DELI SERDANG — Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan publik.

Abdul Fattah, S.H., M.H., yang diketahui menjabat sebagai Kepala SPPG MBG Saentis, diduga juga masih aktif sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya rangkap jabatan dan penerimaan penghasilan dari dua institusi yang sama-sama berada dalam lingkup pemerintah.

Sejumlah warga menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Terlebih, di tengah kondisi sulitnya lapangan pekerjaan, muncul persepsi ketidakadilan apabila satu orang dinilai memegang beberapa posisi sekaligus.

"Banyak masyarakat yang sampai sekarang kesulitan mencari pekerjaan. Kalau memang satu orang bisa memegang beberapa jabatan yang dibiayai negara, tentu publik berhak meminta penjelasan," ujar seorang warga berinisial DF kepada wartawan.

Jabatan Kepala SPPG Masuk Skema PPPK

Berdasarkan penjelasan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala SPPG merupakan salah satu dari tiga jabatan inti yang dapat diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain Kepala SPPG, dua jabatan lain yang termasuk dalam skema tersebut adalah Ahli Gizi dan Akuntan. Ketentuan itu merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Apabila benar Abdul Fattah telah berstatus PPPK melalui penugasan tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai kesesuaian status tersebut dengan aktivitas profesi lain yang dijalankannya.

Publik mempertanyakan apakah seorang PPPK diperbolehkan menjalankan pekerjaan lain yang juga memperoleh penghasilan dari lembaga negara atau institusi pendidikan negeri.

Publik Minta Penjelasan Resmi

Sejumlah pihak menilai polemik ini tidak cukup dijawab dengan asumsi atau opini publik semata, melainkan membutuhkan klarifikasi resmi dari instansi terkait.

Beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat antara lain:

Apakah Kepala SPPG yang berstatus PPPK diperbolehkan merangkap jabatan pada institusi lain?

Apakah status dan aktivitas rangkap jabatan tersebut telah diketahui oleh atasan langsung yang berwenang melakukan pembinaan?

Apakah PPPK dapat menerima penghasilan dari dua institusi pemerintah secara bersamaan?

Apakah kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan kepegawaian ASN dan regulasi Badan Gizi Nasional?

Menurut warga, transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penerapan aturan kepegawaian.

"Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, jelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau ada ketentuan yang harus dievaluasi, juga perlu disampaikan secara terbuka," kata DF.

Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini ditulis, Abdul Fattah belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan wartawan.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada pejabat Badan Gizi Nasional wilayah Sumatera Utara, termasuk Agung selaku pihak yang disebut membidangi program MBG di Sumatera Utara. Namun hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh tanggapan resmi.

Media ini masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari Abdul Fattah, Badan Gizi Nasional, pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya guna memperoleh penjelasan dan hak jawab atas informasi yang berkembang.

