Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Tim Penasihat Hukum Siapkan Pleidoi

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:42:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM | Sumut24.co
Sidang perkara atas nama terdakwa Ronni Paslani kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut Ronni Paslani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, namun menilai tuntutan yang diajukan JPU belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurut Tim Penasihat Hukum, terdapat sejumlah keterangan saksi, alat bukti, serta fakta persidangan yang justru menguatkan posisi terdakwa dan akan diuraikan secara komprehensif dalam nota pembelaan (pleidoi).

"Kami menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang perlu diuji secara objektif. Oleh karena itu, pada sidang berikutnya kami akan mengajukan pleidoi yang menguraikan secara rinci kelemahan konstruksi tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ujar Tim Penasihat Hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis mendatang ,dengan agenda pembacaan pleidoi oleh Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat menilai perkara ini secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang terungkap di persidangan.
Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani.

ketika di konfirmasi usai persidangan, , terdakwa Roni paslani, merasa sangat kecewa kecewa terhadap tuntutan JPU, karna dia, ( Roni paslani) adalah korban .
Saya adalah korban bang, tapi saya di dakwa dengan pasal pemalsuan dan penyerobotan . Sementara untuk dakwaan pemalsuan , yang di dakwakan, belum bisa di buktikan oleh JPU. Di mana kah keadilan .tegas Roni paslani, saat di wawancarai

Sementara, menurut pantauan wartawan, dari fakta fakta persidangan sebelum nya, Hakim ketua yang menangani persidangan tersebut, Endra Hermawan SH.MH, sangat bijak dalam dalam mengambil keputusan dan memimpin jalan nya sidang.rel

1 Muharram dan Taubat Ekologis: Hijrah Menuju Bangsa Pencipta Peradaban Hijau

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:41:00 +0700+0700

1 Muharram dan Taubat Ekologis: Hijrah Menuju Bangsa Pencipta Peradaban Hijau

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)
Pendiri GREAT Institute

Setiap kali Tahun Baru Hijriah tiba, ingatan umat Islam selalu kembali kepada peristiwa besar hijrah Rasulullah ﷺ dari Mekkah ke Madinah. Namun, hijrah tidak pernah sekadar cerita tentang perpindahan tempat. Ia bukan hanya kisah meninggalkan satu kota menuju kota lain. Hijrah adalah transformasi total: dari ketertekanan menuju kedaulatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketercerai-beraian menuju persaudaraan, dan dari kezahiliyahan menuju peradaban.

Rasulullah ﷺ tidak tiba di Madinah dengan membawa dendam. Beliau juga tidak menghabiskan energi untuk meratapi masa lalu. Yang dilakukan justru membangun masa depan: mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menata kehidupan sosial, membangun pasar, memperkuat etika ekonomi, serta meletakkan dasar keadilan dan tata kelola masyarakat. Dari sanalah lahir sebuah peradaban yang kelak mengubah wajah sejarah dunia.

Pelajaran hijrah sangat terang: bangsa yang besar tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keberanian mengubah keadaan. Kemajuan tidak datang dari kebiasaan menyalahkan nasib, tetapi dari kemampuan membangun arah baru.

Hari ini, ketika kita menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Indonesia juga berada pada persimpangan sejarah. Kita adalah bangsa besar dengan bonus demografi, posisi geografis strategis, kekayaan laut, hutan, tambang, energi, biodiversitas, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Tetapi dunia telah berubah. Ukuran kemajuan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak suatu bangsa memiliki sumber daya alam, melainkan seberapa cerdas bangsa itu mengolahnya, menambah nilainya, menguasai teknologinya, dan menjaga keberlanjutannya.

Di sinilah makna hijrah menjadi sangat relevan. Indonesia membutuhkan hijrah nasional: hijrah dari mentalitas konsumen menjadi mentalitas pencipta; dari bangsa yang bangga menjadi pasar menjadi bangsa yang percaya diri sebagai produsen; dari pemasok bahan mentah menjadi pengolah nilai tambah; dari pembangunan yang mengejar angka pertumbuhan semata menuju pembangunan yang menjaga kehidupan.

Dan salah satu ruang paling penting dari hijrah nasional itu adalah ekologi.

Dari Bangsa Konsumen Menuju Inovator Hijau

Selama terlalu lama Indonesia menikmati posisi sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara kaya nilai tambah. Kita punya nikel, batu bara, sawit, hasil laut, hutan, dan mineral strategis. Namun, dalam banyak rantai nilai global, keuntungan terbesar sering kali tidak dinikmati oleh pemilik bahan mentah, melainkan oleh penguasa teknologi, industri pengolahan, desain, pembiayaan, logistik, merek, dan pasar.

Mentalitas lama ini harus ditinggalkan. Kekayaan alam adalah modal awal, bukan tujuan akhir. Kemandirian sejati tidak lahir dari kemampuan menjual bahan mentah, tetapi dari kemampuan mengolah, menciptakan, menguasai teknologi, dan membangun industri nasional yang kuat.

Karena itu, hilirisasi merupakan langkah penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi halaman belakang industri dunia. Kita harus naik kelas. Kita harus berani mengolah sendiri kekayaan alam kita, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis industri, serta membangun kedaulatan ekonomi.

Namun, di titik ini muncul pertanyaan besar: apakah kemajuan ekonomi harus selalu dibayar dengan rusaknya sungai, gundulnya hutan, tercemarnya udara, hilangnya ruang hidup masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis?

Jawabannya tentu tidak.

Hilirisasi yang benar tidak boleh menjadi wajah baru eksploitasi. Industrialisasi tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu: mengejar pertumbuhan sambil meninggalkan kerusakan. Pabrik boleh berdiri, tetapi sungai tidak boleh mati. Tambang boleh diolah, tetapi keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Investasi harus masuk, tetapi lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai ongkos sampingan pembangunan.

Di sinilah gagasan taubat ekologis menjadi penting.

Taubat Ekologis sebagai Hijrah Peradaban

Seruan taubat ekologis yang digaungkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, tidak boleh dipahami sebagai slogan moral belaka. Ia adalah panggilan untuk mengubah cara pandang bangsa terhadap alam.

Selama ini, hubungan kita dengan alam memang sedang tidak baik-baik saja. Hutan terlalu sering dilihat hanya sebagai tumpukan kayu. Gunung dibaca sekadar sebagai cadangan mineral. Sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan. Laut dianggap sebagai halaman belakang tempat segala sampah akhirnya bermuara. Tanah, air, udara, mangrove, terumbu karang, dan biodiversitas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aset strategis bangsa.

Padahal, alam bukan benda mati. Alam adalah penyangga kehidupan. Ketika hutan rusak, banjir datang. Ketika sungai tercemar, kesehatan rakyat terganggu. Ketika laut dipenuhi sampah, nelayan kehilangan sumber penghidupan. Ketika udara memburuk, anak-anak dan orang tua menjadi korban. Ketika iklim berubah, petani dan masyarakat kecil menjadi kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya.

Taubat ekologis berarti hijrah dari cara pandang eksploitatif menuju cara pandang yang bertanggung jawab. Dari pembangunan yang hanya berpusat pada kepentingan manusia jangka pendek menuju pembangunan yang menjaga keseimbangan manusia, alam, dan generasi mendatang. Dari pola "ambil, pakai, buang" menuju ekonomi sirkular. Dari budaya merusak menuju budaya merawat.

Taubat ekologis bukan gerakan anti-pembangunan. Sebaliknya, ia adalah cara menyelamatkan pembangunan agar tidak menghancurkan masa depannya sendiri.

Hilirisasi Harus Menjadi Hilirisasi Hijau

Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan membangun smelter, pabrik, kawasan industri, dan infrastruktur besar. Itu semua penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menentukan: apakah industri yang kita bangun bersih, efisien, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat?

Masa depan Indonesia harus diarahkan menuju hilirisasi hijau. Artinya, hilirisasi tidak hanya mengejar nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan, emisi karbon, pengelolaan limbah, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi hijau buatan negara lain. Kita harus menjadi produsen dan pengembang inovasi hijau itu sendiri. Panel surya, baterai, kendaraan listrik, teknologi pengolahan limbah, energi terbarukan, material ramah lingkungan, pertanian presisi, dan tata kelola karbon harus menjadi bagian dari agenda besar kemandirian nasional.

