SATRESNARKOBA POLRESTA DELI SERDANG BEKUK M BERSAMA 3,86 GRAM SHABU MILIKNYA DIAMANKAN

admin — Tue, 08 Sep 2026 14:37:00 +0700+0700

Deliserdang- Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Seorang pria berinisial M (34) diamankan petugas dalam pengungkapan kasus narkotika jenis shabu di Desa Batang Jambu, Dusun V, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Dalam penindakan tersebut, petugas Unit I Subnit I Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menemukan dan mengamankan 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,86 gram.

Selain shabu, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni 1 unit handphone Android, 1 buah sekop plastik, serta 1 blok plastik klip kosong.

Terduga Pelaku M bersama seluruh barang bukti telah diamankan ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut

Petugas juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti menggunakan tes kit, penimbangan awal, interogasi terhadap terduga pelaku dan saksi di lapangan, serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.

Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K, M.Si didampingi Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H. mengatakan "Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum dan tidak berhenti sampai disitu, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang juga melakukan pengembangan jaringan guna mengungkap asal-usul narkotika tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain" ungkapnya,

Bobby Nasution Tegaskan Usaha Tak Berizin dan Ganggu Kamtibmas Tak Boleh Beroperasi

admin — Tue, 08 Sep 2026 14:31:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap beroperasi. Menurutnya, setiap kegiatan usaha dan investasi harus berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby saat menerima laporan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti terkait persoalan usaha hiburan malam di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Batangserangan, yang diduga melanggar ketentuan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, mulai dari izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian dengan tata ruang.

Bobby juga menegaskan pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap tempat hiburan yang sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa dan tidak boleh sembarangan memberikan izin untuk kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan aturan terkait perizinan, tata ruang, lingkungan maupun Kamtibmas.

"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby selanjutnya meminta persoalan tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan dan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh melakukan penegakan aturan secara tebang pilih dan setiap kegiatan usaha harus diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Tiorita menyampaikan laporan mengenai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Langkat yang sebelumnya telah ditertibkan dan disegel Pemkab Langkat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Setelah kita lakukan penyegelan, tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi. Dulu pengurusan izinnya hanya karaoke keluarga, Pak. Tetapi seiring waktu menjadi Tempat Hiburan Malam (THM). Sudah kami segel, tetapi mereka mencabut segelnya. Tempat usaha tersebut diduga kembali beroperasi setelah penyegelan. Kami punya dokumentasi foto dan video," ujar Tiorita, yang hadir bersama kepala OPD Kabupaten Langkat.

Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Turut mendampingi Gubernur, Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra. **

Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

admin — Tue, 08 Sep 2026 14:17:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pemko Medan mengajukan perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan cukup signifikan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp7,13 triliun lebih, sementara belanja daerah meningkat hingga Rp7,73 triliun lebih.

Rancangan perubahan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026).

Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil-wakil Ketua dan dihadiri para anggota DPRD, Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dalam penjelasannya, Rico Waas menyampaikan pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih. Setelah perubahan, pendapatan direncanakan menjadi Rp7,13 triliun lebih atau meningkat 5,05 persen.

Sementara itu, lanjut Rico Waas belanja daerah mengalami peningkatan lebih besar. Dari sebelumnya Rp6,90 triliun lebih, belanja daerah setelah perubahan direncanakan mencapai Rp7,73 triliun lebih atau bertambah 12,03 persen.

"Dari sisi pendapatan, direncanakan pendapatan daerah berubah dari Rp6,79 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,13 triliun lebih sesudah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen," kata Rico Waas.

Sedangkan untuk belanja daerah, Rico Waas menyebutkan perubahan tersebut mencapai Rp7,73 triliun lebih.

"Direncanakan belanja daerah berubah dari Rp6,90 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,73 triliun lebih sesudah perubahan, atau bertambah sebesar 12,03 persen," jelas Rico Waas.

Selain perubahan pendapatan dan belanja, struktur perubahan APBD 2026 juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar. Dijelaskan Rico Waas, perubahan struktur APBD tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan asumsi makro ekonomi serta perluasan capaian target sasaran kinerja pembangunan yang direncanakan Pemerintah Kota Medan.

Menurut Rico Waas, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga harus mengikuti perubahan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan, struktur dan proyeksinya telah disusun sesuai dengan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disepakati," jelas Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas mengatakan perubahan tersebut juga telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Dengan perubahan struktur APBD tersebut, Rico berharap kapasitas fiskal Pemko Medan pada 2026 semakin meningkat. Penguatan kapasitas fiskal dinilai penting agar kebutuhan pembiayaan berbagai urusan pemerintahan dapat dipenuhi secara lebih optimal. "Kita berharap kapasitas fiskal Pemerintah Kota Medan tahun 2026 dapat semakin meningkat," katanya.

Rico menegaskan APBD memiliki fungsi strategis sebagai mesin penggerak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, Rico Waas menekankan bahwa perubahan APBD 2026 harus tetap selaras dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029. Ia menyebut pengelolaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data.

"Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta kerangka anggaran yang disusun dan ditetapkan nantinya, diharapkan dapat mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemko Medan dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif. Atas dasar itu Setelah penyampaian penjelasan Ranperda Perubahan APBD tersebut, Rico berharap Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera melakukan pembahasan lebih lanjut.

Ia juga berharap persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

"Sehingga semua OPD nantinya memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan Perubahan APBD secara lebih optimal dan menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Menurut Rico Waas, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan legislatif, tetapi juga membutuhkan kemitraan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan di Kota Medan.

