Kelola 10 Akun TEVI untuk Sebar Konten Pornografi, Polda Sumut Tangkap Pelaku

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:39:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana pornografi yang disebarkan melalui platform media sosial TEVI. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial SMS diamankan di kediamannya di Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Jum'at (23/10/2026).

Direktur Siber Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan personel untuk mendeteksi konten bermuatan pornografi di media sosial.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, tim patroli siber menemukan beberapa akun yang diduga memuat konten asusila dan pornografi. Selanjutnya, kami melakukan pendalaman dan identifikasi untuk mengetahui pemilik akun tersebut," ujar Bayu saat doorstop di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Setelah melakukan penelusuran, personel Unit 3 Subdit 2 Ditressiber Polda Sumut mendatangi kediaman tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu unit telepon genggam yang digunakan untuk mengelola akun-akun tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga mengunduh foto dan video bermuatan pornografi dari situs web, kemudian mengunggahnya kembali melalui 10 akun TEVI yang dibuat sejak 14 Februari 2025.

"Modus operandi tersangka adalah mengunduh beberapa video dan foto bermuatan asusila atau pornografi, kemudian mempostingnya ke akun media sosial TEVI yang telah dibuat sebanyak 10 akun," kata Bayu.

Menurut dia, konten tersebut dapat diakses oleh pengguna platform. Tersangka diduga memanfaatkan fitur pemberian hadiah atau gift berupa bintang untuk memperoleh keuntungan dari aktivitasnya.

"Di TEVI itu ada beberapa konten yang mengandung pornografi atau asusila yang bisa dilihat oleh orang banyak. Untuk memperoleh keuntungan, tersangka menggunakan sistem gift berupa bintang yang kemudian pembayarannya masuk melalui aplikasi DANA," jelasnya.

Bayu menerangkan, nilai hadiah yang diberikan pengguna berbeda-beda, bergantung pada jumlah bintang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan awal, setiap 100 bintang bernilai sekitar satu dolar AS.

Dari aktivitas tersebut, tersangka diduga telah memperoleh keuntungan sekitar Rp6,4 juta. Uang itu dicairkan melalui akun DANA atas nama tersangka, kemudian dipindahkan ke rekening Bank BRI miliknya.

"Keuntungannya saat ini sekitar Rp6.400.000," ungkap Bayu.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo, kartu SIM Telkomsel, akun DANA, buku rekening BRI, serta kartu ATM yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.

Bayu menambahkan, tersangka mengaku tidak mengenal pemeran dalam video yang diunggahnya. Konten tersebut diperoleh secara acak melalui internet, lalu disebarkan kembali menggunakan akun-akun yang dikelolanya.

"Tidak kenal. Jadi, dia mengunduh gambar atau video secara acak, kemudian melalui akun TEVI tersebut disiarkan," ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, Bayu mengatakan penyidik masih mendalami bagaimana tersangka mengetahui dan menjalankan aktivitas tersebut. Ia belum menyimpulkan adanya sindikat dalam perkara ini.

"Sedang kita dalami. Karena aktivitas seperti ini juga ditemukan di media sosial, kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui bagaimana tersangka menjalankan kegiatan tersebut," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 31 serta Pasal 6 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana disampaikan dalam keterangan perkara.

Dalam ketentuan yang disebutkan penyidik, ancaman pidananya berupa penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau denda sesuai kategori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.(W05)

Foto:

Polda Sumut Tangkap Host Live TikTok Bermuatan Pornografi, Raup Rp.80 Juta dalam 3 Bulan

admin — Thu, 29 Oct 2026 22:36:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui siaran langsung di platform TikTok. Seorang pria berinisial SR alias RR ditangkap setelah diduga mengelola siaran langsung dengan modus permainan challenge atau tantangan yang menghasilkan keuntungan lebih dari Rp80 juta dalam kurun waktu tiga bulan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran tim siber yang menemukan akun TikTok dengan konten bermuatan pornografi. Hasil penyelidikan mengarah kepada tersangka yang berperan sebagai host atau pemandu siaran langsung.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono, didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa tersangka mengelola akun tersebut dan mengadakan tantangan yang melibatkan sejumlah perempuan sebagai talent.

"Akun dikelola tersangka berinisial SR alias RR berjenis kelamin pria. Ia menjadi host dan melakukan siaran langsung (live) dengan membuat challenge kepada para talent," kata Bayu di Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026).

Menurut Bayu, permainan yang digunakan berupa perang koin. Peserta yang memperoleh koin paling sedikit harus menjalankan tantangan yang telah disepakati, termasuk tindakan yang diduga mengandung unsur pornografi.

"Challenge dibuat tersangka berupa perang koin, dan yang kalah (koin paling sedikit) melakukan apa yang telah disepakati," ujarnya.

Modus tersebut diduga digunakan untuk menarik perhatian penonton dan meningkatkan jumlah penayangan. Semakin banyak penonton yang mengikuti siaran, aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan melalui mekanisme pemberian koin atau hadiah virtual di platform.

Bayu mengungkapkan, aktivitas tersebut telah dijalankan tersangka selama sekitar tiga bulan dengan nilai keuntungan yang mencapai puluhan juta rupiah.

"Selama tiga bulan melakukan live di TikTok, yang bersangkutan memperoleh keuntungan Rp80 juta lebih, dengan perhitungan 310 USD per harinya," ungkap Bayu.

Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (25/10/2026). Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan telepon seluler dan barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pornografi.

Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perempuan yang diduga menjadi talent dalam siaran langsung tersebut.

"Sedangkan para talent, masih dalam penyelidikan tim siber," jelas Bayu.

Selain menelusuri keterlibatan para talent, penyidik juga mendalami kemungkinan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dari aktivitas siaran langsung itu.

"Mengenai keuntungan yang diperoleh para talent, juga masih diselidiki," demikian penjelasan Bayu.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme aktivitas tersebut, aliran keuntungan, serta peran setiap pihak yang diduga terlibat.

Polda Sumut mengingatkan bahwa pemanfaatan media sosial harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan ruang digital.

Saat ini, penyidik masih melakukanya pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri aktivitas akun dan barang bukti digital yang telah diamankan.(W05)

Foto;

Apresiasi Dukungan PBB, Rico Waas Harap Pembangunan Medan Dikawal hingga Kecamatan

admin — Thu, 29 Oct 2026 21:48:00 +0700+0700

MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Medan untuk mendukung dan mengawal program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan.

Menurut Rico, dukungan partai politik dinilai penting dalam memperkuat pembangunan daerah dan menjembatani aspirasi masyarakat.

