Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:33:00 +0700+0700

P.sidimpuan | Sumut24.co

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah yang menyeret nama tersangka Risdianto Lubis (RL) Ex Polisi bersama istrinya, Saripah Hanum (SH) yang di kabarkan anggota DPRD disalahsatu partai kota Padangsidimpuan yang kini menjadi sorotan tajam publik.

Perkara ini bukan hanya soal angka fantastis, tetapi juga menyangkut kepercayaan, integritas dan dugaan penyalahgunaan nama institusi,Kamis, 2 April 2026.

Sejak tahun 2021 hingga 2025, pasangan ini diduga menjalankan praktik yang merugikan sedikitnya 34 personel Polres Padangsidimpuan. Modus yang digunakan pun terbilang serius mulai dari dugaan pemalsuan tanda tangan hingga pencatutan nama anggota kepolisian dan perwira tinggi dalam dokumen pengajuan pinjaman ke Bank BRI.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin puluhan aparat penegak hukum justru menjadi korban dalam skema yang diduga dilakukan secara sistematis?

Di tengah sorotan tersebut, pihak Polres Padangsidimpuan menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan telah sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP H. Naibaho, SH, MH, dengan tegas membantah tudingan adanya penyidikan yang tidak sah.

"Para penyidik telah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk praperadilan yang diajukan oleh pihak tersangka.

"Bahwa tentunya kita menunggu dan menghormati putusan praperadilan terhadap kasus ini," lanjutnya.

Namun di sisi lain, kritik publik terhadap tersangka terus menguat. Banyak pihak menilai bahwa jika dugaan ini terbukti, maka tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan terlebih karena melibatkan nama-nama aparat dan institusi negara.

Sorotan semakin tajam karena SH diketahui merupakan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2024–2029. Statusnya masih aktif sebagai wakil rakyat justru memperbesar ekspektasi publik terhadap integritas dan etika.

Tak hanya itu, keterlibatannya sebagai pengelola dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memicu kontroversi. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih adanya aturan internal partai berlambang kan banteng yang melarang kadernya terlibat dalam proyek semacam itu.

Dari sisi hukum, pasangan tersangka berpotensi dijerat sejumlah pasal dalam KUHP, di antaranya Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 372 tentang penggelapan, serta Pasal 263 terkait pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara.

Sementara, Belum lama ini Indonesia Anti Corruption Network (IACN) turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Koordinator IACN, Yohanes Masudede, menegaskan pentingnya transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum.

Ia mengingatkan bahwa lambannya keterbukaan progres perkara dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan publik.

"Lambannya keterbukaan progres perkara akan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum," ungkapnya.

Kasus ini kini bukan hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga cermin bagi publik dalam menilai sejauh mana integritas pejabat dan mantan aparat benar-benar dijaga.

Jika terbukti bersalah, maka publik berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka siapapun mereka.red

Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:32:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat dalam pertandingan futsal persahabatan antara Polres Padangsidimpuan dan Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan yang digelar pada Rabu (1/4/2026) sore.

Kegiatan olahraga tersebut berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB di Lapangan Futsal Polres Padangsidimpuan yang berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Pertandingan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antara institusi kepolisian dengan pihak perbankan di wilayah tersebut.

Dalam laga yang berlangsung seru itu, tim futsal Polres Padangsidimpuan tampil dominan dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor cukup telak, yakni 17–8 atas tim futsal Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

Kegiatan pertandingan persahabatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan dari kedua institusi. Hadir langsung dalam kegiatan itu Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., serta Kepala Cabang Bank Mandiri Padangsidimpuan Agus Hartono.

Selain itu, turut hadir Kasat Lantas AKP Jonni Silalahi, S.H., Paursubbagdalops Bagops IPTU Andi Situmorang, S.H., Kanit Regident Sat Lantas IPDA Joko Winarno, S.H., Kaurbinopsnal Satresnarkoba IPDA Amun Kamil Siregar, S.H., serta Kanitidik Satresnarkoba IPDA Bobby Arye, S.H., M.Psi.

Para staf Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan juga ikut meramaikan kegiatan tersebut bersama kedua tim futsal yang bertanding.

Pertandingan berlangsung dengan atmosfer yang santai namun tetap kompetitif. Kedua tim saling menunjukkan permainan terbaiknya, namun tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas sepanjang pertandingan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan olahraga bersama seperti ini menjadi salah satu cara efektif untuk mempererat hubungan antarinstansi.

"Pertandingan futsal persahabatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas antara Polres Padangsidimpuan dengan Bank Mandiri," ujar AKBP Wira Prayatna.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan semacam ini memberikan dampak positif bagi kesehatan serta membangun komunikasi yang lebih baik di luar aktivitas formal pekerjaan.

"Melalui kegiatan olahraga bersama, kita bisa menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan kekompakan antarinstansi," tambahnya.

Setelah pertandingan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara jajaran Polres Padangsidimpuan dan pihak Bank Mandiri Cabang Padangsidimpuan sebagai bentuk kebersamaan dan kenang-kenangan dari pertandingan persahabatan tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran melalui olahraga bersama.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan seperti ini juga menjadi bukti bahwa sinergi dapat dibangun tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga lewat kegiatan positif seperti olahraga.zal

Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:31:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mengambil langkah nyata dengan merehabilitasi Jembatan Gantung Merah Putih yang menjadi jalur utama aktivitas masyarakat di Desa Muaratais I, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (2/4/2026).

