Kunjungan Bobby Nasution ke Tabagsel Paling Minim, Bagas Godang Institute Tagih Janji Berkantor 3 Bulan

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:21:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Janji Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berkantor selama minimal tiga bulan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kembali menjadi sorotan.

Bagas Godang Institute menilai komitmen tersebut perlu segera diperjelas realisasinya menyusul minimnya jumlah kunjungan gubernur ke wilayah Tabagsel berdasarkan hasil penelusuran pemberitaan publik.

Dalam rekapitulasi kunjungan Gubernur Sumatera Utara periode 20 Februari 2025 hingga 29 Oktober 2026, kawasan Tabagsel tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kunjungan paling sedikit dibandingkan sejumlah kelompok wilayah lain di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang dihimpun Bagas Godang Institute, terdapat sembilan kunjungan yang berhasil ditelusuri di kawasan Tabagsel. Rinciannya, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak empat kunjungan, Kota Padangsidimpuan dua kunjungan, Kabupaten Padang Lawas Utara dua kunjungan, dan Kabupaten Padang Lawas satu kunjungan.

Sementara itu, untuk Kabupaten Mandailing Natal, belum ditemukan bukti kunjungan langsung yang memadai dalam penelusuran tersebut.

Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan wilayah lain. Kelompok Medan dan sekitarnya mencatat 28 kunjungan di luar Kota Medan, disusul kawasan Toba–Tapanuli Utara–Dairi/Pakpak sebanyak 21 kunjungan, Kepulauan Nias 15 kunjungan, Pantai Timur–Labuhanbatu Raya 10 kunjungan, serta Sibolga–Tapanuli Tengah sebanyak 10 kunjungan.

Secara keseluruhan, terdapat 93 kunjungan yang berhasil diidentifikasi di luar Kota Medan.

Bagas Godang Institute menegaskan bahwa angka tersebut merupakan jumlah minimum berdasarkan dokumentasi pemberitaan publik, bukan data resmi keseluruhan perjalanan dinas gubernur. Dengan demikian, daerah yang belum memiliki dokumentasi kunjungan memadai tidak serta-merta dapat diartikan tidak pernah dikunjungi.

Sorotan terhadap minimnya kunjungan tersebut tidak terlepas dari janji Bobby Nasution ketika berkampanye di Kabupaten Padang Lawas pada 30 September 2024.

Saat itu, Bobby menyampaikan komitmen untuk berkantor minimal tiga bulan di kawasan Tabagsel apabila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Janji tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kehadiran gubernur di daerah diharapkan dapat membantu mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan, terutama menyangkut konektivitas antarwilayah dan sektor pertanian.

Namun, hingga penelusuran Bagas Godang Institute pada akhir Oktober 2026, belum ditemukan dokumentasi publik yang cukup untuk memastikan bahwa komitmen berkantor selama tiga bulan tersebut telah direalisasikan.

Bahkan, dalam pemberitaan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026, rencana berkantor di Tabagsel masih disebut sebagai salah satu agenda yang akan dilaksanakan sebelum akhir tahun, bersama kawasan Pantai Timur dan Dataran Tinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat Tabagsel telah ditindaklanjuti.

Bagas Godang Institute menilai masyarakat tidak cukup hanya menerima pengulangan pernyataan atau rencana. Publik membutuhkan kepastian jadwal, bukti pelaksanaan, serta hasil nyata dari komitmen yang telah disampaikan seorang kepala daerah.

Bagas Godang Institute juga mengingatkan bahwa jumlah kunjungan tidak bisa serta-merta disamakan dengan jumlah hari gubernur berkantor di suatu daerah.

Karena itu, sembilan kunjungan yang tercatat dalam rekap tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase pemenuhan janji tiga bulan.

Penilaian terhadap realisasi komitmen itu harus didasarkan pada data yang lebih lengkap, mulai dari tanggal kedatangan, durasi keberadaan gubernur, lokasi berkantor, agenda pemerintahan, hingga hasil pekerjaan yang dilakukan selama berada di Tabagsel.

Menurut Bagas Godang Institute, esensi dari janji berkantor di daerah bukan sekadar kehadiran seremonial atau menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang berkelanjutan, membuka ruang pengaduan, menyelesaikan persoalan lintas kabupaten, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berbagai persoalan strategis di Tabagsel, seperti infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan, dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah provinsi.

Kehadiran gubernur secara langsung diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat tidak terus berlarut-larut.

Untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap janji tersebut, Bagas Godang Institute meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan komitmen berkantor di Tabagsel.

Ada empat hal yang menjadi perhatian utama.

Pertama, Pemprov Sumut diminta mempublikasikan jumlah hari realisasi berkantor di Tabagsel, disertai tanggal, lokasi, serta agenda pemerintahan yang dilaksanakan.

Kedua, pemerintah provinsi perlu menetapkan jadwal pelaksanaan atau penyelesaian komitmen tiga bulan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan memantaunya secara terbuka.

Ketiga, Pemprov Sumut diminta menyampaikan hasil serta tindak lanjut dari kegiatan pemerintahan di Tabagsel, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan.

Keempat, pemerintah provinsi diharapkan membuka data resmi seluruh kunjungan gubernur ke kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Data tersebut penting agar pemetaan yang dilakukan masyarakat dan lembaga independen dapat dilengkapi serta dikoreksi berdasarkan informasi yang akurat.

Bagas Godang Institute menyatakan terbuka terhadap klarifikasi maupun tambahan data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi gubernur, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik dalam mendorong transparansi dan pemerataan pembangunan.

Bagi masyarakat Tabagsel, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa kali gubernur datang berkunjung. Lebih penting dari itu adalah kepastian bahwa janji yang pernah disampaikan benar-benar diwujudkan.

Masyarakat berhak mengetahui kapan gubernur mulai berkantor, berapa lama berada di daerah, agenda apa yang dikerjakan, dan persoalan apa saja yang berhasil diselesaikan.

Sebab, sebuah janji pembangunan tidak cukup hanya disampaikan di hadapan masyarakat. Janji tersebut harus dibuktikan melalui tindakan, keterbukaan informasi, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.zal

Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Kabar duka datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus senior sekaligus wartawan kawakan, Panda Nababan, meninggal dunia pada Senin (9/11/2026).

Kabar meninggalnya Panda Nababan dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

"Iya benar," ujar Adhi saat dikonfirmasi.

Panda dikabarkan mengembuskan napas terakhir pada pukul 09.37 WIB akibat penyakit leukemia di kediamannya, Jalan Damai Nomor 9, Pondok Aren, Jombang, Tangerang Selatan.

Duka mendalam juga disampaikan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Ia menyebut kepergian Panda sebagai kehilangan besar bagi partai dan perjuangan politik.

"Kami sangat berduka cita, kehilangan tokoh pejuang," kata Guntur Romli melalui pesan singkat.

Semasa hidupnya, Panda Nababan dikenal sebagai wartawan senior yang kemudian terjun ke dunia politik. Namanya juga dikenal luas sebagai salah satu kader yang loyal kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Di dunia politik, Panda pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP sejak 1999 hingga 2012.

Sebelum aktif di dunia politik, Panda mengawali perjalanan karier jurnalistiknya di Warta Harian pada 1969. Pengalaman panjangnya sebagai wartawan turut membentuk kiprahnya sebagai salah satu tokoh senior yang disegani di lingkungan PDIP.

Kepergian Panda Nababan menjadi kehilangan bagi keluarga besar PDIP, dunia jurnalistik, serta perjalanan politik nasional.

Bupati Solok Tekankan Peningkatan Disiplin dan Pelayanan kepada Masyarakat.

admin — Mon, 09 Nov 2026 10:11:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., Senin (09/11/2026) di Halaman Kompleks Kantor Bupati Solok, bertindak sebagai pembina Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok .

Hadir dalam apel gabungan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., para Asisten, para Staf Ahli, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Bupati Solok, dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah hadir dan mengikuti apel gabungan. Dan mengatakan bahwa masih banyak tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang harus diselesaikan bersama, terlebih dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk penanganan bencana.

Juga menyampaikan bahwa apel gabungan kali ini menjadi apel perdana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, sekaligus sebagai sarana pembinaan bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh ASN harus meningkatkan semangat dan etos kerja, serta tidak menunda-nunda dalam merespons aspirasi masyarakat.

Jangan sampai aspirasi masyarakat lambat kita respons. Kita hadir sebagai pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Saya bersama Wakil Bupati memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program berjalan, dan tugas Bapak/Ibu semua adalah melaksanakan serta mengeksekusi program tersebut dengan sebaik-baiknya,.

Dan meminta seluruh kepala OPD dan jajaran agar meningkatkan kepedulian, koordinasi, serta keseriusan dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok membutuhkan aparatur yang memiliki semangat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap tugas masing-masing.

