Gibran Mundur, Efek Domino Politik Jokowi Mengancam Terbongkar? Osriel Limbong: Jangan Berhenti pada Kursi Wapres!

admin — Thu, 12 Nov 2026 14:32:00 +0700+0700

MEDAN – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya dinilai bukan sekadar persoalan pergantian kepemimpinan nasional. Keputusan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi terbukanya berbagai persoalan politik, hukum, tata kelola pemerintahan hingga kebijakan ekonomi yang diwariskan selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat sosial dan politik Sumatera Utara, Osriel Limbong, menilai dinamika mundurnya Gibran harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepercayaan publik, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawaban politik atas berbagai kebijakan strategis negara.

"Jangan sampai pengunduran diri Gibran hanya menjadi penyelesaian persoalan di kursi Wakil Presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan harus dibuka secara terang-benderang, yakni bagaimana proses politik dan hukum selama pemerintahan Jokowi berlangsung, termasuk berbagai kebijakan strategis yang menggunakan uang negara," tegas Osriel di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, perjalanan politik Gibran sejak pencalonan hingga menjadi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kontroversi perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, serta polemik dokumen pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menjadi pukulan serius terhadap polemik administrasi pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Menurut Osriel, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas sengketa administrasi. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai transparansi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan integritas proses pencalonan pemimpin nasional.

"Ketika sebuah keputusan administrasi negara dibatalkan oleh Mahkamah Agung, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana implikasinya terhadap persyaratan pencalonan. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," ujarnya.

Jangan Hanya Gibran, Warisan Kebijakan Jokowi Juga Harus Dievaluasi

Osriel menegaskan, dinamika pengunduran diri Gibran berpotensi memunculkan efek domino terhadap berbagai kebijakan strategis yang lahir pada masa pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti sedikitnya tiga persoalan besar yang menurutnya harus mendapatkan pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka.

Pertama, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani mengevaluasi seluruh proyek yang menggunakan fasilitas negara, anggaran APBN, maupun dukungan pembiayaan lainnya.

Kedua, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya pertambangan nikel, emas, dan komoditas mineral lainnya. Osriel mempertanyakan sejauh mana kebijakan hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi terbesar dari pengelolaan kekayaan alam tersebut.

"Jangan sampai kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, sementara rakyat hanya menerima dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Semua kebijakan harus diperiksa berdasarkan manfaat nyata bagi negara," katanya.

Ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Osriel menilai status, kelanjutan pembangunan, skema pembiayaan, serta penggunaan anggaran negara untuk proyek tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Ia mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban politik dan hukum atas setiap rupiah anggaran yang telah dikeluarkan, termasuk kewajiban pembiayaan kepada pihak ketiga.

"IKN tidak boleh menjadi proyek yang menggantung tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Pemerintah harus menjelaskan status pembangunan, sumber pembiayaan, kewajiban keuangan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan," tegasnya.

Persoalan Penyadapan dan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Harus Dibongkar

Lebih jauh, Osriel juga menyinggung dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh partai politik, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan media.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pun yang terlibat, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

"Negara tidak boleh disandera oleh kekuatan kelompok tertentu. Jika ada pejabat atau aparat yang menyalahgunakan kewenangan untuk mengawasi, menekan, atau menyadap pihak lain secara ilegal, harus diproses berdasarkan hukum. Tidak boleh ada kekebalan hukum," ujarnya.

Osriel juga mengingatkan agar pengungkapan berbagai dugaan pelanggaran tidak dijadikan alat pertarungan antarkelompok kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan dendam politik.

Rakyat Jangan Terus Dibebani Utang dan Kebijakan yang Tidak Transparan

Dalam perspektif ekonomi, Osriel menilai berbagai persoalan politik dan hukum yang terjadi harus dikaitkan dengan kondisi keuangan negara.

Ia mengingatkan bahwa beban utang, pelemahan daya beli masyarakat, tekanan nilai tukar rupiah, serta ketimpangan manfaat pembangunan merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, pemerintah harus membuka secara transparan seluruh kewajiban pembiayaan proyek strategis, termasuk skema pinjaman, investasi, jaminan pemerintah, dan potensi beban fiskal yang harus ditanggung generasi mendatang.

"Jangan rakyat terus diminta berhemat, sementara penggunaan uang negara tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kalau ada proyek yang bermasalah, harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugiannya?" katanya.

Osriel menegaskan, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum dan membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Ia meminta DPR, MPR, BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara independen.

"Jangan hanya berani memeriksa pejabat kecil. Kalau memang ada indikasi pelanggaran dalam kebijakan besar negara, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Hukum tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan," pungkas Osriel.

Baginya, persoalan Gibran bukanlah akhir dari dinamika politik nasional. Justru, pengunduran diri tersebut harus menjadi momentum untuk menguji apakah pemerintahan benar-benar tunduk pada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat, atau justru masih dibayangi warisan kekuasaan masa lalu.

