RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah

admin — Mon, 06 Apr 2026 22:23:00 +0700+0700

Medan – Komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat peran PT Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Senin (6/4). Seluruh pemegang saham sepakat meningkatkan nilai investasi melalui penguatan modal sebagai langkah strategis mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa dari enam agenda RUPS, salah satu keputusan kunci adalah pengalokasian kembali 15 persen dividen sebagai tambahan setoran modal oleh seluruh pemerintah daerah pemegang saham. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut melakukan penambahan modal sebesar Rp100 miliar, disusul Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp70 miliar.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk memperkuat Bank Sumut sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Dari dividen yang dibagikan, 15 persen kami kembalikan sebagai setoran modal, dan kami dari provinsi juga menambah Rp100 miliar," ujar Bobby.

Menurutnya, langkah ini akan semakin memperkokoh struktur permodalan Bank Sumut yang saat ini telah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Penguatan ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi Bank Sumut naik kelas dari KBMI I ke KBMI II, sekaligus memenuhi target regulator menuju modal inti Rp6 triliun pada 2029.

"Masih diperlukan sekitar Rp800 miliar lagi, dan ini akan kita capai melalui sinergi seluruh pemerintah daerah. Bank Sumut harus tumbuh lebih kuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah," tegasnya.

Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa hasil RUPS ini menjadi turning point penting dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

"Keputusan strategis ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen kuat para pemegang saham terhadap kinerja Bank Sumut. Penguatan modal tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga secara langsung meningkatkan nilai investasi pemerintah daerah sebagai pemegang saham," ujar Heru.

Ia menambahkan, tambahan modal akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah, sehingga Bank Sumut semakin optimal menjalankan perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami akan memperkuat penghimpunan dana murah, memperluas inovasi layanan, serta menghadirkan produk yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah," jelasnya.

Heru juga menegaskan bahwa Bank Sumut akan terus mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan visi menjadi bank andalan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami optimistis, dengan sinergi yang solid antara manajemen dan seluruh pemegang saham, target penguatan modal inti sesuai ketentuan regulator dapat tercapai tepat waktu. Ini menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut untuk melangkah lebih agresif, adaptif, dan kompetitif ke depan," tutup Heru.rel

Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan Berlanjut, Rico Waas Hadiri Paripurna Jawaban Fraksi DPRD Medan

admin — Mon, 06 Apr 2026 20:20:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota, Senin (6/4/2026).

Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Medan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi strategis di sektor kesehatan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Kota Medan ke depan.

Turut mendampingi Wali Kota dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat Pemko Medan dalam mengawal pembahasan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang membuka ruang bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan dan jawaban atas tanggapan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan dan masukan terkait substansi perubahan Perda, mulai dari penguatan sistem layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah dalam jawabannya. Dijelaskan Afif Abdillah, DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) sistem kesehatan, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terarah di lapangan.

Menurut Afif, kehadiran Perwal nantinya akan menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai persoalan sistem kesehatan di Kota Medan. Ia menilai regulasi turunan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

"Sebagai salah satu fraksi yang mengajukan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan, kami menyambut baik pembahasan ini karena bertujuan memperkuat landasan hukum dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan," Kata Afif.

Selain itu Afif juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), masih ditemukan berbagai kendala yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar program UHC premium dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Medan.

Sementara itu Fraksi PDIP yang disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Johannes Hutagalung meminta perubahan Ranperda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dibahas melalui tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan melibatkan stakeholder terkait. Sebab beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam perubahan Ranperda Kesehatan tersebut harus dibahas secara lanjut agar bisa lebih efisien dan lebih sempurna.

"Tujuan perubahan Ranperda untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sejak awal Fraksi PDIP mendukung hal tersebut. Dengan pembahasan dari berbagai pihak, kita harap segala urusan di layanan kesehatan bisa terjawab dan diatasi," jelas Johannes.

DijelaskanJohannes, ada 6 pilar yang meliputi transformasi kesehatan sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni Layanan Rujukan, Layanan Primer, Ketahanan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.

"Masukan Wali Kota Medan seperti sistem informasi kesehatan yang terintegrasi melalui rekaman medis elektronik dan terhubung ke platform satu sehat maupun rumah sakit online serta penguatan sistem kesehatan sejalan dengan 6 pilar dari Pemerintah Pusat," katanya.rel

Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai

admin — Mon, 06 Apr 2026 20:19:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap memiliki gagasan dalam memberikan hunian yang lebih layak bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai. Menurutnya, pembangunan rumah susun (rusun) untuk merelokasi warga yang selama ini menetap di kawasan rawan itu menjadi salah satu alternatif

Hal tersebut terungkap saat Zakiyuddin menerima audiensi dari DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut, di ruang khusus Wakil Wali Kota Medan, Senin (6/4/2026).

Zakiyuddin mengatakan DPD Apersi memiliki peran dalam membantu masyarakat memiliki rumah subsidi. Namun ia berharap fokus ke depan tidak hanya pada rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal seperti rumah susun.

"Saya sangat setuju adanya rusun. Ini solusi agar masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, maupun rel kereta api bisa pindah ke hunian yang jauh lebih layak," kata Zakiyuddin,"

Selain bertujuan memberikan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, langkah ini juga membantu pemerintah untuk memudahkan melakukan normalisasi sungai guna mengatasi terjadinya banjir.

Merespons usulan tersebut, Ketua Apersi Sumut, HM Yulius menyatakan dukungannya. Menurutnya, rusun merupakan jawaban konkret untuk menyediakan hunian murah di tengah keterbatasan lahan perkotaan tanpa mengesampingkan standar kelayakan huni.

"Kami sependapat. Rusun sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas," ungkap Yulius didampingi pengurus diantaranya Husen.

Selain membahas mengenai rusun, dalam audiensi itu Yulius juga mengundang Wakil Wali Kota Medan untuk berkenan hadir dalam acara halal bi halal yang akan digelar pada Kamis (9/4) di Gedung Andaliman.

