Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok.

admin — Sat, 16 May 2026 22:39:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Sabtu (16/05/2026) di Gedung Koperasi Desa Merah Putih Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok H. Candra menghadiri Launching operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual melalui Zoom Meeting .

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah serta perwakilan Koperasi Desa Merah Putih dari Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Solok dalam agenda nasional ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok, JFP–Candra.

Dijelaskan, peresmian dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo secara resmi meresmikan dimulainya operasional 1.061 KDKMP yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Sebanyak 1.061 koperasi yang mulai beroperasi tersebut terdiri dari 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa melalui penguatan distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.

Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa peresmian ribuan koperasi tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Menurutnya, keberhasilan mengoperasionalkan lebih dari seribu koperasi lengkap dengan gedung, gudang, sistem, hingga sarana logistik dalam waktu singkat merupakan capaian besar bagi bangsa.

"Hari ini adalah tonggak bersejarah. Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi, dan secara fisik lebih dari 9.000 koperasi sudah siap," tutur Presiden Prabowo .

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa KDKMP merupakan bentuk nyata ekonomi konstitusional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok H. Candra menyambut positif program tersebut dan berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat nagari, khususnya di sektor pertanian dan pangan. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

"Program koperasi desa ini menjadi peluang besar bagi masyarakat nagari untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ketahanan pangan daerah," ujar H. Candra.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Solok juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan koperasi desa sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(YOSE)

Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak

darma — Sat, 16 May 2026 22:31:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Terkesan kebal hukum. Seperti inilah kondisi yang dilakukan oleh PT SBP (Sarana Baja Perkasa) di Jln. Takenaka Lingkungan VI, Kelurahan Payah Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Pasalnya, pihak management diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pemko Medan terkait Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG).

Pasalnya, meski pihak Pemko Medan dalam hal ini diwakili Satpol PP Kota Medan melalui Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan dalam melakukan monitoring pengawasan bangunan menemukan pihak management PT SBP yang melakukan pembangunan tembok tidak memiliki izin PBG. Namun, ironisnya walau sudah dilakukan himbauan untuk melakukan pengurusan izin PBG, pihak PT SBP mengabaikannya.

Menilai hal tersebut, masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek pembangunan dan PAC PKN Medan Marelan meminta pihak pemerintah Kecamatan Medan Marelan agar mengambil sikap tegas memberikan himbauan kepada PT SBP untuk melakukan pengurusan izin PBG.

"Kepada pihak Kecamatan Medan Marelan agar sesegera mungkin memberikan himbauan tegas kepada PT SBP untuk segera melakukan permohonan pengurusan izin PBG nya. Sehingga, retribusi pajak melalui izin PBG menjadi pemasukan bagi kas Pemko Medan. Namun, apa bila pihak PT SBP masi tetap tidak mengindahkan, agar jangan segan segan merubuhkan bangunan tembok yang sudah jelas melanggar Perda," ucap Sudarmanto Sekjen PAC PKN Medan Marelan kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026) sore tadi.

Masyarakat yang diminta keterangan terkait pengerjaan pembangunan tembok oleh PT SBP merasa khawatir. Sebab, sejak pengerjaan proyek bangunan tembok, sejumlah kendaraan alat berat setiap hari selalu hilir mudik dan dapat menyebabkan aspal jalan dan jalan beton yang dikerjakan oleh pemko Medan menjadi rusak berlubang. Sehingga menyebabkan dilingkungan masyarakat akan menjadi kubangan kerbau.

Terkait bangunan tembok tersebut, bahwa pihak kelurahan Payah Pasir dan Kecamatan Medan Marelan sudah berapa kali mengirim surat teguran penghentian pengerjaan dan beberapa kali pihak Kecamatan mendatangi lokasi. Tapi pihak PT SBP tetap membangun daqn tidak mengurus surat izin PBG.

Guna penyegaran, sebelumnya pihak Pemko Medan melalui Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan beberapa waktu lalu melakukan monitoring dan menemukan bangunan Tembok PT SBP Diduga Tidak Miliki Izin PBG dan oleh mereka, pihak PT SBP untuk segera melakukan pengurusan permohonan izin PBG. Sayang, PT SBP terkesan kebal hukum dengan mengabaikan himbauan tersebut.

Ultimatum Prabowo Subianto Harus Dibuktikan dengan Reformasi Nyata Aparat

admin — Sat, 16 May 2026 22:29:00 +0700+0700

Oleh: Pengamat Sosial Politik, H Syahrir Nasution

Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengultimatum Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ada lagi aparat yang menindas rakyat patut diapresiasi sebagai sinyal kuat arah kepemimpinan nasional ke depan. Dalam konteks sosial politik Indonesia, pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari keresahan publik yang selama ini masih merasakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.

Namun demikian, sebagaimana kita pahami bersama, persoalan aparat bukan hanya soal instruksi dari atas. Ini adalah masalah sistemik yang menyangkut kultur, integritas, serta mekanisme pengawasan yang selama ini belum berjalan optimal. Pernyataan Presiden harus diikuti dengan langkah konkret dan terukur agar tidak menjadi sekadar jargon politik.

Dalam pandangan saya, ada beberapa hal mendasar yang harus segera dibenahi. Pertama, reformasi internal di tubuh aparat penegak hukum harus diperkuat, tidak hanya dalam aspek disiplin, tetapi juga dalam sistem rekrutmen dan promosi yang bebas dari praktik "backing-backing" sebagaimana disinggung Presiden. Selama praktik ini masih ada, keadilan akan sulit ditegakkan secara merata.

Kedua, pengawasan eksternal harus diperkuat dengan melibatkan lembaga independen dan partisipasi publik. Rakyat harus diberi ruang untuk melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut. Transparansi menjadi kunci utama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ketiga, penegakan hukum harus benar-benar berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Aparat tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi harus berdiri sebagai pelindung rakyat, khususnya mereka yang lemah dan tidak memiliki akses kekuasaan.

