Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat

admin — Mon, 24 Aug 2026 23:15:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Manggis, Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, pada Senin (24/08/2026). Kegiatan ini dirangkai dengan pelaksanaan penelusuran kasus Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kabupaten Asahan, sekaligus penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak penyakit tersebut.

Kehadiran Ny. Yusnila Indriati Taufik disambut hangat oleh Camat Teluk Dalam, Zulpahmi, S.STP, M.SP., beserta jajaran, para kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Camat Teluk Dalam menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini semakin memotivasi seluruh elemen di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu, terutama dalam menghadapi perlombaan Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Kehadiran Ibu Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki penerapan enam Standar Pelayanan Minimal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," ujar Zulpahmi.

Dalam sambutannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menegaskan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan pemantauan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan telah memperluas cakupan hingga mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Posyandu Manggis menjadi salah satu unit yang telah menerapkan konsep Posyandu 6 SPM tersebut.

"Melalui Posyandu, perkembangan kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala. Jika terdapat risiko atau gejala penyakit, dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan mengenai TBC yang disampaikan oleh Dokter Spesialis Paru, dr. Dinia Tina. Ia menjelaskan bahwa TBC adalah penyakit infeksi yang tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga organ tubuh lainnya. Kegiatan tracing TBC ini bertujuan menemukan kasus-kasus baru, termasuk yang belum bergejala, serta melakukan pemeriksaan terhadap kelompok berisiko dan kontak erat penderita.

"Kita harus waspada, termasuk terhadap jenis TBC yang resisten terhadap obat. Menemukan dan mengobati sejak dini adalah kunci untuk memutus mata rantai penularan," ungkap dr. Dinia Tina.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan secara simbolis bantuan sosial bagi lima orang mustahik penderita TBC dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. Setiap penerima memperoleh beras, telur, gula merah, minyak goreng, kacang hijau, susu, teh, serta uang tunai. Selain itu, para penerima juga mendapatkan suplemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sekaligus penyerahan rompi bagi para kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Tidak hanya berhenti di Posyandu Manggis, rombongan juga melanjutkan peninjauan calon penerima bantuan bedah rumah di Desa Air Teluk Kiri, yang direncanakan bersumber dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua TP Posyandu Kecamatan Teluk Dalam, Camat Teluk Dalam, Pengurus Posyandu Desa Air Teluk Kiri, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Ketua Baznas Kabupaten Asahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, Baznas, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. (dre)

Peredaran Narkotika Sekala Besar Terungkap, Polres Labuhanbatu Amankan Pria Berusia 62 Tahun

darma — Mon, 24 Aug 2026 22:53:00 +0700+0700

Labuhanbatu |sumut24.co -

Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar dengan menangkap seorang pria berinisial M (62), warga Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Yan Piter Polres Labuhanbatu, Senin (24/8/2026). Kegiatan turut dihadiri Dandim 0209/LB Letkol Kav. Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P., Kasat Narkoba AKP Hardiyanto serta unsur Forkopimda.

M ditangkap pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 19.15 WIB di wilayah Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Polisi menghentikan sebuah mobil berwarna hitam yang melintas dari arah Riau menuju Medan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 30 bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan "TIGER" yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 30 kilogram.

Selain sabu, polisi turut mengamankan sekitar 20.000 butir pil yang diduga ekstasi, dua tas berwarna biru dan hitam, uang tunai sekitar Rp2,7 juta serta satu unit mobil yang digunakan tersangka.

Kapolres mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi terkait adanya kendaraan yang membawa narkotika dari arah Riau menuju Medan. Petugas kemudian melakukan pemantauan hingga kendaraan berhasil dihentikan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Berdasarkan keterangan awal, barang diduga narkotika tersebut rencananya dibawa menuju Medan dan Aceh. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kapolres menegaskan pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen TNI-Polri bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jalur masuk dari wilayah perbatasan.

Sepanjang Januari hingga 24 Agustus 2026, Polres Labuhanbatu bersama Polsek jajaran tercatat telah mengungkap 316 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total 349 tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis barang bukti narkotika, termasuk sabu, pil ekstasi, psikotropika dan liquid yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Saat ini M beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan menjalani proses hukum. Polisi juga masih melakukan pengembangan. Pengungкарап ini menjadi bagian dari komitmen TNI-Polri bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jalur masuk dari wilayah perbatasan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis barang bukti narkotika, termasuk sabu, pil ekstasi, psikotropika dan liquid yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Saat ini M beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan menjalani proses hukum. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga berada di balik pengiriman barang tersebut.(W02)

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Tumpatan Nibung Deli Serdang, Buka Akses Warga

darma — Mon, 24 Aug 2026 22:33:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa meresmikan Jembatan Perintis di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (24/8/2026). Jembatan tersebut merupakan program Presiden RI yang dikerjakan oleh TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB menyampaikan pernyataan resmi, dilanjutkan penandatanganan prasasti dan foto bersama tokoh masyarakat. Peresmian kemudian ditandai dengan pemotongan pita, Pangdam berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Tumpatan Nibung.

Dalam keterangannya, Pangdam mengatakan kehadirannya di Deli Serdang untuk meresmikan salah satu Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung yang dibangun di wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini, Kodam I/BB telah membangun 323 jembatan, dengan 256 jembatan telah selesai dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. "Bulan depan, kita juga akan melaksanakan penambahan titik-titik pembangunan jembatan di Samosir dan ada beberapa penambahan titik di wilayah Sumatera Utara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang baik dan layak kepada masyarakat seluruh indonesia khususnya di Sumut," kata Pangdam.

Pangdam memastikan pembangunan jembatan hingga saat ini berjalan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pangdam berharap masyarakat memanfaatkan dan merawat jembatan dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi kerusakan atau permasalahan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada TNI agar dapat ditindaklanjuti.

Usai peresmian, Pangdam meninjau langsung kondisi jembatan untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar layak dilintasi masyarakat. Turut hadir Danrem 022/PT, Aster Kasdam I/BB, Kazidam I/BB, Kapendam I/BB, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, serta Forkopimcam Kecamatan Batang Kuis.(dar)

Dari Pekerja Untuk Sesama, HUT ke-27 Serikat Pekerja PLN Diisi Aksi Donor Darah

admin — Mon, 24 Aug 2026 20:09:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mendukung rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Serikat Pekerja PT PLN (Persero), salah satunya melalui aksi donor darah yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PLN Kantor UID Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Astakona, Kantor PLN UID Sumatera Utara, Medan, Rabu (19/8/2026), tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dari para pegawai dan pendonor yang telah melalui pemeriksaan serta memenuhi persyaratan kesehatan, sebanyak 36 kantong darah berhasil dihimpun.

Mengusung semangat "Menjaga Kesejahteraan Pekerja, Menjaga Nyala Indonesia", kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-27 Serikat Pekerja PLN sekaligus memaknai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, mengapresiasi inisiatif Serikat Pekerja yang mengisi momentum hari jadinya dengan kegiatan sosial. Menurutnya, hubungan yang konstruktif antara manajemen dan Serikat Pekerja merupakan salah satu modal penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

"Manajemen mendukung kegiatan positif Serikat Pekerja yang mampu menumbuhkan solidaritas sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Donor darah ini menunjukkan bahwa kepedulian insan PLN tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga pasokan listrik, tetapi juga melalui tindakan kemanusiaan yang dapat memberikan harapan bagi sesama," ujar Rizky.

