Prajurit TNI Alfan Arbudi Layani Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci dengan Penuh Dedikasi

admin — Sun, 03 May 2026 00:53:00 +0700+0700

Arab Saudi — Sosok prajurit TNI, Alfan Arbudi, menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Selain dikenal sebagai pengurus Masjid Agung di tanah air, Alfan dipercaya menjalankan tugas sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dengan peran sebagai pelayan bagi tamu Allah SWT.
Pada musim haji tahun ini, Indonesia memberangkatkan sekitar 203.320 jamaah haji reguler. Dari jumlah tersebut, tercatat 177.253 jamaah masuk kategori risiko tinggi serta 405 orang merupakan penyandang disabilitas. Kondisi ini menuntut perhatian dan pelayanan ekstra dari para petugas di lapangan.
Di tengah keterbatasan fasilitas, seperti jumlah kursi roda yang belum mencukupi, Alfan Arbudi menunjukkan dedikasi tinggi. Dengan penuh keikhlasan, ia membantu jamaah yang kesulitan berjalan dengan cara menggendong mereka menuju masjid maupun kembali ke hotel.
"Tugas ini adalah panggilan hati. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk para tamu Allah," ungkapnya.
Alfan diketahui bertugas sebagai pelayan khusus di Masjid Nabawi saat jamaah berada di Madinah. Kemudian, ia juga menjadi bagian dari tim khusus di Masjidil Haram ketika seluruh jamaah telah berada di Makkah.
Aksi kemanusiaan yang dilakukan Alfan mencerminkan semangat pengabdian seorang prajurit, tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada sesama. Ketulusan dan kepeduliannya menjadi inspirasi, sekaligus bukti nyata bahwa pelayanan haji bukan sekadar tugas, melainkan bentuk ibadah yang dijalankan dengan sepenuh hati.

Bersih-Bersih Birokrasi PKP, JAGA MARWAH: Mundurnya Dua Dirjen Jadi Momentum Perkuat Integritas & Wujudkan Program 3 Juta Rumah

admin — Sun, 03 May 2026 00:36:00 +0700+0700

Jakarta- Dinamika di tubuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menjadi sorotan publik setelah mundurnya dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal.

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan mencerminkan pentingnya konsistensi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan taat regulasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pengunduran diri Aziz Andriansyah berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian. Kebijakan yang merujuk pada regulasi Kementerian PAN-RB tersebut menegaskan prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak boleh bersifat kompromistis, sekalipun menyangkut figur dengan rekam jejak panjang di institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aziz sendiri dikenal sebagai perwira yang pernah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari kapolres hingga jabatan di Mabes Polri.

Selain Aziz, Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran juga mengundurkan diri, meskipun alasan spesifiknya belum dipaparkan secara rinci.

Kondisi ini menuntut respons cepat dan tepat dari kementerian agar tidak mengganggu jalannya program strategis nasional, khususnya sektor perumahan rakyat.

Sebagai langkah antisipatif, PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Fokus utamanya adalah memastikan program prioritas seperti Program 3 Juta Rumah berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

*Perspektif Tata Kelola dan Solusi*

Peristiwa ini menjadi momentum refleksi bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi harus menyentuh aspek implementasi yang konsisten. Ada beberapa langkah strategis yang dapat menjadi solusi ke depan:

Pertama, penguatan sistem seleksi pejabat berbasis integritas dan kepatuhan regulasi, termasuk verifikasi latar belakang jabatan ganda sejak awal. Kedua, peningkatan transparansi publik dalam setiap pergantian pejabat agar tidak menimbulkan spekulasi. Ketiga, penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah potensi konflik kepentingan.

Selain itu, edukasi publik juga penting agar masyarakat memahami bahwa pergantian pejabat bukan selalu indikasi krisis, melainkan bagian dari proses penataan kelembagaan menuju pemerintahan yang lebih akuntabel.

*Apresiasi dan Dukungan Publik*

Aktivis sekaligus Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, memberikan tanggapan kritis namun konstruktif. Ia menilai langkah tegas Menteri PKP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Ini langkah berani dan patut diapresiasi. Penegakan aturan harus menjadi fondasi utama agar program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat bawah, bukan sekadar proyek administratif," ujar Edoy.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program agar tidak terganggu oleh dinamika internal birokrasi. Menurutnya, keberhasilan program perumahan sangat ditentukan oleh integritas para pelaksana di lapangan.

Lebih jauh, Edoy menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Maruarar Sirait yang dinilai bekerja total dalam mendorong program perumahan rakyat. Sejumlah media nasional sebelumnya juga menyoroti gaya kepemimpinan Ara yang aktif turun ke lapangan, mempercepat realisasi program, serta menekankan efisiensi anggaran demi menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan agar masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap hunian layak. Program 3 Juta Rumah sendiri menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pergantian pejabat di lingkungan PKP seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai proses penyehatan institusi. Dengan konsistensi penegakan aturan, transparansi, serta partisipasi publik, sektor perumahan nasional berpotensi menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, yang menjadi ukuran bukan siapa yang menjabat, melainkan sejauh mana kebijakan benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

106 Jemaah Haji Paluta Dilepas Bupati Reski Basyah, Pesan Tegas: Jaga Nama Baik Daerah!

admin — Sun, 03 May 2026 00:34:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Sebanyak 106 jemaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi dilepas keberangkatannya oleh Reski Basyah Harahap, Kamis (30/04/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Raya Gunungtua, disaksikan oleh keluarga jemaah, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat.

Momentum ini menjadi salah satu momen emosional sekaligus penuh harapan, mengingat ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat dinanti umat Muslim.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan selamat kepada para jemaah yang mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini.

"Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Persiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, dan luruskan niat hanya karena Allah SWT," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondisi tubuh selama menjalani rangkaian ibadah yang cukup padat, agar seluruh proses dapat dilalui dengan lancar.

Tak hanya soal ibadah, Bupati juga mengingatkan para jemaah untuk membawa citra positif daerah selama berada di Arab Saudi.

Menurutnya, sikap santun, kebersamaan, serta saling tolong-menolong harus terus dijaga sebagai cerminan masyarakat Paluta.

"Jaga akhlak, patuhi arahan petugas haji, dan tunjukkan bahwa masyarakat Padang Lawas Utara dikenal ramah serta beradab," pesannya.

