Dua Hektare Terbakar! Babinsa Koramil 0212-09/Sosa dan Warga Berjibaku Lawan Karhutla di PT SRL Palas

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di kawasan hutan observasi dan lahan perkebunan PT SRL, Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, Sabtu (22/8/2026) malam.

Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 18.30 WIB. Kobaran api muncul di kawasan yang berbatasan dengan areal perkebunan masyarakat, hutan konservasi, dan lahan PT SRL.

Kondisi vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api relatif cepat merambat. Berdasarkan pemantauan di lokasi, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar dua hektare.

Sejumlah pohon dan rerumputan kering ikut terbakar. Meski demikian, api tidak sampai mengenai tanaman utama milik perkebunan PT SRL dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Dugaan sementara, kebakaran bermula dari aktivitas pembakaran di areal kebun masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan dan lahan perkebunan. Namun, penyebab pasti kebakaran masih menjadi perhatian dan perlu dipastikan melalui penelusuran di lapangan.

Begitu menerima informasi mengenai kebakaran, Babinsa Koramil 0212-09/Sosa, Peltu Irfan Lubis, bersama 10 personel Babinsa lainnya langsung menuju lokasi.

Setibanya di kawasan yang terbakar, personel TNI berkoordinasi dengan pihak PT SRL dan masyarakat untuk melakukan pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kobaran api semakin meluas dan menjangkau kawasan hutan, lahan perkebunan, maupun permukiman warga.

Proses pemadaman berlangsung di tengah kondisi medan yang cukup sulit. Selain vegetasi yang kering, sejumlah titik lokasi kebakaran juga tidak mudah dijangkau sehingga membutuhkan kewaspadaan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Petugas pemadam kebakaran dari PT SRL bersama Babinsa dan masyarakat kemudian melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama.

Setelah berjibaku dengan kobaran api, upaya pemadaman akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 20.30 WIB, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan.

Kendati demikian, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api atau titik panas yang kembali memicu kebakaran.

Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi cuaca yang masih kering dapat membuat api kembali muncul, terutama pada area yang memiliki banyak material mudah terbakar.

Hingga api dinyatakan padam, tidak ditemukan adanya korban jiwa. Sementara itu, nilai kerugian material masih dalam proses pendataan.

Peristiwa karhutla tersebut kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Pembakaran lahan secara terbuka memiliki risiko tinggi karena api dapat dengan cepat menjalar ketika kondisi tanah dan vegetasi dalam keadaan kering.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan, terlebih di sekitar kawasan hutan, perkebunan, dan permukiman.zal

Paluta Raih Predikat “Inovatif”, 11 OPD/UPTD Diguyur Penghargaan

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:13:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memberikan penghargaan kepada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang dinilai aktif berkontribusi dalam Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025.

Apresiasi tersebut diserahkan di Halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Senin (24/8/2026). Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si. diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bangun Parlaungan, SE., MM serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Eva Sartika Siregar, S.H., M.Kn.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada perangkat daerah yang telah mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025. Paluta mencatat skor 49,26 dan memperoleh predikat "Inovatif".

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Bangun Parlaungan menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berhenti hanya pada program atau perlombaan tertentu. Menurutnya, inovasi perlu menjadi bagian dari budaya kerja aparatur di setiap OPD.

Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus mencari cara baru dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, cepat, serta mudah diakses masyarakat.

"Setiap perangkat daerah diharapkan terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Asisten III Eva Sartika Siregar berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi pemacu semangat bagi OPD dan UPTD lainnya untuk meningkatkan kreativitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan inovasi bukan hanya diukur dari adanya sebuah program baru, tetapi juga dari sejauh mana inovasi tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebanyak 11 OPD/UPTD menerima apresiasi atas partisipasi dalam pelaporan inovasi daerah. Penerima penghargaan berasal dari berbagai sektor pelayanan pemerintahan.

Di antaranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain OPD tersebut, penghargaan juga diberikan kepada enam Puskesmas yang menghadirkan inovasi di bidang kesehatan, termasuk program yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa inovasi di Paluta tidak hanya menyasar sektor administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berharap capaian predikat "Inovatif" dapat terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan pada periode berikutnya.

Penguatan inovasi di tingkat OPD dan UPTD dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.zal

Korban Kebakaran Panyabungan Julu Segera Dapat Bantuan, Wabup Atika Minta Data Rampung 1 Hari

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:12:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bergerak cepat menangani warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan. Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution meminta proses verifikasi dan validasi data korban diselesaikan dalam waktu satu hari.

Permintaan tersebut disampaikan Atika saat mengunjungi lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Atika, percepatan verifikasi sangat penting agar bantuan untuk kebutuhan tempat tinggal atau bantuan papan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

"Hari ini kami hadir untuk menyerahkan bantuan sandang dan pangan. Untuk bantuan papan akan menyusul melalui Dinas Sosial karena saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data," ujar Atika.

Ia meminta proses pendataan tidak berlarut-larut. Dengan data yang sudah terverifikasi, pemerintah dapat menentukan bentuk serta penerima bantuan secara tepat sehingga kebutuhan mendesak para korban bisa segera ditangani.

Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, tidak hanya menghanguskan sejumlah rumah warga. Berbagai dokumen penting milik korban juga ikut terbakar.

Dokumen tersebut antara lain administrasi kependudukan hingga ijazah yang selama ini menjadi bagian penting dalam berbagai keperluan masyarakat.

Karena itu, Atika meminta camat dan kepala desa turun langsung membantu warga mengurus kembali dokumen yang hilang akibat kebakaran.

"Kepada camat dan kepala desa, saya minta untuk mengurus kembali berkas administrasi warga yang terbakar. Jangan sampai ini menghambat bantuan," tegasnya.

Menurutnya, warga yang baru saja tertimpa musibah seharusnya tidak dibebani persoalan administrasi yang dapat menghambat proses mendapatkan bantuan.

Di tengah penanganan korban, Atika juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi penyebab kebakaran di lingkungan tempat tinggal.

Ia meminta warga yang membakar sampah memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.

Atika juga mengingatkan masyarakat, khususnya para perokok, agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok harus dipastikan sudah benar-benar mati sebelum dibuang.

Selain itu, persoalan instalasi listrik di rumah juga menjadi perhatian. Warga diminta memastikan kapasitas daya listrik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi instalasi.

"Pastikan kapasitas daya listrik di rumah cukup. Jika kurang, lebih baik tambah daya dan laporkan ke pihak PLN. Jangan dirakit atau diakali sendiri," kata Atika.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Respons cepat Pemkab Madina terhadap musibah tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Madina Miftahul Falah.

Ia menyampaikan terima kasih atas langkah pemerintah daerah yang langsung turun memberikan bantuan kepada warga terdampak.

"Kami dari DPRD mengapresiasi langkah cepat Pemkab dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah," ujar Miftahul.

DPRD Madina, lanjut dia, juga akan meneruskan informasi mengenai musibah tersebut kepada anggota DPRD lainnya. Langkah itu diharapkan dapat membuka ruang gotong royong untuk membantu meringankan beban keluarga yang menjadi korban.

Berdasarkan data yang disampaikan, kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, menyebabkan tiga rumah warga hangus terbakar. Sementara empat warga lainnya tercatat terdampak akibat kejadian tersebut.

Adapun korban yang rumahnya hangus terbakar yakni:

1. Surya Bakti, 46 tahun
2. Alinapia Lubis, 55 tahun
3. Khoirul Falah, 39 tahun

Sementara warga yang tercatat terdampak yakni:

4. Ridho
5. M. Yazid
6. Sholihuddin
7. Yayan

Pemerintah daerah kini memprioritaskan pendataan dan pemulihan kebutuhan dasar warga. Dengan percepatan verifikasi data, bantuan lanjutan diharapkan dapat segera disalurkan kepada korban sesuai kondisi masing-masing.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat melewati masa sulit setelah kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang maupun dokumen penting akibat kebakaran.zal

Bupati Saipullah Ajak Mahasiswa Baru STAIN Madina Jadikan PBAK sebagai Awal Perjalanan Kemandirian

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:11:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengajak mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina memaknai kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) secara lebih luas.