"Ini adalah agenda rutin kami untuk menjaga kekompakan pengurus. Selain ramah tamah, kami juga akan menggelar diskusi bersama seluruh pengurus, kami sangat berharap bapak Wakil Wali Kota berkenan hadir dalam acara tersebut,"harapnya.rel

Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:46:00 +0700+0700

Bandung Barat— Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han). meninjau kegiatan KKL Wilayah Pertahanan (Wilhan) Pasis Dikreg LXVII Seskoad TA 2026 di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam peninjauan tersebut, Komandan Seskoad melihat langsung pelaksanaan trauma _healing_ di kantor desa pasir langu, melaksanakan doorstop bersama awak media, serta meninjau kegiatan fisik berupa renovasi mushola, pembangunan MCK, dan pembuatan sumur bor yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan KKL Wilhan mengusung tema "Sinergitas Komponen Bangsa dalam Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Ketahanan Nasional", sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan Pasis dalam memahami dan mengimplementasikan pembinaan teritorial di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pasis mampu mengembangkan pemikiran strategis serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung ketahanan wilayah. Penseskoad

Berbagi Berkah di Awal Syawal, PLN UIP SBU Dan YBM PLN Perkuat Sinergi Dan Kepedulian Sosial

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:29:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam semangat kebersamaan pasca Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menggelar kegiatan Berbagi Berkah di Awal Syawal dengan tema "Bersinergi dalam Silaturahmi, Berbagi Berkah di Hari Kemenangan" pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Aula Lantai 5 Kantor PLN UIP SBU.

Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, seluruh jajaran Senior Manager, Manager Unit Pelaksana Proyek, pegawai struktural, karyawan-karyawati, serta tenaga alih daya di lingkungan PLN UIP SBU. Turut hadir Ketua YBM PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, Ketua DPC Serikat Pekerja PLN UIP SBU, Emir Rauf Novandi, Ketua PIKK PLN UIP SBU, Rina Dewanto, para pensiunan serta anak-anak yatim dhuafa dari Panti Asuhan Al Marhamah Medan.

Dalam kegiatan tersebut, PLN UIP SBU menyalurkan santunan kepada 20 orang anak yatim dhuafa dari Panti Asuhan Al-Marhamah Medan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan sekaligus wujud rasa syukur di momen Hari Kemenangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antar pegawai dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Semester 1 dan 2 Tahun 2026.

Perwakilan pendamping Panti Asuhan Al-Marhamah Medan, Reza, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh PLN UIP SBU. "Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian PLN UIP SBU. Bantuan ini sangat berarti bagi anak-anak kami dan semoga menjadi berkah bagi seluruh keluarga besar PLN," ujarnya.

"Kehadiran dan kepedulian dari PLN UIP SBU memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak kami. Kami berharap silaturahmi dan kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin ke depannya," tambah Reza.

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum berbagi kebahagiaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan seluruh insan PLN. "Momentum Syawal adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan, memperkuat silaturahmi dan membangun semangat baru. Melalui kegiatan ini, kami ingin meneguhkan komitmen seluruh insan PLN UIP SBU untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan," ungkap Dewanto.

Lebih lanjut, Dewanto menambahkan bahwa kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yatim dhuafa, merupakan bagian dari tanggung jawab PLN sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Ketua YBM PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, menyampaikan bahwa santunan yang diberikan merupakan hasil pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dari para pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN. "Kami bersyukur dapat menyalurkan amanah dari para muzakki di lingkungan PLN UIP SBU melalui kegiatan ini. Semoga santunan yang diberikan tidak hanya meringankan kebutuhan adik-adik, tetapi juga menjadi keberkahan bagi para pegawai yang telah berbagi melalui YBM PLN," jelas Bayu.

Bayu juga menambahkan bahwa YBM PLN akan terus berkomitmen menjadi jembatan kebaikan antara insan PLN dan masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPC Serikat Pekerja PLN UIP SBU, Emir Rauf Novandi turut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata insan PLN. "Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas yang kuat di lingkungan PLN UIP SBU. Kami dari Serikat Pekerja sangat mendukung kegiatan sosial seperti ini karena tidak hanya mempererat hubungan antarpegawai, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan," ucap Emir.

Sementara itu, Aditya Gustamediano selaku perwakilan pegawai PLN UIP SBU menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan energi positif bagi seluruh pegawai setelah momentum Hari Raya Idul Fitri. "Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama. Selain itu, silaturahmi yang terjalin juga semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kedepan," ungkap Aditya.

Melalui kegiatan ini, PLN UIP SBU berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, serta menjadi energi positif dalam mendorong kinerja perusahaan yang lebih optimal demi mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Utara hingga ke Provinsi Aceh. (C04)

Bupati Labuhanbatu Mutasikan Dokter Gigi Dari Puskesmas Negeri Lama, Warga Kecewa

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:24:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu, Bupati Labuhanbatu dr, Hj, Maya Hasmita Sp,Og memutasikan dokter gigi Artika Rambe dari Puskesmas Negeri Lama ke Puskesmas Kota Rantau Utara menimbulkan kekecewaan masyarakat Kecamatan Bilah Hilir.

Kekecewaan itu disebabkan Bupati Labuhanbatu tidak memberikan dokter gigi pengganti Artika Rambe di Puskesmas Negeri Lama.

"Mutasi itu hak bupati, tetapi dengan tidak adanya dokter gigi di Puskesmas Negeri Lama warga yang mau berobat giginya sakit atau yang mau mencabut gigi jadi kecewa,"kata Taslim Pohan yang dikenal sebagai aktivis. (Senin, 6/04/2026)

Menurut Taslim, Bupati Labuhanbatu sebelum melakukan mutasi semestinya melihat dan menimbang kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.

"Puskesmas Negeri Lama megah sarana dan prasarana untuk dokter gigi sudah lengkap, tapi dokternya tidak ada, ya untuk apa?,"sebut Taslim.

"Lain pula di Puskesmas Tanjung Haloban, gedungnya dibangun megah, dokter giginya ada, tetapi sarana prasarana dokter giginya tak lengkap. "timpal Sekretaris PAWAPATI Abdul Hasyim.

