Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Lepas Purna Tugas AKP Kenborn Sinaga, Pengabdian Puluhan Tahun Diapresiasi Lewat Tradisi Pedang Pora

admin — Thu, 02 Jul 2026 18:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai Lapangan Apel Polres Padangsidimpuan saat jajaran kepolisian menggelar upacara pelepasan purna tugas Kasi Pengawasan (Kasiwas) Polres Padangsidimpuan, AKP Kenborn Sinaga, S.H., pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian AKP Kenborn Sinaga selama bertugas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polres Padangsidimpuan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Padangsidimpuan Ny. Sarah Wira Prayatna, Wakapolres Padangsidimpuan Kompol Parlindungan Panjaitan, para Pejabat Utama (PJU), para perwira, personel Polres Padangsidimpuan, serta pengurus Bhayangkari Cabang Padangsidimpuan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan pengalungan bunga kepada AKP Kenborn Sinaga oleh Kapolres Padangsidimpuan sebagai simbol penghormatan atas masa bakti yang telah dijalani. Selanjutnya, prosesi tradisi Pedang Pora menjadi momen istimewa yang mengiringi langkah AKP Kenborn Sinaga menuju masa purnabakti.

Dalam sambutannya, AKP Kenborn Sinaga menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan personel Polres Padangsidimpuan yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh rekan-rekan. Tanpa dukungan dan kebersamaan yang terjalin selama ini, saya tidak mungkin dapat menjalankan tugas hingga memasuki masa purna bakti. Saya juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja," ungkapnya.

Sementara itu, dalam arahannya, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada AKP Kenborn Sinaga yang telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan integritas selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Menurut Kapolres, sosok AKP Kenborn Sinaga merupakan teladan yang patut dicontoh oleh seluruh personel, terutama dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

"Hari ini kita tidak hanya melepas seorang anggota yang memasuki masa purna tugas, tetapi juga memberikan penghormatan kepada sosok yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk institusi Polri. AKP Kenborn Sinaga adalah panutan dan role model bagi seluruh personel Polres Padangsidimpuan. Dedikasi, loyalitas, serta integritas beliau menjadi warisan berharga yang harus terus kami teladani. Atas nama keluarga besar Polres Padangsidimpuan, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pengabdian yang telah diberikan. Meski telah memasuki masa purnabakti, silaturahmi tidak boleh terputus. Pintu Polres Padangsidimpuan akan selalu terbuka untuk Bapak," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Kapolres juga mengingatkan bahwa setiap personel Polri pada waktunya akan memasuki masa purnatugas. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh anggota untuk menjadikan perjalanan karier AKP Kenborn Sinaga sebagai motivasi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Prosesi pelepasan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta kegiatan sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan bagi AKP Kenborn Sinaga sebelum resmi meninggalkan tugas kedinasan.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa setiap bentuk pengabdian yang diberikan kepada institusi akan selalu dikenang dan dihargai. Tradisi pelepasan purna tugas tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga simbol penghormatan kepada anggota Polri yang telah menuntaskan amanahnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.zal

Kapolres Padangsidimpuan Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Wujudkan Polri Presisi yang Semakin Dicintai Masyarakat

admin — Thu, 02 Jul 2026 18:01:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar Polres Padangsidimpuan di Lapangan Apel Polres Padangsidimpuan, Rabu (1/7/2026) pagi.

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, unsur TNI-Polri, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, pimpinan BUMN dan perbankan, hingga para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung jalannya prosesi yang menjadi puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, unsur Forkopimda, Ketua Bhayangkari Cabang Padangsidimpuan Ny. Sarah Wira Prayatna, Wakapolres Kompol Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., para pejabat utama Polres, pimpinan OPD, tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan, penghormatan kepada Inspektur Upacara, menyanyikan Mars Polri, pemeriksaan pasukan, mengheningkan cipta, pembacaan Tri Brata, amanat Inspektur Upacara, hingga doa bersama.

Barisan peserta upacara terdiri dari personel Polres Padangsidimpuan, personel Polsek jajaran, Sat Samapta, Sat Intelkam, Satreskrim, Satresnarkoba, Bhabinkamtibmas, personel Kodim 0212/TS, POM TNI, Batalyon 123/Rajawali, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta BPBD Kota Padangsidimpuan.

Suasana khidmat semakin terasa ketika seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta dedikasi anggota Polri yang telah mengabdi bagi bangsa dan negara.

Usai pelaksanaan upacara, Polres Padangsidimpuan melaksanakan pemberian piagam penghargaan kepada sejumlah personel yang dinilai berprestasi dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas, profesionalisme, serta kontribusi personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Kapolres Padangsidimpuan juga menerima piagam penghargaan dari Wali Kota Padangsidimpuan, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, serta perwakilan Cipayung Plus sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan kinerja Polres Padangsidimpuan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh insan Bhayangkara agar terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami akan terus membangun Polri yang profesional, modern, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat melalui sinergi bersama seluruh elemen daerah," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan, unsur Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta seluruh stakeholder yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi bersama Polres Padangsidimpuan. Kolaborasi yang kuat menjadi modal utama dalam menciptakan keamanan yang kondusif serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Padangsidimpuan menjadi simbol kuat komitmen Polri untuk terus bertransformasi menuju institusi yang semakin Presisi, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab harapan masyarakat.

