Antisipasi Narkoba Jenis Baru, Wagub Sumut Sambut Baik Revisi Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

admin — Wed, 28 Oct 2026 17:20:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Revisi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk mengantisipasi munculnya narkoba jenis baru.

Hal tersebut disampaikan Surya pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (28/10/2026). Paripurna tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), antara lain pencegahan penyalahgunaan narkoba, pertanian organik, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pemajuan kebudayaan.

Terkait Ranperda pencegahan penyalahgunaan narkoba, Surya menyebutkan Pemprov Sumut telah melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi menyusul kekhawatiran terhadap maraknya peredaran narkoba jenis baru yang memanfaatkan rokok elektrik.

Menurut Surya, Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan juga mendorong hadirnya regulasi terkait untuk dibahas bersama DPRD Sumut. Regulasi tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Sumut.

Selain itu, Surya menyampaikan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanian Organik. Menurutnya, Ranperda usulan DPRD tersebut sangat baik, dengan beberapa masukan tambahan, di antaranya penyusunan pertimbangan dan alasan pembentukannya secara berurutan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

"Bahwa hakikatnya pertanian adalah mengelola sumber daya alam secara lebih baik, berkesinambungan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Dengan jaminan integritas organik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta yang terlibat langsung dalam produksi," ujar Surya mewakili Gubernur Bobby Nasution, sembari menekankan pentingnya pembinaan terhadap penerapan sistem organik.

Surya juga mengapresiasi pengambilan keputusan bersama antara Pemprov dan DPRD Sumut terhadap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Ranperda Pemajuan Kebudayaan. Menurutnya, para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama mereka yang bekerja pada sektor dengan risiko kecelakaan kerja hingga kematian.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumut perlu melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja rentan. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum sekaligus instrumen kebijakan daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Utara," jelas Surya yang didampingi Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.

Mengenai Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Surya menyampaikan regulasi tersebut memuat sejumlah substansi strategis untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Cakupannya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, dan olahraga tradisional.

"Pengarusutamaan kebudayaan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, program pendidikan, serta pemberdayaan ekosistem. Hingga pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD), sebagai mitra kerja pemerintah," sebut Surya.

Sementara itu, usai rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan Ranperda inisiatif tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut sejalan dengan pemikiran Gubernur Sumut Bobby Nasution. Revisi Perda dinilai diperlukan untuk merespons perkembangan modus penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui vape.

"Untuk Ranperda itu (narkoba) sebenarnya revisi dari yang ada sebelumnya. Karena memang ada persoalan maraknya penggunaan vape (rokok elektrik) yang mengandung narkoba. Dan kita akan berkonsultasi lagi ke Kementerian Perdagangan, karena memang keberadaannya saat ini dibolehkan, legal. Karena itu kita mau memperjelas ini, kalau memang masuk kategori berbahaya, mau tidak mau peredarannya harus diberantas," ungkap Aripay. **

Gelar Temu Pelanggan Area Medan, Regional Nusantara Targetkan Peningkatan Layanan Berbasis Kebutuhan Pengguna Jalan*

admin — Wed, 28 Oct 2026 17:18:00 +0700+0700

Gelar Temu Pelanggan Area Medan, Regional Nusantara Targetkan Peningkatan Layanan Berbasis Kebutuhan Pengguna Jalan*

Medan — Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) menggelar Temu Pelanggan 2026 Area Medan di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Selasa (27/10). Mengangkat tema "Bersama Menjaga Keselamatan di Jalan Tol: Muatan aman, Perjalanan Nyaman", kegiatan ini bertujuan untuk mendengar secara langsung kebutuhan para pengguna jalan, sekaligus mensosialisasikan keselamatan berkendara kepada pengguna jalan di Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

Hadir sebagai pembicara, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ramli Simamora, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Hardy Siahaan, Kasat PJR Ditlantas Polda Sumut Kompol Syamsul Arifin Batubara, serta Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) Thomas Dwiatmanto dan Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Nusantara Tollroad (RO1JNT) Aulia Rahman.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Senior General Manager JNT. Dalam sambutannya, Tyas menyampaikan bahwa Temu Pelanggan 2026 menjadi ruang bagi perusahaan untuk mendengarkan langsung pengalaman dan masukan pengguna jalan, khususnya di Ruas Tol Belmera dan MKTT.

"Apa yang kami sampaikan tentu tidak hanya mengenai upaya yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menerima masukan agar pelayanan ke depannya dapat terus ditingkatkan," ungkap Tyas.

Kegiatan dilanjut dengan paparan dari BBPJN Sumatera Utara mengenai dampak kendaraan _Over Dimension Over Loading_ (ODOL) dari aspek ketahanan infrastruktur.

"Kendaraan dengan muatan berlebih dapat memberikan beban tambahan pada infrastruktur jalan dan memengaruhi masa layanannya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan muatan menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kondisi infrastruktur agar dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan," ujar Hardy.

Dari aspek penegakan hukum, Kasat PJR Ditlantas Polda Sumut menyampaikan bahwa kendaraan ODOL merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berisiko terkena hukuman pidana hingga denda jutaan rupiah. Tidak hanya melanggar peraturan, kendaraan dengan muatan berlebih juga sangat berbahaya karena memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Kepolisian senantiasa mengimbau kepada masyarakat agar taat terhadap aturan batas muatan kendaraan.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga keselamatan bersama," jelasnya.

Paparan selanjutnya dari Kepala Dishub Provinsi Sumatera Utara yang membahas pentingnya kesadaran pengguna jalan dalam menjaga muatan kendaraan untuk menciptakan keselamatan bersama di jalan tol. Melalui paparannya, Ramli menyampaikan bahwa keselamatan berkendara bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.

"Keselamatan di jalan tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan peran bersama, termasuk dari pengemudi dan pemilik kendaraan. Karena itu, kesadaran untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai ketentuan perlu terus dibangun melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan," jelas Ramli.

Paparan terakhir yaitu mengenai profil Ruas Tol Belmera dan MKTT yang disampaikan oleh Senior Manager RO1JNT dan Direktur Utama PT JKT. Dalam pemaparannya, Aulia dan Thomas menjelaskan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan pengendalian kendaraan ODOL yang dilakukan di Ruas Tol Belmera dan MKTT sepanjang tahun 2026, di antaranya operasi penertiban kendaraan besar secara berkala, koordinasi dengan pihak penegak hukum sebagai langkah penertiban aturan, serta pendekatan secara humanis dan sistematis bersama para _stakeholder_ untuk meningkatkan pemahaman para pengguna jalan akan bahaya kendaraan ODOL di jalan.

"Kami berharap melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, kesadaran terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan semakin meningkat sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan aman dan lancar," ujar Thomas.

Temu Pelanggan 2026 diikuti perwakilan dari perusahaan kendaraan besar, PO bus, asosiasi perusahaan logistik dan angkutan barang, hingga perwakilan dari komunitas otomotif di wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, Jasa Marga berinisiatif untuk untuk mendengar masukan dan meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan penanganan kendaraan ODOL.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi, serta foto bersama yang diikuti oleh seluruh peserta dan narasumber.

Melalui Temu Pelanggan 2026, Jasa Marga berupaya memperkuat komunikasi dengan pengguna jalan dan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, sementara edukasi keselamatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran bersama dalam mendukung pencapaian target Zero ODOL 2027.

Untuk informasi terkini di Ruas Tol Belmera dan MKTT dapat diakses melalui media sosial Instagram @official.jmnusantara dan official.jmktt. Apabila memerlukan bantuan selama berkendara di Ruas Tol Belmera dan MKTT, segera hubungi _Call Center_ 133 serta aplikasi Travoy.

Maling Motor Kabur ke Semak-Semak Ditangkap Polsek Medan Sunggal

admin — Wed, 28 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Upaya kabur ke semak-semak kebun pisang Jalan Pasar Kecil Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan Rizki Aditia Simanjuntak (23), berakhir sia-sia.

Warga Jalan Horas Ujung Desa Sei Semayan, Sunggal, Deli Serdang itu berhasil ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal pada Jum'at (23/10/202) pukul 20.00 WIB.

"Tersangka mencuri sepeda motor setelah membobol rumah korbannya yang sedang tidur," terang Kapolsek Medan Sunggal, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (28/10/2026).

Kata dia, pencurian sepeda motor Honda Beat hitam nomor polisi BK 6941 AMB itu diketahui korban,
Ferdi Eriyanto Nababan (21), warga Jalan Dusun Konggo XII Kongsi, Kecamatan Sunggal Deli Serdang ketika bangun dari tidurnya pada Kamis (17/10/2026) sekira pukul 04.00 WIB.