Menurut Saipullah, PBAK tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kegiatan penyambutan atau seremonial bagi mahasiswa yang baru memasuki dunia perguruan tinggi. Lebih dari itu, PBAK merupakan langkah awal untuk membentuk pribadi yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan akademik maupun dunia kerja.

Hal itu disampaikan Saipullah saat menjadi narasumber dalam kegiatan PBAK mahasiswa baru STAIN Madina di kampus tersebut, Senin (24/8/2026).

"PBAK bukan sekadar pintu masuk menuju kampus. PBAK adalah pintu masuk menuju sebuah perjalanan kemandirian," ujar Saipullah di hadapan mahasiswa baru.

Saipullah mengatakan, memasuki perguruan tinggi bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan pendidikan hingga mendapatkan gelar akademik.

Menurutnya, masa perkuliahan merupakan fase penting dalam proses pembentukan pola pikir, karakter, idealisme, sekaligus menentukan arah masa depan setiap mahasiswa.

Karena itu, ia meminta mahasiswa baru memanfaatkan masa kuliah untuk benar-benar meningkatkan kapasitas diri.

"Jangan datang ke kampus hanya untuk mengejar gelar. Datanglah untuk membangun kapasitas diri," katanya.

Ia berharap mahasiswa STAIN Madina mampu menjadikan lingkungan kampus sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, mengembangkan gagasan, serta mengasah kemampuan yang nantinya dibutuhkan ketika terjun ke tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina juga menyoroti pentingnya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking bagi mahasiswa.

Ia menilai keberanian untuk bertanya menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa, kata dia, tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi harus mampu menguji, menganalisis, dan memahami berbagai persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

"Ilmu pengetahuan berkembang bukan hanya karena manusia menemukan jawaban. Ilmu berkembang karena ada manusia yang berani bertanya," ujar Saipullah.

Pesan tersebut dinilai penting di tengah arus informasi yang semakin cepat. Mahasiswa dituntut tidak mudah menerima setiap informasi secara mentah, melainkan memiliki kemampuan untuk memilah informasi berdasarkan data, logika, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kemampuan akademik, Saipullah menekankan integritas sebagai modal penting yang harus dimiliki setiap mahasiswa.

Ia mengatakan, integritas bukan hanya persoalan mengucapkan hal-hal yang baik, tetapi bagaimana seseorang mampu menjaga kesesuaian antara perkataan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Integritas itu setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan harus konsisten. Yang paling sulit adalah konsisten," tegasnya.

Menurut Saipullah, karakter tersebut harus mulai dibangun sejak mahasiswa berada di lingkungan kampus. Kebiasaan disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan konsisten akan menjadi bekal penting ketika mahasiswa memasuki dunia profesional serta kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), juga menjadi perhatian Saipullah dalam penyampaiannya kepada mahasiswa baru.

Ia menilai kemajuan teknologi memang dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, kemampuan teknologi tersebut tidak lantas membuat manusia kehilangan peran pentingnya.

Menurutnya, mahasiswa justru harus memperkuat karakter dan nilai kemanusiaan agar tetap memiliki keunggulan di tengah perkembangan teknologi.

"Kalau mesin semakin pintar, manusia harus apa untuk terus unggul dari mesin? Jawabannya karakter. Mesin dapat menghitung, tetapi manusia memiliki nurani. Mesin dapat menghasilkan informasi, tetapi manusia memiliki nilai. Mesin dapat bekerja cepat, tetapi manusia memiliki tanggung jawab," ujar Saipullah.

Ia pun mendorong mahasiswa STAIN Madina tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, kreativitas, serta kegiatan sosial.

Sementara itu, Ketua STAIN Madina Dr. Mara Samin Lubis mengungkapkan pihak kampus akan membuka ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir melalui pembentukan kelompok-kelompok studi.

Mara Samin menargetkan setiap program studi memiliki sejumlah kelompok kajian atau study club yang dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan membedah berbagai persoalan.

Menurutnya, forum diskusi tersebut diharapkan mampu melahirkan budaya akademik yang lebih hidup sekaligus mendorong mahasiswa berani menyampaikan gagasan.

"Ke depan, setiap program studi akan kami dorong memiliki kelompok study club. Mereka nantinya dapat mengadakan diskusi dengan berbagai topik untuk dibahas bersama," kata Mara Samin.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut tidak terlepas dari pengalaman pribadinya ketika menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang berasal dari daerah, ia mengaku pernah mengalami kesulitan untuk mengaktualisasikan diri pada masa awal perkuliahan.

Karena itu, ia ingin mahasiswa STAIN Madina memiliki ruang yang dapat membantu mereka membangun rasa percaya diri sekaligus mengembangkan kemampuan akademik.

Mara Samin berharap aktivitas diskusi yang dibangun di lingkungan kampus dapat menjadi bekal mahasiswa ketika mereka nantinya menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia profesional maupun masyarakat.

Ia ingin lulusan STAIN Madina tidak hanya menguasai pengetahuan sesuai bidang studinya, tetapi juga terbiasa menyampaikan pendapat, mempertahankan argumen, serta menghadirkan gagasan yang solutif.

"Kalau keluar dari sini, alumni STAIN ini di luar nanti sudah bisa bersaing, bahkan diharapkan lebih unggul. Mereka sudah terbiasa berdebat di dalam kampus dan terbiasa menghadirkan ide-ide," tuturnya.

Menurutnya, budaya diskusi dan pertukaran gagasan akan membuat mahasiswa lebih siap menghadapi berbagai persoalan yang kompleks.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Saipullah Nasution hadir bersama Penjabat Sekretaris Daerah Madina Afrizal Nasution, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sudrajat Putra, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Syail Lubis.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan dunia pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mandailing Natal.zal

Menuju Tapsel Bangkit, Bupati Gus Irawan Tekankan Persatuan dan Kolaborasi di RPP Pemuda Pancasila Zona III

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:11:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu mendorong jajaran Pemuda Pancasila untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan konsolidasi organisasi, serta memperluas kontribusi nyata kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Gus Irawan saat menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Zona III Kabupaten Tapanuli Selatan Masa Bakti 2026–2029 di Sopo Daganak, Kecamatan Batang Toru, Sabtu (23/8/2026).

RPP Zona III tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Batang Toru, Marancar, Angkola Barat, dan Angkola Sangkunur. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi sekaligus penataan kepengurusan Pemuda Pancasila untuk periode 2026–2029.

Mengusung tema "Merawat Persatuan, Memperkuat Organisasi, Meneguhkan Pengabdian untuk Tapanuli Selatan Bangkit", kegiatan tersebut juga membawa semangat "Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang."

Dalam sambutannya, Gus Irawan mengapresiasi terselenggaranya RPP Zona III. Ia juga menyampaikan penghargaan atas kehadiran jajaran Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tapanuli Selatan, para pimpinan PAC, Forkopimcam, serta seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila.

Menurut Gus Irawan, konsolidasi organisasi tidak hanya penting untuk memastikan keberlangsungan kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ia berharap proses pemilihan pengurus di empat PAC tersebut berlangsung secara tertib, demokratis, dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa organisasi semakin aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Bupati Tapanuli Selatan itu juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama antara Pemuda Pancasila dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gus Irawan berharap kepengurusan yang terbentuk nantinya dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta membantu menciptakan kondisi masyarakat yang semakin solid.

