Danke Dicopot, Kejati Sumut Tunjuk Herlangga Wisnu Murdianto Jadi Plh Kajari Karo

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:57:00 +0700+0700

Medan – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo menggantikan Danke Rajagukguk. Penunjukan ini dilakukan menyusul penarikan Kajari Karo beserta sejumlah jaksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan penunjukan tersebut.
"Iya benar," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (7/4/2026).
Rizaldi menjelaskan, Herlangga saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut. Penugasan sebagai Plh Kajari Karo merupakan bagian dari langkah cepat institusi untuk menjaga kesinambungan kinerja di Kejari Karo.
"Jabatannya sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, Herlangga Wisnu Murdianto," tambahnya.
Sebelumnya, Herlangga juga pernah ditunjuk sebagai Plh Kajari Padang Lawas pada Januari 2026. Setelah pejabat definitif kembali, ia melanjutkan tugasnya sebagai koordinator di Kejati Sumut.
"Iya, setelah ada Kajari definitif, kembali lagi ke Kejati sebagai koordinator," jelas Rizaldi.
Penunjukan ini tidak terlepas dari langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Dalam proses tersebut, Kajari Karo Dante Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), serta sejumlah jaksa yang menangani perkara itu ditarik ke Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penarikan tersebut dilakukan untuk kepentingan klarifikasi dan pemeriksaan internal.
"Terhadap Kajari Karo, Kasipidsus, dan para jaksa yang menangani kasus tersebut saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan eksaminasi," ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Langkah Kejagung ini dinilai sebagai bentuk pengawasan internal guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lebih investigatif atau lebih "nendang" untuk headline media.red

Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

darma — Tue, 07 Apr 2026 17:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pengerjaan bangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter milik PT SBP (Sarana Baja Perkasa) di Jln. Takenaka Lingkungan VI, Kelurahan Payah Pasir, Kecamatan Medan Marelan dipertanyakan.

"PAC PKN Medan Marelan meminta kepada dinas instansi terkait Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar mengusut Izin PBG (Permohonan Bangunan Gedung) pembangunan tembok milik PT SBP," ujar Sudarmanto Sekretaris PAC PKN Medan Marelan, Selasa (7/4/2026) kepada wartawan.

Menurutnya, pengerjaan bangunan tembok tersebut telah melanggar aturan perundang undangan tentang Izin PBG yang terkesan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan melalui retribusi perijinan.

Sementara, menurut beberapa warga yang minta identitasnya tidak disebutkan mengatakan bahwa, sejak awal pengerjaan bangunan tembok milik PT SBP telah menimbulkan polusi udara.

"Sebelum pengerjaan bangunan tembok, penimbunan lokasi dengan tanah timbun menggunakan sejumlah kendaraan alat berat sudah menimbulkan polusi udara dan kami (warga) merasa terganggu. Namun, tidak ada pihak terkait untuk melakukan upaya penindakan," ucap warga.(W02)

Tak Main-main! Polres Padangsidimpuan Musnahkan Ribuan Barang Bukti Narkoba, Miras dan Knalpot Brong Hasil Operasi 2026

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:44:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas berbagai bentuk tindak kriminal dan penyakit masyarakat.

Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan sejumlah kasus sepanjang tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Padangsidimpuan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi simbol keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan.

Berbagai barang bukti dari sejumlah kasus dimusnahkan secara terbuka di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta insan pers.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangannya menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari pengungkapan berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2026.

"Kita melaksanakan pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, knalpot brong, dan minuman keras," ujar Kapolres.

Ia merinci, barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 41,57 gram serta ganja sebanyak 36.281,79 gram.

Selain itu, pihak kepolisian juga memusnahkan 150 botol minuman keras serta 101 unit knalpot brong yang sebelumnya diamankan dari berbagai operasi penertiban.

"Untuk narkoba yang dimusnahkan adalah jenis sabu sebanyak 41,57 gram, kemudian ganja sebanyak 36.281,79 gram. Selain itu ada miras sebanyak 150 botol dan knalpot brong sebanyak 101 buah," jelasnya.

Kapolres menegaskan, pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti nyata keseriusan Polres Padangsidimpuan bersama unsur Forkopimda dalam memberantas penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Ini merupakan bentuk komitmen kita bersama, termasuk Forkopimda, dalam memberantas penyakit masyarakat. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan selama tahun 2026," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Padangsidimpuan atas upaya pemberantasan berbagai tindak kejahatan, khususnya narkoba.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Padangsidimpuan. Ini merupakan atensi khusus yang sejalan dengan perhatian langsung dari Presiden Prabowo, terutama terkait pemberantasan narkoba," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus bersinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan, salah satunya melalui penguatan Pos Siskamling dan monitoring peredaran narkoba di tengah masyarakat.

"Kita juga melaksanakan Pos Siskamling serta monitoring narkoba bersama Polres Padangsidimpuan sebagai langkah pencegahan di masyarakat," tambahnya.

Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, serta insan pers yang menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba, minuman keras, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Padangsidimpuan.zal

Gaspol 2027! Bupati Madina Saipullah Nasution Targetkan Ekonomi Tembus 6,8 Persen Lewat Musrenbang

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:43:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada, Senin (6/4/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut dilakukan secara daring karena Bupati tengah berada di Medan untuk menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut.

Sementara itu, pelaksanaan Musrenbang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, serta dihadiri sejumlah pejabat daerah, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Saipullah, perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi riil daerah dan didukung dengan target yang terukur. Ia kemudian memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan Madina hingga tahun 2027.

"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,38 persen. Untuk tahun 2027, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,10 hingga 6,80 persen," ujar Saipullah.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2025, tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,18 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi sekitar 6,75 hingga 6,09 persen pada tahun 2027.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina juga terus didorong untuk meningkat. Jika pada tahun 2025 IPM berada di angka 74,26 persen, maka pada tahun 2027 ditargetkan naik menjadi sekitar 74,35 persen.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mematok target penurunan ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Rasio Gini. Pada tahun 2025, Rasio Gini tercatat sebesar 0,2420 dan ditargetkan turun menjadi sekitar 0,235 hingga 0,232 pada tahun 2027.

Bupati Saipullah juga menyoroti upaya penanggulangan kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Madina pada tahun 2025 berada di angka 7,91 persen. Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga berada pada kisaran 4,43 sampai 5,74 persen pada tahun 2027.

Sementara itu, inflasi daerah yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,37 persen juga diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 2,24 persen pada tahun 2027.

Dalam arah kebijakan pembangunan ke depan, Saipullah mengingatkan bahwa Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Madina ke depan harus mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina Tahun 2025–2029.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

"Tema pembangunan Mandailing Natal pada tahun 2027 adalah peningkatan pelayanan dasar, transformasi tata kelola pemerintahan dan ekonomi untuk mewujudkan daerah yang tangguh," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina, Birul Walidain, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 memiliki sejumlah tujuan strategis.

Di antaranya adalah menyepakati rancangan pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta menyempurnakan rancangan RKPD Madina tahun 2027 berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Birul, forum Musrenbang juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

"Melalui Musrenbang ini diharapkan seluruh program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan," pungkasnya.zal

Di Musrenbang 2027, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Siap Kawal Target Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:43:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pembahasan arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk tahun 2027 mulai dimatangkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dalam forum strategis ini, perhatian besar datang dari Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, S.H., yang menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Musrenbang RKPD 2027 digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, sementara Bupati Madina H. Saipullah Nasution membuka kegiatan secara daring karena sedang berada di Medan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut.

Namun dalam forum tersebut, sosok Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menjadi salah satu figur yang menyoroti pentingnya Musrenbang sebagai momentum menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, S.H. menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan pemerintah daerah, tetapi forum strategis untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program yang dirumuskan dalam RKPD harus berangkat dari aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai forum dan reses anggota DPRD.

"Musrenbang ini harus menjadi ruang yang benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. DPRD berharap setiap program pembangunan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Mandailing Natal," tegas Erwin Efendi Lubis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar terealisasi secara maksimal.

"Kami di DPRD akan terus mengawal agar arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat," tambahnya.

*Target Ekonomi Madina 2027*

Dalam pemaparannya, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi acuan pembangunan daerah hingga tahun 2027.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,38 persen dan tahun 2027 ditargetkan 6,10-6,80 persen. Untuk tingkat pengangguran tahun 2025 sebesar 7,18 persen ditargetkan menurun menjadi 6,75-6,09 persen pada tahun 2027, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,26 persen dan ditargetkan 74,35 persen untuk tahun 2027," jelasnya.

Lebih lanjut, Saipullah Nasution juga menerangkan capaian Rasio Gini tahun 2025 sebesar 0,2420 dan tahun 2027 ditargetkan mencapai 0,235-0,232. Penduduk miskin tahun 2025 sebesar 7,91 persen dan dicanangkan pada tahun 2027 turun pada rentang 4,43-5,74 persen. "Inflasi tahun 2025 mencapai 4,37 dan tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,24 persen," tambahnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana dalam setiap program pembangunan, sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina 2025–2029.

"Tema Pembangunan Madina tahun 2027 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi untuk Mewujudkan Daerah Tangguh," tutupnya.

Tema tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina, Birul Walidain, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan menyempurnakan rancangan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

"Menyempurnakan rancangan RKPD Madina tahun 2027 berdasarkan masukan pemangku kepentingan, serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel," sebut Birul.zal

RUPS Bank Sumut Panaskan Target KBMI 2, Bupati Madina Saipullah Nasution Ikut Dorong Penguatan Modal

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut ambil bagian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumatera Utara yang digelar di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Senin (6/4/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan dihadiri para kepala daerah se-Sumut sebagai pemegang saham Bank Sumut.

Dalam forum itu, muncul satu kesepakatan besar: Bank Sumut harus segera naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti 2 (KBMI 2).

KBMI 2 sendiri merupakan kategori bank dengan modal inti antara Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Saat ini, posisi Bank Sumut masih berada di level KBMI 1, yang artinya perlu lompatan signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa target ini bukan sekadar ambisi, melainkan kebutuhan strategis menghadapi regulasi ke depan.