Apresiasi ini disampaikan Rico Waas saat menerima kunjungan Ketua DPC PBB Kota Medan, H. Marhot Harahap, SE di Balai Kota Medan, Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan itu, Marhot menyampaikan salam dari Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah sekaligus menegaskan kesiapan partainya untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Medan.

Marhot juga menyampaikan rencana pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PBB di 17 kecamatan pada 22 November 2026. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri Ketua Umum PBB. Ia berharap Rico Waas dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, keberadaan PAC di tingkat kecamatan diharapkan menjadi penghubung antara partai dan masyarakat serta membantu menyampaikan aspirasi warga.

Menanggapi hal itu, Rico menegaskan partai politik memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan demokrasi, termasuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. "Kami mengapresiasi PBB Kota Medan yang terus mengembangkan organisasi dan memperluas jangkauan hingga ke tingkat kecamatan. Kami berharap PBB dapat menerjemahkan program-program pemerintah ke dalam kontribusi nyata bagi masyarakat," kata Rico Waas.

Ia juga berharap PBB Kota Medan semakin berkembang dan menjalankan perannya secara konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah. Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, HM Sofyan serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andy Mario Siregar. ()

Andar Amin: Musda Golkar Kabupaten Palas Harus Jadi Kemenangan Seluruh Kader

admin — Thu, 29 Oct 2026 21:44:00 +0700+0700

Sibuhuan- Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas (Palas) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV, Kamis (29/10/2026) di Sibuhuan. Penyelenggaraan itu menjadi ajang konsolidasi sekaligus momentum kemenangan bagi seluruh kader Parta Golkar di Palas.

Musda Golkar Palas dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap. Hadir dalam Musda itu Plt Ketua Golkar Palas Mularotua Siregar, Bupati dan Wabup Palas, Pengurus DPD Partai Golkar Sumut, OKP se Kabupaten Palas serta OPD Pemkab Palas.

"Kami mengapresiasi gerak cepat Plt Ketua Golkar Palas yang hamya dalam waktu kurang dari 30 hari sejak ditugaskan menjadi Plt, langsung konsolidasi dan mampu menggelar Musda ini," kata Andar Amin.

Anggota Komisi III DPR RI itu berpesan, Musda merupakan bagian dari konsolidasi memperkuat organisasi internal hingga tingkat basis. Sekaligus itu harus menjadi momen kemenangan bagi seluruh kader Partai Golkar di Palas.

"Kepada Ketua terpilih nantinya, rangkul semua potensi yang ada di Palas. Ini harus menjadi kemenangan bagi kader Golkar di Palas dan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Mantan Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) itu.

Terpilih dalam Musda itu Amran Pikal Siregar. Amran Pikal terpilih secara aklamasi.

Wakil Ketua DPRD Palas itu menyampaikan rasa terima kasih, atas amanah dan kepercayaan yang diberikan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan penuh komitmen," kata Amran Pikal.

Amran Pikal menyerukan agar seluruh kader merapatkan barisan dan bahu membahu untuk membangun serta memajukan Partai Golkar.

Bupati Asahan Tekankan Sinergi Antar Daerah dalam Penyusunan Revisi UU Pemerintahan Daerah

admin — Thu, 29 Oct 2026 20:59:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar rapat penyusunan rekomendasi kebijakan masukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026) pukul 10.00 Wib. Kegiatan ini berjalan lancar dan sukses hingga pukul 12.15 Wib.

Rapat dihadiri Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, para Asisten, pimpinan OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa sinergi antar-pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane menyampaikan tujuh pokok pikiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk materi revisi undang-undang, meliputi: kejelasan pembagian kewenangan, penguatan peran gubernur, keselarasan alokasi sumber daya, kelembagaan yang adaptif, kerja sama antardaerah, pemerataan pelayanan publik, serta sistem pengawasan yang terintegrasi.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dra. Imelda, M.AP., menjelaskan bahwa revisi UU Pemerintahan Daerah sangat diperlukan untuk menjawab dinamika perkembangan politik dan pemerintahan saat ini, efisiensi pengelolaan anggaran, kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional, penanggulangan bencana, serta percepatan transformasi digital di tingkat daerah.

"Forum ini menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi dan masukan langsung dari daerah, sehingga regulasi yang disusun nantinya lebih adaptif, memberikan kepastian hukum dalam pembagian kewenangan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi inovasi dan kreativitas pemerintah daerah," ungkapnya.

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik kegiatan ini dan berkomitmen memperkuat pembahasan dari perspektif legislatif, khususnya terkait pembagian kewenangan serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan dapat bersifat konkret dan mudah diimplementasikan, guna memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa seluruh masukan yang terhimpun akan menjadi bahan penting dalam menyempurnakan draf revisi undang-undang yang lebih berpihak pada kepentingan daerah dan rakyat. (dre)

Momentum Hari Listrik Nasional ke-81 Diperingati Sebagai Bukti Pengabdian PLN Selalu Hadir Untuk Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:57:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat semangat pengabdian, integritas dan kebersamaan insan PLN melalui kegiatan tausiah bersama Ustadz Hasbi Almawardi di lingkungan Kantor PLN UIP SBU, Selasa (27/10/2026).

Mengusung tema "Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia", peringatan HLN ke-81 menjadi momentum bagi insan PLN untuk merefleksikan perjalanan dan kontribusi perusahaan dalam menghadirkan listrik bagi negeri, sekaligus memperkuat komitmen untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Dalam tausiahnya yang mengangkat tema *"PLN Hadir Membawa Terang dan Kebermanfaatan yang Dirasakan Langsung oleh Masyarakat"*, Ustadz Hasbi Almawardi mengajak seluruh insan PLN untuk memaknai pekerjaan sebagai bentuk pengabdian. Menurutnya, setiap tugas yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan niat memberikan manfaat bagi sesama memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan pekerjaan.

"Terang yang dihadirkan PLN bukan hanya tentang cahaya yang menerangi rumah dan lingkungan, tetapi juga tentang kebermanfaatan yang membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Setiap upaya yang dilakukan untuk menghadirkan listrik, termasuk melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, merupakan bagian dari ikhtiar untuk membantu masyarakat menjalankan aktivitas, mengembangkan usaha, serta memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk maju. Karena itu, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan niat memberikan manfaat bagi sesama memiliki nilai pengabdian yang besar," ujarnya.

