Tiga Hari Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut Catat 2.715 Penindakan dan Teguran

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:33:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.715 kegiatan penindakan dan teguran selama tiga hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, terhitung sejak 26 hingga 28 Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan penegakan disiplin berlalu lintas dari hari pertama hingga hari ketiga.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan operasi, pada hari pertama tercatat 675 kegiatan, meningkat menjadi 864 kegiatan pada hari kedua, kemudian mencapai 1.176 kegiatan pada hari ketiga, Rabu (28/10/2026).

Pada hari ketiga, kegiatan tersebut terdiri atas 170 tilang manual, 22 penindakan melalui ETLE mobile, dan 984 teguran kepada pengguna jalan. Sementara itu, penindakan melalui ETLE statis tercatat nihil.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

"Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi aturan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Menurut Ferry, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi agar masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan bersama.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Petugas juga menindak pelanggaran berupa berboncengan melebihi ketentuan, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Selain penindakan, personel Polda Sumut melaksanakan sosialisasi, memberikan imbauan keselamatan, dan membagikan brosur kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga konsentrasi selama berkendara, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara dapat ditekan.(W05)

Foto:

Kapolda Sumut Paparkan 4 Program Prioritas, Perkuat Sinergi Polisi Bersama Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:30:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri bersama masyarakat melalui empat program prioritas yang berfokus pada persatuan, pemberantasan narkoba, penanggulangan kejahatan jalanan, serta ketertiban berlalu lintas.

Empat program tersebut merupakan penjabaran dari program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. 'Polisi Bersama Masyarakat' yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Sonny saat kegiatan Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Sumatera Utara memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang harus dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

Adapun empat program prioritas Kapolda Sumut tersebut meliputi:

Pertama, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menjaga Kesatuan dan Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila.

Program ini bertujuan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok agar keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas daerah.

Kedua, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba.

Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah dan komunitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus membangun kesadaran dan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga," tegasnya.

Ketiga, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Memberantas Kejahatan Jalanan.

Program ini diarahkan untuk menekan berbagai bentuk kejahatan jalanan, termasuk premanisme dan tindak kriminalitas yang mengganggu keamanan masyarakat. Kapolda berharap terciptanya situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta iklim investasi di Sumatera Utara semakin mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas.

Kapolda menekankan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum sesuai ketentuan. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Menurut Sonny, pelaksanaan keempat program tersebut membutuhkan pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Polri harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta membangun komunikasi yang terbuka tanpa mengesampingkan aturan hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengapresiasi peran insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, memberikan edukasi, dan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat, Polda Sumut turut menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut di nomor 0811-6161-5527.

Melalui empat program prioritas tersebut, Kapolda Sumut berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat untuk menjaga persatuan, memerangi narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.(W05)

Foto:

Warga Keluhkan Kantor Desa Tasik Betung Jarang Buka, Rahmad Panggabean Minta Bupati Siak Turun Tangan

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:11:00 +0700+0700

SIAK – Pelayanan publik di Kantor Desa Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dikeluhkan warga. Kantor desa yang disebut-sebut jarang buka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keluhan itu disampaikan aktivis antikorupsi dan lingkungan hidup, Rahmad Panggabean MRE, yang juga menjabat Ketua LSM Gakorpan DPD Riau, Rabu (28/10/2026).

Menurut Rahmad, jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat dikhawatirkan akan kesulitan memperoleh pelayanan administrasi dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

"Bagaimana pelayanan kepada warga bisa berjalan dengan baik jika kantor desa jarang buka dan kondisi ini terus berlangsung?" ujar Rahmad menyampaikan persoalan yang dikeluhkan warga.

Ia meminta Bupati Siak, Afni, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Rahmad berharap bupati dapat meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Tasik Betung sekaligus memberikan teguran atau pembinaan apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Rahmad menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat. Karena itu, keberadaan kantor desa dan kesiapan aparatur untuk memberikan pelayanan semestinya menjadi perhatian utama.

"Menjadi pemimpin itu tugasnya melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan, sementara aparatur pemerintah menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat," tegasnya.

Ia menilai, pelayanan publik di tingkat desa merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat. Apabila pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, warga menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Rahmad juga berharap Pemerintah Kabupaten Siak melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pelayanan di Kantor Desa Tasik Betung, termasuk memastikan kedisiplinan aparatur desa dan kepastian jam pelayanan bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya kapan kantor desa buka dan kapan mereka bisa mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keluhan mengenai Kantor Desa Tasik Betung tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemerintah desa. Keterangan Kepala Desa Tasik Betung dan Pemerintah Kabupaten Siak diperlukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, termasuk jadwal operasional kantor serta langkah yang akan diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:00:00 +0700+0700

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutus hubungan kerja dengan seorang guru honorer di Kecamatan Namorambe yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didik. Pemkab Deli Serdang juga menyiapkan langkah pembatalan sertifikasi pendidik yang bersangkutan serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban.

Dalam konferensi pers bersama Polresta Deli Serdang, Kamis (29/10/2026), Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guru berstatus honorer yang mengajar mata pelajaran agama itu telah bekerja sekitar satu tahun.

"Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tegasnya.

Asri Ludin Tambunan menjelaskan, Pemkab Deli Serdang telah memutus hubungan kerja dengan guru yang bersangkutan. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan pembatalan sertifikasi pendidiknya dan menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada pihak kepolisian.

Selain penindakan terhadap pelaku, Pemkab Deli Serdang memastikan para korban mendapatkan pendampingan sejak awal kejadian hingga saat ini, termasuk dukungan psikologis dan pendampingan hukum. Orang tua korban juga dilibatkan dalam proses konseling untuk membantu memulihkan kondisi anak-anak.

"Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing," ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh sekolah di Deli Serdang harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Ia telah mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari evaluasi, kepala sekolah tempat kejadian juga akan diberikan surat peringatan. Langkah tersebut mengacu pada kebijakan sekolah aman dan nyaman yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Kompes Pol Muhammad, menjelaskan bahwa tersangka berinisial MJH, berusia 37 tahun, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswi pada Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat delapan korban yang keterangannya telah teridentifikasi berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

"Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban, serta menetapkan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan," ucapnya.

Tersangka dijerat denganl Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," terangnya.

Serah Terima RSUD Thomsen Nias, Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:57:00 +0700+0700

Serah Terima RSUD Thomsen Nias,
Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan agar penyerahan RSUD dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut diharapkan semakin memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Nias.

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana (P3D) RSUD dr. M. Thomsen Nias, di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan penyerahan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi juga harus diikuti dengan penyelesaian berbagai hak dan konsekuensi administratif.

"Hari ini kita sedang menjalankan amanat undang-undang untuk pemekaran. Bukan hanya membentuk pemerintahan yang baru, namun hak-hak lainnya harus dilanjutkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mencontohkan, siapa lagi?" tegas Bobby.