Berdasarkan data resmi, total jemaah calon haji yang diberangkatkan berjumlah 106 orang. Selain itu, turut mendampingi satu orang ketua kloter dan satu petugas medis.

Seluruh rombongan tergabung dalam Kloter 09 Embarkasi Medan dan dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Kualanamu menuju Jeddah, Arab Saudi.

Pemerintah daerah bersama masyarakat pun turut mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait, di antaranya Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, Sekretaris Daerah Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, unsur TNI-Polri, perwakilan Kementerian Agama, serta tokoh organisasi keagamaan seperti MUI, FKUB, dan DMI.

Kehadiran para pejabat dan masyarakat menjadi bentuk dukungan moral sekaligus doa bersama bagi para jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.zal

Antisipasi Unjuk Rasa Ricuh, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Pimpin Simulasi Sispamkota, Pengamanan Kota Diperkuat

admin — Sun, 03 May 2026 00:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dalam upaya meningkatkan kesiapan dan profesionalisme personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Padangsidimpuan menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Kamis (30/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung di Stadion H.M. Nurdin, Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Simulasi ini menjadi bagian dari langkah strategis kepolisian dalam mengantisipasi eskalasi aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H hadir langsung memimpin kegiatan tersebut, didampingi sejumlah pejabat penting dari unsur Forkopimda, TNI, Brimob, hingga instansi pemerintahan daerah.

Simulasi ini turut dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Danyon C Sat Brimob Polda Sumut, perwakilan Dandim 0212/TS, Danyon 123/Rajawali, Kalapas Kelas II B Padangsidimpuan, Sekda Kota Padangsidimpuan, hingga Ketua KPU dan jajaran pejabat lainnya.

Ratusan personel gabungan dari Polres Padangsidimpuan dan Batalyon C Satuan Brimob Polda Sumut juga dikerahkan untuk memeragakan skenario pengamanan secara komprehensif.

Dalam simulasi tersebut, diperagakan berbagai tahapan penanganan aksi unjuk rasa, mulai dari situasi aman (hijau), meningkat menjadi tegang (kuning), hingga kondisi darurat (merah).

Pada tahap awal, massa digambarkan menyampaikan aspirasi secara damai di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan. Namun, situasi kemudian berkembang menjadi tidak kondusif akibat ketidakpuasan massa terhadap hasil mediasi.

Eskalasi meningkat saat massa mulai melakukan tindakan anarkis seperti pelemparan, pembakaran ban, hingga upaya merangsek masuk ke area gedung DPRD. Petugas pun melakukan langkah pengendalian sesuai prosedur, mulai dari negosiasi, pendorongan, hingga penggunaan water cannon dan gas air mata.

Pada skenario terburuk, bahkan diperagakan situasi chaos di mana massa melakukan penyerangan menggunakan bom molotov serta upaya penjarahan fasilitas umum. Dalam kondisi tersebut, pasukan Brimob dikerahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, termasuk evakuasi pejabat dan pengamanan objek vital.

Tak hanya pengamanan di lapangan, simulasi ini juga menggambarkan peran penting fungsi intelijen dan patroli siber dalam mengantisipasi penyebaran hoaks di media sosial yang berpotensi memicu konflik.

Selain itu, pendekatan preemtif melalui penyuluhan kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam mencegah keterlibatan massa secara luas dalam aksi yang berpotensi ricuh.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H dalam keterangannya menegaskan bahwa simulasi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi dinamika situasi di lapangan.

"Simulasi Sispamkota ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan unjuk rasa. Kita tekankan agar seluruh anggota tetap mengedepankan sikap profesional, humanis, dan sesuai prosedur dalam setiap tindakan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama sebelum dilakukan tindakan tegas.

"Kami selalu mengedepankan langkah preventif dan dialogis. Namun, apabila situasi sudah mengancam keamanan, tentu tindakan tegas dan terukur akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tegas Kapolres.

Simulasi yang berlangsung hingga pukul 10.30 WIB ini ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Padangsidimpuan berharap dapat meningkatkan sinergi lintas instansi sekaligus memastikan kesiapan maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.zal

Hari Buruh 2026: Jurnalis Masih Diintimidasi, Kasus di PT AGINCOURT Jadi Cermin Lemahnya Perlindungan Pers

admin — Sun, 03 May 2026 00:32:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co -

Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 kembali membuka realitas yang jarang dibicarakan secara terbuka: jurnalis, sebagai bagian dari pekerja, masih menghadapi tekanan serius saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Alih-alih mendapatkan perlindungan penuh, sejumlah jurnalis justru mengalami dugaan intimidasi dan penghalangan kerja, seperti yang terjadi di PT Agincourt wilayah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polres Tapanuli Selatan, menyusul laporan dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang menimpa beberapa wartawan, termasuk Mahmud Nasution, pada 12 Februari 2026 di sekitar area PT. Agrincourt Resources, Desa Aek Pining.

Peristiwa tersebut terjadi usai agenda resmi persidangan lapangan dalam perkara perdata yang melibatkan perusahaan tambang emas di wilayah tersebut.

Kuasa hukum korban, RHa Hasibuan dari Pusat Bantuan Hukum Tabagsel, menjelaskan kronologi kejadian yang dinilai mencerminkan adanya pembatasan terhadap kerja pers.

"Peristiwa itu terjadi setelah kami melaksanakan sidang pemeriksaan setempat sekitar pukul 12.30 WIB dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Psp, antara Parsadaan Siregar Siagian melawan perusahaan tambang emas di Batang Toru," ujarnya kepada awak media, Sabtu (2/5/2026).

Usai sidang, pihaknya bersama jurnalis berencana menyampaikan informasi kepada publik melalui konferensi pers di luar area operasional perusahaan.

"Kami ingin melakukan konferensi pers di luar areal operasional, yang tidak mengganggu aktivitas pertambangan atau Obvitnas, sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik," jelasnya.

Namun, rencana tersebut justru berujung penolakan dari pihak keamanan perusahaan.

"Kami dihalangi dan bahkan diusir hingga ke seberang jalan lintas yang ramai kendaraan. Kondisi itu justru membahayakan keselamatan jurnalis dan kami," tegas RHa.

Situasi ini memunculkan kritik serius, karena tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Pers yang secara tegas melindungi kerja jurnalistik dari segala bentuk penghalangan.

Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula sorotan terhadap langkah penyidik yang meminta dokumen administratif perusahaan media, mulai dari akta pendirian hingga verifikasi Dewan Pers. Langkah ini dinilai berisiko mengaburkan substansi utama perkara.

