Gali Emas Pakai Alat Berat di Kawasan Hutan, DPO Tambang Emas Akhirnya Ditangkap Tim Tabur Kejati Sumut dan Kejari Madina

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:26:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pelarian Julita Hasby Nasution alias Kultom bin Hobby Nasution, terpidana perkara tindak pidana kehutanan, akhirnya berakhir di Kota Medan.

Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil mengamankan Julita yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Terpidana diamankan pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Sukapura, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah tim intelijen melakukan pemantauan terhadap pergerakan terpidana dan mendapatkan informasi mengenai keberadaannya di Medan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri W. Banjarnahor, mengatakan proses pengamanan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga terpidana.

"Pada saat diamankan, keluarga dari terpidana sempat melakukan perlawanan. Namun, terpidana akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi," ujar Jupri, Senin (14/9/2026).

Julita sebelumnya menjadi buronan setelah dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana kehutanan terkait aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

Dalam perkara tersebut, aktivitas pertambangan dilakukan dengan cara menggali kawasan Sungai Lolo menggunakan alat berat. Material hasil galian kemudian didulang untuk mendapatkan emas.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, lokasi penggalian tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Perkara tersebut kemudian bergulir hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1205K/Pid.Sus-LH/2025, Julita dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp10 juta.

Jupri menjelaskan, keberadaan Julita telah dipantau oleh tim intelijen Kejari Mandailing Natal dalam waktu yang cukup lama.

Tim kemudian mempelajari pola pergerakan terpidana hingga memperoleh informasi mengenai lokasi keberadaannya di Kota Medan.

Informasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Tim Intelijen Kejati Sumut. Setelah keberadaan terpidana dipastikan, tim bergerak melakukan pengamanan di lokasi.

"Pengamanan terhadap DPO ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan," kata Jupri.

Menurutnya, koordinasi antarsatuan intelijen menjadi bagian penting dalam proses pencarian dan pengamanan buronan yang masih berusaha menghindari pelaksanaan putusan pengadilan.

"Kami terus melakukan koordinasi dan upaya pencarian terhadap para buronan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Setelah diamankan, Julita dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani proses administrasi sebelum selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Proses eksekusi terhadap terpidana dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Mandailing Natal, Gilbeth Sitindaon, SH, MH.

Terpidana kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Jupri menegaskan, Kejari Mandailing Natal akan terus berkoordinasi dengan Kejati Sumut dan bidang terkait agar seluruh proses eksekusi berjalan sesuai dengan putusan pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan para terpidana yang masih masuk dalam daftar pencarian agar tidak terus menghindari proses hukum.

"Tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Kepada DPO yang masih bersembunyi agar segera menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang berlaku," tegasnya.zal

Perkuat Sinergi Media Siber dan Dunia Pendidikan, Kasek SMPN 8 Padangsidimpuan Terima Silaturahmi JMSI Tabagsel

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:25:00 +0700+0700

P.Sidimpuan | Sumut24.co

Hari ini, Senin (14/9/2026) pagi sekira pukul 09.30 WIB, Ketua Jaringan Media Siber (JMSI) Tabagsel Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rijal diwakili Kabid Humas Bahri Siregar melakukan kunjungan silaturahmi bersama keluarga besar SMPN 8 Kota Padangsidimpuan.

Kunjungan tersebut, disambut hangat Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Padangsidimpuan, Armila Sari Lubis, S.Pd.i di ruang kerjanya, dan berbincang-bincang terkait peran media siber dalam dunia pendidikan di Kota Padangsidimpuan terkhusus SMPN 8 Padangsidimpuan agar terus ditingkatkan.

Hubungan komunikasi dan silaturrahim yang sempat terputus pada saat bencana banjir di Kota Padangsidimpuan 2025 lalu, akhirnya kini terjalin kembali dengan semangat kebersamaan.

"Beberapa waktu lalu, saya melakukan tugas jurnalistik di lokasi banjir di Desa Huta Lombang, dan berketepatan Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 8 dan jajarannya serta siswa-siswi mendatangi lokasi untuk menyerahkan bantuan sosial kepada warga dan orangtua peserta didik yang terdampak bencana banjir," ujar Bahri.

Di momen tersebut, kegiatan penyaluran bantuan SMPN 8 saya abadikan di satu karya jurnalistik dan mendapat respon baik dari Kepala Desa Huta Lombang, Hilman Bandaharo dan masyarakat sekitar.

Usai kegiatan tersebut, ia dan keluarga besar SMPN 8 Padangsidimpuan tidak pernah bersua lagi hingga akhirnya Allah SWT memberikan kami waktu untuk kembali menjalin silaturahmi.

"Banyak hal yang kami perbincangankan dengan Ibu Kasek yakni membahas peran media siber dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan,"tuturnya.

Menurut Kasek, Media siber merupakan wadah informasi publik untuk memberikan dan menyampaikan berita terverifikasi untuk kepentingan publik.

"Saya berharap para pemilik media terkhusus JMSI Tabagsel dan para jurnalis bisa bekerja dengan profesional dan mengedepankan konfirmasi secara langsung saat ingin menyampaikan suatu pemberitaan, agar masyarakat tidak termakan isu yang belum tentu benar dan hoax serta disinformasi," ujarnya.