Bobby juga menyoroti berbagai dinamika yang dapat muncul dalam proses pengalihan tersebut, termasuk kekhawatiran terkait perpindahan tenaga medis dan dokter spesialis. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Koordinasi tersebut juga mencakup dukungan terhadap tenaga kesehatan dan insentif yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pelayanan. Bobby menekankan, proses transisi pengelolaan rumah sakit tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Dengan diserahkannya pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias kepada Pemko Gunungsitoli, penataan fasilitas kesehatan di daerah tersebut diharapkan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan nasional. Pengalihan ini juga membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk memfasilitasi pembangunan serta peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias ke depan.

Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RSUD dr M Thomsen Nias sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kepulauan Nias. Dengan pengelolaan yang semakin optimal, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulö Gulö menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang RSUD dr M Thomsen Nias yang telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias. Ia menyambut baik penyerahan estafet pengelolaan rumah sakit tersebut kepada Pemko Gunungsitoli untuk mendukung penataan administrasi wilayah yang lebih baik.

"Hari ini kami menyerahkan estafet pengelolaan RSUD ini kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan keyakinan penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Walikota, rumah sakit ini akan terus berkembang pesat dan semakin optimal melayani masyarakat," ujar Ya'atulö.

Senada dengan itu, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan kesiapan jajarannya menerima dan mengelola RSUD dr M Thomsen Nias. Pemko Gunungsitoli berkomitmen mengawal masa transisi, baik dalam pencatatan aset maupun perpindahan personel, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sowa'a juga mengharapkan dukungan Gubernur dan Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan RSUD dr M Thomsen Nias. Dukungan tersebut dinilai penting karena rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat Kota Gunungsitoli, tetapi juga masyarakat dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias.

Masa transisi pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Masa tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan penataan administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan aset bernilai ratusan miliar rupiah, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berjalan dengan baik. **

Sumut Perkuat Pasar Ekspor, Komoditas Unggulan Senilai Rp258,9 Miliar Dikirim ke Berbagai Negara

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:54:00 +0700+0700

DELISERDANG – Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pasar ekspor dengan mendorong berbagai komoditas unggulan daerah menembus pasar internasional. Kali ini, komoditas unggulan Sumut senilai total Rp258,9 miliar dikirim ke berbagai negara, mulai dari sarang burung walet, hasil perikanan, kopi, pinang, pala hingga berbagai produk pertanian lainnya.

Pelepasan ekspor dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor bersama Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Kompleks MMTC, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (29/10/2026).

Mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, Timur Tumanggor mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong peningkatan berbagai sektor yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan ekspor berbagai komoditas unggulan daerah.

"Hari ini sangat besar nilai ekspornya, baik itu dari sarang walet, perikanan, kopi, pinang dan lainnya. Bukan hanya sekadar nilainya atau jumlahnya yang besar, melainkan juga bahwa Sumatera Utara mampu bersaing di pasar internasional," ujar Timur.

Menurut Timur, peningkatan ekspor sejalan dengan harapan Gubernur Bobby Nasution untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Sumut. Hal tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan bersama kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand beberapa waktu lalu, mengingat Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer perekonomian di Pulau Sumatera.

Karena itu, Timur berharap aktivitas ekspor-impor di Sumut terus didukung kepastian hukum dan harga, selain pemenuhan kualitas serta standar mutu komoditas. Dengan demikian, kepercayaan negara lain terhadap produk Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumut, akan semakin meningkat.

Peningkatan kepercayaan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi berbagai komoditas unggulan di Sumut.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengapresiasi besarnya nilai ekspor berbagai komoditas perikanan dan pertanian dari Sumut. Menurutnya, nilai ekspor Rp258,9 miliar merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan kuatnya potensi komoditas Sumut di pasar internasional.

"Tentu Badan Karantina Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena membantu bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah," sebut Karding, didampingi Kepala Balai Karantina Sumut Andi Yusmanto.

Terkait peran Barantin, Karding mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemeriksaan barang dan komoditas berlangsung cepat, dengan pelayanan yang baik serta biaya terjangkau. Langkah tersebut menjadi perhatian Barantin agar proses karantina tidak menjadi hambatan atau *bottleneck* dalam kegiatan ekspor-impor.

"Saya contohkan, jika ada perusahaan ditolak di luar negeri, tugas kami membantu perusahaan itu agar bisa sesuai standar auditor di negara tersebut. Namun jika dua-tiga kali tidak juga berubah, maka kami yang mengambil tindakan. Karena jika tidak, dapat merusak kepercayaan dunia internasional. Karena itu tugas kita adalah melindungi, menjaga, memastikan dengan teliti, cepat, mudah, tidak berbelit dan yang pasti biayanya harus murah," jelas Karding.

Selain itu, Karding menyebutkan Barantin terus mendorong keberadaan klinik karantina untuk membantu pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin menembus pasar internasional. Melalui klinik karantina, pelaku usaha mendapat pendampingan, bimbingan, dan pelatihan terkait berbagai standar yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, mulai dari aspek keamanan, kesehatan hingga mutu produk.

"Begitu juga dengan pengurusan dokumen karantina, kita (klinik karantina) membantu, sambil memberitahukan informasi tentang produk yang diinginkan oleh negara tertentu, hingga siapa calon pembelinya. Ini yang sedang kita masifkan. Sekali lagi kami mengapresiasi ekspor komoditi di Sumatera Utara. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan peluang kerja juga hingga kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Adapun komoditas yang dilepas untuk ekspor antara lain sarang burung walet senilai Rp11,22 miliar dengan volume 625,94 kg serta kepiting bakau senilai Rp745 juta sebanyak 18.400 ekor atau 4.600 kg dengan tujuan China. Sementara berbagai komoditas tumbuhan, seperti kopi, pinang, buah pala, bunga, dan lainnya senilai Rp247 miliar dengan volume mencapai 9.552.899,36 kg dikirim ke 16 negara.**

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Himbauan ini menyusul adanya penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan. Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN hingga Aplikasi Mobile JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah,Selasa(27/10/2026) melalui preslease menjelaskan, bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengelolaan data PBI.

Penyesuaian tersebut mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.

"Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing," ujar Rizzky.

Ia menegaskan, jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Peserta yang masuk kategori desil 6–10, lanjut Rizzky tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat memperbarui data sosial ekonominya apabila tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.,terangnya.

Untuk memastikan informasi tersebut, peserta juga dapat memeriksa status ekonomi sosial melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Sementara itu, peserta yang merasa data tingkat kesejahteraannya telah sesuai atau sudah mampu membayar iuran secara mandiri diimbau untuk beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.

"Pembaruan data sosial ekonomi penting agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Rizzky peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Bagi peserta PBI JK yang status kepesertaannya dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, kriteria reaktivasi mencakup peserta yang dinonaktifkan dan masih berada dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan, serta peserta PBI JK berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk mengajukan reaktivasi, sambungnya peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

Selanjutnya, Dinas Sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi. Apabila peserta dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaannya sehingga peserta dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, pengajuan reaktivasi dapat diproses sesuai dengan persyaratan dan hasil verifikasi," jelas Rizzky.

Sebagai informasi, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta dapat melakukan pengecekan melalui microsite PASTI JKN https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.

BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta JKN, khususnya peserta PBI JK, untuk proaktif mengecek status kepesertaannya melalui kanal resmi yang tersedia. Apabila statusnya nonaktif, segera cari informasi mengenai langkah yang perlu dilakukan agar hak dan akses pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.rel

EVOLUTION HLN ke-81, SP PLN Sumut Bersama Menteri LH Gaungkan Kendaraan Listrik Dan Pelestarian Danau Toba

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

sumut24.co -PARAPAT, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PLN Sumatera Utara menggelar EVOLUTION (*Electric Vehicle, No Pollution*) dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, Rabu (28/10/2026). Kegiatan bersama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat ini memadukan touring kendaraan listrik dengan penebaran benih ikan dan penanaman pohon di kawasan Danau Toba.

Rangkaian kegiatan mencakup touring 20 mobil listrik rute Medan–Parapat, penebaran 1.260 ekor benih ikan di Danau Toba, serta penanaman 1.260 bibit pohon di Taman Eden. Jumlah pada masing-masing aksi lingkungan tersebut menyimbolkan 1.260 pegawai PLN UID Sumatera Utara sekaligus semangat keterlibatan insan PLN dalam menjaga kelestarian alam.

Melalui EVOLUTION, SP PLN Sumatera Utara mengajak insan PLN dan masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan kendaraan listrik serta aksi pelestarian alam. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan SP PLN terhadap pengembangan ekowisata dan mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kampanye penggunaan kendaraan listrik yang disertai penanaman pohon sejalan dengan upaya Indonesia mengurangi polusi dan menjaga lingkungan.

"Ini adalah satu kegiatan yang baik, yang sangat sejalan dengan apa yang diperjuangkan Republik Indonesia. Dua poin yang kita dapatkan: pertama, mendorong penggunaan mobil tanpa emisi gas buang, lalu dilakukan penanaman pohon yang akan menyerap karbon," ujar Jumhur.

Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup bersama Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, S.H., M.H., General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad, serta Ketua DPD SP PLN Sumatera Utara Romy Ginting memperkuat semangat kolaborasi dalam kegiatan tersebut.

Rizky menyampaikan bahwa EVOLUTION menjadi wujud kebersamaan PLN, SP PLN, dan pemerintah dalam menghubungkan kampanye kendaraan listrik dengan aksi kepedulian terhadap lingkungan.

"Hari ini merupakan bentuk kolaborasi yang apik, di mana PLN, SP PLN, dan Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama menggaungkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi dari kendaraan, sekaligus melestarikan alam melalui penebaran benih ikan serta penanaman pohon. Semoga gerakan kepedulian seperti ini bisa terus kita tularkan dan bermanfaat bagi semua," ujar Rizky.

Touring Medan–Parapat turut memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik untuk perjalanan antarkota menuju kawasan wisata. Dalam rangkaian tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mencoba fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di PLN ULP Parapat sebagai bagian dari dukungan infrastruktur bagi pengguna kendaraan listrik.

Melalui EVOLUTION, peringatan HLN ke-81 menjadi momentum bagi SP PLN Sumatera Utara untuk memperluas kontribusi insan PLN bagi masyarakat dan lingkungan. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus tumbuh melalui langkah nyata dalam menjaga kelestarian Danau Toba. (C04)

Sumpah Pemuda ke-98! Kapolres Tapsel Soroti Peran Pemuda: Berprestasi Saja Tak Cukup, Harus Peduli Sesama

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda melalui semangat persatuan, sikap patriotik, ketangguhan menghadapi perubahan, serta kepedulian terhadap sesama.

Pesan tersebut disampaikan Anton setelah bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang digelar di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Rabu (28/10/2026).

Menurut Anton, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum bersejarah tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi penerus bangsa untuk menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan dalam membangun Indonesia.

Ia menegaskan, ikrar Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 mengandung pesan penting tentang persatuan di tengah keberagaman. Nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Perbedaan jangan sampai membuat kita terpecah, justru harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa," ujar AKBP Anton.

Selain menjaga persatuan, Kapolres Tapanuli Selatan itu juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan harus disikapi secara positif. Generasi muda diharapkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi mampu menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

"Jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa kita mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia," katanya.

Anton menilai, semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti meningkatkan kualitas diri, mengembangkan prestasi, menjaga persaudaraan, serta mengambil bagian dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai bagian dari solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton juga mengingatkan bahwa keberhasilan generasi muda tidak cukup diukur dari prestasi akademik, karier, maupun kemampuan bersaing. Kepedulian terhadap kondisi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi penerus bangsa.

Ia berharap anak-anak muda di Kabupaten Tapanuli Selatan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki daya saing, tetapi tetap peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain.

"Kita ingin generasi muda yang berprestasi dan mampu bersaing, tetapi tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jangan hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita juga harus punya kepekaan dan kemauan untuk membantu," ungkapnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa semangat patriotisme dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga kerukunan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres berharap generasi muda semakin memahami pentingnya persatuan, memiliki semangat untuk terus berkembang, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Tapanuli Selatan turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.B.A., D.B.A., Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, S.Sos., serta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan M. Emri Kurniawan, S.H., M.H.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., Kepala BNNK Tapanuli Selatan Basten Simamora, S.H., M.H., serta perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong generasi muda agar terus berkontribusi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Di Konferensi IX Tabagsel, Farianda Putra Sinik Tegaskan PWI Harus Beri Manfaat Nyata bagi Wartawan

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ke-IX menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme, solidaritas, dan kesejahteraan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Forum organisasi tersebut diharapkan melahirkan kepengurusan periode 2026–2029 yang solid, amanah, serta mampu memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat.

Ketua PWI Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, menegaskan bahwa keberadaan organisasi wartawan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya. Menurutnya, PWI tidak hanya berperan sebagai wadah berhimpun, tetapi juga harus hadir memperjuangkan kesejahteraan, meningkatkan kompetensi, serta memberikan perlindungan kepada wartawan.

Ia menilai, perhatian terhadap jaminan sosial menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperjuangkan, mengingat wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"PWI harus memberikan manfaat nyata bagi anggota, termasuk memperjuangkan jaminan sosial bagi wartawan dan keluarganya," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan organisasi pers perlu diiringi dengan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme anggotanya. Dengan dukungan organisasi yang kuat, wartawan diharapkan dapat menjalankan tugas secara independen, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Ketua PWI Tabagsel, Kodir Pohan, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Ia menekankan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, kritik yang disampaikan melalui pemberitaan harus tetap berlandaskan fakta, dilakukan secara profesional, dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, kebebasan pers perlu dijalankan dengan tanggung jawab agar produk jurnalistik tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga mampu mendorong perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Solidaritas antarsesama wartawan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi. Melalui kebersamaan dan komitmen terhadap etika jurnalistik, PWI Tabagsel diharapkan semakin mampu menghadapi berbagai tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Ketua Panitia Konferensi PWI Tabagsel IX, Armansyah Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan konferensi terlaksana berkat semangat swadaya dan gotong royong para anggota.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pelaksanaan secara mandiri itu menjadi gambaran partisipasi anggota dalam mendukung keberlangsungan organisasi.

