Martinijal Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Medan Terapkan Pola Hidup Sehat Dalam Keseharian

admin — Thu, 09 Jul 2026 12:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Menjaga kesehatan bukan lagi sekadar pilihan atau tren sesaat, melainkan sebuah kebutuhan mutlak di tengah tantangan zaman yang kian dinamis. Sadar akan pentingnya hal tersebut, Ibu Wakil Wali Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkomitmen menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka acara "Smart Healthy Lifestyle" di Grand Kanaya Hotel, Rabu (8/7/2026).

"Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik, belajar dengan maksimal, serta menikmati momen berharga bersama keluarga secara optimal. Membangun masyarakat yang sehat harus dimulai dari kesadaran setiap individu," kata Martinijal.

Menurutnya, bertransisi ke gaya hidup sehat tidak harus mahal atau rumit. Langkah-langkah kecil yang konsisten justru menjadi kunci utama. Ia membagikan formula sederhana yang bisa langsung diterapkan oleh masyarakat di rumah, seperti rutin mengonsumsi makanan yang bergizi, menyempatkan diri untuk berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan area sekitar tempat tinggal, memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, dan melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) secara berkala.

"Urusan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan terkecil seperti keluarga, memegang peran krusial sebagai fondasi awal untuk menanamkan kebiasaan baik ini sejak usia dini, yang kemudian didukung oleh lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga komunitas," Ujar Martinijal.

Pemko Medan sendiri, lanjutnya, terus berkomitmen untuk mendongkrak kualitas pelayanan medis, memperluas edukasi publik, dan menggalakkan program-program peningkatan kualitas hidup. Namun, semua fasilitas tersebut tidak akan berdampak besar tanpa adanya partisipasi aktif warga.

Maka dari itu, Martinijal berharap agar acara Smart Healthy Lifestyle ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan pemantik komitmen baru bagi warga Medan.

"Saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum menambah pengetahuan. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tapi diterapkan di rumah dan dibagikan ke lingkungan sekitar," harapnya. Rel

Rico Waas Ajak Dunia Usaha Lindungi Pekerja Rentan

admin — Thu, 09 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi. Menurutnya, pembangunan baru benar-benar bermakna apabila mampu menghadirkan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal dan belum menikmati jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka penguatan sinergi antara Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan strategis di Kota Medan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Wali Kota menjelaskan, pekerja di sektor formal umumnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM yang belum memperoleh perlindungan serupa. Padahal, kelompok pekerja tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung aktivitas dunia usaha Medan.

"Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," ujar Rico Waas.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar membantu pemerintah, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa perlindungan.

"Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi," ungkapnya.

Rico Waas menambahkan, Pemko Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui APBD. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan pekerja yang membutuhkan perlindungan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan.

Di akhir sambutannya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta berpihak pada kesejahteraan pekerja.

"Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan Pemko Medan tengah menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Medan.

Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah dibiayai melalui APBD.

"Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan," ujar Ramaddan.

Selain melibatkan perusahaan, Disnaker Medan juga mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pekerja informal di lingkungan masing-masing memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ramaddan, pekerja yang didaftarkan akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasaran program ini meliputi pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Rel

Wesly Silalahi Saksikan Langsung Pagelaran Seni dan Budaya Muda Mudi Siantar di PRSU

admin — Thu, 09 Jul 2026 11:56:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Pematang Siantar, Wesly Silalahi SH MKn menyaksikan langsung Pagelaran Seni dan Budaya yang menampilkan muda mudi dari Kota Pematang Siantar yang tergabung disekolah sanggar seni.

"Kepada yang terlibat di pagelaran seni dam budaya ini saya ucap terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya," kata Wali Kota dalam sambutannya di acara Pagelaran Seni dan Budaya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) digedung keong Tapian Daya Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (8/7/2026) malam.

Turut meriahkan Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematang Siantar tersebut dari Persembahan Rumah Kita, Sanggar HIMAPSI dan Sanggar tari PT STTC dan di tutup tarian dari Siantar Zoo.

Kehadiran Wali Kota Pematang Siantar Wesly Silalahi SH MKn pada Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematang Siantar itu didamping sejumlah OPD Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar beserta kalangan pengusaha yang aktif didaerah tersebut.

Dikatakan Wesly Silalahi, menyambut apresiasi juga kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan panitia penyelenggara PRSU yang telah memberi ruang bagi seluruh kabupaten / kota untuk menampilkan potensi terbaik daerahnya.

PRSU, menurutnya, bukan hanya ajang pameran dan hiburan, namun juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan dalam memperkenalkan kekayaan budaya, mendorong promosi pariwisata serta mendorong investasi pembangunan ekonomi kreatif.

"Melalui PRSU, Pemko Pematang Siantar ingin menjadikan identitas kota kita, keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus terus menerus dirawat sebagai modal membangun daerah yang maju, harmonis dan berdaya saing," pesan Wali Kota.

Wesly Silalahi berharap penampilan sejumlah sanggar seni dan tari di Pagelaran Seni dan Budaya tersebut dapat menjadi duta budaya daerah yang perkenalkan wajah Pematang Siantar kepada masyarakat Sumut maupun para pengunjung diberbagai daerah di PRSU ini.