"Korban melihat sepeda motor yang diparkir di depan pintu kamar sudah hilang," kata Kapolsek Medan Sunggal.

Selain itu, korban juga melihat pintu dan kaca jendela rumahnya sudah terbuka. Handphone (HP) milik korban juga hilang.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Medan Sunggal. Polisi segera melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka sedang duduk bersama warga di Jalan Pasar Kecil Desa Sei Semayang, Sunggal.

"Tersangka sempat berupaya kabur ke perkebunan pisang, tapi berhasil kita tangkap," sebutnya.

Bersama tersangka disita barang bukti, 1 tas hitam, 1 tang, 1 pisau, 1 gunting, 1 masker hitam, 1 jam tangan dan 2 obeng.

Tersangka mengakui perbuatannya, dan juga pernah mencuri sepeda motor Yamaha RX King full croom di Jalan Sukamaju Kompleks Rorinata Tahap 7.

"Sepeda motor milik korban dijual tersangka kepada penadah berinisial A seharga Rp 4 juta," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Tersangka pencurian motor diamankan di Mapolsek Medan Sunggal(W05)

Tangki Truk Dimodifikasi Polisi Ungkap Penjualan BBM Subsidi ke Pabrik

admin — Wed, 28 Oct 2026 17:14:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reskrim Polrestabes Medan (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap praktik penjualan Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi ke pabrik pembuatan beton di Jalan Megawati, Keamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (27/10/2026) malam.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi untuk mendapat BBM.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan panjang pihaknya atas informasi masyarakat tentang adanya aktivitas satu unit truk dengan tangki yang berjumlah lebih.

Petugas mendapati truk berjenis dump itu melintas di Jalan Medan - Binjai kawasan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.

Seorang sopir MR (35), warga Jalan Binjai Km 10,5 Medan diamankan berikut barang bukti truk berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 150 liter.

"Kami amankan truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi, ditambah menjadi dua tangki. Sekali angkut, ini bisa setengah ton," sebut Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjungak, Rabu (28/10/2026).

Dari pengembangan yang dilakukan polisi, BBM subsidi tersebut dijual mengarahkan ke sebuah pabrik pembuatan beton di Jalan Megawati, Kecamatan Sunggal. Diketahui selama ini seluruh BBM yang dimiliki pekaku rutin dijual di pabrik itu.

"BBM dijual ke pabrik dengan harga lebih dari Rp.8 ribu. BBM kemudian digunakan untuk mengoperasionalkan sejumlah alat berat, termasuk jadi bahan bakar untuk menyalakan listrik di pabrik," bebernya.

Petugas masih terus mengembangkan kasus ini, dan tengah menyelidiki seseorang di pabrik beton, yang selalu berkomunikasi dengan pelaku untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Asal usul BBM yang dijual pelaku ke pabrik tersebut juga sedang ditelusuri.

"Kami sedang mengejar potensial suspect di pabrik ini, asal usul BBM juga sedang kami dalami. Kami temukan beberapa plat nomor dan barcode pembelian BBM, ini jadi petunjuk nantinya dimana BBM itu didapat pelaku. Mohon doanya, agar kami bisa ungkap secara menyeluruh," pungas Calvijn.(W05)

Teks foto :
Polisi mengungkap praktik penyelewengan BBM bersubdisi dengan modus memodifikasi tangki truk, Selasa (27/10/2026) malam(W05)

Operasi Patuh Toba 2026, Polda Sumut Tindak Pelanggaran Prioritas

admin — Wed, 28 Oct 2026 17:12:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mengintensifkan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 di Simpang Indogrosir, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang dimulai dengan apel persiapan yang dipimpin Wakil Kepala Operasi Daerah (Wakaopsda) AKBP Luthfi, S.I.K. Personel kemudian melaksanakan edukasi, sosialisasi, serta penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara.

"Keselamatan berlalu lintas harus menjadi perhatian setiap pengguna jalan. Kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar untuk menghindari sanksi, melainkan untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya," ujar Kombes Pol Ferry di Mapolda Sumut, Rabu (28/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, personel membagikan brosur dan menyampaikan imbauan keselamatan kepada pengendara serta masyarakat di sekitar lokasi. Petugas juga memberikan teguran hingga melakukan penilangan terhadap pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sasaran prioritas penindakan meliputi pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta pengendara di bawah umur.

Penindakan juga menyasar pelanggaran berupa berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Menurut Ferry, pendekatan edukatif dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan agar masyarakat semakin memahami risiko pelanggaran lalu lintas sekaligus terdorong untuk membangun kebiasaan berkendara yang aman.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut mengajak masyarakat untuk melengkapi kelengkapan berkendara, mematuhi rambu dan marka jalan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Polda Sumut berharap upaya edukasi dan penegakan hukum secara konsisten dapat meningkatkan disiplin pengguna jalan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.(W05)

FOTO:

Srikandi dan YBM PLN UIP SBU Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak-anak Panti Asuhan di Medan Dalam Rangka Menyambut HLN ke-81

admin — Wed, 28 Oct 2026 15:38:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, PLN melalui Srikandi bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat melalui kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak Panti Asuhan Bumi Nusantara, Kecamatan Tanjung Rejo, Kota Medan, Senin (26/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, telur, mi instan, popok, sabun, jajanan dan alat makan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak panti asuhan sekaligus menghadirkan kebahagiaan dan perhatian bagi mereka.

Ketua Yayasan Bumi Nusantara, Zainuddin, menyampaikan bahwa kunjungan dan perhatian dari Srikandi dan YBM PLN UIP SBU menjadi bentuk dukungan positif bagi anak-anak panti asuhan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Kami menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Srikandi dan YBM PLN UIP SBU. Bagi kami, perhatian seperti ini bukan hanya tentang bantuan yang diberikan, tetapi juga tentang hadirnya kepedulian dan kebersamaan yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi bagi mereka untuk terus tumbuh dengan penuh semangat dan optimisme dalam meraih masa depan. Semoga sinergi dan silaturahmi seperti ini terus terjalin sehingga semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ucap Zainuddin.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum, M. Ridwan, menyampaikan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bagi PLN, kontribusi kepada masyarakat tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung. Kami berharap bantuan ini dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara PLN dan masyarakat," ujar Ridwan.

Ketua Srikandi PLN UIP SBU, Ratih Sri Handayani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk empati dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian serta dukungan.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat berbagi, mempererat silaturahmi, serta menguatkan nilai kemanusiaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat," ungkap Ratih.

Sementara itu, Ketua YBM PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa syukur dan memperluas manfaat bagi sesama.

"Berbagi bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan kepedulian dan harapan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan serta menginspirasi kita semua untuk terus menebarkan kebaikan," tutur Bayu.

Melalui kolaborasi ini, PLN UIP SBU terus memperkuat kepedulian sosial dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Semangat berbagi diharapkan menjadi inspirasi untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. (C04)

PIKK Dan YBM PLN UIP SBU Berbagi Kebahagiaan Dengan Anak-anak Panti Asuhan di Medan

admin — Wed, 28 Oct 2026 15:32:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional (HLN), PLN terus memperkuat komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan keandalan pasokan listrik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan komitmen untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK) bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan kegiatan berbagi kebahagiaan di Panti Asuhan Bumi Nusantara, Kecamatan Tanjung Rejo, Kota Medan, pada Senin (26/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial PLN melalui semangat berbagi, kebersamaan dan gotong royong, khususnya kepada anak-anak yatim piatu serta anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Melalui kegiatan ini, PIKK dan YBM PLN UIP SBU berupaya menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan kebutuhan sehari-hari diserahkan kepada pihak panti asuhan. Bantuan yang diberikan meliputi beras, minyak goreng, gula, telur, mi instan, popok, sabun, jajanan, serta alat makan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan operasional panti asuhan sekaligus memberikan dukungan bagi anak-anak yang tinggal didalamnya.

Ketua Yayasan Bumi Nusantara, Zainuddin, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada PIKK dan YBM PLN UIP SBU atas perhatian serta bantuan yang diberikan kepada anak-anak di Panti Asuhan Bumi Nusantara.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PIKK dan YBM PLN UIP SBU atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak di Panti Asuhan Bumi Nusantara. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak panti asuhan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk bersama-sama menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Semoga kebaikan dan perhatian yang diberikan ini membawa keberkahan serta memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak kami," ungkap Zainuddin.

