Ancaman Hukuman Mati untuk LSP dan Komplotannya, Sutrisno: Dugaan Penyadapan Presiden Bisa Jadi Kudeta dari Dalam!

admin — Thu, 05 Nov 2026 04:44:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya dinilai bukan persoalan biasa. Jika terbukti dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, fasilitas, serta peralatan negara, tindakan tersebut harus diusut sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, bahkan menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi menjadi bentuk kudeta dari dalam apabila terbukti bertujuan mengancam keselamatan Presiden hingga melumpuhkan jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Sutrisno menyoroti dugaan perintah penyadapan tanpa verifikasi dan dasar hukum, termasuk dugaan memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) serta perintah penghapusan berkas hasil penyadapan.

Menurutnya, apabila rangkaian tindakan tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan dugaan penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar kepentingan nasional.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh menjadi sasaran penyalahgunaan alat negara. TNI, Polri, senjata, maupun perangkat penyadapan merupakan instrumen negara yang penggunaannya harus berdasarkan hukum dan kepentingan keselamatan negara," tegas Sutrisno.

Ia menilai, penyadapan ilegal terhadap Presiden justru dapat membuka ancaman terhadap keselamatan kepala negara, termasuk kemungkinan penyalahgunaan informasi untuk mengganggu kebebasan Presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

SIAPA SUTRADARA DI BALIK PENYADAPAN?

Sutrisno menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjalankan perintah di lapangan. Polri harus membongkar siapa pemberi perintah, siapa yang merancang operasi, serta siapa pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Polri harus serius mengungkap siapa yang memberi perintah kepada LSP. Kepentingan siapa yang difasilitasi? Apakah ada elite politik atau kelompok politik tertentu yang berkepentingan terhadap hasil penyadapan itu?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan asing di balik dugaan penyadapan tersebut.

Jika terdapat keterlibatan pihak luar negeri, menurut Sutrisno, penyidik harus menelusuri negara mana yang berkepentingan, siapa penghubungnya, serta untuk tujuan apa informasi hasil penyadapan digunakan.

Baginya, mengungkap operator teknis saja tidak cukup. Aktor intelektual dan pihak yang menikmati manfaat dari dugaan operasi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

MINTA POLRI UNGKAP HINGGA AKTOR INTELEKTUAL

Sutrisno meminta Polri tidak memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan ilegal.

Ia bahkan mendesak agar penyidik menguji kemungkinan penerapan pasal-pasal makar apabila ditemukan bukti adanya maksud dan tindakan sebagaimana unsur tindak pidana makar dalam hukum pidana.

Menurutnya, apabila penyidikan membuktikan adanya rencana untuk membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, atau meniadakan kemampuannya menjalankan pemerintahan, perkara tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sutrisno juga menyuarakan tuntutan hukuman paling berat, termasuk hukuman mati, terhadap pihak yang terbukti menjadi sutradara dan aktor intelektual kejahatan tersebut, sepanjang memenuhi unsur pidana dan ketentuan ancaman hukuman dalam undang-undang.

"Tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diungkap, mulai dari pemberi perintah, aktor intelektual, pelaksana hingga pihak yang menerima manfaat. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada nama-nama tertentu, sementara sutradara sebenarnya justru tidak tersentuh hukum," tandasnya.

Sutrisno Pangaribuan merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection.

Catatan: Seluruh dugaan keterlibatan dan konstruksi perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses peradilan. Penetapan seseorang sebagai pelaku makar maupun penerapan ancaman pidana mati tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan penyadapan, melainkan harus memenuhi unsur hukum yang berlaku.

EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pelantikan Endra Putra Gunawan (EPG) sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034 bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Momentum ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendorong perubahan dan membawa Nagari Aie Dingin menuju masa depan yang lebih baik.

Endra Putra Gunawan resmi mengemban amanah sebagai Wali Nagari Aie Dingin setelah dilantik langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, pada Rabu (4/11/2026), di Sport Hall GOR Batu Batupang, Koto Baru. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan wali nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di 23 nagari se-Kabupaten Solok.

Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, para camat, serta wali nagari.

Di antara para undangan yang hadir, tampak pula Syafni Nola Putri, salah seorang anak Nagari Aie Dingin, yang menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut. Baginya, pelantikan EPG membawa harapan besar bagi perjalanan pembangunan nagari yang selama ini dinantikan masyarakat.

Syafni menyampaikan bahwa setelah hampir lima tahun Nagari Aie Dingin dipimpin oleh penjabat (Pj.) wali nagari, kini masyarakat kembali memiliki wali nagari definitif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui kepemimpinan yang terbuka, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pertama, tentu kita patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Heril Wandi yang telah menjalankan tugas selama masa kepemimpinan penjabat wali nagari. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di Nagari Aie Dingin," ungkap Syafni.

Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyakit masyarakat masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama.

Karena itu, Syafni berharap amanah besar yang kini berada di pundak Endra Putra Gunawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kepemimpinan baru harus menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan sekaligus menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kita titipkan harapan besar kepada Bapak Endra Putra Gunawan sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034. Semoga beliau mampu membawa nagari ini ke arah yang lebih baik. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus ikut mendukung dan mengawal program-program beliau secara bersama-sama," ujarnya.

Lebih jauh, Syafni berharap kepemimpinan EPG tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka ruang bagi tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta partisipasi generasi muda.

Menurutnya, Nagari Aie Dingin memiliki potensi yang perlu dikembangkan, terutama dalam mendorong lahirnya peran serta ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak nagari.