Selain, penampilan sejumlah sanggar seni dan tari, malam itu juga turut dimeriahkan band top 40 asal Pematang Siantar yang sangat menghibur para hadirin di gedung keong Tapian Daya, sehingga memancing kemeriahan, termasuk adanya pembagian lucky draw bagi para pengunjung aplikasi tersebut. Rel

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan menghadiri acara Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar TA 2026

admin — Thu, 09 Jul 2026 11:07:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely menghadiri acara Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun Anggaran (TA) 2026. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar, Jalan Dahlia Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, Rabu (08/07/2026).

Dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Happy, Wesly mengatakan penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Diutarakannya, bantuan tersebut merupakan kepedulian, kehadiran, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, di TA 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyalurkan Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar kepada 1.456 keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bantuan rehabilitasi terlantar di luar panti sebanyak 378 orang penerima bantuan sandang pangan. Anak terlantar di luar panti sebanyak 578 orang penerima bantuan sandang pangan. Serta gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 350 orang penerima bantuan sandang pangan.

Wesly berharap bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan. Sehingga dapat membantu meringankan beban, meningkatkan kemandirian, serta memberikan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ditegaskannya, Pemko Pematangsiantar berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wesly menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinsos P3A, yang bekerja sama dengan camat, lurah, pekerja sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah bekerja keras dalam proses verifikasi pendataan dan penyerahan bantuan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Melalui program ini, Wesly juga berharap dapat memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial dalam membangun Kota Pematangsiantar yang lebih Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga," tutup Wesly.

Sebelumnya, Kepala Dinsos Sosial P3A Kota Pematangsiantar Agustina Bulan Lasma Sihombing SSos MSi dalam laporannya menyampaikan, penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi kelompok rentan dari resiko krisis ekonomi. Bantuan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

Sasaran bantuan sosial meliputi penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, serta gelandangan dan pengemis di luar panti.

"Yang semuanya telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan," tukasnya.

Disampaikannya, penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar bertujuan membantu kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai ketentuan standar pelayanan minimal. Sehingga penerima manfaat memeroleh pelayanan dengan secara layak, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Di kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely yang mewakili Wali Kota Wesly, meninjau Pelayanan Lansia, Pelayanan Disabilitas, dan Pelayanan Anak yang disiapkan di lokasi tersebut.

Bantuan yang diberikan meliputi: selimut, kaos, telur 1 papan, minyak goreng 2 kg, gula pasir 2 kg, dan beras 30 kg.

Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak, SKM MKes, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sudarsono DT Sipayung SSos MSi, mewakili Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar, para camat, dan para lurah. (LP)

Kominfo melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Dashboard Satu Data untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik

admin — Thu, 09 Jul 2026 11:06:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Upaya tersebut melalui Dashboard Satu Data Kota Pematangsiantar sebagai Platform Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data untuk Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan secara Real Time, sebagai Rancangan Proyek Perubahan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Dashboard Satu Data untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Selasa (07/07/2026) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratna Ulih Naibaho SE MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP MSc, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arri Suaswandhy Sembiring SSTP, MSi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan SPd MH, Kepala Dinas Pariwisata Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP.

Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing menyampaikan, di era perkembangan teknologi saat ini, validitas data menjadi kebutuhan penting bagi Pemko Pematangsiantar dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, inovasi Dashboard Satu Data diharapkan mampu membantu Pemko Pematangsiantar dalam melakukan monitoring kinerja, merumuskan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy, serta menjadi dasar dalam tata kelola data di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

"Harapannya, data dari inovasi Dashboard Satu Data ini dapat dipakai sebagai bahan rapat dalam merumuskan kebijakan di Kota Pematangsiantar, sehingga pendapatan daerah dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat semakin optimal," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh perangkat daerah yang hadir dapat mendukung inovasi tersebut sebagai bagian dari upaya transformasi Satu Data di Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Happy Oikumenis Daely menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi. Ia berharap proyek perubahan ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan pelatihan selesai, tetapi benar-benar dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi Pemko Pematangsiantar serta masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala BPKPD Alwi Adrian Lumban Gaol, juga menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, Dashboard Satu Data diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam integrasi layanan digital di Kota Pematangsiantar. Sehingga ke depan dapat memudahkan masyarakat, terutama dalam pengurusan pajak dan perizinan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi menyampaikan harapannya agar seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan inovasi ini. Menurutnya, keberhasilan Dashboard Satu Data membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah agar dapat membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.

"Dukungan dari seluruh stakeholder sangat dibutuhkan agar inovasi ini tidak hanya menjadi rancangan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar," ujar Johannes.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan rancangan proyek perubahan. Dilanjutkan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir.

