Dr. Agus Purwanto Mencuat sebagai Kandidat Ketua Umum MD KAHMI Binjai Periode 2026–2031

admin — Wed, 09 Sep 2026 22:39:00 +0700+0700

BINJAI — Bursa kandidat Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Binjai periode 2026–2031 mulai menghangat. Sejumlah nama mulai diperbincangkan dan mendapat perhatian dari kalangan alumni HMI di Kota Binjai.

Salah satu nama yang mencuat adalah Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos. Sosok yang dikenal aktif di lingkungan sosial dan kemasyarakatan ini disebut-sebut memiliki peluang untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan MD KAHMI Kota Binjai untuk lima tahun mendatang.

Dalam perkembangan proses organisasi tersebut, penerimaan berkas calon kandidat Ketua Umum MD KAHMI Kota Binjai periode 2026–2031 telah berlangsung di Sekretariat Panitia.

Kemunculan Agus Purwanto sebagai salah satu kandidat tidak terlepas dari komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan dengan sejumlah tokoh dan alumni HMI. Ia juga disebut aktif meminta masukan, pandangan serta petunjuk dari para senior dan tokoh KAHMI sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses pemilihan.

Sejumlah kalangan menilai, pengalaman akademik dan kiprah sosial Agus Purwanto menjadi modal tersendiri untuk ikut menawarkan gagasan dalam membangun KAHMI Binjai ke depan.

Namun demikian, proses pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai tetap harus berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Setiap kandidat memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan visi, misi serta gagasan terbaiknya bagi kemajuan organisasi.

Momentum pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai periode 2026–2031 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi seluruh alumni HMI untuk memperkuat kontribusi KAHMI dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan pembangunan Kota Binjai.

Dengan semakin menghangatnya bursa kandidat, publik dan keluarga besar alumni HMI kini menunggu gagasan serta visi para calon yang akan tampil dalam menentukan arah perjalanan MD KAHMI Kota Binjai lima tahun ke depan.red

Anggaran Bimtek Desa di Asahan Diduga Dikuras Hingga Miliaran Rupiah, LSM Desak Penegak Hukum Turun Tangan

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Alokasi Dana Desa yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Asahan, justru diduga berpotensi menjadi ladang korupsi. Dugaan penyimpangan terungkap dari pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan 177 desa, di mana setiap kegiatan terindikasi menyedot anggaran tidak wajar mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per desa dengan mekanisme yang sangat mencurigakan.

Berdasarkan data yang dihimpun, pola penyimpangan ini diduga berlangsung bertahap sejak tahun 2025. Pada tahun tersebut, tercatat delapan paket kegiatan Bimtek desa telah terlaksana dengan sistem perwakilan satu orang dari setiap desa, namun diwajibkan menyetor biaya sebesar Rp 5 juta per kepala. Masih di tahun berjalan, skema ini berubah menjadi dua peserta per desa dengan besaran yang sama per orangnya, sehingga membengkak menjadi Rp 10 juta per desa dalam satu kali pelaksanaan.

Angka ini terasa fantastis jika dikalikan dengan jumlah desa yang mencapai ratusan. Kegiatan yang diklaim berlangsung di Hotel Danau Toba ini pun diduga hanya berlangsung secara formalitas belaka. Sumber mengungkapkan bahwa dari biaya Rp 5 juta per peserta, hanya sekitar Rp 2,5 juta yang benar-benar terserap untuk kebutuhan kegiatan, sementara sisanya diduga menguap masuk ke kantong oknum penyelenggara beserta kroninya.

Yang lebih memprihatinkan, lembaga penyelenggara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran ini diduga tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan beroperasi secara tidak transparan. Bahkan muncul dugaan kuat bahwa pelaksanaan kegiatan ini mendapat "lampu hijau" atau restu dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan. Selain itu, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dari nilai kontrak yang besar ini pun menjadi tanda tanya besar.

Menanggapi temuan yang memprihatinkan ini, Ketua Lembaga Anak Bangsa Anti Korupsi (Labak), Syarifuddin Harahap, mendesak penegak hukum untuk tidak berdiam diri. Pihaknya meminta Kejaksaan Negeri Asahan dan Polres Asahan segera membuka penyelidikan mendalam untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam aliran dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah tersebut.

"Kami meminta Kejari dan Polres segera mengusut tuntas dugaan korupsi Bimtek ini. Uang rakyat yang berasal dari Dana Desa ini jangan sampai dihambur hamburkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata, sangat tidak tepat sasaran," tegas Syarifuddin di Kisaran, Senin (7/9/2026).

Sampai berita ini terbit, pihak penyelenggara kegiatan Bimtek belum dapat dikonfirmasi pernyataan resminya dikarenakan nomor telepon yang terdaftar sulit dihubungi. (tec)

RSUD Hamparan Perak Dibangun, Akses Kesehatan Warga Makin Dekat

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:19:00 +0700+0700

HAMPARAN PERAK – Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang resmi meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamparan Perak, Rabu (9/9/2026).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan bahwa kehadiran RSUD Hamparan Perak diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Berlokasi di Jalan Lintas Klambir V–Klumpang, rumah sakit ini menjadi fasilitas kesehatan keempat yang dimiliki pemerintah daerah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembangunan rumah sakit daerah pertama di Hamparan Perak hari ini. Semoga prosesnya lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Rumah sakit dua lantai ini akan dibangun secara bertahap. Tahap pertama difokuskan pada pembangunan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poliklinik Rawat Jalan dengan target penyelesaian pada Desember 2026.

