Duo Rayap Besi Bangunan Gedung Power House Diamankan Polsek Sunggal

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua rayap besi tertangkap tangan saat beraksi di bangunan gedung Power House Jalan Merpati Kelutahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal pada Minggu (01/11/26) sekira pukul 01.30 WIB.

Keduanya adalah, Rudi Frengki (38), warga Jalan Merpati Gang Bersama Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sunggal dan Dodo (28), warga Jalan Lembaga Dan I Kecamatan Pancurbatu.

"Kita langsung mendatangi TKP setelah mendapat laporan dari sekuriti pembangunan gedung tersebut sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi," kata Kapolsek Medan Sunggal, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Kamis (05/11/26) malam.

Dijelaskannya, kasus pencurian bahan bangunan tersebut dilaporkan oleh Santa (41), warga Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi.
HP 081217529285

Aksi kedua tersangka dipergoki dua sekuriti yang melihat orang tak kenal (OTK) menaiki becak bermotor (betor) masuk ke area pembangunan gedung Power House yang mereka jaga.

"Setelah diintai, kedua tersangka dipergoki sedang mencuri besi bangunan gedung tersebut," sebut AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka diamankan barang bukti 1 unit betor nomor polisi BK 4502, 11 batang besi Holo dan 1 batang besi Jekbes.

"Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 3.450.000,-," pungkas Kapolsek Medan Sunggal.(W05)

Teks foto :
Duo rayap besi diamankan di Mapolsek Medan Sunggal bersama barang bukti(W05)

Satresnarkoba Padangsidimpuan Gerebek Kampung Darek, Sabu Disembunyikan dalam Kotak Rokok

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Darek, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kamis (5/11/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial ASPL alias J (36), warga Lingkungan III, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI atau yang dikenal sebagai kawasan Kampung Darek.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sekitar pukul 00.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satresnarkoba langsung berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H.

Selanjutnya, Kasat Resnarkoba bersama KBO Satresnarkoba, Ipda Amun K. Siregar, S.H., M.H., mengarahkan tim operasional untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Setelah melakukan pemantauan, petugas kemudian bergerak ke lokasi dan melakukan penindakan terhadap seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat satu buah timah rokok.

Dari dalam timah rokok tersebut, polisi menemukan satu bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Selain sabu, petugas turut mengamankan satu kotak rokok merek Surya dan satu buah timah rokok yang diduga digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, ASPL alias J mengaku memperoleh narkotika jenis sabu itu dari seorang laki-laki bernama Raja, yang saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik.

Petugas kemudian membawa terduga pelaku beserta seluruh barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, dukungan dan informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu kepolisian mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan. Kami akan terus melakukan penindakan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar AKP Juli Purwono.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap informasi mengenai aktivitas mencurigakan harus segera disampaikan kepada pihak kepolisian.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tambahnya.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Warga yang mengetahui atau melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba dapat segera melaporkannya kepada petugas kepolisian atau melalui layanan Call Center Polri 110.

Polisi menegaskan, setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam upaya penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika.

Melalui pengungkapan kasus ini, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan masyarakat serta menekan peredaran gelap narkotika di Kota Padangsidimpuan.zal

Tinggalkan Cara Lama, Bupati Madina Andalkan Teknologi Modern Kejar Panen 11 Ton Padi

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas padi.

Melalui metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS), pemerintah daerah menargetkan hasil panen mencapai 11 ton per hektare.

Penerapan teknologi pertanian tersebut ditandai dengan penanaman padi perdana di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (5/11/2026).

Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Madina dalam mengubah pola pertanian konvensional menuju sistem pertanian modern yang lebih efisien, hemat biaya, dan mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, penanaman dilakukan menggunakan metode PM-AAS dengan dukungan alat penabur benih. Teknologi ini memungkinkan petani melakukan penanaman secara langsung tanpa harus melalui proses penyemaian bibit dan pemindahan tanaman seperti pada metode pertanian konvensional.

Bupati Saipullah Nasution menjelaskan, penggunaan teknologi modern memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam mempercepat proses penanaman dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

"Selain lebih efisien, waktu pengerjaannya juga lebih cepat. Penanaman hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak dua orang. Tanaman langsung tumbuh dan tidak perlu dipindah-pindah lagi," kata Saipullah.

Menurutnya, penerapan sistem PM-AAS diharapkan mampu menjadi solusi bagi petani dalam menghadapi tantangan peningkatan produksi pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap metode pertanian yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Saipullah mengungkapkan, salah satu keunggulan metode PM-AAS terletak pada penggunaan benih. Dalam sistem pertanian konvensional, kebutuhan benih padi umumnya berkisar 20 hingga 25 kilogram per hektare.

Sementara itu, pada sistem pertanian modern yang diterapkan di Siabu, kapasitas penggunaan benih dapat mencapai sekitar 70 kilogram per hektare. Penanaman dilakukan secara langsung sehingga petani tidak lagi harus melalui tahapan penyemaian dan pemindahan bibit.

Selain mempercepat pekerjaan, penggunaan teknologi pertanian modern juga dinilai dapat menekan biaya produksi. Proses penanaman yang lebih singkat dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha tani.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap penerapan sistem PM-AAS mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Jika melalui metode konvensional produksi padi biasanya berada pada kisaran lima hingga tujuh ton per hektare, maka penggunaan teknologi modern ini diharapkan dapat mendorong produktivitas hingga mencapai 11 ton per hektare.

"Dengan penerapan sistem modern ini, diharapkan produktivitas dapat mencapai target 11 ton per hektare, meningkat dari cara konvensional yang biasanya hanya memperoleh lima sampai tujuh ton per hektare," harap Saipullah.

Bupati Madina itu juga menyampaikan bahwa penerapan teknologi pertanian modern di wilayahnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Bantuan peralatan pertanian tersebut merupakan bagian dari program Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan melalui kebijakan Kementerian Pertanian.

"Alat-alat pertanian modern dibantu melalui program Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan oleh Menteri Pertanian," tambahnya.