Karena itu, Rico Waas berharap hubungan eksekutif dan legislatif semakin produktif dan konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.red

Kesiapsiagaan PDI Perjuangan se- Sumut Menghadapi Perubahan Cuaca dan Bencana Alam

admin — Tue, 08 Sep 2026 13:11:00 +0700+0700

Medan - Mencermati perubahan cuaca ekstrim dan berbagai gejala bencana alam yang disampaikan Badan Metrologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Maka Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan kepara seluruh kader partai di eksekutif maupun legislatif, baik sebagai Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Wakilnya), Ketua dan Wakil Ketua, maupun Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara (Sumut) untuk:
Pertama, bahwa seluruh kader memelopori penyampaian informasi terkait perubahan cuaca maupun potensi terjadinya bencana alam di seluruh wilayah kerja masing- masing kepada warga masyarakat.
Kedua, bahwa kantor DPC PDI Perjuangan se- Sumut dijadikan sebagai pusat informasi perubahan cuaca sekaligus menjadi Posko bencana alam di wilayah kerja masing- masing.
Ketiga, bahwa para kader di lembaga eksekutif dan legislatif untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dinas meninggalkan wilayah kerja masing- masing. Perjalanan dinas dapat dilakukan secara bergantian agar tidak terjadi kekosongan di wilayah kerja masing- masing.
Keempat, bahwa para kader diminta menghindari perjalanan dinas menuju daerah rawan bencana akibat letusan gunung berapi dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kelima, bahwa para kader yang duduk di lembaga legislatif diminta untuk melakukan langkah- langkah mitigasi bencana di daerah pemilihan masing- masing. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama PDI Perjuangan.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyampaikan bahwa Rapidin Simbolon menginstruksikan seluruh Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi/ Kota/ Kabupaten se- Sumut agar proaktif dalam rapat- rapat pembahasan dan pengambilan keputusan tentang APBD Perubahan TA.2026 dan APBD TA.2027 sehingga dapat disahkan tepat waktu.rel

Sekda Pakpak Bharat Pimpin Upacara Gabungan Awal Bulan September

admin — Tue, 08 Sep 2026 13:09:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Upacara Gabungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (07/09) di pelataran parkir kompleks panorama indah sindeka, Salak.

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM yang memimpin Upacara mewakili Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, memeriksa setiap barisan, kehadiran dan kelengkapan segenap Aparatur Pemerintah Pakpak Bharat.

Saya melihat kelengkapan kita, pakaian dinas lengkap, atribut, dan sebagainya seperti yang selalu diingatkan oleh pimpinan kita, ini penting supaya kita ingat bersama. Upayakan dirimu bermanfaat, bermanfaat bagi Instansi, Pemerintah dan masyarakat Pakpak Bharat.

Mari kita melayani dengan baik, pastikan kita bermanfaat bagi sesama, pesan Jalan Berutu.
Dia juga berpesan agar segenap Aparatur bekerja dan melayani dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan.

Mari kita senantiasa bersyukur àtas kesehatan dan kebaikan Tuhan kepada kita. Mari kita senantiasa bersyukur atas kesempatan yang Dia berikan bagi kita memberikan pelayanan terbaik untuk Pakpak Bharat yang kita cintai ini, pesan dia kemudian.

Upacara gabungan awal bulan september ini diikuti segenap Aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan pejabat lainnya.(rbm)

Presiden PTM Eksekutif Sumut Sambut Kedatangan Walikota Alor Setar Malaysia di Kualanamu

admin — Tue, 08 Sep 2026 12:31:00 +0700+0700

DELISERDANG — Presiden/Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumut Indonesia (PTM Eksekutif Sumut), H. Ikrom Helmi Nasution, menyambut kedatangan Datuk Bandar/Walikota Majlis Bandaraya Alor Setar, Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya, beserta rombongan di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (8/9/2026).

Kedatangan Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya ke Sumatera Utara dalam rangka menghadiri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang berlangsung di JW Marriott Hotel Medan, 7–10 September 2026.

Penyambutan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama antara masyarakat Sumatera Utara dengan Malaysia, khususnya melalui jalur olahraga dan hubungan antardaerah.

H. Ikrom Helmi Nasution mengatakan, PTM Eksekutif Sumut memiliki hubungan yang cukup erat dengan masyarakat Alor Setar. Hubungan tersebut salah satunya terjalin melalui kegiatan Titian Muhibah Tenis Meja/Pingpong yang pernah dilaksanakan PTM Eksekutif Sumut ke Alor Setar beberapa tahun lalu.

Menurut Ikrom, olahraga tenis meja tidak hanya menjadi sarana menjaga kebugaran dan meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan persahabatan serta memperkuat hubungan antarmasyarakat lintas negara.

"Kami menyambut dengan penuh rasa hormat dan kekeluargaan kedatangan Datuk Bandar Alor Setar beserta rombongan. Mudah-mudahan kunjungan ini semakin mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin," ujar Ikrom.

Ia berharap momentum IMT-GT ke-32 di Medan dapat membuka kembali peluang bagi peningkatan kerja sama, termasuk dalam bidang olahraga, khususnya tenis meja antara Sumatera Utara dan Alor Setar.

"PTM Eksekutif Sumut siap menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Malaysia melalui olahraga. Titian Muhibah yang pernah kami lakukan ke Alor Setar menjadi salah satu bukti bahwa olahraga mampu mempertemukan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih dekat," katanya.

Ikrom menambahkan, kehadiran Datuk Bandar Alor Setar di Sumatera Utara juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk kembali menghidupkan berbagai kegiatan olahraga persahabatan antara kedua daerah di masa mendatang.

Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Kedatangan rombongan dari Alor Setar tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya dibangun melalui kerja sama pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga melalui hubungan sosial, budaya dan olahraga.rel

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga Kuat di Tengah Gejolak Global dan Tekanan Inflasi

admin — Tue, 08 Sep 2026 12:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional berada dalam kondisi stabil dan resilient sepanjang Agustus 2026. Ketahanan ini dicapai di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global—termasuk konflik yang berlarut di kawasan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz—serta tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok energi dan dampak El Nino global. Di tingkat domestik, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang tetap kuat sebesar 5,29 persen (yoy) pada triwulan II-2026, ditopang oleh kinerja investasi, belanja pemerintah, serta konsumsi rumah tangga yang solid.

Pasar modal Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang positif sepanjang bulan Agustus 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 4,64 persen (mtm) hingga ditutup pada level 6.525,48. Aktivitas investor asing mencatatkan aliran modal masuk bersih (net buy) sebesar Rp1,19 triliun di pasar saham dan net buy sebesar Rp15,35 triliun pada Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, OJK bersama SRO meluncurkan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai langkah konkret pendalaman pasar finansial nasional.

Di sektor perbankan, fungsi intermediasi menunjukkan laju pertumbuhan yang semakin solid. Penyaluran kredit perbankan per Juli 2026 melonjak 13,58 persen (yoy) menjadi Rp9.135 triliun, di mana pendorong utama berasal dari Kredit Investasi yang melesat hingga 25,13 persen (yoy). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) terakselerasi sebesar 11,21 persen (yoy) hingga mencapai Rp10.336 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga aman dengan rasio NPL gross sebesar 2,10 persen dan NPL net sebesar 0,81 persen, ditopang permodalan kokoh dengan CAR sebesar 23,84 persen.