Sinergi Bersama Media, Kanwil DJP Sumut I Beberkan Kinerja Pajak 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 14:05:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk "Mendorong Kesadaran Pajak Lewat Informasi Terpercaya: Sinergi Kuat Bersama Rekan Media" di Aula Istana Maimun, Gedung Kanwil DJP Sumut I, Medan, pada Kamis (12/11/2026). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi strategis sekaligus memberikan apresiasi kepada awak media serta para pemangku kepentingan yang terus mendukung edukasi perpajakan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, mengapresiasi peran aktif media sebagai jembatan informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apresiasi serupa juga disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut atas kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Sumut I memaparkan capaian kinerja penerimaan pajak hingga periode 10 November 2026 yang berhasil mendulang angka sebesar Rp2,171 triliun atau mencapai 83,79% dari target, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 55,51%. Selain itu, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan turut mencatatkan hasil positif dengan menyentuh angka 383.984 SPT atau tumbuh 7,2%, yang diiringi lonjakan penerimaan PPh Pasal 29 sebesar Rp2,238 triliun atau tumbuh 100,98% dibanding periode tahun sebelumnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, pihak Kanwil DJP Sumut I turut menyosialisasikan aturan baru pemerintah terkait PMK Nomor 71 Tahun 2026 beserta aturan pelaksanaannya KEP-239/PJ.01/2026 mengenai Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, serta mendongkrak kepatuhan Wajib Pajak demi mendorong pemulihan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa. Rel

Pemerintah Kota Solok Mematangkan Rencana Pendirian Museum Bareh Solok.

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:51:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Sebagai upaya menyelamatkan warisan sejarah dan budaya daerah, Pemerintah Kota Solok mematangkan rencana pendirian Museum Bareh Solok yang direncanakan berdiri di kawasan Terminal Bareh Solok dan sebanyak 104 benda bersejarah telah terdata menjadi koleksi awal museum .

Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (10/11/2026), yang pesertanya melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga adat, serta pemangku kepentingan kebudayaan.

Melalui FGD tersebut, Pemkot Solok berupaya menyatukan pandangan sekaligus menghimpun masukan berbagai pihak sebelum rencana pembangunan direalisasikan.

Pembangunan museum Bareh Solok direncanakan menempati lahan seluas 992 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Untuk koleksi awal mencakup peralatan pertanian, pakaian adat, manuskrip, foto sejarah Kota Solok, peralatan rumah tangga, hingga teknologi tradisional.

Dikatakan, keberadaan museum ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan dan identitas masyarakat Solok.

Dengan terwujud, Museum Bareh Solok berpotensi menjadi salah satu pusat dokumentasi sejarah dan kebudayaan daerah, sekaligus memperkuat identitas Kota Solok sebagai bagian dari kawasan adat Luhak Kubuang XIII.(YOSE)

Ketua TP PKK Kota Solok, Melantik Para Pengurus TP Posyandu, Ketua Forikan, dan Bunda Literasi Kecamatan Serta Kelurahan se-Kota Solok.

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:51:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Ketua TP PKK Kota Solok, Sumatera Barat, Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra, S.Tr.Keb. MKM, Selasa (10/11/2026), melantik TP Posyandu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), dan Bunda Literasi Kecamatan serta Kelurahan se-Kota Solok, yang dirangkai dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK se-Kota Solok bertempat di Balairung 99 Rumah Dinas Wali Kota Solok dikawasan Laing.

Pelantikkan dihadiri oleh Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok.

Usai pelantikan kegiatan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas kader PKK. Yang mengusung tema "Kader BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Berkarakter dan Berdaya."

Diharapkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK ini, seluruh kader juga semakin profesional, berintegritas. Dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Wali Kota Ramadhani Kirana Putra dalam arahannya, mengatakan bahwa, pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini amanah dan tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta kontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para pengurus yang dilantik, diharapkan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, memperkuat koordinasi dan kolaborasi.Dan dapat menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan keluarga, peningkatan konsumsi ikan, dan penguatan budaya literasi " pungkas Ramadhani Kirana Putra.(YOSE).

Bupati Solok Menerima Bantuan Dari Kementrian Kesehatan RI Sebanyak 15 Jenis Alat Kesehatan senilai Rp13,87 Miliar

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:49:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24,co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H. berhasil memperjuangkan dukungan peralatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk RSUD Arosuka dengan nilai sekitar Rp13,87 miliar.

Sebelumnya beragam komentar dan tudingan di media sosial yang menyebut aktivitas Bupati Solok ke Jakarta hanya sebatas perjalanan biasa, hadirnya dukungan peralatan medis tersebut memberikan gambaran berbeda. Ada proses komunikasi, koordinasi, dan perjuangan pemerintah daerah di tingkat pusat yang hasilnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Solok.

Hal ini juga memperlihatkan pentingnya kemampuan kepala daerah membangun jejaring pemerintahan dan komunikasi politik nasional. Sebagai kader Partai Gerindra, Jon Firman Pandu memiliki potensi jejaring politik yang dapat menjadi modal dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih luas dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan dokumen rekap rekomendasi hasil desk Kementerian Kesehatan, RSUD Arosuka masuk dalam daftar penerima rekomendasi bantuan yang mencakup 15 jenis peralatan medis dengan total 76 unit. Penguatan dasar program tersebut juga tercantum dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang lokus penerima bantuan alat kesehatan.

Adapun 15 jenis peralatan medis tersebut meliputi Meja Operasi senilai Rp511,19 juta, Mesin Anestesi Rp680,74 juta, Instrumen General Surgery Rp300 juta, Instrumen Sectio Rp100 juta, Electro Surgical Unit Rp254 juta, Ventilator Rp1,61 miliar, Bed ICU sebanyak 8 unit senilai Rp489,01 juta, Patient Monitor sebanyak 9 unit senilai Rp1,40 miliar, Syringe Pump Rp79,95 juta, Infuse Pump sebanyak 18 unit senilai Rp293,22 juta, Suction Pump Rp161,19 juta, General X-Ray Rp6,58 miliar, Bed Patient Set sebanyak 20 unit senilai Rp1,07 miliar, Pendant OK Rp313 juta, serta Meja Periksa senilai Rp17 juta. Total nilai berdasarkan rincian tersebut mencapai Rp13.849.300.000 atau sekitar Rp13,85 miliar.

