MEDAN — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan dari pakar hukum Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum. Ia menilai putusan tersebut menyisakan persoalan mendasar mengenai kepastian hukum dan kejelasan tindak lanjut konstitusional.

Dalam tanggapannya, Prof. Yuspar menyebut situasi tersebut sebagai paradoks hukum. Menurutnya, putusan pengadilan semestinya tidak hanya menyelesaikan persoalan prosedural, tetapi juga memberikan kejelasan yang dapat dipahami masyarakat mengenai ruang lingkup persoalan yang diperiksa dan konsekuensi hukumnya.

"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," demikian pernyataan Prof. Yuspar dalam artikel yang ditulisnya.

Putusan MK dan Pertanyaan tentang Kepastian Hukum

Prof. Yuspar menyoroti persoalan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dan batas kewenangan MK yang menjadi bagian penting dalam perkara tersebut.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik seharusnya memperoleh penjelasan hukum yang terang agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang semakin luas di tengah masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip rule of law dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kedua prinsip tersebut, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi negara demokrasi yang menempatkan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan.

Bagi Prof. Yuspar, persoalan ini bukan sekadar perdebatan tentang pihak yang menang atau kalah dalam persidangan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.

Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Bagian dari Polemik

Dalam artikelnya, Prof. Yuspar turut mempersoalkan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan terhadap persyaratan pencalonan Gibran.

Ia merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum yang relevan dalam perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut pandangannya, persoalan mengenai kecukupan dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan jabatan publik perlu mendapatkan penjelasan hukum yang tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan dokumen pendidikan harus dibedakan dari kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum. Hal tersebut perlu didasarkan pada dokumen resmi, ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan dan amar putusan yang sebenarnya.

DPR Disorot, Akankah Ada Langkah Konstitusional Berikutnya?

Prof. Yuspar juga menyoroti kemungkinan adanya perkembangan lanjutan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga negara lain.

Dalam artikelnya, ia mengarahkan perhatian kepada DPR dan mengangkat kemungkinan pemakzulan sebagai salah satu isu yang patut dicermati dalam perdebatan publik.

Namun, pemakzulan wakil presiden bukanlah proses otomatis akibat gugatan yang tidak diterima MK. Mekanisme tersebut harus memenuhi dasar dan tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Karena itu, setiap wacana mengenai pemberhentian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau penafsiran sepihak terhadap putusan pengadilan.

Meski demikian, sorotan Prof. Yuspar memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai putusan tersebut tidak berhenti pada ruang persidangan. Publik juga menaruh perhatian pada bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Prof. Yuspar mengingatkan bahwa legitimasi lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formalnya, tetapi juga oleh kejelasan pertimbangan hukum, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip negara hukum.

Menurutnya, apabila suatu putusan menimbulkan pertanyaan yang luas di tengah masyarakat, penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan lembaga terkait menjadi sangat penting.

Ia berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan memastikan bahwa setiap persoalan hukum diselesaikan melalui mekanisme yang sah.

"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," tegasnya.

Bagi Prof. Yuspar, perkembangan berikutnya perlu dicermati dengan mengedepankan konstitusi, kepastian hukum, dan tanggung jawab lembaga negara.

