Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

admin — Thu, 17 Sep 2026 14:14:00 +0700+0700

MEDAN — Penetapan status tersangka hingga tindakan penahanan terhadap salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terkait dugaan kasus pemalsuan surat mendapat sorotan dari pengamat politik dan akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Menurutnya, publik dan partai politik harus tetap berpijak pada koridor hukum serta azas ketatanegaraan sebelum melangkah ke proses Pengantian Intertemporal (PAW).

Shohibul Anshor Siregar menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, penetapan status tersangka maupun penahanan oleh aparat penegak hukum belum dapat dijadikan dasar mutlak untuk memvonis bersalah seorang wakil rakyat.

"Praduga tak bersalah tidak boleh menjadi vonis bagi seseorang yang sedang menghadapi dugaan atau tuntutan pidana," tegas Shohibul saat dimintai tanggapannya di Medan.

Ia menjelaskan bahwa proses peradilan di Indonesia memiliki tahapan yang sangat panjang demi menjamin keadilan.

Bahkan jika perkara tersebut nantinya disidangkan dan keluar putusan peradilan di tingkat pertama, opsi persidangan masih sangat terbuka.

"Bahkan vonis peradilan pada tingkat tertentu masih bisa ditantang oleh upaya hukum banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung," lanjutnya.

Lebih jauh, Shohibul menerangkan bahwa batas legal status hukum yang paling mendasar adalah adanya kekuatan hukum tetap. Namun dalam konteks keadilan hukum, ruang untuk memperjuangkan hak-hak hukum masih tersedia.

"Tanpa melebih-lebihkan, putusan inkrah yang berkekuatan hukum tetap pun masih dapat dipermasalahkan dengan upaya hukum pengajuan novum (bukti baru) melalui Peninjauan Kembali (PK)," ujar akademisi tersebut.

Mekanisme Internal Partai dan Persoalan PAW
Terkait desakan atau wacana mengenai Pergantian Intertemporal (PAW) bagi legislator yang terjerat masalah hukum, Shohibul memandangnya dari dua sudut pandang: norma hukum baku nasional dan kewenangan otonom partai politik.

Secara aturan perundang-undangan umum, status PAW biasanya mematuhi syarat kepastian hukum yang berkekuatan tetap (inkrah) atau batasan penahanan tertentu yang mengganggu fungsi serta tugas kedewanan.

Namun, partai politik memegang kunci dan kedaulatan tersendiri atas anggotanya di parlemen.

"Namun semua partai memiliki aturan internal yang dapat melampaui norma hukum baku itu dengan maksud tertentu sesuai konstitusi partai," jelas Shohibul.

Artinya, sebuah partai politik memiliki kewenangan etis dan disiplin organisasi dalam AD/ART mereka masing-masing.

Partai dapat mengambil tindakan administratif seperti penegakan kode etik, penonaktifan, hingga pemberhentian keanggotaan tanpa harus menunggu proses peradilan selesai apabila dinilai mengganggu citra, integritas, maupun marwah partai di mata publik.

57.696 Purna bakti Menerima bantuan Beras dari PTP N lV

admin — Thu, 17 Sep 2026 13:26:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24
Penyaluran dana kompensasi lumpsum bantuan beras bagi pensiunan karyawan pelaksana PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mendekati tahap akhir. Hingga Tahap XVI, sebanyak 57.969 purnakarya yang masuk dalam target penerima telah menerima pencairan

Realisasi penyaluran secara nasional hampir mendekati 100%, dengan nilai dana yang telah dibayarkan sekitar Rp579,09 miliar. walaupun demikian, masih terdapat beberapa penerima yang masih berproses penyelesaiannya dan menjadi prioritas manajemen.

Manajemen PTPN IV mengatakan penyelesaian sisa pembayaran kini menjadi perhatian di tingkat wilayah." Persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan proses verifikasi data dan kelengkapan dokumen penerima," ujarnya

Di sebutkan lagi perusahaan memilih mempercepat proses dengan pendekatan jemput bola. Langkah itu terutama diarahkan kepada purnakarya lanjut usia, penerima yang telah berpindah domisili, maupun keluarga purnakarya yang perlu melengkapi dokumen sebagai ahli waris.

Sementara Direktur SDM dan Umum PTPN IV Suhendri telah mengarahkan seluruh regional untuk mempercepat penuntasan pembayaran dengan melibatkan organisasi pensiunan, antara lain Persatuan Pensiunan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) dan Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).

"Pelibatan organisasi pensiunan kami yakini dapat membantu perusahaan menjangkau penerima yang sulit dikonfirmasi secara administratif maupun fisik," kata Suhendri, Kamis (10/09/2026).

Ditambahkan lagi Di lapangan, persoalan administrasi yang ditemukan cukup beragam. Ada data identitas purnakarya yang tidak sesuai dengan basis data Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun), rekening yang sudah tidak aktif atau bukan atas nama penerima, serta dokumen ahli waris yang belum lengkap bagi pensiunan yang telah meninggal dunia. Dan Persoalan semakin kompleks ketika purnakarya berusia lanjut, mengalami keterbatasan kesehatan, atau telah berpindah tempat tinggal tanpa memperbarui informasi kontak.

"Karena itu, pendampingan tidak hanya ditujukan kepada purnakarya, tetapi juga kepada keluarga penerima manfaat. Tim di wilayah bersama organisasi pensiunan membantu melacak keberadaan penerima sekaligus memastikan dokumen yang dibutuhkan dapat dilengkapi", ungkapnya lagi.

Percepatan pencairan tetap dilakukan dengan mengikuti prosedur verifikasi. Sebagai perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV harus memastikan setiap pembayaran diberikan kepada purnakarya atau ahli waris yang sah serta memenuhi kriteria.

Dokumen yang menjadi dasar verifikasi antara lain KTP, surat keputusan pensiun beserta lampirannya, dan kartu keluarga. Untuk penerima manfaat yang merupakan janda, duda, atau anak dari purnakarya, diperlukan pula surat keterangan ahli waris yang diterbitkan lurah atau camat.

Penerima juga perlu memastikan rekening bank masih aktif dan tercatat atas nama yang bersangkutan. Selain itu, terdapat surat pernyataan bermeterai yang harus ditandatangani pada saat proses verifikasi.

"Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan cepat atau lambatnya pencairan. Kita tidak mau ada kesalahan yang dapat merugikan pensiunan," sebut Suhendri.

PTPN IV juga menerapkan pemeriksaan internal sebelum dana dikeluarkan. Verifikasi dilakukan oleh bagian sumber daya manusia dan divalidasi Satuan Pengawasan Intern (SPI). Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko salah transfer ataupun persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, capaian penyaluran di sejumlah wilayah menunjukkan progres yang cukup tinggi. Di Regional I, misalnya, penyaluran tercatat telah menjangkau 19.376 penerima dan di Regional II, dana kompensasi telah disalurkan kepada 25.949 penerima.

"Perbedaan capaian antarwilayah antara lain berkaitan dengan proses pemutakhiran dan pencocokan data penerima. Karena itu, angka penyaluran tidak semata-mata menggambarkan kecepatan pencairan, tetapi juga proses memastikan setiap penerima yang berhak dapat teridentifikasi dan menerima pembayaran secara tepat," tutupnya.(LP)

Wali Kota membuka FGD Penyusunan Draft Perwa tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

admin — Thu, 17 Sep 2026 13:25:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kaveling Komersial Perumahan. FGD dilaksanakan di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Senin (14/09/2026) pagi. FGD tersebut juga untuk mendukung Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kadis PKP) Kota Pematangsiantar Robert Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12.

Wali Kota Wesly dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Happy menyampaikan kehadiran peserta FGD menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin baik di Kota Pematangsiantar.