Ia menegaskan bahwa pengembangan RSUD Hamparan Perak diarahkan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang dekat, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat Hamparan Perak serta wilayah sekitarnya.

"Harapan kita, semoga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa dirujuk ke rumah sakit daerah yang ada. Sesuai janji saya dan Pak Wakil Bupati, Hamparan Perak akan kita buat semakin berkembang dan maju," tambahnya.

Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, para direktur RSUD, jajaran perangkat daerah terkait, Kepala Baznas Deli Serdang, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat, acara peletakan batu pertama tersebut turut dirangkai dengan penyerahan zakat dan kartu tanda pengenal bilal jenazah di Kecamatan Hamparan Perak serta gerakan Deli Serdang Mengaji di Masjid Taqwa.

Dalam kesempatan itu, dibahas pula penanganan banjir di Kecamatan Hamparan Perak. Langkah ini mencakup evaluasi banjir tahun lalu serta upaya normalisasi sungai dan penanggulangan tanggul yang telah dilakukan guna mengantisipasi tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

IMT-GT Kembali ‘Menyala’, RE Nainggolan Apresiasi Kepemimpinan Bobby Nasution

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:11:00 +0700+0700

MEDAN – Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Kota Medan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Sumatera Utara (Sumut). Event sub-regional terbesar tersebut dinilai menjadi momentum kebangkitan diplomasi ekonomi strategis yang sempat redup di tingkat provinsi.

Tokoh masyarakat sekaligus sesepuh birokrat Sumut RE Nainggolan, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Menurutnya, kepemimpinan Bobby menjadi faktor sentral yang berhasil membawa kembali ajang internasional tersebut ke tanah Sumut.

"Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Bobby Nasution. Peran sentral, dedikasi, dan visi internasional beliau telah berhasil meyakinkan negara-negara tetangga sehingga event besar ini bisa terwujud dengan sukses di Medan," ujar RE Nainggolan saat memberikan keterangan di Medan, Rabu (9/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) periode 2008–2010 ini menggarisbawahi bahwa forum kerja sama IMT-GT sempat kehilangan tajinya di daerah ini selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran event tersebut seolah menghidupkan kembali ruang kolaborasi regional yang telah lama dinantikan.

"Jujur harus kita akui, event ini sudah sekian lama seperti hilang dari 'peredaran' di daerah kita. Padahal, Sumut memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa strategis dalam segitiga pertumbuhan ini. Di tangan dingin Pak Bobby, marwah kerja sama regional ini berhasil dihidupkan kembali, atau dalam istilah sekarang kembali menyala," tambah RE Nainggolan, yang juga pernah mengemban amanah sebagai Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Bappeda Sumut.

Sebagai sosok yang matang di dunia birokrasi, RE Nainggolan menilai keberhasilan tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Ia memuji konsistensi kerja keras, gerak cepat, dan totalitas dedikasi yang ditunjukkan Bobby Nasution sejak hari pertama dipercaya memimpin Provinsi Sumatera Utara.

"Sebagai orang yang lama di birokrasi, saya melihat ada ritme kerja yang dinamis, taktis, dan responsif. Gerak cepat sejak hari pertama menjabat telah membawa banyak perubahan fundamental. Komunikasi lintas sektor dan kemampuan eksekusi yang kuat di lapangan adalah kunci mengapa Sumut kini kembali diperhitungkan di kancah regional," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, RE Nainggolan mengakui kepiawaian Gubernur Bobby Nasution dalam menjadi motor kerja sama dan kolaborasi antardaerah memiliki makna khusus. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan disertasi program doktoral Bobby Nasution di Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga mengangkat tema kerja sama antardaerah.

"Dalam berbagai kesempatan selalu saya sampaikan, tak ada keberhasilan pembangunan tanpa kerjasama antardaerah karena banyak persoalan memang hanya bisa diatasi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Atau dalam jargon Pak Gubsu, kolaborasi," ujarnya.

Ia juga mencontohkan pentingnya keselarasan dalam membangun kerja sama antardaerah. Menurutnya, bahkan dalam menari atau manortor, jika para penari tidak mampu bergerak seirama, hasilnya dipastikan tidak akan sedap dilihat.

"Apalagi dalam pembangunan dan upaya meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Menutup keterangannya, RE Nainggolan berharap kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang dihasilkan dalam forum IMT-GT ke-32, termasuk sinergi bersama 10 gubernur se-Sumatera, dapat segera diimplementasikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sumatera Utara.**

Pemkab Solok Laksanakan Pilwana Serentak di 23 Nagari

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:03:00 +0700+0700

Kabupaten Solok -Sumut.24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam memastikan proses demokrasi di tingkat nagari berjalan secara aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara serentak di 23 nagari yang tersebar di wilayah Kabupaten Solok.

Dijelaskan, pelaksanaan Pilwana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah.Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilwana berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Solok juga melaksanakan monitoring langsung ke sejumlah lokasi pemungutan suara, salah satunya di Nagari Muaro Paneh.