Persoalan mendasarnya kini adalah bagaimana memastikan bahwa setiap polemik hukum memperoleh penjelasan yang memadai dan setiap langkah lanjutan tetap berada dalam koridor konstitusi.rel]]> https://www.sumut24.co/politik/287159/pakar-hukum-universitas-ekasakti-soroti-konsekuensi-putusan-mk-dpr-jadi-perhatian-publik/ Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare Fri, 09 Oct 2026 14:57:00 +0700+0700 Palas | Sumut24.co</p> <p>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, mencatat peningkatan luas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) menjadi sekitar 1.897,89 hektare. Capaian ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang selama ini mereka kuasai dan kelola.</p> <p>Peningkatan tersebut dibahas dalam rapat panitia tata batas kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Palas, Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., di ruang rapat Sekda Palas, Kamis (8/10/2026).</p> <p>Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, luas PPTKH Kabupaten Padang Lawas sebelumnya tercatat sebesar 1.854,27 hektare pada 2021 berdasarkan SK Nomor 1351/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021.</p> <p>Namun, setelah dilakukan perbaikan tata batas, luas yang dipertahankan berdasarkan surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan selaku Ketua Tim Inver PPTKH tertanggal 25 Oktober 2024 menjadi 1.063,38 hektare.</p> <p>Perkembangan terbaru membawa perubahan signifikan. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan tertanggal 3 September 2026, luas PPTKH Kabupaten Padang Lawas disetujui menjadi sekitar 1.897,89 hektare.</p> <p>Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 834,51 hektare dibandingkan luas yang sebelumnya dipertahankan pada 2024.</p> <p>Sekda Palas Panguhum Nasution menyampaikan bahwa perkembangan tersebut merupakan hasil dari proses koordinasi dan upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan.</p> <p>Ia menyebut dukungan dan komitmen Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong penyelesaian persoalan tata batas kawasan hutan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.</p> <p>Menurut Panguhum, kepastian hukum atas tanah menjadi hal penting bagi warga yang telah lama bermukim maupun mengelola lahan di wilayah yang masuk dalam penanganan PPTKH.</p> <p>"Ini adalah perjuangan untuk rakyat. Kita ingin masyarakat Padang Lawas mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola. Alhamdulillah, berkat kerja keras tim dan dukungan semua pihak, luas lahan kita bertambah dari 1.063 hektare menjadi 1.897 hektare. Ini untuk kesejahteraan masyarakat Padang Lawas," tegasnya.</p> <p>Ia berharap penambahan luas PPTKH tersebut dapat memperluas cakupan penyelesaian penguasaan tanah masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Meski demikian, proses penyelesaian tetap membutuhkan tahapan administrasi dan verifikasi sesuai regulasi. Penambahan luas PPTKH tidak serta-merta berarti seluruh bidang tanah langsung memperoleh sertifikat, karena status dan persyaratan setiap bidang harus dipastikan melalui mekanisme yang ditetapkan.</p> <p>Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Pengukuhan Perencanaan dan Kawasan Hutan BPKH Wilayah I Medan, Paskha Panjaitan, S.Hut., memaparkan mekanisme serta tahapan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.</p> <p>Pemaparan itu bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai proses yang harus dilalui dalam penyelesaian PPTKH, termasuk pelaksanaan tahapan sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar proses penataan batas dan penyelesaian penguasaan tanah dapat berjalan sesuai prosedur serta memberikan kejelasan terhadap lahan yang menjadi objek penanganan.</p> <p>Selain itu, keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa menjadi bagian penting dalam mendukung kelengkapan data serta penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan proses penyelesaian tersebut.</p> <p>Rapat panitia tata batas kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas turut dihadiri Kepala UPT KPH Wilayah VII Gunung Tua, Ferdinan Siringoringo, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tumpa Haposan Dongoran.</p> <p>Hadir pula perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, serta kepala desa yang wilayahnya berkaitan dengan proses PPTKH.</p> <p>Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Padang Lawas berharap penyelesaian tata batas kawasan hutan dan penguasaan tanah masyarakat dapat terus berjalan sesuai ketentuan.</p> <p>Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengawal setiap tahapan agar hasil penyelesaian PPTKH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian status dan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.zal]]> https://www.sumut24.co/news/287158/kabar-baik-pemkab-palas-perjuangkan-hak-tanah-masyarakat-pptkh-disetujui-seluas-189789-hektare/ Bupati Gus Irawan Desak Huntap Tapsel Dipercepat: Jangan Biarkan Warga Korban Bencana Terus Menunggu! Fri, 09 Oct 2026 14:56:00 +0700+0700 Tapsel | Sumut24.co</p> <p>Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Ia meminta berbagai kendala rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, mulai dari persoalan pemanfaatan lahan hingga koordinasi lintas kementerian, segera diselesaikan agar pembangunan tidak terus mengalami hambatan.</p> <p>Gus Irawan menegaskan, masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal yang layak. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pihak terkait harus memastikan setiap tahapan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kemajuan nyata di lapangan.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Gus Irawan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, khususnya pembangunan huntap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).</p> <p>Rapat itu melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemulihan pascabencana.</p> <p>Dalam forum tersebut, Gus Irawan menekankan pentingnya evaluasi yang berorientasi pada persoalan nyata, bukan sekadar pembahasan administratif. Menurutnya, setiap hambatan yang ditemukan harus diidentifikasi secara jelas, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan dan langkah penyelesaian yang terukur.</p> <p>"Monitoring dan evaluasi seharusnya membahas apa yang ditemukan di lapangan, apa kendalanya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai rapat hanya membahas koordinasi dan dasar hukum, sementara persoalan di lapangan belum selesai," tegasnya.</p> <p>Masalah Pemanfaatan Lahan Jadi Perhatian</p> <p>Gus Irawan menjelaskan, salah satu persoalan mendasar yang memengaruhi percepatan pembangunan huntap di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah belum sinkronnya koordinasi dan prosedur pemanfaatan lahan.</p> <p>Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera mendapat kepastian karena dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tanpa penyelesaian yang jelas, pekerjaan di lapangan berpotensi berjalan lebih lambat meskipun pemerintah daerah telah berupaya mendorong percepatan.</p> <p>Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten perlu diarahkan pada penyelesaian hambatan yang konkret. Kejelasan prosedur pemanfaatan lahan juga menjadi hal penting agar tahapan pembangunan dapat dilaksanakan tanpa kendala administratif yang berlarut-larut.</p> <p>Evaluasi Harus Berujung pada Langkah Konkret</p> <p>Bupati Tapanuli Selatan itu berharap rapat monitoring dan evaluasi menjadi momentum untuk memperkuat langkah bersama dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Ia menekankan bahwa setiap persoalan harus memiliki arah penyelesaian yang jelas, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.</p> <p>Percepatan pembangunan huntap menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Kepastian hunian tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bangunan tempat tinggal, tetapi juga menjadi dasar bagi warga untuk kembali menata kehidupan secara lebih aman dan berkelanjutan.</p> <p>Gus Irawan berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang masih dihadapi. Dengan langkah yang terarah dan kerja sama lintas pemerintahan, pembangunan huntap di Tapanuli Selatan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian tempat tinggal.zal]]> https://www.sumut24.co/news/287157/bupati-gus-irawan-desak-huntap-tapsel-dipercepat-jangan-biarkan-warga-korban-bencana-terus-menunggu/ Kodim 0212/TS Percepat Pembangunan Jembatan Beton di Sampuran Mencapai 60,10 Persen Fri, 09 Oct 2026 14:33:00 +0700+0700 Padanglawas Utara |sumut24.co -