Rizky menambahkan, keberlanjutan pelayanan kelistrikan tidak hanya ditopang kesiapan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang sehat, kompeten, serta memiliki budaya kolaborasi dan kepedulian.

"Di balik listrik yang menyala ada insan PLN yang bekerja dan memberikan pengabdian terbaiknya. Karena itu, menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sinergi manajemen dan Serikat Pekerja terus menjadi energi positif bagi perusahaan dalam memberikan pelayanan kelistrikan terbaik," tambah Rizky.

Ketua DPD Serikat Pekerja PLN UID Sumatera Utara, Romy Ginting, mengatakan peran Serikat Pekerja tidak hanya berkaitan dengan aspirasi dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepedulian sosial.

"Solidaritas pekerja tidak berhenti di lingkungan internal organisasi. Melalui donor darah ini, kami ingin momentum HUT Serikat Pekerja PLN menjadi energi kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dukungan manajemen juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif," ujar Romy.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja PLN Kantor UID Sumatera Utara, Deppin Samsuri, menyampaikan apresiasi kepada manajemen PLN UID Sumatera Utara, PMI, para pegawai, serta seluruh pendonor yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

"Alhamdulillah, sebanyak 36 kantong darah berhasil dihimpun. Kami berterima kasih atas dukungan manajemen, PMI, dan antusiasme seluruh pendonor. Bagi kami, jumlah ini bukan sekadar angka, tetapi wujud kepedulian insan PLN yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah," kata Deppin.

Menurut Deppin, kegiatan sosial tersebut juga menjadi upaya DPC SP PLN Kantor UID Sumatera Utara untuk menjadikan peringatan hari jadi organisasi lebih bermakna melalui penguatan nilai kesukarelaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan tersebut, manajemen dan Serikat Pekerja PLN UID Sumatera Utara meneguhkan semangat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Sinergi antara manajemen dan pekerja diharapkan terus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan solid sekaligus memperkuat komitmen PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang andal kepada masyarakat.

Memasuki usia ke-27, Serikat Pekerja PLN membawa semangat bahwa kesejahteraan pekerja, keberlanjutan perusahaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian yang saling menguatkan dalam menjaga nyala dan menggerakkan kehidupan Indonesia. (C04)

Kapolda Sumut Cek Kesiapsiagaan Personel, Kendaraan dan Peralatan Penanganan Karhutla

admin — Mon, 24 Aug 2026 16:34:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama (PJU) Polda Sumut mengecek kesiapan personil, peralatan hingga kendaraan dalam menghadapi situasi tanggap darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara.

Pengecekan digelar di Lapangan Samapta Sumatera Utara, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pendukung penanganan karhutla dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Sumut bersama PJU tidak hanya memeriksa kesiapan personel, tetapi juga mengecek berbagai peralatan dan kendaraan yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sarana pendukung dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan secara cepat.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla, mengingat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat serta dukungan peralatan yang memadai agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polda Sumut dalam menghadapi potensi karhutla.

"Bapak Kapolda menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dipastikan secara menyeluruh. Bukan hanya personel, tetapi juga peralatan dan kendaraan harus dalam kondisi siap operasional. Ketika terjadi keadaan darurat, seluruh unsur harus bisa bergerak dengan cepat," ujar Ferry menyampaikan arahan Kapolda Sumut.

Menurut Ferry, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan. Karena itu, setiap peralatan yang akan digunakan harus dipastikan berfungsi dengan baik dan personel memahami penggunaannya.

"Kita tidak ingin ketika terjadi kebakaran baru dilakukan pengecekan. Semua harus sudah siap dari sekarang, sehingga apabila ada laporan atau titik api, personel bersama peralatan dan kendaraan dapat langsung digerakkan," katanya.

Selain kesiapan internal, Polda Sumut juga memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni dan stakeholder terkait. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari deteksi dini, pemadaman hingga upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Ferry juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

"Pencegahan menjadi langkah utama. Namun apabila terjadi karhutla, kita pastikan personel, kendaraan dan peralatan sudah siap untuk memberikan respons secepat mungkin," ujarnya.(W05)

Foto:

Aksi Berbagi LPM Sei Agul Bagikan 50 Tas dan Perlengkapan Sekolah, Didorong Jadi Role Model se-Kecamatan Medan Barat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:38:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Sebanyak 50 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan Aksi Berbagi dan Edukasi Deteksi Gangguan Pendengaran Sejak Dini Bersama LPM dan Kelurahan Sei Agul di Jalan Karya Medan, Senin (24/8/2026). Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Medan Barat dan dihadiri para lurah se-Kecamatan Medan Barat.

Sekretaris Camat Medan Barat, Erwin Munte yang mewakili Camat Medan Barat Maswan Harahap, berharap aksi sosial tersebut tidak berhenti di Sei Agul. Ia mendorong kegiatan serupa dapat diinisiasi di kelurahan lain dengan melibatkan LPM, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ataupun role model di Kecamatan Medan Barat untuk tertular juga di kelurahan yang lain," katanya.

Ketua LPM Sei Agul, M. Akhiruddin Nasution, mengatakan pembagian bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian bersama untuk membantu anak-anak mendapatkan fasilitas pendukung belajar yang layak.

Ia mengatakan, aksi berbagi ini terwujud atas partisipasi masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Sei Agul, PT Mestindo.

Ia juga mengajak para pelaku usaha di wilayah Sei Agul ikut mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial. Menurutnya, kepedulian dunia usaha dapat dibangun melalui pola sederhana namun berkelanjutan.

"Jika seluruh pelaku usaha mau terlibat, misalnya dengan konsep satu pengusaha satu anak asuh, kami yakin permasalahan sosial di Sei Agul dapat terentaskan," harapnya.

Sedangkan kepada anak-anak penerima bantuan bAkhiruddin berpesan menjadikan bantuan tersebut sebagai pemicu semangat untuk terus belajar.

Sementara itu, Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga perlu disertai perhatian dan pendampingan terhadap anak-anak.

Ade mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Menurutnya, anak-anak harus terus diarahkan pada kegiatan positif agar tumbuh menjadi generasi penerus yang pintar dan memiliki karakter baik.

Ia juga mengajak orang tua, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kelurahan Sei Agul.

Selain aksi berbagi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi deteksi gangguan pendengaran sejak dini oleh dr. Siti Masliana Siregar yang juga Ketua TP PKK Sei Agul.

Dalam paparannya, Siti Masliana menjelaskan pentingnya mendeteksi gangguan pendengaran pada anak sejak dini. Menurutnya, gangguan pendengaran dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari kondisi bawaan lahir, infeksi saat kehamilan, trauma fisik, hingga efek samping obat tertentu, termasuk obat untuk penyakit TBC.

Siti Masliana mengimbau para orang tua mewaspadai tanda-tanda awal gangguan pendengaran pada anak. Beberapa di antaranya anak tidak merespons ketika dipanggil, sering meminta ucapan diulang, menyetel volume televisi atau telepon seluler terlalu keras, hingga mengeluhkan telinga berdenging.