Jembatan yang menghubungkan Desa Muaratais I dengan Kelurahan Bintuju tersebut selama ini menjadi akses vital bagi warga. Namun, kondisi jembatan yang mengalami kerusakan cukup lama sempat menghambat berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi serta perjalanan anak-anak menuju sekolah.

Melihat kondisi tersebut, Polres Tapanuli Selatan turun langsung melakukan perbaikan guna memastikan jembatan kembali aman dan dapat digunakan masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H. Ia menegaskan bahwa perbaikan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses transportasi dan pendidikan.

Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar, baik untuk mobilitas warga maupun distribusi hasil pertanian.

"Jembatan ini menjadi akses utama masyarakat untuk beraktivitas, termasuk bagi anak-anak yang setiap hari pergi ke sekolah. Kami ingin memastikan jembatan ini kembali aman dan layak digunakan," ujar Yon Edi Winara di sela kegiatan.

Kapolres juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar Polri turut berkontribusi dalam membantu pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar Polri dapat hadir membantu pembangunan fasilitas publik, terutama infrastruktur penghubung di daerah.

"Kami menindaklanjuti arahan pimpinan agar Polri benar-benar hadir di tengah masyarakat, termasuk membantu perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi warga," tambahnya.

Proses rehabilitasi jembatan diperkirakan berlangsung selama sekitar 10 hari. Selama proses tersebut, personel Polres Tapanuli Selatan bekerja bersama masyarakat setempat untuk mempercepat penyelesaian perbaikan.

Gotong royong antara aparat kepolisian dan warga menjadi bukti nyata sinergi dalam membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Desa Muaratais I, Abdul Jalil Harahap, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polres Tapanuli Selatan dalam memperbaiki jembatan tersebut.

Ia mengatakan, jembatan tersebut sangat penting bagi kehidupan warga, terutama bagi para petani dan pedagang yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk membawa hasil panen.

"Jembatan ini sangat vital bagi masyarakat. Anak-anak sekolah setiap hari melintas di sini, begitu juga warga yang membawa hasil pertanian. Kami sangat terbantu dengan kehadiran Polri yang turun langsung memperbaiki jembatan ini," ujarnya.

Kegiatan rehabilitasi jembatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dan unsur pemerintah daerah, di antaranya para pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, Kapolsek Batang Angkola Kompol R. Triharjanto, Sekretaris Camat Angkola Muaratais Nursia Siregar, Kepala Desa Muaratais I Abdul Jalil Harahap, serta perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Sekda Madina Afrizal Nasution Minta ASN Tingkatkan Disiplin

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:30:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Afrizal Nasution, menekankan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta percepatan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan pengurus Korwasis Madina di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kamis (02/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Afrizal menjelaskan bahwa sebagai Sekda, dirinya memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi administratif yang kuat, perumusan kebijakan yang tepat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi kunci agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Sebagai Sekretaris Daerah, tugas utama kami adalah memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah kebijakan pembangunan. Program yang dijalankan harus memiliki tingkat urgensi yang jelas serta memberikan daya ungkit besar bagi kemajuan daerah," ujar Afrizal.

Afrizal menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus mampu meningkatkan kinerja serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai bahwa sinergi dan keselarasan kerja antar OPD sangat penting agar visi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara maksimal.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus menjadi prioritas utama bagi seluruh aparatur pemerintah.

Lebih lanjut, Afrizal menyebut reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda penting yang terus didorong oleh pemerintah daerah. Reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan efektif.

Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan publik serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Reformasi birokrasi harus berjalan cepat. ASN harus memiliki orientasi kuat pada pelayanan publik. Selain itu, kedisiplinan dan profesionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan tugas pemerintahan," tegasnya.

Sebagai pimpinan administratif tertinggi di lingkungan pemerintah daerah, Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai perangkat daerah agar bekerja secara terintegrasi.

Afrizal menyebut bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kekuatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah.

"Sekda bertindak sebagai penggerak koordinasi antar perangkat daerah. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Afrizal juga mengajak insan pers untuk terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Ia menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan perkembangan pembangunan sekaligus memberikan kritik yang konstruktif demi kemajuan daerah.

"Kami berharap media dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Selain itu, media juga kami harapkan dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Afrizal mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk terus menjaga persatuan serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, mendukung program pembangunan, serta terus berpartisipasi aktif dalam memajukan daerah kita tercinta," tutupnya.zal

59 Pejabat Dilantik Sekaligus! Bupati Madina Saipullah Nasution Kirim Pesan Tegas ke ASN

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:29:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali melakukan penyegaran di lingkungan birokrasi. Sebanyak 59 pejabat Eselon III dan Eselon IV resmi dilantik oleh Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, Kamis (2/4/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rohaniawan yang memandu prosesi sumpah jabatan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/0245/K/2026 dan Nomor 821.29/1171/K/2025 tentang pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, setiap jabatan memiliki tantangan dan bidang kerja yang berbeda sehingga para pejabat yang dilantik harus mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

"Mutasi dan rotasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan ASN. Karena setiap bidang memiliki karakteristik berbeda, maka saudara yang ditempatkan di posisi baru harus segera menyesuaikan diri," ujar Saipullah.

