Bupati Asahan turut hadir dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung selama 1 hingga 3 Juli 2026 di Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus memperkuat jaringan kerja sama antar-pemerintah daerah di seluruh tanah air.</p> <p>Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, rombongan Bupati dan Walikota se-Indonesia, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, turut mendampingi Bupati Sekretaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Rakyat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai tamu undangan lainnya.</p> <p>Dalam sambutannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa partisipasi pemerintah daerahnya dalam forum APKASI bukan sekadar kewajiban, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. "Kehadiran kami di sini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah, sekaligus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan selalu berfokus pada kepentingan pelayanan publik," ujarnya.</p> <p>Menurut Bupati, forum ini menjadi wadah paling tepat untuk saling berbagi pengalaman dan menerapkan praktik terbaik yang telah dijalankan oleh daerah lain. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi kemajuan Kabupaten Asahan, sekaligus menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap percepatan pembangunan nasional.</p> <p>Di momentum ulang tahun ke-26 APKASI ini, Bupati juga menyampaikan harapan agar ikatan persaudaraan dan kerja sama antar-kabupaten di seluruh Indonesia semakin erat. Hal ini dinilai sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang produktif, guna mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-26 APKASI berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan berakhir dengan sukses. (dre)]]> https://www.sumut24.co/news/283958/bupati-asahan-hadiri-peringatan-hut-ke26-apkasi-di-deli-serdang-perkuat-sinergi-daerah-demi-pembangunan-merata-dan-pelayanan-publik-berkualitas/ Kwitansi Bermaterai Jadi Bukti Transaksi Ilegal Pengalihan Pengelolaan HTR Koperasi Tani Mandiri di Asahan Fri, 03 Jul 2026 07:30:00 +0700+0700
ASAHAN – sumut24.co</p> <p>Salah satu kwitansi pembayaran bermaterai kini menjadi bukti penting dugaan praktik transaksi ilegal dalam pemindahtanganan serta pengalihan status pengelolaan kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) yang dikelola Koperasi Tani Mandiri, Desa Perbangunan Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut). Transaksi ini diduga dilakukan dengan modus ganti rugi pengelolaan lahan kepada pihak pemodal, dan berujung pada alih fungsi kawasan untuk tanaman kelapa sawit secara sepihak.

Bukti dokumen yang diperoleh wartawan pada Kamis (2/7/2026) di Kisaran mencatat, harga yang dibanderol untuk pengalihan hak pengelolaan mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per hektar, dengan salah satu transaksi tercatat seluas 6 hektar. Dugaan praktik ini semakin menguat setelah ditemukannya aktivitas dua unit alat berat yang beroperasi di lokasi kawasan hutan, tepatnya di belakang areal HTR Blok 14, Pasar 20, Desa Perbangunan. Informasi yang beredar menyebutkan ratusan hektar kawasan tersebut kini diduga telah beralih pengelolaannya kepada R Sinaga, yang juga tercatat sebagai anggota koperasi.

Kawasan HTR yang terlibat meliputi Blok 11 hingga Blok 17, Desa Perbangunan Sei Kepayang. Secara hukum, kawasan ini merupakan bagian dari skema perhutanan sosial milik negara, sehingga segala bentuk transaksi jual beli, pemindahtanganan hak pengelolaan, maupun perubahan jenis komoditas tanpa izin resmi dari pihak berwenang tergolong tindakan yang melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana.

Dugaan praktik ilegal ini dinilai menggunakan modus koruptif, mulai dari manipulasi data, tekanan terhadap pihak terkait, hingga pemberian janji-janji palsu yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial di kalangan masyarakat setempat. Selain merugikan kepentingan negara, aktivitas ini juga berpotensi besar merusak ekosistem lingkungan, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial baik di tingkat daerah maupun nasional.

Perlu dipahami bahwa status HTR bukanlah hak milik pribadi, melainkan program pemerintah yang memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi kepada kelompok masyarakat atau koperasi khusus untuk ditanami jenis pohon kehutanan, bukan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kawasan ini sama sekali tidak dapat diperjualbelikan, disewakan, maupun dijadikan jaminan utang.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tegas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, segala bentuk pemindahtanganan kawasan hutan negara batal demi hukum dan pelakunya dapat diancam sanksi pidana. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, yang secara khusus melarang pengelola HTR memindahtangankan, menyewakan, atau mengagunkan izin serta areal pengelolaan kepada pihak lain, sekaligus melarang penanaman kelapa sawit di kawasan tersebut.

Aturan pelengkap lainnya meliputi PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, turunan dari UU Cipta Kerja terkait mekanisme perizinan perhutanan sosial, serta Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemberian akses legal pengelolaan kepada kelompok masyarakat. Penanaman kelapa sawit di kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan secara sah apabila status lahan telah melalui proses evaluasi dan resmi dilepaskan dari fungsi kehutanan.