Dijelaskannya, dalam perkembangan pembangunan perumahan di Kota Pematangsiantar, semakin banyak kawasan perumahan yang tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak positif terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.

"Namun demikian, pertumbuhan kawasan perumahan juga harus diikuti dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PSU yang tertib, jelas, dan memiliki kepastian hukum," katanya.
PSU perumahan, lanjutnya, seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, fasilitas sosial, jaringan utilitas, penerangan jalan umum, serta fasilitas lainnya pada akhirnya akan menjadi tiga bagian yang sangat penting dalam menunjang kualitas kehidupan masyarakat di kawasan perumahan. PSU yang dibangun dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

"Sebaliknya, apabila PSU tidak direncanakan, dibangun, diserahkan, dan dikelola dengan baik, maka pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pengembang," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memandang perlu adanya suatu regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan PSU perumahan dan kaveling komersial perumahan.

"Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan draft regulasi yang telah disusun, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk berdiskusi, mengidentifikasi permasalahan, menyamakan persepsi, dan mencari solusi bersama. Mari kita jadikan FGD ini sebagai momentum untuk menyatukan komitmen dan menyusun regulasi yang jelas, implementatif, tidak tumpang tindih, memberikan kepastian hukum, serta benar-benar menjawab kebutuhan Kota Pematangsiantar," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kadis PKP) Kota Pematangsiiantar Robert Sitanggang SSTP MSi dalam laporannya menerangkan maksud kegiatan tersebut untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman melalui kepastian proses penyerahan, status pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap PSU yang telah diserahkan oleh pengembang.

Sedangkan tujuannya, yakni meningkatkan kepastian hukum atas status dan pengelolaan PSU perumahan; mempercepat proses penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan PSU yang lebih baik dan berkelanjutan; menjamin pemeliharaan dan keberlanjutan PSU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penghuni; mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah atas PSU yang telah diserahkan; memperkuat koordinasi dan pengawasan antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat; serta mendorong terciptanya kawasan perumahan yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Hadir, Kepala Bagian Hukum Setdako Edi Sutrisno SH, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ronny Dicky Wijaya Sinaga SSTP MSc, OPD, camat, dan lurah. (LP)

Dua Kecamatan Tanjungbalai Masuk NPGT WP3WT, Pemko-BPN Kebut Integrasi Data Pertanahan

admin — Thu, 17 Sep 2026 13:03:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Penataan dan kepastian pemanfaatan tanah di wilayah pesisir Kota Tanjungbalai menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasalnya, dua kecamatan yakni Datuk Bandar Timur dan Teluk Nibung masuk dalam objek kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Integrasi Data NPGT Kecamatan WP3WT yang digelar di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (Kanwil BPN Provsu), Medan, Rabu (16/9/2026).

Rapat menjadi bagian dari upaya menyatukan data lintas instansi, khususnya terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Data tersebut nantinya menjadi bahan dalam perencanaan dan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah yang memiliki karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan, kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi Tanjungbalai mengingat karakter wilayahnya yang sangat berkaitan dengan kawasan perairan dan pesisir.

"Terlebih lagi, dalam kegiatan NPGT Kecamatan WP3WT tahun 2026 ini, terdapat dua kecamatan di Kota Tanjungbalai yang menjadi objek kegiatan, yaitu Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, di dua wilayah Kecamatan tersebut terdapat sejumlah pulau yang berada dalam wilayah perairan Kota Tanjungbalai. Beberapa pulau bahkan saat ini sedang dalam proses sertifikasi tanah.

Pemko Tanjungbalai, kata Mahyaruddin, siap mendukung proses tersebut, terutama apabila ditemukan kendala berkaitan dengan data maupun persyaratan pendukung.

"Apabila dalam prosesnya terdapat kendala, kekurangan data maupun persyaratan pendukung, kami dari Pemko Tanjungbalai siap untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki," tegasnya.

Mahyaruddin menilai penataan dan penatagunaan tanah tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi.

Data pertanahan yang terintegrasi dibutuhkan untuk mendukung kepastian hukum, perencanaan pembangunan, perlindungan kawasan hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Terlebih bagi Tanjungbalai yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan tanah dan ruang membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pemanfaatannya dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

"Penataan wilayah dan pemanfaatan tanah yang tertib, terintegrasi dan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, menjaga lingkungan pesisir serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Dalam rapat tersebut turut dibahas persiapan pengumpulan data lapangan, mekanisme kerja serta penyamaan persepsi terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan data.

Selain Pemko Tanjungbalai dan Kanwil BPN Provsu, rapat juga melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu serta perangkat daerah terkait lainnya.

Mahyaruddin berharap koordinasi yang dibangun tidak berhenti pada rapat integrasi data, tetapi berlanjut dalam proses pengumpulan hingga pengolahan data di lapangan.

"Saya berharap khususnya kepada tim OPD dari Pemko Tanjungbalai agar mengikuti rapat ini dengan seksama mulai dari awal hingga selesai. Semoga melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, kita dapat mewujudkan penatagunaan tanah yang semakin tertib, memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai," pungkasnya.(eko)

Bimtek 177 Desa Asahan Diduga Sarat Mark-Up, LSM Sebut Lembaga Penyelenggara Raup Miliaran Rupiah dari Dana Desa

admin — Thu, 17 Sep 2026 12:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dugaan praktik korupsi dan pembengkakan anggaran mewarnai pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan 177 desa di Kabupaten Asahan.

Kegiatan yang dibebankan dari Dana Desa (DD) ini ditengarai hanya menjadi "proyek bagi-bagi" keuntungan, dengan nilai mark-up yang luar biasa hingga miliaran rupiah, meski kondisi daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.

Ketua DPC LSM PMP-RI Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra, mengungkapkan hal tersebut kepada awak media di Kisaran, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, kegiatan Bimtek ini tidak lebih dari ajang memulas anggaran yang dilakukan secara terstruktur setiap tahunnya oleh lembaga penyelenggara beserta oknum terkait demi keuntungan pribadi dan kelompok.

"Keuntungan dari kegiatan Bimtek yang diduga ilegal ini mencapai miliaran rupiah. Tahun 2025 tercatat ada 8 paket kegiatan, sedangkan tahun 2026 ini ada 6 paket, tiga sudah selesai dan tiga lagi menyusul," papar Hendra.

Rincian anggaran yang terungkap menunjukkan angka yang sangat besar. Pada 2025, dengan satu peserta per desa dan biaya Rp5 juta per kepala, total anggaran yang diserap mencapai Rp885 juta per satu kali kegiatan. Di tahun 2026, beban semakin berat dengan kewajiban mengirim dua peserta per desa dan biaya yang sama per orang, sehingga total anggaran sekali kegiatan melonjak drastis menjadi sekitar Rp1,7 miliar.

Yang lebih mencurigakan, biaya riil per peserta diduga hanya sekitar Rp2,5 juta. Sisanya dari uang Rp5 juta per orang tersebut dikabarkan mengalir masuk ke "kantong pribadi" oknum penyelenggara beserta kroninya.

Kegiatan terbaru yang disorot berlangsung di Hotel Grand Kanaya Medan, mulai Jumat (4/9/2026) hingga Senin (7/9/2026).

Lembaga penyelenggara yang ditunjuk bernama Mitra Pendidikan dan Pelatihan Utama (MPPU) Sumatera ini diduga tak memiliki kantor maupun alamat yang jelas.

"Kabarnya lembaga ini telah mendapat restu dari pihak Bupati Asahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan. Kami juga mempertanyakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dari transaksi besar ini. Dalam waktu dekat, kami berencana melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejari Asahan," tegas Hendra.

Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Asahan, Hendy Bakti Pratama Tambunan, S.STP, saat dikonfirmasi wartawan, membantah keterlibatan dinasnya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Itu tidak benar, Dinas PMD bukan yang menyelenggarakan. Setahu kami, bimtek ini murni kegiatan pihak lembaga penyelenggara," tegasnya.

Sementara itu, pihak lembaga penyelenggara bernama Zainal saat dicoba dikonfirmasi melalui telepon selulernya oleh wartawan, enggan memberikan tanggapan apa pun terkait tuduhan pembengkakan anggaran tersebut. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan aliran dana ini kini menjadi sorotan tajam publik di tengah ketatnya pengawasan penggunaan Dana Desa. (tec)

Patroli Sergap Polres Asahan Gagalkan Aksi Tawuran Dini Hari, 10 Remaja dan Sajam Diamankan

admin — Thu, 17 Sep 2026 11:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Gerak cepat Tim Patroli Sergap Berantas Geng Motor Polres Asahan membuahkan hasil gemilang. Sebanyak 10 remaja berhasil diamankan bersama senjata tajam dan enam unit sepeda motor, saat diduga hendak melancarkan aksi tawuran di kawasan Jalan Mantap, Desa Tanjung Asri, Kabupaten Asahan, Kamis (17/9/2026) dini hari.

Upaya represif dan preventif ini digelar mulai Rabu (16/9) malam guna memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mulai dari pergerakan geng motor, tawuran, hingga kejahatan jalanan yang meresahkan warga.

Patroli yang dipimpin Padal Regu A IPDA Dimas Tirta Sasangka dan IPDA B. Togatorop ini melibatkan 14 personel gabungan dari berbagai fungsi strategis: Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas, hingga Provos, guna memaksimalkan penyisiran wilayah rawan.

Pukul 00.30 Wib, tim bergerak menindaklanjuti laporan warga yang mencurigai adanya kelompok remaja berniat bertikai di sekitar perbatasan Desa Bahung Sibatu-batu dan Desa Tanjung Asri.

Sesampainya di lokasi, petugas mendapati kelompok tersebut sedang berkumpul di pinggir jalan dan halaman rumah warga, lalu segera melakukan pemeriksaan secara humanis dan tertib.

"Hasil geledahan menemukan satu buah senjata tajam yang diduga disiapkan untuk alat tawuran. Seluruh 10 orang beserta kendaraan dan barang bawaan kemudian kami bawa ke Mapolres Asahan untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut," ungkap keterangan di lokasi.

Barang bukti yang turut diamankan meliputi 6 unit sepeda motor, 6 ponsel Android, dan sebilah senjata tajam.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus hadir dan mengayomi masyarakat. "Patroli ini respons cepat terhadap informasi warga. Kami ingin mencegah kejahatan sejak dini sebelum menimbulkan kerugian dan kekacauan," ujarnya.

Meski tegas, pelaksanaan patroli tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dengan prinsip santun serta berlandaskan prosedur yang berlaku. Kegiatan berakhir aman dan lancar sekitar pukul 03.20 Wib tanpa perlawanan berarti.

Kepolisian pun mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, turut mengawasi aktivitas anak dan remaja di lingkungan. Warga yang mengetahui indikasi gangguan keamanan diminta segera melapor atau menghubungi Call Center Polri di nomor 110. (tec)

FP3SU Bongkar Celah Keamanan Graha Mahardika: Maling Berkeliaran, Pengembang Cuma Bisa Minta Maaf?"

admin — Thu, 17 Sep 2026 11:38:00 +0700+0700

DELI SERDANG — Warga Perumahan Graha Mahardika yang berlokasi di Jalan Utama I, Kampung Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, di ambang keresahan mendalam. Pasalnya, intensitas aksi pencurian di lingkungan perumahan tersebut kian marak dan mengancam keamanan harta serta keselamatan warga. Alih-alih mendapatkan solusi pengamanan yang komprehensif, respons dari pihak manajemen pengembang justru dinilai sangat normatif dan terkesan lepas tanggung jawab.
Menyikapi situasi darurat ini, Ketua Pendiri Forum Pemuda Peduli Pembangunan Sumatera Utara (FP3SU), Wan M. Isa, SH, didampingi Sekretaris Paisal Chairy, SKM, SH yang juga merupakan salah satu warga Kompleks Perumahan Graha Mahardika—langsung angkat bicara. Keduanya dengan tegas mendesak pihak pengembang, PT Perkasa Utama Property, untuk segera merealisasikan pembangunan tembok atau pagar pembatas permanen antara area perumahan dan perkampungan atau masyarakat sekitar.
"Pembangunan tembok pembatas ini sudah menjadi sebuah urgensi demi memperketat akses keluar-masuk dan menghentikan rentetan aksi pencurian yang meresahkan warga," ujar perwakilan FP3SU.
Dalih Normatif Pengembang menjadi sorotan dalam Menanggapi desakan dan keluhan warga terkait minimnya pengamanan infrastruktur tersebut, pihak pengembang PT Perkasa Utama Property melontarkan tanggapan resmi. Kendati demikian, pernyataan yang disampaikan dinilai publik hanya bersifat normatif dan belum menyentuh substansi tuntutan pengamanan fisik.
Berikut pernyataan resmi dari pihak pengembang:
"Kami selaku pengembang, akan selalu berusaha memberikan yang terbaik yang ada di dalam otoritas dan kapabilitas kami kepada pembeli maupun calon pembeli. Tidak pernah ada tindakan dan keputusan kami yang berintensi untuk merugikan pembeli."
"Kami juga tidak pernah menutup pintu komunikasi antara kami dan pembeli selama komunikasi tersebut masih sesuai dengan nilai-nilai yang kami percayai."
"Jika memang pada pelaksanaannya, apa yang kami lakukan belum sesuai dengan ekspektasi pembeli ataupun calon pembeli, maka kami dari pihak pengembang dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya."
Menyikapi jawaban manajemen pengembang tidak disambut positif untuk itu warga Desak Aksi Nyata, Bukan Sekadar Permintaan Maaf
Pernyataan permohonan maaf dan klaim normatif dari manajemen pengembang dipandang sebelah mata oleh warga. Bagi warga Graha Mahardika, permohonan maaf tidak akan mengembalikan rasa aman atau barang-barang yang telah hilang dicuri maling.
FP3SU bersama warga mendesak agar PT Perkasa Utama Property segera membuktikan iktikad baiknya melalui tindakan nyata di lapangan, yakni membangun tembok pembatas kompleks secepatnya. Ketua pendiri Forum Pemuda Peduli Pebangunan Sumut ( FP3SU) Wan M.Isa didampingi sekretaris Paisal Chairy, SKM, SH juga meminta Pemkab DeliSerdang melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan/property di wilayah Kec. Percut Sei Tuan jl. Utama I Kampung Kolam yang tidak memberi rasa aman dan kenyamanan pada penghuni perumahan dan evaluasi pada standard keamanan yang disediakan pihak pengembang
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menanti langkah konkret dari pengembang demi menjamin keamanan tempat tinggal mereka.

Sementara itu pihak Developer Reza dikonfirmasi media ini belum juga memberikan jawaban soal permintaan warga perumahan tersebut.red

Seorang Kakek Nekat Jual Ganja Diringkus Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Thu, 17 Sep 2026 10:57:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria paruh baya, yang kedapatan mengedarkan narkotika jenis ganja di Jalan Bunga Cempaka Medan, Rabu (09/09/26) sore kemarin. Dalam kasus ini, Polisi menyita 880 gram ganja.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (17/09/26) siang mengatakan, pelaku yakni M (56) warga Jalan Jamin Ginting, Kec.Medan Polonia, ditangkap setelah Tim 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas terlarang pelaku.