Dari keseluruhan peralatan tersebut, General X-Ray menjadi perangkat dengan nilai terbesar, mencapai Rp6.586.920.000. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat kemampuan pemeriksaan radiologi dan mendukung proses penegakan diagnosis pasien. Sementara perangkat lainnya akan menunjang pelayanan operasi, perawatan intensif, anestesi, serta berbagai kebutuhan medis di RSUD Arosuka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Rosmadelly, S.K.M., M.Biomed., mengatakan bahwa bantuan peralatan medis tersebut tidak datang secara otomatis tanpa adanya upaya dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, peran Bupati Solok dalam membangun komunikasi dan koordinasi bersama sejumlah kementerian menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebutuhan fasilitas kesehatan daerah.

Nilai bantuan tersebut merupakan dukungan yang sangat berarti bagi Kabupaten Solok. Apabila seluruh kebutuhan peralatan medis itu harus dipenuhi melalui APBD, tentu akan menjadi beban anggaran yang besar dan sulit direalisasikan sekaligus. Karena itu, upaya kepala daerah membuka akses dukungan pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tidak hanya dari sisi fasilitas, Direktur RSUD Arosuka, Jebnoka Levismon, S.K.M., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan pelayanan. Menurutnya, ketersediaan peralatan medis harus berjalan beriringan dengan kesiapan tenaga profesional agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Diungkapkan, sejumlah dokter saat ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis, sementara tenaga perawat juga tengah mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Persiapan tersebut dilakukan secara bertahap, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan lainnya sesuai kualifikasi masing-masing layanan.

Jebnoka menargetkan, sebelum akhir tahun 2027, RSUD Arosuka sudah dapat meluncurkan beberapa layanan kesehatan baru. "Target kita, sebelum akhir tahun 2027 ini beberapa layanan kesehatan sudah bisa kita luncurkan. Karena itu, saat ini kita sedang mempersiapkan seluruh kebutuhan, baik dari sisi peralatan maupun sumber daya manusia. Dokter kita persiapkan melalui pendidikan spesialis, perawat juga kita tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan," jelasnya. Ia berharap pengembangan tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap semangat Pemerintah Kabupaten Solok dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, serta melayani dengan sejuk dan damai.

Menanggapi berbagai perhatian dan komentar masyarakat, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya pemerintah daerah di tingkat pusat. "Alhamdulillah, berkat dukungan dan doa tulus masyarakat kita, upaya yang kita lakukan di pusat selalu berjalan lancar tanpa ada rintangan yang berarti," ungkapnya. Terkait beragam komentar dan penilaian masyarakat, ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar.

"Jikalaupun masih ada bahasa yang kurang tepat terhadap kami, itu hal biasa dan wajar saja. Namanya masyarakat tentu memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda-beda," tuturnya. Bahkan, dengan nada bercanda, ia berharap komentar tersebut muncul karena masyarakat peduli dan menyayangi pemerintah daerah, atau mungkin sudah lama tidak bertemu sehingga merasa rindu. "Merajuk dia... hahaha," ujarnya sembari berseloroh.

Meski bantuan telah diperjuangkan, pekerjaan pemerintah belum selesai. RSUD Arosuka harus memastikan seluruh peralatan dapat dioperasikan secara optimal, didukung tenaga medis yang kompeten, pemeliharaan yang memadai, serta sistem pelayanan yang profesional. Pada akhirnya, dukungan hampir Rp13,87 miliar ini menjadi salah satu gambaran pentingnya kegigihan kepala daerah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Perjalanan ke Jakarta bukan semata persoalan keberangkatan dan kepulangan, melainkan bagaimana setiap upaya menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi capaian pembangunan juga patut dinilai secara proporsional. Sebab, kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas perbedaan pandangan dan kepentingan pribadi.(YOSE)

Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?

admin — Thu, 12 Nov 2026 13:40:00 +0700+0700

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Namun, bukan hanya surat pengunduran dirinya yang menjadi perhatian publik. Penampilan Gibran dengan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah turut menyita perhatian.

Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB. Ia datang membawa map putih dan langsung menuju ruang pertemuan pimpinan MPR.

Pilihan dasi merah di tengah situasi politik yang panas pun memunculkan berbagai spekulasi. Dalam simbolisme warna, merah kerap diasosiasikan dengan keberanian, kekuatan, ketegasan, dan semangat perjuangan.

Namun, apakah dasi merah tersebut merupakan pesan politik tersirat dari Gibran? Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai makna pilihan warna tersebut. Karena itu, mengaitkannya dengan sikap atau manuver politik tertentu masih sebatas tafsir.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat untuk membahas langkah konstitusional berikutnya.

Menariknya, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak menyampaikan secara terbuka alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Pengunduran diri ini berlangsung di tengah menguatnya dinamika politik nasional, termasuk bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dan keputusan lembaga negara dalam menyikapi surat tersebut.

Dasi merah mungkin hanya pilihan busana. Namun, di tengah badai politik yang sedang berlangsung, setiap gestur dan simbol yang ditampilkan seorang pejabat publik tentu tidak luput dari perhatian.

Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir perjalanan politik Gibran sebagai Wakil Presiden, atau justru awal babak baru dalam peta politik nasional?

Osriel Limbong: DLH Medan Lebay, Dua Pohon Ditebang Langsung Heboh, Pohon Rawan Tumbang Malah Terabaikan

admin — Thu, 12 Nov 2026 12:41:00 +0700+0700

MEDAN — Pengamat Sosial Sumatera Utara, Osriel Limbong, menyoroti langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan yang memanggil Camat Medan Tuntungan, Lurah Simpang Selayang hingga pemilik bangunan terkait dugaan penebangan dua batang pohon di Jalan Lizardi Putra, Lingkungan 10, Kelurahan Simpang Selayang.