Masih kata Hasyim, Bupati Labuhanbatu yang basicnya seorang dokter selayaknya mengerti dan memahami pentingnya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang jauh dari rumah sakit.

"Kalau penyegaran, dimutasi dokter yang lama masuk dokter yang baru, tetapi mutasi yang dilakukan menimbulkan kekosongan dokter dan terkendalanya pelayanan terhadap pasien,"imbuhnya.

Terpisah, kekecewaan diungkapkan beberapa warga dari Desa Sei Tampang, Desa Negeri Lama Seberang dan Warga Kelurahan Negeri Lama akibat ketiadaan dokter gigi di Puskesmas dimaksud.

"Kecewa kami bukan kehilangan dokter Artika Rambe, tetapi dokter gantinya tak ada. Sudah 2 kali datang ke Puskemas, Negeri Lama dokter gigi yang baru belum juga ada," sebut Suyati warga Desa Negeri Lama Seberang.

"Saya mau cabut gigi, kata dokter giginya saat itu nanti dulu, disuruh minum obat dulu. Eh ini malah pindah gak ada pula dokter gantinya, "timpal Sri Warga Negeri Lama dengan nada kesal.

Sementara, salah seorang pegawai kesehatan di Puskesmas Negeri Lama kepada awak media ini mengaku sudah satu minggu dokter gigi Artika Rambe mutasi dari puskesmas tersebut.

"Sudah satu minggu Pak mutasi, ya ini masih diusulkan lagi Pak untuk dokter penggantinya,"terang bidan itu.

Kepala Puskesmas Negeri Lama Sukiyem S,Tr, Keb M,Kes dihubungi via seluler membenarkan dokter gigi Artika Rambe sudah mutasi ke Puskesmas Kota Rantau Utara.

"Iya Mas dokternya dimutasi, ya mudah - mudahan cepat datang pengganti dokter gigi yang baru,"jawab Sukiyem.

Plt Kadis Kesehatan Labuhanbatu Tuti Nofrida S,Fam dikonfirmasi via WhatsApp messenger App, apakah sudah ada pengganti dokter Artika Rambe, Tuti membalas akan ditindaklanjuti.

"Ok.. Akan saya tindak lanjuti ya,"balas Plt Kadiskes singkat.

Ketika ditanya kembali, apakah ia selalu Kadiskes tidak mempersiapkan terlebih dahulu pengganti dokter Artika Rambe sebelum dimutasi untuk ditugaskan di Puskesmas Negeri Lama? Plt Kadis Kesehatan yang disebut - sebut ada hubungan kekerabatan dengan suami Bupati Labuhanbatu itu belum berkenan memberikan balasan. (JK).

5 Tahun Beraksi! Terbongkar Modus Mantan Polisi dan Istri Diduga Jalankan Skema Penipuan di Internal Polres Padangsidimpuan

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:21:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan mencuat di lingkungan Polres Padangsidimpuan. Seorang pria berinisial RL bersama istrinya SHL diduga terlibat dalam praktik yang merugikan puluhan personel kepolisian.

Kasus ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar di Polres Padangsidimpuan pada Senin (06/04/2026). Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama, mulai tahun 2021 hingga 2025.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H, dalam keterangannya menyampaikan bahwa praktik tersebut melibatkan sedikitnya 34 personel sebagai korban.

"Kasus ini kita ungkap sudah lama terjadi, mulai tahun 2021 hingga 2025, dan berkaitan dengan pinjaman di Bank BRI Cabang Padangsidimpuan," ungkap Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP H. Naibaho, SH, MH serta Kasi Humas AKP Kenborn Sinaga, S.H.

*Modus Pinjaman SK untuk Cairkan Dana*

Lebih lanjut dijelaskan, kasus ini bermula dari laporan seorang anggota bernama Rajo. Pada September 2022, korban didatangi oleh RL yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan di Polres Padangsidimpuan.

RL menawarkan skema pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) milik korban sebagai jaminan untuk pengajuan kredit di Bank BRI dengan nilai mencapai Rp470 juta.

"Tersangka menjanjikan pinjaman tersebut akan dilunasi dalam waktu tiga bulan. Selain itu, korban juga dijanjikan imbalan atau fee sebesar Rp30 juta," jelas Kapolres.

Namun setelah jangka waktu yang dijanjikan berlalu, korban tidak mendapatkan kejelasan. SK yang digunakan sebagai jaminan tidak dikembalikan, dan fee yang dijanjikan juga tidak pernah diberikan.

Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Padangsidimpuan. Dari hasil pengembangan penyelidikan, diketahui bahwa modus serupa diduga dilakukan terhadap puluhan anggota lainnya.

Pihak kepolisian saat ini terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya korban tambahan serta aliran dana yang terlibat.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan.

"Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya," tegasnya.zal

Bank BRI Padangsidimpuan Lalai? Skandal Pinjaman 'Gelap' Seret 34 Polisi, Modus Gadai SK Terkuak, Rp10,2 Miliar Raib

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:20:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus gadai SK kembali mencoreng sistem pengawasan perbankan. Kali ini, praktik tersebut menyeret puluhan personel kepolisian dan diduga melibatkan akses pinjaman di Bank BRI, Senin (06/04/2026).

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Padangsidimpuan, Senin (06/04/2026), Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna mengungkap bahwa pelaku berinisial RL bersama istrinya SHL diduga menjalankan aksi penipuan sejak tahun 2021 hingga 2025.

Kasus ini bukan perkara kecil. Sedikitnya 34 personel Polres Padangsidimpuan disebut menjadi korban praktik tersebut, dengan total kerugian fantastis mencapai Rp10,2 miliar.

Dari hasil penyidikan, pelaku diduga menggunakan modus klasik namun terorganisir dengan menggadaikan SK (Surat Keputusan) anggota polisi untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI.

Kapolres menjelaskan, jumlah korban meningkat setiap tahun:

- 2021: 4 personel
- 2022: 8 personel
- 2023: 8 personel
- 2024: 13 personel
- 2025: 1 personel

"Kalau dilihat dari rentang waktu tersebut, ada empat Kapolres yang menjabat saat praktik ini berlangsung," ungkap AKBP Wira Prayatna.

