DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 13:53:00 +0700+0700

Medan –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.

"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.

"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.

"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.

Resimen Hanud 1 Pasgat dan Pia Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Hanud 1 Gelar Baksos Pembangunan Jembatan dan Pembersihan Rumah Ibadah

darma — Tue, 15 Sep 2026 13:21:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Dalam rangka menyambut HUT Korpasgat ke-79, Resimen Hanud 1 Pasgat dan PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Arhanud 1, melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembangunan jembatan/titi jalan dan pembersihan rumah ibadah Gereja HKBP Titi Layang,
Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di HKBP Pos Pelayanan Palmarum Huria Titi Layang Resort Medan 2, Simpang Limun, Jalan Perbatasan VI–VII, Pasar IV, Desa Marindal II, Deli Serdang, tersebut diikuti sekitar 30 personel Resimen Hanud 1 Pasgat.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat Kolonel Pas R.H. Aritonang, S.I.Kom., M.Han., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01 Resimen Hanud 1 Pasgat Ny. Anna R.H. Aritonang, serta para perwira dan pengurus PIA Ardhya Garini Ranting 01 Resimen Hanud 1.

Dalam pelaksanaannya, personel Resimen Hanud 1 Pasgat bersama PIA Ardhya Garini Rantin 01-3 Resimen Hanud 1, bergotong royong melaksanakan pembangunan jembatan/titi jalan serta membersihkan lingkungan dan area rumah ibadah Gereja HKBP Titi Layang.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian Resimen Hanud 1 Pasgat kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan serta kebersamaan antara TNI AU dan masyarakat.

Pembangunan jembatan/titi jalan telah dilaksanakan secara bertahap mulai 9 hingga 11 September 2026, sedangkan kegiatan pembersihan rumah ibadah menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial dalam menyambut HUT Korpasgat ke-79.

Melalui kegiatan tersebut, Resimen Hanud 1 Pasgat berkomitmen untuk terus hadir, membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tugasnya. Bersama Masyarakat, TNI AU Semakin Kuat. Resimen Hanud 1 Pasgat Waspada, Sigap, Tuntas.(W02)

Prajurit Petarung Gelar Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan

darma — Tue, 15 Sep 2026 13:16:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Sebagai simbol dan wujud penghormatan, kesinambungan kepemimpinan, dan penghargaan atas pengabdian selama bertugas,personel Kodim 0201/Medan Jajaran menggelar acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan dari Letkol Arm.Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.M.M kepada Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M. HAN,Senin 14 September 2026, pukul 12.15 WIB bertempat di Lapangan Makodim 0201/Medan Jalan Pengadilan No.8 Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah .

Acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan di ikuti ±150 orang, dihadiri Personil Pamen Kodim 0201/Medan, Personil Pama Kodim Medan, Personil Koramil 0201-01/MP s.d Koramil 0201-16/TM ,ibu Persit Kartika Candra Kirana cabang XI Kodim 0201/Medan,dan Personil PNS Kodim 0201/Medan .

Kegiatan diawali penyambutan Dandim 0201/Medan baru Letkol Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.HAN beserta istri dengan pengalungan bunga didepan pintu gerbang,kemudian Dandim Baru bersama istri menerima Jajar kehormatan di depan Pos Jaga Makodim 0201/Medan.

Setelah menerima Jajar kehormatan ,Letkol Inf Fernando Batubara,bersama istri berjalan menerima kehormatan saklar yakni Tradisi Korps Pedang Pora dilakukan oleh para Perwira Staf serta Danramil Jajaran.

Kemudian Komandan Kodim 0201/Medan beserta ibu menerima Boras Sipir Ni Tondi,dilanjutkan penandatanganan buku tradisi korps personil masuk satuan baru,pernyataan resmi penerimaan personil masuk satuan baru.

Selanjutnya Komandan Kodim 0201/Medan beserta ibu untuk menuju ruang transit makodim 0201 Medan,dan Penyerahan risalah sertijab Dandim 0201/Medan yang lama kepada Dandim yang baru 0201/ Medan. Kemudian peletakan foto Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo SE. MM, dan Pamitan Dandim lama kepada personil Kodim 0201 Medan.

Selanjutnya Laporan Komandan perang pora. Dalam kegiatan terlihat Letkol Arm Delli beserta istri berjalan sembari memberi hormat kepada personel dan kemudian menyalami personel Kodim 0201/Medan, selanjutnya dilaksanakan penyerahan burung merpati kepada Letkol Armed Delli SE. MM dan kepada Ibu Dita Dewi Yudha .Burung merpati dilepas Letkol Arm Delli dan istri.

Kegiatan Acara Tradisi Korps Pedang Pora Penyambutan dan Pelepasan Dandim 0201/Medan merupakan bentuk tradisi militer untuk menyambut Komandan Kodim yang baru sekaligus melepas pejabat yang lama dan Menunjukkan penghargaan kepada pejabat lama atas pengabdiannya dan penghormatan kepada pejabat baru.(W02)

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Seorang Pria dan Sita 4,32 Gram Shabu

admin — Tue, 15 Sep 2026 11:56:00 +0700+0700

Deliserdang- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial ES alias E (39), yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Jumat (11/09/26), sekitar pukul 18.00 WIB, di Desa Sudirejo, Komplek Pasar 2, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan dilakukan setelah personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku.

Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,32 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Helium, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK M.Si menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya

Polresta Deli Serdang juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika serta tidak ragu melaporkan kepada Kepolisian apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitar.

GM PLN Sumut Rizky Mochamad: PLN Dukung Penuh Program Listrik Masuk Desa

admin — Tue, 15 Sep 2026 09:51:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah, khususnya program listrik masuk desa.

Menurut Rizky, kehadiran listrik hingga ke pelosok desa bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

"PLN mendukung penuh program pemerintah untuk menghadirkan listrik ke desa-desa. Listrik memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLN siap mendukung," ujar Rizky Mochamad saat menerima panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Medan, Senin 14 September 2026.

Rizky mengatakan, akses listrik yang memadai akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif. Mulai dari usaha mikro dan kecil, pertanian, hingga aktivitas pendidikan dan sosial.
Karena itu, PLN akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses serta meningkatkan keandalan listrik di Sumatera Utara.

"Kalau listrik masuk desa, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif. Peluang usaha juga semakin terbuka. Ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky juga menyambut baik pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

"Harapan kita, sinergi dan kolaborasi seperti ini terus diperkuat. Bersama-sama kita bisa mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," pungkasnya.red

Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset, Sinkronisasi Data Pertanahan dengan BPN

admin — Tue, 15 Sep 2026 09:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya pengamanan dan penertiban aset milik pemerintah. Saat ini *sebanyak 200 berkas aset* telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk diproses sertifikasinya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat menerima kunjungan BPN Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (14/9/2026).

Zakiyuddin mengatakan, sertifikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari potensi persoalan di kemudian hari, termasuk sengketa maupun penguasaan fisik oleh pihak lain. Karena itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi aset secara bertahap hingga seluruh aset yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan.

Ia juga meminta agar proses terhadap 200 aset yang telah diserahkan kepada BPN dapat dipantau secara berkala, khususnya terkait tahapan pengukuran dan kelengkapan dokumen.

Menurutnya, apabila terdapat aset yang sudah diukur namun masih memiliki kekurangan administrasi, maka perlu segera dikelompokkan dan dilengkapi agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat. Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) M. Agha Novrian dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri menyampaikan BPN siap mendukung percepatan sertifikasi aset milik Pemko Medan. Selain itu, BPN dan Pemko Medan juga akan melakukan sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), sehingga tersedia satu basis data pertanahan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah bidang tanah di Kota Medan, baik yang sudah maupun belum bersertifikat.

Reza menjelaskan, BPN Kota Medan juga telah melakukan inventarisasi melalui pemotretan udara terhadap wilayah Kota Medan seluas kurang lebih 28.000 hektare. Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemko Medan, termasuk apabila ditemukan perbedaan antara luas hasil pengukuran dengan luas yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk melakukan penyesuaian dan penertiban administrasi aset.

Selain sertifikasi aset Pemko Medan, BPN juga mendorong percepatan layanan pertanahan melalui program Peralihan Terintegrasi atau Perintis yang akan diluncurkan pada 24 September mendatang. Program tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan proses peralihan hak, mulai dari pengecekan, pembuatan akta, validasi BPHTB hingga penyelesaian sertifikat dalam waktu paling lama 10 hari. Melalui sinergi tersebut, Pemko Medan dan BPN berharap pengamanan aset daerah semakin optimal sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah. Rel

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Keuangan Negara

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga keuangan negara dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Menkeu dalam konferensi pers pascapelantikan di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, pada Senin (14/09).

Menkeu menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan kepadanya untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan amanah tersebut, menjaga keuangan negara menjadi tugas utama yang akan diembannya.

"Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan, manfaat APBN bagi masyarakat dan perekonomian diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pelaksanaan tugas masing-masing dan bersama-sama menjaga kredibilitas institusi.

"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Menkeu.

Menkeu mulai memimpin Kementerian Keuangan pada sore hari ini dengan melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara untuk mendukung perekonomian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rel

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Anggota Komisi 4 DPRD Medan El Barino Shah SH MH minta Aparat Penegak Hukum (APH) dalami dugaan jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Tuang (Perkimcikataru) Kota Medan yang sedang berlangsung saat ini. APH diminta fokus merespon karena sudah meresahkan masyarakat.

Hal itu dicetuskan El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konter part Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution. Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.

Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru. "Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH," ujarnya.

Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.

"Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel," cetus El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.

Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. "Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar," tepisnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikordinasikan. "Tidak ada arahan terkait itu," paparnya. (Rel)

Peringati Maulid Nabi; Forum Minang Sati Sampaikan Aspirasi Kolaborasi dengan Pemko Medan*

admin — Tue, 15 Sep 2026 08:37:00 +0700+0700

MEDAN | Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar Forum Minang Sati di Jalan Datuk Kabu, Pasar III Tembung, Senin (14/9/2026) malam, menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Minang perantauan kepada Pemerintah Kota Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Erfin Fahrurrozi, S.STP., M.Si., yang mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Kehadirannya disambut keluarga besar Forum Minang Sati bersama sejumlah organisasi puak dan kenagarian masyarakat Minang di Medan dan sekitarnya, di antaranya PKDP, VII Koto, Batu Gadang, Kawan Salapau (KSL), kelompok Ninik Mamak, serta organisasi Minang lainnya.

