JNE Wujudkan Mimpi 1.200 Karyawan untuk menunaikan Ibadah Umrah

admin — Fri, 25 Sep 2026 18:37:00 +0700+0700

Jakarta– JNE kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan spiritualitas dan kesejahteraan karyawan dengan memberangkatkan lebih dari 1.200 Ksatria dan Srikandi JNE beserta keluarga untuk melaksanakan ibadah Umrah. Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada para karyawan yang telah mengabdi selama lebih dari 12 tahun.

JNE memberangkatkan 1.200 karyawan dalam 20 kloter untuk menunaikan ibadah umrah, dengan keberangkatan yang dilaksanakan secara bertahap mulai 16 September hingga 16 Desember 2026.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, turut hadir langsung untuk melepas dan merasakan kebahagiaan para jamaah dalam acara pelepasan resmi yang digelar di Anara Hotel, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 16 September 2026. "Program ini adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh almarhum pendiri JNE, H. Soeprapto Soeparno. Memberikan kesempatan bagi Ksatria dan Srikandi JNE untuk beribadah ke Tanah Suci adalah tradisi apresiasi atas loyalitas tanpa batas yang mereka berikan kepada perusahaan,"

Beliau juga menambahkan bahwa perjalanan spiritual ini penuh dengan makna keteladanan. "Umrah adalah momentum menapaki jejak Rasulullah SAW dalam menyebarkan kebaikan. Kami berharap sekembalinya dari Tanah Suci, para karyawan membawa energi dan semangat baru untuk terus memberikan pelayanan prima. Hal ini sejalan dengan tagline JNE, yaitu 'Connecting Happiness', di mana kami tidak hanya mengantar kiriman, tetapi juga merajut kebahagiaan bagi keluarga besar JNE dan masyarakat luas. Pelaksanaan program ini juga bertepatan dengan usia JNE ke-36 tahun, dengan mengusung tema 'Melesat Hebat'. Kami berharap perjalanan ini tidak hanya menjadi rezeki bagi mereka, tetapi juga menjadi motivasi untuk selalu bersemangat dalam bekerja." ungkap Feri

Sementara itu, Human Capital Development Division Head JNE, Fikri Al Haq Fachryana, menjelaskan bahwa program ini dirancang secara komprehensif. "Program Umrah dan Perjalanan Spiritual ini bukan sekadar reward atau bentuk apresiasi, Umrah sebagai kurikulum terbaik dari Allah adalah instrumen pembinaan internal. Sesuai 2 tujuan utama Ibadah Umrah, pertama sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Kesatria Srikandi JNE diharapkan memiliki Visi, Misi Hidup yang jelas, yaitu Bahagia Dunia Akhirat dengan Ridho Allah, sehingga hidup nya menjadi berkah. Kedua adalah menghapuskan dosa dan meraih ketaqwaan. Ksatria dan Srikandi JNE mengimplementasikan ketaqwaan nya di masyarakat, di rumah dan di lingkungan kerja. Bekerja produktif dengan penuh rasa amanah dan menjalankan Core Value JNE, jujur, disiplin, tanggung jawab dan visioner, sebagai bagian dari perintah Allah."

Peserta umrah tahun ini tidak hanya berasal dari kantor pusat, tetapi juga dari berbagai cabang JNE di seluruh Indonesia. Mulai dari Bogor, Bandung, Tarakan, Semarang, Balikpapan, Bandar Lampung, Pontianak, dan Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Selama di sana, mereka mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan serius dan antusias, dipandu oleh Ustadz Jajang Al-Hajj.

Tahun ini, rasa syukur turut dirasakan oleh para pemenang ajang JNE Content Competition 2026 yang turut diberangkatkan ke Tanah Suci. Idris Prasetyawan selaku Pemenang Best of The Best Kategori Foto Jurnalis Media asal Makassar yang akan diberangkatkan pada awal Desember 2026. Ia mengungkapkan, "Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada JNE. Bisa berkunjung ke Baitullah adalah impian terbesar saya yang akhirnya diijabah Allah SWT melalui perantara JNE. Semoga keberkahan ini turut menular kepada seluruh Ksatria dan Srikandi JNE yang terus berdedikasi bagi negeri."

Hal senada juga disampaikan oleh Utomo Priyambodo selaku Pemenang Best of The Best Kategori Writing Jurnalis Media asal Depok. "Kesempatan menunaikan ibadah Umrah dari JNE adalah anugerah luar biasa yang memberikan pengalaman spiritual mendalam. Semoga JNE terus melangkah maju dan membawa inspirasi kebaikan bagi sesama."

Kebahagiaan serupa turut dirasakan oleh Golbi Tranado selaku anggota JNE Loyalty Card (JLC) peraih transaksi tertinggi sebagai Pemenang JLC Race 2025. "Berawal dari setiap resi pengiriman bersama JNE, siapa sangka berbuah panggillan ke Tanah Suci. Menerima rezeki umrah dari program JLC JNE adalah momen paling mengharukan dalam perjalanan usaha kami. Terima kasih JNE atas apresiasi dan kebaikan yang tak terhingga ini."

Suasana haru dan penuh syukur turut terpancar dari raut wajah para peserta kloter pertama yang siap menginjakkan kaki di Masjidil Haram, tempat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Muslim dunia. Dasef Kurniawan, seorang Kurir JNE Jakarta Inbound Departemen yang telah mengabdikan diri di perusahaan selama lebih dari 12 tahun, sama sekali tidak menyangka kerja kerasnya selama belasan tahun berbuah panggilan mulia ke Tanah Suci.

"Saya merasa ini adalah undangan langsung dari Allah SWT yang hadir melalui JNE. Mengabdi lebih dari 12 tahun di perusahaan ini mengajarkan saya arti loyalitas, dan hari ini saya merasakan balasan terindah yang pernah ada. Kepedulian JNE terhadap kesejahteraan spiritual karyawan membuat saya semakin bangga menjadi bagian dari keluarga besar JNE. Saya yakin, dengan kebersamaan yang solid ini, JNE akan terus melaju pesat dan membawa kebahagiaan bagi banyak orang," tutur Dasef dengan mata berkaca-kaca.

Peduli Korban Kebakaran, Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan Turun Salurkan Bantuan

admin — Fri, 25 Sep 2026 18:23:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Padangsidimpuan menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan berupa sembako, minuman, serta sejumlah kebutuhan lainnya kepada para korban kebakaran, Jumat (25/9/2026) sore.

Kegiatan sosial itu berlangsung mulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga selesai. Sejumlah personel Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan sekaligus menyapa dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat yang tengah menghadapi dampak musibah.

Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono, S.H., M.H., didampingi KBO Sat Resnarkoba IPDA Amun K. Siregar, S.H., serta personel Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan.

AKP Juli Purwono mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

"Kami hadir untuk memberikan sedikit bantuan dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali," ujar AKP Juli Purwono.

Menurutnya, musibah kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga meninggalkan beban dan kesedihan bagi warga yang terdampak. Karena itu, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan secara langsung.

Selain menyerahkan bantuan, personel Sat Resnarkoba juga menyampaikan pesan penguatan kepada para korban agar tetap tabah menghadapi kondisi yang terjadi.

"Kami turut merasakan duka atas musibah yang dialami masyarakat. Mudah-mudahan warga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan, serta kondisi dapat segera pulih," kata Juli.

Aksi sosial tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Polres Padangsidimpuan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Polisi tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Penyaluran bantuan diharapkan dapat sedikit meringankan kebutuhan warga korban kebakaran, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pascamusibah.

Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan kepedulian dan membantu warga yang terdampak agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.zal

Kebakaran Hebat di Kelurahan Kantin, Polres Padangsidimpuan Bergerak Cepat Evakuasi Korban

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman warga di Jalan Muhammad Tohir Daulay, eks Jalan Gaharu, tepatnya di belakang SMPN 1 Padangsidimpuan, Lingkungan Wek IV, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Jumat (25/9/2026) dini hari.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB tersebut menghanguskan sembilan unit rumah semi permanen. Selain itu, empat rumah warga lainnya ikut terdampak akibat jalur pemadaman dan rembesan api.

Kebakaran juga menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Rahmad Efendi Pulungan (32) ditemukan meninggal dunia di tengah peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi awal kepolisian, api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah yang ditempati korban. Kobaran api kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya.

Bangunan yang sebagian besar semi permanen serta posisi rumah yang berdekatan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat menjalar.

Kebakaran diketahui warga sekitar ketika api sudah terlihat membesar. Warga kemudian berupaya melakukan pemadaman secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya sambil meminta bantuan petugas.

Sekitar pukul 03.10 WIB, laporan kebakaran diterima Polres Padangsidimpuan. Petugas piket Satintelkam kemudian berkoordinasi dengan Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan.

Tidak lama berselang, sekitar pukul 03.15 WIB, Pamapta bersama personel piket fungsi bergerak menuju lokasi.

Lima unit mobil Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan kemudian diterjunkan untuk melakukan pemadaman.

Setelah berjibaku selama sekitar dua jam, api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 05.10 WIB.

Setelah situasi dinyatakan cukup aman untuk dilakukan pemeriksaan, Tim INAFIS Polres Padangsidimpuan tiba di lokasi sekitar pukul 05.58 WIB.

Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban yang ditemukan meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Rahmad Efendi Pulungan, 32 tahun, yang berdomisili di kawasan Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Informasi sementara menyebutkan korban tinggal seorang diri di rumah tersebut. Namun, kondisi dan informasi pribadi korban masih dalam proses verifikasi oleh pihak berwenang.

Sekitar pukul 06.26 WIB, korban dibawa ke rumah sakit oleh Tim INAFIS bersama tim medis RSUD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dampak kebakaran cukup besar. Sembilan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan total, sedangkan empat rumah lainnya terdampak.

Sembilan rumah yang terbakar total masing-masing milik:

1. Masdewi Siregar;
2. Mahrud Harahap;
3. Dasopang;
4. Munadi;
5. Suhena Dalimunthe;
6. Mudah Dalimunthe;
7. Sofyan Siregar;
8. Mariani BTB;
9. Salman Harahap.

Sementara empat rumah yang terdampak tercatat milik Jul Fahmi, Nurhasanah, Nur Lela dan Isman Juang.

Kerugian materiil sementara diperkirakan lebih dari Rp2 miliar. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan serta barang-barang milik warga masih dilakukan.

Mengenai penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik. Namun, dugaan tersebut belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir karena sumber dan penyebab pasti api masih harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis serta pendalaman keterangan saksi.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, di antaranya Muhammad Rasoki selaku Kepling IV Kelurahan Kantin serta Muhammad Riadi Pulungan, adik kandung korban.

Muhammad Riadi menerangkan bahwa dirinya sedang berada di luar rumah ketika kebakaran terjadi. Setelah mendapatkan informasi bahwa rumah abangnya terbakar, ia langsung menuju lokasi.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky, SH., SIK., MH. menegaskan bahwa kepolisian telah melakukan langkah cepat setelah menerima laporan masyarakat.

Menurutnya, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman dan pengamanan lokasi, tetapi juga proses identifikasi korban, pengumpulan keterangan saksi serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.

"Kami telah mengerahkan personel untuk melakukan pengamanan lokasi, membantu penanganan korban, mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi serta berkoordinasi dengan Pemadam Kebakaran dan unsur pemerintah setempat," ujar AKBP Noval N. G. Desky.

Kapolres juga menekankan pentingnya pendataan terhadap warga yang terdampak sehingga kebutuhan pascakebakaran dapat segera dipetakan.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Kepling, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan instansi terkait untuk memastikan kondisi warga terdampak dapat ditangani dengan baik," katanya.

Sejumlah personel kepolisian dan unsur pemerintah hadir dalam penanganan kebakaran tersebut.

Dari Polres Padangsidimpuan hadir Pawas IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, Padal IPDA DL Simanjuntak, Kanit III Satreskrim IPDA Fithri Adi, Pamapta II IPDA Bona Manullang, Kanit INAFIS AIPTU Facrizal Nasution, serta personel piket fungsi.

Dari Pemadam Kebakaran hadir Sekretaris Damkar Ismail Marzuki bersama tim pemadam.

Penanganan di lapangan juga melibatkan Camat Padangsidimpuan Utara Andri Gunawan Harahap, Lurah Kantin Safwan Tanjung, Kepling IV Muhammad Rasoki, tim medis RSUD, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Kepolisian telah melakukan sejumlah langkah setelah kejadian, mulai dari menerima laporan masyarakat, menghubungi Pemadam Kebakaran, mengerahkan personel, mengamankan lokasi, menangani korban, meminta keterangan saksi hingga melakukan koordinasi lintas instansi.

Pasca kebakaran, perhatian selanjutnya diarahkan pada pendataan menyeluruh terhadap kerugian dan kebutuhan warga. Dengan sembilan rumah terbakar total dan empat rumah terdampak, warga yang kehilangan tempat tinggal diperkirakan membutuhkan dukungan berupa hunian sementara, kebutuhan pokok dan penanganan lanjutan.zal

Bupati Putra Mahkota Alam Buka Rancangan Perubahan APBD Palas 2026, Belanja Tembus Rp1,23 Triliun

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:53:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan SE menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian nota pengantar tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas di Gedung DPRD Palas, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Luat Hasibuan SE, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan SH.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota menjelaskan bahwa penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan negara.

Ia menyebutkan, penyusunan perubahan APBD 2026 juga harus memperhatikan kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, proses penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, baik secara internal maupun bersama DPRD, telah melakukan berbagai pembahasan untuk menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Putra Mahkota.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1.184.632.477.732.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp141.963.995.870 jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum perubahan.

Kenaikan pendapatan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyesuaian struktur APBD Kabupaten Padang Lawas untuk tahun berjalan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 sebesar Rp1.230.166.686.303.

Jumlah tersebut meningkat Rp160.785.505.441 dibandingkan dengan belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Bupati menjelaskan, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 terdiri atas beberapa kelompok belanja.

Untuk belanja operasi, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp816.794.140.987.

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp61.176.485.266 dibandingkan alokasi belanja operasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, belanja modal direncanakan mencapai Rp151.217.575.471. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp91.594.854.375 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.

Kemudian, belanja tidak terduga (BTT) dialokasikan sebesar Rp1.704.503.800, atau meningkat Rp504.503.800 dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan belanja transfer direncanakan sebesar Rp260.450.466.045. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.509.662.000 dibandingkan alokasi dalam APBD 2026.

Dengan demikian, total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai lebih dari Rp1,23 triliun, sementara pendapatan daerah berada di kisaran Rp1,18 triliun.

Putra Mahkota mengatakan, penyusunan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, melakukan efisiensi program serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan tersebut, kata dia, juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berkomitmen dalam menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah," katanya.