Melalui kegiatan ini, Pemko Pematangsiantar menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital, penguatan tata kelola data, integrasi layanan, serta penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat, terpadu, dan real time. (LP)

Brankas di Kafe de’Clan Signature Dibongkar, Penyidik Temukan Tumpukan Uang

admin — Thu, 09 Jul 2026 11:02:00 +0700+0700

JAKARTA – Penyidik menemukan tumpukan uang di dalam sebuah brankas saat menggeledah Kafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi proyek batu bara PLN.
Temuan tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyidikan. Hingga kini, penyidik masih melakukan penghitungan terhadap jumlah uang yang ditemukan di dalam brankas.
Selain menghitung uang tersebut, penyidik juga mendalami asal-usulnya serta menelusuri dugaan aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Kasus ini disebut telah menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus. Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan dan aparat penegak hukum masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap fakta-fakta hukum secara menyeluruh.
Seluruh pihak yang disebut dalam proses penyidikan tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.rel

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat TNI, Muncul Berbagai Spekulasi

admin — Thu, 09 Jul 2026 11:00:00 +0700+0700

Jakarta – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kembali menjadi sorotan publik setelah kediamannya di Jalan Radio I, Kramat Pela, Jakarta Selatan, dijaga ketat oleh personel TNI pada Rabu (8/7/2026).
Febrie merupakan salah satu tokoh penting di lingkungan Kejaksaan Agung. Ia memulai karier sebagai jaksa pada 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi, sebelum dilantik sebagai Jampidsus pada 6 Januari 2022. Selama menjabat, ia dikenal memimpin penanganan sejumlah perkara korupsi bernilai besar, termasuk kasus Jiwasraya, Asabri, dugaan korupsi tata niaga batu bara, serta perkara suap yang berkaitan dengan Ronald Tannur dan Zarof Ricar.
Penjagaan di rumah dinas maupun kediamannya kembali menjadi perhatian setelah sejumlah personel TNI bersenjata terlihat berjaga di lokasi. Berdasarkan keterangan resmi Mabes TNI, pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 serta Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung mengenai dukungan pengamanan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas. TNI juga menegaskan bahwa pengamanan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum.
Peristiwa ini terjadi setelah adanya penggeledahan oleh Polri di Cafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut disebut berkaitan dengan penyidikan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLN, perkara Jiwasraya dan Asabri, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT CBS.
Sejumlah pihak, termasuk Indonesia Police Watch (IPW), menyampaikan dugaan adanya keterkaitan lokasi yang digeledah dengan Febrie Adriansyah. Namun hingga kini, dugaan tersebut masih berupa pernyataan dari pihak tertentu dan belum merupakan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum. Belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya keterlibatan Febrie dalam perkara-perkara tersebut.
Ini juga bukan kali pertama pengamanan TNI di kediaman Febrie menjadi perhatian publik. Pada Agustus 2025, pengamanan serupa juga sempat dilakukan dan memicu perdebatan mengenai batas kewenangan pengamanan terhadap pejabat penegak hukum.
Di satu sisi, pemerintah melalui TNI menyatakan bahwa pengamanan tersebut merupakan prosedur resmi untuk menjamin keamanan jaksa yang menangani perkara strategis. Di sisi lain, kemunculan personel TNI dalam jumlah besar di kediaman seorang pejabat yang namanya dikaitkan dalam berbagai dugaan menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka ataupun menyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan sesuai asas praduga tak bersalah.red

Rumah Digusur Bupati, Ibu Ponisah Ngadu ke Hamdani Syahputra Saat Reses Tahap II

admin — Thu, 09 Jul 2026 08:56:00 +0700+0700

Deli Serdang - Dengan suara terbata-bata ibu Ponisah mengadukan nasibnya kepada H. Hamdani Syahputra S.sos saat menggelar reses tahap II di Jalan Batang Kuis Desa Pagar Merbau III, Selasa (7/7) pukul 16.00 wib, di kawasan perumahan Pemda.
"Saya sangat berharap bapak wakil ketua DPRD bisa membantu kami tanyakan ke bupati kenapa tega menggusur rumah kami,"ungkap wanita berusia 70 tahun ini.
Warga Tanjung Garbus 1 ini mengaku, sudah puluhan tahun mendiami rumah tersebut. "Kami tidak pernah ada masalah, tapi saat ini tiba-tiba rumah kami malah digusur. Mohonlah bantu kami pak Hamdani,"ucapnya menahan tangis.
Mendengar keluhan warga tersebut, Wakil ketua DPRD Deli Serdang ini menuturkan sebelumnya pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi ke bupati agar tidak ada penggusuran terhadap rumah warga.
"Namun rekomendasi kami sebagai pimpinan DPRD tidak direspon sama sekali oleh bupati, beliau tetap melakukan penggusuran terhadap rumah warga,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, acara yang dihadiri kepala Desa Budi Cahyadi juga berharap agar tanggul yang jebol akibat banjir di Dusun 1 bisa diperbaiki. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Camat Niwa Zafira akibat tanggul jebol tersebut ada 600 rumah yang terkena banjir.
Adanya laporan tersebut, H. Hamdani Syahputra akan menyampaikan kepada anggota komisi V DPR RI H. Musa Rajekshah agar disampaikan ke BWS terkait pembangunan tanggul yang jebol tersebut.
" Semoga persoalan ini bisa segera ditanggapi dan diselesaikan,"ucapnya seraya mengungkapkan selama dua tahun reses dirinya tidak pernah ada camat yang hadir atau mendampinginya."Padahal, kita disini mengadakan reses ingin menyerap aspirasi masyarakat,"ucapnya. (*)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap aman di tengah isu kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran.