Inilah hijrah ekonomi yang sesungguhnya: dari menjual isi perut bumi menuju menciptakan teknologi peradaban. Dari sekadar menggali menjadi mencipta. Dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi menguasai masa depan industri hijau.

Asta Cita dan Agenda Membangun Tanpa Merusak

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, taubat ekologis sejalan dengan semangat Asta Cita. Terutama dalam agenda memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan dari desa, kemandirian ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Asta Cita tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar program sektoral. Ia harus dibaca sebagai arah besar pembangunan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri. Negara yang kuat juga harus mampu menjaga airnya, tanahnya, hutannya, lautnya, udaranya, dan keselamatan rakyatnya.

Swasembada pangan, misalnya, mustahil dicapai jika lahan subur terus menyusut, sawah rusak, sumber air hilang, dan petani makin sering menghadapi kekeringan atau banjir. Menjaga pangan berarti menjaga tanah dan air.

Swasembada energi juga tidak cukup hanya dihitung dari berapa besar listrik yang diproduksi. Ke depan, ukuran ketahanan energi akan semakin ditentukan oleh kemampuan negara mengurangi ketergantungan pada energi kotor, mempercepat energi terbarukan, dan membangun sistem energi yang bersih serta adil.

Pembangunan dari desa pun tidak bisa dilepaskan dari ekologi. Desa adalah benteng pertama ketahanan lingkungan. Di desa ada sawah, hutan, sungai, pesisir, mangrove, kebun, mata air, dan ruang hidup masyarakat. Jika desa diperkuat sebagai pusat ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, energi bersih, dan ekowisata berbasis masyarakat, maka pembangunan tidak hanya tumbuh dari bawah, tetapi juga menjadi lebih sehat dan berakar.

Dengan demikian, taubat ekologis dan Asta Cita seharusnya berjalan seiring. Keduanya bertemu pada satu kesadaran: Indonesia harus maju, tetapi tidak boleh rusak; Indonesia harus tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan kehidupan.

Dari Kesadaran Menuju Kebijakan

Tentu, taubat ekologis tidak cukup berhenti sebagai seruan moral. Ia harus turun menjadi kebijakan, anggaran, kelembagaan, pengawasan, dan gerakan sosial.

Pertama, reformasi perizinan dan Amdal harus menjadi prioritas. Amdal tidak boleh menjadi formalitas administratif atau sekadar stempel pelengkap investasi. Dokumen lingkungan harus benar-benar menjadi alat pengendali risiko. Izin yang merusak harus dievaluasi. Pelaku usaha yang patuh harus didukung, tetapi yang ugal-ugalan harus ditindak.

Kedua, penegakan hukum lingkungan harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Pencemaran sungai, pembakaran hutan, perusakan kawasan konservasi, dan pembuangan limbah berbahaya tidak boleh dianggap sebagai biaya bisnis biasa. Sanksi harus memberikan efek jera. Hukum lingkungan harus tajam kepada pelanggar besar, bukan hanya sibuk menertibkan pelaku kecil di lapangan.

Ketiga, pengelolaan sampah harus dinaikkan kelasnya menjadi agenda strategis nasional. Sampah adalah indikator paling jujur dari tingkat peradaban. Bangsa yang tidak mampu mengurus sampahnya sendiri akan sulit berbicara tentang peradaban hijau. Pemilahan dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai, penguatan bank sampah, industri daur ulang, ekonomi sirkular, dan tanggung jawab produsen harus dipercepat.

Keempat, tata kelola karbon harus dibangun secara berdaulat dan transparan. Indonesia memiliki hutan tropis, mangrove, gambut, laut, dan biodiversitas yang sangat bernilai dalam ekonomi hijau global. Namun, nilai ekonomi karbon tidak boleh bocor, dimonopoli, atau hanya dinikmati segelintir pihak. Data harus valid, pasar harus transparan, manfaat harus kembali kepada rakyat, dan posisi tawar Indonesia harus dijaga.

Kelima, pendidikan ekologis harus menjadi gerakan kebudayaan. Perubahan besar tidak cukup datang dari regulasi. Ia harus tumbuh menjadi kebiasaan baru: tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, mengurangi plastik, menanam pohon, menjaga sungai, merawat laut, dan menghormati alam sebagai bagian dari iman, etika, dan tanggung jawab kewargaan.

Jawaban Terbaik adalah Prestasi

Ketika dunia meragukan Indonesia, kita tidak perlu menjawab dengan kemarahan. Ketika sebagian pihak menganggap Indonesia hanya akan menjadi pasar besar, pemasok bahan murah, atau bangsa konsumen teknologi, jawaban terbaik bukanlah retorika. Jawaban terbaik adalah prestasi.

Kita harus menjawab dengan pendidikan yang lebih bermutu, riset yang lebih kuat, industri yang lebih maju, birokrasi yang lebih bersih, hukum yang lebih tegas, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bangsa besar dalam jumlah penduduk dan kekayaan alam, tetapi juga bangsa besar dalam gagasan, teknologi, tata kelola, dan peradaban.

Hijrah mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dari keluhan, tetapi dari keberanian memulai langkah baru. Taubat ekologis mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh memusuhi alam, karena pada akhirnya alam yang rusak akan memukul balik manusia.

Maka, makna terdalam 1 Muharram bagi Indonesia hari ini adalah keberanian untuk berhijrah: dari bangsa konsumen menjadi bangsa pencipta; dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan; dari ekonomi bahan mentah menuju ekonomi nilai tambah; dari budaya membuang menuju budaya merawat; dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju membangun peradaban hijau.

Indonesia harus maju. Tetapi kemajuan itu harus menjaga kehidupan.

Sebab membangun republik bukan hanya soal mendirikan gedung, membuka tambang, membangun pabrik, dan mengejar angka pertumbuhan. Membangun republik adalah menjaga tanah tempat rakyat berpijak, air yang mereka minum, udara yang mereka hirup, laut tempat nelayan mencari nafkah, hutan yang melindungi kehidupan, dan masa depan anak cucu yang kelak akan mewarisi negeri ini.

Itulah hijrah ekologis. Itulah taubat peradaban. Dan itulah jalan Indonesia menuju bangsa pencipta peradaban hijau.elr

Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:27:00 +0700+0700

Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada dua cara memandang Likupang. Pertama, sebagai pantai indah: pasir putih, air laut biru, bukit hijau, pulau-pulau kecil, dan cakrawala yang membuat orang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kedua, sebagai ujian besar: apakah Indonesia sanggup membangun pariwisata kelas dunia tanpa mengulang kesalahan lama, yakni membangun destinasi terlebih dahulu, lalu panik ketika sampah sudah lebih dulu menguasai pantainya.

Dalam kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN ke Manado dan Minahasa Utara, Likupang tidak hanya hadir sebagai lanskap wisata. Ia hadir sebagai pertanyaan pemerintahan. Di hadapan laut yang tenang, kita justru diingatkan pada pekerjaan negara yang belum selesai: sampah, sanitasi, tata kelola pesisir, perilaku warga, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pariwisata nasional.

Likupang bukan destinasi biasa. Ia telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan masuk dalam jajaran destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, Likupang bukan hanya milik Minahasa Utara. Ia menjadi wajah Indonesia. Ia menjadi etalase bagaimana negara membayangkan masa depan pariwisata: bukan sekadar banyak wisatawan, tetapi wisata yang bersih, sehat, produktif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Namun, justru karena statusnya strategis, Likupang tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan standar biasa. Tidak cukup jalan diperbaiki, promosi diperkuat, hotel dibangun, dan festival digelar. Pariwisata tidak hanya hidup dari foto yang indah. Pariwisata hidup dari pengalaman yang utuh. Wisatawan bisa datang karena pantai, tetapi mereka akan pulang membawa kesan tentang kebersihan, keramahan, keamanan, dan keteraturan.

Dalam pariwisata bahari, sampah bukan sekadar urusan estetika. Sampah adalah persoalan martabat.

Sampah plastik di pantai bukan hanya merusak pemandangan. Ia merusak karang, mengancam ikan, mengganggu nelayan, mencemari rantai makanan, menurunkan kualitas kesehatan, dan menghancurkan reputasi destinasi. Satu botol plastik yang mengapung di laut bisa lebih kuat merusak citra pariwisata daripada seribu baliho promosi yang dipasang di bandara.