Menurut Bupati, pengelolaan anggaran harus mampu memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Karena itu, pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Bupati juga berharap pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD beserta nota keuangan Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung lancar dan diselesaikan tepat waktu.

"Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat, pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama," ujar Putra Mahkota.

Ia juga berharap pembahasan perubahan APBD bersama DPRD dapat dilakukan secara harmonis dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Dengan proses pembahasan tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan anggaran yang nantinya disepakati dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakapolres Palas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring SH, perwakilan Kejaksaan Negeri Sibuhuan, perwakilan Pengadilan Negeri Sibuhuan, perwakilan Dandim 0212/Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr H Panguhum Nasution S.Sos MAP, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, insan pers serta undangan lainnya.zal

Kabar Baik Guru MDTA dan Pesantren Madina, Pemkab Tambah Anggaran Rp1,09 Miliar

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:52:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menambah alokasi anggaran sebesar Rp1,09 miliar untuk pemberian insentif bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan guru pesantren melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tambahan anggaran tersebut disampaikan Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution dalam sidang paripurna DPRD Madina, Jumat (25/9/2026).

Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan P-APBD Madina Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyampaiannya, Atika menjelaskan tambahan anggaran untuk insentif guru MDTA dan pesantren merupakan bagian dari respons pemerintah daerah terhadap pertanyaan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, dukungan terhadap tenaga pendidik keagamaan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah penyesuaian struktur pendapatan dan belanja daerah pada perubahan APBD 2026.

Dalam jawaban terhadap pandangan Fraksi Gerindra, Atika menyampaikan bahwa terdapat penurunan pendapatan daerah dalam P-APBD 2026.

Penyesuaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pemotongan dana transfer serta evaluasi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Penyesuaian PAD dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan pada semester pertama," kata Atika dalam sidang paripurna tersebut.

Meski target PAD mengalami penyesuaian, Pemkab Madina tetap berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Di sisi belanja, pemerintah daerah juga meningkatkan belanja modal yang diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Pemkab Madina memastikan pembangunan jalan yang menjadi akses sentra produksi pertanian di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan kawasan Jaya Tengah Raya akan menjadi bagian dari rencana pembangunan pada APBD 2027.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah agenda pelayanan publik lainnya.

Pemkab Madina berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Panyabungan, mempersiapkan pengelolaan sampah, serta melaksanakan tes urine terhadap aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, usulan Fraksi NasDem mengenai pengaspalan jalan sepanjang satu kilometer di setiap kecamatan juga mendapat perhatian pemerintah daerah.

Atika menyampaikan, pembangunan infrastruktur jalan sebaiknya tidak hanya mengejar panjang ruas yang dikerjakan, tetapi diarahkan agar setiap ruas yang menjadi prioritas dapat diselesaikan secara tuntas meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Dalam rapat tersebut, persoalan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) juga mendapat penjelasan dari Pemkab Madina.

Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat, Atika mengatakan proses tersebut masih menunggu kelengkapan administrasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain persoalan struktur organisasi pemerintahan, Pemkab Madina juga tengah mendorong percepatan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Natal.

"Pemerintah juga mempercepat akreditasi RSUD dr. Husni Thamrin Natal, termasuk pembenahan manajemen, sarana-prasarana, dan kelengkapan alat medis," ujar Atika.

Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemkab Madina menyatakan sependapat bahwa penguatan BUMD perlu dilakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan PAD dalam jangka panjang.

Selain BUMD, persoalan izin pertambangan rakyat (IPR) juga menjadi perhatian DPRD.

Atika menjelaskan bahwa proses penerbitan izin tersebut masih berjalan dan pemerintah daerah terus melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Pemkab Madina juga tengah melakukan koordinasi dengan PT PSU terkait permintaan persetujuan penggunaan lahan.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana masuknya jaringan listrik ke Desa Simpang Koje, Kecamatan Linggabayu.

Pemerintah berharap proses persetujuan penggunaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga akses listrik ke desa tersebut dapat direalisasikan.

Rangkaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan P-APBD Madina Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.zal

Pemko Padangsidimpuan Bertindak! Usaha Manjal di Batang Ayumi Julu Disegel Setelah Tak Direlokasi

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan terhadap lokasi kegiatan usaha Manjal yang berada di wilayah Kelurahan Batang Ayumi Julu/Bonan Dolok, Jumat (25/9/2026).

Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses penertiban yang sebelumnya telah dipersiapkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Langkah tersebut berkaitan dengan keputusan yang muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Padangsidimpuan, Pemko Padangsidimpuan dan masyarakat Kelurahan Bonan Dolok serta Batang Ayumi.

Dalam RDP tersebut, salah satu poin yang disepakati adalah penghentian operasional sekaligus relokasi kegiatan usaha dari lokasi saat ini.

Persoalan keberadaan usaha tersebut sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Keluhan warga disebut telah berlangsung sejak 2021, terutama berkaitan dengan aktivitas kendaraan angkutan yang dinilai berdampak terhadap kondisi bahu jalan di kawasan tersebut.

Selain persoalan aktivitas kendaraan, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap aspek keselamatan lingkungan, termasuk potensi risiko kebakaran yang dapat muncul akibat kegiatan usaha di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut, Pemko Padangsidimpuan kemudian memberikan instruksi agar operasional dihentikan dan kegiatan usaha direlokasi ke lokasi yang telah ditentukan.

Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kegiatan usaha tersebut disebut belum dipindahkan dari lokasi semula.

Kondisi itu kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan penertiban berupa penyegelan. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi penghentian operasional dan relokasi yang sebelumnya telah disampaikan.

Di lokasi usaha, petugas memasang tanda penyegelan dengan tulisan "USAHA INI DISEGEL". Pemasangan tanda tersebut menjadi penanda bahwa kegiatan usaha di lokasi tersebut telah dikenai tindakan penutupan oleh pemerintah daerah.

Penyegelan itu merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya Pasal 28, serta Surat Perintah Penyegelan/Penutupan Lokasi Nomor 500.16.6/2953/2026 tertanggal 7 September 2026.

Selain tanda penyegelan, pemerintah juga mencantumkan peringatan agar segel yang telah dipasang tidak dirusak atau dibuka secara sengaja.

Peringatan tersebut mengacu pada Pasal 232 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak penyegelan yang dilakukan oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, termasuk tindakan menggagalkan penutupan yang dilakukan dengan segel.

Dengan penyegelan tersebut, Pemko Padangsidimpuan menegaskan pelaksanaan penertiban terhadap lokasi usaha Manjal setelah sebelumnya memberikan instruksi penghentian operasional dan relokasi.

Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari pembahasan antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat yang sebelumnya telah menyoroti keberadaan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap lingkungan dan kondisi infrastruktur di sekitar lokasi.zal

Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok Wapres Gibran Pimpin Rakor

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:50:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka,Jumat (25/9/2026) memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang (galodo) di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat,

Rakor dikuti oleh , Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, kapolda Sumbar, Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, sejumlah OPD Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran terkait lainnya.

Bupati Solok, dalam rapat menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini dan dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok, termasuk kerusakan infrastruktur, rumah masyarakat, serta sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.

Juga melaporkan kondisi pascabencana, termasuk perkiraan kerugian dan kebutuhan penanganan lanjutan. Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah kerusakan pada kawasan perkantoran yang berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penanganan kerusakan, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana tindak lanjut, termasuk kebutuhan pembangunan dan realisasi sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi serta pengurangan risiko bencana ke depan.

