Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Tunggal Kapolri yang Diusulkan Prabowo

admin — Thu, 01 Oct 2026 12:09:00 +0700+0700

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Nama Suyudi diajukan melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komisi III DPR RI kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap mantan Kapolda Banten yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Pendidikan kepolisiannya berlanjut di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) pada 2018.

Pada Januari 2026, Suyudi juga memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) bidang Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanagara. Menurut BNN, penganugerahan tersebut berkaitan dengan kontribusinya dalam pengembangan dan penegakan hukum, termasuk bidang narkotika, kejahatan siber, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional.

Jejak Panjang di Dunia Reserse

Karier Suyudi banyak bersentuhan dengan bidang reserse, terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ia mengawali karier sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya. Setelah itu, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi operasional, antara lain Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kapolsek Metro Penjaringan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Karier kewilayahannya kemudian berlanjut sebagai Kapolres Majalengka pada 2014, Kapolres Bogor pada 2015, Kapolresta Bogor Kota pada 2016, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017.

Setelah itu, Suyudi masuk ke jajaran Bareskrim Polri. Ia pernah dipercaya sebagai Wadirtipideksus Bareskrim Polri dan Wadirtipidsiber Bareskrim Polri pada 2020. Pengalaman tersebut membuat perjalanan kariernya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana konvensional, tetapi juga kejahatan ekonomi dan siber.

Pada 2023, Suyudi dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Kapolda Banten.

Dari Kapolda Banten ke Kepala BNN

Jabatan sebagai Kapolda Banten menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan karier Suyudi. Pada Agustus 2025, ia meninggalkan posisi tersebut dan kemudian dipercaya Presiden Prabowo menjadi Kepala BNN.

Prabowo melantik Suyudi sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 melalui Keppres Nomor 118/TPA Tahun 2025. Tidak lama setelah itu, pada September 2025, pangkatnya dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi.

Sebagai Kepala BNN, Suyudi membawa pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan rehabilitasi. Dalam orasi ilmiahnya setelah memperoleh gelar doktor kehormatan, ia menekankan bahwa persoalan narkotika tidak cukup ditangani secara parsial atau hanya represif, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk rehabilitasi bagi penyalah guna.

Kehidupan Keluarga

Suyudi diketahui menikah dengan Dewi Yuali. Sejumlah pemberitaan menyebut Dewi merupakan putri dari Komjen Pol (Purn) Nurfaizi Suwandi, mantan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kabareskrim dan Kepala Pelaksana Harian BNN. Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut diberitakan sejumlah media, namun bukan merupakan bagian utama dari profil resmi BNN.

Rekam Jejak yang Kini Diuji

Pengusulan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri menempatkan seluruh rekam jejaknya dalam sorotan publik.

Pengalaman panjang di bidang reserse, jabatan di Polda Metro Jaya, Bareskrim, Polda Banten hingga BNN menjadi bagian dari rekam karier yang akan dinilai dalam proses politik dan konstitusional di DPR.

Dengan demikian, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa Suyudi Ario Seto, tetapi juga bagaimana visi, program dan komitmennya jika nantinya dipercaya memimpin institusi Polri.red

Kapolda Sumut Tekankan Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Sertijab Irwasda

admin — Thu, 01 Oct 2026 12:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam menjaga kinerja dan akuntabilitas organisasi Polri.

Hal itu disampaikan Kapolda Sumut dalam amanatnya pada upacara serah terima jabatan (sertijab) Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumatera Utara yang digelar di Aula Tribrata Polda Sumut, Rabu (30/09/26).

Dalam sertijab tersebut, jabatan Irwasda Polda Sumut diserahterimakan dari Brigjen Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., CFrA. kepada Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K.

Kapolda mengatakan penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan. Langkah tersebut penting untuk menjaga kesinambungan kinerja, memperkuat organisasi, sekaligus menjawab tuntutan tugas yang terus berkembang.

"Polri dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi ke arah yang lebih baik," kata Whisnu dalam amanatnya.

Ia menegaskan peran dan fungsi Itwasda Polda Sumut dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan operasi, serta pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara tertib dan menghasilkan capaian yang nyata.

Menurut dia, pengawasan yang berjalan secara optimal tidak hanya diperlukan untuk menjaga kinerja organisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Serah terima jabatan Irwasda memiliki arti strategis bagi kesinambungan fungsi pengawasan di Polda Sumatera Utara," ujarnya.

Kapolda berharap pergantian pejabat tersebut dapat mempertahankan berbagai capaian positif yang telah diraih sekaligus mendorong penyempurnaan kinerja Itwasda Polda Sumut.

Dalam amanatnya, Whisnu juga menyampaikan apresiasi kepada Brigjen Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., CFrA. atas dedikasi dan pengabdiannya selama kurang lebih dua tahun menjabat sebagai Irwasda Polda Sumut.

Ia turut menyampaikan selamat atas kenaikan pangkat Nanang Masbudi menjadi Brigadir Jenderal Polisi serta penugasan barunya sebagai Auditor Kepolisian Utama TK. II Itwasum Polri.

"Berbagai upaya dalam memperkuat sistem pengawasan, mendorong tertib administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja telah memberikan kontribusi positif bagi Polda Sumatera Utara," kata Whisnu.

Kapolda berharap pengalaman dan pengabdian Brigjen Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., CFrA. selama bertugas di Polda Sumut dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada penugasan yang baru.

Selanjutnya, kepada Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., Kapolda menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan sebagai Irwasda Polda Sumut.

Ia meminta Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K. segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas serta melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik. Selain itu, Feri diharapkan mengembangkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kinerja organisasi.

"Saya minta seluruh personel untuk dapat memberikan dukungan penuh kepada Irwasda yang baru. Bangun komunikasi, sinergi, dan kerja sama yang solid," ujarnya.

Dengan dukungan tersebut, Kapolda berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus disempurnakan sesuai dinamika dan tuntutan organisasi ke depan.

"Semoga kepemimpinan yang baru dapat membawa Itwasda Polda Sumatera Utara terus berkembang dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional," kata Whisnu.