Saipullah menegaskan, penggunaan teknologi modern bukan sekadar upaya mempercepat proses penanaman, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor pertanian di Mandailing Natal.

Melalui program ini, Pemkab Madina berharap para petani dapat beralih dari pola pertanian konvensional menuju sistem yang lebih modern dan produktif.zal

Apel Gabungan Ops Patuh Toba 2026, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono Tekankan Keselamatan Jalan

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:04:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Kapolres Padang Lawas Utara (Paluta), AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan elemen masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Ia menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya harus menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan AKBP Dhery Fajariandono saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan Zona I Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Lapangan Apel Kantor Bupati Paluta, Rabu (5/10/2026) pagi.

Apel gabungan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, S.STP., M.M., Kasat Lantas Polres Paluta IPTU Kusno Siagian, S.H., para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural eselon II dan III, personel Satlantas, serta ASN di lingkungan Pemkab Paluta.

Dalam amanatnya, Kapolres mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Padang Lawas Utara yang semakin maju.

Terlebih, Kabupaten Padang Lawas Utara kini telah memasuki usia 18 tahun. Momentum tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh elemen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain menyoroti pembangunan daerah, Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

AKBP Dhery Fajariandono mengimbau ASN dan masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara, melengkapi dokumen kendaraan, serta memastikan kaca spion terpasang dengan baik.

Ia menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh positif di tengah masyarakat, termasuk dalam hal tertib berlalu lintas.

"ASN harus mampu menjadi figur dan teladan di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas," ujar AKBP Dhery Fajariandono.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Paluta juga menegaskan bahwa kedisiplinan berlalu lintas harus dimulai dari internal kepolisian.

Ia menyampaikan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas, baik saat mengenakan pakaian dinas maupun pakaian preman, tetap akan dikenakan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Kapolres menegaskan, sejumlah anggota yang melakukan pelanggaran tersebut telah mendapatkan penindakan secara tegas dan terukur.

Penegasan itu menjadi bentuk komitmen Polres Paluta dalam menegakkan aturan tanpa membedakan status maupun jabatan. Kepolisian diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya disiplin di jalan raya.

Menutup amanatnya, AKBP Dhery Fajariandono menyampaikan filosofi "Alah bisa karena biasa" sebagai pengingat bahwa kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter dan budaya disiplin.

Ia berharap masyarakat Padang Lawas Utara semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sehingga kepatuhan terhadap aturan tidak hanya dilakukan ketika ada petugas, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Melalui apel gabungan tersebut, diharapkan terbangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang disiplin, memperkuat sinergitas pembangunan, serta mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kegiatan Apel Gabungan Zona I Pemkab Paluta berlangsung hingga selesai dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.zal

Dua Hari, Polres Palas Bongkar 3 Kasus Narkoba! 6 Pria Ditangkap, 21,03 Gram Sabu Disita

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:03:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Jajaran Polres Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, kembali menggencarkan pemberantasan peredaran narkotika. Dalam operasi yang berlangsung selama dua hari, 3–4 November 2026, polisi berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di sejumlah wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Dari tiga pengungkapan tersebut, sebanyak enam pria ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita barang bukti sabu dengan total berat bruto mencapai 21,03 gram, beserta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Tiga pengungkapan itu dilakukan oleh personel Polsek Sosa, Polsek Barumun Tengah, serta Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Padang Lawas.

Pengungkapan pertama berlangsung pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Personel Polsek Sosa melakukan penindakan di kawasan Jembatan Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DS (40). Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat bruto 5,31 gram.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp335.000, sebanyak 36 plastik klip kosong, serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 19.20 WIB, pengungkapan kedua dilakukan personel Polsek Barumun Tengah di Desa Siolip, Kecamatan Barumun Tengah.

Petugas mengamankan seorang pria berinisial IPS (20). Dari lokasi penindakan, polisi menemukan lima bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,28 gram serta satu unit handphone.

Sementara itu, pengungkapan ketiga dilakukan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Lawas pada Rabu (4/11/2026).

Dalam operasi di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, tepatnya di kawasan Jalan Masuk Capil dan belakang Kantor Bupati Padang Lawas, petugas mengamankan empat pria berinisial PC (21), SAH (25), MAN (25), dan ZT (21).

Dari penindakan tersebut, polisi menyita narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,44 gram. Petugas juga mengamankan sejumlah plastik klip kosong, satu unit timbangan elektrik, empat unit handphone, uang tunai, serta sejumlah barang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas narkotika.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., menegaskan bahwa tiga pengungkapan dalam waktu berdekatan tersebut merupakan bukti keseriusan jajarannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak terlepas dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan oleh personel kepolisian.

Ia menegaskan, Polres Padang Lawas akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap ancaman narkoba. Partisipasi warga dinilai sangat penting untuk membantu kepolisian mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan transaksi, penyimpanan, maupun peredaran narkotika.

Saat ini, keenam tersangka berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Padang Lawas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik masih melakukan pendalaman perkara, termasuk pemeriksaan saksi, pengujian barang bukti melalui laboratorium forensik, serta pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan pemasok narkotika.

Langkah pengembangan tersebut dilakukan guna mengungkap asal-usul barang haram tersebut sekaligus mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredarannya.

Polres Padang Lawas memastikan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Penindakan terhadap para pelaku diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Tiga kasus yang berhasil diungkap dalam dua hari ini menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat.zal

Operasi Sarang Narkoba di Gang Raya, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Amankan 4 Bong

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan terus menggencarkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui Operasi Sarang Narkoba (OSN).

Dalam operasi yang digelar pada Kamis (5/11/2026), petugas menemukan empat buah alat hisap sabu di kawasan Jalan Moh. Arif, Gang Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kasatresnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., didampingi KBO Satresnarkoba IPDA Amun K. Siregar, S.H., M.H., bersama sejumlah personel Polres Padangsidimpuan.

Sekitar pukul 14.30 WIB, tim tiba di lokasi yang sebelumnya menjadi perhatian petugas karena diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika.

Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sejumlah titik di sekitar Gang Raya. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menemukan empat buah alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan.

Kasatresnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menegaskan bahwa Operasi Sarang Narkoba merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan.

"Operasi Sarang Narkoba ini merupakan salah satu upaya kami untuk menekan ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi tempat penyalahgunaan maupun transaksi narkoba," ujar AKP Juli Purwono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

"Kami mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Jangan ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika. Peran serta masyarakat sangat penting dalam melindungi lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba," tegasnya.

Melalui kegiatan OSN tersebut, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan berharap dapat mempersempit ruang gerak para penyalahguna maupun jaringan peredaran narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Polres Padangsidimpuan menegaskan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, serta pelibatan masyarakat dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).zal

Asahan Ukir Sejarah: Raih Kategori Istimewa dengan Nilai 97,30 dalam Penilaian Ber-Aksi KPK RI

admin — Thu, 05 Nov 2026 19:48:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mencatat prestasi gemilang sekaligus menjadi kebanggaan Sumatera Utara, setelah berhasil meraih kategori Istimewa dengan nilai 97,30 persen dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026. Hasil resmi tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (5/11/2026).

Penilaian yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, melibatkan tim gabungan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Capaian istimewa ini merupakan pengakuan nyata atas komitmen dan implementasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan korupsi di Kabupaten Asahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi mendalam kepada KPK RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan. Menurutnya, korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan penghambat utama pembangunan yang menurunkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

"Program Ber-Aksi memiliki arti penting sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Keberhasilan ini tidak diukur dari angka semata, melainkan dari sistem yang transparan, pelayanan yang adil, dan setiap aparatur yang bekerja dengan integritas," ujar Wagub Surya.

Pemprov Sumut berharap Asahan dapat menjadi teladan bagi kabupaten/kota lain di seluruh Sumatera Utara dalam membangun pemerintahan bebas korupsi.

Kepala Satgas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. KPK menerapkan tiga strategi utama secara beriringan: Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK sendirian. Butuh dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dan rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Asahan, antara lain:

Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan,. Menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat, termasuk kanal SP4N-LAPOR!,. Memastikan setiap OPD memiliki minimal satu orang penyuluh antikorupsi.,
Mendorong seluruh PNS mengikuti pendidikan dasar antikorupsi melalui E-Learning Antikorupsi Center KPK,. Meningkatkan kualitas informasi publik dan kepastian waktu pelayanan, dan Memperbaiki fasilitas dan standar pelayanan di Mal Pelayanan Publik, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta Melarang segala bentuk pungutan dana yang ditentukan nominalnya di lingkungan pendidikan.

Menanggapi capaian luar biasa ini, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian.

"Mari kita tegakkan disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, serta menjaga integritas dan tanggung jawab tanpa diminta. Ini adalah komitmen kita ke depan," tegas Bupati Taufik.

Capaian nilai 97,30 persen dengan kategori Istimewa ini diharapkan bukan sekadar menjadi penghargaan di dinding, melainkan pemacu semangat untuk terus memperkuat budaya antikorupsi sebagai gaya hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi mewujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Asahan bersama para insan pers. (dre)

Satresnarkoba Polrestabes Medan Bekuk Pengedar Sabu Spesialis Pengendali di Kawasan Paya Geli

admin — Thu, 05 Nov 2026 19:40:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Medan-Binjai, tepatnya Jalan Masjid Gang Buntu III, Desa Paya Geli, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, kembali dibongkar Satresnarkoba Polrestabes Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, Tim 1 Unit I Satresnarkoba Polrestabes Medan mengamankan seorang pria berinisial HP (40) yang diduga sebagai pengedar sabu.

Penindakan dilakukan pada, Jumat (28/10) sekitar pukul 17.30 WIB. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi, untuk kemudian meringkus pelaku yang saat itu diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

"Pelaku kami ringkus saat akan melakukan transaksi, ada 5 paket sabu yang kami sita, dan sejumlah baran bukti lain termasuk sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (05/11/26) pagi.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial IP, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pelaku, juga mengaku telah menjalankan aktivitas jual beli sabu tersebut selama kurang lebih satu bulan dengan keuntungan sekitar Rp.50 ribu untuk setiap gramnya.

"Pelaku ini baru satu bulan menjadi pengedar sabu, yang bersangkutan mendapat keuntungan Rp.50 ribu untuk setiap gram sabu yang terjual. Kami masih mengejar pemasoknya, kami pastikan jaringan pelaku ini akan kami ungkap, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan Paya Geli," tambah Rafli.(W05)

Foto:

Tilang Menurun, Kesadaran Meningkat! Operasi Patuh Toba 2026 Polres Samosir Berbuah Positif

admin — Thu, 05 Nov 2026 18:04:00 +0700+0700

SAMOSIR – Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 oleh Polres Samosir selama 10 hari, mulai 26 Oktober hingga 4 November 2026, menunjukkan hasil positif. Angka penindakan tilang tercatat menurun signifikan, seiring upaya kepolisian meningkatkan disiplin dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kamis (5/11/2026).

Dalam periode September–Oktober 2026, tercatat 200 penindakan tilang dan 10 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Samosir.

Sementara selama Operasi Patuh Toba 2026, Polres Samosir hanya mencatat 22 penindakan tilang serta 321 teguran tertulis kepada pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Samosir AKP Robertus Gultom menyampaikan penindakan tilang didominasi pelanggaran pengendara roda dua, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki TNKB, maupun tidak memiliki SIM.

"Selain penindakan, kami juga mengedepankan edukasi dan pencegahan agar masyarakat semakin sadar pentingnya tertib berlalu lintas," Jelas AKP Gultom.

Saat ini, sebanyak 321 teguran tertulis diberikan terhadap pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, kaca spion tidak lengkap, pelat nomor tidak terpasang, hingga pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

Dalam Operasi Patuh Toba 2026 Polres Samosir tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Personel juga mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan (Binluh), pendidikan masyarakat (Dikmas), pengaturan serta langkah-langkah pencegahan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

Pendekatan edukatif, preventif, dan represif tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Samosir menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir.