Bupati Solok juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Presiden secara langsung di Kabupaten Solok untuk melihat kondisi bencana.
Dukungan dan perhatian pemerintah pusat, menurutnya, menjadi tambahan semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi serta memulihkan kondisi pascabencana.

Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wakil Presiden ke Kabupaten Solok. Ia menjelaskan bahwa tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kondisi yang perlu terus diwaspadai.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lanjutnya, telah melakukan penyisiran serta pemantauan sejumlah aliran sungai sebagai langkah kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Kepala BNPB melaporkan bahwa sesuai arahan pemerintah pusat, jajaran BNPB telah turun langsung dalam penanganan bencana, termasuk mendukung proses pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penanganan awal terhadap masyarakat terdampak.

Setelah fase tanggap darurat, penanganan akan dilanjutkan pada tingkat kabupaten dengan tetap melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wapres meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk dalam rencana penanganan dan penataan kembali permukiman atau relokasi.
"Pak Bupati, tolong didata orangnya," ujar Wapres saat menekankan pentingnya pendataan warga terdampak sebagai dasar dalam proses pemulihan.

Wapres juga meminta agar pemulihan tidak hanya difokuskan pada permukiman, tetapi mencakup lahan-lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana. Lahan pertanian yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Wapres juga menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.

Pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil) menjadi salah satu layanan yang harus dipastikan tetap tersedia bagi masyarakat.

"Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil," tegas Wapres.
Wapres juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih, terutama warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, baik dalam proses evakuasi maupun pemulihan pascabencana.

Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Wapres meminta agar masyarakat terdampak tidak sampai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat terganggunya sumber air setelah bencana.

"Air bersih jangan sampai air kotor karena bencana. Nanti kita realisasikan," kata Wapres.

Terkait rencana relokasi atau pemindahan warga terdampak, Wapres meminta pemerintah daerah memastikan lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana.

"Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman untuk pengungsian," ujarnya.
Wapres juga menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok.

"Di Solok ini cukup kompak semua," kata Wapres.Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik dan cepat. Seluruh unsur pemerintah diminta menjaga koordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Kunjungan dan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana, memulihkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur serta fasilitas masyarakat, dan memperkuat mitigasi agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Usai penyampaian arahan, Bupati Solok juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan kebutuhan daerah secara langsung kepada Wakil Presiden untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.(YOSE)

Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:50:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Jumat (25/09/2026)
meninjau penanganan korban banjir bandang di RSUD Arosuka, Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, . dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta agar korban luka mendapatkan penanganan medis hingga pulih serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Saya ingin Bapak Ibu mendapat perawatan terbaik. Pemerintah memastikan kebutuhan medis terpenuhi, termasuk apabila ada pasien membutuhkan penanganan atau rujukan lanjut. Semoga Bapak Ibu segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga, ujarnya.

Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan banjir bandang di Solok berpusat pada keselamatan warga, pencarian korban yang masih hilang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses masyarakat. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan agar penanganan darurat di lapangan harus terkoordinasi, cepat, dan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Wapres juga meminta tenaga kesehatan (nakes) mengantisipasi munculnya berbagai penyakit pascabanjir. Menurutnya, upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan ketersediaan obat-obatan, pemberian vitamin kepada warga, serta penguatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.

"Antisipasi penyakit pascabanjir, diare, penyakit kulit, DBD, infeksi luka, dan lain-lain. Saya harap pihak rumah sakit siapkan persediaan obat, berikan vitamin ke warga di posko pengungsian untuk perkuat imun," pintanya.

Dan menekankan agar pelayanan kesehatan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang datang ke rumah sakit, tetapi secara aktif menjangkau warga yang masih berada di posko maupun lokasi pengungsian mandiri. Selain itu, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta anak-anak yang membutuhkan pemantauan dan pendampingan lebih lanjut.

Dan menegaskan prioritas kelompok rentan, tidak hanya yang datang ke RS tapi juga yang berada di pengungsian. Pantau secara berkala, datang kunjungan ke posko dan pengungsian mandiri.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog dengan salah seorang pasien yang mengalami cedera pada pergelangan tangan akibat bencana. Berdasarkan penjelasan dokter, pasien tersebut mengalami patah pada pergelangan tangan dan telah menjalani tindakan reposisi. Wapres berharap akan kesembuhannya dan memastikan pelayanan medis yang diterimanya berjalan baik.

"Cepat sembuh, ya, Bu. Nanti ada keluhan apa, konsultasi ke rumah sakit, sini, ya. Semua terlayani dengan baik, kan, Bu?" ujar Wapres.

"Alhamdulillah," jawab Pasien.

Melalui kunjungan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya memastikan layanan kesehatan tetap hadir sebagai bagian dari penanganan darurat bencana, termasuk dengan menjangkau secara aktif masyarakat yang terdampak. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan terus diperkuat agar kebutuhan medis warga dapat terpenuhi hingga tahap pemulihan.(YOSE)

Ketua TP PKK menyambut kunjungan Tim Evaluasi Lomba PHBS di Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:48:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi menyambut kunjungan Tim Evaluasi Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun, Kamis (24/09/2026). Lomba tersebut dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Ny Liswati dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Evaluasi Lomba PHBS di Kelurahan Pematang Marihat. Ia berharap PHBS di Kelurahan Pematang Marihat bisa mendapat nilai atau poin maksimal.

Dijelaskan Ny Liswati, PHBS adakah cermin kualitas hidup keluarga sehari-hari. Sehingga ia mengajak untuk mencermati hal-hal yang disampaikan Tim Evaluasi Provinsi Sumut.

"Terima kasih kepada warga yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely juga mengucapkan selamat datang kepada Tim Evaluasi dari TP PKK Provinsi Sumut di Pematangsiantar, kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan.

"Kami merasa sangat terhormat dan berbahagia atas kedatangan bapak/ibu sekalian," sebutnya.

Wesly dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, Kota Pematangsiantar sebagai salah satu peserta lomba, tentunya telah berupaya maksimal untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait PHBS. Namun disadari, tidak ada yang sempurna dalam pelaksanaan di lapangan.

"Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kepada tim penilai, saya mohon agar dapat memberikan masukan, koreksi, dan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kami ke depan. Nilai dan penilaian Bapak/Ibu akan kami jadikan cermin dan pijakan untuk terus berbenah," tukasnya.

Di dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Happy, Wesly memberikan apresiasi kepada pengurus TP PKK dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, serta kelurahan yang telah bekerja dengan penuh pengabdian dan keikhlasan; kepada kader-kader kesehatan dan kader PKK yang telah turun langsung ke masyarakat; camat dan lurah serta perangkat yang telah mendukung penuh program ini; serta seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar yang telah berpartisipasi aktif mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

"Tanpa dukungan dan kerja keras semua pihak, mustahil program ini dapat berjalan dengan baik. Selamat bertugas kepada tim penilai, dan semoga acara evaluasi ini berjalan lancar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematangsiantar," pungkasnya.

Ketua TP PKK Provinsi Sumut Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi Sumut Ika Lestari Siregar menyampaikan evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir dari pelaksanaan program. Penilaian juga mencakup konsistensi program, keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah, serta manfaat yang diberikan bagi keluarga dan lingkungan.