Armansyah juga menyebutkan bahwa jumlah anggota PWI Tabagsel saat ini tercatat sebanyak 28 orang.

Semangat kebersamaan tersebut diharapkan menjadi modal untuk membangun organisasi yang semakin mandiri, solid, dan mampu menjalankan program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas wartawan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, turut menyampaikan pesan kepada insan pers agar menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas.

Ia mengajak wartawan dan kepolisian terus menjaga komunikasi yang baik. Hubungan yang terbuka dan profesional antara kedua pihak dinilai penting untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyinggung dinamika demokrasi yang tidak selalu berjalan tanpa perbedaan pendapat.

"Demokrasi itu memang bising, memang ribut. Namun, itu konsekuensi dari pilihan yang sudah kita sepakati bersama," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Dalam situasi seperti itu, pers memiliki peran penting untuk menyajikan informasi secara berimbang, mengawasi jalannya kebijakan publik, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Mewakili Wali Kota Padangsidimpuan, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution berharap Konferensi PWI Tabagsel IX dapat menghasilkan kepengurusan yang amanah dan mampu membawa organisasi menjadi lebih baik.

Ia juga berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers terus diperkuat melalui komunikasi serta kerja sama yang profesional.

"Semoga kepengurusan terpilih membawa PWI Tabagsel semakin maju," ujarnya.

Rahmat sekaligus membuka konferensi secara resmi. Dukungan pemerintah daerah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan pers, tanpa mengesampingkan independensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Sinergi yang sehat antara pemerintah dan wartawan dinilai penting untuk mendorong keterbukaan informasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Konferensi PWI Tabagsel IX turut dihadiri Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Drs. Rifki Warisan, sejumlah pengurus PWI dari berbagai daerah, serta perwakilan TNI, Polri, kejaksaan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan hubungan kelembagaan dalam mendukung kehidupan pers yang sehat dan profesional.

Konferensi ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk menentukan arah organisasi selama periode 2026–2029.

Dengan memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, memperjuangkan kesejahteraan anggota, serta menjaga independensi jurnalistik, PWI Tabagsel diharapkan semakin berperan dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan publik.

Pers yang profesional bukan hanya dituntut mampu menyampaikan berita secara cepat, tetapi juga harus akurat, berimbang, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.zal

Pesan Tegas Bupati Madina Saipullah Nasution untuk Mahasiswa: Jangan Cuma Andalkan Jabatan!

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:02:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa integritas, progresivitas, dan tanggung jawab merupakan tiga fondasi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, khususnya dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan.

Ketiga nilai tersebut dinilai penting untuk membangun organisasi mahasiswa yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melahirkan kader pemimpin masa depan yang berintegritas.

Pesan itu disampaikan Saipullah Nasution saat membuka Seminar Pelatihan Dasar Kepemimpinan Senat Mahasiswa STAIN Mandailing Natal di kampus STAIN Madina, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berintegritas, Progresif dan Bertanggung Jawab dalam Mewujudkan Ormawa yang Berkualitas".

Dalam sambutannya, Saipullah menekankan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan jabatan, popularitas, atau kemampuan memberikan perintah kepada orang lain. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keteladanan melalui sikap, keputusan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.

"Kepemimpinan bukan sekadar tentang jabatan, popularitas, ataupun kemampuan memberikan instruksi. Kepemimpinan adalah tentang integritas dalam bersikap, keberanian dalam mengambil keputusan, serta tanggung jawab atas setiap amanah yang dipercayakan," kata Saipullah.

Menurut Saipullah, integritas merupakan landasan penting bagi setiap pemimpin organisasi mahasiswa. Nilai tersebut harus tercermin dalam kesesuaian antara perkataan dan tindakan, sikap jujur, serta kemampuan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dengan integritas yang kuat, organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu membangun kepercayaan anggotanya sekaligus menjalankan program kerja secara konsisten.

Ia juga menekankan pentingnya progresivitas dalam mengelola organisasi. Mahasiswa sebagai generasi muda harus memiliki pola pikir terbuka, kritis dalam melihat persoalan, serta kreatif dalam menghadirkan gagasan dan inovasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut organisasi mahasiswa untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Organisasi yang dipimpin oleh mahasiswa harus adaptif terhadap perkembangan zaman, kritis dalam berpikir, inovatif dalam berkarya, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat," ujarnya.

Selain integritas dan progresivitas, Saipullah mengingatkan bahwa tanggung jawab merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam kepemimpinan.

Ia menjelaskan, tanggung jawab harus diwujudkan melalui akuntabilitas, kedisiplinan, dan komitmen dalam menyelesaikan setiap program kerja. Seluruh kegiatan organisasi perlu direncanakan secara terukur, dilaksanakan secara transparan, serta berorientasi pada hasil dan manfaat.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan bagi anggota maupun lingkungan sekitarnya.

Saipullah juga menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik di perguruan tinggi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah melalui gagasan, masukan terhadap kebijakan publik, dan kontribusi dalam mendorong perubahan sosial yang positif.

Ia berharap organisasi kemahasiswaan tidak terjebak pada kegiatan seremonial maupun rutinitas program kerja semata. Sebaliknya, organisasi mahasiswa harus menjadi ruang pembelajaran yang mampu mengembangkan kapasitas, karakter, dan kemampuan kepemimpinan para anggotanya.

"Saya berharap organisasi kemahasiswaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan rutinitas program kerja. Jadikan ormawa sebagai laboratorium kepemimpinan, ruang pembelajaran demokrasi, pusat pengembangan gagasan, serta tempat melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas," pesannya.

Lebih lanjut, Saipullah menyampaikan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuannya menggerakkan orang lain. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan memberikan contoh, membangun kepercayaan, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan diri.

Peserta diharapkan dapat memperluas wawasan, membangun jejaring, meningkatkan keterampilan komunikasi, mengasah daya kritis, serta memperkuat semangat kolaborasi.

"Kepada seluruh peserta, ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Bangun jejaring, perluas wawasan, latih kemampuan komunikasi, asah daya kritis, dan tanamkan semangat kolaborasi," ujarnya.

Ia menambahkan, cita-cita besar harus disertai konsistensi dan kerja nyata agar dapat diwujudkan. Melalui pelatihan dasar kepemimpinan tersebut, mahasiswa STAIN Mandailing Natal diharapkan mampu mengembangkan organisasi yang lebih profesional, progresif, dan bertanggung jawab.

Pembentukan karakter kepemimpinan sejak di bangku kuliah diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah dan mempersiapkan generasi pemimpin masa depan.zal

Kapolres Tapsel Terima Penghargaan LEMKAPI, Komitmen Berantas Narkoba Tuai Apresiasi

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:01:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., menerima penghargaan Polmas Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Kamis (29/10/2026) pagi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Polres Tapsel dalam meningkatkan pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung pemberantasan peredaran narkoba.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Eksekutif LEMKAPI, Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., yang juga merupakan Penasihat Ahli Kapolri.