Bupati juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa pejabat pemerintah akan selalu berada dalam pengawasan publik, baik dari masyarakat maupun media.

Menurutnya, integritas menjadi modal penting agar setiap pejabat mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Dengan modal integritas, saya berharap saudara sekalian mampu menghadapi sorotan masyarakat dan media. Selain itu, saya juga mengharapkan adanya dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas," pesannya.

Saipullah menilai para pejabat yang dilantik telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas di jabatan baru. Hal tersebut karena mereka telah melewati berbagai proses pendidikan serta pengalaman selama berkarier sebagai ASN.

Ia menyebut para pejabat tersebut telah memiliki bekal pendidikan formal, pendidikan teknis, hingga pengalaman kerja yang cukup dalam birokrasi pemerintahan.

"Kami yakin Bapak dan Ibu yang dilantik hari ini sudah memiliki kemampuan yang mumpuni. Saudara sekalian memiliki pendidikan formal, pelatihan teknis, serta pengalaman yang cukup selama berkarier sebagai ASN," tegasnya.

Di akhir arahannya, Bupati Madina menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik tidak perlu terlalu lama beradaptasi di jabatan baru. Ia menilai proses belajar dapat dilakukan sambil menjalankan tugas.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat agar segera bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik bagi masyarakat.

"Tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Belajar bisa dilakukan sambil bekerja. Yang terpenting, jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional," tutup Saipullah.

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di daerah tersebut.zal

Kelistrikan Dibahas Serius, PLN dan Pemkab Madina Sepakat Sinkronkan Data Lampu Jalan

admin — Sat, 04 Apr 2026 00:28:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan sektor kelistrikan di daerah.

Penandatanganan MoU berlangsung di ruang kerja Bupati Mandailing Natal, Kamis (2/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Madina H. Saipullah Nasution hadir didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Sekretaris Daerah Afrizal, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara dari pihak PLN, penandatanganan dilakukan oleh Irham Sofwan selaku perwakilan PT PLN (Persero), yang bertindak sebagai pihak pertama dalam kerja sama tersebut.

Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kelistrikan, khususnya terkait pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Mandailing Natal.

Kepala ULP PLN Panyabungan, Muhammad Iqbal Rangkuti, menjelaskan bahwa inti dari kerja sama ini adalah menyinkronkan data lampu penerangan jalan antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Madina.

Menurutnya, pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan pengelolaan penerangan jalan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemeliharaan jaringan hingga penghitungan konsumsi energi.

Selain itu, validitas data juga berpengaruh terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan agar lebih transparan dan tepat sasaran.

"Fokus utama MoU kali ini adalah melaksanakan kerja sama terkait pendataan penerangan jalan umum, sehingga sinkronisasi data antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih baik," jelas Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan bahwa dalam MoU tersebut belum membahas secara khusus mengenai pemerataan listrik di desa-desa terpencil yang belum teraliri listrik.

Menurutnya, isu tersebut memang kerap menjadi aspirasi masyarakat di Mandailing Natal. Namun pembahasannya kemungkinan akan dilakukan pada tahap koordinasi atau kerja sama lanjutan antara PLN dan pemerintah daerah.

Dengan kata lain, kerja sama kali ini lebih difokuskan pada penguatan sistem pendataan dan pengelolaan penerangan jalan yang sudah ada.

Dalam kesempatan itu, pihak PLN juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan di Mandailing Natal.

Salah satu kendala yang sering muncul adalah persoalan administratif maupun teknis, terutama terkait izin penggunaan lahan untuk pemasangan tiang listrik atau jaringan distribusi.

Selain itu, kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa wilayah di Mandailing Natal memiliki akses jalan yang terbatas, sehingga menyulitkan mobilisasi material pembangunan jaringan listrik.

"Beberapa lokasi sulit dijangkau karena kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, sehingga pengiriman material menjadi terhambat," ungkap Iqbal.

PLN berharap, melalui kerja sama ini komunikasi antara perusahaan listrik negara tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat semakin solid.

Sinergi yang kuat dinilai penting untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat.zal

Rico Waas: Penataan Trotoar Harus Punya Perencanaan Matang, Humanis, dan Estetis

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya perencanaan matang, humanis, serta pertimbangan estetika dalam penataan trotoar.

"Pembangunan Medan harus mempunyai konsep yang benar. Sekali dibangun harus bertahan lama," tekan Rico Waas saat memimpin rapat penataan trotoar di sejumlah lokasi, Kamis (2/4/2026) di rumah dinasnya.

Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan desain trotoar tidak boleh dibuat seragam, melainkan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan tiap kawasan.

"Perencanaan itu harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan sama semua, tetapi lihat per blok dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing," ujarnya di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas SDABMBK Ferri Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Suriono.

Rico Waas juga menekankan pentingnya peran perencana dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan desain infrastruktur yang akan dibangun. Menurutnya, pembangunan trotoar ke depan harus mengalami peningkatan kualitas.

"Jangan lagi kita bangun trotoar biasa. Skala Kota Medan harus naik, kualitasnya juga harus naik," tegas Rico Waas.