Melalui semangat kebersamaan yang terjalin antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan sinergitas yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi menjaga keamanan, ketertiban, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional di Kota Padangsidimpuan.zal

Taman Cadika Jadi Saksi Kekompakan 98 Wali Kota Se-Indonesia Senam Pagi Bersama

admin — Thu, 02 Jul 2026 17:50:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Di saat embun pagi masih setia menggantung di ujung daun, dan matahari perlahan mulai menampakkan sinarnya, suasana di Taman Hutan Kota Cadika Medan telah riuh dan penuh energi.

Ruang terbuka hijau itu menjadi saksi bisu berkumpulnya 98 Wali Kota dari seluruh penjuru Indonesia. Bukan untuk rapat formal, melainkan untuk melebur dalam kebersamaan, membakar semangat kekompakan lewat aksi senam pagi bersama di sela-sela rangkaian Rakernas APEKSI XVIII, Kamis (2/7/2026).

Dengan mengenakan pakaian olahraga, para pemimpin daerah beserta Ketua TP PKK dari masing-masing kota itu tampak kompak mengikuti gerakan demi gerakan senam hingga menciptakan atmosfer keakraban yang begitu kental.

Di sela-sela kegiatan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan sengaja memilih Taman Cadika sebagai lokasi senam untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan berkesan bagi para tamu. Baginya, hutan kota ini bukan sekadar tempat berolahraga, tetapi simbol gaya hidup sehat sekaligus wajah asli keramahan warga Medan.

"Kami ingin para tamu tidak hanya mengikuti agenda sidang atau kegiatan formal saja, tetapi juga merasakan langsung kehangatan masyarakat dan menikmati ruang publik yang dimiliki Kota ini," kata Rico Waas.

Rico Waas berharap momentum kebersamaan di pagi hari yang cerah ini dapat mempererat tali silaturahmi antar kepala daerah sekaligus membawa pulang kesan yang manis tentang ibu kota Sumatera Utara.

"Semoga kebersamaan pagi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membawa kesan baik tentang Kota Medan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengajak para Wali Kota berkeliling taman Cadika untuk menikmati pemandangan hijau yang terbentang luas.

Turut hadir pula dalam kegiatan senam pagi bersama itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ismiralda Wiriya Alrahman. Rel

Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan

admin — Thu, 02 Jul 2026 17:23:00 +0700+0700

sumut24.co - Madina

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik. Aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

"Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan," jelasnya.

Selain menghentikan aktivitas pertambangan, Tim Terpadu juga mengidentifikasi alat berat yang digunakan, memeriksa sarana pendukung operasional, serta mendata berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra menyampaikan, dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat jenis ekskavator, aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara," sebutnya.

Untuk mencegah kembali maraknya aktivitas PETI, Tim Terpadu merekomendasikan penguatan pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah lain yang rawan melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di wilayah Sumut dengan penghentian langsung di lokasi, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.** Rel

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

admin — Thu, 02 Jul 2026 17:20:00 +0700+0700

sumut24.co - Deliserdang

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.

Pada kesempatan itu, Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.

"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.

Bobby juga mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata.

Selain itu, Bobby mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Kabupaten/Kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima porsi bantuan cukup besar.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner setempat.

Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi terhadap arah pembangunan daerah.

Asri Ludin menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini, antara lain dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim, serta pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah.

"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya. Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Deliserdang, termasuk suguhan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara kepada para peserta. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan diisi berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten.

"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.

Melalui forum tersebut, APKASI mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.** Rel

Kejagung Tetapkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN LMI sebagai Tersangka Korupsi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

admin — Thu, 02 Jul 2026 17:08:00 +0700+0700

Jakarta – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menetapkan LMI, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2025–2026.

Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 30 Juni 2026, setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup. Proses penyidikan dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi secara mendalam dengan tetap mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, serta asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hasil penyidikan, LMI yang menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sejak Desember 2024 hingga Maret 2025, kemudian menjadi Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN sejak Maret 2025, diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Penyidik mengungkapkan, pada awal 2025 LMI diduga meminta YCS dan RD mendirikan PT SGI sebagai perusahaan yang digunakan untuk menjual alat makan berupa food tray (ompreng) kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan.

Tidak hanya itu, LMI juga diduga meminta persetujuan kepada SS agar PT SGI dapat menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan tujuan mempermudah proses verifikasi. Setelah tercapai kesepakatan, para calon mitra SPPG disebut diwajibkan membeli food tray dari PT SGI sebagai syarat agar lolos verifikasi.