Dalam keterangannya, Edi menjelaskan bahwa Polmas Award merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja kepolisian yang mampu membangun hubungan positif dengan masyarakat. Menurutnya, tugas polisi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pelayanan, perlindungan, dan upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

"Kepercayaan itu dibangun melalui kerja nyata, pelayanan yang baik, serta kehadiran anggota kepolisian yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti yang dilakukan Kapolres ini," ujar Edi.

Ia menilai, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui pendekatan yang terbuka dan humanis, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk berkomunikasi serta bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Selain pelayanan publik dan pemeliharaan kamtibmas, upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan turut menjadi perhatian LEMKAPI.

Edi menegaskan bahwa penanganan peredaran gelap narkoba membutuhkan strategi berkelanjutan. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan langkah pencegahan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara Polres Tapsel, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan, serta berbagai elemen masyarakat diperlukan agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

"Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Diperlukan langkah berkelanjutan, pencegahan, dan keterlibatan masyarakat agar peredaran narkoba dapat ditekan dan generasi muda terlindungi," katanya.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi jajaran Polres Tapsel untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Edi juga menekankan bahwa keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap atau tindakan hukum yang dilakukan. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik dan rasa aman yang dirasakan masyarakat.

"Ukuran keberhasilan kepolisian bukan hanya pada capaian penegakan hukum, tetapi juga pada rasa aman yang dirasakan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso menyampaikan terima kasih kepada LEMKAPI atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya dan jajaran Polres Tapsel.

Anton menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Bagi kami, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus meningkatkan pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Anton.

Ia menyebut, menjaga keamanan wilayah dan menekan peredaran narkoba tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Dukungan masyarakat, pemerintah, serta berbagai lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Karena itu, Polres Tapsel mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menjaga keamanan lingkungan, serta menjalin komunikasi dengan kepolisian apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Anton juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mengedepankan langkah pencegahan dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Kami ingin masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak ragu untuk berkomunikasi dengan kepolisian," tutupnya.

Penerimaan Polmas Award ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Polres Tapanuli Selatan untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan sinergi dalam pemberantasan narkoba, serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.zal

Miris! Jalan Batu Jomba Terus Amblas, Masyarakat Desak Portal Permanen Maksimal 6 Ton

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:00:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kerusakan jalan di kawasan Batu Jomba, pada jalur lintas Sipirok–Tarutung, kembali menjadi perhatian. Pengamat sosial Halomoan Harahap mendesak pemerintah dan instansi terkait segera membangun portal permanen dengan batas maksimal muatan kendaraan 6 ton guna mencegah kerusakan jalan yang terus berulang.

Menurut Halomoan, pembatasan tonase kendaraan merupakan langkah penting untuk melindungi badan jalan di kawasan tersebut, terutama karena ruas Pahae–Sipirok dikenal memiliki kondisi geografis yang rawan pergerakan tanah, longsor, dan jalan amblas.

Ia menilai, penanganan jalan Batu Jomba tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik setelah kerusakan terjadi. Pemerintah juga perlu menerapkan langkah pencegahan yang konsisten agar jalan tidak terus mengalami kerusakan serupa.

"Ketika portal masih ada, kondisi jalan relatif terjaga. Setelah dicopot, kerusakan semakin cepat dan masalahnya terus berulang. Karena itu, perlu portal permanen dengan batas maksimal 6 ton," ujar Halomoan.

Halomoan menjelaskan, sebelumnya pernah dipasang portal sementara berupa alat berat jenis excavator yang ditempatkan di badan jalan untuk membatasi kendaraan bermuatan berat melintas di kawasan tersebut.

Selama pembatasan itu diberlakukan, kondisi jalan lintas Sipirok–Tarutung dinilai relatif lebih terkendali karena kendaraan dengan muatan berat tidak leluasa melewati titik rawan tersebut.

Namun, setelah portal excavator dicopot pada tahun lalu, kerusakan jalan disebut semakin memburuk. Sejumlah bagian badan jalan kembali mengalami kerusakan, bahkan amblas, sehingga persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas terus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut, menurut Halomoan, menjadi alasan perlunya kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih permanen, bukan sekadar pemasangan penghalang sementara yang sewaktu-waktu dapat dibongkar.

Ia berharap usulan pembatasan maksimal 6 ton dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dengan mempertimbangkan kondisi teknis jalan, keselamatan pengguna, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

Kerawanan jalur Sipirok–Tarutung, khususnya kawasan Pahae–Sipirok, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi geologi dan kontur wilayah yang rentan terhadap pergerakan tanah berpotensi meningkatkan risiko longsor maupun amblasnya badan jalan.

Dalam situasi tersebut, kendaraan bermuatan berat perlu dikendalikan sesuai kemampuan dan ketentuan teknis jalan. Pembatasan tonase menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi beban berlebih pada infrastruktur, meskipun tidak dapat menggantikan kebutuhan penanganan geoteknik dan perbaikan konstruksi jalan secara menyeluruh.

Karena itu, Halomoan menilai pembatasan tonase harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan kawasan Batu Jomba. Langkah tersebut perlu disertai pengawasan di lapangan, pemasangan rambu yang jelas, serta penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan muatan.

Penetapan batas 6 ton juga perlu disertai kejelasan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas, mekanisme pengawasan, dan jalur alternatif bagi angkutan yang tidak memenuhi persyaratan.

Batu Jomba merupakan salah satu titik penting pada jalur penghubung Sipirok–Tarutung yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) serta wilayah sekitarnya.

Apabila kerusakan jalan terus berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi untuk bekerja, menjalankan usaha, mengangkut hasil pertanian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gangguan lalu lintas di kawasan tersebut juga berpotensi menambah waktu perjalanan dan biaya distribusi, terutama ketika kendaraan harus mengurangi kecepatan, mengantre, atau mencari jalur alternatif.

Atas kondisi itu, Halomoan meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah untuk mengambil tindakan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan jalan yang sama.

Ia berharap pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut segera berkoordinasi untuk mengevaluasi kondisi Batu Jomba, membangun sistem pembatasan tonase yang efektif, serta menangani bagian jalan yang mengalami kerusakan dan amblas.

"Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Pembatasan tonase perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan, disertai penanganan teknis yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang," demikian substansi harapan yang disampaikan dalam usulan tersebut.zal

Karyawan Indomaret Diduga Diancam Parang dan Pistol Mainan, Timsus Serigala Sakti Bergerak Cepat

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:59:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Aksi seorang pria berinisial BAH (49) yang diduga mengancam karyawan minimarket Indomaret menggunakan senjata tajam dan pistol mainan berakhir setelah dirinya diamankan Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satreskrim Polres Padang Lawas.

Pria tersebut ditangkap di Indomaret Desa Hasahatan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, pada Rabu (28/10/2026) sore. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan darurat dari masyarakat terkait seorang pria yang mengamuk dan diduga mengancam para pekerja minimarket.

Peristiwa itu dikonfirmasi Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus, Kamis (29/10/2026).

Menurut keterangan AKP Irwansah, kejadian bermula sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, petugas piket layanan Call Center 110 menerima laporan dari masyarakat yang juga merupakan kepala toko Indomaret Hasahatan Jae.