Pernyataan Presiden bahwa aparat harus "mati untuk rakyat" mengandung makna pengabdian total. Namun dalam implementasinya, hal ini harus diterjemahkan dalam bentuk profesionalisme, integritas, dan keberpihakan kepada keadilan. Aparat yang baik bukan yang represif, tetapi yang mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam konteks budaya lokal, masyarakat Mandailing mengenal istilah "buras ni si lom-lom," yang secara makna dapat diartikan sebagai janji manis tanpa pembuktian nyata. Oleh karena itu, publik tentu berharap ultimatum ini bukan sekadar simbolik, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Akhirnya, momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk memperbaiki wajah aparat negara. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan semakin tergerus. Presiden telah menyampaikan perintahnya dengan jelas—kini saatnya pembuktian. Rakyat tidak lagi butuh janji, tetapi keadilan yang benar-benar dirasakan.

Berhasil Tundukkan Pengedar! Sat Narkoba Polres Asahan Sita Sabu dan Ekstasi di Air Batu

admin — Sat, 16 May 2026 21:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali mencatatkan keberhasilan gemilang dalam memutus rantai peredaran barang haram di daerah ini. Berkat kepedulian dan informasi dari warga, aparat berhasil menangkap seorang pengedar sekaligus menyita sejumlah besar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disembunyikan secara rapi di kawasan perkebunan sawit, Rabu (13/05/2026).

Kapolres Asahan, Revi Nurvelani, SH, SIK, MH menyampaikan bahwa operasi ini dimulai lantaran laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas jual beli narkoba di Dusun I Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu. Mendapatkan laporan tersebut, tim langsung dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat di lokasi.

Benar dugaan petugas, sekitar pukul 15.30 Wib terlihat seorang pria berperilaku aneh dan gelisah bersembunyi di bawah rimbunnya pohon kelapa sawit. Saat didekati aparat, tersangka panik dan berusaha kabur menjauh sejauh 500 meter, namun langkahnya terhenti dan berhasil diamankan di pekarangan belakang rumah warga.

Pelaku yang berinisial HRAR alias Bedok (23 tahun) tak berkutik saat barang bukti ditemukan tersembunyi di bawah tumpukan batu di lokasi tersebut. Di dalam sebuah dompet hitam, petugas mendapati 6,80 gram sabu dan 1,81 gram atau setara 5,5 butir pil ekstasi bergambar kepala singa.

Dari pengakuan awalnya, barang terlarang itu didapatkan tersangka dari seseorang berinisial H di Tanjung Balai dengan harga jual Rp400 ribu per gram. Selain narkotika, petugas juga menyita peralatan pendukung seperti timbangan elektronik, alat hisap, ponsel, serta uang tunai Rp200 ribu yang merupakan keuntungan hasil transaksi ilegal.

Kini pelaku dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Polres Asahan menegaskan akan terus memburu jaringan besar di balik kasus ini dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta bersatu melawan bahaya narkoba.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Tanpa dukungan warga, keberhasilan ini takkan tercapai," tegas Kapolres. (tec)

Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih Cara Prabowo Perkuat Kuda-kuda Bangsa

admin — Sat, 16 May 2026 21:38:00 +0700+0700

PALEMBANG – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan analisisnya tentang dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa setiap era memiliki tantangan yang unik. Karenanya kebijakan yang diambil pemimpin pada suatu era tidak bisa disamaratakan dengan pemimpin pada era yang lain.

"Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia," ujar Teguh membuka sesi.

Ia membandingkan empat sosok pemimpin Indonesia pada masa yang berbeda, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, masing-masing dihadapkan pada persoalan global dan domestik dengan ciri serta kekhasan tersendiri yang membentuk gaya kebijakan mereka.

Di era Soekarno, tantangannya adalah menjaga kemerdekaan politik di tengah perang dingin dan dekolonisasi. Soeharto menghadapi tekanan stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca 1965. Habibie harus menyelamatkan ekonomi di tengah krisis moneter dan transisi demokrasi.

"Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower," kata Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Ia menjelaskan, runtuhnya tatanan multilateral yang sebelumnya dianggap mapan membuat Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada jaminan keamanan dan ekonomi dari luar. Situasi ini memaksa kebijakan luar negeri dan dalam negeri diarahkan pada konsolidasi internal.

Karena itu, menurut Teguh, kebijakan Prabowo diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya. Fokusnya bukan ekspansi, melainkan penguatan fondasi.

Teguh menyebut pendekatan ini sebagai prinsip inclusive security. "Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita," tegasnya.

Dalam kerangka itu, program-program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan hilirisasi industri diletakkan sebagai langkah strategis. "Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang," jelasnya.

Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan pengalaman China dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, di awal era 2000an Beijing berhasil melakukan industrialisasi dan hilirisasi secara masif untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.

"Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural," ujar Teguh.

Untuk memperkuat analisisnya, ia mengutip pandangan pemikir realisme politik. Ia merujuk pada Hans Morgenthau yang menyatakan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan, dan negara yang tidak mampu menjaga kekuatannya sendiri akan tersingkir.

"Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu," masih kata Teguh.

Ia juga merujuk pada Kenneth Waltz, bapak realisme struktural, yang menekankan bahwa struktur sistem internasional anarkis memaksa negara untuk melakukan self-help. "Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri," ujarnya.

Teguh menilai kebijakan ketahanan nasional era Prabowo sejalan dengan logika itu. Ketika sistem internasional tidak lagi mampu menyediakan kepastian, maka jawaban rasional adalah memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan.

Menutup paparannya, ia mengajak para content creator untuk memahami konteks geopolitik di balik kebijakan publik.

"Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri," tutupnya. []

Undercover Buy Berhasil, Ditresnarkoba Polda Sumut Tangkap Pengedar Sabu di Percut Sei Tuan

admin — Sat, 16 May 2026 19:56:00 +0700+0700

DELI SERDANG I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan Ops Antik Toba 2026. Seorang pria berinisial RDH (23) ditangkap saat hendak melakukan transaksi sabu di Jalan Besar Bandar Setia, Dusun III, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (15/5/2026) malam.

Dalam penindakan tersebut, personel Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut menyita 10 paket sabu siap edar dengan berat bruto 1,81 gram, satu pipet plastik yang digunakan sebagai sendok sabu, satu bundel plastik klip kosong, serta uang tunai Rp100 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan terkait aktivitas peredaran sabu di kawasan Bandar Setia.