Kasek Armila menambahkan saat ini, SMPN 8 memiliki 33 guru dan 7 orang tenaga pendidik dengan jumlah 550 peserta didik.

"Setiap hari pada jam pembelajaran, para guru dan tenaga pendidik sangat bersemangat mengajar dan berdedikasi penuh. Saya sangat mengapresiasi mereka semua," ceritanya dengan hari kepada Humas JMSI.

Kasek juga menuturkan bahwa dimasa kepemimpinanya selama dua tahun ini, SMPN 8 Kota Padangsidimpuan banyak perubahan dan mutu, kualitas serta pelayanan pendidikan terus ditingkatkan untuk mencetak generasi emas di Bumi Salumpat Saindege tutup Kepsek.

Sementara itu, Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rizal melalui Kepala Bidang Humas Bahri Siregar mengatakan, dunia pendidikan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat.

Di Kota Padangsidimpuan, kehadiran media siber dan JMSI Tabagsel dan media yang tergabung didalamnya kini bukan sekadar penyampai informasi, melainkan menjadi mitra strategis yang berperan vital dalam memajukan, mengawasi, serta membangun kesadaran bersama terhadap kualitas pendidikan daerah.

"Media berperan sebagai corong informasi yang menyampaikan kebijakan, program, dan terobosan pendidikan kepada masyarakat luas. Mulai dari kebijakan Dinas Pendidikan, kurikulum baru, hingga kegiatan kegiatan di sekolah. Media siber memastikan informasi tersebut dapat diakses oleh orang tua, guru, dan warga Kota Padangsidimpuan," ujar Bahri.

Humas JMSI menambahkan, media siber juga sebagai ruang aspirasi yang sangat penting bagi dunia pendidikan. "Melalui media, suara guru, siswa, maupun pemangku kepentingan dapat tersalurkan dan didengar bersama, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan kita," ucapnya.

Selain itu, media siber juga berfungsi sebagai pengawas sosial. Ketika ditemukan kendala disekolah mulai dari fasilitas sekolah yang belum memadai, distribusi bantuan, hingga pelayanan pendidikan. Media bisa mengangkatnya ke permukaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bahan perbaikan bersama. Hal ini mendorong pemerintah dalam membangun dunia pendidikan.

Menjembatani Pemerintah dan Masyarakat

Di Kota Padangsidimpuan, media siber menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ketika pemerintah merencanakan program pendidikan, media membantu mensosialisasikan; ketika masyarakat memiliki harapan dan keluhan, media menjadi wadah penyampaiannya. Sinergi ini menciptakan iklim pendidikan yang terbuka, partisipatif, dan transparan.

Berbagai kegiatan seperti kunjungan monitoring ke sekolah, pelatihan guru, hingga diskusi pendidikan yang diberitakan media, turut meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap dunia pendidikan. Hal ini mendorong partisipasi warga untuk lebih peduli dan berkontribusi nyata dalam memajukan pendidikan daerah.

Terakhir, Bahri berharap dengan peran yang semakin strategis, media siber di Kota Padangsidimpuan diharapkan terus hadir sebagai mitra yang membangun, menyajikan berita yang berimbang, mendidik, dan menginspirasi tutupnya.zal

Diiduga Manipulasi Data & Pungli, KGPK Akan Demo Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut dan Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:21:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dugaan adanya pungutan liar di kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Sumatera Utara, menuai sorotan berbagai pihak. Hal itu memicu puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Pemberantas Korupsi ( KGPK) untuk melakukan demo di kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dan kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, menyuarakan tuntutan serta aspirasinya.

Dalam aksinya, Kualisi Gerakan Pemberantas Korupsi (KGPK) pada tanggal 18 September 2026, mendesak agar segera direshuffle jabatan oknum-oknum yang diduga melakukan pungli.

Hal ini dikatakan, Ketua Koalisi Gerakan Pemberantas Korupsi ( KGPK )Sumut, Rizky Gunawan, Senin (14/9/2026).

"Kami mendesak Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, mengkaji ulang serta mencopot pucuk pimpinan di Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang disinyalir melakukan pengutipan liar yang tidak sesuai regulasi dan merugikan masyarakat." ujar, Rizky.

Dirinya menambahkan, bahwa terkait banyaknya aktivitas pungli dan gratifikasi serta manipulasi data, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan negara.

"Oleh karena itu, kami meminta untuk dibentuknya tim pencari fakta untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap oknum-oknum pucuk pimpinan yang diduga kuat memanipulasi data di lingkungan kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan," katanya.

Sementara itu,terkait pasport masyarakat bernama FALRENI SIREGAR nomor pasport
(B5549720) yang sempat hilang, tetapi di terbitkan kembali dengan nama berbeda yaitu PARLENI SIREGAR dengan nomor pasport (E3503459) oleh kantor imigrasi Kelas II Belawan yang pemicu adanya dugaan manipulasi data dan permainan para oknum.

Hal tersebut kuat dugaan pergantian nama tidak melalui pemeriksaan berita acara serta tidak adanya penetapan dari pengadilan, hingga berpotensi terjadinya tindak pidana manipulasi data yang di lakukan, ujar, Rizky Gunawan.

