Investigasi SEMATA: Hulu Sungai Sumut Terancam, Sawit dan Galian C Diduga Tekan Sumber Air

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:18:00 +0700+0700

MEDAN — Kondisi sumber-sumber air di kawasan hulu sungai di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Hasil investigasi lapangan Perkumpulan Semesta Tanah dan Air (SEMATA) menemukan indikasi adanya tekanan serius terhadap kawasan hulu akibat perubahan tutupan lahan, aktivitas perkebunan kelapa sawit serta kegiatan galian C.

Investigasi SEMATA menemukan sejumlah kawasan yang secara ekologis memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air mengalami perubahan bentang alam. Vegetasi yang sebelumnya berfungsi menahan limpasan air dan menjaga kestabilan tanah berkurang, sementara aktivitas pembukaan lahan dan penggalian material berlangsung di sejumlah kawasan yang terhubung dengan sistem daerah aliran sungai (DAS).

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan kawasan hulu dalam menyimpan dan mengatur air.

"Hulu sungai adalah fondasi kehidupan masyarakat di bagian hilir. Ketika kawasan tangkapan air rusak, persoalannya bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut ketersediaan air, pertanian, perikanan, hingga keselamatan masyarakat di sepanjang DAS," ujar SEMATA dalam keterangannya.

Sawit dan galian C menjadi perhatian

Menurut SEMATA, perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilihat hanya dari luasan kebun, tetapi harus dilihat dari lokasi, kondisi tutupan lahan sebelum pembukaan, sistem drainase, sempadan sungai, serta posisi perkebunan terhadap kawasan lindung dan daerah tangkapan air.

Di sisi lain, kegiatan galian C, terutama yang berada dekat dengan badan sungai maupun kawasan sempadan, berpotensi menimbulkan perubahan morfologi sungai, erosi dan sedimentasi.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan langkah Pemprov Sumut pada Juni 2026 yang menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin di 13 titik, yakni 11 titik di Kabupaten Deli Serdang dan dua titik di Serdang Bedagai. Aktivitas yang ditertibkan berada di sepanjang aliran Sungai Ular.

Pemprov Sumut juga sebelumnya menyatakan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan morfologi sungai, kerusakan DAS, hilangnya vegetasi serta berpotensi memengaruhi kualitas air sungai.

Karena itu, SEMATA menilai persoalan kerusakan hulu tidak boleh ditangani secara parsial hanya dengan menertibkan tambang ilegal. Pemerintah perlu melakukan audit ekologis terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang berada di kawasan hulu dan memiliki hubungan langsung dengan sistem DAS.

SEMATA siapkan langkah hukum

Atas temuan tersebut, SEMATA menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

SEMATA menyebut tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah korporasi yang berdasarkan hasil investigasi lapangan dinilai memiliki keterkaitan dengan perubahan tutupan lahan dan tekanan terhadap sumber air di kawasan hulu.

"Kami sedang menyusun bukti dan dokumen secara lebih lengkap. Terhadap korporasi yang berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi nantinya memiliki tanggung jawab paling besar terhadap kerusakan, SEMATA akan mempertimbangkan langkah gugatan melalui mekanisme hukum yang tersedia," tegas SEMATA.

Langkah tersebut, menurut SEMATA, bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada perusahaan, tetapi juga untuk mendorong pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang terdampak.

SEMATA menegaskan bahwa identifikasi korporasi harus dilakukan berdasarkan bukti, antara lain kesesuaian izin, batas HGU/IUP, perubahan tutupan lahan, posisi kegiatan terhadap DAS dan sempadan sungai, dokumen lingkungan, hasil uji kualitas air, serta bukti lapangan dan citra satelit.

Dengan demikian, korporasi yang disebut dalam proses investigasi harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai prinsip hukum.

Pemprov Sumut diminta buka data

Selain kemungkinan langkah hukum terhadap korporasi, SEMATA secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih proaktif membuka data mengenai kondisi DAS dan kerusakan sumber air di wilayah Sumut.

Menurut SEMATA, masyarakat berhak mengetahui kondisi sumber air yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Data yang diminta untuk dibuka antara lain:

peta dan data kawasan hulu serta daerah tangkapan air;

data kualitas air sungai dan sumber air;

data titik kerusakan DAS;

data perubahan tutupan lahan;

data HGU dan izin perkebunan yang berada di kawasan hulu;

data IUP dan izin kegiatan pertambangan/galian C;

dokumen persetujuan lingkungan;

hasil pengawasan dan evaluasi lingkungan perusahaan;

data pelanggaran dan sanksi lingkungan;

serta data program pemulihan DAS dan kawasan sumber air.

SEMATA menilai keterbukaan tersebut penting agar publik dapat mengetahui siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan.

Pemprov Sumut sendiri telah memiliki portal PPID Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan layanan permohonan informasi publik secara daring. Portal tersebut menyatakan komitmen Pemprov terhadap pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, SEMATA meminta komitmen keterbukaan tersebut diterapkan secara konkret terhadap data lingkungan dan pengelolaan DAS.

Jangan menunggu sungai kehilangan fungsi

SEMATA mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu sampai kerusakan hulu menjadi bencana sebelum melakukan tindakan.

Kerusakan kawasan hulu dapat memiliki efek berantai. Hilangnya vegetasi dan perubahan bentang alam dapat meningkatkan limpasan permukaan, erosi dan sedimentasi. Sementara perubahan morfologi sungai akibat aktivitas penggalian dapat mengganggu sistem aliran.

Dampaknya dapat dirasakan masyarakat di wilayah hilir dalam bentuk menurunnya kualitas air, sedimentasi, berkurangnya ketersediaan air pada musim tertentu, hingga meningkatnya risiko banjir dan longsor.

Persoalan ini menjadi semakin penting setelah Pemprov Sumut sebelumnya mencatat kerugian akibat banjir bandang dan longsor pada 2025 mencapai sekitar Rp9,98 triliun.

"Pemerintah harus melihat persoalan ini dari hulu sampai hilir. Jangan hanya menghitung kerugian ketika bencana terjadi. Yang harus dihitung adalah berapa nilai ekonomi dan ekologis yang hilang ketika sumber air dan kawasan hulu terus mengalami kerusakan," kata SEMATA.

SEMATA mendesak Pemprov Sumut membentuk mekanisme audit DAS secara terbuka dan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, pemerintah daerah, serta masyarakat di wilayah hulu dan hilir.

Hasil audit tersebut, menurut SEMATA, harus menjadi dasar untuk menentukan kawasan yang harus dipulihkan, aktivitas yang harus dihentikan atau dibatasi, serta korporasi atau pelaku usaha yang harus dimintai pertanggungjawaban.

"Air tidak mengenal batas administrasi. Kerusakan di hulu pada akhirnya akan menjadi persoalan masyarakat di hilir. Karena itu, perlindungan sumber air harus menjadi prioritas pemerintah Sumatera Utara," tutup SEMATA. Red

Polres Madina Rombak Tiga Posisi Penting, Ini Daftar Pejabat Barunya

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:08:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Polres Mandailing Natal (Madina) menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran, Rabu, 11 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pesat Gatra Polres Mandailing Natal tersebut dipimpin langsung Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si. Sertijab diikuti Wakapolres Madina Kompol Aris Fianto, S.Sos., para pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira, personel Polres dan Polsek jajaran, serta Bhayangkari Cabang Madina.

Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus momentum untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Mandailing Natal.

Dalam upacara tersebut, terdapat tiga jabatan yang secara resmi diserahterimakan. Pertama, jabatan Kabag SDM Polres Madina yang sebelumnya dijabat Kompol Sammailun, S.H., diserahterimakan kepada AKP Azuar Anas, S.H., M.H.

Selanjutnya, posisi Kasat Samapta Polres Madina berpindah dari AKP Yusuf kepada AKP Roni Sarko, S.H., M.H.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Natal Polres Madina diserahterimakan dari Kompol Maraden Pakpahan, S.H., kepada Iptu Dilwan Iskandar Hasibuan.

Pergantian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perubahan struktur organisasi, tetapi juga membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.

Menurutnya, proses tersebut berkaitan dengan penyegaran organisasi, pengembangan karier personel, sekaligus upaya meningkatkan kualitas kinerja kepolisian.

Para pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan mampu segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, program yang telah berjalan juga diharapkan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Pergantian pejabat juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan inovasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Khusus pejabat yang baru menerima amanah, Kapolres Madina berharap dapat segera memahami karakteristik wilayah, berkoordinasi dengan seluruh personel, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hal tersebut penting mengingat setiap wilayah memiliki tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berbeda.

Dengan adanya penyegaran di sejumlah posisi strategis, Polres Madina diharapkan semakin solid dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, serta merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Sertijab tersebut sekaligus menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab.zal

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Beri Arahan Tegas di Sertijab, Pejabat Baru Diminta Prioritaskan Pelayanan

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:07:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Batang Toru sekaligus pelantikan Kepala Seksi Hukum (Kasikum) Polres Tapsel.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Tapanuli Selatan, Rabu (12/8/2026), sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan upaya memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat.