"Kita ingin melihat program yang tidak hanya terlihat baik pada saat dilakukan penilaian, tetapi program yang dijalankan secara konsisten, melibatkan masyarakat, didukung oleh pemerintah desa atau kelurahan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan," ujarnya

Kegiatan diisi dengan penyampaikan laporan dari Ketua PKK Kelurahan Pematang Marihat Ny Arif Arianto kepada Ketua PKK Kecamatan Siantar Marimbun Ny Theresia Alexandro Siahaan. Kemudian dari Ny Theresia Alexandro Siahaan kepada Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi, dan penyerahan dilanjutkan kepada Tim Evaluasi.

Kemudian, ekspos oleh Ketua TP PKK Kelurahan Pematang Marihat Ny Arif Arianto. Dilanjutkan evaluasi. Acara juga dimeriahkan yel-yel oleh Kader PHBS Kelurahan Pematang Marihat.

Hadir dari TP PKK Provinsi Sumut: Mega Karyati SKM MKes, Tika Aminah Hasibuan SKM, dan Latifah Hanum Siregar.

Acara tersebut juga dihadiri pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, para camat dan lurah, pengurus TP PKK, dan Forkopimca Siantar Marimbun. (LP)

Wali Kota Unsur Forkopimda melakukan kick off tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Bola Antar Pelajar SMA/Sederajat

admin — Fri, 25 Sep 2026 17:47:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Unsur Forkopimda melakukan kick off tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Bola Antar Pelajar SMA/Sederajat memperebutkan Piala Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Lapangan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat, Senin (21/09/2026) sore. Kejuaraan ini diikuti 16 tim yang berasal dari berbagai sekolah di Kota Pematangsiantar.

Wesly menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena olahraga bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Olahraga merupakan sarana untuk membangun karakter, kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah, khususnya bagi generasi muda.

Melalui kejuaraan ini, Wesly berharap lahir bibit-bibit muda sepak bola Kota Pematangsiantar yang memiliki kemampuan, mental bertanding, dan karakter yang kuat.

"Saya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan minatnya secara positif, sekaligus menjauhkan generasi muda dari berbagai kegiatan yang dapat merugikan masa depan mereka," sebut Wesly.

Kepada seluruh pemain, Wesly berpesan untuk bertanding dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, mematuhi keputusan wasit, dan menunjukkan prestasi dapat diraih dengan kerja keras dan disiplin. Menang atau kalah, merupakan bagian dari pertandingan. Yang terpenting, memberikan kemampuan terbaik, menjaga persaudaraan, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman untuk berkembang menjadi pribadi dan atlet yang lebih baik.

"Semoga kerja sama dan dukungan yang diberikan dapat terus kita tingkatkan demi kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Kota Pematangsiantar. Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Junjung tinggi sportivitas, raih prestasi, dan tetap jaga persaudaraan," pesan Wesly.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat olahraga bagi kalangan pelajar, menempa karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, sportivitas, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturahmi para pelajar melalui kegiatan olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Kejuaraan dilaksanakan Senin hingga Jumat selama 16 hari pertemuan, berlokasi di Lapangan Farel Pasaribu Kota Pematangsiantar, dengan jumlah peserta 16 tim dari SMA/Sederajat di Kota Pematangsiantar.

Untuk hadiah berupa uang pembinaan, lanjut Hamzah, juara I Rp15 juta, juara II Rp12,5 juta, juara III Rp10 juta, juara IV Rp7,5 juta, pencetak gol terbanyak Rp2 juta, pemain terbaik Rp2 juta. Ditambah piala bergilir, piala tetap, piala pemain terbaik, piala pencetak gol terbanyak, plus sertifikat.

Pertandingan pembuka antara SMA Budi Mulia vs MAN Pematangsiantar.

Turut hadir, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Ketua KONI Kota Pematangsiantar Riau Alexander Siahaan, pengurus Askot PSSI Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, mewakili Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli, dan para rsupporter. (LP)

Perkuat Sinergi Dengan BPN Aceh, PLN Dorong Percepatan Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Negara

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:11:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam mendorong percepatan sertifikasi serta pengamanan aset tanah yang mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan PLN UIP SBU yang berlangsung di Banda Aceh, 18–19 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala pertanahan, menyelaraskan langkah penyelesaian, serta memperkuat sinergi antara PLN dengan jajaran Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran dari Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, serta Kota Lhokseumawe, Subulussalam, Banda Aceh, dan Langsa.

Sementara dari PLN UIP SBU, hadir Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Reza Pane, Manager Sub Bidang Pertanahan, Aset dan Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra, Manager UPP SBU 1, Bondan Pakso Dandu beserta jajaran, Manager UPP SBU 2, Irsyad Ardhi beserta jajaran, Manager UPP SBU 4, Doni Emmeri beserta jajaran, serta Assistant Manager Sertifikasi, Edward Simanihuruk.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi aset PLN membutuhkan sinergi yang dilakukan sejak tahap awal proses pemberkasan hingga penerbitan sertifikat.

"Sinergi antara BPN dan PLN harus dibangun secara proaktif sejak awal, terutama dalam memastikan kelengkapan administrasi dan persyaratan pertanahan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arinaldi.

Arinaldi menambahkan, terhadap bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan dan berstatus _clean and clear_, proses penerbitan sertifikat perlu segera ditindaklanjuti. Sementara itu, apabila terdapat klaim maupun sengketa batas, penyelesaiannya perlu dilakukan secara aktif dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

"BPN dan PLN memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan aset negara memiliki kepastian hukum. Karena itu, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat, termasuk dalam menyelaraskan aspek pertanahan dengan tata ruang apabila terdapat bidang yang berkaitan dengan LP2B, LSD maupun PIPPIB," katanya.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Kamis (24/9/2026) mengatakan, kepastian hukum atas aset tanah merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus menjaga aset negara yang dikelola PLN.

"Tanah merupakan fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kepastian status hukum dan legalitas aset tanah PLN menjadi hal yang mutlak. Tidak hanya untuk mendukung tertib administrasi perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab PLN dalam menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola," ujar Rizki.

Menurut Rizki, forum konsinyering dan FGD menjadi momentum untuk mempertemukan PLN dengan jajaran BPN dalam membahas permasalahan secara langsung serta menyusun langkah penyelesaian yang konkret.

"Melalui forum ini, kami dapat memetakan permasalahan yang dihadapi di lapangan secara lebih terbuka dan membahas solusinya bersama. Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Kantor Wilayah BPN Aceh beserta Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses sertifikasi aset PLN," tutur Rizki.

Rizki menegaskan, PLN UIP SBU akan terus memperkuat koordinasi dengan BPN dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Aceh.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane menjelaskan, salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi kendala pada aset tanah yang belum tersertifikasi sekaligus menyusun langkah percepatan yang dapat diterapkan bersama oleh PLN dan Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.

"Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengurai kendala dan menyusun _action plan_ bersama antara PLN dan Kantor Pertanahan. Kami juga memastikan sisa target 150 persil pada tahun 2026 dapat terus didorong penyelesaiannya secara tepat waktu dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Reza.

Ia menambahkan, keberhasilan percepatan sertifikasi membutuhkan komunikasi yang intensif dan kolaborasi berkelanjutan antara tim PLN di Unit Pelaksana Proyek (UPP) dengan jajaran Kantor Pertanahan setempat.