Turut hadir pengurus Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara, Pemuda Pancasila Kecamatan Percut Sei Tuan, Partai Hanura Deli Serdang, Partai Gerakan Rakyat Kota Medan, serta sejumlah undangan.

Acara dipandu Junaidi Manday dan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh qoriah. Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat hingga memasuki sesi penyampaian sambutan dan aspirasi.

Ketua Umum Forum Minang Sati, Mardanus Jambak, SH, mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi sarana memperkuat silaturahmi, tetapi juga momentum membangun kembali komunikasi dengan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Menurut Mardanus, masyarakat Minang di perantauan, yang banyak bergerak di sektor ekonomi dan UMKM, berharap mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan Pemko Medan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyebut Forum Minang Sati bersama masyarakat Mandailing yang tergabung dalam Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara memiliki rekam jejak dalam mendukung pasangan Rico-Zaki pada Pilkada Medan 2024.

Karena itu, Mardanus berharap komunikasi politik yang pernah terjalin dapat dilanjutkan dalam bentuk hubungan dan kerja sama yang lebih konkret.

"Forum Minang Sati siap berkolaborasi dan mendukung setiap program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Kami berharap diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan Pak Wali Kota Medan dan diberikan peluang untuk menggarap kegiatan serta kerja sama yang dipercayakan kepada kami," ujar Mardanus.

Aspirasi serupa disampaikan Kobul Siregar, S.Pd., MM, mewakili Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara. Ia mengatakan kolaborasi kedua organisasi dalam Pilkada Medan 2024 turut berkontribusi memenangkan pasangan Rico-Zaki.

Namun, menurut Kobul, hingga kini belum terdapat peran maupun bentuk kerja sama yang diberikan kepada kedua organisasi tersebut.

"Kami berharap ke depan Forum Minang Sati dan Sopogodang Tabagsel juga diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan menyampaikan apa yang kami harapkan kepada Bapak Wali Kota Medan," katanya.

Sementara itu, dalam sambutan yang dibacakan Erfin Fahrurrozi, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi tersebut.

Rico menilai Maulid Nabi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan semangat badunsanak, persaudaraan dan kekeluargaan yang menjadi bagian dari nilai budaya Minang.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun Kota Medan yang maju dan harmonis.

"Mari kita bangun Medan dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan rasa memiliki. Saya mengajak Forum Minang Sati terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Medan dalam menjaga persatuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan," ujar Rico dalam sambutannya.

Usai membacakan sambutan Wali Kota, Erfin Fahrurrozi secara pribadi menyatakan akan meneruskan langsung seluruh pesan dan aspirasi yang disampaikan pimpinan Forum Minang Sati dan Sopogodang Tabagsel Sumatera Utara kepada Rico Waas.

Pernyataan itu menjadi respons atas harapan kedua organisasi untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan Pemko Medan.

Selain tausiah, kegiatan juga dirangkai dengan Gerakan Amal Sholeh (GAS). Dari para undangan berhasil terkumpul dana sebesar Rp36.400.000 yang direncanakan untuk pembangunan Aula Forum Minang Sati.

Aula tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Kegiatan ditutup dengan tausiah yang disampaikan Al Ustadz M. Ali Hasibuan, S.Ag., MA. Ia mengajak keluarga besar Forum Minang Sati dan seluruh undangan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan beribadah, bermasyarakat dan bersosial.

"Semoga seluruh kegiatan Forum Minang Sati di bawah kepemimpinan abangda Mardanus Jambak beserta jajarannya berjalan lancar, mendapat perlindungan dan berkah dari Allah SWT, serta memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pengurus, anggota dan masyarakat," tutupnya.

Ratusan Miliar dalam 20 Koper: KPK Harus Bongkar Ke Mana Uang HGB Bogor Mengalir

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:56:00 +0700+0700

JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.

Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.

Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?

Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.

Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.

Sebab, pengurusan HGB bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan atas tanah, nilai ekonomi yang sangat besar, kepastian investasi, dan potensi keuntungan bisnis yang nilainya bisa berlipat jauh dibandingkan biaya resmi pengurusan.

Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.

Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.

Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis

Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.

Ada pejabat ATR/BPN, ada pihak swasta, ada politisi, bahkan ada mantan kepala daerah. KPK juga menyebut pihak terkait perusahaan Summarecon turut diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.

Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.

Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.

Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.

KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"

Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.

Dalam kasus sebesar ini, KPK dituntut bekerja lebih jauh.

Telusuri aliran uangnya.

Dari rekening mana uang bergerak?

Siapa yang menginstruksikan?

Siapa yang menyiapkan?

Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?

Apakah ada komunikasi sebelum transaksi?

Apakah ada pertemuan khusus?

Dan yang paling penting:

Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?

KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.

Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.

Dari HGB ke Dugaan Jaringan Kekuasaan

Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.

Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.

Publik membutuhkan peta perkara:

siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.

OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.

Tetapi pemberantasan korupsi baru benar-benar selesai jika KPK berhasil membongkar sistem yang memungkinkan transaksi itu terjadi.

Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:

"Siapa yang ditangkap KPK?"

Melainkan:

"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?".red

IndexPolitica : Purbaya Dinilai Terlalu “Purbaya” daripada Menjadi Menteri Keuangan

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:51:00 +0700+0700

JAKARTA — Peneliti IndexPolitica, Denny Charter, menyampaikan analisisnya mengenai pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Denny menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan analisis dan pendapat pribadi berdasarkan pembacaan terhadap dinamika politik dan kebijakan pemerintah, bukan informasi resmi mengenai alasan Presiden memberhentikan Purbaya.

Menurut Denny, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Purbaya diberhentikan karena gagal mengelola ekonomi atau APBN. Justru, dalam pandangannya, persoalan yang lebih mungkin adalah soal alignment antara karakter Menteri Keuangan dengan arah dan kebutuhan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dalam analisis saya, Purbaya pada akhirnya lebih 'Purbaya' daripada menjadi Menteri Keuangan Presiden Prabowo. Purbaya memiliki karakter sebagai teknokrat yang kuat, komunikatif, berani menyampaikan pandangan dan memiliki identitas kebijakan sendiri. Itu adalah kelebihan, tetapi sekaligus dapat menjadi persoalan ketika seorang Menteri Keuangan harus berada dalam satu garis kebijakan dengan Presiden," ujar Denny.

Menurut Denny, Menteri Keuangan bukan hanya seorang ekonom, tetapi juga bagian dari kabinet yang harus menjaga konsistensi kebijakan pemerintah, kredibilitas APBN, komunikasi publik, serta sinkronisasi dengan Presiden dan Bank Indonesia.

Denny menilai, penunjukan Suahasil Nazara yang merupakan orang dalam Kementerian Keuangan dapat dibaca sebagai indikasi adanya upaya konsolidasi institusional dan penguatan kendali atas arah fiskal, meskipun hal tersebut tetap merupakan interpretasi dan bukan alasan resmi yang disampaikan Presiden.

Di sisi lain, Denny melihat keputusan tersebut memiliki risiko terhadap kepercayaan publik. Purbaya merupakan salah satu figur menteri yang memiliki tingkat popularitas dan persepsi kinerja tinggi.

"Dalam pandangan saya, persoalan terbesar bagi pemerintah bukan hanya kehilangan Purbaya, tetapi munculnya pertanyaan publik mengapa seorang menteri yang dinilai berkinerja baik dan populer justru diberhentikan. Jika tidak dijelaskan dengan baik, ruang spekulasi akan semakin besar," katanya.

Denny menilai pergantian ini pada akhirnya merupakan taruhan politik Prabowo. Jika Suahasil mampu menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, keputusan tersebut dapat dipandang sebagai langkah strategis. Namun jika tidak menghasilkan perbaikan yang nyata, pemecatan Purbaya berpotensi menjadi beban bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.rel

PINTU DIPERCEPAT, PENGAWASAN DIPERKETAT

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:49:00 +0700+0700

PINTU DIPERCEPAT, PENGAWASAN DIPERKETAT

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh tiga kementerian pada 9 September 2026 menandai perubahan penting dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sepakat mengintegrasikan tiga sistem: Online Single Submission (OSS), SIAPkerja, dan All Indonesia.

Sebelumnya, ketiga sistem berjalan pada jalurnya masing-masing. Kini, semuanya disambungkan menjadi satu rangkaian pelayanan untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian kepada investor, sekaligus memperkuat pengawasan TKA.

OSS menjadi pintu masuk tunggal bagi pelaku usaha. Permohonan penggunaan TKA diteruskan ke SIAPkerja untuk pemeriksaan dan penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Setelah persyaratan ketenagakerjaan terpenuhi, proses dilanjutkan melalui All Indonesia untuk verifikasi serta penerbitan visa dan izin tinggal sesuai ketentuan.

Dengan pola ini, pemohon tidak lagi berulang kali berpindah pintu. Sistem pemerintahlah yang berkomunikasi dan mempertukarkan data.

Pemerintah menargetkan seluruh proses selesai maksimal lima hari kerja. Bagi dunia usaha, kepastian waktu tersebut sangat penting. Ia memengaruhi jadwal proyek, biaya investasi, mobilisasi tenaga ahli, dan perencanaan produksi.

Prosedur yang terintegrasi juga dapat mengurangi pertemuan langsung, mempersempit ruang percaloan, serta menekan pungutan di luar ketentuan.

Namun, dari sisi Imigrasi, integrasi ini tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda percepatan pelayanan.

Imigrasi bukan sekadar penerbit visa dan izin tinggal. Imigrasi adalah penjaga pintu negara. Setiap kemudahan masuk harus diimbangi dengan kemampuan mengawasi yang lebih kuat.

Semakin cepat pintu dibuka, semakin cermat negara harus mengenali siapa yang masuk.