MEDAN — Pemerhati politik Osriel Limbong menilai polemik mengenai kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka berpotensi berkembang menjadi persoalan politik nasional yang lebih besar, terutama jika ditempuh melalui jalur hukum dan kemudian menjadi bahan pengawasan parlemen.

Menurut Osriel, langkah hukum yang dikaitkan dengan tim Denny Indrayana dapat dibaca sebagai strategi untuk menguji persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden. Jika terdapat dasar hukum dan bukti yang kuat, persoalan tersebut berpotensi membuka ruang perdebatan lebih luas di DPR RI, termasuk mengenai kemungkinan penggunaan hak angket.

"Persoalan ini harus diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum yang tepat. Jika memang ada persoalan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan, dokumen dan dasar hukumnya harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai perdebatan politik menggantikan proses pembuktian," demikian pokok analisis politik yang perlu ditegaskan Osriel.

Ia menilai, apabila wacana hak angket benar-benar bergulir, sikap fraksi-fraksi di Senayan akan menjadi faktor penting. PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PKB, NasDem, dan PKS memiliki posisi politik yang dapat memengaruhi dinamika parlemen.

Namun, dukungan terhadap hak angket tidak bisa diasumsikan hanya berdasarkan kalkulasi atau kepentingan sesaat. Sikap resmi setiap fraksi, kecukupan dukungan anggota, serta terpenuhinya persyaratan formal DPR akan menentukan apakah wacana tersebut dapat diwujudkan.

Pemilu 2029 dan Posisi Strategis PSI

Osriel juga menyoroti kemungkinan keterkaitan dinamika politik saat ini dengan persaingan menuju Pemilu 2029, khususnya posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pengaruh politik Joko Widodo.

Menurut analisisnya, apabila pengaruh Jokowi tetap kuat dalam pemerintahan Prabowo Subianto, kondisi tersebut secara teoritis dapat menjadi modal politik bagi PSI untuk memperluas dukungan elektoral.

Akan tetapi, pengaruh seorang tokoh tidak otomatis menjamin keberhasilan partai menembus ambang batas parlemen. PSI tetap harus membuktikan kemampuannya meraih suara pemilih secara nasional.