Pesan tersebut sejalan dengan peran PLN dalam menghadirkan energi listrik sebagai salah satu fondasi penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Di balik tersedianya listrik yang menopang aktivitas sehari-hari, terdapat dedikasi insan PLN, proses pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa peringatan HLN ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran seluruh insan PLN bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Peringatan Hari Listrik Nasional mengingatkan kita bahwa pengabdian insan PLN tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga pada manfaat yang dihadirkan melalui setiap infrastruktur yang dibangun. Bagi PLN UIP SBU, setiap proyek merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Karena itu, kami ingin seluruh insan PLN UIP SBU terus bekerja dengan integritas, dedikasi dan rasa tanggung jawab, serta menjadikan setiap amanah pekerjaan sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," ungkap Rizki.

"Sejalan dengan tema 'Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia', kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Kami percaya bahwa keberhasilan PLN tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam mendukung kehidupan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Inilah semangat yang ingin terus kami jaga, yaitu menghadirkan terang yang membawa manfaat dan membuka peluang bagi masa depan yang lebih baik," pungkas Rizki.

Bagi seluruh insan PLN UIP SBU, peringatan HLN ke-81 menjadi momentum penting untuk memperkuat makna pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui dedikasi, integritas dan kolaborasi, PLN UIP SBU terus berkomitmen mengambil bagian dalam perjalanan PLN menerangi Indonesia serta menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. (C04)

GEMPPAR Geruduk Kantor Bupati Asahan, Minta Kadis dan Kabid PMD Dicopot — Bupati Berjanji : Jika Terbukti Langgar, Langsung Copot

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Peduli Reformasi (GEMPPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10/2026) sekira pukul 11.10 Wib. Massa mendesak Bupati Asahan segera mencopot Kepala Dinas PMD Darwin Lubis beserta Kepala Bidang terkait yang diduga terlibat penyimpangan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Massa awalnya sempat dihadang petugas Sat Pol PP karena Bupati sedang menerima tamu dari Kementerian Jakarta, yang memicu ketegangan sempat terjadi saling dorong antara massa dan petugas. Polisi kemudian turun meredakan situasi dan memastikan Bupati akan menemui perwakilan massa.

Dalam orasinya, Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan R Panjaitan, menuduh adanya dugaan korupsi dan kolusi terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah yang membebani anggaran desa. "Kami menduga istri Bupati, Yusnila Indriati Taufik, terlibat dalam pengarahan bimtek yang dijalankan Dinas PMD ke 177 desa se-Kabupaten Asahan," tegas Raihan.

Korlap aksi, Arman Siregar, menambahkan, bimtek pencegahan narkotika di desa dinilai tidak memiliki urgensi dan seharusnya menjadi tugas BNNK Asahan, bukan menggunakan anggaran dana desa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, memberikan jawaban tegas di hadapan massa. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya bimtek tersebut dan menyatakan Ketua TP PKK yang merupakan istrinya juga tidak mengetahuinya.

"Saya akan perintahkan Inspektorat untuk segera memeriksa Kadis dan Kabid PMD. Jika terbukti ada pelanggaran, akan saya copot saat itu juga," ujar Bupati. Ia juga menjelaskan tidak ada surat tembusan mengenai bimtek tersebut sampai ke mejanya, termasuk sosialisasi narkoba dan keterampilan memasak yang dilaksanakan di Medan.

Bupati berjanji memberikan kepastian jawaban atas persoalan ini dalam tujuh hari kerja. Puas dengan tanggapan tersebut, massa kemudian bergerak menuju Kantor Inspektorat Asahan untuk menyampaikan laporan secara langsung. (tec)

Tiga Hari Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut Catat 2.715 Penindakan dan Teguran

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:33:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mencatat sebanyak 2.715 kegiatan penindakan dan teguran selama tiga hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, terhitung sejak 26 hingga 28 Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kegiatan penegakan disiplin berlalu lintas dari hari pertama hingga hari ketiga.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan operasi, pada hari pertama tercatat 675 kegiatan, meningkat menjadi 864 kegiatan pada hari kedua, kemudian mencapai 1.176 kegiatan pada hari ketiga, Rabu (28/10/2026).

Pada hari ketiga, kegiatan tersebut terdiri atas 170 tilang manual, 22 penindakan melalui ETLE mobile, dan 984 teguran kepada pengguna jalan. Sementara itu, penindakan melalui ETLE statis tercatat nihil.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 merupakan upaya kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

"Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi aturan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujarnya.

Menurut Ferry, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi agar masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan bersama.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Petugas juga menindak pelanggaran berupa berboncengan melebihi ketentuan, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Selain penindakan, personel Polda Sumut melaksanakan sosialisasi, memberikan imbauan keselamatan, dan membagikan brosur kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga konsentrasi selama berkendara, serta memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kedisiplinan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara dapat ditekan.(W05)

Foto:

Kapolda Sumut Paparkan 4 Program Prioritas, Perkuat Sinergi Polisi Bersama Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:30:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri bersama masyarakat melalui empat program prioritas yang berfokus pada persatuan, pemberantasan narkoba, penanggulangan kejahatan jalanan, serta ketertiban berlalu lintas.

Empat program tersebut merupakan penjabaran dari program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. 'Polisi Bersama Masyarakat' yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Sonny saat kegiatan Tatap Muka Bersama Insan Pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Sumatera Utara memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang harus dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

"Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Sonny.

Adapun empat program prioritas Kapolda Sumut tersebut meliputi:

Pertama, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menjaga Kesatuan dan Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika/Pancasila.

Program ini bertujuan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok agar keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas daerah.

Kedua, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba.

Kapolda menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah dan komunitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus membangun kesadaran dan melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga," tegasnya.

Ketiga, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Memberantas Kejahatan Jalanan.

Program ini diarahkan untuk menekan berbagai bentuk kejahatan jalanan, termasuk premanisme dan tindak kriminalitas yang mengganggu keamanan masyarakat. Kapolda berharap terciptanya situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta iklim investasi di Sumatera Utara semakin mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keempat, Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Mewujudkan Tertib Berlalu Lintas.

Kapolda menekankan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, dan penegakan hukum sesuai ketentuan. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Menurut Sonny, pelaksanaan keempat program tersebut membutuhkan pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Polri harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta membangun komunikasi yang terbuka tanpa mengesampingkan aturan hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengapresiasi peran insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, memberikan edukasi, dan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat, Polda Sumut turut menyediakan Hotline Pengaduan Kapolda Sumut di nomor 0811-6161-5527.