Pelapor menyampaikan adanya seorang pria dewasa yang mengamuk dan diduga melakukan intimidasi terhadap karyawan dengan membawa senjata tajam serta benda yang menyerupai senjata api.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Pamapta bersama personel operasional Timsus Serigala Sakti Satreskrim Polres Padang Lawas segera menuju lokasi kejadian.

Tim yang dipimpin Kanit Pidum sekaligus Katimsus Serigala Sakti, IPDA Taufik Akbar, tiba di lokasi sekitar pukul 15.35 WIB. Petugas kemudian mengamankan BAH tanpa perlawanan berarti.

Dalam operasi tersebut, sejumlah personel turut terlibat, yakni Aipda Wedi Rakhman Nasution, Brigpol William Hutabarat, Briptu Jonatan Ramotan, Bripda Arif Miftahudin, dan Bripda Farhan Siregar.

Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pengancaman tersebut.

Barang bukti itu terdiri atas satu bilah parang dan dua pistol mainan yang diduga digunakan untuk mengintimidasi korban dengan memberikan kesan seolah-olah merupakan senjata api sungguhan.

Setelah diamankan, BAH bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Padang Lawas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

AKP Irwansah menjelaskan, penanganan terhadap terduga pelaku selanjutnya diserahkan kepada penyidik pembantu untuk keperluan administrasi dan proses hukum.

"Saat ini, terduga pelaku telah diserahkan kepada penyidik pembantu untuk dibuatkan administrasi penyidikan berupa surat serah terima orang dan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut," terang AKP Irwansah.

Polisi memastikan situasi di sekitar Indomaret Desa Hasahatan Jae kembali aman setelah terduga pelaku berhasil diamankan.

Kondisi di lokasi kejadian dilaporkan terkendali sehingga aktivitas masyarakat di sekitar tempat kejadian tidak lagi diwarnai situasi yang menegangkan.

Penangkapan ini menjadi bagian dari respons cepat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110.

Meski demikian, dugaan pengancaman tersebut tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status dan pertanggungjawaban pidana terduga pelaku akan ditentukan melalui proses penyidikan lebih lanjut.zal

PWI Wilayah Tabagsel Kompak Dukung Farianda Putra Sinik Dua Periode, Kesejahteraan Wartawan Jadi Program Unggulan

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:59:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dukungan terhadap Farianda Putra Sinik untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara menguat. Sejumlah pengurus PWI dari wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menyatakan dukungan agar Farianda kembali memimpin organisasi wartawan tersebut untuk periode berikutnya.

Dukungan itu mengemuka setelah pelaksanaan Konferensi IX PWI Tabagsel di Aula Sapadan, Hotel Natama Syariah, Kota Padangsidimpuan, Kamis (29/10/2026).

Sejumlah tokoh PWI yang menyatakan dukungan di antaranya Ketua PWI Tabagsel terpilih Julpan Tambunan, Ketua PWI Mandailing Natal Zamharir Rangkuti, Ketua PWI Padang Lawas Utara Tohong Pangondian Harahap, serta Ketua PWI Padang Lawas Atas Siregar.

Mereka menilai keberlanjutan kepemimpinan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memperkuat organisasi, terutama terkait program peningkatan kesejahteraan wartawan dan pengembangan keanggotaan PWI di Sumatera Utara.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam kepemimpinan PWI Sumut adalah peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya melalui perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Program yang disoroti antara lain fasilitasi perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan serta upaya memperluas jangkauan organisasi agar semakin banyak wartawan dapat bergabung dan memperoleh manfaat dari program PWI.

Selain peningkatan perlindungan bagi wartawan, penguatan keanggotaan juga menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang lebih solid dan menjangkau berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dukungan dari jajaran PWI Tabagsel tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antarpengurus daerah dan provinsi, sekaligus mendorong program organisasi yang menyentuh kebutuhan para wartawan.

*Farianda Tekankan Kepemimpinan dan Kewirausahaan*

Dalam kesempatan tersebut, Farianda Putra Sinik menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara ketua, pengurus, dan anggota agar organisasi dapat berjalan secara efektif.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu fondasi penting dalam menyelesaikan persoalan internal dan memastikan setiap program kerja terlaksana dengan baik.

Ia mengingatkan bahwa memimpin organisasi profesi tidak cukup hanya dengan kemampuan mengatur administrasi dan menjalankan struktur organisasi. Seorang ketua juga harus mampu membangun kepemimpinan yang kuat sekaligus mencari peluang untuk mendukung keberlangsungan program.

"Organisasi yang kuat harus ditopang hubungan yang baik antara ketua, pengurus, dan anggota. Komunikasi yang terbuka diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan bersama dan program kerja berjalan secara efektif," ujar Farianda.

Ia juga menegaskan pentingnya kemampuan seorang pemimpin untuk mengembangkan organisasi secara mandiri dan berkelanjutan.

"Ketua harus punya bakat leadership dan entrepreneur," tegasnya.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa pemimpin organisasi wartawan perlu memiliki kemampuan membangun kerja sama, mengelola sumber daya, serta mencari peluang yang dapat mendukung program dan kesejahteraan anggota.

Dukungan dari pengurus PWI di Tabagsel menjadi bagian dari dinamika organisasi menjelang keberlanjutan kepemimpinan PWI Sumut. Di tengah tantangan industri media yang terus berkembang, organisasi profesi wartawan dituntut mampu menjaga profesionalisme sekaligus memperhatikan kebutuhan para anggotanya.

Perlindungan sosial, peningkatan kapasitas jurnalistik, penguatan solidaritas, dan perluasan keanggotaan merupakan sejumlah aspek yang perlu terus menjadi perhatian organisasi.

Dengan komunikasi yang baik antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota, PWI diharapkan dapat menjalankan program yang lebih terarah serta memberikan manfaat nyata bagi wartawan di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Dukungan yang disampaikan jajaran PWI Tabagsel tersebut sekaligus menempatkan isu kesejahteraan dan penguatan organisasi sebagai bagian penting dalam pembahasan arah kepemimpinan PWI Sumut ke depan.zal

PLN UIP SBU Teguhkan Semangat Pengabdian Dalam Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan Sumatera Utara hingga Aceh

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:58:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) meneguhkan komitmen untuk melanjutkan perjuangan melistriki Indonesia melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Sumatera Utara hingga Aceh.

Mengusung tema "Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia", peringatan HLN ke-81 menjadi momentum bagi seluruh insan PLN untuk memperkuat semangat pengabdian dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang mendukung keandalan pasokan listrik, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Upacara Bendera di halaman Kantor PLN UIP SBU, Selasa (27/10/2026). General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, bertindak sebagai pembina upacara dan diikuti oleh jajaran Senior Manager, Manager Unit Pelaksana Proyek, karyawan-karyawati, serta Tenaga Alih Daya (TAD) di lingkungan PLN UIP SBU.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa peringatan HLN ke-81 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tekad seluruh insan PLN dalam melanjutkan perjuangan menghadirkan listrik bagi masyarakat Indonesia.