AKP Robertus Gultom mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.

"Polisi bersama masyarakat harus saling menjaga. Kami menjaga masyarakat, dan masyarakat juga harus saling menjaga dengan tetap mematuhi aturan berlalu lintas."

Polres Samosir berharap tren penurunan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat terus dipertahankan. Keselamatan, kata dia, bukan sekadar hasil penindakan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama setiap pengguna jalan.Mari tertib Berlalu Lintas, Selamat Sampai Tujuan."Pungkasnya.@Yan

Judi Meja Ikan Diduga Milik Dua Oknum TNI Dikaro Tetap Eksis dan Terkesan Kebal Hukum

darma — Thu, 05 Nov 2026 17:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Aksi perjudian di sejumlah titik di wilayah, Kabupaten Karo, Sumateta Utara jenis diduga milik dua oknum TNI digandrungi Nini nini dan Nanda nande yang beberapa waktu lalu sempat berhenti dari peredaran kini praktik perjudian jenis tembak ikan hingga sampai saat ini masih eksis beroprasi.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Wartawan pada (5/11/2026) siang. mesin‑mesin judi tembak ikan yang beroperasi di Desa situnggaling, Ergaji, Sp Merek yang keseluruhan nya berada di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo milik dua oknum TBI masing masing berinisial AT dan HB ini terkesan kebal hukum.

Tidak hanya dilokasi, Desa Situnggaling, Ergaji, Sp Merek yang keseluruhan nya berada di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo daerah Yapim dan Kedai Bersama jln Sidikalang, Kecamatan Tiga Panah dikelola oleh dua warga sipil berinisial Yepta dan RVN.

Kpada wartawan, sejumlah warga setempat kepada wartawan mengaku prihatin dengan kembalinya perjudian ini. "Sudah ada yang terjerat utang gara‑gara main tembak ikan, bahkan ada orang tua yang menghabiskan uang jaminan hari tuanya," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya ke media.

Warga berharap aparat kepolisian bersama pihak TNI segera melakukan pengecekan dan penindakan agar praktik perjudian tidak semakin meluas di tengah masyarakat yang ada Di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

Terpisah, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, Kasat Reskrim Polres Karo AKP Aditya Siagian belum menjawab WhatsApp. Sedangkan Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan yang di konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak merespon. Bahkan, ironisnya nomor WhatsApp wartawan diduga di blokir.

Menyikapi itu, Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan menyayangkan dengan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang melakukan tugas jurnalistik untuk konfirmasi.

"Sangat kita sayangkan pemblokiran nomor WhatsApp wartawan yang tengah melakukan tugas jurnalistik untuk konfirmasi yang dilakukan para oknum instansi aparat penegak hukum (APH). Kita minta kepada Kapolri Suyudi Ario Seto agar memerintahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan untuk melanjutkan kepada KapolresKaro AKBP Pebriandi Haloho segera melakukan penindakan tegas. Sehingga, perjudian ditanah Karo dimiskinkan," ucap Budi H Sormin Ketua DPC AWI Kota Medan.(W02)

Penilaian Akhir Program Ber-Aksi KPK, Pemkab Asahan Buktikan Komitmen Kuat Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menjalani Penilaian Akhir Kabupaten Percontohan Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 pada 4–5 November 2026. Penilaian ini menjadi momen penting untuk menguji kesiapan daerah dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel.

Tim penilai yang dipimpin langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didampingi sejumlah kementerian dan lembaga terkait — meliputi Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara — meninjau langsung sejumlah titik pelayanan publik dan satuan pendidikan di Kabupaten Asahan. Lokasi yang dikunjungi antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Pemkab Asahan. Berdasarkan hasil observasi selama empat hingga lima bulan terakhir, Kabupaten Asahan dinilai telah memenuhi kelima komponen dan 15 indikator penilaian program Ber-Aksi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap seluruh bukti dukung masih terus dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.

"Kami juga mencatat masih ada tantangan, terutama kesinambungan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan implementasi di unit kerja bawahannya. Contohnya sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya terjaga hingga ke tingkat satuan pendidikan. Hal serupa juga perlu diperkuat di layanan Dukcapil dan Puskesmas," ujar Andhika.

Program Ber-Aksi merupakan pengembangan dari Program Kabupaten/Kota Antikorupsi yang telah berjalan sejak 2024, mencakup lima komponen utama: penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan kearifan lokal. Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di Asahan bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian, melainkan menjadi budaya kerja yang melekat.

"Kami terus memperkuat instrumen pencegahan melalui Whistleblowing System, Unit Pengendalian Gratifikasi, serta memperluas kanal pengaduan masyarakat. Sepanjang Januari–Juli 2026, tercatat 85 laporan masuk melalui SP4N-LAPOR, dan 62 di antaranya telah selesai ditindaklanjuti," jelas Bupati.

Peningkatan komitmen integritas Pemkab Asahan juga terlihat dari lonjakan nilai Program Pengendalian Gratifikasi, yang naik signifikan dari 38,20 pada tahun 2025 menjadi 80,75 di tahun 2026. Transformasi pelayanan publik juga terus didorong melalui digitalisasi dan kehadiran Mal Pelayanan Publik yang menampung 23 tenant layanan berbagai instansi, serta kebijakan tegas larangan gratifikasi dan perantara tidak resmi.

Di akhir kegiatan, Tim KPK berharap seluruh temuan dan masukan selama penilaian ini dapat menjadi pijakan perbaikan berkelanjutan bagi Pemkab Asahan, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya tertulis dalam kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap tindak pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Seluruh rangkaian penilaian berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. (dre)

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:38:00 +0700+0700

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Menggerakkan Aksi Global untuk Mempercepat Implementasi Komitmen Iklim
Pada tahun 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi suhu ekstrem ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan serta meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan. Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret. Pada pertemuan COP31 tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau. Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin kerja sama dengan mitra internasional guna mengembangkan solusi-solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.
.