Kinerja sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) juga tercatat terjaga. Total aset industri asuransi per Juli 2026 mencapai Rp1.172,90 triliun, didorong oleh pendapatan premi asuransi komersial sebesar Rp199,80 triliun. Permodalan industri asuransi tergolong sangat sehat dengan Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa berada di tingkat 455,23 persen dan asuransi umum sebesar 322,01 persen (di atas batas minimum 120 persen). Sementara itu, total aset industri dana pensiun tumbuh 6,70 persen (yoy) mencapai Rp1.699,99 triliun.

Sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) terus menunjukkan tren ekspansif. Piutang Perusahaan Pembiayaan tumbuh 2,01 persen (yoy) menjadi Rp513,05 triliun dengan tingkat risiko NPF gross terkendali di 3,03 persen. Lebih lanjut, industri Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring mencatatkan outstanding pembiayaan yang tumbuh pesat sebesar 24,76 persen (yoy) hingga menembus Rp105,63 triliun, dengan rasio kredit macet (TWP90) berada pada posisi 4,32 persen.

Pada sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Kripto, OJK terus memperluas pengujian inovasi melalui fasilitas Regulatory Sandbox. Hingga Agustus 2026, sebanyak 7 peserta sandbox dinyatakan lulus uji coba untuk model bisnis tokenisasi aset hingga penerbitan stablecoin Rupiah. Untuk perdagangan aset kripto, jumlah akun konsumen terdaftar meningkat mencapai 22,93 juta akun pada Juli 2026, di mana OJK telah secara resmi menerbitkan izin usaha kepada PT Indonesia Digital Exchange (DEX) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

Pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia turut menunjukkan kinerja dan pertumbuhan yang stabil. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh kuat sebesar 11,82 persen (yoy) mencapai Rp744,51 triliun, serta nilai outstanding Sukuk Korporasi tumbuh 7,02 persen secara ytd. Di sektor asuransi syariah, OJK memproyeksikan pada akhir tahun 2026 akan terbentuk sebanyak 38 Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah full-fledged melalui proses spin-off maupun pengalihan portofolio bisnis.

Di bidang literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama BPS dan LPS mengumumkan pencapaian penting dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berhasil menyentuh angka 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan melonjak ke level 93,61 persen. Capaian ini secara resmi telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk target tahun 2029.

OJK bersama Satgas PASTI terus memperketat pengawasan dan pelindungan konsumen dari bahaya aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang tahun 2026 hingga 31 Agustus, Satgas PASTI berhasil menghentikan 1.222 entitas ilegal, yang terdiri dari 951 pinjaman online ilegal, 242 investasi bodong, dan 27 usaha gadai ilegal. Selain itu, operasional Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) terbukti efektif memblokir 659.419 rekening mencurigakan dan berhasil mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp206 miliar.

Guna memastikan stabilitas sistem keuangan jangka panjang, OJK secara konsisten memperkuat penegakan hukum dan efektivitas regulasi di seluruh sektor. Langkah strategis yang diambil meliputi penataan Konglomerasi Keuangan melalui kewajiban pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), rancangan POJK Demutualisasi Bursa Efek, penegakan disiplin market conduct, serta persiapan pengalihan kewenangan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Rel

Ziarah ke Makam Raja Ali Haji, Ketum JMSI Teguh Santosa Panjatkan Doa di Pulau Penyengat

admin — Tue, 08 Sep 2026 12:03:00 +0700+0700

TANJUNGPINANG | SUMUT24.CO

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa bersama istri tercinta berziarah ke makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Ziarah tersebut berlangsung dalam suasana khidmat. Makam Raja Ali Haji yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Melayu menjadi tujuan Teguh Santosa untuk mengenang sekaligus menghormati jasa dan pemikiran besar sang pujangga Melayu.

Ada suasana menarik yang menyertai perjalanan ziarah tersebut. Awan gelap yang sebelumnya menyelimuti langit perlahan membuka diri hingga sinar cerah mulai terlihat.

Bagi sebagian yang hadir, perubahan suasana alam itu dimaknai sebagai sebuah pertanda yang penuh makna. Bahkan muncul kesan seakan terjalin komunikasi mistis yang harmonis antara kebesaran Kerajaan Melayu di Pulau Penyengat dengan kekuatan alam Krakatau yang memiliki catatan sejarah tersendiri dalam perjalanan Nusantara.
Namun demikian, fenomena tersebut tetap menjadi bagian dari pengalaman spiritual dan pemaknaan pribadi dalam perjalanan ziarah.

Raja Ali Haji sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh besar Melayu yang memiliki jasa luar biasa dalam bidang bahasa, sastra, agama dan kebudayaan. Warisan pemikirannya hingga kini masih menjadi bagian penting dari identitas dan peradaban Melayu.
Usai melakukan ziarah, keluarga besar JMSI Kepulauan Riau menyampaikan doa dan pesan kepada Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa.

"Selamat jalan, Ketum Teguh. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan senantiasa berbahagia. Kami dari Kepri mendoakan agar Ketum Teguh dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan," demikian doa keluarga besar JMSI Kepri.

Ziarah ke Pulau Penyengat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan emosional dengan sejarah Melayu serta mengenang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan bahasa dan kebudayaan di Nusantara.red

IMT-GT di Sumut Diharapkan Dorong Aksi Nyata dan Buka Peluang Investasi Baru

admin — Tue, 08 Sep 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) mulai berlangsung di Sumatera Utara (Sumut). The Chairman of IMT-GT Joint Business Council (JBC) Indonesia Sjahrian Harahap berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi ketiga negara sekaligus mendorong lahirnya investasi dan kemitraan bisnis yang konkret.

"Pertemuan JBC di Medan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi ketiga negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama di Asia Tenggara melalui aksi nyata dan pembukaan peluang investasi baru," kata Sjahrian saat Joint Business Council (JBC) Meeting di JW Marriott Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Sjahrian, forum tersebut menjadi momentum untuk mentransformasi semangat kerja sama segitiga pertumbuhan menjadi investasi riil dan kemitraan bisnis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Hari ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini adalah kesempatan untuk mengubah semangat kerja sama menjadi kemitraan bisnis nyata, investasi nyata, dan dampak ekonomi nyata," ujar Sjahrian.

Sjahrian menekankan, ketiga negara memiliki kekuatan fundamental yang besar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, manufaktur, pariwisata, logistik, ekonomi digital, industri halal, energi, hingga infrastruktur.