Pada kesempatan terpisah, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian penting dari komitmen PLN untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

"Melalui kegiatan berbagi kebahagiaan ini, kami ingin menegaskan bahwa kehadiran PLN tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat, menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan, serta mempererat hubungan yang harmonis antara PLN dan masyarakat. Semangat berbagi dan gotong royong ini perlu terus kita jaga sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli dan inklusif," ujar Rizki.

Ketua PIKK PLN UIP SBU, Risa Chaerun Nisa Aftarianto, turut menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar PIKK PLN dan masyarakat di lingkungan sekitar kantor.

"Kegiatan PIKK PLN berbagi kebahagiaan dengan panti asuhan di sekitar kantor bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat tali silaturahmi, serta menghadirkan kasih sayang dan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan. Melalui kegiatan ini, PIKK PLN berharap dapat berbagi berkah, menebarkan semangat kepedulian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama," ungkap Risa.

Lebih dari sekadar penyaluran bantuan, kegiatan ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat semangat kebersamaan dan mendorong budaya berbagi di lingkungan keluarga besar PLN. Kehadiran PIKK dan YBM PLN UIP SBU diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus menghadirkan suasana hangat dan penuh kebahagiaan bagi anak-anak Panti Asuhan Bumi Nusantara.

Melalui kegiatan sosial ini, PLN UIP SBU terus mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memperkuat nilai kepedulian dalam setiap langkah pengabdiannya. Semangat berbagi tersebut diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dan menghadirkan manfaat bagi sesama, demi terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, berdaya dan berkelanjutan. (C04)

Wakil Bupati Asahan Buka Program Kemitraan, Produk UMKM Lokal Siap Masuk Rak Indomaret

admin — Wed, 28 Oct 2026 15:28:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus membuka jalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2026 yang berlangsung di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Asahan, Rabu (28/10/2026) pukul 09.30 Wib.

Program ini menjembatani langsung pelaku usaha mikro di Asahan dengan jaringan ritel modern Indomaret, sehingga produk unggulan warga daerah bisa lebih dekat ke pasar yang lebih luas dan terpercaya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan, Khualid Armansyah Lubis, S.Sos., M.I.Kom., menjelaskan bahwa kegiatan ini hadir untuk menjalin kerja sama nyata agar produk-produk UMKM Asahan dapat dipasarkan secara resmi melalui gerai ritel modern.

"Kami berharap pelaku UMKM mampu menghasilkan produk yang layak jual, bersaing dengan produk luar daerah, dan berkembang menjadi usaha yang lebih maju. Pemerintah Kabupaten Asahan siap berdiri di belakang kalian untuk mendukung pemasaran produk lokal agar semakin naik kelas," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Siapa pun yang ingin masuk ke jaringan ritel seperti Indomaret dan Alfamart, harus menjaga mutu dan konsistensi produk, melengkapi legalitas usaha, memenuhi syarat dari pihak berwenang, serta memperhatikan kualitas kemasan dan kelengkapan informasi produk," pesan Rianto.

Ia berharap kemitraan ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar membuka pintu pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.45 Wib berjalan lancar, aman dan sukses, dihadiri oleh para peserta kemitraan serta pejabat terkait lingkungan Pemkab Asahan. (dre)

Peringati Sumpah Pemuda ke 98, Pemkab Asahan Tegaskan, Kemajuan Bangsa Ditopang SDM Berkarakter

admin — Wed, 28 Oct 2026 15:22:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98 Tahun 2026 dengan khidmat di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (28/10/2026) pagi. Upacara berlangsung mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 09.00 Wib dan berjalan lancar serta aman.

Peringatan tahun ini mengingatkan kembali momentum bersejarah tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku dan daerah bersatu mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, beliau membacakan pidato resmi Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang menekankan agar semangat Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi kenangan sejarah, tetapi terus hidup dan diwujudkan dalam karakter setiap generasi penerus bangsa.

"Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter, dari hati yang mencintai tanah air, dan dari jiwa yang tidak menyerah."

Pidato tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan gedung megah, teknologi canggih, atau kekayaan melimpah. Kemajuan yang sesungguhnya harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkarakter, berjiwa pengabdian, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Menpora juga mengingatkan tiga karakter utama yang harus dimiliki generasi muda Indonesia: patriotik, gigih, dan berempati.

Patriotik = mencintai Indonesia lewat tindakan nyata dan pengabdian

Gigih = tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan

Berempati = peduli terhadap sesama dan hadir saat masyarakat membutuhkan

"Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya."

Kepada generasi muda, Menpora berpesan agar berani bermimpi tinggi, bekerja keras, menjadi pribadi yang kuat namun tetap berhati lembut. Pemuda diminta membuktikan kecintaan kepada bangsa melalui karya, prestasi, integritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, jajaran Forkopimda yang diwakili, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, ASN, perwakilan organisasi kepemudaan, Paskibraka, Pramuka, serta pelajar dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian upacara berjalan khidmat dengan laporan pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hening cipta, pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, amanat inspektur upacara, hingga penutup. Seluruh kegiatan berakhir tertib dan sukses pukul 09.00 Wib. (dre)

Soal Kedaulatan Digital, Siregar Sebut Indonesia Alami Ketergantungan Ganda terhadap Singapura

admin — Wed, 28 Oct 2026 13:19:00 +0700+0700

MEDAN — Indonesia dinilai menghadapi tantangan serius dalam menegakkan kedaulatan digital nasional akibat jerat ketergantungan ganda (dual dependence) terhadap Singapura. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa ketergantungan tersebut tidak hanya berdimensi teknis konektivitas internet, tetapi juga terikat kuat dengan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Siregar menjelaskan, posisi Singapura sebagai hub agregasi utama lalu lintas data internasional di Asia Tenggara telah menciptakan posisi tersentralisasi yang memicu risiko titik kegagalan tunggal (single point of failure). Kondisi ini menyebabkan timbulnya fenomena tromboning, yaitu rute lalu lintas data domestik Indonesia yang harus memutar keluar melalui Singapura terlebih dahulu sebelum kembali ke tanah air, sehingga memicu inefisiensi topologi dan latensi tinggi.

"Persoalan konektivitas ini berkelindan dengan dimensi modal, di mana Singapura secara konsisten menjadi penyumbang sekaligus perantara FDI terbesar bagi Indonesia. Investor global kerap menggunakan entitas hukum dan pasar modal di Singapura untuk menanamkan investasi di sektor digital dan infrastruktur kritis nasional," ujar Siregar.

Ia memperingatkan bahwa apabila pembangunan infrastruktur fisik—seperti pusat data domestik—dilakukan oleh entitas asing yang dikendalikan melalui perusahaan induk (holding) di Singapura, maka lokalisasi data secara fisik dapat terjadi tanpa diikuti oleh lokalisasi kendali ekonomi dan strategis.

Menanggapi wacana yang berkembang di masyarakat mengenai potensi pemutusan akses internet oleh Singapura, Siregar meluruskan bahwa klaim tersebut tidak terbukti dalam literatur resmi sebagai kebijakan dari pemerintah jiran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kekhawatiran publik muncul akibat kerentanan struktural yang nyata dari jaringan yang saling tergantung (interdependent network fragility).

"Setiap gangguan fisik pada kabel bawah laut maupun dinamika geopolitik di Singapura akan langsung berdampak berantai pada perekonomian digital Indonesia. Selain itu, pemrosesan data di luar yurisdiksi nasional berisiko memicu kolonialisme data dan mengikis kedaulatan informasional negara," tuturnya.

Guna mengatasi persoalan ini, Siregar mendorong pemerintah untuk menerapkan kerangka de-risking berlapis (layered de-risking) daripada mengambil langkah isolasi total. Kerangka kerja tersebut mencakup lima pilar utama:

Pertama, Lapis Regulasi dan Data: Menerapkan lokalisasi data yang proporsional, standar keamanan siber, serta transparansi kepemilikan akhir (ultimate beneficial ownership) pada proyek infrastruktur.

Kedua, Lapis Infrastruktur Fisik: Melakukan diversifikasi rute kabel bawah laut langsung ke hub global lain seperti Jepang, Australia, dan India, serta memperkuat titik pertukaran internet (IXP) domestik untuk memangkas tromboning.

Ketiga, Lapis Diplomasi Teknologi: Mengadopsi strategi tactical hedging dan prinsip teknologi netral guna menghindari penguncian (lock-in) pada satu blok kekuatan global, seraya memanfaatkan kerja sama ASEAN.

Keempat, Lapis Kapasitas Siber: Mengubah pendekatan pertahanan siber dari reaktif menjadi proaktif dan memperkuat koordinasi kelembagaan.