Selain itu, Wali Kota meminta agar pembangunan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari material, sistem drainase, pencahayaan, hingga akses bagi penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara jalur pejalan kaki, ruang hijau, dan fasilitas umum lainnya.

"Trotoar itu bukan sekadar jalan kaki, tetapi harus ada ruang hijau, penerangan, dan akses yang baik untuk semua, termasuk penyandang disabilitas," kata Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan agar pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru tanpa perencanaan yang matang karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita hanya menutup jalan tanpa perencanaan yang baik. Masyarakat jadi tidak nyaman," ujarnya.

Rico Waas meminta seluruh pihak terkait merancang setiap titik pekerjaan secara detail, termasuk menyesuaikan dengan kondisi jalan yang sempit maupun kebutuhan parkir.

"Semua harus direncanakan secara detail dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Intinya, kita ingin hasil yang terbaik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

Adapun ruas jalan yang direncanakan akan dilakukan penataan trotoar, antara lain Jalan HM Yamin, Jalan Zainul Arifin, Jalan Juanda, Jalan Monginsidi, Jalan Setia Budi, Jalan Masjid Raya hingga Jalan Mahkamah, serta Jalan Brigjen Katamso di kawasan Masjid Raya Al Mashun dan Istana Maimun. (Rel)

Pemko Tanjungbalai Ikuti Entry Meeting LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:38:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mulai memasuki tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan mengikuti entry meeting yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V itu diikuti dari ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini. Hadir pula Ketua DPRD Tengku Eswin, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Sekretaris DPRD Hamdani, Kepala Inspektorat Indra Halomoan Nasution, Kepala BPKPD Siti Fatimah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Entry meeting ini merupakan tahap awal dalam proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah wilayah V yang mencakup Pulau Jawa dan Sumatera.

Sekretaris Daerah Nurmalini mengatakan, Pemko Tanjungbalai berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Menurut dia, pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara terbuka.

"Kami siap memberikan akses seluas-luasnya kepada tim BPK agar proses pemeriksaan berjalan maksimal dan menghasilkan laporan yang berkualitas," ujar Nurmalini.

Ia menambahkan, sikap proaktif dan kooperatif diperlukan agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu, termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyebut entry meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan semester I tahun 2026.

Menurut Widhi, kegiatan ini menjadi sarana penyamaan persepsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada akhir Maret 2026.(eko)

TPT Tanjungbalai Turun Jadi 3,81 Persen, Wali Kota Mahyaruddin Paparkan Strategi dan Inovasi

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:35:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memaparkan capaian dan strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tanjungbalai yang terus menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2025, TPT Tanjungbalai tercatat sebesar 3,81 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,08 persen. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Mahyaruddin saat mengikuti agenda penilaian kinerja kepala daerah dalam dimensi penurunan pengangguran oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (1/4/2026).

"Meski masih sedikit di atas rata-rata, tren penurunan ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten," ujar Mahyaruddin.

Ia merinci, penurunan TPT terjadi sejak beberapa tahun terakhir, yakni 6,75 persen pada 2020, 6,59 persen pada 2021, 4,62 persen pada 2022, 4,47 persen pada 2023, 4,08 persen pada 2024, hingga turun menjadi 3,81 persen pada 2025.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari strategi yang difokuskan pada penguatan sektor jasa dan perdagangan, mengingat Tanjungbalai bukan daerah industri.

Pemko Tanjungbalai juga menetapkan isu pengangguran sebagai prioritas dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan.

Sejumlah langkah konkret yang dilakukan di antaranya penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan peralatan, dan akses pasar, pelaksanaan job fair, serta program link and match dengan enam SMK di Tanjungbalai.

Selain itu, Pemko juga menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Baznas Tanjungbalai, serta sejumlah lembaga pelatihan kerja swasta.

Pada tahun 2025, kerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan tersebut berhasil menyerap sebanyak 1.180 tenaga kerja.

Sebagai bentuk inovasi, Pemko Tanjungbalai juga menghadirkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai (SIKAT), layanan berbasis daring yang menyediakan informasi lowongan kerja, pemagangan, hingga peluang kerja dalam dan luar negeri.

Ke depan, Pemko menargetkan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan penempatan tenaga kerja secara bertahap hingga tahun 2027.
Mahyaruddin menegaskan, keberhasilan menekan angka pengangguran membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Kolaborasi Atasi Pencemaran Lingkungan di Teluk Nibung

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:31:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, khususnya pencemaran di Kecamatan Teluk Nibung.

Hal itu disampaikan Mahyaruddin saat membuka sosialisasi dan rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, dan ketenagakerjaan di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar Ritonga, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pelaku usaha, termasuk pengusaha gudang ikan.

Menurut Mahyaruddin, persoalan pencemaran lingkungan menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir, terutama yang diduga bersumber dari aktivitas gudang ikan dan sektor industri lainnya di Teluk Nibung.

"Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat," ujar Mahyaruddin.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait perizinan, pengelolaan limbah, dan aspek ketenagakerjaan.

"Kami meminta seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan berkelanjutan," katanya.