Hal itu diketahui setelah Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan monitoring langsung ke Gudang Bulog Divre Asahan, Rabu (8/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Fadly Abdina didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang beserta jajaran melakukan pengecekan langsung terhadap stok beras yang tersimpan di gudang Bulog.

Usai menerima penjelasan dari pihak Bulog, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

"Stok beras SPHP di gudang Bulog aman untuk enam bulan ke depan. Pemerintah terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras agar tetap normal di pasaran," ujar Fadly.

Menurutnya, peran Bulog sangat strategis dalam menjaga stabilitas bahan pokok, khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas utama yang berpengaruh terhadap inflasi maupun deflasi daerah.

Ia menegaskan, Pemko Tanjungbalai akan terus memperkuat kerja sama dengan Bulog guna memastikan distribusi pangan berjalan baik.

Dalam waktu dekat, Pemko Tanjungbalai bersama Bulog akan menggelar pasar murah atau Gerakan Pangan Murah serta melakukan evaluasi terhadap keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) di Kota Tanjungbalai.

"Kolaborasi ini penting agar ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga. Kami juga akan mengevaluasi jumlah RPK yang ada sehingga penyaluran beras Bulog dapat lebih maksimal sampai kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang mengungkapkan, stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai 3.084.500 kilogram. Selain itu, tersedia pula Minyak Kita sebanyak 44.736 liter.

"Dengan jumlah stok yang ada saat ini, kebutuhan beras dipastikan aman hingga enam bulan ke depan," kata Dadang.

Ia menjelaskan, karena kapasitas Gudang Bulog Asahan yang terbatas, pihaknya juga menyiapkan cadangan stok di Gudang Bulog Medan.

Apabila persediaan di Asahan mulai menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan untuk memenuhi kebutuhan.

Bulog juga mengajak pelaku UMKM dan pedagang di Tanjungbalai untuk menjadi mitra melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

Saat ini jumlah RPK yang terdaftar sebanyak 27 unit, namun baru 14 RPK yang melakukan daftar ulang kesediaan.

"Dengan semakin banyaknya RPK, pendistribusian beras Bulog kepada masyarakat akan semakin lancar karena penyaluran dilakukan melalui jaringan RPK," pungkas Dadang.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:51:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergitas antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Partai Demokrat, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia ASRI (Asri, Sehat, Rapi, dan Indah), program Langit Biru, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam audiensi itu, Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai dr. Nurhimsyah Junedi Nasution bersama jajaran pengurus menyampaikan apresiasi atas sambutan Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Nurhimsyah mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk aksi gotong royong dan kerja bakti massal, bakti sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.

"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT Partai Demokrat ke-25 yang akan dilaksanakan pada 17 Juli mendatang dengan pusat kegiatan di kawasan Pasar Suprapto dan Masjid Menara Lima," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik langkah dan kepedulian DPC Partai Demokrat dalam mendukung kebersihan serta keindahan kota.

Menurutnya, gerakan bersama seperti ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan.

"Pemko Tanjungbalai akan mendukung kegiatan tersebut dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta perangkat daerah terkait, termasuk BPBD, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai," kata Mahyaruddin.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat menyambut HUT Partai Demokrat ke-25 tahun 2026. Menurutnya, audiensi tersebut menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung program sosial serta pembangunan daerah.

"Sinergitas ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," tutup Wali Kota.(eko)

Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:47:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah melalui penempatan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Selama tiga bulan sejak Maret 2026, sejumlah dokter PPDS FK USU menjalani masa residensi di Pulau Nias. dr. Trinidia Lubis, M.Ked(OG), bertugas di RSUD dr. M. Thomsen Gunungsitoli. Sementara dr. Ricky Bonatio Hutagalung, dr. Devinda Villarsi, dr. Edgar Anthony Petra Sihite, dan dr. Margareth Duma Sari Sirait ditempatkan di RSUD Tafaeri, Kabupaten Nias Utara.

Mereka berasal dari Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta Patologi Klinik. Selama bertugas, para dokter memberikan pelayanan di poliklinik, instalasi gawat darurat (IGD), hingga ruang operasi sebagai bagian dari proses pendidikan spesialis sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dr. Trinidia Lubis, tantangan bertugas di daerah kepulauan ternyata tidak seberat yang dibayangkan. Kendala bahasa dengan pasien lanjut usia yang menggunakan bahasa Nias dapat diatasi berkat bantuan tenaga kesehatan dan keluarga pasien.

Namun, tantangan terbesar justru berasal dari keterbatasan fasilitas penunjang, terutama belum tersedianya layanan bank darah selama 24 jam. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam penanganan kasus kegawatdaruratan, khususnya pada pasien obstetri yang membutuhkan transfusi darah segera.

Selain keterbatasan bank darah, layanan patologi anatomi dan sejumlah pelayanan subspesialis juga belum tersedia di Pulau Nias sehingga pasien masih harus dirujuk ke Medan dengan biaya dan waktu tempuh yang tidak sedikit.

Sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, FK USU dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada awal Maret 2026. Melalui kerja sama tersebut, FK USU memberikan prioritas kepada dokter putra-putri asli Nias untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan dukungan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, tujuh dokter asal Nias telah mengikuti program tersebut, empat di antaranya berasal dari Kabupaten Nias Utara.