"PLN berkomitmen untuk terus proaktif melengkapi persyaratan, memperbaiki proses administrasi, serta menindaklanjuti setiap arahan dari BPN. Di sisi lain, kami berharap sinergi bersama jajaran BPN dapat terus diperkuat sehingga setiap tahapan sertifikasi dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kepastian hukum atas aset negara," kata Reza.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, PLN UIP SBU bersama BPN Aceh berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tanah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset serta mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Aceh. (C04)

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:09:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto mengapresiasi pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/09/26), yang berlangsung damai, tertib dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. Ia menyampaikan penghargaan kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib dan kondusif. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Ferry.

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Untuk mengawal jalannya kegiatan, Polrestabes Medan menurunkan personel gabungan bersama Sat Brimob Polda Sumut dan Dit Samapta Polda Sumut. Pengamanan dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan, personel kepolisian diarahkan untuk memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis dan terukur, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya," katanya.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Selanjutnya, massa GMNI Kota Medan tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan menyampaikan tuntutan. Sekitar pukul 15.10 WIB, massa diterima Sekretaris Dewan DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi sebelum kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.20 WIB.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua," tutupnya.(W05)

Foto:

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:09:00 +0700+0700

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua," tutupnya.(W05)

Foto:

Wali Kota didampingi sejumlah Unsur Forkopimda menerima penghargaan sebagai Tokoh Toleransi dari FKUB Penghargaan

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:08:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi sejumlah Unsur Forkopimda menerima penghargaan sebagai Tokoh Toleransi di Kota Pematangsiantar dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan diberikan karena di masa kepemimpinan Wesly selalu wali kota, Kota Pematangsiantar di tahun 2024 mendapat peringkat 5 Indeks Kota Toleransi (IKT) dari Setara Institute, dan di tahun 2025 naik ke peringkat 4.

Penghargaan diserahkan di acara Silaturahmi Bersama Tokoh Lintas Agama Kota Pematangsiantar, yang digelar di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (24/09/2026).

Wesly sendiri beberapa waktu lalu terpilih sebagai peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan IV Tahun 2026. Peserta KPPD Lemhanas RI Angkatan IV Tahun 2026 sebanyak 29 kepala daerah dari berbagai provinsi.

Sementara itu, Wesly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tetap menjaga kerukunan di Kota Pematangsiantar
Ia menyampaikan, silaturahmi bersama tokoh lintas agama memiliki arti yang sangat penting bagi semua. Wesly menilai kerukunan umat beragama bukan sekadar slogan, tetapi merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat bersama.

Diutarakan Wesly, Pematangsiantar adalah kota yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang masyarakat. Perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.

"Sejalan dengan tema kita, "Kerukunan Itu Indah Walaupun Kita Berbeda Agama Tetapi Tetap Rukun, dan Damai untuk Membangun Kota Pematangsiantar". Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi," sebut Wesly.

Pada kesempatan ini, Wesly menegaskan dirinya ingin Pematangsiantar menjadi kota di mana seluruh masyarakat, apapun agama, suku, etnis, dan latar belakang, dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.

"Karena itu, prestasi Pematangsiantar sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, harus kita pertahankan dan tingkatkan. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perbedaan yang memisahkan. Sehingga Pematangsiantar semakin rukun, inklusif, dan nyaman bagi seluruh masyarakat," terang Wesly.

"Semoga kebersamaan yang kita bangun hari ini membawa manfaat bagi masyarakat dan semakin memperkokoh kerukunan di Kota Pematangsiantar," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH mengucapkan selamat kepada Wesly yang telah diberi penghargaan dari FKUB sebagai Tokoh Toleransi. Ia menilai penghargaan tersebut sebagai sebuah pencapaian yang membanggakan.

Diutarakan Timbul, kerukunan umat beragama bukan sekadar kebaikan hati atau sikap sopan santun. Hal tersebut adalah pilar utama pembangunan bangsa. Tanpa kerukunan, pembangunan tidak akan kokoh. Tanpa kedamaian kemajuan tidak akan bertahan. Ekonomi tumbuh, infrastruktur berdiri tegak, tetapi jika hati warga terpecah, semuanya akan rapuh.

"Kota Pematangsiantar telah membuktikannya. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan, kita hidup saling berdampingan, saling menghormati, dan saling menguatkan. Hasilnya, peringkat 4 Kota Paling Toleransi se-Indonesia di tahun 2025. Ini bukan sekadar angka atau penghargaan. Ini adalah bukti nyata bahwa di kota ini, perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita semua. Ini adalah kemenangan kita seluruh warga Pematangsiantar," tuturnya.

Sebagai Ketua DPRD, Timbul menyampaikan komitmen penuh bahwa DPRD akan terus menjadikan kerukunan dan toleransi sebagai landasan setiap kebijakan. Pembangunan fisik penting, tetapi fisik penting, tetapi pembangunan hati dan persatuan jauh lebih utama.

"Kami akan memastikan setiap warga merasa dihargai, dilindungi, dan menjadi bagian dari kemajuan kota ini tanpa terkecuali. Mari kita buktikan Pematangsiantar bukan hanya kota yang bertoleransi, melainkan kota yang membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan terbesar untuk membangun bangsa. Mari kita jaga kebanggaan ini, jaga kedamaian ini, dan terus melangkah bersama menuju masa depan yang cerah," ajak Timbul.

Senada dengan itu, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, turut mengucapkan selamat kepada Wesly atas penghargaan yang diberikan Bapak Tokoh Toleransi dan juga telah mengikuti pendidikan Lemhannas.
Sebagai kapolres yang baru menjabat di Kota Pematangsiantar, Dhana memperkenalkan dirinya secara singkat. Mantan Kabag Ops Polrestabes Medan ini memohon petunjuk, bimbingan, dan arahan dari seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir.

"Kami berusaha untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban yang ada di Kota Pematangsiantar. Untuk itu, mohon arahan dan bimbingan, terutama dari Bapak Wali Kota dan Unsur Forkopimda di Kota Pematangsiantar," pintanya.

"Kami dari Polri, yang menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau tanpa bantuan dari Bapak/Ibu, semua tokoh-tokoh yang ada di sini, kami juga bukan apa-apa. Ingatkan kami, beritahu kami untuk sama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib di kota yang kita cintai ini," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua FKUB Kota Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis didampingi sejumlah tokoh agama dalam sambutannya mengajak seluruh tokoh dan Forkopimda untuk menanamkan kebersamaan di dalam pikiran.

Diceritakannya, di masa lalu terjadi kericuhan di Ambon, Sampit, Kupang, dan lainnya. Banyak yang memperkirakan kericuhan juga akan terjadi di Pematangsiantar.

"Bahkan saat terjadi kekurang-harmonisan di Tanjungbalai, orang memperkirakan hal yang sama muncul di Pematangsiantar. Tetapi apa yang dibayangkan, tidak terjadi," tandasnya.

Turut hadir, mewakili Kodim 0207/Simalungun, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pematangsiantar, pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, para pimpinan organisasi keagamaan, para tokoh agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu), serta para camat. (LP)

Komisi C DPRD Roni Situmorang SH,M.IP Sarankan Buat Pansus atas Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di kabupaten Simalungun

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:07:00 +0700+0700

Simalungun
Kegiatan Reses I tahun lll 2026+2027 anggota DPRD Pronvinsi Sumatera utara oleh Rony R.Situmorang SH,M.lP dari Partai Nasdem, dapil Sumut X untuk kota Pematang Siantar dan kabupaten Simalungun yang berlangsung dari tanggal 21s/d 30 september 2026, dalam Reses itu atas komisi C menyarankan agar DPRD Simalungun membentuk Panitia Khusus untuk Penyelewangan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah. Hal ini adanya warga Petani yang melaporkan Pupuk seringkali tidak sesuai RDKK (Rencana Definitif kebutuhan kelompok tani) dimana Sering Kios tidak memenuhi kebutuhan Pupuk sesuai yang terdaftar di RDKK serta kios kerap kali tidak Menebus Pupuk dari Distributor.