Di tengah perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang dibiayai APBN, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi pemerintah: apakah dugaan rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat aspek tata kelola yang perlu dievaluasi lebih lanjut.red]]> https://www.sumut24.co/hukum-kriminal/283551/saat-ribuan-warga-sulit-mencari-kerja-kepala-sppg-mbg-saentis-diduga-rangkap-jabatan-publik-minta-klarifikasi-bgn/ Wagub Jihan Dorong PJ91 Wujudkan Semangat Bersatu, Berbaur, dan Berdampak Sun, 21 Jun 2026 13:02:00 +0700+0700 Bandar Lampung –– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) dengan tema "Nengah Nyappur Dalam Aksi: Bersatu, Berbaur, Berdampak", di Gedung Dekranasda Provinsi Lampung, Sabtu (20/6/2026).</p> <p>Kegiatan tersebut menjadi momentum berkumpulnya kembali keluarga besar Purna Jambore Nasional 1991 dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam merumuskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terjaganya ikatan persaudaraan para purna peserta jambore yang telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terus terpelihara hingga saat ini merupakan salah satu warisan paling berharga dari Gerakan Pramuka.</p> <p>Wagub Jihan menilai, pengalaman yang paling membekas dari sebuah jambore bukan semata-mata lokasi kegiatan ataupun rangkaian acaranya, melainkan hubungan persahabatan, kebersamaan, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh selama proses tersebut berlangsung.</p> <p>"Ketika orang mengenang pengalaman jambore, yang paling diingat biasanya adalah kebersamaan yang terjalin, sahabat yang ditemui, dan pengalaman yang dijalani bersama. Itulah yang kemudian menjadi ikatan kuat hingga puluhan tahun kemudian," ujar Wagub yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung.</p> <p>Menurut Wagub, Rakernas PJ91 memiliki makna yang lebih besar dibandingkan sekadar agenda organisasi. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa nilai persaudaraan yang ditanamkan sejak Jambore Nasional 1991 masih terus hidup, dirawat, dan menjadi kekuatan yang menyatukan para anggotanya hingga saat ini.</p> <p>Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun para peserta telah menempuh perjalanan hidup yang berbeda selama lebih dari tiga dekade, semangat untuk tetap terhubung dalam satu keluarga besar tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepramukaan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan kegiatan jambore, melainkan terus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun mengabdi kepada bangsa.</p> <p>Lebih lanjut, Wagub juga mengapresiasi tema Rakernas tahun ini yang dinilai selaras dengan nilai budaya Lampung. Konsep Nengah Nyappur, menurutnya, mengandung makna penting tentang kehadiran di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.</p> <p>Wagub menambahkan bahwa berbagai persoalan di masyarakat sering kali dapat diselesaikan melalui semangat kebersamaan, kepedulian, dan kemauan untuk saling mendengar serta membantu satu sama lain. Oleh karena itu, budaya gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.</p> <p>'Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ketika lingkungan memerlukan perhatian, atau ketika generasi muda membutuhkan pendampingan, yang dibutuhkan adalah kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama," ucapnya.</p> <p>Menutup arahannya, Wagub berharap Rakernas PJ91 mampu melahirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta mempererat persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun selama puluhan tahun.</p> <p>"Saya percaya apabila semangat bersatu, berbaur, dan berdampak terus dijaga, maka keluarga besar Purna Jambore Nasional akan senantiasa menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, peduli, dan berdaya," pungkasnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum Purna Jambore Nasional 1991 Teguh Santosa berharap Rakernas dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperkokoh komitmen organisasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus mewariskan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, dan pengabdian kepada generasi muda sebagai bagian dari semangat yang telah dibangun sejak Jambore Nasional 1991.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).]]> https://www.sumut24.co/Berita/283550/wagub-jihan-dorong-pj91-wujudkan-semangat-bersatu-berbaur-dan-berdampak/ Fachrul Razi: Revisi UUPA Ancam Perdamaian dan Perpanjang Kemiskinan Aceh Sun, 21 Jun 2026 12:57:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/Berita/283549/fachrul-razi-revisi-uupa-ancam-perdamaian-dan-perpanjang-kemiskinan-aceh/ Dari Autogate ke Nusakambangan: Kemenimipas dan Ujian Konkret Asta Cita Sun, 21 Jun 2026 12:52:00 +0700+0700 Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan</p> <p>Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai slogan besar pemerintahan. Ia harus turun menjadi pengalaman nyata warga ketika bertemu negara: saat mengurus paspor, melewati bandara, berangkat haji, melihat orang asing diawasi, menyaksikan pegawai negara didisiplinkan, atau melihat warga binaan diberi kesempatan memperbaiki masa depan.