Menurut Osriel, langkah DLH Medan tersebut terkesan berlebihan atau lebay. Sebab, hanya dua batang pohon yang ditebang, tetapi persoalannya langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan sejumlah pejabat kewilayahan dan pemilik bangunan.

"Jangan sampai DLH Medan terkesan lebay. Hanya dua pohon saja sudah heboh, sampai Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dan pemilik bangunan dipanggil. Padahal, masih banyak persoalan lingkungan di Kota Medan yang membutuhkan perhatian serius," tegas Osriel Limbong di Medan, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, DLH Medan seharusnya tidak hanya fokus pada persoalan penebangan dua pohon, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pepohonan di berbagai ruas jalan yang sudah tua, lapuk, bahkan berpotensi tumbang dan mengancam keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pemangkasan dan peremajaan pohon pelindung di Kota Medan harus menjadi perhatian serius. Jangan menunggu ada korban jiwa akibat pohon tumbang baru pemerintah sibuk melakukan penanganan.

Osriel juga menyinggung pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan yang mengakibatkan ribuan pohon ditebang. Ia mempertanyakan bagaimana nasib kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang tersebut, apakah dijual, dimanfaatkan, atau disimpan sebagai aset daerah.

"Kalau dua pohon ditebang masyarakat langsung ramai diperiksa, bagaimana dengan ribuan pohon yang ditebang akibat pembangunan BRT? Apakah semuanya sudah tercatat, ke mana kayunya dibawa, dan bagaimana pertanggungjawabannya? Ini juga harus transparan," ujarnya.

Ia meminta DLH Kota Medan menerapkan pengawasan lingkungan secara adil dan konsisten. Jangan sampai penegakan aturan hanya terlihat tegas terhadap persoalan kecil, sementara persoalan lingkungan berskala besar justru tidak mendapat pengawasan yang sama.

Menurut Osriel, perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar menghitung berapa batang pohon yang ditebang, melainkan memastikan keberlanjutan penghijauan, keselamatan warga, transparansi pengelolaan pohon hasil penebangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.

"DLH harus bekerja dengan skala prioritas. Lindungi pohon, rawat pohon, lakukan peremajaan, dan pastikan keselamatan masyarakat. Jangan hanya heboh ketika dua pohon ditebang," pungkasnya.

Sebelumnya, melalui surat Nomor 600.4/10.263 tertanggal 11 November 2026, DLH Kota Medan mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri rapat konfirmasi dan klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran lingkungan hidup atas penebangan dua batang pohon di kawasan Simpang Selayang.

Pohon Ditebang Massal Demi Proyek BRT, Pemko Medan Jangan Tutup Mata: Nasib Kayu dan Keselamatan Warga Dipertanyakan

admin — Thu, 12 Nov 2026 12:21:00 +0700+0700

MEDAN — Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan menuai sorotan terkait penebangan ribuan pohon yang dilakukan untuk mendukung proyek transportasi tersebut. Selain dampak lingkungan, keberadaan dan status kayu hasil penebangan juga dipertanyakan.
Hal itu ditegaskan Pengamat Sosial Sumatera Utara, Osriel Limbong, di Medan, Kamis (12/11).
Menurut Osriel, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai nasib kayu dari pohon-pohon yang telah ditebang. Apakah kayu tersebut dijual, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, atau disimpan sebagai aset milik daerah?
"Ini harus jelas. Kalau kayu hasil penebangan menjadi aset daerah, harus ada pencatatan dan pertanggungjawaban yang transparan. Masyarakat berhak mengetahui ke mana kayu-kayu tersebut dibawa dan bagaimana pemanfaatannya," tegas Osriel.

"Jangan hanya cepat menebang pohon karena proyek pembangunan, tetapi lambat melakukan pemangkasan dan peremajaan terhadap pohon-pohon yang justru mengancam keselamatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius Wali Kota Medan," ujarnya.
Ia juga mendesak Pemko Medan membuka data jumlah pohon yang ditebang akibat pembangunan BRT, lokasi penebangan, dasar pelaksanaan, serta status kayu hasil penebangan tersebut.
Menurutnya, apabila kayu tersebut menjadi aset daerah, harus dipastikan tercatat dan dikelola sesuai ketentuan. Jika dijual atau dimanfaatkan, mekanismenya juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai pembangunan transportasi modern justru meninggalkan persoalan lingkungan dan tata kelola aset. Keselamatan masyarakat dan transparansi pengelolaan aset daerah harus menjadi prioritas," pungkas Osriel.red

Wali Kota menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar APBD Tahun Anggaran 2027

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:58:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.

Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, dan berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).

Seluruh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan pemandangannya, yakni Erwin Freddy Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tongam Pangaribuan SE MSi dari Fraksi NasDem, Hj Rini Silalahi dari Fraksi Golkar, Patar Luhut Panjaitan SKM MPH dari Fraksi Gerindra, Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari Fraksi Demokrat, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN, dan Frans T Sihaloho dari Fraksi Nurani Keadilan.

Di momentum Hari Pahlawan, fraksi-fraksi sebelum menyampaikan pemandangannya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan sebagai inspirasi untuk terus berjuang melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, dedikasi, serta komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar

Fraksi-fraksi menyampaikan,
APBD TA 2027 merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, telah disampaikan, postur makro APBD Kota Pematangsiantar terdiri dari: Pendapatan Daerah Rp971.963.461.907 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah), dan Belanja Daerah Rp995.963.461.907 (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Ada sejumlah catatan penting yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Pematangsiantar, mulai infrastruktur, peningkatan PAD, perlindungan tenaga kerja lokal, serta sejumlah hal lainnya.