"Substansi kasus ini adalah dugaan penghalangan kerja jurnalistik. Jangan sampai bergeser menjadi persoalan administratif yang tidak relevan dengan pokok peristiwa, apalagi Peliputan Jurnalis itu sudah di atur dalam undang - undang Kebebasan Pers Nomor 40 Tahun 1999 yaitu Larangan Penghalangan (Pasal 18 Ayat 1) Ini adalah 'pasal sapu jagat' yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku intimidasi atau penghalangan kerja pers. Isinya menyatakan: 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindakan yang Dikategorikan Menghambat/Menghalangi, Meski tidak dirinci per butir dalam teks UU, secara praktik hukum dan penjelasan UU Pers, tindakan yang termasuk pelanggaran ini meliputi Pelarangan Liputan: Melarang jurnalis memasuki lokasi peristiwa yang bersifat publik atau menghalangi akses informasi tanpa alasan hukum yang sah," tambahnya.

Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa jurnalis juga merupakan bagian dari pekerja yang membutuhkan perlindungan nyata, bukan sekadar pengakuan simbolik.

Kasus di Batang Toru memperlihatkan bahwa tantangan terhadap kebebasan pers belum sepenuhnya selesai. Tekanan di lapangan, potensi intimidasi, hingga kerentanan dalam perlindungan hukum masih menjadi persoalan yang berulang.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, fungsi pers sebagai kontrol sosial berisiko melemah dan ruang publik kehilangan salah satu pilar penting demokrasi.

Hari Buruh tahun ini pun menjadi pengingat keras tanpa jaminan keamanan bagi jurnalis, kebebasan pers hanya akan menjadi konsep di atas kertas.zal

Resmikan SPPG Bintuju, Bupati Gus Irawan Dorong Perputaran Ekonomi Rp400 Miliar di Tapsel

admin — Sun, 03 May 2026 00:31:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penguatan program sosial dan ekonomi. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola Muaratais, Kamis (30/04/2026).

Peresmian dapur SPPG ini menjadi bagian penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat yang sempat terdampak bencana alam.

Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemenuhan gizi kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih dalam masa pemulihan.

Menurutnya, sektor pertanian yang menyumbang sekitar 43 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi sektor yang paling terpukul akibat bencana banjir. Ribuan hektare sawah mengalami gagal panen, sementara lahan pertanian dan kolam masyarakat rusak cukup parah.

"Dalam situasi pascabencana, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Program makan bergizi gratis ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah," tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Tapanuli Selatan terus menggencarkan berbagai upaya pemulihan, mulai dari pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, pemberian bantuan stimulan ekonomi, hingga program pemberdayaan masyarakat agar kembali memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, Bupati mengungkapkan bahwa program MBG memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Jika seluruh dapur MBG beroperasi optimal, diperkirakan perputaran uang di Tapanuli Selatan bisa mencapai lebih dari Rp400 miliar setiap tahun.

"Ini harus kita percepat. Semakin cepat dapur beroperasi, semakin cepat ekonomi desa bergerak dan masyarakat kembali bangkit," ujarnya.

Ia juga berharap SPPG Bintuju dapat menjadi contoh bagi pengembangan dapur MBG lainnya, terutama di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T).

Sementara itu, Kepala SPPG Bintuju, Martua Alfiansyah Harahap, menjelaskan bahwa dapur MBG bukan hanya sekadar tempat memasak, melainkan pusat layanan gizi yang mengedepankan kualitas makanan, kebersihan, serta penggunaan bahan pangan lokal.

Saat ini, dapur SPPG Bintuju telah beroperasi hampir dua minggu dan melayani sebanyak 1.723 siswa dari berbagai sekolah di wilayah Angkola Muaratais.

"Kami berkomitmen memenuhi standar gizi dari Badan Gizi Nasional agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi emas Indonesia 2045," ungkapnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketua BAZNAS, Jon Sujani Pasaribu, menyampaikan bahwa pihaknya menginisiasi skema zakat produktif untuk memberdayakan kelompok tani di sekitar dapur SPPG.

Melalui kerja sama tripartit, para petani akan menanam sayur dan buah sesuai kebutuhan dapur MBG dengan dukungan modal tanpa bunga.

"Harapannya, para penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi bisa mandiri bahkan menjadi pemberi zakat di masa depan," jelasnya.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Tapanuli Selatan, Wan Aprianti Lubis, mengungkapkan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 32.167 penerima manfaat dan melibatkan 547 tenaga kerja.

Sebanyak 14 unit SPPG telah beroperasi di Tapanuli Selatan, sementara 22 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan, dengan fokus pengembangan di wilayah 3T.

"Komitmen bersama dan kualitas layanan menjadi kunci keberhasilan program ini, karena pemenuhan gizi adalah hak setiap anak Indonesia," ujarnya.

Kegiatan grand opening turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama tripartit. Acara ini juga dihadiri Ketua TP PKK Tapsel Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Ira Sofyan Adil Siregar, Anggota DPRD Tapsel Dody Endar Harahap, unsur TNI/Polri, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, alim ulama, relawan SPPG, serta para kepala sekolah penerima manfaat.zal

Momen Haru di Tapsel! Siswa SD Bintuju Ucap Terima Kasih ke Presiden Prabowo, Program MBG Bikin Semangat Sekolah Meningkat

admin — Sun, 03 May 2026 00:30:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan menyelimuti SD Negeri 101501 Bintuju, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, saat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar, Kamis (30/04/2026).

Ratusan siswa tampak antusias menikmati hidangan bergizi yang disediakan. Kehadiran langsung Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, bersama Ketua TP PKK Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Ira Sofyan Adil Siregar, serta unsur Forkopimcam, semakin menambah semangat anak-anak.

Bupati bahkan ikut duduk bersama para siswa, menyapa dengan hangat sambil memastikan makanan yang disajikan benar-benar dinikmati.

"Enak makanannya? Harus dihabiskan ya," ucapnya sambil tersenyum, disambut anggukan dan tawa ceria para siswa.

Dalam keterangannya, Gus Irawan menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar soal makanan gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan generasi muda.

Ia menyebutkan, program ini berperan penting dalam meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menekan angka stunting di Tapanuli Selatan.

"Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Saat ini, baru sekitar 14 dapur MBG yang beroperasi dan menjangkau sepertiga dari total sekitar 90 ribu penerima manfaat di Tapsel.

Menariknya, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Perputaran dana dari MBG diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp400 miliar per tahun.

"Program ini ikut menghidupkan UMKM, petani lokal, hingga mendorong pengelolaan zakat produktif melalui kolaborasi dengan Baznas," tambahnya.

Efek positif program ini mulai terasa hanya dalam waktu kurang dari dua minggu. Salah satunya adalah meningkatnya angka kehadiran siswa di sekolah.

"Sekarang anak-anak justru tidak mau absen karena takut ketinggalan makan bergizi," ungkap Bupati.

Menu yang disajikan pun dinilai sudah memenuhi standar gizi seimbang, mulai dari lauk ayam, sayuran, hingga buah-buahan, dengan pengolahan yang higienis.

Kepala SD Negeri 101501 Bintuju, Cahaya Harahap, mengungkapkan bahwa sekolahnya menjadi salah satu penerima awal program MBG dengan total sekitar 275 siswa.

Menurutnya, program ini sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

"Anak-anak sekarang lebih terjamin gizinya karena sarapan di sekolah. Mereka juga jadi lebih semangat belajar," ujarnya.

Ia juga mencatat perubahan perilaku siswa, di mana kebiasaan jajan mulai berkurang dan program menabung di sekolah semakin berjalan baik.

"Setiap hari mereka penasaran dengan menu yang berbeda. Bahkan merasa rugi kalau tidak masuk sekolah," tambahnya.

Momen paling menyentuh terjadi saat para siswa menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Bupati Tapanuli Selatan.

Salah satu siswi, Hafizah Arikah Lubis dari kelas V, dengan penuh semangat menyampaikan rasa syukurnya.

"Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Bupati. Semoga kami bisa sehat, pintar, dan meraih masa depan yang baik," ucapnya.

Siswa lainnya juga mengaku senang dengan program ini karena makanan yang enak dan sehat, sekaligus membantu menghemat uang jajan.

"Kami jadi lebih rajin belajar. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju," ujar seorang siswa.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Bupati berharap pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dapat mempercepat perluasan program MBG di Tapanuli Selatan.

Ia menegaskan, masih ada sekitar dua pertiga sasaran yang belum tersentuh program ini.

"Program ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di daerah yang sedang dalam proses pemulihan ekonomi," tutupnya.zal

MUI Tapsel 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Gus Irawan Tekankan Peran Strategis Umat di Tengah Krisis

admin — Sun, 03 May 2026 00:29:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Selatan resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030 dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Kamis (30/04/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Maratua Simanjuntak selaku Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara. Prosesi ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pelantikan pengurus, serta penandatanganan berita acara.

Acara tersebut turut disaksikan oleh Gus Irawan Pasaribu, tokoh pembangunan Sumatera Utara Syahrul M. Pasaribu, unsur Forkopimda, tokoh agama, hingga berbagai organisasi Islam.

Dalam kepengurusan baru, Ali Sati Rangkuti dipercaya memimpin MUI Tapanuli Selatan untuk lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa MUI memiliki peran penting dalam membina umat, terutama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Ia mengungkapkan, dinamika geopolitik dan ekonomi dunia turut berdampak hingga ke daerah, termasuk Tapanuli Selatan yang baru saja dilanda bencana besar.

"Secara makro, kondisi dunia sedang tidak baik. Tapanuli Selatan juga terdampak bencana yang memengaruhi ekonomi masyarakat. Pertumbuhan sempat turun ke 2,4 persen, namun secara tahunan masih bisa tumbuh 4,39 persen," jelasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi capaian daerah yang tetap menunjukkan tren positif. Di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 6,92 persen menjadi 6,16 persen, serta penurunan stunting yang signifikan hingga hampir 9 persen.

Lebih lanjut, Gus Irawan menekankan pentingnya peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam menjaga moral masyarakat dan memperkuat akidah umat.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun karakter masyarakat tanpa dukungan tokoh agama.

"MUI harus menjadi benteng moral umat, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembinaan akhlak generasi muda," tegasnya.

Selain isu keagamaan, pemerintah daerah juga terus mendorong pemulihan ekonomi pascabencana melalui berbagai program strategis.

Mulai dari pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, pemberdayaan ekonomi berbasis BAZNAS, hingga pengembangan sektor perikanan melalui program seribu kolam.

Tak hanya itu, upaya kemandirian pangan juga terus digencarkan, termasuk pengembangan produksi telur ayam di wilayah Tapanuli Selatan.

Tokoh pembangunan Sumatera Utara, Syahrul M. Pasaribu, turut memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi dampak bencana.

Ia menilai tantangan ke depan lebih berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat agar kehidupan bisa kembali normal.

"MUI harus terus menjadi pemersatu umat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Maratua Simanjuntak, mengajak seluruh elemen umat Islam untuk mendukung penuh peran MUI.

Ia menekankan pentingnya kemandirian organisasi sebagaimana amanah Musyawarah Nasional (Munas) MUI, agar lembaga ini mampu memberikan pelayanan optimal kepada umat.

"Kekuatan MUI ada pada kebersamaan umat. Tanpa dukungan ormas Islam, MUI tidak akan maksimal," katanya.

Ketua MUI Tapanuli Selatan, Ali Sati Rangkuti, menegaskan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada tiga agenda utama:

1. Penguatan akidah dan keimanan umat
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan
3. Penguatan ekonomi umat

Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

"Kita ingin mencetak generasi yang kuat iman, cerdas, dan memiliki kemandirian ekonomi," ujarnya.

Acara pengukuhan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, termasuk Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapsel Abdul Basith Dalimunthe, Kajari Tapsel, perwakilan Kapolres dan Dandim, Kakan Kemenag, serta pimpinan berbagai organisasi Islam seperti DMI, BAZNAS, BKMT, IPHI, hingga organisasi kepemudaan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal baru bagi MUI Tapanuli Selatan untuk semakin aktif dalam membina umat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.zal

Polisi Bongkar Perdagangan Satwa Dilindungi di Tapsel, Sisik Trenggiling hingga Kulit Kijang Disita

admin — Sun, 03 May 2026 00:29:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co -

Upaya pemberantasan perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali menunjukkan hasil. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tapanuli Selatan melalui Unit Pidana Khusus (Pidsus) berhasil mengungkap dugaan praktik jual beli bagian tubuh satwa langka di wilayah Sipirok.