"Kami berharap kepengurusan yang nanti terbentuk dapat bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan," ujar Gus Irawan.

Ia menilai organisasi kepemudaan memiliki posisi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Karena itu, keberadaan Pemuda Pancasila diharapkan tidak sebatas menjalankan kegiatan internal organisasi, tetapi juga hadir memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

RPP PAC Pemuda Pancasila Zona III juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian di tengah proses pemulihan dan pembangunan Tapanuli Selatan pascabencana.

Melalui kepengurusan baru periode 2026–2029, Pemuda Pancasila diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung pemerintah dalam mempercepat pemulihan daerah.

Konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan dinilai penting agar koordinasi antaranggota semakin kuat dan program pengabdian dapat berjalan lebih terarah.zal

Hotspot Terdeteksi Aplikasi Lancang Kuning, Polsek SD Hole Langsung Cek Lokasi di Aek Bilah

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:10:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Jajaran Polsek Saipar Dolok Hole (SD Hole) bergerak cepat menindaklanjuti informasi titik panas atau hotspot yang terpantau melalui aplikasi Lancang Kuning. Titik tersebut diduga berada di sekitar Dusun Purbasinomba, Desa Aek Urat, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemantauan hotspot itu ditindaklanjuti personel Polsek SD Hole dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Minggu (23/8/2026) sore. Petugas turut berkoordinasi dengan aparat pemerintahan desa dan masyarakat setempat untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi yang terpantau.

Ps. Kapolsek Saipar Dolok Hole, IPTU Jongga Mahulae, S.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Setelah menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Jika ditemukan adanya potensi kebakaran, tentu akan segera dilakukan langkah pencegahan," ujar IPTU Jongga Mahulae.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian bersama perangkat Desa Aek Urat dan warga berupaya menemukan akses menuju titik koordinat yang terdeteksi aplikasi. Namun, petugas menghadapi kendala lantaran kondisi medan menuju lokasi cukup sulit.

"Akses menuju titik koordinat sempat mengalami kendala karena medan yang sulit dan jalan menuju lokasi masih tertutup semak belukar," jelasnya.

Meski menghadapi kondisi medan yang tidak mudah, pengecekan tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan informasi hotspot tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain melakukan verifikasi lokasi, personel Polsek SD Hole juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan karhutla.

Polisi mengingatkan warga agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, baik untuk kepentingan pertanian maupun perkebunan. Cara tersebut dinilai berisiko menimbulkan api yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api.

"Kami mengimbau masyarakat agar bersama-sama mencegah karhutla. Apabila membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan, jangan menggunakan cara membakar," tegas IPTU Jongga.

Langkah cepat Polsek SD Hole ini menjadi bagian dari upaya kepolisian bersama masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Aek Bilah.

Pemantauan melalui aplikasi serta pengecekan langsung di lapangan diharapkan dapat mempercepat deteksi dini sekaligus mencegah potensi kebakaran berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat.zal

Tangkap AAP di Hotel Istana I, Polres Padangsidimpuan Temukan Belasan Paket Sabu di Rumahnya

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:09:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kota Padangsidimpuan. Seorang pria berinisial AAP alias P (36) diamankan petugas pada Minggu (23/8/2026) dini hari.

Penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB di halaman Hotel Istana I, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Dari tangan AAP, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat bruto 0,57 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di sekitar Jalan KH Ahmad Dahlan, tepatnya di kawasan Hotel Istana I.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar lokasi pada Minggu sekitar pukul 01.40 WIB.

Sekitar 20 menit kemudian, petugas melakukan penindakan terhadap seorang pria yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang diterima. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu plastik klip berisi sabu di dalam bungkus rokok Surya milik AAP.

Petugas kemudian mengamankan AAP beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil interogasi awal, AAP mengaku masih menyimpan sabu lainnya di rumahnya yang berada di Desa Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan yang dipimpin KBO Satresnarkoba Ipda Amun K. Siregar, S.H., M.H., kemudian bergerak menuju kediaman AAP.

Penggeledahan dilakukan dengan didampingi Kepala Desa Sipogu, Wanto. Dari rumah tersebut, polisi kembali menemukan 13 paket sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 3,93 gram.

Dengan demikian, total barang bukti sabu yang diamankan dalam pengungkapan tersebut mencapai 14 paket dengan berat bruto 4,50 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut antara lain tiga bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, satu bungkus plastik klip kosong ukuran besar, satu bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, satu bungkus rokok Surya, satu lembar timah rokok, serta uang tunai Rp323 ribu.

Dalam pemeriksaan awal, AAP disebut mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Pandi, yang saat ini masih dalam penyelidikan dan disebut berada di Kota Medan.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut sekaligus menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajaran Polres Padangsidimpuan akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, termasuk menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

"Kami mengapresiasi informasi masyarakat yang membantu kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti dan kami pastikan proses hukum dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku," ujar AKBP Noval N.G. Desky.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses penangkapan di halaman Hotel Istana I, kegiatan penindakan dan penggeledahan turut didampingi pihak lingkungan setempat. Sementara penggeledahan di rumah tersangka di Desa Sipogu dilakukan dengan pendampingan kepala desa.

Saat ini, AAP bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk sosok yang disebut tersangka sebagai sumber perolehan sabu tersebut.zal

Warga Geger! Diduga Ikan Mati Massal di Batang Ayumi Akibat Limbah TPA Batu Bola, Lubuk Larangan Terancam Rusak

admin — Tue, 25 Aug 2026 02:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Ekosistem Sungai Batang Ayumi di Kota Padangsidimpuan tengah menghadapi ancaman serius. Puluhan ikan yang selama ini dipelihara dan dilindungi melalui tradisi kearifan lokal Lubuk Larangan ditemukan mati dan membusuk di sejumlah titik aliran sungai.

Kematian ikan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa kawasan Lubuk Larangan, mulai dari Batunadua Jae, Tanggal, Sitamiang, Siborang hingga Nusa Indah. Kondisi ini memicu keresahan warga karena sungai bukan hanya menjadi habitat ikan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.

Dugaan sementara, pencemaran berasal dari aliran limbah yang diduga berkaitan dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Bola di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Namun, penyebab pasti kematian ikan dan sumber pencemaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta uji laboratorium oleh instansi berwenang.

Ketua Umum Pengelola Lubuk Larangan Batunadua Jae, Ali Mukdan Siregar, menyampaikan keresahan warga bersama jajaran pengurus, tokoh agama Muhtadi, tokoh adat Salamuddin Nasution, serta Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) setempat Yuda.

Mereka menilai kondisi sungai saat ini sangat memprihatinkan. Kawasan yang selama ini dijaga secara bersama-sama sebagai ruang konservasi sekaligus sumber potensi pendapatan masyarakat justru mengalami kerusakan.

Ketua Umum Himpunan Penjala Ikan Sungai Indonesia (HIPSI), Darman Lubis, membenarkan adanya temuan ikan mati di sejumlah bagian aliran sungai.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada satu lokasi. Dugaan pencemaran disebut membentang dari kawasan hilir bendungan yang berada di sekitar TPA Batu Bola hingga menuju Lubuk Larangan Nusa Indah dan sejumlah anak sungai.

"Ikan yang mati tidak hanya di satu tempat. Aliran sungai dari hilir hingga ke Lubuk Larangan Nusa Indah terindikasi tercemar limbah yang diduga berasal dari TPA Batu Bola. Kami dan seluruh warga sungai merasa sangat dirugikan," ujar Darman, Senin (24/8/2026).

Darman mengatakan, kondisi tersebut telah berlangsung sejak Rabu pekan sebelumnya dan hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.

Menurut dia, kematian ikan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi warga karena ikan yang selama ini dipelihara di kawasan Lubuk Larangan tidak sempat dipanen.

Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Pada kawasan tertentu, masyarakat sepakat membatasi aktivitas penangkapan ikan dalam periode tertentu agar populasi ikan dapat berkembang dan ekosistem sungai tetap terjaga.

Karena itu, kerusakan sungai dinilai tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Jika pencemaran terus terjadi, mata pencaharian masyarakat, tradisi lokal, hingga potensi pendapatan untuk kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan juga ikut terancam.

HIPSI sendiri menyatakan memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan ekosistem perairan dan mendukung masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sungai.

Selain ikut menjaga tradisi pengelolaan sungai, organisasi tersebut juga mendorong praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pemantauan terhadap dugaan pencemaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Darman menegaskan, persoalan pencemaran sungai perlu mendapat penanganan serius. Ia mengingatkan adanya kesepakatan bersama atau MoU yang melibatkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan HIPSI.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk mendorong koordinasi dalam menangani persoalan pencemaran sungai dan kematian ikan.

"Kami mendesak pihak berwenang segera turun tangan. Diperlukan solusi nyata dan langkah antisipasi agar kerusakan tidak meluas dan kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penelusuran sumber pencemaran, mengambil sampel air maupun ikan untuk pemeriksaan, serta melakukan langkah pemulihan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran.

Masyarakat juga meminta agar pengawasan terhadap aliran sungai ditingkatkan. Hal ini penting agar Sungai Batang Ayumi kembali menjadi ekosistem yang sehat dan tradisi Lubuk Larangan tetap dapat dipertahankan oleh generasi berikutnya.

Bagi warga Padangsidimpuan, keberadaan Lubuk Larangan bukan sekadar soal ikan. Di dalamnya terdapat nilai gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan dan warisan budaya yang telah dijaga masyarakat. Karena itu, pencemaran yang mengancam kawasan tersebut dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin luas.zal

Paman dan Ponakan Kompak Bawa 35 Kg Sabu

admin — Tue, 25 Aug 2026 01:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap tiga pelaku di salah satu rumah makan Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Ketiga tersangka merupakan paman dan ponakan, Asman (43), nelayan warga Jalan Perintis, Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Edo Rizki (22), warga Jalan Jarum Lingkungan V, Kelurahan Bunga Tanjung, Datuk Bandar Timur, Kabupaten Kota Tanjung Balai dan Muhammad Riski Naibaho (27), warga Dusun Sidomulyo, Kelurahan Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Dari ketiga tersangka disita 35 Kg Sabu-Sabu bersama satu unit mobil Toyota Raize nopol BK 1927 ADR dan 1 unit Sepeda motor Honda ADV Nopol BK 3188 VCI.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol A Arisandi didampingi mengatakan, ketiga tersangka ditangkap pada Rabu (19/8/2026) sekira pukul 22.27 WIB.

"Ketiga tersangka dengan peran berbeda. Tersangka Asman berperan memantau situasi, Edo Rizki dan Muh Rizki Naibaho membawa mobil bersama Sabu-Sabu," katanya, Senin (24/8/2026).

Dia mengatakan, barang bukti narkoba dibawa dari Tanjung Balai untuk diantar ke salah seorang di Asahan. Para tersangka singgah di rumah makan sambil menunggu pemesan. Namun keburu ditangkap," jelasnya.

Kombes Andy Arisandi menjelaskan kronologis penangkapan berawal dari informasi masyarakat akan ada 2 orang laki laki mengendarai mobil Toyota Raize Hitam nopol BK 1927 ADR membawa narkotika jenis sabu dari Tanjung Balai dengan titik temu di Rumah Makan Gunung Sari Baru di Hessa Perlompongan, Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Mendapat informasi itu, tim melakukan cek lokasi dan standby di seputaran rumah makan tersebut.

"Sekitar pukul 22.27 WIB, mobil Toyota Raize hitam Nopol BK 1927 ADR datang hendak parkir dan tim langsung menghadang mobil melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang berada di dalam mobil yakni Edo Rizki Manurung dan M Rizki Naibaho," jelasnya.

Tak lama kemudian, sambung Andy Arisandi, datang seorang pria naik sepeda motor dengan gelagat mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan yang ternyata bernama Asman.

"Tersangka Asman ini setelah diperiksa ternyata sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut," imbuhnya.

Dari dalam mobil ditemukan 2 bungkusan plastik hitam besar berisikan 35 Kg sabu-sabu.

"Barang itu diakui milik mereka yang akan diantar ke rumah makan oleh seorang pria dipanggil Pak Lah yang berdomisili di Aceh untuk diserahkan kepada seseorang yang kini keduanya masih lidik," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Polisi menyita 35 kg sabu dari paman dan ponakan(W05)

Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian

admin — Tue, 25 Aug 2026 01:42:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membahas persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Pertemuan IMT-GT ke-32 tersebut dijadwalkan berlangsung di Sumatera Utara pada September 2026 mendatang.

Agenda ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Sumatera Utara dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan konektivitas ekonomi dengan kawasan ASEAN.
Dalam diskusi tersebut, Bobby Nasution dan Airlangga Hartarto membahas berbagai potensi yang dimiliki Sumatera Utara.

Mulai dari sumber daya alam, komoditas unggulan, infrastruktur, pasar, hingga posisi geografis yang strategis bagi perekonomian nasional.

Sumatera Utara juga memiliki posisi penting karena menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia menuju kawasan ASEAN. Karena itu, pelaksanaan IMT-GT 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja sama konkret di bidang investasi, perdagangan dan konektivitas.

Ada tiga prioritas utama yang diharapkan dapat didorong melalui IMT-GT 2026. Pertama, integrasi rantai nilai dan hilirisasi. Kedua, penguatan konektivitas dan logistik. Ketiga, mengubah berbagai potensi yang dimiliki menjadi peluang investasi dan perdagangan.

Selain itu, integrasi ekonomi Sumatera juga diharapkan semakin kuat melalui pengembangan pariwisata, ekonomi halal, ekonomi hijau dan energi bersih, human capital, serta transformasi digital.

Bobby Nasution berharap momentum IMT-GT 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing Sumatera Utara dan Sumatera secara keseluruhan.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia dan Thailand.

Pertemuan tingkat menteri tersebut nantinya diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, memperluas pasar produk unggulan daerah, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dalam kawasan IMT-GT.red

Ketua JMSI Sumut Dukung Langkah Gubsu Bobby Nasution, Sumut Tuan Rumah IMT-GT ke-32

admin — Tue, 25 Aug 2026 01:18:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Sumur Rianto, SH, MH, mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam mempersiapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang akan digelar pada September 2026.

Menurut Sumur Rianto, yang akrab disapa Anto Genk, sekaligus CEO Sumut24 Group, penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri tersebut merupakan momentum penting bagi Sumatera Utara untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada dunia internasional, khususnya kawasan ASEAN.

"JMSI Sumut mendukung langkah Gubsu Bobby Nasution menjadikan Sumatera Utara sebagai tuan rumah IMT-GT ke-32. Ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Sumut di tingkat regional," kata Anto Genk.

Ia menilai, Sumatera Utara memiliki berbagai keunggulan yang dapat ditawarkan dalam forum kerja sama Indonesia, Malaysia dan Thailand, mulai dari sektor pariwisata, komoditas unggulan, investasi, perdagangan hingga konektivitas.

Anto Genk juga berharap momentum IMT-GT dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam membuka peluang investasi, memperluas pasar produk lokal, menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Yang paling penting, kegiatan ini jangan hanya menjadi agenda pertemuan. Kita berharap ada tindak lanjut konkret berupa investasi, perdagangan, penguatan UMKM, pariwisata dan sektor-sektor strategis lainnya," ujarnya.