Kelima, Lapis Tata Kelola FDI: Melakukan penyaringan (screening) investasi pada infrastruktur kritis, mendorong transfer teknologi, serta mempromosikan green FDI demi memenuhi kebutuhan energi pusat data yang berkelanjutan.

"Dengan mengintegrasikan tata kelola investasi asing dan pembangunan infrastruktur konektivitas, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar konsumen pasif menjadi arsitek aktif konektivitas regional yang berdaulat," pungkas Siregar.

Bupati Putra Mahkota Alam dan Forkopimda Teken Pakta Integritas, Palas Perangi Narkoba hingga Desa

admin — Wed, 28 Oct 2026 13:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba melalui penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Padang Lawas tersebut dipimpin Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pemerintah daerah. Gerakan ini mengusung semangat "Padang Lawas Tolak Narkoba" sebagai bentuk komitmen bersama melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

Penandatanganan pakta integritas itu turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Sekretaris Daerah Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala desa se-Kabupaten Padang Lawas.

Keterlibatan unsur pemerintahan hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pencegahan narkoba. Selain penegakan hukum, gerakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Dalam sambutannya, Kapolres Padang Lawas menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan, razia, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama perangkat desa yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi peredaran narkoba di wilayahnya.

"Kami dari Polres Padang Lawas tidak akan memberi ampun kepada bandar dan pengedar narkoba. Sesuai arahan Bapak Kapolda, kami akan gencar melakukan razia, penindakan dan sosialisasi. Kami butuh dukungan dari para Kepala Desa, karena informasi dari desa adalah mata dan telinga kami di lapangan. Mari kita selamatkan generasi Padang Lawas, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengajak masyarakat agar tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka.

Masyarakat yang mengetahui informasi terkait peredaran narkotika diminta berani melapor melalui Call Center Polres Padang Lawas agar informasi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Menurutnya, kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba.

Dukungan terhadap gerakan "Padang Lawas Tolak Narkoba" juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

"DPRD Kabupaten Padang Lawas sangat mendukung dan mengapresiasi langkah tegas Bapak Bupati. Ini adalah langkah penyelamatan masa depan. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran untuk program P4GN, baik sosialisasi maupun rehabilitasi," ujarnya.

Ia berharap penandatanganan pakta integritas tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Komitmen yang telah disepakati harus diterjemahkan menjadi program nyata yang dapat dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Dukungan regulasi dan penganggaran dinilai penting agar upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan secara berkelanjutan. Program edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Kapolres dan Ketua DPRD yang telah menunjukkan dukungan terhadap gerakan pemberantasan narkoba di Kabupaten Padang Lawas.

Ia menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga masyarakat dan masa depan generasi muda.

"Hari ini kita semua di sini, dari Bupati sampai Kepala Desa, telah menandatangani Pakta Integritas. Ini adalah janji kita kepada Allah SWT dan kepada masyarakat," ujar Putra Mahkota Alam.

Bupati juga mengingatkan bahwa Padang Lawas memiliki identitas sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai sosial. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga daerah tersebut dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

"Padang Lawas ini adalah Tanah Beradat. Jangan nodai dengan narkoba. Kita ingin Padang Lawas ini menjadi Padang Lawas yang maju, bersih dari narkoba. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan pemberantasan narkoba sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat penegak hukum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas secara bergiliran, dimulai dari Bupati, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Padang Lawas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Bersama Tolak Narkoba sebagai simbol kesepakatan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah tersebut.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap koordinasi antarlembaga semakin kuat, pengawasan di tingkat desa semakin aktif, serta masyarakat lebih berani menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba.

Keberhasilan gerakan "Padang Lawas Tolak Narkoba" pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan komitmen tersebut secara konsisten. Penegakan hukum yang tegas, edukasi berkelanjutan, kepedulian masyarakat, serta dukungan rehabilitasi perlu berjalan beriringan demi mewujudkan Padang Lawas yang aman dan terbebas dari ancaman narkotika.zal

Disiapkan untuk Sumut Bersama Kementerian LH, Pemuda Pancasila Sumut Tanam Mangrove di Sergai

admin — Wed, 28 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara menargetkan penanaman 100.000 pohon pelindung di berbagai kabupaten/kota se-Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto, Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, pertumbuhan pohon akan dipantau dan dilaporkan secara berkala.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemuda Pancasila melalui kegiatan penanaman bibit mangrove bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (27/10).

Pria yang akrab disapa Ijeck itu menegaskan, penanaman 100.000 pohon tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Karena itu, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap jumlah pohon yang ditanam serta perkembangan pertumbuhannya.

"Setelah ini ada laporan setiap bulan berapa yang sudah tertanam, dan kami pantau setiap semester atau enam bulan untuk pertumbuhan pohonnya," ujar Ijeck.

Ia menegaskan, program tersebut harus memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
"Kami tidak mau ini hanya berita seremoni atau berita yang hanya 100 ribu," katanya.

Ijeck menjelaskan, sebanyak 100.000 bibit pohon akan didistribusikan kepada seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di kabupaten/kota se-Sumatera Utara, dengan jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Untuk kawasan pesisir, penanaman difokuskan pada bibit mangrove. Sementara itu, wilayah pegunungan akan ditanami pohon keras, sedangkan kawasan permukiman masyarakat mendapatkan bibit pohon buah.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menyiapkan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Manfaatnya bukan untuk generasi kita sekarang saja, tetapi untuk anak cucu kita," ujarnya.

Gelar Pengobatan Gratis dan Pembagian Sembako

Selain kegiatan penghijauan, MPW PP Sumut bekerja sama dengan Rumah Sakit Sawit Indah menggelar pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diikuti sekitar 250 warga.
Masyarakat yang hadir juga menerima paket sembako sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap kebutuhan warga.

Ijeck menyebut kegiatan sosial tersebut sejalan dengan arahan Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Yapto Surya Soemarno, agar setiap kegiatan organisasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan Pemuda Pancasila seperti arahan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Bapak Yapto Surya Soemarno harus bermanfaat pada masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman pohon dan pelayanan sosial akan terus dilanjutkan. MPW PP Sumut juga berharap program organisasi di tingkat wilayah maupun nasional dapat diselaraskan dengan program kementerian terkait.

Ajak Masyarakat Bersama Mengatasi Karhutla

Dalam kesempatan itu, Ijeck turut menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengajak masyarakat menyikapi pemberitaan mengenai karhutla secara bijak dan tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, kebakaran hutan dapat terjadi di berbagai negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, dengan beragam faktor pemicu, seperti cuaca ekstrem dan kondisi alam.

menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan, alih-alih saling menyalahkan.

"Apapun itu, bukan berarti kita saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga dan memperbaiki," tuturnya.

Ijeck juga menyatakan MPW Pemuda Pancasila Sumut siap mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan berharap gerakan tersebut menjadi langkah berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Menteri LH Apresiasi Komitmen Pemuda Pancasila

Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi komitmen Pemuda Pancasila yang berencana menanam 100.000 pohon di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurut Jumhur, gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui Gerakan Tobat Ekologis Nasional, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, resik, dan indah.

Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari individu, organisasi, hingga negara.

"Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu organisasi pun, tidak ada satu negara pun yang tidak berkepentingan dengan masalah lingkungan hidup," ujar Jumhur.

Ia juga menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum deklarasi dan penegasan kesiapan Pemuda Pancasila bersama pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Jumhur turut menyinggung arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah ingin mengarahkan pembangunan dari pendekatan yang disebutnya liberal kapitalistik menuju pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.red

AMMI Dorong Standar Jurnalistik di Semua Platform Media

admin — Wed, 28 Oct 2026 13:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Dewan Pers mendukung gagasan Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) membangun akademi jurnalisme multiplatform untuk meningkatkan kompetensi pelaku media digital dan konten kreator. Inisiatif ini dinilai relevan di tengah perubahan ekosistem informasi yang menuntut keseimbangan antara kecepatan penyebaran berita, akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik.

Dukungan tersebut disampaikan anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Dr Rosarita Niken Widiastuti, dalam pertemuan dengan Ketua Umum AMMI Tundra Meliala di resto Penang Bistro Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers itu juga menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina AMMI.

Tundra mengatakan, AMMI dibentuk untuk menghimpun pengusaha media, wartawan senior, praktisi pers digital, dan pegiat media sosial dalam satu wadah. Organisasi yang telah memperoleh surat keputusan dari Kementerian Hukum itu mempertemukan pelaku berbagai platform, mulai dari media siber hingga Instagram dan konten kreator dengan jangkauan jutaan pengikut.