</p> <p>Di titik itulah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan posisi strategisnya. Kemenimipas berada di dua gerbang penting negara. Imigrasi menjaga pintu masuk dan keluar wilayah kedaulatan. Pemasyarakatan menjaga pintu pemulihan manusia setelah berhadapan dengan hukum. Yang satu berbicara tentang mobilitas global, yang lain berbicara tentang reintegrasi sosial. Yang satu menjaga batas negara, yang lain menjaga harapan manusia agar tidak putus di balik tembok.</p> <p>Karena itu, membaca kinerja Kemenimipas tidak cukup hanya dengan menghitung berapa autogate dipasang, berapa layanan paspor dibuka, berapa warga negara asing ditindak, berapa pegawai dibina, atau berapa warga binaan dilatih. Semua itu penting. Tetapi makna lebih besarnya adalah bagaimana kementerian ini menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam kerja nyata birokrasi.</p> <p>Asta Cita berbicara tentang kemandirian bangsa, ketahanan pangan, reformasi hukum dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, pemberantasan korupsi dan kejahatan lintas negara, hilirisasi, ekonomi hijau-biru, serta harmoni manusia dengan lingkungan. Di atas kertas, itu agenda besar. Di lapangan, ia membutuhkan institusi yang sanggup bekerja konkret. Kemenimipas, melalui imigrasi dan pemasyarakatan, sedang mencoba menjawab tantangan itu.</p> <p>Dari sisi imigrasi, agenda Asta Cita tentang kedaulatan, keamanan, dan kemandirian bangsa terlihat melalui penguatan pintu perbatasan. Penggunaan 311 unit autogate di enam bandara dan pelabuhan internasional bukan sekadar modernisasi layanan. Ia adalah cara negara menghadirkan kedaulatan yang lebih cepat, presisi, dan berbasis data.</p> <p>Di era mobilitas global, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang atau pasukan asing. Ia bisa hadir melalui jaringan scamming, penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan lintas negara, sponsor fiktif, atau eksploitasi celah administratif. Karena itu, imigrasi modern tidak cukup menjadi tukang stempel paspor. Imigrasi harus menjadi radar kedaulatan.</p> <p>Aplikasi All Indonesia, layanan autogate, dan integrasi pemeriksaan kedatangan merupakan bagian dari upaya menjadikan perbatasan sebagai sistem cerdas. Negara tidak boleh lambat membaca pergerakan orang. Negara juga tidak boleh gagap membedakan antara orang asing yang membawa investasi, ilmu, pariwisata, dan manfaat, dengan orang asing yang membawa risiko keamanan, kejahatan digital, atau gangguan sosial.</p> <p>Di sinilah prinsip selective policy menemukan relevansinya. Indonesia bukan negara tertutup. Tetapi keterbukaan harus dikendalikan oleh kepentingan nasional. Yang bermanfaat dipermudah. Yang merugikan ditindak. Yang berisiko diawasi. Yang melanggar dideportasi atau diproses hukum. Itulah bentuk konkret kedaulatan dalam dunia yang semakin terbuka.</p> <p>Tindakan terhadap 670 warga negara asing pelaku scamming melalui kerja Tim Pengawasan Orang Asing menunjukkan bahwa pelayanan cepat tidak boleh berarti pengawasan longgar. Justru semakin digital layanan, semakin kuat pula kemampuan negara membaca risiko. Kedaulatan abad ke-21 bukan hanya soal pagar fisik, melainkan soal data, intelijen, integrasi sistem, dan keberanian bertindak.</p> <p>Kemenimipas juga menerjemahkan Asta Cita dalam bentuk reformasi pelayanan publik. Hadirnya 10 Immigration Lounge di berbagai mal besar, Campus Immigration Point seperti di Universitas Diponegoro, serta program Pasporia di area car free day memperlihatkan perubahan filosofi birokrasi: negara mendekat kepada warga.</p> <p>Ini bukan hal kecil. Selama bertahun-tahun, birokrasi sering dibayangkan sebagai gedung, loket, antrean, map, nomor panggilan, dan rasa canggung warga di hadapan petugas. Padahal reformasi birokrasi sejati bukan hanya memindahkan formulir ke aplikasi. Reformasi birokrasi berarti mengubah pengalaman warga ketika berhadapan dengan negara.</p> <p>Warga tidak boleh dibuat merasa kecil di depan loket. Mahasiswa tidak perlu kehilangan banyak waktu hanya untuk urusan administratif. Keluarga tidak harus menempuh jarak jauh hanya untuk memperoleh layanan paspor. Ketika imigrasi hadir di kampus, mal, dan ruang publik, pesan yang muncul jelas: birokrasi modern adalah birokrasi yang melayani, bukan yang menunggu dilayani.</p> <p>Layanan haji memberi contoh lain. Pre-clearance melalui Makkah Route dan pemindaian cepat biometrik lewat Immigration Seamless Process Corridor Gate memperlihatkan bahwa urusan keimigrasian juga dapat menjadi bagian dari diplomasi pelayanan negara. Jemaah haji tidak hanya diberangkatkan. Mereka dimuliakan melalui sistem yang lebih cepat, tertib, dan manusiawi.