"Bagi PLN UIP SBU, perjuangan melistriki Indonesia diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi fondasi bagi sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan. Di Sumatera Utara hingga Aceh, kami terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang mendukung penguatan sistem kelistrikan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Rizki.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan komitmen, profesionalisme, serta kolaborasi seluruh insan PLN dan pemangku kepentingan. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kualitas pekerjaan, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Tema 'Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia' mengingatkan kita bahwa listrik merupakan salah satu fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Karena itu, kami akan terus memperkuat semangat kolaborasi dan pengabdian dalam menjalankan mandat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap upaya PLN UIP SBU menjadi bagian dari perjuangan besar PLN untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan, mendorong pemerataan pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara hingga Aceh," pungkas Rizki.

Melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan, PLN UIP SBU terus mengambil bagian dalam memperkuat fondasi sistem kelistrikan Nasional. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha, serta pertumbuhan sektor industri dan layanan publik. (C04)

Julpan Tambunan Terpilih sebagai Ketua PWI Tabagsel Periode 2026–2029 Bawa Semangat “PWI Satu untuk Semua”

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:58:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Julpan Tambunan resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) periode 2026–2029 dalam Konferensi IX PWI Tabagsel yang digelar di Aula Sapadan, Hotel Natama Syariah, Kota Padangsidimpuan, Kamis (29/10/2026).

Usai terpilih, Julpan langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta memperjuangkan tersedianya gedung sekretariat PWI Tabagsel melalui dukungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Konferensi yang mengusung tema "Solid dalam Organisasi, Tajam dalam Jurnalistik" tersebut menjadi momentum penting bagi PWI Tabagsel untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menentukan arah organisasi selama tiga tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Julpan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan konferensi. Apresiasi secara khusus diberikan kepada panitia, para penasihat, serta Ketua PWI Tabagsel periode 2023–2026, Kodir Pohan.

Menurut Julpan, kepemimpinan organisasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan seluruh anggota. Karena itu, ia mengajak semua pengurus dan anggota untuk mengesampingkan perbedaan serta mengutamakan kepentingan bersama.

"Kalau saya berjalan sendiri, itu akan sulit. Oleh karena itu, kita membutuhkan kekompakan dan harus solid," ujar Julpan.

Ia berharap seluruh anggota dapat bergerak bersama membangun organisasi yang lebih kuat, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi wartawan di wilayah Tabagsel.

"Saya harap teman-teman maju bersama," katanya.

Salah satu target yang menjadi perhatian Julpan selama memimpin PWI Tabagsel periode 2026–2029 adalah memperjuangkan gedung sekretariat yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan organisasi.

Ia berharap Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat mendukung upaya tersebut melalui komunikasi dan sinergi yang baik antara organisasi profesi wartawan dan pemerintah daerah.

"Misi saya, insyaallah, kita akan mendapatkan gedung untuk PWI Tabagsel dari Pemko Padangsidimpuan," ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan sekretariat yang representatif akan membantu meningkatkan efektivitas koordinasi pengurus, memperkuat konsolidasi anggota, serta mendukung pelaksanaan berbagai program organisasi.

Sekretariat juga diharapkan menjadi ruang bagi wartawan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas jurnalistik.

Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan komunikasi dan tindak lanjut bersama pemerintah daerah agar dapat direalisasikan.

Julpan turut mengusung slogan "PWI Satu untuk Semua" sebagai semangat kepemimpinannya. Slogan tersebut menegaskan komitmen untuk merangkul seluruh anggota, memperkuat persaudaraan, dan menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi wartawan.

*Ketua PWI Sumut Ingatkan Pentingnya Leadership dan Entrepreneurship*

Ketua PWI Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, SE, turut memberikan arahan kepada kepengurusan PWI Tabagsel yang baru. Ia menekankan pentingnya komunikasi, silaturahmi, serta penyusunan program kerja yang jelas dan terarah.

Menurut Farianda, organisasi yang kuat harus ditopang hubungan yang baik antara ketua, pengurus, dan anggota. Komunikasi yang terbuka diperlukan agar setiap persoalan dapat diselesaikan bersama dan program kerja berjalan secara efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa seorang ketua tidak cukup hanya mampu mengatur organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan kepemimpinan sekaligus jiwa kewirausahaan untuk mencari peluang dan mendukung keberlanjutan program.

"Ketua harus punya bakat leadership dan entrepreneur," tegas Farianda.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi kepengurusan baru bahwa memimpin organisasi profesi membutuhkan visi, kemampuan membangun kerja sama, serta kecakapan mengelola sumber daya dan mengembangkan program.

Dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan seluruh anggota, PWI Tabagsel diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan organisasi, termasuk pemenuhan fasilitas sekretariat dan peningkatan kualitas wartawan.

Terpilihnya Julpan Tambunan diharapkan menjadi awal penguatan organisasi PWI Tabagsel, khususnya dalam membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas jurnalistik di Kota Padangsidimpuan serta Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tema konferensi "Solid dalam Organisasi, Tajam dalam Jurnalistik" menegaskan bahwa kekompakan internal harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan tanggung jawab profesional wartawan.zal

Konferensi IX PWI Tabagsel 2026, Kapolres Padangsidimpuan Dorong Pers Profesional

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:57:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Konferensi IX Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Tahun 2026 menetapkan Julpan Tambunan sebagai Ketua PWI Tabagsel periode 2026–2029.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Natama Syariah, Jalan Sisingamangaraja No. 100, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kamis (29/10/2026), turut dihadiri Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Terpilihnya Julpan Tambunan menjadi bagian penting dari agenda konferensi yang mempertemukan pengurus dan anggota PWI bersama unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, serta perwakilan organisasi pers.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan menegaskan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang baik antara kepolisian dan insan pers. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, AKBP Noval N.G. Desky menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Konferensi IX PWI Tabagsel Tahun 2026. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kepengurusan yang amanah, profesional, dan mampu membawa organisasi semakin maju.

"Atas nama pribadi dan institusi Polres Padangsidimpuan, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Konferensi PWI Tabagsel Ke-IX Tahun 2026. Semoga kegiatan ini berjalan lancar serta menghasilkan kepengurusan yang amanah, profesional, dan mampu membawa organisasi PWI Tabagsel semakin maju," ujar Noval.

Ia menilai pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

"Pers bukan hanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Noval juga menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan terbuka terhadap komunikasi dan kolaborasi dengan kalangan media. Menurutnya, hubungan baik antara kepolisian dan wartawan perlu terus dijaga melalui dialog, silaturahmi, serta kerja sama yang konstruktif.

"Kami adalah pelayan masyarakat. Kami membuka ruang untuk berdiskusi maupun bersilaturahmi dengan rekan-rekan media. Kita adalah mitra, dan kami siap mendukung serta berkolaborasi dengan siapa pun yang nantinya terpilih dalam konferensi ini," tegasnya.