Petugas pun, kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya meringkus pelaku saat sedang mengendarai sepeda motor, dan diduga akan melakukan transaksi narkoba.

"Untuk barang bukti, kami sita satu bungkus ganja yang beratnya 880 gram. Kami juga menyita barang bukti lain seperti 1 paket sabu siap pakai, 1 paket ganja siap pakai, 2 unit handphone, dan sepeda motor yang digunakan pelaku," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku mengaku sudah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir menjadi pengedar narkotika jenis ganja. Pelaku, mendapat keuntungan Rp.250 ribu, dalam setiap satu kilogram ganja yang laku ia jual.

"Pelaku ini sudah 6 bulan menjalankan bisnis haramnya, keuntungannya Rp.250 ribu dalam setiap satu kilogram. Pelaku, mengedarkan narkoba dimana saja tergantung pesanan," tambah Rafli.

Barang bukti narkoba yang disita dari pelaku, didapat dari seseorang wanita berinisial MP. MP pun, kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Pemasoknya sudah kami ketahui, kami pastikan pelaku narkoba baik itu pengedar maupun bandar, tidak akan ada ruang sedikitpun. Kami pastikan, akan kami ungkap," pungas Rafli.(W05)

Foto:

Polsek Tanjung Morawa Mediasi Permasalahan Warga Terkait Dengan Suara Speaker

admin — Thu, 17 Sep 2026 10:52:00 +0700+0700

Deliserdang- Polsek Tanjung Morawa mediasi permasalahan masyarakat yang viral terkait dengan suara Speaker saat Warga Sedang melaksanakan Sholat Zuhur di Mesjid Al Muttaqin Jalan Besar Lintas Sumatera Desa Tanjung Morawa - A, Kecamatan Tanjung Morawa, Rabu (16/09/26) siang.

Mediasi ini langsung dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, bersama dengan Plh. Kepala Desa Tanjung Morawa A Sugan Wijaya Kusuma, S.Pd, Kanit Reskrim, IPTU Hotman Barus, SH, Kanit Intelkam, IPDA Berton L. Sianipar, Plh.Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Morawa A Aipda Musliadi Tanjung, Bhabinsa Desa Tanjung Morawa A Serka Eko, KUA Tanjung Morawa Agus Salim, Ketua FKUB Tanjung Morawa/Sekertaris MUI Deli Serdang, M. Fadli Lubis, FKDM Tanjung Morawa, Rahmat Hidayat, Ketua BKM Mesjid Al Muttaqin, Rahmad Muliyadi, Marbot Mesjid Al Muttaqin Ust. Dedi Santoso, Remaja Mesjid Al Muttaqin M. Rifky Riza Fairus, Fron Persudaraan Islam Tanjung Morawa, Putra, Kadus 1 Desa Tanjung Morawa A, Ferry dan Sdr. Susanto yang dilaksanakan di Polsek Tanjung Morawa.

Permasalahan ini terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 16 September 2026 sekira Pukul.12.30 WIB, saat warga Jemaah Mesjid Al Muttaqin di Jalan Besar Lintas Sumatera Desa Tanjung Morawa - A, Kec. Tanjung Morawa sedang melaksanakan ibadah Sholat Zuhur, tiba - tiba salah seorang Warga an. Susanto yang bertempat tinggal tepat di gudang kapuk yang bersebelahan dengan Masjid Al Muttaqin menghidupkan suara speaker dengan keras sehingga suara tersebut mengganggu warga sekitar yang sedang beribadah.

Selanjutnya setelah selesai Sholat Zuhur warga sekitar berjumlah ±50 orang mendatangi Bapak Susanto yang saat itu sedang berada di Rumahnya dan menegur tindakan menghidupkan Speaker dengan memutar tayangan Youtube berupa himbauan Menteri Agama terkait edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla sehingga terjadi perdebatan antara Warga dengan bapak Susanto

Di lain tempat dari warga sekitar menerangkan bahwa bapak Susanto memang kerap menyalakan speaker dengan memutar tayangan Youtube berupa himbauan Menteri Agama terkait edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla sehingga mengganggu kenyamanan Warga.

Mengetahui adanya keributan tersebut Personil Polsek Tanjung Morawa mendatangi lokasi dan telah mengamankan saudara Susanto untuk dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna antisipasi warga yang terprovokasi dan potensi keributan.

Dalam konfirmasinya Kapolsek Tanjung Morawa menjelaskan bahwa tujuan mediasi ini adalah untuk mencegah hal hal yang tidak ingin terjadi dan untuk mencegah keributan antar warga.

"Kita lakukan mediasi ini untuk menjaga kerukunan masyarakat dan mencegah terjadinya keributan" ujarnya

Kapolsek Tanjung Morawa juga menjelaskan bahwa "Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, BKM Mesjid, Pemerintah Desa sepakat bahwa permasalahan tersebut sudah selesai dan kedepan tidak terulang kembali demi menciptakan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kecamatan Tanjung Morawa" tutup Kapolsek Tanjung Morawa.

Wali Kota Pematangsiantar terpilih menjadi salah satu peserta KPPD pada Lemhannas RI Angkatan IV Tahun 2026

admin — Thu, 17 Sep 2026 10:49:00 +0700+0700

P.Siantar I Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn terpilih menjadi salah satu peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan IV Tahun 2026. Dari 29 kepala daerah peserta, Wesly bersama Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih SE MM menjadi kepala daerah asal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan strategi kepemimpinan daerah tersebut.

KPPD Angkatan IV berlangsung 02–12 September 2026 di Lemhannas RI dan Hotel St Regis Jakarta. Berbagai agenda dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri dari pimpinan lintas kementerian dan lembaga. Selain pemberian materi, peserta mengikuti kunjungan lapangan serta diskusi dengan tokoh bangsa dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keikutsertaan Wesly merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/4556/SJ Tertanggal 9 Juni 2026 tentang KPPD Tahun 2026. KPPD Angkatan IV tahun ini dilaksanakan secara hibrida dengan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Jakarta.

Materi dari komponen Indonesia diberikan secara luring. Sedangkan materi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura dilaksanakan secara daring.

KPPD merupakan program kolaborasi Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Kementerian Dalam Negeri. Program tersebut dirancang untuk memperkuat karakter kepemimpinan daerah, wawasan kebangsaan, kemampuan membaca dinamika strategis, serta kapasitas kepala daerah dalam menerjemahkan tantangan global ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai geopolitik, ketahanan nasional, dan kepemimpinan visioner. Para kepala daerah juga diarahkan memiliki pola pikir yang komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional dalam menjalankan pemerintahan.

KPPD diharapkan melahirkan pimpinan daerah yang memiliki karakter negarawan, bermoral, beretika, berwawasan nusantara, serta mampu menyelaraskan perubahan lingkungan strategis global dengan program pembangunan di daerah masing-masing.

"Kebijakan pusat harus linier dengan kebijakan daerah. Karena itu kepala daerah tak cukup hanya memahami daerahnya, tapi harus terus menaikan kapasitas dan kompetensi, salah satunya melalui pendidikan ini. Kita harapkan bangsa Indonesia semakin kuat saat kepemimpinan daerahnya hebat," ujar Wamendagri Akhmad Wiyagus saat membuka acara, di Jakarta, Kamis (03/09/2026).

Wali Kota Wesly mengucapkan syukur karena dapat mengikuti pendidikan KPPD oleh Lemhannas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Purnomo Yusgiantoro Center. Kesempatan mengikuti pendidikan tersebut, katanya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan mewujudkan Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Diakui Wesly, dirinya tetap memantau pemerintahan dan kondisi Kota Pematangsiantar.