"Pada 2029, OJK menetapkan minimal modal bank itu Rp6 triliun. Artinya, kita harus bersiap dari sekarang agar Bank Sumut bisa masuk ke KBMI 2," ujarnya usai rapat.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Sumut diperkirakan membutuhkan tambahan modal sekitar Rp800 miliar. Sebagai langkah konkret, para pemegang saham sepakat untuk menyetorkan kembali 15 persen dividen tahun buku 2025 sebagai tambahan modal pada 2026.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengambil langkah agresif dengan mengalokasikan tambahan modal sebesar Rp100 miliar tahun ini.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota juga disebut akan ikut berkontribusi melalui penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Meski demikian, Bobby Nasution mengingatkan bahwa penguatan Bank Sumut tidak boleh hanya bergantung pada suntikan dana dari pemerintah daerah.

Menurutnya, transformasi juga harus dilakukan dari sisi bisnis dan produk agar mampu bersaing dengan bank nasional.

"Kita harapkan tidak hanya mengandalkan APBD dan ASN. Bank Sumut harus punya produk yang kompetitif dan mampu menarik dana pihak ketiga dengan biaya yang efisien," tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar menjadikan Bank Sumut sebagai bank daerah yang kuat, modern, dan siap bersaing di level nasional dalam beberapa tahun ke depan.zal

DPRD Padangsidimpuan Tuntaskan LKPJ 2025, Srifitrah Munawaroh Serahkan Rekomendasi Penting ke Wali Kota

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:41:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar pada Senin pagi, 6 April 2026.

Sidang penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dan digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padangsidimpuan.

Rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari rangkaian panjang pembahasan LKPJ pemerintah daerah yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam oleh panitia khusus (Pansus) DPRD.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus LKPJ, Abdul Rahman Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap kinerja pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Laporan tersebut berisi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama satu tahun terakhir.

Melalui laporan tersebut, DPRD juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

*Rekomendasi DPRD Resmi Diserahkan kepada Wali Kota*

Pada kesempatan yang sama, DPRD Kota Padangsidimpuan secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi LKPJ kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

Dokumen ini berisi berbagai catatan penting, masukan strategis, serta saran perbaikan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan.

Ketua DPRD Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Panitia Khusus LKPJ yang telah bekerja secara maksimal dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara DPRD dan jajaran pemerintah daerah selama proses pembahasan berlangsung.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.zal

Sekda Padangsidimpuan Pimpin Rapat Persiapan MTQ ke-25 Tahun 2026, Padangsidimpuan Tenggara Diproyeksikan Jadi Tuan Rumah

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:40:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-25 tingkat kota tahun 2026.

Rapat persiapan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki, di Aula Kantor Wali Kota, Senin (6/4/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan MTQ dapat terlaksana secara maksimal. Berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari penentuan lokasi kegiatan, penyusunan jadwal pelaksanaan, hingga kesiapan panitia penyelenggara.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Padangsidimpuan Tenggara direncanakan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-25 tahun 2026.

Sejumlah lokasi alternatif juga mulai dipertimbangkan sebagai venue utama kegiatan.

Di antaranya adalah Terminal Palopat Pijorkoling, kawasan Pesantren Al-Ansor, serta beberapa aula milik instansi pemerintah yang berada di wilayah Padangsidimpuan Tenggara.

Selain membahas lokasi kegiatan, rapat juga menetapkan sejumlah agenda penting dalam rangkaian MTQ. Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-25 dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2026. Setelah itu, pembukaan resmi MTQ akan digelar pada malam hari di tanggal yang sama, sementara penutupan direncanakan berlangsung pada 19 April 2026.

Dalam arahannya, Sekda Rahmat Marzuki menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara seluruh pihak yang terlibat agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar dan sukses.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat syiar Islam serta membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

"MTQ bukan hanya kompetisi, tetapi momentum untuk memperkuat syiar Islam sekaligus membentuk generasi Qur'ani di Kota Padangsidimpuan," ujar Rahmat Marzuki dalam rapat tersebut.

Ia juga berharap kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi pembinaan keagamaan maupun peningkatan semangat kebersamaan antarwarga.

Rapat koordinasi ini kemudian ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk memaksimalkan persiapan kegiatan. Pemerintah Kota Padangsidimpuan menargetkan pelaksanaan MTQ ke-25 tahun 2026 dapat berjalan sukses, meriah, serta menjadi ajang syiar Islam yang memberikan inspirasi bagi masyarakat luas.zal

DPD Demokrat Sumut Audiensi ke Kejati Sumut, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:36:00 +0700+0700

Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (7/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cipta Kerta, lantai III Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal AH Nasution, Medan.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, yang juga merupakan anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Sumatera Utara. Turut mendampingi, jajaran pengurus DPD, para Ketua DPC se-Sumut, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Fraksi Demokrat, serta perwakilan kepala daerah dari partai tersebut.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, didampingi Wakajati Abdullah Noer Denny, para asisten, serta jajaran pejabat struktural Kejati Sumut.