Di sinilah kita perlu belajar dari Bunaken. Bunaken adalah ikon lama pariwisata Sulawesi Utara. Namanya sudah mendunia sebagai surga bawah laut. Para penyelam datang untuk melihat karang, ikan, dinding laut, dan kekayaan biodiversitas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Tetapi Bunaken juga berkali-kali mengingatkan kita bahwa keindahan laut tidak kebal dari sampah.

Bunaken mengajarkan satu hal: sampah laut tidak mengenal batas administratif. Sampah yang mengotori kawasan wisata laut tidak selalu lahir di kawasan itu. Ia bisa datang dari sungai, drainase kota, pasar, permukiman, pelabuhan, kapal, kegiatan wisata, bahkan daerah lain yang terhubung oleh arus laut. Karena itu, menyelamatkan Bunaken tidak cukup dengan membersihkan pantai Bunaken. Menyelamatkan Bunaken harus dimulai dari Manado, dari sungai, dari pasar, dari rumah tangga, dari kapal wisata, dari pelabuhan, dan dari perilaku sehari-hari masyarakat pesisir.

Logika yang sama berlaku bagi Likupang. Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas dunia, maka pengelolaan sampahnya tidak boleh menunggu destinasi itu ramai lebih dulu. Kesalahan banyak kawasan wisata di Indonesia adalah memperlakukan sampah sebagai urusan belakang. Saat wisatawan sudah datang, warung tumbuh, homestay bertambah, parkir penuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, barulah sampah dianggap masalah. Padahal, pada saat itu, biaya pemulihannya sudah jauh lebih mahal.

Likupang harus mengambil jalan sebaliknya. Sampah harus menjadi bagian dari desain awal pariwisata. Bukan pelengkap. Bukan urusan teknis dinas kebersihan semata. Bukan kegiatan bersih-bersih menjelang kunjungan pejabat. Sampah harus diperlakukan sebagai infrastruktur utama destinasi.

Kita sering menyebut infrastruktur pariwisata sebagai jalan, bandara, pelabuhan, hotel, jaringan internet, dan listrik. Semua itu benar. Tetapi untuk destinasi bahari, infrastruktur yang sama pentingnya adalah sistem persampahan. Ada atau tidaknya pemilahan dari sumber. Ada atau tidaknya TPS3R. Ada atau tidaknya bank sampah. Ada atau tidaknya armada angkut. Ada atau tidaknya pengolahan sampah organik. Ada atau tidaknya larangan plastik sekali pakai. Ada atau tidaknya protokol kapal wisata membawa kembali sampahnya. Ada atau tidaknya desa wisata yang mampu mengelola sampahnya sendiri.

Tanpa itu, pariwisata hanya memindahkan masalah kota ke pantai.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat telah memberi arah yang penting. Dalam konteks Bali, KLH/BPLH menekankan penanganan sampah kiriman laut bersama daerah-daerah sekitar agar aliran limbah lintas perairan dihentikan dari hulu. Pesannya jelas: sampah laut tidak boleh hanya ditangani di hilir. Tidak cukup memungut sampah ketika sudah sampai di pantai. Negara harus berani menghentikan sampah sejak sumbernya.

Pendekatan ini sangat relevan untuk Sulawesi Utara. Bunaken dan Likupang harus dibaca sebagai satu lanskap ekologi, bukan dua destinasi terpisah. Bunaken menjaga reputasi bawah laut Indonesia. Likupang menjaga masa depan pariwisata super prioritas. Keduanya terhubung oleh laut, arus, manusia, perilaku konsumsi, dan tata kelola pesisir.

Maka, jika Bali bisa dijadikan laboratorium pemilahan sampah dan penanganan sampah laut dari hulu, Sulawesi Utara pun seharusnya dapat menjadi laboratorium pariwisata bahari bersih. Bahkan, Sulawesi Utara memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, komunitas pesisir, gereja, masjid, sekolah, kampus, desa, pelaku wisata, dan jaringan pemerintah daerah yang dapat digerakkan bersama.

Persoalannya, selama ini pengelolaan sampah sering terlalu dibebankan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas terbatas. Di banyak tempat, dinas lingkungan hidup hanya bekerja dengan armada minim, anggaran terbatas, petugas terbatas, dan sistem pengawasan yang belum memadai. Pola yang berjalan masih kumpul, angkut, buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Jika tidak terangkut, ia dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, atau berakhir di laut.

Model seperti ini tidak cocok untuk destinasi super prioritas. Likupang tidak boleh dibangun dengan logika persampahan lama. Jika negara serius menjadikan Likupang sebagai wajah pariwisata nasional, maka standar pengelolaan sampahnya juga harus nasional, bahkan internasional.

Pertama, Likupang perlu protokol "pariwisata tanpa sampah tercecer". Setiap pantai, homestay, restoran, warung, kapal wisata, area parkir, dan titik kunjungan harus memiliki standar kebersihan yang jelas. Bukan sekadar tempat sampah, tetapi sistem: pemilahan, pengangkutan, pencatatan, pengolahan, dan pengawasan.

Kedua, desa-desa wisata di sekitar Likupang harus diperkuat sebagai aktor utama. Sampah tidak bisa hanya diurus dari kantor kabupaten. Desa Pulisan, Marinsow, Kinunang, dan desa-desa pesisir lain harus menjadi garda depan. Bank sampah desa harus hidup. BUMDes harus dilibatkan. Koperasi lokal bisa menjadi pengelola rantai nilai sampah. Sampah plastik dapat masuk ke daur ulang. Sampah organik dapat menjadi kompos atau pakan maggot. Sampah residu harus ditekan sekecil mungkin.

Ketiga, pelaku pariwisata harus ikut memikul tanggung jawab. Hotel, resort, restoran, operator kapal, pengelola pantai, penyelenggara event, dan biro perjalanan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari keindahan alam. Mereka harus menjadi penjaga alam itu sendiri. Setiap izin usaha pariwisata semestinya disertai kewajiban pengelolaan sampah. Setiap event wisata harus punya rencana pengurangan sampah. Setiap kapal wisata harus membawa kembali sampahnya. Setiap pelaku usaha harus mengurangi plastik sekali pakai.

Keempat, perlu integrasi Bunaken–Manado–Likupang dalam pengendalian sampah laut. Arus laut tidak membaca peta administrasi. Karena itu, kebijakan sampah laut harus lintas kabupaten/kota. Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan kawasan pesisir sekitarnya perlu duduk bersama. Sungai dan drainase yang bermuara ke laut harus dipasangi sistem penahan sampah. Pelabuhan harus diawasi. Pasar pesisir harus ditata. Permukiman nelayan harus mendapat fasilitas pengelolaan sampah yang layak.

Kelima, gerakan perubahan perilaku harus masuk ke sekolah, rumah ibadah, kampus, dan komunitas. Sampah bukan hanya masalah teknis. Ia juga masalah etika. Orang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena belum tumbuh rasa malu ekologis. Di negara kepulauan, membuang sampah ke sungai sama dengan mengirim racun ke laut. Membuang plastik ke pantai sama dengan menampar wajah sendiri sebagai bangsa maritim.

Di titik ini, tesisnya menjadi jelas: laut bukan tong sampah Republik.

Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negara kepulauan. Kita bicara tentang poros maritim, ekonomi biru, kedaulatan laut, pariwisata bahari, dan kejayaan maritim. Tetapi semua kata besar itu akan kehilangan wibawa jika laut kita tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Tidak ada martabat maritim di atas laut yang penuh plastik. Tidak ada ekonomi biru di atas pantai yang kotor. Tidak ada pariwisata kelas dunia jika wisatawan harus berenang bersama sampah sachet, botol plastik, dan styrofoam.

Likupang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena ia masih berkembang, standarnya masih bisa dibentuk. Karena ia sedang menjadi perhatian nasional, dukungan anggaran dan kebijakan masih bisa diarahkan. Karena masyarakatnya masih dekat dengan laut, partisipasi sosial masih bisa diperkuat. Dan karena statusnya super prioritas, negara tidak punya alasan untuk membiarkan Likupang tumbuh dengan sistem persampahan yang biasa-biasa saja.

Kunjungan Mahasiswa Doktoral IPDN ke Likupang memberi pelajaran penting bagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, pidato, atau proyek fisik. Pemerintahan diuji oleh hal-hal konkret: apakah sampah terangkut, apakah pantai bersih, apakah desa punya sistem, apakah warga terlibat, apakah pelaku usaha patuh, apakah data tersedia, apakah pengawasan berjalan, apakah laut terlindungi.

