagi pengalaman perjuangannya memberikan ASI eksklusif yang sempat membuatnya hampir menyerah. Ia mengajak para ibu untuk tidak berhenti berusaha dan berkonsultasi ketika menghadapi kendala menyusui.

"Masa perjuangan itu tidak mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Rasa bahagianya luar biasa saat kita berhasil," ungkap Airin.rel

Bupati Asahan Terima Audiensi GMKI, Dukung Program Kepemudaan dan Turnamen Futsal

admin — Tue, 15 Sep 2026 15:42:00 +0700+0700

sumut24.co- ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan membuka ruang kolaborasi luas dengan organisasi kepemudaan. Hal ini terwujud saat Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Asahan di Aula Bapperida Kabupaten Asahan, Senin (14/09/2026).

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, serta Ketua GMKI Cabang Asahan Valentino Sihombing beserta jajaran pengurusnya.

Ketua GMKI Cabang Asahan, Valentino Sihombing, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan wujud silaturahmi sekaligus upaya membangun sinergi dengan Pemkab Asahan, khususnya dalam mendorong kemajuan program kepemudaan di lingkungan gereja.

"Kami ingin bersilaturahmi dan mengajak Pemerintah Kabupaten Asahan berkolaborasi dalam program kepemudaan gereja di wilayah ini," ujar Valentino.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memaparkan rencana rangkaian peringatan Dies Natalis GMKI ke-V yang akan jatuh pada 1 Oktober 2026. Sebagai pembuka rangkaian acara, GMKI akan menggelar turnamen futsal antar pemuda gereja pada 23–30 September 2026. Puncaknya, piala akan diserahkan kepada para juara dalam acara puncak Dies Natalis. Ia pun secara resmi mengundang Bupati Asahan untuk hadir dalam momen bersejarah tersebut.

Tanggapan positif langsung disampaikan Bupati Asahan. Ia mengapresiasi langkah GMKI yang aktif bergerak dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah.

"Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GMKI Cabang Asahan yang telah berkenan membangun kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Asahan," tegas Bupati Taufik Zainal Abidin.

Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan positif yang diselenggarakan organisasi kepemudaan, termasuk olahraga dan pembinaan karakter pemuda. Menurutnya, turnamen futsal bukan sekadar ajang olahraga, melainkan wadah produktif bagi generasi muda menyalurkan energi dan bakat, serta berperan penting dalam menekan angka kenakalan remaja.

"Kami dukung kegiatan positif yang kalian lakukan, apalagi kegiatan tersebut bermanfaat untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja," tambahnya.

Mengenai undangan acara puncak Dies Natalis GMKI ke-V, Bupati menyatakan kesiapannya untuk hadir secara langsung sepanjang tidak berbenturan dengan agenda lain. Jika berhalangan, Bupati menjamin akan menunjuk pejabat terkait untuk mewakili beliau.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen GMKI Cabang Asahan untuk turut serta menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan. Kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses. (dre)

Perkuat Kolaborasi, GM PLN UID Sumut Lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara

admin — Tue, 15 Sep 2026 15:33:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, bersama jajaran manajemen melakukan audiensi dan memperkuat kolaborasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Medan, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum perkenalan Rizky Mochamad sebagai General Manager PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dan kolaborasi antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sumatera Utara turut didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi J.P. Harahap.

Rizky menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelayanan ketenagalistrikan dan pembangunan daerah.

"Melalui pertemuan ini, kami ingin mengenalkan kembali jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara sekaligus memperkuat hubungan dengan Bapak Gubernur agar program dan pelayanan PLN dapat semakin selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara," ujar Rizky.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai sejumlah peluang peningkatan kolaborasi, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertumbuhan investasi, transisi energi, dan pemerataan akses kelistrikan di Sumatera Utara.

Pembahasan turut mencakup rencana Pemerataan akses listrik, pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) listrik, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sumatera Utara, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung kebutuhan energi bersih.

PLN UID Sumatera Utara menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dan mendukung program-program tersebut sesuai kewenangan perusahaan, kebutuhan daerah, serta hasil kajian teknis dan koordinasi lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan.

"PLN siap membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setiap rencana pembangunan membutuhkan pembahasan dan kajian bersama agar dukungan ketenagalistrikan dapat dipersiapkan secara tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan," tambah Rizky.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik kunjungan dan komitmen kolaborasi yang disampaikan PLN UID Sumatera Utara. Ia menilai keandalan pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan masyarakat, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian daerah.

