Pemkab Solok dan Pemko Solok Sepakati Kerja Sama Pengelolaan TPA Regional

admin — Mon, 26 Oct 2026 21:50:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat Senin (26/10/2026) resmi menjalin kerja sama dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Solok, Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Barat, disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Penandatanganan tersebut dihadiri Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.

Kerja sama ini adalah menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan, khususnya melalui pemanfaatan TPA Sampah Regional Solok.

Dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sampah, sehingga penanganannya berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua daerah.

Selain itu, pengelolaan TPA secara regional diharapkan mampu mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi persoalan persampahan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Kolaborasi lintas daerah ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Dengan adanya kerja sama tersebut, pengelolaan TPA Sampah Regional Solok diharapkan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Kerja sama ini sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Solok dan Kota Solok.(YOSE)

Terpilih Aklamasi, Mahyaruddin Siap Bawa Golkar Menang di Pemilu 2029

admin — Mon, 26 Oct 2026 21:46:00 +0700+0700

TANJUNGBALAI, SUMUT24.CO – Mahyaruddin Salim kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai periode 2026-2031 dalam Musda XI yang digelar di Aula Kantor Golkar, Jalan Gaharu, Senin.

Penetapan dilakukan dalam sidang pleno keempat dengan total 11 suara. Musda dibuka Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap.
Mahyaruddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan peserta Musda dan mengajak seluruh kader memperkuat soliditas serta meningkatkan kinerja partai untuk menghadapi Pemilu 2029.

"Golkar Tanjungbalai meraih delapan kursi DPRD pada Pemilu 2024. Tantangan ke depan lebih kompleks, sehingga diperlukan kerja keras, soliditas, dan kekompakan agar pada Pemilu 2029 kembali menjadi pemenang," ujarnya.

Sementara itu, Andar Amin Harahap menegaskan Musda bukan sekadar agenda pemilihan pengurus, tetapi momentum evaluasi dan konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan Pemilu 2029.
Ia juga meminta pengurus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan serta mendukung program pemerintah.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Hj. Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota, berharap Golkar semakin solid dan turut mendukung pembangunan daerah dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.
Berdasarkan laporan panitia, penjaringan bakal calon ketua berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 dan hanya diikuti satu pendaftar, yakni Mahyaruddin Salim.rel

Buka Musda Golkar Tanjungbalai, Andar Amin: Pengurus Harus Mengurusi Partai, Bukan Diurus

admin — Mon, 26 Oct 2026 21:45:00 +0700+0700

TANJUNGBALAI, SUMUT24.CO – Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) bukan sekadar agenda pemilihan pengurus, melainkan momentum evaluasi dan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Andar saat membuka Musda XI Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Senin, yang berlangsung di Aula Kantor Golkar, Jalan Gaharu, Tanjungbalai.

Andar menekankan pentingnya kerja keras seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi, menyusun program kerja, serta memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan.

"Pengurus Golkar harus mengurusi partai, bukan diurus. Artinya, kalau tidak mau mengurus, jangan jadi pengurus," tegas Andar.

Ia berharap Musda melahirkan program kerja yang mampu meningkatkan perolehan suara dan menjadikan Golkar sebagai partai dengan raihan kursi terbanyak di parlemen pada Pemilu 2029.
Selain itu, Andar meminta seluruh jajaran partai menjalankan hasil Musda secara konsisten. Ia juga menegaskan bahwa anggota DPRD dari Fraksi Golkar harus mendukung dan menyukseskan program pemerintah.

"Kita sebagai pengurus dan anggota DPRD dari Partai Golkar juga harus mendukung program pemerintah," ujarnya.

Menurut Andar, tantangan politik ke depan membutuhkan soliditas dan kerja nyata seluruh kader. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dilakukan secara masif agar Golkar semakin dekat dengan masyarakat dan mampu meningkatkan dukungan pada pemilu mendatang.

Dalam Musda XI tersebut, Mahyaruddin Salim ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai periode 2026–2031 setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftar.rel

Bupati Solok Tekankan Penguatan Koordinasi dan Pelayanan Publik

admin — Mon, 26 Oct 2026 20:04:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi, Sumatera Barat, Senin (26/10/2026),
menggelar serah terima jabatan (sertijab) Camat Bukit Sundi dari pejabat lama Maifendri, S.Kep., kepada pejabat baru Adhitya Nugraha, S.STP., M.Si, di Kantor Camat Bukit Sundi, Muara Panas, Kabupaten Solok.

Dihadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Solok, wali nagari se-Kecamatan Bukit Sundi, Kapolsek, Danramil, serta unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai.

Kegiatan tersebut mengusung semangat "Melanjutkan Pengabdian, Memperkuat Pelayanan" sebagai wujud kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sertijab dipimpin oleh Bupati Solok yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si. Sekaligus juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bukit Sundi dari Ny. Sri Muliaty Maifendri, S.ST., kepada Ny. drg. Vania Adhitya, yang dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si.

Dikatakan Camat Memiliki Peran Strategis. Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok, Zaitul Ikhlas, menegaskan bahwa jabatan camat memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Camat merupakan penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari. Karena itu, diperlukan kemampuan koordinasi, komunikasi, serta kerja sama dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
"Jabatan bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari kesinambungan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program yang telah berjalan, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik," ujar Zaitul Ikhlas.

Juga mengingatkan bahwa camat harus mampu memastikan berbagai program pemerintah daerah terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat hingga tingkat nagari.
"Camat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, mendorong pembangunan, dan memastikan berbagai program pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat nagari," katanya.

Kepada Adhitya Nugraha sebagai camat yang baru, Zaitul Ikhlas berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para wali nagari, perangkat nagari, dan seluruh tokoh masyarakat.

Dan berharap kepemimpinan baru tersebut mampu memperkuat koordinasi antarpemerintahan nagari, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, pengabdian Maifendri selama menjalankan tugas sebagai Camat Bukit Sundi diharapkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan program pemerintahan dan pembangunan di kecamatan tersebut. Maifendri selanjutnya dipercaya masyarakat Nagari Kinari untuk mengemban amanah sebagai wali nagari.