Melalui empat program prioritas tersebut, Kapolda Sumut berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat untuk menjaga persatuan, memerangi narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.(W05)

Foto:

Warga Keluhkan Kantor Desa Tasik Betung Jarang Buka, Rahmad Panggabean Minta Bupati Siak Turun Tangan

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:11:00 +0700+0700

SIAK – Pelayanan publik di Kantor Desa Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dikeluhkan warga. Kantor desa yang disebut-sebut jarang buka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keluhan itu disampaikan aktivis antikorupsi dan lingkungan hidup, Rahmad Panggabean MRE, yang juga menjabat Ketua LSM Gakorpan DPD Riau, Rabu (28/10/2026).

Menurut Rahmad, jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat dikhawatirkan akan kesulitan memperoleh pelayanan administrasi dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

"Bagaimana pelayanan kepada warga bisa berjalan dengan baik jika kantor desa jarang buka dan kondisi ini terus berlangsung?" ujar Rahmad menyampaikan persoalan yang dikeluhkan warga.

Ia meminta Bupati Siak, Afni, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Rahmad berharap bupati dapat meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Tasik Betung sekaligus memberikan teguran atau pembinaan apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Rahmad menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab melayani masyarakat. Karena itu, keberadaan kantor desa dan kesiapan aparatur untuk memberikan pelayanan semestinya menjadi perhatian utama.

"Menjadi pemimpin itu tugasnya melayani masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan, sementara aparatur pemerintah menerima gaji yang bersumber dari uang rakyat," tegasnya.

Ia menilai, pelayanan publik di tingkat desa merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat. Apabila pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, warga menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Rahmad juga berharap Pemerintah Kabupaten Siak melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pelayanan di Kantor Desa Tasik Betung, termasuk memastikan kedisiplinan aparatur desa dan kepastian jam pelayanan bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

"Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya kapan kantor desa buka dan kapan mereka bisa mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus hadir untuk rakyat," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, keluhan mengenai Kantor Desa Tasik Betung tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemerintah desa. Keterangan Kepala Desa Tasik Betung dan Pemerintah Kabupaten Siak diperlukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, termasuk jadwal operasional kantor serta langkah yang akan diambil untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

admin — Thu, 29 Oct 2026 19:00:00 +0700+0700

Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutus hubungan kerja dengan seorang guru honorer di Kecamatan Namorambe yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didik. Pemkab Deli Serdang juga menyiapkan langkah pembatalan sertifikasi pendidik yang bersangkutan serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban.

Dalam konferensi pers bersama Polresta Deli Serdang, Kamis (29/10/2026), Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guru berstatus honorer yang mengajar mata pelajaran agama itu telah bekerja sekitar satu tahun.

"Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tegasnya.

Asri Ludin Tambunan menjelaskan, Pemkab Deli Serdang telah memutus hubungan kerja dengan guru yang bersangkutan. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan pembatalan sertifikasi pendidiknya dan menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada pihak kepolisian.

Selain penindakan terhadap pelaku, Pemkab Deli Serdang memastikan para korban mendapatkan pendampingan sejak awal kejadian hingga saat ini, termasuk dukungan psikologis dan pendampingan hukum. Orang tua korban juga dilibatkan dalam proses konseling untuk membantu memulihkan kondisi anak-anak.

"Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing," ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh sekolah di Deli Serdang harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Ia telah mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari evaluasi, kepala sekolah tempat kejadian juga akan diberikan surat peringatan. Langkah tersebut mengacu pada kebijakan sekolah aman dan nyaman yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Kompes Pol Muhammad, menjelaskan bahwa tersangka berinisial MJH, berusia 37 tahun, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswi pada Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat delapan korban yang keterangannya telah teridentifikasi berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

"Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban, serta menetapkan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan," ucapnya.

Tersangka dijerat denganl Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," terangnya.

Serah Terima RSUD Thomsen Nias, Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:57:00 +0700+0700

Serah Terima RSUD Thomsen Nias,
Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat

GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan agar penyerahan RSUD dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut diharapkan semakin memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Nias.

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana (P3D) RSUD dr. M. Thomsen Nias, di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan penyerahan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi juga harus diikuti dengan penyelesaian berbagai hak dan konsekuensi administratif.

"Hari ini kita sedang menjalankan amanat undang-undang untuk pemekaran. Bukan hanya membentuk pemerintahan yang baru, namun hak-hak lainnya harus dilanjutkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mencontohkan, siapa lagi?" tegas Bobby.

Bobby juga menyoroti berbagai dinamika yang dapat muncul dalam proses pengalihan tersebut, termasuk kekhawatiran terkait perpindahan tenaga medis dan dokter spesialis. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Koordinasi tersebut juga mencakup dukungan terhadap tenaga kesehatan dan insentif yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pelayanan. Bobby menekankan, proses transisi pengelolaan rumah sakit tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Dengan diserahkannya pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias kepada Pemko Gunungsitoli, penataan fasilitas kesehatan di daerah tersebut diharapkan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan nasional. Pengalihan ini juga membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk memfasilitasi pembangunan serta peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias ke depan.

Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RSUD dr M Thomsen Nias sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kepulauan Nias. Dengan pengelolaan yang semakin optimal, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulö Gulö menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang RSUD dr M Thomsen Nias yang telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias. Ia menyambut baik penyerahan estafet pengelolaan rumah sakit tersebut kepada Pemko Gunungsitoli untuk mendukung penataan administrasi wilayah yang lebih baik.

"Hari ini kami menyerahkan estafet pengelolaan RSUD ini kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan keyakinan penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Walikota, rumah sakit ini akan terus berkembang pesat dan semakin optimal melayani masyarakat," ujar Ya'atulö.

Senada dengan itu, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan kesiapan jajarannya menerima dan mengelola RSUD dr M Thomsen Nias. Pemko Gunungsitoli berkomitmen mengawal masa transisi, baik dalam pencatatan aset maupun perpindahan personel, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sowa'a juga mengharapkan dukungan Gubernur dan Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan RSUD dr M Thomsen Nias. Dukungan tersebut dinilai penting karena rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat Kota Gunungsitoli, tetapi juga masyarakat dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias.

Masa transisi pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Masa tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan penataan administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan aset bernilai ratusan miliar rupiah, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berjalan dengan baik. **

Sumut Perkuat Pasar Ekspor, Komoditas Unggulan Senilai Rp258,9 Miliar Dikirim ke Berbagai Negara

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:54:00 +0700+0700

DELISERDANG – Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pasar ekspor dengan mendorong berbagai komoditas unggulan daerah menembus pasar internasional. Kali ini, komoditas unggulan Sumut senilai total Rp258,9 miliar dikirim ke berbagai negara, mulai dari sarang burung walet, hasil perikanan, kopi, pinang, pala hingga berbagai produk pertanian lainnya.