Karena itu, para pemimpin bisnis yang hadir diharapkan tidak sekadar menjadikan platform IMT-GT sebagai tempat bertukar gagasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghasilkan kesepakatan, mengembangkan proyek, serta membuka pasar baru.

"Saya berharap rapat JBC ini berjalan produktif, bermakna, dan sukses. Bersama-sama, mari kita hubungkan bisnis, ciptakan peluang, dan ubah kerjasama menjadi kesejahteraan. Terima kasih dan selamat datang di Medan," kata Sjahrian kepada para delegasi yang hadir.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Porman Mahulae mengatakan, dalam rangkaian kegiatan IMT-GT juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara 10 gubernur se-Sumatera.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumut, khususnya masyarakat di Pulau Sumatera.

"IMT-GT telah mulai dilaksanakan, diharapkan akan membawa dampak nyata bagi perekonomian regional, khususnya Sumut atau Sumatera," kata Porman.**(Rel)

Sugiat Minta Kader Gerindra Sumut di Eksekutif dan Legislatif Jadi 'Jubir' Prabowo

admin — Tue, 08 Sep 2026 11:40:00 +0700+0700

Medan -Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk turut menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Sugiat saat membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi kader Gerindra yang bertugas di DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

Dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut, Sugiat menekankan pentingnya peran kader dalam menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat. Menurutnya, kader Gerindra yang berada di berbagai tingkatan pemerintahan memiliki posisi strategis untuk menjelaskan program-program Presiden Prabowo secara langsung kepada masyarakat.

"Jadi kita harus menjadi juru bicara Presiden Prabowo. Maksudnya, setiap kader harus mampu menyampaikan program-program Presiden Prabowo kepada masyarakat, baik ketika bertemu langsung maupun melalui media sosial," ujar Sugiat, Senin (7/9/2026).

Dia menilai keterlibatan kader dalam menyampaikan informasi mengenai program pemerintah menjadi penting di tengah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat. Menurutnya, masih kerap terjadi misinformasi terkait kebijakan maupun program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo.

Karena itu, Sugiat meminta kader Gerindra tidak hanya menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing, tetapi juga ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah. Kader Gerindra harus hadir memberikan penjelasan dan menyampaikan informasi yang benar," katanya.

Sugiat juga mengingatkan kader Gerindra Sumut untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, seluruh kader memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu pemerintah menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan.

Dia meminta kader yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi dan kerja bersama dinilai penting agar agenda pemerintahan dapat disampaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita harus bergotong royong membantu pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan biarkan Presiden Prabowo sendirian menghadapi kelompok-kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan," tegas Sugiat.

Sugiat menilai kader Gerindra harus menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan keberhasilan program, kader juga diminta memahami berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

Bimtek tersebut menjadi salah satu momentum bagi kader Gerindra Sumut untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat maupun pejabat yang berada di pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi XIII ini berharap kader Gerindra di DPR RI, DPRD Provinsi Sumut, serta DPRD kabupaten/kota dapat menjalankan peran politiknya dengan baik sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif para kader, Sugiat berharap program-program pemerintahan Prabowo dapat tersampaikan secara lebih luas dan tidak terdistorsi oleh informasi yang keliru.

"Intinya, kader Gerindra harus hadir di tengah masyarakat, menjelaskan program pemerintah, dan ikut bergotong royong memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik," jelasnya.red

Bobby Nasution Targetkan Sumut Bebas Rabies, Perkuat Vaksinasi Hewan Peliharaan

admin — Mon, 07 Sep 2026 23:55:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Sumut bebas rabies dengan mendorong vaksinasi terhadap 80% hewan peliharaan. Upaya tersebut diperkuat dengan penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang indikator tatalaksananya sesuai standar telah mencapai 96% di 30 dari 33 kabupaten/kota, melampaui target awal sebesar 82%.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Bobby, vaksi terhadap hewan peliharaan sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit rabies dan mencegah gigitan hewan penular rabies. Apalagi, manusia hidup berdampingan hewan peliharaan.

Pelaksanaan vaksinasi antara lain difokuskan di daerah-daerah wisata. Jangan sampai ada wisatawan yang terkena gigitan hewan penular rabies, karena satu saja wisatawan yang terkena gigitan, bisa berdampak buruk terhadap pariwisata Sumut.

"Karena kita berdampingan dengan hewan dan perlu divaksinasi, kita perlu memvaksinasi seluruh hewan di daerah wisata agar tidak ada wisatawan tergigit dan mengganggu kenyamanan wisata," ujar Bobby.

Bobby Nasution juga mengapresiasi dan mendukung kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026 yang diinisiasi oleh PDHI bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut sebagai langkah nyata dalam merespons tantangan kesehatan hewan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, selain memecahan rekor MURI, juga diharapkan dapat mendorong vaksinasi terhadap 80% hewan peliharaan dan Sumut bebas rabies dapat terwujud.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PDHI Cabang Sumut Chalikul Bahri secara resmi mengundang Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri puncak acara Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026. Mengusung tema "Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies", kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Astaka, Medan Sport Center, Jalan William Iskandar, Deliserdang, pada 26–27 September 2026.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut bersama PDHI Cabang Sumut tersebut digelar sebagai respons terhadap urgensi penguatan sektor peternakan sekaligus tantangan penyakit zoonosis.

Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah vaksinasi rabies massal secara serentak di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran 15.000 ekor Hewan Penular Rabies (HPR). Vaksinasi massal serentak dalam satu provinsi tersebut juga diarahkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Chalikul Bahri mengatakan rabies merupakan penyakit yang sangat dapat dicegah, tetapi dapat berakibat fatal apabila pasien telah menunjukkan gejala. Karena itu, penanganan dini menjadi sangat penting, antara lain melalui pencucian luka secara segera dan adekuat, klasifikasi luka yang tepat, pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR), serta pemantauan lanjutan.

"Implementasi di lapangan ini memerlukan kompetensi, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat," katanya.

Selain aksi penyelamatan kesehatan hewan dan masyarakat, Bulan Bakti Peternakan dan WRD 2026 juga akan diramaikan berbagai kegiatan yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut antara lain Kontes Ternak Sapi dan Kambing/Domba yang menjadi ajang kompetisi tingkat provinsi dengan penilaian berdasarkan performa fisik, kesehatan, dan genetika. Selain itu, terdapat Kontes Hewan Kesayangan (Anjing dan Kucing), Kontes Burung Kicau, edukasi peternakan oleh influencer, serta Expo dan Pasar Murah.