Upacara sertijab tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, serta Kapolrestabes, Kapolresta dan para Kapolres.(W05)

Foto:

Desa Ledong Barat Bersinar Menuju Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Wakil Bupati Asahan : Ini Amanah Harus Dijaga

admin — Thu, 01 Oct 2026 11:38:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan kini berdiri di ambang pencapaian prestisius. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi turun melakukan penilaian mendalam terhadap desa ini sebagai calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026, Rabu (30/09/2026).

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., turut mendampingi langsung tim penilai dalam seluruh rangkaian kegiatan yang berpusat di Aula Kantor Kepala Desa Ledong Barat. Penilaian tak sekadar berhenti di meja rapat, melainkan mencakup pemaparan, verifikasi dokumen, tanya jawab, hingga peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan penerapan indikator integritas dan bebas korupsi benar-benar berjalan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan Desa Ledong Barat telah lama dikenal memiliki tata kelola pelayanan yang unggul. Mulai dari kemudahan urus administrasi kependudukan, surat tanah, hingga layanan kesehatan yang menyapa warga lewat sistem "jemput bola", semua ini menjadi fondasi kuat yang dinilai siap melangkah ke jenjang percontohan nasional.

"Apapun hasil penilaian ini, prosesnya adalah cermin kesungguhan kita. Jika dinyatakan layak, maka ini bukan sekadar gelar, melainkan amanah untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Jika masih ada kekurangan, jadikan masukan sebagai langkah perbaikan bersama," ujar Rianto.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi, menegaskan program ini jauh dari sekadar seremonial. Ada tiga pilar utama yang menjadi penekanan :
- Keterbukaan yang Nyata, Dokumen dan data harus apa adanya, jujur, transparan. Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan berkas, melainkan bagaimana prinsip bebas korupsi dijalankan sehari-hari.

- Budaya Berkelanjutan, Nilai antikorupsi tak boleh pudar begitu tim penilai pergi. Harus tumbuh menjadi kebiasaan, bahkan menular ke desa-desa tetangga.

- Sinergi Semua Pihak, Pemkab Asahan, Pemprov Sumut, hingga masyarakat sendiri harus berpegangan tangan menjaga kebersihan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Ketua Tim Penilai KPK RI, Firlana Ismayadin, menjelaskan program Desa Antikorupsi telah bergulir sejak 2021. Hingga kini baru sekitar 235 desa di seluruh Indonesia yang telah dikukuhkan, dari total 82.000 desa. Artinya, persaingan ketat dan pencapaian ini sangat berharga.

"Pelayanan desa harus transparan, tidak boleh ada pungutan liar yang membebani warga. Kami juga mendorong digitalisasi administrasi agar informasi terbuka lebar dan pengawasan berjalan dari semua sisi."

Tim KPK juga menyoroti pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar kepala desa atau perangkat, agar pengawasan berjalan menyeluruh. Kultur jujur dan bersih harus menjadi milik bersama.

Hasil penilaian ini akan direkapitulasi bersama desa-desa lain di Sumatera Utara sebelum KPK menetapkan secara resmi daftar Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Desa Ledong Barat kini menanti kabar itu dengan harapan tinggi, sekaligus bertekad menjaga kebersihan tata kelola sebagai cahaya bagi desa-desa lain di Kabupaten Asahan.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pemkab, tim penilai provinsi, Camat Aek Ledong, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dan warga setempat. (dre)

PLN UIP SBU Raih Gold ISDA 2026 Melalui Program Budidaya Ikan Jurung Berbasis Kearifan Lokal

admin — Thu, 01 Oct 2026 08:22:00 +0700+0700

sumut24.co -JAKARTA, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) meraih *Predikat Gold* dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026 melalui program "Budidaya Ikan Jurung Berbasis Kearifan Lokal" pada Core Subject Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Awarding Indonesian CSR Awards (ICA) 2026 dan Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026 yang digelar pada Selasa, 29 September 2026 di Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen PLN UIP SBU dalam menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah Proyek PLTA Asahan 3.

Melalui program budidaya ikan jurung, PLN mendorong pemanfaatan potensi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Program Budidaya Ikan Jurung Berbasis Kearifan Lokal mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pengetahuan lokal. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan program TJSL yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan potensi pengembangan masyarakat dalam jangka panjang.

Ketua Umum Corporate Forum for CSR Development (CFCD), Ir. Thendri Supriatno, M.B.A., mengatakan bahwa penghargaan ICA dan ISDA merupakan bentuk apresiasi terhadap instansi dan perusahaan milik pemerintah dan non pemerintah yang terus konsisten dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak kepada masyarakat.

"ICA dan ISDA menjadi ruang untuk mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang menghadirkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Kami berharap penghargaan ini semakin memperkuat komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya," ungkap Thendri.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, S.T.P., M.S., Ph.D., menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

"Dunia usaha merupakan mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi yang kuat antara instansi dan perusahaan milik pemerintah maupun non pemerintah agar kontribusi yang diberikan dapat terus berkelanjutan," kata Pungkas.

Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (TLSDAB) Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc., menyampaikan bahwa tema "Responsibility for Supporting Asta Cita" sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

"Apresiasi ini merupakan pengakuan terhadap kontribusi konkret berbagai pihak dalam menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat. Ke depan, kita perlu memperkuat komitmen bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Bukan hanya tentang apa yang dapat kita ambil dari alam, tetapi seberapa besar yang dapat kita berikan untuk keberlanjutannya," tutur Sigit.

General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara, Rizki Aftarianto, Rabu (30/9/2026) menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PLN UIP SBU untuk terus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat nyata.

"Kami mengapresiasi penghargaan ini sebagai bukti atas komitmen PLN UIP SBU dalam menghadirkan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sekitar Proyek PLTA Asahan 3. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak menghadirkan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, PLN UIP SBU akan terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan program TJSL yang berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal.

"Bagi kami, keberhasilan program bukan hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari kebermanfaatan yang dapat dirasakan dan keberlanjutan yang dapat dibangun bersama masyarakat. Kami akan terus mendorong hadirnya berbagai inisiatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.