Setiap TKA membawa data penting: identitas, kewarganegaraan, keahlian, riwayat perjalanan, perusahaan penjamin, jabatan, lokasi kerja, dan masa kontrak. Data tersebut harus tersambung sejak permohonan diajukan sampai TKA meninggalkan Indonesia.

Data RPTKA harus sesuai dengan visa dan izin tinggal. Jabatan yang disetujui harus sama dengan pekerjaan yang dijalankan. Lokasi kerja harus cocok dengan dokumen. Perusahaan penjamin pun harus benar-benar beroperasi dan bertanggung jawab.

Sistem juga perlu memberikan peringatan ketika izin tinggal hampir berakhir, TKA berpindah perusahaan, bekerja di lokasi lain, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin.

All Indonesia karena itu tidak boleh berhenti sebagai loket digital. Sistem ini harus menjadi bagian dari pengawasan keimigrasian berbasis data dan analisis risiko.

TKA dengan dokumen lengkap, perusahaan kredibel, dan riwayat bersih dapat dilayani dengan cepat. Sebaliknya, permohonan dengan data tidak konsisten, sponsor bermasalah, atau rekam jejak pelanggaran harus diperiksa lebih mendalam.

Prinsipnya jelas: yang patuh dipermudah, yang berisiko diperiksa, dan yang melanggar ditindak.

Mekanisme fiktif positif juga harus diterapkan secara hati-hati. Persetujuan otomatis ketika batas waktu terlampaui memang dapat mendisiplinkan birokrasi. Namun, mekanisme itu tidak boleh melemahkan pemeriksaan substantif keimigrasian.

Identitas, keabsahan dokumen, daftar pencegahan dan penangkalan, rekam jejak pelanggaran, serta pertimbangan keamanan tetap harus diverifikasi.

Kecepatan adalah ukuran kualitas pelayanan. Namun, keselamatan dan kedaulatan negara tidak boleh diserahkan kepada hitungan waktu semata.

Integrasi perizinan juga bukan berarti membuka jalan bagi pekerja asing tidak terampil. Setiap perusahaan yang menggunakan TKA tetap wajib memiliki RPTKA. TKA harus bekerja sesuai jabatan dan keahlian yang disetujui.

Kehadiran mereka juga harus disertai alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.

Investasi yang baik bukan hanya membawa modal. Investasi harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kemampuan manusia Indonesia.

Pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga ahli berdasarkan sektor dan daerah, kemudian menyandingkannya dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Jika kompetensi yang dibutuhkan belum tersedia, negara harus menyiapkannya melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja.

Jangan sampai ketidaksiapan SDM nasional terus dijadikan alasan untuk mendatangkan TKA pada pekerjaan yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

TKA harus menjadi jembatan kompetensi, bukan pengganti permanen pekerja lokal.

Pengawasan pun tidak cukup dilakukan di belakang meja. Integrasi data digital harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan unsur terkait.

Keberhasilan integrasi OSS, SIAPkerja, dan All Indonesia jangan hanya dihitung dari cepatnya izin diterbitkan. Ukur pula penyalahgunaan izin yang berhasil dicegah, perusahaan penjamin yang semakin tertib, pelanggaran yang ditemukan, serta pekerja Indonesia yang memperoleh alih keahlian.

Integrasi tiga sistem ini merupakan langkah maju menuju birokrasi yang lebih sederhana, transparan, dan dapat ditelusuri. Pelaku usaha memperoleh kepastian. Pemerintah mendapatkan data yang lebih utuh. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa kemudahan investasi tidak mengorbankan kesempatan kerja dan keamanan negara.

Satu pintu pelayanan bukan berarti pintu tanpa penjaga.

Ketika pelayanan dipercepat, pengawasan harus diperketat. Di situlah Imigrasi menjalankan dua wajah pengabdiannya: ramah melayani yang patuh dan tegas menghadapi mereka yang menyalahgunakan kemudahan negara.rel

PLN UID Sumut-MKI Perkuat Sinergi Transisi Energi Lewat Green Energy Golf Tournament

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:01:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi energi bersih dan membangun ekosistem energi hijau di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, saat menerima panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Kesawan, Medan, Senin (14/9/2026).

Rizky mengatakan, sektor ketenagalistrikan saat ini terus bergerak menuju sistem energi yang semakin andal, efisien, modern dan berkelanjutan. Karena itu, percepatan transisi menuju energi bersih tidak bisa hanya dilakukan PLN.

"Transisi menuju energi bersih tentu tidak dapat dijalankan oleh PLN sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, investor, dan seluruh mitra strategis untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan serta membangun ekosistem energi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rizky.

Menurutnya, pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumut ke-2 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga dapat menjadi momentum memperkuat jejaring dan kolaborasi antar-insan ketenagalistrikan.
"Green Energy Golf Tournament MKI Sumut ke-2 hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah turnamen olahraga, tetapi juga sebagai forum strategis untuk membangun kepercayaan, memperluas jejaring, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau," katanya.