Menurut Tundra, perubahan teknologi telah membuat distribusi informasi tidak lagi bergantung pada media konvensional. Media sosial memungkinkan sebuah informasi menjangkau masyarakat dalam waktu singkat. Namun, besarnya jangkauan dan tingginya interaksi tidak selalu sejalan dengan akurasi serta kualitas informasi yang disampaikan.

Persoalan muncul ketika tuntutan menjadi yang pertama menyebarkan informasi mengalahkan kewajiban melakukan verifikasi. Informasi yang belum teruji dapat menyebar luas sebelum pihak terkait memperoleh kesempatan memberikan penjelasan. Kondisi ini berisiko merugikan individu maupun lembaga sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap media.

Karena itu, Tundra menilai pendidikan jurnalistik perlu menjadi bagian penting dalam pelatihan konten kreator. Kemampuan memproduksi konten menarik dan memperluas jangkauan audiens harus diimbangi pemahaman tentang pemeriksaan fakta, konfirmasi kepada narasumber, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan.

Niken sejalan dengan pandangan tersebut. Pendidikan jurnalistik bagi pelaku media multiplatform diperlukan agar kemajuan teknologi dan perubahan pola distribusi informasi disertai peningkatan kualitas konten. Keterampilan teknis dalam memproduksi dan menyebarkan informasi, menurut gagasan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai etika serta tanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, Tundra menggagas pembentukan akademi media multiplatform sebagai ruang pendidikan dan peningkatan kapasitas pelaku media lintas platform. Akademi ini dapat mengembangkan pembelajaran terstruktur, meliputi teknik peliputan dan wawancara, verifikasi foto dan video, pemeriksaan fakta, keberimbangan berita, etika publikasi, serta pemahaman mengenai hak jawab dan koreksi.

Pendidikan tersebut juga penting untuk menjelaskan perbedaan antara konten kreator secara umum dan pelaku yang menjalankan fungsi jurnalistik. Tidak semua konten media sosial merupakan produk pers. Namun, ketika informasi disajikan sebagai berita untuk kepentingan publik, prinsip jurnalistik diperlukan agar proses dan hasil publikasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi AMMI, dukungan Dewan Pers menjadi dorongan untuk menempatkan peningkatan kompetensi jurnalistik sebagai agenda utama organisasi. Tantangan selanjutnya ialah mewujudkan gagasan akademi melalui kurikulum yang relevan, keterlibatan praktisi berpengalaman, dan evaluasi kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan industri media multiplatform tidak hanya berorientasi pada jangkauan dan bisnis, tetapi juga pada mutu informasi serta kepercayaan masyarakat.

Tim Gabungan Polrestabes Medan dan Kadus Selambo Temukan Jejak Narkoba Hingga Praktek Perjudian

darma — Wed, 28 Oct 2026 09:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Upaya memutus mata rantai peredaran narkoba, terus dilakukan Polrestabes Medan. Usai barak narkoba di Dusun 3 Selambo, Desa Amplas, Kec.Percut Sei Tuan dibumi hanguskan, pemantauan dan pemeriksaan kembali pun dilakukan, Selasa (27/10/2026) malam. Hasilnya, petugas turut menemukan adanya jejak praktek perjudian.

Pemeriksaan kembali gubuk yang diduga jadi tempat penyalahgunaan narkoba, sebagai salah satu bentuk komitmen Polrestabes Medan, dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang ada.

Bersama Kadus 3 Selambo, Desa Amplas, Kec.Percut Sei Tuan, Ayub Marbun, tim gabungan secara mendetail melakukan pemeriksaan di gubuk yang awalnya menjadi tempat berkumpul warga, namun dalam 3 hari terakhir dimanfaatkan menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

"Gubuk ini tadinya tempat mamak - mamak berkumpul, namun tiga hari yang lalu mendadak berubah jadi tempat jual beli narkoba dan judi, hingga akhirnya dihancurkan dan dibakar," ucap Kadus 3 Selambo.

Di tempat yang sama, Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya menemukan adanya beberapa plastik klip.

Pihaknya pun, kini sedang mengejar pelaku - pelaku narkoba yang kabur dari gubuk ini.

"Di lokasi kami temukan plastik klip, kami sedang mengejar pelaku - pelaku yang kabur, dan kami pastikan akan kami ringkus," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, aksi para pelaku narkoba hendak menjadikan kawasan Selambo sebagai sarang narkoba baru, tidak terlepas dari gencarnya Polrestabes Medan dalam memberantas praktek jual beli narkoba di kawasan Jermal, yang letaknya sangat dekat dengan kawasan Selambo.

"Para pelaku kami duga ingin mencari tempat baru karena penindakan yang dilakukan di kawasan Jermal begitu masif," tambah Rafli.

Sebagai komitmen Polrestabes Medan bersama masyarakat, kawasan ini pun kini berstatus sebagai daerah pantauan Tim Gabungan.(W02)

Tokoh Pemuda Kota Medan Dukung Program DPP AJUDAN, Busor : Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke - 1

darma — Wed, 28 Oct 2026 07:22:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Tokoh masyarakat kota medan, Budi H Sormin yang akrab disapa "Busor" mendukung program Pengurus DPP AJUDAN (Dewan Pimpinan Pusat Anti Judi Anti Narkoba) yang di nahkodai, Jefri H Manik sebagai Ketua Umum DPP AJUDAN.

Selain mendukung program DPP AJUDAN dalam penegak hukum dan masyarakat untuk bersama sama memberantas peredaran judi dan narkoba, Busor yang juga Ketua Satgas DPD AMPI Sumatera Utara (Sumut) juga mengucapkan selamat ulang tahun AJUDAN ke - 1.

"Apresiasi kita ucapkan kepada Ormas AJUDAN dalam penegakan hukum dan masyarakat untuk bersama sama memberantas peredaran judi dan narkoba. Kita juga berharap, keberadaan AJUDAN
menjadi wadah aspirasi terkait persoalan persoalan yang ada di tengah masyarakat saat ini serta bisa mempersempit ruang gerak peredaran narkoba," ucap Busor, Rabu (28/10/2026) kepada wartawan.

Busor yang juga Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia Kota Medan ini menyampaikan agar kiranya organisasi AJUDAN ini diperluas sampai kelurahan hingga ke pelosok desa.

"Saya yakin, dengan dipimpin, Jefri H Manik, Sinergitas ormas AJUDAN dengan penegak hukum dan masyarakat dapat bersama sama memberantas peredaran judi dan narkoba. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke - 1 kepada ormas AJUDAN yang terbentuk oleh swadaya masyarakat dan berkomitmen mendorong pemberantasan judi serta narkoba. Dimana, kedua persoalan ini dapat merusak generasi muda, kehidupan, dan ketahanan keluarga segera teratasi, pungkas Busor.

Untuk diketahui, ormas AJUDAN mengusung semangat "Indonesia Bersih, Indonesia Bermartabat dan Bermoral" untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan melindungi generasi penerus bangsa.(W02)

Bupati Paluta Gandeng Kejari dan Polres, Aduan Pemerintahan Tak Boleh Salah Penanganan

admin — Wed, 28 Oct 2026 00:09:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Polres Padang Lawas Utara dalam menangani laporan maupun pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Padang Lawas Utara, Selasa (27/10/2026).

Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara serius, objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, koordinasi antara APIP dan APH diperlukan agar setiap pengaduan dapat ditelaah berdasarkan substansi permasalahan, sehingga tindak lanjut yang dilakukan tidak keliru dan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.

"Jangan takut bekerja, tetapi jangan sembarangan bekerja. Sepanjang kita bekerja dengan benar, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan untuk ragu dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Reski Basyah.

Bupati menjelaskan, tidak semua laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otomatis mengandung unsur tindak pidana. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menentukan langkah penanganan sesuai karakteristik setiap persoalan.

Permasalahan yang bersifat administratif dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, evaluasi, dan pembinaan oleh APIP. Sementara itu, laporan yang mengandung indikasi tindak pidana harus ditangani aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap penyimpangan ataupun membebaskan pihak tertentu dari pertanggungjawaban hukum.

Sebaliknya, koordinasi ini diharapkan mampu menciptakan kepastian dalam penanganan pengaduan, mencegah kesalahan prosedur, serta menjaga agar pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Reski Basyah juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Kapolres Padang Lawas Utara, serta seluruh jajaran yang telah mendukung terwujudnya kerja sama tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Muhammad Junaidi, S.H., M.H., menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, dan pengambilan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Muhammad Junaidi menekankan pentingnya membedakan persoalan administratif dengan laporan yang memiliki indikasi tindak pidana. Menurutnya, pengaduan masyarakat perlu ditangani secara proporsional agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan langkah penyelesaian.

Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara berharap koordinasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian semakin kuat. Dengan demikian, setiap laporan dapat diproses secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Kejaksaan juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan, konsultasi, serta penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia kembali menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan bertujuan melindungi pihak tertentu dari proses hukum, melainkan mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih serta berintegritas.

Menurutnya, nota kesepahaman itu harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan koordinasi secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen formalitas.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara, Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar, S.T., M.M., CPRM., CGRCS., IPP., memaparkan tujuan dan ruang lingkup kerja sama antara APIP dan APH.

Ia menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat melalui koordinasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Ruang lingkup kerja sama meliputi koordinasi dan pertukaran informasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing, serta sosialisasi kepada aparatur pemerintahan terkait.

Dalam mekanisme tersebut, APIP berperan dalam penanganan persoalan yang menjadi ranah pengawasan internal dan administratif. Adapun laporan yang mengindikasikan tindak pidana ditindaklanjuti oleh APH berdasarkan kewenangannya.

Hendra Hasan Saleh Siregar menambahkan, nota kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun. Kerja sama ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme penanganan pengaduan, meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara melalui koordinasi antara unsur pengawasan internal dan aparat penegak hukum.

Dengan mekanisme yang terarah, laporan masyarakat diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, aparatur pemerintahan diharapkan tetap bekerja secara profesional, berhati-hati dalam menjalankan kewenangan, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembangunan.

Efektivitas kerja sama tersebut selanjutnya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaannya, termasuk keterbukaan dalam menindaklanjuti pengaduan dan ketegasan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti sesuai proses hukum.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Padang Lawas Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, serta jajaran Kejaksaan Negeri dan Polres Padang Lawas Utara.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama kejaksaan dan kepolisian diharapkan dapat membangun penyelenggaraan pemerintahan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.zal

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Edukasi Pelajar Paninggahan tentang Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Anak

admin — Wed, 28 Oct 2026 00:04:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si, Selasa (27/10/2026) memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak serta perilaku perundungan (bullying) kepada para pelajar di Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, .

Dihadir oleh Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok, Camat Junjung Sirih, Plt. Wali Nagari Paninggahan, serta para guru dan pelajar dari tingkat SMP dan SMA.

Dijelaskan, kegiatan Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar tentang pentingnya membangun pergaulan yang sehat, saling menghargai, serta menghindari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental, pendidikan, dan masa depan anak.

Ny. Nia Jon Firman Pandu, dalam penyampaian materinya tidak hanya memberikan edukasi secara lisan, tetapi juga membangun interaksi langsung dengan para pelajar. Pendekatan ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami berbagai bentuk perilaku negatif yang dapat terjadi di lingkungan pergaulan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Serta menekankan bahwa pencegahan perundungan dan kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian serta keterlibatan semua pihak, terutama orang tua, tenaga pendidik, pemerintah nagari, dan masyarakat.

Ny. Nia Jon Firman Pandu, mengatakan
perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan media sosial membawa tantangan tersendiri bagi generasi muda. Penggunaan telepon genggam atau gadget yang telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari pelajar perlu diimbangi dengan pengawasan dan pemahaman yang baik agar tidak disalahgunakan.

Dijelaskan, penggunaan gadget atau HP sudah menjadi bagian dari kebutuhan siswa. Namun, penyalahgunaannya, termasuk pengaruh konten negatif di media sosial, dapat memicu perilaku yang tidak baik. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi orang tua dan tenaga pendidik, agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam perilaku negatif.

Juga mengingatkan para pelajar mengenai dampak buruk pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Menurutnya, pengawasan terhadap pergaulan anak harus dilakukan secara bersama-sama, mengingat berbagai tantangan sosial saat ini dapat memengaruhi perkembangan dan masa depan generasi muda.

Dan mengingatkan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kita. Pemerintah nagari dan orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi pergaulan anak. Ini merupakan kewajiban kita bersama untuk melindungi dan menjaga generasi penerus bangsa.

Ny. Nia juga mengajak para pelajar untuk mulai membangun masa depan dengan menentukan pilihan pergaulan yang positif, meningkatkan kedisiplinan, serta menjauhi berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Serta mengingatkan agar para siswa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, tawuran, penyalahgunaan narkoba, maupun tindakan negatif lainnya yang dapat menghambat pencapaian cita-cita.

Berharap, saatnya anak-anak semua mulai menata masa depan. Pahami mana pergaulan yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan dan menghambat pencapaian cita-cita. Banggakan orang tua dan jadilah generasi yang membanggakan keluarga.

Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ini, diharapkan para pelajar semakin memahami pentingnya menghormati sesama, berani menolak segala bentuk perundungan, serta membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Upaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat demi mewujudkan generasi Kabupaten Solok yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki masa depan yang lebih baik.(YOSE)

Pemprov Sumut Terbitkan 1.337 Izin, Perkuat Layanan dan Kemudahan Investasi

admin — Tue, 27 Oct 2026 23:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, telah menerbitkan sebanyak 1.337 izin usaha dari target 1.836 izin sepanjang tahun 2026. Selain memperkuat pelayanan perizinan, DPMPTSP Sumut juga menggencarkan pendampingan pelaku usaha dan mendorong kabupaten/kota memberikan insentif serta kemudahan investasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Medan, Selasa (27/10/2026). Jumlah 1.337 izin tersebut tercatat hingga 21 Oktober 2026.

"Capaian ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan target tahunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 sebanyak 1.836 izin. Kami terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan perizinan serta melakukan pendampingan intensif bagi para pelaku usaha di daerah," ujar Nurbaiti.

Nurbaiti menjelaskan, DPMPTSP Sumut melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), yang ditetapkan pada 5 Juni 2025.

Pemprov Sumut juga telah meluncurkan aplikasi SIAPLAYANISUMUTBERKAH sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang modern, mudah diakses, aman, dan akuntabel. Aplikasi tersebut digunakan untuk melayani perizinan yang belum terakomodasi dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan efisien, DPMPTSP Sumut didukung delapan tim kerja pelayanan perizinan. Tujuh tim menangani penyelenggaraan pelayanan perizinan, sedangkan satu tim menangani penyuluhan dan peningkatan kinerja pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota, serta didukung tim pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Menurut Nurbaiti, kemudahan pelayanan perizinan diharapkan semakin meningkatkan minat investasi di Sumut. Masuknya investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan berkembangnya usaha masyarakat.

"Semakin banyak yang berinvestasi di Sumatera Utara, maka multiplier effect-nya adalah meningkatnya serapan tenaga kerja. Harapan kita jika pabrik dibangun di suatu kawasan, maka pekerja pabrik ini nanti akan butuh makan, maka biasanya di sekelilingnya akan tumbuh UMKM-UMKM," ujar Nurbaiti.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pelaku usaha, DPMPTSP Sumut juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut telah diikuti 437 pelaku usaha, melampaui target awal sebanyak 200 pelaku usaha.

Selain itu, DPMPTSP Sumut terus mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal. Hingga saat ini, sebanyak 13 dari 33 kabupaten/kota di Sumut telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Walikota (Perwal) terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi.

"Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 13 kabupaten/kota telah menetapkan Perda/Perbup/Perwal terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk menarik minat pelaku usaha berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara," tegasnya.

Nurbaiti juga mengimbau para pelaku usaha agar tertib memanfaatkan sistem perizinan berbasis elektronik OSS-RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut penting untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Sumatera Utara. **(Rel)

Perkuat Diseminasi Informasi, Dinas Kominfo Sumut Ajak OPD Bangun Kolaborasi

admin — Tue, 27 Oct 2026 23:04:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah memperkuat kolaborasi dalam mendiseminasikan informasi pembangunan dan berbagai program pemerintah. Informasi yang disampaikan juga diharapkan dikemas secara komunikatif dengan mengedepankan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap saat membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Media Sosial bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sumut, dengan tema Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik, yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (27/10/2026).

"Kami mendorong adanya sinergi antara instansi pemerintah, termasuk OPD, hingga instansi lain dalam mempublikasikan berbagai program dan kegiatan," ujar Erwin Hotmansah.

Menurut Erwin, kolaborasi dalam diseminasi informasi diperlukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan serta layanan publik. Keterpaduan penyampaian informasi juga penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi sekaligus menekan penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.

"Jangan berdiri sendiri ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menonton," katanya.