Dalam prosesi tersebut, jabatan Kapolsek Batang Toru diserahterimakan dari AKP Penggar Marinus Siboro, S.H. kepada pejabat baru, Iptu Dani M. Sidauruk, S.H.

Sementara itu, AKP Penggar Marinus Siboro mendapat kepercayaan baru untuk mengemban tugas sebagai Kasikum Polres Tapanuli Selatan.

Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri. Rotasi jabatan diharapkan mampu memberikan energi baru sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada setiap personel Polri bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional.

Anton meminta pejabat yang baru menerima amanah untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah tugas serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh personel.

"Pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Anton Santoso.

Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kunci dalam menjalankan tugas kepolisian. Karena itu, pejabat baru diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi secara internal, tetapi juga aktif menjalin hubungan dengan masyarakat.

Kapolres Tapsel juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga soliditas dan kekompakan dalam menjalankan setiap tugas.

Ia menekankan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat, khususnya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

"Saya minta seluruh personel tetap menjaga soliditas serta menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Bagi pejabat Kapolsek Batang Toru yang baru, tantangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polsek Batang Toru. Selain menjaga keamanan, komunikasi dengan masyarakat juga diperlukan untuk mendeteksi dan merespons berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

AKBP Anton Santoso berharap momentum sertijab tersebut tidak hanya menjadi pergantian personel dalam struktur organisasi, tetapi juga menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas kinerja jajaran Polres Tapanuli Selatan.

Ia meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah baru untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjaga integritas serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga kepercayaan yang diberikan dan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman," pungkasnya.zal

Humanis! Polwan Polres Tapsel Pilih Berbagi dan Menguatkan Sesama di Hari Jadi ke-78

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:07:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Menjelang Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-78, jajaran Polwan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) memilih merayakannya dengan cara yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026, para Polwan Polres Tapsel melaksanakan anjangsana dengan menyambangi personel yang tengah mengalami sakit menahun serta mengunjungi Yayasan Amalia Attohir. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan RI ke-78 yang mengedepankan nilai pengabdian, kepedulian dan semangat berbagi.

Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Para Polwan juga membawa bantuan kebutuhan pokok untuk diserahkan kepada penerima manfaat di Yayasan Amalia Attohir.

Pakor Polwan Polres Tapsel, IPDA Amalisa Nofriyanthi Siregar, S.H., mengatakan anjangsana tersebut merupakan wujud kepedulian Polwan terhadap sesama sekaligus bentuk nyata pengabdian di tengah masyarakat.

"Momentum Hari Jadi Polwan bukan hanya tentang peringatan, tetapi bagaimana semangat pengabdian itu bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," ujar Ipda Amalisa.

Selain mengunjungi yayasan, rombongan Polwan Polres Tapsel juga memberikan perhatian kepada personel yang sedang menjalani masa pemulihan akibat sakit menahun.

Menurut Ipda Amalisa, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian institusi terhadap anggota yang telah mendedikasikan diri dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Kami ingin hadir memberikan dukungan moril kepada rekan dan keluarga yang sedang menghadapi kondisi sulit. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat memberi semangat dan menjadi penguat bagi mereka," katanya.

Ipda Amalisa yang juga menjabat sebagai Kasi Dokkes Polres Tapsel itu menilai dukungan moril dari lingkungan kerja sangat penting bagi personel maupun keluarga yang tengah menghadapi kondisi sulit.

Kehadiran jajaran Polwan diharapkan dapat memberikan semangat sekaligus menunjukkan bahwa ikatan kebersamaan di lingkungan kepolisian tidak hanya terbangun ketika anggota menjalankan tugas, tetapi juga ketika mereka menghadapi persoalan dalam kehidupan.

Usai menyambangi personel yang sakit, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Yayasan Amalia Attohir. Di tempat tersebut, para Polwan berinteraksi langsung dengan anak-anak sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok.

Suasana penuh keakraban terlihat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Polwan menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan pesan bahwa kepolisian memiliki peran sosial yang lebih luas.

Bagi Polwan Polres Tapsel, aksi sosial tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Ipda Amalisa menegaskan, semangat berbagi tidak seharusnya hanya muncul ketika momentum peringatan hari jadi. Menurutnya, kepedulian sosial perlu terus dijaga dan diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

"Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi pengingat bahwa tugas kita tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Peringatan Hari Jadi Polwan RI ke-78 di lingkungan Polres Tapsel pun menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian. Tidak hanya melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga lewat kepedulian terhadap personel, keluarga dan masyarakat yang membutuhkan.zal

AI Makin Canggih, Polres Padang Lawas Ingatkan Pelajar soal Bahaya dan Etika Penggunaannya

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:06:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Polres Padang Lawas terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan pelajar melalui sosialisasi Training of Trainer (ToT) Program Paham Artificial Intelligence (AI). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Digital SMA Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Kamis (13/8/2026).

Sebanyak 30 siswa dan siswi SMA Negeri 1 Barumun mengikuti kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut. Kepala sekolah bersama sejumlah guru turut hadir mendampingi para peserta selama sosialisasi berlangsung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan sekaligus membangun kesadaran tentang penggunaan AI secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Polres Padang Lawas hadir memberikan edukasi langsung kepada para pelajar. Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. diwakili Waka Polres Padang Lawas Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, S.H.

Turut hadir Kepala SMA Negeri 1 Barumun Ikhsanul Nasir Hasibuan, S.Ag., M.M., Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Syuaib Akbar Rambe, M.Pd., Kasubsi Dumas Siwas Polres Padang Lawas Iptu Sabar Sihombing, Pama Ipda Hermansyah Putra, Briptu Widya Arini, Briptu Ridwan Saputra, Bripda Sajanail Sinaga, Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda Kaharuddin Pohan, serta para siswa peserta sosialisasi.

Dalam arahannya, Kompol Leo Rela Edianto Sembiring meminta para siswa mengikuti kegiatan dengan serius karena materi yang diberikan berkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pemahaman mengenai AI penting dimiliki pelajar agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai potensi penyalahgunaan.

"Adik-adik ini berpotensi menjadi korban kejahatan di bidang AI, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku. Untuk itu, kita perlu melakukan pencegahan dan mitigasi melalui kegiatan seperti ini," ujar Kompol Leo.

Ia menjelaskan, perkembangan AI membawa banyak manfaat, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk berbagai tindakan yang merugikan apabila tidak dibarengi pemahaman dan literasi digital yang memadai.

Karena itu, para pelajar didorong untuk tidak hanya mengenal AI sebagai teknologi baru, tetapi juga memahami cara menggunakannya dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, dan tanggung jawab.

Polres Padang Lawas juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 Barumun yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk pelaksanaan sosialisasi Program Paham AI tersebut.

"Kami Polres Padang Lawas mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barumun yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam kegiatan sosialisasi ToT di SMA Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas," kata Kompol Leo.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan serta potensi pemanfaatannya dalam mendukung proses belajar dan berbagai aktivitas sehari-hari.

Materi yang diberikan juga diarahkan untuk membangun pola pikir kritis para siswa ketika berhadapan dengan teknologi digital. Pelajar diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai alat bantu yang produktif, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi tanpa memahami risiko yang menyertainya.

Kompol Leo menegaskan bahwa literasi AI menjadi salah satu hal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

"Melalui kegiatan Training of Trainer Program Paham AI, Polres Padang Lawas terus mendorong kolaborasi dengan satuan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas dalam menciptakan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memanfaatkan AI untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat," pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Training of Trainer Program Paham AI di SMA Negeri 1 Barumun berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, Polres Padang Lawas berharap pemahaman pelajar terhadap kecerdasan buatan semakin meningkat sehingga mereka mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.zal

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Kota Panyabungan, Kamis (13/8/2026).

Program tersebut menjadi upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran.

Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, harga beras di pasaran saat ini berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng dijual sekitar Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter.

Melalui GPM, pemerintah memberikan alternatif harga yang lebih rendah bagi masyarakat.

"Selisih harga melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu menurunkan tekanan harga sekaligus menjaga inflasi. Inflasi penting diperhatikan karena berkaitan dengan daya beli masyarakat," ujar Saipullah.

Saipullah menyebut keberadaan Gerakan Pangan Murah diharapkan memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas.

Dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar.

"Dengan adanya gerakan pangan murah ini masyarakat terbantu. Masyarakat yang berpenghasilan sedang ke bawah bisa mendapatkan beras dan minyak sesuai kebutuhan," katanya.

Pemkab Madina juga tidak ingin program tersebut hanya menjadi kegiatan sesaat. Pemerintah daerah berencana menjadikan GPM sebagai agenda rutin setiap bulan.

Langkah itu diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

"Kami rencanakan setiap bulan dilaksanakan agar sebagian masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan mendapat kesempatan membeli beras murah maupun minyak murah," ujar Saipullah.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Madina, Daniel Afandi Harahap, menjelaskan pelaksanaan GPM tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkab Madina bersama Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog.