Mahyaruddin menambahkan, upaya penanganan pencemaran lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Ia berharap, melalui sinergi yang kuat, penanganan persoalan lingkungan di Tanjungbalai dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS, yakni elok, maju, agamis, dan sejahtera.(eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Program MBG di Posyandu Asoka, Pastikan Tepat Sasaran

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:28:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina turun langsung memantau pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Asoka, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Fadly didampingi Staf Ahli TP PKK Desi Fadly Abdina, Camat Sei Tualang Raso Gando Tuah, serta jajaran terkait. Ia melihat langsung proses distribusi hingga konsumsi makanan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menurut Fadly, monitoring ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai pedoman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Program Makanan Bergizi Gratis ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan makanan, mulai dari proses pengolahan hingga penyaluran kepada penerima manfaat.

Selain itu, Fadly menyebut kegiatan monitoring lapangan menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berjalan optimal.

Ia juga mengapresiasi peran tenaga kesehatan, kader posyandu, dan perangkat kelurahan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut.

"Kami berharap seluruh pihak terus menjaga komitmen dan sinergi agar program ini dapat berjalan berkelanjutan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga disertai edukasi gizi dan konseling kesehatan bagi ibu balita dan ibu hamil.

Materi yang diberikan meliputi pentingnya ASI eksklusif, pola makan seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Anwar Ruzi, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Tanjungbalai Arman Syahputra, Plt Kepala Dinas DP3A dan PM Irma Suryani, serta tenaga kesehatan dan kader TP-PKK.(eko)

Polda Sumut Pastikan Ibadah Jumat Agung Aman dan Lancar, Pengamanan Berlanjut hingga Paskah

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:24:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama polres jajaran memastikan pelaksanaan ibadah Jumat Agung di berbagai gereja pada Jumat berjalan aman, tertib, dan lancar, di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum libur panjang akhir pekan keagamaan.

Pengamanan juga akan dilanjutkan hingga Hari Paskah pada Minggu (05/04/26), termasuk pada jalur-jalur wisata dan pusat keramaian di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Situasi keamanan yang kondusif pada pelaksanaan Jumat Agung hari ini menjadi fokus utama kepolisian, agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan penuh kekhusyukan. Aparat kepolisian disiagakan di gereja-gereja prioritas melalui pola pengamanan terbuka dan tertutup, mulai dari penjagaan di pintu masuk, pengawasan area parkir, patroli sekitar rumah ibadah, hingga pengaturan arus lalu lintas jemaat.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa pengamanan Jumat Agung bukan hanya berorientasi pada aspek pengamanan fisik, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung lancar tanpa gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu kekhidmatan jemaat.

"Fokus utama kami adalah memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan aman, nyaman, dan lancar. Kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk pelayanan Polri agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan negara pada momentum keagamaan yang sakral ini," kata Ferry Walintukan.Jum'at (03/04/26).

Ia menambahkan, pengamanan dilakukan secara menyeluruh oleh Polda Sumut bersama seluruh polres jajaran, dengan pendekatan yang mengedepankan kesiapsiagaan, pelayanan humanis, dan antisipasi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Di Kota Medan, pengamanan diperkuat melalui langkah sterilisasi sejumlah gereja oleh personel Satuan Brimob Polda Sumut, khususnya unsur Jibom dan tim pendukung pengamanan lainnya. Langkah preventif itu dilakukan untuk memastikan lokasi ibadah steril dari benda mencurigakan maupun potensi ancaman lainnya sebelum jemaat memasuki area gereja.

Sterilisasi dilakukan di sejumlah gereja prioritas dengan pemeriksaan menyeluruh pada ruang ibadah, altar, kursi jemaat, lorong, halaman, hingga area parkir. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ibadah berlangsung aman sejak sebelum dimulai hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

Secara umum, pelaksanaan ibadah Jumat Agung di sejumlah wilayah di Sumatera Utara hingga Jumat sore terpantau berlangsung kondusif dan lancar. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan khidmat, sementara personel kepolisian bersama unsur pengamanan internal gereja terus melakukan pemantauan untuk memastikan situasi tetap terkendali.

Laporan dari jajaran kewilayahan juga menunjukkan pola pengamanan serupa diterapkan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya.

Menurut Ferry, pengamanan ini tidak berhenti pada Jumat Agung. Polda Sumut telah menyiapkan pola pengamanan lanjutan untuk Hari Paskah pada Minggu, 5 April 2026, mengingat sejumlah gereja masih akan melaksanakan rangkaian ibadah lanjutan dengan potensi kehadiran jemaat yang tinggi.

"Pengamanan akan terus berlanjut sampai seluruh rangkaian ibadah Paskah selesai. Kami ingin memastikan situasi tetap aman dan ibadah pada Minggu nanti juga berjalan tertib, khidmat, dan lancar," ujarnya.

Selain pengamanan rumah ibadah, Polda Sumut juga memperluas fokus pengamanan pada aktivitas masyarakat selama akhir pekan, terutama di kawasan wisata, jalur-jalur favorit liburan, pusat rekreasi keluarga, serta simpul-simpul lalu lintas yang diperkirakan mengalami peningkatan arus kendaraan mulai Jumat hingga Minggu.

Pengamanan ini dipandang penting karena momentum Jumat Agung dan Paskah tahun ini beririsan dengan long weekend yang berpotensi mendorong lonjakan kunjungan wisata keluarga.