Pelepasan ekspor dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor bersama Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Kompleks MMTC, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (29/10/2026).

Mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, Timur Tumanggor mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong peningkatan berbagai sektor yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan ekspor berbagai komoditas unggulan daerah.

"Hari ini sangat besar nilai ekspornya, baik itu dari sarang walet, perikanan, kopi, pinang dan lainnya. Bukan hanya sekadar nilainya atau jumlahnya yang besar, melainkan juga bahwa Sumatera Utara mampu bersaing di pasar internasional," ujar Timur.

Menurut Timur, peningkatan ekspor sejalan dengan harapan Gubernur Bobby Nasution untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Sumut. Hal tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan bersama kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand beberapa waktu lalu, mengingat Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer perekonomian di Pulau Sumatera.

Karena itu, Timur berharap aktivitas ekspor-impor di Sumut terus didukung kepastian hukum dan harga, selain pemenuhan kualitas serta standar mutu komoditas. Dengan demikian, kepercayaan negara lain terhadap produk Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumut, akan semakin meningkat.

Peningkatan kepercayaan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi berbagai komoditas unggulan di Sumut.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengapresiasi besarnya nilai ekspor berbagai komoditas perikanan dan pertanian dari Sumut. Menurutnya, nilai ekspor Rp258,9 miliar merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan kuatnya potensi komoditas Sumut di pasar internasional.

"Tentu Badan Karantina Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena membantu bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah," sebut Karding, didampingi Kepala Balai Karantina Sumut Andi Yusmanto.

Terkait peran Barantin, Karding mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemeriksaan barang dan komoditas berlangsung cepat, dengan pelayanan yang baik serta biaya terjangkau. Langkah tersebut menjadi perhatian Barantin agar proses karantina tidak menjadi hambatan atau *bottleneck* dalam kegiatan ekspor-impor.

"Saya contohkan, jika ada perusahaan ditolak di luar negeri, tugas kami membantu perusahaan itu agar bisa sesuai standar auditor di negara tersebut. Namun jika dua-tiga kali tidak juga berubah, maka kami yang mengambil tindakan. Karena jika tidak, dapat merusak kepercayaan dunia internasional. Karena itu tugas kita adalah melindungi, menjaga, memastikan dengan teliti, cepat, mudah, tidak berbelit dan yang pasti biayanya harus murah," jelas Karding.

Selain itu, Karding menyebutkan Barantin terus mendorong keberadaan klinik karantina untuk membantu pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin menembus pasar internasional. Melalui klinik karantina, pelaku usaha mendapat pendampingan, bimbingan, dan pelatihan terkait berbagai standar yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, mulai dari aspek keamanan, kesehatan hingga mutu produk.

"Begitu juga dengan pengurusan dokumen karantina, kita (klinik karantina) membantu, sambil memberitahukan informasi tentang produk yang diinginkan oleh negara tertentu, hingga siapa calon pembelinya. Ini yang sedang kita masifkan. Sekali lagi kami mengapresiasi ekspor komoditi di Sumatera Utara. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan peluang kerja juga hingga kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Adapun komoditas yang dilepas untuk ekspor antara lain sarang burung walet senilai Rp11,22 miliar dengan volume 625,94 kg serta kepiting bakau senilai Rp745 juta sebanyak 18.400 ekor atau 4.600 kg dengan tujuan China. Sementara berbagai komoditas tumbuhan, seperti kopi, pinang, buah pala, bunga, dan lainnya senilai Rp247 miliar dengan volume mencapai 9.552.899,36 kg dikirim ke 16 negara.**

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700

Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan

Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Himbauan ini menyusul adanya penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan. Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN hingga Aplikasi Mobile JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah,Selasa(27/10/2026) melalui preslease menjelaskan, bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengelolaan data PBI.

Penyesuaian tersebut mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.

"Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing," ujar Rizzky.

Ia menegaskan, jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Peserta yang masuk kategori desil 6–10, lanjut Rizzky tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat memperbarui data sosial ekonominya apabila tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.,terangnya.

Untuk memastikan informasi tersebut, peserta juga dapat memeriksa status ekonomi sosial melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Sementara itu, peserta yang merasa data tingkat kesejahteraannya telah sesuai atau sudah mampu membayar iuran secara mandiri diimbau untuk beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.

"Pembaruan data sosial ekonomi penting agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Rizzky peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Bagi peserta PBI JK yang status kepesertaannya dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, kriteria reaktivasi mencakup peserta yang dinonaktifkan dan masih berada dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan, serta peserta PBI JK berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk mengajukan reaktivasi, sambungnya peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

Selanjutnya, Dinas Sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi. Apabila peserta dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaannya sehingga peserta dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, pengajuan reaktivasi dapat diproses sesuai dengan persyaratan dan hasil verifikasi," jelas Rizzky.

Sebagai informasi, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta dapat melakukan pengecekan melalui microsite PASTI JKN https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.

BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta JKN, khususnya peserta PBI JK, untuk proaktif mengecek status kepesertaannya melalui kanal resmi yang tersedia. Apabila statusnya nonaktif, segera cari informasi mengenai langkah yang perlu dilakukan agar hak dan akses pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.rel

EVOLUTION HLN ke-81, SP PLN Sumut Bersama Menteri LH Gaungkan Kendaraan Listrik Dan Pelestarian Danau Toba

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

sumut24.co -PARAPAT, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja (SP) PLN Sumatera Utara menggelar EVOLUTION (*Electric Vehicle, No Pollution*) dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, Rabu (28/10/2026). Kegiatan bersama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat ini memadukan touring kendaraan listrik dengan penebaran benih ikan dan penanaman pohon di kawasan Danau Toba.

Rangkaian kegiatan mencakup touring 20 mobil listrik rute Medan–Parapat, penebaran 1.260 ekor benih ikan di Danau Toba, serta penanaman 1.260 bibit pohon di Taman Eden. Jumlah pada masing-masing aksi lingkungan tersebut menyimbolkan 1.260 pegawai PLN UID Sumatera Utara sekaligus semangat keterlibatan insan PLN dalam menjaga kelestarian alam.

