BANDUNG — Potongan video dan narasi yang beredar di ruang publik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan senjata nuklir Iran telah keluar jauh dari konteks asli yang disampaikan sang kepala negara.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, mengatakan, dalam pernyataan di depan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2026 lalu, Prabowo memaparkan berbagai dilema yang dihadapi pelaku usaha nasional, termasuk dari sisi geopolitik yang sedang berkembang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian strategis.

Setelah menyimak secara utuh pernyataan Prabowo, Teguh mengatakan, dirinya tidak menemukan satu kalimat pun dari Prabowo yang menyiratkan atau menyatakan bahwa Iran secara definitif telah memiliki senjata nuklir. Respons negara-negara Timur Tengah yang disebut Prabowo dalam pernyataannya itu juga merupakan penguraian atas situasi hipotetikal yang biasa digunakan dalam pendekatan "Game Theory".

"Apa yang disampaikan Prabowo murni merupakan sebuah analisis penguraian situasi hipotetikal mengenai dinamika yang sedang terjadi di panggung politik internasional," ujar Teguh dari Bandung, Rabu, 5 Agustus 2026,

Teguh yang juga pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, telah menulis sejumlah buku terkait isu politik global, seperti "Di Tepi Amu Darya", "Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik", "Buldozer dari Palestina", dan "Di Tepi Sungai Efrat". Teguh juga menulis buku "Reunifikasi Korea: Game Theory" yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran, Bandung.</p> <p>Dia menggarisbawahi, konteks pembahasan Prabowo yang mengerucut pada skenario terburuk bila terjadi eskalasi perlombaan senjata nuklir di suatu kawasan.

Analisis semacam ini, sambung Direktur Geopolitik GREAT Institute ini, lazim dilakukan pemimpin negara untuk mengukur kesiapan mitigasi risiko geopolitik, dan jelas bukan sebagai tuduhan faktual terhadap suatu negara tertentu.

Teguh mengatakan, dirinya dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir, sesuai dengan fatwa pemimpin Revolusi Islam Iran alm. Ayatollah Ruhollah Khomeini (1900-1989).

Senjata nuklir, kata Teguh lagi, dinilai bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam yang selain didasarkan pada upaya untuk membalas serangan dan membela diri, juga diskriminatif. Artinya, hanya pihak-pihak kombatan saja yang menjadi sasaran perang dalam aturan Islam. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam perang tidak boleh dijadikan sasaran, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.

"Adapun senjata nuklir tidak diskriminatif karena menyasar siapapun, termasuk menghancurkan lingkungan hidup," katanya lagi.

"Ghost Fleet" dan Skenario Indonesia 2030

Teguh membandingkan pernyataan Prabowo soal senjata nuklir Iran ini dengan pernyataannya di tahun 2018 yang mengutip novel "Ghost Fleet: A Novel of the Next World War" karya dua ahli strategi militer AS, PW Singer dan August Cole.

Di dalam "Ghost Fleet" berbagai situasi hipotetikal diuraikan, tidak cuma soal Indonesia bubar di tahun 2030, tapi juga soal perang terbuka di antara great powers. Kehancuran sebuah negara, juga kelahiran negara baru, dalam rentang waktu tertentu merupakan materi fiksi strategis yang biasa dibahas dan dibayangkan oleh pengamat politik luar negeri, lembaga think tank pelat merah maupun pelat hitam.

Teguh menegaskan bahwa penggunaan skenario terburuk dalam literatur maupun diskursus geopolitik bertujuan untuk membangun kewaspadaan nasional. Pesan utamanya adalah agar seluruh elemen bangsa menyadari bahwa berbagai skenario ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara secara nyata sedang dibicarakan dan dikalkulasikan di luar sana.

Teguh mengimbau masyarakat pers agar lebih berhati-hati menyebarkan informasi. Pemotongan konteks pernyataan pejabat publik demi kepentingan sensasi semata dapat menyesatkan publik serta berpotensi mengganggu stabilitas hubungan internasional Indonesia dengan negara sahabat.

Sebagai organisasi perusahaan pers, sambungnya, JMSI terus mendorong ekosistem pemberitaan yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme yang akurat, berimbang, serta berbasis fakta dan konteks. Verifikasi terhadap pernyataan narasumber kunci seperti presiden mutlak diperlukan agar esensi pesan pembangunan strategis nasional tidak terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.

Menutup pandangannya, Teguh mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara objektif dan komprehensif.