Setiap pembayaran yang dilakukan calon mitra kepada PT SGI dilaporkan oleh RD kepada LMI. Selanjutnya, LMI diduga memerintahkan verifikator pada Portal MBG untuk menyetujui status kemitraan SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, penyidik menduga LMI memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari penjualan titik SPPG yang disyaratkan dengan pembelian food tray.

Atas perbuatannya, LMI dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik JAM Pidsus menahan tersangka LMI selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya pada Kamis (2/7/2026), menegaskan bahwa proses hukum akan terus dikembangkan sesuai alat bukti yang diperoleh penyidik.rel

Pemkab Deli Serdang dan IWO Perkuat Sinergi melalui Bakti Sosial

admin — Thu, 02 Jul 2026 16:05:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA – Bupati Deli Serdang yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adela Sari Lubis, menghadiri kegiatan Bakti Sosial yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Deli Serdang di Balai Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (2/7/2026).

Dalam sambutannya, Adela Sari Lubis menyampaikan apresiasi kepada IWO Deli Serdang atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Deli Serdang yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang sangat komprehensif ini," ujarnya.

Menurutnya, IWO Deli Serdang telah menunjukkan bahwa insan pers tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi, edukasi, dan kontrol sosial, tetapi juga hadir sebagai penggerak kepedulian sosial melalui aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Ia menambahkan, penyuluhan anti narkoba yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta melahirkan generasi yang sehat dan berdaya saing.

Kepada anak-anak peserta khitanan massal dan lomba mewarnai, Adela berpesan agar tumbuh menjadi generasi yang tangguh, cerdas, dan berbakti kepada orang tua. Sementara kepada anak-anak yatim, ia mendoakan agar kelak menjadi generasi yang sukses dan membanggakan Deli Serdang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendonor darah yang telah menunjukkan kepedulian kemanusiaan dengan membantu sesama.

Adela menegaskan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak dapat mewujudkan pembangunan daerah tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi dengan insan pers perlu terus diperkuat, baik dalam penyebarluasan informasi pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan sosial.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan IWO dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam penyebarluasan informasi pembangunan yang positif dan berimbang, tetapi juga dalam pelaksanaan program-program kemasyarakatan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua IWO Sumatera Utara, Amri Abdi, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan bakti sosial IWO Deli Serdang dan berharap kegiatan tersebut menjadi amal ibadah serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, bakti sosial yang meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai anak, penyuluhan anti narkoba, santunan kepada anak yatim, hingga khitanan massal gratis merupakan wujud kepedulian IWO kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Hadiri Rakernas APEKSI, Bobby Nasution Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi

admin — Thu, 02 Jul 2026 15:55:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, rekomendasi Rakernas tidak hanya perlu ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi agar implementasi kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Menurut Bobby, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda, termasuk kapasitas fiskal yang tidak seragam antarkota. Karena itu, Pemerintah Provinsi memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.

Selain itu, Bobby menilai APEKSI selama ini telah menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing," ucapnya.

Bobby juga mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas APEKSI di Medan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama melalui aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.

Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.

"Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia," tutup Bobby.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi.

Ia menyebut sejumlah kota di Indonesia mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut ditopang oleh digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, serta kepemimpinan yang aktif turun langsung ke lapangan.

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan antarkota di Indonesia. Menurutnya, tahun 2026 diperkirakan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari bencana, pengurangan transfer ke daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.

Karena itu, menurut Eri, seluruh pemerintah kota harus menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi yang semakin erat, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

"APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah," ujarnya.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan rangkaian kegiatan APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum WIC (Wali Kota Indonesia Conference/WIC-like Session), diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan komitmen nyata dan aksi konkret setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing.

"Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia," ucapnya.**

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI

admin — Thu, 02 Jul 2026 15:51:00 +0700+0700

DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

Rico Waas: Rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI Harus Berujung Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen

admin — Thu, 02 Jul 2026 15:40:00 +0700+0700

MEDAN |Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) harus diwujudkan dalam aksi nyata dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat diwawancarai CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH (Anto Genk), usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para wali kota, termasuk usulan mengenai bagi hasil pajak bahan bakar minyak (BBM) dan sektor kelistrikan, Rico mengatakan seluruh masukan akan dihimpun menjadi rekomendasi bersama.

"Intinya, kami akan menyerap seluruh aspirasi dari para wali kota. Semua masukan itu nantinya menjadi rekomendasi, baik yang berkaitan dengan program kerja maupun rekomendasi tambahan yang lebih rinci sesuai kebutuhan daerah," ujar Rico.

Menurutnya, Rakernas XVIII APEKSI sengaja diarahkan agar menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan implementatif.

"Kami mendorong agar setiap usulan benar-benar konkret, tidak lagi bersifat normatif atau mengambang. Harapannya, setiap rekomendasi memiliki arah yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti," katanya.

Rico juga menilai sejumlah usulan strategis, termasuk keinginan para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat, merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam.