Seorang pria berinisial RUN (33), warga Desa Roncitan, Kecamatan Arse, diamankan petugas saat diduga hendak melakukan transaksi ilegal di kawasan Kelurahan Pasar Sipirok, Jumat (1/5/2026) sore.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh tim Unit Pidsus. Setelah memastikan keberadaan target, petugas langsung melakukan operasi tangkap tangan dan mendapati pelaku tengah membawa sejumlah bagian tubuh satwa dilindungi.

Dari hasil penindakan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 4,7 kilogram sisik trenggiling, tiga pasang tanduk kambing hutan, serta satu lembar kulit kijang yang disimpan dalam karung goni.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, melalui Kasat Reskrim IPTU B.D. Sitorus menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum konservasi.

"Pelaku diduga melakukan aktivitas menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi dalam kondisi mati," terang IPTU Sitorus.

Dalam proses pengungkapan, petugas juga menemukan seorang remaja berusia 17 tahun berinisial RP yang berada di lokasi kejadian bersama pelaku.

"Kami telah melakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi anak dengan prosesnya dilaksanakan mengacu pada ketentuan perlindungan anak," jelasnya.

Lebih lanjut, IPTU Sitorus menekankan bahwa perdagangan ilegal satwa tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem dan keberlangsungan spesies langka di Indonesia.

Saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul barang bukti serta kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Polisi juga berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Padangsidimpuan untuk penanganan lanjutan.

"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal ini serta segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran," pungkas IPTU Sitorus.

Atas perbuatannya, RUN disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf e juncto Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.zal

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Hadir Antar Jemaah Haji, 106 Warga Paluta Resmi Berangkat ke Tanah Suci

admin — Sun, 03 May 2026 00:28:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Sebanyak 359 jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 09 Embarkasi Medan resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci, Jumat (1/5/2026) siang. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, disaksikan keluarga dan sejumlah pejabat daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara turut hadir dalam momen tersebut. Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, diwakili oleh Asisten I Setdakab, Lairar Rusdi Nasution.

Pelepasan jemaah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, yang dijadwalkan terbang pukul 17.20 WIB melalui Bandara Internasional Kualanamu dengan tujuan Madinah.

Dalam sambutannya, Zulkifli menekankan bahwa seluruh jemaah kini membawa tanggung jawab besar sebagai representasi Indonesia di Tanah Suci.

Menurutnya, identitas daerah harus dilebur menjadi satu sebagai jemaah haji Indonesia.

"Setibanya di Tanah Suci, bapak dan ibu bukan lagi berasal dari daerah masing-masing, tetapi menjadi satu kesatuan jemaah haji Indonesia. Jaga nama baik bangsa, saling peduli, dan saling membantu," tegasnya.

Zulkifli juga mengingatkan pentingnya disiplin selama berada di Arab Saudi. Ia secara khusus menyoroti larangan mengambil foto atau video di area tertentu yang bisa berujung pada sanksi berat.

"Ada aturan ketat di Arab Saudi. Jangan sembarangan mendokumentasikan di tempat yang dilarang. Pelanggaran bisa berakibat serius, bahkan deportasi," ujarnya.

Selain itu, jemaah juga diminta menjaga dokumen penting seperti paspor dan Kartu Nusuk, serta tetap berada dalam rombongan demi keamanan dan kelancaran ibadah.

Kloter 09 terdiri dari jemaah dari berbagai daerah di Sumatera Utara, dengan rincian:

- Padang Lawas Utara: 106 jemaah
- Padang Lawas: 210 jemaah
- Kota Sibolga: 30 jemaah
- Simalungun: 7 jemaah

Namun, satu jemaah asal Padang Lawas terpaksa batal berangkat karena kondisi kesehatan.

Ada juga fakta menarik dari kloter ini. Jemaah termuda adalah Abdul Halim Siregar (24 tahun), sementara yang tertua adalah Roin Siregar (86 tahun) asal Padang Lawas Utara.

Selama menjalankan ibadah, jemaah Kloter 09 akan didampingi oleh tim petugas yang dipimpin Mahmud Salim Harahap sebagai TPHI, bersama pembimbing ibadah, tenaga medis, dan Petugas Haji Daerah.

Untuk akomodasi, jemaah akan menginap di Hotel SEDRT Al Madinah (Sektor 4) di Madinah, dan Hussein Biareyd Hotel (Sektor 6) di Makkah.

Acara pelepasan juga dihadiri Sekretaris PPIH Embarkasi Medan, Torang Rambe, serta perwakilan pemerintah daerah dan keluarga jemaah.

Tangis haru dan doa mengiringi keberangkatan para tamu Allah, dengan harapan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.zal

Polres Padangsidimpuan Bongkar Perdagangan Sisik Trenggiling dan Harimau Dahan, Dua Pelaku Ditangkap di Batunadua

admin — Sun, 03 May 2026 00:27:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang melibatkan dua orang pelaku. Keduanya diamankan saat hendak melakukan transaksi di wilayah Batunadua, Kota Padangsidimpuan.

Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/3/IV/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES PADANGSIDIMPUAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 30 April 2026.

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial M (51), seorang wiraswasta asal Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, dan RS (20), yang diketahui belum bekerja dan berasal dari wilayah yang sama.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan terhadap lingkungan, khususnya perdagangan satwa yang dilindungi oleh negara.

"Kami tidak akan mentolerir segala bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi. Ini adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan alam. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti ini," tegas Kapolres.

Peristiwa ini bermula pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, saat tim opsnal Satreskrim Polres Padangsidimpuan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi satwa dilindungi di kawasan Indomaret Batunadua Jae.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke lokasi. Sekitar pukul 23.00 WIB, tim menemukan pelaku yang tengah menunggu calon pembeli. Tanpa menunggu lama, petugas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa, 1 plastik berisi sisik trenggiling, 1 lembar kulit harimau dahan, Tulang-belulang harimau dahan, 3 buah taring harimau dahan.

Seluruh barang tersebut diketahui berasal dari satwa yang termasuk kategori dilindungi oleh undang-undang.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku M diketahui mendapatkan harimau dahan dengan cara memasang jerat atau ranjau di hutan. Setelah berhasil ditangkap, bagian tubuh satwa tersebut diolah untuk diperjualbelikan.