"Semoga dari kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk semakin kokoh dalam memimpin Kota Pematangsiantar," tukasnya.

Sebanyak 29 kepala daerah yang mengikuti KPPD Angkatan IV Tahun 2026 selain Wesly dan Anton, di antaranya Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Bupati Sorong Johny Kamuru, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, Bupati Tolikara Willem Wandik, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.

Kemudian, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Bulungan Syarwani, Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, Wali Kota Banjarmasin M. Yamin Hr, Bupati Kotabaru Muh. Rusli, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua.

Selanjutnya, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Bupati Siak Afni Zulkifli, Bupati Kolaka Amri Jamaluddin, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, dan Bupati Wakatobi Haliana. (LP)

KETUM GARUDA 08: Mendukung Presiden Prabowo Bongkar Tuntas dalang Konspirasi Jiwasraya, Tegakkan Hukum secara adil Tanpa Pandang Bulu untuk Rakyat

admin — Thu, 17 Sep 2026 10:11:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal, menyatakan dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Menurut Syamsul, penuntasan perkara tersebut harus diarahkan pada pengungkapan keseluruhan konstruksi tindak pidana berdasarkan alat bukti, termasuk apabila penyidikan menemukan adanya pihak lain yang merencanakan, mengendalikan, turut serta, membantu, atau memperoleh manfaat secara melawan hukum. Dukungan kepada pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai intervensi terhadap proses peradilan, melainkan dukungan terhadap supremasi hukum dan independensi aparat penegak hukum.

Kasus Jiwasraya memiliki dasar fakta hukum yang serius. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan investigatif terhadap pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008–2018 menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 triliun. BPK menyatakan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan investasi saham serta reksa dana. Data resmi tersebut memperlihatkan besarnya dampak perkara Jiwasraya terhadap keuangan negara dan menjadi salah satu alasan penting mengapa penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hukum.

Syamsul Rizal menilai penegakan hukum yang menyeluruh berarti penyidik perlu mengikuti alat bukti, aliran dana, hubungan antarpihak, proses pengambilan keputusan, dan pihak yang memperoleh manfaat, sejauh masih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah "membongkar konspirasi dan dalang" dalam pernyataan ini bukanlah penetapan kesalahan terhadap orang tertentu, tetapi dorongan agar aparat mengungkap apakah terdapat aktor lain atau pola kerja sama melawan hukum yang belum sepenuhnya terungkap. Prinsip praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung: seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan proses pembuktian yang sah.

Fakta bahwa penanganan Jiwasraya mengalami perkembangan juga terlihat ketika pada 7 Februari 2025 penyidik JAM PIDSUS menetapkan IR, yang saat itu disebut sebagai mantan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK periode 2006–2012, sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008–2018. Kejaksaan menyatakan penetapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang diperoleh penyidik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan perkara dapat terus berkembang apabila ditemukan alat bukti yang cukup, dengan status tersangka tetap tunduk pada asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Syamsul juga menyatakan bahwa dorongan tersebut sejalan dengan agenda umum Presiden Prabowo mengenai penegakan hukum. Dalam pernyataan resmi kepresidenan pada 10 April 2026, Presiden menegaskan penggunaan kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu serta meminta penguatan koordinasi aparat dan kementerian/lembaga dalam menghadapi pelanggaran yang merugikan negara. Sebelumnya, pada World Economic Forum di Davos pada Januari 2026, Presiden juga menempatkan kepastian dan keadilan hukum sebagai unsur penting supremasi hukum.

Atas dasar itu, GARUDA 08 mendorong agar penuntasan Jiwasraya tidak hanya berorientasi kepada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan penelusuran dan pemulihan aset negara. Apabila berdasarkan bukti ditemukan aset atau hasil tindak pidana yang dapat dirampas menurut hukum, mekanisme asset tracing dan asset recovery harus dioptimalkan. Pada saat bersamaan, aparat harus memastikan bahwa proses tersebut tidak berubah menjadi penghukuman berdasarkan opini publik. Orang atau korporasi yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat perbuatannya, sedangkan pihak yang tidak terbukti harus memperoleh perlindungan hukum.

"GARUDA 08 mendukung Presiden Prabowo dan seluruh aparat penegak hukum untuk membongkar perkara Jiwasraya sampai terang berdasarkan fakta dan alat bukti. Apabila masih ada pihak yang terbukti menjadi pengendali, turut serta, menikmati hasil tindak pidana, atau bertanggung jawab menurut hukum, proseslah tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang dihukum hanya berdasarkan dugaan. Negara harus menemukan kebenaran melalui hukum, mengejar aset yang dapat dipulihkan, dan menghadirkan keadilan bagi negara serta masyarakat," tegas Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal.

Bupati Asahan Terima Kunjungan Satgas PRR Pusat, Perkuat Sinergi Percepat Pemulihan Pascabencana

admin — Thu, 17 Sep 2026 09:34:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan kerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Pusat di Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (16/09/2026).

Kehadiran tim ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi serta memastikan proses pemulihan wilayah terdampak berjalan terarah dan optimal.

Kegiatan ini diselenggarakan guna meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana serta mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan serangkaian langkah penanganan awal dan pembangunan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Ia menaruh harapan besar agar dukungan serta sinergitas dari Pemerintah Pusat melalui Satgas PRR dapat terus diperkuat.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Asahan berjalan lancar, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara yang juga merupakan perwakilan Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., menjelaskan bahwa kunjungan tim bertujuan untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung serta memetakan berbagai kebutuhan penanganan yang diperlukan daerah.

Ia menekankan pentingnya kesatuan langkah dan koordinasi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar seluruh rangkaian penanganan pascabencana dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang terjadi di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara beserta rombongan tim Satgas PRR, para Asisten Pemerintah Kabupaten Asahan, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan hangat, mencakup pembukaan acara, penyampaian sambutan dari para pimpinan, serta dilanjutkan dengan peninjauan langsung tim ke sejumlah lokasi wilayah yang terdampak bencana untuk melihat kondisi eksisting di lapangan. (dre)

Bank Sumut Buka Ruang Komunikasi dengan Media, Bidik Transformasi Menuju 2027

admin — Thu, 17 Sep 2026 09:18:00 +0700+0700

Bank Sumut Buka Ruang Komunikasi dengan Media, Bidik Transformasi Menuju 2027

MEDAN | PT Bank Sumut membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan media dalam menghadapi agenda transformasi perusahaan menuju 2027.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank Sumut, Dr. Budi Anshari Nasution, SE., M.Si., Ak., CA., CMA, dengan CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH., yang akrab disapa Anto Genk, di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan pelayanan, digitalisasi, pengembangan bisnis, perluasan basis nasabah, hingga peran media dalam menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi masyarakat.
Budi Anshari dipercaya menjabat Corporate Secretary Bank Sumut sejak 7 September 2026 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 268/Dir/DSDM-PSDM/SK/2026. Dalam posisi tersebut, ia bertanggung jawab terhadap komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan serta keterbukaan informasi.

Target Naik Kelas pada 2027

Agenda transformasi Bank Sumut sejalan dengan target dan arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution agar bank milik pemerintah daerah tersebut dapat naik kelas pada akhir 2027.

Target itu disampaikan Bobby dalam kegiatan Semarak Fun Walk BUMD di halaman Kantor Bank Sumut, 22 Agustus 2026. Ia mendorong peningkatan kualitas pelayanan, jenjang karier internal, serta kinerja perusahaan.