Menurutnya, gangguan pendengaran yang tidak ditangani dapat berdampak pada aktivitas anak di sekolah. Anak bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, bahkan kerap disalahpahami sebagai anak yang tidak patuh karena tidak merespons ketika diajak berbicara.

Karena itu, Siti Masliana mengingatkan orang tua segera memeriksakan anak ke dokter spesialis THT apabila menemukan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan pendengaran.rel

Peringati HUT ke-28, Borkat dan Pengurus DPD PAN Padang Sidimpuan Santuni dan Bantu Rakyat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:33:00 +0700+0700

Padang Sidimpuan | Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, H Borkat SSos MM yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, menghadiri tasyakuran HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, yang dilaksanakan DPD PAN Kota Padang Sidimpuan.

Peringatan HUT yang ditandai dengan rangkaian kegiatan bantu rakyat di antaranya pemberian santunan kepada anak yatim tersebut, digelar di Sekretariat DPD PAN Kota Padang Sidimpuan, Jalan Arif Rahman Hakim No 9 Kelurahan Bincar, Minggu (23/8/2026).

Borkat yang juga Ketua Badan Penguatan Dapil Sumut VII itu dalam kesempatan itu menegaskan, peringatan HUT PAN merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan soliditas antara segenap pengurus bersama konstituen partai.

Borkat juga menyatakan, bahwa sesuai dengan pesan yang sering disampaikan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, bahwa para pimpinan dan kader partai harus senantiasa responsif dalam membantu rakyat.

Dalam hal ini, Borkat mengapresiasi jajaran pengurus DPD PAN Kota Padangsidimpuan bersama para pengurus DPC, yang juga telah memperlihatkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPD PAN Padangsidimpuan Adianto Siregar SSos menyambut positif kehadiran Borkat dalam kapasitasnya sebagai pengurus harian DPW PAN Sumatera Utara."Kegiatan peringatan HUT partai yang ditandai dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat, rutin kita laksanakan setiap tahun," ujarnya.

Pada peringatan HUT yang berlangsung khidmat itu juga hadir para tokoh masyarakat di sekitar sekretariat, Kepala Lingkungan Kampung Marancar H Ismail Siregar, dan mantan Ketua DPC PPP Tapsel H Kasmuddin Harahap yang juga pernah menjadi anggota DPRD Tapsel.

Sejumlah tokoh dan warga yang menyaksikan kehadiran Borkat menyampaikan harapan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos), bahwa suami Maritoyani Batubara ini sudah layak menjadi bakal calon Wali Kota Padang Sidimpuan.

Mereka menyampaikan harapan sekaligus dukungan itu, karena Borkat dinilai sudah teruji saat diberi amanah menjadi Ketua DPD PAN Tapanuli Selatan, sukses meningkatkan raihan kursi sejak Pileg 2019, dari 3 menjadi 5 dan terus bisa dipertahankan sampai sekarang.

Menyikapi pesan dan ekspektasi sejumlah kalangan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui medsos tersebut, Borkat hanya senyum senyum saja dan menganggapnya sebagai sebuah tantangan untuk terus berbuat lebih baik kepada masyarakat di Tabagsel.

"Insya Allah untuk saat ini saya fokus dulu bekerja sebagai wakil rakyat dan sekuat tenaga akan terus berupaya bantu rakyat sesuai instruksi pak ketum kita, Zulhas," kata Borkat.rel

Farid Wajdi Soroti Polemik Universal Gloves: Temuan Ombudsman Jangan Berhenti di Kertas

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN — Mantan Anggota Komisi Yudisial (KY) RI periode 2015–2020, Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., menilai polemik PT Universal Gloves tidak lagi layak dipandang semata sebagai persoalan dugaan pencemaran lingkungan. Menurut Farid, perkara tersebut telah berkembang menjadi ujian terhadap integritas birokrasi, efektivitas pengawasan, serta kesungguhan negara dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pernyataan tersebut disampaikan Farid kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Menurut Farid, temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengenai maladministrasi berupa penundaan berlarut seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

"Ketika lembaga pengawas pelayanan publik menemukan cacat dalam proses pemerintahan, respons yang dibutuhkan bukan sikap defensif, melainkan tindakan korektif yang dapat diverifikasi," ujar Farid.

Ia menilai, polemik mengenai pengambilan sampel justru memperlihatkan persoalan yang lebih serius. Perbedaan keterangan mengenai apakah DLHK mengambil sampel air, siapa yang mengambil sampel, jenis sampel yang diperiksa, kapan pengambilan dilakukan, hingga apakah sampel tersebut benar-benar diuji di laboratorium, menunjukkan adanya persoalan dalam ketertelusuran administrasi dan pembuktian ilmiah.

"Dalam pengawasan lingkungan, sampel bukan sekadar benda yang diambil dari suatu lokasi. Sampel merupakan bagian penting dari rantai pembuktian. Jika prosedur pengambilan, penyimpanan, pengujian, hingga hasil laboratorium tidak terdokumentasi secara jelas, kesimpulan mengenai kondisi lingkungan akan kehilangan kredibilitas," lanjutnya.

Farid mengatakan, persoalan menjadi semakin problematis apabila pemerintah telah melakukan pemeriksaan, tetapi tidak segera menguji bukti yang relevan secara ilmiah dan tidak memberikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.

"Administrasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada kegiatan inspeksi. Kewenangan pengawasan selalu beriringan dengan kewajiban untuk bertindak," tegasnya.

Menurut Farid, apabila ditemukan pelanggaran, harus terdapat konsekuensi hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang berbasis data.

Membiarkan laporan menggantung, kata dia, hanya akan menciptakan ruang abu-abu yang merugikan semua pihak. Masyarakat kehilangan kepastian, pemerintah kehilangan kredibilitas, sementara pelaku usaha kehilangan kepastian hukum.

Temuan Ombudsman Harus Berujung Tindakan

Farid menilai, temuan Ombudsman harus diperlakukan sebagai instrumen perbaikan administrasi, bukan sekadar dokumen birokrasi yang berhenti di atas meja.

Menurutnya, permintaan agar DLHK melanjutkan pengawasan hingga penerapan sanksi sesuai hasil pemeriksaan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, dengan batas waktu, indikator, serta penanggung jawab yang jelas.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Harus ada tindak lanjut yang dapat dilihat dan diverifikasi publik," ujarnya.

Ia juga menyoroti pemeriksaan Inspektorat terhadap dugaan kelalaian pejabat. Menurut Farid, pengawasan internal harus dilakukan secara objektif dan substansial.

"Jangan sampai pengawasan internal justru berubah menjadi mekanisme untuk melindungi institusi dari kritik, bukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan," katanya.

Pernyataan Ombudsman Pernah Datang ke Universal Gloves Dipertanyakan

Hal lain yang menjadi sorotan Farid adalah munculnya pernyataan dari pihak DLHK sebelumnya, bahwa Ombudsman pernah mendatangi PT Universal Gloves.