Monitoring tersebut dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Solok, Jefrizal, S.Pt., M.T., bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, S.H., M.M.

Kehadiran tersebut untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pemungutan suara sekaligus memastikan seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Asisten II Jefrizal menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilwana serentak merupakan momentum penting bagi masyarakat nagari untuk menentukan pemimpin yang akan membawa pemerintahan nagari ke arah yang lebih baik.

"Yang terpenting adalah bagaimana seluruh tahapan Pilwana dapat berjalan dengan aman, tertib dan demokratis. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik serta tetap menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat selama pelaksanaan Pilwana. Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pemerintah Kabupaten Solok juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwana serentak, mulai dari panitia pemilihan, pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga seluruh masyarakat yang turut menjaga ketertiban.

Dengan terlaksananya Pilwana serentak di 23 nagari, diharapkan dapat terpilih Wali Nagari yang mampu menjalankan amanah masyarakat serta bersama-sama membangun nagari dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses Pilwana agar berlangsung secara demokratis, transparan, aman, dan kondusif.(YOSE)

Pilwana Nagari Kinari Hadirkan Doorprize, Tingkatkan Antusias Masyarakat Gunakan Hak Pilih

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:02:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut,24.co

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berlangsung dengan antusias.

Dalam hal ini, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya, salah satunya dengan menyediakan doorprize bagi masyarakat yang hadir memberikan hak suara.

Pemberian doorprize tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi dalam memeriahkan pelaksanaan Pilwana sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin nagari untuk periode mendatang.

Masyarakat Nagari Kinari terlihat berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Suasana pemilihan berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat demokrasi.

Dikatakan, melalui pelaksanaan Pilwana ini, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani serta ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan Nagari Kinari ke depan.

Pemerintah Kabupaten Solok juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan Pilwana dan mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Mari gunakan hak pilih dengan bijak. Pilwana bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menentukan masa depan nagari bersama.(YOSE)

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, BRI BO Sibuhuan Kunjungan Kerja ke CU Hati Nurani

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:46:00 +0700+0700

PALAS - Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi serta mempererat silaturahmi. BRI Branch Office(BO) Sibuhuan,kunjungan kerja ke CU Hati Nurani.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan serta memperkuat sinergi antara BRI dengan mitra strategisnya.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Rabu(9/9/2026), mengatakan kunjungan kerja ini menjadi ajang mempererat silaturahmi serta bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama terkait layanan perbankan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama mendukung layanan perbankan guna menunjang kebutuhan operasional dan transaksi keuangan di lingkungan kerja CU Hati Nurani.

" BRI terus berkomitmen membangun hubungan yang baik dengan seluruh mitra strategis guna menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," kata Dedi Harpian.

Kata Dedi Harpian, mempererat silaturahmi merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak untuk layanan perbankan.

Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurut Dedi Harpian, BRI senantiasa menghadirkan berbagai inovasi layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi keuangan secara aman, mudah, dan efisien.

Kehadiran layanan digital BRI juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi berbagai instansi serta mitra strategis dalam menjalankan aktivitas keuangan sehari-hari,ujarnya.

Melalui kunjungan kerja ini, BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dengan CU Hati Nurani dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang produktif serta memberikan kontribusi positif bagi pelayanan perbankan.

FORWAKA Bangun Tiga Pilar Perlindungan, Koperasi, LBH dan STM Demi Kesejahteraan Anggota

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara terus memantapkan langkah memperkuat organisasi. Tak hanya menjadi wadah silaturahmi jurnalistik, organisasi ini kini menyiapkan tiga pilar strategis, Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang dirancang guna memberikan perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan nyata bagi seluruh anggotanya.

Langkah strategis ini disampaikan Ketua Forwaka Sumut, Irfandi, dalam pertemuan akrab bersama sejumlah anggota di kawasan Medan Polonia, Kamis (9/9/2026). Ia menegaskan, pembentukan tiga wadah ini merupakan jawaban atas kebutuhan anggota akan dukungan ekonomi, hukum, dan sosial yang terpadu.

"Kami ingin keberadaan organisasi ini membawa manfaat nyata. Lewat koperasi, anggota bisa berdaya secara ekonomi; lewat LBH ada payung hukum saat menghadapi masalah; dan lewat STM terjalin solidaritas tulus antar sesama," ujar Irfandi di hadapan para anggota yang hadir.

Masing-masing wadah memiliki peran khusus yang saling melengkapi. Koperasi akan dikembangkan sebagai sarana usaha bersama yang dikelola secara profesional dan transparan demi kemajuan ekonomi anggota. Sementara itu, LBH hadir untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum, baik yang berkaitan dengan tugas jurnalistik maupun persoalan hukum lainnya. Sedangkan STM yang digagas pengurus Hapri Saldi akan menjadi wadah sosial yang memperkuat kepedulian, terutama saat anggota atau keluarga mengalami musibah.