Kepolisian menilai, pola pengamanan akhir pekan harus dilakukan secara terpadu karena mobilitas masyarakat tidak hanya terpusat di rumah ibadah, tetapi juga bergeser ke lokasi wisata setelah rangkaian ibadah selesai.

Oleh sebab itu, pengamanan diarahkan untuk mengantisipasi kemacetan, kepadatan parkir, potensi gangguan kamtibmas, hingga risiko kecelakaan lalu lintas di jalur-jalur padat.

"Karena ini long weekend, kami juga menaruh perhatian pada kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk ke kawasan wisata. Jadi yang kami jaga bukan hanya gereja, tetapi juga arus pergerakan masyarakat secara umum agar semuanya tetap aman dan nyaman," kata Ferry.

Dengan pengamanan berlapis yang dilakukan sejak Jumat Agung hingga Hari Paskah nanti, Polda Sumut ingin memastikan seluruh aktivitas masyarakat pada akhir pekan ini — baik beribadah, bersilaturahmi, maupun berwisata — dapat berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

Hingga Jumat malam, situasi kamtibmas di wilayah Sumatera Utara dilaporkan tetap aman dan terkendali, dan aparat kepolisian akan terus melakukan pemantauan sampai seluruh rangkaian ibadah Paskah dan aktivitas akhir pekan masyarakat selesai.(W05)

SPS Pusat Tunjuk Mukhtaruddin Usman Plt Ketua

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:09:00 +0700+0700

Banda Aceh | Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, menunjuk Mukhtaruddin Usman, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh. Penunjukan Mukhtaruddin Usman didasari surat SPS Pusat yang dikeluarkan pada 17 Maret 2026, Nomoor : 07/III/SPS/2026/LXXIX, dengan perihal penetapan pelaksana Tugas SPS Aceh dan Pelaksanaan Musdaprov.

Surat yang ditandatangani langsung Ketua Umum SPS Pusat, Januar P Ruswita dan Asmono Wikan, Sekretaris Jenderal SPS Pusat, di Jakarta. Penunjukan Mukhtaruddin Usman, mengingat berakhirnya masa kepengurusan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh pada 1 April 2026.

"Kemudian menimbang pelaksanaan Musdaprov yang sebaiknya dilaksanakan di luar Bulan Ramadhan, maka, dengan ini SPS Pusat menetapkan Mukhtaruddin Usman, Direktur PT Atjeh Media Group (Terverifikasi Faktual Dewan Pers) sebagai Ketua Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua SPS Provinsi Aceh. Penetapan berlaku sejak 1 April hingga pelaksanaan Musdaprov SPS Aceh," kata Januar P Ruswita.

Itu sebab, SPS Pusat memberi mandat kepada Plt. Ketua SPS Aceh agar selanjutnya bertugas mempersiapkan Musdaprov Aceh, paling lambat dilaksanakan tiga bulan terhitung sejak berakhirnya masa kepengurusan SPS Aceh, yakni 1 Juli 2026.

"Semoga SPS Aceh di bawah kepemimpinan Mukhtaruddin Usman selalu mendapat ridha agar mampu mempersiapkan musdaprov dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya industri pers yang sehat dan martabat. Amin," tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Mukhtaruddin Usman, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi atas penunjukan dirinya sebagai pemegang mandat organisasi konstituen dewan pers itu.

"Ini semua berkat dukungan rekan-rekan semua di SPS Aceh yang terus solid dalam mewujudkan industri pers yang sehat dan martabat di tanah rencong tercinta ini," katanya.

Menurutnya, banyak capaian di level nasional yang telah diraih SPS Aceh dibawah nahkoda dirinya, berkat kekompakan yang begitu besar antar pengurus dan anggota.

"Semoga kekompakan ini terus terjalin dan ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik," kata Mukhtaruddin Usman. Rel

Dugaan Pemberian Mobil ke Kejari Karo Diungkap Hinca di DPR

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:07:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, , mengungkap dugaan adanya pemberian fasilitas berupa kendaraan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kepada .

Hal itu disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama yang membahas kasus , eks terdakwa dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dalam forum tersebut, Hinca menyebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, , bersama jajarannya diduga menerima sejumlah kendaraan dari Bupati Karo, .

"Mobil yang dipakai Kajari itu Toyota Kijang Innova BK 1094 S. Selain itu ada Nissan Grand Livina BK 1089 S, Toyota Fortuner BK 1180 S, dan beberapa unit lainnya," ujar Hinca dalam rapat.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan dalam RDPU, mengingat pentingnya independensi aparat penegak hukum dari potensi konflik kepentingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kejari Karo maupun Pemkab Karo terkait dugaan tersebut.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah. (red)

Malaysia Lancar MADANI Mart Pertama di Indera Mahkota

admin — Fri, 03 Apr 2026 23:02:00 +0700+0700

Indera Mahkota, — Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, hari ini merasmikan peluncuran MADANI Mart pertama di Indera Mahkota sebagai sebahagian daripada inisiatif Yayasan MADANI dalam menangani isu kos sara hidup dan kestabilan bekalan barangan.
Menurut beliau, penubuhan MADANI Mart merupakan langkah strategik yang dirangka untuk jangka pendek dan panjang bagi merungkai krisis bekalan serta kenaikan harga barang yang membebankan rakyat.
"Insya-Allah, inisiatif ini bukan sahaja memberi kelegaan segera kepada pengguna, malah akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha memastikan akses kepada barangan keperluan pada harga berpatutan," katanya ketika berucap dalam majlis peluncuran tersebut.
MADANI Mart dijangka berfungsi sebagai platform alternatif yang menawarkan barangan asas pada harga lebih kompetitif, di samping memperkukuh rantaian bekalan domestik.
Inisiatif ini juga dilihat selari dengan agenda Ekonomi MADANI yang menekankan kesejahteraan rakyat serta pengagihan ekonomi yang lebih saksama.red