Menurut dia, apabila kunjungan tersebut benar terjadi, harus tersedia jejak administratif yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, apabila tidak pernah ada, pejabat yang menyampaikan informasi tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Keterangan pejabat publik bukan opini pribadi yang bebas dari tuntutan pembuktian. Informasi yang disampaikan dalam kapasitas jabatan harus akurat, terukur, dan dapat diverifikasi," ujarnya.

Farid menambahkan, ketika keterangan pejabat pemerintah bertentangan dengan keterangan lembaga pengawas, publik berhak mendapatkan dokumen dan penjelasan yang dapat diverifikasi, bukan sekadar menyaksikan adu pernyataan.

Karena itu, menurut Farid, penyelesaian polemik PT Universal Gloves harus dikembalikan kepada substansi persoalan.

Pemerintah, kata dia, perlu membuka status pengawasan, hasil pengujian laboratorium, dasar kesimpulan pemeriksaan, tindakan administratif yang telah maupun belum dilakukan, serta alasan hukum apabila sanksi belum dijatuhkan.

"Transparansi semacam ini bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan bagian dari akuntabilitas pelayanan publik," katanya.

Bukan Sekadar Soal Pencemaran

Farid menilai, persoalan paling mendasar dalam kasus tersebut bukan hanya apakah PT Universal Gloves terbukti mencemari lingkungan atau tidak.

"Persoalan yang lebih fundamental adalah apakah negara mampu memastikan dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, diputus berdasarkan bukti, dan ditindaklanjuti tanpa intervensi ataupun penundaan," ujarnya.

Menurutnya, jika pelanggaran terbukti, hukum harus bekerja. Namun, jika tidak terbukti, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskannya berdasarkan data dan kajian ilmiah.

"Yang tidak dapat dibenarkan adalah membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian, sementara birokrasi sibuk mempertahankan narasinya sendiri," tegas Farid.

Ia kembali mengingatkan bahwa temuan Ombudsman harus memiliki konsekuensi nyata.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Temuan tersebut harus berubah menjadi tindakan. Sebab, hukum yang tidak ditindaklanjuti bukan hanya kehilangan daya paksa, tetapi perlahan juga kehilangan wibawa," pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak DLHK melalui Zaenuddin Harahap belum memberikan tanggapan atas persoalan tersebut. Konfirmasi telah dilakukan awak media, namun Zaenuddin belum bersedia memberikan jawaban.

FITRA Sumut Ingatkan Bobby Nasution, Bangun Rumah Korban Bencana tak Otomatis Bisa Gunakan BTT

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN— Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mendapat apresiasi dari sisi kemanusiaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pemerintahan, mekanisme penganggaran, serta prinsip akuntabilitas penggunaan APBD.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai keinginan Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons cepat penderitaan korban merupakan langkah positif. Akan tetapi, respons terhadap bencana harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari sisi kemanusiaan, rencana Pemprov Sumut membangun kembali rumah korban puting beliung patut diapresiasi. Tetapi niat baik pemerintah tidak boleh mengabaikan tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran," ujarnya menjawab wartawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum pembangunan dilakukan. Di antaranya, siapa yang memiliki tanggungjawab utama terhadap penanganan bencana, dari mana sumber anggaran pembangunan rumah, serta atas dasar kewenangan apa Pemprov Sumut membangun rumah warga yang secara administratif berada di wilayah Kota Medan.

Elfenda menegaskan, intervensi Pemprov Sumut tetap dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, koordinasi, atau bantuan kepada Pemko Medan. Sebaliknya, intervensi tersebut dinilai bermasalah apabila berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pemerintah kota tanpa landasan yang jelas.

"Jangan sampai karena ingin terlihat cepat merespons penderitaan korban bencana, pemerintah justru mengabaikan siapa yang bertanggung jawab, kewenangan masing-masing pemerintah daerah, serta mekanisme penggunaan anggaran," tegasnya.

**Tumpang Tindih Anggaran
Lebih jauh Elfenda mengingatkan bahwa Kecamatan Medan Johor merupakan wilayah administratif Pemerintah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Kota Medan, memiliki tanggungjawab dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pemprov Sumut, lanjutnya, tentu dapat memberikan bantuan. Namun, posisi pemprov harus diperjelas sejak awal: apakah sebagai pemberi bantuan kepada Pemko Medan, fasilitator, atau menggunakan mekanisme lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penganggaran.

"Turunnya gubernur langsung ke lokasi bencana menunjukkan kepedulian terhadap korban. Tetapi kehadiran kepala daerah di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan batas kewenangan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan APBD," katanya.

Menurut Elfenda, penggunaan anggaran bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan terjadi bencana.
Penggunaan BTT harus mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

**Tak Otomatis Bisa Pakai BTT
Elfenda menekankan, tidak setiap kegiatan pascabencana secara otomatis dapat dibebankan ke BTT. Harus dilihat terlebih dahulu sifat, tahapan, serta kebutuhan kegiatannya. Jika berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, BTT dapat menjadi instrumen yang relevan. Namun, ketika kegiatan telah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus melihat mekanisme penganggaran yang paling tepat melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait atau instrumen anggaran lain yang dibenarkan.

"Pembangunan rumah tidak otomatis harus menggunakan BTT. Harus dilihat dulu sifat kegiatannya. Kalau tanggap darurat, BTT sangat relevan. Kalau sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggarannya harus dilihat lebih spesifik," ucapnya.

Salah satu opsi, kata Elfenda, adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemko Medan apabila desain kebijakannya memang Pemprov Sumut memberikan dukungan fiskal agar pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah korban. Namun, bantuan tersebut tetap harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemberian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

"Kalau Pemprov Sumut membangun rumah secara langsung di Kota Medan tanpa jelas siapa penerima manfaatnya, siapa pelaksana kegiatannya, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana posisi anggarannya terhadap APBD Kota Medan, tentu berpotensi menjadi persoalan hukum apabila ketentuan dilanggar," katanya.

**Jangan Langsung Diumumkan
Terkait rencana pembangunan kembali 167 rumah terdampak, Elfenda meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan terlebih dahulu melakukan verifikasi bersama.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya langsung menetapkan seluruh rumah terdampak akan dibangun kembali sebelum memiliki basis data yang terverifikasi.

Menurutnya, perlu dibuat database bersama yang sekurang-kurangnya memuat identitas kepala keluarga, alamat lengkap, status kepemilikan bangunan, dokumentasi kondisi sebelum dan setelah bencana, hasil asesmen, nilai kerugian, jenis bantuan yang telah diberikan, sumber pembiayaan, serta klasifikasi apakah rumah harus dibangun kembali atau cukup direhabilitasi.

"Jangan langsung diumumkan semuanya akan dibangun. Harus terlebih dahulu dibuat database bersama antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan," ujarnya.

Verifikasi bersama juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Jangan sampai satu korban menerima pembiayaan dari APBD provinsi dan APBD kota untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain dengan tingkat kerusakan lebih berat justru belum mendapatkan bantuan.

"Ini fungsi koordinasi. Jangan sampai ada korban yang mendapatkan pembiayaan ganda untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain yang kerusakannya lebih berat belum memperoleh bantuan," tegas Elfenda.