Rizky Gunawan menuturkan, bila tidak ada tindak lanjut Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, maka KGPK akan melakukan aksi demo lanjutan. "Kami akan melakukan demo ke kementerian hukum dan hak azazi manusia (HAM) RI untuk meminta hal yang sama," jelasnya.(R02)

Puluhan Siswa MTsN 2 Asahan Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis, 13 Orang Dirawat Intensif

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:18:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana cemas menyelimuti lingkungan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Asahan, Senin (14/9/2026). Puluhan siswa-siswi MTs Negeri 2 Asahan dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.

Insiden mengkhawatirkan ini bermula setelah para siswa menyantap menu makan siang berisi nasi, ayam rendang, tempe sambal, dan acar timun yang dibagikan pihak sekolah sekitar pukul 11.30 Wib. Tak lama berselang, sejumlah pelajar mulai mengeluhkan gejala pusing, mual berulang, nyeri perut, hingga sesak napas.

Data sementara mencatat sekitar 30 siswa terdampak. Dari jumlah tersebut, 13 siswa harus menjalani perawatan intensif di RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan. Sementara belasan lainnya dilarikan ke RS Wirahusada serta Klinik Rumkitban 01.08.01 Kisaran untuk pemantauan lebih lanjut.

Staf Tata Usaha MTsN 2 Asahan, Rahmat Setiadi, menceritakan kecurigaan muncul saat guru piket mendeteksi aroma tidak sedap pada makanan yang disajikan. "Beberapa guru yang ikut makan langsung melapor karena mencium bau yang kurang wajar. Begitu laporan masuk, Kepala Madrasah segera mengumumkan lewat pengeras suara agar makanan dihentikan konsumsinya," ungkap Rahmat didampingi guru guru MTsN 2 Asahan di lokasi rumah sakit.

Ia juga membenarkan bahwa pasokan makanan tersebut berasal dari dapur pengelola yang terhubung dengan pihak Polres Asahan. "Kalau tidak salah, dapur-dapur pengelola MBG ini dari pihak Polres Asahan," ujarnya. Selama hampir satu tahun program ini berjalan aman di sekolahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD HAMS Asahan , dr. Eka Wilda Sari, membenarkan pihaknya menerima dan merawat 13 siswa yang mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut.

"Kita rawat inap untuk observasi ketat agar kondisi mereka terpantau baik. Namun, saya belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebabnya sebagai keracunan makanan, masih dalam tahap dugaan," jelasnya.

Mengenai pemeriksaan sampel makanan, dr. Eka menyatakan hal tersebut berada di luar lingkup kewenangannya dan akan diserahkan kepada pihak berwenang terkait.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi ke 13 siswa yang dirawat dilaporkan masih dalam perawatan. Pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti dan keamanan pasokan makanan yang didistribusikan. (tec)

Sambut HUT ke-36, JNE Hadirkan Kolaborasi Eksklusif dengan Semangat Kreatif “Melesat Hebat”

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:16:00 +0700+0700

Jakarta – Dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) JNE ke-36 pada 26 November 2026, JNE sebagai perusahaan ekspedisi Indonesia menghadirkan gebrakan kreatif. Kali ini, JNE berkolaborasi dengan visual artist Indonesia, Muchlis Fachri yang akrab dikenal dengan Muklay untuk menyulap armada pengiriman JNE menjadi galeri seni berjalan yang merefleksikan semangat inovasi, kedekatan dengan pelanggan, dan energi positif.

Melalui kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter visualnya yang kuat, ekspresif, penuh warna, dan lekat dengan nuansa pop art pada armada JNE. Karya tersebut merefleksikan dinamika perjalanan pengiriman, semangat para kurir dalam menjalankan perannya, serta kedekatan JNE dengan masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan selama 36 tahun.

Eri Palgunadi, selaku SVP Marketing Group Head JNE, menyampaikan, "Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JNE terhadap kreativitas dan karya seni anak bangsa, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat. Melalui visual yang atraktif dan penuh energi, JNE ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan 36 tahun bukan hanya tentang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga tentang terus menghadirkan semangat positif, membangun konektivitas, dan menghubungkan kebahagiaan di tengah masyarakat Indonesia. Semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan JNE untuk terus bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan semangat "Melesat Hebat" di usia ke-36 tahun."

Sementara itu, Muklay mengaku bangga bisa mengambil bagian dalam perayaan perjalanan panjang JNE. Menurutnya, armada JNE yang setiap hari melintasi berbagai sudut kota di Indonesia adalah media yang sangat tepat untuk menghadirkan karya seni yang inklusif. "Senang sekali bisa berkolaborasi dengan JNE yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Lewat karakter dan warna-warna cerah khas saya, semoga visual di armada JNE ini bisa membawa senyuman, keceriaan, dan energi positif bagi siapa pun yang melihatnya di jalan," ungkapnya.