Penetapan Julpan Tambunan sebagai Ketua PWI Tabagsel periode 2026–2029 menjadi hasil penting dalam Konferensi IX PWI Tabagsel tahun ini.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan dapat melanjutkan konsolidasi organisasi, memperkuat solidaritas antarwartawan, serta mendorong peningkatan profesionalisme jurnalistik di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

Dalam sambutannya, Kapolres Noval Desky juga menyampaikan pesan kepada siapa pun yang diberikan amanah memimpin organisasi agar menjalankan tanggung jawab dengan baik dan menjaga kehormatan profesi wartawan.

"Siapa pun yang nantinya diberikan amanah untuk memimpin PWI Tabagsel, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga marwah profesi wartawan, serta terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalistik," ungkapnya.

Ia turut mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Hidup adalah perjalanan waktu. Tuhan memberikan kita akal agar kita mampu mengolah kemampuan yang kita miliki dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain," tambah Noval.

Konferensi IX PWI Tabagsel dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh organisasi pers, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, yang mewakili Wali Kota Padangsidimpuan; perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan; Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Jimmy Donovan, S.H., M.H.; serta Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik.

Turut hadir Ketua PWI Tabagsel H. Kodir Pohan, Sekretaris PWI Tabagsel Ikhwan Nasution, Bendahara PWI Tabagsel Laidin Pohan, Ketua Panitia Armansyah Nasution, S.H., serta jajaran pengurus dan anggota PWI dari Tabagsel, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

Dari unsur kepolisian, Kapolres Padangsidimpuan hadir bersama Kasi Humas Polres Padangsidimpuan AKP Ida Meri, S.H., Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, serta perwakilan Polres Tapanuli Selatan. Unsur TNI juga hadir melalui perwakilan Kodim 0212/TS.

Rangkaian pembukaan konferensi meliputi doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, sambutan Ketua PWI Tabagsel, sambutan Ketua PWI Sumatera Utara, sambutan Kapolres Padangsidimpuan, serta sambutan perwakilan Forkopimda yang sekaligus membuka konferensi.

Dengan terpilihnya Julpan Tambunan untuk periode 2026–2029, PWI Tabagsel diharapkan semakin memperkuat peran organisasi dalam membina wartawan, menjaga profesionalisme jurnalistik, dan menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, serta bertanggung jawab bagi masyarakat.

Sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan aparat keamanan juga diharapkan terus terpelihara demi mendukung keterbukaan informasi dan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Tabagsel.zal

Sosialisasi Penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies Resmi Dibuka, Pemkab Asahan Genjot Langkah Menuju Bebas Rabies 2030

admin — Thu, 29 Oct 2026 17:49:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan penyakit rabies. Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Sosialisasi Protokol Tata Laksana Pasca Gigitan Terpadu pada Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) yang berlangsung di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Asahan dalam mendukung program nasional pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas rabies pada tahun 2030.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, drh. Yusnani, narasumber Dr. drh. Shinta Mutia RM, M.Si. serta drh. Mhd. Arif Pratama Panjaitan. Peserta sosialisasi melibatkan unsur Dinas Kesehatan, perangkat kecamatan, hingga perangkat desa dan kelurahan di wilayah yang memiliki populasi hewan penular rabies.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, drh. Yusnani, menyampaikan bahwa pemberantasan rabies tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

"Kita butuh dukungan semua pihak. Sosialisasi ini bertujuan agar penanganan kasus gigitan hewan dilakukan cepat, tepat, dan terpadu melalui penerapan Tata Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TAKGIT). Sinergi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan pemerintah desa sangat diperlukan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan jika tidak segera ditangani.

"Penanganan rabies tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada koordinasi yang kuat antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, kecamatan, hingga desa. Setiap laporan gigitan hewan harus segera ditindaklanjuti dengan benar dan cepat," tegasnya.

Ia juga berharap peserta sosialisasi dapat memahami materi dengan baik dan menerapkannya di lingkungan masing-masing, sehingga Kabupaten Asahan semakin aman dari ancaman penularan rabies.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif bersama narasumber. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan di Asahan semakin siap dan sigap dalam merespons setiap kasus yang berkaitan dengan hewan penular rabies demi melindungi keselamatan masyarakat. (dre)

Dandenpom I/5 Medan Kunker ke Belawan, Perkuat Sinergi, Resmikan Musholla, dan Silaturahmi Lintas Instansi

admin — Thu, 29 Oct 2026 16:09:00 +0700+0700

sumut24.co -BELAWAN, Dalam rangka mengoptimalkan pertukaran informasi, pengawasan, serta penguatan komunikasi institusional, Komandan Denpom I/5 Medan Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr.Mil., M.Han, melakukan kunjungan kerja ke Mako Subdenpom I/5-1 Belawan, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen peresmian peletakan batu pertama pembangunan Musholla Al-Ikhlas serta silaturahmi dengan Kejari Belawan dan Mapolres Pelabuhan Belawan.

Kedatangan Dandenpom I/5 Medan disambut hangat oleh Dansubdenpom I/5-1 Belawan Lettu Pebruari P. Tobing, S.H., didampingi Ketua Persit Kartika Candra Kirana Sub Anak Ranting I/5-1 Belawan, Ny. Elis Pebruari. Suasana kian akrab dengan tarian Rentak Melayu dan pengalungan bunga kepada Dandenpom I/5 Medan yang diserahkan langsung oleh Camat Medan Belawan, Robby Kurniawan, S.E., M.M.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Termbekang Belawan Letkol Cba Ismed, Wadanpomal Letkol Pom Sahruddin, Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong, Danramil 09/Belawan Kapten Inf Sofyan Nasution, serta perwakilan dari Imigrasi Belawan, Pelindo I, PLN, Tirtandi, MUI Belawan, Kolaborasi Belawan Berkah (KBB), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh personel Subdenpom I/5-1 Belawan.

Dalam arahannya, Dandenpom I/5 Medan menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata pengawasan, evaluasi, pembinaan personel, serta pengecekan administrasi dan kesiapan operasional.

"Tujuan kunjungan ini adalah memperkuat disiplin, profesionalisme, integritas, serta efektivitas koordinasi antar satuan. Agar penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan disiplin dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan," ujar Letkol Atep Priatna.

Sementara itu, Dansubdenpom I/5-1 Belawan Lettu Pebruari P. Tobing memaparkan wilayah tanggung jawabnya mencakup Koramil Belawan, Koramil Labuhan, Koramil Marelan, Koramil Hamparan Perak, dan Termbekang Belawan.

Usai kegiatan utama, Dandenpom I/5 Medan bersama para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat melakukan peresmian peletakan batu pertama pembangunan Musholla Al-Ikhlas di lingkungan Mako Subdenpom I/5-1 Belawan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim di sekitar lokasi.

Menutup rangkaian kunjungan, rombongan bersilaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Belawan diterima langsung oleh Kajari Belawan Dr. Yusuf Darmaputra, serta ke Mapolres Pelabuhan Belawan disambut Kapolres AKBP Aditya Simanggara Pratama Sembiring Muham, S.I.K.

Di akhir kunjungan, Dandenpom I/5 Medan berpesan agar seluruh personel tetap menjaga komitmen:

"Jangan sampai ada personel yang melanggar aturan. Anggota harus mampu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya," tegasnya. (tec)