TP-PKK Didorong Kembangkan Inovasi dan Pemberdayaan Keluarga
Sejalan dengan pergantian kepemimpinan kecamatan, serah terima jabatan Ketua TP-PKK Kecamatan Bukit Sundi juga menjadi momentum untuk memperkuat peran pemberdayaan keluarga dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Nia Jon Firman Pandu, berharap kepemimpinan Ny. drg. Vania Adhitya mampu melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi melalui kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh kader PKK.
Juga menekankan pentingnya mengembangkan potensi nagari, khususnya melalui pelatihan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

"Kembangkan potensi dan inovasi yang ada di nagari dengan melakukan pelatihan dan pembinaan di bidang UMKM. Saat ini, persoalan stunting dan HIV juga menjadi perhatian, sehingga kita perlu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," harap Nia.
Menurutnya, gerakan PKK memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Serta berharap, di bawah kepemimpinan Ny. drg. Vania Adhitya, TP-PKK Kecamatan Bukit Sundi semakin aktif menjalankan program pemberdayaan keluarga, memperkuat koordinasi dengan TP-PKK kabupaten dan nagari, serta menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pergantian kepemimpinan camat dan Ketua TP-PKK tersebut, Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.(YOSE)

Kapolda Sumut Ajak Al-Washliyah Bersinergi Cegah Narkoba dan Intoleransi

admin — Mon, 26 Oct 2026 19:23:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.co
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersilaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al-Washliyah Sumatera Utara Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., CIRBC., CWC, serta Ketua Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA) Sumut Nurul Yakin Sitorus di Kantor PW Al-Washliyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (26/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung pukul 14.15 hingga 15.15 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumut memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan organisasi keagamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Sumut hadir bersama Wakapolda, Dirintelkam, Dirbinmas, Dirlantas, Kabid Humas, dan Kabid Propam Polda Sumut. Kedatangan rombongan disambut Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara bersama jajaran pengurus, Dewan Fatwa, serta perwakilan organisasi di lingkungan Al-Washliyah.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Iskandar Batubara menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat.

Menurutnya, Al-Washliyah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan memiliki komitmen untuk turut membina umat, memperkuat persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Polda Sumut dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, membina generasi muda, memperkuat moderasi beragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Polri.

"Sejak dilantik sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 1 Oktober 2026, kami berkomitmen melaksanakan program Kapolri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, melalui pendekatan humanis serta memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan," ujarnya.

Kapolda berharap Al-Washliyah dapat terus menjadi mitra strategis Polri, terutama melalui kegiatan dakwah, pendidikan, dan pembinaan sosial untuk membangun karakter generasi muda.

Ia juga mengajak keluarga besar Al-Washliyah berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, intoleransi, serta berbagai persoalan sosial lainnya melalui edukasi, pembinaan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Menjaga keamanan dan kondusivitas Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Polri, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif," tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan penyerahan plakat sebagai bentuk penghargaan serta penguatan hubungan kelembagaan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GPA Sumut Nurul Yakin Sitorus juga memimpin penyampaian maklumat atau pernyataan sikap PW GPA Sumut.(W05)

FOTO:

Kapolda Sumut Rangkul Keuskupan Agung Medan, Ajak Perangi Narkoba dan Kejahatan Sosial

admin — Mon, 26 Oct 2026 19:21:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengajak Keuskupan Agung Medan memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan sosial. Ajakan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung, O.F.M. Cap., di Catholic Center Keuskupan Agung Medan, Senin (26/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung pukul 15.20 hingga 16.15 WIB itu menjadi bagian dari upaya Polda Sumut memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Sumut hadir bersama Wakapolda Sumut, Dirintelkam, Dirbinmas, Dirlantas, Kabid Humas, Kabid Propam, Kabid Keu, dan Kapolrestabes Medan. Rombongan disambut langsung oleh Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung beserta jajaran Keuskupan Agung Medan.

Dalam sambutannya, Uskup Agung Medan menyampaikan keprihatinan atas maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara. Ia menegaskan kesiapan pihak gereja untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba melalui pendidikan iman dan penguatan hati nurani.

Selain narkoba, ia turut menyoroti perjudian daring dan perdagangan manusia yang berpotensi merusak kehidupan keluarga serta memicu berbagai bentuk eksploitasi.

Uskup Agung Medan juga menyampaikan keyakinannya bahwa Polri dapat terus menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kebenaran, keberanian, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Uskup Agung Medan beserta jajaran. Ia menegaskan kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta meminta dukungan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Kita memiliki tugas yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Niat kami adalah menebarkan kebaikan kepada masyarakat," ujar Sonny.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut juga menyampaikan empat agenda utama yang ingin diperkuat bersama masyarakat, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengajak masyarakat menolak narkoba melalui gerakan Sumatera Utara Tolak Narkoba, membentengi masyarakat dari kejahatan jalanan, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Ia berharap jajaran Keuskupan Agung Medan dapat membantu menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba kepada umat melalui kegiatan pembinaan keagamaan dan edukasi di lingkungan gereja.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel kepolisian agar menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah dengan memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, bukan justru mempersulit.

"Permudah urusan orang, jangan dipersulit. Tebarkan nilai-nilai kebaikan di mana pun bertugas dan bekerja. Yakinlah, setiap kebaikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan," pesannya.

Melalui silaturahmi tersebut, Polda Sumut berharap kolaborasi dengan Keuskupan Agung Medan semakin kuat, khususnya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba, mencegah kejahatan sosial, menjaga persatuan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(W05)

FOTO:

Pemko Solok Memperkuat Transformasi Digital Melalui Kerja Sama Strategis Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

admin — Mon, 26 Oct 2026 18:37:00 +0700+0700

Pekan Baru - Sumut24.co

Senin (26/10/2026) Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, di Ruang Multimedia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, untuk memperkuat transformasi digital kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan mendorong pembenahan administrasi kemitraan pers dan persiapan operasional layanan darurat Terpadu Responsif Cepat (TRC) 112 di Kota Solok pada awal 2027.

Pertemuan tersebut dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Solok, Zulkarnain, A.P., bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Nurzal Gustim. Rombongan diterima jajaran Diskominfotiksan Kota Pekanbaru yang dipimpin Adriansyah Eka Putra.

Agenda ini menjadi langkah konkret menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua wali kota.

Nurzal Gustim, pada pertemuan tersebut memperkenalkan peluncuran aplikasi SIKOMPAK (Sistem Informasi Kemitraan Kominfo dan Pers Kota Solok) Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data dan kerja sama media secara terpadu, terukur, serta terdokumentasi. Digitalisasi tersebut diharapkan mengurangi proses administrasi manual, mempercepat pelayanan, dan meminimalkan risiko dokumen hilang atau tercecer.

Dijelaskan Nurzal Gusti, Kami membangun sistem digital ini bukan karena anggaran yang besar, justru sebaliknya ingin memangkas biaya, mempercepat proses, dan menghilangkan kerumitan administrasi yang selama ini dilakukan secara manual. Tak perlu lagi bolak-balik, tak perlu lagi dokumen hilang atau tercecer. Semua terdokumentasi rapi di dalam sistem. Pernyataan itu menegaskan bahwa efisiensi dan keteraturan administrasi menjadi tujuan utama pengembangan SIKOMPAK.

Dikatakan data hingga 2026 mencatat, sebanyak 60 media telah terdaftar di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Dari jumlah tersebut, 43 media telah menjalin kerja sama aktif, sementara 17 media lainnya masih menjalani proses verifikasi. Sebanyak 48 media tercatat telah terverifikasi Dewan Pers dan 35 wartawan telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Data ini menjadi bagian penting dalam penataan kemitraan media yang lebih tertib dan terukur.