Rizky menegaskan, PLN UID Sumatera Utara siap mendukung berbagai langkah kolaboratif yang sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan daerah.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses serta menjadi agenda yang semakin mempererat sinergi seluruh insan dan pemangku kepentingan ketenagalistrikan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky didampingi SRM Niaga dan Manajemen Pelanggan UID Sumut Maman Sulaiman, SRM Distribusi UID Sumut Dicky Hiwardi, Manager Komunikasi dan TJSL UID Sumut Darma Saputra, serta Manager Aset Properti dan Umum UID Sumut Surya Syahputra Sitepu.

MKI Sumut Siapkan Turnamen Golf dan FGD Akademisi

Sementara itu, Sekretaris MKI Sumatera Utara, Ahmad Iskandar, S.T., yang hadir mewakili Ketua MKI Sumut Assoc. Prof. Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., menyampaikan salam dari Datuk Isa yang berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut.
Iskandar menyebutkan, MKI Sumut pada prinsipnya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumut ke-2 Tahun 2026.

"Pada prinsipnya MKI Sumut siap berkolaborasi untuk sukses acara turnamen ini," kata Iskandar.
Iskandar hadir didampingi Bendahara MKI Sumut Assoc. Prof. Dr. Rahima Purba, S.E., dan JE Melky Purba dari GEG MKI Sumut dan panitia lainnya.

GEG Tournament MKI Sumut ke-2 Tahun 2026 sendiri direncanakan berlangsung pada 8 November 2026 di Graha Metropolitan Golf Course.

Menariknya, rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada turnamen golf. Sehari sebelumnya, yakni 7 November 2026, MKI Sumatera Utara juga menyiapkan agenda Seminar/Focus Group Discussion (FGD) Akademisi.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang bertukar gagasan mengenai perkembangan sektor ketenagalistrikan dan energi bersih di Sumatera Utara.

Pertemuan panitia GEG MKI Sumut dengan jajaran PLN UID Sumut berlangsung santai dan penuh kehangatan. Silaturahmi tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian cendera mata dan foto bersama.
(Red)

Tim Tabur Intel Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan

admin — Mon, 14 Sep 2026 23:28:00 +0700+0700

Medan, Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil mengamankan seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana, atas nama Julita Hasby Nasution alias Kultom bin Hobby Nasution, dalam perkara tindak pidana kehutanan secara tidak sah yaitu melakukan pertambangan di kawasan hutan.

Pengamanan terhadap terpidana dilaksanakan Senin (14/9/2026) sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakannya di kawasan Jalan Sukapura, Kelurhan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

"Pada saat diamankan, keluarga dari terpidana sempat melakukan perlawanan, dan terpidana akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri W. Banjarnahor SH, MH, Senin (14/9/2026).

Menurut Jupri W Banjarnahor, keberhasilan pengamanan DPO tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pengamanan terhadap DPO ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Kami terus melakukan koordinasi dan upaya pencarian terhadap para buronan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Kasi Intelijen Kejari Madina.

Sebelumnya, terpidana telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana kehutanan yaitu melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan, yaitu DPO ini melakukan penggalian di sungai Lolo menggunakan alat berat, yang kemudian tanah hasil galian didulang untuk mendapatkan emas yang mana lokasi terpidana melakukan penggalian tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT), demikian dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusanya

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1205K/Pid.Sus-LH/2025, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan, dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah."

"Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terpidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," paparnya.

Terhadap DPO, lanjut Kasi Intel sudah lama dilakukan pemantauan, dan telah mempelajari pergerakan daripada DPO, selanjutnya berkordinasi dengan Intelijen Kejati Sumut, hingga mendeteksi keberadaan DPO di Medan dan langsung melakukan pengamanan.

Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Kasi Intelijen Kejari Madina menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta bidang terkait guna memastikan proses administrasi dan pelaksanaan eksekusi oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terhadap terpidana berjalan sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Gilbeth Sitindaon, SH, MH, dengan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan," tandasnya.

Lebih lanjut Kasi Intel Kejari Madina menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Kepada DPO yang masih bersembunyi agar segera menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang berlaku.

BDR Siswa Kota Solok Diperpanjang hingga 16 September.

admin — Mon, 14 Sep 2026 21:41:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap, Pemerintah Kota Solok mengambil kebijakan dengan memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah (BDR), yang berlaku selama tiga hari, mulai Senin (14/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Lusya Adelina, menjelaskan perpanjangan BDR dilakukan karena kondisi kualitas udara belum memungkinkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.Kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap.

Siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/ MA tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pola BDR selama 14 hingga 16 September 2026.

Dan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan belajar mengajar kembali diliburkan pada periode yang sama. Siswa PAUD dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran pada Kamis (17/9/2026), dengan tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara.

Dikatakan Lusya , keputusan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi dampak kabut asap terhadap kesehatan siswa. Dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Pemerintah daerah memilih memperpanjang pembelajaran dari rumah sebagai langkah pencegahan terhadap potensi dampak kabut asap bagi kesehatan siswa.

Diungkapkan , Lusya Adelina, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai siswa yang mengalami sesak napas maupun gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.