Erwin juga menekankan pentingnya kemampuan instansi pemerintah dalam mengemas informasi agar mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Karena itu, pengelola informasi pemerintah harus mampu menerjemahkan berbagai istilah birokrasi yang terkesan kaku dan teknis menjadi bahasa yang lebih komunikatif.

"Yang sangat relevan bahwa kita harus mampu menerjemahkan istilah-istilah birokrasi yang terkesan kaku dan teknis menjadi narasi publik yang komunikatif, ramah, persuasif, serta menyentuh kebutuhan masyarakat," kata Erwin.

Kegiatan tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Menurutnya, selama ini masih terdapat jarak antara birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat yang diharapkan memahami serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karena itu, pesan kebijakan pemerintah perlu dikemas ulang menjadi informasi yang lebih menarik, sederhana, dan relevan bagi masyarakat. Pengelola informasi juga perlu mengubah orientasi publikasi dari sekadar menyampaikan kegiatan seremonial menjadi informasi yang menonjolkan manfaat konkret bagi masyarakat.

Menurut Toga, masih banyak pengelola informasi instansi yang sekadar mempublikasikan kegiatan seremonial. Padahal, di balik kegiatan tersebut terdapat manfaat dan informasi penting yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Daripada sekadar mengumumkan bahwa dinas atau instansi mengadakan suatu kegiatan, alangkah baiknya jika publikasi itu langsung menonjolkan nilai kemudahannya bagi warga. Contohnya, alih-alih memberitakan pembukaan gerai pajak, lebih baik langsung tegaskan bahwa masyarakat kini tidak perlu antri lagi untuk bayar pajak. Kita harus membiasakan diri melihat publikasi dari sudut pandang manfaat yang akan diterima oleh masyarakat," ujar Toga. **(Rel)

Daun Bosi-Bosi Menembus Batas Ekstraksi Hijau Dan Antikanker Payudara

admin — Tue, 27 Oct 2026 22:19:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Riset Universitas Sumatera Utara mengungkap potensi tanaman obat lokal melalui teknologi ekstraksi ramah lingkungan, identifikasi senyawa bioaktif, dan pengujian awal terhadap sel kanker payudara.

Di perbukitan Tapanuli Utara, khususnya kawasan Tarutung, tumbuh tanaman liar yang telah lama menjadi bagian dari pengetahuan pengobatan tradisional masyarakat setempat. Namanya Bosi-bosi (Timonius flavescens), tanaman dari famili Rubiaceae yang daunnya secara turun-temurun direbus untuk diambil airnya, kemudian diminum untuk meredakan nyeri hingga membantu mengatasi penyakit yang dikenal masyarakat sebagai sakit gula atau diabetes mellitus.

Selama bertahun-tahun, pemanfaatan Bosi-bosi bertumpu pada pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di balik tradisi tersebut, tersimpan pertanyaan ilmiah yang menarik: senyawa apa yang terkandung di dalam daunnya, dan sejauh mana potensi biologisnya dapat dibuktikan melalui penelitian modern?

Pertanyaan inilah yang membawa Muhammad Fauzan Lubis, dosen dan peneliti Departemen Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU), bersama timnya untuk menelusuri potensi daun Bosi-bosi melalui pendekatan ilmiah. Tidak hanya meneliti kandungan senyawanya, mereka juga mengeksplorasi kemungkinan aktivitas antikanker payudara dari ekstrak tanaman tersebut.

"Tanaman yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Timonius flavescens dari famili Rubiaceae. Kenapa saya tertarik menelitinya? Berdasarkan studi literatur yang ada, para peneliti yang mengeksplorasi tanaman ini rata-rata memang berasal dari Sumatera Utara. Kebetulan saya di fakultas berfokus pada biologi farmasi dan tanaman obat, jadi ada keinginan kuat untuk mengeksplorasi tanaman-tanaman khas daerah kita sendiri. Dari situ kami mencoba mencari tahu apa khasiat lainnya, salah satunya eksplorasi terhadap kanker," tutur Fauzan.

Penelitian yang dimulai pada 2023 ini didanai melalui skema EQUITY Project LPDP yang dikelola Universitas Sumatera Utara, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui riset tersebut, pengetahuan tradisional tentang Bosi-bosi dipertemukan dengan teknologi laboratorium untuk mengidentifikasi, mengoptimalkan, dan menguji potensi senyawa yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian tanaman obat, proses ekstraksi memegang peranan penting. Tahap ini menentukan seberapa optimal senyawa yang diinginkan dapat dipisahkan dari bahan tumbuhan. Metode yang digunakan pun dapat memengaruhi karakteristik ekstrak dan potensi pemanfaatannya.

Masyarakat umumnya mengenal Bosi-bosi melalui cara sederhana: merebus daunnya dengan air. Tim peneliti USU mengambil pendekatan berbeda. Mereka menggunakan metode ekstraksi yang dirancang secara ilmiah dengan mempertimbangkan efektivitas proses sekaligus prinsip ramah lingkungan.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Natural Deep Eutectic Solvent (NADES), yakni sistem pelarut yang dikembangkan dari kombinasi komponen tertentu. Dalam penelitian ini, NADES dibuat dengan menggabungkan kolin klorida sebagai penerima ikatan hidrogen (hydrogen bond acceptor) dan D-glukosa sebagai pendonor ikatan hidrogen (hydrogen bond donor), kemudian dilarutkan bersama air.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip green chemistry atau kimia hijau, yang mendorong pengembangan proses kimia dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Penggunaan NADES menjadi alternatif yang diteliti untuk menggantikan ketergantungan pada pelarut organik konvensional, seperti etanol atau metanol, yang memiliki pertimbangan tersendiri dari sisi keamanan dan lingkungan.

Untuk memperoleh komposisi pelarut yang optimal, tim menerapkan metode statistik Central Composite Design (CCD) berbasis Response Surface Methodology (RSM). Proses ekstraksi juga dipadukan dengan teknologi gelombang ultrasonik atau Ultrasound-Assisted Extraction (UAE).

"Kami tidak menggunakan metode rebusan seperti yang dilakukan masyarakat. Kami mencoba menggunakan pendekatan sains untuk mengoptimalkan potensi daun Bosi-bosi ini. Melalui formulasi pelarut NADES yang tepat, senyawa polifenol dan flavonoid di dalam daun dapat ditarik secara jauh lebih optimal," jelasnya.

Keberhasilan formulasi ekstraksi kemudian ditelaah melalui karakterisasi menggunakan instrumen Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Transmission Electron Microscope (TEM). Hasil pengujian memperlihatkan interaksi ikatan hidrogen antara kolin klorida dan glukosa serta struktur sferis yang dilaporkan terbentuk dalam sistem ekstrak tersebut.

Tahap ini menjadi bagian penting sebelum ekstrak diuji lebih lanjut. Sebab, untuk memahami potensi tanaman obat, peneliti tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu tanaman mengandung senyawa tertentu. Karakteristik ekstrak, kandungan kimia, dan aktivitas biologisnya juga perlu diperiksa secara sistematis.

Setelah memperoleh ekstrak teroptimasi, tim melanjutkan penelitian untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Analisis dilakukan menggunakan Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS), dengan fasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Melalui analisis tersebut, tim berhasil mengidentifikasi 13 senyawa bioaktif utama. Ekstrak yang dihasilkan juga menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Pada konsentrasi 500 μg/mL, aktivitas penghambatan radikal bebas DPPH mencapai 89,32 persen.

Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai potensi biologis ekstrak daun Bosi-bosi. Namun, perhatian penelitian tidak berhenti pada aktivitas antioksidan. Tim juga menguji respons sel kanker payudara terhadap ekstrak tersebut melalui pengujian sitotoksisitas in vitro menggunakan metode MTT assay pada tiga lini sel kanker payudara.

Untuk memahami respons sel secara lebih mendalam, penelitian dilengkapi dengan analisis flow cytometry dan penandaan imunositokimia. Hasil pengujian menunjukkan dua mekanisme utama yang berkaitan dengan penghambatan pertumbuhan dan kematian sel kanker, yaitu penghentian siklus sel serta induksi apoptosis.

Mekanisme pertama berkaitan dengan G0-G1 cell cycle arrest, yakni tertahannya siklus sel pada fase G0-G1. Dalam kondisi normal, sel menjalani tahapan tertentu sebelum membelah. Pada sel kanker, proses ini dapat berlangsung secara tidak terkendali. Penelitian menemukan adanya penurunan ekspresi protein cyclin D1 (downregulation), protein yang berperan dalam pengaturan siklus dan pembelahan sel. Penurunan ekspresi protein tersebut mengindikasikan adanya potensi penghambatan proses pembelahan sel kanker oleh ekstrak yang diuji.