Untuk pelaksanaan di Taman Kota Panyabungan, pemerintah menyediakan sebanyak 3 ton beras dan 4 ton minyak goreng.

Daniel mengatakan harga komoditas yang dijual dalam GPM jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar.

Beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.000 per kilogram dijual melalui program tersebut dengan harga Rp12.000 per kilogram.

Sementara minyak goreng yang di pasar berkisar Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp15.500 per liter.

"Untuk beras sendiri di pasar, tadi sudah berbincang dengan masyarakat, harganya sekitar Rp16.000 per kilogram. Jadi di sini dijual Rp12.000. Minyak goreng harga Rp19.000 sampai Rp21.000 per liter, kami jual di harga Rp15.500," jelas Daniel.

Menurut Daniel, perbedaan harga tersebut diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat dari sisi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga membantu pemerintah menjaga keseimbangan harga pangan.

Pemkab Madina bersama BI dan Bulog juga telah melakukan koordinasi agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Daniel mengatakan kegiatan serupa direncanakan berlangsung setiap bulan. Pemerintah daerah bahkan tengah menyiapkan pola pelaksanaan agar GPM tidak hanya berpusat di wilayah Panyabungan dan sekitarnya.

"Rencananya gerakan pangan murah ini akan diadakan setiap bulan. Sudah terkoneksi dengan BI dan Bulog," ungkapnya.

Ke depan, pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat digelar secara lebih merata hingga ke berbagai kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

"Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan di seluruh kecamatan," kata Daniel.

Perluasan lokasi pelaksanaan dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, khususnya mereka yang membutuhkan akses pangan dengan harga lebih terjangkau.

Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu instrumen Pemkab Madina dalam menghadapi dinamika harga pangan. Selain membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Kegiatan GPM di Taman Kota Panyabungan turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Taufik Zulhendra, Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Syukri, Kepala Dinas Pendidikan Faisal Situmorang, Camat Panyabungan Martua, serta Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution.zal

Satgas PETI Madina Mulai Bertindak, 3 Titik Tambang Ilegal Dong Feng Ditemukan

admin — Fri, 14 Aug 2026 10:04:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Satuan Tugas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (Satgas PETI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai memperkuat langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan mesin dong feng di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis.

Upaya tersebut diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan, dan Desa Muaramais, Kecamatan Tambangan, Kamis (13/8/2026).

Kasub Preventif Satgas PETI Madina, AKP Ahmad Bani S. Lingga, turun langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin, khususnya yang dilakukan menggunakan mesin dong feng di aliran sungai, berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan sekaligus membahayakan keselamatan pekerja.

Menurutnya, aktivitas penambangan di kawasan sungai dapat mengganggu kondisi DAS Batang Gadis dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.

"Kami mengimbau pelaku tambang ilegal untuk segera menghentikan aktivitasnya dan kembali ke pekerjaan sebelumnya seperti bertani. Ini demi keselamatan diri sendiri dan kelestarian lingkungan," ujar AKP Bani Lingga.

Ia menegaskan, sosialisasi yang dilakukan Satgas PETI bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi bagian dari tahapan sebelum penertiban dilakukan secara lebih tegas.

Sosialisasi dijadwalkan berlangsung hingga 17 Agustus 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, Satgas PETI Madina akan melakukan langkah penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang masih berlangsung.

Dalam kegiatan di lapangan, petugas menemukan sedikitnya tiga titik aktivitas penambangan yang menggunakan mesin dong feng.

Satu titik ditemukan di wilayah Desa Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan. Sementara dua titik lainnya berada di Desa Muaramais, Kecamatan Tambangan.

Temuan tersebut menjadi perhatian Satgas karena aktivitas pertambangan dilakukan tanpa izin dan berada di kawasan yang berhubungan langsung dengan aliran sungai.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Madina, Akhmad Faizal, mengajak masyarakat untuk menghentikan kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Ia mengatakan, aktivitas PETI tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi DAS serta menurunkan kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat.

Namun, pemerintah daerah tetap membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas apabila suatu kawasan memang memiliki potensi pertambangan rakyat.

Akhmad Faizal menjelaskan, Pemkab Madina dapat mengusulkan wilayah yang berpotensi memiliki kandungan emas untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya diusulkan kepada pemerintah pusat.

Jika kawasan tersebut nantinya ditetapkan sebagai WPR sesuai ketentuan, masyarakat dapat memperoleh kesempatan mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Dengan mekanisme tersebut, aktivitas pertambangan masyarakat dapat dilakukan melalui jalur legal dan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta lingkungan," jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pelaku tambang yang hadir menyatakan memahami penjelasan dan imbauan yang disampaikan petugas.

Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Selain itu, para pelaku diminta menyampaikan hasil sosialisasi kepada pemodal atau pihak yang berada di belakang kegiatan penambangan.

Langkah tersebut dinilai penting agar penghentian aktivitas tidak hanya dilakukan oleh pekerja di lapangan, tetapi juga diketahui pihak yang membiayai kegiatan pertambangan.

Satgas PETI Madina bersama unsur pemerintah daerah dan aparat terkait selanjutnya akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Kapolsek Kotanopan AKP Syarifuddin Nasution, Camat Kotanopan Enda Mora, Lurah Pasar Kotanopan Ahmad Pamilu, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Disperindag, dan Diskominfo Madina.zal

Disdukcapil Kabupaten Solok Jalani Penilaian Zona Integritas.

admin — Fri, 14 Aug 2026 09:59:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Kamis (13/8/2026, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengikuti Zoom Meeting yang menghubungkan jajaran Disdukcapil Kabupaten Solok dengan Tim Penilai Nasional KemenPANRB,
tahapan Penilaian Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Solok Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si., Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok Romi Hendrawan, S.Sos., M.Si., Inspektur Daerah Kabupaten Solok Dery Akmal, S.T., serta para staf Disdukcapil dan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

Dijelaskan Penilaian ini merupakan bagian penting dalam proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penilaian oleh TPN KemenPANRB, berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Disdukcapil Kabupaten Solok dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik mendapatkan evaluasi secara langsung.

Disdukcapil sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan profesional. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam hal ini, Asisten I Setda Kabupaten Solok Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si., bersama jajaran terkait turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penilaian tersebut. Kehadiran unsur Inspektorat Daerah juga menunjukkan adanya sinergi dalam memastikan proses pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok Romi Hendrawan, S.Sos., M.Si., bersama jajaran memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi komponen penilaian Zona Integritas sekaligus memperkuat komitmen seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap pelaksanaan penilaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Predikat WBK bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Dengan semangat "melayani dengan integritas, bekerja dengan profesionalitas", Disdukcapil Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, pasti dan bebas dari praktik korupsi.(YOSE)

Bupati Solok Menerima Kunjungan Kaposko Nasional Satgas PRR, Perkuat Sinergi Penanganan dan Pemulihan Pascabencana

admin — Fri, 14 Aug 2026 09:58:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co.

Kamis (13/8/2026) Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menerima kunjungan Kaposko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H. beserta rombongan di Guest House Bupati Solok, Arosuka.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Asisten III Setda Kabupaten Solok Eva Nasri, SH, MM, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Rombongan Posko Nasional Satgas PRR terdiri dari Kaposko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H., Anggota Anev Posko Nasional Satgas PRR Kolonel Laut (S) Dr. Daniel Setiawan, S.E., S.T., M.Tr.Opsla., M.Han., CIQnR., CIQaR., CRMP., Sesditjen Linjamsos Kementerian Sosial Beni Sujanto, A.KS., M.Si., Ir. Yosephus Nugroho selaku Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama pada Inspektorat III Inspektorat Jenderal, Ario selaku Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, serta Pratu Jainuddin Nur selaku Staf Posko Nasional Satgas PRR.

Dijelaskan, kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Posko Nasional Satgas PRR, khususnya dalam mendukung upaya penanganan serta pemulihan masyarakat pascabencana.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kaposko Nasional Satgas PRR beserta rombongan ke Kabupaten Solok. Dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya memastikan penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara terpadu, terarah dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang terdampak, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Pemerintah Kabupaten Solok tentu sangat mengharapkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat serta seluruh pihak terkait. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana dapat kita selesaikan secara bersama-sama," ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa kondisi di lapangan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, unsur TNI-Polri, BPBD, Kementerian Sosial serta seluruh stakeholder terkait.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita yang terdampak dapat segera mendapatkan kepastian, baik dalam aspek tempat tinggal, pemulihan ekonomi maupun kebutuhan dasar lainnya," lanjutnya.
Bupati berharap kunjungan Posko Nasional Satgas PRR dapat memberikan penguatan terhadap langkah-langkah pemulihan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Solok.

Kaposko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah menerima kunjungan Posko Nasional Satgas PRR.

Dan menjelaskan bahwa kehadiran Posko Nasional Satgas PRR merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi, melakukan pemantauan serta memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

"Kami datang untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan di daerah, sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama," ujarnya.