Selain itu, ia menilai keterlibatan media siber juga penting dalam menyampaikan informasi dan potensi Sumatera Utara kepada masyarakat nasional maupun internasional.
"Media memiliki peran untuk mengawal dan mempublikasikan potensi serta peluang yang lahir dari IMT-GT. JMSI Sumut siap ikut mendukung dan mengawal momentum ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara," kata Anto Genk.

Ia menambahkan, dengan posisi geografis yang strategis dan kedekatan dengan negara-negara ASEAN, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan.

"Ini kesempatan besar bagi Sumut. Kita harus bersama-sama mendukung langkah Gubernur Bobby Nasution agar IMT-GT ke-32 benar-benar menjadi momentum kebangkitan investasi, perdagangan dan ekonomi Sumatera Utara," pungkasnya.rd

Ketua TP Posyandu Asahan Tinjau Posyandu Manggis, Integrasikan Tracing TBC dan CKG demi Kesehatan Masyarakat

admin — Mon, 24 Aug 2026 23:15:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Manggis, Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, pada Senin (24/08/2026). Kegiatan ini dirangkai dengan pelaksanaan penelusuran kasus Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kabupaten Asahan, sekaligus penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak penyakit tersebut.

Kehadiran Ny. Yusnila Indriati Taufik disambut hangat oleh Camat Teluk Dalam, Zulpahmi, S.STP, M.SP., beserta jajaran, para kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Camat Teluk Dalam menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini semakin memotivasi seluruh elemen di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu, terutama dalam menghadapi perlombaan Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Kehadiran Ibu Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki penerapan enam Standar Pelayanan Minimal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," ujar Zulpahmi.

Dalam sambutannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menegaskan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan pemantauan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan telah memperluas cakupan hingga mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Posyandu Manggis menjadi salah satu unit yang telah menerapkan konsep Posyandu 6 SPM tersebut.

"Melalui Posyandu, perkembangan kesehatan masyarakat dapat dipantau secara berkala. Jika terdapat risiko atau gejala penyakit, dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan mengenai TBC yang disampaikan oleh Dokter Spesialis Paru, dr. Dinia Tina. Ia menjelaskan bahwa TBC adalah penyakit infeksi yang tidak hanya menyerang paru-paru, namun juga organ tubuh lainnya. Kegiatan tracing TBC ini bertujuan menemukan kasus-kasus baru, termasuk yang belum bergejala, serta melakukan pemeriksaan terhadap kelompok berisiko dan kontak erat penderita.

"Kita harus waspada, termasuk terhadap jenis TBC yang resisten terhadap obat. Menemukan dan mengobati sejak dini adalah kunci untuk memutus mata rantai penularan," ungkap dr. Dinia Tina.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan secara simbolis bantuan sosial bagi lima orang mustahik penderita TBC dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. Setiap penerima memperoleh beras, telur, gula merah, minyak goreng, kacang hijau, susu, teh, serta uang tunai. Selain itu, para penerima juga mendapatkan suplemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sekaligus penyerahan rompi bagi para kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Tidak hanya berhenti di Posyandu Manggis, rombongan juga melanjutkan peninjauan calon penerima bantuan bedah rumah di Desa Air Teluk Kiri, yang direncanakan bersumber dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Ketua TP Posyandu Kecamatan Teluk Dalam, Camat Teluk Dalam, Pengurus Posyandu Desa Air Teluk Kiri, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Ketua Baznas Kabupaten Asahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, Baznas, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. (dre)

Peredaran Narkotika Sekala Besar Terungkap, Polres Labuhanbatu Amankan Pria Berusia 62 Tahun

darma — Mon, 24 Aug 2026 22:53:00 +0700+0700

Labuhanbatu |sumut24.co -

Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar dengan menangkap seorang pria berinisial M (62), warga Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Yan Piter Polres Labuhanbatu, Senin (24/8/2026). Kegiatan turut dihadiri Dandim 0209/LB Letkol Kav. Hanung Kaptiaji, S.Sos., M.I.P., Kasat Narkoba AKP Hardiyanto serta unsur Forkopimda.

M ditangkap pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 19.15 WIB di wilayah Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Polisi menghentikan sebuah mobil berwarna hitam yang melintas dari arah Riau menuju Medan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 30 bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan "TIGER" yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 30 kilogram.

Selain sabu, polisi turut mengamankan sekitar 20.000 butir pil yang diduga ekstasi, dua tas berwarna biru dan hitam, uang tunai sekitar Rp2,7 juta serta satu unit mobil yang digunakan tersangka.

Kapolres mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi terkait adanya kendaraan yang membawa narkotika dari arah Riau menuju Medan. Petugas kemudian melakukan pemantauan hingga kendaraan berhasil dihentikan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Berdasarkan keterangan awal, barang diduga narkotika tersebut rencananya dibawa menuju Medan dan Aceh. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kapolres menegaskan pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen TNI-Polri bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jalur masuk dari wilayah perbatasan.

Sepanjang Januari hingga 24 Agustus 2026, Polres Labuhanbatu bersama Polsek jajaran tercatat telah mengungkap 316 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total 349 tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis barang bukti narkotika, termasuk sabu, pil ekstasi, psikotropika dan liquid yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Saat ini M beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan menjalani proses hukum. Polisi juga masih melakukan pengembangan. Pengungкарап ini menjadi bagian dari komitmen TNI-Polri bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya jalur masuk dari wilayah perbatasan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis barang bukti narkotika, termasuk sabu, pil ekstasi, psikotropika dan liquid yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Saat ini M beserta seluruh barang bukti telah diamankan dan menjalani proses hukum. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga berada di balik pengiriman barang tersebut.(W02)

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Tumpatan Nibung Deli Serdang, Buka Akses Warga

darma — Mon, 24 Aug 2026 22:33:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa meresmikan Jembatan Perintis di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (24/8/2026). Jembatan tersebut merupakan program Presiden RI yang dikerjakan oleh TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB menyampaikan pernyataan resmi, dilanjutkan penandatanganan prasasti dan foto bersama tokoh masyarakat. Peresmian kemudian ditandai dengan pemotongan pita, Pangdam berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Tumpatan Nibung.

Dalam keterangannya, Pangdam mengatakan kehadirannya di Deli Serdang untuk meresmikan salah satu Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung yang dibangun di wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini, Kodam I/BB telah membangun 323 jembatan, dengan 256 jembatan telah selesai dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. "Bulan depan, kita juga akan melaksanakan penambahan titik-titik pembangunan jembatan di Samosir dan ada beberapa penambahan titik di wilayah Sumatera Utara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang baik dan layak kepada masyarakat seluruh indonesia khususnya di Sumut," kata Pangdam.

Pangdam memastikan pembangunan jembatan hingga saat ini berjalan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pangdam berharap masyarakat memanfaatkan dan merawat jembatan dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi kerusakan atau permasalahan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada TNI agar dapat ditindaklanjuti.

Usai peresmian, Pangdam meninjau langsung kondisi jembatan untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar layak dilintasi masyarakat. Turut hadir Danrem 022/PT, Aster Kasdam I/BB, Kazidam I/BB, Kapendam I/BB, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, serta Forkopimcam Kecamatan Batang Kuis.(dar)

Dari Pekerja Untuk Sesama, HUT ke-27 Serikat Pekerja PLN Diisi Aksi Donor Darah

admin — Mon, 24 Aug 2026 20:09:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mendukung rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Serikat Pekerja PT PLN (Persero), salah satunya melalui aksi donor darah yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PLN Kantor UID Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Astakona, Kantor PLN UID Sumatera Utara, Medan, Rabu (19/8/2026), tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dari para pegawai dan pendonor yang telah melalui pemeriksaan serta memenuhi persyaratan kesehatan, sebanyak 36 kantong darah berhasil dihimpun.