Yang bikin miris, sebagian korban bahkan tidak menerima gaji sama sekali karena sudah terpotong otomatis untuk membayar pinjaman yang mereka tidak pernah nikmati.

*Tanda Tangan Dipalsukan, Korban Terjebak*

Lebih lanjut, penyidik menemukan bahwa pelaku diduga memalsukan tanda tangan dalam dokumen pengajuan pinjaman.

Artinya, ada indikasi kuat bahwa proses verifikasi administrasi tidak berjalan maksimal. Hal ini memunculkan pertanyaan serius:

Bagaimana pinjaman bisa cair di Bank BRI tanpa validasi ketat terhadap dokumen dan tanda tangan?

Kondisi ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut kredibilitas sistem keamanan perbankan.

*Peran Istri Pelaku yang Juga Anggota DPRD*

Dalam menjalankan aksinya, RL tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh istrinya SHL yang diketahui merupakan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

SHL diduga berperan aktif dalam membujuk dan meyakinkan korban agar menyerahkan SK mereka dengan iming-iming kemudahan pinjaman.

Sebelumnya, upaya penyelesaian melalui restorative justice atau mediasi sempat dilakukan. Namun, tidak ditemukan titik temu antara korban dan pelaku.

Akibatnya, kasus ini terus berlanjut hingga tahap penyidikan.

Saat ini, berkas perkara terhadap tersangka RL telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

*Aset Disita, Penyidikan Terus Dikembangkan*

Penyidik Satreskrim Polres Padangsidimpuan juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik tersangka.

"Penyidik akan terus mendalami kasus ini sesuai dengan SOP yang berlaku," tegas Kapolres.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia perbankan, khususnya Bank BRI, terkait sistem verifikasi dan pengawasan dalam proses pencairan kredit.

Dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah dan berlangsung selama bertahun-tahun, publik wajar mempertanyakan Apakah prosedur verifikasi sudah dijalankan dengan benar?, hingga mengapa dokumen yang diduga palsu bisa lolos?.

Jika tidak segera dievaluasi, kasus serupa berpotensi kembali terjadi di masa depan.zal

Bank BRI Padangsidimpuan Lalai? Skandal Pinjaman 'Gelap' Seret 34 Polisi, Modus Gadai SK Terkuak, Rp10,2 Miliar Raib

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:20:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kasus ini bukan perkara kecil. Sedikitnya 34 personel Polres Padangsidimpuan disebut menjadi korban praktik tersebut, dengan total kerugian fantastis mencapai Rp10,2 miliar.

Dari hasil penyidikan, pelaku diduga menggunakan modus klasik namun terorganisir dengan menggadaikan SK (Surat Keputusan) anggota polisi untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI.

Kapolres menjelaskan, jumlah korban meningkat setiap tahun:

- 2021: 4 personel
- 2022: 8 personel
- 2023: 8 personel
- 2024: 13 personel
- 2025: 1 personel

"Kalau dilihat dari rentang waktu tersebut, ada empat Kapolres yang menjabat saat praktik ini berlangsung," ungkap AKBP Wira Prayatna.

Yang bikin miris, sebagian korban bahkan tidak menerima gaji sama sekali karena sudah terpotong otomatis untuk membayar pinjaman yang mereka tidak pernah nikmati.

*Tanda Tangan Dipalsukan, Korban Terjebak*

Lebih lanjut, penyidik menemukan bahwa pelaku diduga memalsukan tanda tangan dalam dokumen pengajuan pinjaman.

Artinya, ada indikasi kuat bahwa proses verifikasi administrasi tidak berjalan maksimal. Hal ini memunculkan pertanyaan serius:

Bagaimana pinjaman bisa cair di Bank BRI tanpa validasi ketat terhadap dokumen dan tanda tangan?

Kondisi ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut kredibilitas sistem keamanan perbankan.

*Peran Istri Pelaku yang Juga Anggota DPRD*

Dalam menjalankan aksinya, RL tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh istrinya SHL yang diketahui merupakan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

SHL diduga berperan aktif dalam membujuk dan meyakinkan korban agar menyerahkan SK mereka dengan iming-iming kemudahan pinjaman.

Sebelumnya, upaya penyelesaian melalui restorative justice atau mediasi sempat dilakukan. Namun, tidak ditemukan titik temu antara korban dan pelaku.

Akibatnya, kasus ini terus berlanjut hingga tahap penyidikan.

Saat ini, berkas perkara terhadap tersangka RL telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

*Aset Disita, Penyidikan Terus Dikembangkan*

Penyidik Satreskrim Polres Padangsidimpuan juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik tersangka.

"Penyidik akan terus mendalami kasus ini sesuai dengan SOP yang berlaku," tegas Kapolres.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia perbankan, khususnya Bank BRI, terkait sistem verifikasi dan pengawasan dalam proses pencairan kredit.

Jika tidak segera dievaluasi, kasus serupa berpotensi kembali terjadi di masa depan.zal

Operasi Gabungan TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan 6 PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:19:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tim gabungan TNI AL dan Imigrasi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di perairan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Jumat (3/4/2026).

Tim yang terlibat dalam operasi tersebut terdiri dari Satgas Trisula 26 H Pusintelal, Satgas Ops Intelmar Mantra Sakti–26 Koarmada I, Tim FQRT Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA), serta Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima pada Kamis (2/4/2026) malam terkait adanya kapal dari Malaysia menuju perairan Indonesia yang diduga membawa PMI ilegal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Agung Dwi HD, memerintahkan tim untuk melakukan penindakan di wilayah perairan Muara Bagan Asahan hingga Silau Laut.

Sekitar pukul 10.05 WIB, tim mendeteksi kapal nelayan mencurigakan jenis pukat tarik tanpa nama berukuran sekitar 10 GT yang melaju tanpa alat tangkap dari arah Buoy MPMT menuju Muara Silau Laut.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal menggunakan Patkamla RHIB Lanal TBA.