Dari sisi permodalan, Bobby pada April 2026 menyebut modal inti Bank Sumut berada di kisaran Rp5,2 triliun. Bank Sumut masih membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk mencapai Rp6 triliun sebagai ambang KBMI II.

Penguatan modal, pengembangan produk, digitalisasi, peningkatan pelayanan, serta ekspansi bisnis menjadi bagian dari langkah perusahaan menuju target tersebut.

Budi menegaskan bahwa transformasi tidak cukup hanya diukur dari aspek permodalan dan teknologi. Menurutnya, perubahan tersebut harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh nasabah.

"Transformasi harus dirasakan nasabah melalui layanan yang mudah, cepat, aman dan sesuai kebutuhan," ujar Budi.

Ia mengatakan teknologi harus mampu memberikan kemudahan tanpa mengabaikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan nasabah. Kebutuhan pelaku UMKM dan dunia usaha juga, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan produk Bank Sumut.

Dorong Bank Sumut Lebih Dekat dengan Dunia Usaha

Sementara itu, Anto Genk mendorong perubahan orientasi bisnis agar Bank Sumut semakin dekat dengan pelaku usaha, mulai dari usaha kecil, UMKM, pengusaha menengah hingga pengusaha besar.
"Bank Sumut harus menjadi bank milik pelaku usaha bersama, bukan hanya pemerintah daerah dan ASN," ujar Anto.

Menurutnya, peningkatan penggunaan layanan Bank Sumut oleh kalangan dunia usaha dapat memperluas basis bisnis sekaligus meningkatkan kontribusi bank terhadap perekonomian daerah.

Pelaku usaha, kata Anto, membutuhkan layanan perbankan yang mudah diakses, cepat, aman, kompetitif, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Usulkan Digital Onboarding Calon Nasabah
Dalam pertemuan tersebut, Anto Genk yang didampingi Wapemred Medan24news.com, Syafaruddin Sikumbang, juga mengusulkan pengembangan layanan digital onboarding bagi calon nasabah.

Sebagai nasabah Bank Sumut, Anto menilai proses awal pendaftaran dan pembukaan rekening dapat dimulai melalui aplikasi secara daring, dengan tetap memenuhi ketentuan verifikasi serta keamanan perbankan.

"Pendaftaran nasabah perlu bisa dimulai melalui aplikasi agar lebih cepat, mudah dan praktis," katanya.

Menurut Anto, layanan tersebut berpotensi membantu Bank Sumut menjangkau generasi muda dan pelaku usaha yang semakin terbiasa menggunakan layanan digital.

Media Dinilai Jadi Jembatan dengan Masyarakat
Budi Anshari yang didampingi T.M. Donny Irawan selaku Public Relation PT Bank Sumut serta staf Novi dan Jalaluddin menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan.

Ia menyatakan usulan mengenai aplikasi pendaftaran nasabah secara online akan menjadi perhatian perusahaan.

Budi juga mengajak Sumut24 Group dan jaringan media lainnya membangun komunikasi secara berkelanjutan dengan Bank Sumut. Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai jembatan penyampaian informasi sekaligus aspirasi masyarakat.

"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Media merupakan jembatan antara perusahaan dan masyarakat," tutur Budi.

Ia menambahkan, masukan konstruktif dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun dunia usaha.

"Masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memberikan manfaat bagi Bank Sumut dan Sumatera Utara," katanya.

Budi mengatakan pencapaian target transformasi menuju 2027 membutuhkan penguatan di berbagai sektor, termasuk bisnis, sumber daya manusia, teknologi, pelayanan, serta komunikasi publik.

Anto Genk menyatakan Sumut24 Group bersama jaringan media cetak dan media online siap berperan dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap perkembangan Bank Sumut.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara perusahaan, media, dan dunia usaha dalam menghadapi agenda transformasi Bank Sumut menuju 2027.

Tantangannya bukan hanya mencapai target permodalan dan peningkatan kelas, tetapi juga menghadirkan layanan yang mudah diakses, produk yang relevan, pembiayaan yang semakin luas, serta kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Sumatera Utara.red

Resmi Duduki Kursi Direktur LBH LMP Sumut, Ramces Pandiangan Siap Jalankan Instruksi Rukun Sembiring SE

admin — Thu, 17 Sep 2026 00:16:00 +0700+0700

MEDAN — Markas Daerah Laskar Merah Putih Sumatera Utara (MADA LMP Sumut) mengukuhkan kepengurusan sejumlah badan di bawah naungannya melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) definitif. Agenda yang berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Komplek Summer Villa, Medan Johor pada Rabu (16/9/2026) ini dihadiri ratusan kader dari pelbagai wilayah di Medan.

Proses penyerahan SK dipimpin langsung oleh Ketua MADA LMP Sumut, Rukun Sembiring, SE, yang didampingi Sekretaris Daerah Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, beserta jajaran pengurus daerah lainnya. Tiga badan organisasi yang resmi menerima SK definitif meliputi:

- Satgas Inti MADA LMP Sumut: Dipimpin oleh Salmon Depari selaku Panglima Daerah, didampingi Siman Sinulingga (Sekretaris) dan Iskandar Peranginangin (Bendahara).
- LBH MADA LMP Sumut: Diketuai oleh Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH. selaku Direktur, dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta jajaran tim hukum Roy Sinaga, SH.
- Macab LMP Kota Medan: Nahkoda organisasi dipercayakan kepada Hardika Yanta Sinuraya, SH. sebagai Ketua, didampingi Putra Nasution (Sekretaris) dan Robby Ginting (Bendahara).

Rukun Sembiring menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna memperkokoh fondasi internal organisasi. Secara khusus, ia menyoroti peran LBH untuk sigap mendampingi warga maupun anggota LMP yang berhadapan dengan masalah hukum.

Menanggapi amanah tersebut, Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan SH,.MH menegaskan kesiapan timnya dalam memberikan advokasi, konsultasi, hingga pemahaman hukum bagi publik dan kader internal, terutama masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Di sisi lain, Sekda MADA LMP Sumut, Bobby O. Zulkarnain, mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib. Ia menekankan agar setiap kendala teknis di tingkat bawah disampaikan secara formal melalui mekanisme persuratan resmi. Bobby juga mengimbau Macab LMP Kota Medan untuk segera memperluas jangkauan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menyambut arahan tersebut, Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, menyatakan optimismenya untuk mengembangkan panji-panji LMP di seluruh penjuru Kota Medan hingga ke level akar rumput.

Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027

admin — Thu, 17 Sep 2026 00:04:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan 501 ruang kelas baru pada 2027 untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar sekaligus menghapus sistem masuk siang di sekolah.

Target tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Deli Serdang, Rabu (16/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Harun Lubis menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi satuan pendidikan di setiap kecamatan. Selain keterbatasan ruang kelas, tata kelola komite sekolah, fasilitas pendukung pendidikan, serta apresiasi terhadap kepala sekolah yang inovatif turut disampaikan.

Dewan Pendidikan juga mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi guru, optimalisasi CSR untuk pendidikan, serta penyediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di tingkat SD.

Bupati meminta seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk pembenahan kepengurusan komite sekolah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas temuan dan masukan yang diberikan. Tentunya ini akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia juga akan mengkaji kebutuhan guru BK serta penguatan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta kepala sekolah.

"Saya setuju para guru harus meningkatkan kompetensinya. Tidak bisa bertahan pada ilmu yang sudah ada, apalagi di era teknologi saat ini," ucapnya.

Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Fitriyan Syukri Parinduri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yusuf, serta jajaran Dewan Pendidikan Deli Serdang.

Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Tiga Puskesmas Madina yang Borong Penghargaan Seva Paramahita Award 2026 JKN

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:45:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui sektor kesehatan. Tiga fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah itu berhasil mendominasi ajang Seva Paramahita Award 2026 untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Penghargaan tersebut diserahkan di Panyabungan, Rabu (16/9/2026). Tiga Puskesmas asal Madina yang meraih posisi juara adalah Puskesmas Ulupungkut, Puskesmas Gunungtua, dan Puskesmas Sinunukan.

Ketiganya secara berturut-turut terpilih sebagai FKTP terbaik se-Tabagsel dalam pelaksanaan dan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian tersebut menjadi catatan positif bagi Pemkab Madina, khususnya Dinas Kesehatan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan itu menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan mulai membuahkan hasil.

"Prestasi luar biasa ini membuktikan bahwa kerja keras tenaga kesehatan di Madina membuahkan hasil yang membanggakan, tidak hanya di tingkat regional, tapi juga di tingkat nasional," ujar Saipullah.

Meski demikian, Bupati mengingatkan agar penghargaan yang diraih tidak membuat jajaran tenaga kesehatan berpuas diri.

Saipullah meminta capaian tersebut justru dijadikan sebagai dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan cepat berpuas diri. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Madina, drg. Muhammad Firdausi Batubara, menjelaskan bahwa Seva Paramahita Award merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP yang dinilai memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta program JKN.

Penghargaan tersebut tidak hanya melihat aspek pelayanan secara umum. Menurut Firdausi, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian terhadap FKTP peserta.

"Enam indikator utama yang menjadi penilaian yaitu mutu pelayanan, masa kemitraan, rekam jejak kepatuhan, bebas fraud atau kecurangan, nilai rekredensialing, serta kinerja dan digitalisasi," jelasnya.

Dengan demikian, keberhasilan tiga Puskesmas Madina tersebut tidak terlepas dari berbagai aspek pelayanan dan tata kelola yang dijalankan masing-masing fasilitas kesehatan.

Firdausi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia menilai penghargaan itu menjadi gambaran dari dedikasi para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN.

"Hasil ini tak lepas dari bimbingan dan arahan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Madina," kata Firdausi.

Dominasi tiga Puskesmas Madina dalam Seva Paramahita Award 2026 sekaligus menjadi momentum bagi Dinas Kesehatan untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan.

Penguatan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan program JKN, pencegahan kecurangan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.

Pemkab Madina berharap capaian tersebut tidak berhenti pada penghargaan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di berbagai wilayah Mandailing Natal.zal

Aduan Warga Ditindaklanjuti, Satpol PP Palas Amankan 14 Perempuan di Sibuhuan

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:44:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Padang Lawas (Palas) kembali menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat) sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Razia tersebut dilaksanakan pada Selasa, 15 September 2026, di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Penertiban menyasar sejumlah lokasi yang menjadi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sekaligus pelaksanaan ketentuan daerah mengenai ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Petugas kemudian mendatangi dua lokasi kafe atau pakter tuak yang berada di Jalan Batang Bulu, yakni Kafe Gog dan Kafe Vta.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 14 perempuan yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas, Agus Saleh Saputra Daulay SH, atau yang mewakili, mengatakan razia Pekat merupakan bagian dari kegiatan rutin pemerintah daerah dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap tertib dan kondusif.

Menurutnya, penanganan terhadap perempuan yang diamankan tidak berhenti pada proses penertiban. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

"Selanjutnya para WTS yang diamankan telah kita serahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas untuk dilakukan assessment lebih lanjut dan pembinaan," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan penertiban diharapkan dapat mencegah kembali munculnya aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat.

Razia tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, terutama di lokasi yang mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Selain penindakan, koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat memberikan penanganan lanjutan melalui assessment serta pembinaan terhadap mereka yang diamankan.

*14 Perempuan yang Diamankan*

Berikut inisial dan usia 14 perempuan yang diamankan dalam razia tersebut:

1. WAS, 18 tahun
2. M, 22 tahun
3. NKA, 33 tahun
4. E, 33 tahun
5. PO, 29 tahun
6. DY, 34 tahun
7. AP, 20 tahun
8. MYL, 31 tahun
9. EW, 38 tahun
10. DA, 38 tahun
11. RMP, 20 tahun
12. DS, 23 tahun
13. IL, 35 tahun
14. HS, 32 tahun.(*)

Ramces Pandiangan Resmi Terima Amanah Rukun Sembiring untuk Perkuat LBH MADA LMP Sumut

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:33:00 +0700+0700

MEDAN — Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih (LMP) Sumatera Utara menggelar konsolidasi dan penguatan organisasi sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) definitif kepada Satgas Inti MADA LMP Sumut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADA LMP Sumut, serta Markas Cabang (Macab) LMP Kota Medan.

Kegiatan berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Jalan Karya Wisata No. 20, Komplek Summer Villa, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu (16/9/2026). Ratusan anggota LMP dari sejumlah wilayah di Kota Medan hadir menyaksikan agenda tersebut.

Penyerahan SK definitif dilakukan langsung oleh Kamada LMP Sumut Rukun Sembiring, SE, didampingi Sekda Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, Ketua Harian Thomas Sinuhaji, Asep Wahyudi bidang politik, Indra Siregar selaku Korda, Komandan Brigade MADA LMP Sumut Dimas Ambon serta jajaran pengurus MADA LMP Sumut.

Tiga struktur organisasi yang menerima SK definitif tersebut yakni Satgas Inti MADA LMP Sumut, LBH MADA LMP Sumut dan Macab LMP Kota Medan.

Untuk Satgas Inti MADA LMP Sumut, SK diberikan kepada Panglima Daerah (Pangda) Salmon Depari, didampingi Sekretaris Siman Sinulingga dan Bendahara Iskandar Peranginangin.

Sementara itu, LBH MADA LMP Sumut dipimpin Direktur Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta Roy Sinaga, SH.

Adapun SK definitif Macab LMP Kota Medan diberikan kepada Ketua Hardika Yanta Sinuraya, SH., Sekretaris Putra Nasution dan Bendahara Robby Ginting.

Dalam sambutannya, Rukun Sembiring mengatakan penyerahan SK definitif merupakan bagian dari penguatan struktur dan konsolidasi organisasi MADA LMP Sumut.

Ia berharap LBH MADA LMP Sumut dapat menjalankan fungsi pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat maupun kader LMP yang membutuhkan.

"Diharapkan kepada LBH, apabila ada masyarakat dan seluruh kader LMP yang berkaitan dengan persoalan hukum, agar LBH MADA LMP Sumut dapat mengemban tugas tersebut secara moral," ujar Rukun.

Ramces: Siap Jalankan Amanah dan Berikan Edukasi Hukum

Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama jajaran LBH.

Ia menyatakan kesiapan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan organisasi.

"Kami dari LBH siap bertanggung jawab dan mengemban tugas yang ditugaskan kepada LBH dan jajaran dengan penuh tanggung jawab," kata Ramces.

Ramces menambahkan, LBH MADA LMP Sumut ke depan akan berupaya memberikan advokasi, konsultasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dan kader organisasi.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya atas jabatan yang dipercayakan kepada kami. Semoga kami dapat memberikan advis hukum dan edukasi hukum di setiap kalangan serta meningkatkan peran MADA LMP Sumut, khususnya bagi masyarakat yang merasa terzalimi. Kami siap menjalankan amanah Kamada LMP Sumut," ujarnya.

Bobby: Persoalan Organisasi Harus Disampaikan Secara Administratif

Sekda Mada LMP Sumut Bobby O. Zulkarnain SE mengatakan, penyerahan SK definitif kepada tiga struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi.