"Kami mengapresiasi kesiapan PLN untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Keandalan listrik sangat penting agar kegiatan masyarakat, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar," ujar Bobby.

Bobby juga berharap PLN terus meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

Selain itu, Bobby menyampaikan perhatian terhadap penguatan sistem kelistrikan di Kepulauan Nias. Ia berharap pembangunan infrastruktur pembangkit dan program gasifikasi di wilayah tersebut dapat terus didorong untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.

"Kami berharap PLN terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Penguatan sistem kelistrikan di Kepulauan Nias juga perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan pembangunan daerah dapat berkembang lebih optimal," tambah Bobby.

Menanggapi arahan tersebut, Rizky menegaskan bahwa PLN akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengawal kebutuhan kelistrikan daerah, termasuk penguatan sistem di wilayah kepulauan dan kawasan yang sedang berkembang.

"Kami menyambut baik arahan Bapak Gubernur. PLN akan terus memperkuat koordinasi, mitigasi risiko, dan kesiapan operasional agar listrik dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," tutup Rizky. (C04)

Inalum Naik Kelas, SGAR 2 dan Smelter 2 Jadi Ujian Ekspansi Aluminium Tiga Kali Lipat

admin — Tue, 15 Sep 2026 15:28:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA,
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mendapat amunisi baru untuk ekspansi bisnis aluminium.

Perusahaan memperoleh peringkat kredit internasional BBB, dengan outlook stabil dari S&P Global Ratings, yang sekaligus menempatkan Inalum pada level Investment grade di pasar internasional.

Peringkat itu menjadi sinyal bagi Inalum yang tengah memasuki fase ekspansi besar-besaran.

Pasalnya, perusahaan sedang menyiapkan kebutuhan pendanaan untuk membiayai sejumlah proyek hilirisasi aluminium pada periode 2026-2029.

Dalam laporan yang diterbitkan 7 September 2026, S&P Global Ratings menilai posisi strategis Inalum dalam Grup MIND ID serta kuatnya dukungan pemerintah melalui induk usaha tersebut menjadi faktor utama yang menopang profil kredit perseroan.

S&P juga menilai Inalum memiliki peran strategis dalam membangun rantai nilai aluminium nasional, terutama melalui hilirisasi bauksit dan pengembangan kapasitas produksi aluminium dalam negeri.

Kenaikan itu datang ketika Inalum membutuhkan ruang pendanaan besar untuk pembiayaan ekspansi.

Selain itu, penguatan profil kredit Inalum juga terjadi di pasar domestik. Sehingga pada Agustus 2026, PEFINDO menaikkan peringkat Inalum dari idAA-/Stable menjadi idAA/Stable, setelah perseroan mempertahankan peringkat idAA-/Stable selama tiga tahun.

Bukan hanya dukungan pemerintah dan posisi strategis yang menjadi pertimbangan S&P. Struktur biaya operasional Inalum juga menjadi kekuatan utama perusahaan.

S&P mencatat Inalum mampu beroperasi pada kurtil pertama kurva biaya global di 2026, atau berada di antara produsen dengan struktur biaya yang relatif kompetitif dibandingkan rata-rata industri.

Keunggulan tersebut ditopang pasokan energi hidro yang stabil serta integrasi bahan baku domestik.

Faktor ini penting bagi produsen aluminium yang sensitif terhadap pergerakan harga komoditas.

Biaya produksi yang kompetitif memberikan bantalan ketika harga aluminium mengalami tekanan sekaligus membuka ruang bagi perusahaan untuk menikmati margin lebih baik ketika harga menguat.

Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air juga memberi keuntungan lain. Selain menekan emisi karbon, sumber energi tersebut membantu menjaga efisiensi biaya produksi smelter aluminium Inalum.

Inalum saat ini mengoperasikan smelter aluminium primer dengan kapasitas sekitar 275 ton per tahun.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku alumina juga mulai ditekan melalui PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Inalum.

BAI mengoperasikan Smelter -Grade Alumina Refinery 1 (SGAR 1) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

Langkah ini membuat rantai produksi aluminium Inalum semakin terintegrasi, dari bahan baku hingga produk aluminium primer.

Skala bisnis tersebut segera berubah jika proyek ekspansi berjalan sesuai rencana.