Pada prinsipnya, fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar menerima RAPBD untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan: mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. DPRD mendukung penyusunan APBD yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf Ahli, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, serta para camat. (LP)

Wali Kota secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026 Di GOR

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026, di Gedung Olahraga (GOR) Lantai 4 Suzuya Merdeka Mall, Jalan Merdeka Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Senin (09/11/2026). Kejuaraan tersebut diikuti 20 SMP/Sederajat.

Kejuaraan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam mengembangkan minat dan bakat olahraga di kalangan pelajar, sekaligus membangun karakter generasi muda melalui kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly menyampaikan kegiatan olahraga di kalangan pelajar memiliki arti penting bagi pembinaan generasi muda. Menurutnya, kejuaraan futsal bukan sekadar ajang untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, khususnya dalam menanamkan nilai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan sportivitas.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat serta menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk belajar, mempererat persahabatan, dan mengasah kemampuan diri.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang kelak dapat mengharumkan Kota Pematangsiantar. Lebih dari itu, saya berharap kegiatan ini dapat membentuk generasi muda yang sehat, kuat, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan untuk mewujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," ujar Wesly.

Wesly juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah, guru, dan pelatih yang telah mempersiapkan para siswa untuk mengikuti kompetisi tersebut. Apresiasi turut disampaikan kepada panitia pelaksana yang dikoordinir Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar, bekerja sama dengan Askot PSSI Kota Pematangsiantar serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut

Sementara itu, dalam laporan panitia disampaikan kejuaraan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan kegiatan keolahragaan di daerah.

Selain mengembangkan minat dan bakat olahraga, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan karakter positif, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturahmi antarpelajar, serta mendorong peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Kejuaraan ini diikuti 20 sekolah tingkat SMP/sederajat di Kota Pematangsiantar. Pertandingan dilaksanakan selama 12 hari pertemuan, mulai Senin hingga Jumat, dengan lokasi pertandingan di GOR Suzuya Merdeka Mall.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta, panitia menyediakan uang pembinaan untuk Juara I sebesar Rp8 juta, Juara II Rp6 juta, Juara III Rp4 juta, dan Juara IV Rp2 juta per tim.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik, masing-masing sebesar Rp1 juta. Para pemenang juga akan memperoleh piala dan sertifikat penghargaan.

Turut hadir dalam, Dandim 0207/Simalungun diwakili Kapten Sugiharto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematangsiantar diwakili Yuwanda Winaldi, Kapolres Pematangsiantar diwakili AKP Abdi Tansar, Pimpinan Cabang Koordinator PT Bank Sumut Pematangsiantar Subhan Pardosi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi, para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Pematangsiantar, Ketua KONI Kota Pematangsiantar Riau Alexander Siahaan, Ketua KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap SEI, para kepala sekolah, serta seluruh peserta. (LP)

Eks GAM DenmarkTarmizi AGE: Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi

admin — Thu, 12 Nov 2026 10:40:00 +0700+0700

Banda Aceh - Eks GAM Denmark, Inisiator Aceh Goet yang juga Tim Pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh, Tarmizi Age mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bekerja lebih ekstra dan fokus mengejar realisasi APBA 2026 agar tidak ada anggaran yang gagal dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat Aceh, Kamis (12/11/2026).

Menurut Tarmizi Age arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta seluruh SKPA mempercepat realisasi APBA dan Transfer ke Daerah (TKD) harus dipahami sebagai reprimand (teguran) dan peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Dalam rapat pimpinan terbaru, Mualem secara tegas mengingatkan agar tidak ada anggaran yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

"Pesan Mualem sudah sangat jelas. Jangan sampai ada uang yang kembali ke pusat. Karena itu seluruh SKPA harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sampai hari ini masih tertinggal," kata Tarmizi Age.

Tarmizi Age menilai masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan data monitoring APBA hingga 10 November 2026, realisasi keuangan APBA baru mencapai 72,44 persen atau masih tertinggal sekitar 5,36 persen dari target akhir November sebesar 77,80 persen.

Selain itu, dari 2.508 paket kegiatan strategis APBA senilai Rp2,14 triliun, masih terdapat 751 paket kegiatan pada 19 SKPA yang realisasi fisiknya berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.

"Kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata. Masih ada ratusan paket kegiatan yang progresnya di bawah 50 persen. Ini harus menjadi perhatian utama seluruh SKPA karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan program semakin terbatas," ujarnya.

Tarmizi Age juga menyoroti pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang masih menyisakan tantangan di tingkat kabupaten dan kota. Dari total 654 paket kegiatan DOKA senilai Rp662,2 miliar, masih terdapat 227 paket yang progres fisiknya berada pada kategori 50 persen ke bawah.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian program-program yang bersumber dari Dana Otsus berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran yang telah diberikan.

"Jangan sampai Aceh dinilai tidak mampu merealisasikan dana yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat. Apalagi saat ini Aceh sedang memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan berbagai skema dukungan fiskal lainnya untuk masa depan," kata Tarmizi Age.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga terlihat pada penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 10 November 2026, realisasi penggunaan TKD Aceh baru mencapai sekitar 45 persen dari total pagu lebih dari Rp1,65 triliun.

Menurut Tarmizi Age, angka tersebut menunjukkan perlunya langkah percepatan yang lebih agresif baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.

"Kalau ada dana yang harus dikembalikan karena tidak terserap, maka yang rugi bukan pemerintah, tetapi rakyat Aceh yang kehilangan kesempatan memperoleh manfaat pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi," tegasnya.