Teguh yakin, pemahaman yang utuh terhadap visi geopolitik nasional akan membantu Indonesia berdiri tegak di tengah persaingan global yang semakin kompleks tanpa terjebak dalam disinformasi yang merugikan. Rel

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan pada penghujung 2025 meninggalkan luka yang mendalam. Ribuan warga terdampak, akses jalan terputus, jembatan hanyut, jaringan irigasi rusak, lahan pertanian tertimbun material, hingga alur sejumlah sungai berubah akibat derasnya arus banjir.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu dihadapkan pada tantangan besar. Tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat, tetapi juga memastikan bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerusakan yang sama. Karena itu, penanganan pascabencana diarahkan tidak sekadar pada bantuan darurat, melainkan membangun sistem mitigasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, Gus Irawan turun langsung mengunjungi lokasi bencana dan posko pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Bersama BPBD, TNI, Polri, BNPB, pemerintah provinsi, serta berbagai kementerian, Pemkab mengoordinasikan distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pembukaan akses jalan yang sempat terisolasi.

Setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, fokus pemerintah bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan kerusakan dilakukan secara menyeluruh, meliputi rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga lahan pertanian. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah berubahnya morfologi sungai akibat banjir besar. Endapan material dan perpindahan alur sungai meningkatkan risiko banjir berulang ketika curah hujan tinggi. Karena itu, normalisasi sungai menjadi prioritas utama.

BNPB menetapkan normalisasi Sungai Batang Toru sebagai salah satu program strategis pemulihan. Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mengeruk sedimentasi, membuka kembali alur sungai, serta membangun tanggul darurat guna mengurangi ancaman luapan air ke permukiman warga.

Di tingkat daerah, Gus Irawan juga mendorong normalisasi Sungai Garoga secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan tidak boleh bersifat parsial karena perubahan alur sungai dapat memicu bencana baru apabila tidak ditata secara komprehensif. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembangunan jembatan permanen menggantikan jembatan Bailey yang selama ini menjadi akses sementara masyarakat.

Mitigasi juga diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan. Rusaknya bendung dan jaringan irigasi menyebabkan ratusan hektare sawah kehilangan pasokan air. Pemerintah kemudian mempercepat rehabilitasi irigasi, pembangunan bronjong pengaman sungai, normalisasi Sungai Aek Batak Kola, serta perbaikan bendung agar produktivitas pertanian kembali pulih.

Langkah tersebut diperkuat melalui dukungan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026 dan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Program yang dijalankan meliputi rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, hingga pemulihan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.

Tidak berhenti pada pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya memulihkan ekonomi masyarakat. Berbagai program pendampingan pertanian, kemudahan akses pembiayaan, serta percepatan perbaikan sarana produksi dilakukan agar masyarakat dapat kembali mengelola lahan yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor.

Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian. Beberapa kawasan rawan longsor memerlukan penanganan permanen, sementara normalisasi sungai di sejumlah titik membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Di sisi lain, pembangunan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, penataan ruang berbasis risiko, serta konservasi daerah hulu menjadi faktor penting agar upaya mitigasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar mampu menurunkan risiko bencana pada masa mendatang.

Pengalaman menghadapi bencana besar tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membangun paradigma baru penanggulangan bencana. Penanganan tidak lagi hanya berorientasi pada respons ketika bencana terjadi, melainkan diarahkan pada penguatan ketahanan daerah melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi yang terintegrasi.