Selain itu, Inalum tengah mengembangkan SGAR 2 dan Smelter Aluminium 2 (Smelter 2) dengan rancangan 1 juta ton per tahun yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Kapasitas produksi alumina Inalum melalui fasilitas SGAR akan meningkat menjadi sekitar dua kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini.

Sementara itu, Smelter 2 dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 600 ton per tahun, sehingga produksi aluminium primer Inalum meningkat dari sekitar 275 ribu ton menjadi sekitar 875 ribu ton per tahun.

Kapasitas produksi aluminium primer perseroan berpotensi lebih dari tiga kali lipat dibandingkan kapasitas saat ini.

Ekspansi itu membuka peluang peningkatan pendapatan dan EBITDA Inalum secara signifikan hingga 2030.

Investment grade semakin strategis karena ekspansi membutuhkan pendanaan dalam skala besar. Peringkat yang diraih Inalum saat ini memiliki fondasi kredit yang lebih kuat untuk mengakses pasar pendanaan, baik domestik maupun internasional.

Rating ini juga membuat Inalum harus membuktikan ekspansi besar tidak mengorbankan neraca kesehatan perusahaan. Outlook stabil dari S&P mencerminkan keberlanjutan kinerja operasional dan arus kas Inalum, sekaligus konsistensi dukungan MIND ID.

Kondisi industri itu juga mendukung dalam satu hingga dua tahun ke depan. Harga aluminium diproyeksikan tetap relatif suportif di tengah ketatnya pasokan global, sementara volume penjualan dari smelter eksisting diperkirakan menjaga pertumbuhan EBITDA.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita menyebut, status investment grade menjadi pengakuan dan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kinerja secara prudent.

"Investment grade ini merupakan pengakuan sekaligus tanggung jawab Inalum untuk terus menjaga kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan,"ujar Melati, diterima Sumut24.co, Selasa (15/9/2026).

Melati menjelaskan, ekspansi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar skala produksi, tetapi harus dibangun di atas fundamental operasional, disiplin finansial dan tata kelola yang kuat.

Inalum menargetkan pengembangan SGAR 2 dan Smelter 2 tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat kemandirian bahan baku dan daya saing industri aluminium nasional.

"Target proyek-proyek tersebut, untuk Inalum hingga 2030 mengubah posisi produsen aluminium primer menjadi pemain terintegrasi dari hulu hingga hilir. Investment perusahaan akses pendanaan yang lebih kuat, menjadikan kapasitas produksi, efisiensi, arus kas, dan nilai tambah bagi industri aluminium Indonesia,"jelasnya.(Jo)

DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 13:53:00 +0700+0700

Medan –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.

"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.

"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.

"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.

Resimen Hanud 1 Pasgat dan Pia Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Hanud 1 Gelar Baksos Pembangunan Jembatan dan Pembersihan Rumah Ibadah

darma — Tue, 15 Sep 2026 13:21:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Dalam rangka menyambut HUT Korpasgat ke-79, Resimen Hanud 1 Pasgat dan PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Arhanud 1, melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembangunan jembatan/titi jalan dan pembersihan rumah ibadah Gereja HKBP Titi Layang,
Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di HKBP Pos Pelayanan Palmarum Huria Titi Layang Resort Medan 2, Simpang Limun, Jalan Perbatasan VI–VII, Pasar IV, Desa Marindal II, Deli Serdang, tersebut diikuti sekitar 30 personel Resimen Hanud 1 Pasgat.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat Kolonel Pas R.H. Aritonang, S.I.Kom., M.Han., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01 Resimen Hanud 1 Pasgat Ny. Anna R.H. Aritonang, serta para perwira dan pengurus PIA Ardhya Garini Ranting 01 Resimen Hanud 1.

Dalam pelaksanaannya, personel Resimen Hanud 1 Pasgat bersama PIA Ardhya Garini Rantin 01-3 Resimen Hanud 1, bergotong royong melaksanakan pembangunan jembatan/titi jalan serta membersihkan lingkungan dan area rumah ibadah Gereja HKBP Titi Layang.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian Resimen Hanud 1 Pasgat kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan serta kebersamaan antara TNI AU dan masyarakat.

Pembangunan jembatan/titi jalan telah dilaksanakan secara bertahap mulai 9 hingga 11 September 2026, sedangkan kegiatan pembersihan rumah ibadah menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial dalam menyambut HUT Korpasgat ke-79.