Di situlah pariwisata bertemu tata kelola. Di situlah lingkungan hidup bertemu pemerintahan. Di situlah keindahan alam bertemu disiplin negara.

Likupang tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia tidak boleh hanya menjadi etalase resort dan promosi. Ia harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, ruang ekonomi nelayan, ruang budaya Minahasa Utara, dan ruang ekologis yang sehat. Pariwisata yang baik bukan pariwisata yang menggusur masyarakat dari lautnya sendiri, melainkan pariwisata yang membuat masyarakat lebih sejahtera karena lautnya dijaga.

Karena itu, agenda pengelolaan sampah di Bunaken dan Likupang harus naik kelas menjadi agenda strategis pariwisata nasional. Bukan sekadar program dinas. Bukan sekadar kerja bakti. Bukan sekadar lomba kebersihan. Tetapi gerakan pemerintahan yang terukur: ada target, ada data, ada anggaran, ada kelembagaan, ada sanksi, ada insentif, ada pendidikan publik, dan ada evaluasi berkala.

Jika sampah laut bisa dikendalikan, Bunaken akan tetap menjadi kebanggaan dunia bawah laut Indonesia. Jika Likupang mampu membangun pariwisata bersih sejak awal, ia akan menjadi contoh bahwa destinasi super prioritas tidak hanya berarti super indah, tetapi juga super tertata. Dan jika Sulawesi Utara mampu menghubungkan konservasi, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah, maka ia dapat menjadi model nasional bagi pembangunan pariwisata kepulauan.

Pada akhirnya, martabat negara kepulauan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lautnya, tetapi oleh seberapa serius ia menjaga laut itu dari sampahnya sendiri.

Indonesia tidak kekurangan pantai indah. Indonesia kekurangan disiplin untuk merawatnya.

Likupang, Bunaken, dan seluruh pesisir Nusantara sedang menunggu jawaban itu.rel

Kaca Jendela Rumah Dinas Wakil Bupati Deli Serdang Pecah, Polisi Selidiki Dugaan Tembakan

admin — Tue, 16 Jun 2026 22:32:00 +0700+0700

Deli Serdang — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang masih menyelidiki penyebab pecahnya kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo. Hingga Selasa, 16 Juni 2026, polisi belum menyimpulkan penyebab kerusakan maupun mengungkap pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa itu diketahui pada Minggu malam, 14 Juni 2026. Saat kembali ke rumah dinas setelah menghadiri kegiatan pesta rakyat di Kecamatan STM Hulu, Lom Lom menemukan pecahan kaca berserakan di lantai kamar tidurnya.

Menurut Lom Lom, terdapat lubang pada kaca jendela yang mengarah pada dugaan adanya benda yang mengenai kaca dari luar bangunan.

"Praduga adalah ditembak dari luar," kata Lom Lom saat mendampingi petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Senin, 15 Juni 2026.

Ia mengaku mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah menemukan pecahan kaca, ia berupaya mencari kemungkinan adanya proyektil atau benda lain yang menyebabkan kerusakan. Namun hingga saat itu tidak ditemukan barang yang diduga menjadi penyebab pecahnya kaca.

Lom Lom mengatakan jendela yang rusak berada tepat di samping tempat tidur yang biasa digunakannya.

"Kebetulan jendela itu bersebelahan dengan tempat tidur saya," ujarnya.

Setelah menemukan kerusakan tersebut, Wakil Bupati melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Tim Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Tim Identifikasi dan Forensik (INAFIS) kemudian melakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan menelusuri penyebab peristiwa tersebut.

Penyidik saat ini masih mendalami sejumlah kemungkinan, termasuk dugaan adanya proyektil yang mengenai kaca. Polisi belum memastikan apakah kerusakan itu disebabkan oleh tembakan atau faktor lain.

Hingga berita ini ditulis, pihak Humas Polresta Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan hasil penyelidikan.

Kepolisian menyatakan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti pecahnya kaca dan menelusuri ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Dugaan penembakan masih bersifat sementara dan menunggu hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.

Rico Waas Lepas Peserta Fun Walk MUI Medan, Semarakkan Pekan KHAS 2026

admin — Tue, 16 Jun 2026 21:49:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai rangkaian Pekan Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) Tahun 2026, di Jalan Mesjid Raya, Selasa (16/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Rico Waas mengapresiasi MUI Kota Medan yang menghadirkan Fun Walk sebagai salah satu agenda baru dalam penyelenggaraan Pekan KHAS tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi inovasi positif yang tidak hanya menyemarakkan acara, tetapi juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

"Yang terpenting hari ini kita semua sehat, berbahagia, dan menikmati kegiatan bersama. Mudah-mudahan Fun Walk ini membawa berkah dan Pekan KHAS MUI Kota Medan semakin maju dan semakin baik ke depannya," kata Rico Waas saat melepas peserta Fun Walk didampingi Anggota DPR RI Musa Rajekshah dan Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum.

Selain mengajak masyarakat untuk aktif berolahraga, Rico Waas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan konsep yang lebih beragam sehingga semakin diminati masyarakat setiap tahunnya.

Menurutnya, kehadiran Fun Walk menjadi salah satu warna baru dalam Pekan KHAS 2026 yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendukung promosi kegiatan-kegiatan positif yang digagas MUI Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat serta berharap momentum tersebut semakin mempererat kebersamaan dan semangat kebaikan di Kota Medan.

Usai mengikuti Fun Walk, peserta berkesempatan mengikuti pengundian hadiah dengan hadiah utama berupa dua paket umrah. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya, di antaranya sepeda, televisi, dan sejumlah doorprize lainnya yang disambut antusias para peserta.

Pekan KHAS merupakan agenda tahunan MUI Kota Medan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi syariah, promosi produk halal, serta pemberdayaan UMKM. Tahun ini, kegiatan semakin semarak dengan penambahan agenda Fun Walk yang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Rel

Bunda PAUD Kota Medan Airin Rico Waas Hadirkan Keceriaan dalam Program Makanan Tambahan untuk Anak PAUD

admin — Tue, 16 Jun 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Keceriaan terpancar dari wajah ratusan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan di Hotel Grand Kanaya, Senin (15/6/2026). Suasana penuh semangat dan tawa mewarnai kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kota Medan, Ny Airin Rico Waas.

Acara diawali dengan penampilan tarian yang dibawakan anak-anak PAUD. Dengan kostum warna-warni dan gerakan yang lincah, mereka tampil percaya diri di hadapan para tamu undangan. Penampilan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dan menjadi pembuka yang menghangatkan suasana.

Keceriaan anak-anak semakin bertambah saat Bunda PAUD Kota Medan, Airin Rico Waas, secara simbolis menyerahkan makanan tambahan kepada para siswa PAUD. Dengan senyum hangat dan gaya keibuan, Airin menyapa satu per satu anak-anak yang hadir, menciptakan suasana akrab dan penuh kasih.

Dalam sambutannya, Airin Rico Waas menegaskan bahwa program pemberian makanan tambahan bukan sekadar bantuan seremonial, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

"Melalui program pemberian makanan tambahan ini, kita berharap kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat tumbuh sehat, kuat, cerdas, aktif, dan berprestasi," ujar Airin Rico Waas.

Menurut Airin Rico Waas, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga.

"Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memantau tumbuh kembang mereka," kata Airin.

Suasana yang semula formal berubah menjadi semakin hidup ketika Airin Rico Waas mengajak anak-anak berinteraksi melalui kuis berhadiah. Dengan antusias, anak-anak berlomba mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan sederhana yang diberikan. Gelak tawa dan sorak sorai pun pecah ketika para pemenang menerima hadiah langsung dari Bunda PAUD Kota Medan.

Tak hanya membagikan hadiah, Airin juga menyelipkan pesan-pesan sederhana namun bermakna kepada anak-anak.

"Bunda titip pesan, jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi, rajin belajar, rajin olahraga, serta hormati orang tua dan guru agar kelak menjadi anak yang membanggakan," pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa program PMT Tahun Anggaran 2026 merupakan agenda tahunan yang bersumber dari APBD Kota Medan. Program ini akan disalurkan dua kali dalam setahun, yakni pada semester pertama dan semester kedua.