Penghargaan Gold ISDA 2026 menjadi bagian dari perjalanan PLN UIP SBU dalam memperkuat implementasi TJSL yang selaras dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. (C04)

Wali Kota Tanjungbalai Lantik 12 Pejabat, Pesan Jangan Jadi Bagian dari Masalah

admin — Thu, 01 Oct 2026 08:16:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (30/9/2026).

Dalam sambutannya, Mahyaruddin Salim mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial pergantian atau perpindahan jabatan.

Menurutnya, momentum itu harus menjadi penguatan komitmen para pejabat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak/ibu sekalian yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya hari ini," ujar Mahyaruddin.

Ia mengatakan, saat ini terdapat sejumlah kekosongan jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai yang terjadi akibat adanya mutasi jabatan sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menghambat jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita tidak ingin pemerintahan melambat hanya karena ada banyak posisi yang kosong. Penempatan bapak/ibu didasarkan pada kebutuhan organisasi guna memastikan setiap unit kerja memiliki personel yang cakap dalam menjalankan roda pemerintahan secara berkelanjutan," katanya.

Mahyaruddin juga menegaskan, akselerasi pemerintahan sangat bergantung pada kelancaran pelayanan publik. Ia meminta tidak ada pelayanan yang terhambat maupun urusan masyarakat yang terbengkalai akibat proses transisi jabatan.

"Saya berharap kepada bapak/ibu yang baru saja dilantik mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat dan lebih transparan di unit kerja masing-masing," tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik merupakan prioritas utama. Mutasi dan promosi jabatan, kata Mahyaruddin, dilakukan untuk memastikan seluruh urusan masyarakat, mulai dari administrasi hingga pelayanan teknis di lapangan, tetap berjalan optimal.

"Saya menuntut agar kinerja dan profesionalisme bapak/ibu sekalian dapat berdampak langsung pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Mahyaruddin berpesan agar menjadi bagian dari solusi dan bukan justru menambah persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan.

"Jadilah bagian dari solusi, jangan justru menjadi bagian dari masalah. Jabatan administrator dan pengawas adalah jembatan vital antara kebijakan strategis dan implementasi teknis," katanya.

Ia juga meminta para pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, memahami budaya kerja, meningkatkan inovasi serta menjaga integritas sebagai aparatur negara.

Khusus kepada para camat dan lurah, Mahyaruddin menekankan pentingnya sikap tegas dan responsif dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan wilayah.

"Pimpinan wilayah wajib tegas dan responsif. Tegas berarti berani mengambil keputusan yang adil dan konsisten, sementara responsif berarti cepat tanggap terhadap kebutuhan, keluhan dan potensi masalah di lapangan," pungkasnya.

Berikut 12 pejabat yang dilantik:
Pejabat Administrator dan Pengawas:
1. Aulia Ikram Pulungan, S.IP, sebagai Camat Tanjungbalai Utara. 2. Khairul, SH, M.A.P., sebagai Camat Sei Tualang Raso. 3. Juliadi Sitorus, SH, sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 4. Dedi Prayana, S.Pd, M.Pd, sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Kinerja pada BKPSDM. 5. Muhammad Iqbal, S.Kom, M.M., sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 6. Tety Herawati Sinaga, S.Kep, sebagai Lurah Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso.

7. Rizwaldi Amrisyah Putra Nasution, S.Pd, M.M., sebagai Lurah Pahang, Kecamatan Datuk Bandar. 8. Fitriani Pardede, ST, sebagai Lurah Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso. 9. Naomi Rahmawati Br Simbolon, S.Pd, M.A.P., sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Sei Tualang Raso. 10. Azi Arianto, S.A.P, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso.

Pejabat Fungsional:
1. Mawanda Sari Marpaung, SH, M.AP, sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kota Tanjungbalai.
2. Fitri Mangunsong, SH, sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPSDM Kota Tanjungbalai. (eko)

Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

admin — Thu, 01 Oct 2026 08:06:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan.

Salah satunya dengan menggandeng Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026.

Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tersebut digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungbalai, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di ruang kerja Wali Kota. Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Kadis Kominfo Kota Tanjungbalai Indra Adiguna serta sejumlah perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Wali Kota Mahyaruddin Salim meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi secara serius.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi sangat penting agar aparatur mampu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Era digitalisasi saat ini menuntut kita memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi seluas-luasnya terkait kegiatan dan program yang kita laksanakan di tempat kita masing-masing, agar masyarakat mengetahui apa yang kita kerjakan," ujar Mahyaruddin.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi. Namun, hak tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, kriteria dan batasan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi. Namun kita juga harus memahami kriteria dan batasan informasi. Jangan sampai timbul persepsi subjektif yang justru memicu sengketa informasi publik," katanya.

Menurut Mahyaruddin, kehadiran Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menentukan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat maupun informasi yang dikecualikan.

"Seluruh proses telah diatur dalam regulasi yang jelas. Jangan sampai semangat keterbukaan informasi ini salah dipahami, baik oleh kita selaku pengelola maupun oleh masyarakat selaku pemohon informasi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution dalam paparannya mengatakan, implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

Menurutnya, apabila regulasi tersebut tidak dipahami secara menyeluruh oleh aparatur pemerintah, potensi terjadinya sengketa informasi antara badan publik dan pemohon informasi, termasuk insan pers, dapat meningkat.

"Karena itu dibutuhkan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi pemerintah hingga tingkat kelurahan," kata Abdul Harris.