"Hal-hal yang sifatnya substantif, seperti usulan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator maupun menyampaikan langsung aspirasi kepada Bapak Presiden, tentu menjadi bagian penting yang akan dibahas. Kami ingin membicarakan secara detail teknis pelaksanaannya agar bisa menjadi kesepakatan bersama," jelasnya.

Ia menekankan, keberhasilan Rakernas tidak diukur dari banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, melainkan sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan di daerah.

"Saya berharap seluruh keputusan dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rakernas ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata," tegas Rico.

Menurutnya, setiap wali kota hadir sebagai representasi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap aspirasi yang dibawa harus mampu diwujudkan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya.

"Seluruh wali kota yang hadir merupakan wakil dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Mereka membawa berbagai aspirasi yang harus diimplementasikan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat. Kalau hanya berhenti pada tataran wacana, tentu tidak akan memberikan dampak apa pun. Karena itu diperlukan komitmen yang lebih kuat agar seluruh rekomendasi dapat direalisasikan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI yang telah hadir di Kota Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI. Antusiasme para wali kota yang hadir sangat luar biasa. Sebagai tuan rumah, apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami memohon maaf," ucapnya.

Rico berharap kehadiran para kepala daerah tidak hanya mempererat sinergi antarpemerintah kota, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk investasi.

"Kami berharap Bapak dan Ibu berkenan kembali lagi ke Kota Medan untuk menikmati berbagai destinasi wisata, kuliner, serta potensi yang dimiliki Kota Medan. Kami juga berharap pertemuan ini membuka peluang investasi baru. Kemarin kami telah menjalin beberapa kerja sama antarkota, salah satunya dengan Kota Malang terkait pengelolaan air. Artinya, forum seperti ini harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi setiap daerah yang terlibat," tuturnya.

Di akhir wawancara, Rico Waas kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI sekaligus mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*(SS68)*

Wawancara Ekslusif; CEO Sumut 24 Group dengan Walikota Medan

Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan

admin — Thu, 02 Jul 2026 15:25:00 +0700+0700

MADINA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

AMPERAKSU Demo Bea Cukai Medan, Desak Usut Dugaan Peredaran Rokok Ilegal

admin — Thu, 02 Jul 2026 14:12:00 +0700+0700

Medan – Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bea Cukai Medan, Jalan Suwondo, Kamis (2/7). Massa mendesak Bea Cukai mengambil langkah tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, termasuk merek Helium, yang disebut masih marak beredar di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai peredaran rokok ilegal telah merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor cukai. Mereka juga meminta aparat mengusut tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut apabila ditemukan bukti.

Koordinator Aksi AMPERAKSU, Rian Lubis, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan dan menduga terdapat sejumlah lokasi penyimpanan rokok ilegal di Kabupaten Deli Serdang. Temuan tersebut, menurutnya, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan kini juga diserahkan kepada Bea Cukai Medan.

"Kami meminta Bea Cukai segera turun ke lapangan dan mengusut tuntas dugaan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara," kata Rian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pejabat Pengawas Bea Cukai Medan, Mustaqim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.

"Semua laporan yang disampaikan mahasiswa akan segera kami tindak lanjuti. Namun kami juga memerlukan data yang lebih lengkap dari mahasiswa mengenai lokasi-lokasi penjualan rokok tanpa pita cukai, seperti merek Helium maupun merek lainnya, agar dapat dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mustaqim kepada massa aksi.

Ia menegaskan Bea Cukai Medan terbuka menerima informasi dari masyarakat sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bea Cukai Medan itu mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung tertib. Massa berharap laporan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.red2

Bapenda Sumut Luncurkan "GASKEN": Interaksi Langsung dan Hadirkan Beragam Kemudahan Pajak Kendaraan

admin — Thu, 02 Jul 2026 13:46:00 +0700+0700

MEDAN— Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara meluncurkan inisiatif proaktif bertajuk *GASKEN (Gerakan Sadar Pajak Kendaraan)*.

Diinisiasi langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP, gerakan ini mengusung metode pendekatan langsung atau "jemput bola". Tim Bapenda secara aktif turun ke berbagai pusat keramaian untuk berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan warga sekitar, menyebarkan informasi valid, serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program kemudahan pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

*Kolaborasi Strategis di Lapangan*
Dalam pelaksanaan teknisnya, Bapenda Sumut bergerak bersama melalui kolaborasi aktif dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait demi memaksimalkan tujuan kegiatan. Tim gabungan ini dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 13 personel yang tersebar secara strategis di berbagai titik keramaian di Kota Medan.
Melalui interaksi tatap muka yang hangat, para petugas menyosialisasikan empat program unggulan yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak:

*Gebyar Pajak :* Wajib pajak yang telah melunasi pajak kendaraannya akan otomatis diikutsertakan dalam undian untuk memenangkan berbagai hadiah menarik.

- *Diskon Denda Pajak 57%* :Mulai tanggal 1 Juli, Pemerintah Provinsi memberikan relaksasi berupa pemotongan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor sebesar 57%.