Hal ini terungkap pada Reses DPRD Propinsi komisi C Rony Situmorang kamis (24/9) di Nagori Nauli Baru kecamatan Panei Tongah
Salah satu Warga Marga Purba mengatakan sulitnya Pupuk Bersubsidi di dapatkan dari kios padahal Tanaman Padi sudah membutuhkan, sehingga akibat tiadanya Pupuk yang diberikan kepada tanaman hingga kerap tanaman Padi Produksi tidak maksimal," di Nagori kami Nauli Baru ini sulit Pupuk didapat dari kios karena kemungkinan pihak kios tidak menebus Pupuk dari distributor sesuai RDKK makanya kami heran, jadi kami minta kepada Bapak DPRD supaya ini sebagai catatan agar kami petani tau kemana pupuk itu di alokasikan.

Menanggapi hal itu Rony Situmorang sontak memberikan Saran kepada DPRD Simalungun untuk membuat Pansus untuk agar Penyelewengan Pupuk bersubsidi itu terang benderang." Kebetulan disini Pak Bernad Damanik, saran saya agar dibuat Pansus dan kepada Kapolsek juga diminta mengawasi dan menyelidi kemana Pupuk itu di alokasikan," ujarnya

Sementara Siagian dari Bank Sumut, membuat paparan bahwa Bank Sumut bertujuan mengedukasi, berinteraksi untuk kesejahteraan masyarakat. Serta Menawarkan Program Pemberian Kredit," untuk pinjaman KUR tidak ada bunga nol persen pada program UMKM yang betul membutuhkan Modal, 2 tahun tidak ada bunga, dan untuk tahun ke 3 baru bebankan Bunga dan untuk KUR di Simalungun dana tersedia 2 triliun dan sudah di kucurkan 1 triliun pada bidang Pertanian, untuk 100 juta pinjamam tidak ada Angunan," ujarnya.

Hadir pada saat itu, anggota DPRD Simalungun Bernad Damanik Partai Nasdem, Polsek Panei Tongah, Camat Panei Tongah, Pangulu Nagori, dan Warga dan Kelompok tani. (LP)

Satres Narkoba Polres Asahan Musnahkan Bukti Narkotika 4,8 Kg Sabu & 268 Butir Ekstasi, Dinilai Selamatkan Ribuan Jiwa

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:06:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Asahan secara resmi melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi pada Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 09.00 Wib. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba yang terjadi pada bulan yang sama.

Berdasarkan rilis resmi yang dibacakan Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari satu laporan polisi dengan tersangka seorang pria berinisiak M alias J (47). Dari penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dengan berat total 4.828,08 gram dan ekstasi sebanyak 268 butir.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti telah ditetapkan statusnya melalui penetapan nomor B-6575/L.2.23/E nz.1/09/2026 tanggal 08 September 2026. Pemusnahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan setelah tidak lagi diperlukan sebagai alat bukti.

Sementara Kasat Narkoba, AKP Gunawan Effendi, S.H., menegaskan, pengungkapan kasus ini berhasil memutus rantai peredaran gelap narkotika yang diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 6.000 jiwa masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan zat adiktif.

Kegiatan pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan Polres Asahan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya, serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika. (tec)

Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik Terdampak Bencana di Solok,

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:06:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Jumat (25/09/2026)
meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana sekaligus memastikan langkah pemulihan dan perbaikan dapat segera dilakukan.

Wapres meminta pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dilakukan secepat mungkin untuk memastikan mobilitas dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

"Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatam masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.

Ketika meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi akses penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok, Wapres menginstrusikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani.

Ditegaskaskannya, Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas. tega

Dari infrastruktur penghubung antar daerah, perhatian Wapres kemudian berlanjut pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak, Wapres meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

Sebagaimana dilaporkan, banjir bandang pada Senin malam (21/09/2026) lalu, merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok. Untuk itu, pendataan tersebut diperlukan guna menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya, sekaligus menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan.

"Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. [Hal] yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti," pinta Wapres.

Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material lumpur, pasir, batu, kayu, hingga longsoran perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka.

Selain itu, pemulihan jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana, serta perbaikan berbagai fasilitas dan sarana yang terdampak.

"Rencana pembangunan Sabodam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan palayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid," ujarnya.

Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana.(YOSE,)

Wapres Temui Pengungsi Korban Banjir Bandang di Solok, dan Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi.

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:05:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24 co

Jumat (25/09/2026)Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Empat hari setelah banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengunjungi lokasi terdampak bencana untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.

Wapres pada peninjauan ini, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, serta segenap jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok.

Di Solok, Wapres langsung menemui warga yang mengungsi di Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang).Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Di lokasi pengungsian, Wapres berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka.

Wapres menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait lainnya terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.

Saya memahami kondisi ini berat bagi Bapak dan Ibu. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan.

Disampaikan juga dalam penanganan masa tanggap darurat, Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

"Saya sudah sampaikan pada jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat di lapangan, bahwa langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak Bapak Ibu semua. Keselamatan Bapak Ibu yang utama," tegasnya.

Selain memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak terpenuhi, Wapres juga menyoroti dampak bencana terhadap rumah, lahan pertanian, dan hewan ternak warga. Ia pun meminta seluruh kerugian warga segera didata agar proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Mengenai rumah dan lahan pertanian milik warga yang mengalami kerusakan, saat ini sedang dilakukan pendataan. Segera sampaikan kepada petugas di lapangan terkait rumah, lahan pertanian, hewan ternak yang jadi imbas akibat bencana. Pemerintah pastikan untuk melakukan penggantian dan pemulihannya," ujar Wapres.

Salah seorang warga mengungkapkan bahwa rumahnya tidak lagi dapat ditempati, Wapres memastikan pemerintah akan menindaklanjuti pendataan serta pembangunan kembali hunian warga terdampak.
"Ibu, rumahnya sudah didata. Nanti akan kami bangun kembali. Lokasinya akan ditentukan Bupati di tempat yang lebih aman," ungkap Wapres.

Wapres juga turut menekankan pentingnya penanganan dokumen kependudukan warga yang mungkin hilang atau rusak akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah mengoordinasikan proses pengurusan kembali kartu keluarga, KTP, dan dokumen administrasi lainnya agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera dipenuhi.

"Selain rumah, perlu ditindaklanjuti penanganan administrasi dokumen-dokumen, KK, KTP. Itu nanti Pak Bupati harus koordinir, ya," tambah Wapres.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir bandang akibat hujan berintensitas tinggi yang menerjang wilayah Arosuka pada Senin malam (21/09/2026) menyebabkan dua orang meninggal dunia. Pemerintah daerah bersama unsur terkait lainnya hingga kini terus melakukan penanganan darurat.

Melalui kunjungan tersebut, Wapres ingin memastikan penanganan di lapangan berlangsung cepat, terkoordinasi, serta sesuai kebutuhan warga dengan perhatian khusus terhadap kelompok rentan (ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak).