</p> <p>Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak memberi ukuran fiskal atas transformasi layanan itu. Pada 2025, sektor keimigrasian mencatat PNBP Rp10,4 triliun per Desember. Angka ini setara 155 persen dari target Rp6,55 triliun, sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Imigrasi. Dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp8,62 triliun, realisasi tersebut tumbuh sekitar 18 persen.</p> <p>Data ini penting karena menunjukkan bahwa pelayanan publik yang cepat, digital, dan terkelola baik dapat sekaligus menjadi sumber penerimaan negara. Layanan paspor, visa, izin tinggal, pengawasan, dan kemudahan mobilitas bukan hanya urusan administratif. Ia berkaitan dengan pariwisata, investasi, diplomasi, pergerakan manusia, dan kontribusi fiskal.</p> <p>Namun PNBP tidak boleh dibaca semata-mata sebagai angka penerimaan. Ia harus dibaca sebagai indikator kepercayaan dan kualitas layanan. PNBP besar hanya bermakna jika lahir dari pelayanan yang sah, transparan, cepat, bersih, dan memberi kepastian. Negara boleh mengoptimalkan penerimaan, tetapi tidak boleh mengorbankan integritas layanan.</p> <p>Di sinilah Asta Cita tentang reformasi hukum dan birokrasi memperoleh ujian paling nyata. Reformasi bukan hanya soal aplikasi. Reformasi juga soal mental aparat. Sistem digital bisa mempercepat layanan, tetapi integritaslah yang menjaga negara tidak diperjualbelikan. Autogate bisa memangkas antrean, tetapi disiplin pegawai yang menentukan apakah institusi dipercaya.</p> <p>Karena itu, pengiriman 360 pegawai bermasalah ke Nusakambangan untuk pembinaan disiplin harus dibaca sebagai pesan keras ke dalam tubuh birokrasi. Negara tidak cukup menuntut masyarakat patuh. Aparat negara sendiri harus lebih dulu tertib. Birokrasi tidak akan dihormati jika orang-orang di dalamnya memperlakukan kewenangan sebagai komoditas.</p> <p>Namun pembinaan disiplin pegawai tidak boleh berhenti sebagai tindakan simbolik. Ia harus diikuti audit sistem, pengawasan berlapis, rotasi jabatan yang sehat, kanal pengaduan yang aman, hukuman yang adil, dan pembenahan budaya kerja. Pegawai bermasalah memang harus dibina atau ditindak. Tetapi sistem yang memungkinkan penyimpangan berulang juga harus dibongkar.</p> <p>Dari sisi pemasyarakatan, hubungan Kemenimipas dengan Asta Cita menjadi lebih dalam. Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, ke Nusakambangan pada 20 Juni 2026 memperlihatkan perubahan citra yang kuat. Nusakambangan yang selama ini dibayangkan seram seperti Alcatraz kini tampil sebagai kawasan produktif: ada workshop Fly Ash Bottom Ash, pertanian, peternakan, pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.</p> <p>Ini bukan sekadar pemandangan baru di pulau penjara. Ini adalah tafsir lapangan atas Asta Cita tentang ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, ekonomi hijau, ekonomi biru, produktivitas lokal, dan reintegrasi sosial. Nusakambangan tidak lagi hanya diposisikan sebagai ruang pengamanan. Ia sedang dibangun menjadi ruang produksi, pembelajaran, dan pemulihan.</p> <p>Ketahanan pangan dalam Asta Cita tidak harus selalu dibaca hanya dari sawah besar, bendungan, pupuk, atau korporasi pangan. Ia juga bisa tumbuh dari ruang-ruang yang selama ini tidak dibayangkan sebagai simpul produksi: lapas, rutan, lahan tidur, kolam, tambak, kandang, rumah kompos, dan bengkel kerja warga binaan. Ketahanan pangan bukan hanya urusan kementerian teknis pangan. Ia adalah kerja lintas sektor.</p> <p>Nusakambangan memberi contoh bahwa pemasyarakatan dapat mengambil peran. Warga binaan dilatih bertani, beternak, mengolah sampah, memproduksi pupuk, membudidayakan ikan, mengelola tambak, dan menjahit. Mereka tidak hanya menjalani pidana. Mereka belajar bekerja, bertanggung jawab, dan menghasilkan sesuatu.</p> <p>Di sinilah paradigma pemasyarakatan modern menjadi penting. Negara memang berhak menghukum orang yang melanggar hukum. Tetapi negara tidak boleh mematikan masa depan manusia. Hukuman tanpa pembinaan hanya melahirkan dendam sosial. Pembinaan tanpa disiplin kehilangan wibawa. Pemasyarakatan yang sehat harus mempertemukan keduanya: keamanan dan harapan.</p> <p>Angka PNBP pemasyarakatan memberi dimensi lain dari perubahan itu. Hingga November 2025, sektor pemasyarakatan mencatat PNBP Rp49,7 miliar, jauh melampaui target Rp10,3 miliar atau sekitar 482 persen. Secara nominal, angka ini memang kecil jika dibandingkan dengan PNBP keimigrasian. Tetapi secara simbolik, ia penting.</p> <p>Selama ini, lapas dan rutan lebih sering dibaca sebagai beban anggaran negara: tempat yang harus dijaga, diberi makan, diawasi, dan dibiayai. Dengan capaian PNBP pemasyarakatan, ada pesan baru bahwa pemasyarakatan dapat bergerak menjadi ruang produktif. Pemanfaatan sarana dan prasarana, sewa aset, kegiatan kerja, serta pengelolaan sumber daya di lingkungan pemasyarakatan dapat menghasilkan nilai, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum, transparansi, dan pembinaan.