Tarmizi Age mengingatkan bahwa keberhasilan serapan anggaran bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kredibilitas Aceh di hadapan pemerintah pusat.

"Jangan sampai muncul anggapan bahwa Aceh meminta perpanjangan Dana Otsus atau Dana Otsus abadi, tetapi dana yang ada saja belum mampu direalisasikan secara maksimal. Karena itu saya mendukung penuh arahan Mualem agar seluruh SKPA melakukan percepatan, pengawasan, dan evaluasi secara ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang masih tertinggal," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Tarmizi Age akrab disapa Almukarram mengajak seluruh kepala SKPA, pejabat teknis, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan sisa waktu pelaksanaan APBA 2026 sebagai momentum pembuktian bahwa Aceh mampu mengelola anggaran secara efektif, sehingga setiap rupiah yang tersedia benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak ada dana yang kembali ke pusat.

GIBRAN HARUS MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN? JONI RITONGA : JANGAN BIARKAN KONSTITUSI KALAH OLEH KEKUASAAN!

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:53:00 +0700+0700

MEDAN – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah konstitusi benar-benar berlaku sama bagi setiap pemegang kekuasaan?
Menanggapi polemik tersebut, akademisi hukum sekaligus praktisi hukum, Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H., CPM, menegaskan bahwa persoalan jabatan Wakil Presiden tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan kepentingan politik, tetapi harus tunduk pada mekanisme konstitusional.
"Jika terdapat persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan jabatan, maka harus diuji dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak boleh ada pejabat negara yang kebal terhadap konstitusi," tegas Joni.
Menurutnya, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pengunduran diri mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sedangkan pemberhentian melalui pemakzulan harus mengikuti prosedur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ia mengingatkan bahwa DPR tidak dapat serta-merta memberhentikan Wakil Presiden tanpa melalui proses konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
"Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran, melainkan tentang wibawa konstitusi dan masa depan negara hukum Indonesia," pungkasnya.

Kaltara dan Jabar Pimpin Klasemen Santri Championship, Persaingan Semifinal Memanas

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:39:00 +0700+0700

DEPOK - Tim Kalimantan Utara (Kaltara) dan Jawa Barat (Jabar) untuk sementara memimpin klasemen Santri Championship 2026 setelah sama-sama mengoleksi enam poin pada hari pertama kompetisi nasional sepak bola mini di Lapangan Stadion Universitas Indonesia, Depok, Rabu (11/11/2026). Kaltara menempati posisi pertama berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Jabar membayangi di urutan kedua.

Kompetisi yang diikuti delapan tim dari Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara itu sedianya berlangsung dalam empat pertandingan pada sesi pagi dan dilanjutkan pada sesi siang. Namun, hujan lebat disertai angin kencang dan petir memaksa panitia mengubah jadwal pertandingan.

Sebelum cuaca buruk mengganggu jalannya kompetisi, empat pertandingan telah menghasilkan kemenangan Aceh atas DI Yogyakarta 1-0, Jabar atas Lampung 3-0, Kalimantan Utara atas Jawa Timur 5-0, serta hasil imbang tanpa gol antara Banten dan DKI Jakarta.

Setelah jeda istirahat, hujan deras mengguyur kawasan stadion selama lebih dari satu jam. Air menggenangi beberapa bagian lapangan sintetis sehingga pertandingan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Pertandingan baru kembali digelar sekitar pukul 15.00, tetapi hanya berlangsung satu jam.

Dalam pertandingan lanjutan tersebut, Jabar kembali meraih kemenangan dengan menundukkan Aceh 2-1. Sementara itu, Kalimantan Utara memperbesar peluangnya menuju semifinal setelah mengalahkan Lampung 3-1.

Dengan hasil tersebut, Kalimantan Utara memimpin klasemen sementara dengan enam poin dari dua kemenangan. Tim ini mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu gol sehingga memiliki selisih gol plus sembilan.

Jabar mengumpulkan enam poin dari dua kemenangan, dengan torehan lima gol dan satu kali kebobolan. Selisih gol plus empat menempatkan Jabar di posisi kedua.

Aceh berada di urutan ketiga dengan tiga poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, Banten dan DKI Jakarta masing-masing mengoleksi satu poin setelah bermain imbang pada pertandingan pertama.

Adapun Lampung, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur belum memperoleh poin. Namun, ketiganya masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi karena belum seluruh tim menyelesaikan jumlah pertandingan yang sama.

Pada pertandingan Jabar melawan Lampung, tim yang diperkuat para santri asal Depok itu tampil menekan sejak awal. Dua gol Jabar dicetak melalui tendangan Aska dan Wildan, sedangkan satu gol lainnya berasal dari gol bunuh diri pemain Lampung.

Persaingan menuju empat besar diperkirakan semakin ketat pada hari kedua, Kamis (12/11/2026). Panitia menjadwalkan seluruh tim menyelesaikan masing-masing tiga pertandingan. Hasil akhir dan perolehan poin akan menjadi dasar penentuan empat tim terbaik yang berhak melaju ke semifinal.

Empat tim yang belum menyelesaikan pertandingan pertama, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, dijadwalkan kembali bertanding pada Kamis.

Dengan masih tersedianya pertandingan bagi seluruh peserta, posisi Kaltara dan Jabar di puncak klasemen belum sepenuhnya aman. Tim-tim lain masih memiliki peluang mengejar perolehan poin untuk memperebutkan tiket semifinal.