FK USU juga melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RSUD Tafaeri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Tim yang dipimpin dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, PGDip PID FAAET, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D, bersama Dr. rer. medic dr. M. Ichwan, M.Sc., Sp.KKLP., Subsp.FOMC, Dr. dr. Taufik Sungkar, M.Ked(PD), Sp.PD., Subsp.GEH(K), dr. Andriamuri Primaputra Lubis, M.Ked(An), Sp.An-TI., Subsp.TI(K), dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked(Clin.Path), Sp.P.K., Subsp.N.R.(K), dr. Iman Helmi Effendi, M.Ked(OG), Sp.OG(K), dr. Malayana Rahmita Nasution, M.Ked(Clin.Path), Sp.P.K., Subsp.H.K.(K), serta para dokter residen USU memberikan berbagai layanan kesehatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan setempat.

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan ibu hamil dan USG, skrining batu empedu, pemeriksaan hemoglobin dan gula darah sewaktu, serta pelatihan kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat RSUD maupun puskesmas se-Kabupaten Nias Utara. Antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya peserta yang memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.

Dr. Taufik Sungkar mengatakan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Tafaeri karena sebelumnya layanan tersebut hanya tersedia satu kali dalam sepekan. Sementara dr. Inke Nadia menegaskan pengabdian masyarakat tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kapasitas tenaga kesehatan daerah melalui pelatihan berkelanjutan.

Melalui penempatan dokter spesialis, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan, FK USU berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat di Nias Utara semakin meningkat dan kebutuhan layanan spesialis dapat dipenuhi secara berkelanjutan. (C04)

Wakil Bupati Asahan Dukung Penuh Jamda XI Pramuka Sumut, Wadah Lahirkan Pemuda Berkarakter dan Berjiwa Pemimpin

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri pembukaan Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Kehadiran ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pembinaan generasi muda yang berkualitas.

Kegiatan pembukaan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara beserta jajaran, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota se-Sumatera Utara, ketua kwartir cabang se-provinsi, kepala OPD, hingga ribuan peserta dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Surya menyampaikan bahwa Jamda merupakan sarana strategis untuk membentuk karakter pemuda melalui penanaman nilai kepemimpinan, kedisiplinan, kreativitas, gotong royong, hingga kepedulian sosial. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertekad terus mendukung Gerakan Pramuka, karena inilah tempat terbaik mencetak sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, dan siap membangun daerah serta bangsa," ujarnya.

Poin istimewa pada penyelenggaraan kali ini adalah untuk pertama kalinya Jambore Daerah Sumatera Utara dilaksanakan tanpa membebankan biaya sepeser pun kepada seluruh peserta. Hal ini mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang menilai langkah tersebut sebagai terobosan positif agar semakin banyak pemuda berkesempatan mengikuti kegiatan kepramukaan.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara melaporkan bahwa total peserta beserta unsur pendukung mencapai 5.575 orang. Seluruh persiapan mulai dari keamanan, pelayanan kesehatan, transportasi hingga manajemen risiko telah disusun secara matang demi kelancaran acara.

Selama lima hari pelaksanaan hingga 12 Juli 2026, para peserta akan mengikuti beragam agenda mulai dari pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan kepramukaan, kegiatan bakti sosial hingga pentas seni budaya.

Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa kehadirannya di acara ini merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya pembinaan generasi muda. "Kami ingin menegaskan bahwa Kabupaten Asahan berkomitmen mencetak pemuda yang mandiri, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat mengabdi. Melalui Pramuka, nilai-nilai luhur itu tertanam kuat sejak dini," tegasnya.

Diharapkan melalui perhelatan besar ini, lahir kader-kader muda potensial yang tidak hanya berprestasi dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata mendorong kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Asahan, serta kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. (dre)

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:39:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus diwujudkan. Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, secara simbolis meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan 505 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Selasa (7/7/2026).

Prosesi peletakan batu pertama tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program bedah rumah yang akan menyasar ratusan keluarga di berbagai wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Sebanyak 505 unit rumah yang akan direhabilitasi pada tahun 2026 terdiri atas 185 unit penerima tahap pertama, 153 unit penerima tahap kedua, serta 167 unit penerima tambahan.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Menurutnya, pemerintah pusat mengalokasikan dua juta unit untuk program rehabilitasi atau bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara satu juta unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

"Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan tiga juta rumah. Dua juta di antaranya dialokasikan untuk program bedah rumah dengan bantuan pembelian material bangunan, sedangkan satu juta unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan oleh sektor swasta," ujar Saipullah.

Bupati Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena telah menyetujui sebagian usulan program bedah rumah untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mengungkapkan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 5.000 unit rumah untuk direhabilitasi secara bertahap selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 505 unit rumah telah disetujui. Insya Allah tahun depan akan ada tambahan sekitar 700 unit lagi yang mendapatkan bantuan. Harapan kita, selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh usulan sebanyak 5.000 unit rumah di Mandailing Natal dapat terealisasi," katanya.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada kesempatan itu, Saipullah juga mengingatkan seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) agar menjaga dan merawat rumah yang telah direhabilitasi sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang.