Penasehat Forwaka Sumut, Zainul Arifin Siregar, mengingatkan agar ketiga wadah ini dibangun dengan semangat kebersamaan murni, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. "Ini milik seluruh anggota dan keluarganya. Organisasi harus tumbuh memberi manfaat, bukan sekadar nama," tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum Pemred Sumut sekaligus pengurus Forwaka Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, menekankan pentingnya proses yang rapi, teratur, dan terbuka. Mulai dari struktur, aturan main, pengelolaan keuangan hingga legalitas harus jelas dan transparan agar terbangun rasa memiliki dan kepercayaan dari seluruh elemen organisasi.

"Kekuatan organisasi bukan hanya di pengurus, tapi di kekompakan semua anggotanya. Mari bangun semuanya secara profesional dan terbuka agar ke depannya tidak menimbulkan masalah," tambahnya.

Pertemuan yang turut dihadiri Penasehat Said Assegaf, Wakil Ketua Amsal Chaniago, dan pengurus lainnya ini menjadi langkah awal penyusunan konsep dan struktur. Sekretaris Forwaka Sumut, T. Andry Pratama, menegaskan seluruh proses pembentukan akan melibatkan partisipasi aktif anggota agar ketiga wadah tersebut benar-benar menjadi milik keluarga besar Forwaka Sumut yang solid dan bermanfaat jangka panjang. (tec)

Dukung Haornas, BRI BO Sibuhuan Ikut Berpatisipasi Sumbangkan Hadiah

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:25:00 +0700+0700

PALAS - Mendukung dan memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional(Haornas) di Kabupaten Padanglawas, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan,ikut berpatisipasi menyumbangkan hadiah untuk undian bagi peserta.

Penyerahan hadiah berlangsung di GOR Padanglawas, Rabu(9/9/2026) yang diterima langsung oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga(Dispora) Kabupaten Palas.

Dukungan BRI BO Sibuhuan dimomentum Haornas tahun 2026 ini, bertujuan untuk mendorong masyarakat gemar berolahraga karena pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan serta mendorong gaya hidup aktif.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, mengatakan pihak ikut berpartisipasi memeriahkan peringatan Haornas yang diisi berbagai kegiatan olahraga.

" Hadiah-hadiah yang kita sumbangkan diperingatan Haornas ini, sebagai bentuk dukungan sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah," kata Dedi Harpian.

Menurut Dedi Harpian, Haornas menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk aktivitas fisik secara rutin yang diharapkan dapat mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Ditambahkan, peringatan Hari Olahraga Nasional diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum untuk membangun budaya hidup sehat dan aktif.

"Semangat Haornas menjadi pengingat bahwa olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa," katanya.

Ia berharap, partisipasi dan dukungan BRI BO Sibuhuan memeriahkan Haornas dengan menyumbangkan hadiah untuk kegiatan lucky draw dan lainnya.Diharapkan bermanfaat membangkit gelora semangat olahraga ditengah masyarakat.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan,ikut berpartispasi mendukung dan memeriahkan Haornas,dengan menyumbangkan hadiah.

Sambut Hari Pelanggan Nasional, Adira Expo Kisaran Hadir Bawa Bunga 0% hingga Hiburan Dangdut

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) kembali memanjakan masyarakat dengan gelaran Adira Expo. Rangkaian acara spesial ini akan hadir di Irian Supermarket & Department Store Kisaran pada 11 hingga 13 September 2026, membawa beragam solusi pembiayaan, penawaran harga miring, serta hiburan seru untuk seluruh keluarga.

Momen ini menjadi bukti nyata upaya Adira Finance mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan setianya. Tidak hanya soal kemudahan akses pembiayaan, Adira Expo juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan penuh keuntungan.

Bunga Ringan, Hadiah Melimpah
Selama tiga hari pelaksanaan di Kisaran, pengunjung akan disuguhi penawaran spesial yang menggiurkan. Mulai dari bunga istimewa mulai 0 persen untuk pembiayaan mobil bekas dan 1,99 persen per tahun untuk mobil baru. Bagi yang membutuhkan kendaraan roda dua, tersedia program potongan angsuran dan tenor khusus.

Ada pula tawaran cashback adirapoin hingga Rp 1 juta lewat produk Solusi Dana dengan jaminan BPKB. Pengunjung yang bertransaksi berkesempatan pulang membawa hadiah langsung berupa barang elektronik, bonus perlindungan asuransi, serta kemudahan persetujuan proses di tempat. Suasana semakin meriah dengan hadirnya lomba Kompetisi Dangdut Mania yang bisa dinikmati seluruh keluarga.

Program Cicilan Lunas Sebagai Apresiasi bentuk terima kasih lainnya tertuang dalam program HARCILNAS (Harinya Cicilan Lunas). Konsumen yang memiliki kontrak aktif cukup menukarkan 500 poin di aplikasi adiraku untuk mendapat tiket undian. Sebanyak 36 orang berhak melunasi sisa tagihannya secara cuma-cuma, sementara 360 pemenang lainnya dibebaskan dari satu kali pembayaran angsuran.

"Pelanggan adalah alasan utama kami terus tumbuh dan berkembang. Lewat Adira Expo ini, kami ingin hadir lebih dekat, memberikan solusi yang mudah dijangkau, serta keuntungan yang terasa langsung bagi masyarakat Kisaran," ujar Tuku Asman Panjaitan, Kepala Cabang SSD Kisaran Adira Finance.