Mengusung semangat "Menjaga Kesejahteraan Pekerja, Menjaga Nyala Indonesia", kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-27 Serikat Pekerja PLN sekaligus memaknai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, mengapresiasi inisiatif Serikat Pekerja yang mengisi momentum hari jadinya dengan kegiatan sosial. Menurutnya, hubungan yang konstruktif antara manajemen dan Serikat Pekerja merupakan salah satu modal penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif serta mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

"Manajemen mendukung kegiatan positif Serikat Pekerja yang mampu menumbuhkan solidaritas sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Donor darah ini menunjukkan bahwa kepedulian insan PLN tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga pasokan listrik, tetapi juga melalui tindakan kemanusiaan yang dapat memberikan harapan bagi sesama," ujar Rizky.

Rizky menambahkan, keberlanjutan pelayanan kelistrikan tidak hanya ditopang kesiapan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang sehat, kompeten, serta memiliki budaya kolaborasi dan kepedulian.

"Di balik listrik yang menyala ada insan PLN yang bekerja dan memberikan pengabdian terbaiknya. Karena itu, menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sinergi manajemen dan Serikat Pekerja terus menjadi energi positif bagi perusahaan dalam memberikan pelayanan kelistrikan terbaik," tambah Rizky.

Ketua DPD Serikat Pekerja PLN UID Sumatera Utara, Romy Ginting, mengatakan peran Serikat Pekerja tidak hanya berkaitan dengan aspirasi dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepedulian sosial.

"Solidaritas pekerja tidak berhenti di lingkungan internal organisasi. Melalui donor darah ini, kami ingin momentum HUT Serikat Pekerja PLN menjadi energi kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dukungan manajemen juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif," ujar Romy.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja PLN Kantor UID Sumatera Utara, Deppin Samsuri, menyampaikan apresiasi kepada manajemen PLN UID Sumatera Utara, PMI, para pegawai, serta seluruh pendonor yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

"Alhamdulillah, sebanyak 36 kantong darah berhasil dihimpun. Kami berterima kasih atas dukungan manajemen, PMI, dan antusiasme seluruh pendonor. Bagi kami, jumlah ini bukan sekadar angka, tetapi wujud kepedulian insan PLN yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah," kata Deppin.

Menurut Deppin, kegiatan sosial tersebut juga menjadi upaya DPC SP PLN Kantor UID Sumatera Utara untuk menjadikan peringatan hari jadi organisasi lebih bermakna melalui penguatan nilai kesukarelaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan tersebut, manajemen dan Serikat Pekerja PLN UID Sumatera Utara meneguhkan semangat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Sinergi antara manajemen dan pekerja diharapkan terus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan solid sekaligus memperkuat komitmen PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan yang andal kepada masyarakat.

Memasuki usia ke-27, Serikat Pekerja PLN membawa semangat bahwa kesejahteraan pekerja, keberlanjutan perusahaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian yang saling menguatkan dalam menjaga nyala dan menggerakkan kehidupan Indonesia. (C04)

Kapolda Sumut Cek Kesiapsiagaan Personel, Kendaraan dan Peralatan Penanganan Karhutla

admin — Mon, 24 Aug 2026 16:34:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama (PJU) Polda Sumut mengecek kesiapan personil, peralatan hingga kendaraan dalam menghadapi situasi tanggap darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Utara.

Pengecekan digelar di Lapangan Samapta Sumatera Utara, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pendukung penanganan karhutla dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Sumut bersama PJU tidak hanya memeriksa kesiapan personel, tetapi juga mengecek berbagai peralatan dan kendaraan yang akan digunakan dalam penanganan karhutla. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sarana pendukung dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan secara cepat.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla, mengingat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat serta dukungan peralatan yang memadai agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polda Sumut dalam menghadapi potensi karhutla.

"Bapak Kapolda menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dipastikan secara menyeluruh. Bukan hanya personel, tetapi juga peralatan dan kendaraan harus dalam kondisi siap operasional. Ketika terjadi keadaan darurat, seluruh unsur harus bisa bergerak dengan cepat," ujar Ferry menyampaikan arahan Kapolda Sumut.

Menurut Ferry, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan di lapangan. Karena itu, setiap peralatan yang akan digunakan harus dipastikan berfungsi dengan baik dan personel memahami penggunaannya.

"Kita tidak ingin ketika terjadi kebakaran baru dilakukan pengecekan. Semua harus sudah siap dari sekarang, sehingga apabila ada laporan atau titik api, personel bersama peralatan dan kendaraan dapat langsung digerakkan," katanya.

Selain kesiapan internal, Polda Sumut juga memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni dan stakeholder terkait. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari deteksi dini, pemadaman hingga upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Ferry juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

"Pencegahan menjadi langkah utama. Namun apabila terjadi karhutla, kita pastikan personel, kendaraan dan peralatan sudah siap untuk memberikan respons secepat mungkin," ujarnya.(W05)

Foto:

Aksi Berbagi LPM Sei Agul Bagikan 50 Tas dan Perlengkapan Sekolah, Didorong Jadi Role Model se-Kecamatan Medan Barat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:38:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Sebanyak 50 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan Aksi Berbagi dan Edukasi Deteksi Gangguan Pendengaran Sejak Dini Bersama LPM dan Kelurahan Sei Agul di Jalan Karya Medan, Senin (24/8/2026). Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Medan Barat dan dihadiri para lurah se-Kecamatan Medan Barat.

Sekretaris Camat Medan Barat, Erwin Munte yang mewakili Camat Medan Barat Maswan Harahap, berharap aksi sosial tersebut tidak berhenti di Sei Agul. Ia mendorong kegiatan serupa dapat diinisiasi di kelurahan lain dengan melibatkan LPM, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ataupun role model di Kecamatan Medan Barat untuk tertular juga di kelurahan yang lain," katanya.

Ketua LPM Sei Agul, M. Akhiruddin Nasution, mengatakan pembagian bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian bersama untuk membantu anak-anak mendapatkan fasilitas pendukung belajar yang layak.

Ia mengatakan, aksi berbagi ini terwujud atas partisipasi masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Sei Agul, PT Mestindo.

Ia juga mengajak para pelaku usaha di wilayah Sei Agul ikut mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial. Menurutnya, kepedulian dunia usaha dapat dibangun melalui pola sederhana namun berkelanjutan.

"Jika seluruh pelaku usaha mau terlibat, misalnya dengan konsep satu pengusaha satu anak asuh, kami yakin permasalahan sosial di Sei Agul dapat terentaskan," harapnya.

Sedangkan kepada anak-anak penerima bantuan bAkhiruddin berpesan menjadikan bantuan tersebut sebagai pemicu semangat untuk terus belajar.

Sementara itu, Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga perlu disertai perhatian dan pendampingan terhadap anak-anak.

Ade mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Menurutnya, anak-anak harus terus diarahkan pada kegiatan positif agar tumbuh menjadi generasi penerus yang pintar dan memiliki karakter baik.

Ia juga mengajak orang tua, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kelurahan Sei Agul.

Selain aksi berbagi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi deteksi gangguan pendengaran sejak dini oleh dr. Siti Masliana Siregar yang juga Ketua TP PKK Sei Agul.

Dalam paparannya, Siti Masliana menjelaskan pentingnya mendeteksi gangguan pendengaran pada anak sejak dini. Menurutnya, gangguan pendengaran dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari kondisi bawaan lahir, infeksi saat kehamilan, trauma fisik, hingga efek samping obat tertentu, termasuk obat untuk penyakit TBC.

Siti Masliana mengimbau para orang tua mewaspadai tanda-tanda awal gangguan pendengaran pada anak. Beberapa di antaranya anak tidak merespons ketika dipanggil, sering meminta ucapan diulang, menyetel volume televisi atau telepon seluler terlalu keras, hingga mengeluhkan telinga berdenging.