Dalam sambutannya, Kajati Sumut menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi kelembagaan sekaligus penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan unsur legislatif.

"Ini merupakan langkah positif dalam membangun kemitraan antara Kejaksaan dan partai politik sebagai representasi rakyat. Kami juga menyampaikan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," ujar Harli.

Ia menegaskan, hubungan antara lembaga penegak hukum dan partai politik tidak boleh dimaknai sebagai bentuk intervensi, melainkan sebagai upaya transparansi di era keterbukaan.

"Kami siap menerima kritik dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang lebih baik dan bermartabat," tegasnya.

Sementara itu, Lokot Nasution menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Kejati Sumut. Ia menilai Kejati Sumut saat ini menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dalam penegakan hukum di daerah.

"Secara jujur kami sampaikan, Kejati Sumatera Utara merupakan lembaga penegak hukum yang konsisten dan layak dibanggakan dalam penegakan hukum di wilayah ini," ujar Lokot.

Ia juga menegaskan komitmen Partai Demokrat, baik sebagai unsur legislatif, eksekutif, maupun kelembagaan politik, untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan humanis.

"Kami sepakat mendukung penuh langkah Kejatisu dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis," tambahnya.

Menurutnya, dukungan tersebut juga sejalan dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang mengapresiasi pendekatan humanis dalam penegakan hukum oleh institusi kejaksaan.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan partai politik dalam menciptakan stabilitas hukum dan politik di Sumatera Utara.

Sidang Paripurna DPRD, Bupati Pakpak Bharat Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2025

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:02:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan Pidato Nota Pengantar tentang LKPJ Bupati Tahun 2025 dihadapan Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat (07/04).
Diawal pidatonya, Franc menyampaikan selamat idul fitri bagi segenap anggota DPRD dan masyarakat muslim Kabupaten Pakpak Bharat, serta juga menyampaikan selamat paskah bagi segenap umat kristiani di Kabupaten ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, sering disebut LKPJ merupakan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam Sidang Paripurna, yang disampaikan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ mencakup realisasi anggaran, pelaksanaan program, serta capaian pembangunan untuk meningkatkan transparansi dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.
Dalam pidato nota pengantarnya, Franc merinci seluruh program APBD Pakpak Bharat Tahun 2025 yang berfokus pada berbagai urusan Pemerintahan, kesejahteraan sosial, layanan masyarakat, dan berbagai urusan lainnya.
Pembukaan Masa Sidang I DPRD Pakpak Bharat Tahun 2026 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat, SS dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat Tentang LKPJ Bupati Tahun 2026.(rbm)

Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan Latih PKS di SMA Negeri 9 Medan

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:00:00 +0700+0700

BELAWAN I SUMUT24.CO
Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan monitoring dan latihan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) binaan di SMA Negeri 9 Medan, pada Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas sejak dini, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP Andi K. Barus, SH., MH., menerangkan bahwa dalam kegiatan tersebut, Kanit Kamsel Aiptu Rudi Hutahaean bersama personel Unit Kamsel Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan monitoring serta pelatihan kepada anggota PKS.

"Dalam kegiatan ini, personel kami memberikan pelatihan kepada anggota PKS yang meliputi gerakan baris berbaris (PBB), mempraktikkan 12 gerakan pengaturan lalu lintas, serta memberikan pengetahuan tentang kedisiplinan dan kejujuran. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab," ujar AKP Andi K. Barus.

Ia menambahkan, para peserta juga diberikan kesempatan untuk langsung mempraktikkan hasil pelatihan di lapangan, termasuk melakukan pengaturan lalu lintas serta membantu menyeberangkan siswa-siswi di depan sekolah.

"Selain teori, para anggota PKS juga kami latih secara langsung di lapangan agar mereka terbiasa dalam melaksanakan tugas, seperti pengaturan lalu lintas dan membantu penyebrangan siswa di lingkungan sekolah," tambahnya.

Tak hanya itu, personel Sat Lantas juga memberikan edukasi kepada anggota PKS terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya sebagai upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap adik-adik PKS dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mampu mengedukasi teman-temannya untuk selalu tertib di jalan raya," tutupnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta generasi muda yang sadar hukum, disiplin, serta mampu berperan aktif dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah maupun masyarakat.(W05)

FOTO:

Audiensi Demokrat Sumut ke Kejati, Kajati Harli Siregar Tegaskan Transparansi dan Sinergi Tanpa Intervensi

admin — Tue, 07 Apr 2026 16:46:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kunjungan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Aula Cipta Kerta Lantai III, Jalan Jenderal AH Nasution, Medan, Selasa (7/4/2026).

Rombongan yang dipimpin Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, didampingi Wakajati Sumut Abdullah Noer Denny, SH., MH, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sumut Harli Siregar menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi kinerja institusi kejaksaan kepada publik, termasuk kepada partai politik sebagai representasi masyarakat.

"Kami menyampaikan progres dan capaian kinerja agar masyarakat, termasuk Partai Demokrat, dapat mengetahui secara jelas bagaimana kinerja jajaran Kejati Sumatera Utara," tegas Harli.