Dari hasil pemeriksaan, nahkoda berinisial S (36) bersama dua anak buah kapal (ABK) mengakui membawa enam PMI non prosedural yang terdiri dari dua laki-laki dan empat perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

Selanjutnya, seluruh penumpang dan barang bawaan diperiksa dan tidak ditemukan barang terlarang.

Tim kemudian mengamankan kapal beserta seluruh penumpang ke Dermaga Phantom Bagan Asahan untuk proses lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu unit kapal tanpa nama, satu orang nahkoda, dua ABK, serta enam PMI non prosedural.

Seluruhnya telah diserahterimakan kepada pihak Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan guna penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(eko)

Tipuan Maut Mantan Polisi dan Istri! Nasib Keluarga Personel Polres Padangsidimpuan Dipertaruhkan, Anak Jadi Tukang Cuci Gosok demi Bertahan Hidup

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:19:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus gadai Surat Keputusan (SK) yang menyeret puluhan personel kepolisian di lingkungan Polres Padangsidimpuan terus memunculkan fakta memilukan.

Di balik angka kerugian miliaran rupiah, tersimpan cerita pahit dari keluarga korban yang kini harus berjuang bertahan hidup dalam tekanan ekonomi yang berat.

Salah satu keluarga korban mengungkapkan bagaimana hidup mereka berubah drastis setelah terjerat pinjaman yang diduga dimanipulasi oleh pelaku.

Awalnya, korban mengaku tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Pelaku menawarkan skema investasi dengan janji penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

"Pelaku mengiming-imingi Rp10 juta per bulan dengan alasan untuk modal usaha yang dia jalankan. Total pinjaman kami sampai Rp450 juta," ungkap salah satu korban di Polres Padangsidimpuan, Senin, (6/4/2026).

Namun, janji tersebut tak pernah terwujud. Justru sebaliknya, keluarga korban kini harus menghadapi kenyataan pahit: gaji suami yang sebelumnya mencapai Rp3,5 juta per bulan kini tersisa hanya sekitar Rp300 ribu akibat potongan pinjaman.

"Dengan uang segitu, saya harus putar otak. Kami punya dua anak. Sangat terasa sekali dampaknya," ujarnya.

*Ekonomi Hancur, Keluarga Terpaksa Bertahan Hidup*

Tekanan ekonomi membuat keluarga korban terpaksa melakukan berbagai cara untuk bertahan. Bahkan, ada istri korban yang kini bekerja sebagai tukang cuci dan gosok demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi yang lebih menyayat hati terjadi pada keluarga korban lainnya. Seorang istri polisi mengaku, suaminya sempat diajak pelaku ke bank tanpa persetujuannya, hingga akhirnya membawa pulang pinjaman sebesar Rp500 juta.

"Kami tidak tahu-menahu. Tiba-tiba suami pulang sudah bawa uang Rp500 juta. Sekarang kami hidup menumpang di rumah orang tua," katanya.

Lebih tragis lagi, anak-anak mereka pun ikut terdampak.

"Anak saya sampai harus jadi tukang cuci gosok. Mereka ikut bantu ekonomi keluarga. Pendidikan mereka juga jadi terbengkalai," tambahnya dengan nada sedih.

*Harapan Sederhana: Hak Dikembalikan*

Para korban mengaku tidak lagi berharap janji manis atau keuntungan besar. Mereka hanya menginginkan hak mereka dikembalikan, terutama gaji yang selama ini terpotong untuk membayar pinjaman yang tidak sepenuhnya mereka nikmati.

"Kami merasa tertipu dan dibohongi. Kami hanya ingin hak kami dikembalikan, hasil kerja keras suami kami itu saja," tegas korban.

Bahkan, sebagian korban mengaku beban utang yang ditanggung bisa berlangsung hingga masa pensiun.

"Sampai pensiun pun kemungkinan pinjaman ini belum selesai. Ini yang sangat memberatkan kami," ujarnya.

*Kasus Seret Puluhan Korban, Kerugian Capai Rp10,2 Miliar*

Sebelumnya, Kapolres Padangsidimpuan, Wira Prayatna mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan pelaku berinisial RL bersama istrinya SHL.

Keduanya diduga menjalankan aksi penipuan sejak tahun 2021 hingga 2025 dengan modus menggadaikan SK anggota polisi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia.

Dari hasil penyelidikan, sedikitnya 34 personel menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp10,2 miliar.

Jumlah korban pun meningkat setiap tahunnya:

- 2021: 4 personel
- 2022: 8 personel
- 2023: 8 personel
- 2024: 13 personel
- 2025: 1 personel

"Kalau dilihat dari rentang waktu, praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan melewati beberapa masa kepemimpinan," ungkap Kapolres.

Yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan, sebagian korban bahkan tidak menerima gaji sama sekali karena telah terpotong otomatis untuk membayar pinjaman tersebut.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga masa depan anak-anak korban. Pendidikan yang terganggu dan beban ekonomi sejak dini menjadi ancaman nyata.

Kini, para korban berharap ada penyelesaian hukum yang adil dan cepat, agar kehidupan mereka bisa kembali normal seperti semula.

"Kami hanya ingin hidup kami kembali seperti dulu. Anak-anak kami bisa sekolah dengan tenang, tanpa harus memikirkan beban orang tua," tutup salah satu korban.zal

DPRD Tanjungbalai Setujui Hibah Tanah untuk Badan Karantina Indonesia

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:11:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dengan agenda persetujuan hibah tanah barang milik daerah kepada Badan Karantina Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Tengku Eswin dan dihadiri Wakil Ketua Safri Syahputra, unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para pimpinan OPD, camat, serta lurah se-Kota Tanjungbalai.

Dalam rapat itu, DPRD menyetujui hibah tanah milik Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada Badan Karantina Indonesia. Persetujuan diambil setelah penyampaian laporan panitia khusus (pansus) hibah barang milik daerah.

Ketua DPRD Tengku Eswin kemudian menanyakan langsung kepada seluruh anggota dewan yang hadir terkait persetujuan hibah tersebut, dan secara serentak dijawab "setuju".