Menurutnya, gangguan pendengaran yang tidak ditangani dapat berdampak pada aktivitas anak di sekolah. Anak bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, bahkan kerap disalahpahami sebagai anak yang tidak patuh karena tidak merespons ketika diajak berbicara.

Karena itu, Siti Masliana mengingatkan orang tua segera memeriksakan anak ke dokter spesialis THT apabila menemukan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan pendengaran.rel

Peringati HUT ke-28, Borkat dan Pengurus DPD PAN Padang Sidimpuan Santuni dan Bantu Rakyat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:33:00 +0700+0700

Padang Sidimpuan | Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, H Borkat SSos MM yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, menghadiri tasyakuran HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, yang dilaksanakan DPD PAN Kota Padang Sidimpuan.

Peringatan HUT yang ditandai dengan rangkaian kegiatan bantu rakyat di antaranya pemberian santunan kepada anak yatim tersebut, digelar di Sekretariat DPD PAN Kota Padang Sidimpuan, Jalan Arif Rahman Hakim No 9 Kelurahan Bincar, Minggu (23/8/2026).

Borkat yang juga Ketua Badan Penguatan Dapil Sumut VII itu dalam kesempatan itu menegaskan, peringatan HUT PAN merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan soliditas antara segenap pengurus bersama konstituen partai.

Borkat juga menyatakan, bahwa sesuai dengan pesan yang sering disampaikan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, bahwa para pimpinan dan kader partai harus senantiasa responsif dalam membantu rakyat.

Dalam hal ini, Borkat mengapresiasi jajaran pengurus DPD PAN Kota Padangsidimpuan bersama para pengurus DPC, yang juga telah memperlihatkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPD PAN Padangsidimpuan Adianto Siregar SSos menyambut positif kehadiran Borkat dalam kapasitasnya sebagai pengurus harian DPW PAN Sumatera Utara."Kegiatan peringatan HUT partai yang ditandai dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat, rutin kita laksanakan setiap tahun," ujarnya.

Pada peringatan HUT yang berlangsung khidmat itu juga hadir para tokoh masyarakat di sekitar sekretariat, Kepala Lingkungan Kampung Marancar H Ismail Siregar, dan mantan Ketua DPC PPP Tapsel H Kasmuddin Harahap yang juga pernah menjadi anggota DPRD Tapsel.

Sejumlah tokoh dan warga yang menyaksikan kehadiran Borkat menyampaikan harapan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos), bahwa suami Maritoyani Batubara ini sudah layak menjadi bakal calon Wali Kota Padang Sidimpuan.

Mereka menyampaikan harapan sekaligus dukungan itu, karena Borkat dinilai sudah teruji saat diberi amanah menjadi Ketua DPD PAN Tapanuli Selatan, sukses meningkatkan raihan kursi sejak Pileg 2019, dari 3 menjadi 5 dan terus bisa dipertahankan sampai sekarang.

Menyikapi pesan dan ekspektasi sejumlah kalangan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui medsos tersebut, Borkat hanya senyum senyum saja dan menganggapnya sebagai sebuah tantangan untuk terus berbuat lebih baik kepada masyarakat di Tabagsel.

"Insya Allah untuk saat ini saya fokus dulu bekerja sebagai wakil rakyat dan sekuat tenaga akan terus berupaya bantu rakyat sesuai instruksi pak ketum kita, Zulhas," kata Borkat.rel

Farid Wajdi Soroti Polemik Universal Gloves: Temuan Ombudsman Jangan Berhenti di Kertas

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN — Mantan Anggota Komisi Yudisial (KY) RI periode 2015–2020, Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., menilai polemik PT Universal Gloves tidak lagi layak dipandang semata sebagai persoalan dugaan pencemaran lingkungan. Menurut Farid, perkara tersebut telah berkembang menjadi ujian terhadap integritas birokrasi, efektivitas pengawasan, serta kesungguhan negara dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pernyataan tersebut disampaikan Farid kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Menurut Farid, temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengenai maladministrasi berupa penundaan berlarut seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

"Ketika lembaga pengawas pelayanan publik menemukan cacat dalam proses pemerintahan, respons yang dibutuhkan bukan sikap defensif, melainkan tindakan korektif yang dapat diverifikasi," ujar Farid.

Ia menilai, polemik mengenai pengambilan sampel justru memperlihatkan persoalan yang lebih serius. Perbedaan keterangan mengenai apakah DLHK mengambil sampel air, siapa yang mengambil sampel, jenis sampel yang diperiksa, kapan pengambilan dilakukan, hingga apakah sampel tersebut benar-benar diuji di laboratorium, menunjukkan adanya persoalan dalam ketertelusuran administrasi dan pembuktian ilmiah.

"Dalam pengawasan lingkungan, sampel bukan sekadar benda yang diambil dari suatu lokasi. Sampel merupakan bagian penting dari rantai pembuktian. Jika prosedur pengambilan, penyimpanan, pengujian, hingga hasil laboratorium tidak terdokumentasi secara jelas, kesimpulan mengenai kondisi lingkungan akan kehilangan kredibilitas," lanjutnya.

Farid mengatakan, persoalan menjadi semakin problematis apabila pemerintah telah melakukan pemeriksaan, tetapi tidak segera menguji bukti yang relevan secara ilmiah dan tidak memberikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.

"Administrasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada kegiatan inspeksi. Kewenangan pengawasan selalu beriringan dengan kewajiban untuk bertindak," tegasnya.

Menurut Farid, apabila ditemukan pelanggaran, harus terdapat konsekuensi hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang berbasis data.

Membiarkan laporan menggantung, kata dia, hanya akan menciptakan ruang abu-abu yang merugikan semua pihak. Masyarakat kehilangan kepastian, pemerintah kehilangan kredibilitas, sementara pelaku usaha kehilangan kepastian hukum.

Temuan Ombudsman Harus Berujung Tindakan

Farid menilai, temuan Ombudsman harus diperlakukan sebagai instrumen perbaikan administrasi, bukan sekadar dokumen birokrasi yang berhenti di atas meja.

Menurutnya, permintaan agar DLHK melanjutkan pengawasan hingga penerapan sanksi sesuai hasil pemeriksaan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret, dengan batas waktu, indikator, serta penanggung jawab yang jelas.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Harus ada tindak lanjut yang dapat dilihat dan diverifikasi publik," ujarnya.

Ia juga menyoroti pemeriksaan Inspektorat terhadap dugaan kelalaian pejabat. Menurut Farid, pengawasan internal harus dilakukan secara objektif dan substansial.

"Jangan sampai pengawasan internal justru berubah menjadi mekanisme untuk melindungi institusi dari kritik, bukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan," katanya.

Pernyataan Ombudsman Pernah Datang ke Universal Gloves Dipertanyakan

Hal lain yang menjadi sorotan Farid adalah munculnya pernyataan dari pihak DLHK sebelumnya, bahwa Ombudsman pernah mendatangi PT Universal Gloves.

Menurut dia, apabila kunjungan tersebut benar terjadi, harus tersedia jejak administratif yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, apabila tidak pernah ada, pejabat yang menyampaikan informasi tersebut perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Keterangan pejabat publik bukan opini pribadi yang bebas dari tuntutan pembuktian. Informasi yang disampaikan dalam kapasitas jabatan harus akurat, terukur, dan dapat diverifikasi," ujarnya.

Farid menambahkan, ketika keterangan pejabat pemerintah bertentangan dengan keterangan lembaga pengawas, publik berhak mendapatkan dokumen dan penjelasan yang dapat diverifikasi, bukan sekadar menyaksikan adu pernyataan.

Karena itu, menurut Farid, penyelesaian polemik PT Universal Gloves harus dikembalikan kepada substansi persoalan.