Ia juga menjelaskan mengenai jenis informasi yang dapat diberikan kepada publik serta informasi yang harus melalui mekanisme tertentu, termasuk uji konsekuensi, sebelum dinyatakan layak untuk dibuka kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap pemahaman aparatur terkait pengelolaan informasi publik semakin meningkat sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan transparan, tertib dan sesuai ketentuan hukum.
(eko)

Malam Penuh Makna di Kampung Kolam: Sapma PP Sumut Dilantik, G30S Dikenang

admin — Thu, 01 Oct 2026 00:15:00 +0700+0700

DELI SERDANG | Sumut24.co

Satuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 resmi dilantik dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (30/9/2026) malam.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MPN Sapma Pemuda Pancasila Pusat, Aulia Arif, S.H.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan malam Renungan Suci untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum., atau yang akrab disapa Ijeck.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan Pangdam I/Bukit Barisan, Dandim 0201/Medan Kolonel Inf. Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., perwakilan Kapolda Sumatera Utara, perwakilan Kajati Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Panitia H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., dan Ketua Sapma PP Sumut terpilih, M. Firman Shah, S.H.

Dalam sambutannya, Ijeck mengatakan kegiatan Renungan Suci menjadi momentum untuk mengingat sejarah bangsa sekaligus menjaga ideologi negara, persatuan dan kebersamaan.

"Untuk menjaga ideologi negara kita dan semoga suasana ini tidak terulang kembali. Kita ingin juga generasi-generasi muda kita mengingat sejarah dan untuk menjaga kebersamaan, kesatuan ini," ujar Ijeck.

Ia menambahkan, perjalanan bangsa Indonesia hingga mencapai kondisi saat ini tidak diperoleh dengan mudah. Menurutnya, terdapat banyak pengorbanan yang telah dilakukan sehingga generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Karena untuk menjadikan negara ini seperti ini juga tidak mudah, banyak pengorbanan, haruslah sama-sama kita menjaganya," katanya.

Selain itu, Ijeck juga meminta seluruh jajaran Pemuda Pancasila untuk meningkatkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mendorong organisasi tersebut agar aktif dalam kegiatan sosial dan berbagai aktivitas positif yang memberikan manfaat.

"Ya, saya minta jajaran Pemuda Pancasila seluruhnya untuk berkegiatan sosial di masyarakat, berkegiatan positif di masyarakat, dan juga bermanfaat yang baik untuk masyarakat," tegasnya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi tabur bunga di Tugu Ampera atau Tugu Pancasila, sebagai bagian dari refleksi dan penghormatan terhadap sejarah bangsa.

Pelantikan kepengurusan Sapma PP Sumut periode 2026–2031 diketuai Firman Shah, tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran pengurus baru untuk memperkuat peran pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial serta aktivitas positif di tengah masyarakat.rel

Turun ke Lahan Pertanian, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Tanam Jagung Bersama KNPI dan Pemuda Tani

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:29:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas pertanian masyarakat terus dilakukan di Kota Padangsidimpuan. Salah satunya melalui kegiatan penanaman dan pembagian bibit jagung kepada kelompok tani di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.45 WIB tersebut digelar oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padangsidimpuan bersama Pemuda Tani Indonesia. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pemerintah dalam penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Sejumlah unsur pemerintah, kepolisian, organisasi kepemudaan, hingga kelompok tani turut hadir. Di antaranya Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., Kabag Sumda Polres Padangsidimpuan AKP Sastra, Kapolsek Hutaimbaru Ahmad Edi Sitompul, S.H., serta Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan Edi Darwan Harahap, S.P., M.P.

Turut hadir Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar, Ketua Pemuda Tani Indonesia Ruly Paisal, S.P., Camat Angkola Julu Armadan Rizki Harahap, S.STP., M.M., Kepala Desa Joring Natobang Andi Ardianto Harahap, serta para anggota kelompok tani setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol dan doa bersama. Selanjutnya, Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi pemuda dalam mendukung program pemerintah, terutama di sektor pertanian.

Menurutnya, pembagian bibit dan penanaman jagung diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Bibit yang diberikan diharapkan benar-benar dimanfaatkan kelompok tani sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Joring Natobang.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan Edi Darwan Harahap. Ia menilai keterlibatan KNPI dan Pemuda Tani Indonesia menunjukkan adanya kepedulian berbagai pihak terhadap pengembangan pertanian di daerah.

Sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan dan kelompok tani dinilai penting agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang melibatkan berbagai elemen tersebut.

Noval menyampaikan bahwa penanaman jagung dan pembagian bibit merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KNPI Kota Padangsidimpuan bersama Pemuda Tani Indonesia dan Dinas Pertanian. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan," ujar AKBP Noval N.G. Desky.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para petani serta menjadi pemicu bagi semakin banyak pihak untuk terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Semoga bibit yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga produktivitas pertanian meningkat dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Setelah rangkaian sambutan, sekitar pukul 12.20 WIB dilakukan penanaman bibit jagung secara simbolis. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh unsur yang hadir.

Pembagian bibit jagung kepada kelompok tani Desa Joring Natobang diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus mendorong produktivitas masyarakat.

Kegiatan ini juga memperlihatkan kolaborasi antara KNPI, Pemuda Tani Indonesia, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelompok tani dalam mendukung agenda ketahanan pangan.

Respons positif terlihat dari kelompok tani dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 12.30 WIB.zal

APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:28:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Madina menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (29/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution dan dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis. Sebanyak 31 anggota DPRD lainnya turut hadir dalam agenda tersebut.

Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan Ranperda APBD 2026 memasuki tahapan selanjutnya. Pemkab Madina akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjalani proses evaluasi.

Evaluasi gubernur akan mencakup aspek teknis, material, hingga legalitas sebelum nantinya dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi.

Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengatakan, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyempurnaan.

"Hasil evaluasi gubernur kemudian kembali disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasil penyempurnaan tersebut kemudian dituangkan pada keputusan pimpinan DPRD Madina," ujar Saipullah.

Selain memastikan proses administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan, Saipullah juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina segera mempersiapkan percepatan pelaksanaan kegiatan setelah Ranperda APBD 2026 resmi diundangkan.

Menurutnya, percepatan perlu dilakukan mengingat pelaksanaan anggaran telah memasuki periode akhir tahun. Namun, percepatan tersebut tetap harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan.

"Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kualitas, ketentuan pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan daerah," tegas Saipullah.

Saipullah juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD.

Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus memberikan hasil yang jelas, baik dalam bentuk output, outcome maupun manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah diharapkan tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

"Perlu kita ketahui bersama bahwa anggaran yang tertuang dalam P-APBD Tahun 2026 ini adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan terhadap pengelolaan keuangan," pungkas Saipullah.

Persetujuan Ranperda APBD 2026 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Setelah melalui evaluasi gubernur dan penyempurnaan, regulasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemkab Madina dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.zal

Rakor PRR di Madina, Bupati Saipullah Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:27:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) membahas perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi indikator pemulihan pemerintahan dan pemasyarakatan pascabencana di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (29/9/2026).

Rapat dipimpin Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Saipullah mengatakan, kehadiran Satgas PRR menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah sinkronisasi data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab Madina kepada pemerintah pusat.

"Kami berterima kasih atas kehadiran PRR. Dengan adanya tim ini, kami berharap sinkronisasi data daerah dengan data yang ada di kementerian dapat lebih mudah dilakukan," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara menyeluruh kepada pemerintah pusat.

Namun, setelah masuk ke pemerintah pusat, penanganan berbagai sektor dalam data tersebut kemudian terbagi ke sejumlah kementerian sesuai dengan kewenangannya.

Saipullah mencontohkan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kerusakan lahan pertanian atau sawah berkaitan dengan penanganan Kementerian Pertanian.

"Contohnya, kerusakan jalan ditangani Kementerian PU, sementara kerusakan sawah ditangani Kementerian Pertanian. Kondisi ini membuat data yang kami ajukan tersebar ke sejumlah kementerian," jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih terintegrasi mengenai perkembangan penanganan masing-masing sektor.

Karena itu, Pemkab Madina berharap keberadaan Satgas PRR dapat membantu proses rekonsiliasi data sekaligus memberikan gambaran mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan maupun yang masih membutuhkan tindak lanjut.

"Sehingga kami tahu mana yang telah dilaksanakan dan data mana yang belum," kata Saipullah.

Ia berharap proses rekonsiliasi tersebut tidak hanya menghasilkan kesesuaian data, tetapi juga dapat mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono mengatakan, pihaknya memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.

Fajar mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus melakukan upaya pemulihan setelah bencana memberikan dampak terhadap masyarakat.

"Saya yakin pemerintah daerah sudah bekerja keras melaksanakan pembangunan pascabencana yang sangat berdampak kepada masyarakat," ujar Fajar.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan pemulihan secara lebih komprehensif. Selain mengevaluasi progres yang sudah berjalan, pertemuan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah kebutuhan dukungan anggaran untuk memastikan program pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Monitoring ini bertujuan agar progres rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik," sebutnya.zal

Demi Pembangunan Palas, Bupati Putra Mahkota Alam Resmi Tandatangani Perubahan APBD 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:26:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE resmi menandatangani penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.

Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas, Selasa (29/9/2026).

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Luat Hasibuan, SE, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I. dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, SH.

Sementara itu, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Padang Lawas disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sufriadi Halomoan Hasibuan, S.Pd., MM.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam menyampaikan bahwa proses penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pembahasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati mengatakan, seluruh tahapan yang telah dilalui menjadi bagian dari komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dengan terlaksananya mekanisme tersebut, merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan regulasi peraturan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Padang Lawas," ujar Putra Mahkota Alam.

Bupati juga menyoroti keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses persidangan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Meski demikian, seluruh tahapan dapat diselesaikan berkat komitmen, tanggung jawab dan pengabdian bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Waktu yang tersedia untuk persidangan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini sangat terbatas, sehingga sidang dilaksanakan secara terus-menerus. Tentunya membutuhkan energi dan pemikiran yang prima," katanya.

Ia menambahkan, kelancaran pembahasan tidak terlepas dari motivasi dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Dalam proses pembahasan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bersama DPRD juga melakukan konsultasi, klarifikasi dan konfirmasi terhadap berbagai materi yang dibahas.

Setiap materi kemudian dibicarakan melalui penyampaian pendapat dan argumentasi dalam suasana demokratis dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Bupati menilai proses tersebut mencerminkan hubungan kemitraan serta kesetaraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan kewenangan pemerintahan daerah.

"Tujuannya untuk menghasilkan yang terbaik bagi kepentingan daerah. Hal ini merupakan cerminan fungsi kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Penetapan Perubahan APBD 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Melalui perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam mengajak seluruh pihak untuk terus menjalankan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga memanjatkan doa agar seluruh jajaran pemerintahan dan DPRD senantiasa diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas untuk masyarakat Padang Lawas.

"Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh masyarakat Padang Lawas demi mewujudkan Padang Lawas maju, mandiri, amanah, jaya dan unggul," tuturnya.

Bupati kemudian menutup sambutannya dengan pesan, "Tano Adat Di Gomgom Ibadat, Luruskan Niat, Teruslah Bermanfaat."

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Padang Lawas T. Bastanta Tarigan, SH, perwakilan Kejaksaan Negeri Sibuhuan, perwakilan Dandim 0212/Tapsel, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, insan pers serta undangan lainnya.zal

Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:15:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) secara konsisten terus memperkuat kapabilitas sumber daya manusia dan efisiensi operasional. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BNCT Lean Training 2026: Driving Continuous Improvement and Operational Excellence yang berlangsung pada 14, 15, dan 17 September 2026 di lingkungan operasional BNCT, Belawan, Medan.

Program pelatihan ini dirancang untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sekaligus mengokohkan keunggulan operasional (operational excellence) di seluruh lini kerja. Diikuti oleh para lead dan perwakilan pegawai lintas departemen, pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Lean, identifikasi pemborosan (waste) dalam proses kerja, pemecahan masalah secara sistematis, serta standardisasi proses.

Melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif lintas fungsi, para peserta dibekali kemampuan untuk mengenali akar permasalahan secara presisi serta merumuskan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah (value-added) bagi efisiensi terminal petikemas.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa penerapan Lean merupakan pola pikir strategis serta bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga daya saing dan kualitas layanan logistik di Pelabuhan Belawan.