Mengusung tema "Melesat Hebat", perayaan HUT ke-36 JNE merefleksikan semangat perusahaan untuk terus tumbuh secara dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi perkembangan zaman. Tema ini sekaligus menegaskan komitmen JNE untuk senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Memasuki usia ke-36 tahun, "Melesat Hebat" menjadi semangat JNE untuk mempercepat langkah dan menghadirkan pencapaian yang semakin bermakna, tidak hanya bagi perusahaan dan pelanggan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Komunitas ISO Coffee Ucapkan Selamat Milad untuk Ketum LADON Ucok Ibah

admin — Mon, 14 Sep 2026 16:45:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Umum LADON, Zedan Indra Jaya alias Ucok Ibah, mendapat ucapan selamat milad dari keluarga besar Komunitas ISO Coffee. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk doa sekaligus apresiasi atas sosok Ucok Ibah yang selama ini aktif membangun silaturahmi dan persaudaraan di tengah komunitas.

Keluarga besar ISO Coffee mendoakan agar Ucok Ibah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, serta kelancaran dalam menjalankan berbagai aktivitas dan perjuangannya.

"Selamat milad, Ketum LADON Ucok Ibah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan penuh keberkahan, rezeki yang semakin berlimpah, halal dan berkah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan perjuangan," ujar keluarga besar Komunitas ISO Coffee dalam ucapan mereka.

Selain kesehatan dan keberkahan rezeki, doa juga dipanjatkan agar seluruh urusan Ucok Ibah dimudahkan dan setiap langkahnya diberikan kelancaran.

Cita-cita serta harapan yang tengah diperjuangkan juga diharapkan dapat tercapai. Kebahagiaan dan keberkahan pun diharapkan senantiasa menyertai Ucok Ibah bersama keluarga.

Komunitas ISO Coffee berharap Ucok Ibah tetap menjadi sosok yang rendah hati, penuh semangat dan mampu memberikan inspirasi positif bagi sahabat maupun komunitas.

"Panjang umur, sehat selalu, sukses terus dan semakin berjaya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin," demikian doa yang disampaikan.

Ucapan tersebut mewakili keluarga besar Komunitas ISO Coffee, di antaranya Hendra DS, Subandi selaku owner ISO Coffee, Ramli Tarigan, Darwin, Ewin Ginting, Anto Genk, Sofyan Yahya, Yosi Siregar, Muhazad, Azwar, Donald Sidabalok, serta sahabat-sahabat lainnya.

Momentum milad ini diharapkan semakin mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang selama ini telah terjalin di antara Ucok Ibah dan para sahabatnya.
(Red)

Kemnaker: Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban Sebelum Menandatangani Perjanjian Kerja

admin — Mon, 14 Sep 2026 16:34:00 +0700+0700

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Pemahaman tersebut penting agar pekerja mengetahui ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerja dengan pemberi kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja, termasuk tugas, hak, dan tanggung jawab yang disepakati bersama pemberi kerja.

"Pekerja perlu memahami isi kontrak, tugas, serta hak dan tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, peraturan di tempat kerja juga wajib dipatuhi," ujar Indah Anggoro Putri dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).

Menurut Indah, pemahaman terhadap perjanjian kerja membantu pekerja mengetahui ketentuan yang berlaku selama menjalankan pekerjaan. Hal tersebut juga penting agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban berjalan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah hal yang perlu dipahami pekerja antara lain ketentuan upah, waktu kerja dan waktu istirahat, serta cuti tahunan bagi pekerja yang telah memenuhi syarat. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan sebelum pekerja menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja.

Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi bagian penting dalam hubungan kerja. Perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

Pelindungan pekerja juga mencakup kepesertaan dalam program jaminan sosial, antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indah menegaskan, pemahaman terhadap hak perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban. Pekerja memiliki hak yang perlu dipenuhi, sekaligus kewajiban untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

"Jadi, hak dan kewajiban bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami dan dijalankan secara seimbang," tutur Indah.

Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban diharapkan dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian, pekerja dapat menjalankan tugas sesuai kesepakatan sekaligus memahami hak yang melekat dalam hubungan kerja.red

Prabowo Copot Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

admin — Mon, 14 Sep 2026 16:22:00 +0700+0700

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan itu ditandai dengan pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Dengan keputusan tersebut, Suahasil resmi menggantikan Purbaya yang sebelumnya menduduki posisi Menteri Keuangan sejak September 2025. Purbaya saat itu ditunjuk Prabowo menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Suahasil bukan nama baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya dikenal sebagai akademisi di bidang ekonomi. Dalam struktur pemerintahan Prabowo, Suahasil juga tercatat sebagai salah satu Wamenkeu bersama Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

Pengangkatan Suahasil sebagai Menkeu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Usai dilantik, Suahasil menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang selama ini telah berjalan di Kementerian Keuangan. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta disiplin fiskal.

Pergantian Menteri Keuangan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Purbaya sendiri sebelumnya dikenal mendorong kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Kini, Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus memastikan pengelolaan APBN tetap kredibel di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.rel

Sutrisno Pangaribuan Pertanyakan Urgensi Dua Siswa Korban Keracunan MBG Karo Dibawa ke Jakarta

admin — Mon, 14 Sep 2026 11:27:00 +0700+0700

MEDAN — Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan mempertanyakan keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membawa dua siswa korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kabupaten Karo ke Jakarta. Menurut dia, tidak ada alasan medis yang cukup kuat untuk memindahkan kedua siswa tersebut ke ibu kota.