Melalui kegiatan tersebut, Resimen Hanud 1 Pasgat berkomitmen untuk terus hadir, membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tugasnya. Bersama Masyarakat, TNI AU Semakin Kuat. Resimen Hanud 1 Pasgat Waspada, Sigap, Tuntas.(W02)

Prajurit Petarung Gelar Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan

darma — Tue, 15 Sep 2026 13:16:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Sebagai simbol dan wujud penghormatan, kesinambungan kepemimpinan, dan penghargaan atas pengabdian selama bertugas,personel Kodim 0201/Medan Jajaran menggelar acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan dari Letkol Arm.Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.M.M kepada Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M. HAN,Senin 14 September 2026, pukul 12.15 WIB bertempat di Lapangan Makodim 0201/Medan Jalan Pengadilan No.8 Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah .

Acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan di ikuti ±150 orang, dihadiri Personil Pamen Kodim 0201/Medan, Personil Pama Kodim Medan, Personil Koramil 0201-01/MP s.d Koramil 0201-16/TM ,ibu Persit Kartika Candra Kirana cabang XI Kodim 0201/Medan,dan Personil PNS Kodim 0201/Medan .

Kegiatan diawali penyambutan Dandim 0201/Medan baru Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.HAN beserta istri dengan pengalungan bunga didepan pintu gerbang,kemudian Dandim Baru bersama istri menerima Jajar kehormatan di depan Pos Jaga Makodim 0201/Medan.

Setelah menerima Jajar kehormatan ,Letkol Inf Fernando Batubara,bersama istri berjalan menerima kehormatan saklar yakni Tradisi Korps Pedang Pora dilakukan oleh para Perwira Staf serta Danramil Jajaran.

Kemudian Komandan Kodim 0201/Medan beserta ibu menerima Boras Sipir Ni Tondi,dilanjutkan penandatanganan buku tradisi korps personil masuk satuan baru,pernyataan resmi penerimaan personil masuk satuan baru.

Selanjutnya Komandan Kodim 0201/Medan beserta ibu untuk menuju ruang transit makodim 0201 Medan,dan Penyerahan risalah sertijab Dandim 0201/Medan yang lama kepada Dandim yang baru 0201/ Medan. Kemudian peletakan foto Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo SE. MM, dan Pamitan Dandim lama kepada personil Kodim 0201 Medan.

Selanjutnya Laporan Komandan perang pora. Dalam kegiatan terlihat Letkol Arm Delli beserta istri berjalan sembari memberi hormat kepada personel dan kemudian menyalami personel Kodim 0201/Medan, selanjutnya dilaksanakan penyerahan burung merpati kepada Letkol Armed Delli SE. MM dan kepada Ibu Dita Dewi Yudha .Burung merpati dilepas Letkol Arm Delli dan istri.

Kegiatan Acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan merupakan bentuk tradisi militer untuk menyambut Komandan Kodim yang baru sekaligus melepas pejabat yang lama dan Menunjukkan penghargaan kepada pejabat lama atas pengabdiannya dan penghormatan kepada pejabat baru.(W02)

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu

admin — Tue, 15 Sep 2026 11:56:00 +0700+0700

Deliserdang- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ES alias E (39), yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Jumat (11/09/26), sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Sudirejo, Komplek Pasar 2, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan dilakukan setelah personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku.

Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Helium, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK M.Si menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya

Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika serta tidak ragu melaporkan kepada Kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar.

GM PLN Sumut Rizky Mochamad: PLN Dukung Penuh Program Listrik Masuk Desa

admin — Tue, 15 Sep 2026 09:51:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah, khususnya program listrik masuk desa.

Menurut Rizky, kehadiran listrik hingga ke pelosok desa bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

"PLN mendukung penuh program pemerintah untuk menghadirkan listrik ke desa-desa. Listrik memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLN siap mendukung," ujar Rizky Mochamad saat menerima panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Medan, Senin 14 September 2026.

Rizky mengatakan, akses listrik yang memadai akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif. Mulai dari usaha mikro dan kecil, pertanian, hingga aktivitas pendidikan dan sosial.
Karena itu, PLN akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses serta meningkatkan keandalan listrik di Sumatera Utara.