"Lean bukan sekadar metode untuk meningkatkan efisiensi, melainkan sebuah pola pikir yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Melalui keikutsertaan perwakilan dari seluruh departemen dalam Lean Training 2026 ini, BNCT ingin membangun persepsi dan komitmen yang sama dalam mengoptimalkan kinerja operasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap gagasan perbaikan tidak berhenti pada tataran teori, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari demi menghadirkan layanan terminal petikemas yang makin efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Lean Training 2026, BNCT meletakkan fondasi yang makin kokoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terstandar, dan berorientasi pada keunggulan operasional yang berkelanjutan.rel

Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:14:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan peringatan Global Safety Day 2026 pada Rabu (16/9) di Belawan. Mengusung tema "Make The Safe Choice", kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta memperkokoh budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini operasional terminal petikemas.

Kegiatan ini diisi dengan penyampaian Safety Message oleh manajemen perusahaan sebagai wujud komitmen kepemimpinan terhadap keselamatan operasional. Selain arahan kepemimpinan K3, acara juga dilengkapi dengan sesi Health Talk yang menghadirkan pakar kesehatan dari Rumah Sakit Eshmun.

BNCT turut menggelar berbagai kegiatan edukasi dan kampanye K3 interaktif yang berfokus pada pengenalan potensi bahaya di area kerja, pencegahan insiden, penerapan prosedur kerja aman, hingga disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja dan mitra di area pelabuhan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Global Safety Day menjadi pengingat penting bahwa aspek keselamatan merupakan fondasi utama dari seluruh keberhasilan operasional perusahaan.

"Bagi BNCT, keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan nilai utama dan komitmen yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional terminal. Melalui semangat 'Make The Safe Choice', kami ingin mendorong setiap individu di lingkungan BNCT untuk senantiasa mengutamakan keputusan yang aman, baik untuk diri sendiri, rekan kerja, maupun keluarga di rumah. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berikhtiar menjadikan budaya K3 sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kerja insan BNCT," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Global Safety Day 2026, BNCT optimistis penerapan nilai-nilai K3 yang konsisten akan semakin mendukung kelancaran arus logistik, menekan risiko kecelakaan kerja, serta menciptakan ekosistem operasional pelabuhan yang aman, produktif, dan berdaya saing.rd

Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:12:00 +0700+0700

SURABAYA– PT Belawan New Container Terminal (BNCT) terus berupaya meningkatkan standar kualitas komunikasi publik dan pengelolaan reputasi korporasi. Komitmen ini diwujudkan melalui keikutsertaan perwakilan tim Humas BNCT dalam Workshop & Certification of Public Relations berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan pada 23–24 September 2026 di Surabaya.

Agenda nasional yang diinisiasi bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memastikan setiap insan humas di lingkungan Pelindo Group memiliki kompetensi teruji secara nasional, adaptif terhadap dinamika media, serta mampu mengelola komunikasi korporasi secara profesional dan transparan.

Bagi BNCT, keikutsertaan dalam kegiatan workshop dan sertifikasi BNSP ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tim dalam menyampaikan informasi perusahaan secara akurat, responsif, dan edukatif kepada publik, mitra bisnis, maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, sertifikasi profesi resmi ini diharapkan dapat memperkokoh peran humas sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam mendukung kelancaran operasional terminal petikemas di Pelabuhan Belawan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa keterlibatan tim Humas BNCT dalam program sertifikasi ini merupakan bentuk investasi pada pengembangan sumber daya manusia demi menjaga keterbukaan informasi publik dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Di era keterbukaan informasi saat ini, peran kehumasan yang kompeten dan tersertifikasi secara nasional oleh BNSP menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap BNCT. Keikutsertaan kami dalam Workshop & Certification of Public Relations di Surabaya ini merupakan wujud nyata ikhtiar BNCT untuk menyelaraskan standar komunikasi korporasi dengan arah kebijakan Pelindo Group. Kami berharap, kapabilitas tim yang makin teruji dapat menghadirkan komunikasi yang lebih harmonis, informatif, dan berdampak positif bagi seluruh stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui partisipasi aktif dalam sertifikasi standar nasional ini, BNCT optimistis efektivitas komunikasi korporasi dan pengelolaan citra positif perusahaan akan semakin kokoh seiring dengan pertumbuhan bisnis terminal petikemas yang berkelanjutan.rd

Dorong Pertumbuhan Inklusif, BNCT Integrasikan Konsep CSV dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

admin — Wed, 30 Sep 2026 20:41:00 +0700+0700

SURABAYA, PT Belawan New Container Terminal (BNCT) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional. Wujud nyata komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan BNCT dalam Pelatihan Creating Shared Value (CSV) & Community Empowerment yang berlangsung pada 23–24 September 2026 di Surabaya.

Pelatihan yang diselenggarakan bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta kapasitas pengelola Tanggung Jawab Social dan Lingkungan (TJSL). Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali strategi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berdampak jangka panjang dan selaras dengan prioritas bisnis perusahaan.

Keikutsertaan BNCT fokus pada pemanfaatan konsep Creating Shared Value (CSV)—sebuah pendekatan kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, melainkan juga membangun nilai ekonomi bersama bagi masyarakat pesisir di Belawan. Pelatihan ini menjadi momentum bagi tim BNCT untuk menyiapkan program pemberdayaan yang lebih terstruktur, inklusif, dan ramah lingkungan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa partisipasi dalam pelatihan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan BNCT untuk menyelaraskan program sosial dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Keikutsertaan BNCT dalam pelatihan Creating Shared Value & Community Empowerment ini merupakan wujud ikhtiar kami untuk menghadirkan program TJSL yang berdampak positif dan mampu menciptakan nilai tambah bersama. Melalui wawasan dan wacana baru yang diperoleh dari pelatihan di Surabaya, BNCT berharap dapat merancang program pemberdayaan masyarakat di sekitar Pelabuhan Belawan secara lebih terarah, harmonis, dan membawa manfaat nyata bagi kemandirian ekonomi lokal," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui sinergi erat bersama PT Pelindo Terminal Petikemas grup, BNCT optimistis penerapan konsep CSV secara menyeluruh akan semakin mempererat keharmonisan antara aktivitas operasional pelabuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.rel

Tiga Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

admin — Wed, 30 Sep 2026 20:27:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

PT Belawan New Container Terminal (BNCT) memperingati perjalanan operasinya yang memasuki tahun ketiga sejak resmi berdiri pada 1 September 2023. Hadirnya BNCT tidak hanya membuktikan komitmen perusahaan dalam mendorong akselerasi perekonomian kawasan Sumatera Utara dan sekitarnya, tetapi juga memperkuat efisiensi arus bongkar muat petikemas serta penerapan konsep keberlanjutan (green energy) di lingkungan pelabuhan.