Ia menilai, audiensi ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan langkah strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara aparat penegak hukum dan unsur legislatif guna mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Harli Siregar menekankan bahwa hubungan antara kejaksaan dan partai politik harus ditempatkan dalam koridor profesional dan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.

"Pertemuan antara penegak hukum dan lembaga politik bukanlah intervensi. Di era keterbukaan saat ini, kita dituntut bekerja secara transparan dan siap menerima kritik dari pihak manapun," ujarnya.
Menurutnya, sinergi yang dibangun justru bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih bermartabat serta menjaga kondusivitas politik dan hukum di Sumatera Utara.

"Kita sepakat bagaimana bersama-sama memberikan sumbangsih dalam pembangunan Sumatera Utara, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, menyampaikan apresiasi atas sambutan Kejati Sumut serta kinerja institusi tersebut yang dinilai semakin baik dan humanis.

"Kami melihat Kejati Sumatera Utara saat ini merupakan lembaga penegak hukum yang layak dibanggakan," ucap Lokot.

Ia juga menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung langkah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di wilayah Sumatera Utara.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan unsur politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang profesional di Sumatera Utara.red/ag

Pemkab Solok Gencarkan Sosialisasi Pekat dan Narkoba di Kalangan Pelajar, Wabup Candra Tekankan Peran Keluarga dan Nagari

admin — Tue, 07 Apr 2026 13:17:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok , Sumatera Barat, Senin (06/04/2026) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyakit masyarakat (pekat) dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di dua lokasi, yakni MTsN 3 Solok di Alahan Panjang dan MTsN 6 Solok di Talang Babungo.

Acara tersebut dihadirioleh Camat Lembah Gumanti, Camat Hiliran Gumanti, perwakilan Kejaksaan Negeri Solok Cabang Alahan Panjang, Kapolsek Lembah Gumanti, Kepala KUA, Korwil Pendidikan, kepala madrasah dan sekolah se-Kecamatan Lembah Gumanti, wali nagari, kepala jorong, komite sekolah, hingga guru Pendidikan Agama Islam.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, yang didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, H. Zulkifli, S.Ag., M.M., unsur Forkopimcam, jajaran pendidikan, tokoh masyarakat, serta para pelajar dari berbagai satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti dan Hiliran Gumanti.

Kepala MTsN 3 Solok, Rusmaida, S.Ag., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati Solok beserta seluruh undangan. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.

"Sejak saya dipercaya memimpin MTsN 3 Solok pada 1 Juli 2025, kami terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran bersama," ujarnya.

Ditambahkan Rusmaida bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Solok yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maraknya penyakit masyarakat, sebagaimana mengemuka dalam berbagai forum, termasuk momentum halal bihalal sebelumnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, H. Zulkifli, S.Ag., M.M., menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi generasi muda saat ini, yakni rendahnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

"Banyak generasi muda yang mengaku beragama Islam, namun belum mampu membaca Al-Qur'an, tidak melaksanakan shalat, dan jauh dari masjid. Ini menjadi perhatian serius kita bersama," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kemenag Kabupaten Solok mendorong seluruh madrasah dan pesantren untuk memperkuat pendidikan keagamaan melalui penyediaan fasilitas ibadah dan pembiasaan shalat berjamaah.

"Kami mewajibkan adanya masjid atau mushalla di lingkungan madrasah, serta pelaksanaan shalat berjamaah minimal dua kali sehari, yakni Dzuhur dan Ashar. Ini penting untuk membentuk karakter disiplin dan religius siswa," tuturnya.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, dalam arahan mengingatkan para pelajar akan bahaya laten penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang dapat berdampak panjang terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Ia mencontohkan kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS yang memiliki masa inkubasi panjang sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih parah.

"Ketika seseorang masih muda dan memiliki daya tahan tubuh yang baik, penyakit itu bisa tidak langsung terlihat dampaknya. Namun ketika sudah memasuki fase berat, kondisi tersebut bisa berujung fatal. Ini yang harus kita cegah sejak dini," ungkapnya.

Wabup Candra juga menekankan pentingnya peran regulasi di tingkat nagari dalam menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Ia mengangkat contoh keberhasilan Nagari Paninggahan yang konsisten menerapkan aturan larangan hiburan malam selama lebih dari dua dekade.

"Sebelum aturan itu diterapkan, hampir setiap pekan terjadi konflik antar warga. Namun setelah ada larangan orgen tunggal malam hari, kondisi menjadi jauh lebih kondusif," jelasnya.

Juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok tidak akan mentolerir kegiatan yang melanggar norma dan aturan, seperti hiburan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang.

"Beberapa waktu lalu, kami menerima laporan adanya hiburan malam yang disiarkan langsung di media sosial dan mengarah pada tindakan asusila. Malam itu juga langsung kami tindak dan dibubarkan karena tidak memiliki izin resmi," tegasnya.