Usai persetujuan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen hibah oleh Wakil Wali Kota bersama Ketua DPRD yang disaksikan para peserta rapat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan bahwa hibah tanah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.

"Ini bentuk dukungan kita dalam menjaga keamanan hayati, kesehatan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam," ujarnya.

Ia menambahkan, peran karantina sangat strategis dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit, serta menjamin keamanan pangan di tengah masyarakat.

Adapun lahan yang dihibahkan seluas 52.600 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, dengan sertifikat hak pakai nomor 35.

Menurutnya, hibah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan Badan Karantina Indonesia di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

"Semoga fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Nobar Film The Hostage’s Hero, Perkuat Nasionalisme dan Sinergitas Forkopimda

admin — Mon, 06 Apr 2026 19:02:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) film The Hostage's Hero bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan di Bioskop XXI Irian Kisaran, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan nobar tersebut berlangsung penuh keakraban dan menjadi momentum mempererat sinergitas antar pimpinan daerah, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme melalui tayangan yang sarat nilai perjuangan.
Film The Hostage's Hero mengisahkan operasi heroik pembebasan sandera kapal tanker MT. Pematang di Selat Malaka pada tahun 2004.

Operasi tersebut dipimpin Laksamana TNI (Purn.) Achmad Taufiqoerrochman saat masih berpangkat Letkol Laut (P), yang berhasil menyelamatkan 36 awak kapal dari aksi pembajakan bersenjata.

Dalam proses produksinya, TNI Angkatan Laut turut memberikan dukungan dengan mengerahkan alutsista serta melibatkan puluhan personel aktif guna memperkuat realisme cerita.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan semangat persatuan antar unsur Forkopimda.

"Melalui film ini, kita diingatkan akan pentingnya semangat pengabdian, keberanian, dan kerja sama dalam menjaga kedaulatan negara," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Asahan, Dandim 0208/AS, Kapolres Tanjungbalai, Kapolres Asahan, Sekretaris Daerah Asahan dan Tanjungbalai, Kajari Asahan, perwakilan Kejari Tanjungbalai, Ketua Pengadilan Negeri Asahan dan Tanjungbalai, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, serta prajurit Lanal TBA.(eko)'

Silaturahmi CEO Sumut24 Group dengan Pimpinan Prima TPK dan BNCT, Apresiasi Layanan Container Berbasis Digital

admin — Mon, 06 Apr 2026 17:07:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

CEO Rianto SH MH melakukan silaturahmi dengan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas yang juga President Director PT Belawan New Container Terminal, Hanny Uktolsey. Pertemuan tersebut turut didampingi GM BNCT Charles serta Corporate Secretary BNCT Rizki Affandi Nasution, Senin 6 April 2026.

Dalam suasana hangat pasca-Idulfitri, Rianto yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi kinerja BNCT di bawah kepemimpinan Hanny. Ia menilai pengelolaan sistem digital dalam pelayanan jasa kontainer di pelabuhan telah berjalan baik dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.

"Kita beri apresiasi dan dukungan kepada Prima TPK dan BNCT dalam memberikan pelayanan jasa container yang profesional dan modern," ujar Anto Genk yang juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Sementara itu, Hanny Uktolsey menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut yang masih dalam suasana Idulfitri. Ia juga mengungkapkan bahwa PT Prima TPK direncanakan akan dilebur dan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Menurutnya, saat ini seluruh layanan jasa container telah menggunakan sistem online sehingga tidak lagi memerlukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa.

"Kita tidak lagi bertemu langsung dengan pengguna jasa kontainer. Semua sudah menggunakan sistem online, sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan," jelasnya.

Hanny menambahkan, setiap barang yang masuk ke terminal wajib melalui pemeriksaan pihak bea cukai. Kolaborasi dengan bea cukai terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus logistik.

"Tanpa pemeriksaan dari bea cukai, barang tidak akan diterima. Selain itu, keluar masuk kontainer diawasi ketat melalui CCTV serta pengecekan lapangan secara berkala," pungkasnya.

Silaturahmi berlangsung santai dan penuh keakraban, bersama Charle dan Rizki ikut mendampingi mencerminkan sinergi positif antara insan media dan pengelola jasa kepelabuhanan. (red)

Warga Dairi Keluhkan Jalan Nyaris Putus, Kajiman Sihotang Minta Perhatian Pemerintah.

admin — Mon, 06 Apr 2026 16:54:00 +0700+0700

DAIRI I SUMUT24.CO
Seorang warga Sidikalang, Kajiman Sihotang, menyampaikan keluhan serius terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan masyarakat. Ruas jalan yang dimaksud berada di jalur Silincer menuju Pangguruan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi.

Kajiman (68) mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut telah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun dan kini nyaris terputus akibat tergerus air. Lubang besar yang terbentuk di badan jalan dinilai sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

"Kondisi jalan sudah lebih dari dua tahun rusak parah. Saya lihat sendiri lubang itu, jika dilalui kendaraan sangat berisiko menimbulkan korban," ujarnya dalam keterangan kepada awak media, Senin (06/04/2026).

Ia juga mengaku telah mengajukan surat permohonan perbaikan kepada Bupati Dairi sekitar dua bulan lalu. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah daerah.

"Permohonan itu saya buat untuk kepentingan umum. Tapi sangat disayangkan tidak ada respon. Saya kecewa," ungkapnya.

Dalam keterangannya, Kajiman juga meminta agar permasalahan ini dapat diviralkan agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, termasuk Presiden RI. Ia menilai kondisi jalan tersebut berpotensi memutus akses antar kampung jika tidak segera ditangani.

Menurutnya, warga di Desa Pangguruan juga merasa tidak berdaya menghadapi kondisi tersebut. Bahkan, ia menyebut aparat desa dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.

"Saya khawatir jika terjadi bencana lagi, jalan itu bisa putus total dan mengganggu hubungan antar kampung," katanya.

Kajiman yang saat ini menetap di Binjai berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Dairi, untuk segera melakukan perbaikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai warga, ia hanya bisa berharap dan berdoa agar kampung halamannya tetap dalam keadaan aman.