"Personel Ditresnarkoba Polda Sumut memperoleh informasi adanya seorang pria yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pembelian terselubung atau undercover buy," ujar Kombes Pol Ferry Walintukan, Sabtu (16/5/2026).

Saat transaksi berlangsung, petugas yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku ketika hendak menyerahkan narkotika kepada calon pembeli.

"Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 10 paket sabu siap edar beserta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan peredaran narkotika," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku sabu tersebut akan diedarkan kembali dengan keuntungan sekitar Rp10 ribu per bungkus.

"Tersangka mengaku memperoleh sabu dari seorang pria bernama Samsul yang saat ini masih dalam penyelidikan. Tim juga telah melakukan pengembangan untuk mencari pemasoknya," ungkap Ferry.

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga akan mengirim barang bukti ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lanjutan.

"Kami terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar jaringannya. Tidak ada toleransi bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba di Sumatera Utara," tegas Kombes Pol Ferry Walintukan.(W05)

FOTO:

OJK Dorong Konsolidasi dan Inovasi Produk Unik Perbankan Syariah

admin — Sat, 16 May 2026 19:52:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Industri perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan performa yang tangguh, solid, dan berkelanjutan. Pertumbuhan positif ini didorong oleh kuatnya fungsi intermediasi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, aset perbankan syariah berhasil mencetak pertumbuhan dua digit, yakni sebesar 10,49% year-on-year (yoy) dengan total nilai mencapai Rp1.061,61 triliun.

"Momentum pertumbuhan ini menjadi milestone penting dalam transformasi industri perbankan syariah nasional, yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027," ujar Dian dalam keterangan resminya, Sabtu (16/5/2026).

Pertumbuhan aset tersebut juga diikuti oleh performa impresif pada sektor pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga, dengan kualitas risiko yang tetap terjaga di level aman.

Sebagai bagian dari implementasi pilar pertama RP3SI, OJK aktif memperkuat struktur industri perbankan syariah agar lebih kompetitif:

Ekspansi Bank Skala Besar: Saat ini terdapat tiga bank syariah besar yang menduduki kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3.

Amunisi Baru lewat Spin-Off: Pada tahun ini, ditargetkan hadir satu Bank Umum Syariah (BUS) baru hasil spin-off yang siap memperkuat kelompok KBMI 2.

Konsolidasi BPR Syariah: OJK sedang mengawal proses merger terhadap 21 BPR/BPR Syariah untuk dirampingkan menjadi 9 BPR Syariah yang lebih kuat secara modal dan efisiensi.

Guna menonjolkan kekhasan produk syariah (Pilar 3 RP3SI), OJK telah merilis sembilan pedoman produk berakad syariah serta menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Akselerasi ini diperkuat oleh Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang dibentuk pada 2025. Beberapa terobosan strategisnya meliputi:

Penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada Daftar Efek Syariah.

Penerbitan Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 terkait Kegiatan Usaha Bulion (emas).

Optimalisasi penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan syariah.

Progres Produk Inovatif:

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD): Telah diimplementasikan oleh 9 BUS, 3 UUS, dan 9 BPR Syariah dengan total penghimpunan dana Rp22,76 miliar dan nilai proyek Rp907,73 juta.

Shariah Restricted Investment Account (SRIA): Telah diuji coba oleh 1 BUS dan 1 UUS dengan nilai piloting mencapai Rp1,35 triliun.

Sesuai pilar keempat RP3SI, perbankan syariah terus memperluas kontribusinya pada perekonomian riil, khususnya sektor UMKM, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp217,86 triliun.

OJK juga gencar bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan pemerintah daerah melalui serangkaian edukasi strategis, seperti workshop penguatan ekonomi daerah di Banda Aceh (Oktober 2024) dan perluasan akses layanan syariah di Surabaya (November 2025).

Sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan menjaga sinergi bersama para pemangku kepentingan, OJK rutin menggelar Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah serta merilis Buku Laporan Pemantauan Implementasi RP3SI secara berkala. (Rel)

Wagub Surya Hadiri Panen Raya Jagung Serentak, Presiden Tekankan Pentingnya Swasembada Pangan

admin — Sat, 16 May 2026 19:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Deliserdang

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan panen raya tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dari Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Karena itu masalah swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa dukungan semua pihak, gubernur, bupati, semua pihak," kata Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurutnya, suatu negara tidak akan mampu bertahan tanpa sistem produksi pangan yang aman, lancar, dan berkesinambungan.

"Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara. Dan hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis petani dan nelayan sebagai penopang kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan bangsa.

"Pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makanan untuk seluruh bangsa dan negara," katanya.

Presiden Prabowo menambahkan, penguatan ketahanan pangan nasional dilakukan melalui sinergi berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan desa nelayan yang ditopang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, desa nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan," ucap Presiden.

Panen raya jagung tersebut dilaksanakan di 36 wilayah kepolisian di seluruh Indonesia, dengan total luas lahan mencapai 189 ribu hektare dan potensi panen sebesar 1,23 juta ton jagung.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan. (Rel)

Peresmian 1.061 KMP Nasional, Bobby Nasution Sebut Koperasi Jadi Penguat Ekonomi Rakyat

admin — Sat, 16 May 2026 19:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) menjadi penguat ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal itu disampaikannya usai mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari KMP Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).

Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan terhubung secara virtual ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumut.

Dari Koperasi Merah Putih (KMP) Tanjung Selamat, Jalan Lizardi Putra, Simpang Selayang, Bobby Nasution bersama jajaran Forkopimda Sumut mengikuti rangkaian peresmian tersebut secara virtual.

Usai mengikuti kegiatan, Bobby Nasution menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, kehadiran koperasi desa dan kelurahan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

"KMP menjadi program utama Bapak Presiden. Kami akan berkolaborasi, baik dari sisi penyediaan lahan maupun pelaksanaan program. Setiap program pasti memiliki kendala, namun dapat kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik," kata Bobby Nasution.

Bobby juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk mendukung target pembentukan 6.100 Koperasi Merah Putih yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.

"Kita akan berkolaborasi bersama teman-teman Kodam I/Bukit Barisan agar pembentukan KMP dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Prabowo menyebut peresmian operasionalisasi KMP tersebut sebagai tonggak bersejarah. Menurutnya, Koperasi Merah Putih telah dilengkapi dengan gedung, gudang, sistem, barang, hingga unsur transportasi dan logistik pendukung.