Bupati juga menghimbau, Kita harus bekerja dengan suasana yang riang gembira, tetapi tetap serius dan penuh tanggung jawab. Saya berharap mulai hari ini semangat kita kembali ditingkatkan. Mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Dan juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. Ia berharap Sekda dapat memperkuat koordinasi dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh aparatur untuk terus menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas demi kemajuan Kabupaten Solok.(YOSE)

Jika Gibran Lengser, Shohibul Anshor Sodorkan Dua Nama ke Prabowo: Amran Sulaiman dan Purbaya

admin — Mon, 09 Nov 2026 09:04:00 +0700+0700

MEDAN – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah masa jabatan pemerintahan Prabowo Subianto mulai menjadi bahan perbincangan politik. Pengamat sosial-politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menyebut dua figur yang dinilainya layak dipertimbangkan Prabowo apabila terjadi pergantian wakil presiden sebelum 2029.

Kedua figur tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Shohibul, keduanya memiliki kapasitas dan karakter berbeda, tetapi sama-sama berpotensi memperkuat pemerintahan Prabowo, khususnya dalam merealisasikan visi dan misi yang tertuang dalam ASTA CITA.

Ia menilai Amran Sulaiman memiliki pengalaman strategis dalam menangani persoalan pangan, sektor yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas politik dan kepentingan nasional.

"Amran Sulaiman yang kini menjabat Menteri Pertanian dapat membantu begitu besar pelaksanaan ASTA CITA agar memiliki keberhasilan lebih bermutu dan meyakinkan untuk sisa masa jabatan hingga 2029 mendatang," ujar Shohibul.

Ia menilai Amran bukan tipe pejabat yang hanya mengandalkan pencitraan maupun laporan administratif untuk menunjukkan keberhasilan.

"Amran berurusan dengan komoditi politik-strategis, yakni pangan, yang sangat rumit dan hingga kini cukup berhasil. Ia bukan profil yang senang berdiam diri dan memanipulasi laporan untuk citra," tegasnya.

Shohibul juga menanggapi anggapan yang menyamakan gaya komunikasi Amran dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama karena aktivitas mereka yang banyak terekspos melalui media sosial.

Menurutnya, ketiga figur tersebut memiliki karakter dan pendekatan berbeda. Ia justru menilai Amran mempunyai kelebihan karena terbuka terhadap kritik dan bersedia mendengarkan perspektif berbeda mengenai kinerjanya.

"Amran selalu siap dikritik dan bahkan berusaha mendapatkan sudut pandang yang berbeda atas kinerjanya. Figur seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh Prabowo untuk memenuhi visi dan misinya," katanya.

Purbaya Dinilai Punya Strategi Selamatkan Kekayaan Negara

Selain Amran, Shohibul menyebut nama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai figur yang memiliki keunggulan dalam analisis ekonomi, strategi fiskal, serta upaya penyelamatan kekayaan negara.

Menurutnya, persoalan kebocoran penerimaan negara, penggelapan pajak, praktik under-invoicing hingga berbagai penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan nasional membutuhkan penanganan serius dan keberanian politik.

"Ia sangat unggul dalam analisis dan strategi penyelamatan kekayaan negara. Sejak Belanda masih berkuasa, praktik seperti yang kerap dikeluhkan Prabowo, antara lain penggelapan pajak, under-invoicing dan lain-lain seolah dianggap normal. Negeri kaya raya dengan rakyat miskin yang massif, itulah Indonesia," ungkapnya.

Shohibul berpandangan, apabila Purbaya berada di posisi wakil presiden, ia dapat membantu Prabowo lebih fokus mengawasi sekaligus menggerakkan berbagai lembaga penegak hukum dalam upaya menyelamatkan aset dan kekayaan negara.

Baginya, persoalan Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya alam maupun potensi ekonomi, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola, diawasi, dan benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Prabowo Harus Menghitung Risiko Politik hingga 2029

Meski mengajukan dua nama, Shohibul mengingatkan bahwa keputusan mengganti wakil presiden bukan perkara sederhana. Prabowo harus memperhitungkan konsekuensi politik dan stabilitas pemerintahan.

Pertama, pergantian Gibran harus mempertimbangkan potensi gangguan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.

"Dari ekspose penyadapan yang melibatkan Kapolri kemarin tentu sudah cukup tergambar tantangannya," ujarnya.

Kedua, figur pengganti juga harus diperhitungkan dari sisi elektabilitas dan peta persaingan politik menuju Pilpres 2029.

Menurut Shohibul, baik Amran maupun Purbaya memiliki potensi untuk menjadi figur penting dalam konstelasi politik nasional mendatang.

"Baik Amran maupun Purbaya sama-sama memiliki potensi untuk itu," pungkasnya.

Pernyataan Shohibul ini sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai kebutuhan figur pendamping Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah tantangan ekonomi, penegakan hukum, penyelamatan kekayaan negara, dan stabilitas politik, kapasitas serta integritas seorang wakil presiden menjadi faktor yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Shohibul Anshor Siregar merupakan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan pengamat sosial-politik yang kerap menyampaikan analisis mengenai persoalan kebangsaan dan pemerintahan.

Melampaui Diskrepansi: Ketika Ekonometrika Membaca Apa yang Terlewat dari Angka

admin — Mon, 09 Nov 2026 08:47:00 +0700+0700

### Menanggapi Kritik Anthony Budiawan atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi Ph.D
Dosen FEB UI

Ada kalanya kita begitu sibuk mencari kesalahan di balik angka, hingga lupa membaca kenyataan yang sedang diceritakannya. Ekonomi kemudian direduksi menjadi sekumpulan identitas akuntansi, seolah-olah seluruh denyut kehidupan masyarakat dapat dijelaskan melalui selisih antara dua sisi neraca. Padahal, ekonomi tidak hanya hidup dalam tabel statistik. Ia bergerak di lantai pabrik, mengalir melalui jalan raya, berdenyut di pasar tradisional, dan tumbuh bersama keputusan jutaan rumah tangga serta pelaku usaha yang setiap hari menentukan arah kehidupannya.

Saya membaca dengan saksama tulisan Anthony Budiawan berjudul *"Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026"*, yang dipublikasikan pada 7 November 2026. Dalam tulisan tersebut, Anthony mempertanyakan kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III dan 5,45 persen secara kumulatif sepanjang Januari–September 2026. Argumentasi utamanya bertumpu pada besarnya diskrepansi statistik dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yang kemudian digunakan untuk membangun simulasi bahwa pertumbuhan ekonomi sesungguhnya mungkin jauh lebih rendah, bahkan negatif.

Saya menghargai upaya Anthony mengajak publik membaca statistik secara kritis. Sebab, dalam tradisi intelektual, angka tidak seharusnya diterima sebagai dogma. Namun, justru karena kita menghormati tradisi ilmiah, setiap kesimpulan perlu lahir dari metodologi yang tepat, asumsi yang teruji, dan pembacaan yang utuh terhadap kenyataan.

Di sinilah saya melihat persoalan mendasar dalam argumentasi Anthony. Ia berangkat dari pertanyaan metodologis yang sah, tetapi bergerak menuju kesimpulan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibuktikan oleh data yang digunakannya. Diskrepansi statistik diperlakukan seolah-olah merupakan bukti kesalahan estimasi produksi, padahal secara metodologis ia hanya menunjukkan adanya perbedaan hasil pengukuran yang belum sepenuhnya dapat direkonsiliasi.

Dalam sistem neraca nasional, PDB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Secara konseptual, ketiganya harus menghasilkan nilai yang sama. Namun, dalam praktik, masing-masing pendekatan menggunakan sumber data, cakupan, waktu pencatatan, dan teknik estimasi yang berbeda. Diskrepansi yang positif tidak dengan sendirinya berarti produksi dibesar-besarkan. Ia dapat mencerminkan keterbatasan pencatatan konsumsi, investasi, perubahan inventori, maupun perbedaan waktu pengakuan aktivitas ekonomi.

Anthony benar ketika mengatakan bahwa diskrepansi yang besar patut dipertanyakan. Namun, mempertanyakan bukan berarti telah membuktikan. Ada jarak epistemologis antara menemukan ketidaksesuaian statistik dan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami estimasi berlebihan.

Menariknya, diskrepansi statistik atas dasar harga berlaku justru menurun dari Rp461,9 triliun pada triwulan II menjadi Rp333,2 triliun pada triwulan III 2026. Proporsinya terhadap PDB juga turun dari 7,05 persen menjadi sekitar 4,94 persen.

Besarnya residual tersebut tetap membutuhkan penjelasan metodologis. Namun, membandingkannya dengan konsumsi pemerintah hingga menghasilkan rasio 67,9 persen dapat menciptakan kesan dramatis tanpa menjelaskan sumber ketidaksesuaian pengukuran. Konsumsi pemerintah sendiri hanya menyumbang 7,28 persen terhadap PDB triwulan III. Membandingkan residual keseluruhan perekonomian dengan satu komponen yang relatif kecil bukanlah pengujian yang memadai terhadap akurasi pertumbuhan nasional.

Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDB atas dasar harga konstan. Menghilangkan diskrepansi nominal secara arbitrer, kemudian mempertahankan deflator yang sama untuk menghasilkan simulasi pertumbuhan alternatif, tidak cukup untuk membuktikan terjadinya *over-estimation*. Simulasi tersebut hanya memperlihatkan konsekuensi sebuah asumsi, bukan kebenaran asumsi itu sendiri.