"Kalau listrik masuk desa, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif. Peluang usaha juga semakin terbuka. Ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky juga menyambut baik pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

"Harapan kita, sinergi dan kolaborasi seperti ini terus diperkuat. Bersama-sama kita bisa mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," pungkasnya.red

Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset, Sinkronisasi Data Pertanahan dengan BPN

admin — Tue, 15 Sep 2026 09:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya pengamanan dan penertiban aset milik pemerintah. Saat ini *sebanyak 200 berkas aset* telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk diproses sertifikasinya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat menerima kunjungan BPN Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (14/9/2026).

Zakiyuddin mengatakan, sertifikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari potensi persoalan di kemudian hari, termasuk sengketa maupun penguasaan fisik oleh pihak lain. Karena itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi aset secara bertahap hingga seluruh aset yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan.

Ia juga meminta agar proses terhadap 200 aset yang telah diserahkan kepada BPN dapat dipantau secara berkala, khususnya terkait tahapan pengukuran dan kelengkapan dokumen.

Menurutnya, apabila terdapat aset yang sudah diukur namun masih memiliki kekurangan administrasi, maka perlu segera dikelompokkan dan dilengkapi agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat. Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) M. Agha Novrian dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri menyampaikan BPN siap mendukung percepatan sertifikasi aset milik Pemko Medan. Selain itu, BPN dan Pemko Medan juga akan melakukan sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga tersedia satu basis data pertanahan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah bidang tanah di Kota Medan, baik yang sudah maupun belum bersertifikat.

Reza menjelaskan, BPN Kota Medan juga telah melakukan inventarisasi melalui pemotretan udara terhadap wilayah Kota Medan seluas kurang lebih 28.000 hektare. Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemko Medan, termasuk apabila ditemukan perbedaan antara luas hasil pengukuran dengan luas yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk melakukan penyesuaian dan penertiban administrasi aset.

Selain sertifikasi aset Pemko Medan, BPN juga mendorong percepatan layanan pertanahan melalui program Peralihan Terintegrasi atau Perintis yang akan diluncurkan pada 24 September mendatang. Program tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan proses peralihan hak, mulai dari pengecekan, pembuatan akta, validasi BPHTB hingga penyelesaian sertifikat dalam waktu paling lama 10 hari. Melalui sinergi tersebut, Pemko Medan dan BPN berharap pengamanan aset daerah semakin optimal sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah. Rel

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Keuangan Negara

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga keuangan negara dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Menkeu dalam konferensi pers pascapelantikan di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, pada Senin (14/09).

Menkeu menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan kepadanya untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan amanah tersebut, menjaga keuangan negara menjadi tugas utama yang akan diembannya.

"Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan, manfaat APBN bagi masyarakat dan perekonomian diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pelaksanaan tugas masing-masing dan bersama-sama menjaga kredibilitas institusi.

"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Menkeu.

Menkeu mulai memimpin Kementerian Keuangan pada sore hari ini dengan melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara untuk mendukung perekonomian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rel

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Anggota Komisi 4 DPRD Medan El Barino Shah SH MH minta Aparat Penegak Hukum (APH) dalami dugaan jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Tuang (Perkimcikataru) Kota Medan yang sedang berlangsung saat ini. APH diminta fokus merespon karena sudah meresahkan masyarakat.

Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konter part Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikordinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya. (Rel)

Peringati Maulid Nabi; Forum Minang Sati Sampaikan Aspirasi Kolaborasi dengan Pemko Medan*

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:37:00 +0700+0700

MEDAN | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar Forum Minang Sati di Jalan Datuk Kabu, Pasar III Tembung, Senin (14/9/2026) malam, menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Minang perantauan kepada Pemerintah Kota Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Erfin Fahrurrozi, S.STP., M.Si., yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kehadirannya disambut keluarga besar Forum Minang Sati bersama sejumlah organisasi puak dan kenagarian masyarakat Minang di Medan dan sekitarnya, di antaranya PKDP, VII Koto, Batu Gadang, Kawan Salapau (KSL), kelompok Ninik Mamak, serta organisasi Minang lainnya.

Turut hadir pengurus Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara, Pemuda Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan, Partai Hanura Deli Serdang, Partai Gerakan Rakyat Kota Medan, serta sejumlah undangan.

Acara dipandu Junaidi Manday dan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qoriah. Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat hingga memasuki sesi penyampaian sambutan dan aspirasi.