Program Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga ke daerah.

"Melalui Koperasi Merah Putih juga kita sediakan kredit-kredit murah untuk rakyat. Intinya, kesuksesan ini perlu kita bangun melalui kolaborasi semua pihak," kata Prabowo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kota Medan. (Rel)

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution bersama Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, serta jajaran Forkopimda, mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari KMP Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).

Diskominfo Sumut YT Hariono

Zakiyuddin Harahap Hadiri Peresmian Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

admin — Sat, 16 May 2026 19:38:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri peresmian operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jalan Lizardi Putra, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).

Turut hadir Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kapolresta Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tanda operasionalisasi 1.061 KDKMP di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dipusatkan langsung di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar pembangunan gedung koperasi, melainkan pembangunan sistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat kecil.

"Hari ini kita meresmikan lebih dari seribu koperasi yang memiliki gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional, hingga dukungan logistik. Ini adalah langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah," kata Presiden Prabowo.

Prabowo menilai keberhasilan pembangunan ribuan koperasi dalam waktu singkat menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dan berdiri di atas kekuatan sendiri.

Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar dan mampu membuktikan diri melalui berbagai capaian, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Menurut Presiden, stok beras nasional saat ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Ia menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi desa dan kelurahan agar masyarakat semakin mandiri, termasuk membantu petani dalam urusan pupuk, modal, hingga pemasaran hasil panen.

"Pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Karena itu saya menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan dan ekonomi rakyat," pungkasnya. (Rel)

Disnaker Kota Medan Fasilitasi 1.017 Warga Bekerja ke Luar Negeri Periode Januari-Mei 2026

admin — Sat, 16 May 2026 19:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan terus mendorong perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Medan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara prosedural.

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Disnaker Kota Medan telah memfasilitasi sebanyak 1.017 orang untuk bekerja ke luar negeri melalui mekanisme resmi. Negara dan kawasan tujuan penempatan tersebut meliputi Malaysia, Jepang, Timur Tengah, negara-negara Asia lainnya, Australia, dan Eropa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, S.K.M., M.K.M., menyampaikan bahwa pasar kerja luar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga Medan. Namun, ia menegaskan bahwa proses pemberangkatan harus dilakukan sesuai prosedur melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI yang terdaftar.

Hal tersebut disampaikan Ramaddan dalam rapat evaluasi bersama P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja bahasa Jepang yang melaksanakan pelatihan serta pengiriman tenaga kerja, khususnya bagi warga Kota Medan. Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan pada 6 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pengawasan dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Menurut Ramaddan, sejumlah sektor pekerjaan yang umumnya tersedia bagi tenaga kerja luar negeri antara lain operator produksi, perawat, caregiver, perkebunan, konstruksi, serta sektor lainnya. Karena itu, calon pekerja diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam aspek keterampilan, kelengkapan dokumen, kemampuan bahasa, dan pemahaman terhadap prosedur penempatan resmi.

Disnaker Kota Medan juga mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar terlebih dahulu mencari informasi yang benar dari sumber resmi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan maupun melalui BP2MI. Langkah ini penting agar masyarakat terhindar dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.

Sebagai tindak lanjut rapat evaluasi tersebut, Disnaker Kota Medan akan menginisiasi kerja sama dengan pihak perbankan terkait skema dana talangan biaya pemberangkatan, khususnya bagi calon pekerja yang akan bekerja ke Jepang. Inisiatif ini ditujukan untuk membantu warga Medan yang memiliki minat dan kesiapan bekerja ke luar negeri, tetapi menghadapi kendala pembiayaan awal.

Melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja luar negeri secara prosedural, pembinaan terhadap mitra penempatan, pelatihan keterampilan, serta rencana dukungan pembiayaan, Disnaker Kota Medan berupaya membuka akses kerja yang aman, legal, dan produktif bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Medan. (Rel)

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

admin — Sat, 16 May 2026 13:53:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , Gelombang kekecewaan dan pertanyaan tajam melanda publik Sumatera Utara, setelah Kejaksaan Tinggi Sumut menjatuhkan tuntutan pidana yang dinilai sangat rendah terhadap empat terdakwa kasus korupsi penjualan aset PTPN II. Perkara yang merugikan negara hingga Rp263 miliar ini justru berujung pada tuntutan penjara hanya 1 tahun 6 bulan bagi masing-masing terdakwa—angka yang dianggap tak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Rabu (13/5/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar membacakan surat tuntutan terhadap empat orang yang diduga berperan sentral dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Direktur PTPN II periode 2020–2023, Irwan Perangin-angin; mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Askani; mantan Kepala BPN Deli Serdang, Abdul Rahim Lubis; serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo, Iman Surbekti. Aset yang dijualbelikan secara bermasalah itu kini berubah fungsi menjadi kawasan perumahan mewah Citraland.

Dalam dakwaannya, JPU menilai para terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama, melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal yang memberatkan perbuatan mereka adalah dampak kerugian negara yang sangat besar serta tindakan yang tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Namun, alasan meringankan yang dijadikan dasar tuntutan ringan adalah pengembalian sebagian kerugian, pengakuan kesalahan, sikap sopan di persidangan, serta catatan bersih dari pidana sebelumnya.

Selain hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp500 juta (dengan sanksi tambahan penjara 3 bulan jika denda tak dibayar), khusus bagi Iman Surbekti dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp263 miliar. Namun, angka hukuman tersebut justru memicu kemarahan publik, mengingat banyak kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp1 miliar justru mendapatkan tuntutan pidana yang jauh lebih berat.

Ketua Umum Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM), Irwansyah, Jum'at (15/5/2026) menyuarakan kekhawatiran mendalam atas fenomena ini. Menurutnya, ada kecurigaan kuat adanya intervensi atau kekuatan besar yang bergerak di balik layar, sehingga tuntutan yang disampaikan tidak mencerminkan rasa keadilan.

"Bagaimana mungkin kerugian negara ratusan miliar hanya dijawab dengan hukuman satu setengah tahun? Di mana efek jera itu akan terbentuk? Kami menduga ada permainan di sini. Kami meminta Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI turun tangan langsung mengawasi jalannya proses hukum ini agar tidak menjadi preseden buruk," tegas Irwansyah.