Kinerja Kuat dan Dukungan Ekosistem hingga semester pertama tahun 2026, Adira Finance mencatat pertumbuhan positif. Nilai pembiayaan baru naik 18 persen menjadi Rp 23,1 triliun, dengan piutang yang dikelola mencapai Rp 64,9 triliun. Perusahaan kini melayani sekitar 2,6 juta konsumen aktif di seluruh Indonesia dan didukung jaringan luas serta teknologi digital mutakhir.

Sebagai bagian dari Grup MUFG, Adira Finance juga memperkuat kerja sama dengan mitra ekosistem seperti Bank Danamon, Zurich Asuransi, dan Home Credit Indonesia untuk memberikan layanan finansial yang makin lengkap dan terintegrasi.

"Kami mengundang warga Kisaran datang merasakan sendiri kemudahan dan suasana serunya. Apa pun kebutuhan Anda, Adira siap menjadi mitra terpercaya, #AdirainAja," tambah Tuku Asman Panjaitan didampingi Head of Regional Business Area Sumbagut, Taufik Hidayat saat Media Gathering Adira Expo Tebar Promo, Rabu (9/9/2026) di Kisaran, Kabupaten Asahan.

Rangkaian Adira Expo akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2026. Informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi dapat dipantau melalui situs web serta akun media sosial resmi Adira Finance. (tec)

Pemprov Sumut Siapkan Rp67,5 Miliar untuk Bantuan Rumah Ibadah

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:29:00 +0700+0700

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).

"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," kata Syahrial.

Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.

Dijelaskannya, proses pengajuan bantuan hibah rumah ibadah diawali dengan permohonan dari calon penerima, baik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut. Selanjutnya, Biro Kesra Setdaprovsu melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan sebelum usulan tersebut diajukan dalam anggaran P-APBD untuk dibahas dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelas Syahrial.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan podasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," kata Syahrial.

Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. "Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial. **

Kapolresta Deli Serdang terus pantau situasi Bandara Kualanamu Pasca Pembatalan Penerbangan, Situasi Tetap Aman Dan Kondusif*

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

Deliserdang-Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., rutin melakukan pemantauan langsung situasi di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, pasca pembatalan sejumlah penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Rabu (09/09/2026).

Meskipun saat ini situasi Penerbangan sudah normal, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Internasional Kualanamu tetap terjaga, sekaligus memantau situasi para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.

Kapolresta Deli Serdang bersama personel Polresta Deli Serdang turut memantau aktivitas di area terminal keberangkatan serta memastikan situasi di lingkungan bandara tetap aman dan terkendali.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak bandara, maskapai dan stakeholder terkait agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat," ujar Kombes Pol. Hendria Lesmana.

Ia juga mengimbau kepada para calon penumpang agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pihak maskapai maupun petugas bandara. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Pembatalan sejumlah penerbangan sebelumnya terjadi sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memengaruhi aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu.

Meski demikian, berdasarkan hasil peninjauan, situasi di Bandara Internasional Kualanamu terpantau sudah normal, aman, lancar, tertib dan kondusif. Aktivitas masyarakat di area terminal juga berlangsung dengan tertib.

Kapolresta Deli Serdang menegaskan bahwa personel Polresta Deli Serdang akan terus melakukan pemantauan situasi dan memberikan pengamanan guna memastikan masyarakat tetap merasa aman selama berada di kawasan Bandara Internasional Kualanamu.

Peninjauan tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan Polresta Deli Serdang dalam memastikan situasi keamanan tetap terpelihara sekaligus memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat di tengah adanya gangguan operasional penerbangan.

Polsek Medan Area Tangkap Maling Mesin Pompa Air Milik Anggota TNI

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area menangkap seorang pria Abdillah Syahputra (23), warga Kecamatan Medan Area, karena nekat mencuri mesin pompa air milik anggota TNI di Kompleks Citra Turi Indah, Kelurahan Binjai, Medan Denai.

"Aksi pencurian itu dilakukan pelaku seorang diri," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (2/9/2026).

Kata dia, dalam aksinya tersangka memanfaatkan situasi yang sepi dengan merusak gembok pagar rumah dan mengambil mesin pompa air tersebut.

"Pelaku beraksi dengan merusak pagar dan mengambil mesin yang berada di pekarangan rumah korban," ucap Yaqin, Rabu (9/9/2026)
.

Peristiwa itu diketahui korban setelah mengecek rekaman CCTV. Korban melihat pelaku beraksi seorang dia dengan cara merusak pagar rumahnya.

Pencurian itu kemudian dilaporkan korban ke kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri langsung melakukan penyelidikan.

"Berbekal rekaman CCTV kita berhasil mengamankan pelaku pada Sabtu (5/9/2026) dinihari lalu. Pelaku mengakui perbuatannya," sebut AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka turut disita barang bukti pakaian yang digunakan saat beraksi. Sedangkan mesin pompa air sudah dijual kepada pengepul barang bekas.

"Penadahnya masih dalam pengembangan. Mesin itu sudah dijual seharga Rp140 ribu," pungkasnya.[W05]

Teks foto :
Tersangka pencurian mesin pompa air diamankan di Mapolsek Medan Area[]

Tani Merdeka Indonesia Dukung dan Apresiasi DPR Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:02:00 +0700+0700

JAKARTA | Sumut24.co

DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani," kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.

"RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah," ucap Don Muzakir.

Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.

"Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya," ujar Don Muzakir.

Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

"Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya," kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.

"BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya," ujar Don Muzakir.

Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.

"Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang," kata Don Muzakir.

Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Dasco. "Setuju," jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya.rel

BRI BO Sibuhuan Peduli TJSL, Saluran Paket Sembako ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Palas

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:01:00 +0700+0700

PALAS - Semangat berbagi terus digelorakan BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melalui program BRI Peduli sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Dengan menyalurkan paket sembako ke masyarakat kurang mampu.

Kegiatan penyaluran paket sembako sekaligus penandatanganan berita acara TJSL, dilaksanakan di Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Padanglawas, Selasa(8/9/2026).

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(8/9/2026),mengatakan paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dikatakan, penyaluran difokuskan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan sehingga tepat sasaran.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini," terang Dedi Harpian.

BRI Peduli merupakan wujud komitmen BRI untuk hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar wilayah kerja.

Ia menambahkan, program TJSL BRI tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan berkolaborasi dengan Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Padanglawas.

BRI Peduli TJSL merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI yang secara rutin menyalurkan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,sosial dan bencana.

BRI BO Sibuhuan berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan lingkungan melalui program TJSL agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,pungkas Dedi Harpian.

Pihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Palas menyambut baik sinergi dengan BRI BO Sibuhuan.

"Alhamdulillah warga penerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya program ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berkekanjutan," ungkap salah seorang pengurus yayasan.

Komplotan Rayap Besi Curi Kabel dari Kapal Kargo, Pelaku Diburu

admin — Wed, 09 Sep 2026 18:55:00 +0700+0700

MEDAN SUMUT24.CO
Diduga rayap besi di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, kembali beraksi.

Kali ini, 8 unit kabel reefer milik kapal kargo MV Wan Hai 101 yang sedang bersandar di Dermaga B Belawan New Container Terminal (BNCT) menjadi sasaran.

Atas kejadian pencurian kabel itu, Quick Response Team (QRT) Kodaeral I bersama tim pengamanan BNCT Belawan, bergerak mencari pelaku, Selasa (08/09/2026)
.

Kadispen Kodaeral I, Kolonel Wahyu Kurniawan menjelaskan, pencurian diketahui Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat petugas jaga kapal atau waker lengah.

"Tak ingin terpantau patroli darat, para pelaku diduga menggunakan perahu motor dan mendekati lambung kapal dari arah laut," ujar Kolonel Wahyu Kurniawan, Rabu (09/09/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut, masing-masing berinisial B (36), I (29), dan M (36), yang diketahui berasal dari kawasan Kampung Nelayan Seberang."Namun, ketiganya masih dalam pencarian dan upaya penindakan lebih lanjut," kata Kolonel Wahyu.

Ia menjelaskan, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dan menemukan seorang penadah berinisial W. Dari tangan W, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel berbahan tembaga yang telah dipotong dan dibakar.

"Kabel tersebut diduga merupakan hasil pencurian dari kapal kargo tersebut," ungkap Kolonel Wahyu.

Sementara, pihak agen PT BBN telah mengganti seluruh material kabel yang hilang. Dengan demikian, kondisi kapal dan kegiatan operasional di kawasan BNCT tetap berjalan aman dan terkendali.

Wahyu mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan aktivitas pelayaran serta fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah perairan Belawan.

Kodaeral I juga akan memperkuat patroli sisi laut (sea patrol) di jalur pelayaran Belawan, terutama pada jam-jam yang dinilai rawan.

Selain itu, koordinasi dengan KSOP Utama Belawan dan pihak terkait akan diperkuat untuk mengevaluasi penerapan serta kepatuhan terhadap International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aksi pencurian kembali terjadi di kawasan pelabuhan dan perairan Belawan," pungkasnya[W05].

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

admin — Wed, 09 Sep 2026 17:12:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mulai membidik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai dengan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tanjungbalai.

Kerja sama yang berlangsung di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (8/9/2026), itu difokuskan pada integrasi serta sinkronisasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah.

Yang menarik, dari pemaparan dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya perbedaan jumlah data antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan data pertanahan yang dimiliki BPN.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengungkapkan, saat ini data SPPT dari 31 kelurahan tercatat sebanyak 43.587. Sementara data pertanahan yang ada di BPN mencapai 45.617.

Artinya, terdapat selisih sebanyak 2.030 data yang dinilai berpotensi menjadi objek pajak dan perlu dilakukan sinkronisasi serta validasi lebih lanjut.

"Dari paparan yang disampaikan adanya data yang tidak padan. Dari jumlah SPPT kita saat ini dari 31 kelurahan jumlahnya 43.587, sementara dibandingkan dengan data pertanahan di BPN 45.617. Ada selisih 2.030 potensi pajak yang bisa kita dapatkan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan di Kota Tanjungbalai.

"Melalui MoU yang kita laksanakan hari ini diharapkan sinkronisasi dan validasi data dapat segera dilaksanakan pemutakhirannya, mengingat kita juga belum ada melakukan updating data terintegrasi dengan baik antara BPKPD dengan BPN," katanya.