</p> <p>Namun angka PNBP pemasyarakatan tidak boleh membuat orientasi pembinaan bergeser menjadi komersialisasi warga binaan. Negara harus tegas membedakan antara pembinaan produktif dan eksploitasi. Warga binaan boleh dilatih bekerja, diberi keterampilan, dan dilibatkan dalam kegiatan produktif. Tetapi hak mereka, keselamatan kerja, kelayakan pembinaan, dan tujuan reintegrasi sosial harus tetap menjadi pusat.</p> <p>Dengan kata lain, PNBP pemasyarakatan harus menjadi akibat dari pembinaan yang berhasil, bukan tujuan yang mengalahkan kemanusiaan. Jika dikelola benar, angka Rp49,7 miliar itu bukan sekadar penerimaan negara, melainkan tanda awal bahwa lapas dan rutan dapat menjadi ruang pembinaan yang produktif, bermartabat, dan memberi nilai tambah.</p> <p>Program FABA memperlihatkan sisi lain dari Asta Cita: ekonomi hijau dan nilai tambah. Limbah tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai bahan yang bisa diolah. Sampah tidak hanya dibuang, tetapi dikelola. Kotoran hewan tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi diubah menjadi pupuk organik. Tambak udang vaname dan budidaya sidat memperkuat sisi ekonomi biru. Konveksi membuka jalan keterampilan kerja. Pertanian dan peternakan menopang pangan.</p> <p>Dengan demikian, Nusakambangan menjadi miniatur kebijakan lintas sektor. Ada pemasyarakatan, pangan, lingkungan, perikanan, pelatihan kerja, ekonomi sirkular, dan keamanan. Justru di sinilah kekuatan narasinya. Ia menunjukkan bahwa Asta Cita tidak harus selalu diterjemahkan melalui proyek raksasa. Kadang ia tampak paling kuat ketika hadir dalam perubahan konkret pada manusia dan ruang yang selama ini dilupakan.</p> <p>Transformasi Nusakambangan juga berkaitan dengan Asta Cita tentang pembangunan sumber daya manusia. Selama ini, warga binaan kerap dipandang sebagai beban negara. Mereka diberi makan, dijaga, diawasi, dan dihitung sebagai masalah kapasitas hunian. Padahal mereka juga manusia yang masih memiliki tenaga, akal, keterampilan, dan kemungkinan untuk berubah.</p> <p>Jika pemasyarakatan hanya mengurung, negara kehilangan kesempatan memperbaiki manusia. Tetapi jika pemasyarakatan membina dengan serius, negara sedang berinvestasi pada keamanan sosial jangka panjang. Warga binaan yang keluar dengan keterampilan lebih mungkin bekerja. Warga binaan yang keluar dengan harapan lebih mungkin tidak mengulangi kesalahan. Warga binaan yang keluar dengan pengalaman produktif lebih mungkin diterima kembali oleh masyarakat.</p> <p>Di titik ini, pembinaan warga binaan adalah bagian dari pembangunan manusia. Bukan pembangunan manusia dalam pengertian sempit yang hanya berbicara sekolah formal atau pelatihan kerja umum, melainkan pembangunan manusia yang berani menyentuh kelompok paling rentan secara sosial: mereka yang pernah jatuh, salah, dan tersisih.</p> <p>Asta Cita akan kehilangan roh kemanusiaannya jika hanya berbicara tentang angka pertumbuhan, hilirisasi, atau swasembada, tetapi lupa pada manusia yang berada di pinggir sistem. Justru keberhasilan negara dapat diukur dari kemampuannya membangun mereka yang paling sulit dibangun. Warga binaan adalah ujian itu.</p> <p>Apresiasi Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI penting karena memperluas cara membaca pemasyarakatan. Komisi IV berkaitan dengan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ketika Ketua Komisi IV mengapresiasi transformasi Nusakambangan, pesan politiknya jelas: pemasyarakatan dapat menjadi mitra agenda ketahanan pangan dan lingkungan, bukan hanya urusan hukum dan keamanan.</p> <p>Ini membuka ruang kolaborasi baru. Lapas dan rutan dapat dipetakan berdasarkan potensi lokal. Yang dekat kawasan pesisir bisa mengembangkan perikanan atau budidaya. Yang memiliki lahan dapat memperkuat pertanian dan peternakan. Yang berada di perkotaan bisa diarahkan ke konveksi, industri kreatif, jasa, pengolahan sampah, atau ekonomi digital sederhana. Yang memiliki akses pasar dapat bekerja sama dengan koperasi, BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta.</p> <p>Namun replikasi tidak boleh sekadar menyalin Nusakambangan. Tidak semua lapas memiliki lahan luas. Tidak semua rutan punya akses air, pasar, atau tenaga pelatih. Yang harus ditiru bukan bentuk fisiknya, melainkan prinsipnya: pembinaan harus produktif, terukur, berkelanjutan, sesuai potensi lokal, dan terhubung dengan kebutuhan pasar.</p> <p>Pada akhirnya, seluruh agenda ini akan menentukan apakah Kemenimipas hanya menjadi kementerian baru secara nomenklatur, atau benar-benar menjadi institusi baru secara cara kerja. Kementerian baru tidak otomatis berarti paradigma baru. Struktur bisa berubah, tetapi budaya lama bisa tetap hidup. Karena itu, ukuran keberhasilan Kemenimipas bukan hanya jumlah program atau besarnya PNBP, melainkan perubahan rasa publik terhadap negara.</p> <p>Apakah warga merasa lebih mudah mengurus paspor? Apakah WNI dan WNA merasakan layanan yang cepat tetapi tetap aman? Apakah jemaah haji merasa lebih dimudahkan? Apakah pelaku kejahatan lintas negara lebih cepat terdeteksi? Apakah pegawai bermasalah benar-benar berubah atau ditindak? Apakah warga binaan keluar dengan keterampilan? Apakah Nusakambangan menjadi model yang bisa diukur, bukan sekadar panggung kunjungan?