Kekecewaan publik makin bertambah menyusul sikap pejabat Kejati Sumut yang dikabarkan enggan bertemu dan memberikan penjelasan kepada wartawan terkait kasus ini. Pasca pergantian pimpinan dari Harli Siregar ke Muhibuddin, citra lembaga penegak hukum ini dinilai makin menjauh dari kolaborasi dengan masyarakat dan pers.

"Ada anggapan yang berkembang di masyarakat: seolah-olah para koruptor kini bisa kembali berpesta, merasa aman karena hukuman yang ringan. Kami berharap ini hanya kekhawatiran semata, bukan kenyataan. FKSM akan terus mengawasi agar supremasi hukum benar-benar berjalan, bukan hanya jadi slogan," tambah Irwansyah.

Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa, Julisman, menyatakan akan mengajukan pembelaan tertulis atau pledoi atas tuntutan yang disampaikan. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei untuk pembelaan, tanggapan jaksa pada 25 Mei, dan pembacaan putusan pada 3 Juni 2026.

Hingga saat ini, publik masih menanti apakah hakim akan mengikuti tuntutan jaksa atau memutuskan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita negara. Kasus ini menjadi ujian besar bagi sistem hukum Indonesia dalam membuktikan bahwa korupsi dengan nilai fantastis tak akan pernah bisa lepas dari jerat hukuman yang proportional. (tec)

Terlibat Peredaran Vape Kandungan Narkoba, Panglima Geng Motor Dibekuk Polisi Hingga Tak Berkutik di Jalan Mojopahit Medan

darma — Fri, 15 May 2026 21:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satresnarkoba Polrestabes Medan, kembali menunjukkan eksistensinya, dengan meringkus panglima Geng Motor yang sangat meresahkan masyarakat kota Medan. Pelaku yang juga berstatus residivis dan pernah membacok dua warga, ditangkap karena terlibat dalam peredaran vape dengan kandungan narkoba, atau yang lebih dikenal dengan Pod Getar.

Penangkapan HZ (26) warga Dusun IV, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, dilakukan petugas Satresnarkoba Polrestabes Medan di parkiran salah satu hotel di Jalan Mojopahit, Kec.Medan Petisah, ketika hendak melakukan transaksi satu pod getar bermerk Thugs baru -baru ini.

Pelaku yang merupakan Panglima geng motor NKB, mengaku baru beberapa bulan belakangan masuk dalam sindikat pengedar vape dengan kandungan narkoba usai bebas dari penjara Januari 2026 kemarin, karena terjerat kasus penadahan sepeda motor curian.

Saat ditangkap, pelaku sempat berupaya melawan dan berontak, sebelum akhirnya diringkus dengan teknik bela diri Polri.

"Pelaku perannya sebagai pengantar. Pelaku juga merupakan residivis, dan langsung masuk dalam jaringan narkoba. Saat kami tangkap, pelaku mencoba melawan, namun tim kami berhasil melumpuhkan yang bersangkutan dengan teknik bela diri Polri," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP didampingi Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian, SH, MH kepada wartawan, Jumat (15/5/2026) sore.

Ditambahkan Rafli, selain terlibat dalam jaringan vape narkoba, pelaku juga masuk dalam jaringan pengedar pil ekstasi.

Pelaku, biasanya bertugas mengantarkan narkoba ke sejumlah tempat sesuai dengan pesanan.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, kini masih mengembangkan kasus ini, untuk menangkap pelaku lain terkhusus yang berperan sebagai pengendali dan pemasok narkoba.

"Kami masih mengembangkan kasus ini, kami pastikan pemasok maupun pengendali dalam kasus ini akan terus kami kejar, dan tidak akan ada ruang untuk mereka," pungkasnya.

Dari data yang dihimpun, pelaku yang berstatus sebagai Panglima Geng Motor NKB, juga tercatat pernah terlibat dalam pertikaian antar geng motor.

Pelaku, setidaknya sudah dua kali membacok anggota geng motor lain, saat terjadi tawuran antar geng motor pada April tahun 2025 di kawasan Deli Tua.

Pelaku, juga bertugas menggerakkan ratusan orang, yang dapat diperintahkan untuk melakukan apapun sesuai bayaran yang diterima, termasuk menyerang dan merusak rumah seseorang.(W02)

Belum Digerebek Polisi, Mesin Judi Tembak Ikan Dikelola DS Eksis Beroperasi Tanpa Jeda di Aji Baho, Sibiru -biru

darma — Fri, 15 May 2026 21:53:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Puluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di sejumlah lokasi Kecamatan Siburu - biru, Kabupaten Deli Serdang.

"Warga Sibiru - biru minta yang ambil alih harus Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang. Jangan Polsek setempat bisa ecek - ecek penggerebekannya, " ucap warga Sibiru - biru J Yanto kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Disebutkannya sejumlah titik yang ada mesin penghisap uang rakyat ini ada di Jalan Patumbak Deli Tua, No 31, Aji Baho, Kecamatan Sibiru -biru, Kabupaten Deli Serdang. Ada juga di Desa Sidodadi tepatnya dalam warung Kasran dan gudang Rusli Barus samping warung Ponen, kegiatan penyakit masyarakat (pekat) tersebut dikendalikan bernama Irfan Depari dan ada juga yang bergabung disebut - sebut namanya bang Super Barus.

Sebab kedua orang tersebut bisa merangkul semua warga, yang ada di seputaran di Desa Sidodadi dan di tempat lainnya yang jelas masih masuk wilayah hukum Polsek Sibiru - biru.

Sehubungan degan itu, dan membuat warga resah meminta kepada pasukan terlatih dari Polda Sumut bisa melakukan gelar apel pasukan, yang ada di sejumlah TKP yang sudah disebutkan lokasinya.

Dari informasi warga juga dan pernah main mesin judi tembak di Desa Sidodadi tersebut. "Mesin judi tembak ikan itu sudah beroperasi lebih kurang 10 hari. Namun sudah mendapatkan untung banyak dari mesin judi tembak ikan yang dikelola penuh DS, " tutur J Yanto.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sibiru - biru Ipda Ricardo Nababan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, mengenai eksis kembali mesin judi tembak ikan di wilayah hukum Polsek Sibiru - biru di sejumlah lokasi ada di Jalan Patumbak Deli Tua, Aji Baho, ada juga di Desa Sidodadi di warung Kasran dan di Gudang Rusli Barus enggan berkomentar alias masih irit berbicara.