Dalam ilmu ekonomi, asumsi dapat membantu kita memahami kenyataan. Tetapi asumsi tidak boleh menggantikan kenyataan itu sendiri.

*Ada satu hal yang menurut saya terlewat dalam argumentasi Anthony, yakni kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya dapat diperkirakan melalui pendekatan ekonometrika yang berbeda dari metode akuntansi nasional yang dipersoalkannya*.

Sebelum BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen, saya telah melakukan estimasi melalui pendekatan *economic nowcasting* dengan memanfaatkan sejumlah model ekonometrika, termasuk *Bayesian Vector Autoregression* (BVAR). Pendekatan ini menggunakan informasi dari berbagai indikator aktivitas ekonomi untuk memperkirakan pertumbuhan berdasarkan hubungan empiris antarkomponen perekonomian.

Namun, yang menarik dari pendekatan Bayesian bukan sekadar kemampuannya menghasilkan sebuah angka estimasi. Kekuatan utamanya justru terletak pada kemampuannya memetakan ketidakpastian dalam bentuk distribusi probabilitas.

Dalam pemodelan yang saya lakukan, estimasi awal pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang prediksi dengan tingkat probabilitas 80 persen pada kisaran 5,3 hingga 5,50 persen.

Artinya, jauh sebelum angka resmi dipublikasikan, model telah mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen ke atas merupakan salah satu kemungkinan yang tercakup dalam distribusi prediksi. Realisasi sebesar 5,47 persen bahkan masih berada dalam batas atas rentang tersebut.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pendekatan probabilistik dan simulasi deterministik yang digunakan Anthony.

Anthony membangun sejumlah skenario dengan mengasumsikan bahwa sebagian atau seluruh diskrepansi statistik merupakan kelebihan estimasi produksi. Dari asumsi tersebut kemudian dihasilkan angka pertumbuhan alternatif yang jauh lebih rendah. Namun, asumsi tersebut tidak dengan sendirinya memiliki landasan probabilistik yang dapat diuji. Mengasumsikan diskrepansi sebesar nol, dua persen, atau separuh dari nilai yang dipublikasikan, tidak sama dengan membuktikan bahwa skenario tersebut memiliki kemungkinan empiris yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan resmi BPS.

Sebaliknya, pendekatan Bayesian memungkinkan kita mengevaluasi berbagai kemungkinan pertumbuhan dengan mempertimbangkan pola historis, hubungan dinamis antarvariabel, serta informasi ekonomi terbaru.

Dengan kata lain, model ekonometrika saya tidak harus menghasilkan estimasi titik sebesar 5,47 persen untuk menunjukkan bahwa angka tersebut masuk akal. Yang jauh lebih penting adalah bahwa angka tersebut telah berada dalam wilayah probabilitas yang dihasilkan model sebelum BPS mengumumkannya.

Dan ini bukan sekadar perbedaan teknis.

Dalam kerangka Bayesian, ketidakpastian bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari realitas yang perlu diukur. Sebuah estimasi pertumbuhan tidak seharusnya dipahami sebagai satu titik yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi sebagai distribusi kemungkinan dengan tingkat keyakinan yang dapat dinyatakan secara eksplisit.

Perlu ditegaskan bahwa rentang prediksi 80 persen tersebut bukan berarti terdapat probabilitas 80 persen bahwa pertumbuhan akan mencapai 5,4 persen atau lebih. Angka 80 persen merujuk pada cakupan keseluruhan interval prediksi. Namun, keberadaan realisasi 5,47 persen di dalamnya menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan salah satu kemungkinan yang telah diantisipasi model.

Tentu, saya tidak sedang mengatakan bahwa berada dalam rentang prediksi berarti angka BPS telah terbukti benar. Rentang probabilitas bukan sertifikat kebenaran statistik. Namun, temuan ini melemahkan argumentasi bahwa pertumbuhan sebesar 5,47 persen tidak memiliki pijakan empiris dan hanya dapat dijelaskan melalui dugaan pembesaran angka produksi.

Lebih jauh lagi, ketika model diperkuat dengan pembacaan indikator sektoral terkini, estimasi akhir *nowcasting* saya mencapai 5,32 persen. Artinya, bahkan setelah memperhitungkan berbagai tekanan eksternal, informasi ekonomi yang tersedia tetap mengarah pada ekspansi yang relatif kuat.

Bagi saya, inilah esensi dari pendekatan ilmiah. Kita tidak memulai analisis dengan keyakinan bahwa suatu angka pasti keliru, lalu membangun simulasi untuk membenarkan keyakinan tersebut. Kita memulai dari informasi yang tersedia, mengukur hubungan empirisnya, dan membiarkan distribusi probabilitas menunjukkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen mungkin berada di sisi optimistis dari distribusi prediksi, tetapi optimisme yang masih berada dalam rentang probabilistik tentu berbeda dengan sebuah kemustahilan statistik.

**Dalam ekonomi, sesuatu yang berada di ekor atas distribusi probabilitas tidak otomatis merupakan anomali, sebagaimana sesuatu yang berada di bawah estimasi rata-rata tidak otomatis menjadi kebenaran.**

### Ekonomi Riil yang Tidak Bisa Diabaikan

Lebih jauh lagi, data sektoral BPS memberikan gambaran yang konsisten dengan ekspansi ekonomi.

Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, meningkat dari 4,52 persen pada triwulan sebelumnya. Sektor ini memiliki kontribusi sekitar 19,22 persen terhadap PDB, sehingga perbaikannya memiliki implikasi besar terhadap pertumbuhan nasional.

Konstruksi tumbuh 6,42 persen, perdagangan 5,46 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta akomodasi dan makan minum mencapai 11,22 persen. Pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada satu sektor, melainkan tersebar di berbagai aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan produksi dan permintaan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat 6,06 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen.

Angka-angka tersebut tidak dapat dipandang sebagai sekadar ornamen statistik. Masing-masing merepresentasikan aktivitas yang dapat dibandingkan dengan indikator ekonomi lainnya.

Sebagai contoh, peningkatan aktivitas manufaktur sejalan dengan *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia yang berada pada zona ekspansi sebesar 52,28 selama triwulan III. Penjualan mobil baru tumbuh 31,25 persen secara *wholesale* dan 25,36 persen secara *retail*, sementara penjualan sepeda motor meningkat 8,92 persen.

Di sektor jasa, data BPS menunjukkan perjalanan wisatawan nusantara pada Juli–Agustus 2026 meningkat 9,28 persen secara tahunan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara bertambah 4,63 persen. Jumlah penumpang angkutan laut domestik meningkat 8,07 persen, kereta api 4,97 persen, dan angkutan penyeberangan 11,69 persen.

Indikator transaksi juga memperlihatkan dinamika serupa. Volume transaksi QRIS meningkat 75,80 persen secara tahunan sepanjang triwulan III, sementara nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik pada Juli–Agustus tumbuh 30,32 persen.

Tentu, pertumbuhan transaksi digital tidak dapat diterjemahkan secara langsung sebagai pertumbuhan konsumsi riil, mengingat adanya pergeseran metode pembayaran dan perluasan adopsi teknologi. Namun, ketika dibaca bersama indikator produksi, penjualan kendaraan, mobilitas, dan investasi, keseluruhannya memperlihatkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak.

Inilah yang dalam analisis ekonomi disebut pentingnya *cross-validation* atau validasi silang antarindikator.

Ketika berbagai indikator yang dihasilkan melalui sumber dan metodologi berbeda bergerak ke arah yang relatif konsisten, kita memiliki alasan empiris yang lebih kuat untuk mempercayai adanya ekspansi ekonomi.

### Gejolak Global Tidak Selalu Berarti Kontraksi

Anthony juga mempertanyakan bagaimana ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah lonjakan harga minyak, depresiasi rupiah, dan ketegangan geopolitik.

Pertanyaan ini relevan, tetapi mengandung asumsi implisit bahwa guncangan eksternal harus selalu menghasilkan perlambatan pertumbuhan secara langsung dan proporsional.

Padahal, mekanisme transmisi ekonomi jauh lebih kompleks.

Depresiasi nilai tukar memang meningkatkan biaya impor, tetapi pada saat yang sama dapat memperbaiki daya saing harga sebagian produk ekspor. Kenaikan harga energi dapat menekan margin perusahaan dan daya beli masyarakat, tetapi dampaknya bergantung pada struktur subsidi, respons kebijakan fiskal, kemampuan perusahaan menyesuaikan harga, serta perbedaan eksposur antarsektor.

Lebih penting lagi, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil bersih dari berbagai kekuatan yang bekerja secara simultan. Pelemahan satu variabel tidak otomatis meniadakan ekspansi variabel lainnya.

Dalam kerangka keseimbangan umum, guncangan negatif pada satu sektor dapat berlangsung bersamaan dengan peningkatan aktivitas pada sektor lain. Bahkan, dalam situasi ketidakpastian global, perusahaan dapat meningkatkan persediaan dan mempercepat pengadaan bahan baku untuk mengantisipasi gangguan pasokan.