</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena Asta Cita membutuhkan bukti. Agenda besar Presiden Prabowo tidak akan dinilai dari indahnya dokumen, tetapi dari kerja kementerian dan lembaga di lapangan. Dalam negara besar seperti Indonesia, visi nasional hanya akan hidup jika diterjemahkan oleh birokrasi menjadi layanan, disiplin, produksi, perlindungan, dan kepercayaan.</p> <p>Dari autogate ke Nusakambangan, Kemenimipas sedang membangun satu garis narasi: negara harus cepat melayani, kuat menjaga kedaulatan, tegas menindak pelanggaran, disiplin membersihkan diri, dan manusiawi membina warga binaan. PNBP Rp10,4 triliun dari sektor imigrasi menunjukkan bahwa layanan yang semakin modern dapat memberi kontribusi fiskal besar. PNBP Rp49,7 miliar dari pemasyarakatan menunjukkan bahwa ruang pembinaan juga dapat mulai menghasilkan nilai produktif.</p> <p>Tetapi angka hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah arah perubahan di balik angka itu. Imigrasi menjaga agar keterbukaan Indonesia tidak berubah menjadi kerentanan. Pemasyarakatan menjaga agar hukuman tidak berubah menjadi keputusasaan. Digitalisasi menjaga agar layanan tidak tersandera antrean dan tatap muka. Pembinaan disiplin menjaga agar birokrasi tidak dikuasai mental transaksional. Nusakambangan menjaga agar pulau hukuman dapat berubah menjadi pulau produktivitas.</p> <p>Jika transformasi ini konsisten, maka Kemenimipas dapat menjadi salah satu wajah paling konkret dari Asta Cita Presiden Prabowo. Bukan karena ia paling banyak berbicara tentang visi besar, tetapi karena ia menunjukkan bahwa visi besar itu bisa hidup dalam pelayanan paspor, pengawasan orang asing, keberangkatan haji, pembinaan pegawai, tambak vaname, pupuk organik, konveksi warga binaan, dan wajah baru Nusakambangan.</p> <p>Di tempat yang dulu hanya dibayangkan sebagai pulau hukuman, kini tumbuh pangan, keterampilan, disiplin, dan harapan. Di pintu perbatasan yang dulu identik dengan antrean, kini bergerak sistem digital dan pengawasan berbasis risiko. Di tubuh birokrasi yang sering diuji godaan penyimpangan, kini dikirim pesan bahwa aparat juga harus dibina dan ditertibkan.</p> <p>Itulah ujian konkret Asta Cita: bukan sekadar cita-cita di langit politik, tetapi kerja negara di bumi pelayanan. Tegas menjaga kedaulatan. Cepat melayani rakyat. Bersih membenahi birokrasi. Produktif membina warga binaan. Dan manusiawi dalam memperlakukan masa depan.]]> https://www.sumut24.co/Berita/283548/dari-autogate-ke-nusakambangan-kemenimipas-dan-ujian-konkret-asta-cita/ Pemkab Madina Diapresiasi Gelar Seminar Willem Iskander dan Sutan Takdir Alisjahbana Sun, 21 Jun 2026 09:58:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co
‎
‎ Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., Sabtu (20/6) didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., bersama Kasat Pol PP dan Damkar, Asril serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Solok, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada Keluarga korban kebakaran di Jorong Rimbo Data, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti.
‎
‎Kedatangan rombongan diterima oleh Camat Lembah Gumanti bersama Wali Nagari Sungai Nanam. Dijelaskan kebakaran yang terjadi pada Jumat sore tersebut menghanguskan rumah milik warga hingga rata dengan tanah. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu orang mengalami luka bakar, saat ini keluarga korban sementara tinggal di rumah kerabat.
‎
‎Bupati Solok bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Solok menyerahkan bantuan secara pribadi berupa kompor gas, rice cooker, dan bantuan uang tunai untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga korban.
‎
‎Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah tersebut.
‎
‎Bupati Solok juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan memberikan bantuan bedah rumah bagi keluarga korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
‎
‎"Pemerintah hadir dan akan terus memberikan dukungan kepada keluarga yang tertimpa musibah kebakaran ini. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Bupati.
‎
‎Usai meninjau lokasi kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Bupati Solok beserta rombongan melanjutkan kunjungan serupa ke Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang juga terdampak musibah kebakaran. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Nagari Air Dingin dan keluarga korban kebakaran.
‎
‎Kehadiran Pemerintah Kabupaten Solok di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283545/bupati-solok-meninjau-sekaligus-menyerahkan-bantuan-kepada-keluarga-korban-kebakaran/ Wabup Solok Apresiasi Peran Sekolah Islam dalam Membangun Generasi Quran Sun, 21 Jun 2026 09:38:00 +0700+0700 Kabupaten Solok I Sumut24.co