Ia juga meminta seluruh data penerima bantuan, bentuk bantuan, serta sumber pembiayaannya dibuka secara transparan kepada publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Elfenda juga menyoroti alasan Gubernur Bobby yang menilai pemberian material bangunan dapat membebani korban karena warga masih harus membeli kekurangannya.
Secara sosial, menurutnya, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, dari perspektif kebijakan anggaran, kondisi itu tidak berarti seluruh rumah korban otomatis harus dibangun ulang oleh pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan dapat diberikan bantuan material atau perbaikan. Rumah dengan kerusakan sedang dapat memperoleh rehabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Sementara rumah yang rusak berat, tidak layak huni, atau hancur total dapat diprioritaskan untuk pembangunan kembali. Kondisi ekonomi korban, lanjut Elfenda, dapat menjadi faktor pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan hasil asesmen teknis.

"Prinsip kebijakannya bukan sekadar 'yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru'. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan verifikasi teknis dan kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan pembangunan seluruh rumah korban secara otomatis juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara hati-hati, termasuk munculnya ekspektasi bahwa setiap bencana harus selalu diikuti bantuan pembangunan rumah secara penuh dari pemerintah. Karena itu, penanggulangan bencana harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Yang paling penting bukan siapa yang terlihat paling cepat hadir, tetapi apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki dasar kewenangan, jelas sumber anggarannya, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Elfenda. ***

BMKG Catat Sumut Dilanda Gempa 12 Kali Selama Tiga Hari

admin — Mon, 24 Aug 2026 12:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Aktivitas kegempaan melanda sejumlah kawasan di Sumatera Utara (Sumut) dalam kurun waktu 22 hingga 24 Agustus 2026. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan melalui Pusat Gempa Regional (PGR) 1 mendeteksi sebanyak 12 kali kejadian gempa bumi yang tersebar di beberapa daerah.

Peristiwa gempa bumi terbaru tercatat pada Senin pagi, 24 Agustus 2026, sekira pukul 07.01 WIB di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Gempa ini berkekuatan magnitudo 3,2 dengan pusat gempa berada di kedalaman 143 km. Titik koordinat gempa berlokasi di 2.16 LU dan 99.09 BT, atau berjarak sekitar 21 km arah Timur Laut Tapanuli Utara.

Pada Minggu, 23 Agustus 2026, fenomena gempa bumi juga terdeteksi di tiga lokasi berbeda dengan kedalaman bervariasi:

Kabupaten Karo: Terjadi pukul 00.31 WIB dengan kekuatan M 1,8. Pusat gempa berada di kedalaman 11 km pada koordinat 2.92 LU - 98.54 BT (21 km Selatan Kabupaten Karo).

Nias Utara: Berlangsung pukul 05.59 WIB dengan kekuatan M 3,1. Lokasi gempa berada di koordinat 1.22 LU - 96.95 BT (51 km Barat Daya Nias Utara) pada kedalaman 11 km.

Mandailing Natal (Madina): Berlangsung pukul 09.13 WIB dengan kekuatan M 2,2. Berlokasi di koordinat 0.80 LU - 99.61 BT (10 km dari Madina) pada kedalaman 5 km.

Frekuensi gempa terbanyak terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam rentang waktu relatif singkat, Kabupaten Samosir diguncang sebanyak 8 kali gempa dangkal dengan kedalaman antara 2 hingga 5 km.

Berikut rentetan peristiwa gempa di Kabupaten Samosir, pukul 04:05:24 M 2,7 5 km 2.55 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)

04:19:47 M 2,0 5 km 2.55 LU - 98.64 BT (10 km Barat Daya Samosir)
04:20:56 M 2,2 4 km 2.55 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)
04:21:43 M 2,2

04:24:51 M 2,3 5 km 2.46 LU - 98.66 BT (19 km Selatan Samosir)

04:27:27 M 2,5 5 km 2.54 LU - 98.65 BT (10 km Barat Daya Samosir)

04:31:18 M 2,1 4 km 2.54 LU - 98.64 BT (11 km Barat Daya Samosir)

06:05:50 M 1,8

Masyarakat diimbau tetap tenang serta selalu memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG mengenai perkembangan aktivitas gempa bumi di wilayah Sumatera Utara. Rel

Satgas Karya Bakti TNI Terus Melanjutkan Pembangunan Jembatan Beton di Mehaga

darma — Mon, 24 Aug 2026 12:30:00 +0700+0700

Nias Selatan |sumut24.co -

Satgas Karya Bakti TNI untuk Rakyat terus melanjutkan pembangunan jembatan beton di Desa Mehaga, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (24/8/2026). Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jembatan beton di Jembatan Gewa Silimewali, Desa Mehaga, memiliki panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4,5 meter. Jembatan tersebut dibangun karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Nantinya, jembatan baru ini diharapkan dapat memperkuat akses penghubung antardusun di Desa Mehaga sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat menuju wilayah sekitar Kecamatan Somambawa.

Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 62 persen. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan bekisting dan perakitan besi tulangan sebagai tahapan persiapan sebelum pengecoran lantai beton. Pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonif TP 905/TS, personel Kodim 0213/Nias bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan TNI AD terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah melalui Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman sekaligus menunjang aktivitas warga.

"Melalui semangat gotong royong dan sinergi antara prajurit TNI dengan masyarakat, kami berharap pembangunan jembatan ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga. TNI akan terus hadir membantu pemerintah mempercepat pembangunan di daerah serta mengatasi berbagai kesulitan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujar Kapendam.(W02)

Residivis Narkoba Diciduk Tim Opsnal Polsek Medan Kota

darma — Mon, 24 Aug 2026 12:23:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Tim Opsnal Polsek Medan Kota Polrestabes Medan mengamankan seorang laki laki tersangka pelaku pencurian HP yang terjadi di salah satu toko/kedai di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota.

Adapun tersangka seorang residivis kasus narkoba bernama, Boby Pratama (40) tahun, warga Jalan Setiabudi yang kesehariannya mengamen hingga pelapor/korban, Novia Clara Sibarani (27) tahun warga Gg Segitiga Dusun I, Tanjung Morawa mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone jenis IPhone 11 warna abu ditaksir kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Kapolsek Medan Kota Melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan kepada wartawan, Senin (24/8/226) mengatakan, kronologis pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2026 sekira pukul 01.00 Wib. Pelapor bersama dengan temannya sedang berbelanja di Kedai Aceh di Jalan Ir H Juanda.

Lalu setelah berbelanja pelapor lupa bahwa handphone miliknya tertinggal di meja kasir kedai tersebut. Sehingga pelapor kembali namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi di meja.

Masih Iptu Poltak Tambunan, saat dicek dari rekaman cctv terlihat seorang laki - laki pengamen mengambil handphone milik korban tersebut lalu pergi. Kemudian korban melapor ke petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota.

"Dengan petunjuk rekaman cctv kemudian petugas dan korban bersama - sama mencari pelaku yang akhirnya ditemukan sedang berada di Gang Nasional. Kemudian petugas langsung mengamankan dan menggeledah pelaku lalu menemukan 1(satu) unit handphone milik korban dari saku celana sebelah kanan bagian depan pelaku," ujar Iptu Poltak Tambunan.