Sejak awal berdirinya, BNCT berfokus pada peningkatkan kapasitas dan produktivitas layanan pelabuhan guna menjamin kelancaran arus barang ekspor dan impor. Langkah strategis ini terbukti berdampak positif dan peningkatan kelancaran konektivitas logistik nasional.

Sejalan dengan agenda global dalam menekan emisi karbon dan mewujudkan Green Port, BNCT secara bertahap beralih menuju pengoperasian alat-alat bongkar muat ramah lingkungan berbasis elektrifikasi. BNCT telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (solar) pada armada operasinya dan menggantikannya dengan sistem bertenaga listrik. Komitmen ini akan diperkuat melalui kedatangan unit peralatan baru di masa mendatang yang seluruhnya mengadopsi teknologi modern berdaya listrik.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa keberadaan BNCT di tengah masyarakat selama tiga tahun ini merupakan komitmen jangka panjang untuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Sejak resmi berdiri pada 1 September 2023, BNCT terus berupaya menjadi pilar utama kelancaran logistik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami tidak hanya berfokus pada percepatan dan efisiensi arus bongkar muat petikemas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan. Peralatan baru yang kami operasikan dan siap hadir ke depan seluruhnya menggunakan sistem elektrifikasi berbasis listrik untuk menggantikan bahan bakar solar. Ini adalah langkah nyata BNCT menuju operasional ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon secara signifikan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui integrasi teknologi ramah lingkungan, standar operasional kelas dunia, serta sinergi bersama para pemangku kepentingan lokal maupun internasional, BNCT optimistis dapat terus berkontribusi nyata bagi penguatan ekosistem logistik nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.red

Kunjungan Kedesa Binaan,Pekerja Rentan Desa Parapat Menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

admin — Wed, 30 Sep 2026 19:53:00 +0700+0700

PALAS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padanglawas,melakukan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, di Desa Parapat,Kecamatan Ulu Sosa.

Secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Palas,Ny Mahzalena Putra Mahkota Alam didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Palas,Sahrun Syah Siregar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas,Erwin Veri Siregar, Rabu(30/9/2026), mengatakan momen kunjungan ke desa binaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera(P2WKSS) dimanfaat untuk penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja selaku penerima bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian(JKM).

Dikatakan, pekerja rentan penerima bantuan iuran tersebut bersumber dari alokasi Dana Bagi Hasil Sawit(DBH -Sawit) Kabupaten Palas Tahun 2026.

" Ini merupakan program pemerintah untuk melindungi pekerja rentan karena setiap pekerjaan tentu memiliki resiko kerja," kata Erwin Veri Siregar.

Hal ini menunjukan pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja

Ia menambahkan, program jaminan sosial tenaga kerja(Jamsostek) ini sangat penting untuk melindungi pekerja dari resiko yang mungkin terjadi ditempat kerja.

Erwin Veri menambahkan, dengan adanya perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.Diharaokan para pekerja rentan dapat bekerja lebih tenang tanpa khawatir akan resiko yang mungkin dihadapi.

Keterangan Photo : Ketua TP PKK Palas, Ny Mahzalena Putra Mahkota Alam didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjan Palas,Erwin Veri Siregar,secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan.

IKA FDK UIN SU MEDAN INGATKAN REKTOR TIDAK AMBIL KEBIJAKAN PARSIAL TERKAIT ALUMNI

admin — Wed, 30 Sep 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan mengingatkan Rektor UIN SU agar tidak mengambil kebijakan secara parsial dalam pengelolaan dan pembentukan wadah alumni di lingkungan UIN SU Medan.

Sikap tersebut merupakan hasil diskusi dan pembahasan Pengurus IKA FDK UIN SU Medan yang dilaksanakan di Campoes Coffe, Medan Estate. Diskusi tersebut dihadiri Ta. Saladin DP, MA., Wakil Ketua; Jhon Masren Saragih, S.Ag., Wakil Ketua; Dr. Joko Susanto, M.I.Kom., Sekretaris umum; serta Parulian Siregar, MA., Bendahara umum.

Dalam diskusi tersebut, pengurus IKA FDK UIN SU Medan membahas perkembangan terkait pembentukan dan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan. Pengurus menilai persoalan kelembagaan alumni perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah keluarga besar UIN SU.

Parulian Siregar, MA, mengatakan bahwa keberadaan Forum Alumni UIN SU Medan perlu dikaji kembali dari aspek mekanisme pembentukan, legitimasi, keterwakilan, serta hubungan kelembagaannya dengan organisasi alumni yang telah ada.

Menurut Parulian, dalam tradisi organisasi alumni perguruan tinggi, wadah yang lazim digunakan adalah Ikatan Keluarga Alumni (IKA), baik pada tingkat universitas maupun fakultas. Karena itu, pembentukan wadah alumni perlu dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan alumni secara luas.

"Pembentukan organisasi alumni seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka dan melibatkan alumni secara luas. Jangan sampai proses yang tidak melibatkan alumni justru menimbulkan persoalan mengenai legitimasi organisasi," ujar Parulian.

Ia juga menyoroti mekanisme pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Alumni UIN SU yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi yang cukup kepada alumni UIN SU secara keseluruhan.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelompok atau kepentingan tertentu. Alumni UIN SU merupakan bagian dari keluarga besar universitas yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan wadah dan kepengurusan organisasinya.