Karena itu, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya mendekati nol hanya berdasarkan tekanan eksternal merupakan penyederhanaan terhadap mekanisme ekonomi yang sesungguhnya jauh lebih dinamis.

### Membaca Pertumbuhan dengan Kerendahan Hati Intelektual

Pada akhirnya, saya sepakat dengan Anthony dalam satu hal: kualitas statistik nasional harus senantiasa diperbaiki. Namun, transparansi statistik tidak boleh disamakan dengan kewajiban membenarkan setiap dugaan yang lahir dari pembacaan parsial terhadap angka.

Begitu pula, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen tidak berarti seluruh masyarakat telah menikmati kesejahteraan yang sama. Pertumbuhan agregat dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan terhadap pendapatan riil sebagian rumah tangga, ketimpangan kesempatan ekonomi, maupun persoalan kualitas lapangan kerja.

Karena itu, kita perlu terus menguji distribusi manfaat pertumbuhan, bukan sekadar merayakan angka agregatnya.

Tetapi mengakui adanya persoalan struktural tidak mengharuskan kita menafikan ekspansi ekonomi yang secara empiris memang terindikasi terjadi.

Saya percaya bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Produktivitas harus terus ditingkatkan, kualitas investasi harus diperbaiki, dan manfaat pertumbuhan perlu semakin merata. Namun, seluruh agenda tersebut justru membutuhkan diagnosis yang jernih terhadap kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Di sinilah saya berbeda dengan kesimpulan Anthony.

Diskrepansi statistik adalah alasan untuk memperdalam pemeriksaan, bukan dasar yang cukup untuk membatalkan pertumbuhan. Sementara itu, konsistensi antara indikator ekonomi riil dan hasil estimasi ekonometrika memberikan landasan tambahan untuk memahami mengapa pertumbuhan sebesar 5,47 persen tetap masuk akal.

Lebih dari itu, pendekatan Bayesian yang telah saya bangun sebelum publikasi BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan di atas 5,4 persen bukanlah sesuatu yang berada di luar jangkauan kemungkinan empiris. Ia telah menjadi bagian dari distribusi prediksi yang dibentuk oleh dinamika ekonomi itu sendiri.

Angka memang tidak pernah sempurna. Model ekonometrika pun tidak pernah bebas dari kesalahan. Tetapi ilmu pengetahuan berkembang bukan dengan mengganti satu ketidakpastian menggunakan keyakinan yang lebih keras, melainkan dengan mempertemukan sebanyak mungkin bukti untuk mendekati kebenaran.

Sebab, pada akhirnya, ekonomi bukan semata-mata persoalan bagaimana angka dijumlahkan, melainkan bagaimana kehidupan sebuah bangsa bergerak di baliknya.

**Dan terkadang, untuk memahami sebuah angka, kita justru harus berani melihat lebih jauh daripada angka itu sendiri.**

Jelang Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan, Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Pengabdian Letkol Edy Syahputra

admin — Mon, 09 Nov 2026 01:25:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., yang akan mengakhiri masa tugasnya dan mendapat penugasan baru di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Apresiasi tersebut disampaikan Mahyaruddin saat bertemu langsung dengan Letkol Edy Syahputra di Markas Kodim 0208/Asahan, Kisaran, Sabtu (7/11/2026), menjelang acara pisah sambut Dandim 0208/Asahan.

Letkol Edy Syahputra selanjutnya akan menempati jabatan Pabandya-2/Jabkat II Spaban V/Binkar Spersad (Perwira Pembantu Madya-2/Jabatan Kepangkatan II, Staf Personel Angkatan Darat).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Mahyaruddin mengapresiasi pengabdian serta kontribusi Letkol Edy Syahputra selama menjabat sebagai Dandim 0208/Asahan.

Ia juga berharap penugasan baru yang diemban dapat berjalan lancar dan menjadi kesempatan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Menurut Mahyaruddin, pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Namun, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara serta komitmen membantu masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Ia menambahkan, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan jajaran TNI serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah berjalan dengan baik.

Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari hubungan kemitraan, komunikasi, dan koordinasi yang terjalin selama Letkol Edy Syahputra menjabat sebagai Dandim 0208/Asahan selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Tentunya saya mendoakan yang terbaik bagi Letkol Edy Syahputra. Semoga semakin sukses dalam penugasan baru dan terus mengabdi bagi bangsa dan negara," ujar Mahyaruddin.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, TNI, dan Forkopimda dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
(eko)

Momentum Hari Pahlawan, PLN Perkuat Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan 88 MW di Aceh

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:36:00 +0700+0700

sumut24.co -ACEH TENGAH, PT PLN (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 & 2 dengan kapasitas total 88 Megawatt (MW) yang berlokasi di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proyek pembangkit energi terbarukan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kelistrikan dan mendukung kebutuhan energi masyarakat di Provinsi Aceh.

Dalam rangkaian momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, PLN juga mengangkat semangat pengabdian dan perjuangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi seluruh insan PLN dalam menghadirkan energi bersih sebagai salah satu fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Executive Vice President (EVP) MKS PLN, Wisnu Kuntjoro Adi, bersama General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto, dan Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 2 (UPP SBU 2), Irsyad Ardhi, melaksanakan site visit ke proyek PLTA Peusangan 1 & 2 pada Jumat (6/11/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor perkembangan pembangunan, mengevaluasi tahapan komisioning, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Melalui evaluasi tersebut, PLN mendorong langkah-langkah strategis agar penyelesaian PLTA Peusangan Unit 1 berkapasitas 45 MW dapat direalisasikan pada tahun 2026.

EVP MKS PLN, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan PLTA Peusangan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan infrastruktur energi yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Pembangunan PLTA Peusangan memiliki peran penting dalam mendukung penguatan sistem kelistrikan di Aceh. Karena itu, kami terus mendorong agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, kualitas, dan keandalan pembangkit. Saya berharap kehadiran PLTA ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Aceh," ujar Wisnu.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas utama proyek yang menjadi bagian penting dalam tahapan penyelesaian pembangunan dan kesiapan operasional pembangkit.

Peninjauan pertama dilakukan di area No. 1 Diversion Weir yang telah berhasil digenangi pada 7 September 2026. Keberhasilan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung kesiapan infrastruktur pengelolaan aliran air sebagai sumber energi pembangkit.

Selanjutnya, rombongan meninjau area No. 1 Switchyard, tempat Transformator Mesin (TM) Generator 1 telah berhasil melalui proses energize pada 10 Oktober 2026. Pencapaian tersebut merupakan bagian dari kesiapan sistem kelistrikan pembangkit sebelum memasuki tahapan pengujian dan pengoperasian.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke No. 1 Power House untuk memonitor secara langsung perkembangan proses komisioning Unit 1. Salah satu capaian penting proyek ini adalah keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi perdana (first synchronization) pada 31 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut menyaksikan proses sinkronisasi dan pengujian berbeban (load test) terhadap sejumlah peralatan utama pembangkit, meliputi sistem eksitasi, governor, generator, dan turbin. Pengujian ini merupakan bagian dari rangkaian komisioning untuk memastikan seluruh sistem pembangkit dapat berfungsi sesuai persyaratan teknis, serta memenuhi aspek stabilitas dan keandalan sebelum memasuki tahap operasional.

Rombongan juga meninjau area No. 2 Power House. Peninjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan pekerjaan lanjutan sekaligus memastikan tahapan penyelesaian Unit 2 dapat direncanakan secara lebih terukur.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Minggu (8/11/2026) menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh tim proyek dalam mengawal penyelesaian infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki nilai strategis bagi Aceh.

"Keberhasilan sinkronisasi perdana Unit 1 menjadi salah satu milestone penting dalam pembangunan PLTA Peusangan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan terus bergerak maju menuju tahap penyelesaian. Kami bersama seluruh tim akan terus memperkuat koordinasi, menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan seluruh tahapan komisioning berjalan sesuai standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan," jelas Rizki.

Ia menambahkan bahwa keberadaan PLTA Peusangan diharapkan dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi masyarakat melalui penguatan pasokan listrik yang mendukung berbagai sektor kehidupan.

"Ketersediaan listrik yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi energi air di Aceh, PLTA Peusangan diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga pengembangan sektor industri. Kami ingin pembangunan ini memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," tambah Rizki.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan diskusi bersama tim proyek dan tim Pusat Sertifikasi (Pusertif) PLN. Diskusi difokuskan pada evaluasi kesiapan teknis serta perumusan langkah strategis untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sebagai salah satu persyaratan penting sebelum pembangkit dapat dioperasikan.

Manager PLN UPP SBU 2, Irsyad Ardhi, menyampaikan bahwa pengendalian pekerjaan dan koordinasi lintas fungsi terus diperkuat untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek, khususnya pada Unit 1 yang saat ini telah memasuki tahapan komisioning.

"Kami terus mengawal setiap tahapan pekerjaan di lapangan, mulai dari penyelesaian konstruksi, kesiapan peralatan utama, hingga proses pengujian dan komisioning. Koordinasi bersama tim teknis dan Pusertif juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi langkah percepatan proses sertifikasi. Harapannya, seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memastikan aspek keselamatan, mutu, dan keandalan pembangkit," ungkap Irsyad.