Pelaku juga memanfaatkan media sosial, khususnya akun Facebook pribadinya, sebagai sarana untuk menawarkan barang ilegal tersebut kepada calon pembeli.

Sementara itu, pelaku RS berperan membantu M dalam proses pengulitan harimau dahan atas permintaan pelaku utama. RS juga diketahui memiliki sisik trenggiling yang turut diamankan sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 40A Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam perburuan maupun perdagangan satwa dilindungi yang dapat merusak keseimbangan alam dan berujung pada sanksi hukum berat.zal

Situasi Kondusif, Polres Padangsidimpuan Sukses Kawal Konfercab HMI ke-XXXV Padangsidimpuan-Tapsel

admin — Sun, 03 May 2026 00:26:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Konferensi Cabang (Konfercab) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan ke-XXXV resmi digelar di Aula Kodim 0212/TS, Jumat (1/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini mengusung tema "Optimalisasi Kepemimpinan HMI Cabang Padangsidimpuan Tapanuli Selatan Guna Menciptakan Kader yang Berkualitas untuk Menghadapi Tantangan Zaman."

Pelaksanaan kegiatan mendapat monitoring dan pengamanan dari jajaran Polres Padangsidimpuan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.

Konfercab tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dari internal HMI maupun unsur pemerintahan daerah. Hadir dalam acara itu Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, Sekretaris Jenderal PB HMI Muhammad Jusrianto, Ketua BADKO HMI Sumatera Utara Muhammad Yusril Mahendra, Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara Borkat, S.Sos, serta Ketua Umum HMI Cabang Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan.

Turut hadir pula Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang diwakili Sekda Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., C.G.C.A.E, Kapolres Padangsidimpuan yang diwakili Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, serta Dandim 0212/TS yang diwakili Pasi Intel Kodim Kapten Inf. M. Marbun.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, hingga Hymne HMI. Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia, sambutan para tokoh, dan pembukaan resmi kegiatan oleh Ketua BADKO HMI Sumatera Utara Muhammad Yusril Mahendra.

Dalam sambutannya, para narasumber menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan serta peningkatan kualitas kader HMI agar mampu menjawab tantangan sosial, politik, dan perkembangan zaman.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H, melalui keterangannya menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa yang bersifat positif dan membangun.

"Polres Padangsidimpuan mendukung setiap kegiatan kepemudaan dan kemahasiswaan yang bertujuan membangun karakter, kepemimpinan, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami juga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar AKBP Wira Prayatna.

Ia juga berharap Konfercab HMI ke-XXXV ini mampu melahirkan pemimpin muda yang visioner, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan peserta konferensi.zal

Tak Berkutik! RBS Ditangkap Polsek Batang Toru Saat Gunakan Narkoba di Pondok Terpencil

admin — Sun, 03 May 2026 00:25:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen dalam memberantas peredaran narkotika terus ditunjukkan jajaran Polsek Batang Toru, Polres Tapanuli Selatan. Kali ini, seorang pria berinisial RBS (29) berhasil diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu malam (29/4/2026) setelah aparat kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penggunaan narkotika di sebuah pondok yang berada di area kebun salak.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Reskrim Polsek Batang Toru langsung bergerak cepat menuju lokasi. Setibanya di tempat yang dimaksud, petugas mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.

Kanit Reskrim Polsek Batang Toru, IPDA Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya tidak membuang waktu untuk segera melakukan tindakan.

"Setelah tiba di lokasi, kami melihat seorang pria dengan perilaku mencurigakan. Tim langsung mengamankan yang bersangkutan beserta barang bukti di tempat kejadian," ungkapnya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Di antaranya Dua bungkus plastik klip bening berisi diduga sabu, Satu set alat hisap (bong) yang dimodifikasi dari gelas plastik dan kaca pirex, Satu bungkus rokok berisi ganja kering, Satu unit telepon genggam, Satu mancis yang telah dimodifikasi dengan jarum, Satu linting rokok yang diduga bercampur ganja.

Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan bersama pelaku ke Mapolsek Batang Toru untuk proses hukum lebih lanjut.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan, pelaku memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah Angkola Barat.

IPDA Supriyadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak setiap laporan masyarakat demi menjaga lingkungan tetap bersih dari narkoba.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif. Jangan ragu melapor jika menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika," tegasnya.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum memberantas peredaran narkoba. Kolaborasi antara warga dan kepolisian dinilai menjadi langkah efektif dalam menjaga keamanan lingkungan.zal

Polsek Batang Angkola Tangkap Pria 52 Tahun Bawa Sabu di Jalinsum, Komitmen Polres Tapsel Berantas Narkoba Makin Tegas

admin — Sun, 03 May 2026 00:24:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen dalam memberantas peredaran narkotika kembali ditunjukkan jajaran Polres Tapanuli Selatan. Kali ini, personel Polsek Batang Angkola berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Seorang pria berinisial ANH (52) diamankan petugas saat berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Desa Aek Badak Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, pada Kamis (30/4/2026) malam.

Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Informasi dari masyarakat langsung kami tindaklanjuti. Kapolsek Batang Angkola segera memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan," ungkapnya.

Saat dilakukan penindakan, petugas berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa lima paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut disembunyikan dalam bungkus rokok yang berada di kantong celana pelaku.

Tidak berhenti di situ, hasil penggeledahan lanjutan mengungkap adanya sejumlah plastik klip kosong yang ditemukan di bagasi sepeda motor yang digunakan pelaku. Barang tersebut diduga kuat berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam, satu unit sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), serta uang tunai sebesar Rp210 ribu yang diduga hasil transaksi.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan.

"Kami akan terus memburu dan menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dukungan dan informasi dari masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap aman dan bersih dari narkoba," tegasnya.

Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek Batang Angkola. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.zal

May Day 2026 di Padang Lawas Berjalan Kondusif, Polres Palas Siap Tampung Aspirasi Buruh!

admin — Sun, 03 May 2026 00:24:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Padang Lawas berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja" ini digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam, SE, diwakili oleh Sekda Panguhum Nasution. Sementara itu, Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., diwakili oleh Wakapolres Kompol Sugianto, S.Pd.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Polres Padang Lawas, di antaranya Kabag Ops AKP Aman Putra Bangunsyah, SH, Kasat Reskrim AKP Irwansyah Sitorus, Kasat Intelkam Iptu Agung, Kapolsek Barumun AKP Golfrid Siregar, personel kepolisian, tamu undangan, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Kapolres Padang Lawas melalui Wakapolres Kompol Sugianto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Buruh di wilayah tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara pemerintah, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Padang Lawas secara umum masih dalam keadaan aman dan kondusif.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga situasi yang kondusif ini. Sinergitas sangat penting agar stabilitas daerah tetap terjaga," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakapolres menegaskan komitmen Polres Padang Lawas dalam mendukung penuh kegiatan Hari Buruh serta membuka ruang bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi.