"Sebanyak 65 lembaga PAUD menjadi penerima manfaat program ini dengan total 1.500 anak. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di Kota Medan", jelas Laksamana Putra.

Menurut Laksamana Putra, .elalui kegiatan ini, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak sejak usia dini. Di tengah canda tawa dan keceriaan anak-anak, tersimpan harapan besar akan lahirnya generasi emas Kota Medan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Rel

Dapat Bantuan Dari Pemerintah Pusat, Wakil Wali Kota Medan Desak Jajaranya Bergerak Cepat Mempersiapkan Revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi

admin — Tue, 16 Jun 2026 21:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap desak jajarannya untuk bergerak cepat mempersiapkan segala yang diperlukan demi kelancaran revitalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan.

Hal tersebut ditegaskan Zakiyuddin Harahap saat memimpin rapat lanjutan persiapan pembangunan RSUD Dr Pirngadi Medan, bertempat di Balai Kota, Senin (15/6/2026).

Dihadapan para peserta rapat yang berasal dari Kementerian PUPR dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemko Medan, Zakiyuddin Harahap menginstruksikan jajaranya jangan hanya menunggu bola, namun harus aktif menjemput bola. Sebab menurutnya, sangat sulit mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan RSUD Dr Pirngadi.

"Jangan sia-siakan bantuan ini. Sangat sulit untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat. Begitu anggaran turun, kita harus sudah siap eksekusi," tegas Zakiyuddin Harahap.

Langkah Pemko Medan dalam mendorong renovasi total ini bukan tanpa alasan. Kondisi fisik RSUD Dr. Pirngadi dinilai Zakiyuddin Harahap sudah sangat layak untuk dirombak total demi memberikan pelayanan yang lebih baik dan modern bagi warga Medan.

"Dengan di bangunnya Pirngadi bisa mengurangi kecemasan masyarakat yang sering kali tidak menadapatkan kamar rawat inap,"bilang Zakiyuddin Harahap.

Maka dari itu, pembangunan yang rencananya akan dimulai tahun depan ini, diharapkannya dapat berjalan lancar tanpa ada kendala.

"Pembangunan nanti bersifat multi years, mudah-mudahan berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga masyarakat secepatnya dapat langsung merasakan manfaatnya,"harapnya.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga menyampaikan kesiapan mereka untuk mengejar segala yang diperlukan dalam proses revitalisasi RSUD Dr Pirngadi nantinya. Rel

Satres Narkoba Polrestabes Medan Ringkus Gembong Narkoba, 10.447 Butir Ekstasi, 828 Vape Narkoba, dan Uang Rp 246 Juta Disita

darma — Tue, 16 Jun 2026 19:10:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan narkoba. Kali ini, bandar narkoba yang sudah berulang kali keluar masuk penjara, berhasil diringkus di Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, pada akhir Mei lalu.

Gembong narkoba yang diringkus Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, yakni DH (48) warga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Dari tangannya, petugas menyita 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang Rp.246 juta yang diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba.

Dalam setiap aksinya, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba dan setidaknya tercatat sudah pernah empat kali dipenjara, kerap berpindah – pindah tempat, agar sulit terdeteksi Polisi.

"Dalam satu bulan saja, pelaku ini empat kali berpindah – pindah tempat tinggal. Yang bersangkutan selalu mengontrak rumah di pemukiman padat," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Rafli menambahkan, saat ditangkap di Desa Muliorejo, Sunggal, pelaku tengah bersembunyi di balik mobil yang terparkir di dalam rumah. Pelaku, bahkan sempat menolak menunjukkan dimana narkoba miliknya disimpan. Namun, usai petugas melakukan penyisiran ke beberapa ruangan, petugas akhirnya menemukan narkoba dalam jumlah besar yang disimpan di dalam kardus dan sebuah koper.

"Narkoba disimpan di dalam sebuah ruangan. Narkoba dipasok dari Malaysia dan kami sedang mengejar jaringan pelaku yang lain. Kami tidak akan berhenti sampai di pelaku, karena kami pastikan pelaku ini merupakan bandar," tambah Rafli.

Selain menyita narkoba dan jumlah besar, dari tangan pelaku petugas menyita 3 mobil mewah dan beberapa sepeda motor, yang diduga merupakan uang hasil pencucian uang.

"Kami tidak hanya fokus pada pengembangan kasus narkoba, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) juga sedang kami dalami, akan kami miskinkan. Sesuai arahan Bapak Kapolda Sumut dan Bapak Kapolrestabes Medan, tracing asset milik pelaku narkoba akan kami lakukan. Kami pastikan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, bagaimana pun cara mereka bekerja dan bertransformasi, kami akan ungkap," pungkas Rafli.(W02)

PLN UID Sumut Dorong Kemandirian Generasi Muda Melalui Pelatihan Desain Grafis Dan Pemberdayaan Digital

admin — Tue, 16 Jun 2026 18:52:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus memperkuat komitmen dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Pelatihan Desain Grafis dan Dukungan Peralatan untuk Pemberdayaan Masyarakat Marginal Kota Medan bekerja sama dengan PKBM Anak Sumatera.

Program ini menyasar pemuda dan pemudi usia produktif dari keluarga kurang mampu yang belum bekerja maupun tidak sedang menempuh pendidikan formal. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan desain grafis, pemanfaatan teknologi digital, serta pendampingan kewirausahaan agar mampu meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Sebagai bentuk dukungan nyata, PLN UID Sumatera Utara menyalurkan bantuan berupa 25 unit komputer All-in-One, 1 unit proyektor, modul pembelajaran, dukungan operasional pelatihan, dan pendampingan usaha pascapelatihan.

Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin (15/6/2026) dan turut dihadiri Ketua PKBM Anak Sumatera, Togar Sirait; Manager Aset Properti dan Umum PLN UID Sumatera Utara, Surya Sahputra Sitepu; serta Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kota Medan, Ismail.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa di era transformasi digital. Menurutnya, akses terhadap keterampilan digital saat ini menjadi kebutuhan mendasar agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

"Transformasi digital membuka banyak peluang baru dalam dunia usaha dan ketenagakerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi digital menjadi investasi penting bagi masa depan generasi muda. Melalui program ini, PLN ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan," ujar Mundhakir.

Ia menambahkan, program pemberdayaan ini sejalan dengan komitmen PLN untuk tidak hanya menghadirkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Energi yang kami hadirkan tidak hanya berupa listrik, tetapi juga energi untuk tumbuh, belajar, dan berkarya. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas diri, membangun kemandirian ekonomi, serta menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang terus berkembang," tambahnya.

Ketua PKBM Anak Sumatera, Togar Sirait, menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN yang dinilai memberikan manfaat besar bagi pengembangan kapasitas lembaga pendidikan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan keterampilan bagi generasi muda.

"Dukungan PLN melalui program ini sangat berarti bagi kami. Selain memperkuat sarana pembelajaran, program ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini," ungkap Togar.

Melalui program tersebut, PLN berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi digital masyarakat, memperluas akses pendidikan keterampilan, menekan angka pengangguran, serta mendorong lahirnya pelaku usaha kreatif baru yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Program ini juga sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Berkurangnya Kesenjangan. (C04)

MTQ ke-40 Sumut Resmi Dibuka: Perkuat Ukhuwah, Lahirkan Qari-Qariah Berkelas Nasional

admin — Tue, 16 Jun 2026 18:41:00 +0700+0700

sumut24.co -Deliserdang, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara resmi dibuka pada Senin malam, 15 Juni 2026, pukul 20.45 WIB di Lapangan Astaka Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol dan pembukaan replika Mushaf Al-Qur'an oleh Wakil Menteri Agama RI didampingi Gubernur serta jajaran pimpinan daerah, berlangsung aman dan khidmat.

Mengusung semangat "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Langkah Menuju Kolaborasi Sumut Berkah", ajang ini diikuti oleh 1.109 peserta yang tergabung dalam 38 kafilah. Jumlah tersebut meliputi perwakilan dari 28 kabupaten, 7 kota, serta 3 kelompok khusus yakni Perguruan Tinggi, Polda Sumatera Utara, dan PTPN. Selama 10 hari ke depan, mereka akan bersaing dalam 8 cabang lomba dan 25 golongan penilaian.

Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa sebanyak 56 juara terbaik yang terpilih nantinya akan membawa nama Sumatera Utara pada MTQ Nasional 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Dukungan penuh diberikan oleh pemerintah daerah dengan pemberian hadiah istimewa: Gubernur Sumatera Utara menyerahkan 10 paket perjalanan ibadah umrah, ditambah 2 paket lagi dari Wakil Menteri Agama RI bagi peserta berprestasi tertinggi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Agama RI menegaskan makna lebih luas dari kegiatan ini. "MTQ bukan sekadar ajang lomba membaca suci Al-Qur'an, melainkan sarana mempersatukan umat, membangun karakter bangsa, serta menanamkan nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, momen ini menjadi langkah strategis untuk memperluas syiar Islam, membumikan ajaran Al-Qur'an, serta mencetak qari dan qariah andalan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting turut hadir memeriahkan acara, antara lain Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, rektor perguruan tinggi, tokoh adat dan agama, serta qari internasional Muhammad Zian Fachrezi dari NTB. Dalam tausiahnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengingatkan agar kolaborasi dalam membangun daerah senantiasa didasari pada nilai kebenaran dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bupati Asahan turut menyambut positif pelaksanaan MTQ ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat efektif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an sekaligus membentuk pribadi yang berakhlak mulia.

Diharapkan, rangkaian kegiatan ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mempererat persaudaraan serta memperkuat komitmen bersama dalam mengamalkan ajaran Al-Qur'an demi kemajuan Sumatera Utara yang lebih berkah dan sejahtera. (dre)

Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan

admin — Tue, 16 Jun 2026 16:35:00 +0700+0700

MEDAN — Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multi-utility pole) untuk menata kabel udara semrawut di Kota Medan — satu tiang tunggal yang menampung jaringan listrik PLN, telekomunikasi, dan penerangan jalan dalam zona vertikal terpisah, Minggu 16 Juni 2026.

Usulan ini muncul di tengah komitmen Pemko Medan menata sekitar 25 ruas jalan dari kabel semrawut sepanjang 2026, menjelang Medan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI akhir Juni 2026.

Kabel semrawut bukan sekadar soal estetika. Di Medan Estate, Deli Serdang, mahasiswa Luthfi Hakim Fauzie menjadi korban terjerat kabel menjuntai pada Februari 2024. Kasus serupa berulang di banyak kota — di Bandung seorang pemotor meninggal dunia akibat lehernya tersangkut kabel pada 2024, dan di Jakarta seorang pengemudi ojek online tewas terkena kabel melintang.

"Korban sudah berjatuhan, termasuk di Medan. Tiang utilitas bersama bisa jadi solusi cepat dan rapi untuk ruas yang belum ekonomis ditanam — dan sekalian menata kabel listrik PLN, bukan cuma kabel internet," kata MP.

Konsep ini, menurut MP, sudah terbukti di berbagai negara: di Nairobi (Kenya) perusahaan listrik menyewakan tiang ke operator telekomunikasi, model joint use lazim di Amerika Serikat, sementara Kaohsiung (Taiwan) dan Singapura mengembangkan smart pole.

MP menilai skema ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Sebagian pengelolaan tiang dapat dipercayakan kepada BUMD Kota Medan, dengan pendapatan sewa dari operator kembali ke kas daerah.

"Kalau sebagian dikelola BUMD, sewa dari operator jadi PAD. Skemanya non-CAPEX — tak membebani APBD," ujarnya.

MP menegaskan dirinya berperan sebagai praktisi dan penghubung antar-pihak, bukan operator maupun pemasok, dengan pendekatan bertahap mulai dari ruas percontohan.Rel

Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi

admin — Tue, 16 Jun 2026 14:48:00 +0700+0700

BALI — Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang berlangsung di Sunset 100 Kuta, Bali, pada 15-16 Juni 2026 kembali memberikan kepercayaan kepada H. Erman Suparno untuk memimpin organisasi para alumni haji tersebut.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPHI periode 2026-2031 dan ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua PW IPHI Sumatera Utara, H. Rahudman Harahap, didampingi tujuh anggota pimpinan sidang lainnya pada Senin malam (15/6).
Keputusan yang diambil secara aklamasi itu mendapat sambutan hangat oleh sekitar 300 peserta muktamar perwakilan 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Dukungan bulat tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap kepemimpinan Erman Suparno yang dinilai berhasil menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat eksistensi IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji Indonesia.

Usai memimpin jalannya sidang, Rahudman Harahap menyampaikan bahwa Erman Suparno merupakan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, serta komitmen kuat dalam membangun organisasi.

"Bapak H. Erman Suparno adalah sosok yang tepat untuk kembali memimpin IPHI. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta terus mengingatkan bahwa kemabruran haji harus diwujudkan dalam pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara," ujar Rahudman.

Mantan Wali Kota Medan itu menilai tantangan organisasi ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan kepemimpinan yang mampu menjaga kekompakan internal sekaligus memperkuat peran IPHI di tengah masyarakat.

"IPHI harus tetap menjadi rumah besar bagi seluruh haji Indonesia. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki H. Erman Suparno, kami optimistis organisasi ini akan semakin maju, semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan umat," katanya.

Sementara itu, H. Erman Suparno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin DPP IPHI periode 2026-2031. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk memperkuat IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji sekaligus organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral dalam pembangunan umat.

Selain pemilihan Ketua Umum, Muktamar VIII IPHI di Bali ini juga membahas berbagai agenda strategis organisasi, mulai dari evaluasi program kerja, penyusunan arah kebijakan organisasi, hingga perumusan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan keumatan di masa mendatang.

Erman menjelaskan bahwa IPHI memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai wadah silaturahmi para haji dan hajjah serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Karena itu, seluruh program organisasi harus berlandaskan nilai-nilai moral, akhlak, dan kemabruran haji yang diwujudkan dalam aksi nyata.

"Sebagai organisasi para haji, seluruh program yang dijalankan harus berangkat dari nilai-nilai kemabruran haji. IPHI tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Untuk periode kepengurusan mendatang, Erman menegaskan bahwa IPHI akan memfokuskan program kerja pada sejumlah isu strategis keumatan yang dinilai mendesak. Di bidang ekonomi, IPHI akan mendorong penguatan ekonomi umat melalui pengembangan sektor keuangan syariah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, organisasi juga akan memberikan perhatian terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melibatkan potensi masyarakat di berbagai daerah.

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Erman, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak, dan bermoral merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.

"Kami ingin IPHI ikut berperan dalam melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan akhlak yang baik. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan umat," katanya.

"Kemabruran haji harus tercermin dalam tindakan nyata. Para haji harus hadir sebagai perekat persatuan, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erman juga mengingatkan kontribusi historis IPHI dalam mendorong pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurutnya, IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar urusan haji dan umrah ditangani secara lebih fokus melalui lembaga khusus guna menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar persoalan haji ditangani secara khusus. Alhamdulillah usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan pemerintah sehingga lahir kebijakan yang memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa IPHI memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan pemikiran strategis bagi umat dan bangsa," ungkapnya.

Terpilihnya kembali H. Erman Suparno secara aklamasi diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkokoh peran IPHI sebagai organisasi yang menjembatani silaturahmi, pengabdian, dan pemberdayaan umat.

Keputusan yang ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin H. Rahudman Harahap tersebut sekaligus menegaskan komitmen IPHI untuk terus menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai kemabruran haji sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.rel

Aksi Damai AMPB di Asahan Berjalan Aman, Pemkab dan DPRD Sampaikan Jawaban Positif Soal Perbaikan Jalan

admin — Tue, 16 Jun 2026 10:25:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Asahan, Senin (15/6/2026). Keamanan dan ketertiban selama jalannya kegiatan terjamin berkat sinergi kuat antara jajaran Satpol PP Kabupaten Asahan dan kepolisian dari Polres Asahan.

Dalam orasi dan pernyataan tertulisnya, massa menyampaikan harapan utama agar pemerintah daerah segera mempercepat proses pengaspalan jalan penghubung antar-desa di wilayah Kecamatan Bandar Pulau. Jalan yang kondisinya masih banyak yang rusak tersebut dinilai menghambat kelancaran transportasi warga serta menurunkan potensi pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Di Kantor Bupati, perwakilan AMPB diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Mohammad Azmy Ismail, didampingi Kepala Dinas PUTR, Agus Jaka Putra Ginting. Dalam pertemuan itu, dijelaskan bahwa rencana perbaikan dan pengaspalan jalan di wilayah Bandar Pulau sudah masuk dalam rencana anggaran tahun berjalan. Pengerjaannya ditargetkan akan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.