Sutrisno menilai Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSHAM) Medan sebagai rumah sakit tipe A memiliki kapasitas dan kompetensi yang setara untuk menangani pasien dengan kondisi serius. Karena itu, jika perawatan di rumah sakit sebelumnya dianggap tidak memadai, rujukan semestinya dapat dilakukan ke RSHAM Medan tanpa harus membawa pasien ke Jakarta.

"Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan itu tipe A, setara dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Maka, memindahkan dua korban ke Jakarta bukan solusi apabila persoalannya adalah kapasitas penanganan medis," ujar Sutrisno dalam keterangannya.

Dua siswa yang dimaksud, yakni F Boru Purba dan Ana Boru Karo, sebelumnya masing-masing menjalani perawatan di RS Efarina Kabanjahe dan RS Amanda Berastagi. Keduanya kemudian dirujuk ke RS Haji Medan pada Selasa (18/8/2026) sore.

Sutrisno mempertanyakan mengapa kondisi kedua siswa belum juga membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut. Menurut dia, persoalan utama justru perlu dilihat dari kualitas dan kecepatan penanganan medis sejak awal, bukan semata-mata dari kondisi psikologis korban.

### Kritik terhadap narasi perundungan

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa sebagian korban mengalami gangguan mental yang dipicu komentar negatif dan perundungan di media sosial setelah kasus keracunan MBG di Karo menjadi perhatian publik.

Bobby juga menyebut terdapat dua anak yang mengalami indikasi gangguan mental dan trauma lebih tinggi dibandingkan korban lainnya. Kedua siswa tersebut kemudian dibawa ke Jakarta pada Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut mendapat sorotan dari Sutrisno. Ia menilai perhatian publik dan pemberitaan media justru berperan mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi para korban.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat dan media sebagai pihak yang dipersalahkan atas kondisi psikologis korban sebelum tuduhan tersebut dibuktikan.

"Jangan sampai suara masyarakat dan pemberitaan media yang sejak awal mendesak pemerintah serius menangani korban justru diposisikan sebagai penyebab masalah psikologis anak," kata Sutrisno.

Menurut dia, apabila memang terdapat komentar negatif atau tindakan perundungan yang menyebabkan korban mengalami gangguan mental, pemerintah perlu menunjukkan bukti secara terbuka. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berhenti sebagai tuduhan kepada masyarakat dan media.

### Meminta tuduhan dibuktikan

Sutrisno juga mengingatkan agar pernyataan mengenai perundungan tidak disampaikan secara serampangan. Ia merujuk prinsip pembuktian dalam hukum, *actori incumbit probatio* atau *actori incumbit onus probandi*, yang pada pokoknya menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu perkara.

Karena itu, menurut Sutrisno, pemerintah perlu menjelaskan secara konkret siapa yang melakukan perundungan, bentuk perundungan yang dimaksud, serta hubungan antara tindakan tersebut dan gangguan psikologis yang dialami korban.

"Kalau memang ada masyarakat dan media yang melakukan perundungan, tunjukkan. Harus ada bukti yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan," ujarnya.

Ia bahkan meminta aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, dapat menindaklanjuti apabila pemerintah memiliki bukti mengenai dugaan perundungan tersebut.

Bagi Sutrisno, persoalan yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan kedua siswa memperoleh penanganan medis dan psikologis terbaik. Ia menilai pemindahan pasien ke Jakarta tidak dengan sendirinya menjamin pemulihan lebih cepat apabila akar persoalan penanganan medis di daerah belum dievaluasi.

Ia juga mengingatkan bahwa membawa pasien ke Jakarta berpotensi membuat kedua siswa semakin dekat dengan sorotan media nasional. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu dipertimbangkan agar perhatian publik tidak justru menambah beban psikologis korban.

"Kesembuhan anak harus ditempatkan di atas kepentingan citra ataupun pencitraan. Yang paling penting sekarang adalah memastikan anak-anak itu pulih dan keluarganya mendapatkan dukungan," kata Sutrisno.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan korban keracunan MBG di Karo, mulai dari respons awal, proses rujukan, kualitas pelayanan medis, hingga pendampingan psikologis.

Menurut dia, evaluasi tersebut jauh lebih penting daripada saling menyalahkan antara pemerintah, masyarakat, dan media.

"Yang harus diuji adalah keseriusan pemerintah sejak awal menangani korban. Jangan sampai perhatian baru muncul setelah tekanan publik membesar," pungkas Sutrisno.

25 Tahun Reuni IAY 2001 Hadirkan Kebersamaan Abiturient dan Guru

admin — Mon, 14 Sep 2026 10:41:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan mewarnai Reuni Perak 25 Tahun Ikatan Abiturien Yaspendhar (IAY) Angkatan 2001 yang digelar di Ballroom Focal Point Mall Medan, Sabtu (12/9/2026) malam.