- *Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Lama:* Inovasi ini memberikan kemudahan besar bagi masyarakat pembeli kendaraan bekas (*second*). Pembayaran pajak tahunan kini dapat diproses tanpa harus repot mencari identitas KTP pemilik kendaraan sebelumnya.

- *Layanan Samsat Online (Dalam Genggaman):* Masyarakat kini dapat menunaikan kewajibannya di mana pun dan kapan pun melalui *smartphone* menggunakan aplikasi *e-SAMSAT* maupun *SIGNAL*.

*Mendorong Pembangunan Maju dan Berkelanjutan*

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyampaikan bahwa giat GASKEN ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat dan memudahkan urusan masyarakat.

"Kegiatan ini kami harapkan dapat menyampaikan informasi yang valid kepada wajib pajak tentang betapa mudahnya membayar pajak saat ini, sekaligus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini, terlebih ada kesempatan untuk membawa pulang hadiah," ujar Sutan Tolang Lubis.

Lebih lanjut, ia menekaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak akan berdampak langsung pada kelancaran program-program daerah. "Harapan kami, melalui pendekatan yang persuasif ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus meningkat sehingga pembangunan di Sumatera Utara dapat berjalan secara maju dan berkelanjutan," pungkasnya.red2

Abai Siapkan Tiket Pulang, Biro Kesra Abu Kosim Dipersalahkan Bobby Nasution

admin — Thu, 02 Jul 2026 13:45:00 +0700+0700

Medan - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumatera Utara yang sempat tertahan di Manokwari, Papua Barat, akan dipulangkan menggunakan penerbangan tambahan (extra flight) yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepastian tersebut disampaikan Bobby Nasution setelah persoalan tertahannya kontingen Pesparawi Sumut viral di media sosial akibat belum tersedianya tiket kepulangan menuju Medan.

"Jadi solusinya, besok pagi mereka akan pulang. Kita siapkan penerbangan extra flight dari maskapai Lion Group, sehingga mereka bisa langsung terbang dari Papua ke Medan," kata Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (30/6/2026).

Dalam keterangannya, Bobby secara tegas menyebut persoalan tersebut terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan administrasi perjalanan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Abu Kosim.

Menurut Bobby, jauh sebelum kontingen diberangkatkan ke Papua Barat, ia telah mengingatkan Kepala Biro Kesra Abu Kosim agar seluruh kebutuhan perjalanan, termasuk tiket kepulangan, dipastikan telah tersedia sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Itu memang kesalahan dari Kesra. Sebelum mereka berangkat sebenarnya saya sudah mengingatkan saat audiensi agar tiket pulang dipersiapkan sejak awal," tegas Bobby.

Ia menjelaskan, selain lemahnya perencanaan, anggaran yang disiapkan untuk kepulangan kontingen juga tidak lagi mencukupi setelah terjadi kenaikan harga tiket pesawat. Akibatnya, proses pembelian tiket tidak dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

"Karena kita tahu anggaran yang mereka siapkan awalnya cukup, tetapi terjadi kenaikan harga tiket pesawat sehingga anggarannya tidak mencukupi," ujarnya.

Untuk memastikan para peserta tidak semakin lama tertahan di Papua Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil alih penanganan dengan menyediakan tambahan anggaran sekaligus menyewa penerbangan khusus.

"Pemprov Sumut akan menalangi kebutuhan tiket kepulangan mereka sehingga seluruh kontingen bisa pulang dengan aman dan nyaman," kata Bobby.

Dengan langkah tersebut, seluruh kontingen Pesparawi Sumut dijadwalkan kembali ke Medan pada Rabu (1/7/2026) menggunakan penerbangan tambahan yang disiapkan Pemprov Sumut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan viral di media sosial karena menunjukkan lemahnya pengelolaan administrasi perjalanan oleh Biro Kesra Setdaprov Sumut yang dipimpin oleh abu kosim. Padahal, menurut pengakuan Gubernur Bobby Nasution, arahan agar tiket kepulangan disiapkan sejak awal telah disampaikan sebelum keberangkatan kontingen. Kelalaian tersebut membuat puluhan peserta sempat tertahan di Manokwari dan memaksa Pemerintah Provinsi mengambil langkah darurat dengan menyiapkan extra flight serta menalangi biaya kepulangan.red

Tak berkutik, MA seorang Pria dibekuk Polsek Pantai Labu karena simpan Sabu

admin — Thu, 02 Jul 2026 13:18:00 +0700+0700

Deliserdang - Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang berhasil menangkap seorang laki laki berinisial MA, 28 tahun, warga Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab. Deli Serdang diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu sabu.

MA yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu itu diamanakan oleh Polsek Pantai Labu di Dusun IV Desa Paluh Sibaji . Kec pantai labu kab. Deli serdang.

MA diamankan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, pukul 22.00 Wib. saat itu personil Polsek Pantai Labu menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika jenis sabu yang berada di Desa Palu Sibaji Kec. Pantai Labu.