"Harapan kita, ke depan lahir berbagai gagasan dan terobosan baru. Anak-anak muda harus diberi ruang untuk berkreasi, ekonomi masyarakat harus tumbuh, dan potensi nagari harus dikelola dengan baik. Kita ingin Aie Dingin bukan hanya berjalan seperti biasa, tetapi benar-benar bisa naik kelas," tutupnya.

Pelantikan ini menjadi awal dari perjalanan kepemimpinan baru di Nagari Aie Dingin. Tantangan pembangunan tentu tidak ringan. Namun, dengan sinergi pemerintah nagari, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan Aie Dingin yang lebih maju dan sejahtera dapat diperjuangkan bersama.(YOSE)

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:24:00 +0700+0700

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:00:00 +0700+0700

DELI SERDANG | SUMUT24.co

Provinsi Sumatera Utara menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC). Pencanangan program tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Ma'arifussalam, Jalan Peringgan, Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan nasional ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh tiga Wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Kesehatan, sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam amanatnya, Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa pencanangan Pesantren Bebas TBC merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan para santri sekaligus memutus mata rantai penyebaran penyakit tuberkulosis, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Menurutnya, pesantren menjadi salah satu lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC. Karena itu, program tersebut akan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Selain memutus mata rantai penyebaran TBC, agenda nasional ini diharapkan menjadi tumpuan untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa pada masa mendatang," ungkap Wamenag.

Program Pesantren Bebas TBC ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, serta sejumlah pejabat terkait.

Selain itu, para bupati dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Usai pencanangan, ketiga Wakil Menteri meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap para santri. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis Kementerian Kesehatan melalui mobil layanan pemeriksaan kesehatan yang disiapkan di lokasi kegiatan.

Pencanangan di Batang Kuis ini menjadi langkah awal gerakan nasional untuk membangun lingkungan pesantren yang sehat, meningkatkan deteksi dini TBC, serta memastikan para santri dapat belajar dan menuntut ilmu tanpa dibayangi ancaman penyakit menular tersebut.rel

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:49:00 +0700+0700

MEDAN – Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan di tubuh salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar tingkat Sumut resmi dimulai.

Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XII Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Ketua untuk periode 2026–2031.

Momentum krusial bagi masa depan organisasi ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2026 di Emerald Garden International Hotel, Jln KL Yosudarso, Medan.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda XII DEPIDAR II SOKSI SUMUT, Hadi Wirawan Muslim, yg saat ini juga menjabat Wasekjend Depinas SOKSI menegaskan bahwa gelaran lima tahunan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rencana kehadiran langsung para petinggi nasional organisasi.

"Insyaallah Musda XII DEPIDAR SOKSI SUMUT akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum DEPINAS SOKSI Bapak Dr. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH. dan Sekretaris Jenderal Ibu Puteri Anetta Komarudin, B.Com, beserta sejumlah pengurus teras lainnya," ujar Hadi di hadapan wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rangkaian acara MUSDA XII akan dikemas secara padat dan progresif, dimulai pada Sabtu (7/11/2026) malam hingga Minggu (8/11/2026) siang.

Menariknya, setelah nakhoda baru terpilih menggantikan Sangkot Sirait yang saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Cartaker DEPIDAR II SOKSI Sumut sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, pada hari yang sama (Minggu, 8/11/2026) jelang sore, panitia akan langsung menggelar prosesi Pelantikan Pengurus DEPIDAR II SOKSI SUMUT Periode 2026–2031.

"Kami mengajak seluruh kader SOKSI di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, memeriahkan, dan menyukseskan MUSDA XII ini. Maju Terus! Pantang Mundur!" seru Hadi dengan penuh optimisme.

Jadwal dan Syarat Ketat Penjaringan Calon

Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee (SC) Timbul Jaya Sibarani, melalui Sekretaris SC Feriansyah Nasution didampingi Wakil Ketua SC Romay Noor, memaparkan teknis dan linimasa penjaringan calon yang akan berlangsung ketat selama tiga hari, yaitu pada 5–7 November 2026.

Berikut adalah detail tahapan pendaftaran:

* Pengambilan Formulir: 5–6 November 2026 (Pukul 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB).
* Pengembalian Formulir: 6–7 November 2026 (Batas akhir s.d. Pukul 18.00 WIB).
* Lokasi Sekretariat: Restoran Emerald Garden International Hotel, Medan
* Pendaftaran wajib diantar langsung oleh kandidat bakal calon.

Feriansyah, yang akrab disapa Feri, mengingatkan bahwa SOKSI merupakan organisasi yang matang secara ideologi dan administrasi. Oleh karena itu, setiap figur yang ingin maju bertarung wajib lolos dari penyaringan sesuai konstitusi internal SOKSI.

"Pendaftaran Bakal Calon Ketua Depidar II SOKSI Sumut ini harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) SOKSI yang berlaku. Kami mencari pemimpin yang berintegritas dan siap membesarkan organisasi," pungkas Feri. (*)

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:46:00 +0700+0700

PIDIE, ACEH – Acara khanduri Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berakhir ricuh. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut penuturan warga tersebut, sekitar tujuh unit truk yang membawa personel TNI dari Kodim Pidie mendatangi lokasi kegiatan.

Kedatangan personel TNI tersebut, menurut keterangan warga, bertujuan menurunkan bendera Bintang Bulan yang dikibarkan di lokasi acara Maulid.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bentrokan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan warga mengalami luka-luka.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan justru berakhir dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab kericuhan, serta memastikan penanganan para korban dan penyelidikan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi lengkap dan jumlah korban masih perlu dikonfirmasi. (Anwar R)

PACITAN MARSUDI BUDAYA

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:22:00 +0700+0700

PACITAN MARSUDI BUDAYA

1.
Dhandhanggula PAKASA Pang Pacitan

Paguyuban Kawula winarni,
Kraton Surakarta Hadiningrat,
Pang Pacitan sinebute,
Wusnya kersa angrembug,
STKIP PGRI.
Heru Arif Pianta, Pangarsa pinunjul, Sinengkuyung kadang mitra,
Asesanti setya saraya lestari,
Rumeksa mring budaya.

2.
Gambuh Budaya Pacitan

Budaya adi luhung,
Wilayah Pacitan trus ngrembuyung,
Kesenian tumangkar ing ngendi endi,
Wiwit desa kutha gunung,
Jatidhiri gya kesohor.

3.
Pucung gunung Pacitan

Kutha agung Pacitan kinupeng gunung,
Cerak Panaraga,
Gunung Kidul Wonogiri,
Wewangunan katon tumangkar ngrembaka.

4.
Kinanthi alun alun Pacitan

Tumuju ing alun alun,
Enggar enggaring penggalih,
Lenggah eca tur sekeca,
Cocok ngunjuk wedang kopi,
Teh jahe dhahar jajanan,
Wiwit enjang dugi ratri.

5.
Mijil Praja Pacitan

Tata praja lumaras lumaris,
Pacitan mencorong,
Pangarsa lurah ngantos Presiden,
Darma bakti dhumateng negari,
Pamardi pinuji,
Panjangkah pinuju.

6.
Pangkur Pawiyatan Pacitan.

Pamulangan para siswa,
Den persudi kanthi gemi nastiti,
Anut bapak ibu guru,
Greget gregah sekolah,
Luru ngelmu madhep mantep jroning kalbu,
Kecerdasan kepinteran,
Dados sarjana winasis.

7.
Asmarandana Tani Pacitan

Panguripan among tani,
Mapan ing karang padesan,
Rina wengi nyambut gawe,
Nandur pari palawija,
Kedhele kacang lanjaran,
Bayem kangkung tela puhung,
Ingon ingon sapi menda.

8.
Sinom Pasar Pacitan

Sakeh bakulan ing pasar,
Kawiwitan pasar legi,
Rame saben limang dina,
Sinusulan pasar paing,
Pasar pon trus gumanti,
Pasar wage candhakipun,
Pasar kliwon lumampah,
Dina pasaran ngarani,
Ayo rowang menyang pasar men ngumandhang.

9.
Megatruh Pacitan Gotong royong

Sambang sambung sawang srawung lung tinulung,
Guyub rukun kerja bakti,
Sesambatan gugur gunung,
Saiyek saeka kapti,
Warga bangsa gotong royong.

10.
Durma Gegayuhan Pacitan

Tekad waja ngupakara jiwa raga,
Pacitan sigra bangkit,
Kabisan kawignyan,
Gegayuhan sembada,
Tumata permana permati,
Mulya kabagyan,
Tutug tatag tumitis.

11.
Maskumambang Pacitan Widada

Pacitan gua gemah ripah loh jinawi,
Pasir wukir punjang panjang,
Kasantosan lahir batin,
Kawibawan kawidadan.

Pacitan, 4 Nopember 2026.
Purwadi

NGANJUK KAWENTAR BUDAYA KABABAR

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:21:00 +0700+0700

NGANJUK KAWENTAR BUDAYA KABABAR

Ja lali ja keri kutha Nganjuk mranani.

Pendopo Kabupaten Nganjuk begitu merbawani. Megah mewah gagah indah. Bapak Bupati Dr Drs Marhaen Djumadi S.Pd M.Pd MM M.Si nguri nguri budaya Jawi murih basuki lestari. Tepat pada hari Senin, 2 Nopember 2026 pukul 19. Cahaya lampu sekeliling alun alun mubyar kencar kencar.

Bangsal pringgitan tempat dialog peradaban. Turut serta Mbak Ida selaku wakil Lokantara. Mbak Iin mewakili Pakasa. KRAT Sukoco Hadinagoro kebagian seksi antar jemput. Suasana gayeng regeng seneng.

Dari jam 19 - 21 Pak Bupati Marhaen berhasil ngudhar gagasan. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Jenggala, Daha, Kediri, Kahuripan, Pajang, Demak dibahas jelas tuntas. Empu Sindok dan KRT Sosrokusumo mewariskan tepa palupi. Prabu Jayabaya narendra gung binathara mbahu dhendha nyakrawati.

Pagi harinya, Selasa 3 Nopember 2026. Pak Sukadi kordinator MGMP siap siaga. Naik sepeda motor sambil menghirup udara segar. Nganjuk kota angin. Bathara Bayu sebagai penguasa angin dulu sering lelumban siram jamas di grojogan Sedhudha.

Dinas pendidikan kabupaten Nganjuk tempat pertemuan MGMP. Dr Yayuk Winarti M.Pd membuka acara. Kepala sekolah SMPN Gondang. Terkenal micara miraga mirasa. Priyayi dari Glokingo Setren yang tinggal dii Klagen. Solah bawane trampil rikat trengginas.

Narasumber mengawali rembug kabudayan. Dengan mengutip tembang sepur kluthuk.

Numpak sepur kluthuk budhal saking Nganjuk,
Nganti wayah sore durung tekan nggonne,
Adhuh lae adhuh lae,
Jer bola bali mandheg greg greg greg,
Saben warung dilereni,
Nang neng nong ning gung,
Suwe suwe suwe suwe suwe,
Mudhun sepur awak kesel dhuwit entek,
Kruk kruk greg greg kruk kruk jenggleng.

Guru MGMP pun keplok mbata rubuh. Semarak gumyak sigrak enak penak. Meskipun pengajar matematika dan bidang agama, tampak suka gembira. Berbaur bersama guru basa Jawa. Rupa rupanya mereka akrab dengan seni edi peni budaya adi luhung.

Berturut-turut lagu yang tersaji. Nganjuk Mranani, Milangkori, Wisata Kutha, Dhahar Nyamleng, Kembang Rawe, Jamu, Tropong Bang, Kembang Melathi. Umumnya tembang itu sudah familier akrab. Ada tambahan syair 1 pada.

Kali Bening

Kali Bening sakperenge gunung Pandhan,
Iku dadi proyek kacukupan sandhang pangan,
Ngocori sabin sabin saeloring kutha,
Mesthi agawe pengin wong sing padha teka,
Sumur kompor ing ngendi endi ana,
Tandur tandur subur bisa gawe makmur,
Ja lalu ja keri kutha Nganjuk ngenteni.

Filsafat hidup orang Nganjuk. Yakni memperoleh rasa jati, sari rasa jati, sarira sajati. Pagelaran wayang memberi wulang wuruk. Sing becik ketitik, sing ala ketara. Suluk dan janturan. Meliputi pathet nem, sanga, manyura. Gambaran perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mencari suwarga jati

Awal akhir lahir batin jiwa raga. Pendalaman ilmu kejawen makin tajam. Jawa jiwa kang kajawi. Wulangan wejangan wedharan.

Kinathi

Padha gulangen ing kalbu,
Ing sasmita amrih lantip,
Aja pijer mangan nendra,
Kaprawiran den kaesthi,
Pesunen sarira nira,
Sudanen dhahar lan guling.

Nilai filosofis yang mencegah hedonisme, konsumerisme egoisme. Nada Ketawang suba kastawa dilantunkan dengan merdu jangkeo genep genah. Ladrang ayun ayun sesuai dengan laras pelog pathet nem. Peserta hobi nembang. Terbukti saat istirahat pun tetep nglengkeng ura ura.

Ilmu laku, jangka jangkah. Pelatihan disertai penerapan. Masing masing peserta tampil. Pentas wayang wong lakon wahyu cakraningrat. Jejer pertama adegan alas alasan. Abimanyu dikawal repat panakawan. Semar Gareng Petruk Bagong. Tengah alas dihadang buta Cakil, Togog, Bilung.

Bumi gonjang ganjing,
Langit kelap kelap katon...

Dalang suluk dilanjutkan gendhing kumuda rangsang. Hebat betul. Guru MGMP layaknya pemain wayang orang Sri Wedari Surakarta.

Jejer kadewatan. Terdiri dari Bathara Guru, Narada, Indra, Brama, Yamadipati, Bayu, Wisnu. Dialog sangat menarik. Tema sekitar kepanitiaan MGMP. Terutama soal konsumsi. Ahli betul.

Adegan terakhir negeri Ngamarta. Prabu Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, Udawa, Pragota dan Setyaki. Pemeran Patih Pragota gawe guyu kepingkel pingkel.

Waktu pun tetap membatasi. Pukul 13.30 harus berakhir. Kesan mendalam terukir indah. Sambang sambung sawang srawung.

Klambi putih suwek lengene,
Ditinggal mulih kari .
Purwadi

KPK Cecar Nusron Wahid soal Duit HGB Summarecon dan Mutasi Jabatan, Empat Orang Kepercayaannya Terseret 2. 5 Jam Diperiksa KPK, Nusr

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:19:00 +0700+0700

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai dugaan aliran uang yang diterima empat orang kepercayaannya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya Rabu, (4/11/2026) mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Nusron mengenai uang yang diduga diterima orang-orang kepercayaannya, termasuk peruntukan dana tersebut.

"Penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari Saudara NW. Ini kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan sebagainya," ungkap Budi

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor serta dugaan setoran untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK Dalami Dugaan Setoran Jabatan

Tak hanya soal pengurusan sertifikat tanah, penyidik juga mendalami kewenangan Nusron sebagai Menteri ATR/BPN dalam penempatan pejabat di lingkungan kementerian.

KPK turut menelusuri dugaan adanya setoran rutin yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan.

"Kemudian Saudara NW juga dikonfirmasi berkaitan dengan kewenangannya dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN itu seperti apa," tutur Budi.

"Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," sambungnya.

Bahkan, penyidik disebut mendalami dugaan setoran yang berasal dari sejumlah tingkatan kantor pertanahan.

"Termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat Kantah, Kanwil, dan ke atas," lanjutnya.

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Nusron masih menjadi bagian awal dari pendalaman penyidikan.

Keterangan yang disampaikan akan dianalisis bersama informasi dan bukti lain yang telah dikumpulkan penyidik.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

KPK menduga perkara pembukaan blokir HGB Summarecon bermula dari pengurusan sertifikat atas sejumlah bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain perkara Summarecon, KPK juga mengusut dugaan penerimaan uang dari pengurusan layanan pertanahan lain, termasuk HGB lahan PT Bela Parahyangan.

Penyidik turut mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Nusron Diperiksa Selama Lima Jam

Nusron menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar lima jam pada Rabu (4/11/2026).

Kehadirannya menjadi perhatian karena ia sebenarnya tidak masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK pada hari tersebut.

Budi menjelaskan Nusron datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya.

"Benar, hari ini Saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ujar Budi.

Sebelumnya, Nusron telah dua kali dipanggil sebagai saksi, tetapi tidak menghadiri kedua agenda pemeriksaan tersebut.

Usai diperiksa, Nusron hanya memberikan penjelasan mengenai perjalanan dinasnya ke luar negeri yang menurutnya telah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya pejabat, menteri, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian, Sekretariat, jadi kita tidak mengada-ada," ujar Nusron.RED

Kapolda Sumut Tekankan Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan Saat Kunjungi Polres Binjai

admin — Wed, 04 Nov 2026 20:19:00 +0700+0700

BINJAI I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Polres Binjai, Rabu (04/11/26). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menegaskan pentingnya memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan empat program prioritas di wilayah Sumatera Utara.

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB itu turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut. Kedatangan rombongan disambut Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny. Tika Bimo Moernanda, melalui prosesi pengalungan bunga, tarian tradisional Melayu, serta penghormatan dari personel Polres Binjai.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kapolda Sumut meresmikan Gereja Oikumene Polres Binjai. Selain itu, dilakukan penaburan benih ikan di kolam Wira Pratama, penanaman pohon buah di Taman Buah Wira Pratama, serta peninjauan pelayanan bakti kesehatan bagi masyarakat di Poliklinik Polres Binjai.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok sebagai fondasi dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Ia juga mengajak seluruh personel Polri memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolda menegaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui program "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara" yang memiliki empat fokus prioritas, yakni menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara terpadu melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Sementara pemberantasan kejahatan jalanan difokuskan pada berbagai tindak kriminal, seperti begal, premanisme, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

Di bidang lalu lintas, Kapolda mendorong penguatan edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, serta penegakan hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Binjai selama ini terjaga aman dan kondusif berkat sinergi Forkopimda serta dukungan berbagai elemen masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk mendukung Polres Binjai dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai menyerahkan sertifikat tanah kepada Kapolda Sumut untuk mendukung pembangunan gedung Polsek Binjai Timur yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta KM 17, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Binjai Hj. K. Gusuartini Br Surbakti, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Gracieus Gracieus Kesuma Prinstama Perangin-angin, S.H., M.H., Kajari Binjai Dr. Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf. Hasanuddin Batubara, S.Sos., perwakilan Danyon Raider 100, Dankiban Kapten Inf. Hamdani, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Binjai.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumut beserta rombongan. Ia berharap arahan dan bimbingan pimpinan dapat semakin meningkatkan profesionalisme personel Polres Binjai dalam menjalankan tugas kepolisian.

Ia juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga kondusivitas Kota Binjai, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat(W05).

Foto:

Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:33:00 +0700+0700

PAKANBARU -- Posisi tawar Indonesia di kancah internasional kembali diuji oleh dinamika domestik yang mengkhawatirkan. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dari sudut pandang geopolitik, tindakan spionase internal ini dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan karena merusak reputasi Indonesia yang sedang bangkit di panggung global.

Dalam analisis geopolitik yang disampaikan GREAT Institute, stabilitas nasional sebuah negara berdaulat tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi juga dari ketahanan informasi dan soliditas di jantung pemerintahan.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh yang sedang berada di Pakanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026.

Dr. Teguh menegaskan bahwa dalam konstelasi global saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menikmati momentum kebangkitan diplomatik yang signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, disegani oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara mandiri. Namun, aksi penyadapan domestik ini dinilai dapat merusak kredibilitas diplomatik tersebut di mata komunitas internasional.

Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.

Sebagai penutup, GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal isu ini dari perspektif strategis global. Indonesia harus diselamatkan dari krisis kepercayaan akibat ulah pihak-pihak internal yang tidak bertanggung jawab, agar langkah besar bangsa ini menuju percaturan kekuatan utama dunia tidak terhambat oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri.

43 Nama Beredar dalam Dugaan Penyadapan Ilegal, Ada Prabowo, SBY hingga Tokoh Politik dan Aktivis

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:26:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri terus menjadi sorotan publik. Setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, kini beredar sebuah infografis di media sosial yang memuat 43 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Dalam infografis bertajuk Daftar Nama yang Diduga Disadap – Laporan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal tersebut, sejumlah nama besar dari kalangan pejabat negara, mantan presiden, tokoh politik, aktivis, hingga tokoh masyarakat tercantum.

Di antaranya terdapat nama Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, hingga sejumlah tokoh lainnya.

Namun, daftar 43 nama tersebut secara eksplisit diberi keterangan belum terverifikasi. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi Bareskrim yang membenarkan satu per satu nama tersebut sebagai korban penyadapan.

Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik mendalami dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Siapa Saja Korban Sebenarnya?

Munculnya daftar 43 nama tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai luasnya dugaan praktik penyadapan ilegal dan siapa saja pihak yang sebenarnya menjadi sasaran.

Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran internal kepolisian. Kasus ini menyangkut perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, keamanan komunikasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Publik kini menunggu transparansi penyidikan Bareskrim, terutama mengenai identitas nomor yang disadap, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta untuk kepentingan apa data komunikasi tersebut dikumpulkan.

Bareskrim juga perlu menjelaskan apakah daftar 43 nama yang beredar memiliki kaitan dengan barang bukti yang sedang diperiksa atau hanya informasi yang berkembang di media sosial.

Jangan sampai daftar yang belum terverifikasi justru menimbulkan tuduhan dan keresahan baru di tengah masyarakat.

Kasus ini harus dibongkar secara terang benderang. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum.

Kini pertanyaan besarnya: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan ilegal tersebut dilakukan?

Penyidikan harus menjawab semuanya, bukan hanya berhenti pada penetapan tiga tersangka.

12.376 Teguran dan Penindakan, Polda Sumut Kedepankan Edukasi dalam Operasi Patuh Toba

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus penegakan hukum secara humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026. Hingga hari kesembilan pelaksanaan operasi, tercatat sebanyak 12.376 kegiatan teguran dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Lantas Polda Sumut hingga Selasa (3/11), kegiatan tersebut terdiri atas 10.983 teguran, 1.195 tilang manual, dan 198 penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. Sementara penindakan melalui ETLE Statis tercatat nihil.

Khusus pada hari kesembilan, petugas mencatat 2.892 kegiatan, terdiri atas 2.722 teguran, 148 tilang manual, dan 22 penindakan melalui ETLE Mobile. Angka tersebut meningkat 40,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 2.055 kegiatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

"Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara profesional dan proporsional. Namun, edukasi dan teguran juga menjadi bagian penting dari pendekatan humanis Polri agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Ferry, Rabu (4/11/2026)

Ia menjelaskan, selain kegiatan penegakan hukum, Polda Sumut juga mengoptimalkan langkah preemtif melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, kurir hingga komunitas kendaraan bermotor.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, bahaya melawan arus, serta kepatuhan terhadap batas kecepatan.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Personel juga ditempatkan di kawasan sekolah, persimpangan, pasar dan ruas jalan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Ferry, kombinasi edukasi, pencegahan dan penegakan hukum tersebut merupakan langkah untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib, bukan sekadar meningkatkan kepatuhan masyarakat selama operasi berlangsung.

"Kami ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tetapi karena masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki risiko terhadap keselamatan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya berujung pada kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Polda Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.(W05)

Foto:

Wanita Penghuni Kos Disekap Begal, Polisi Tangkap Pelaku

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Hanna Debora Samosir, wanita penghuni kos di Jalan Teuku Cik Ditiro, kawasan Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, menjadi korban aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal.

Informasi dihimpun, Rabu (04/11/26) menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (31/10/26) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, korban baru saja selesai mandi di lantai dua kos dan keluar sambil membawa telepon genggamnya.

Namun, belum sempat kembali ke kamar, seorang pria tak dikenal muncul dan langsung membekap mulutnya menggunakan tangan.

Situasi semakin mengerikan ketika pelaku mengeluarkan kunci inggris untuk mengancam korban. Dalam kondisi ketakutan, Hanna terpaksa pasrah handphone (HP) Redmi C14 warna biru miliknya dirampas.

Tersangka ternyata tidak hanya mengincar telepon genggam korban. Tapi, sepasang sepatu hitam milik korban juga ikut dibawa kabur.

Meski berada dalam ancaman, korban sempat berusaha memberikan perlawanan. Dia berteriak meminta pertolongan, bahkan menggigit jari tersangka sebelum pria tersebut melarikan diri.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp1,6 juta. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas tersangka. Tersangka Hendrizal Fhilyang (37) berhasil ditangkap.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban dan mengumpulkan sejumlah informasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Rabu (4/11/2026).

Tersangka ditangkap pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 21.10 WIB di Jalan Amaliun Nomor 195-203, Kecamatan Medan Area.

Tersangka mengaku menjalankan aksinya seorang diri. Dia telah menjual handphone hasil curian tersebut seharga Rp700 ribu.

Uang dari hasil penjualan barang milik korban itu justru digunakan untuk bermain judi online.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit handphone Redmi C14 warna biru, sebuah kunci ukuran 12, sepasang sepatu hitam, baju hitam, topi, dompet, serta casing handphone warna kuning.(W05)

Teks foto :
Tersangka perampasan/begal digiring petugas Polresatabes Medan(W05)

Kapolresta Deli Serdang Bersama PJU Gelar Kumpul Bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Keluhan Warga

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:47:00 +0700+0700

Deliserdang- Sebagai bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat serta mendukung program kerja Kapolri, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Wakapolresta dan Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan kumpul bersama masyarakat di Balai Desa Gang Rukun, Dusun V, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (4/11/2026) siang hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Danramil 0201-16/TM Mayor Inf. Baginda Suprapto Sitompul, Camat Tanjung Morawa Gontar Syahputra Batu Bara, S.STP., M.M., Kepala Desa Dalu X-A Abu Khairi, S.T., unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas ojek online (ojol) Tanjung Morawa, serta sekitar 50 warga Desa Dalu X-A.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol dan doa, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Dalu X-A serta Camat Tanjung Morawa. Selanjutnya, Kapolresta Deli Serdang menyampaikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam sesi dialog dan tanya jawab, Kapolresta Deli Serdang secara langsung mendengarkan berbagai keluh kesah, aspirasi, serta pengaduan yang disampaikan masyarakat dan komunitas ojek online yang hadir.

Melalui dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat menjadi masukan bagi Polresta Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Kegiatan kumpul bersama masyarakat ini menjadi salah satu wujud nyata pendekatan humanis Polri, dengan mengedepankan komunikasi dua arah, keterbukaan, serta kehadiran langsung pimpinan kepolisian di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan warga.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi warga.

Kapolresta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, serta tidak ragu menyampaikan informasi maupun pengaduan kepada pihak kepolisian.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dibutuhkan dukungan serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat agar setiap permasalahan dapat dicarikan solusi bersama. Kami berkomitmen untuk terus hadir, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat," tegas Kapolresta.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Copot Listyo Sigit Prabowo dari KSP, Edy Rahmayadi Dinilai Sosok Tepat Pengganti

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:40:00 +0700+0700

MEDAN – Presiden Prabowo Subianto didesak segera mengevaluasi posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menyusul kabar penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Desakan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai, status tersangka yang disematkan kepada Listyo Sigit harus menjadi pertimbangan serius bagi Presiden Prabowo dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga kepresidenan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam informasi kasus tersebut, LSP diduga memerintahkan penyadapan ilegal (illegal tapping), memasukkan sejumlah nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan dasar hukum, serta memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.

Menurut Sutrisno, persoalan ini bukan sekadar menyangkut proses hukum, tetapi juga menyangkut kepatutan etika dan moral seorang pejabat yang berada dekat dengan Presiden.

"Kalau benar telah berstatus tersangka, maka secara etika dan moral Listyo Sigit Prabowo tidak lagi memenuhi kepatutan untuk menduduki jabatan Kepala KSP. Jika tidak mengundurkan diri, Presiden Prabowo harus segera memberhentikannya," tegas Sutrisno.

Ia juga mempertanyakan perlakuan Polri terhadap para tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, menurut dia, dalam sejumlah konferensi pers pengungkapan perkara, kepolisian lazimnya menampilkan tersangka dengan mengenakan pakaian tahanan.

Namun, dalam kasus yang menyeret LSP dan sejumlah perwira tinggi Polri ini, Sutrisno menilai terdapat perlakuan berbeda karena para pihak yang disebut sebagai tersangka tidak ditampilkan dalam ekspose perkara.

"Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan istimewa hanya karena yang terseret perkara merupakan pejabat atau jenderal. Penegakan hukum harus berlaku sama di hadapan siapa pun," ujarnya.

Edy Rahmayadi Dinilai Layak Gantikan LSP

Lebih jauh, Sutrisno menyebut Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi sebagai salah satu figur yang dinilai tepat untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo apabila terjadi pergantian Kepala KSP.

Menurutnya, Edy Rahmayadi memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan militer maupun pemerintahan sipil. Rekam jejaknya antara lain pernah menjabat Pangdam I/Bukit Barisan ke-42, Pangkostrad ke-37, serta Gubernur Sumatera Utara ke-18.

Tidak hanya itu, Edy Rahmayadi juga pernah dipercaya memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai Ketua Umum.

Sutrisno menilai kombinasi pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas KSP yang membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi politik, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan keamanan nasional.

"Pengalaman Edy Rahmayadi di lingkungan militer dan pemerintahan sipil menjadi keunggulan tersendiri. Ia juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara senior dan junior di lingkungan TNI, elite politik sipil, serta masyarakat," ungkapnya.

Ia berpandangan, Kepala KSP bukan sekadar pejabat administratif, melainkan figur strategis yang harus mampu memastikan berbagai persoalan pemerintahan tersampaikan kepada Presiden secara objektif dan bertanggung jawab.

Karena itu, Sutrisno berharap Presiden Prabowo tidak mengabaikan persoalan integritas dan kepercayaan publik dalam menentukan figur yang menduduki posisi strategis di lingkaran Istana.

"Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, pengalaman, dan keberanian menyampaikan fakta. KSP harus menjadi mata dan telinga Presiden, bukan justru menjadi sumber persoalan baru," pungkas Sutrisno Pangaribuan, yang juga Inisiator Sumatera Connection.

PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot

admin — Wed, 04 Nov 2026 17:48:00 +0700+0700

SIMAlungun – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Perdagangan, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada instansi terkait, justru diduga terdapat aktivitas pertambangan galian C ilegal yang hingga kini masih beroperasi tanpa tersentuh penegakan hukum.

Informasi yang diterima dari salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, berdasarkan surat dari Kantor Cabang Wilayah (Cabwil) III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Siantar, CV Zayn diminta segera menyelesaikan kewajiban penyampaian laporan triwulan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan.

Surat tersebut menunjukkan adanya pengawasan administratif terhadap kewajiban pelaku usaha. Namun, di sisi lain, Ia mempertanyakan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah Perdagangan.

Menurut informasi yang disampaikannya, terdapat dua lokasi aktivitas PETI yang diduga dikelola oleh oknum berinisial M dan D. Kedua aktivitas pertambangan tersebut disebut-sebut masih berlangsung tanpa mengantongi perizinan yang semestinya.

"Ini menjadi persoalan serius. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban administrasi diminta memenuhi laporan triwulan, sementara aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin justru terkesan dibiarkan beroperasi," ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan tambang ilegal bukan hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

Pasalnya, aktivitas pengerukan material galian C tanpa izin dan tanpa pengawasan teknis berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

Lebih jauh, ia juga menyoroti dugaan adanya peluang transaksi tidak semestinya dengan oknum aparat penegak hukum (APH) yang muncul akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Kapolsek Diminta Berikan Penjelasan

Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Perdagangan.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian setempat, diharapkan tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.

Konfirmasi kepada Kapolsek Perdagangan perlu dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai apakah pihak kepolisian telah mengetahui aktivitas tambang yang dimaksud, apakah pernah melakukan pemeriksaan, serta langkah penindakan yang sudah atau akan dilakukan.

Jika benar aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin, aparat terkait harus segera melakukan pengecekan lapangan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

Publik juga berhak mengetahui mengapa pelaku usaha yang memiliki kewajiban administratif mendapat teguran, sementara dugaan aktivitas pertambangan ilegal justru disebut-sebut terus berjalan.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada pelaku usaha yang tercatat secara administratif, tetapi tumpul terhadap aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi di luar ketentuan.

Sementara itu Kapolsek Perdagangan dikonfirmasi belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.red

Dapur Atjeh Mak Cut Sajikan Kuliner Autentik Aceh Nusantara, Manjakan Lidah Warga Kota Medan

darma — Wed, 04 Nov 2026 16:26:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Bagi masyarakat Kota Medan pencinta kuliner khas Nusantara, kini tidak perlu jauh-jauh melangkah ke Serambi Mekkah untuk menikmati aneka hidangan khas Aceh. Dapur Atjeh Mak Cut secara resmi hadir melayani masyarakat dengan menyajikan beragam menu sarapan lezat, murah, dan autentik mulai Rabu, 4 November 2026.

Berlokasi strategis di Jalan Gitar No. 36, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru (Padang Bulan Pasar 3, tepat di depan Warung Kopi SP3 Kupie), Dapur Atjeh Mak Cut siap menyambut kehadiran warga Medan setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WIB.

Pengelola Dapur Atjeh Mak Cut menghadirkan sajian favorit seperti nasi perang, ragam kue basah, hingga aneka cemilan tradisional yang kaya aroma dan rempah. Seluruh hidangan ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp5.000 per porsi.

Tak hanya menu sarapan siap santap, Dapur Atjeh Mak Cut juga menghadirkan pusat produk UMKM khas Aceh berkualitas tinggi yang cocok dijadikan buah tangan. Pilihan produk istimewa yang tersedia antara lain Ayam Tangkap, Bumbu Mie Aceh, Madu Hitam Asli, Ikan Keumahan Packing, Emping Aceh, Cireng, Bandeng Fresh Cabut Duri, Dendeng Sapi Seulawah, Ayam Pramugari, hingga Sie Reuboh.

Untuk melengkapi pengalaman kuliner, para pengunjung juga dapat menikmati ragam seduhan kopi khas Aceh, mulai dari Kopi Arabica Gayo Premium, Kopi Ulee Kareng yang legendaris, hingga Kopi Bongkar Strong.

Pihak manajemen Dapur Atjeh Mak Cut mengundang seluruh lapisan masyarakat Kota Medan mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga keluarga untuk meramaikan dan merasakan langsung kelezatan kuliner Aceh yang kaya rasa.

"Kami mengundang seluruh warga Kota Medan dan sekitarnya untuk datang dan menikmati kehangatan sarapan khas Aceh di stand kami. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan kerja untuk menyantap hidangan lezat berkuasitas dengan harga bersahabat. Dapur Atjeh Mak Cut berkomitmen menjadi pilihan utama sarapan pagi yang memanjakan selera Anda," ujar perwakilan Dapur Atjeh Mak Cut.

Ke depan, Dapur Atjeh Mak Cut juga berencana mengepakan sayapnya dengan membuka beberapa cabang baru di kawasan Sunggal, Tembung, dan Setiabudi guna mendekatkan diri kepada para pecinta kuliner di Kota Medan.(W02)

BREAKING NEWS Listyo Resmi Dicopot, Presiden Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Plt KSP

admin — Wed, 04 Nov 2026 15:25:00 +0700+0700

Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit Prabowo dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan itu menindaklanjuti status Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka atas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada konsekuensi logis karena salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu kami sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau menunjuk Letjen Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Rabu (4/11).

Listyo ditetapkan tersangka kasus penyadapan presiden bersama dua perwira tinggi atau jenderal lain, yakni Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Awal Mula Terbongkarnya Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs
Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap presiden, dan sejumlah pihak lain, mulai dari tokoh masyarakat, ormas, politikus, hingga media massa.

Para tersangka kini dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman bui selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan selama 8 tahun.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka melakukan aksinya selama periode 2025-2026. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal. Ada beberapa nomor yang dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui verifikasi, salah satunya nomor telepon Presiden Prabowo.

"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan, atau adanya proses penegakan hukum," katanya.

Baru Dipecat dari KSP, Posisi Listyo Sigit Kini Diisi Jenderal TNI Ariyo Windutomo

admin — Wed, 04 Nov 2026 14:20:00 +0700+0700

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penunjukan tersebut dilakukan setelah Prabowo memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan tersebut.

Informasi penunjukan Ariyo disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).

"Selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kesekretariatan Kepresidenan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, penunjukan pelaksana tugas dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah pemberhentian Listyo Sigit.

Sebelum ditunjuk sebagai Plt KSP, Ariyo Windutomo diketahui menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Selain mengumumkan penunjukan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang," lanjutnya.

Listyo Sigit Diberhentikan Usai Jadi Tersangka

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu pagi.

Keputusan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.

Presiden disebut telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian mantan Kapolri tersebut.

Pemberhentian itu terjadi setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.

Menurut penyidik, ketiganya diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025 hingga 2026, termasuk nomor milik Presiden Republik Indonesia.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Polisi juga menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," kata Asep.rel