Bukan sekadar ajang berkumpul dan bernostalgia, reuni seperempat abad ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat kembali tali silaturahmi antara para abiturienf dengan guru-guru yang pernah mendidik mereka pada massanya.

Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri hampir seluruh abiturient IAY Angkatan 2001 baik itu dari TK, SD, SMP dan tentunya SMU. Sejumlah guru yang pernah mengajar para abiturient juga turut hadir, bersama guru-guru dan kepala sekolah yang hingga kini masih aktif di lingkungan Yaspendhar.

Turut hadir Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendhar) Dr. Tapi Rondang Ni Bulan, SE., M.Si. Kehadiran para guru dan pimpinan yayasan semakin menambah kehangatan suasana reuni yang mengusung semangat silaturahmi dan kebersamaan tersebut.

Ketua Panitia Reuni Perak 25 Tahun IAY Angkatan 2001, Viza Fandhana, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, acara berlangsung sukses dan penuh kebahagiaan. Hampir semua undangan hadir, termasuk Ketua Umum Yaspendhar dan para guru, baik yang dahulu mengajar kami maupun guru-guru yang saat ini masih aktif mengajar," ujarnya.

Menurut Viza, reuni kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pertemuan para alumni. Momentum 25 tahun tersebut sekaligus menjadi ruang bagi alumni dan para guru untuk kembali bertemu, bernostalgia, serta merasakan kebersamaan setelah sekian lama menjalani kehidupan dan kesibukan masing-masing.

"Reuni kali ini bukan hanya sekadar reuni abiturient Angkatan 2001 dan bukan hanya reuni IAY. Ini juga menjadi reuninya para guru. Semuanya hadir dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan," katanya.

Ia menambahkan, semangat kebersamaan tersebut terlihat dari kesediaan para guru mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Acara yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu tetap diikuti para guru hingga sekitar pukul 22.00 WIB.

"Semoga kegiatan ini semakin meningkatkan silaturahmi di antara sesama alumni dan guru, sehingga ke depan.

Sementara itu Ketua IAY H Musa Rajekshah yang akrab dikenal Ijeck, yang berhalangan hadir dalam kegiatan itu melalui video pendeknya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terlaksananya kegiatan reuni perak IAY angkatan 2001 .

Dia berharap semoga alumni IAY angkatan 2001 ke depannya semakin kompak dan terus menjalin silaturahmi dan berkontribusi dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu Sofyan Alwi mewakili para guru menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni yang telah melibatkan para guru-guru dalam kegiatan reuni. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan menyenangkan tidak hanya bagi abiturient tapi juga bagi guru.

" Terima kasih kepada para alumni angkatan 2001 yang telah mengundang kami dalam kegiatan ini kami sangat bangga karena para alumni semua meski telah banyak yang sukses di berbagai bidang tapi masih ingat dengan kami semua guru-guru kalian, ungkapannya.

Mantan Kepala Sekolah SMU Harapan ini juga mengatakan bahwa angkatan 2001 luar biasa dan seperti judul film, "Agak Laen" memang 2001 ini pungkasnya Mengakhirirel

Media Siber Jadi Sorotan, Pemkab dan DPRD Madina Kompak Dorong Pers Tetap Kritis, Kawal Pembangunan dan Lawan Hoaks

admin — Mon, 14 Sep 2026 10:04:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026-2029. Momentum pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran media siber dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Pelantikan pengurus SMSI Madina periode 2026-2029 berlangsung di Aula Hotel Rindang Dalanlidang, Panyabungan, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua SMSI Sumatera Utara Eris J Napitupulu, Ketua PWI Madina, serta sejumlah insan pers.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Mandailing Natal, Afrizal Nasution, yang hadir mewakili Bupati Madina Saipullah Nasution, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru SMSI Madina.

Ia berharap amanah yang diberikan kepada jajaran pengurus dapat dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Menurut Afrizal, perkembangan teknologi digital membuat media siber memiliki posisi yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Informasi dapat tersebar dalam hitungan detik sehingga akurasi dan tanggung jawab media menjadi semakin penting.

"Pemkab Madina memandang SMSI sebagai mitra strategis. Bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis, mitra korektif, dan mitra solutif bagi pemerintah," ujar Afrizal dalam sambutannya.

Ia menilai keberadaan media tidak semata-mata untuk memberitakan kegiatan pemerintah. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial untuk memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Karena itu, Afrizal berharap SMSI Madina mampu mendorong praktik jurnalistik yang berimbang, beretika, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi digital, media juga dituntut mampu menjadi penyeimbang agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita palsu atau hoaks.

"Melalui SMSI, kami berharap lahir jurnalisme yang beretika, berimbang, dan mencerdaskan. Menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi dan hoaks," katanya.

Afrizal juga mengajak SMSI Madina membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program prioritas pembangunan.

Sejumlah sektor yang disebut antara lain pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, pemberantasan kegiatan ilegal, serta perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, media dapat berperan dengan menghadirkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan di tengah masyarakat.

"Profesionalisme, kekompakan, dan integritas adalah kunci," tegas Afrizal.

Ia mengatakan Pemkab Madina siap membuka ruang kolaborasi positif dengan SMSI maupun insan pers lainnya selama tetap berada dalam koridor profesionalisme dan kepentingan masyarakat.