Dalam pertemuan tersebut layanan darurat TRC 112 menjadi agenda strategis yang tak kalah penting. Pemerintah Kota Solok ingin mempelajari proses bisnis dan pengalaman operasional layanan 112 Pekanbaru Aman agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah. Di Pekanbaru, layanan tersebut telah beroperasi dengan sekretariat di lingkungan Diskominfotiksan. Dan rehabilitasi gedung sekretariat TRC 112 Kota Solok di lingkungan Kantor Satpol PP telah rampung, dengan operasional dijadwalkan mulai awal 2027, ujar Nurzal Gusti

Jika persiapan berjalan sesuai rencana, pengembangan layanan TRC 112 di Kota Solok diharapkan memperkuat respons pemerintah terhadap laporan dan kebutuhan darurat masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran dari Pekanbaru menjadi kesempatan untuk memahami tata kelola layanan, koordinasi lintas instansi, serta mekanisme respons yang diperlukan sebelum layanan dijalankan. Target akhirnya bukan sekadar menghadirkan sistem, melainkan memastikan layanan tersebut benar-benar berguna bagi warga.

Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Adriansyah Eka Putra, mengatakan dia membuka kesempatan bagi perusahaan media cetak, media siber atau daring, serta media elektronik untuk menjalin kemitraan penyebarluasan informasi pemerintah. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi https://mitrakominfo. pekanbaru.go.id/.

Dan ratusan media telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Media yang terverifikasi Dewan Pers menjadi prioritas, sedangkan media yang belum terverifikasi masih dapat mengajukan pendaftaran selama masa transisi sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan segmen dan fokus setiap media agar penempatan peliput serta pemberian apresiasi berlangsung secara adil dan transparan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Solok, Zulkarnain, berharap pertemuan ini menjadi awal penguatan kerja sama yang berkelanjutan, bukan sekadar pertukaran pengalaman antar daerah. Melalui SIKOMPAK, pembelajaran pengelolaan media, dan persiapan layanan TRC 112, Pemerintah Kota Solok berupaya membangun tata kelola yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi dengan Pekanbaru diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat hubungan kedua pemerintah daerah, pungkasnya (YOSE)

Polda Sumut Ungkap Dugaan Manipulasi Takaran BBM di Sergai, Manajer dan Supervisor SPBU Jadi Tersangka

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan manipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Suka Damai, Jalan Medan–Tebing Tinggi, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni manajer dan supervisor SPBU tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya program pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Ini merupakan program 100 hari kerja Kapolri yang dituangkan dalam program Quick Wins nomor 8, yaitu melakukan pemberantasan terhadap BBM subsidi yang ilegal," kata Irfan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Senin (26/10/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan DS selaku manajer SPBU dan H selaku supervisor SPBU sebagai tersangka. DS diduga menyuruh H merusak segel mesin pompa BBM, sedangkan H diduga melakukan perusakan segel untuk mengubah takaran pengisian.

Irfan menjelaskan, kasus ini terungkap setelah tim penyidik Unit 2 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan bersama UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat berada di lokasi, petugas mendapati H sedang membongkar mesin pompa BBM. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan segel atau locis pada tiga mesin pompa BBM dalam kondisi rusak.

Petugas kemudian melakukan pengujian takaran bersama pihak metrologi menggunakan bejana ukur. Hasilnya, volume BBM yang keluar tidak sesuai dengan angka 20 liter yang tertera pada indikator mesin.

Pada pengujian Biosolar, ditemukan kekurangan sebanyak 510 mililiter. Sementara itu, pengujian Pertalite menunjukkan kekurangan 440 mililiter dan Pertamax 460 mililiter untuk setiap pengujian dengan indikator 20 liter.

"Betul sekali, modusnya karena alat tera yang diubah sedemikian rupa. Kami menguji tiga pompa di SPBU tersebut dengan masing-masing 20 liter, baik Pertalite, Solar maupun Pertamax. Namun, BBM yang keluar tidak mencapai 20 liter," ujar Irfan.

Menurut dia, selisih takaran tersebut berkisar hampir setengah liter untuk setiap pengujian 20 liter BBM. Penyidik masih mendalami bagaimana perubahan pada mesin pompa itu dilakukan dan bagaimana dugaan praktik tersebut dapat berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dugaan praktik perusakan segel mesin pompa BBM tersebut disebut telah berlangsung sekitar tujuh tahun.

"Dari keterangan yang disajikan dalam berita acara pemeriksaan, kegiatan ini sudah berlangsung sekitar tujuh tahun," katanya.

Dari penghitungan sementara berdasarkan data penjualan pada totalisator SPBU dan hasil pengukuran selisih takaran oleh petugas metrologi selama Juni hingga Oktober 2026, penyidik memperkirakan keuntungan yang diduga diperoleh pelaku usaha mencapai Rp595.321.508,90.

Selisih volume BBM dalam periode tersebut terdiri atas 32.768,3 liter Biosolar, 34.681,1 liter Pertalite, dan 1.575,8 liter Pertamax.

Irfan menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi sementara yang masih didalami penyidik. Ia juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan keterlibatan pihak lain.

"Tidak menutup kemungkinan dari dua tersangka yang di SPBU Serdang Bedagai ini akan berkembang ke tersangka lainnya. Ini masih kami dalami," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kasubdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Marbintang menjelaskan, uang tunai sebesar Rp77.425.000 turut diamankan saat petugas melakukan penindakan di lokasi.

"Uang yang kami amankan ini ditemukan saat berada di TKP dan diduga merupakan hasil penjualan pada hari itu. Ini masih menjadi bagian dari pendalaman kami," kata Marbintang.

Selain uang tunai, penyidik menyita satu buah tang, satu buah obeng, dokumen pendukung, rekaman CCTV dalam flash disk, tiga unit telepon genggam, serta tiga mesin pompa dispenser BBM yang telah dipasangi garis polisi.

Irfan menambahkan, penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk terkait pemeriksaan tera secara berkala. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa pendalaman dan belum dapat disimpulkan.

"Kami masih mendalami kemungkinan tersebut. Mohon bersabar, karena penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan," katanya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mendalami dugaan manipulasi takaran, menghitung dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.(W05)

Foto:

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Gelar Pasukan Ops Patuh Toba 2026 Di Mako Polresta Deli Serdang

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:49:00 +0700+0700

Deliserdang- Polresta Deli Serdang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 di Lapangan Apel Mapolresta Deli Serdang, Senin pagi (26/10/2026), sebagai tanda dimulainya pelaksanaan operasi selama 14 hari dimulai tanggal 26 oktober sampai 08 November 2026.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad, SH, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta perwakilan instansi terkait.