Melalui EVOLUTION, SP PLN Sumatera Utara mengajak insan PLN dan masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan kendaraan listrik serta aksi pelestarian alam. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan SP PLN terhadap pengembangan ekowisata dan mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kampanye penggunaan kendaraan listrik yang disertai penanaman pohon sejalan dengan upaya Indonesia mengurangi polusi dan menjaga lingkungan.

"Ini adalah satu kegiatan yang baik, yang sangat sejalan dengan apa yang diperjuangkan Republik Indonesia. Dua poin yang kita dapatkan: pertama, mendorong penggunaan mobil tanpa emisi gas buang, lalu dilakukan penanaman pohon yang akan menyerap karbon," ujar Jumhur.

Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup bersama Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, S.H., M.H., General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad, serta Ketua DPD SP PLN Sumatera Utara Romy Ginting memperkuat semangat kolaborasi dalam kegiatan tersebut.

Rizky menyampaikan bahwa EVOLUTION menjadi wujud kebersamaan PLN, SP PLN, dan pemerintah dalam menghubungkan kampanye kendaraan listrik dengan aksi kepedulian terhadap lingkungan.

"Hari ini merupakan bentuk kolaborasi yang apik, di mana PLN, SP PLN, dan Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama menggaungkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi dari kendaraan, sekaligus melestarikan alam melalui penebaran benih ikan serta penanaman pohon. Semoga gerakan kepedulian seperti ini bisa terus kita tularkan dan bermanfaat bagi semua," ujar Rizky.

Touring Medan–Parapat turut memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik untuk perjalanan antarkota menuju kawasan wisata. Dalam rangkaian tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mencoba fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di PLN ULP Parapat sebagai bagian dari dukungan infrastruktur bagi pengguna kendaraan listrik.

Melalui EVOLUTION, peringatan HLN ke-81 menjadi momentum bagi SP PLN Sumatera Utara untuk memperluas kontribusi insan PLN bagi masyarakat dan lingkungan. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus tumbuh melalui langkah nyata dalam menjaga kelestarian Danau Toba. (C04)

Sumpah Pemuda ke-98! Kapolres Tapsel Soroti Peran Pemuda: Berprestasi Saja Tak Cukup, Harus Peduli Sesama

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda melalui semangat persatuan, sikap patriotik, ketangguhan menghadapi perubahan, serta kepedulian terhadap sesama.

Pesan tersebut disampaikan Anton setelah bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang digelar di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Rabu (28/10/2026).

Menurut Anton, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum bersejarah tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi penerus bangsa untuk menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan dalam membangun Indonesia.

Ia menegaskan, ikrar Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 mengandung pesan penting tentang persatuan di tengah keberagaman. Nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Perbedaan jangan sampai membuat kita terpecah, justru harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa," ujar AKBP Anton.

Selain menjaga persatuan, Kapolres Tapanuli Selatan itu juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan harus disikapi secara positif. Generasi muda diharapkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi mampu menjadikannya sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

"Jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa kita mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia," katanya.

Anton menilai, semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti meningkatkan kualitas diri, mengembangkan prestasi, menjaga persaudaraan, serta mengambil bagian dalam kegiatan positif di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai bagian dari solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton juga mengingatkan bahwa keberhasilan generasi muda tidak cukup diukur dari prestasi akademik, karier, maupun kemampuan bersaing. Kepedulian terhadap kondisi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi penerus bangsa.

Ia berharap anak-anak muda di Kabupaten Tapanuli Selatan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki daya saing, tetapi tetap peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain.

"Kita ingin generasi muda yang berprestasi dan mampu bersaing, tetapi tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jangan hanya memikirkan keberhasilan diri sendiri kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita juga harus punya kepekaan dan kemauan untuk membantu," ungkapnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa semangat patriotisme dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga kerukunan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres berharap generasi muda semakin memahami pentingnya persatuan, memiliki semangat untuk terus berkembang, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Tapanuli Selatan turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.B.A., D.B.A., Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, S.Sos., serta Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan M. Emri Kurniawan, S.H., M.H.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., Kepala BNNK Tapanuli Selatan Basten Simamora, S.H., M.H., serta perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong generasi muda agar terus berkontribusi dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Di Konferensi IX Tabagsel, Farianda Putra Sinik Tegaskan PWI Harus Beri Manfaat Nyata bagi Wartawan

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:03:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ke-IX menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme, solidaritas, dan kesejahteraan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Forum organisasi tersebut diharapkan melahirkan kepengurusan periode 2026–2029 yang solid, amanah, serta mampu memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat.

Ketua PWI Sumatera Utara, H. Farianda Putra Sinik, menegaskan bahwa keberadaan organisasi wartawan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya. Menurutnya, PWI tidak hanya berperan sebagai wadah berhimpun, tetapi juga harus hadir memperjuangkan kesejahteraan, meningkatkan kompetensi, serta memberikan perlindungan kepada wartawan.

Ia menilai, perhatian terhadap jaminan sosial menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperjuangkan, mengingat wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"PWI harus memberikan manfaat nyata bagi anggota, termasuk memperjuangkan jaminan sosial bagi wartawan dan keluarganya," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan organisasi pers perlu diiringi dengan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas hidup dan profesionalisme anggotanya. Dengan dukungan organisasi yang kuat, wartawan diharapkan dapat menjalankan tugas secara independen, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Ketua PWI Tabagsel, Kodir Pohan, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Ia menekankan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, kritik yang disampaikan melalui pemberitaan harus tetap berlandaskan fakta, dilakukan secara profesional, dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, kebebasan pers perlu dijalankan dengan tanggung jawab agar produk jurnalistik tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga mampu mendorong perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Solidaritas antarsesama wartawan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi. Melalui kebersamaan dan komitmen terhadap etika jurnalistik, PWI Tabagsel diharapkan semakin mampu menghadapi berbagai tantangan dunia pers yang terus berkembang.

Ketua Panitia Konferensi PWI Tabagsel IX, Armansyah Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan konferensi terlaksana berkat semangat swadaya dan gotong royong para anggota.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pelaksanaan secara mandiri itu menjadi gambaran partisipasi anggota dalam mendukung keberlangsungan organisasi.

Armansyah juga menyebutkan bahwa jumlah anggota PWI Tabagsel saat ini tercatat sebanyak 28 orang.

Semangat kebersamaan tersebut diharapkan menjadi modal untuk membangun organisasi yang semakin mandiri, solid, dan mampu menjalankan program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas wartawan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, turut menyampaikan pesan kepada insan pers agar menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas.