Dan( juga menekankan pentingnya data dan informasi yang akurat dari pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terbangun antara Posko Nasional Satgas PRR dan Pemerintah Kabupaten Solok dapat terus diperkuat.(YOSE)

Wanita Cantik Pengedar Pod Getar Diciduk Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Fri, 14 Aug 2026 09:57:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, kembali membongkar praktek jual beli narkoba berbentuk vape, atau yang lebih dikenal dengan istilah "Pod Getar". Kali ini, Polisi meringkus seorang wanita cantik, yang tercatat sudah menjual puluhan pod getar, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.

Wanita cantik itu, berinisial DW alias UW (31) warga Jalan Sei Batu Gingging, Kec.Medan Selayang, yang ditangkap Polisi saat hendak melakukan transaksi narkoba di parkiran sebuah hotel di kawasan Kecamatan Medan Barat.

Saat ditangkap, Polisi menyita 3 pcs Pod Getar masing - maring bermerek Labubu, Yakuza, dan Batman. Pod Getar itu, rencananya akan dijual seharga Rp.2.100.000 untuk setiap 1 pcs.

"Pelaku kami tangkap di parkiran sebuah hotel pada 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, kami duga pelaku hendak bertransaksi," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jum'at (14/08/26) pagi.

Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah dalam kurun waktu 2 bulan terakhir menjual narkoba. Biasanya, narkoba dikirim pelaku seorang diri kepada pembeli dengan memanfaatkan tempat yang tidak begitu ramai, seperti parkiran hotel atau apartemen. Namun, di beberapa transaksinya pelaku pernah memanfaatkan jasa ojek online, untuk mengantarkan narkoba.

"Kasus ini masih kami kembangkan. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sudah 2 bulan terakhir menjual narkoba dengan kisaran sekali menjual 1 sampai dengan 4 pcs Pod Getar, atau jika dikalkulasikan jumlahnya ditaksir mencapai puluhan Pod Getar yang sudah dijual," tambah Rafli.

Dalam setiap penjualan 1 pcs Pod Getar yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan Rp.300 ribu, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari pelaku.

Petugas, kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, yang diketahui berinisial K.

"Kami pastikan akan mengejar terus siapa pemasok barang haram ini, sehingga kami bisa mengungkap kasus ini secara komprehensif," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Dari Gerakan Ekonomi Syariah Menuju Kekuatan Ekonomi Nasional

admin — Fri, 14 Aug 2026 09:56:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Ada satu kalimat sederhana tetapi mengandung pesan besar yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kamis malam, 13 Agustus 2026, di Wisma Danantara.

"Jika sudah ada air, maka tayamum batal."

Rapat itu dihadiri langsung Ketua Umum MES Rosan Perkasa Roeslani dan dipimpin Ketua Harian Ferry J. Juliantono. Di tengah pembicaraan mengenai masa depan ekonomi syariah Indonesia, ungkapan Kiai Ma'ruf tersebut layak direnungkan lebih jauh.

Dalam fikih, tayamum merupakan jalan ketika air tidak tersedia. Tetapi ketika air telah ada, alasan untuk bertayamum gugur. Dalam konteks ekonomi syariah, pesan itu dapat dibaca sebagai kritik sekaligus panggilan untuk bergerak lebih cepat: instrumen kita sebenarnya sudah banyak tersedia. Jangan terus bertindak seolah-olah kita masih tidak memiliki apa-apa.

Indonesia mempunyai bank syariah, BPRS, BMT, koperasi syariah, sukuk, zakat, wakaf, industri halal, pesantren, masjid, lembaga pendidikan Islam, serta jaringan organisasi masyarakat yang menjangkau hingga tingkat desa. Kita bahkan memiliki pasar Muslim terbesar yang sulit ditandingi banyak negara.

Pertanyaannya bukan lagi apakah potensi itu tersedia.

Pertanyaannya: mengapa kekuatan sebesar itu belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi?

Selama bertahun-tahun, ekonomi syariah tumbuh sebagai sebuah gerakan. Kita menyelenggarakan seminar, festival halal, pelatihan, sosialisasi, membangun lembaga, memperkuat literasi dan mendorong regulasi. Semua itu merupakan fondasi yang penting.

Namun ekonomi tidak akan menjadi kuat hanya karena semakin banyak kegiatan yang memakai istilah syariah.

Kekuatan ekonomi diukur dari produksi, investasi, perdagangan, pembiayaan, kepemilikan aset, penciptaan perusahaan dan lapangan kerja. Karena itu, sudah waktunya ekonomi syariah bergerak dari fase movement menuju economic power.

Perubahan itu dapat dimulai dari institusi yang paling dekat dengan kehidupan umat: masjid dan pesantren.

Kita mempunyai begitu banyak masjid dengan jamaah yang setiap hari bertemu dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Di dalamnya terdapat kepercayaan, solidaritas, kebutuhan konsumsi dan jaringan masyarakat. Itu sesungguhnya merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Demikian pula pesantren. Ada santri, alumni, guru, lahan, kebutuhan pangan, jaringan masyarakat dan berbagai kegiatan usaha.

Koperasi masjid dan koperasi pesantren dapat menjadi instrumen penting untuk mengonsolidasikan kekuatan tersebut. Jamaah tidak lagi sekadar menjadi konsumen, tetapi anggota sekaligus pemilik usaha. Pesantren tidak hanya menjadi tempat mendidik generasi muda, tetapi juga simpul produksi dan kewirausahaan.

Bayangkan sebuah pesantren memenuhi kebutuhan berasnya dari kelompok tani yang menjadi mitra koperasi. Pembiayaannya berasal dari lembaga keuangan syariah. Produk kebutuhan santri didistribusikan koperasi. Alumni membangun jaringan pemasaran. Masjid menjadi salah satu simpul distribusi.

Di titik itu, ekonomi syariah tidak lagi menjadi kumpulan proyek. Ia mulai menjadi ekosistem.

Tetapi ekosistem tidak mungkin berkembang tanpa akses pembiayaan.

Di sinilah keuangan syariah harus melakukan introspeksi. Keberhasilan kita tidak boleh semata diukur dari pertumbuhan aset perbankan syariah. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak pelaku usaha yang naik kelas karena memperoleh pembiayaan.

Apakah petani lebih mudah memperoleh modal? Apakah koperasi pesantren mampu memperbesar usahanya? Apakah santri yang mempunyai gagasan bisnis memperoleh akses pembiayaan? Apakah UMKM halal dapat masuk ke rantai pasok industri besar?

Literasi keuangan memang penting, tetapi literasi harus berujung pada inklusi. Masyarakat tidak cukup mengetahui produk syariah. Mereka harus dapat mengakses, menggunakan dan memperoleh manfaat darinya.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah harus berani menghadapi persoalan daya saing.

Kita tidak dapat meminta masyarakat memilih sebuah produk semata-mata karena terdapat label syariah di belakang namanya.

Masyarakat hari ini membandingkan harga, kualitas, pelayanan, kemudahan teknologi, biaya transaksi dan kecepatan. Karena itu produk ekonomi syariah harus mampu menawarkan dua hal sekaligus: nilai dan kualitas.

Syariah adalah fondasi etik. Profesionalisme adalah syarat memenangkan persaingan.

Negara juga mempunyai peran. Regulasi ekonomi syariah harus semakin kompatibel dengan sistem ekonomi nasional. Jangan sampai produk dan instrumennya telah tersedia, tetapi pertumbuhannya terhambat oleh regulasi perpajakan, jaminan, perizinan atau aturan sektoral yang tidak sinkron.

Ekonomi syariah tidak membutuhkan karpet merah. Ia membutuhkan level playing field.

Pesan "jika sudah ada air, maka tayamum batal" menjadi semakin relevan di sini.

Kita sudah memiliki banyak instrumen. Masalah kita sekarang bukan semata ketiadaan instrumen, melainkan utilisasi, integrasi dan skala.

Ada zakat, tetapi bagaimana zakat semakin efektif mengubah mustahik menjadi masyarakat yang berdaya?

Ada wakaf, tetapi bagaimana wakaf berkembang menjadi aset produktif berupa rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang manfaatnya terus mengalir?

Ada bank syariah, tetapi bagaimana bank semakin hadir membiayai basis produksi?

Ada jutaan santri, tetapi bagaimana mereka tidak hanya menjadi pencari kerja setelah lulus, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja?

Kewirausahaan santri karena itu tidak boleh berhenti pada pelatihan membuat kopi, keripik, sablon atau produk rumah tangga. Dibutuhkan sebuah rantai lengkap: pendidikan kewirausahaan, inkubasi, modal, teknologi, sertifikasi, produksi, distribusi dan akses pasar.

Tanpa rantai tersebut, kita menghasilkan banyak pelatihan tetapi sedikit pengusaha baru.

Di sinilah MES memiliki posisi strategis.

MES tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri. Justru kekuatan MES seharusnya terletak pada kemampuannya menjadi pengayom sekaligus orkestrator gerakan ekonomi syariah nasional.