Menyelaraskan dengan Norma Internasional sekaligus Mewujudkan Pengurangan Emisi secara Nyata melalui Tata Kelola yang Transparan
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, kerangka kerja transparansi yang diperkuat (Enhanced Transparency Framework) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, pada tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026–2030. Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja. Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris. Taiwan secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
Melalui jalur mitigasi yang jelas, pelaksanaan aksi di tingkat sektoral, serta penyediaan informasi yang transparan, Taiwan akan terus mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan menerjemahkan komitmen iklim menjadi hasil nyata yang terukur serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Transisi Hijau
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri. Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini menyediakan penjaminan kredit pinjaman serta subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation) telah diundangkan untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan emisi dan penerapan langkah-langkah adaptasi. Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Pada tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap. Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS), yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
Baru-baru ini, Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
Transisi industri menuju emisi nol bersih tidak hanya harus mencakup pengelolaan energi dan karbon, tetapi juga perlu memperhatikan pola pemanfaatan sumber daya. Pada tahun ini, Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act). Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
Taiwan juga terus mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse). Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.

Memperkuat Ketahanan Iklim serta Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam Perencanaan Nasional dan Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau. Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasinya dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.
Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, pada tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program). Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Program tersebut juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh. Dengan demikian, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau daratan yang tangguh dan mampu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act) yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal. Inisiatif ini akan mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.

Mewujudkan Transisi yang Berkeadilan dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi. Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terakomodasi selama proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu, Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, pada tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di enam sektor utama, yaitu energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dan peninjauan serta tindak lanjut atas masukan tersebut oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.
Pada tahun ini, Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.

Memperkuat Kemitraan Global untuk Bersama-sama Merumuskan Solusi Iklim
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda. Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi. Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris.

Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis. Pada tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
Turki (Türkiye) menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan, dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan. Seiring dengan memasuki fase penting yang berorientasi pada praktik dan hasil nyata dalam tata kelola iklim global, Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklimdan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Taiwan meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris memerlukan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata. Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.red

Tiga Santri RTQ Al-Furqan Khatam Hafalan 30 Juz dalam Dua Pekan

admin — Thu, 05 Nov 2026 13:41:00 +0700+0700

BANDA ACEH- Rumah Tahfizh (RTQ) Al-Furqan Banda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam pendidikan Al-Qur'an. Dalam rentang dua pekan, tiga santri lembaga pendidikan tahfizh tersebut berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Qur'an. Ketiganya menyelesaikan hafalan masing-masing dalam waktu sekitar dua bulan.

Direktur RTQ Al-Furqan, Ustadzah Yiyi Hissiyah, menjelaskan, ketiga santri tersebut adalah Sarah Fadillah S, Muhammad Alfisyahril, dan Nidaan Khafiyya. Mereka merupakan peserta program Atqan (Akademi Tahfizh Al-Qur'an Nasional 1 Tahun) yang diselenggarakan RTQ Al-Furqan di bawah naungan Yayasan Permatahati Mazas.

Menurut Yiyi, keberhasilan ketiganya menjadi kabar menggembirakan sekaligus menambah daftar santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz di lembaga tersebut.

Santri pertama yang menuntaskan hafalan adalah Sarah Fadillah S, putri pasangan Syamsul Bahri Manaf dan Darmayanti. Sarah menyelesaikan hafalan 30 juz pada 13 Oktober 2026, setelah mengikuti proses menghafal selama dua bulan.

Dengan pencapaian itu, Sarah tercatat sebagai santri ke-80 yang berhasil mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

Tiga hari berselang, tepatnya 16 Oktober 2026, giliran Muhammad Alfisyahril menyusul prestasi tersebut. Putra pasangan Muhammad Jafar dan Ratna Wati ini menuntaskan hafalan 30 juz dalam waktu dua bulan tiga hari.

Alfisyahril tercatat sebagai santri ke-81 yang berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

Yiyi menjelaskan, keberhasilan Alfisyahril juga tidak terlepas dari dukungan para orang tua asuh, yakni Kulsum, Hafnati Rahmatan, Nurhayati Umar, dan Mustika Hayati.

Prestasi berikutnya diraih Nidaan Khafiyya pada 27 Oktober 2026. Putri pasangan Saiful Bahri dan Rahmi itu berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu dua bulan 14 hari.

Nidaan sekaligus menjadi santri ke-82 yang menuntaskan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

*Bukan Sekadar Mengejar Khatam*

Yiyi menerangkan, keberhasilan menghafal 30 juz bukan semata-mata ditentukan oleh kecepatan mengingat ayat. Dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, kedisiplinan, dan keistiqamahan dalam menjalani proses menghafal.

Menurutnya, pencapaian ketiga santri tersebut merupakan buah dari proses pembelajaran yang didukung para pengajar, orang tua, serta lingkungan pendidikan yang mendorong kecintaan terhadap Al-Qur'an.

Namun, ia menekankan bahwa menyelesaikan hafalan 30 juz bukanlah akhir dari perjalanan seorang penghafal Al-Qur'an.

Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan menjaga hafalan melalui murajaah atau pengulangan secara konsisten, memahami kandungan ayat, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Yiyi juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga ketiga santri dan para orang tua asuh yang selama ini memberikan dukungan, perhatian, serta doa bagi keberhasilan pendidikan mereka.

Ia berharap prestasi Sarah, Alfisyahril, dan Nidaan menjadi motivasi bagi santri lainnya untuk semakin tekun mempelajari dan menghafal Al-Qur'an.

Menurutnya, semangat menghafal Al-Qur'an sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qamar ayat 17, yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an telah dimudahkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia.

Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.

*Program Tahfizh Satu Tahun*

RTQ Al-Furqan merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an di Banda Aceh yang berada di bawah naungan Yayasan Permatahati Mazas.

Melalui program Atqan atau Akademi Tahfizh Al-Qur'an Nasional 1 Tahun, lembaga ini membina para santri untuk mempelajari, menghafal, dan menjaga hafalan Al-Qur'an.