"Jangan sampai niat membangun silaturahmi alumni justru melahirkan dualisme dan konflik internal. Kalau konflik internal berkembang, tentu bisa berdampak terhadap hubungan kelembagaan dan citra UIN Sumatera Utara di mata publik," tegasnya.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, IKA FDK UIN SU Medan meminta Rektor UIN SU untuk meninjau kembali dan membatalkan pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan, serta menyusun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pembentukan, pemilihan dan pengangkatan kepengurusan alumni UIN SU.

IKA FDK UIN SU Medan mendorong agar regulasi tersebut disusun melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur alumni secara luas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan maupun munculnya dualisme organisasi alumni.

"Rektor memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan keluarga besar UIN SU. Karena itu, kami berharap kebijakan terkait alumni dilakukan melalui dialog, musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima bersama," pungkas Parulian.

Diskusi Pengurus IKA FDK UIN SU Medan tersebut sekaligus menjadi dasar sikap organisasi untuk mendorong terciptanya tata kelola alumni yang lebih terbuka, demokratis, representatif dan berorientasi pada penguatan hubungan antara alumni dengan almamater.

Sejalan dengan itu organisasi Alumni perlu dijaga marwahnyaa dalam artian melaksanakan regulasi per periodik bukan setiap pergantian Rektor berganti pula nama organisasi Alumni nya. Dan ini perkara integritas. Kita berharap Ibu Rektor dapat berada pada posisi Netral serta melihat organisasi Alumni sebagai wadah Formal dan Baku untuk UIN Medan.

150 Kg Sabu dari Aceh Gagal Masuk ke Sumut

admin — Wed, 30 Sep 2026 18:37:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut menggagalkan pengiriman narkoba jaringan antarprovinsi dengan mengamankan empat orang pelaku dari beberapa lokasi terpisah.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, keempat tersangka ditangkap dari tiga lokasi, yakni Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Kemudian, Kampung Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur dan Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh.

"Dari tangan keempat pelaku turut disita barang bukti sabu seberat 150 kilogram dibungkus dalam kemasan berwarna biru muda," jelasnya, Rabu (30/9/2026).

Adapun keempat tersangka, MA alias Sibet (29) warga Jalan Dusun Keude, Kelurahan Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, B alias Bay (22) warga Dusun Bakeut Glong, Desa Jalan II, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur,

Kemudian, M (39) warga Dusun Menasah, Desa Panton Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur dan MSL (32) warga Dusun Pawang Saleh, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

"Untuk barang bukti yang disita itu diduga berasal dari Malaysia dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Sumatera Utara," terangnya.

Keempat tersangka bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut.

"Terungkapnya kasus pengiriman sabu itu setelah personel menerima laporan dan informasi dari masyarakat. Saat ini kasus peredaran narkoba itu masih dalam penyelidikan serta pengembangan untuk menangkap jaringan lainnya," pungkasnya.(W05)

Deli Serdang Raih Terbaik II PPD Nasional 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 18:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Kabupaten Deli Serdang meraih Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional Tahun 2026 kategori kabupaten. Capaian ini menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan diberikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

"Alhamdulillah, ini menjadi bukti bahwa kualitas perencanaan pembangunan Deli Serdang semakin baik dan tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya dan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ucap Bupati yang turut hadir bersama Ketua TP PKK dan jajaran perangkat daerah terkait.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerja sama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan.

"Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh perangkat ASN. Alhamdulillah kita bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional. Ini menjadi modal kita untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang," pungkasnya.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat, mengatakan PPD bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan bekerja lebih keras dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi," ujar Rachmat.

Menurutnya, pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan harus diterjemahkan hingga ke daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PPD telah dilaksanakan sejak 2011 dan sebelumnya dikenal sebagai Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Ajang ini menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah sekaligus menjadi ruang pembelajaran bersama antardaerah.

Bagi Deli Serdang, capaian ini melanjutkan catatan prestasi di tingkat nasional. Deli Serdang sebelumnya meraih peringkat pertama APN 2013 tingkat kabupaten/kota, pada masa kepemimpinan Bupati Amri Tambunan.

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menjelaskan penilaian PPD 2026 menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dibuktikan melalui dampak dan kontribusi konkret program daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian juga melihat inovasi dan program unggulan daerah yang mendukung tujuan pembangunan nasional, dengan penekanan pada pembangunan sumber daya manusia.

Tahun ini, proses penilaian diperkuat menjadi tiga tahap, yakni penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi lapangan, serta presentasi pemerintah daerah di hadapan Dewan Penilai. Tahap terakhir menjadi penguatan baru dalam PPD 2026 untuk mengonfirmasi dan mendalami capaian, strategi, serta inovasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan PPD 2026 diikuti seluruh 38 provinsi, 334 dari 415 kabupaten, serta 86 dari 94 kota. Penilaian melibatkan tim teknis lintas unit kerja Kementerian PPN/Bappenas, tim independen dari akademisi dan profesional, serta tim penilai utama dan Dewan Penilai lintas kementerian/lembaga.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah penerima PPD sekaligus menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

"Yang dinilai adalah bagaimana pemerintah daerah itu konsisten antara RPJM dan juga RPJMD. Saya pikir ini poin-poin yang penting yang perlu ditangkap oleh kita semua, bahwa konsistensi terhadap rencana itu sangat penting," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang akurat agar pembangunan dapat diukur dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil PPD juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi menjadi umpan balik untuk memperkuat kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Praktik baik yang ditemukan di daerah penerima diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi oleh daerah lainnya.

Adapun hasil penilaian menempatkan Kabupaten Kendal sebagai Terbaik I kategori kabupaten, disusul Deli Serdang, Lampung Selatan, Sumedang, dan Sleman.

Pada kategori kota secara berurut diraih oleh Surabaya, Manado, Pekalongan, Tangerang, dan Balikpapan. Sementara kategori provinsi, lima daerah terbaik adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.