Turut hadir dalam apel tersebut antara lain Dandim 0204/DS Letkol Inf Wahidin Sobar, S.Sos, M.Sc, mewakili Kajari Deli Serdang Zulham Dams, SH, MH, Kasat Pol PP Kab. Deli Serdang Marzuki, S.Sos, M.AP, Plt Kadis Perhubungan Teuku Muhammad Yahya, Wakapolresta AKBP Juliani Prihatini, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polresta Deli Serdang, serta personel dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Subdenpom Lubuk Pakam, dan Avsec Bandara Internasional Kualanamu.

Apel gelar pasukan diawali dengan laporan perwira apel, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan, penyematan pita tanda dimulainya operasi, penyampaian amanat pimpinan, doa bersama, dan ditutup dengan penghormatan pasukan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Dalam amanatnya Kapolresta Deli Serdang menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Selain itu, operasi ini juga diarahkan untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas serta fatalitas korban, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan digelarnya operasi ini, diharapkan tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat secara signifikan.

"Operasi ini bukan hanya sebatas penindakan hukum, namun juga sebagai upaya edukatif dan preemtif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berkendara." tegas Kapolresta

Dalam pelaksanaannya, operasi menyasar berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan di jalan raya. Tujuan Operasi patuh toba adalah untuk menekan angka Pelanggaran Lalu lintas di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang dan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diwilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

Untuk sasaran operasi patuh toba ini adalah para pengendaran yang masih menggunakan HP saat berkendara, pengendara di bawah umur yang belum memenuhi persyaratan memiliki SIM, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI dan sabuk keselamatan (safety belt), berkendara dalam pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk, melawan arus lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan lainnya dan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.

Kapolresta menambahkan bahwa operasi ini akan dilaksanakan dengan pendekatan preemtif dan preventif melalui sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat, disertai dengan penegakan hukum secara represif yang tetap mengedepankan prinsip humanis dan profesional.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Dengan kesadaran bersama, angka kecelakaan bisa ditekan, dan keselamatan di jalan bisa ditingkatkan," ujarnya.

Dengan sinergi seluruh pihak, Operasi Patuh Toba 2026 diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya bagi seluruh masyarakat Deli Serdang.

Helm hingga Knalpot Tak Standar, Ini 9 Target Operasi Patuh Toba 2026 di Tapanuli Selatan

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:44:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) resmi memulai Operasi Patuh Toba 2026 pada Senin (26/10/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari hingga 8 November 2026 ini menyasar sembilan jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sebanyak 36 personel Polres Tapanuli Selatan dilibatkan dalam operasi tersebut. Pelaksanaan operasi ditandai dengan apel gelar pasukan di Lapangan Apel Markas Polres Tapanuli Selatan yang dipimpin langsung Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M.

Dalam amanatnya, Anton menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggar yang ditindak. Lebih dari itu, operasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara.

"Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, Operasi Patuh Toba 2026 diarahkan untuk menekan angka pelanggaran, kecelakaan dan fatalitas korban sekaligus mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan secara berkelanjutan," kata AKBP Anton.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah kecelakaan. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Toba 2026 mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan represif dengan tetap menjunjung tinggi prinsip humanis, profesional, serta berkeadilan.

Pendekatan preemtif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, langkah preventif diwujudkan melalui patroli dan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan pelanggaran, kemacetan, maupun kecelakaan lalu lintas.

Adapun penegakan hukum dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan jenis pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Anton meminta seluruh personel agar tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengutamakan pembinaan terhadap pelanggaran tertentu yang masih dapat ditoleransi sesuai ketentuan.

"Kedepankan penindakan yang modern dan transparan, serta mengutamakan penindakan berupa teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang masih dapat dibina," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tindakan kepolisian. Penegakan aturan harus dilaksanakan secara profesional agar masyarakat memahami bahwa operasi tersebut bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan, bukan sekadar memberikan sanksi.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh ketentuan berkendara telah dipenuhi selama Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung.

Terdapat sembilan kategori pelanggaran yang menjadi sasaran operasi, yakni:

1. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor.
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan yang diwajibkan menggunakannya.
3. Menggunakan telepon seluler saat berkendara sehingga mengganggu konsentrasi di jalan.
4. Melanggar batas kecepatan yang telah ditetapkan.
5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
6. Melanggar ketentuan jumlah penumpang sesuai aturan yang berlaku.
7. Menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
8. Mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai.
9. Tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya.

Melalui pengawasan terhadap sejumlah pelanggaran tersebut, kepolisian berharap potensi kecelakaan dapat ditekan. Masyarakat juga diminta memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan dan dokumen berkendara tersedia sebelum melakukan perjalanan.

Kepada 36 personel yang ditugaskan, AKBP Anton Santoso mengingatkan agar seluruh anggota bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Setiap tindakan di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, bermoral, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan anggotanya untuk menghindari tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Dengan kekuatan ini, saya harapkan setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara profesional, bermoral, humanis dan penuh integritas. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Polri, kita juga dituntut untuk terus meningkatkan citra Polri yang humanis," ujarnya.

Penegasan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat pendekatan yang mengedepankan edukasi dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026 turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Tapanuli Selatan H. Rahmat Nasution, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

Hadir pula perwakilan Kodim 0212/Tapanuli Selatan, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Utara, Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, sejumlah pemangku kepentingan terkait, dan pejabat utama Polres Tapanuli Selatan.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, dan instansi terkait menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

Polres Tapanuli Selatan berharap Operasi Patuh Toba 2026 dapat berjalan optimal selama 14 hari pelaksanaan. Masyarakat diimbau untuk selalu menaati aturan, melengkapi dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan saat berada di jalan raya.zal

Apel Operasi Patuh Toba 2026 Digelar, Polres Padangsidimpuan Siapkan Personel Gabungan

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:42:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan, TNI, dan sejumlah instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Toba 2026 di Lapangan Apel Mako Polres Padangsidimpuan, Senin (26/10/2026).

Apel yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB tersebut menjadi bentuk kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, khususnya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Kegiatan dipimpin Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, dengan Perwira Apel Kasat Samapta AKP Yusup, S.H., M.H., serta Komandan Apel IPDA Joko Winarno.

Operasi tahun ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan". Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Operasi Patuh Toba 2026 bukan sekadar kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, melainkan juga upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya membutuhkan kepatuhan setiap pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, sekaligus dukungan seluruh pihak dalam menciptakan budaya berkendara yang aman.

"Operasi Patuh Toba 2026 kami laksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan," demikian pesan Kapolres yang dapat disampaikan dalam konteks pelaksanaan operasi.

Kapolres juga diharapkan menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan profesional dalam pelaksanaan operasi, sehingga masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menyadari bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama.