Bank dipertemukan dengan pengusaha. Investor dengan pesantren. Industri besar dengan UMKM. Kampus dengan dunia usaha. Lembaga zakat dengan program pemberdayaan. Wakaf dengan pengembangan aset produktif. Pemerintah dengan pelaku ekonomi.

Yang dibangun bukan lagi sekadar kalender kegiatan, melainkan rantai nilai ekonomi.

Sudah saatnya pula kita berani berbicara mengenai PDB syariah. Ekonomi syariah harus mulai dihitung dari kontribusinya terhadap produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, ekspor, investasi dan kepemilikan aset.

Kita mempunyai jamaah. Kita mempunyai santri. Kita mempunyai masjid dan pesantren. Kita mempunyai perbankan syariah, ZISWAF, koperasi, UMKM dan pasar yang sangat besar.

Air itu sesungguhnya sudah tersedia.

Pekerjaan kita sekarang adalah mengalirkannya.

Mengalirkannya dari bank kepada pelaku usaha, dari zakat menuju pemberdayaan, dari wakaf menjadi aset produktif, dari pesantren menjadi pusat kewirausahaan, dari masjid menuju kekuatan koperasi, dan dari jutaan konsumen Muslim menuju jaringan produksi yang dimiliki umat sendiri.

Jika itu dilakukan, pembicaraan mengenai ekonomi syariah akan berubah secara mendasar.

Kita tidak lagi sekadar bertanya berapa banyak masyarakat yang menggunakan produk syariah.

Kita akan bertanya: berapa banyak aset yang dimiliki, perusahaan yang dibangun, pekerjaan yang diciptakan, produksi yang dihasilkan, dan kontribusi yang diberikan ekonomi syariah kepada perekonomian Indonesia.

Itulah saat ekonomi syariah berhenti menjadi sekadar gerakan dan benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional.

TAPSEL: “TAK PERNAH SELESAI” HARUS BERUBAH MENJADI “TETAP PASTI SELESAI”

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:57:00 +0700+0700

Oleh: H Syahrir Nasution

Bencana yang melanda Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak semestinya hanya dibaca sebagai sebuah peristiwa alam. Ia harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi besar terhadap cara kita memahami ruang, mengelola lingkungan, membangun infrastruktur, sekaligus menyiapkan masa depan daerah.

Karena itu, pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang tidak menginginkan hasil penelitian para akademisi berhenti sebagai dokumen, patut diapresiasi.

Itu bukan sekadar kalimat seorang kepala daerah.

Itu adalah pesan penting bahwa ilmu pengetahuan harus turun dari ruang-ruang seminar menuju meja kebijakan, dari laporan penelitian menjadi program kerja, dan dari rekomendasi menjadi tindakan nyata.

Para akademisi dari UI, ITB, UGM, USU, UNAS dan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga lainnya telah memberikan perspektif ilmiah. Tantangannya sekarang bukan lagi sekadar apa yang ditemukan, melainkan apa yang akan dilakukan berdasarkan temuan tersebut.

Di titik inilah Tapsel membutuhkan sebuah paradigma baru.

TAPSEL tidak boleh lagi dimaknai sebagai "Tak Pernah Selesai". Tapsel harus kita dorong menjadi: "Tetap Pasti Selesai".

Dari Penelitian Menuju Kebijakan

Bencana banjir dan berbagai dampaknya harus menjadi titik balik.

Jangan sampai setelah air surut, lumpur dibersihkan, bantuan disalurkan, rumah diperbaiki dan aktivitas masyarakat kembali berjalan, persoalan dianggap selesai.

Sebab bencana mungkin telah berlalu, tetapi kerentanan belum tentu hilang.

Jika penyebab dan faktor risikonya tidak ditangani, maka masyarakat hanya sedang menunggu bencana berikutnya.

Karena itu, hasil penelitian harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan Tapsel.

Peta jalan tersebut setidaknya harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

Bagaimana kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)?

Wilayah mana yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi?

Bagaimana perubahan tata guna lahan memengaruhi daya dukung lingkungan?

Infrastruktur seperti apa yang sesuai dengan karakteristik geografis dan hidrologis Tapsel?

Di mana kawasan yang harus dipulihkan?

Di mana pembangunan harus dibatasi?

Dan yang paling penting, siapa melakukan apa, kapan, dengan anggaran berapa, serta bagaimana hasilnya diukur?

Tanpa jawaban konkret terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian berpotensi kembali menjadi tumpukan dokumen di lemari pemerintahan.

Gus Irawan dan Momentum Membalik Cara Berpikir

Sebagai eksekutif pemerintahan sekaligus pamong praja, sikap Gus Irawan yang mendorong agar kajian akademik menghasilkan tindakan nyata merupakan langkah yang bijaksana.

Kepala daerah tidak cukup hanya menjadi administrator pembangunan.

Ia harus menjadi pengarah perubahan.

Dalam konteks Tapsel pascabencana, kepala daerah memiliki posisi strategis untuk mempertemukan tiga kekuatan besar: ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Akademisi memiliki pengetahuan.

Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen anggaran.

Masyarakat memiliki pengalaman langsung atas perubahan lingkungan yang terjadi di wilayahnya.

Ketiganya harus disatukan.

Sebab tidak mungkin persoalan sebesar pemulihan DAS, penataan ruang dan mitigasi bencana diselesaikan hanya oleh pemerintah. Begitu pula tidak cukup diselesaikan hanya dengan penelitian akademik.

Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Tapsel Harus Memiliki "Blueprint" Pascabencana

Tapsel membutuhkan sebuah dokumen yang lebih dari sekadar kajian.

Sebuah Blueprint Tapsel Tangguh.

Blueprint ini harus menjadi dokumen hidup yang mengikat arah pembangunan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Di dalamnya harus ada prioritas pemulihan DAS, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian tata ruang, pembangunan infrastruktur berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, penguatan desa-desa rawan bencana, hingga mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi memperbesar kerentanan ekologis.

Setiap rekomendasi harus memiliki indikator keberhasilan.

Jika rekomendasinya rehabilitasi DAS, harus jelas berapa luas yang dipulihkan.

Jika rekomendasinya penataan ruang, harus jelas kawasan mana yang dikoreksi.

Jika rekomendasinya pembangunan infrastruktur, harus jelas standar teknis apa yang digunakan.

Dengan demikian, keberhasilan tidak lagi diukur dari berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar risiko bencana berhasil dikurangi dan seberapa kuat masyarakat terlindungi.

Jangan Sekadar Memperbaiki yang Rusak

Ada satu jebakan besar dalam pembangunan pascabencana: pemerintah cenderung terburu-buru mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana.

Padahal, kondisi sebelum bencana belum tentu merupakan kondisi yang ideal.

Kalau jembatan rusak, jangan sekadar dibangun kembali dengan desain lama.

Kalau jalan putus, jangan hanya dikembalikan seperti semula.

Kalau bantaran sungai rusak, jangan hanya diperkuat tanpa melihat sistem DAS secara keseluruhan.

Prinsipnya harus berubah:

Bukan membangun kembali seperti semula, tetapi membangun kembali dengan lebih aman, lebih tangguh dan lebih sesuai dengan karakter alam.

Inilah esensi pembangunan pascabencana yang sesungguhnya.

Saatnya Membuat Benchmarking Tapsel

Gagasan Gus Irawan agar hasil penelitian menjadi pijakan kebijakan sebenarnya dapat dikembangkan lebih jauh.

Tapsel dapat menjadikan dirinya sebagai benchmarking pembangunan daerah berbasis mitigasi bencana dan pemulihan ekosistem.

Artinya, setiap kebijakan pembangunan harus diuji dengan pertanyaan sederhana:

Apakah kebijakan ini membuat Tapsel lebih tangguh atau justru lebih rentan?

Pertanyaan tersebut harus menjadi semacam filter bagi seluruh kebijakan daerah.

Dengan pendekatan itu, pembangunan jalan, jembatan, permukiman, kawasan ekonomi, pertanian, perkebunan, hingga pengembangan wilayah harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko bencana.

Dari Bencana Menuju Kebangkitan

Bencana memang meninggalkan luka.

Tetapi dari luka itu seharusnya lahir kesadaran baru.

Tapsel tidak boleh terus-menerus berada dalam siklus yang sama: bencana – tanggap darurat – rehabilitasi – pembangunan – lalu bencana kembali.

Siklus itu harus diputus.

Caranya dengan menjadikan pengalaman bencana sebagai bahan evaluasi permanen dalam pembangunan.

Dan di sinilah gagasan sederhana tetapi kuat itu menemukan maknanya:

TAPSEL: TAK PERNAH SELESAI, harus kita ubah menjadi TAPSEL: TETAP PASTI SELESAI.

Selesai bukan berarti semua persoalan lenyap.

Selesai berarti ada arah yang jelas.

Ada target.

Ada tahapan.

Ada indikator.

Ada pengawasan.

Ada keberanian mengoreksi kebijakan.

Dan yang paling penting, ada komitmen untuk memastikan masyarakat Tapsel tidak terus-menerus menjadi korban dari kesalahan yang sama.