Di sisi lain, PAN, Demokrat, dan NasDem juga patut diperhitungkan dalam peta persaingan politik mendatang. Jika ambang batas parlemen mengalami perubahan, konsekuensinya dapat memengaruhi strategi dan peluang partai-partai peserta pemilu. Besarnya dampak itu akan bergantung pada aturan yang akhirnya berlaku dan perolehan suara masing-masing partai.

Karena itu, hubungan antara polemik pendidikan Gibran, wacana hak angket, dan kepentingan partai menjelang 2029 perlu dibaca secara kritis. Namun, dugaan adanya strategi terkoordinasi untuk melemahkan partai tertentu tetap membutuhkan bukti, bukan sekadar asumsi politik.

Hukum Jangan Kalah oleh Kepentingan Kekuasaan

Osriel menegaskan bahwa perdebatan mengenai persyaratan pencalonan pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan kepastian hukum.

Jika ada dugaan pelanggaran, pembuktiannya harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku, kesimpulan tersebut juga harus dihormati.

Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya menyangkut kepentingan Gibran atau partai politik tertentu. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa aturan pemilu diterapkan secara konsisten, lembaga negara menjalankan kewenangannya secara benar, dan pengawasan parlemen tidak berubah menjadi sekadar alat pertarungan kekuasaan.

Catatan: Naskah ini merupakan draf berdasarkan kerangka analisis yang diberikan. Kutipan langsung dan pernyataan spesifik di atas perlu dikonfirmasi kepada Osriel Limbong sebelum diterbitkan sebagai pernyataan narasumber.]]> https://www.sumut24.co/news/287154/osriel-limbong-polemik-kesetaraan-ijazah-gibran-bisa-menjadi-pintu-masuk-hak-angket-dpr-peta-politik-2029-dipertaruhkan/ Operasi SIKAT TOBA 2026, Polresta Deli Serdang Ungkap 100 Target dan 34 Kasus Kejahatan Fri, 09 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700 Deliserdang- Polresta Deli Serdang, mencatat hasil signifikan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Toba 2026. Operasi yang berlangsung sejak 14 September hingga 3 Oktober 2026 tersebut berhasil mengungkap 100 target operasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Kamis (08/10/2026). </p> <p>Operasi Sikat Toba 2026 merupakan langkah kepolisian untuk menekan angka kejahatan, terutama pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas) yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, melalui Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral, SIK, MH, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui kerja sama Satreskrim Polresta Deli Serdang dengan jajaran Polsek.</p> <p>"Sasaran operasi tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga sejumlah lokasi dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana Curat maupun Curas"</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi harian Operasi Sikat Toba 2026 periode 14 September sampai 3 Oktober 2026, tercatat 100 target operasi berhasil diungkap dengan tingkat pencapaian mencapai 100 persen.</p> <p>Rinciannya terdiri atas 40 target orang, 30 target tempat, dan 30 target barang.</p> <p>Selain mencapai target operasi, jajaran Polresta Deli Serdang juga mengungkap puluhan perkara pencurian selama pelaksanaan operasi.</p> <p>Untuk non target operasi, Sat Reskrim Polresta Deli Serdang tercatat dengan 30 target dan berhasil ungkap kasus dengan tingkat pencapaian lebih dari target sebaynyak 37 target dengan rincian 14 target orang, 13 target tempat dan 10 barang. </p> <p>Pengungkapan tersebut merupakan hasil kegiatan Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama jajaran Polsek di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.</p> <p>Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.</p> <p>Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).</p> <p>"Melalui Operasi Sikat Toba 2026, kepolisian berharap keberadaan aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sekaligus menciptakan kondisi wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang semakin aman dan kondusif"tutup Kasat Reskrim]]> https://www.sumut24.co/news/287153/operasi-sikat-toba-2026-polresta-deli-serdang-ungkap-100-target-dan-34-kasus-kejahatan/ Wagub Sumut Minta Percepatan Huntap Pascabencana Diiringi Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Fri, 09 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/287152/wagub-sumut-minta-percepatan-huntap-pascabencana-diiringi-pembangunan-infrastruktur-dan-fasilitas-umum/ MEMADATKAN JARAK, MENGHADIRKAN NEGARA Fri, 09 Oct 2026 13:05:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/287151/memadatkan-jarak-menghadirkan-negara/