Sebagai salah satu proyek strategis pengembangan energi terbarukan di Provinsi Aceh, PLTA Peusangan 1 & 2 dengan kapasitas total 88 MW diproyeksikan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Aceh. Pemanfaatan energi air sebagai sumber pembangkitan merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendukung transisi energi dan meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Selain memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan, kehadiran PLTA Peusangan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Pasokan listrik yang semakin andal dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, pengembangan sektor pertanian, perdagangan, serta tumbuhnya investasi dan aktivitas industri di wilayah Aceh.

Momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai bidang pengabdian. Bagi insan PLN, semangat tersebut tercermin melalui dedikasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan energi dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Melalui pembangunan PLTA Peusangan, PLN terus memperkuat komitmen menghadirkan energi bersih, mendukung ketahanan energi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. (C04)

Hadiri Bulan Bakti KKP ke-27, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Penguatan Sektor Perikanan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya perikanan, mengonsumsi pangan ikan yang sehat dan bermutu, serta memperkuat perekonomian berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Ajakan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 yang digelar Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tanjungbalai Asahan di Alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, Kepala Stasiun PPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Peringatan Bulan Bakti KKP diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, di antaranya car free day, senam kesegaran jasmani, bazar UMKM, sosialisasi pangan berbahan ikan yang sehat dan bermutu, pengujian formalin gratis pada produk perikanan, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menekankan pentingnya memastikan masyarakat mendapatkan produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu. Menurutnya, kesadaran terhadap kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian Kota Tanjungbalai. Sebagai daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perairan dan kehidupan masyarakat pesisir, sektor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data produksi perikanan Kota Tanjungbalai, jumlah produksi pada 2023 tercatat sebanyak 10.751 ton. Angka tersebut meningkat menjadi 24.167 ton pada 2024 dan kembali naik menjadi 33.769 ton pada 2025.

Mahyaruddin mengatakan peningkatan produksi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi dan peluang pasar hasil perikanan di Kota Tanjungbalai.

Karena itu, pembangunan sektor perikanan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas hasil tangkapan, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Salah satu langkah strategis yang tengah didorong Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjutnya, adalah pengembangan Pulau Buaya sebagai kawasan sentra perikanan.

Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat kegiatan perikanan yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan.

Mahyaruddin juga menegaskan bahwa Pemko Tanjungbalai akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sektor perikanan dan UMKM.

Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan nelayan meningkat, pelaku usaha semakin berkembang, masyarakat memperoleh produk perikanan yang aman dan berkualitas, serta perekonomian daerah semakin kuat.

Ia mengatakan pengembangan sektor perikanan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Menutup sambutannya, Mahyaruddin mengajak seluruh pihak menjadikan Bulan Bakti KKP ke-27 Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap sumber daya perikanan, meningkatkan kesadaran hidup sehat, serta membangun semangat bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(eko)

Fadly Abdina Dorong Sultan Ahmadsyah Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:24:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNG BALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong agar perjuangan Sultan Ahmadsyah, tokoh Kesultanan Asahan, terus ditelusuri dan didokumentasikan sebagai bagian dari upaya pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Hal tersebut disampaikan Fadly saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Provinsi Sumatera Utara (ISMI Provsu), Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang dirangkai dengan jalan sehat tersebut berlangsung di Ladang Edukasi, Jalan Jati Pasar IV, Mencirim, dan mengangkat tema "Menelusuri Jejak Perjuangan Sultan Ahmadsyah".

Dalam diskusi itu, Fadly memaparkan sejumlah catatan sejarah mengenai perjuangan Sultan Ahmadsyah, khususnya perlawanan terhadap kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Asahan.

Ia menjelaskan, Sultan Ahmadsyah dikenal sebagai pemimpin yang menolak tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Ketika Belanda melancarkan ekspedisi militer ke wilayah Tanjungbalai pada 1865, Sultan Ahmadsyah memilih melanjutkan perlawanan daripada menyerah.

Perjuangan tersebut berlanjut melalui perlawanan gerilya bersama rakyat dan saudara-saudaranya hingga ke wilayah pedalaman. Akibat perlawanan itu, Sultan Ahmadsyah kemudian ditangkap dan diasingkan Belanda ke Riau selama kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya dipulangkan.

Selain perjuangannya melawan kolonialisme, Fadly juga menyoroti warisan sejarah Sultan Ahmadsyah, salah satunya Masjid Raya Sultan Ahmadsyah di Kota Tanjungbalai yang hingga kini menjadi salah satu simbol sejarah dan budaya masyarakat setempat.

"Perjuangan para pendahulu bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan warisan nilai, semangat, dan keteladanan yang harus terus kita jaga dan sampaikan kepada generasi penerus," ujar Fadly.

Menurut dia, upaya mengusulkan Sultan Ahmadsyah sebagai Pahlawan Nasional tidak boleh berhenti pada diskusi semata. Diperlukan komitmen, kajian mendalam, serta kerja sama berbagai pihak untuk menghimpun dokumen, data, dan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Proses ini memerlukan kerja sama, kajian yang mendalam, dan dukungan semua pihak agar sejarah perjuangan beliau dapat terdokumentasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Fadly berharap diskusi tersebut menjadi langkah awal untuk menggali lebih jauh perjalanan hidup dan perjuangan Sultan Ahmadsyah. Dokumentasi sejarah yang kuat diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional kepada pemerintah.

Ia juga berharap generasi muda dapat mengenal dan mengambil nilai keteladanan dari perjuangan Sultan Ahmadsyah sebagai bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Tanjungbalai dan Sumatera Utara.

Dengan demikian, pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh sejarah, tetapi juga upaya menjaga warisan perjuangan agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. (eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:19:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan dari Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.S.P., kepada pejabat baru Letkol Czi Andri Prasetyo W., S.Hub.Int.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Sabtu (8/11/2026) malam.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjungbalai.

Acara tersebut turut dihadiri Mayjen TNI Maulana Ridwan, S.H., M.H., Brigjen TNI Dr. Anton M. Tambunan, S.H., M.H. selaku Kaotmilti I Medan, Kolonel Purn Muslim Amin Tawa, unsur Forkopimda dari tiga daerah, Danyonif 126/KC Letkol Inf Muhammad Syahirin Yahya Ginting, serta Danyon TP 954/NB Letkol Inf Setyo Erlang Nugroho.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh etnis, perwakilan perbankan, jajaran perwira Kodim 0208/Asahan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan perpisahannya, Letkol Inf Edy Syahputra menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan tugas sebagai Dandim 0208/Asahan selama kurang lebih satu tahun tiga bulan 14 hari.

Kehadiran Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan TNI.

Koordinasi lintas institusi dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain menjadi agenda serah terima kepemimpinan, acara pisah sambut tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
(eko)

HUT Ke-42 Vihara Tri Ratna, Wali Kota Tanjungbalai Paparkan Empat Prioritas Pembangunan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:14:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memaparkan empat poin penting terkait arah pembangunan Kota Tanjungbalai saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Vihara Tri Ratna di Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Sabtu (7/11/2026) malam.

Keempat poin tersebut meliputi pengembangan kegiatan keagamaan sebagai daya tarik wisata dan budaya, penataan Jalan Asahan sebagai kawasan ekonomi dan heritage, peningkatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta rencana perubahan addendum kerja sama reklamasi pantai di kawasan Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Vihara Tri Ratna yang telah memasuki usia ke-42 tahun.

Ia berharap vihara tersebut terus berkembang sebagai tempat pembinaan spiritual, memperkuat persaudaraan umat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Mahyaruddin, kegiatan keagamaan memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas spiritual, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan kebudayaan di Kota Tanjungbalai.

Ia mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, seperti pawai keagamaan, pertunjukan seni dan budaya, atraksi barongsai, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, Wali Kota menjelaskan rencana pemerintah daerah mengembangkan kawasan Jalan Asahan sebagai salah satu sentra ekonomi sekaligus kawasan bersejarah atau heritage.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mempertahankan nilai sejarah dan budayanya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjutnya, telah melaksanakan rehabilitasi jalan di kawasan tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur yang perlu dibenahi, terutama fasilitas penerangan jalan.

Ia berharap penataan kawasan Jalan Asahan dapat menjadi tanggung jawab bersama melalui semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

"Kita ingin mewujudkan kawasan Jalan Asahan yang lebih tertata, terang, nyaman, dan memiliki daya tarik sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Poin ketiga yang disampaikan berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mahyaruddin menegaskan bahwa penerbitan kedua dokumen tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pemerintah memahami masih adanya kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan menggunakan tenaga ahli atau konsultan teknis serta kewajiban pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, poin keempat menyangkut rencana perubahan addendum perjanjian kerja sama reklamasi pantai di kawasan Sungai Asahan dan Sungai Silau wilayah Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin menyatakan pemerintah kota menyambut baik komunikasi dan rencana perubahan addendum tersebut. Penyesuaian diharapkan dapat diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, perubahan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial budaya, dan keagamaan di atas lahan hasil reklamasi, termasuk penyesuaian klausul kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mahyaruddin menegaskan, keempat poin tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Kota Tanjungbalai yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat kerukunan, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat.