Indonesia Desak Investigasi Insiden Mematikan di Lebanon Selatan, Ini Kata Teguh Santosa

admin — Fri, 03 Apr 2026 22:59:00 +0700+0700

JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Umar Hadi, secara resmi mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh, transparan, dan segera atas insiden proyektil dan ledakan misterius di Lebanon Selatan.
Insiden tersebut menewaskan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tengah menjalankan misi penjaga perdamaian. Ketiga korban adalah Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu (Sertu) Muhammad Nur Ichwan.
Selain itu, lima prajurit lainnya mengalami luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, serta Praka Deni Rianto.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai langkah pemerintah Indonesia sangat penting untuk mengungkap motif dan modus di balik dua kejadian terpisah yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurut Teguh, situasi keamanan di Lebanon Selatan tidak dapat dilepaskan dari eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Iran.
"Saya melihat ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan ini mengikuti konflik yang sedang terjadi antara Israel dan Iran," ujar Teguh, yang juga dosen Hubungan Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, sebelum konflik memanas, wilayah penugasan batalion Indonesia relatif aman. Namun situasi berubah seiring meningkatnya ketegangan regional, terutama setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran dan kelompok-kelompok proksinya.
"Tetapi karena ada perang dan kemudian Iran juga didukung oleh proxy-proxy yang mereka miliki, maka Israel kelihatannya merasa perlu untuk menetralisir kekuatan proxy Iran, dalam hal ini Hizbullah yang berada di selatan Lebanon," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan tetap menjaga posisi objektif dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab sebelum hasil investigasi resmi dirilis.
Indonesia juga menolak menerima begitu saja klaim dari pihak-pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, dan menekankan pentingnya investigasi independen dan transparan.
Sikap tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjunjung hukum internasional serta memastikan perlindungan maksimal bagi personel yang bertugas di wilayah konflik.
"Sikap ini sudah benar," tutup Teguh.rd

Bayang-Bayang Dinasti di Madina: Jabatan Strategis Disorot, Kepentingan Publik Dipertanyakan

admin — Fri, 03 Apr 2026 18:51:00 +0700+0700

Mandailing Natal- Aroma kekuasaan yang terkonsentrasi di lingkaran sempit kembali menguat di Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan praktik dinasti dalam tubuh pemerintahan daerah kini tak lagi sekadar bisik-bisik, melainkan telah menjadi perbincangan terbuka yang mengundang kegelisahan publik.

Sorotan terhadap dugaan dinasti kekuasaan dalam pengisian jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal semakin menguat dan memicu kritik tajam.

Muhammad Sudirmin Nasution, CLP, CIJ, CWP—tokoh masyarakat Pantai Barat dan pengamat kebijakan publik—menjadi salah satu suara yang secara terang mengingatkan bahaya laten praktik tersebut.

Pernyataan ini mencuat pada Jumat (3/4/2026), di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu tata kelola pemerintahan daerah.

Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Penempatan jabatan yang diduga sarat kedekatan relasi dinilai berpotensi mengaburkan prinsip meritokrasi. Ketika loyalitas personal mengalahkan kompetensi, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas birokrasi—tetapi juga masa depan pelayanan publik.

Desakan publik mengarah pada evaluasi total terhadap struktur kekuasaan di lingkup Pemda Madina, dengan tuntutan agar proses penempatan jabatan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam pernyataannya yang lugas, Sudirmin menegaskan:

"Jangan jadikan pemerintahan di Mandailing Natal sebagai dinasti kekuasaan. Pemerintah ada untuk rakyat, bukan untuk memperkuat lingkaran kekuasaan tertentu."

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, praktik dinasti kerap berujung pada stagnasi birokrasi, konflik kepentingan, hingga menurunnya kepercayaan publik. Madina kini berada di persimpangan: memperbaiki arah tata kelola, atau membiarkan persepsi negatif terus menguat.

Namun demikian, sesuai prinsip praduga tak bersalah, dugaan ini tetap memerlukan klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah. Transparansi menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus membuktikan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.

Di tengah situasi ini, masyarakat diharapkan tetap kritis namun bijak—menyuarakan aspirasi berbasis data, serta tidak terjebak dalam arus informasi yang belum terverifikasi, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pers dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penutup:

Jika benar praktik dinasti dibiarkan tumbuh, maka yang terancam bukan hanya integritas birokrasi, tetapi juga harapan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah dituntut menjawab, bukan dengan retorika—melainkan dengan langkah nyata.

PAC PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG Bangunan Cafe Psr I Tanah Enam Ratus

darma — Fri, 03 Apr 2026 17:11:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pimpinan Anak Cabang Pemuda Karya Nasional (PAC PKN) Medan Marelan meminta Satuan Polisi Pamong Peraja (Sat Pol PP) agar melakukan upaya pemeriksaan terhadap Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG) bangunan yang akan dijadikan sebagai cafe di Psr 1 rel, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan.