Ketua Umum Forum Minang Sati, Mardanus Jambak, SH, mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi sarana memperkuat silaturahmi, tetapi juga momentum membangun kembali komunikasi dengan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Menurut Mardanus, masyarakat Minang di perantauan, yang banyak bergerak di sektor ekonomi dan UMKM, berharap mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan Pemko Medan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyebut Forum Minang Sati bersama masyarakat Mandailing yang tergabung dalam Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara memiliki rekam jejak dalam mendukung pasangan Rico-Zaki pada Pilkada Medan 2024.

Karena itu, Mardanus berharap komunikasi politik yang pernah terjalin dapat dilanjutkan dalam bentuk hubungan dan kerja sama yang lebih konkret.

"Forum Minang Sati siap berkolaborasi dan mendukung setiap program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Kami berharap diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan Pak Wali Kota Medan dan diberikan peluang untuk menggarap kegiatan serta kerja sama yang dipercayakan kepada kami," ujar Mardanus.

Aspirasi serupa disampaikan Kobul Siregar, S.Pd., MM, mewakili Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara. Ia mengatakan kolaborasi kedua organisasi dalam Pilkada Medan 2024 turut berkontribusi memenangkan pasangan Rico-Zaki.

Namun, menurut Kobul, hingga kini belum terdapat peran maupun bentuk kerja sama yang diberikan kepada kedua organisasi tersebut.

"Kami berharap ke depan Forum Minang Sati dan Sopogodang Tabagsel juga diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan menyampaikan apa yang kami harapkan kepada Bapak Wali Kota Medan," katanya.

Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan Erfin Fahrurrozi, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi tersebut.

Rico menilai Maulid Nabi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan semangat badunsanak, persaudaraan dan kekeluargaan yang menjadi bagian dari nilai budaya Minang.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun Kota Medan yang maju dan harmonis.

"Mari kita bangun Medan dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan rasa memiliki. Saya mengajak Forum Minang Sati terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Medan dalam menjaga persatuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan," ujar Rico dalam sambutannya.

Usai membacakan sambutan Wali Kota, Erfin Fahrurrozi secara pribadi menyatakan akan meneruskan langsung seluruh pesan dan aspirasi yang disampaikan pimpinan Forum Minang Sati dan Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara kepada Rico Waas.

Pernyataan itu menjadi respons atas harapan kedua organisasi untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan Pemko Medan.

Selain tausiah, kegiatan juga dirangkai dengan Gerakan Amal Sholeh (GAS). Dari para undangan berhasil terkumpul dana sebesar Rp36.400.000 yang direncanakan untuk pembangunan Aula Forum Minang Sati.

Aula tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Kegiatan ditutup dengan tausiah yang disampaikan Al Ustadz M. Ali Hasibuan, S.Ag., MA. Ia mengajak keluarga besar Forum Minang Sati dan seluruh undangan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan beribadah, bermasyarakat dan bersosial.

"Semoga seluruh kegiatan Forum Minang Sati di bawah kepemimpinan abangda Mardanus Jambak beserta jajarannya berjalan lancar, mendapat perlindungan dan berkah dari Allah SWT, serta memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pengurus, anggota dan masyarakat," tutupnya.

Ratusan Miliar dalam 20 Koper: KPK Harus Bongkar Ke Mana Uang HGB Bogor Mengalir

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:56:00 +0700+0700

JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.

Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.

Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?

Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.

Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.

Sebab, pengurusan HGB bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan atas tanah, nilai ekonomi yang sangat besar, kepastian investasi, dan potensi keuntungan bisnis yang nilainya bisa berlipat jauh dibandingkan biaya resmi pengurusan.

Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.

Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.

Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis

Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.

Ada pejabat ATR/BPN, ada pihak swasta, ada politisi, bahkan ada mantan kepala daerah. KPK juga menyebut pihak terkait perusahaan Summarecon turut diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.

Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.

Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.

Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.

KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"

Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.

Dalam kasus sebesar ini, KPK dituntut bekerja lebih jauh.

Telusuri aliran uangnya.

Dari rekening mana uang bergerak?

Siapa yang menginstruksikan?

Siapa yang menyiapkan?

Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?

Apakah ada komunikasi sebelum transaksi?

Apakah ada pertemuan khusus?

Dan yang paling penting:

Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?

KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.

Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.

Dari HGB ke Dugaan Jaringan Kekuasaan

Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.

Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.

Publik membutuhkan peta perkara:

siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.

OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.

Tetapi pemberantasan korupsi baru benar-benar selesai jika KPK berhasil membongkar sistem yang memungkinkan transaksi itu terjadi.

Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:

"Siapa yang ditangkap KPK?"

Melainkan:

"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?".red