Hal tersebut, katanya, sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai 2025–2030, yakni Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Ia juga mengingatkan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi merupakan kekuatan sekaligus modal sosial yang harus dijaga bersama.

"Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama," katanya.

Menutup sambutannya, Mahyaruddin berharap Vihara Tri Ratna semakin maju, terus memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kota Tanjungbalai. (Eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Penanaman Pohon dalam Rangkaian Bimtek ASWAKADA 2026

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:07:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan penanaman bibit pohon bersama Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Bundaran Gaforaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional ASWAKADA 2026 yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya pada 4–6 November 2026.

Penanaman pohon ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan, rangkaian kegiatan ASWAKADA tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan sinergi antarpemerintah daerah

Menurut dia, forum tersebut memberikan kesempatan bagi para wakil kepala daerah untuk bertukar gagasan dan pengalaman dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.

Selain penanaman pohon, rangkaian kegiatan Bimtek Nasional ASWAKADA juga diisi dengan jamuan makan malam (gala dinner), rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta Ketua Komisi II DPR RI, dan kegiatan silaturahmi.

Fadly berharap, melalui kegiatan tersebut, kolaborasi antardaerah semakin erat sehingga berbagai pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga berharap keikutsertaan dalam forum nasional tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya dalam memperkuat sinergi dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di Kalimantan Barat

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:03:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 4–6 November 2026.

Kegiatan tersebut membahas penguatan kapasitas wakil kepala daerah, terutama dalam membangun harmonisasi hubungan kerja dengan kepala daerah, memahami pembaruan regulasi, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Bimtek nasional yang diikuti para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia itu mengangkat tema "Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dalam Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Pembaruan Revisi Peraturan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah".

Salah satu materi yang dibahas adalah arah kebijakan dan strategi pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, H. Akmal Malik, menyampaikan materi mengenai penguatan sinergi pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Fadly Abdina mengatakan, harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para wakil kepala daerah untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika kebijakan dan regulasi pemerintahan.

Ia juga menekankan bahwa setiap pembaruan regulasi perlu dipahami secara menyeluruh agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain harmonisasi internal pemerintahan, Fadly menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kota Tanjungbalai.
Yang terpenting adalah bagaimana membangun koordinasi yang baik, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, hasil Bimtek Nasional ASWAKADA dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Tanjungbalai, khususnya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, harmonisasi hubungan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(eko)

Mujahadah Kubro Digelar Serentak se-Indonesia, 110 Jamaah di Hamparan Perak Doakan Keselamatan Bangsa dan Presiden Prabowo

admin — Sun, 08 Nov 2026 21:25:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 110 jamaah dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dalam rangka Mujahadah Kubro yang digelar serentak se-Indonesia, Minggu (8/11/2026) malam.

Kegiatan yang mengusung tema "Berdoa untuk Negeri, Bersholawat untuk Umat, Bersatu untuk NKRI!" ini berlangsung di Griya Sholawat Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Roudhotul Ulum, Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara bekerja sama dengan Majlis Mujadalah Kyai Kampung (MKK), Forum Kyai Kampung, Gema Santri Nusa, serta Afni Haromain Wisata.

Pimpinan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH Akhmad Khambali, SE, MM, mengatakan bahwa Mujahadah Kubro merupakan ikhtiar batin sekaligus bentuk kepedulian para kyai kampung dan masyarakat terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Menurutnya, berbagai persoalan, tantangan, serta ujian yang dihadapi bangsa Indonesia membutuhkan persatuan, kesabaran, kearifan, dan pertolongan Allah SWT.

"Berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan persatuan, kesabaran, serta kearifan. Karena itu, melalui doa bersama ini kita memohon pertolongan Allah SWT agar Indonesia senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan," ujar KH Khambali yang juga Ketua Umum Gema Santri Nusa.

Sementara itu, Founder Majlis Mujadalah Kyai Kampung, Muhammad Najib Salim Attamimi atau yang dikenal dengan Syech Najib, menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumah bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, mendoakan keselamatan bangsa dan para pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab moral serta ikhtiar spiritual masyarakat.

"Menjaga keselamatan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Mendoakan pemimpin agar senantiasa berada di jalan yang benar juga merupakan bagian dari ikhtiar kita dalam menyelamatkan bangsa," ungkap Syech Najib.

Secara khusus, dalam kegiatan tersebut jamaah juga memanjatkan doa agar Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, kejernihan pikiran, keteguhan hati, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Doa juga dipanjatkan agar setiap langkah dan kebijakan Presiden senantiasa mendapat bimbingan Allah SWT, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan nasional, menjaga stabilitas bangsa, serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

KH Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil Sumatera Utara menegaskan, mendoakan pemimpin bukan sekadar bentuk dukungan, tetapi juga ikhtiar moral agar pemimpin senantiasa memperoleh petunjuk Allah SWT dalam menjalankan amanahnya.

Melalui lantunan sholawat, dzikir, istighotsah, dan doa bersama, para jamaah diajak mengetuk pintu langit, memohon agar Indonesia dijauhkan dari perpecahan, konflik, bencana, fitnah, serta berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KH Khambali juga mengingatkan bahwa persatuan bangsa harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan, pilihan politik, golongan, maupun latar belakang.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai terpecah sebagai satu bangsa. Mari kita doakan negeri ini dan para pemimpin agar selalu diberikan petunjuk serta kekuatan oleh Allah SWT," tegasnya.

Ia berharap Mujahadah Kubro menjadi momentum kebangkitan kesadaran spiritual dan kebangsaan. Menurutnya, menjaga Indonesia tidak cukup hanya melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui doa, akhlak, persaudaraan, kepedulian sosial, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Mujahadah Kubro ini menjadi bagian dari gerakan doa bersama yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia bersama gerakan Mujadalah Kyai Kampung yang dipelopori Syech Najib.

Gerakan tersebut mengajak para ulama, kyai, habaib, tokoh agama, santri, jamaah majelis taklim, dan seluruh komponen bangsa untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat.

DARI KYAI KAMPUNG UNTUK INDONESIA. DARI MAJELIS SHOLAWAT UNTUK PERSATUAN UMAT. DARI DOA BERSAMA UNTUK KESELAMATAN BANGSA.

Dengan semangat Satukan Doa, Kuatkan Ukhuwah, Selamatkan Indonesia, Mujahadah Kubro diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada kekayaan alam dan pemerintahan, tetapi juga pada persatuan rakyat, ketulusan pemimpin, doa para ulama, serta kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Indonesia Damai, Pemimpin Sehat, Rakyat Sejahtera, NKRI Tetap Utuh!

Gerak Cepat Tim Serigala Sakti! Empat Remaja Diduga Ngelem Diamankan di Palas

admin — Sun, 08 Nov 2026 21:04:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas (Palas) menggelar patroli skala besar pada Minggu dini hari (8/11/2026).

Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), premanisme hingga berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam patroli yang dimulai pukul 00.00 WIB tersebut, petugas mengamankan empat remaja laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan lem dengan cara menghirup aromanya (ngelem). Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi R 62 STD yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong serta tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah.

Patroli tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolda Sumatera Utara, yakni KOMPAK (Kolaborasi Memberantas Pelaku Kejahatan), serta Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana curanmor dan berbagai bentuk gangguan kamtibmas.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus mengatakan, patroli preventif tersebut merupakan upaya kepolisian untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di sejumlah lokasi rawan pada malam hingga dini hari diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Operasi tersebut dipimpin Kanit Pidum yang juga menjabat Katimsus Serigala Sakti, IPDA Taufik Akbar, bersama sejumlah personel Satreskrim Polres Padang Lawas.

Selama pelaksanaan patroli, petugas menyisir sejumlah kawasan yang dinilai rawan terhadap aksi kejahatan, premanisme, serta gangguan ketertiban umum di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Tidak hanya melakukan pemantauan secara mobile, personel juga turun langsung berinteraksi dengan masyarakat, termasuk pengendara, pedagang warung, serta pengunjung minimarket yang masih beraktivitas pada malam hari.

Dalam kesempatan tersebut, polisi mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan jalanan, seperti pencurian, penipuan, hingga aksi begal.

Pengendara juga diminta menghindari perjalanan seorang diri saat melintasi kawasan sepi pada malam hari, terutama di lokasi yang minim penerangan dan jauh dari permukiman warga.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak menggunakan perhiasan maupun memperlihatkan barang berharga secara berlebihan yang berpotensi mengundang perhatian pelaku kejahatan.

Salah satu temuan petugas terjadi ketika Tim Serigala Sakti melaksanakan patroli di sekitar Kantor SKPD Kabupaten Padang Lawas.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan empat remaja laki-laki yang diduga sedang melakukan aktivitas ngelem atau menghirup aroma lem kambing.

Petugas kemudian mengamankan keempat remaja tersebut dan membawa mereka ke Kantor Satreskrim Polres Padang Lawas untuk mendapatkan pembinaan serta peringatan agar tidak kembali melakukan perbuatan serupa.

AKP Irwansah Sitorus menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Polisi juga mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya ketika berada di luar rumah hingga larut malam.