Santri Championship 2026 tidak sekadar menjadi ajang kompetisi sepak bola mini antarpesantren dan daerah. Turnamen ini juga diarahkan untuk membangun karakter, sportivitas, dan kehormatan santri melalui olahraga. Karena itu, persaingan menjadi juara diharapkan tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pesantren.

UNIMED Borong 6 Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:38:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Negeri Medan (UNIMED) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi UNIMED dalam meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelayanan publik, pengelolaan kerja sama, serta komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun enam penghargaan yang berhasil diraih UNIMED meliputi PTN BLU Terbaik Kategori Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, serta Terbaik 2 Subkategori Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Pada bidang kerja sama, UNIMED berhasil meraih Silver Winner Subkategori Pengelolaan Perjalanan Luar Negeri (PDLN) Terbaik. Sementara pada bidang kehumasan, UNIMED kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Bronze Winner Subkategori Laman dan Silver Winner Subkategori Siaran Pers.

Capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan UNIMED meraih Gold Winner Subkategori Unit Layanan Terpadu (ULT), sebagai bentuk pengakuan atas upaya universitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan layanan publik yang responsif, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Rektor UNIMED, Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd., menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan UNIMED meraih enam penghargaan pada ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta pelayanan universitas.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar UNIMED. Kami bersyukur atas capaian ini, namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana kinerja dan pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ungkap Rektor.

Rektor juga menegaskan bahwa keberhasilan UNIMED meraih penghargaan pada berbagai kategori menjadi bukti pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian ini harus kita jadikan energi positif untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga kehadiran UNIMED semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Raihan enam penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026 ini semakin meneguhkan komitmen UNIMED untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi serta pembangunan bangsa. (C04)

Hari Pahlawan 2026, Kapolres Tapsel Anton Santoso: Polisi Harus Hadir dan Bermanfaat bagi Masyarakat

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:36:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat. Nilai-nilai kepahlawanan dinilai tidak cukup hanya dikenang dalam seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut disampaikan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (10/11/2026).

Menurut Anton, perjuangan generasi saat ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Jika dahulu para pejuang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian.

"Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, hari ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pengabdian. Kita harus bekerja dengan tulus, menjaga persatuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Anton.

Ia menegaskan, semangat kepahlawanan juga harus menjadi landasan bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas. Terlebih, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Anton, menjadi anggota kepolisian bukan sekadar menjalankan kewajiban institusi, melainkan juga menghadirkan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan penuh tanggung jawab.

"Menjadi polisi bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir bersama masyarakat. Itulah salah satu bentuk pengabdian yang harus terus kami jaga," katanya.

Kapolres Tapsel tersebut juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai pengingat untuk terus memelihara persatuan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak hanya muncul dalam peringatan setiap 10 November, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku dan kontribusi masyarakat terhadap bangsa dan negara.

"Jangan biarkan semangat kepahlawanan hanya kita ingat setiap tanggal 10 November. Mari kita buktikan melalui sikap, tindakan, dan kontribusi nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara," tandasnya.

Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 tersebut dipimpin langsung Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tamu undangan lainnya.

Peringatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa melalui kerja nyata dan pengabdian.zal

Melangkah Bersama, Menerangi Nusantara: PLN UIP SBU Lanjutkan Perjuangan Hadirkan Terang Untuk Negeri

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memaknai semangat perjuangan para pahlawan bangsa, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman Kantor PLN UIP SBU, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas dan tanggung jawab seluruh insan PLN dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Upacara diikuti oleh General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, jajaran Senior Manager, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP), seluruh insan PLN UIP SBU, serta Tenaga Alih Daya (TAD).

Peringatan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa harus terus dilanjutkan melalui karya nyata, profesionalisme dan dedikasi sesuai dengan peran masing-masing.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan harus senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh insan PLN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, perjuangan pada masa kini diwujudkan melalui kerja keras, integritas, kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semangat Hari Pahlawan harus kita maknai sebagai motivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Jika dahulu para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, maka saat ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut melalui pengabdian dan karya nyata. Bagi insan PLN, salah satu wujud perjuangan itu adalah memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan optimal sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan," ujar Rizki.

Ia menegaskan bahwa PLN UIP SBU memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan harus dihadapi dengan semangat pantang menyerah, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas fungsi, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan bagian penting dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh insan PLN UIP SBU harus bergerak bersama, menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan sesuai ketentuan. Kita harus menjadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja," tambah Rizki.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh insan PLN UIP SBU, termasuk Tenaga Alih Daya, untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai teladan dalam bekerja, dengan mengedepankan disiplin, tanggung jawab, loyalitas dan integritas. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika pembangunan serta mewujudkan target perusahaan.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus melanjutkan semangat perjuangan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi dan profesionalisme, PLN UIP SBU terus berupaya mendukung terwujudnya sistem kelistrikan yang semakin andal di Sumatera Utara hingga Aceh, sebagai bagian dari kontribusi PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. (C04)

Pimpin Tabur Bunga Hari Pahlawan, Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Ingatkan Personel Jangan Lupakan Pengorbanan Pejuang

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:35:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 dimanfaatkan Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., untuk mengajak seluruh elemen masyarakat mengenang jasa para pejuang sekaligus meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

Ajakan tersebut disampaikan AKBP Anton saat memimpin upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

AKBP Anton mengatakan, ziarah ke makam pahlawan bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pendahulu.

"Di tempat ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ada pengorbanan, keberanian, bahkan nyawa yang dipertaruhkan oleh para pahlawan. Karena itu, kita tidak boleh melupakan sejarah perjuangan mereka," ujar AKBP Anton.

Menurutnya, meskipun generasi sekarang tidak lagi menghadapi perjuangan bersenjata seperti yang dialami para pahlawan terdahulu, tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan tetap melekat pada setiap warga negara.