Catatan redaksi: Pernyataan Kapolres di atas merupakan draf redaksional, bukan kutipan langsung yang telah terverifikasi. Sebelum diterbitkan sebagai pernyataan resmi AKBP Noval N.G. Desky, redaksi perlu mengonfirmasi atau menyesuaikannya dengan keterangan langsung dari Kapolres.

Dalam amanatnya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menekankan bahwa keberhasilan Operasi Patuh Toba 2026 tidak cukup diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak. Operasi tersebut juga harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Karena itu, personel yang bertugas diminta mengedepankan langkah preventif dan edukatif melalui sosialisasi kepada masyarakat, disertai penegakan hukum yang profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh petugas menjalankan tugas secara humanis dan bertanggung jawab. Pendekatan yang tepat dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya keluhan selama operasi berlangsung.

Selain itu, koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu terus diperkuat untuk mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas di Kota Padangsidimpuan.

Apel gelar pasukan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawarah Nasution, S.Ak., Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., serta Wakapolres KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H.

Turut hadir perwakilan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Kodim 0212/Tapanuli Selatan, Batalyon 123/Rajawali, Subdenpom I/2-3, Kepala Jasa Raharja Cabang Padangsidimpuan Agus Manaor S. Sialoho, S.E., Ketua DPC Organda setempat, Kepala Dinas Perhubungan Iswan Nagabe Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jhonny Parulian Situmeang, S.H., M.M., serta Kepala Satpol PP Renra Dalimunthe.

Personel yang disiapkan dalam apel terdiri atas unsur TNI, Subdenpom dan Provos, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, staf Polres, Bhabinkamtibmas, gabungan Satintelkam, Satreskrim dan Satresnarkoba, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.

Sejumlah kendaraan dinas operasional Polri dan instansi terkait juga diperiksa untuk memastikan kesiapan sarana pendukung dalam pelaksanaan operasi.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lalu lintas yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta menghindari perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kesadaran untuk tertib berlalu lintas perlu dibangun secara konsisten, baik melalui edukasi maupun penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan operasi diharapkan mampu menekan potensi kecelakaan sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang lebih tertib dan berkeselamatan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 berakhir pada pukul 10.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Polres Padangsidimpuan bersama unsur terkait selanjutnya diharapkan dapat menjalankan operasi secara optimal dengan mengutamakan profesionalisme, pelayanan kepada masyarakat, serta keselamatan seluruh pengguna jalan.zal

Operasi Patuh Toba 2026 Polres Paluta Dimulai, Pengendara Bandel Jadi Sasaran

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:42:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas Utara resmi memulai Operasi Patuh Toba 2026 untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, ini menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pelaksanaan operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Polres Padang Lawas Utara, Senin (26/10/2026). Apel dipimpin langsung Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait.

Operasi tahun ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan". Tema tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun budaya berlalu lintas yang lebih disiplin.

Dalam amanatnya, AKBP Dhery Fajariandono menyoroti angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Lawas Utara. Data selama September 2026 mencatat tujuh kasus kecelakaan yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia, tiga orang mengalami luka berat, dan satu orang menderita luka ringan.

"Selama bulan September 2026 saja, telah terjadi sebanyak 7 kasus kecelakaan lalu lintas, di mana di antaranya telah mengakibatkan sebanyak 7 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 1 orang luka ringan," ungkap AKBP Dhery Fajariandono.

Selain tingginya dampak kecelakaan, Kapolres juga mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling banyak ditemukan di wilayahnya adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kepolisian karena penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko cedera kepala ketika terjadi kecelakaan.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, Polres Padang Lawas Utara berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menganggap aturan lalu lintas sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Toba 2026 mengedepankan kegiatan edukasi, pendekatan persuasif, dan pelayanan humanis. Langkah tersebut tetap disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Adapun sasaran pelanggaran yang menjadi perhatian dalam operasi tersebut meliputi:

1. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.
2. Pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus lalu lintas.
3. Pengemudi yang menggunakan telepon seluler saat berkendara.
4. Pengendara yang mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol.
5. Pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur.
6. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
7. Kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
8. Pengendara yang melanggar marka dan rambu lalu lintas.
9. Kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan kondisi jalan yang lebih aman, terutama di tengah aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor setiap hari.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kelengkapan kendaraan, membawa dokumen berkendara yang sah, serta mematuhi rambu dan marka jalan selama melakukan perjalanan.

AKBP Dhery menegaskan bahwa upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Peran aktif masyarakat, kondisi kendaraan, serta dukungan sarana dan prasarana jalan juga menjadi faktor penting dalam mencegah kecelakaan.

"Kami mengajak untuk kita semua bekerja sama dalam menciptakan sebuah ekosistem berlalu lintas yang aman dan nyaman, sehingga mulai dari pengendara, kendaraan, dan sarana serta prasarana jalan dapat mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar," jelasnya.

Menurutnya, kesadaran mematuhi aturan harus dimulai dari setiap pengguna jalan. Menggunakan helm, tidak bermain ponsel ketika berkendara, menghindari kebut-kebutan, dan tidak melawan arus merupakan tindakan sederhana yang dapat membantu mencegah kecelakaan.

Kapolres juga memberikan penekanan kepada seluruh personel gabungan yang terlibat dalam operasi agar menjalankan tugas dengan profesional, mengedepankan pelayanan, serta bertindak tegas terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tampilkan performance yang terbaik dan bekerjalah dengan profesional. Layanilah masyarakat dengan sepenuh hati dan jangan ragu untuk menindak para pelanggar lalu lintas," tegasnya.

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 dikoordinasikan oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Padang Lawas Utara, IPDA Arif Rahman Naibaho. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, unsur TNI, kepolisian, serta perwakilan instansi pemerintah dan pelayanan publik.

Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Basri Harahap hadir bersama Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, S.STP., M.M. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara diwakili anggota DPRD Hasran Harahap.

Unsur kejaksaan diwakili Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Juanda Fadli, S.H., M.H. Dari unsur TNI, hadir Danramil 05/PB Kapten Inf M. Dalimunthe yang mewakili Dandim 0212/TS, Lettu Eki Farizkie yang mewakili Dan Yonif 123/RW, serta Kompol Suliadi yang mewakili Wadan Yon C Brimobdasu.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir, di antaranya Kadis Kesehatan M. Umar Nasution, S.E., M.M., Kadis Pendidikan Rahmad Hidayat Harahap, S.STP., M.SP., Plt. Kadis Kominfo Jhonson Siregar, Kasat Pol PP Indra Saputra Nasution, S.STP., M.M., dan Kakan Kesbangpol Syaripuddin Harahap, S.Sos.

Dukungan lintas sektor turut terlihat melalui kehadiran Kepala BMKG Joko Santoso, Kepala Bandara Aek Godang Bill Akbar, serta perwakilan Jasa Raharja Ridho Rinaldi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap pelaksanaan operasi kepolisian untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan dimulainya Operasi Patuh Toba 2026, masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam berkendara dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk melindungi nyawa serta mencegah bertambahnya korban kecelakaan di jalan raya.

Operasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026. Selama periode tersebut, pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.zal

GEMPAR-Sumut Bongkar Dugaan Kejanggalan Hibah SPPG Rp5,3 Miliar di Deli Serdang, Kejatisu Didesak Turun Tangan

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:35:00 +0700+0700

MEDAN – Koordinator Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-Sumut), Fajar, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proyek pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang disebut memiliki total pagu hibah Rp5,3 miliar.

GEMPAR-Sumut menduga terdapat persoalan dalam penggunaan dasar hukum, penentuan pelaksana proyek, hingga transparansi kontrak pengadaan barang dan kendaraan. Organisasi mahasiswa itu mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut melakukan pemeriksaan serta audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Fajar secara khusus menyoroti keterlibatan sejumlah pihak yang disebut dalam dokumen dan informasi yang mereka kantongi, termasuk seorang mantan Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Deli Serdang berinisial AM.

"Persoalan yang kami pertanyakan adalah dasar hukum yang digunakan. Jika proyek sudah berjalan pada September 2025, sementara Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 baru ditetapkan pada 17 November 2025, apa dasar hukum yang digunakan ketika proyek tersebut dilaksanakan?" kata Fajar di Medan, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait. GEMPAR-Sumut meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen perencanaan, proses penganggaran, dasar pemberian hibah, serta penetapan pelaksana pekerjaan.

Tiga Kontrak dalam September 2025

Fajar menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diklaim dimiliki GEMPAR-Sumut, proyek tersebut bermula dari surat permohonan bernomor B/8754/VII/LOG.2/2025 tertanggal 25 Juli 2025.

Surat itu disebut berkaitan dengan permohonan yang mengatasnamakan Bupati Deli Serdang dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dua surat petunjuk dan arahan Kapolri mengenai Program Makan Bergizi Gratis.

GEMPAR-Sumut juga mempertanyakan proses penetapan pelaksana proyek yang disebut mulai dikerjakan pada September 2025 melalui CV Sigma Sisenna.

Fajar menduga terdapat penunjukan langsung dalam proses tersebut. Namun, mekanisme pemilihan penyedia, dasar penetapan perusahaan, dan pihak yang mengambil keputusan perlu diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan serta ketentuan yang berlaku.

"Ini yang harus dibuka kepada publik. Bagaimana proses penentuan pelaksananya? Apakah sesuai ketentuan? Siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran?" ujarnya.

GEMPAR-Sumut merinci tiga kontrak yang menjadi perhatian mereka:

1. Kontrak pembangunan SPPG, Nomor 602.3/01/2.01.0021/SP/PJLK/DCKTR/DS/IX/2025, tertanggal 16 September 2025, dengan pelaksana yang disebut CV Sigma Sisenna.
2. Kontrak pengadaan barang SPPG, Nomor 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025, tertanggal 23 September 2025. Identitas perusahaan pelaksana belum diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan GEMPAR-Sumut.
3. Kontrak pengadaan mobil SPPG, Nomor 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025, tertanggal 23 September 2025. Identitas perusahaan pelaksana juga belum diketahui berdasarkan informasi tersebut.

Menurut Fajar, ketidakjelasan identitas perusahaan dalam dua kontrak pengadaan itu harus segera ditelusuri.

"Kalau benar terdapat kontrak pengadaan barang dan mobil, siapa penyedianya? Berapa nilai masing-masing kontrak? Bagaimana proses pemilihannya? Kami meminta semua dokumen dibuka dan diperiksa agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat," tegasnya.

Ia menilai, transparansi dokumen kontrak merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, GEMPAR-Sumut meminta aparat penegak hukum memastikan apakah seluruh tahapan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan.

Desak Kejatisu dan Polda Sumut Periksa Pihak Terkait

GEMPAR-Sumut mendesak Kejatisu dan Polda Sumut menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut, termasuk memeriksa AM serta pihak-pihak lain yang disebut memiliki keterkaitan dengan proses pengajuan, pelaksanaan, dan pengadaan.

Fajar juga meminta aparat mengklarifikasi peran mantan Kapolrestabes Medan berinisial GAS serta pihak berinisial JCS yang disebut dalam informasi mereka.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan prosedur pengadaan, atau unsur tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana hibah Rp5,3 miliar tersebut.

"Kami meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Telusuri aliran anggaran, proses penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban seluruh kontrak," ujarnya.

Fajar menegaskan, GEMPAR-Sumut berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang dan Kejatisu sebagai bentuk desakan agar persoalan tersebut ditangani secara transparan.

Kadis DCKTR Belum Memberikan Jawaban

Di sisi lain, upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang, Rahmadsyah, disebut belum memperoleh tanggapan.

Menurut informasi yang disampaikan, Rahmadsyah belum menjawab panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan untuk meminta penjelasan mengenai proyek tersebut.

Belum adanya tanggapan itu membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek belum terjawab, mulai dari dasar hukum, mekanisme penetapan penyedia, hingga identitas perusahaan pelaksana dua kontrak pengadaan.

Fajar menilai, penjelasan dari pimpinan organisasi perangkat daerah sangat diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

"Kami meminta Kepala Dinas memberikan penjelasan terbuka. Siapa pelaksana setiap kontrak, bagaimana proses pengadaannya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya? Semua itu harus bisa dijelaskan kepada publik," katanya.

Ia juga meminta Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, memastikan adanya evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap proyek tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.red

PGRI Kabupaten Solok Salurkan Bantuan bagi Guru, Siswa, dan Masyarakat Terdampak Banjir Bandang.

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:05:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (26/10/2026) di Gedung C Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok, Arosuka menyalurkan donasi bantuan bagi guru, siswa, dan masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Arosuka.

Penyerahan bantuan di hadir oleh 0p Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., Bunda PGRI Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., Ketua PGRI Kabupaten Solok Yongkerman, S.Pd., Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok H. Elafki, S.Pd., M.M., para guru, serta bapak dan ibu penerima bantuan.

Ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar PGRI terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus bentuk dukungan dalam meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan pascabencana.

Yang diawali dengan laporan Ketua PGRI Kabupaten Solok, Yongkerman, S.Pd., yang menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyaluran donasi sebagai bentuk kepedulian keluarga besar PGRI terhadap guru, siswa, dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Solok.

Bunda PGRI Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si.,dalam sambutannya menyampaikan bahwa donasi tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas keluarga besar PGRI terhadap masyarakat yang terdampak banjir bandang di Arosuka.

Juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Solok atas inisiatif dan kepedulian yang telah diwujudkan melalui penyaluran bantuan tersebut . Semoga bantuan yang disalurkan ini dapat memberikan manfaat bagi para korban serta membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Semoga kepedulian dan kebersamaan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk melewati masa sulit akibat bencana.

Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga besar PGRI Kabupaten Solok atas kepedulian dan solidaritas yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

Mengatakan bantuan tersebut bukan hanya bernilai secara materi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Dia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk bangkit kembali dan menata kehidupan setelah bencana.

"Ini merupakan tanda bahwa Arosuka tidak sendiri. Masih banyak pihak yang peduli dan hadir untuk membantu masyarakat kita yang terdampak bencana. Semangat kebersamaan inilah yang harus terus kita jaga," ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kepedulian sosial dalam mendukung pemulihan pascabencana. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan guru, siswa, dan masyarakat yang terdampak bencana. Dan di akhiri dengan penyerahan rumah dari Bunda PGRI Kab. Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si kepada Ibu Ika Dian Wahyu Sari, salah seorang guru SMK Negeri 2 Gunung Talang yang terdampak bencana, penyerahan kunci tersebut berlangsung di perumahan ansela 7 arosuka. (YOSE)

Jadwal Porprovsu 2026 Bergeser ke 1–9 Desember, KONI Sumut Pastikan Seluruh Nomor Pertandingan Tetap Digelar

admin — Mon, 26 Oct 2026 17:03:00 +0700+0700

DELISERDANG – Jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 resmi diperbarui dari semula 7–15 November menjadi 1–9 Desember 2026. Meski mengalami penyesuaian jadwal, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut memastikan seluruh nomor pertandingan tetap digelar tanpa pengurangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar dalam temu pers di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Jalan Pancing, Deliserdang, Senin (26/10/2026). Menurutnya, perubahan jadwal telah melalui berbagai pertimbangan serta koordinasi dengan KONI kabupaten/kota dan pengurus cabang olahraga (Cabor).

Hatunggal menjelaskan, secara umum Panitia Besar (PB) Porprovsu telah siap menyelenggarakan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Namun, berdasarkan hasil koordinasi terbaru, diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung optimal.

"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan-persiapan, kami sebenarnya secara teknis telah siap," kata Hatunggal.

Ia memastikan perubahan jadwal tidak mengurangi satu pun nomor pertandingan. Porprovsu 2026 tetap mempertandingkan 30 Cabor dari 28 pengurus provinsi (Pengprov) cabor. Jumlah tersebut mencakup sepak bola dan futsal di bawah naungan PSSI, serta voli indoor dan voli pasir di bawah organisasi bola voli.

Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di empat daerah, yakni Medan, Deliserdang, Binjai, dan Pematangsiantar.

"Kita harapkan tanggal 1 sampai 9 ini kita bisa melaksanakan dengan maksimal sehingga bisa menjadi catatan bagi kami sendiri, kami berniat nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses merupakan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara yang mewah, tertiblah, terlaksana dengan baik nanti ada upacara pembukaan," kata Hatunggal.

Terkait pembiayaan, Hatunggal menjelaskan KONI Sumut menanggung 50% biaya atlet peserta Porprovsu 2026, sedangkan 50% lainnya menjadi tanggung jawab KONI kabupaten/kota. Pembagian biaya tersebut meliputi penginapan, transportasi lokal, dan konsumsi selama pertandingan. Sementara itu, seluruh biaya kepanitiaan atau 100% menjadi tanggung jawab KONI Sumut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut Mahfullah menegaskan Porprovsu merupakan agenda tetap yang harus dilaksanakan sesuai tahun penyelenggaraannya. Karena itu, meskipun mengalami penyesuaian jadwal, Porprovsu dipastikan tetap berlangsung pada 2026 dan tidak ditunda hingga tahun berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan peralatan pertandingan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut kepada KONI Sumut. Peralatan tersebut akan digunakan untuk mendukung kelancaran seluruh pertandingan Porprovsu 2026. **

Wali Kota menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi TPAKD Award Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Mandagri di Rakornas TPAKD 20

admin — Mon, 26 Oct 2026 16:01:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026. Pematangsiantar bersama Kota Metro (Provinsi Lampung) dan Kota Jambi (Provinsi Jambi) merupakan tiga besar TPAKD Terbaik Tingkat Kota untuk Wilayah Sumatera.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Acara yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia", tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia," ujar Friderica.

Ia juga menjelaskan, perkembangan tersebut terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.

"Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Ia menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.

"Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah.

"Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari beragam kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh berbagai sektor pekerjaan dan kegiatan masyarakat.

"Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri," kata Prabowo.

Turut hadir dalam Rakornas TPAKD 2026, di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.

Wesly hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi serta Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP.

Usai kegiatan, Wali Kota Wesly mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyambut baik capaian TPAKD Kota Pematangsiantar yang masuk Nominasi TPAKD Award Tahun 2026 Kategori Kota Wilayah Sumatera. Hal tersebut, katanya, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan TPAKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2026.

Menurut Wesly, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program perluasan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

"Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Wesly.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026 memberikan penegasan bahwa akses keuangan harus menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat daya beli keluarga, serta membuka peluang usaha dan pembiayaan produktif.

"Pesan Bapak Presiden sangat jelas, kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Kota Pematangsiantar," lanjutnya.

Wesly juga menegaskan, penguatan TPAKD ke depan akan diarahkan pada program yang sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Prioritas tersebut meliputi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta edukasi keuangan bagi pelajar, generasi muda, dan masyarakat.

Pemko Pematangsiantar, lanjutnya, juga akan mendorong agar program TPAKD tidak hanya berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

"Keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya. Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tegas Wesly.

Wesly turut menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TPAKD Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

"Masuk nominasi merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri. Kita ingin TPAKD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan," tutup Wesly. (LP)

Wali Kota menerima BKPRMI Award sebagai tokoh publik yang peduli dengan anak yatim dan pemuda masjid

admin — Mon, 26 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menerima BKPRMI Award sebagai tokoh publik yang peduli dengan anak yatim dan pemuda masjid. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam acara puncak Milad ke-49 Badan Komunikasi dan Remaja Masjid (BKPRMI) di Tavia Heritage Hotel Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Puncak Milad ke-49 BKPRMI dihadiri Ketua DPD RI Dr (HC) Sultan Bachtiar Najamuddin, para perwakilan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Ketua MPP BKPRMI Datuk H Said Aldi Al Idrus SE MM, Ketua DPP BKPRMI H Nanang Mubarak, serta Ketua DPW dan DPD se-Indonesia.

Menteri Koperasi yang juga pembina BKPRMI, Ferry Juliantono dalam sambutannya mengatakan, sepenuhnya mendukung program BKPRMI yang sifatnya untuk keumatan, khususnya dalam memakmurkan masjid dan menyejahterakan guru mengaji di Indonesia.