Menurutnya, sanksi sosial berbasis kearifan lokal yang diterapkan di beberapa nagari terbukti efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan sanksi formal semata.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat meningkatkan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi penyakit masyarakat dan narkoba, serta memperkuat nilai-nilai agama dan budaya sebagai benteng utama dalam kehidupan sehari-hari.(YOSE)

Wabup Solok Ajak Perkuat Silaturahmi dan Konsistensi Berbuat Baik

admin — Tue, 07 Apr 2026 13:15:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Wabup Solok , Sumatra Barat ajak Perkuat Silaturahmi dan Konsistensi Berbuat Baik pada acara Persatuan Keluarga Besar Suku Koto yang digelar di Rumah Gadang Bawah Bungo Dt Tumangguang Rajo, Jorong Kampuang Tangah, pada Minggu (05/04/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan pasca Hari Raya Idulfitri.

Pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I yang juga bertindak sebagai pembina organisasi, juga dihadiri Ketua Persatuan Keluarga Besar Suku Koto Bedrizal Zandra, S.Pd, serta Ustadz Hamdani, Lc., MA yang memberikan tausiyah keagamaan kepada para hadirin.

Wakil Bupati Solok H. Candra dalam sambutannya menyampaikan salam dari Bupati Solok yang berhalangan hadir karena agenda kegiatan di Kabupaten Solok Selatan. Ia kemudian mengajak seluruh keluarga besar Suku Koto untuk senantiasa menjaga semangat bekerja dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengutip makna Al-Qur'an, khususnya Surat At-Taubah ayat 105, Wabup menegaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja keras, beramal saleh, dan berkarya dengan penuh keikhlasan. Menurutnya, setiap amal perbuatan tidak hanya disaksikan oleh Allah SWT, tetapi juga oleh Rasul dan sesama orang beriman, serta akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

"Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, di mana pun dan kapan pun, baik terlihat maupun tidak. Karena setiap kebaikan sekecil apa pun akan kembali kepada diri kita sendiri, begitu pula sebaliknya," ujar H. Candra.

Dan juga mengingatkan bahwa nilai kebaikan tidak diukur dari besar kecilnya, melainkan dari keikhlasan dan konsistensi dalam melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa sekecil apa pun kebaikan maupun keburukan akan mendapat balasan yang setimpal.

Ketua Persatuan Keluarga Besar Suku Koto, Bedrizal Zandra, S.Pd dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini telah direncanakan sejak sebelum bulan suci Ramadan. Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan sebelumnya juga telah dilaksanakan, termasuk kegiatan tarhib Ramadan dan tausiyah yang menghadirkan tokoh agama.

Menjelaskan bahwa undangan telah disebarkan kepada lebih dari 200 lebih, baik yang berada di kampung halaman maupun perantauan, melalui berbagai media, termasuk media sosial dan pemasangan spanduk.

Bedrizal juga mengungkapkan bahwa selama bulan Ramadan, Bundo Kanduang Suku Koto berhasil menghimpun infaq yang kemudian disalurkan kepada saudara kita suku koto. Sebanyak 70 paket bantuan telah diserahkan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama.

Perwakilan Niniak Mamak Suku Koto, Angku M. Rajo Pangulu, S.H pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai halal bihalal menjadi wadah penting untuk memperkuat ikatan kekerabatan, terutama di tengah tantangan kehidupan modern yang membuat sebagian anggota keluarga berada di perantauan.

Ke depan perlu dilakukan evaluasi waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat mengakomodasi lebih banyak kehadiran perantau, terutama dengan menjadwalkan acara lebih awal setelah Idulfitri.

"Momentum seperti ini sangat berharga bagi kita untuk berkumpul. Namun, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi dunsanak kita di rantau yang memiliki keterbatasan waktu. Perencanaan yang lebih matang akan membuat kegiatan ini semakin optimal," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah agama oleh Ustadz Hamdani, Lc., MA yang mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan Idulfitri sebagai titik awal memperbaiki diri, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Persatuan Keluarga Besar Suku Koto semakin solid dan mampu menjadi wadah yang memperkuat nilai adat, agama, dan kebersamaan di tengah masyarakat.(YOSE)

Kejati Sumut Tunjuk Herlangga Wisnu Murdianto Jadi Plh Kejari Karo

admin — Tue, 07 Apr 2026 12:19:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Koordinator Bidang Intelijen, Herlangga Wisnu Murdianto, sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Kepala Kejari Karo bersama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) serta dua orang jaksa ditarik ke Kejaksaan Agung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan adanya penunjukan tersebut.

"Iya benar," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Rizaldi menjelaskan, penunjukan Plh dilakukan guna memastikan roda organisasi di Kejari Karo tetap berjalan normal tanpa adanya kekosongan pimpinan.
Ia juga menegaskan, pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa meski terjadi pergantian sementara di pucuk pimpinan.

Sementara itu, terkait alasan penarikan Kepala Kejari Karo beserta jajaran ke Kejaksaan Agung, pihak Kejati Sumut belum memberikan keterangan lebih lanjut dan menyebut hal tersebut merupakan kebijakan internal.