Selanjutnya, rombongan perwakilan melanjutkan audiensi ke Gedung DPRD Asahan. Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane beserta jajaran pimpinan dan anggota dewan menyambut baik aspirasi tersebut. Mereka menyatakan siap mengawal pelaksanaan kegiatan ini serta akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama instansi teknis untuk memastikan jalan tersebut menjadi prioritas pembangunan.

Sepanjang kegiatan, petugas gabungan menerapkan pendekatan yang humanis dan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Berkat kerja sama yang baik antara pengunjuk rasa dan aparat, seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan tanpa insiden hingga selesai sekitar pukul 14.20 Wib, di mana massa membubarkan diri secara teratur.

"Pengamanan tetap kami laksanakan secara berwibawa namun tetap mengedepankan rasa kemanusiaan, agar aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan lingkungan tetap kondusif," ujar perwakilan Satpol PP Kabupaten Asahan. (tec)

Saat Sosper No 7/2024, Modesta Marpaung SKM S Keb Sahuti dan Beri Solusi Terkait Aspirasi Warga

admin — Tue, 16 Jun 2026 02:49:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terkait kebersihan. Modesta Marpaung mengajak masyarakat Medan agar peduli kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Ajakan itu disampaikan Modesta Marpaung SKM saat melakukan Sosper ke VI Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan, sesi I di Jl Seulawah Gg Kelabu, Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Minggu (14/6/2026) pagi.

Pada kesempatan itu, dihadapan ratusan konstituen, Modesta Marpaung memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Perda Persampahan. Disebutkan, sampah dapat menguntungkan bila dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi bahaya jika dibuang sembarangan.

Untuk itu kata Modesta, masyarakat supaya mewadahi dan memilah sampah mulai rumah. Dengan begitu, sampah dapat dikumpul dijual baik itu langsung ke botot maupun melalui Bank Sampah.

Dan apabila sampah dibuang sembarangan atau ke parit, dapat menimbulkan berbagai penyakit dan saluran parit tumpat, terjadi genangan air bahkan banjir.

Untuk itu kata Modesta, supaya masyarakat dapat mewadahi sampah masing masing. Menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan membuang sampah sembarangan sangat berakibat fatal.

Di hari yang sama, Modesta juga menggelar Sosper yang sama di Jl Surya Komplek Krakatau Garden, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (14/6/2026) sore. Di Sosper sesi ke II ini, Modesta terus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan.

"Kebersihan sangat penting guna mendapatkan kesehatan. Dan kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Maka itu ayo peduli kebersihan. Kita dukung program Pemko Medan," sebut Modesta.

Pada kesempatan itu Modesta banyak menerima keluhan terkait fasilitas pendukung masalah pengumpulan sampah. Modesta berharap kepada Kepling, Lurah dan Camat tetap melakukan kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terutama pengadaan sarana tempat sampah.

Seperti diketahui, adapun Perda yang disosialisasi yakni Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan itu dilakukan perubahan pada Pasal 1, 7, 13, 14, 15, 30 dan 32. Ditetapkan di Medan 17 September 2024 oleh Walikota Medan M Bobby Afif Nasution.

Dalam perubahan itu seperti di Pasal 30 agar Camat diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis tentang pengelolaan persampahan ke Dinas paling sedikit 1 x dalam 3 bulan. Laporan itu, jumlah dan sumber sampah. Pengurangan, penanganan dan pemanfaatan serta sistem pengelolaan sampah di daerahnya.

Sementara itu dalam Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan tetap memiliki sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar Perda.

Bahkan, Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 sudah jelas disebutkan pada BAB XVI, ada ketentuan pidananya yakni pada pasal (1) berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 ini memiliki 37 pasal dan XVII BAB.

Sedangkan pada Pasal 13 disebutkan, agar Pemko Medan diwajibkan melakukan pelatihan dan pembinaan bidang pengelolaan persampahan. (R02)

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

darma — Tue, 16 Jun 2026 02:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik perlu terus bertransformasi menuju sistem yang lebih responsif, cepat, dan dapat diakses selama 24 jam tanpa libur, terutama untuk layanan administrasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurut Imanuel Tarigan, masih banyak urusan administrasi publik yang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jam pelayanan, hari libur, maupun prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Kondisi tersebut sering kali berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya yang memerlukan dokumen dan pelayanan administratif secara cepat.

"Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pelayanan terhenti karena jam kerja atau hari libur, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pelayanan publik bergerak menuju sistem 24 jam yang didukung teknologi digital dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Imanuel Tarigan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan pelayanan publik selama 24 jam tidak selalu berarti seluruh pegawai bekerja tanpa henti, melainkan melalui pengaturan sistem kerja bergiliran (shift), digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pusat layanan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.

Imanuel Tarigan menilai bahwa era transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan efisien. Berbagai layanan administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, hingga layanan informasi publik dapat diakses secara berkelanjutan tanpa dibatasi oleh waktu dan hari kerja.

"Negara yang maju adalah negara yang mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat kapan saja rakyat membutuhkannya. Pelayanan publik yang tersedia 24 jam bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan pasti," tambahnya.

Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, memperkuat integrasi data, serta membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini mengganggu kinerja masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan secara signifikan.

"Pelayanan publik yang hadir 24 jam adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah rakyat dilayani, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara." ujar
Imanuel Tarigan Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual.(W02)

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Asahan Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Purnawirawan Polri

admin — Tue, 16 Jun 2026 02:22:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegiatan bakti sosial berupa bedah rumah. Kegiatan yang sarat makna ini digelar di Jalan Elang Gang Bersama Nomor 42, Lingkungan VII, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, pada Senin (15/6/2026).

Rumah yang direnovasi adalah milik almarhum Aipda (Purn) Finonda Sipahutar, yang kini dihuni oleh putrinya, Taruli Br. Sipahutar. Bantuan ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan wujud nyata kepedulian dan penghargaan Polri kepada keluarga besar institusi, sekaligus bukti perhatian bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.

Proses dimulai secara resmi dengan peletakan batu pertama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. Turut mendampingi dalam momen penuh kehangatan itu adalah Kasat Reskrim, Kapolsek Kisaran Timur, Lurah Lestari, Kepala Lingkungan setempat, serta warga sekitar dan keluarga penerima bantuan.

Kapolres menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang tidak hanya bersifat seremonial, namun lebih mengutamakan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Semoga setelah selesai nanti, rumah ini menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi keluarga ini," ujarnya.

Rencana renovasi dijadwalkan berlangsung selama sekitar dua minggu. Seluruh proses akan diawasi agar hasilnya sesuai standar dan bisa segera dimanfaatkan penghuninya.

Kehadiran program ini disambut sukacita oleh keluarga Taruli dan warga sekitar. Banyak yang menyampaikan apresiasi mendalam, merasa keberadaan Polri terasa sangat dekat dan peduli.

Dimomen Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Asahan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengamalkan nilai kemanusiaan, melayani dengan sepenuh hati, serta mewujudkan Polri yang Presisi, dekat, dan dicintai oleh segenap lapisan masyarakat. (tec)

Berawal dari Temuan Etomidate, Polres Asahan Ungkap Penyimpanan Ratusan Gram Narkoba di Kisaran

admin — Tue, 16 Jun 2026 01:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisian pada pengungkapan peredaran narkotika dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan melaksanakan operasi penggerebekan pada dini hari Minggu, 7 Juni 2026, yang berujung pada pengamanan tersangka dan penyitaan barang bukti bernilai cukup tinggi.

Operasi ini didorong oleh informasi yang disampaikan warga mengenai adanya aktivitas transaksi mencurigakan di salah satu tempat hiburan malam setempat. Menanggapi laporan tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan Effendi, S.H segera mengerahkan tim untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan rahasia.

Langkah awal membuahkan hasil saat petugas menangkap tiga orang pria berinisial R (24), MSA (20), dan MP (20) yang kedapatan sedang melakukan pertukaran barang terlarang. Di lokasi penangkapan, polisi mengamankan ekstasi dengan berat kotor 4,09 gram serta tujuh butir etomidate dengan merek yang beredar di kalangan pengguna. Sebagai alat bukti pendukung, dua unit telepon genggam juga turut disita.