Sabtu (20/06/2026) di Gedung Kubuang 13, Kota Solok, Sumatera Barat, suasana khidmat dan penuh haru mewarnai pelaksanaan Wisuda Tahfizh ke-8 sekaligus pelepasan siswa kelas VI Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sa'adiah, dengan mengusung tema "Menghafal dengan Cinta, Mengamalkan Sepanjang Usia".

Acara dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten solok yg di wakili oleh Wakil Bupati Solok, Candra, Ketua Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah Ustadz Boy Ihsan, jajaran ustadz dan ustadzah, para orang tua siswa, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Solok Candra dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang diwisuda tahfizh dan dilepas sebagai lulusan kelas VI SDIT Sa'adiah. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga pendidikan Islam.

"Dia mengucapkan selamat kepada para wali murid yang anak-anaknya diwisuda hari ini, khususnya kepada ananda yang mengikuti wisuda tahfizh dan pelepasan siswa kelas VI SDIT Sa'adiah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semangat, sehingga anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah terbaik, baik di Kabupaten Solok maupun di luar daerah," tuturnya.

Juga memberikan penghargaan tinggi kepada Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah beserta seluruh tenaga pendidik yang telah berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan Islam di Kabupaten Solok.

Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan yayasan dan para ustadz serta ustadzah yang telah menyumbangkan karya terbaiknya untuk daerah dan bangsa melalui pendirian SDIT Sa'adiah. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan tugas negara. Kehadiran sekolah swasta yang berkualitas seperti SDIT Sa'adiah menjadi bentuk nyata dukungan kepada pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Dikatakannya, tantangan pendidikan karakter dan keagamaan saat ini semakin besar. Berdasarkan berbagai evaluasi yang dilakukan, masih banyak siswa yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik, bahkan belum terbiasa melaksanakan shalat lima waktu secara konsisten.