Hingga kini, Kejati Sumut masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung terkait penunjukan Kepala Kejari Karo definitif.rel

Bupati Asahan Sambut Kunjungan Kerja Kepala BPK RI Perwakilan Sumut

admin — Tue, 07 Apr 2026 11:02:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, SE, MSi, Ak, CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini digelar pada Senin (06/04/2026), bertempat di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kedatangan Kepala BPK beserta rombongan. Menurutnya, kehadiran lembaga pemeriksa keuangan negara ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab Asahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kehadiran BPK sangat kami harapkan untuk memberikan bimbingan dan arahan. Kami berharap pengelolaan keuangan daerah ini nantinya tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa fungsi pemeriksaan laporan keuangan merupakan tugas wajib dan mandat yang diemban oleh BPK. Pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan kredibilitas laporan keuangan, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tegasnya.

Paula juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

Di kesempatan yang sama, pihak BPK juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Asahan karena telah berhasil menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 tepat pada waktunya. Ia meminta dukungan penuh dari seluruh OPD untuk senantiasa menyediakan data dan dokumen yang akurat demi kelancaran proses pemeriksaan.

Acara yang berlangsung aman dan tertib ini ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama, serta berakhir pada pukul 12.00 Wib. (dre)

Peredaran "Pod Getar" di Asahan, Dijual Layaknya Barang Dagangan Biasa

admin — Tue, 07 Apr 2026 10:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Fenomena peredaran rokok elektrik ilegal yang dicampur dengan zat narkotika, yang populer disebut "Pod Getar" atau "Vape Zombie", di Kabupaten Asahan kian memprihatinkan. Meskipun aparat penegak hukum terus melakukan penindakan, barang berbahaya ini justru beredar semakin luas dan mudah ditemukan di pasaran.

Istilah "Pod Getar" viral karena efek yang ditimbulkannya, di mana pengguna akan merasa linglung, lemas, dan berperilaku tidak wajar layaknya zombie. Saat ini, barang haram tersebut diduga sudah sangat gampang didapatkan, terutama di wilayah Kota Kisaran dan sekitarnya, dengan target pasar yang didominasi oleh kalangan remaja.

Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Asahan, Dolly Dien Simbolon, menyoroti ironi yang terjadi. Menurutnya, meskipun angka penangkapan dan penyitaan cukup tinggi, peredaran barang tersebut di lapangan justru tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

"Banyak yang sudah ditangkap, tapi kenapa malah semakin banyak yang beredar? Di Asahan ini, khususnya Kisaran, pod getar itu dijual seenaknya, persis seperti orang berjualan kacang. Seharusnya dengan banyaknya penindakan, jumlah barang yang beredar justru makin berkurang," ujar Dolly kepada awak media, Senin (6/3/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan, sejak pertengahan tahun 2025 hingga Februari 2026, Satnarkoba Polres Asahan telah berhasil mengamankan ribuan cartridge vape beserta cairan berbahayanya, serta menangkap beberapa pelaku. Namun, upaya tersebut dinilai belum efektif untuk menekan laju peredaran yang sangat cepat.

Dolly menjelaskan bahwa barang ini memiliki karakteristik berbeda dengan narkoba konvensional. Bentuknya yang modern, praktis, dan mudah disembunyikan membuatnya bisa dikonsumsi di mana saja tanpa perlu tempat tertutup. Hal ini tentu menjadi ancaman serius karena risiko penyebarannya sangat cepat di kalangan generasi muda.

"Pod getar ini beda dengan narkoba lain. Tampilannya lebih 'berkelas' sehingga mudah diterima remaja, dan bisa dipakai di mana saja. Saya meminta pihak berwenang, khususnya Satnarkoba, untuk segera bertindak tegas dan ekstra keras sebelum makin banyak anak muda kita yang menjadi korban dan 'jadi zombi'," tegasnya.

Merek Variatif, Harga Capai Jutaan Rupiah

Di pasaran, terdapat berbagai merek "Pod Getar" yang sedang banyak dicari konsumen, di antaranya merek Narkoba, Yakuza, K-Pods, hingga Lamborghini 88.

Soal harga, barang ilegal ini ditawarkan dengan tarif yang cukup fantastis. Ada yang dijual seharga Rp 2,2 juta dalam kondisi sudah terisi liquid, serta varian lain yang berkisar antara Rp 1,2 juta hingga Rp 1,8 juta untuk unit tanpa liquid.

Merespons hal ini, Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH, menyampaikan tanggapannya. Pihak kepolisian menyampaikan terima kasih atas masukan dan informasi yang masuk, serta memastikan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memberantas peredaran barang berbahaya tersebut demi melindungi masyarakat, khususnya para remaja. (tec)

Wakil Bupati Asahan Hadiri RUPS Bank Sumut, Dukung Transformasi Menuju KBMI 2

admin — Tue, 07 Apr 2026 10:53:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut (Perseroda). Acara yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) siang di Lantai 10 Kantor Pusat Bank Sumut ini difokuskan pada evaluasi kinerja dan strategi penguatan permodalan.