Mahyaruddin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemko Tanjungbalai dengan Kantor BPN yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Ia berharap, seluruh pihak terkait, mulai dari camat, lurah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), memahami secara teknis pelaksanaan kerja sama tersebut di lapangan.

"Secara garis besar, apa yang menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan MoU ini di antaranya pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pelaksanaan pendaftaran tanah dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan," jelasnya.

Selain itu, kerja sama juga mencakup rencana pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB.

Termasuk pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang nantinya didukung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Wali Kota menegaskan, integrasi data tersebut menjadi salah satu strategi Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara lebih jelas objek maupun subjek pajak yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

"Optimalisasi PAD menjadi penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola dan sinergi antarinstansi, peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

BPN Dorong Kota Tanjungbalai Menuju Kota Lengkap.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan, pihaknya juga tengah mendorong terwujudnya Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, penataan data pertanahan harus dimulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga akhirnya seluruh wilayah Kota Tanjungbalai memiliki data pertanahan yang lengkap.

"Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan PTSL diharapkan penataan dimulai dari lingkup desa/kelurahan sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap. Selanjutnya terbentuk kecamatan lengkap dan pada akhirnya menjadi kota lengkap," jelas Mindo.

Ia menyebutkan, PKS antara BPKPD dan Kantor Pertanahan Tanjungbalai juga menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.

Menurutnya, kunci keberhasilan kerja sama tersebut terletak pada koordinasi dan komitmen seluruh pihak.

"Kuncinya koordinasi dan komitmen. Saya berharap kita selalu dapat bersinergi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam hal pertanahan di Kota Tanjungbalai," harapnya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai Siti Fatimah bersama Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, disaksikan Wali Kota Mahyaruddin Salim serta jajaran OPD terkait.

Turut hadir Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala KP2KP Tanjungbalai Kardi Tambun, pimpinan OPD, para camat dan lurah se-Kota Tanjungbalai.(eko)

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

admin — Wed, 09 Sep 2026 17:04:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tak hanya menjalani pembinaan di balik jeruji besi, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai Asahan (TBA) juga terus didorong untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi.

Kabar baiknya, hasil karya tersebut kini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Pemko menyatakan siap membantu membuka akses pemasaran agar produk hasil pembinaan warga binaan dikenal lebih luas dan memiliki nilai jual yang semakin baik.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat menerima kunjungan silaturahmi Kalapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang bersama jajaran di ruang kerja Wali Kota, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Plt Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Haikal Akmal, Kepala Bapperida Mariani, jajaran Lapas Kelas IIB TBA, Kasi Binadik dan Giatja, Kasubsi Giatja serta Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin.

Dalam pertemuan itu, Kalapas Refin Tua Simanullang menyampaikan sejumlah program pembinaan yang telah dilakukan pihak Lapas, termasuk pengembangan keterampilan dan produksi berbagai hasil karya warga binaan.

Menurut Refin, persoalan berikutnya bukan hanya bagaimana warga binaan mampu menghasilkan karya, tetapi bagaimana karya tersebut bisa dipasarkan dan memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas.

"Bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi menghadirkan kesempatan. Bukan sekadar keterampilan, tetapi membangun kemandirian," ujar Refin.

Karena itu, pihak Lapas menggandeng Pemko Tanjungbalai untuk memperluas pemasaran produk UMKM dan hasil karya warga binaan. Rencananya, pemasaran akan dikoordinasikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai.

Refin berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada pertemuan semata. Dengan dukungan pemerintah daerah, produk warga binaan diharapkan mampu masuk ke berbagai pasar, mulai dari tingkat lokal hingga memiliki peluang menjangkau pasar nasional.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik langkah tersebut.

Ia bahkan mengaku bangga melihat hasil karya warga binaan yang dinilai memiliki kualitas serta potensi ekonomi.

Salah satu karya yang menarik perhatiannya adalah miniatur kapal yang diperlihatkan dalam pertemuan tersebut.

"Apresiasi yang tinggi terhadap berbagai karya yang tadi disampaikan Kalapas. Salah satunya yang saya lihat di sini miniatur kapal. Saya yakin masih banyak hasil karya lainnya yang sangat menarik, bagus, berkualitas dan bernilai jual tinggi," kata Mahyaruddin.

Menurutnya, keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas tidak sekadar berorientasi pada pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga dapat menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan ketika nantinya kembali ke masyarakat.

"Saya sangat bangga melihat hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIB TBA. Ini bukti bahwa pembinaan yang dilakukan berjalan efektif dan memberi ruang bagi para WBP untuk terus berkarya serta mengembangkan potensi mereka," ujarnya.

Mahyaruddin pun memastikan Pemko Tanjungbalai akan mendukung program tersebut.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Kalapas, terutama dalam membantu pengembangan dan pemasaran produk hasil karya warga binaan.

"Nantinya apa yang disampaikan Kalapas akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, baik itu Disdagper maupun OPD lainnya, sehingga membantu dan memudahkan pengembangan dan pemasaran hasil produk UMKM dari Lapas," tegasnya.

Tak hanya dipasarkan melalui jalur perdagangan, Mahyaruddin juga membuka peluang agar produk hasil karya warga binaan ikut dipamerkan dalam berbagai kegiatan Pemko Tanjungbalai.