Teks photo.
Sejumlah warga bermain mesin judi tembak Ikan di salah satu warung milik warga yang dikontrak oleh DS di Aji Baho, Kecamatan Sibiru - biru, Jumat (15/5/2026).

Diburu Sampai ke Jambi Polda Sumut Tangkap 2 Begal Sadis di Angkot Viral di Medsos

admin — Fri, 15 May 2026 16:15:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Subdit III Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal bersenjata tajam di dalam angkutan kota Morina 81 yang sempat viral di media sosial.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal sejumlah penumpang perempuan di Jalan KL Yos Sudarso, kawasan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Selasa (07/04/2026) siang.

Aksi pelaku sempat menghebohkan publik setelah rekaman video korban melompat dari angkot yang melaju kencang beredar luas di media sosial.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan F melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk keseriusan Polda Sumut dalam merespons keresahan masyarakat terhadap aksi kriminal jalanan yang membahayakan keselamatan warga.

"Begitu kejadian ini viral dan menimbulkan keresahan luas di masyarakat, Kapolda Sumut langsung memberikan perhatian khusus dan memerintahkan Ditreskrimum bergerak cepat mengungkap para pelaku. Ini menjadi komitmen kami bahwa setiap tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas," ujar Ferry, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, dua tersangka yang diamankan, yakni EN alias Memes alias Tatoo (44) dan SLS alias Ringo (36).

Dalam aksi tersebut, SLS alias Ringo berperan sebagai eksekutor yang mengancam korban menggunakan parang, melukai korban, merampas handphone, hingga mendorong korban keluar dari angkot yang sedang melaju. Sementara EN yang merupakan sopir cadangan angkot Morina 81 diduga ikut membantu aksi dengan mempercepat laju kendaraan agar teriakan korban tidak terdengar warga.

"Modus mereka cukup terencana. Pelaku utama berpura-pura menyandera sopir agar seolah-olah tidak ada kerja sama, padahal keduanya sudah bersekongkol sejak awal," katanya.

Peristiwa itu terjadi saat para korban menaiki angkot Morina 81 untuk beraktivitas. Ketika kendaraan melintas di kawasan Mabar, salah satu pelaku tiba-tiba mengeluarkan parang dan mengancam para penumpang perempuan.

Korban Julia Pratiwi kehilangan satu unit handphone Samsung dan mengalami luka lecet. Korban lainnya, Erika Hasibuan, kehilangan dua unit handphone serta mengalami luka serius, termasuk patah tiga gigi dan luka di kepala akibat didorong keluar dari angkot.

Sementara Nova Yanti Porman Tampubolon mengalami luka bacok di tangan kanan dan cedera pada kaki setelah melompat menyelamatkan diri dari dalam kendaraan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi lebih dulu menangkap EN di Kabupaten Samosir pada 25 April 2026. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan handphone milik korban dan pakaian yang digunakan saat beraksi.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap pelaku utama, SLS, yang diketahui melarikan diri ke wilayah perkebunan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Tim gabungan Ditreskrimum Polda Sumut bersama personel setempat melakukan pengejaran hingga ke area perkebunan sawit yang aksesnya disebut mencapai lima jam perjalanan dari jalan utama.

"Tim harus melakukan pemetaan lokasi dan pengendapan semalaman sebelum akhirnya berhasil menangkap tersangka di sebuah pondok perkebunan sawit," ujar Ferry.

Saat proses pengembangan pencarian barang bukti parang di kawasan Mabar, tersangka SLS disebut melakukan perlawanan dan berupaya menyerang petugas untuk melarikan diri.

Polisi mengaku telah memberikan peringatan, namun tersangka tetap agresif sehingga personel mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku.

"Tindakan tegas terukur dilakukan karena tersangka membahayakan keselamatan petugas saat proses pengembangan. Saat ini tersangka sudah mendapat perawatan medis dan proses penyidikan terus berjalan," ungkap Ferry.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui EN merupakan residivis kasus pencurian dan narkoba, sedangkan SLS merupakan daftar pencarian orang (DPO) kasus curanmor di wilayah Medan sejak 2020.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa parang yang digunakan pelaku, pakaian saat beraksi, sepasang sepatu yang terekam dalam video viral, serta handphone milik korban.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman berat.(W05)

Teks foto :
Tim gabungan Polda Sumut mengamankan pelaku begal sadis di Jambi(W05)

Bentrok Pemuda di Pancur Batu Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah.

admin — Fri, 15 May 2026 16:15:00 +0700+0700

Deliserdang I Sumut24.Co
Bentrok antar pemuda pecah di Jalan Lori Desa Namo Simpur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (14/5/2026) sore.

Seorang pria tewas bersimbah darah diduga akibat dibantai kelompok lawannya.

Belum diketahui motif peristiwa pembantaian itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

Korban tewas belakangan diketahui berinisial P Peranginangin, warga Desa Suka Mulia Hilir, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan di tubuhnya.

Informasi dihimpun menyebutkan, awalnya korban bersama teman-temannya sedang mengawasi lahan yang lagi ditimbun di kawasan Jalan Lori Desa Namo Simpur, Pancur Batu. Ketika itu, datang kelompok pemuda ke lokasi yang sama.

Kedua kelompok pemuda ini sempat cekcok mulut. Pertikaian semakin memanas, hingga berlanjut bentrokan fisik.

Akibatnya, korban tewas dalam kondisi bersimbah darah. Tak lama kemudian, petugas Polsek Pancur Batu turun ke lapangan.

Selanjutnya, mayat korban yang sebelumnya menetap di Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu dilarikan ke ruang jenazah RS Bhayangkara Medan untuk diotopsi.(W05)

Teks foto:
Jasad korban pembacokan lokasi kejadian(W05)

Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

admin — Fri, 15 May 2026 16:09:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Penggerebekan markas judi online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di Jakarta dan Batam bukan sekadar operasi kriminal biasa. Peristiwa ini adalah alarm serius tentang berubahnya wajah ancaman terhadap negara modern.