Mekanisme kedua adalah induksi apoptosis, yaitu proses kematian sel yang berlangsung secara terprogram. Dalam pengujian, ekstrak menunjukkan peningkatan kematian sel melalui fase early apoptosis dan late apoptosis. Respons ini dimediasi oleh peningkatan ekspresi protein p53 (upregulation), yang dikenal berperan penting dalam pengendalian siklus sel dan respons sel terhadap kerusakan.

"Penurunan ekspresi cyclin D1 menahan laju pembelahan sel tumor, sementara peningkatan p53 memicu sel kanker untuk mati secara terprogram. Kombinasi inilah yang membuat ekstrak daun bosi-bosi sangat berpotensi dikembangkan sebagai terapi pendamping antikanker," jelas Fauzan.

Meski demikian, hasil pengujian pada sel di laboratorium belum dapat disamakan dengan keberhasilan pengobatan pada manusia. Temuan ini merupakan bukti awal yang perlu ditindaklanjuti melalui penelitian lanjutan untuk memastikan mekanisme kerja, efektivitas, dosis, dan keamanannya sebelum potensi klinisnya dapat dinilai.

Di balik rangkaian pengujian tersebut, terdapat kerja sama para peneliti dari berbagai institusi dengan keahlian yang saling melengkapi. Penelitian tanaman obat membutuhkan keterlibatan beragam disiplin ilmu, mulai dari biologi farmasi dan formulasi hingga kultur sel, pengujian antikanker, serta evaluasi toksisitas.

Tim penelitian ini dipimpin Muhammad Fauzan Lubis, M.Farm., Apt., dari Fakultas Farmasi USU. Ia bekerja bersama sejumlah peneliti, yakni: Dr. Retno Murwanti, M.Sc., Apt. Dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pakar kultur sel dan antikanker, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, M.Si., Apt dari Fakultas Farmasi USU selaku pakar antikanker, Prof. Dr. Sumaiyah, M.Si., Apt dari Fakultas Farmasi USU selaku pakar formulasi dan preparasi. Nur Aira Juwita, S.Farm dari Fakultas Farmasi USU, Khairani Fitri, S.Farm., M.Si dari Institut Kesehatan Helvetia Medan, Dr. Ana Yulyana, M.Si dari Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta, Ririn Astyka, M.Si dari Fakultas Vokasi USU, Sri Yuliasmi, M.Si., Apt dari Fakultas Farmasi USU, dr. Lokot Donna Lubis, Sp.PA dari Fakultas Kedokteran USU selaku pakar histologi dan toksikologi serta Wardiyah Daulay, S.Kep., Ns., M.Kep dari Fakultas Keperawatan USU.

Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai tahapan penelitian dilakukan dengan dukungan keahlian dan fasilitas yang sesuai. Pengujian sel kanker dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium kultur sel di UGM, dengan dukungan Dr. Retno Murwanti. Sementara itu, pengujian toksisitas dan preparasi sampel dilakukan di USU bersama para peneliti yang memiliki keahlian terkait.

"Penelitian ini pengerjaannya tidak singkat. Kami sangat terbantu karena punya mitra riset yang solid. Untuk pengujian sel kanker, kami menggunakan fasilitas laboratorium kultur sel di UGM dibantu Bu Retno. Untuk pengujian toksisitas dan preparasi sampel, kami selesaikan di USU bersama Prof. Sumaiyah, Bu Popi, dan dr. Lokot Donna. Kami juga didukung rekan-rekan dari Universitas Pancasila, ISTN Jakarta, dan Helvetia," ungkap Fauzan.

Kerja sama lintas institusi ini memperlihatkan bahwa eksplorasi kekayaan hayati lokal memerlukan dukungan bersama. Dari proses ekstraksi hingga evaluasi biologis, setiap tahapan membutuhkan ketelitian dan kompetensi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Advances in Traditional Medicine yang diterbitkan Springer, sehingga temuan mengenai potensi daun Bosi-bosi turut menjadi bagian dari perkembangan literatur ilmiah di bidang pengobatan tradisional.

Menemukan potensi aktivitas antikanker bukanlah akhir dari perjalanan sebuah penelitian tanaman obat. Sebelum suatu ekstrak dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut, aspek keamanan juga harus mendapat perhatian serius.

Untuk itu, tim melakukan uji toksisitas akut in vivo pada hewan uji mencit dengan mengacu pada OECD Guideline 420. Pengujian dilakukan menggunakan dosis tunggal ekstrak teroptimasi hingga 2.000 mg/kg berat badan (BB) dan 5.000 mg/kg BB, kemudian hewan uji diamati selama 14 hari.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaporkan, tidak ditemukan kematian maupun gejala toksik pada hewan uji. Pertumbuhan berat badan berlangsung normal, sedangkan parameter hematologi dan biokimia darah, termasuk indikator fungsi hati dan ginjal, berada dalam rentang fisiologis normal. Pemeriksaan histopatologi pada organ jantung dan ginjal juga menunjukkan struktur sel yang utuh dan sehat.

Hasil tersebut menjadi indikasi awal yang mendukung profil keamanan ekstrak dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Kendati demikian, hasil uji toksisitas akut belum cukup untuk memastikan keamanan penggunaan jangka panjang ataupun keamanan dan efektivitasnya pada manusia.

Karena itu, penelitian lanjutan tetap diperlukan sebelum ekstrak dapat diarahkan menuju tahap pengembangan produk. Evaluasi keamanan yang lebih menyeluruh menjadi salah satu fondasi penting agar potensi tanaman obat dapat dikembangkan secara bertanggung jawab.

Bagi Fauzan dan timnya, hasil penelitian yang diperoleh sejauh ini merupakan pijakan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mereka melihat peluang pengembangan daun Bosi-bosi sebagai bahan baku yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengembangan produk berbasis bahan alam. Namun, perjalanan menuju produk yang dapat digunakan masyarakat masih memerlukan serangkaian tahapan penelitian.

Fauzan menegaskan, bahwa penelitian ini masih berada pada tahap studi pendahuluan (preliminary study). Tim belum menghasilkan produk fisik dalam kemasan karena ekstrak cair yang dibuat digunakan untuk pengujian aktivitas biologis dan toksisitas.

"Saat ini kami belum memproduksi produk fisik kemasan karena ekstrak cair yang dibuat kemarin murni dialokasikan untuk uji aktivitas dan uji toksisitas. Ke depannya, kami berharap penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap standardisasi formula agar mutu, khasiat, dan keamanannya konsisten. Kami juga perlu melakukan uji toksisitas subkronis (pemberian obat selama tiga bulan) sebelum melangkah ke ranah hilirisasi," paparnya.

Standardisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa ekstrak yang dihasilkan memiliki karakteristik dan mutu yang konsisten. Selain itu, pengujian lanjutan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai keamanan, dosis, dan potensi penggunaannya.

Harapan untuk melanjutkan penelitian ini juga didorong oleh besarnya minat masyarakat terhadap pengobatan berbasis bahan alam. Bagi tim peneliti, pengetahuan tradisional mengenai tanaman obat dapat menjadi titik awal yang berharga untuk penelitian ilmiah, selama setiap klaim manfaatnya diuji melalui proses yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat kita sangat terbuka dengan obat herbal. Harapan besar kami di tim riset ini, pengujian Bosi-bosi bisa terus berjalan hingga nantinya menghasilkan produk fitofarmaka atau terapi pendamping antikanker yang aman, teruji secara sains, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tutup Fauzan penuh optimisme.

Perjalanan daun Bosi-bosi dari perbukitan Tapanuli Utara menuju laboratorium modern memperlihatkan bagaimana kekayaan hayati lokal dapat membuka ruang bagi penemuan ilmiah. Melalui pendekatan kimia hijau, identifikasi senyawa bioaktif, pengujian aktivitas antikanker, serta evaluasi keamanan awal, tanaman yang akrab dalam tradisi masyarakat itu kini diteliti dengan perangkat sains modern.

Jalan menuju pemanfaatan klinis masih panjang. Namun, riset ini menegaskan satu hal penting: kekayaan alam Sumatera Utara menyimpan peluang yang layak ditelusuri secara ilmiah. Dengan penelitian berkelanjutan, kolaborasi lintas disiplin, dan pengujian yang ketat, potensi tersebut dapat dieksplorasi untuk membuka kemungkinan baru dalam pengembangan obat berbasis bahan alam Indonesia. (C04)