"Kami siap menerima segala bentuk keluhan dari masyarakat, khususnya para buruh. Ini bagian dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat," tegasnya.

Selain sambutan dari pihak kepolisian, kegiatan juga diisi dengan sambutan dari Sekda Padang Lawas. Momen tersebut semakin bermakna dengan adanya penyerahan bantuan sosial secara simbolis berupa sembako kepada para pekerja yang hadir.

Peringatan May Day 2026 di Kabupaten Padang Lawas pun ditutup dengan suasana penuh keakraban dan berjalan dengan aman serta lancar tanpa adanya gangguan berarti.zal

Media Siber Jadi “Ruang Belajar Kedua”, JMSI Tekankan Peran Strategis di Hardiknas 2026

admin — Sun, 03 May 2026 00:20:00 +0700+0700

JAKARTA — Peran media siber dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional kian tak terpisahkan di era transformasi digital. Ekosistem pendidikan dan media dinilai harus berjalan beriringan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, dalam keterangan tertulis memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5).
"Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Hari ini dapat dikatakan media siber adalah ruang belajar kedua yang menjangkau jutaan anak bangsa," ujar Teguh, yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Menurutnya, pesatnya diseminasi informasi melalui portal berita, platform digital, dan kanal edukasi daring membuka peluang besar dalam pemerataan akses pengetahuan di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu jawaban atas ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah.
Namun demikian, Teguh menegaskan bahwa peran media siber tidak berhenti pada penyebaran informasi semata. Media juga memiliki tanggung jawab untuk mengkurasi konten yang mendidik, mencerdaskan, dan membangun karakter generasi muda.
"Media siber punya tanggung jawab besar. Tidak hanya menyebarkan berita, tapi juga memastikan konten yang disajikan memberi nilai edukatif," katanya.
Ia menilai, jurnalisme yang berpihak pada literasi merupakan kontribusi nyata pers dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, generasi muda dituntut memiliki kompetensi digital sekaligus daya kritis agar tidak tertinggal.
"Kalau kita tidak menyiapkan SDM yang adaptif, melek teknologi, dan punya nalar kritis, kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Di sinilah media siber harus hadir sebagai katalis," tegasnya.
Lebih lanjut, JMSI mendorong seluruh anggotanya untuk memperbanyak konten edukatif yang relevan bagi siswa, guru, dan orang tua. Mulai dari ulasan kurikulum, praktik baik pembelajaran, hingga literasi digital dan kewargaan.
Teguh juga mengingatkan agar media tidak terjebak pada konten sensasional semata. Ia mengajak insan pers untuk lebih banyak mengangkat kisah inspiratif, inovasi pendidikan, serta prestasi pelajar dari berbagai daerah.
Selain itu, ia mendorong kolaborasi antara media siber, pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas belajar guna menciptakan ruang diskusi publik yang konstruktif. Menurutnya, dialog terbuka sangat penting agar kebijakan pendidikan dapat disusun berdasarkan data dan pengalaman di lapangan.
"Hardiknas 2026 harus menjadi momentum merumuskan kembali peran pers dalam pendidikan. Media siber bukan sekadar penyampai informasi, tapi mitra strategis dalam pembangunan manusia Indonesia," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Teguh menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan taruhan utama Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Ia berharap peringatan Hardiknas tahun ini menjadi pengingat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama, termasuk bagi insan media siber. []

Wali Kota Tanjungbalai Buka OSN 2026, Soroti Sarana Sekolah hingga Kekurangan Guru

admin — Sat, 02 May 2026 23:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim membuka Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tingkat Kota Tanjungbalai Tahun 2026 di aula Dinas Pendidikan, Sabtu (2/5/2026).

Dalam sambutannya, Mahyaruddin mengatakan kegiatan OSN menjadi sarana penting untuk mendorong semangat belajar siswa sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis melalui kompetisi yang sehat.

"Ajang ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi bagaimana siswa mampu mengasah kemampuan dan memperluas wawasan," ujar Mahyaruddin.

OSN tingkat kota ini mempertandingkan tiga bidang, yakni Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Setiap sekolah, kata dia, mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk mengikuti lomba tersebut.

Mahyaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan, serta Ganesha Operation yang turut mendukung penyelenggaraan kegiatan.

Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah persoalan di sektor pendidikan di Tanjungbalai, terutama terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 249 ruang kelas atau sekitar 33,65 persen dalam kondisi rusak. Selain itu, 19 ruang kepala sekolah dan 18 ruang guru juga mengalami kerusakan.

"Perbaikan terus dilakukan, termasuk revitalisasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan," kata dia.

Tak hanya itu, Mahyaruddin juga mengungkapkan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan. Hal ini terjadi karena dalam tiga tahun terakhir tidak ada pembukaan formasi CPNS untuk guru.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjut dia, berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan sarana digitalisasi pembelajaran.

Ia menambahkan, peningkatan sektor pendidikan turut berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanjungbalai dari 75,95 menjadi 76,70.

Menutup sambutannya, Mahyaruddin berpesan kepada para peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran selama mengikuti lomba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas Pendidikan, perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia, kepala sekolah, guru pendamping, serta para siswa peserta OSN.(eko)

Keberangkatan 198 Calon Jamaah Haji Tahun 2026 dilepas ‎Bupati Solok.