Keberhasilan tiga santri menuntaskan hafalan dalam waktu relatif singkat tersebut menambah capaian program pembinaan tahfizh di RTQ Al-Furqan.

Yiyi berharap ketiganya tidak berhenti pada pencapaian hafalan 30 juz, tetapi terus meningkatkan kualitas hafalan, memperdalam pemahaman Al-Qur'an, serta kelak mampu mengajarkannya kepada masyarakat.

Pengurus dan para pengajar RTQ Al-Furqan juga mendoakan agar Sarah Fadillah S, Muhammad Alfisyahril, dan Nidaan Khafiyya senantiasa istiqamah menjaga hafalan serta menjadi generasi Qur'ani yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan umat.rel

Dari Gugatan hingga Persidangan Roy Suryo, Begini Panjangnya Kasus Ijazah Jokowi

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:56:00 +0700+0700

Jakarta— Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah ia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026. Jokowi datang untuk memberikan kesaksian dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.

Kedatangan Jokowi menjadi babak terbaru dari polemik yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Isu yang awalnya ramai melalui tudingan di ruang publik itu berkembang menjadi gugatan perdata, laporan kepolisian, hingga persidangan pidana.

Lantas, bagaimana perjalanan kasus ijazah Jokowi hingga akhirnya mantan presiden tersebut hadir langsung di ruang sidang?

Awal Polemik hingga Gugatan ke Pengadilan

Polemik keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat melalui berbagai unggahan dan pernyataan di media sosial. Salah satu perkara yang menjadi perhatian terjadi pada 2022, ketika Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu.

Pada 2025, gugatan terkait ijazah kembali bermunculan di sejumlah pengadilan. Beberapa perkara tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa karena persoalan kewenangan pengadilan maupun aspek formil gugatan.

Di sisi lain, Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan mengenai keaslian ijazahnya.

Roy Suryo dan Dokter Tifa Terseret Perkara Pidana

Perkembangan berikutnya membawa polemik tersebut ke proses pidana. Roy Suryo dan dokter Tifa menjadi dua nama yang menjalani persidangan terkait tuduhan dan pernyataan mengenai ijazah Jokowi.

Dalam dakwaan jaksa, perkara dokter Tifa dikaitkan dengan unggahan media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Jaksa juga menyebut Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 28 Juli 1980.

UGM menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dengan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985. Keterangan tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan dokter Tifa pada Juli 2026.

Perkara kemudian memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy Suryo dan dokter Tifa menghadapi proses hukum atas dugaan fitnah serta pencemaran nama baik, dengan dakwaan yang harus dibuktikan di persidangan.

Jokowi Hadir sebagai Saksi pada 5 November 2026

Pada Kamis, 5 November 2026, Jokowi memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Ia tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB.

Jokowi juga membawa dokumen pendidikan miliknya. Saat ditanya wartawan apakah membawa ijazah, ia menjawab singkat, "Bawa."

Kehadirannya dijadwalkan dalam persidangan Roy Suryo dan dokter Tifa yang digelar secara terpisah. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang masih berjalan.

Polemik ijazah Jokowi kini memasuki babak persidangan yang mempertemukan pihak pelapor, terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan.

Penilaian mengenai perkara pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim, sementara tuduhan mengenai keaslian ijazah harus dibedakan dari fakta dan dokumen yang telah disampaikan dalam proses hukum.

RED

Bupati Saipullah Nasution Kucurkan 20 Ribu Bibit Kakao untuk Petani Madina, Ekonomi Warga Jadi Target

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:27:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyalurkan 20 ribu bibit kakao kepada kelompok tani di Kecamatan Panyabungan Timur. Bantuan yang diserahkan Bupati Madina H. Saipullah Nasution pada Rabu (4/11/2026) tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kelurahan Gunung Baringin. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Bupati Saipullah Nasution mengatakan, bantuan bibit kakao tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani yang memiliki lahan dan siap melakukan penanaman.

Menurutnya, bantuan ini tidak hanya sebatas memberikan bibit kepada petani, tetapi juga diharapkan mampu mendorong masyarakat mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang dimiliki.

"Bantuan bibit ini diserahkan pada kelompok tani yang memiliki lahan untuk ditanam," ujar Saipullah.

Ia mengingatkan para penerima bantuan agar tidak membiarkan bibit yang telah disalurkan terbengkalai. Setiap kelompok tani diharapkan segera melakukan penanaman serta merawat tanaman kakao secara berkelanjutan agar dapat tumbuh dengan baik.

Pemkab Madina, lanjutnya, turut memberikan dukungan dalam proses penanaman, termasuk membantu pembuatan lubang tanam.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan obat-obatan pertanian bagi kelompok tani melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Saipullah menjelaskan, Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 250 ribu batang bibit kakao.

Bibit tersebut akan didistribusikan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan, termasuk Panyabungan Timur, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan lahan masing-masing kelompok.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat. Tanaman kakao dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani ketika memasuki masa produktif.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya sehingga program pengembangan kakao dapat memberikan hasil nyata.

"Bibit ini nantinya setelah panen dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita tanam kakao ini, 2-3 tahun ke depan akan menikmati hasilnya," jelas Bupati Saipullah.

Dengan pengelolaan yang baik, pengembangan komoditas kakao diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat pedesaan di Mandailing Natal.

Camat Panyabungan Timur, Wahyu Hidayat Siregar, menyampaikan bahwa bantuan sebanyak 20 ribu batang bibit kakao tersebut akan disalurkan kepada dua kelompok tani, yakni Kelompok Tani (Poktan) Sepadan dan Poktan Saroha.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani, terutama dengan memastikan seluruh bibit ditanam dan dirawat sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Menurut Wahyu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan kelompok tani dalam mengelola bantuan yang telah diberikan.

"Ada 20 ribu batang yang akan disalurkan pada kelompok tani. Untuk itu, diharapkan agar ditanam dan dirawat dengan baik. Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Wahyu.