Perpanjangan BDR ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan sejak 10 September 2026. Sebelumnya, siswa jenjang SD hingga SMA dan sederajat mengikuti pembelajaran dari rumah, sementara siswa PAUD diliburkan selama tiga hari.Selama pelaksanaan BDR, pihak sekolah tetap diminta memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dengan melakukan koordinasi bersama orang tua atau wali siswa.

Mengenai hal ini, Pemerintah Kota Solok akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan mengevaluasi kebijakan pembelajaran sesuai kondisi di lapangan. Apabila kualitas udara telah membaik dan dinilai memungkinkan, pembelajaran tatap muka dijadwalkan kembali dimulai pada Kamis (17/9/2026), pungkasnya (YOSE)

TP-PKK Kota Solok Menggelar Lomba Ekspose Koordinator Kelompok Dasawisma Tingkat Kota Solok Tahun 2026.

admin — Mon, 14 Sep 2026 21:40:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Senin (14/9) di Aula Kantor TP-PKK Kota Solok, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok menggelar Lomba Ekspose Koordinator Kelompok Dasawisma Tingkat Kota Solok Tahun 2026 diikuti 13 kelurahan sebagai bagian dari rangkaian penilaian Gerakan PKK dan Dasawisma.

Kepala DPMDPPKB Delfianto, mewakili Ketua TP-PKK Kota Solok, membuka kegiatan tersebut. Dan menegaskan, kader PKK dan Dasawisma memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan keluarga di tengah masyarakat.

Dijelaskan, lomba ekspose menjadi tahap awal rangkaian penilaian Gerakan PKK dan Dasawisma Tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan implementasi 10 Program Pokok PKK di masing-masing kelurahan.

Delfianto, mengatakan penilaian tidak semata-mata berfokus pada kelengkapan administrasi dan kemampuan peserta memaparkan materi. Pelaksanaan program di lapangan, inovasi kader, partisipasi masyarakat, serta dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi aspek penting dalam penilaian.

Dan mengingatkan peserta untuk mengikuti lomba dengan percaya diri dan menjunjung kejujuran. Setiap data dan fakta yang disampaikan dalam ekspose harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Serta mengingatkan jangan sampai data yang disampaikan hanya untuk mengejar juara. Sampaikan sesuai kondisi yang sebenarnya, karena yang terpenting adalah keberhasilan program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Delfianto meminta kepada tim penilai, agar proses penilaian dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penilaian yang kredibel diharapkan menghasilkan koordinator Dasawisma terbaik untuk mewakili Kota Solok pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Diungkapkannya, setelah ekspose dari 13 kelurahan ini, akan disaring enam besar untuk mengikuti peninjauan lapangan pada September ini. Juara pertama nantinya akan mewakili Kota Solok pada lomba tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun depan. (YOSE).

SK Golkar Sumut Akhirnya Terbit, Andar Amin Resmi Pimpin Untuk Periode 2025–2030*

admin — Mon, 14 Sep 2026 21:05:00 +0700+0700

Medan —DPP Partai Golkar akhirnya menerbitkan SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera UTARA periode 2025–2030.

Dalam SK tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua, Viktor Silaen, SE., MM sebagai Sekretaris, dan Mula Rotua Siregar sebagai Bendahara.

"Benar, SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut sudah keluar," kata Yasyir Ridho Loebis saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Terbitnya SK ini mengakhiri penantian panjang setelah Musda XI Golkar Sumut yang digelar Februari 2026. Dalam Musda tersebut, Andar Amin ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan pencalonan.

Sebelumnya, puluhan DPD Golkar kabupaten/kota telah menyatakan dukungan kepada Andar.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi DPP Partai Golkar mengenai alasan SK tersebut baru terbit sekitar tujuh bulan setelah Musda. Karena itu, berbagai dugaan mengenai dinamika internal maupun persoalan administrasi belum dapat dipastikan sebagai penyebab.

Sementara Yasyir Ridho memastikan dirinya tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru.

"Gak jadi apa-apa. Tugasku sudah selesai menyukseskan Musda Partai Golkar sampai SK terbit sesuai arahan sahabat saya Doli Kurnia Tanjung," ujarnya.

Dengan terbitnya SK, Andar Amin kini memasuki babak baru untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.

Tak Mau Ada Kendala Saat Bertugas, Kapolres Tapsel Pastikan Armada Polisi Siap Operasional

admin — Mon, 14 Sep 2026 19:56:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. turun langsung memeriksa kesiapan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang digunakan jajaran Polres Tapanuli Selatan, Senin (14/9/2026) siang.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan operasional kepolisian berada dalam kondisi layak dan siap digunakan dalam mendukung berbagai kegiatan personel di lapangan.

Menurut Anton, kendaraan dinas memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas anggota, terutama ketika polisi harus bergerak cepat memberikan pelayanan maupun merespons kebutuhan masyarakat.

"Kendaraan dinas merupakan salah satu sarana utama personel dalam melaksanakan tugas, sehingga harus dipastikan selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Anton.