Ia menegaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan positif, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita mungkin tidak lagi berjuang di medan perang seperti para pendahulu. Namun, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hasil perjuangan mereka dengan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tapsel juga mengingatkan seluruh personel kepolisian agar menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, pengabdian seorang anggota Polri tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kepedulian, menjaga kepercayaan publik, serta hadir membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Jadikan semangat para pahlawan sebagai pengingat bahwa tugas kita adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, sejalan dengan tagline Bapak Kapolri, yakni polisi bersama masyarakat," pungkasnya.

Ziarah dan tabur bunga tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua DPRD H. Rahmat Nasution, Kepala Kejaksaan Negeri M. Emri Kurniawan, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Sofyan Adil Siregar, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Bainar Ritonga, serta Kepala BNNK Tapanuli Selatan Basten Simamora.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, AKBP Anton berharap semangat perjuangan para pendahulu tidak berhenti sebagai kenangan sejarah, tetapi terus hidup dalam sikap, tanggung jawab, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan serta membangun Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Padangsidimpuan Libatkan Warga Binaan dalam Aksi Sosial

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menggelar aksi sosial dengan membersihkan rumah ibadah di Desa Salambue, Rabu (12/11/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat Bakti untuk Negeri tersebut melibatkan warga binaan bersama jajaran pegawai Lapas Padangsidimpuan. Mereka bergotong royong membersihkan masjid yang berada di lingkungan terdekat lapas.

Sejumlah bagian masjid menjadi sasaran kegiatan, mulai dari halaman, ruang salat hingga area sekitar bangunan. Aksi tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan rumah ibadah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Pelaksanaan kegiatan turut didampingi Kepala Desa Salambue beserta jajaran pemerintah desa. Kehadiran pemerintah desa menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial yang melibatkan warga binaan dan masyarakat setempat.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Herizal Yusuf, A.Md.P., SH., M.H., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar aksi membersihkan rumah ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter dan kepedulian sosial warga binaan.

Menurutnya, melalui kegiatan gotong royong seperti ini, warga binaan diharapkan mampu menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pembinaan di dalam lapas tidak hanya berorientasi pada pembentukan kepribadian warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Lapas Padangsidimpuan dengan masyarakat di sekitar lingkungan pemasyarakatan.

Melalui peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Lapas Padangsidimpuan berharap semangat pengabdian, kepedulian, dan gotong royong terus tumbuh, baik di lingkungan pemasyarakatan maupun di tengah kehidupan masyarakat.zal

Bupati Putra Mahkota Turun Langsung Tinjau Perbaikan Jalan Batang Bulu Tanggal, Infrastruktur Palas Jadi Prioritas

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:33:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, turun langsung meninjau progres perbaikan infrastruktur jalan di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumun, Rabu (11/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pekerjaan perbaikan jalan sekaligus memastikan upaya peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Putra Mahkota menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Menurutnya, keberadaan jalan yang layak memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan, kondisi jalan yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi jalur utama aktivitas warga di berbagai wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Melalui peninjauan langsung tersebut, Bupati berharap proses perbaikan jalan di Desa Batang Bulu Tanggal dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan sehingga masyarakat nantinya bisa menikmati akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan lancar.

Kehadiran kepala daerah bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memantau kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Harjusli Fahri Siregar, S.STP., M.Si, staf ahli Bupati, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong aktivitas perekonomian daerah.zal

Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Evaluasi Program Tak Efektif dalam Penyusunan APBD 2027

admin — Thu, 12 Nov 2026 09:29:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi program kerja yang dinilai tidak efektif dan kurang produktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Program yang tidak mendesak atau dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat diminta untuk ditunda, dibatalkan, atau dialihkan anggarannya ke kegiatan yang lebih prioritas.

Arahan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin rapat koordinasi penyesuaian dan efisiensi anggaran bersama seluruh OPD di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat tersebut, setiap OPD diminta memaparkan rencana program kerja sekaligus mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027.

Mahyaruddin mengatakan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Penyesuaian tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang terukur agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.

"Hari ini kita berkumpul bersama seluruh OPD untuk melakukan koordinasi sekaligus evaluasi guna menyelaraskan program-program prioritas tahun anggaran 2027," ujar Mahyaruddin.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak hanya berorientasi pada pengurangan belanja, tetapi juga memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki manfaat bagi masyarakat.

Menurut Mahyaruddin, anggaran perlu difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat.

"Stop program yang tidak efektif. Kita harus mengoptimalkan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Yang terpenting, penggunaan anggaran harus pro rakyat," katanya.

Rasionalisasi anggaran

Mahyaruddin menjelaskan, proses rasionalisasi anggaran masih berlangsung di masing-masing OPD. Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Perhitungan kebutuhan anggaran juga harus mencakup program kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga penyesuaian dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kita saat ini masih membahas anggarannya. Setelah rapat ini, saya meminta seluruh OPD segera berkoordinasi dengan TAPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, agar hasil perhitungannya dapat dimaksimalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kegiatan dalam APBD 2027 berpotensi dibatalkan atau ditunda apabila dinilai tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau kurang memberikan dampak terhadap pelayanan publik.

"Kalau ada beberapa program yang kemungkinan tidak bisa berjalan, seperti kegiatan rutin yang memang dapat dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu, maupun kegiatan lainnya yang kurang produktif, tentu harus kita evaluasi," kata Mahyaruddin.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan komposisi belanja yang lebih proporsional, dengan mengutamakan efektivitas penggunaan anggaran dan kepentingan masyarakat.(eko)