"Saya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah SWT agar kampung kami tetap dilindungi dan masyarakatnya aman serta sejahtera," tutupnya.(W05)

Foto:

Ketum PB Pendawa Indonesia Jalin Sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Sumut

admin — Mon, 06 Apr 2026 16:52:00 +0700+0700

Medan – Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara, Sukronedy, di kantor BPK Sumut, Jalan Seroja Raya/Arkeologi, Medan, Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, H. Ruslan didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Yuda Anggi Kurniawan, ST, Rendy Rugery, S.Kom, Andi Kusnandara, S.Ag, Elpin Maxiwel, S.Sos, serta Drs. Bambang Sumantry.
Audiensi ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan memperkuat sinergi antara organisasi Pendawa Indonesia dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara, khususnya dalam bidang sosial, kebudayaan, dan kesenian.
Dalam kesempatan itu, H. Ruslan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pihak BPK Sumut.
"Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Sumut. Ke depan, kami berharap terjalin kerja sama yang baik, khususnya dalam merawat dan melestarikan kebudayaan," ujarnya.
Sementara itu, pihak BPK Sumut menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka peluang kolaborasi dalam berbagai program pelestarian budaya di Sumatera Utara.
Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol terjalinnya hubungan kerja sama antara kedua pihak.rel

Krisis Selat Hormuz dan Momentum Indonesia Membangun Ekonomi Selat

admin — Mon, 06 Apr 2026 12:11:00 +0700+0700

Oleh : Ir. H. Abdullah Rasyid, ME
(Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN)

JAKARTA - Satu sudut pandang geo ekonomi politik dunia kini terbuka, yaitu, kenyataan dunia gagal menjaga stabilitas Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel. Kenyataan yang seharusnya menjadi pemikiran keras bagi Indonesia.

Selama ini Indonesia terlalu lama memandang Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok hanya sebagai jalur pelayaran biasa, padahal di tengah geopolitik yang makin tidak pasti, selat-selat tersebut bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional yang luar biasa besar.

Ketika Selat Hormuz terganggu, sekitar 20-25 persen perdagangan minyak dunia dan sekitar 20 persen perdagangan LNG global ikut tersendat. Jalur sempit itu setiap harinya menyalurkan sekitar 20 juta barel minyak, sehingga gangguan kecil saja langsung memicu lonjakan harga energi, biaya logistik, dan inflasi global.

Bagi Indonesia, dampaknya terasa sangat nyata karena sebagian impor minyak nasional masih terkait dengan jalur tersebut. Bahkan, pemerintah mulai mengalihkan sebagian impor minyak ke Amerika Serikat untuk menghindari gangguan distribusi dari Timur Tengah.

Namun di balik ancaman itu, sebenarnya ada peluang besar yang selama ini belum benar-benar dimanfaatkan Indonesia. Jika Selat Hormuz terganggu, maka sebagian besar arus kapal tanker dan logistik dunia akan mencari jalur alternatif yang lebih aman.

Dalam konteks Asia, Selat Malaka menjadi pilihan paling logis karena merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan sekitar 60.000-90.000 kapal melintas setiap tahun, bahkan sejumlah estimasi terbaru menyebut angka itu dapat mencapai sekitar 85.000 kapal per tahun.

Sayangnya, selama ini Indonesia lebih banyak menjadi "penonton" dalam lalu lintas ekonomi tersebut. Kapal-kapal asing hanya melintas, menghasilkan polusi, meningkatkan risiko tabrakan dan tumpahan minyak, tetapi kontribusi ekonominya terhadap Indonesia masih sangat kecil. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati pelabuhan dan pusat logistik di negara lain seperti Singapura.

Di sinilah konsep "ekonomi selat" menjadi penting. Indonesia tidak perlu melanggar hukum laut internasional dengan menarik pungutan wajib atas kapal yang melintas. Sebaliknya, Indonesia bisa mengembangkan berbagai layanan sukarela bernilai tambah tinggi. Misalnya, penyediaan bunkering atau pengisian bahan bakar kapal secara cepat, perawatan kapal darurat, jasa logistik, pusat pergudangan, pilotage, layanan Vessel Traffic Service (VTS) digital, jasa evakuasi, serta layanan lingkungan seperti penanganan tumpahan minyak dan limbah kapal.

Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Turki berhasil memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Bosporus dengan membangun berbagai layanan maritim bernilai tinggi di tengah meningkatnya tensitivitas geopolitik. Indonesia bisa mengadopsi model serupa, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar karena Selat Malaka memiliki volume perdagangan global yang lebih tinggi. Jika dikelola serius, tambahan nilai ekonomi saat terjadi gangguan global dapat mencapai miliaran dolar AS hanya dari layanan maritim tambahan.

Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak mengambil pendekatan yang salah. Ancaman Iran menutup Selat Hormuz menunjukkan bagaimana choke point bisa dipakai sebagai alat tawar politik dan ekonomi. Tetapi Indonesia tidak bisa meniru model tersebut secara mentah karena Selat Malaka tunduk pada rezim transit internasional di bawah hukum laut. Pendekatan pungutan wajib atau pembatasan sepihak justru berisiko memicu konflik diplomatik dan tuduhan melanggar kebebasan navigasi internasional.

Karena itu, strategi yang paling realistis adalah memperkuat implementasi Pasal 43 UNCLOS melalui kerja sama tripartit Indonesia-Malaysia-Singapura. Pasal ini memungkinkan negara pantai dan negara pengguna selat bekerja sama membiayai keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan risiko maritim.

Selat Malaka bahkan menjadi contoh paling nyata implementasi Pasal 43 melalui Cooperative Mechanism yang dibentuk sejak 2007. Artinya, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta partisipasi negara-negara pengguna seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Uni Eropa, hingga negara-negara Teluk dalam pembiayaan sistem navigasi, radar maritim, pengawasan digital, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.

Dengan kata lain, dunia ikut menanggung biaya karena mereka juga menikmati manfaatnya. Selain itu, pembangunan ekonomi selat juga bisa menjadi bagian dari strategi blue economy nasional. Investasi di pelabuhan, galangan kapal, industri perbekalan maritim, kawasan logistik, dan jasa pelayaran akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, terutama di wilayah pesisir Sumatera, Kepulauan Riau, Batam, Dumai, Belawan, hingga Natuna.