"Kami (PAC PKN) Medan Marelan meminta kepada Sat Pol PP Kota Medan dan instansi terkait untuk memeriksa bangunan di Psr 1 rel, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan yang kita duga tidak memiliki izin PBG," ujar Ketua PAC PKN Medan Marelan, Muhammad Rifai Samosir didampingi, Sekjen PAC PKN Medan Marelan, Sudarmanto, Jumat (3/4/2026).

Menurut Muhammad Rifai, bangunan yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha makanan siap saji (cafe) yang berada tepat disamping bangunan perumahan Vayana Minsion terkesan melanggar retribusi Izin PBG dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan.

Sementara, Lurah Tanah Enam Ratus, Zumirel Adi Syahputra saat dikonfirmasi terkait bangunan tersebut menjelaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan himbauan agar pemilik segera mengurus izin PBG.

"Sudah pernah kita himbau untuk mengurus izin PBG nya. Nanti akan kita tindak lanjuti lagi," ucap Zumirel Adi Syahputra kepada wartawan saat dikonfirmasi

Dari amatan wartawan, bangunan yang akan menjadi usaha makanan siap saji (cafe) diduga tidak mengantongi izin PBG tanpak terlihat, sejumlah pekerja masih melakukan aktivitasnya.(W02)

Pemilihan Berlangsung Kondusif, Yusnar Resmi Nahkodai Wartawan Mitra Humas Polres Sergai

darma — Fri, 03 Apr 2026 14:43:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Yusnar Al-Banjari resmi terpilih sebagai Ketua Wartawan Mitra Humas Polres Sergai (WMHPS) untuk periode 2026–2028 dalam pemilihan yang berlangsung demokratis, terbuka, dan profesional.

Pemilihan ketua tersebut digelar di Ombe Cafe yang berada di belakang Mapolres Serdang Bedagai (Sergai), Kamis (2/4/2026) sore, dan diikuti oleh para wartawan yang tergabung sebagai mitra Humas Polres Sergai.

Dalam kontestasi tersebut, terdapat dua kandidat calon ketua, yakni Budiono dari media TIMENEWS dengan nomor urut 1 dan Yusnar Al-Banjari dari media ARKAMEDIA dengan nomor urut 2.

Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pencoblosan surat suara yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana yang diketuai Franky Gultom dengan sekretaris M. Arif H. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Budiono memperoleh 15 suara, sementara Yusnar Al-Banjari meraih 23 suara dari total 38 pemilih yang hadir. Dari jumlah 42 wartawan aktif yang memiliki hak suara, sebanyak empat orang tercatat tidak hadir dalam proses pemilihan tersebut.

Usai terpilih, Yusnar Al-Banjari menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan yang telah berpartisipasi dalam pemilihan. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama membangun organisasi agar semakin solid, profesional, serta mampu memperkuat peran wartawan sebagai mitra strategis kepolisian dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, hasil pemilihan hari ini sangat memuaskan. Sebanyak 23 rekan-rekan memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya untuk memimpin organisasi ini melalui proses pemilihan yang berjalan profesional dan adil," ujarnya.

Yusnar juga mengapresiasi kinerja panitia pelaksana yang dinilai telah menjalankan seluruh tahapan pemilihan secara terbuka dan profesional sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman, lancar, serta kondusif.

Ia menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan setelah terpilih adalah segera menyusun struktur kepengurusan baru guna menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah dirancang.

Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh jajaran Pejabat Utama (PJU) serta Polsek jajaran Polres Sergai untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus memperkuat kemitraan antara wartawan dan kepolisian.

"Langkah awal setelah kepengurusan terbentuk, kami akan bersilaturahmi dengan seluruh pejabat utama dan Polsek jajaran di Polres Sergai untuk memperkuat kemitraan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ps. Kasi Humas Polres Serdang Bedagai, IPTU L. B. Manullang, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya pemilihan tersebut yang dinilai berjalan dengan baik dan kondusif.

"Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Seluruh proses berjalan dengan tertib dan kondusif berkat kerja sama semua pihak. Ke depan kami berharap kemitraan antara Polres Sergai dan rekan-rekan wartawan dapat terjalin semakin baik," ujarnya. (Fani)

Polresta Deli Serdang Hadir Dalam Pelaksanaan Jumat Agung, Pastikan Pelaksaan Ibadah Aman Dan Kyusuk

admin — Fri, 03 Apr 2026 13:29:00 +0700+0700

Deliserdang - Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif pada peringatan wafatnya Yesus Kristus (Jumat Agung) , Polresta Deli Serdang dan jajaran turun langsung melakukan monitoring dan pengecekan pengamanan kegiatan ibadah Jumat Agung di sejumlah gereja di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, Jumat (03/04/2026) pagi.

Monitoring dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas baik sebelum, saat, maupun setelah pelaksanaan ibadah Jumat Aguang. Seluruh rangkaian ibadah gereja di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, MH menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian di lokasi ibadah merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama.

"Kami hadir untuk memastikan saudara-saudara kita umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan aman, nyaman, dan khidmat. Ini adalah wujud pelayanan Polri sekaligus upaya menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.