Selain mengunjungi Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Wapres juga mengunjungi Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok, Jl. Raya Padang-Solok guna memberikan arahan secara langsung kepada jajaran Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya.

Wapres juga meninjau sejumlah rumah warga yang terdampak banjir bandang di Desa Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang. Di lokasi tersebut, Wapres melihat langsung kondisi rumah warga yang terdampak material banjir dan masih dalam proses pembersihan, serta berdialog dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana.YOSE)

Bupati Saipullah Paparkan P-APBD Madina 2026, Pendapatan Daerah Kini Rp1,741 Triliun

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:04:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memaparkan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Madina, Kamis (24/9/2026).

Pemaparan tersebut disampaikan langsung Bupati Madina H. Saipullah Nasution dalam agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan P-APBD Tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Dalam penjelasannya, Bupati Saipullah menyampaikan bahwa struktur rancangan P-APBD 2026 mengalami sejumlah perubahan, baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Pada kelompok pendapatan, total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,741 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp101,57 miliar dibandingkan target sebelumnya.

Penurunan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum perubahan, PAD Madina diproyeksikan sebesar Rp204,61 miliar. Dalam rancangan P-APBD 2026, target tersebut menjadi sekitar Rp176,66 miliar.

Selain PAD, komponen pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya sekitar Rp1,62 triliun, pendapatan transfer dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,55 triliun.

Berbeda dengan dua komponen tersebut, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami peningkatan. Nilainya naik dari sekitar Rp9 miliar menjadi Rp10,4 miliar, atau bertambah kurang lebih Rp1,43 miliar.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Madina juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran.

Total belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp1,92 triliun, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp1,83 triliun. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp90,79 miliar.

Meski total belanja mengalami penurunan, belanja operasional justru mengalami sedikit peningkatan. Pos tersebut sebelumnya berada di angka Rp1,47 triliun dan dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,48 triliun.

Perubahan cukup besar terlihat pada belanja modal. Anggarannya meningkat dari sebelumnya Rp73,94 miliar menjadi Rp107,72 miliar.

Artinya, terdapat tambahan anggaran belanja modal sekitar Rp33,77 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp9,20 miliar, pos tersebut menjadi Rp5,25 miliar.

Penyesuaian juga terjadi pada belanja transfer yang turun cukup signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp365,41 miliar, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp241,75 miliar.

Bupati Saipullah kemudian menjelaskan bahwa selain pendapatan dan belanja, komponen pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam struktur rancangan P-APBD 2026.

"Setelah menjelaskan secara umum gambaran pendapatan dan belanja daerah, maka unsur selanjutnya adalah pembiayaan," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan adanya peningkatan dari sebelumnya Rp87,74 miliar menjadi Rp98,24 miliar.

Kenaikan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang masuk dalam struktur penerimaan pembiayaan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan. Dari sebelumnya sekitar Rp5 miliar, angkanya disesuaikan menjadi sekitar Rp4,72 miliar.

Dengan perubahan pada sejumlah pos tersebut, rancangan P-APBD 2026 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Madina bersama DPRD.

Bupati Saipullah berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung lancar dan mengedepankan semangat kebersamaan.

Ia juga berharap pembahasan rancangan perubahan APBD tersebut dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Penyampaian Nota Keuangan P-APBD 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.zal

Kapolres AKBP Noval Desky Pimpin Pra Rekonstruksi Dugaan Penganiayaan, Versi Korban dan Terlapor Diuji

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:03:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar pra rekonstruksi perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jalan Bakti Abri 2, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai. Pra rekonstruksi dipimpin langsung Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky, SH., SIK., MH., bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Padangsidimpuan.

Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/498/VIII/2026/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 26 Agustus 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pra rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Dalam pelaksanaannya, penyidik memperagakan dua versi kejadian, yakni berdasarkan keterangan korban dan versi terlapor.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan keterangan mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar laporan polisi.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan profesional.

Menurutnya, setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pra rekonstruksi menjadi salah satu bagian dalam proses tersebut untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta di lapangan serta alat bukti yang telah diamankan.

"Proses hukum dilaksanakan secara transparan dan profesional sesuai SOP penyidikan," demikian penekanan dalam pelaksanaan penanganan perkara tersebut.

Dalam kegiatan itu turut hadir Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho, SH., MH., Kasi Humas AKP Ida Meri, SH., Kasi Propam Polres Padangsidimpuan AKP Bottor Tobing, serta Kasi Propam Polres Mandailing Natal IPDA Rizki.

Selain itu, hadir pula Pasi Intel Kodim 0212/Tapsel Kapten Inf Roberto Marbun, Lurah Silandit Abdul Manaf Siregar, S.Sos., personel Inafis Sat Reskrim, penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan.

Dari pihak hukum, kegiatan tersebut juga dihadiri penasihat hukum pelapor Jhonata Siregar dan penasihat hukum terlapor Wira Angga Putra HRP.

Perkara ini dilaporkan oleh Jhonatan Siregar, 79 tahun, warga Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Berdasarkan kronologi dalam laporan, kejadian bermula pada Rabu, 26 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, korban mendatangi rumah kenalannya, Zul Hendri Siregar, di sekitar Jalan Bakti Abri 2, Kelurahan Silandit.

Namun, korban tidak bertemu langsung dengan kenalannya tersebut dan kemudian berjumpa dengan anak dari kenalannya.

Korban kemudian disebut meminjam uang sebesar Rp200 ribu untuk keperluan pengiriman genset miliknya ke Medan.

Dalam perjalanan kejadian tersebut, terlapor yang disebut merupakan suami dari anak perempuan kenalan korban kemudian menghampiri korban.

Berdasarkan keterangan korban yang dituangkan dalam laporan, terjadi perselisihan setelah korban dituduh sebagai penipu dan diminta mengembalikan uang yang sebelumnya diterima.

Korban juga melaporkan adanya tindakan pemukulan pada bagian dada kiri dan pinggang kiri.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami sejumlah luka, antara lain lebam pada bagian pinggang kiri serta luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Polres Padangsidimpuan untuk mendapatkan penanganan dan proses hukum lebih lanjut.

*Sejumlah Barang Bukti Diamankan*

Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan laporan.

Barang bukti itu antara lain satu pasang sepatu milik korban dengan kondisi telapak terlepas, satu buah baju korban dengan kondisi robek pada bagian kantong depan, serta satu buah celana panjang milik korban.

Penyidik juga memiliki satu dokumen Visum et Repertum (VER) sebagai bagian dari kelengkapan penanganan perkara.

Tidak terdapat kerugian materiil yang dilaporkan dalam perkara tersebut atau tercatat sebesar Rp0.

Pelaksanaan pra rekonstruksi menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena penyidik perlu melihat kesesuaian antara keterangan para pihak dengan kondisi tempat kejadian serta alat bukti yang tersedia.

Dengan adanya dua versi dalam pra rekonstruksi, penyidik masih perlu melakukan pendalaman untuk memastikan urutan peristiwa dan mencocokkan masing-masing keterangan dengan bukti yang dimiliki.

Kehadiran unsur Propam dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawalan proses penanganan perkara. Hal ini menjadi perhatian karena pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut disebut merupakan anggota Polri.

Polres Padangsidimpuan menyatakan proses penanganan perkara tetap dilakukan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur penyidikan.

Selama pelaksanaan pra rekonstruksi di lokasi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Polisi selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap hasil pra rekonstruksi, keterangan korban, saksi-saksi, terlapor, serta alat bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.zal