Menurutnya, rumah yang layak huni bukan hanya memberikan kenyamanan bagi penghuninya, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan keluarga.

"Dengan adanya bantuan rehabilitasi rumah ini, masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, nyaman, dan sehat. Karena itu, saya berharap rumah yang telah diperbaiki dapat dirawat dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama," pesannya.

Bupati menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak warga Mandailing Natal yang dapat menikmati hunian yang layak, sehat, aman, dan bermartabat, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring dengan pembangunan daerah.zal

Pesan Tegas Wabup Paluta Saat Lantik 6 Pejabat: Buktikan Amanah dengan Kinerja, Bukan Sekadar Jabatan

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:38:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan enam Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (7/7/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pergantian pejabat tidak hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kinerja birokrasi.

Dalam sambutannya, Basri Harahap menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan dedikasi, integritas, serta tanggung jawab penuh kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Ingat, jabatan bukan hak atau kebanggaan. Jabatan adalah amanah dan pengabdian," tegas Basri Harahap.

Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di lapangan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Nomor 821.2/288/K/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

- Asmar Hidayat Siregar, S.STP dipercaya sebagai Camat Batang Onang, setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- Hadi Yusuf Nasution, M.M dilantik sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Camat Batang Onang.
- Hamdan Al Muzahid, S.Hut., MM mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
- Asnawi Harahap, S.Sos., MM dipercaya menjadi Camat Dolok Sigompulon, dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- Heru Pranata, ST., M.Si dipromosikan menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, setelah sebelumnya bertugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
- Fachruddin Siregar, SE., MM dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Halongonan Timur, dari jabatan sebelumnya Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati memberikan perhatian khusus kepada para camat yang baru dilantik. Ia meminta mereka menjadi pemimpin yang hadir di tengah masyarakat serta aktif membangun sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Basri menekankan pentingnya koordinasi yang baik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), kepala desa, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen lainnya guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif.

"Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehadiran dan kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan warga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Sementara itu, kepada pejabat yang bertugas di Sekretariat Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup, Basri Harahap meminta agar terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, birokrasi yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan semangat pengabdian, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

Ia berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat bekerja dalam satu visi dan semangat yang sama untuk mewujudkan daerah yang beriman, cerdas, maju, dan beradat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM, para staf ahli, para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

Kapolres Padangsidimpuan Pastikan Bulls Motion Unity Fest Digelar Aman, Risk Assessment Dilakukan Polda Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:37:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) melaksanakan kegiatan Risk Assessment atau penilaian risiko menjelang pelaksanaan konser musik Bulls Motion Unity Fest yang akan digelar di Stadion HM Nurdin, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB di Stadion HM Nurdin yang berlokasi di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Risk Assessment dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh aspek keamanan, keselamatan, serta kesiapan lokasi konser telah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kegiatan hiburan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Tim Risk Assessment dipimpin langsung oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumut, Kombes Pol Lumban Gaol, S.H., S.I.K., M.Han. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Sumut AKBP Dr. Samsul Bahri Siregar, S.H., M.H., serta Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Sumut AKBP Yudiatnis, S.T., M.H.

Sementara itu, dari jajaran Polres Padangsidimpuan hadir Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabag Ops AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, serta personel Polres Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesiapan lokasi konser. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kondisi area stadion, jalur masuk dan keluar penonton, titik evakuasi, sistem pengamanan, kesiapan personel, hingga potensi risiko yang dapat muncul selama kegiatan berlangsung.

Direktur Pam Obvit Polda Sumut bersama tim juga memberikan sejumlah masukan teknis kepada panitia penyelenggara agar seluruh prosedur keamanan dapat dipenuhi sebelum konser digelar.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna mengatakan bahwa kegiatan Risk Assessment merupakan tahapan penting dalam memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai standar keamanan.

"Kegiatan Risk Assessment ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan telah dipersiapkan secara maksimal sebelum konser Bulls Motion Unity Fest dilaksanakan," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Ia menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan akan terus bersinergi dengan Polda Sumut, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak terkait guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang nantinya hadir untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia maupun petugas di lapangan. Dengan kerja sama semua pihak, kami berharap konser dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan," tambahnya.

Melalui pelaksanaan Risk Assessment ini, diharapkan seluruh rekomendasi yang diberikan tim Ditpamobvit Polda Sumut dapat segera dipenuhi oleh penyelenggara sehingga pelaksanaan Bulls Motion Unity Fest dapat berjalan sukses tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan seluruh peserta maupun penonton.zal

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:36:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Madina, Rabu (8/7/2026).

Dalam agenda tersebut, Bupati Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina Indah Annisa, didampingi Wakil Ketua Miftahul Falah.

Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan laporan atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah kepada lembaga legislatif.

Dalam pemaparannya, Saipullah menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

"Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di dalamnya memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bupati Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Madina yang telah melaksanakan rapat paripurna tersebut. Selain itu, ia memberikan penghargaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Bupati Saipullah memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2025.

Ia menyebutkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,81 triliun atau mencapai 95,6 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,90 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

"Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah," jelasnya.

Saipullah menegaskan, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan hanya menjadi bentuk kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Lebih lanjut, Bupati Madina menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ bersama DPRD memiliki nilai strategis karena menjadi ruang bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini mengandung arti pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan dari dewan yang terhormat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama," ungkapnya.