Mendapatkan informasi tersebut petugas dari Polsek Pantai Labu langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut di Dusun IV Desa Paluh sibaji kec. Pantai labu kab. Deli serdang. Setelah tiba di lokasi personil langsung melihat seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang dberikan oleh masyarakat.

Kemudian petugas pun langsung mengejar pelaku tersebut dan tim berhasil mengamankan pelaku tersebut namum saat terjadi penangkapan pelaku berusaha mau melarikan diri namum saat itu petugas dengan sigap berhasil mengamankan.

Setelah petugas berhasil mengamankannya kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan ditemukan barang bukti narkoba 2 bungkus plastik klip sedang yg berisikan sabu dengan berat 1,54 gram tersebut di bawah celana pelaku MA.

Kemudian Pelaku MA diintrogasi singkat oleh petugas dan MA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari saudara A yang berada di Desa Denai Kuala Kec. Pantai Labu. kemudian petugas memboyong pelaku MA beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si melalui Kapolsek Pantai Labu Ipda Roni Dachi membenarkan bahwa petugas menangkap MA di Desa Palu Sibaji, MA diamankan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu dan saat ini MA beserta barang bukti telah di serahkan ke Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan dan pemberkasan perkara lebih lanjut.

"Polsek Pantai Labu berhasil mengamankan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat ini pelaku MA sudah diserahkan ke Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan perkara pengungkapan narkoba tersebut" tutup Kapolsek

Wabup Pakpak Bharat Hadiri HUT Bhayangkara Ke 80

admin — Thu, 02 Jul 2026 13:17:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Kepolisian Resort Pakpak Bharat hari ini menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Bhayangkara ke 80. Upacara yang dilaksanakan di lapangan Napa Sengkut ini dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Kepala Kepolisian Resort Pakpak Bharat, AKBP Muhammad Agustiawan, ST, SIK, MH yang bertindak selaku Inspektur Upacara membacakan pidato Presiden RI, Prabowo Subianto yang antara lain menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tema peringatan tahun ini, 'Polri untuk Masyarakat' adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara," pesan Presiden.
Kami sampaikan selamat Hari Bhayangkara, kiranya dihari Bhayangkara ke 80 ini Polri tetap menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, ucap Mutsyuhito Solin.(rbm)

Siang Ini, 55 Ruas Jalan Protokol di Medan Ditutup Total Imbas Colorful Medan Carnival 2026

admin — Thu, 02 Jul 2026 12:53:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Aktivitas lalu lintas di inti Kota Medan diprediksi akan mengalami kepadatan luar biasa pada siang hari ini, Kamis (2/7/2026). Hal ini dipicu oleh penutupan total 55 ruas jalan protokol oleh petugas guna mendukung perhelatan akbar Colorful Medan Carnival 2026.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mengonfirmasi bahwa pengalihan arus dan penutupan jalur akan difokuskan pada titik-titik krusial. Terutama, kawasan yang bersinggungan langsung dengan pusat kegiatan masyarakat di area cagar budaya dan lapangan utama.

"Pada Kamis, 02 Juli 2026 pukul 12.00 WIB sampai selesai akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Kesawan dan Lapangan Merdeka," tulis pihak Dishub Medan melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/7/2026).

Untuk menjamin kelancaran rekayasa jalur darurat ini, ratusan personel Dishub telah dikerahkan ke lapangan. Pihak otoritas juga mengimbau pengguna jalan untuk aktif memetakan jalur alternatif secara mandiri demi efisiensi waktu perjalanan.

"Kami imbau kepada masyarakat agar mencari jalur alternatif lainnya untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan. Ikuti rambu-rambu yang berlaku serta arahan petugas yang berjaga," tegas perwakilan Dishub Medan. Rel

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

admin — Thu, 02 Jul 2026 10:16:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

Forum ini menarik bukan hanya karena membahas sampah sebagai persoalan teknis, tetapi karena menempatkannya sebagai persoalan peradaban. Sampah tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan kebersihan kota, tugas dinas lingkungan hidup, atau masalah armada pengangkut. Sampah adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam, cara negara mengelola layanan publik, dan cara masyarakat memaknai tanggung jawab ekologisnya.

Di tengah suhu bumi yang semakin hangat, sungai yang membawa lebih banyak sampah daripada ikan, serta tempat pemrosesan akhir yang semakin penuh, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kita masih menganggap bumi sebagai rumah bersama, atau sekadar ruang konsumsi yang dapat terus dipakai tanpa batas?

Pertanyaan inilah yang membuat gagasan Tobat Ekologis menjadi sangat relevan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa melakukan Tobat Ekologis. Seruan ini melampaui bahasa administratif. Ia bukan sekadar program, bukan hanya slogan kampanye, melainkan panggilan moral untuk kembali menyadari bahwa manusia tidak hidup di luar alam. Manusia adalah bagian dari jejaring kehidupan yang sama dengan air, tanah, udara, hutan, laut, dan makhluk hidup lainnya.