Ia mengajak wartawan dan kepolisian terus menjaga komunikasi yang baik. Hubungan yang terbuka dan profesional antara kedua pihak dinilai penting untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyinggung dinamika demokrasi yang tidak selalu berjalan tanpa perbedaan pendapat.

"Demokrasi itu memang bising, memang ribut. Namun, itu konsekuensi dari pilihan yang sudah kita sepakati bersama," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Dalam situasi seperti itu, pers memiliki peran penting untuk menyajikan informasi secara berimbang, mengawasi jalannya kebijakan publik, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Mewakili Wali Kota Padangsidimpuan, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution berharap Konferensi PWI Tabagsel IX dapat menghasilkan kepengurusan yang amanah dan mampu membawa organisasi menjadi lebih baik.

Ia juga berharap hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers terus diperkuat melalui komunikasi serta kerja sama yang profesional.

"Semoga kepengurusan terpilih membawa PWI Tabagsel semakin maju," ujarnya.

Rahmat sekaligus membuka konferensi secara resmi. Dukungan pemerintah daerah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan pers, tanpa mengesampingkan independensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Sinergi yang sehat antara pemerintah dan wartawan dinilai penting untuk mendorong keterbukaan informasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Konferensi PWI Tabagsel IX turut dihadiri Sekretaris PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Drs. Rifki Warisan, sejumlah pengurus PWI dari berbagai daerah, serta perwakilan TNI, Polri, kejaksaan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan hubungan kelembagaan dalam mendukung kehidupan pers yang sehat dan profesional.

Konferensi ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk menentukan arah organisasi selama periode 2026–2029.

Dengan memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, memperjuangkan kesejahteraan anggota, serta menjaga independensi jurnalistik, PWI Tabagsel diharapkan semakin berperan dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan publik.

Pers yang profesional bukan hanya dituntut mampu menyampaikan berita secara cepat, tetapi juga harus akurat, berimbang, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.zal

Pesan Tegas Bupati Madina Saipullah Nasution untuk Mahasiswa: Jangan Cuma Andalkan Jabatan!

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:02:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa integritas, progresivitas, dan tanggung jawab merupakan tiga fondasi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, khususnya dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan.

Ketiga nilai tersebut dinilai penting untuk membangun organisasi mahasiswa yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melahirkan kader pemimpin masa depan yang berintegritas.

Pesan itu disampaikan Saipullah Nasution saat membuka Seminar Pelatihan Dasar Kepemimpinan Senat Mahasiswa STAIN Mandailing Natal di kampus STAIN Madina, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berintegritas, Progresif dan Bertanggung Jawab dalam Mewujudkan Ormawa yang Berkualitas".

Dalam sambutannya, Saipullah menekankan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan jabatan, popularitas, atau kemampuan memberikan perintah kepada orang lain. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keteladanan melalui sikap, keputusan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.

"Kepemimpinan bukan sekadar tentang jabatan, popularitas, ataupun kemampuan memberikan instruksi. Kepemimpinan adalah tentang integritas dalam bersikap, keberanian dalam mengambil keputusan, serta tanggung jawab atas setiap amanah yang dipercayakan," kata Saipullah.

Menurut Saipullah, integritas merupakan landasan penting bagi setiap pemimpin organisasi mahasiswa. Nilai tersebut harus tercermin dalam kesesuaian antara perkataan dan tindakan, sikap jujur, serta kemampuan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dengan integritas yang kuat, organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu membangun kepercayaan anggotanya sekaligus menjalankan program kerja secara konsisten.

Ia juga menekankan pentingnya progresivitas dalam mengelola organisasi. Mahasiswa sebagai generasi muda harus memiliki pola pikir terbuka, kritis dalam melihat persoalan, serta kreatif dalam menghadirkan gagasan dan inovasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut organisasi mahasiswa untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Organisasi yang dipimpin oleh mahasiswa harus adaptif terhadap perkembangan zaman, kritis dalam berpikir, inovatif dalam berkarya, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat," ujarnya.

Selain integritas dan progresivitas, Saipullah mengingatkan bahwa tanggung jawab merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam kepemimpinan.

Ia menjelaskan, tanggung jawab harus diwujudkan melalui akuntabilitas, kedisiplinan, dan komitmen dalam menyelesaikan setiap program kerja. Seluruh kegiatan organisasi perlu direncanakan secara terukur, dilaksanakan secara transparan, serta berorientasi pada hasil dan manfaat.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan bagi anggota maupun lingkungan sekitarnya.

Saipullah juga menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik di perguruan tinggi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah melalui gagasan, masukan terhadap kebijakan publik, dan kontribusi dalam mendorong perubahan sosial yang positif.

Ia berharap organisasi kemahasiswaan tidak terjebak pada kegiatan seremonial maupun rutinitas program kerja semata. Sebaliknya, organisasi mahasiswa harus menjadi ruang pembelajaran yang mampu mengembangkan kapasitas, karakter, dan kemampuan kepemimpinan para anggotanya.

"Saya berharap organisasi kemahasiswaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan rutinitas program kerja. Jadikan ormawa sebagai laboratorium kepemimpinan, ruang pembelajaran demokrasi, pusat pengembangan gagasan, serta tempat melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas," pesannya.

Lebih lanjut, Saipullah menyampaikan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuannya menggerakkan orang lain. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan memberikan contoh, membangun kepercayaan, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan diri.

Peserta diharapkan dapat memperluas wawasan, membangun jejaring, meningkatkan keterampilan komunikasi, mengasah daya kritis, serta memperkuat semangat kolaborasi.

"Kepada seluruh peserta, ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Bangun jejaring, perluas wawasan, latih kemampuan komunikasi, asah daya kritis, dan tanamkan semangat kolaborasi," ujarnya.

Ia menambahkan, cita-cita besar harus disertai konsistensi dan kerja nyata agar dapat diwujudkan. Melalui pelatihan dasar kepemimpinan tersebut, mahasiswa STAIN Mandailing Natal diharapkan mampu mengembangkan organisasi yang lebih profesional, progresif, dan bertanggung jawab.

Pembentukan karakter kepemimpinan sejak di bangku kuliah diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah dan mempersiapkan generasi pemimpin masa depan.zal

Kapolres Tapsel Terima Penghargaan LEMKAPI, Komitmen Berantas Narkoba Tuai Apresiasi

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:01:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., menerima penghargaan Polmas Award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Kamis (29/10/2026) pagi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Polres Tapsel dalam meningkatkan pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung pemberantasan peredaran narkoba.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Eksekutif LEMKAPI, Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., yang juga merupakan Penasihat Ahli Kapolri.