Di antaranya Pesta Hari Jadi Kota Tanjungbalai, Pekan Inovasi, pameran produk UMKM serta berbagai event lainnya.

Dengan demikian, hasil pembinaan warga binaan diharapkan tidak hanya menjadi karya yang tersimpan di dalam Lapas, tetapi bisa tampil di ruang publik, dikenal masyarakat dan memiliki nilai ekonomi.

Sebelumnya, Kalapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang bersama jajaran juga telah melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina.

Dalam audiensi tersebut, pihak Lapas turut menyerahkan miniatur rumah pohon yang merupakan salah satu hasil karya warga binaan.
(eko)

Pemprov Sumut Dorong HKTI Perkuat Peran Petani Dukung Swasembada Pangan

admin — Wed, 09 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat peran dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung swasembada pangan. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menilai HKTI harus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Surya pada Musyawarah Daerah sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumatera Utara Periode 2026–2031, di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Surya, pertanian memiliki posisi yang sangat strategis bagi Sumut. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 25,88% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 juta tenaga kerja atau sekitar 35,43% dari total tenaga kerja di Sumut.

Surya juga menyampaikan sejumlah capaian sektor pertanian Sumut. Berdasarkan prakiraan Kerangka Sampel Area periode Januari - September 2026, luas panen padi diperkirakan mencapai sekitar 372.938 hektare, dengan produksi sekitar 1,96 juta ton gabah kering giling dan produktivitas rata-rata 5,26 ton per hektare.

Sementara itu, produksi jagung periode Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 949 ribu ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan daerah yang berada di kisaran 875 ribu ton, sehingga Sumatera Utara mencatat surplus lebih dari 74 ribu ton.

Di sektor perkebunan, Sumut juga tetap menjadi salah satu sentra perkebunan nasional. Sejumlah komoditas unggulan memiliki produksi besar, antara lain kelapa sawit sekitar 7,95 juta ton, karet 310 ribu ton, kelapa 102 ribu ton, kopi arabika 77,7 ribu ton, kopi robusta 10,3 ribu ton, kakao 37,3 ribu ton, serta aren sekitar 8 ribu ton.

Namun, Pemprov Sumut menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama, salah satunya pemenuhan kebutuhan komoditas pangan tertentu. Produksi bawang merah saat ini baru memenuhi sekitar 63,8% kebutuhan daerah, sementara bawang putih dan kedelai masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Karenanya, Surya mengajak HKTI mengambil peran lebih luas sebagai penggerak pembaruan pertanian dengan mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dalam daerah melalui inovasi, perluasan budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian.

"HKTI harus terus hadir sebagai rumah besar petani, menjadi wadah yang memperkuat kapasitas, memperluas kesempatan, menyuarakan aspirasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pertanian," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding melalui Zoom menyampaikan sejumlah hasil Munas HKTI ke-10 yang diharapkan menjadi rujukan kerja HKTI mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ranting hingga kelompok tani.

Antara lain, jelasnya, HKTI harus memperkuat organisasi petani melalui pendataan dan tata kelola organisasi yang baik. Kemudian, HKTI harus mempercepat regenerasi petani karena mayoritas petani saat ini sudah berusia senior sehingga perlu disiapkan generasi penerus melalui pengembangan petani muda dan petani milenial.

"Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, ke depan tidak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Karena itu, harus disiapkan kader petani muda, petani milenial, termasuk melalui magang agribisnis pertanian," jelasnya usai melantik kepengurusan DPD HKTI Sumut periode 2026-2031.

Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir usai melantik 32 DPC HKTI se-Sumut menyampaikan bahwa HKTI lahir pada 1973 dan kini telah berusia 53 tahun. Ia menyampaikan bahwa perjalanan HKTI merupakan perjalanan panjang sebagai organisasi yang menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para petani.

Seiring perjalanan waktu, HKTI terus berkembang dan memperkuat perannya dalam menyuarakan kepentingan serta aspirasi petani di berbagai daerah. Menurut Mulyono, kekuatan HKTI sesungguhnya berada pada struktur organisasi paling bawah, yakni kelompok tani. Karena itu, penguatan organisasi harus dimulai dari tingkat akar rumput hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pejuang petani dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. Menurutnya, sektor pertanian harus menjadi sektor superprioritas karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.

Gus Irawan menegaskan HKTI Sumut siap berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program prioritas pertanian, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan kopi.

Adapun pengurus DPD HKTI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik oleh Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding yakni Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Muhammad Syah, dan Bendahara Kamsir Aritonang.

Turut hadir Sultan Deli ke-14 Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Bupati Asahan Rianto, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD Sumut, serta para pengurus 32 DPC HKTI se-Sumut. **

Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatera

admin — Wed, 09 Sep 2026 16:57:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).

Skema pertama yang diusulkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri. Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera.

Skema kedua adalah pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik. Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.

Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India.

Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana. Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional.

Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.

Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.

"Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah," kata Bobby.

Bobby menyebut Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama.

"Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," kata Bobby.

Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.

Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40 persen, antara lain karet sebesar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.

Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20 persen.

Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Perekonomian Sumatera saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.

Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera.

Gubernur Jambi Al Haris berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatera diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.

Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution.

"Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini," kata Al Haris.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.**