Bupati Saipullah berharap LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka serta bertanggung jawab.

Ia menambahkan, evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi pembangunan "Madina Maju, Madina Madani" melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.zal

Bupati Madina Bongkar Dampak Efisiensi Anggaran: Proyek Jalan, Sekolah hingga Irigasi Terpaksa Dibatalkan

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:35:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak besar terhadap laju pembangunan daerah.

Menurut Saipullah, sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah masuk dalam rencana pembangunan daerah harus dihentikan sementara akibat adanya pengurangan anggaran pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Bupati Madina saat menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Aula Hotel D'San Panyabungan, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Rabu (8/7/2026).

Saipullah menjelaskan, berbagai sektor pembangunan yang terdampak mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, pembangunan jaringan irigasi, hingga program penguatan sektor pertanian masyarakat.

"Perencanaan yang sudah kami susun untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan, sekolah, irigasi, dan pertanian, akhirnya harus kami batalkan karena adanya pemotongan anggaran tahun 2025," ujar Saipullah.

Beban Fiskal Madina Meningkat Akibat Pengurangan Anggaran dan Penambahan Pegawai

Selain berdampak terhadap pembangunan fisik, efisiensi anggaran juga mempengaruhi kondisi keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Bupati menjelaskan, tekanan fiskal semakin terasa setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan belanja pegawai pemerintah daerah.

Di sisi lain, Madina juga masih menghadapi dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan cukup luas, mulai dari ribuan hektare lahan masyarakat hingga sejumlah infrastruktur publik.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran pemulihan daerah semakin besar, sementara kemampuan fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Madina Tidak Mendapat Alokasi Tambahan TKD dari Dana yang Dikembalikan Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga menyoroti kebijakan pengembalian sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, dari total dana sekitar Rp10 triliun yang dikembalikan ke pemerintah pusat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi sekitar Rp6 triliun. Namun, menurutnya, Kabupaten Mandailing Natal tidak memperoleh tambahan dana tersebut.

"Dari total Rp10 triliun yang dikembalikan, Sumatera Utara mendapatkan Rp6 triliun. Namun Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun dari transfer tersebut," ungkapnya.

Atas kondisi itu, Saipullah berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar perhatian terhadap pembangunan Madina semakin ditingkatkan.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah perbaikan ruas jalan penghubung antara Panyabungan menuju kawasan Pantai Barat Madina.

Senada dengan Bupati Madina, Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis turut menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur daerah.

Menurut Erwin, kerusakan jalan provinsi menuju wilayah Pantai Barat tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat proses distribusi bantuan ketika terjadi bencana.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat memprioritaskan perbaikan jalur tersebut karena memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah timur dan barat Kabupaten Madina.

Terkait tidak masuknya Madina dalam penerimaan tambahan TKD, Erwin menilai kondisi daerah yang pernah mengalami bencana seharusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.

Ia juga menyebut Mandailing Natal memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara melalui berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.

"Kalau melihat potensi PAD dan kontribusi pajak, Mandailing Natal termasuk salah satu daerah yang memiliki peran besar," katanya.

Dalam agenda Kunker Dapil tersebut, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan VII hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Madina.

Adapun anggota DPRD Sumut yang hadir yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap berbagai persoalan pembangunan, terutama terkait infrastruktur dan dukungan anggaran, dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.zal

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Soroti Ketimpangan Bantuan Pemprov Sumut: "Jangan Jadikan Mandailing Natal Anak Tiri"

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:34:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Efendi Lubis, SH, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terkait minimnya perhatian kepada Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam penyaluran dana bantuan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang digelar di Aula Hotel D'San, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (8/7/2026).

Dalam forum yang turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta seluruh anggota DPRD Sumut Dapil VII itu, Erwin mengungkapkan kekecewaan masyarakat Madina terhadap kebijakan Pemprov Sumut yang dinilai belum memberikan perhatian yang adil kepada daerahnya.

Menurutnya, Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak bencana cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, wilayah Pantai Barat Madina sempat terisolasi akibat bencana alam yang melumpuhkan akses transportasi.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi.

"Saya mewakili masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan rasa prihatin atas perlakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap daerah kami. Terkait TKD, Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun. Padahal daerah ini mengalami dampak bencana yang sangat besar hingga kawasan Pantai Barat sempat terisolasi. Kami merasa Mandailing Natal seperti dianaktirikan," tegas Erwin.

Erwin juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan maupun penyaluran bantuan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan seluruh daerah di Sumatera Utara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan, terlebih bagi wilayah yang mengalami berbagai persoalan infrastruktur dan bencana.

"Jangan sampai karena kepentingan politik, Kabupaten Mandailing Natal justru menjadi daerah yang diperlakukan berbeda. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan perhatian yang sama," ujarnya.

Selain menyoroti perhatian Pemprov Sumut, Ketua DPRD Madina juga menyinggung rendahnya partisipasi perusahaan perkebunan dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut.

Dari sekitar 22 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Mandailing Natal, hanya sekitar 11 perusahaan yang hadir, itupun sebagian besar hanya mengirimkan perwakilan.