Dalam khazanah spiritual, tobat berarti kembali. Kembali setelah menyadari kekeliruan. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tanggung jawab. Kembali kepada jalan yang benar. Ketika kata itu dipadukan dengan ekologis, maknanya menjadi semakin dalam: manusia diajak kembali menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah kehidupan.

Forum di UNJ memperlihatkan bahwa ajakan moral tersebut harus bertemu dengan agenda kebijakan yang konkret. Sebab krisis sampah Indonesia sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data KLH/BPLH menunjukkan timbulan sampah nasional tahun 2026 mencapai sekitar 51,8 juta ton. Dari jumlah itu, baru 26,07 persen atau sekitar 13,5 juta ton yang terkelola dengan baik. Sebaliknya, 29,51 persen atau sekitar 15,3 juta ton masih ditimbun di TPA open dumping, sementara 44,42 persen atau sekitar 23 juta ton masih terbuang ke lingkungan.

Artinya, hampir tiga perempat sampah nasional belum terkelola dengan baik. Ini bukan angka biasa. Ini adalah alarm ekologis.

Sampah yang tidak terkelola menjadi sumber krisis berlapis. Sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dampaknya terhadap pemanasan global dibanding karbon dioksida. Sampah yang dibakar terbuka mencemari udara. Lindi dari TPA mencemari tanah dan badan air. Sampah plastik yang bocor ke sungai dan laut merusak ekosistem serta mengancam biota laut. Dalam bahasa global, sampah adalah bagian dari triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Karena itu, darurat sampah tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Paradigma kumpul, angkut, buang ke TPA harus ditinggalkan. Indonesia perlu bergerak menuju paradigma baru: pilah dari sumber, olah, manfaatkan, dan hanya residu yang masuk ke TPA.

Perubahan ini sangat mendasar. Selama ini TPA sering diperlakukan sebagai tujuan akhir semua jenis sampah. Padahal TPA seharusnya hanya menerima residu, yakni sisa yang benar-benar tidak dapat diolah lagi. Sampah organik harus diolah melalui komposter, maggot BSF, biodigester, atau rumah kompos. Sampah anorganik bernilai ekonomi harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, atau Material Recovery Facility. Sampah yang dapat menjadi bahan bakar alternatif dapat diarahkan ke TPST RDF dengan dukungan offtaker seperti industri semen atau pembangkit. Di wilayah aglomerasi besar, teknologi Waste-to-Energy dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang dijalankan dengan tata kelola yang transparan, ramah lingkungan, dan diawasi secara ketat.

Target nasional juga sudah jelas: 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Bahkan dalam skema percepatan, target itu dapat dikejar lebih awal pada 2028, tetapi dengan syarat yang tidak mudah: open dumping harus dihentikan, fasilitas pengolahan harus dibangun secara masif, dan pemerintah daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan serta pendanaan yang kuat.

Di sinilah letak tantangan pemerintahan. Sampah bukan hanya masalah perilaku warga, tetapi juga masalah kapasitas negara. Pemerintah kabupaten/kota memegang peran penting sebagai penyelenggara layanan persampahan. Namun banyak daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem pengawasan. Karena itu, pemerintah pusat perlu hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui standar layanan, insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan pendampingan kelembagaan.

Pengelolaan sampah harus diperlakukan sebagai layanan publik strategis. Sama seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, layanan sampah menentukan kualitas hidup warga. Kota yang gagal mengelola sampah pada akhirnya gagal menjaga kesehatan publik, estetika ruang, daya dukung lingkungan, dan kepercayaan warga kepada pemerintah.

Namun kebijakan tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Di titik inilah kampus memiliki peran besar. Kehadiran forum akademik di UNJ menjadi penting karena universitas bukan hanya tempat produksi pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan kesadaran publik. Kampus dapat menjadi laboratorium perubahan perilaku: memilah sampah dari sumber, mengurangi plastik sekali pakai, membangun sistem bank sampah, mengembangkan riset teknologi tepat guna, menggerakkan mahasiswa KKN sebagai agen edukasi lingkungan, dan memperkuat literasi ekologis di masyarakat.

Tobat Ekologis membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan keteladanan. Ia harus hadir di ruang kelas, rumah ibadah, kantor pemerintahan, pasar, rumah tangga, kawasan industri, dan media sosial. Ia harus menjadi gerakan sosial yang mengubah kebiasaan kecil menjadi budaya besar.

Agama dan kearifan lokal sebenarnya telah lama mengajarkan prinsip keseimbangan. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, penjaga kehidupan, bukan perusak. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tradisi Kristen dikenal gagasan stewardship. Dalam Hindu, Buddha, dan berbagai kebudayaan Nusantara, hubungan harmonis antara manusia dan alam merupakan dasar kehidupan. Karena itu, penguatan ekoteologi dalam kebijakan keagamaan nasional menjadi relevan: menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanah moral dan spiritual.

Forum di UNJ hari ini mengingatkan kita bahwa darurat sampah Indonesia tidak cukup dijawab dengan teknologi besar atau kampanye sesaat. Kita memerlukan gabungan antara kesadaran ekologis, kapasitas pemerintahan, pembiayaan yang memadai, penegakan hukum, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku.

Tobat Ekologis memberi dasar nilai. Reformasi tata kelola sampah memberi jalan kebijakan. Keduanya harus berjalan bersama. Kesadaran tanpa sistem akan berhenti sebagai nasihat. Sistem tanpa kesadaran akan kehilangan jiwa.

Pada akhirnya, cara sebuah bangsa memperlakukan sampahnya mencerminkan cara bangsa itu memperlakukan masa depannya. Bila sampah dibiarkan mencemari sungai, memenuhi TPA, dan merusak laut, maka yang sedang kita cemari sesungguhnya bukan hanya lingkungan hari ini, tetapi kehidupan generasi yang akan datang.

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan. Ia adalah titipan yang harus dijaga. Dan mungkin, dari forum akademik di UNJ inilah kita perlu menegaskan kembali: menyelesaikan sampah bukan hanya soal membersihkan lingkungan, melainkan mengembalikan manusia pada jati dirinya sebagai penjaga kehidupan.

Hadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Bupati Simalungun: Kolaborasi yang Solid Akan Memperkuat Stabilitas Daerah

admin — Thu, 02 Jul 2026 10:09:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan menyelimuti Aula Polres Simalungun di Pematang Raya, Sumatra Utara, Rabu (1/7/2026). Di tempat digelar acara syukuran memperingati Hari Bhayangkara ke-80, yang dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Peringatan tahun ini mengusung tema besar "80 Tahun Polri untuk Masyarakat", menjadi bukti perjalanan panjang pengabdian institusi kepolisian bagi bangsa. Hadir juga Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf. Agus Muchtadi Rangkuti, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, serta Staf Ahli PKK Ny. Rospita Benny Gusman Sinaga dan Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan pejabat dijajaran Polres Simalungun, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Tanoh Habonaron Do Bona atas peringatan istimewa ini.

"Semoga Polri terus tumbuh menjadi institusi yang semakin profesional, akuntabel, responsif, dan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polres Simalungun atas dedikasi dan kerja keras yang tak kenal lelah dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah ini.

"Semoga setiap tetes keringat dan pengabdian yang kalian berikan membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, serta menjadi fondasi kuat yang mendukung berjalannya pembangunan di daerah kita," tambahnya.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa kemajuan Simalungun tak bisa diwujudkan sendirian. Sinergi yang erat antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, seluruh unsur Forkopimda, dan beragam elemen masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kolaborasi yang solid akan memperkuat stabilitas daerah kita. Dengan stabilitas yang terjaga, seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, demi mewujudkan cita-cita besar kita menuju Simalungun Maju," tegasnya.

Di akhir sambutan, Bupati berharap ikatan persaudaraan yang sudah terjalin selama ini semakin kokoh. "Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang modern, terpercaya, dan semakin dicintai oleh masyarakatnya," tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan penuh dari pemerintah daerah, seluruh unsur Forkopimda, serta masyarakat luas. "Dukungan inilah yang selama ini menjadi kekuatan utama bagi kepolisian untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Simalungun,"ujarnya

Rangkaian acara syukuran berjalan dengan hangat dan penuh makna. Momen puncak ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kapolres Simalungun, yang kemudian diserahkan kepada personel Polres tertua dan termuda. Tindakan ini bukan sekadar tradisi, melainkan simbol penghormatan atas pengabdian yang terus mengalir dari generasi ke generasi dalam tubuh kepolisian.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan penghargaan bagi personel yang telah menunjukkan prestasi luar biasa, serta pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80. Suasana kemudian berlanjut dengan ramah tamah dan makan bersama, mempererat ikatan persaudaraan di antara seluruh yang hadir.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi momentum berharga untuk memperkokoh sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Bersama-sama, komitmen ini terus dibangun demi menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mempercepat langkah pembangunan menuju Kabupaten Simalungun yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.(LP)

Wali Kota menghadiri dan mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-43 Kota Medan

admin — Thu, 02 Jul 2026 10:07:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh dan Indonesia (APEKSI) XVIII, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri dan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 Kota Medan Tahun 2026. Upacara dilaksanakan di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Rabu (01/07/2026). Peringatan HUT ke-436 Kota Medan mengusung tema "Medan Tangguh, Maju untuk Semua".

Usai upacara, Wali Kota Wesly mengucapkan Selamat HUT ke-436 Kota Medan.

"Saya selaku Wali Kota Pematangsiantar mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan. Semoga dapst mewujudkan visi-misi yang telah dicanangkan," katanya.

Ia juga mengatakan, momen Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan menjadi wujud kemajuan sebuah daerah.

"Visi-misi ini tidak hanya bisa bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi masif dari seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Wesly bersama kepala daerah lainnya berfoto bersama usai upacara. (LP)