Ia menyebut kesiapan armada tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik kendaraan. Lebih dari itu, kendaraan operasional menjadi bagian dari kesiapan institusi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut dinilai penting mengingat wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki cakupan geografis yang luas. Kondisi itu membuat mobilitas personel menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan kendaraan yang siap digunakan, personel diharapkan dapat menjangkau wilayah tugas dengan lebih cepat, baik untuk kegiatan pelayanan masyarakat, pengamanan, patroli maupun penanganan berbagai situasi yang membutuhkan kehadiran polisi.

"Dengan kondisi kendaraan yang siap, personel dapat lebih cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan, baik dalam kegiatan pelayanan, pengamanan, maupun tugas kepolisian lainnya," ujarnya.

Selain mengecek kesiapan armada, Anton juga mengingatkan seluruh personel untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kendaraan dinas yang digunakan sehari-hari.

Ia menegaskan kendaraan operasional merupakan aset negara yang harus dijaga, dirawat dan digunakan sesuai kebutuhan kedinasan.

Kapolres juga meminta personel tidak mengabaikan perawatan rutin kendaraan. Menurutnya, kondisi kendaraan yang terawat akan mendukung kelancaran tugas sekaligus meminimalkan kendala teknis ketika anggota berada di lapangan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh personel untuk menggunakan dan merawat kendaraan dinas dengan baik, karena sarana ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Tapanuli Selatan," tegas Anton.

Pengecekan kendaraan dinas tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Tapanuli Selatan memastikan kesiapan sumber daya pendukung kepolisian. Dengan armada yang terawat dan siap operasional, personel diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih cepat, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.zal

Kapolres Tapsel Hadiri Maulid Nabi 1448 H, Tekankan Pentingnya Kebersamaan Jaga Kamtibmas: Persaudaraan Jadi Kekuatan Daerah

admin — Mon, 14 Sep 2026 19:55:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Syahrun Nur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (14/9/2026) pagi, turut dihadiri Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M.

Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polres Tapanuli Selatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang semakin dekat antara Polri dan masyarakat.

Maulid Nabi sendiri memiliki arti penting bagi masyarakat Tapanuli Selatan yang dikenal kuat dalam memegang nilai agama, adat, dan budaya. Selain menjadi sarana untuk mengenang keteladanan Nabi Muhammad SAW, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan.

AKBP Anton Santoso mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Maulid Nabi relevan dengan upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

"Tapsel ini memiliki masyarakat yang kuat dengan nilai agama dan budaya. Melalui kegiatan seperti Maulid Nabi ini, kita terus memperkuat hubungan silaturahmi dan kebersamaan yang sudah menjadi karakter masyarakat Tapsel," ujar Anton Santoso seusai mengikuti kegiatan.

Menurutnya, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tidak semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian.

Kondusivitas daerah, kata dia, akan lebih mudah diwujudkan apabila seluruh unsur memiliki komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.

"Kamtibmas akan semakin kuat ketika Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat berjalan bersama," katanya.

Ia menilai keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Pesan-pesan keagamaan dan nilai persaudaraan yang disampaikan dalam berbagai kegiatan keumatan dinilai dapat menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Karena itu, Polres Tapanuli Selatan terus mendorong terbangunnya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya membantu menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton Santoso juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang selama ini ikut menjaga keamanan dan persaudaraan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kondisi daerah yang aman tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat yang turut menjaga ketertiban serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan kebersamaan.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat Tapsel yang terus menjaga persaudaraan dan suasana yang aman. Sinergitas seperti inilah yang menjadi kekuatan kita dalam membangun daerah," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis di Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

admin — Mon, 14 Sep 2026 19:44:00 +0700+0700

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Perubahan paling krusial dalam perombakan kali ini terjadi pada pos bendahara negara, di mana Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Digantikan Suahasil Nazara.

Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Purbaya yang genap berjalan selama satu tahun, sejak ia pertama kali ditunjuk untuk menggantikan ekonom senior Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan Dolar SAL Pemicu Kontroversi
Sepanjang satu tahun menahkodai Kementerian Keuangan, kepemimpinan Purbaya kerap diwarnai dinamika dan perdebatan hangat. Salah satu langkahnya yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan memindahkan serta menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke jajaran bank Badan Usaha Milik Negara (Himbara).

Kebijakan injeksi likuiditas tersebut sempat memicu pro-kontra di kalangan ekonom dan pelaku pasar modal terkait efektivitasnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap stabilitas moneter nasional.

Profil dan Latar Belakang Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya dikenal memiliki rekam jejak akademis yang terbilang unik untuk seorang pengelola fiskal negara. Ia berlatar belakang teknik sebelum akhirnya mendalami disiplin ilmu ekonomi tingkat lanjut:

Pendidikan Tinggi: Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor (PhD) Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Rekam Jejak Karier:

Ketua Dewan Komisioner LPS: Memimpin Lembaga Penjamin Simpanan sebelum masuk ke jajaran kabinet.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (2018–2020): Bertugas di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Maritim (2016–2018): Menjadi penasihat kebijakan ekonomi nasional.

Keputusan Presiden Prabowo melakukan perombakan di tubuh Kemenkeu ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi kepastian kebijakan fiskal serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional ke depan. (*)