Gus Irawan telah membuka pintu dengan mengatakan bahwa penelitian jangan berhenti menjadi dokumen.

Sekarang tinggal bagaimana pintu itu dibuka lebih lebar.

Para ilmuwan menyampaikan temuannya. Pemerintah menerjemahkannya menjadi kebijakan. Masyarakat mengawasinya. Dan seluruh elemen daerah bergerak bersama.

Jika itu dapat diwujudkan, maka bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan.

Ia juga dapat menjadi titik awal lahirnya Tapsel yang lebih tangguh, lebih tertata, lebih ilmiah dalam mengambil keputusan, dan lebih berani menatap masa depan.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa indah dokumen yang dihasilkan.

Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh dokumen itu mampu mengubah kehidupan rakyat.

Dan untuk Tapsel, waktunya adalah sekarang.***

Lebih dari Sekadar Belajar: Mahasiswa Kini Bisa Rasakan Pengalaman Kerja Nyata di Telkomsel lewat Virtuship

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:27:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Telkomsel resmi meluncurkan Virtuship, platform magang virtual yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan pengalaman kerja berbasis proyek secara fleksibel dari mana saja. Pada momen peluncuran resmi Virtuship di Bandung, Senin (10/8), Telkom University menjadi salah satu kampus pertama yang bergabung dalam program ini, dan ke depan akses akan diperluas secara bertahap ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Virtuship dihadirkan Telkomsel berkolaborasi dengan Kuncie untuk menjawab kebutuhan mahasiswa terhadap pengalaman profesional yang relevan sekaligus membantu mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja. Program perdana bagi mahasiswa Telkom University berlangsung selama periode waktu tertentu, meliputi studi kasus, penugasan, dan proyek yang mengangkat beragam peran serta tantangan kerja dari berbagai direktorat di Telkomsel.

Program magang dirancang dengan estimasi beban pembelajaran yang dapat dikonversikan dengan kredit semester sesuai dengan ketentuan dari universitas. Setelah memenuhi persyaratan kelulusan magang, peserta akan memperoleh sertifikat dan berkesempatan masuk ke dalam talent pool untuk peluang pengembangan karier berikutnya.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, Indrawan, mengatakan, "Telkomsel berkomitmen Melayani Sepenuh Hati, mendampingi generasi muda menemukan potensi dan menyiapkan masa depan mereka. Banyak mahasiswa memiliki potensi besar, tetapi belum semuanya mendapat kesempatan untuk mengenal dunia kerja dan menguji kemampuannya melalui pengalaman yang relevan. Virtuship membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar dari proyek yang dekat dengan praktik industri, memperoleh umpan balik, serta membangun portofolio sebagai bekal memasuki dunia profesional."

Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., menyampaikan, "Pengalaman langsung dari dunia industri menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan kebutuhan kerja yang semakin cepat. Melalui Virtuship, mahasiswa dapat menghubungkan pembelajaran di kampus dengan tantangan profesional yang nyata. Kami berharap program ini membantu mahasiswa semakin memahami kompetensinya, lebih adaptif, dan lebih siap memberikan kontribusi setelah menyelesaikan pendidikan."

Informasi selengkapnya mengenai Virtuship dapat diakses melalui www.virtuship.id.

Penguatan Kolaborasi bersama Telkom di Bidang Pendidikan

Peluncuran Virtuship turut diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama antara Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). Kesepahaman tersebut menjadi landasan untuk memperluas kolaborasi di bidang pendidikan, pengembangan talenta, serta pemanfaatan kapabilitas kedua pihak bagi kemajuan ekosistem pendidikan Indonesia.

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, mengatakan, "Kolaborasi Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom dibangun dari semangat yang sama, yaitu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh generasi muda dan ekosistem pendidikan. Melalui sinergi ini, kami ingin menghubungkan kekuatan pendidikan dengan pengalaman dan kebutuhan industri agar semakin banyak talenta Indonesia memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkontribusi."

Direktur Yayasan Pendidikan Telkom, Dodi Irawan, menambahkan, "Nota Kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom. Virtuship menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut dengan membuka akses pengalaman industri yang lebih dekat bagi mahasiswa. Kami berharap sinergi ini terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi institusi pendidikan, peserta didik, serta masyarakat."

Melalui Virtuship dan penguatan kolaborasi dengan YPT, Telkomsel melanjutkan komitmennya untuk membuka akses pembelajaran berbasis industri yang lebih inklusif, relevan, dan mudah dijangkau. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkomsel dalam mempersiapkan talenta muda yang adaptif dan siap mendorong kemajuan Indonesia. Rel

PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:18:00 +0700+0700

sumut24.co -SUBULUSSALAM, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan koordinasi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) bersama Pemerintah Kota Subulussalam terkait percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 3 dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam di Kantor Wali Kota Subulussalam, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang dihadiri Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan beserta jajaran dan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bantjin tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui sinergi yang erat, PLN dan Pemerintah Kota Subulussalam berkomitmen memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai target dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan PLTA Kumbih 3 beserta jaringan transmisi 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan Sumatera melalui pemanfaatan energi bersih.

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperkuat interkoneksi sistem Sumatera Utara–Aceh, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Aceh.

Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bantjin, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi faktor penting dalam memastikan proyek strategis nasional dapat terlaksana secara optimal.

"Pemerintah Kota Subulussalam mendukung penuh pembangunan PLTA Kumbih 3 beserta jaringan transmisinya karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kami siap memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan sesuai kewenangan agar proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan," ujar Haji Rasyid Bantjin.

General Manager PLN UIP SBU, Rizky Aftarianto, Kamis (13/8/2026) menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek yang mendukung transisi energi nasional.

"Keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan Pemerintah Kota Subulussalam menjadi modal penting bagi PLN untuk mempercepat pembangunan PLTA Kumbih 3 dan jaringan transmisinya sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan Sumatera berbasis Energi Baru Terbarukan. Melalui kolaborasi yang solid, kami optimis proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung target transisi energi nasional," tutur Rizky.

Rizky menambahkan, PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pembangunan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), mengedepankan aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara tepat mutu, tepat waktu dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan jaringan transmisi telah memasuki tahap pra konstruksi, termasuk proses pembebasan lahan untuk tapak tower.
"Saat ini PLN UPP SBU 4 tengah melaksanakan tahapan pra konstruksi, salah satunya proses pembebasan lahan untuk pembangunan 437 tapak tower SUTT 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam yang melintasi Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, mencakup 12 kecamatan dan 60 desa. Infrastruktur ini akan memperkuat interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera, khususnya jalur Sumatera Utara–Aceh, sehingga mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan berjalan lancar, sehingga proyek dapat beroperasi sesuai target pada tahun 2028," jelas Parlindungan. (C04)

Jelang HUT RI, PWPM Datang Membawa Pesan: Wartawan Senior Tak Boleh Dilupakan

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:15:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kehidupan pers dalam era disrupsi informasi saat ini, menuntut kecepatan dan harus adaptif dengan perkembangan zaman serta teknologi.

Terlebih bagi wartawan di era jauh sebelum Artificial Intellegence atau AI dan ChatGPT kini, tentu harus dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat tersebut.

Berangkat dari situ, pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di bawah kepemimpinan Ketua Muhammad Edison Ginting, memberikan apresiasi atas dedikasi para wartawan senior, baik yang masih aktif atau tidak lagi meliput di lapangan. Terutama para wartawan senior yang pernah meliput atau bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Para pengurus PWPM pada Kamis (13/8/2026) mengunjungi langsung kediaman sejumlah wartawan senior tersebut. Antara lain ke rumah Hj Mardiana Chaniago alias Bundo di Jalan Senam, Kecamatan Medan Kota.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengatakan mereka datang dengan membawa semangat untuk merawat hubungan antargenerasi di kalangan wartawan. Ia ingin para wartawan senior tidak dilupakan ketika zaman terus bergerak.

"Kedatangan kami sebagai penghormatan kami atas dedikasi Bundo yang menjadi inspirasi kami sebagai jurnalis. Kami berharap dalam silaturahmi ini Bundo sehat selalu, dan tetap semangat beraktivitas. Kami berharap Bundo terus memberi masukan dan saran kepada kami," kata pria yang akrab disapa Ginting ini.

Pengurus kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediaman masing-masing para wartawan senior lainnya seperti Idris Pasaribu, H Marjili, Zulfikar Tanjung, Sri Sahati, Nurlinsyah alias Kak Butet.

Bagi Ginting, pengalaman para wartawan senior merupakan bagian penting dari perjalanan jurnalistik yang tidak boleh terputus begitu saja. Karena itu, di tengah persiapan PWPM menghadapi rapat kerja sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, ia memilih menyempatkan diri menemui mereka.

Ada pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut, bahwa organisasi wartawan tidak hanya berbicara tentang program dan agenda ke depan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai mereka yang telah lebih dahulu menapaki jalan panjang jurnalistik.