Pemerintah sendiri tengah gencar melakukan penertiban terhadap alih fungsi kawasan hutan ilegal, termasuk perkebunan sawit tanpa izin di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Seluruh pihak, baik individu, kelompok tani, masyarakat, maupun korporasi, yang terbukti membuka lahan dan menanam sawit secara ilegal akan dikenakan sanksi hukum hingga penyitaan lahan.

Meski payung hukum telah jelas, keserakahan sekelompok oknum dan pemodal diduga masih memaksakan kehendak untuk menguasai dan mengeksploitasi kawasan hutan tersebut. Terkait isu ini, Ketua Koperasi Tani Mandiri yang juga Anggota DPRD Asahan, MW, menampik keras seluruh tudingan yang ada.

"Tidak benar ada jual beli lahan maupun pemindahtanganan kawasan HTR Koperasi Tani Mandiri kepada pihak lain, termasuk pejabat. Sekali lagi saya pertegas, informasi itu tidak benar," ujar MW saat dikonfirmasi.

Ia juga menjelaskan bahwa R Sinaga hanyalah anggota koperasi dan penguasaan lahannya hanya seluas 6 hektar. "Dia di sana hanya menampung buah sawit hasil panen kami. Tudingan bahwa R Sinaga menguasai ratusan hektar di kawasan HTR ini tidak benar," tambahnya.

Terkait keberadaan alat berat yang terlihat beroperasi, MW beralasan alat tersebut masuk dari luar kawasan HTR dan tidak bekerja di dalam areal pengelolaan koperasi. Ia juga mengaku sejak memimpin koperasi pada 2014 telah berupaya menanam berbagai jenis pohon kehutanan, namun sebagian besar tidak bertahan lama karena sifat tanah gambut yang asam, sehingga hanya kayu sengon yang dapat tumbuh dengan baik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak berwenang terkait kebenaran dugaan transaksi ilegal maupun status hukum aktivitas yang terjadi di kawasan HTR tersebut. Masyarakat berharap aparat terkait segera melakukan penyelidikan mendalam untuk menegakkan hukum dan melindungi aset kawasan hutan negara. (tec)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283957/kwitansi-bermaterai-jadi-bukti-transaksi-ilegal-pengalihan-pengelolaan-htr-koperasi-tani-mandiri-di-asahan/ Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh* Thu, 02 Jul 2026 23:55:00 +0700+0700

Medan - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)Tahun 2026 di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026). Penutupan Rakernas yang dipusatkan di Kota Medan itu menandai berakhirnya rangkaian forum para wali kota se-Indonesia yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis bagi pembangunan perkotaan sekaligus mempertegas komitmen sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan nasional.</p> <p>Acara penutupan turut dihadiri Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, Anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution, Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pietra Machreza Paloh, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wali Kota se-Indonesia, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.</p> <p>Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan kota-kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, Rakernas APEKSI merupakan forum strategis karena mempertemukan para wali kota yang memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di daerah.</p> <p>"Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia," ujar AHY.</p> <p>Ia mengatakan, kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus urbanisasi, meningkatnya kepadatan permukiman, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi ketimpangan pembangunan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Selain infrastruktur, AHY juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia berharap APEKSI terus menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk saling belajar, bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.</p> <p>Sementara itu, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, pemerintah pusat, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan. Menurutnya, pelaksanaan Rakernas tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Jadi Kota Medan ke-436 yang diperingati pada 1 Juli 2026.</p> <p>"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memberikan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Kota Medan. Apalagi perhelatan ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Ini adalah kado terindah dan terbaik bagi kami," kata Rico Waas.</p> <p>Rico Waas menjelaskan, Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menjadi forum bagi para wali kota, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga generasi muda. Salah satunya melalui program Youth City Changers (YCC) yang menjadi ruang bagi delegasi muda dari berbagai kota untuk bertukar gagasan dan menawarkan inovasi bagi pembangunan daerah.</p> <p>Selain itu, selama Rakernas juga digelar Forum Bappeda, Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, serta Forum Investasi. Berbagai forum tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan perkotaan.</p> <p>Menurut Rico Waas, para wali kota juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan pangan dan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>"Insyaallah, mudah-mudahan seluruh rekomendasi dari Rakernas XVIII APEKSI ini benar-benar membawa manfaat nyata serta dampak yang baik bagi bangsa kita, Indonesia," ungkapnya dalam kegiatan yang diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT BTN dengan APEKSI itu. </p> <p>Pada kesempatan yang sama, Eri Cahyadi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam APEKSI untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyukseskan berbagai program nasional.</p> <p>Menurutnya, APEKSI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para wali kota, tetapi juga forum untuk menyampaikan kondisi riil di daerah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.</p> <p>"Kami di APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional. Namun kami juga ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah sekaligus memberikan solusi agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik," ujar Eri.</p> <p>Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah kota dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.</p> <p>Eri juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI.</p> <p>"Terima kasih kepada Mas Rico Waas beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan. Rakernas APEKSI kali ini luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi kami. Ini membuat kami ingin kembali lagi ke Kota Medan," ucapnya.</p> <p>Pada penutupan Rakernas tersebut, Eri Cahyadi mengumumkan bahwa Kota Bandung ditetapkan sebagai tuan rumah Rakernas XIX APEKSI Tahun 2027. Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bogor– Momen peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi catatan istimewa bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. menerima langsung Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden kepada kesatuan di lingkungan Polri atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penganugerahan tersebut berlangsung dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dari seluruh jajaran Polri di Indonesia, hanya sejumlah kepolisian daerah dan satuan kerja yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Divisi Hukum Polri, dan Pusat Keuangan Polri.

Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026.

Bagi Polda Sumut, penghargaan tersebut menjadi kado paling bermakna pada Hari Bhayangkara ke-80. Kehadiran langsung Kapolda Sumut menerima penghargaan dari Presiden menjadi simbol pengakuan negara atas kinerja dan dedikasi seluruh personel Polda Sumut dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menyampaikan kabar membanggakan tersebut kepada seluruh peserta upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolda Sumut.

"Hari ini Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena beliau diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden, yaitu Nugraha Sakanti," ujar Sonny.

Menurut Sonny, penghargaan tersebut tidak diperoleh secara instan. Sebelum ditetapkan sebagai penerima, Tim Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan dan penilaian menyeluruh terhadap berbagai program unggulan, inovasi, serta capaian kinerja Polda Sumut.

Hasil penilaian itu kemudian menetapkan Polda Sumut sebagai salah satu kesatuan terbaik yang berhak menerima Nugraha Sakanti.

Sonny menjelaskan, terdapat sejumlah capaian strategis yang menjadi dasar penghargaan tersebut. Di antaranya keberhasilan Polda Sumut dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera pada November 2025, yang dinilai sebagai salah satu yang paling cepat dalam proses evakuasi hingga pemulihan.

Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sumut juga dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat bencana melanda Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dapur SPPG menyalurkan sekitar 326 ribu paket makanan kepada warga terdampak.

Prestasi lain yang menjadi perhatian adalah keberhasilan pemberantasan narkotika. Sepanjang 2024 hingga 2026, Polda Sumut menangani sekitar 17 ribu perkara narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar yang diperkirakan mampu menyelamatkan jutaan jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Di bidang pelayanan publik, Polda Sumut juga membangun 20 gedung baru serta merenovasi sembilan gedung pelayanan, termasuk SPKT, Samsat, dan layanan SKCK.

Sementara pada bidang pengamanan, Polda Sumut dinilai sukses mengawal berbagai agenda nasional dan internasional, seperti F1 Powerboat di Danau Toba, pertandingan sepak bola, hingga pengamanan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berlangsung aman dan kondusif.

Penghargaan yang diterima langsung Kapolda Sumut dari Presiden menjadi tonggak penting bagi perjalanan Polda Sumut. Lebih dari sekadar penghargaan institusi, Nugraha Sakanti menjadi representasi atas kerja keras seluruh personel di lapangan yang selama ini mengawal keamanan, melayani masyarakat, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Dengan penghargaan tersebut, Polda Sumut kini tercatat sebagai salah satu kesatuan terbaik di lingkungan Polri yang memperoleh pengakuan langsung dari Presiden pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.(Red)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim KPK mulai bergerak di sejumlah lokasi di Binjai pada Kamis siang. Dalam operasi itu, beberapa orang diduga diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Seiring berjalannya operasi, muncul informasi bahwa pihak yang diamankan diduga terdiri atas pejabat aktif, mantan pejabat, serta seorang mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SY. Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas para pihak tersebut belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

Sumber yang mengetahui proses penindakan menyebut para pihak yang diamankan kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan pendalaman terhadap perkara yang menjadi dasar operasi.

Upaya konfirmasi kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

KPK sebelumnya hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Sumatera Utara setelah OTT di Kuantan Singingi, Riau. Meski demikian, lembaga tersebut belum mengungkap kronologi resmi, jumlah pihak yang diamankan, maupun dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum menyampaikan hasil resmi kepada publik melalui konferensi pers. Media ini akan terus memperbarui informasi setelah ada keterangan resmi dari KPK.red

Selain itu, beredar pula informasi bahwa seorang mantan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial SY turut diamankan dalam operasi tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas para pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang ditangani.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari wartawan.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Pernyataan singkat dari KPK menyebut, "Setelah OTT di Kuansing, kita OTT di Sumut." Meski demikian, lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap detail operasi, termasuk jumlah pihak yang diamankan dan dugaan tindak pidana yang sedang didalami.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dan mengumumkannya kepada publik melalui konferensi pers.red