Menurutnya, keterlibatan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk mencegah remaja terjerumus dalam perilaku yang dapat merugikan masa depan mereka.

Dalam kegiatan yang sama, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi R 62 STD.

Kendaraan tersebut menjadi perhatian petugas lantaran menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah.

Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban berlalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kendaraan bermotor untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Di sisi lain, Tim Serigala Sakti turut memberikan imbauan kepada pemilik warung dan minimarket agar tidak menyediakan maupun terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Para remaja yang masih berkumpul hingga larut malam juga diingatkan agar tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.

Seluruh rangkaian patroli dan penegakan hukum tersebut berlangsung lancar tanpa hambatan berarti. Situasi keamanan di wilayah hukum Polres Padang Lawas dilaporkan tetap aman dan kondusif.

Adapun personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni IPDA Taufik Akbar selaku Kanit Pidum sekaligus Katimsus Serigala Sakti, AIPDA Wedi Rakhman Nasution, BRIGADIR William Hutabarat, BRIPTU Jonatan Ramotan, BRIPDA Arif Miftahuddin, dan BRIPDA Farhan Azhari Siregar.

Melalui patroli rutin yang ditingkatkan ini, Polres Padang Lawas berharap masyarakat semakin peduli terhadap keamanan lingkungan dan berani berperan aktif mencegah tindak kriminalitas.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Padang Lawas.zal

Transaksi Tanah Berujung Dugaan Penipuan, Timsus Serigala Sakti Polres Palas Amankan Pria 39 Tahun

admin — Sun, 08 Nov 2026 21:02:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas kembali melakukan penindakan terhadap dugaan tindak kriminalitas.

Kali ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial MYH (39), warga Desa Simanuldang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang diduga terlibat kasus penipuan dalam transaksi jual beli tanah.

Pria tersebut diamankan pada Sabtu malam (7/11/2026) di sebuah warung kopi yang berada di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

Penangkapan ini dibenarkan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

AKP Irwansah menjelaskan, pengamanan terhadap MYH dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membawa Saksi Nomor: SP. Bawa/66/X/RES.1.11./2026/Satreskrim.

Dalam perkara tersebut, MYH diduga melakukan penipuan terkait transaksi jual beli sebidang tanah yang merugikan korban berinisial TKH (38), warga Handang Kopo, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Timsus Serigala Sakti pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Informasi itu menyebutkan bahwa pria yang diduga terlibat dalam perkara penipuan tersebut sedang berada di salah satu warung kopi di Desa Hasahatan Julu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Katimsus Serigala Sakti Satreskrim Polres Padang Lawas, IPDA Taufik Akbar, langsung menginstruksikan personel untuk bergerak menuju lokasi guna memastikan keberadaan pria yang dimaksud.

Sekitar pukul 23.15 WIB, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pengamanan. Operasi tersebut melibatkan AIPDA Zulkarnaen, AIPDA Wedi Rakhman Nasution, Brigadir William Hutabarat, Briptu Jonatan Ramotan, Bripda Arif Miftahuddin, serta Bripda Farhan Azhari Siregar.

Menurut AKP Irwansah, proses pengamanan berlangsung tanpa kendala berarti. Setelah diamankan, pria yang dalam keterangan kepolisian disebut bernama MHD. Yahya Hasibuan itu kemudian dibawa ke Markas Komando Satreskrim Polres Padang Lawas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Setelah berhasil diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Mako Satreskrim Polres Padang Lawas untuk proses pemeriksaan," jelas AKP Irwansah.

Saat ini, MYH telah diserahkan kepada penyidik pembantu Satreskrim Polres Padang Lawas. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penipuan dalam transaksi jual beli tanah tersebut, sekaligus melengkapi administrasi dan proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

Polres Padang Lawas juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Masyarakat diminta memastikan kejelasan status kepemilikan, keabsahan dokumen, serta identitas pihak yang melakukan transaksi sebelum menyerahkan uang atau menandatangani kesepakatan.

Apabila menemukan indikasi penipuan maupun aktivitas mencurigakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.zal

Pelaku Penipuan dan Perbuatan Curang Ditahan, Korban Apresiasi Polsek Medan Timur

darma — Sun, 08 Nov 2026 20:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Salah seorang warga Kota Medan yang merupakan korban dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kapolsek Medan Timur beserta jajarannya atas respons cepat dalam menanggapi laporan masyarakat.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan langsung oleh korban. Mereka mengapresiasi kinerja personel yang sigap menerima, menindaklanjuti, dan memproses setiap laporan yang masuk, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi para korban.

"Saya sangat berterima kasih kepada
kepada Bapak Komisaris Polisi Raymond.G.M. Hutagalung, S.H selaku Kapolsek Medan Timur, dan Bapak Brigadir Borris Y. Lumbantoruan, S.H. selaku Penyidik yang menangani perkara ini, serta seluruh Tim Personel Polsek Medan Timur. Berkat penanganan perkara yang dilakukan secara presisi, responsif, adil, transparan, saat ini pihak terlapor berinisial F telah resmi ditetapkan berstatus sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan," ujar salah seorang warga Kota Medan yang merupakan korban tindak pidana dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang, Minggu (08/11/2026).

Sambung warga Kota Medan yang merupakan korban tindak pidana dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang menyebutkan proses hukum yang transparan dan akuntabel ini mengedepankan prinsip kemitraan dan kerja sama yang baik telah memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang nyata bagi saya selaku pihak korban.

"Kinerja cepat dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kapolsek Raymond.G.M. Hutagalung beserta kegigihan penyidik Brigadir Borris Y. Lumbantoruan, S.H dalam menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan bukti nyata terlaksananya semboyan Polri Presisi di lapangan. Penanganan tindak pidana yang bertindak cepat, tepat dan proporsional sangat membantu dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Sektor Medan Timur," ungkapnya.

Diakhir pertemuan itu, warga Kota Medan yang merupakan korban tindak pidana dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang tidak habis-habisnya mengucapan terima kasih dan penghargaan ini ia sampaikan dengan sebenar-benarnya. Semoga Polsek Medan Timur senantiasa sukses, semakin dicintai masyarakat, dan terus konsisten dalam memberikan pengayoman serta perlindungan hukum yang maksimal.(W02)

Rahmaddian Shah Resmi Dilantik Jadi Ketua SOKSI Sumut, Golkar Sebut Jadi Barometer Penguatan Partai

admin — Sun, 08 Nov 2026 20:16:00 +0700+0700

MEDAN – Rahmaddian Shah, S.H., M.H. resmi dilantik sebagai Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara. Dalam kepengurusan tersebut, Muhammad Zaid Fahry, S.H. dipercaya sebagai Sekretaris dan H. Aswin Parinduri, S.H., M.H. sebagai Bendahara SOKSI Sumut, Minggu 8 November 2026.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi SOKSI sekaligus memperkuat peran organisasi tersebut dalam mendukung Partai Golkar di Sumatera Utara.

Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyambut baik suksesnya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) SOKSI Sumut. Ia berharap keberhasilan Musda dan terbentuknya kepengurusan baru dapat menjadi barometer penguatan Partai Golkar di Sumatera Utara.

Menurutnya, soliditas organisasi sayap dan pendukung Partai Golkar merupakan bagian penting dalam membangun kekuatan serta memperluas konsolidasi partai, ujar Andar Anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua SOKSI Sumut terpilih, Rahmaddian Shah, menegaskan kesiapannya menjalankan amanah organisasi dan melakukan konsolidasi untuk memperkuat SOKSI hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Rahmaddian yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu berharap SOKSI semakin solid, aktif, dan mampu menjalankan program organisasi serta berkontribusi dalam membesarkan Partai Golkar.

"Sebagai amanah organisasi, tentu kita siap menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Konsolidasi akan menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat soliditas SOKSI di Sumatera Utara," demikian semangat yang disampaikan dalam kepengurusan baru tersebut.

Ucapan selamat dan sukses juga disampaikan Sekretaris MKGR Sumatera Utara, Mhd Ziad Ananta. Ia menyampaikan selamat atas pelantikan Rahmaddian Shah bersama seluruh jajaran pengurus SOKSI Sumut.

Mhd Ziad Ananta yang juga anggota DPRD Sumatera Utara berharap SOKSI Sumut semakin maju, solid, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi maupun Partai Golkar.

"Selamat dan sukses atas pelantikan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara SOKSI Sumatera Utara. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan membawa SOKSI semakin maju dan jaya ke depan," harapnya.

Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi awal penguatan konsolidasi dan regenerasi organisasi SOKSI di Sumatera Utara, sekaligus mempererat sinergi dalam keluarga besar Partai Golkar.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan SOKSI Sumatera Utara semakin solid, berkembang, dan mampu menjalankan program-program organisasi secara berkelanjutan.