Berdasarkan keterangan ketiga pelaku, penyelidikan kemudian dikembangkan untuk melacak asal pasokan barang tersebut. Jejak informasi mengarah pada kediaman seorang pria berinisial I (53) yang beralamat di Jalan Ir H. Juanda Gang Keluarga, Kelurahan Lestari. Saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, petugas menemukan persediaan narkotika dalam jumlah yang jauh lebih banyak.

Dari rumah itu, berhasil disita sabu seberat sekitar 186,97 gram, 210 butir ekstasi dengan berat kotor 73,74 gram, ganja seberat 1,94 gram, serta 12 butir pil jenis Happy Five. Selain itu, polisi juga mengamankan perlengkapan yang diduga dipakai untuk mengemas dan menjual barang haram, beserta uang tunai senilai Rp500 ribu yang diduga merupakan keuntungan dari transaksi.

Tersangka I mengaku mendapatkan pasokan narkotika dari seseorang bernama A, yang saat ini masih menjadi sasaran pencarian tim kepolisian. AKP Gunawan Effendi, Senin (15/6/2026) menegaskan bahwa penyelidikan masih terus diperdalam guna memutus mata rantai jaringan peredaran yang lebih luas.

Saat ini seluruh tersangka dan barang bukti telah dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan segala hal yang mencurigakan terkait narkotika melalui layanan darurat 110 demi menjaga lingkungan tetap aman dan bersih. (tec)

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,

admin — Tue, 16 Jun 2026 01:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan sekaligus melepas petugas pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin pagi (15/6/2026) pukul 09.00 Wib.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, perwakilan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Asahan, Rahmat Gustiar, S.Si., M.Si menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 bertujuan utama menyediakan data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data ini nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi serta struktur usaha di seluruh wilayah Kabupaten Asahan, sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang lebih tepat sasaran.

"Melalui sensus ini, kita ingin membangun dasar informasi yang kuat guna mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing," ujar Rahmat.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BPS Kabupaten Asahan telah menyiapkan sebanyak 654 petugas yang telah mengikuti pelatihan intensif selama periode 1 hingga 13 Juni 2026. Rinciannya meliputi 567 Petugas Pencacah Lapangan, 83 Petugas Pemeriksa Lapangan untuk pendataan umum, serta 4 petugas khusus yang menangani usaha besar. Seluruh petugas diharapkan bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.

Pendataan di lapangan akan dimulai hari ini, 15 Juni 2026, dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan target menjangkau 321.757 unit yang terdiri dari rumah tangga dan unit usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan. Kepala BPS juga memohon dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar petugas dapat memperoleh akses yang mudah serta data yang disampaikan bersifat benar, lengkap, dan jujur.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa hasil sensus ini memiliki peran sangat penting sebagai acuan utama dalam menyusun arah dan program pengembangan perekonomian daerah. "Data yang akurat akan membantu kita merumuskan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan cara mengoptimalkan potensi dunia usaha yang ada di Asahan," tegasnya.

Bupati juga berpesan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menginstruksikan kepada para camat untuk segera menyampaikan informasi ini kepada kepala desa dan kepala dusun agar dapat memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran pendataan di lapangan.

Acara dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan simbolis, mulai dari penyematan perlengkapan kepada perwakilan petugas oleh Bupati, penandatanganan piagam komitmen bersama oleh unsur pimpinan daerah, Kepala BPS, dan instansi terkait, hingga pelaksanaan pencacahan percobaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, aman, dan lancar, serta ditutup sekitar pukul 10.30 Wib. Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Asahan di masa mendatang. (dre)

KH. Akhmad Khambali: Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil

admin — Mon, 15 Jun 2026 23:00:00 +0700+0700

Medan - Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan efek berantainya terhadap harga kebutuhan pokok.

KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.
Menurut beliau, apabila tidak diantisipasi dengan baik, kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan usaha kecil, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Solusi dan Langkah Strategis untuk Bangsa Indonesia

KH. Akhmad Khambali menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi rakyat kecil, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Harga BBM dan Energi Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran Program subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil.
3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UMKM harus menjadi prioritas utama melalui kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar digital.
4. Menekan Biaya Distribusi Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan tata kelola distribusi agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang tetap stabil.
5. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif Investasi yang masuk harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serta menjaga stabilitas harga pangan.
7. Mendorong Gerakan Ekonomi Gotong Royong Pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi ekonomi berbasis gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

KH. Akhmad Khambali menegaskan bahwa tantangan ekonomi global harus dijawab dengan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global jangan sampai menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling menanggung beban.

Negara harus hadir dengan solusi nyata, perlindungan sosial yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, masyarakat harus terus meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan semangat gotong royong sebagai modal besar kebangkitan bangsa Indonesia."

"Bangkit Bersama, Kuatkan Ekonomi Rakyat, Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Sejahtera."

KH. Akhmad Khambali, SE., MM.
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara

Soal Fasum Cotempo, Ketua Komisi IV Diduga Diintervensi Politik

admin — Mon, 15 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency dan Contempo, Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.

Dugaan tersebut mencuat karena hingga kini dua tembok yang berada di kawasan perumahan itu belum juga dibongkar, padahal berdasarkan dokumen pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), area tersebut telah resmi menjadi aset Pemko Medan.

Perwakilan Hansin, pemilik lahan yang berada di kawasan Contempo dan Contempo Regency, mengaku heran atas lambannya penertiban bangunan tersebut. Menurutnya, status PSU di kawasan itu sudah jelas diserahkan kepada Pemko Medan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran.

"Kalau sudah menjadi aset Pemko Medan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran. Apalagi sudah ada surat peringatan berulang kali dan surat dari Wali Kota untuk melakukan penertiban," ujarnya saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Medan, Senin (15/6).

Dalam peninjauan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri, serta OPD terkait, lurah, kepala lingkungan Kelurahan Titi Kuning, dan perwakilan Contempo, Boydo Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Lailatul Badri menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan harus segera dilaksanakan. Ia meminta Pemko Medan menindaklanjuti hasil pembahasan pansus dengan melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA).

Dua bangunan yang menjadi sorotan adalah tembok penghalang akses jalan dan taman berbentuk huruf "L" yang diduga berdiri di atas fasilitas umum sehingga menghambat akses menuju lahan milik warga.

Komisi IV menilai keberadaan bangunan tersebut tidak hanya mengganggu akses publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan tata ruang.

Berdasarkan Surat Peringatan III Satpol PP Kota Medan Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026, pemilik bangunan telah diperintahkan membongkar sendiri tembok dan taman yang berada di atas DAMIJA dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga kini perintah tersebut belum juga dijalankan.

"Kasatpol PP Kota Medan harus berani menegakkan Perda karena sudah tiga kali surat peringatan dikeluarkan, tetapi belum ada tindakan nyata," ujar salah seorang pihak yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta Satpol PP melakukan penertiban karena surat teguran I, II dan III yang diterbitkan sebelumnya tidak diindahkan.

Polemik ini semakin menjadi perhatian karena PSU Perumahan Contempo Regency telah resmi diambil alih Pemko Medan. Berdasarkan berita acara pengambilalihan, aset yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang berhak menguasai maupun menghalangi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan umum.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Pansus Aset DPRD Medan karena berkaitan dengan penyelamatan aset daerah yang masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi IV DPRD Medan mendatangi lokasi akses menuju lahan milik Felix yang diwakili Hansin. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa akses jalan yang ada saat ini tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga tembok di kawasan Contempo dinilai menjadi objek terdekat yang harus ditertibkan guna membuka akses jalan.

Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak belum memberikan sikap tegas terkait waktu pembongkaran. Ia hanya menyatakan akan mempelajari hasil kunjungan lapangan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya intervensi politik yang menyebabkan proses penertiban aset Pemko Medan berjalan lamban, meskipun status aset, rekomendasi pansus, surat peringatan Satpol PP hingga instruksi penertiban dari pemerintah telah diterbitkan.

Sementara itu, Hansin menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila tidak ada kepastian hukum. Ia mengaku siap melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna memperoleh kepastian hukum terkait pembukaan akses jalan dan penertiban bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah.

"Pemerintah harus tegas. Kalau aset itu milik Pemko Medan, maka seluruh rekomendasi dan surat penertiban harus dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pihak tertentu," tegasnya.r/01