"Mari kita bangun Madina dengan informasi yang benar, dengan narasi yang membangun, dan dengan semangat 'Madina Berkah'," ujarnya.

Afrizal juga berharap SMSI dapat menjadi rumah bersama bagi perusahaan media siber dan insan pers di Madina untuk meningkatkan kualitas jurnalistik.

"Semoga pers di Madina semakin maju, berwibawa, dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mandailing Natal H Erwin Efendi Lubis menekankan pentingnya keberadaan jurnalis dalam menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak akan diketahui publik secara luas tanpa adanya peran media dan jurnalis.

Ia meminta seluruh pihak tidak melihat keberadaan jurnalis sebagai beban dalam proses pembangunan daerah.

"Pembangunan di daerah ini tidak akan tersampaikan tanpa peranan dari jurnalis. Maka siapapun kita, jangan pernah menganggap jurnalis itu akan menjadi beban," kata Erwin saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan SMSI Madina, Minggu (13/9/2026).

Erwin berharap ke depan terbangun hubungan yang semakin erat antara insan pers, pemerintah daerah, dan DPRD. Ia juga mendorong agar seluruh jurnalis dapat menjaga kebersamaan tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun media.

"Mudah-mudahan ke depan akan ada keakraban antara seluruh jurnalis yang tidak membedakan antara siapapun dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Karena pemerintah ini tidak bisa lepas dari peranan jurnalis," ujarnya.

Erwin juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus SMSI Madina periode 2026-2029 yang baru dilantik.

Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan media dan jurnalis siber di Mandailing Natal.

Menurut Erwin, karakter media siber yang cepat dan memiliki jangkauan luas membuatnya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.

"Media siber hari ini punya peran sangat strategis. Kecepatan informasi dan jangkauannya luas. Oleh karena itu, SMSI Madina harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan," tegasnya.

Ia menilai hubungan antara media, pemerintah daerah, dan DPRD harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang sehat. Media, kata dia, tetap harus menjalankan fungsi kontrol dan tidak kehilangan independensinya.

Karena itu, media siber diharapkan mampu menjadi mitra kritis sekaligus ikut mengawal kebijakan publik agar berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadikan SMSI sebagai rumah bersama insan pers yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Mari kita lawan hoaks dan ujaran kebencian. Bangun Madina dengan informasi positif yang membangun," katanya.

Erwin optimistis kepengurusan baru SMSI Madina dapat membawa organisasi semakin solid dan profesional.

"Dengan pengurus baru periode 2026-2029 ini, kami berharap SMSI Madina semakin solid, profesional, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga meminta Plt Sekda Madina yang mewakili Bupati Saipullah Nasution untuk menyampaikan salam dari seluruh pengurus SMSI Madina kepada Bupati.

Pelantikan pengurus SMSI Madina periode 2026-2029 tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan ekosistem media siber di daerah. Tantangannya kini bukan sekadar bagaimana media mampu menyajikan berita dengan cepat, tetapi juga memastikan informasi yang dipublikasikan tetap akurat, berimbang, independen, dan memiliki manfaat bagi masyarakat.zal

Mancing Bareng Polres Padangsidimpuan Pererat Hubungan Polri, Warga, dan Media: 300 Kg Ikan Mas Jumbo Ditebar di Depan Peserta

admin — Mon, 14 Sep 2026 10:03:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana Kolam Pancing Gunung Sisada Sada, Kelurahan Panyanggar, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, berubah meriah pada Minggu (13/9/2026).

Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengikuti Event Rap Makkail atau Mancing Bersama Polres Padangsidimpuan yang digelar melalui kolaborasi Polres Padangsidimpuan bersama Koalesi Production.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Antusiasme peserta semakin tinggi ketika panitia menebarkan sekitar 300 kilogram ikan mas berukuran jumbo ke kolam dan dilakukan di hadapan para peserta.

Bukan hanya menawarkan keseruan memancing, kegiatan tersebut juga menyediakan beragam hadiah yang membuat persaingan di sekitar kolam semakin menarik.

Sejumlah hadiah disiapkan panitia, mulai dari satu unit sepeda listrik, telepon seluler Android, joran pancing, kipas angin, uang tunai hingga jutaan rupiah, piala, sertifikat, dan berbagai doorprize.

Kegiatan Rap Makkail diinisiasi Kapolsek Hutaimbaru AKP Edi Sitompul bersama Direktur PT Koalesi Group Indonesia Ridwan Fariadi Harahap.

Event tersebut mengangkat tema "Menjaga Tradisi, Memperkuat Silaturahmi, dan Menjaga Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Padangsidimpuan."

Tema tersebut menjadi pesan utama bahwa kegiatan masyarakat tidak hanya dapat menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang untuk membangun kedekatan dan komunikasi antara aparat keamanan dengan masyarakat.

Sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua DPRD Taty Ariyani Tambunan, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, serta jajaran Pejabat Utama Polres Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. juga hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Selain mengikuti rangkaian acara, Kapolres turut menyerahkan hadiah kepada para peserta yang berhasil menjadi pemenang.