Selamat dan sukses atas pelantikan Rahmaddian Shah, Muhammad Zaid Fahry, dan H. Aswin Parinduri. Semoga SOKSI Sumatera Utara semakin maju dan jaya ke depannya. Red

Anggota DPD RI KH. M Nuh Sesalkan Pengeroyokan Petugas Zakat di CFD Kesawan Medan, Minta Aparat Bertindak Tegas

admin — Sun, 08 Nov 2026 20:11:00 +0700+0700

Anggota DPD RI KH. M Nuh Sesalkan Pengeroyokan Petugas Zakat di CFD Kesawan Medan, Minta Aparat Bertindak Tegas

Medan|sumut24.co

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, menyampaikan penyesalannya atas peristiwa pengeroyokan terhadap seorang petugas lembaga amil zakat dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rafli Kahfi, di kawasan Car Free Day (CFD) Kesawan, Kota Medan, Minggu pagi (8/11).

KH. Muhammad Nuh menilai tindakan kekerasan tersebut merupakan peristiwa yang sangat disayangkan. Terlebih, kejadian itu menimpa seseorang yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan dengan menggalang donasi di tengah aktivitas masyarakat.

"Kita tentu sangat menyesalkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di kawasan CFD Kesawan ini. Apalagi, korban merupakan petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Seharusnya, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara yang baik, bukan justru dengan tindakan kekerasan," ungkap KH. Muhammad Nuh.

Ia juga meminta aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian, untuk memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

"Kita meminta kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas. Peristiwa seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, ketegasan aparat sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Penanganan yang serius juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan main hakim sendiri.

Peristiwa ini juga menjadi perhatian terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan CFD Kesawan.

"CFD itu merupakan ruang publik bagi masyarakat. Karena itu, keamanan dan ketertibannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun mereka yang melakukan kegiatan sosial justru mengalami kejadian yang tidak diinginkan," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, insiden pengeroyokan tersebut bermula ketika 3 Sepeda motor menerobos masuk ke kawasan CFD Kesawan. Kelompok pengendara tersebut kemudian menabrak Rafli Kahfi yang sedang bertugas menggalang donasi kemanusiaan.

Akibat tabrakan itu, kacamata korban terjatuh dan pecah. Ketika korban menghampiri para pengendara untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut, situasi justru memanas hingga berujung pengeroyokan oleh kelima pria tersebut.

Peristiwa ini pun menuai perhatian masyarakat dan memunculkan desakan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus tersebut.

Selain penindakan terhadap para pelaku, pengawasan akses kendaraan bermotor di kawasan CFD juga dinilai perlu diperketat untuk mencegah kejadian serupa.

(Red)

Indonesia Update

admin — Sun, 08 Nov 2026 19:04:00 +0700+0700

Oleh: Tundra Meliala
Ketua Umum Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) Pusat

ANAK sudah tidur. Suami masih di luar. TV di dapur lupa dimatikan.

Ibu 56 tahun itu duduk sendiri di tengah rumah di Bojongsoang. Di kepalanya berputar semua berita hari ini: MBG yang masih meracuni anak di daerah, putusan MA soal SMA Gibran yang merambat ke wacana pemakzulan, sidang ijazah Jokowi yang diributkan Roy Suryo, pidato Prabowo yang tanpa teks, sampai demo besar dan gosip kudeta presiden.

Indonesia malam itu terasa menakutkan bagi si ibu.

Lalu dia bertanya pada diri sendiri: apakah Indonesia yang menakutkan, atau caranya menonton Indonesia yang membuat takut?

Tulisan ini adalah jawaban untuk si ibu. Sebuah kacamata, agar kita tidak linglung.

1. MBG: Keributan Pertama yang Paling Lama

Makan Bergizi Gratis adalah kekisruhan pertama sejak Prabowo memimpin. Dan keributan yang paling lama.

Niatnya baik: anak jangan lapar di sekolah. Tapi pelaksanaannya membuat orang tua takut.

Pucuk Badan Gizi Nasional sudah tiga kali ganti. Dadan Hindayana, kepala pertama, dicopot 2 Juni 2026 dan sehari kemudian ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung bersama dua wakilnya. Nanik Sudaryati Deyang, kepala kedua, hanya bertahan 45 hari lalu mundur karena harus berobat jantung. Sudaryono, kepala ketiga, kini mencopot 137 kepala SPPG sekaligus.

Tapi keracunan belum berhenti. Di Sidoarjo 566 santri diduga keracunan. Di Bogor dan Cirebon lebih dari 1.000 orang. Di Batang ratusan orang.

Kenapa ganti kepala tidak cukup? Karena masalahnya bukan hanya orang, tapi sistem.

Pertama, skala terlalu besar terlalu cepat. Anggaran Rp268 triliun untuk hampir 90 juta penerima. Dapur harus tumbuh ribuan dalam hitungan bulan.

Kedua, model SPPG rawan jual-beli titik. Dapur mitra itu nilainya besar. Yang dapat titik bukan yang paling siap soal higienitas, tapi yang paling bisa membayar atau paling dekat dengan pejabat. Di Sidoarjo ditemukan 31 SPPG belum berizin tapi sudah beroperasi.

Ketiga, SOP dilanggar secara sistematis. Ada dapur yang membeli makanan jadi — telur puyuh kupasan, bumbu kacang siap pakai. Ada yang masak malam, dipanaskan lagi subuh, baru dibagikan siang.

Kearifan orang tua itu sederhana: kalau masakanmu membuat anak orang sakit, berhentilah dulu. Jangan paksakan tetap masak sambil bilang nanti juga sembuh. MBG tidak harus dibubarkan, tapi harus diperlambat dan dibersihkan.

2. Tiga Isu yang Dicampur Jadi Satu Rasa Takut

Setelah MBG, ada tiga isu yang selalu muncul bersamaan di TV: SMA Gibran, ijazah Jokowi, dan penyadapan presiden.

Padahal ketiganya berbeda panggung.

Soal Gibran, MA pada 30 Oktober 2026 memang membatalkan surat penyetaraan SMA-nya. MK juga menyatakan tidak menemukan ijazah SMA luar negerinya. Denny Indrayana membaca itu sebagai dasar pemakzulan. Pendukung Gibran membaca PKPU yang menyebut lulusan S1 tidak wajib lagi bukti SMA. Ini belum pemakzulan. Ini baru perdebatan tafsir hukum yang jalannya sangat panjang lewat DPR-MPR.

Soal ijazah Jokowi, pada 5 November 2026 Jokowi menunjukkan ijazahnya di PN Jakarta Timur: SD, SMP, SMA, hingga S1 Fakultas Kehutanan UGM. UGM sudah menyatakan dia lulus. Roy Suryo, terdakwa fitnah, mengatakan ijazah itu berbeda dengan yang dia pegang di Polda. Yang menentukan asli atau palsu bukan analisis foto di YouTube, tapi lab forensik dan keterangan universitas. Sidang masih berjalan.

Soal penyadapan, Bareskrim sudah menetapkan empat tersangka dari Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sampai hari ini belum ada bukti resmi yang menyatakan Jokowi terlibat. Ada yang menyebut makar, ada yang menyebut sampai ke Solo. Itu masih opini, bukan putusan.

Kearifannya: bedakan panggung hukum dan panggung opini. Pengadilan itu panggung hukum. Medsos itu panggung opini. Jangan bawa panggung opini ke dalam kamar tidur.

3. Kenapa Semua Terasa Dibesar-besarkan? Karena 2029 Sudah Dimulai

Ada yang bilang tiga isu di atas hanyalah masalah biasa dalam pemerintahan, tapi didengungkan oleh eks pesaing yang tidak move on untuk mengamankan 2029.

Ada benarnya.

Di Indonesia, pemilu tidak pernah benar-benar selesai. Yang kalah punya kepentingan menjaga api tetap menyala sampai 2029. Yang menang punya kepentingan memadamkannya. Kita di tengah jadi penonton yang kepanasan, padahal yang bertarung sedang berhitung.

Ini kampanye abadi. Semua masalah pemerintahan diubah jadi bahan kampanye.

Maka jangan warisi pertarungan elite. Mereka bertarung untuk jabatan. Kalau kita bertarung sampai sakit jantung, mereka tidak bakal membayar obat kita.

4. Cara Agar Tidak Kena Jantungan dan Alzheimer Politik

Saya menyebutnya alzheimer politik: jantung deg-degan karena takut, pikiran lupa mana yang benar karena terlalu banyak versi.

Obatnya bukan berhenti peduli. Obatnya adalah tiga pertanyaan sebelum ikut deg-degan:

Apakah sudah ada putusan resmi? Kalau baru opini, itu masih gorengan.

Siapa yang diuntungkan kalau isu ini besar? Kalau yang diuntungkan adalah yang kalah kemarin, patut curiga ada kepentingan elektoral. Tapi curiga bukan berarti isu itu palsu.

Apakah isu ini mengubah hidup kita besok pagi? MBG yang keracunan mengubah hidup — itu wajib dikawal. Perdebatan foto ijazah tidak mengubah harga beras besok pagi.

Indonesia tidak minta diselesaikan jam 11 malam oleh seorang ibu sendirian di tengah rumah.

Tugas kita bukan menyelesaikan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga kewarasan sampai 2029, supaya kita bisa memilih dengan jernih.

Matikan TV di dapur. Minum air hangat. Tidurlah. Besok pagi Indonesia masih ada, dan kita masih bisa mengawalnya dengan akal sehat. (***)