Chalikul Bahri mengatakan rangkaian kegiatan tersebut ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 5.000 pengunjung secara langsung, yang terdiri atas masyarakat umum, peternak, pemilik dan pencinta hewan, komunitas Kicau Mania, pelaku UMKM, akademisi, hingga pelaku industri. Kegiatan ini juga ditargetkan menjaring sekitar 1.000 peserta melalui siaran langsung menggunakan platform Zoom.

Melalui momentum tersebut, pemerintah bersama seluruh stakeholder berkomitmen memperkuat literasi masyarakat, mendorong konsumsi produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal), serta mewujudkan Sumatera Utara yang benar-benar bebas rabies.**

SPS Aceh Berduka, CEO Kabar Aceh Dedi Rahman Berpulang

admin — Mon, 07 Sep 2026 21:32:00 +0700+0700

BANDA ACEH — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh kembali diselimuti duka. CEO Media Kabar Aceh yang juga mantan Sekretaris SPS Aceh, Dedi Rahman berpulang ke rahmatullah. Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Senin (7/9/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kabar berpulangnya Dedi Rahman dengan cepat menyebar di kalangan insan pers dan berbagai media sosial. Ucapan belasungkawa pun mengalir dari sahabat, rekan kerja, sesama insan pers, serta berbagai pihak yang mengenal almarhum semasa hidupnya.

Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum di Komplek Pondok Indah, Blang Oi, Kecamatan Meuraxa. Keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan-rekan almarhum tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Kepergian Dedi Rahman menjadi kehilangan tersendiri bagi keluarga besar pers di Aceh. Selain dikenal sebagai CEO Media Kabar Aceh, almarhum juga pernah mengabdi sebagai Sekretaris SPS Aceh periode 2021-2026.

Dalam perjalanan organisasinya, Dedi Rahman menjadi bagian dari dinamika dan perkembangan SPS Aceh. Kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun membuat kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan seperjuangan di organisasi perusahaan pers tersebut.

Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, SE bersama sejumlah pengurus SPS Aceh turut melayat ke rumah duka di Komplek Pondok Indah, Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Kehadiran jajaran pengurus SPS Aceh tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan rasa duka dan solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan.

Muktarrudin Usman menyampaikan bahwa keluarga besar SPS Aceh sangat kehilangan atas berpulangnya Dedi Rahman. "SPS Aceh menyampaikan rasa turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah Bang Dedi Rahman. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan diampuni segala dosanya," ujar Muktarrudin.

Muktarrudin mengajak seluruh insan pers dan keluarga besar SPS Aceh untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua tentu merasa kehilangan. Almarhum merupakan sahabat dan bagian dari keluarga besar SPS Aceh. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," katanya. Rel

Teguh Santosa: Tidak Benar Putin Kritik Prabowo

admin — Mon, 07 Sep 2026 21:29:00 +0700+0700

TANJUNGPINANG — Narasi di media sosial yang mengeklaim Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar.

Pakar hubungan internasional sekaligus Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja diproduksi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi menciptakan disinformasi.

Teguh menjelaskan bahwa ia menyimak secara utuh pidato Presiden Prabowo Subianto saat hadir dalam rangkaian forum ekonomi dan kawasan di Vladivostok, Rusia, termasuk mencermati respons langsung dari Presiden Vladimir Putin.

Menurutnya, tidak ada satu pun kalimat bernada kritik, teguran, ataupun sentimen negatif yang dilontarkan pihak Moskow terhadap diplomasi Jakarta.

Sebaliknya, Teguh menilai suasana pertemuan bilateral maupun forum pleno di Vladivostok berlangsung sangat hangat dan penuh rasa saling menghormati.

Prabowo Subianto yang hadir sebagai tamu kehormatan utama bahkan mendapatkan sambutan luar biasa dari tuan rumah serta para pemimpin delegasi lainnya.

Kesan positif tersebut kian nyata saat pidato Presiden Prabowo disambut tepuk tangan meriah oleh Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Prabowo mengutip peribahasa Rusia, "Odin v pole ne voin" yang artinya tidak ada kemenangan jika berjuang sendirian, yang dipadankan dengan filosofi gotong royong Indonesia sebagai pijakan kerja sama global.

"Presiden Putin sama sekali tidak mengkritik kebijakan luar negeri Indonesia seperti narasi yang dikembangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Teguh yang sedang berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin, 7 September 2026.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan bahwa esensi pidato Prabowo justru menawarkan terobosan strategis berupa konsep "jalan raya ekonomi" di kawasan Pasifik yang menghubungkan potensi kedua negara.

Gagasan ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang yang berdaulat, mandiri, dan konsisten memegang teguh prinsip non-blok tanpa terseret ke dalam aliansi militer.

Untuk menguji kebenaran klaim miring yang viral di dunia maya, Teguh telah berkomunikasi langsung dengan kalangan diplomat di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Pihak diplomatik Rusia secara tegas membantah spekulasi liar tersebut dan menyatakan bahwa konten yang beredar di platform media sosial sepenuhnya bohong serta tidak berdasar.

Pihak Kemlu Rusia di Moskow menegaskan komitmen mereka untuk terus memperdalam kemitraan strategis dengan Indonesia. Moskow memandang kepemimpinan Prabowo sebagai representasi negara berkembang yang memainkan peran krusial dalam percaturan geopolitik serta arsitektur multipolar dunia.

"Informasi itu sungguh palsu. Tidak pernah terjadi. Rusia dan Indonesia adalah mitra strategis," ujar seorang diplomat senior Rusia yang dikutip Teguh.

Teguh sangat menyayangkan manuver sejumlah pihak yang gemar memotong klip video, memanipulasi takarir, dan mendistorsi konteks demi mengejar keterlibatan penonton di media sosial. Pola disinformasi seperti ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu salah persepsi publik mengenai relasi diplomatik antarnegara.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis serta selalu memverifikasi ulang setiap muatan politik luar negeri lewat rujukan resmi pemerintah atau media massa kredibel. Disinformasi yang digulirkan secara terorganisasi harus dilawan dengan data, transkrip, serta rekaman fakta yang sebenarnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, Teguh memastikan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Federasi Rusia tetap solid serta berjalan di atas prinsip saling menguntungkan.

"Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo tetap kokoh pada doktrin politik bebas-aktif demi kepentingan nasional di panggung dunia," demikian Teguh. Rel

418 Warga Kuta Tengah Dipulangkan dari Pengungsian, Polda Sumut Kawal Proses Kepulangan

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:28:00 +0700+0700

KARO I SUMUT24.CO
Sebanyak 418 warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai dipulangkan dari posko pengungsian pascaerupsi Gunung Sinabung, Senin (07/09/26).

Pemulangan warga dilakukan dari Posko Pengungsian Jambur Arih Ersada dan Losd Desa Sukatepu menuju Desa Kuta Tengah setelah adanya perubahan radius zona merah berdasarkan surat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tertanggal 6 September 2026.

Keputusan pemulangan tersebut juga merupakan hasil rapat Tim Terpadu Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung yang melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi wilayah terdampak.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan proses pemulangan warga dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Pemulangan warga Desa Kuta Tengah dilaksanakan setelah adanya perubahan ketentuan radius zona bahaya dan berdasarkan hasil koordinasi serta rapat Tim Terpadu Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung. Seluruh proses dilakukan secara terukur dengan mengutamakan keselamatan masyarakat," ujar Ferry.

Sebanyak 418 warga yang dipulangkan terdiri atas 210 laki-laki dan 208 perempuan. Di antara mereka terdapat 35 balita, 34 lanjut usia, dua ibu hamil, serta enam ibu menyusui.

Selain itu, terdapat warga dewasa dan orang tua sebanyak 237 orang, terdiri atas 101 laki-laki dan 132 perempuan, serta kelompok remaja dan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Untuk mendukung proses pemulangan, personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas dan Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk membantu transportasi warga maupun pengangkutan barang-barang milik pengungsi menuju Desa Kuta Tengah.

Ferry mengatakan keterlibatan seluruh unsur dalam proses tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Personel gabungan tidak hanya membantu mobilisasi warga, tetapi juga memastikan barang-barang milik masyarakat dapat diangkut dengan baik. Ini merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan agar warga dapat kembali ke rumahnya secara aman dan tertib," katanya.(W05)

Foto:

Anggaran 2027 Mulai Dibedah, DPRD DAN Pemko Padangsidimpuan Fokus PAD dan Kepentingan Warga di KUA-PPAS 2027

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:26:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

DPRD Kota Padangsidimpuan mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (7/9/2026), dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Hj. Taty Aryani Tambunan, SH.

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Sekretaris Daerah H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Dua agenda utama menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pertama, penyampaian laporan Pansus PAD yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi DPRD terkait upaya meningkatkan penerimaan daerah. Kedua, penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Laporan Pansus PAD disampaikan anggota DPRD, Dewi Fortuna. Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah, terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan fiskal Kota Padangsidimpuan.

Setelah laporan Pansus PAD disampaikan, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Menurut Wali Kota, KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi landasan awal dalam menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran mendatang.

"Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus kita tempatkan sebagai instrumen utama untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat, efektif dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan warga," ujar Wali Kota.

Letnan menekankan bahwa keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang semakin selektif dan terukur.

Ia mengatakan setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan untuk membiayai program yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi serta kesejahteraan warga.

"Karena itu, Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama DPRD akan memastikan kebijakan belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang terukur. Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin keberhasilan APBD hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, program yang dibiayai harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sejalan dengan penyampaian KUA-PPAS, DPRD Kota Padangsidimpuan juga memberikan perhatian terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah kota tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari transfer pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Taty Aryani Tambunan menegaskan, pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada pembagian anggaran, tetapi harus melihat kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara realistis.

"DPRD akan mencermati setiap program dan kegiatan yang masuk dalam rancangan KUA-PPAS. Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki indikator yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Padangsidimpuan," ujar Taty.

Menurut Taty, penguatan PAD juga harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu terus menggali potensi pendapatan tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara optimal agar kebijakan belanja daerah tetap berada pada koridor kepentingan publik.

"Kita ingin APBD 2027 bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, output yang terukur dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, DPRD akan membahasnya secara serius bersama pemerintah daerah," tegasnya.

Setelah Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS disampaikan, dokumen tersebut kemudian diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota kepada pimpinan rapat.

Setelah melalui tahapan pembahasan, DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan menargetkan kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat ditandatangani pada Selasa, 15 September 2026.

Sebelum mencapai tahap tersebut, DPRD akan melakukan pendalaman terhadap rancangan kebijakan anggaran bersama OPD terkait.

Pembahasan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan program prioritas pemerintah daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya, dokumen rancangan KUA-PPAS tersebut diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padangsidimpuan untuk memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Proses pembahasan akan dilakukan melalui sejumlah agenda, termasuk rapat komisi bersama OPD mitra kerja. DPRD juga akan melakukan rapat konsultasi sebelum pembahasan memasuki tahap akhir.

Kehadiran unsur Forkopimda dalam rapat paripurna turut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejumlah unsur Forkopimda yang hadir antara lain Kapolres Padangsidimpuan, perwakilan Dandim 0212/Tapanuli Selatan, perwakilan Danyon 123/Rajawali serta perwakilan Kejaksaan Negeri.zal

Kapolres Tapsel Tegaskan Polisi Harus Dekat dengan Warga, Ini Pesannya dari Saipar Dolok Hole

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:17:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. turun langsung ke wilayah hukum Polsek Saipar Dolok Hole, Minggu (7/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel di tingkat kewilayahan sekaligus memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan secara maksimal.

Setibanya di Mapolsek Saipar Dolok Hole, AKBP Anton Santoso memberikan arahan kepada jajaran personel. Ia mengingatkan seluruh anggota agar tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika berhadapan dengan masyarakat.

Menurutnya, anggota Polri yang bertugas di wilayah merupakan pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan dan laporan yang disampaikan warga harus mendapat perhatian serius.

"Rekan-rekan adalah ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, laksanakanlah tugas dengan baik dan jangan pernah mengabaikan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat," ujar AKBP Anton.

Kapolres juga membuka ruang bagi personel untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas di lapangan.

Ia menegaskan, keterbatasan sarana maupun kondisi di wilayah tidak boleh menjadi alasan bagi anggota untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita akan melihat apa yang bisa kita benahi dan dukung bersama. Yang paling penting, jangan sampai keterbatasan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Tapsel turut didampingi Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., CA.