Kehadiran Rianto dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap upaya pengembangan Bank Sumut sebagai lembaga keuangan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Rianto menyampaikan harapannya agar Bank Sumut terus bertumbuh menjadi institusi yang semakin kokoh.

"Kami berharap Bank Sumut tidak hanya memperkuat permodalannya, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berinovasi menciptakan produk-produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha," ujar Rianto.

Ia juga menegaskan pentingnya peran strategis Bank Sumut dalam roda perekonomian daerah. Keberadaan bank ini dinilai sangat vital untuk mendorong pembangunan dan memperluas akses keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam arahannya menekankan komitmen bersama seluruh pemegang saham untuk mendorong Bank Sumut naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 2. Target ini dianggap krusial agar bank semakin sehat, kuat, dan mampu bersaing di tengah dinamika industri keuangan.

"Saat ini modal inti Bank Sumut sudah mencapai sekitar Rp5,2 triliun. Masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp800 miliar agar bisa masuk kategori KBMI 2. Untuk itu, para pemegang saham telah menyepakati penyetoran kembali sebagian dividen tahun buku 2025 sebagai tambahan modal di tahun 2026 ini," jelas Gubernur Bobby.

Gubernur juga mengimbau manajemen Bank Sumut untuk terus berinovasi dan memperluas segmen pasar. Diingatkan agar bank tidak hanya berfokus pada sektor APBD dan ASN, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat luas serta dunia usaha secara lebih masif.

Acara yang berlangsung tertib dan lancar ini juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumatera Utara, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sumut, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. RUPS ditutup pada pukul 17.30 Wib, dengan berbagai keputusan strategis untuk kemajuan bank di masa depan. (dre)

PLN UID Sumatera Utara Gelar Pasar Murah Untuk Ringankan Beban Masyarakat

admin — Tue, 07 Apr 2026 10:41:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menghadirkan program Pasar Murah Ramadan bertajuk "Terang Berkah Ramadan 1447 H: Nyalakan Energi Baru untuk Semangat Ramadan Penuh Keberkahan." Melalui program ini, PLN menyediakan 1.200 paket sembako dengan harga terjangkau guna membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan.

Paket sembako yang disediakan terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 kilogram, yang dapat diperoleh masyarakat dengan harga Rp70.000 per paket, jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kegiatan yang dilaksanakan, Kamis (5/3/2026) langsung mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga telah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan paket sembako tersebut.

Salah seorang warga Medan, Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pasar murah yang rutin digelar PLN setiap Ramadan.

"Alhamdulillah saya sudah dua kali ikut pasar murah dari PLN ini, tahun lalu dan tahun ini. Sangat membantu sekali bagi kami untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan. Semoga kegiatan seperti ini terus ada karena benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Yanti.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menjelaskan bahwa program Pasar Murah Ramadan merupakan bagian dari komitmen PLN untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial.

"Melalui kegiatan Pasar Murah Ramadan ini, PLN ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kami berharap paket sembako yang disediakan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan," ujar Mundhakir.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil dari penjualan paket sembako dalam kegiatan ini akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program bantuan Pemasangan Baru dan Penambahan Daya (PBPD) listrik bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang membutuhkan.

Program tersebut menyasar berbagai fasilitas seperti sekolah, pondok pesantren, puskesmas, posyandu, rumah ibadah, panti sosial, hingga rumah warga prasejahtera, sehingga manfaat kegiatan ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, hasil dari Pasar Murah akan kami salurkan kembali dalam bentuk bantuan program PBPD listrik bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih membutuhkan. Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta menjadi nilai tambah bagi masyarakat," tutup Mundhakir.

Melalui kegiatan Terang Berkah Ramadan, PLN UID Sumatera Utara berharap kehadiran PLN tidak hanya dirasakan melalui keandalan pasokan listrik, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang mampu menghadirkan energi kebaikan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama menjalani bulan suci Ramadan. (C04)

Video Viral Pengunjung Bergelimpangan, Polisi Selidiki THM Helen’s Night Market Medan

admin — Tue, 07 Apr 2026 10:27:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co

Video viral yang memperlihatkan sejumlah pengunjung bergelimpangan di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen's Night Market, Jalan Setia Budi, Medan, langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan turun langsung ke lokasi pada Senin (6/4/2026) siang. Dalam prosesnya, polisi turut menggandeng pihak Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Setibanya di lokasi, petugas mencocokkan kondisi tempat dengan video yang beredar di media sosial. Dari hasil pengecekan awal, ditemukan beberapa bekas muntahan yang diduga berkaitan dengan peristiwa dalam video tersebut.

Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan di dalam THM, termasuk meneliti minuman yang mengandung alkohol.
Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut.

"Kami bersama Bea dan Cukai tengah melakukan pendalaman di THM yang videonya viral. Sejumlah ruangan sudah kami periksa, termasuk minuman beralkohol," ujarnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas.
"Penyelidikan masih berlangsung. Jika ada praktik penyalahgunaan narkoba, pasti akan kami tindak tegas," tegasnya.

Hingga saat ini, polisi masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.rel