"Ini tentu menjadi perhatian bersama. Karena itu, kami terus menekankan kepada guru-guru agama agar memastikan anak-anak kita mampu membaca dan menulis Al-Qur'an serta melaksanakan shalat lima waktu. Alhamdulillah, di SDIT Sa'adiah anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan menulis Al-Qur'an, tetapi juga didorong untuk menghafalnya," ungkapnya.

Wakil Bupatipun mengajak para orang tua untuk bersyukur karena telah memilih pendidikan berbasis Islam bagi putra-putri mereka, mengingat pendidikan agama menjadi pondasi penting dalam menghadapi tantangan zaman.

Ketua Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah, Ustadz Boy Ihsan, dalam sambutan nya menyampaikan rasa syukur atas capaian para siswa dalam program tahfizh Al-Qur'an. Menurutnya, pada wisuda tahun ini terdapat siswa yang telah berhasil menghafal hingga 15 juz Al-Qur'an, disusul hafalan 8 juz, 7 juz, dan berbagai capaian lainnya yang membanggakan.

"Prestasi ini merupakan anugerah yang patut disyukuri. Kami berharap anak-anak yang telah mencapai hafalan tertentu tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus melanjutkan dan menjaga hafalan Al-Qur'annya di jenjang pendidikan berikutnya," ujarnya.

Bahwa program tahfizh yang dijalankan SDIT Sa'adiah bukan hanya bertujuan melahirkan penghafal Al-Qur'an, tetapi juga generasi yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui tema *'Menghafal dengan Cinta, Mengamalkan Sepanjang Usia'*, SDIT Sa'adiah berkomitmen untuk terus membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi, serta mampu menjadi penerus bangsa yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.

Acara wisuda dan pelepasan siswa berlangsung dengan penuh khidmat, ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para wisudawan tahfizh dan siswa kelas VI yang telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka di SDIT Sa'adiah.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283544/wabup-solok-apresiasi-peran-sekolah-islam-dalam-membangun-generasi-quran/ Padangsidimpuan Gencarkan Gerakan Hidup Sehat, Wali Kota Turun Langsung di Gebyar IVA Test dan Senam Prolanis Sun, 21 Jun 2026 09:35:00 +0700+0700 Gebyar IVA Test yang digelar di Puskesmas Pokenjior, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kamis (19/6/2026).</p> <p>Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit kronis hingga deteksi dini kanker serviks.</p> <p>Acara ini juga dihadiri oleh Staf Ahli I TP PKK Kota Padangsidimpuan, Ny. Apipah Pahlevi, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, kader TP PKK, kader Posyandu, kader kesehatan, serta masyarakat dari berbagai desa di wilayah Angkola Julu.</p> <p>Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Warga tampak antusias mengikuti Senam Prolanis yang menjadi bagian dari program pengelolaan penyakit kronis, dengan tujuan meningkatkan kebugaran fisik serta kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penderita penyakit tidak menular.</p> <p>Selain itu, Gebyar IVA Test menjadi salah satu fokus utama kegiatan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan perempuan. Program ini memberikan layanan pemeriksaan dini kanker serviks, sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat.</p> <p>Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader TP PKK, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.</p> <p>"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan kader di lapangan yang terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.</p> <p>Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup bersih dan sehat, sekaligus membangun lingkungan yang lebih asri dan berkelanjutan.zal]]> https://www.sumut24.co/Berita/283543/padangsidimpuan-gencarkan-gerakan-hidup-sehat-wali-kota-turun-langsung-di-gebyar-iva-test-dan-senam-prolanis/