Dalam keterangannya, Edi menjelaskan bahwa Polmas Award merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja kepolisian yang mampu membangun hubungan positif dengan masyarakat. Menurutnya, tugas polisi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pelayanan, perlindungan, dan upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

"Kepercayaan itu dibangun melalui kerja nyata, pelayanan yang baik, serta kehadiran anggota kepolisian yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti yang dilakukan Kapolres ini," ujar Edi.

Ia menilai, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui pendekatan yang terbuka dan humanis, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk berkomunikasi serta bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Selain pelayanan publik dan pemeliharaan kamtibmas, upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan turut menjadi perhatian LEMKAPI.

Edi menegaskan bahwa penanganan peredaran gelap narkoba membutuhkan strategi berkelanjutan. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan langkah pencegahan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara Polres Tapsel, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan, serta berbagai elemen masyarakat diperlukan agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

"Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Diperlukan langkah berkelanjutan, pencegahan, dan keterlibatan masyarakat agar peredaran narkoba dapat ditekan dan generasi muda terlindungi," katanya.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi jajaran Polres Tapsel untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Edi juga menekankan bahwa keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap atau tindakan hukum yang dilakukan. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik dan rasa aman yang dirasakan masyarakat.

"Ukuran keberhasilan kepolisian bukan hanya pada capaian penegakan hukum, tetapi juga pada rasa aman yang dirasakan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso menyampaikan terima kasih kepada LEMKAPI atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya dan jajaran Polres Tapsel.

Anton menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Bagi kami, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus meningkatkan pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkap Anton.

Ia menyebut, menjaga keamanan wilayah dan menekan peredaran narkoba tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Dukungan masyarakat, pemerintah, serta berbagai lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Karena itu, Polres Tapsel mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menjaga keamanan lingkungan, serta menjalin komunikasi dengan kepolisian apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Anton juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mengedepankan langkah pencegahan dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Kami ingin masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak ragu untuk berkomunikasi dengan kepolisian," tutupnya.

Penerimaan Polmas Award ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Polres Tapanuli Selatan untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan sinergi dalam pemberantasan narkoba, serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.zal

Miris! Jalan Batu Jomba Terus Amblas, Masyarakat Desak Portal Permanen Maksimal 6 Ton

admin — Thu, 29 Oct 2026 18:00:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kerusakan jalan di kawasan Batu Jomba, pada jalur lintas Sipirok–Tarutung, kembali menjadi perhatian. Pengamat sosial Halomoan Harahap mendesak pemerintah dan instansi terkait segera membangun portal permanen dengan batas maksimal muatan kendaraan 6 ton guna mencegah kerusakan jalan yang terus berulang.

Menurut Halomoan, pembatasan tonase kendaraan merupakan langkah penting untuk melindungi badan jalan di kawasan tersebut, terutama karena ruas Pahae–Sipirok dikenal memiliki kondisi geografis yang rawan pergerakan tanah, longsor, dan jalan amblas.

Ia menilai, penanganan jalan Batu Jomba tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik setelah kerusakan terjadi. Pemerintah juga perlu menerapkan langkah pencegahan yang konsisten agar jalan tidak terus mengalami kerusakan serupa.

"Ketika portal masih ada, kondisi jalan relatif terjaga. Setelah dicopot, kerusakan semakin cepat dan masalahnya terus berulang. Karena itu, perlu portal permanen dengan batas maksimal 6 ton," ujar Halomoan.

Halomoan menjelaskan, sebelumnya pernah dipasang portal sementara berupa alat berat jenis excavator yang ditempatkan di badan jalan untuk membatasi kendaraan bermuatan berat melintas di kawasan tersebut.

Selama pembatasan itu diberlakukan, kondisi jalan lintas Sipirok–Tarutung dinilai relatif lebih terkendali karena kendaraan dengan muatan berat tidak leluasa melewati titik rawan tersebut.

Namun, setelah portal excavator dicopot pada tahun lalu, kerusakan jalan disebut semakin memburuk. Sejumlah bagian badan jalan kembali mengalami kerusakan, bahkan amblas, sehingga persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas terus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut, menurut Halomoan, menjadi alasan perlunya kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih permanen, bukan sekadar pemasangan penghalang sementara yang sewaktu-waktu dapat dibongkar.

Ia berharap usulan pembatasan maksimal 6 ton dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dengan mempertimbangkan kondisi teknis jalan, keselamatan pengguna, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

Kerawanan jalur Sipirok–Tarutung, khususnya kawasan Pahae–Sipirok, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi geologi dan kontur wilayah yang rentan terhadap pergerakan tanah berpotensi meningkatkan risiko longsor maupun amblasnya badan jalan.

Dalam situasi tersebut, kendaraan bermuatan berat perlu dikendalikan sesuai kemampuan dan ketentuan teknis jalan. Pembatasan tonase menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi beban berlebih pada infrastruktur, meskipun tidak dapat menggantikan kebutuhan penanganan geoteknik dan perbaikan konstruksi jalan secara menyeluruh.

Karena itu, Halomoan menilai pembatasan tonase harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan kawasan Batu Jomba. Langkah tersebut perlu disertai pengawasan di lapangan, pemasangan rambu yang jelas, serta penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan muatan.

Penetapan batas 6 ton juga perlu disertai kejelasan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas, mekanisme pengawasan, dan jalur alternatif bagi angkutan yang tidak memenuhi persyaratan.

Batu Jomba merupakan salah satu titik penting pada jalur penghubung Sipirok–Tarutung yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) serta wilayah sekitarnya.

Apabila kerusakan jalan terus berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi untuk bekerja, menjalankan usaha, mengangkut hasil pertanian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gangguan lalu lintas di kawasan tersebut juga berpotensi menambah waktu perjalanan dan biaya distribusi, terutama ketika kendaraan harus mengurangi kecepatan, mengantre, atau mencari jalur alternatif.

Atas kondisi itu, Halomoan meminta pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah untuk mengambil tindakan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan jalan yang sama.

Ia berharap pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak yang bertanggung jawab atas ruas jalan tersebut segera berkoordinasi untuk mengevaluasi kondisi Batu Jomba, membangun sistem pembatasan tonase yang efektif, serta menangani bagian jalan yang mengalami kerusakan dan amblas.

"Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Pembatasan tonase perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan, disertai penanganan teknis yang tepat agar kerusakan tidak terus berulang," demikian substansi harapan yang disampaikan dalam usulan tersebut.zal