Kehadiran Bupati Tapsel menjadi bagian dari rangkaian agenda bersama di Kecamatan Saipar Dolok Hole. Salah satu agenda yang turut mendapat perhatian adalah pengembangan serta hilirisasi komoditas kopi di wilayah tersebut.

Di sela kegiatan, Gus Irawan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Tapanuli Selatan, khususnya personel yang bertugas di wilayah Saipar Dolok Hole.

Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas warga maupun pelaksanaan berbagai program pembangunan.

"Kondisi yang aman dan kondusif tentu sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung berbagai aktivitas dan program pembangunan daerah," kata Gus Irawan.

Bupati berharap koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kepolisian dapat terus ditingkatkan.

Menurut Gus Irawan, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat.

Ia menilai keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dengan kondisi yang aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Kunjungan Kapolres Tapsel ke Mapolsek Saipar Dolok Hole sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi antara pimpinan kepolisian dengan personel di tingkat kewilayahan.

Melalui komunikasi langsung tersebut, diharapkan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dapat segera diketahui dan dicarikan solusi, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat.zal

Turdes Naik Motor, Kapolres dan Bupati Tapsel Bongkar Potensi Besar Kopi Daerah

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:16:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pengembangan komoditas kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendapat dukungan dari jajaran Kepolisian Resor Tapanuli Selatan. Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. menilai hilirisasi kopi dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus kesejahteraan petani.

Dukungan tersebut disampaikan AKBP Anton setelah mengikuti kegiatan tur desa (turdes) bersama Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., CA., yang berlangsung selama dua hari pada 5-6 September 2026.

Dalam kegiatan itu, Kapolres bersama Bupati Tapsel menggunakan sepeda motor menyusuri sejumlah wilayah di Kecamatan Sipirok, Arse hingga Saipar Dolok Hole. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi keduanya untuk melihat secara langsung potensi pertanian serta kondisi masyarakat di sejumlah desa.

Selain meninjau berbagai aktivitas pertanian, rombongan juga berdialog dengan warga dan mendengarkan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan serta pengembangan ekonomi di tingkat desa.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah komoditas kopi. Menurut AKBP Anton, potensi kopi di Tapanuli Selatan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar apabila pengembangannya tidak hanya berfokus pada produksi biji kopi.

AKBP Anton mengatakan hasil pertanian seharusnya dapat dikembangkan hingga tahap pengolahan dan pemasaran. Dengan begitu, nilai tambah dari komoditas tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha di sektor hilir, tetapi juga dapat dirasakan petani.

"Yang kita dukung adalah bagaimana kopi ini tidak hanya diproduksi, tetapi juga dikembangkan sampai memiliki nilai tambah," ujar AKBP Anton, Senin (7/9/2026).

Ia menegaskan, Polri pada prinsipnya mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan kondusif juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Polri tentu mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan kopi di daerah tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya petani.

Pengembangan komoditas kopi tidak hanya menyasar peningkatan produksi. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan sektor pengolahan, identitas atau branding kopi Tapanuli Selatan hingga perluasan akses pemasaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat kopi Tapsel memiliki daya saing sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Pemerintah daerah juga memperhatikan persoalan pendapatan petani selama tanaman kopi masih berada dalam masa pertumbuhan dan belum menghasilkan. Salah satu solusi yang didorong adalah penerapan pola tumpang sari dengan menanam jagung di antara tanaman kopi.

Pola tersebut diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan sementara bagi petani sembari menunggu tanaman kopi memasuki masa produktif.

Dalam rangkaian turdes selama dua hari, Bupati Tapsel bersama Kapolres Tapsel juga meninjau sejumlah program pertanian yang sedang berjalan di masyarakat.

Kunjungan lapangan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga terkait sejumlah kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, irigasi hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakat. Dengan keamanan yang terjaga dan program ekonomi yang berjalan, potensi sektor pertanian di Tapanuli Selatan diharapkan mampu berkembang lebih jauh.

Penguatan hilirisasi kopi pun menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan Tapsel untuk meningkatkan nilai jual komoditas lokal sekaligus mendorong petani agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari rantai usaha kopi.zal

Pascapencabutan SSL-SRL, Bupati Palas Ajak Masyarakat Tempuh Jalur Musyawarah

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:16:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan menemui langsung masyarakat Dalihan Natolu Aek Nabara Barumun yang menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Padang Lawas, Senin (7/9/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hak ulayat dan wilayah adat Luat Aek Nabara Barumun, khususnya setelah pencabutan izin atau konsesi PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL).

Massa menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai masa depan wilayah yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat setempat.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat keamanan. Perwakilan masyarakat kemudian diterima langsung oleh Bupati Putra Mahkota Alam di halaman kantor pemerintahan daerah.

Dalam dialog bersama masyarakat, Putra Mahkota Alam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendengar, memfasilitasi, sekaligus mengawal penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Aspirasi Bapak/Ibu adalah amanah bagi kami. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal hak-hak masyarakat adat Luat Aek Nabara Barumun sesuai aturan yang berlaku. Kita cari solusi terbaik bersama," ujar Putra Mahkota Alam.

Ia menekankan, penyelesaian persoalan wilayah adat membutuhkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait. Karena itu, Pemkab Padang Lawas akan membawa aspirasi tersebut ke dalam pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.

Pasca pencabutan izin atau konsesi SSL dan SRL, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kementerian terkait serta unsur masyarakat adat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan arah pengelolaan wilayah setelah pencabutan konsesi memiliki kepastian dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan hak ulayat, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Putra Mahkota Alam meminta masyarakat tidak mengambil langkah yang justru dapat menimbulkan persoalan baru, terutama dengan melakukan pembakaran lahan.

Di tengah penyampaian aspirasi masyarakat, Bupati Palas turut menyoroti kondisi lingkungan dan kabut asap yang saat ini mulai dirasakan di wilayah tersebut.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memperburuk kualitas udara dan berdampak langsung terhadap kesehatan.

"Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, jangan melakukan pembakaran lahan. Apalagi saat ini kabut asap sudah sampai ke tempat kita. Kasihan anak-anak kita, terutama mengenai kesehatan. Mari kita jaga lingkungan dan kesehatan bersama," tegasnya.

Menurut Bupati, perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan.

Ia mengingatkan agar persoalan lahan tidak diselesaikan dengan tindakan yang berpotensi merusak alam.

Putra Mahkota Alam juga mengajak masyarakat Dalihan Natolu Aek Nabara Barumun mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lahan dan wilayah adat.