Indonesia tidak hanya memperoleh pendapatan dari kapal yang melintas, tetapi juga membangun rantai industri maritim yang lebih dalam dan berkelanjutan.
Gangguan Selat Hormuz pada akhirnya menunjukkan satu hal penting, bahwa negara yang menguasai choke point maritim memiliki daya tawar ekonomi dan geopolitik yang jauh lebih besar dibanding negara yang hanya menjadi pasar.

Indonesia sudah memiliki modal geografis itu, tetapi belum sepenuhnya memiliki visi untuk mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Jika Selat Hormuz adalah simbol bagaimana konflik bisa menghancurkan ekonomi dunia, maka Selat Malaka seharusnya menjadi simbol bagaimana Indonesia dapat membangun masa depan ekonominya.

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

admin — Mon, 06 Apr 2026 10:40:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci-945 yang gagah bersandar di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan, dalam rangka pelayaran persahabatan internasional, Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026, Minggu (5/4/2026).

Kehadiran sang penerus KRI Dewaruci ini menjadi simbol kehormatan yang menempatkan Medan di peta dunia.

Mengusung tema "Sailing Together for Navy Brotherhood", kegiatan ini bilang Rico Waas, menjadi wadah berkumpulnya calon-calon pemimpin Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN serta negara sahabat lainnya (ASEAN Plus). Bahkan menurutnya ini menjadi momentum emas bagi generasi muda angkatan laut dunia untuk membangun kepercayaan (trust building) dan mempererat ikatan persaudaraan internasional di tengah dinamika maritim kawasan.

"kami mengucapkan selamat datang di Kota Medan. Kehadiran KRI Bima Suci di perairan Belawan merupakan kehormatan besar bagi kami. Kapal ini adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan kerja sama antarnegara yang kuat," kata Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, bagi Pemko Medan sendiri, terpilihnya Belawan sebagai titik sandar bukan tanpa alasan, mengingat posisi strategisnya di jalur pelayaran internasional serta sebagai pintu gerbang utama maritim di wilayah Barat Indonesia. Maka dari itu, Rico Waas berkomitmen mendukung penuh kelancaran acara yang akan berlangsung dari tanggal 5 - 8 April 2026.

"Ini akan menjadi ajang bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan geliat UMKM Kota Medan ke mata dunia,"ujar Rico Waas.

Menutup sambutannya, Rico Waas berharap para peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dapat membawa pulang kenangan manis tentang keramahan warga Medan dan seluruh potensi yang ada di Kota Medan.

"Kami ingin seluruh peserta mendapatkan pengalaman positif di sini. Semoga melalui kegiatan ini, potensi pariwisata dan budaya Medan semakin dikenal luas oleh dunia internasional melalui cerita-cerita para peserta saat nantinya kembali ke negara masing-masing," harapnya.(Rel)

PROLETAR SURATI KAPOLRESTABES MEDAN, KAPOLDASU HINGGA KAPOLRI: PERTANYAKAN LAMBANNYA PENANGANAN LAPORAN

admin — Mon, 06 Apr 2026 09:56:00 +0700+0700

Medan – Upaya masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan melalui kepastian hukum dinilai masih menghadapi jalan terjal. Hal ini disampaikan Ketua LSM Suara Proletar, Ridwanto Simanjuntak, yang menilai birokrasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Ridwanto menyampaikan hal tersebut menyusul lambannya penanganan laporan yang telah ia ajukan ke pihak kepolisian. Ia mengaku telah menempuh berbagai jalur, mulai dari pengaduan ke DPRD Kota Medan dan DPRD Sumatera Utara hingga laporan resmi ke Polrestabes Medan.
Kasus ini bermula dari insiden yang menimpa anaknya, Samuel Simanjuntak, yang mengalami patah tulang belikat akibat kecelakaan tunggal pada 25 Januari 2026. Menurut Ridwanto, penanganan medis yang diterima anaknya diduga tidak maksimal.
Ia menjelaskan, dokter Jeff Loren sebelumnya telah menjadwalkan operasi pada 9 Februari 2026. Namun, jadwal tersebut dibatalkan secara sepihak melalui sambungan telepon oleh pihak perawat dari RS Royal Prima dengan alasan seluruh dokter ortopedi sedang cuti menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.
"Padahal saat itu Imlek masih sekitar satu minggu lagi. Ini yang kami pertanyakan," ujar Ridwanto.
Kekecewaan keluarga semakin memuncak karena komplain yang diajukan tidak mendapatkan respons serius dari pihak rumah sakit. Akhirnya, penanganan medis Samuel dialihkan ke RS Bunda Thamrin.
Sebelum menempuh jalur hukum, Ridwanto mengaku telah mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kota Medan dan DPRD Sumatera Utara. Namun, upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil yang jelas.
Merasa tidak mendapatkan keadilan, ia kemudian membuat laporan polisi pada 16 Maret 2026. Namun hingga awal April 2026, perkembangan kasus tersebut dinilai berjalan lambat.
Atas dasar itu, pada 6 April 2026, Ridwanto secara resmi melayangkan surat kepada Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat tersebut berisi permohonan klarifikasi atas lambannya proses penanganan laporan yang ia buat, sekaligus mempertanyakan komitmen penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ridwanto menegaskan, langkah ini merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari keadilan, sekaligus mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak abai terhadap laporan masyarakat, khususnya dari kalangan yang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun akses kekuasaan.
"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," tegasnya.red

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia

admin — Sun, 05 Apr 2026 23:06:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Kehadiran sang penerus KRI Dewaruci ini menjadi simbol kehormatan yang menempatkan Medan di peta dunia.

"Ini akan menjadi ajang bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan geliat UMKM Kota Medan ke mata dunia,"ujar Rico Waas.

Menutup sambutannya, Rico Waas berharap para peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dapat membawa pulang kenangan manis tentang keramahan warga Medan dan seluruh potensi yang ada di Kota Medan.