admin — Sat, 02 May 2026 19:30:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera, Barat, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, , Sabtu (2/5/2026) di Aula Lantai 1 Islamic Center Kabupaten Solok, Koto Baru,
secara resmi melepas sebanyak 198 Calon Jamaah Haji (CJH) Tahun 2026.
‎
‎Pelepasan tersebut dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Solok Sesmadewita, S.Sos.I, M.Ap, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, pimpinan Bank Penerima Setoran, serta para calon jamaah haji.
‎
‎ Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Solok, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah sebanyak 198 orang, didominasi oleh jamaah perempuan dan terbagi pada dua kloter yakni Kloter 9 sebanyak 194 Jamaah dan Kloter 14 sebanyak 2 Jamaah. Jamaah tertua tercatat berusia 86 tahun, sedangkan yang termuda berusia 25 tahun.
‎
‎Juga menjelaskan bahwa seluruh jamaah telah melalui proses persiapan kurang lebih sembilan bulan, meliputi tahapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Meski terdapat beberapa jamaah yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap diberangkatkan.
‎
‎"Alhamdulillah, jamaah kita dalam keadaan sehat dan siap berangkat. Kita berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat," ujarnya.
‎
‎Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberangkatan para jamaah.
‎
‎"Atas nama Pemerintah Daerah, kami merasa bangga dan bahagia dapat melepas Bapak dan Ibu untuk menunaikan ibadah haji. Ini adalah panggilan Allah SWT yang patut disyukuri," tutur Bupati.
‎
‎Bupati juga berpesan agar seluruh jamaah menjaga kesehatan, kekompakan, serta mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik.
‎
‎"Jaga kesehatan dan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan secara maksimal," tambahnya.
‎
‎lDan juga mengingatkan agar para jamaah menjaga nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta turut mendoakan Kabupaten Solok agar menjadi daerah yang damai, sejuk, dan sejahtera.
‎
‎"Doakan Kabupaten Solok menjadi kampung halaman yang diberkahi, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya," ujarnya.
‎
‎Acara pelepasan ditandai dengan pemasangan syal secara simbolis oleh Bupati Solok kepada jamaah tertua dan termuda, sebagai bentuk penghormatan dan doa restu dari Pemerintah Daerah.
‎
‎Dengan pelepasan ini, diharapkan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.(YOSE)

Bupati Solok Tinjau Gotong Royong Persiapan Penilaian Dasawisma Lomba PKK 2026

admin — Sat, 02 May 2026 19:29:00 +0700+0700

Kabupaten Solok — Dalam rangka persiapan penilaian Dasawisma pada Lomba PKK Tingkat Provinsi Tahun 2026, Bupati Solok meninjau langsung kegiatan gotong royong (goro) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sabtu (2/5/2026), di Jorong Balai Dama, Nagari Koto Gadang Guguak.
Kehadiran Bupati Solok didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Solok disambut Walinagari Koto Gadang Guguak Carles, Camat Gunung Talang Riswandi Bahaudin, para kepala OPD, Tim Penggerak PKK, serta masyarakat setempat.
Kegiatan gotong royong ini menjadi bentuk nyata dukungan seluruh OPD terhadap Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok dalam menyukseskan program PKK, khususnya menghadapi penilaian Dasawisma tingkat provinsi. Sinergi antara masyarakat, TP-PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, nagari, hingga OPD terlihat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjadikan gotong royong sebagai kebiasaan rutin.
"Gotong royong ini hendaknya tidak hanya dilakukan saat menghadapi penilaian lomba, tetapi menjadi budaya yang terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan agar Tim Penggerak PKK bersama Dasawisma Kabupaten Solok mampu meraih hasil terbaik dan menjadi juara pada Lomba PKK Tingkat Provinsi Tahun 2026.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan melalui gerakan PKK yang berkelanjutan. (YOSE)

Peninjauan Kembali Kasus Pengadaan APD COVID-19 Provinsi Sumatera Utara: AMMI Yakin Dibebaskan.

admin — Sat, 02 May 2026 15:34:00 +0700+0700

Medan – AMMI (Advokat Muda Muslim Indonesia) menegaskan melalui siaran pers dari Jakarta bahwa amar putusan kasasi yang menilai dr. Aris Yudhariansyah, MM., Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, bersalah secara "bersama-sama melakukan korupsi" dalam proyek pengadaan APD COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, apalagi di tengah situasi pandemi yang darurat dan penuh tekanan. Dr. Aris, yang menjadi juru bicara resmi penanganan COVID-19 di provinsi itu, juga ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), setelah PPTK sebelumnya mendadak mengundurkan diri pada saat kegiatan akan dilaksanakan. Penunjukan dr. Aris dilakukan karena keterbatasan personil dan urgensi situasi, sehingga beliau mengambil tanggung jawab ganda untuk memastikan proyek vital tetap berjalan dan masyarakat terlindungi.
Menurut Ali Yusuf, pendiri AMMI, amar putusan kasasi yang menuduh dr. Aris 'bersama-sama melakukan korupsi' mengabaikan fakta nyata dan konteks darurat. "Dr. Aris bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan pribadi. Beliau melaksanakan tanggung jawab saat PPTK sebelumnya mengundurkan diri, dan memastikan penanganan COVID-19 berjalan lancar. Jika memori PK diperiksa objektif dan berdasarkan fakta - fakta baru yang diajukan, saya yakin Majelis Hakim Agung akan mengabulkan PK dan dr. Aris akan segera dibebaskan," ujar Ali Yusuf.
Peninjauan Kembali (PK) telah diajukan oleh dr. Aris melalui kuasa hukumnya, Prof. Dr. Yuspar, SH., M.Hum dan Dr. Fitrah Suriadi,SH.,M.H. dengan tujuan meminta Majelis Hakim Agung meninjau ulang putusan kasasi. PK menekankan tanggung jawab ganda, niat baik, dan kepentingan publik, serta diharapkan dikabulkan sehingga putusan hukum mencerminkan keadilan substantif bagi pejabat publik yang bekerja di garis depan dalam kondisi darurat.
AMMI menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum individu, tetapi juga menjadi sorotan publik tentang bagaimana pejuang COVID-19 diperlakukan dalam sistem hukum. Banyak keputusan harus diambil dengan cepat, risiko besar, dan dalam keterbatasan sumber daya. Dr. Aris menunjukkan kepemimpinan, keberanian, dan dedikasi tinggi, bangsa dan negara membutuhkan sosok seperti dia untuk menjaga keselamatan masyarakat, terutama dalam situasi darurat kesehatan nasional.
Siaran pers AMMI sekaligus menjadi pengingat publik dan pengambil kebijakan bahwa penilaian terhadap pejabat publik harus memperhitungkan konteks darurat, tanggung jawab ganda, dan kontribusi nyata, bukan sekadar formalitas hukum. Dengan PK ini, diharapkan keadilan bagi dr. Aris ditegakkan, sekaligus memberikan pesan bahwa negara menghargai para pejuang pandemi yang bekerja demi kepentingan rakyat.red