Ia juga mengimbau kelompok tani agar terus menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan perkembangan tanaman kakao dapat dipantau secara berkala, mulai dari proses penanaman hingga memasuki masa produktif.

Melalui pendampingan dan perawatan yang tepat, bantuan bibit kakao diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Panyabungan Timur dan wilayah Mandailing Natal secara luas.zal

Paket dari Medan Bikin Curiga, Polres Padangsidimpuan Temukan Sabu di Kantor Ekspedisi

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:26:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah kantor jasa pengiriman barang Ekspedisi, Jalan Kapten Koima No. 54, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Rabu (4/11/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial Y (43), yang diduga hendak mengambil paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui layanan Call Center 110. Informasi tersebut menyebutkan adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Medan dan berada di kantor Ekspedisi tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Satresnarkoba bersama Pamapta Polres Padangsidimpuan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi.

Sekitar pukul 12.08 WIB, petugas menemukan seorang pria yang hendak mengambil paket mencurigakan tersebut. Dengan didampingi petugas Ekspedisi berinisial I, polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pria tersebut.

Saat paket dibuka, petugas menemukan satu bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram.

Dari hasil interogasi awal, Y mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial JL yang berada di Medan. Identitas dan keberadaan JL saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

Petugas selanjutnya mengamankan Y beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika, termasuk melalui jalur pengiriman barang.

Menurutnya, informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mengungkap tindak pidana narkotika.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat melalui layanan Call Center 110. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan narkotika," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, Polres Padangsidimpuan tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika melalui Call Center 110," tegasnya.

Catatan: Pernyataan Kapolres di atas disusun sebagai draf berdasarkan informasi dan imbauan dalam bahan yang diberikan. Mohon konfirmasi redaksi sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,31 gram, satu paket berwarna biru berisi pakaian, satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam, serta uang tunai sebesar Rp10.000.

Selain mengamankan terduga pelaku dan barang bukti, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta personel yang terlibat dalam proses penangkapan.

Penyidik Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan selanjutnya melakukan Berita Acara Interogasi (BAI) terhadap Y serta mendalami asal-usul narkotika tersebut.

Pengembangan kasus juga dilakukan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman sabu dari Medan ke Padangsidimpuan.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Kepolisian menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar peredaran barang terlarang tersebut tidak semakin meluas.

Melalui layanan Call Center 110, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi tindak pidana atau aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polres Padangsidimpuan berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.zal

Pelantikan 23 Wali Nagari Terpilih dan Ketua TP-PKK Nagari Pada pilwana Serentak se Kebupaten Solok Tahun 2026

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:24:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut 24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat,
Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H.Rabu (04/11/2026), di Gedung Sport Hall Batu Batupang, Koto Baru, Kabupaten Solok
secara resmi melantik 23 Wali Nagari terpilih dan Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si. Melantik Ketua Tim Penggerak PKK Nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026.

Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., Sutan Nagari Sati, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd., Asisten I Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta kepala OPD.

, Bupati Solok, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Wali Nagari yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan dan amanah yang diemban bukanlah sekedar hadiah, melainkan sebuah kepercayaan besar serta tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus dijawab dengan kerja nyata, kerja keras, dan kerja tuntas.

Bupati menegaskan, tantangan pembangunan hari ini menuntut kita untuk bergerak secara taktis dan strategis. Nagari tidak lagi bisa dikelola dengan cara-cara konvensional.

Untuk itu, Bupati menginstruksikan seluruh Wali Nagari yang dilantik agar segera memfokuskan perhatian pada tiga agenda strategis.

Pertama, konsolidasi internal dan rekonsiliasi, guna menyatukan kembali seluruh elemen masyarakat pascapelaksanaan Pilwana. Kedua, inovasi tata kelola keuangan dan ekonomi nagari, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Ketiga, percepatan pelayanan publik berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan efektif.

Juga berpesan kepada Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) agar dapat menjadi mitra kerja yang kritis, konstruktif, dan harmonis bagi Wali Nagari. Kepada para Camat, ia menginstruksikan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Dan tokoh masyarakat diharapkan turut mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan nagari agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dukungan penuh juga diharapkan dari para istri Wali Nagari yang tergabung dalam TP-PKK Nagari. Menurut Bupati, peran PKK sangat penting dalam menggerakkan kesejahteraan keluarga, menekan angka stunting, serta membina dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas.

"Mari kita buktikan bahwa dari nagari-nagari inilah lahir fondasi kebangkitan Kabupaten Solok yang kita cintai. Jadilah pemimpin yang bernyali besar untuk melakukan perubahan, tahan uji di tengah badai, dan meninggalkan legacy (warisan kebaikan) yang akan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat," pungkas Bupati.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., Sutan Nagari Sati, dalam sambutannya menyampaikan penghormatan kepada seluruh undangan dan para Wali Nagari yang baru saja dilantik.

Bahwa pelantikan tersebut merupakan momentum untuk melihat hadirnya wajah-wajah baru pemimpin nagari yang akan mengemban amanah masyarakat. Menurutnya, seluruh Wali Nagari harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjadikan pembangunan nagari sebagai prioritas utama.

Juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan tentu akan banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan, doa, serta dukungan seluruh elemen masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

"Kita ingin bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati menjadikan Kabupaten Solok ini sejuk dan damai. Bagi yang mungkin sebelumnya tidak mendukung, semuanya harus kita rangkul. Karena setelah dilantik, seluruh masyarakat adalah rakyat dan tanggung jawab seorang Wali Nagari," ungkap Vasko.

Dan juga berpesan agar para Wali Nagari tidak berhenti di tengah jalan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kekompakan dan semangat untuk membangun Kabupaten Solok.

"Mari kita sepakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Solok," ajaknya.