Lanjut Kanit, saat di interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban saat berada di kedai aceh. Lalu ingin menjualkannya di gang nasional. Namun handphone tersebut belum sempat dijualkan sudah diamankan oleh petugas. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Kota.(W02)

Dua Sarang Narkoba Mangkubumi Digerebek 2 Pengedar, 7 Pemakai Diciduk

admin — Mon, 24 Aug 2026 10:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, Minggu (23/08/26) sore menggerebek dua sarang narkoba di pemukiman padat Jalan Mangkubumi, Kec.Medan Maimun. Polisi, berhasil meringkus dua pengedar, dan tujuh pemakai yang beberapa diantaranya sempat lompat ke sungai.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (24/08/26) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, yang menemukan adanya praktek jual beli narkoba di dua tempat kawasan Mangkubumi.

Dengan perhitungan yang matang, seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian berpencar bersama tim gabungan untuk melakukan penggerebekan.

Hasilnya, dua sarang narkoba pun berhasil disentuh dan sembilan pria diringkus di lokasi penggerebekan.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek. Pertama sarang narkoba modus rumah kos, jadi di lantai 2 kamar kos, dan lantai 1 dijadikan basis narkoba. Sarang narkoba kedua, modusnya berada di bantaran sungai, saat kami gerebek ada beberapa orang yang melompat ke sungai," ungkap Rafli.

Dari sembilan orang yang ditangkap, dua diantaranya yakni AR (37) dan AG (42) yang merupakan warga Jalan Mangkubumi, Kec.Medan Maimun, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, petugas menyita masing – masing 4 paket sabu siap edar dari tangan AR, dan 3 paket sabu siap edar dari tangan AG.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna, mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," tambah Rafli.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan seluruh tempat transaksi narkoba di pemukiman padat ini. Petugas, juga membakar tempat duduk dan meja yang digunakan untuk menggunakan narkoba, termasuk triplek penutup lapak narkoba.

Kawasan ini, kini dalam pengawasan ketat pihak Kepolisian, dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan, jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat, kami mengajak masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba, untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli.(W05)

FOTO:

Dua Muda Mudi Kompak Edarkan Ekstasi Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Sun, 23 Aug 2026 22:06:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di kota Medan. Kali ini, dua muda - mudi diringkus di kawasan Medan Denai dan Medan Tembung, Rabu (19/08/26) malam karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi. Dari keduanya, petugas menyita 5 butir pil ekstasi.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (23/8) siang menjelaskan, terungkapnya praktek peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua muda mudi ini, berawal dari ditangkapnya seorang pria berinisial AZ (21) warga Jalan Jermal, Kec.Medan Denai di Jalan Tuamang, Kec.Medan Tembung.

Saat itu, Polisi menyita 5 butir pil ekstasi, dengan rincian 3 butir pil ekstasi berwarna biru merk Transformer, dan 2 butir pil esktasi berwarna orange bermerk Redbull.

"Awalnya kami menangkap AZ, setelah itu kami melakukan pengembangan dan ternyata AZ mendapat ekstasi dari teman wanitanya yakni NF (19) yang juga merupakan warga Jermal. NF, kami tangkap di Jalan Panglima Denai, Kec.Medan Denai saat berada di depan tempat makan siap saji," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, AZ membeli satu butir pil ekstasi kepada NF yang merupakan teman wanitanya seharga Rp.180.000, dan kemudian dijual kembali seharga Rp.220.000 per butir.

Untuk pemasok narkoba kepada NF, kini dalam pengejaran pihak Kepolisian. Pemasok narkoba, sudah diketahui identitasnya.

"Mereka ini sudah menjalankan bisnis haram ini selama satu bulan terakhir, kami pastikan untuk pemasoknya akan kami kejar dan kami ringkus. Tidak akan ada tempat bagi pelaku narkoba di kota Medan," pungkas Rafli.(W05)

FOTO:

Penahbisan Gereja BNKP Resort 42 Tanjung Anom Berlangsung Khidmat, Ephorus Targetkan Kemandirian Sinode

admin — Sun, 23 Aug 2026 21:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Deliserdang

Acara penahbisan Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort 42 Tanjung Anom yang berlokasi di Jalan H.M. Puna Sembiring, Gang Bersama, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, berjalan khidmat dan penuh sukacita pada Minggu (23/8/2026).

Prosesi penahbisan dipimpin langsung oleh Ephorus BNKP Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th., M.Si., didampingi Praeses BNKP Resort 42 Pdt. Tehefeli Lafau, S.Th., Pendeta Resort 42 Pdt. Rosmawati Hulu, S.Th., serta jajaran pendeta wilayah Resort 42, yaitu Pdt. Yustani Zendrato, S.Th. dan Pdt. Anggun Gulo, S.Th.

Turut hadir dalam momen bersejarah tersebut Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) SNK Hezishokhi Lase dan Ketua Panitia Penahbisan SNK Anema'o Laoli.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi penyambutan budaya Nias melalui peragaan Tari Moyo dan Tari Baluse (tarian perang/tombak). Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Gereja BNKP Resort 42, penyerahan kunci gedung gereja, penandatanganan prasasti, hingga ibadah bersama yang diikuti sekitar 300 jemaat serta perwakilan berbagai gereja di wilayah Tanjung Anom.

Dalam bimbingan pastoral dan sambutannya seusai kebaktian, Ephorus BNKP Pdt. Otoriteit Dachi memaparkan bahwa BNKP saat ini menaungi sekitar 1.237 jemaat yang terbagi dalam 59 resort dan dilayani oleh 836 pendeta di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan sekitar 70 persen jemaat berada di wilayah pedesaan dengan kondisi ekonomi yang relatif terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pembiayaan pelayanan organisasi.

"Tentu berpengaruh terhadap kemampuan jemaat dalam memberikan dukungan finansial. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat 836 pendeta kami untuk terus melayani dalam kondisi apa pun," ujar Pdt. Otoriteit.

Guna mengurangi ketergantungan operasional pada kontribusi langsung jemaat, Pimpinan Sinode BNKP mulai mendorong pengembangan aset dan usaha produktif berbasis organisasi. Salah satu program strategis yang disiapkan adalah pembangunan training centre di Nias Utara di atas lahan seluas 120 hektare.

"Tahap awal sekitar 20 hektare mulai dikelola dengan kebutuhan anggaran Rp1,5 miliar. Kami berencana menanam 2.500 pohon kelapa yang nantinya diproyeksikan mengubah kawasan tersebut menjadi agrowisata milik BNKP," ungkapnya.

Langkah ini merupakan bagian dari target jangka panjang Sinode BNKP untuk mencapai kemandirian pembiayaan penuh dalam lima tahun ke depan. Selain program agrowisata, pimpinan sinode juga telah merampungkan pembangunan pembangunan rumah dinas Sekretaris Umum, ruko penguatan aset, serta melanjutkan pembangunan rumah dinas Bendahara Umum.

Pada kesempatan yang sama, Ephorus mengungkapkan rencana ekspansi pelayanan BNKP. Setelah menjangkau jemaat hingga ke pulau Kalimantan, BNKP menargetkan untuk secara resmi membuka pelayanan jemaat baru di Bali pada tahun mendatang.