Kunjungan tersebut diwarnai dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk penghormatan kepada sejumlah wartawan senior lainnya. Selain mengunjungi masing-masing kediaman para wartawan senior, pemberian bingkisan atau tanda penghormatan tersebut berlangsung di Sekretariat PWPM di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan.

Mata Berkaca-kaca

Hj Mardiana Chaniago alias Bundo tak bisa menyembunyikan rasa harunya usai menerima kunjungan dari pengurus PWPM.

"Di usia 84, Bundo bersyukur kita bisa berkumpul. Bundo sangat-sangat tersanjung kedatangan anak-anak Bundo yang masih aktif sebagai jurnalis. Indonesia harga mati. Mungkin fisik terbatas, tapi pikiran belum lemah," ucap Bundo sembari menyeka air mata.

Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menyimpan perjalanan panjang seorang perempuan yang telah melewati berbagai zaman dalam sejarah pers Indonesia. Lahir pada 17 Juli 1942 dan berdomisili di kawasan Jalan SM Raja, Kampung Masjid, Medan saat itu, Bundo menjadi saksi hidup perubahan wajah jurnalistik dari masa ke masa.

Ia menjalani profesi ketika berita masih ditulis dengan tangan, kemudian mengetik menggunakan mesin tik, beralih ke komputer, hingga memasuki era laptop dan telepon pintar yang membuat berita dapat dikirim dalam hitungan detik. Teknologi berubah. Cara kerja berubah. Zaman berganti. Namun satu hal yang tidak berubah dalam diri Bundo: kecintaannya terhadap jurnalistik.

**Gelar Perlombaan

Selain kegiatan sosial, PWPM juga menggelar sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Berbagai permainan tradisional dan permainan yang akrab di kalangan masyarakat, seperti dam domino, catur dan congkak, menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Edison Ginting menyebutkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara anggota PWPM.

"Selain berbagi, kita juga ingin menciptakan suasana kebersamaan. Karena itu ada perlombaan dam domino, catur, congkak dan kegiatan lainnya. Semangatnya adalah merayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan," ucap wartawan senior Harian Waspada ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PWPM terus bersinergi dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan OPD Pemko Medan. Sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan antara insan pers dengan Pemko Medan, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Menurut Ginting, wartawan memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers perlu terus dijaga tanpa menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Sinergi ini tentunya kita harapkan dapat terus berjalan. Pers mempunyai fungsi memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Medan," pungkasnya. Rel

Perkuat Keamanan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN dan Polda Sumut Perkuat Kolaborasi

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:10:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) guna mendukung keamanan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut diperkuat melalui audiensi General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto, bersama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Rizky Mochamad, dan General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS), Elvanto, beserta jajaran yang diterima langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K ., M.H beserta jajaran di Kantor Polda Sumut, pada Selasa (11/8/2026)

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga aset dan infrastruktur ketenagalistrikan, mengantisipasi potensi gangguan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan operasional sistem kelistrikan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K ., M.H menegaskan komitmen Polda Sumut untuk mendukung PLN dalam menjaga keamanan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Polda Sumut siap memperkuat sinergi dengan PLN dalam memastikan keamanan aset dan infrastruktur ketenagalistrikan. Kelistrikan merupakan sektor strategis yang harus dijaga bersama karena keberlangsungannya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian," ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek yang mengembangkan dan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumut terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk proyek-proyek pembangkit berbasis EBT yang berada dalam pengawasan PLN UIP SBU.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang diberikan Polda Sumut dalam mengawal pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Bagi PLN UIP SBU, pembangunan proyek EBT tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkitan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transformasi energi menuju sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan berkelanjutan," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, pengembangan proyek EBT menjadi semakin strategis sejalan dengan arah pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih dan penguatan bauran energi terbarukan di Indonesia.

"Proyek-proyek EBT yang kami bangun dan kawal merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT Indonesia pada 2030 dipatok pada kisaran 19 hingga 21 persen. Karena itu, pembangunan infrastruktur EBT perlu didukung bersama, termasuk melalui sinergi dengan aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Rizki.

Menurut Rizki, dukungan Kepolisian menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan aman, lancar dan tepat waktu.

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan Polda Sumut akan memperkuat koordinasi di lapangan, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek," kata Rizki.

Menurutnya, PLN UIP SBU terus mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja untuk memastikan setiap proyek dapat diselesaikan secara optimal.

"Target kami jelas, pembangunan berjalan aman, lancar, dan tepat waktu sehingga infrastruktur yang dibangun dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, sekaligus mendukung percepatan transisi energi melalui pengembangan EBT," pungkasnya. (C04)

Makin Mudah Merencanakan Perjalanan, Bluebird Perluas Akses Digital Goldenbird via MyBluebird dan Web Reservation

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan dalam merencanakan perjalanan terus mendorong transformasi digital di industri transportasi. Menjawab tren pemesanan kendaraan daring di Indonesia yang kini telah mencapai hampir 70% dari total reservasi, PT Blue Bird Tbk memperluas akses digital untuk layanan sewa mobilnya, Goldenbird, melalui aplikasi MyBluebird dan Web Reservation.

Langkah inovatif ini memberikan opsi yang lebih luas bagi pelanggan untuk mengeksplorasi variasi armada, melihat estimasi biaya, hingga melakukan pemesanan kendaraan secara praktis sesuai preferensi masing-masing.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani, menyampaikan bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi dan kebiasaan yang berbeda dalam memilih moda transportasi. Kehadiran dua kanal digital ini sejalan dengan strategi Multi-Product, Multi-Channel, dan Multi-Payment (3M) yang diusung perusahaan.

"Bagi kami, kemudahan reservasi bukan hanya menyediakan akses digital, tetapi juga memberikan pilihan kanal yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui MyBluebird dan web reservation, pelanggan dapat memilih cara yang paling nyaman untuk mengakses dan melakukan reservasi Goldenbird, dengan tetap mengedepankan standar layanan dan kualitas pengalaman Bluebird Group yang menjadi kepercayaan pelanggan," ujar Monita.

Kedua kanal digital yang dihadirkan memiliki keunggulan saling melengkapi untuk segmen pelanggan yang berbeda yaitu Aplikasi MyBluebird (Pengalaman Terintegrasi & Personal) dengan manfaat sangat cocok bagi pelanggan tetap ekosistem Bluebird Group, dilengkapi fitur pemantauan posisi armada secara real-time, In-App Chat dengan pengemudi, pengelolaan riwayat perjalanan, serta penyimpanan metode pembayaran serta menyediakan fitur Subscription (paket voucher perjalanan hemat) dan pengumpulan EZPoint yang dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan eksklusif.

Selanjutnya fitur Web Reservation (Akses Praktis & Ramah Pengguna Baru) dengan manfaat hadir sebagai kanal baru yang ramah bagi pengguna baru atau wisatawan tanpa perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu (guest mode) yang memudahkan calon pengguna—termasuk wisatawan mancanegara—untuk menemukan informasi, membandingkan pilihan armada, dan mengecek estimasi tarif secara cepat melalui pencarian web.

Layanan Goldenbird dirancang adaptif untuk mendukung berbagai kebutuhan mobilitas, mulai dari antar-jemput bandara (airport transfer), rapat bisnis seharian, hingga perjalanan liburan keluarga. Pelanggan dapat memilih dari tiga kategori armada sesuai tingkat kenyamanan yang diinginkan: Goldenbird Standard, Goldenbird Premium, dan Goldenbird Luxury.

Untuk memberikan kenyamanan bertransaksi, pembayaran melalui web reservation mendukung Kartu Kredit, Kartu Debit, Virtual Account (VA), hingga QRIS. Sementara itu, pemesanan via aplikasi MyBluebird memanfaatkan metode pembayaran digital yang tersimpan di aplikasi beserta ragam penawaran promo menarik.

"Bagi kami, yang terpertimbal adalah memastikan layanan Goldenbird dapat hadir untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas, dengan akses yang semakin mudah dan pengalaman yang tetap konsisten. Dengan menghadirkan pilihan kanal, layanan, dan metode pembayaran yang lebih fleksibel, kami ingin menjaga Goldenbird tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang," tutup Monita. (Rel)

Evaluasi Lima Kategori Lomba TP PKK Sumatera Utara Sambangi Asahan : Bukan Sekadar Berlomba, Tapi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:06:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Tim Evaluasi Lomba TP PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 turun langsung ke Kabupaten Asahan, Kamis (13/8/2026), untuk meninjau pelaksanaan lima kategori program unggulan PKK di sejumlah kecamatan. Kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana pembinaan guna memastikan program pemberdayaan keluarga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Evaluasi mencakup lima bidang penilaian: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK), IVA Test, Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), serta Hatinya PKK. Masing-masing kategori dinilai di lokasi berbeda — UP2K-PKK di Kelurahan Sentang, IVA Test di Kecamatan Air Joman, Tertib Administrasi di Kecamatan Rahuning, PAAR di Kecamatan Sei Dadap, dan Hatinya PKK di Kecamatan Pulo Rakyat.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, dalam sambutannya menyambut baik kedatangan tim evaluasi provinsi. Ia menegaskan kehadiran tim bukan untuk sekadar mencari kekurangan, melainkan menjadi wadah pembinaan dan motivasi bagi kader-kader PKK di daerahnya. "Program UP2K-PKK, misalnya, merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Kami ingin perempuan dan keluarga di Asahan semakin kreatif, produktif, dan mampu menggerakkan ekonomi mikro di lingkungannya," ujarnya.

Sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, S.H., M.A.P., menekankan bahwa keikutsertaan dalam lima kategori lomba ini bukan semata-mata demi prestasi, melainkan bagian nyata dari upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

"UP2K-PKK kita dorong agar kemandirian ekonomi keluarga tumbuh lewat produk unggulan warga. IVA Test kita gaungkan demi deteksi dini kesehatan perempuan. Tertib administrasi jadi dasar agar program terukur dan terdokumentasi rapi. Pola asuh anak dan remaja kita kuatkan agar keluarga mampu mendidik anak dengan baik. Hatinya PKK mengajak warga memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Semua saling berkaitan untuk membangun keluarga yang sehat, mandiri, tertib, dan sejahtera," jelas Rianto.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh kader dan kelompok binaan yang telah mempersiapkan diri secara matang. Dukungan dan sinergi lintas pihak dinilai sangat krusial agar program PKK dapat berjalan berkelanjutan. "Apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, yang masih kurang segera diperbaiki. Yang terpenting, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi yang diwakili Erni Afsari Nasution menyampaikan apresiasi atas capaian desa, kelurahan, dan kecamatan di Asahan yang lolos hingga tahap evaluasi provinsi. Keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran PKK dari tingkat terbawah.

"Evaluasi ini merupakan kelanjutan dari penilaian administrasi dan verifikasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya melihat sejauh mana program PKK berjalan optimal, inovatif, dan memberi dampak nyata. Kami berharap daerah yang dinilai hari ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sumatera Utara," ungkapnya.

Kegiatan evaluasi berlangsung lancar dan aman. Pemerintah Kabupaten Asahan pun menyatakan keterbukaannya terhadap segala masukan dan saran konstruktif dari tim provinsi sebagai bahan perbaikan ke depan. Semangat yang dibawa sederhana namun mendalam: menjadikan program PKK sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan keluarga Asahan yang sehat, mandiri, produktif, tertib, dan sejahtera.

Kegiatan evaluasi lima kategori lomba TP PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Kabupaten Asahan selesai dalam keadaan aman dan lancar. (dre)

Wakil Bupati Asahan Kukuhkan Paskibraka 2026 : Jadilah Teladan, Emban Tugas Mulia Penuh Patriotisme

admin — Thu, 13 Aug 2026 21:59:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan Tahun 2026 dalam upacara khidmat yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (13/08/2026). Pengukuhan ini menjadi salah satu rangkaian penting kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Asahan.

Kegiatan pengukuhan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat se-Kabupaten Asahan, serta para pejuang kemerdekaan yang turut diundang untuk memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda. Turut hadir pula tim pelatih, orang tua anggota Paskibraka, panitia pelaksana, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembinaan para pengibar bendera ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa pengukuhan Paskibraka bukan sekadar seremoni rutin tahunan, melainkan sebuah momentum bermakna bagi seluruh anggota yang terpilih untuk mengemban tugas yang sangat mulia.

"Tugas yang kalian emban bukanlah tugas yang ringan, melainkan sebuah manifestasi dari jiwa patriotisme dan nasionalisme yang harus dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Rianto di hadapan ratusan hadirin.

2026/08/38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e_IMG-20260813-WA0067.jpg">

Lebih jauh, Wakil Bupati berpesan agar seluruh anggota Paskibraka dapat menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan pelajar lainnya, baik dalam hal kedisiplinan, sikap, maupun semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi.

"Jadilah teladan bagi pelajar lainnya dan teruslah berkarya untuk kemajuan Kabupaten Asahan tercinta demi mewujudkan masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," pesannya.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari proses seleksi, pembinaan, hingga pelatihan Paskibraka tahun ini.

"Terima kasih yang tulus kepada tim pelatih, orang tua, panitia dan stakeholder yang terlibat dan telah membimbing anak-anak kita dengan penuh kesabaran hingga sampai pada tahap pengukuhan ini," ungkapnya.

Kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan, Wakil Bupati berpesan agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan, tetap fokus, serta memupuk rasa percaya diri yang kuat saat menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada puncak peringatan HUT ke-81 RI nanti.

"Kepada anak-anakku, jaga kesehatan, tetap fokus dan laksanakan tugas mulia ini dengan penuh rasa percaya diri," tuturnya.

Kegiatan pengukuhan ditutup dengan sesi ramah tamah antara anggota Paskibraka dengan para pejuang kemerdekaan, sebagai sarana berbagi semangat dan nilai-nilai perjuangan antargenerasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses, serta berakhir sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap, keberadaan Paskibraka ini tidak hanya menjadi pelengkap upacara, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan dan cinta tanah air yang terus tumbuh di kalangan generasi muda Asahan demi masa depan bangsa yang lebih gemilang. (dre)

TP PKK Sumut Monitoring PAAREDI di Tanjungbalai, RUMBIA Jadi Unggulan

admin — Thu, 13 Aug 2026 20:36:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tim Monitoring Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan monitoring dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Rabu (12/8/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Monitoring TP PKK Sumut, Sitti Banina tersebut, diterima Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin, pimpinan OPD, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, lurah serta jajaran TP PKK tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

Monitoring tersebut sekaligus menjadi bagian dari penilaian Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan, Kelurahan Pantai Burung terpilih sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan PAAREDI tingkat Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

Menurut Fadly, PAAREDI memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"PAAREDI bukan sekadar program, tetapi merupakan gerakan moral dan sosial untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia dan tangguh menghadapi perubahan zaman," ujar Fadly.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan TP PKK Kota Tanjungbalai yang telah melakukan pembinaan terhadap Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Pantai Burung hingga mampu mewakili Kota Tanjungbalai pada monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Fadly berharap seluruh kader PKK dari tingkat kota hingga dasawisma terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi dan melahirkan inovasi dalam pelaksanaan program pembinaan anak dan remaja.

"Kita buktikan bahwa PKK Kota Tanjungbalai tidak hanya aktif, tetapi juga produktif dan inspiratif dalam menjalankan setiap programnya," katanya.

RUMBIA Jadi Inovasi

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap Kelurahan Pantai Burung.

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni Rumah Baca Ibu dan Anak (RUMBIA). Wadah ini dimanfaatkan ibu dan anak untuk melakukan berbagai kegiatan positif, terutama membaca dan bermain bersama.

"Kegiatan RUMBIA biasanya dilaksanakan setelah anak-anak pulang sekolah. Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kelurahan," ujar Mashandayani.

Ia juga mengajak para orang tua untuk aktif memberikan edukasi, bimbingan serta keteladanan kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.

Mashandayani menambahkan, keberhasilan pembinaan tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah dan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung program kerja TP PKK.

Apresiasi Tim Monitoring

Ketua Tim Monitoring TP PKK Sumut, Sitti Banina, mengatakan monitoring merupakan bagian dari rangkaian HKG PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut dari supervisi yang telah dilakukan sebelumnya.

Ia menegaskan, monitoring tidak hanya bersifat seremonial, namun bertujuan melihat langsung penerapan 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja para kader di lapangan.

"Kelurahan Pantai Burung menjadi salah satu nominasi dalam penilaian PAAREDI tingkat Provinsi Sumatera Utara," kata Sitti.

Disebutkannya, kunjungan ke Tanjungbalai merupakan hari kedua rangkaian penilaian setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya, tim akan melanjutkan penilaian ke Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.

Sitti memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan pembinaan anak dan remaja yang dilakukan TP PKK Kota Tanjungbalai, termasuk program RUMBIA.

Menurutnya, keberadaan RUMBIA sangat baik dalam mendukung pembinaan anak, khususnya dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi.

Ia juga mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai yang dinilai aktif mendekatkan kegiatan literasi kepada masyarakat.

"Tidak hanya menunggu anak-anak datang ke perpustakaan, tetapi secara aktif menghadirkan taman baca di berbagai ruang publik. Ini sangat luar biasa," ujarnya.

Kegiatan taman baca tersebut dilaksanakan di berbagai lokasi, mulai dari taman bermain, Car Free Day (CFD), kelurahan hingga sejumlah ruang publik lainnya.

Sitti berharap kolaborasi antara kader PKK, forum anak, OPD terkait dan berbagai komunitas dapat terus diperkuat.

Dengan demikian, anak-anak dan remaja diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, sekaligus tetap memiliki budaya literasi yang kuat.

Ia menilai, berbagai inovasi yang dilakukan TP PKK bersama Pemko Tanjungbalai menjadi langkah positif dalam menciptakan keluarga tangguh dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas di tengah perkembangan era digital. (eko)