Dulu, ancaman terhadap kedaulatan identik dengan invasi militer, penyusupan bersenjata, atau konflik terbuka di perbatasan. Kini ancaman hadir jauh lebih senyap: melalui server digital, apartemen tertutup, rekening nominee, transaksi elektronik lintas negara, dan jaringan internet global.

Di tengah hiruk-pikuk kota besar Indonesia, sindikat internasional ternyata mampu membangun "pabrik judi online" yang bekerja secara sistematis dan profesional. Mereka hidup dalam komunitas tertutup, bergerak dengan teknologi tinggi, memanfaatkan celah regulasi, dan beroperasi di balik layar laptop serta koneksi internet.

Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan bebas visa ASEAN di tengah meningkatnya kejahatan siber lintas negara.

Tentu kebijakan bebas visa memiliki manfaat strategis. Ia memperkuat konektivitas kawasan, mempercepat arus bisnis, mendorong pariwisata, dan mempererat integrasi ekonomi ASEAN. Namun kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa pengawasan yang adaptif dapat berubah menjadi kerentanan nasional.

Indonesia kini menghadapi tantangan baru: bagaimana menjaga keterbukaan ekonomi tanpa membiarkan wilayahnya dipakai sebagai basis operasi kejahatan digital internasional.

Jakarta dan Batam menjadi lokasi favorit sindikat bukan tanpa alasan.

Jakarta menawarkan semua kebutuhan operasi digital modern: internet cepat, akses keuangan nasional, ribuan apartemen, ekosistem digital besar, dan mobilitas manusia yang tinggi. Dalam kota sebesar Jakarta, keberadaan operator asing mudah tersamarkan di tengah aktivitas urban yang padat.

Sementara Batam memiliki nilai strategis berbeda. Letaknya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia membuat mobilitas keluar-masuk menjadi sangat mudah. Sebagai kawasan perdagangan dan transit internasional, Batam ideal digunakan untuk rotasi personel, perpindahan dana, hingga penyamaran aktivitas lintas negara.

Namun ada satu aspek yang sering luput dibahas secara terbuka: keberadaan sponsor lokal Indonesia.

Dalam banyak kasus keimigrasian, WNA hampir tidak pernah berdiri sendiri. Mereka biasanya masuk menggunakan dukungan sponsor dari pihak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha. Sponsor inilah yang sering menjadi pintu awal masuknya jaringan.

Karena itu, penanganan kasus judi online tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan operator asing di lapangan. Negara harus mengejar aktor lokal yang menjadi fasilitator.

Kita harus jujur mengakui bahwa sindikat sebesar ini hampir mustahil bekerja tanpa dukungan jaringan domestik. Mereka membutuhkan:

penyedia tempat tinggal,

pembuka rekening,

peminjam identitas,

perusahaan penjamin,

hingga pihak yang membantu pengurusan izin tinggal.

Artinya, ada ekosistem lokal yang ikut menopang operasi tersebut.

Di sinilah pentingnya evaluasi serius terhadap sistem sponsorship dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sponsor tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai formalitas administrasi. Sponsor harus bertanggung jawab terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang dijaminnya.

Jika sponsor terbukti memfasilitasi atau membiarkan aktivitas ilegal, maka sanksi pidana, pencabutan izin usaha, hingga blacklist harus dilakukan secara tegas.

Karena itu, negara tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital nasional.

Pertama, memperkuat selective policy berbasis risiko. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen keamanan nasional. Negara harus semakin selektif terhadap pola kedatangan WNA yang berpotensi disalahgunakan.

Kedua, membangun integrated immigration intelligence. Data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, sponsor, hingga pola hunian harus terintegrasi dengan Polri, PPATK, BIN, Komdigi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa lagi bekerja secara sektoral.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperluas pengawasan ke wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, dan kantor tertutup sebagai basis operasi. Pengawasan keimigrasian tidak cukup berhenti di bandara dan pelabuhan.

Kelima, mempercepat penggunaan artificial intelligence dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Negara harus mampu membaca anomali sejak awal: kedatangan massal dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga transaksi digital mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala melalui pendekatan whole of government. Judi online adalah kejahatan multidimensi yang tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja.

Pemerintah juga perlu mulai mengevaluasi secara serius kebijakan bebas visa dan pola pengawasan terhadap negara-negara yang berulang kali muncul dalam kasus kejahatan siber dan judi online lintas negara. Evaluasi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, tetapi memastikan bahwa keterbukaan tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.

Kasus Jakarta dan Batam memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia hari ini bukan hanya datang dari senjata, tetapi juga dari keyboard, server, dan jaringan keuangan ilegal global.

Kedaulatan di era digital bukan lagi semata menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Jika negara lengah, kota-kota besar Indonesia perlahan dapat berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bergerak senyap namun menghancurkan dari dalam.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

KOMNAS PA Pusat Berikan Penghargaan kepada Polsek Pantai Labu atas Kepedulian dan Perlindungan terhadap Anak serta Guru Tahfiz Qur’an

admin — Fri, 15 May 2026 14:16:00 +0700+0700

Deli Serdang – Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Pusat, Agustinus Sirait, melakukan kunjungan ke Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, menyusul viralnya pemberitaan mengenai dugaan maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut. Jumat (15/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Agustinus Sirait bertemu dengan guru tahfiz Al-Qur'an, aparat desa, serta masyarakat setempat untuk mendengarkan langsung kondisi yang terjadi di lingkungan mereka. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan moral kepada para pendidik dan masyarakat yang berani menyuarakan keresahan terkait dugaan peredaran narkoba.

Merespons laporan dan aspirasi yang disampaikan guru tahfiz Qur'an serta Kepala Desa Rantau Panjang, KOMNAS PA Pusat memberikan piagam penghargaan kepada Polsek Pantai Labu sebagai institusi inspiratif yang peduli terhadap perlindungan anak dan keamanan masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan atas kesiapsiagaan personel Polsek Pantai Labu yang dinilai menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah situasi yang mencekam, khususnya dalam memberikan pengamanan kepada guru tahfiz Qur'an yang disebut mendapat intimidasi dan teror setelah berani menyuarakan persoalan narkoba di wilayahnya.