Keberhasilan langkah tersebut tentu akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, dukungan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, Tapanuli Selatan diharapkan mampu bangkit sekaligus menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.(SS68/genk)]]> https://www.sumut24.co/news/284941/bupati-tapsel-gus-irawan-pasaribu-membangun-ketahanan-bencana-tapanuli-selatan-dari-tanggap-darurat-menuju-mitigasi-berkelanjutan/ Gus Irawan Pasaribu Bangun Konsep Ketahanan Pangan Tapanuli Selatan Berbasis Produksi, APBD dan Regulasi Jadi Fondasi Wed, 05 Aug 2026 08:25:00 +0700+0700 Gus Irawan Pasaribu. Arah kebijakan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, tetapi juga diperkuat melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat ekonomi pedesaan. </p> <p>Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pendapatan daerah sebesar sekitar Rp1,33 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,51 triliun. Porsi belanja tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sektor pertanian, irigasi, infrastruktur pedesaan, hingga pemberdayaan petani sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. </p> <p>Secara nasional, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pangan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memperkuat arah tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 mengenai percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen. </p> <p>Di tingkat implementasi, konsep ketahanan pangan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai terlihat melalui berbagai program nyata. Salah satunya adalah dorongan optimalisasi lahan pertanian agar tidak ada lahan produktif yang terbengkalai. Dalam kegiatan panen jagung pascabencana di Kecamatan Batangtoru, Bupati Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa setiap jengkal lahan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan benih padi, benih jagung, mesin perontok jagung, alat uji tanah, hingga pengembangan demplot hortikultura sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas petani. Pemerintah daerah bahkan menyediakan program pembiayaan pertanian berbunga nol persen bekerja sama dengan Bank Sumut guna memperkuat permodalan petani. </p> <p>Tidak hanya berfokus pada sektor tanaman pangan, strategi ketahanan pangan juga diperluas melalui pengembangan sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas Gerakan Seribu Kolam untuk meningkatkan produksi ikan lokal yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>Program tersebut diwujudkan melalui penyaluran ribuan benih ikan, bantuan pakan, serta pembinaan kelompok pembudidaya ikan. Pemerintah berharap produksi ikan lokal meningkat sehingga mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). </p> <p>Di sektor peternakan, perhatian juga diarahkan pada efisiensi biaya produksi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas pembentukan depo pakan ternak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memotong rantai distribusi dan menekan harga pakan yang selama ini menjadi beban utama peternak. Kebijakan tersebut dipadukan dengan penguatan budidaya jagung sebagai bahan baku pakan sehingga tercipta keterkaitan antara sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. </p> <p>Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi tersebut menjadikan investasi pada sektor pangan memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk menjaga ketersediaan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian. </p> <p>Melihat berbagai kebijakan tersebut, konsep ketahanan pangan di era pemerintahan Gus Irawan Pasaribu dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan produksi pertanian, pengembangan perikanan dan peternakan, dukungan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi pemerintah pusat. (SS68/genk)]]> https://www.sumut24.co/profil/284940/gus-irawan-pasaribu-bangun-konsep-ketahanan-pangan-tapanuli-selatan-berbasis-produksi-apbd-dan-regulasi-jadi-fondasi/ Dikunjungi Delegasi Investor, Jumhur: Prabowo “Presiden Paling Hijau” Wed, 05 Aug 2026 08:18:00 +0700+0700

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam pertemuan dengan delegasi dari enam lembaga investor yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.- Indonesia Society Duta Besar Robert O. Blake Jr., di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Adapun keenam lembaga investor yang hadir dalam pertemuan terdiri dari Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.

Dubes Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar di dunia untuk investasi berkelanjutan, mengingat kekayaan modal alam (natural capital), keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, serta potensi ekonomi hijau yang dimiliki.

Namun demikian, para investor juga menegaskan bahwa keputusan investasi ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan pada sektor pertambangan, meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG), dan menjaga integritas pasar karbon nasional, serta melindungi keanekaragaman hayati dan memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.

Merespons semua masukan yang disampaikan, Jumhur mengatakan bahwa ketahanan pangan dan produksi bioetanol merupakan prioritas strategis nasional. Di saat bersamaan Indonesia tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sementara pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi akan menjadi bagian penting melalui Gerakan Nasional Tobat Ekologis.

Jumhur mengatakan, dengan semua kebijakan yang diambil pemerintah itu, Prabowo menjadi "presiden paling hijau" yang memerintah Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50.

Program mandatori B50 ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari tahapan program transisi energi sebelumnya, seperti B30 dan B40. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi Kementerian ESDM untuk mendorong kemandirian energi nasional sekaligus memanfaatkan kekayaan kelapa sawit domestik.

"Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs," ujarnya.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga akan membangun Panel Surya 100 Gigawatt, memasifkan gerakan dekarbonisasi industri, mengharuskan industri migas membangun Carbon Capture Storage (CCS), serta menghilangkan emisi gas metan dari tumpukan sampah terbuka yang membusuk melalui Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) dan sebagainya.

Untuk menjaga track ini, Jumhur juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit lingkungan, memperbanyak auditor lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Hal lain yang disampaikan Jumhur adalah tentang peradaban fase baru peradaban manusia yang disebutnya sebagai "Development through Environmental Protection". Pembangunan yang bertumpu pada perlindungan lingkungan hidup kini menggantikan pembangunan yang selama ini dikesankan mengorbankan sumber daya alam.

Jumhur juga menyampaikan paradigma aksi iklim yang diusungnya, yakni mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity). Dengan pendekatan kesejahteraan ini, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari konservasi dan perlindungan lingkungan. REL