Menutup sambutannya, Pdt. Otoriteit yang kini memasuki usia 62 tahun menyampaikan pesan regenerasi mengingat masa pengabdiannya yang akan segera berakhir.

"Saya pasti akan mengakhiri masa jabatan tahun depan karena faktor usia. Namun, mari kita berdoa agar proyek-proyek besar yang telah dirintis ini dapat terus dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya," imbaunya.

Sejarah pertumbuhan BNKP Resort 42 Tanjung Anom dijelaskan oleh Ketua Panitia Penahbisan, SNK Anema'o Laoli. Berdiri sejak tahun 1997, jemaat ini telah berkembang pesat hingga kini mencapai 300 kepala keluarga (KK).

Ketua BPMJ, SNK Hezishokhi Lase, menambahkan bahwa pengembangan fasilitas terus dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pada periode 2023–2025, pihak gereja telah menyelesaikan pembangunan rumah dinas pendeta dan gedung sekolah minggu berarsitektur rumah adat Nias (Omo Hada).

"Seiring perkembangan kawasan Tanjung Anom dan bertambahnya jumlah jemaat, kami baru saja menyelesaikan pembebasan lahan di samping gereja untuk pengembangan fasilitas berikutnya. Kami sangat terbuka terhadap dukungan dari seluruh pihak maupun donatur," tutur Hezishokhi.

Pendeta Resort 42, Pdt. Rosmawati Hulu, S.Th., turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh kepanitiaan, jemaat, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi hingga prosesi penahbisan dapat terselenggara dengan lancar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XIII Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, yang diwakili oleh tenaga ahlinya, Bangun Taruli Siahaan. Dalam peryataannya, ia mengapresiasi pesatnya dinamika pertumbuhan jemaat BNKP di Tanjung Anom serta menyampaikan komitmen bantuan dukungan untuk pengembangan pelayanan gereja.

Rangkaian acara penahbisan ditutup dengan sesi lelang penggalangan dana dan doa bersama.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga Nias tampak hadir meramaikan acara, di antaranya mantan Bupati Nias Utara Edward Zega, Heppy Zega (Panitia Pembangunan), AKBP (Purn) A. Lase (Dewan Penahbisan), serta perwakilan BPHMS, BPMR 42, BPPR 42, dan Majelis Jemaat BNKP Tanjung Anom. (Rel)

Dana Pensiunan Perumda Tirtanadi Sudah Dibayarkan AJB Bumiputera

admin — Sun, 23 Aug 2026 20:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Terkait pemberitaan para pensiunan Perumda Tirtanadi yang berjumlah 17 orang hingga kini terus menyampaikan tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dan juga memberitakan di beberapa media online maupun media sosial, perihal belum dibayarkannya uang pensiun mereka oleh Perumda Tirtanadi, Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Perumda Tirtanadi Idham Khalid angkat bicara.

"Dana pensiun AJB Bumiputera sudah dierima sebahagian untuk para pensiunan yang ke- 17 orang," kata Kepala Divisi (Kadiv) Hukum Idham Khalid melalui telepon genggamnya Minggu (23/8/2026).

Lebih jauh Idham Khalid mengatakan bahwa para pensiunan yang ke 17 orang tersebut, sudah men dapatkan manfaat sebahagian dari dana pesangon/pensiun AJB Bumiputera sebesar Rp 4.897.851.177,- dikatakannya hingga saat ini Perumda Tirtanadi masih terus melakukan upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperjuangkan hak - hak kekurangan dana yang dialami para pensiunan dari AJB Bumiputera yang 17 orang tersebut.

Dikatakannya (Idham-red) bahwa ke 17 orang tersebut ada tiga kelompok para pensiunan yang masih menuntut untuk diselesaikan Perumda Tirtanadi, dan perlu diketahui sebelumnya sekitar tahun 2005 Perumda Tirtanadi menjalin kerjasama dengan pihak asuransi AJB Bumiputera, namun berselang berjalannya waktu pihak AJB Bumiputera mengalami gagal bayar ke Perumda Tirtanadi untuk pesangon pegawai, terutama pesangon (uang pensiun) untuk para pegawai Tirtanadi yang sudah masuk masa purnabakti (pensiun) sehingga menurut Idham Khalid para pensiunan yang berjumlah 17 orang tersebut tetap melakukan tuntutannya karena belum menerima keseluruhan dana pensiunnya.

"AJB Bumiputera belakangan ini mendapat masalah pada perusahaannya sendiri sehingga pihak AJB Bumiputera wanprestasi dalam menyelesaikan pesangon pegawai yang purnabakti pada waktu itu,"ujar Idham Khalid.

Seperti diketahui para pensiunan yang 17 orang tersebut hingga saat ini masih menuntut ke Perumda Tirtanadi agar menyelesaikan dana pensiun mereka yang belum dibayar oleh AJB Bumiputera yaitu delapan orang dengan nilai Rp 2.2 Miliar dan ada tiga orang dengan nilai Rp 839 juta serta ada enam orang yang belum keluar putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 1.93 Miliar.

Untuk itu kata Idham Khalid Perumda Tirtanadi dalam menyikapi permasalahan ini sudah mengambil kebijakan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna menyelesaikan persoalan ini sesuai hukum, dan setelah dilakukan penghitungannya keseluruhan untuk 17 orang tersebut, Perumda Tirtanadi telah menyiapkan dana sebesar Rp 675 juta namun ditolak.

"Karena AJB Bumiputera wanprestasi sesuai perjanjian dengan Perumda Tirtanadi, sekitar tahun 2005 silam dan belakangan ini AJB Bumiputera mendapat masalah sehingga tidak penuh memberikan kewajibannya yaitu pesangon bagi pegawai yang purnabakti, maka Tirtanadi sudah manyiapkan dana untuk ke 17 orang tersebut, sebesar Rp 675 juta sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku akan tetapi ditolak mereka dan mereka melakukan upaya hukum lain,"ujar Idham Khalid.

Namun begitu lanjut Idham Khalid, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya hukum ataupun musyawarah terbaik ke pihak AJB Bumiputera untuk 17 orang pensiunan tersebut, dan katanya jika nanti pihak AJB Bumiputera menyelesaikan persoalan keuangan perusahaannya dengan membayar kewajibannya ke Tirtanadi maka tetap diberikan kekurangan tersebut kepada pensiunan yang 17 orang tersebut, karena menurutnya Perumda Tirtanadi tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik bagi para pensiunan, berdasarkan ketentuan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, dan Perumda Tirtanadi patuh kepada proses hukum yang berlaku.

Idham Khalid berharap Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan timnya terhadap AJB Bumiputera dapat membuahkan hasil yang baik untuk para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif bekerja.

"Perumda Tirtanadi masih menunggu hasil putusan PK di MA mudah - mudahan kita berdoa bersama hasilnya untuk kebaikan bagi semuanya,"ujar Idham Khalid.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:37:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sorak, tawa, dan semangat berkompetisi mewarnai Taman Cadika Medan selama dua hari ini. Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI diisi berbagai perlombaan antarperangkat daerah. Dari seluruh rangkaian perlombaan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berhasil keluar sebagai juara umum.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada 22–23 Agustus 2026 itu mempertemukan perangkat daerah dan kewilayahan dalam suasana yang berbeda dari rutinitas kerja. Beragam perlombaan dirancang untuk menguji kekompakan, kreativitas, keterampilan, sekaligus membangun suasana kebersamaan di lingkungan Pemko Medan.