Dalam sambutannya, Agustinus Sirait mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Pantai Labu beserta seluruh jajaran personel yang telah mengawal ketat kunjungannya selama berada di Desa Rantau Panjang.

"Kami mengapresiasi keberanian masyarakat dan guru tahfiz yang telah menyuarakan keresahan terkait peredaran narkoba. Kami juga berterima kasih kepada Kapolsek dan seluruh personel yang telah memberikan pendampingan serta perlindungan maksimal," ujar Agustinus.

Ia juga menitipkan pesan khusus terkait keselamatan Ustazah Halimah Tun yang dinilai berani mengungkap dugaan peredaran gelap narkoba di lingkungan tersebut.

"Kami berharap keselamatan Ustazah Halimah Tun tetap dijaga. Keberaniannya harus menjadi perhatian bersama karena perjuangannya demi masa depan generasi anak bangsa," tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Pantai Labu, Ipda Iralfat Yaroni Dachi, menyampaikan apresiasi kepada KOMNAS PA atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Pantai Labu serta jajaran kepolisian.

"Terima kasih atas inisiatif KOMNAS PA Pusat memberikan penghargaan kepada Polsek Pantai Labu. Penghargaan ini sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi bagi seluruh personel yang bekerja tanpa mengenal waktu," ujarnya.

Kapolsek juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut dipersembahkan untuk seluruh satuan unit di Polsek Pantai Labu, mulai dari Propam, Intelijen, Reserse, hingga Bhabinkamtibmas yang selama ini aktif menjaga keamanan masyarakat.

"Kami siaga 24 jam untuk keselamatan ustazah. Kami tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku kejahatan, terlebih pengedar narkoba di wilayah hukum kami. Tidak ada ruang bagi bandar narkoba," tegas Kapolsek.rel

116 Pengedar dan Pengguna Narkoba Diciduk, Polda Sumut Bakar 21 Barak Narkoba dalam Dua Hari

admin — Fri, 15 May 2026 14:15:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Sumatera Utara. Dalam dua hari penindakan sejak 13 Mei 2026 hingga 14 Mei 2026 pukul 20.00 WIB, aparat berhasil mengungkap 81 kasus narkotika, menangkap 116 tersangka serta membongkar dan membakar 21 barak yang diduga menjadi sarang narkoba.

Dari operasi besar tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 333,91 gram sabu, 384,21 gram ganja, 76,50 butir pil ekstasi dan empat vape mengandung etomidate.

Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan mengatakan, penindakan dilakukan secara masif oleh seluruh jajaran guna memutus jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

"Seluruh jajaran bergerak melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba, mulai dari pengedar, pengguna hingga lokasi yang dijadikan tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika," ujar Ferry, Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan, langkah pembongkaran hingga pembakaran barak narkoba dilakukan agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan sebagai tempat aktivitas narkotika.

"Kami ingin memastikan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi sarang narkoba tidak lagi digunakan. Karena itu dilakukan pembongkaran dan pembakaran terhadap barak-barak yang ditemukan," katanya.

Dalam pengungkapan target operasi orang, aparat mengungkap 31 kasus dengan 31 tersangka. Polisi menyita barang bukti berupa 60,60 gram sabu, 61,34 gram ganja, 35,50 butir pil ekstasi dan empat vape mengandung etomidate.

Pengungkapan dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumut bersama sejumlah jajaran seperti Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Polres Asahan, Polres Labuhanbatu, Polres Sergai, Polres Binjai hingga Polres Nias Selatan.

Sementara untuk target operasi tempat, aparat mengungkap 39 kasus dengan 62 tersangka dan menyita 263,30 gram sabu, 311,50 gram ganja serta lima butir pil ekstasi.

Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di wilayah Polres Mandailing Natal dengan barang bukti mencapai 166,25 gram sabu dan 211,50 gram ganja.

Selain itu, polisi juga mengungkap 11 kasus non target operasi dengan 23 tersangka serta barang bukti 10,01 gram sabu, 11,37 gram ganja dan 36 butir pil ekstasi.

Tak hanya melakukan penindakan, petugas juga menggelar 13 kegiatan gerebek sarang narkoba di sejumlah daerah. Dari kegiatan tersebut, polisi mengungkap 11 kasus dan mengamankan 17 tersangka dengan barang bukti 21,04 gram sabu, 11,37 gram ganja dan lima butir pil ekstasi.

Polda Sumut memastikan penindakan terhadap jaringan narkoba akan terus digencarkan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman sekaligus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.(W05)

Foto:

Polsek Tanjung Morawa Amankan Dua Terduga Pelaku Percobaan Curanmor

admin — Fri, 15 May 2026 14:04:00 +0700+0700

Polsek Tanjung Morawa, Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau percobaan pencurian sepeda motor di Dusun II Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (12/5/2026) sore.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial M.N. (19) dan D.Z. (34), warga Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Keduanya diamankan warga setelah aksinya diketahui oleh korban saat hendak membawa kabur sepeda motor milik keluarga korban.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH., MH., didampingi Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu korban, Subur Butar-Butar (70), sedang berada di dalam rumah dan berniat keluar ke teras untuk merokok.

Setibanya di teras rumah, korban melihat pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka dan mendapati salah satu pelaku sedang menggeser sepeda motor Honda Revo Fit BK 4620 ML warna hitam milik anak korban keluar dari halaman rumah.

Melihat kejadian tersebut, korban langsung berteriak meminta pertolongan warga dengan meneriakkan "Mau maling kau ya". Teriakan itu mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian datang dan bersama-sama mengamankan kedua pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.

Mendapat informasi dari masyarakat, personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa yang dipimpin Kanit Reskrim IPTU Hotman Barus, SH., langsung menuju lokasi dan membawa kedua terduga pelaku ke Mapolsek Tanjung Morawa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo Fit BK 4620 ML warna hitam milik korban, serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp12 juta. Saat ini kedua pelaku masih menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa.

Atas perbuatannya, para terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 477 Ayat (1) huruf (g) Jo Pasal 17 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dan/atau percobaan pencurian.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat.

"Kami mengapresiasi respon cepat warga yang turut membantu menggagalkan aksi pelaku. Polresta Deli Serdang berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegas Kapolresta.