Adapun 23 Wali Nagari yang dilantik pada kesempatan tersebut adalah:

1. Novendri – Wali Nagari Panyakalan.
2. Maimirda – Wali Nagari Koto Sani.
3. Hidayat, A.Md. – Wali Nagari Gantung Ciri.
4. Yusrial Dani Putra – Wali Nagari Simanau.
5. Mafril Ahmad – Wali Nagari Paninggahan.
6. Suherman – Wali Nagari Aripan.
7. Arianto B, S.I.P. – Wali Nagari Sulit Air.
8. Yonnafri, S.E. – Wali Nagari Paninjauan.
9. Riveroni Alta Belly, S.Pd. – Wali Nagari Sibarambang.
10. Jalwarnita – Wali Nagari Kuncir.
11. Jonli Arfis, S.H. – Wali Nagari Muaro Paneh.
12. Ermanto, S.Sos. – Wali Nagari Bukit Tandang.
13. Maifendri, S.Kep. – Wali Nagari Kinari.
14. Kelly Beminda – Wali Nagari Jawi-Jawi Guguk.
15. Budi Marta – Wali Nagari Batang Barus.
16. Syapriadi, S.H. – Wali Nagari Aia Luo.
17. Dahrul Asri – Wali Nagari Batu Bajanjang.
18. Fawzi – Wali Nagari Alahan Panjang.
19. Endra Putra Gunawan – Wali Nagari Aie Dingin.
20. Afdalil Zikri, S.E. – Wali Nagari Salimpek.
21. Karmi – Wali Nagari Kampuang Batu Dalam.
22. Sal Sabil – Wali Nagari Surian.
23. Nasrizal, S.Pd., M.M. – Wali Nagari Lolo.(YOSE)

Sekda Kota Solok Terima Audiensi Pengurus Solok Saiyo Sakato (S3

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:23:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. Desmon, di Ruang Kerja Wali Kota Solok menerima kunjungan audiensi jajaran pengurus Solok Saiyo Sakato (S3) yang dipimpin Ketua DPP S3, Prof. Lukman, didampingi Asisten III, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Solok.

Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah gagasan dan rencana kegiatan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kota Solok. Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan, di antaranya adalah, rencana pelaksanaan Pulang Basamo sebagai wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan antara masyarakat perantauan dengan kampung halaman. Juga dibahas rencana penyelenggaraan lokakarya adat dan budaya, sebagai upaya melestarikan nilai-nilai adat, serta memperkuat identitas budaya masyarakat Solok.

S3 juga menggagas penyelenggaraan event festival band, serta lomba solo song Minang, yang melibatkan peserta dari wilayah Solok Raya.,

Diharapkan ini, menjadi ruang ekspresi dan pengembangan bakat generasi muda. Sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas.

Dan tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial dan kebudayaan, audiensi juga membahas peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya, melalui optimalisasi digitalisasi pajak daerah.

Hal ini dinilai penting untuk mendorong tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Solok dengan Solok Saiyo Sakato.
Baik dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian adat dan budaya, pengembangan potensi generasi muda, maupun upaya peningkatan perekonomian daerah.

Sekda Kota Solok, Desmon, mengatakan, Pemerintah Kota Solok, menyambut baik berbagai gagasan dan inisiatif tersebut.
Dengan semangat bersama untuk membangun Kota Solok yang semakin maju, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau (YOSE).

PANGKOSTRAD DAMPINGI KASAD AUDIENSI DENGAN KAPOLRI, PERKUAT SOLIDITAS DAN SINERGI TNI-POLRI

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:14:00 +0700+0700

Jakarta – Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Kasad didampingi Pangkostrad beserta para Pejabat Utama (PJU) TNI AD. Sementara itu, Kapolri turut didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polri.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban melalui ramah tamah yang menjadi sarana memperkuat komunikasi serta membangun kesamaan visi dan langkah antarkedua institusi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran plakat sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam mempererat hubungan kelembagaan TNI AD dan Polri.

Kehadiran Pangkostrad dalam audiensi tersebut merupakan wujud komitmen Kostrad dalam mendukung terpeliharanya soliditas dan sinergi lintas institusi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan harmonis, koordinasi, dan kerja sama antara TNI dan Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional dan optimal demi kepentingan bangsa dan negara.red

Bukan Siaga Perang, TNI Ungkap Alasan Pengerahan Pasukan Besar ke Jakarta

admin — Thu, 05 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

Jakarta — Sebanyak 20.980 personel TNI dikerahkan ke Jakarta dalam beberapa tahap pada 2 dan 4 November 2026. Pengerahan ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan dan kesiapsiagaan di ibu kota.

Informasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026. Pergerakan pasukan melibatkan sejumlah satuan dari berbagai daerah.

Kabar ini menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan pengungkapan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret tiga jenderal Polri sebagai tersangka.

20.980 Prajurit Dikerahkan ke Jakarta

Personel yang dikirim berasal dari sejumlah satuan, termasuk Korps Marinir, Komando Armada I dan II, serta beberapa pangkalan TNI Angkatan Laut.

Pasukan tersebut diberangkatkan dari berbagai wilayah, antara lain Bandung, Cirebon, Lampung, Malang, dan Banyuwangi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyebut pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan. TNI dituntut selalu siap setiap saat," kata Nas.

Ia juga meminta masyarakat tidak menghubungkan pengerahan tersebut dengan isu lain. Menurutnya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

TNI AL Siapkan Latihan Militer

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Tunggul membenarkan adanya pengerahan personel dari matra laut.

Selain menjalankan tugas negara dan menjaga stabilitas keamanan, pergeseran pasukan juga berkaitan dengan persiapan latihan militer.

Latihan tersebut meliputi Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.

Sementara itu, TNI menyebut pengerahan pasukan berada dalam status Siaga 3, yakni tingkat kesiapsiagaan paling dasar dengan aktivitas satuan yang tetap berjalan normal.

Berdekatan dengan Kasus Penyadapan Presiden

Pengerahan pasukan berlangsung berdekatan dengan penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Meski demikian, TNI belum menyatakan pengerahan personel tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan maupun potensi demonstrasi.

Dengan demikian, alasan yang telah disampaikan secara terbuka adalah kesiapsiagaan satuan, penguatan pengamanan, dan persiapan latihan militer.
Rel