Jenis lomba yang dipertandingkan cukup beragam. Mulai dari karaoke lagu perjuangan, bakiak, pidato POV Wali Kota Medan, catur, Dambatu, rias wajah dengan penutup mata, tenis meja, Kartu Trup Gembira, berbalas pantun, tarik tambang, futsal gembira menggunakan sarung, pukul bantal di atas danau, fashion show, memasak nasi goreng, hingga balap karung memakai helm.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan, HM Sofyan, mengatakan, perhelatan ini untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan Pemko Medan.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kegiatan ini kami laksanakan secara serentak di lingkup Pemerintah Kota Medan antarperangkat daerah," ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, berbagai perlombaan tersebut dirumuskan melalui rapat, pembahasan, dan diskusi bersama sejumlah perangkat daerah terpilih. Atas izin Wali Kota Medan, Korpri Kota Medan turut dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut Sofyan, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, kegiatan ini momentum untuk memperkuat sinergi dan membangun kebersamaan antarpimpinan perangkat daerah.

"Kebersamaan itu nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah, hal tersebut berhasil kita capai bersama," ungkap Sofyan yang juga bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan juga telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan.

Kegiatan ditutup dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Berdasarkan akumulasi hasil seluruh cabang lomba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berhasil meraih nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai juara umum. Rel

Aksi Solidaritas Pemko Medan, Dari Kemeriahan HUT RI hingga Bantuan Rp.50 Juta Korban Bencana

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial dalam membangun daerah.

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menyaksikan kemeriahan Lomba HUT ke-81 Republik Indonesia bersama Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas yang diselenggarakan Pemko Medan, di Lapangan Cadika, Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Pemko Medan ini tidak sekadar menjadi ajang perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi wadah mempererat rasa kebersamaan.

"Intinya ini membangun kekompakan kita, solidaritas yang membuat kita semua bersemangat dalam membangun kota yang kita cintai," kata Rico Waas.

Semangat solidaritas yang digaungkan Rico Waas tersebut dibuktikan secara nyata. Menanggapi musibah angin puting beliung yang menerjang sembilan kecamatan di Kota Medan beberapa waktu lalu, dengan dampak terparah di Kecamatan Medan Johor dan Medan Amplas, Pengurus Unit Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Medan bergerak cepat secara spontan menggalang dana bantuan.

Bantuan senilai Rp.50.000.000 berhasil terkumpul dan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kecamatan Medan Johor untuk disalurkan kepada warga terdampak.

"ini kondisi cuaca dan iklim yang tidak kita harapkan. Namun kita harus terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Mudah-mudahan dana tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita," ungkap Rico Waas.

Atas kepedulian tersebut, Wali Kota Medan mengapresiasi kepekaan sosial para ASN Pemko Medan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat sinergi demi kemajuan Kota Medan.

"mari kita eratkan barisan dan saling bahu-membahu, karena kebersamaan adalah fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan kota," tegasnya. Rel

Satu Perusahaan Menawar, Bukan Berarti Tender Harus Batal

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:14:00 +0700+0700

MEDAN — Forum Peduli Pemuda Pembangunan Sumatera Utara (FPPSU) menilai munculnya sorotan terhadap tender proyek Perkuatan Anak Sungai Aek Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan pagu sekitar Rp30 miliar, perlu disikapi secara objektif.

Ketua FPPSU Wan Agus Yahya mengatakan, fakta bahwa dari 19 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan memasukkan penawaran tidak otomatis membuktikan tender diarahkan atau harus dibatalkan.

"Pendaftar belum tentu menjadi penawar. Perusahaan bisa saja setelah mempelajari dokumen pemilihan, persyaratan teknis, kemampuan finansial dan risiko pekerjaan memutuskan tidak memasukkan penawaran," ujarnya.

Menurut FPPSU, yang lebih penting untuk diuji adalah apakah proses tender berjalan transparan, persyaratan tidak diskriminatif, evaluasi sesuai dokumen pemilihan, dan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan.

"Jangan hanya karena satu perusahaan yang menawar lalu langsung muncul kesimpulan tender dikondisikan. Kalau ada dugaan persekongkolan, harus dibuktikan dengan indikator dan dokumen, bukan sekadar asumsi," tegasnya.

Namun demikian, FPPSU juga meminta proses tersebut tetap terbuka terhadap pengawasan publik.

"Satu penawar bukan otomatis tender gagal. Tetapi satu penawar juga bukan berarti bebas dari pengawasan. Yang harus diuji adalah prosesnya," pungkas Wan Agus Yahya.red

KSMI Gelar Liga Sepakbola Mini Santri dan Piala Asia, Tunjuk Tundra Meliala sebagai Waketum

admin — Sun, 23 Aug 2026 17:44:00 +0700+0700

JAKARTA — Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) menyiapkan dua kejuaraan sepakbola mini dalam agenda beruntun. Kejuaraan pertama adalah Liga Santri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, disusul Piala Asia pada Januari 2027.

Rencana tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat KSMI yang digelar di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Liga Santri akan mempertemukan klub-klub sepakbola mini santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun Piala Asia dijadwalkan diikuti tim-tim dari negara Saudi Arabia, Lebanon, Iraq, Maldives, Pakistan, Oman, Qatar, India, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.

Kejuaraan tersebut menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan KSMI untuk memperluas kompetisi sepakbola mini Indonesia ke level regional.

Rapat pleno dipimpin Ketua Umum KSMI sekaligus Presiden Federasi Mini Football Asia, Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin, SE., M.Sc. Selain membahas agenda kompetisi, rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat struktur organisasi KSMI.

Salah satu perubahan dalam jajaran pengurus pusat adalah masuknya Tundra Meliala sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi media dan teknologi.

Kehadiran kompetisi nasional dan regional itu sejalan dengan perkembangan posisi sepakbola mini di Indonesia. Cabang olahraga tersebut resmi tercatat sebagai cabang olahraga (cabor) ke-78 di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 17 September 2025.

Dengan status tersebut, sepakbola mini memiliki pijakan yang lebih kuat dalam ekosistem olahraga nasional. Di sisi lain, keterlibatan dalam organisasi sepakbola mini internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah maupun peserta kompetisi tingkat Asia.

KSMI kini menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Kompetisi yang teratur, pembinaan pemain dari tingkat daerah, serta keterhubungan antara turnamen nasional dan internasional menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem sepakbola mini yang berkelanjutan.

Liga Santri pada Oktober 2026 dapat menjadi salah satu pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis sepakbola mini di lingkungan pesantren. Selanjutnya, Piala Asia pada Januari 2027 menjadi panggung bagi KSMI untuk menguji kapasitas Indonesia dalam penyelenggaraan kompetisi regional.

Dua agenda tersebut membuat periode akhir 2026 hingga awal 2027 menjadi fase penting bagi KSMI dalam memperkuat kompetisi sekaligus memperkenalkan sepakbola mini Indonesia di tingkat Asia.