Jika terdapat persoalan hukum atau administrasi, masyarakat juga diminta menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

"Hak ulayat kita hormati. Tapi mari kita jaga juga alam kita. Jangan sampai memperjuangkan hak, tapi merusak lingkungan yang akan diwariskan ke anak cucu," katanya.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah berharap aspirasi mengenai hak ulayat dapat diperjuangkan melalui proses yang tertib, sekaligus menjaga kondisi lingkungan di Kabupaten Padang Lawas.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah asisten, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta undangan lainnya.

Pemkab Padang Lawas menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait dan unsur adat guna mencari solusi terbaik mengenai pengelolaan wilayah pascapencabutan izin atau konsesi perusahaan.zal

Santuni Anak Yatim hingga Salurkan Bantuan Pangan, Begini Jumat Berkah Bupati Palas Putra Mahkota Alam Hasibuan

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:15:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE bersama Wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., menggelar kegiatan Jumat Berkah sekaligus menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Al-Muttaqin, Desa Manggis, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Selain diisi dengan kegiatan keagamaan, Jumat Berkah juga dirangkai dengan penyaluran sejumlah bantuan serta santunan bagi anak yatim.

Bupati dan Wakil Bupati Palas menyerahkan santunan tali asih kepada sejumlah anak yatim di Desa Manggis dan wilayah sekitarnya. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penunaian nazar sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama.

Tidak hanya santunan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan untuk mendukung kebutuhan Masjid Al-Muttaqin. Bantuan yang diberikan berupa ambal dan kipas angin yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Al-Muttaqin, Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan mengikuti rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan pangan tahun 2026 untuk periode Juli, Agustus, dan September juga disalurkan kepada masyarakat secara simbolis.

Adapun bantuan yang diserahkan dalam kegiatan tersebut mencakup bantuan ambal dan kipas angin untuk Masjid Al-Muttaqin, bantuan pangan periode Juli-September 2026, serta santunan bagi anak yatim di Desa Manggis dan sekitarnya.

Kegiatan Jumat Berkah tidak hanya menjadi agenda berbagi, tetapi juga dimanfaatkan Bupati dan Wakil Bupati Palas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang dihadapi di tingkat desa dan kecamatan.

Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan berharap kegiatan semacam ini dapat terus menjadi sarana untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Menurutnya, kedekatan antara pemerintah dan masyarakat penting untuk memastikan berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Melalui silaturahmi secara langsung, pemerintah juga dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai masukan yang dapat menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah agama yang disampaikan Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., yang juga bertindak sebagai penceramah.

Dalam tausiyahnya, Achmad Fauzan mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk kembali memperkuat keimanan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dinilai relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun hubungan sosial yang harmonis.

Peringatan Maulid Nabi pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan, saling membantu, dan menjaga kebersamaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Luat Hasibuan, SE, para Asisten, staf ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Lawas Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan, Staf Ahli PKK Ny. Hj. Marnis Khairati Achmad Fauzan Nasution, para pengurus PKK Kabupaten Padang Lawas, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui kegiatan Jumat Berkah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Pemkab Padang Lawas berupaya menjaga tradisi silaturahmi sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.zal

Patroli Tengah Malam Polres Padang Lawas Bikin Geger, Remaja Kedapatan Hirup Lem

admin — Mon, 07 Sep 2026 20:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Padang Lawas, Sumatera Utara. Salah satunya melalui patroli malam yang menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan tindak kriminal dan gangguan ketertiban.

Patroli Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Lawas berlangsung pada Sabtu (5/9/2026) malam hingga Minggu (6/9/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, bersama personel URC. Patroli dimulai sekitar pukul 23.00 WIB dan berakhir pada pukul 03.00 WIB.

Dalam kegiatan itu, petugas menyisir sejumlah titik yang dianggap memiliki potensi gangguan keamanan. Sasaran patroli antara lain mengantisipasi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta berbagai bentuk gangguan kamtibmas lainnya.

Saat melakukan penyisiran, petugas menemukan sekelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam.

Perhatian personel kemudian tertuju kepada salah seorang remaja yang kedapatan menghirup uap dari lem yang dimasukkan ke dalam plastik. Aktivitas tersebut diduga dilakukan untuk mendapatkan efek tertentu dari zat yang terkandung dalam lem.

Petugas langsung menghampiri kelompok tersebut dan memberikan teguran serta pembinaan.

Alih-alih mengambil tindakan represif, polisi memilih pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai bahaya penyalahgunaan lem terhadap kesehatan maupun masa depan mereka.

Personel juga meminta para remaja tersebut menghentikan aktivitas dan segera kembali ke rumah masing-masing.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah anak-anak muda terjerumus ke dalam perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan.

"Kami membubarkan tongkrongan tersebut, meminta anak-anak itu bergegas pulang ke rumah masing-masing," ujar Irwansah.

Patroli kemudian kembali dilanjutkan hingga menjelang pukul 03.00 WIB.

Di lokasi berbeda, personel URC menemukan sekelompok remaja lainnya yang berkumpul di kawasan yang relatif sepi. Mereka terlihat membuat konten menggunakan telepon seluler.

Petugas kemudian memberikan imbauan agar para remaja tidak beraktivitas hingga larut malam di tempat yang berpotensi membahayakan keselamatan maupun menimbulkan gangguan ketertiban.

Mereka juga diarahkan untuk meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing-masing.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa patroli kepolisian tidak hanya diarahkan untuk mencegah aksi kriminal, tetapi juga menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan.

Patroli malam tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Padang Lawas dalam menjaga situasi kamtibmas, khususnya pada malam akhir pekan ketika aktivitas masyarakat cenderung meningkat.

Di bawah kepemimpinan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, personel kepolisian terus didorong untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di lokasi yang dinilai rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban.

Pendekatan humanis juga menjadi salah satu cara yang dilakukan polisi dalam menghadapi persoalan yang melibatkan kalangan remaja.

Menurut kepolisian, pencegahan sejak dini diperlukan agar anak-anak muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya, pergaulan berisiko maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu masa depan mereka.

Patroli yang berlangsung selama sekitar empat jam itu pun berakhir setelah situasi dinilai kondusif.

Bagi kepolisian, kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk menangkap pelaku kejahatan. Lebih dari itu, patroli juga menjadi bagian dari upaya membangun rasa aman sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Khususnya kepada generasi muda, polisi berharap mereka dapat menggunakan waktu dengan kegiatan positif dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang berpotensi merugikan diri sendiri.zal