Menurut Erwin, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kepedulian perusahaan terhadap agenda resmi yang membahas berbagai persoalan daerah.

"Hari ini kita melihat sendiri, dari 22 perusahaan perkebunan yang ada di Mandailing Natal, kemungkinan hanya sekitar 11 yang hadir dan sebagian besar hanya diwakili. Ini menjadi gambaran bahwa agenda DPRD Provinsi belum dianggap penting oleh perusahaan. Apalagi kami sebagai DPRD kabupaten, tentu sering kali tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu masyarakat memilih langsung menyampaikan berbagai persoalan ke tingkat provinsi karena merasa aspirasi mereka kurang mendapat respons dari pihak terkait.

Erwin berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di Madina, memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga berharap persoalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) menuju kawasan Pantai Barat Mandailing Natal dapat segera dituntaskan.

Menurutnya, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Barat.

Ia berharap kunjungan kerja DPRD Sumut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Mandailing Natal.

Di akhir penyampaiannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara asal Daerah Pemilihan VII yang dinilainya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Mandailing Natal di tingkat provinsi.

"Kami dari unsur DPRD Kabupaten Mandailing Natal bersama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sumatera Utara putra-putri asli Mandailing Natal yang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi," tutupnya.

Adapun seluruh anggota DPRD Sumatera Utara Dapil VII yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.zal

GEMA PENA: Kepemimpinan Brigjen Pol. Tatar Nugroho Perkuat Kepercayaan Publik terhadap BNNP Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:05:00 +0700+0700

Medan – Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara (GEMA PENA) memberikan apresiasi kepada Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., atas sikap tegas dan terbuka dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram.

Ketua GEMA PENA, Julius Fadli, menilai langkah Brigjen Pol. Tatar Nugroho yang menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik mencerminkan kepemimpinan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

"Kami mengapresiasi ketegasan Brigjen Pol. Tatar Nugroho yang tidak membiarkan informasi yang dinilai tidak sesuai fakta berkembang tanpa klarifikasi. Sikap terbuka seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujar Julius Fadli.

Menurut Julius, keberhasilan BNNP Sumut dalam mengungkap berbagai kasus peredaran gelap narkotika selama ini merupakan bukti nyata bahwa jajaran BNNP Sumut terus bekerja keras melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Karena itu, isu mengenai dugaan barang bukti 1,5 kilogram sebaiknya disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan fakta dan proses hukum yang berlaku.

"Setiap informasi yang berkembang harus diuji berdasarkan data dan mekanisme hukum, bukan sekadar opini atau narasi yang belum dapat dibuktikan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum dan memberikan ruang kepada aparat dalam menjalankan tugasnya secara profesional," katanya.

Julius Fadli juga menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Tatar Nugroho, BNNP Sumut telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penyelamatan generasi muda dari bahaya narkotika.

"GEMA PENA mendukung penuh langkah Brigjen Pol. Tatar Nugroho beserta seluruh jajaran BNNP Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami berharap semangat, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan terus dipertahankan demi terciptanya Sumatera Utara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," tutup Julius Fadli.

Jalin Sinergitas Lintas Wilayah, Komandan Kodim 0208/Asahan Silaturahmi Erat Bersama Insan Pers dan Tokoh Pemuda

admin — Wed, 08 Jul 2026 18:11:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkuat kemitraan strategis lintas elemen masyarakat menjadi fokus utama Komandan Kodim 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P. Ia menggelar acara silaturahmi hangat bersama insan pers dan tokoh pemuda yang mewakili Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, hingga Kota Tanjungbalai, Rabu (8/7/2026).

Berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kegiatan ini menjadi wadah terbuka untuk menyamakan persepsi, mempererat komunikasi, serta membangun kerja sama yang semakin harmonis antara TNI Angkatan Darat, dunia pers, dan kalangan pemuda. Ketiga elemen ini dipandang sebagai pilar penting yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tugas Kodim 0208/Asahan.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Edy Syahputra menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi nyata yang telah diberikan oleh insan pers dan para tokoh pemuda selama ini. Kepada insan pers, ia menekankan pentingnya peran mereka dalam menyajikan informasi yang objektif, berimbang, dan mendidik guna menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara bagi para tokoh pemuda, ia menilai mereka adalah agen perubahan yang paling tepat untuk menanamkan semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

"Kami berharap pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi titik tolak komunikasi yang semakin terbuka dan erat. Kodim 0208/Asahan akan selalu membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan, berdiskusi, dan memperkuat kolaborasi dengan rekan-rekan pers maupun tokoh pemuda. Kita bahu-membahu mendukung setiap program pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan demi kemajuan bersama," ujar Dandim.

Pihak insan pers dan perwakilan tokoh pemuda menyambut sangat positif inisiatif tersebut. Mereka menyatakan bahwa silaturahmi ini menjadi momen berharga untuk memperkuat hubungan kemitraan, menyelaraskan langkah, serta meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian yang meliputi wilayah Asahan, Batu Bara, dan Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0208/Asahan menegaskan kembali komitmennya untuk terus merajut hubungan erat dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, guna mewujudkan persatuan yang kokoh, keamanan yang terjaga, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (tec)