Pemerintah, kata dia, perlu membuka status pengawasan, hasil pengujian laboratorium, dasar kesimpulan pemeriksaan, tindakan administratif yang telah maupun belum dilakukan, serta alasan hukum apabila sanksi belum dijatuhkan.

"Transparansi semacam ini bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan bagian dari akuntabilitas pelayanan publik," katanya.

Bukan Sekadar Soal Pencemaran

Farid menilai, persoalan paling mendasar dalam kasus tersebut bukan hanya apakah PT Universal Gloves terbukti mencemari lingkungan atau tidak.

"Persoalan yang lebih fundamental adalah apakah negara mampu memastikan dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, diputus berdasarkan bukti, dan ditindaklanjuti tanpa intervensi ataupun penundaan," ujarnya.

Menurutnya, jika pelanggaran terbukti, hukum harus bekerja. Namun, jika tidak terbukti, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskannya berdasarkan data dan kajian ilmiah.

"Yang tidak dapat dibenarkan adalah membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian, sementara birokrasi sibuk mempertahankan narasinya sendiri," tegas Farid.

Ia kembali mengingatkan bahwa temuan Ombudsman harus memiliki konsekuensi nyata.

"Temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sebagai kertas. Temuan tersebut harus berubah menjadi tindakan. Sebab, hukum yang tidak ditindaklanjuti bukan hanya kehilangan daya paksa, tetapi perlahan juga kehilangan wibawa," pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak DLHK melalui Zaenuddin Harahap belum memberikan tanggapan atas persoalan tersebut. Konfirmasi telah dilakukan awak media, namun Zaenuddin belum bersedia memberikan jawaban.

FITRA Sumut Ingatkan Bobby Nasution, Bangun Rumah Korban Bencana tak Otomatis Bisa Gunakan BTT

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN— Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mendapat apresiasi dari sisi kemanusiaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pemerintahan, mekanisme penganggaran, serta prinsip akuntabilitas penggunaan APBD.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai keinginan Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons cepat penderitaan korban merupakan langkah positif. Akan tetapi, respons terhadap bencana harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari sisi kemanusiaan, rencana Pemprov Sumut membangun kembali rumah korban puting beliung patut diapresiasi. Tetapi niat baik pemerintah tidak boleh mengabaikan tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran," ujarnya menjawab wartawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum pembangunan dilakukan. Di antaranya, siapa yang memiliki tanggungjawab utama terhadap penanganan bencana, dari mana sumber anggaran pembangunan rumah, serta atas dasar kewenangan apa Pemprov Sumut membangun rumah warga yang secara administratif berada di wilayah Kota Medan.

Elfenda menegaskan, intervensi Pemprov Sumut tetap dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, koordinasi, atau bantuan kepada Pemko Medan. Sebaliknya, intervensi tersebut dinilai bermasalah apabila berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pemerintah kota tanpa landasan yang jelas.

"Jangan sampai karena ingin terlihat cepat merespons penderitaan korban bencana, pemerintah justru mengabaikan siapa yang bertanggung jawab, kewenangan masing-masing pemerintah daerah, serta mekanisme penggunaan anggaran," tegasnya.

**Tumpang Tindih Anggaran
Lebih jauh Elfenda mengingatkan bahwa Kecamatan Medan Johor merupakan wilayah administratif Pemerintah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Kota Medan, memiliki tanggungjawab dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pemprov Sumut, lanjutnya, tentu dapat memberikan bantuan. Namun, posisi pemprov harus diperjelas sejak awal: apakah sebagai pemberi bantuan kepada Pemko Medan, fasilitator, atau menggunakan mekanisme lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penganggaran.

"Turunnya gubernur langsung ke lokasi bencana menunjukkan kepedulian terhadap korban. Tetapi kehadiran kepala daerah di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan batas kewenangan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan APBD," katanya.

Menurut Elfenda, penggunaan anggaran bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan terjadi bencana.
Penggunaan BTT harus mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

**Tak Otomatis Bisa Pakai BTT
Elfenda menekankan, tidak setiap kegiatan pascabencana secara otomatis dapat dibebankan ke BTT. Harus dilihat terlebih dahulu sifat, tahapan, serta kebutuhan kegiatannya. Jika berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, BTT dapat menjadi instrumen yang relevan. Namun, ketika kegiatan telah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus melihat mekanisme penganggaran yang paling tepat melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait atau instrumen anggaran lain yang dibenarkan.

"Pembangunan rumah tidak otomatis harus menggunakan BTT. Harus dilihat dulu sifat kegiatannya. Kalau tanggap darurat, BTT sangat relevan. Kalau sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggarannya harus dilihat lebih spesifik," ucapnya.

Salah satu opsi, kata Elfenda, adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemko Medan apabila desain kebijakannya memang Pemprov Sumut memberikan dukungan fiskal agar pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah korban. Namun, bantuan tersebut tetap harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemberian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

"Kalau Pemprov Sumut membangun rumah secara langsung di Kota Medan tanpa jelas siapa penerima manfaatnya, siapa pelaksana kegiatannya, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana posisi anggarannya terhadap APBD Kota Medan, tentu berpotensi menjadi persoalan hukum apabila ketentuan dilanggar," katanya.

**Jangan Langsung Diumumkan
Terkait rencana pembangunan kembali 167 rumah terdampak, Elfenda meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan terlebih dahulu melakukan verifikasi bersama.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya langsung menetapkan seluruh rumah terdampak akan dibangun kembali sebelum memiliki basis data yang terverifikasi.

Menurutnya, perlu dibuat database bersama yang sekurang-kurangnya memuat identitas kepala keluarga, alamat lengkap, status kepemilikan bangunan, dokumentasi kondisi sebelum dan setelah bencana, hasil asesmen, nilai kerugian, jenis bantuan yang telah diberikan, sumber pembiayaan, serta klasifikasi apakah rumah harus dibangun kembali atau cukup direhabilitasi.

"Jangan langsung diumumkan semuanya akan dibangun. Harus terlebih dahulu dibuat database bersama antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan," ujarnya.

Verifikasi bersama juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Jangan sampai satu korban menerima pembiayaan dari APBD provinsi dan APBD kota untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain dengan tingkat kerusakan lebih berat justru belum mendapatkan bantuan.

"Ini fungsi koordinasi. Jangan sampai ada korban yang mendapatkan pembiayaan ganda untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain yang kerusakannya lebih berat belum memperoleh bantuan," tegas Elfenda.

Ia juga meminta seluruh data penerima bantuan, bentuk bantuan, serta sumber pembiayaannya dibuka secara transparan kepada publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Elfenda juga menyoroti alasan Gubernur Bobby yang menilai pemberian material bangunan dapat membebani korban karena warga masih harus membeli kekurangannya.
Secara sosial, menurutnya, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, dari perspektif kebijakan anggaran, kondisi itu tidak berarti seluruh rumah korban otomatis harus dibangun ulang oleh pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan dapat diberikan bantuan material atau perbaikan. Rumah dengan kerusakan sedang dapat memperoleh rehabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Sementara rumah yang rusak berat, tidak layak huni, atau hancur total dapat diprioritaskan untuk pembangunan kembali. Kondisi ekonomi korban, lanjut Elfenda, dapat menjadi faktor pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan hasil asesmen teknis.

"Prinsip kebijakannya bukan sekadar 'yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru'. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan verifikasi teknis dan kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan pembangunan seluruh rumah korban secara otomatis juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara hati-hati, termasuk munculnya ekspektasi bahwa setiap bencana harus selalu diikuti bantuan pembangunan rumah secara penuh dari pemerintah. Karena itu, penanggulangan bencana harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Yang paling penting bukan siapa yang terlihat paling cepat hadir, tetapi apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki dasar kewenangan, jelas sumber anggarannya, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Elfenda. ***