BKPRMI merupakan organisasi besar yang sudah ada sejak tahun 1971 dan terus berkembang hingga ke pelosok. Organisasi ini layak dirangkul dan menjadi mitra pemerintah. BKPRMI juga telah menandatangani MoU dengan Kementerian Koperasi demi kesejahteraan dan pengembangan pemuda masjid dan guru mengaji.

Ketua DPP BKPRMI Nanang Mubarak mengatakan BKPRMI akan terus memperjuangkan hak-hak guru mengaji hingga menerima upah layak dan ditanggung BPJS-nya. Bahkan BAZNAS telah bersedia membayarkan BPJS bagi guru mengaji sebanyak 20 ribu orang.

Selain Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, BKPRMI Award diberikan kepada Bupati Manokwari, Sekda Jeneponto, dan Wakil Bupati Sumedang.

Usai acara, Wali Kota Wesly mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada BKPRMI yang telah memberikan award kepadanya.

"Saya sendiri tidak menyangka kegiatan peduli anak yatim saat bulan Ramadhan lalu, ternyata mendapat perhatian dari BKPRMI. Saat itu, saya hanya ingin berbagi agar anak-anak yatim bisa merasakan kebahagiaan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga ke depannya saya bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar bisa memberikan yang lebih baik lagi, termasuk kepada pemuda masjid," kata Wesly. (LP)

Ditreskrimsus Polda Sumut Ungkap 5 Kasus Penyelewengan BBM Bersubsidi.

admin — Mon, 26 Oct 2026 15:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut dan jajaran berhasil mengungkap lima kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejak 20-25 Oktober 2026.

"Pengungkapan ini merupakan program 100 hari kerja Kapolri salah satunya tentang pemberantasan BBM ilegal," kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Irfan Rifai didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan, Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan, dalam kurun waktu hampir sepekan itu Ditreskrimsus Polda Sumut bersama jajaran berhasil mengungkap lima kasus penyelewengan BBM dan meringkus enam tersangka. Dua kasus diungkap Direktorat Reskrimsus Polda Sumut, sementara tiga lainnya Polres Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tebingtinggi.

"Dari pengungkapan kasus penyelewengan BBM itu sebanyak enam orang pelaku dapat diamankan. Untuk modus kejahatan yang dilakukan para tersangka dengan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi mengangkut BBM bersubsidi dari SPBU untuk kembali dijual secara ilegal," ungkapnya.

Dalam pengungkapan itu, sambung mantan Kapolres Tanjungbalai tersebut, pihaknya juga menyegel SPBU Suka Damai di Jalan Medan-Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) karena tertangkap tangan mengurangi takaran penjualan BBM kepada konsumen.

"Dua orang pelaku dapat ditangkap berinisial DS berperan sebagai manajer SPBU dan HS berperan merusak segel mesin pompa BBM," terangnya.

Dia menyebut, modus pengurangan takaran (jumlah) penjualan BBM di SPBU itu sudah berjalan selama tujuh tahun.

"Kedua pelaku diduga merusak mesin pompa BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax untuk merubah setelan pompa BBM guna mengurangi jumlah liter/takaran dalam setiap pengisian sehingga mendapatkan keuntungan atas penjualan atas selisih kelebihan BBM," ujar Irfan.

Hasil penghitungan selisih takaran oleh metrologi diperkirakan selama Juni-Oktober 2026, sambungnya, pelaku usaha mendapatkan keuntungan sebesar Rp595.321.508 juta dengan data selisih BBM diantaranya Biosolar 32.768 liter, Pertalite 34.681 liter dan Pertamax 1.575 liter.

"Personel juga telah melakukan pengujian bahwa BBM jenis solar seberat 20 liter yang dijual pihak SPBU terbukti tidak sesuai berdasarkan pemeriksaan menggunakan bejana ukur dengan selisih kekurangan 510 ML," sebutnya.

Irfan menambahkan, penyidik tengah melakukan pengembangan kasus penjualan BBM di SPBU Suka Damai yang tidak sesuai takaran. Nantinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat jaringan penyelewengan penjualan BBM bersubsidi tersebut.

"Terhadap kedua pelaku bersama barang bukti berupa tang, rekaman CCTV, flash disk, uang tunai Rp77 juta, handphone telah ditahan di Mapolda Sumut. Sementara SPBU yang terbukti mengurangi jumlah takaran penjualan BBM telah disegel," pungkasnya(W05)

Teks foto :
Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Irfan Rifai didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan merilis pengungkapan kasus penyelewengan BBM, Senin (26/10/2026)(W05)

Lapak Judi Tembak Ikan di Tuntungan Digerebek, 2 Diamankan

admin — Mon, 26 Oct 2026 15:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Personel Satuan Reskrim Polrestabes Medan menggerebek lapak diduga tempat perjudian tembak ikan di Jalan Setia Budi Nomor 82, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Jum'at (23/10/2026).

Polisi mengamankan dua orang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian, masing-masing seorang perempuan bertugas sebagai kasir dan seorang laki-laki selaku pemain.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut.

"Personel menerima informasi dari masyarakat terkait adanya lapak perjudian tembak ikan di kawasan Jalan Setia Budi, Medan Tuntungan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan ke lokasi," ujarnya, Senin (26/10/2026).

"Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian tembak ikan. Selanjutnya, dua orang yang berada di lokasi diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata AKBP Adrian.

Kedua orang yang diamankan masing-masing SA (41), kasir, dan APS (40), berperan sebagai pemain.

Dari lokasi tersebut, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp550.000,- disebut milik SA satu unit telepon genggam merek Oppo A3X berwarna biru dan satu unit mesin tembak ikan.

Dia menambahkan, pengungkapan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan mengacu pada ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian.

"Kedua orang yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut," pungkas Adrian.(W05)

Teks foto :
Polisi menggerebek lapak judi tembak ikan di Medan Tuntungan(W05)

Wakapolda Sumut Turun ke Jalan, Bagikan Helm dan Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

admin — Mon, 26 Oct 2026 15:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K. bersama Direktur Lalu Lintas Polda Sumut dan personel lalu lintas melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi serta membagikan helm kepada pengendara di Simpang Indogrosir, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Senin (26/10/2026) pukul 06.40 WIB.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan langsung Polri kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas.

Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, Wakapolda Sumut bersama personel juga memberikan imbauan kepada pengendara agar selalu menggunakan helm, mematuhi rambu-rambu, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat program Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat.

"Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk semakin disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam berlalu lintas," ujar Ferry.

Ia menambahkan, pembagian helm dan penyampaian imbauan keselamatan merupakan bagian dari upaya edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan perlengkapan keselamatan sangat penting dalam mengurangi risiko fatalitas kecelakaan.

Polda Sumut juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 dengan mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati sesama pengguna jalan, serta membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.

Melalui pendekatan yang humanis dan pelayanan langsung tersebut, Polda Sumut berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Sumatera Utara(W05)

Foto: