Polisi Sisir Cafe dan Karaoke di Padangsidimpuan, Remaja di Bawah Umur Diserahkan ke Satpol PP

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan dan sejumlah instansi terkait menggelar razia tempat hiburan malam (THM) di wilayah Kota Padangsidimpuan, Sabtu (10/10/2026) malam. Dalam operasi tersebut, enam orang menjalani tes urine dan seluruhnya dinyatakan negatif narkotika.

Razia yang dimulai sekitar pukul 23.00 WIB itu merupakan bagian dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan malam.

Operasi dipimpin Kabag Ops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., dengan melibatkan personel Polres Padangsidimpuan, BNN Tapanuli Selatan, Polisi Militer (PM), Kodim 0212/Tapanuli Selatan, serta Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

Petugas membagi personel menjadi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di empat lokasi, yakni Cafe 99 Karaoke & Homestay di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, D'Zone Karaoke di Jalan Lintas Sumatera, Cafe 28 Karaoke & Bar di kawasan Siloting, serta Bells Cafe di Kelurahan Kantin.

Dalam pemeriksaan di Cafe 99 Karaoke & Homestay, petugas melakukan tes urine terhadap dua karyawan dan satu pengunjung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan negatif menggunakan narkotika.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke Bells Cafe. Di lokasi tersebut, petugas juga memeriksa tiga orang yang terdiri atas dua karyawan dan satu pengunjung. Hasil tes urine terhadap ketiganya kembali menunjukkan hasil negatif.

Dengan demikian, total enam orang yang menjalani pemeriksaan urine dalam razia tersebut dinyatakan negatif narkotika.

Sementara itu, saat mendatangi Cafe 28 Karaoke & Bar, petugas mendapati tempat tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak terdapat pengunjung. Kondisi serupa ditemukan di D'Zone Karaoke, yang saat diperiksa tidak memiliki pengunjung dan seluruh ruangan karaokenya dalam keadaan kosong.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika maupun barang bukti lain yang diamankan.

Kabag Ops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., menegaskan bahwa pelaksanaan KRYD merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan.

"Melalui kegiatan KRYD ini, kami ingin memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Pemeriksaan di tempat hiburan malam merupakan salah satu upaya pencegahan agar lokasi usaha tidak disalahgunakan sebagai tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika," ujar Juliapan.

Ia juga mengingatkan para pengelola tempat hiburan malam agar menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

"Kami mengimbau seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan usahanya. Apabila mengetahui atau mencurigai adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau BNN agar dapat ditindaklanjuti," tegasnya.

Catatan: Pernyataan langsung di atas merupakan draf redaksional berdasarkan tujuan dan hasil kegiatan yang disampaikan, bukan kutipan terverifikasi dari rekaman atau wawancara AKP Juliapan Panjaitan.

Dalam razia tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial N, berusia 17 tahun, yang diketahui masih di bawah umur.

Remaja tersebut selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP Kota Padangsidimpuan untuk dipulangkan kepada orang tuanya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan terhadap keberadaan anak di bawah umur di lingkungan tempat hiburan malam. Namun, tidak terdapat informasi yang menyebutkan bahwa remaja tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Polisi juga mengingatkan pengelola THM agar tidak mengizinkan anak di bawah umur memasuki atau beraktivitas di area tempat hiburan malam.

Selain melakukan pemeriksaan, petugas memberikan imbauan kepada pengelola tempat hiburan malam agar mematuhi jam operasional, menjaga ketertiban lingkungan, serta tidak membiarkan atau memfasilitasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Pengelola juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian atau BNN apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor darurat 110.

Imbauan turut disampaikan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan aktivitas anak, khususnya pada malam hari. Pengawasan keluarga dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan berisiko maupun penyalahgunaan narkotika.

Polres Padangsidimpuan bersama instansi terkait berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui kegiatan KRYD tersebut, aparat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah pencegahan dan pengawasan terhadap potensi gangguan kamtibmas di Kota Padangsidimpuan.zal

Polisi Hadir Membawa Kepedulian, Satreskrim Polres Padang Lawas Santuni Anak Yatim

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menunjukkan kepedulian sosial dengan menyantuni anak yatim dan menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Aksi sosial diawali dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim di Masjid Al Amanah, kompleks Mapolres Padang Lawas. Dalam kegiatan itu, AKP Irwansah didampingi KBO Satreskrim Ipda Arpan Harahap, Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar, Kanit Ekonomi Ipda Hasan Basri Harahap, serta Bripda Arif Migtahudin.

Kehadiran jajaran Satreskrim tersebut tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan sosial.

Usai kegiatan di masjid, rombongan melanjutkan aksi kemanusiaan dengan mendatangi rumah warga kurang mampu secara langsung atau door-to-door. Bantuan berupa paket sembako disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Salah satu penerima bantuan adalah Elida, warga Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, tepatnya di kawasan Sigala-Gala. Ia mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas.

"Terima kasih, Bapak. Ini sangat membantu kami. Kami mendoakan agar Bapak Polisi sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas," ujar Elida.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus menunjukkan bahwa kepolisian juga hadir memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

AKP Irwansah Sitorus mengatakan, kegiatan santunan dan pembagian sembako tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan amanah dari Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, agar jajaran kepolisian terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.

"Giat ini merupakan amanah dari Bapak Kapolres. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkannya," ujar AKP Irwansah.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Aksi sosial Satreskrim Polres Padang Lawas ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Melalui santunan anak yatim dan penyaluran sembako secara langsung, jajaran kepolisian berupaya memastikan kehadiran mereka dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Kepedulian terhadap anak yatim dan masyarakat kurang mampu juga menjadi pengingat bahwa keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari hubungan yang baik antara aparat dan warga.

Dengan kegiatan tersebut, Polres Padang Lawas berharap kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian semakin kuat, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Bagi warga penerima manfaat, bantuan yang diberikan bukan sekadar paket kebutuhan pokok, melainkan bentuk perhatian yang diharapkan dapat memberikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.zal

Patroli Malam Polres Palas Sasar Pusat Sibuhuan, Remaja yang Nongkrong Larut Diimbau Pulang

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:09:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Patroli skala sedang tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 10–11 Oktober 2026, mulai pukul 22.30 WIB hingga 02.00 WIB. Kegiatan ini menyasar sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dinilai rawan tindak pidana di pusat Kota Sibuhuan dan sekitarnya.

Patroli dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, didampingi Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar. Puluhan personel gabungan diterjunkan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, terutama ketika aktivitas masyarakat meningkat pada malam akhir pekan.

Kegiatan tersebut juga dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya panggung hiburan masyarakat yang menghadirkan artis lokal. Keramaian ini menjadi salah satu perhatian petugas untuk mencegah potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati hiburan dengan aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya, personel Satreskrim menyisir sejumlah titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja hingga larut malam. Petugas memberikan imbauan secara persuasif kepada kelompok pemuda yang masih berada di luar rumah agar segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Selain memantau situasi, petugas juga melakukan pemeriksaan badan secara humanis terhadap sejumlah kelompok pemuda yang dicurigai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya senjata tajam, obat-obatan terlarang, maupun barang lain yang berpotensi membahayakan keamanan.

Polisi turut melaksanakan patroli hunting atau penyisiran bergerak untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah tindak kriminalitas sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Irwansah, kehadiran personel di lapangan tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas.

Ia menyebutkan, Satreskrim Polres Padang Lawas berkomitmen menjalankan arahan pimpinan dengan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Jajaran kepolisian juga berpegang pada slogan Kapolda Sumatera Utara, yakni Profesi Kepolisian adalah Ladang Ibadah.

"Kami mengimbau para remaja untuk tidak keluyuran hingga larut malam demi menghindari hal-hal yang dapat memicu tindak kejahatan. Alhamdulillah, melalui giat rutin ini kami melihat perubahan signifikan. Wilayah kompleks SKPD yang dulunya sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja pada malam hari, kini sudah bersih dari kerumunan di area gelap maupun lokasi rawan," ungkap AKP Irwansah Sitorus.

Polres Padang Lawas berharap patroli rutin tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan kejahatan, khususnya di kawasan yang berpotensi menjadi titik kerawanan pada malam hari.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tidak menyerahkan sepenuhnya urusan keamanan kepada aparat. Partisipasi warga, kepedulian terhadap lingkungan, serta keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Secara khusus, para orang tua diimbau meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, termasuk memperhatikan waktu mereka berada di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko keterlibatan remaja dalam pergaulan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Melalui patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, Satreskrim Polres Padang Lawas berharap pusat Kota Sibuhuan dan wilayah sekitarnya tetap aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa dihantui kekhawatiran terhadap aksi kriminalitas.

Kendati demikian, upaya menjaga kamtibmas membutuhkan kerja sama semua pihak. Sinergi antara kepolisian, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci agar pencegahan kejahatan 3C tidak hanya berlangsung saat patroli digelar, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam kehidupan sehari-hari.zal

Dana Bencana Padangsidimpuan dan Tapsel Jadi Sorotan, Ratusan Miliar Dipertanyakan: Berapa yang Benar-Benar Diterima Korban?

admin — Sun, 11 Oct 2026 19:08:00 +0700+0700

TABAGSEL | Sumut24.co

Hingga hari ini, pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, perlu mendapat pengawasan serius.

Besarnya dukungan anggaran pemerintah harus diikuti keterbukaan realisasi belanja, kejelasan data penerima manfaat, serta kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga terdampak.

Hampir setahun setelah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir November 2025, persoalan pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Di Tapanuli Selatan, warga masih menghadapi kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur. Sementara di Padangsidimpuan, pemerintah masih menjalankan program bantuan bagi keluarga terdampak bencana.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, berapa anggaran yang telah dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, dan berapa nilai bantuan yang benar-benar diterima masyarakat?

*Tambahan TKD Rp10,65 Triliun untuk Tiga Provinsi, Bagaimana dengan Daerah?*

Pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan keterangan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, total tambahan TKD tersebut mencapai Rp10,65 triliun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, yakni sekitar Rp4,38 triliun pada Februari, Rp3,19 triliun pada Maret, dan Rp3,06 triliun pada Mei 2026.

*Padangsidimpuan: Rp110 Miliar Tambahan TKD, Rincian Penggunaan Perlu Dibuka*

Sementara itu, Kota Padangsidimpuan dilaporkan memperoleh tambahan TKD sekitar Rp110 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana pada 2026.

Pada Juni 2026, Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyampaikan rincian alokasi dan kegiatan yang dibiayai dari tambahan TKD tersebut kepada DPRD.

DPRD tidak bermaksud menghambat percepatan program tapi sebaliknya, DPRD hadir sebagai mitra eksekutif untuk menjalankan fungsi pengawasan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

"Keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan dapat menyebabkan resiko penarikan dana, tertundanya manfaat bagi masyarakat, rendahnya serapan anggaran, bahkan berpotensi menjadi temuan dalam pengawasan," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini juga menambahkan, walaupun fleksibilitas (diskresi percepatan) diberikan kepada kepala daerah dalam penggunaan TKD tambahan tetap harus berada dalam koridor akuntabilitas keuangan daerah.

"DPRD dan eksekutif adalah mitra maka kita saling mengingatkan agar program pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Rusydi penuh harap.

Lebih lanjut, laporan Databoks pada Agustus 2026 menyebutkan bahwa alokasi TKD reguler Pemko Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai Rp648,47 miliar. Hingga Agustus, realisasinya tercatat Rp452,41 miliar atau 69,77 persen.

Komposisi TKD Pemkot Padangsidimpuan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp348,23 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Rp59,47 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44,72 miliar. Ketiga komponen ini menjadi penopang utama pembiayaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan di kota Padangsidimpuan.

Angka TKD reguler tersebut harus dibedakan dari tambahan TKD untuk pemulihan bencana. Keduanya tidak boleh dijumlahkan begitu saja tanpa memeriksa komponen anggaran dan kemungkinan tumpang tindih pencatatan.

Artinya, persentase realisasi TKD reguler sebesar 69,77 persen juga tidak dapat langsung dijadikan ukuran keberhasilan belanja pemulihan bencana. Publik berhak mengetahui dikemanakan penggunaan anggaran tersebut.

Kemudian, salah satu angka penyaluran bantuan yang dapat ditelusuri secara spesifik di Padangsidimpuan adalah Dana Tunggu Hunian (DTH).

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melaporkan bantuan tersebut telah disalurkan kepada 1.133 kepala keluarga terdampak banjir dan tanah longsor. Setiap keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung Januari hingga Maret 2026.

Dengan demikian, total bantuan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,039 miliar. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima di Bank BNI.

Bantuan itu ditujukan untuk membantu keluarga yang membutuhkan biaya tempat tinggal sementara selama proses pemulihan berlangsung.

*Tapanuli Selatan: Huntap Mulai Diserahkan, Pemulihan Lahan Pertanian Belum Tuntas*

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, proses pemulihan pascabencana juga memperlihatkan perkembangan yang tidak seragam.

Pada 27 Maret 2026, pemerintah menyerahkan tahap pertama sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) kepada penyintas bencana. Pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Namun, pembangunan hunian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan. Pemulihan mata pencaharian, lahan pertanian, akses transportasi, serta infrastruktur dasar juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Laporan Harian Tabagsel pada 16 September 2026 menyebut sekitar 100 hektare lahan pertanian di Pulo Lubang, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, belum sepenuhnya pulih. Sebagian lahan masih tertutup material pasir, batu, kayu, dan lumpur. Kerusakan bendungan serta jaringan irigasi turut menghambat aktivitas pertanian.

Dalam penanganan bencana, terdapat sejumlah jenis anggaran dan bantuan yang perlu dibedakan. Di antaranya anggaran tanggap darurat, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi, tambahan TKD, bantuan sosial, bantuan hunian, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.

*Bobby Nasution Akui Realisasi TKD Lambat, Minta Daerah Percepat Pemulihan*

Dilain sisi, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut menyoroti lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana di sejumlah kabupaten/kota.

Bobby meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dana tambahan TKD diperuntukkan bagi pembangunan fisik yang membutuhkan perencanaan teknis dan proses pengadaan.

"Sebenarnya ya, yang pertama tentu kita minta percepatan," ujar Bobby, dalam keterangannya pada Selasa, 29 September 2026,

Bobby menerangkan, banyak infrastruktur yang rusak akibat bencana sebelumnya belum memiliki perencanaan pembangunan. Ketika tambahan TKD dikembalikan, pemerintah daerah harus menyusun ulang perencanaan sebelum memasuki proses tender dan pelaksanaan pekerjaan.

Ia memperkirakan penyusunan perencanaan dapat memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian proses tender membutuhkan waktu tambahan.

Namun, Gubernur juga menyinggung persoalan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif yang dalam sejumlah kasus dapat menghambat pelaksanaan anggaran.

Bobby mengingatkan bahwa tambahan TKD tersebut merupakan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bukan tambahan pendapatan yang dapat digunakan secara bebas.

"Uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan," kata Bobby, seraya mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk membangun rumah dinas atau membeli kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dirilis untuk posisi 18 September 2026, Padangsidimpuan memiliki tambahan TKD sekitar Rp111 miliar dengan realisasi Rp24,4 miliar. Sementara Tapanuli Selatan memperoleh alokasi sekitar Rp255,9 miliar dengan realisasi Rp5,48 miliar.

Jika digabungkan, alokasi kedua daerah mencapai sekitar Rp366,9 miliar, sedangkan realisasinya baru Rp29,88 miliar atau sekitar 8,15 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Meski demikian, realisasi anggaran yang rendah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan penyebab keterlambatan berdasarkan program, tahapan pelaksanaan, dan dokumen anggaran yang dapat diperiksa.

*Ucok Rizal: Jangan Biarkan Anggaran Besar Berjarak dari Kebutuhan Korban*

Ketua JMSI Tabagsel, Yusrizal Nasution menilai evaluasi penanganan bencana tidak cukup hanya mengacu pada besarnya anggaran yang telah dialokasikan atau dana yang sudah ditransfer ke daerah.

Menurutnya, indikator terpenting adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

"Anggaran pemulihan bencana harus bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir. Publik berhak mengetahui berapa dana yang dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, kegiatan apa yang dikerjakan, dan berapa banyak korban yang benar-benar menerima manfaat," ujar Yusrizal.

"Jangan sampai pemerintah menyampaikan besarnya anggaran, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai hasil penggunaannya," tambahnya.

Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rizal juga menekankan pentingnya membedakan dana yang sudah tersedia dengan anggaran yang benar-benar telah dibelanjakan.

"Kalau dana sudah ditransfer, itu baru satu tahapan. Harus dilihat apakah dokumen perencanaan sudah lengkap, pekerjaan sudah berjalan, bantuan sudah diterima, dan kebutuhan warga sudah terpenuhi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar angka serapan, tetapi dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Pemulihan pascabencana bukan sekadar menyelesaikan pembangunan rumah atau menyalurkan bantuan tunai. Proses tersebut juga menyangkut pemulihan penghidupan, akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta rasa aman masyarakat.

Dimana Pemerintaha Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus membuat laporan berkala yang mudah diakses publik. Informasi tersebut idealnya memuat perbandingan antara anggaran, realisasi, keluaran pekerjaan, dan jumlah penerima manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukanlah seberapa besar angka anggaran yang diumumkan, melainkan seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup layak, bekerja, dan membangun masa depan setelah bencana.zal

Indonesia Debut Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Pembuktian Pembinaan Talenta Muda

admin — Sun, 11 Oct 2026 13:54:00 +0700+0700

JAKARTA — Indonesia akan ambil bagian untuk pertama kalinya dalam Piala Dunia Sepakbola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 yang berlangsung di Turki pada 1-6 November 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) untuk menunjukkan keseriusan membangun sepakbola mini sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda.

Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

Selain membangun prestasi, Tundra Meliala Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Teknologi mengatakan, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.RED

Polsek Medan Kota Sergap Seorang Spesialis Bongkar Rumah Mewah

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota kembali berhasil sergap seorang komplotan spesialis bongkar rumah mewah di Jalan Harimau, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota.

Pelaku yang diamankan Irwadi alias Adi (44) warga Jalan Bersama, No 48, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. " Korban Helmi Idris (67) warga Jalan Gunung Martimbang, No 20, Kecamatan Medan Timur mengalami kerugian 30 juta, " ucap Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan SH MH melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan SH MH kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Kronologis kejadian dan penangkapan,
Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana kejadian bermula rumah tersebut di Jalan Madong Lubis, No 121, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sudah sekitar 3 tahun ini dalam keadaan kosong dan di depannya dipasang pamflet bahwa rumah tersebut dijual akan tetapi belum ada pembeli yang cocok, lalu karena rumah tersebut dalam keadaan kosong jadi korban datang ke TKP sekitar sekali dalam dua minggu dan, dalam pengecekan terakhir yaitu pada hari kamis tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, korban ketahui pada saat melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut sudah dibongkar dan barang barang yang disebutkan di atas telah hilang. atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan di Kantor Polsek Medan Kota.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2026 sekira pukul 14.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Medan Kota mendapat informasi tentang keberadaan pelaku pencurian dengan pemberatan (bongkar rumah) yang terjadi di Jalan Madong lubis, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota yang bernama Irwadi alias Adi sedang berada di Jalan Harimau Medan. Atas Informasi tersebut tim menuju ke TKP dan benar pada saat di TKP, tim melihat pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Selanjutnya pelaku diboyong ke Kantor Polsek Medan Kota Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari Hasil Interogasi, pelaku Adi menerangkan bahwa pelaku melakukan aksinya tersebut pada pagi subuh hari. Peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai membantu untuk mengangkat jerjak pintu dan meletakkannya ke becak yang diambil oleh teman-temannya.

Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku ditemani oleh teman-temannya yang bernama Adil dan Fauzi. Menurut keterangan pelaku, Dari hasil tindak pidana tersebut, pelaku mendapatkan bagian Rp. 50.000, Selanjutnya hasil keuntungan dari kejahatannya digunakan untuk membeli sabu-sabu.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Upaya pemberantasan dan memerangi narkotika jenis sabu sabu dan penyakit masyarakat seperti perjudian beberapa kali sudah pernah digempur oleh tim gabungan Aparat Penegak Hukum dengan mengamankan para pelaku maupun barang buktinya, akan tetapi keberadaan peredaran barang haram yang melanggar hukum di kawasan Jalan Jermal, Kabupaten Deliserdang kini mulai kembali bergerilya.

Terbukri, tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terkesan diabaikan oknum tidak bertanggungjawab yang terkesan terorganisir.

Dengan aktivitas peredaran narkotika (sabu) itu, tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, TNI Kodam I/Bukit Barisan, BNN Provinsi Sumatera Utara, dan Polrestabes Medan, Jumat (9/10/2026) sore kembali menggempur kawasan jalan Jermal.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Bapak Kapolri, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama rekan-rekan BNNP Sumut, Polrestabes Medan, rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan grebek sarang narkoba," ujar Kombes Andy Arisandi, Jumat (9/10/2026) kemarin.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

Dari lokasi tersebut, tim gabungan juga menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya alat isap sabu, narkotika dalam bentuk paket kecil, dan beberapa barang bukti lainnya. Kelima orang yang diamankan akan diserahkan ke BNN Provinsi Sumut untuk menjalani rehabilitasi.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 12:46:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:37:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.rel

REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:28:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.

Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Safari Dakwah Anak Palestina, Santuni Anak Yatim di Sei Bejangkar

admin — Sun, 11 Oct 2026 10:18:00 +0700+0700

BATU BARA – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara Muslim di Palestina melalui kegiatan Safari Dakwah Anak Palestina yang digelar di Masjid Bahar Zein, Desa Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara.

Dalam kegiatan tersebut, Baharuddin Siagian hadir bersama Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Momentum Safari Dakwah ini menjadi ajang memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Palestina, Bupati Baharuddin Siagian menyerahkan tali asih sebesar Rp1.500.000 kepada masing-masing dari dua anak Palestina yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, santunan berupa uang dan bantuan sembako juga diberikan kepada 20 anak yatim sebagai wujud perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan dan kasih sayang.

Baharuddin Siagian berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat terus menumbuhkan rasa empati, mempererat persaudaraan sesama umat manusia, serta menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepedulian terhadap sesama tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui tindakan nyata dan bantuan yang dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Melalui Safari Dakwah Anak Palestina tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membiasakan diri berbagi, memperkuat persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina serta melimpahkan keberkahan bagi kita semua," demikian doa yang menyertai kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud semangat Batu Bara Bahagia, dengan menanamkan kepedulian sosial, memperkuat nilai keagamaan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

#BatuBaraBahagia

Mendorong Generasi Muda Berkarya: Deden Prayoga Komitmen Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

darma — Sun, 11 Oct 2026 00:33:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Di tengah pesatnya dinamika pembangunan daerah, peran aktif generasi muda menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, Deden Prayoga, S.M., seorang praktisi muda berpengalaman di bidang konstruksi dan pemasaran, secara konsisten mengemban misi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi kreatif. (11/10/2026)

Berbekal latar belakang pendidikan S1 Manajemen serta rekam jejak profesional yang solid di sektor industri strategis, Deden melihat bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada fisik semata, melainkan juga pada kualitas hidup dan kemandirian masyarakatnya.

"Pembangunan infrastruktur yang megah akan menjadi lebih bermakna jika diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal. Bagi saya, inti dari pembangunan adalah menciptakan kesempatan, membuka ruang ikhtiar, dan memastikan setiap warga khususnya pemuda memiliki daya saing untuk berkembang," ujar Deden Prayoga di Medan.

Sebagai wujud komitmen nyatanya terhadap kepemudaan, Deden secara aktif menginisiasi dan mendampingi pengembangan Koperatif, sebuah platform kolaboratif yang dirancang khusus untuk mewadahi aspirasi anak muda. Wadah ini hadir sebagai ruang inkubasi bagi generasi muda untuk berorganisasi, mengasah keterampilan berwirausaha, serta menciptakan gerakan sosial yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.

Melalui wadah ini, Deden mendorong lahirnya wirausahawan-wirausahawan muda baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

"Anak muda adalah motor penggerak perubahan. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton; generasi muda harus berani bergerak, berani berkarya, dan berkontribusi nyata. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten di sekitar kita," tegas Deden.

Lebih lanjut, Deden menekankan bahwa berbagai gagasan besar untuk memajukan potensi daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Ia mengusung pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda.

Menurutnya, penggabungan pengalaman praktis di industri konstruksi dan keahlian manajemen pemasaran yang dimilikinya menjadi modal penting dalam merancang program-program pemberdayaan yang terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.

"Membangun masa depan bukan sekadar wacana atau retorika belaka, melainkan tentang keberanian untuk memulai dan komitmen untuk bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis dapat memaksimalkan seluruh potensi daerah demi kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Melalui spirit pengabdian yang berkesinambungan, Deden Prayoga berharap dapat terus menebar inspirasi serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat di Sumatera Utara dan sekitarnya.(W02)

Musda XI Partai Golkar Asahan : Kokohkan Soliditas, Siap Pertahankan dan Tingkatkan Kemenangan

admin — Sat, 10 Oct 2026 22:33:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Asahan resmi berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Hotel Sabty Garden, Kisaran, Sabtu (10/10/2026) pukul 09.00 Wib, dan berjalan aman, lancar, serta sukses hingga pukul 11.00 Wib.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., anggota DPR RI Fraksi Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provsu Rolel Harahap, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, perwakilan partai politik lainnya, serta tamu undangan.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan yang dinilai cukup kondusif dan telah mencatatkan berbagai prestasi. Partai Golkar Kabupaten Asahan tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang suara terbesar pada Pemilu 2024, sekaligus berhasil meningkatkan perolehan kursi di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun DPRD Kabupaten Asahan.

"Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, melalui Musda ini, kita harus merumuskan program kerja secara terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan," ujar Doli.

Ia menegaskan Partai Golkar adalah milik bersama yang lahir dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, membesarkan partai tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh gotong royong dan komitmen seluruh kader. Setiap langkah organisasi pun harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menyatakan kekuatan kader yang solid menjadi modal utama untuk terus membesarkan partai dan meningkatkan perolehan kursi di masa mendatang. Ia mengajak seluruh elemen untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan.

"Saya tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita terus berjuang bersama. Kita bangun kembali kekuatan partai untuk lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh kader," ungkapnya.

Perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Rolel Harahap, memberikan apresiasi atas keberhasilan DPD Asahan merebut kembali kemenangan partai di daerah ini. Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan selamat berlangsungnya Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

"Terima kasih kepada rekan-rekan partai politik yang telah banyak berkontribusi mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Semoga kepengurusan yang terpilih nantinya terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat," harap Bupati Taufik.

Rangkaian kegiatan Musda XI ini dimeriahkan dengan tarian penyambutan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar, laporan ketua panitia, tarian kreasi, sambutan-sambutan, serta ditutup dengan simbolik pemukulan gong. (dre)

Bupati Asahan Sambut Hangat Safari Anak Gaza, Serahkan Bantuan dan Tegaskan Solidaritas untuk Palestina

admin — Sat, 10 Oct 2026 22:24:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut hangat kunjungan rombongan anak-anak Gaza dalam kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (9/10/2026). Kehadiran mereka disambut penuh haru, sekaligus menjadi momen mempererat ikatan persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian kemanusiaan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPR RI sekaligus Ketua The World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, serta Pengurus Tahfiz Masjid Agung Achmad Bakrie Kisaran dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik menyampaikan rasa simpati dan dukungannya kepada anak-anak Gaza. Ia berpesan agar mereka tetap kuat, tabah, dan penuh harapan di tengah segala kesulitan yang dihadapi. Sebagai wujud nyata kepedulian, Bupati menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada rombongan anak-anak Gaza.

"Kita semua bersaudara. Penderitaan saudara-saudara kita di Gaza adalah keprihatinan kita bersama. Semoga bantuan dan doa kita dapat sedikit meringankan beban mereka," ujar Bupati Taufik.

Sementara itu, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan, melainkan momentum mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak Gaza dan masyarakat Palestina secara luas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan solidaritas kemanusiaan melalui doa-doa tulus maupun bantuan nyata, dengan harapan perdamaian segera terwujud di tanah Palestina.

Abdurahman Al-Masry, anak kelahiran Beit Hanoun, Gaza Utara, yang turut hadir membagikan kisah nyata kehidupan di Gaza. Ia menceritakan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, mulai dari keterbatasan fasilitas dasar hingga ancaman serangan yang merenggut banyak nyawa. Menurutnya, masyarakat Gaza sangat membutuhkan dukungan pengobatan dan bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia. Ia juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa dan menyampaikan pesan yang menyentuh hati: "Bantulah kami, bangsa Palestina, dengan doa." Ia tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada rakyat Palestina.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Asahan, dilanjutkan sesi foto bersama dan salam-salaman yang penuh kehangatan di antara seluruh peserta. (dre)

AJMI Minta Kodam I Bukit Barisan Replikasi Sinergi Komunikasi Publik Mabesad

darma — Sat, 10 Oct 2026 22:21:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Aliansi Jurnalis Militer Indonesia (AJMI) mendorong Makodam I/BB mereplikasi langkah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam memperkuat komunikasi publik bersama insan pers.

Langkah Kasad yang mengundang para Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional di Mabesad Jakarta, Jumat (9/10/2026), dinilai menjadi tonggak penting dalam membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan objektif antara militer dan media.

Hal tersebut disampaikan Ketua AJMI, Ryan Noer Sinaga, di Medan, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan bahwa ruang diskusi dan evaluasi komunikasi publik perlu diimplementasikan hingga tingkat daerah, khususnya di wilayah hukum Kodam I/BB

# Membumikan Program Unggulan TNI AD di Daerah #

Ryan menjelaskan bahwa Kasad telah memaparkan berbagai program strategis nasional. Program tersebut meliputi pembangunan 4.477 unit jembatan perintis, ribuan titik program Manunggal Air, hingga perbaikan sarana pertanian dan tempat ibadah.

Mengingat cakupan geografis Kodam I/BB yang sangat luas dengan tantangan infrastruktur beragam, kolaborasi dengan media lokal dan Pemred regional dinilai sangat krusial. Diskusi berkala antara Pangdam I/BB dan Pemred akan memastikan program kemanunggalan TNI dan rakyat di pelosok Sumatera terpublikasi secara transparan dan akurat.

Membangun Ruang Evaluasi Dua Arah
Sebagaimana ditegaskan Kasad, pertemuan dengan media bukan sekadar ajang publikasi capaian, melainkan forum evaluasi bersama. Ruang tatap muka rutin di Makodam I/BB akan memberikan manfaat dua arah bagi kedua pihak.

Bagi Kodam I/BB, forum ini menjadi sarana menyampaikan arah kebijakan, penanganan keamanan wilayah, dan progres program bakti TNI. Sementara bagi insan pers, forum ini menjadi wadah memberikan masukan objektif terkait dinamika lapangan, aksesibilitas konfirmasi, hingga edukasi ketahanan nasional.

# Perkuat Sinergi Prajurit dan Pers di Lapangan #

Ryan menambahkan bahwa komitmen komunikasi terbuka dari pimpinan Kodam I/BB akan berdampak positif hingga ke satuan bawah seperti Korem, Kodim, dan Koramil. Sinergi ini akan membuat hubungan kerja antara prajurit di lapangan dan jurnalis semakin profesional serta saling mendukung.

Mengutip pandangan Aiman Witjaksono saat pertemuan di Mabesad, Ryan menegaskan bahwa komunikasi jujur dan terbuka merupakan modal utama agar pengabdian TNI AD dapat dipahami secara jernih oleh publik.

AJMI berharap Pangdam I/BB beserta jajaran dapat menindaklanjuti semangat keterbukaan ini melalui agenda silaturahmi dan diskusi berkala bersama para Pemimpin Redaksi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.(W02)

Menaker: Penyandang Disabilitas Perlu Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:53:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyandang disabilitas membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dunia usaha. Selain penguasaan keterampilan, akses terhadap lingkungan belajar yang inklusif juga penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi proses rekrutmen hingga menjalankan pekerjaan.

"Kami sadar teman-teman disabilitas tidak bisa langsung diserap begitu saja oleh perusahaan. Mereka harus dibekali keterampilan yang memadai," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (10/10/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus penyandang disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta sekaligus memperluas kesempatan mereka memasuki pasar kerja.

Gedung dua lantai tersebut dilengkapi sarana yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, antara lain jalur landai (ramp), lift, jalur pemandu (guiding block), dan toilet khusus disabilitas. Kelengkapan ini diharapkan membantu peserta beraktivitas secara mandiri selama mengikuti pelatihan.

Di lantai dasar, tersedia sejumlah fasilitas pembelajaran berbasis praktik, seperti Lobby KOS 3 in 1, layanan customer service berbasis biometrik, serta Public Café yang berfungsi sebagai laboratorium pelatihan barista. Peserta juga dapat memanfaatkan Exhibition & Sales Gallery untuk memamerkan hasil karya dan Public Speaking Lab untuk berlatih menghadapi wawancara kerja.

Menurut Yassierli, pelatihan di balai ini tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis. Kurikulum juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kecakapan digital agar kemampuan peserta selaras dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menunjang pembelajaran, Kemnaker menyiapkan Digital Skills Lab untuk pelatihan pemrograman berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Batik & Craft Studio, serta Laboratorium Terapi Sensori. Ruang kelas dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun disabilitas intelektual.

Selain keterampilan, kesiapan mental menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kemnaker menyediakan layanan konseling psikologi karier untuk membantu peserta mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi lingkungan profesional.

Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kawasan pelatihan juga dilengkapi Healing Garden, musala inklusif dengan fasilitas wudu adaptif, panduan Braille dan audio, serta Playground & Entertainment Zone. Berbagai fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan di balai.

Yassierli berharap dunia usaha dan para pemangku kepentingan turut membuka kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Keterlibatan perusahaan diperlukan agar kompetensi yang diperoleh peserta dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sekaligus membuka jalan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.red

Kemnaker Targetkan 70 Persen Lulusan Vokasi Bekerja

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700

Bandung Barat — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi. Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini," ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai. Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kebekerjaaan pasca pelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

"Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas," tutur Yassierli.red

Ketua Umum APKASI, Salurkan Bantuan Kepedulian bagi Masyarakat Terdampak Banjir Bandang Arosuka

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, bersama Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi,
Sabtu (10/10/2026) diterima Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH di Posko Utama Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Solok, Arosuka, Sumatera Barat.

Dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Gunung Talang, serta jajaran terkait lainnya.

Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antar pemerintah kabupaten terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana banjir bandang di kawasan Arosuka.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum APKASI beserta rombongan atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Solok.

Dan menjelaskan bahwa penanganan bencana masih terus dilakukan, terutama di kawasan perkantoran dan sekitar aliran sungai yang masih membutuhkan penanganan material serta dukungan peralatan. Pemerintah Kabupaten Solok juga telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026 untuk memastikan proses penanganan darurat dapat berjalan.

Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran dan kepedulian APKASI memberikan semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi musibah. Ia berharap dukungan dan sinergi tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali berjalan normal.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, dalam kunjungannya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar APKASI terhadap daerah yang mengalami bencana.

Mengatakan, semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama perlu terus diperkuat, mengingat berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi menghadapi bencana alam. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat serta peran informasi dan peringatan dini cuaca dalam mengantisipasi risiko bencana.

Bursah berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu meringankan beban warga terdampak.

Wakil Ketua Umum APKASI Delis Julkarson Hehi mengatakan dukungan moral kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dia menegaskan bahwa kehadiran rombongan merupakan bentuk solidaritas sesama anak bangsa untuk turut merasakan dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami musibah.

Juga mengajak seluruh pihak untuk tetap tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan, seraya meyakini bahwa setiap peristiwa terjadi atas izin Allah SWT.

Sebagai bentuk nyata kepedulian tersebut, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama Wakil Ketua Umum APKASI Delis Julkarson Hehi menyerahkan bantuan secara langsung kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usai kegiatan di posko utama, Bupati Solok bersama rombongan APKASI melanjutkan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi lokasi terdampak banjir bandang di Arosuka. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk melihat kondisi wilayah pascabencana sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan APKASI. Diharapkan semangat kebersamaan dan gotong royong antardaerah terus terjaga, sehingga upaya penanganan darurat, pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik.(YOSE)

Dua Lokasi Jadi Sasaran Penindakan, Polres Padang Lawas Amankan Tiga Pria Terkait Dugaan Narkoba

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:51:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026) dini hari. Dalam dua rangkaian tindakan kepolisian di kawasan Pasar Sibuhuan, petugas mengamankan tiga pria dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu dengan berat bruto 1,36 gram.

Pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi dan konsumsi narkotika di wilayah Kecamatan Barumun. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti personel Satres Narkoba Polres Padang Lawas melalui penyelidikan di sejumlah lokasi.

Kasus pertama terungkap sekitar pukul 01.00 WIB di kawasan Batang Taris, Lingkungan VII, Kecamatan Barumun. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial ASL (38) dan A (48) untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil tindakan kepolisian itu, petugas menyita satu plastik klip berisi serbuk yang diduga sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Selain itu, turut diamankan satu sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, satu bungkus rokok, sehelai tisu, satu unit telepon genggam Android, serta uang tunai Rp120.000.

Petugas juga mengamankan satu alat hisap sabu atau bong dan satu unit telepon genggam Android dari A.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, ASL mengakui bahwa sabu yang ditemukan merupakan miliknya. Sementara itu, A mengaku baru saja mengonsumsi sabu yang dibelinya dari ASL.

Keterangan kedua pria tersebut masih menjadi bagian dari materi pemeriksaan dan pendalaman penyidik untuk mengungkap peran masing-masing dalam perkara tersebut.

Penindakan berlanjut sekitar pukul 03.00 WIB ketika tim operasional Satres Narkoba dalam perjalanan kembali menuju Mapolres Padang Lawas.

Di kawasan Simpang Lingkungan IV, Pasar Sibuhuan, petugas mendapati seorang pria berinisial AA (36) yang dinilai mencurigakan. Saat melihat kedatangan petugas, pria tersebut berusaha melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran.

Petugas akhirnya berhasil mengamankan AA. Dalam tindakan tersebut, polisi turut menyita satu unit telepon genggam Android yang selanjutnya dibawa untuk kepentingan pemeriksaan.

Meski demikian, keterlibatan AA dalam dugaan tindak pidana narkotika tersebut masih harus didalami melalui proses penyidikan. Polisi juga perlu memastikan apakah terdapat keterkaitan antara penindakan terhadap AA dan kasus yang sebelumnya diungkap di Batang Taris.

Sebelum pengungkapan berlangsung, pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, tim operasional Unit II Satres Narkoba Polres Padang Lawas menerima informasi mengenai dugaan aktivitas jual beli dan konsumsi sabu di wilayah Kecamatan Barumun.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Narkoba Polres Padang Lawas AKP Muhammad Taufik Siregar, S.H., memerintahkan Kanit II IPDA Eben Pakpahan, S.H., bersama personel untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Hasil penyelidikan tersebut kemudian mengarah pada tindakan kepolisian di kawasan Batang Taris dan Simpang Lingkungan IV, Pasar Sibuhuan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polres Padang Lawas dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai aktivitas yang diduga berkaitan dengan narkoba.

Polres Padang Lawas juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini, melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saat ini, ketiga pria yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Padang Lawas. Penyidik masih melakukan pemeriksaan, mendalami peran masing-masing, dan melengkapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepolisian belum menyimpulkan keterlibatan masing-masing pria di luar keterangan awal dan hasil pemeriksaan yang telah diperoleh. Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan perkembangan perkara tersebut.zal

Berawal dari Aduan Warga, Polres Padang Lawas Amankan Dua Pria dalam Penggerebekan di Huragi

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:51:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas menggerebek sebuah rumah di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026) dini hari.

Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial M.R.A.N. (24) dan M.H. (23). Petugas juga menyita dua bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,44 gram, beserta sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengungkapan ini berawal dari informasi dan pengaduan masyarakat mengenai aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Desa Menanti.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim operasional Satresnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang diterima. Tim dipimpin Kanit I Satresnarkoba, IPDA Asroedin Sihotang, S.H., hingga akhirnya dilakukan penggerebekan di lokasi.

Saat petugas memasuki rumah, kedua pria tersebut ditemukan berada di dalam kamar bersama sejumlah barang bukti. Polisi kemudian mengamankan keduanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain dua bungkus plastik klip yang berisi diduga sabu dengan berat bruto 2,44 gram, petugas turut mengamankan satu ball plastik klip kosong dan satu unit timbangan elektrik.

Barang bukti lainnya yang disita meliputi satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa bodi, satu buah tas berwarna hitam, dua unit telepon genggam Android, serta uang tunai sebesar Rp200.000.

Seluruh barang tersebut dibawa bersama kedua pria yang diamankan ke Mapolres Padang Lawas untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Polisi masih mendalami keterkaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana narkotika yang sedang ditangani. Peran masing-masing pria yang diamankan juga menjadi bagian dari pemeriksaan penyidik.

Dalam pemeriksaan awal, M.R.A.N. mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial I.B. Namun, identitas lengkap dan keberadaan orang yang disebutkan itu masih dalam penyelidikan kepolisian.

Penyidik akan mendalami keterangan tersebut, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap secara utuh perkara yang terjadi.

Polisi juga masih perlu memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh. Karena itu, status hukum serta dugaan keterlibatan setiap orang harus mengacu pada hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Penanganan perkara, menurut keterangan kepolisian, dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Padang Lawas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas narkotika di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian melakukan deteksi dini dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Polres Padang Lawas menyatakan akan terus melakukan penindakan berdasarkan informasi yang diterima serta hasil penyelidikan, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.zal