Menurutnya, para penerima SK diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

"Kami yakin dan percaya kawan-kawan yang telah menerima SK definitif tentunya sudah mengetahui cara berorganisasi dengan baik," ujar Bobby.

Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan organisasi yang muncul di tingkat bawah disampaikan melalui mekanisme administrasi yang jelas.

"Apapun permasalahan nantinya jika ada, mari kita hadapi bersama. Jika ada permasalahan dari bawah, hendaknya disampaikan kepada kami agar secara administrasi kita mengetahui permasalahan yang dihadapi, salah satunya melalui surat-menyurat secara resmi," katanya.

Khusus kepada Macab LMP Kota Medan, Bobby berharap struktur tersebut dapat menjalankan tugas organisasi secara maksimal.

"Wajah MADA LMP Sumut adalah wajah Macab LMP Kota Medan, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Bobby juga mendorong Macab LMP Kota Medan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara kepada LBH MADA LMP Sumut, ia berharap lembaga tersebut dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan konsultasi hukum bagi kader LMP di Sumatera Utara.

Macab Kota Medan Targetkan Penguatan Struktur hingga Basis

Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, SH., menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dan memperkuat keberadaan LMP di Kota Medan.

"Kami siap membesarkan Macab LMP Kota Medan. Kami akan mengibarkan bendera Laskar Merah Putih dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat basis," ujar Hardika.

Penyerahan SK definitif tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda konsolidasi MADA LMP Sumut dalam memperkuat struktur organisasi dan pembagian tugas di tingkat daerah, lembaga hukum, hingga cabang.

Konsolidasi Pemuda Padangsidimpuan, KNPI Dorong SDM Muda Lebih Berdaya untuk Pembangunan Daerah

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sejumlah organisasi kepemudaan di Kota Padangsidimpuan berkumpul dalam kegiatan Konsolidasi Pemuda Talkshow bertema "Penguatan Pemuda dalam Pembangunan Sumber Daya Pemuda untuk Pembangunan Kota Padangsidimpuan", Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kota Padangsidimpuan, Jalan Pal IV, Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, tersebut menjadi ruang bagi para pemuda untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

Konsolidasi ini dihadiri berbagai unsur organisasi kepemudaan, di antaranya Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung, organisasi mahasiswa, serta organisasi kepemudaan keagamaan (OKP).

Dari unsur MPI Padangsidimpuan hadir Wakil Ketua I Ady Lubis, Wakil Ketua II Rahmat Shaleh, Wakil Ketua III Ucok Rizal Nasution, serta Sekretaris MPI Padangsidimpuan.

Sementara itu, jajaran DPD KNPI Kota Padangsidimpuan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar, Sekretaris Marakali Harahap dan Bendahara Tua Dalimunthe.

Wakil Ketua I MPI Padangsidimpuan, Ady Lubis, menekankan pentingnya kebersamaan di antara organisasi kepemudaan. Menurutnya, keberadaan berbagai organisasi pemuda seharusnya menjadi kekuatan bersama dalam mendorong kemajuan daerah.

Ady mengatakan, konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih kuat antarorganisasi.

"Kita saat ini sudah satu rumah, di bawah bendera KNPI," ujar Ady.

Ia juga mendorong agar pemuda yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu mendapatkan ruang untuk berkontribusi.

Menurutnya, potensi sumber daya manusia yang dimiliki para pemuda di Padangsidimpuan perlu diidentifikasi dan diberdayakan secara maksimal sehingga tidak berhenti hanya pada kegiatan organisasi.

"Jika memang ada adik-adik kita yang aktif dan mempunyai skill sesuai SDM, agar diberdayakan," katanya.

Pemberdayaan tersebut dinilai penting karena pemuda tidak hanya menjadi bagian dari organisasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan Kota Padangsidimpuan.

*Dispora Buka Ruang Koordinasi*

Kepala Bidang Pemuda Dispora Kota Padangsidimpuan, Antony, S.H., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai elemen pemuda.

Ia mengajak para pemuda dan organisasi kepemudaan untuk memanfaatkan ruang tersebut sebagai tempat bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, sekaligus membangun koordinasi.

"Di sinilah tempat saling berkoordinasi, makanya jangan sungkan-sungkan," kata Antony.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan diperlukan agar berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda dapat berjalan lebih efektif.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas dan kapasitas mereka.

*KNPI Ingin Organisasi Pemuda Semakin Solid*

Lebih lanjut, Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan, Ricky A. Gova Siregar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan organisasi dan konsolidasi pemuda di Kota Padangsidimpuan.

Ia menilai KNPI harus mampu menjadi ruang bersama bagi organisasi kepemudaan untuk berkomunikasi dan membangun agenda yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita fokuskan untuk membuat KNPI di Kota Padangsidimpuan lebih baik lagi ke depannya," ujar Ricky.

Menurutnya, peningkatan kualitas organisasi perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia pemuda.

Konsolidasi yang melibatkan berbagai organisasi kepemudaan diharapkan tidak berhenti sebatas forum diskusi, tetapi dapat dilanjutkan dengan program konkret yang membuka kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan potensi pemuda yang cukup besar, kolaborasi antara KNPI, MPI, OKP, organisasi mahasiswa, kelompok kepemudaan dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun ekosistem kepemudaan yang lebih aktif di Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan Konsolidasi Pemuda Talkshow ini pun menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antarpemuda sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru bagi pembangunan Kota Padangsidimpuan.zal

Wabup Paluta Basri Harahap Cek Relokasi Pasar Gunungtua: Pedagang Harus Nyaman, Warga Harus Aman

admin — Wed, 16 Sep 2026 23:07:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Basri Harahap turun langsung memantau proses relokasi dan pemindahan Pasar Gunungtua, Rabu (16/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Basri tidak hanya melihat proses penataan kawasan perdagangan. Ia juga mengecek sejumlah fasilitas dasar yang dinilai penting untuk memastikan lokasi pasar baru dapat digunakan secara layak oleh pedagang maupun masyarakat.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kondisi drainase, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), ketersediaan air bersih, serta sistem penerangan di sekitar kawasan pasar.

Basri mengatakan, penataan Pasar Gunungtua tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan aktivitas perdagangan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh fasilitas pendukung tersedia sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Penataan pasar harus kita lihat secara menyeluruh. Bukan hanya soal menyediakan tempat pedagang berjualan, tetapi akses jalan, drainase, kelayakan MCK, ketersediaan air, hingga penerangan juga wajib diperhatikan. Kita harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik," ujar Basri.

Ia menegaskan, berbagai kebutuhan dasar tersebut perlu dipastikan sejak proses penataan berlangsung. Hal itu penting untuk mencegah munculnya persoalan baru ketika pedagang dan masyarakat mulai beraktivitas secara penuh di lokasi yang baru.

Selain fasilitas bagi pedagang, aspek kenyamanan dan keamanan masyarakat yang berkunjung juga menjadi perhatian. Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi membutuhkan sarana pendukung yang memadai agar kegiatan jual beli dapat berlangsung dengan tertib.

"Kita turun untuk melihat langsung kelayakan lokasi penataan pasar ini. Yang paling penting adalah bagaimana aktivitas para pedagang tetap bisa berjalan lancar dan masyarakat yang datang berbelanja juga merasa aman serta nyaman dengan fasilitas yang ada," katanya.

Menurut Basri, proses relokasi juga harus memperhatikan masa transisi. Aktivitas perdagangan diharapkan tidak mengalami gangguan berarti selama proses pemindahan dan penataan kawasan berlangsung.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Paluta akan terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi pasar.

Pemantauan langsung yang dilakukan Wakil Bupati Paluta tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan rencana penataan Pasar Gunungtua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.zal