Menurut Noval, kegiatan seperti Rap Makkail memiliki nilai lebih karena mampu menciptakan ruang interaksi antara kepolisian dan masyarakat dalam suasana yang lebih santai.

Ia menilai komunikasi yang dibangun melalui pendekatan humanis dapat menjadi salah satu cara memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Suasana informal dalam kegiatan tersebut membuat masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran kepolisian tanpa sekat. Hal ini dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolsek Hutaimbaru AKP Edi Sitompul mengatakan, Rap Makkail diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi agenda yang berkelanjutan sebagai wadah mempererat hubungan masyarakat dengan kepolisian.

Ia berharap kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat ikut mendukung terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Sementara itu, Direktur PT Koalesi Group Indonesia Ridwan Fariadi Harahap mengatakan Rap Makkail dirancang bukan sekadar sebagai perlombaan memancing.

"Rap Makkail bukan sekadar perlombaan memancing, melainkan upaya menjaga tradisi, mempererat silaturahmi, dan membangun komunikasi yang positif antara Polri dan Forkopimda bersama masyarakat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pertemuan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana yang lebih cair dan penuh kekeluargaan.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang perlombaan. Para pemancing tampak fokus menunggu ikan menyambar umpan, sementara suasana di sekitar kolam semakin ramai dengan dukungan dan interaksi antarpeserta.

Setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang.

Acara kemudian ditutup dengan makan bersama antara peserta, jajaran kepolisian, Forkopimda, panitia, dan tamu undangan.

Kebersamaan tersebut menjadi penutup kegiatan Rap Makkail yang sejak awal tidak hanya mengedepankan kompetisi, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga tradisi, memperkuat silaturahmi, dan membangun komunikasi antara aparat dengan masyarakat.zal

HUT Polwan ke-78 di Tapsel, AKBP Anton Santoso Tekankan Pengabdian dan Profesionalisme

admin — Mon, 14 Sep 2026 10:02:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-78 tahun 2026 di lingkungan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (11/9/2026) pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang memperingati perjalanan panjang Polwan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap peran dan tanggung jawab personel Polwan dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., mengatakan keberadaan Polwan selama 78 tahun telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.

Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan keamanan saat ini membuat setiap personel Polri harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Hal tersebut juga berlaku bagi personel Polwan.

"Polwan harus mampu memberikan pelayanan yang humanis, tetapi tetap tegas dan profesional," ujar AKBP Anton.

Ia menegaskan, pendekatan humanis dalam pelayanan Kepolisian harus berjalan seiring dengan sikap tegas dan profesional. Dengan demikian, kehadiran Polwan di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

Kapolres Tapsel juga mendorong seluruh personel Polwan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Menurutnya, perubahan sosial serta perkembangan berbagai persoalan di tengah masyarakat menuntut anggota Kepolisian untuk terus belajar dan beradaptasi.

"Kita ingin Polwan semakin hadir di tengah masyarakat yang memberikan rasa aman dan menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.

AKBP Anton menilai peringatan Hari Jadi Polwan tidak semata-mata berkaitan dengan perjalanan sejarah organisasi. Lebih dari itu, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk melihat kembali kontribusi yang telah diberikan sekaligus mempersiapkan langkah pengabdian ke depan.

Ia menekankan bahwa bertambahnya usia Polwan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengabdian. Semangat tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Yang terpenting bukan hanya memperingati bertambahnya usia, tetapi bagaimana semangat pengabdian itu terus dijaga dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," tutur AKBP Anton.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa Polwan memiliki posisi penting dalam memberikan pelayanan Kepolisian yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam membangun komunikasi dan menciptakan rasa aman di lingkungan sosial.

Selain memperingati HUT ke-78 Polwan, Polres Tapanuli Selatan juga menggelar kegiatan ramah tamah bersama personel yang telah memasuki masa purnabakti.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan silaturahmi antara personel yang masih aktif dengan para senior yang telah menyelesaikan masa tugasnya di lingkungan Polri.

Suasana ramah tamah juga menjadi kesempatan bagi personel aktif untuk mengenang kembali perjalanan pengabdian para anggota yang telah lebih dahulu mengabdikan diri kepada institusi Kepolisian.

Bagi Polres Tapsel, masa purnabakti tidak serta-merta menghapus hubungan emosional antara personel dengan institusi. Pengalaman, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas tetap menjadi bagian dari sejarah perjalanan organisasi.

AKBP Anton menyampaikan penghargaan terhadap para personel purnabakti yang telah memberikan waktu, tenaga, serta pemikiran selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Apa yang sudah diberikan selama bertugas menjadi bagian dari perjalanan institusi dan tentu menjadi teladan bagi personel yang masih aktif," pungkasnya.

Peringatan HUT ke-78 Polwan di Polres Tapsel pun diharapkan menjadi pengingat bahwa pengabdian Kepolisian tidak hanya diukur dari lamanya masa tugas, tetapi juga dari seberapa besar kehadiran personel mampu memberikan manfaat, rasa aman, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.zal

Bupati Solok Goro Bersama Pembangunan Rumah Bantuan untuk Zahira

admin — Mon, 14 Sep 2026 09:28:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Sabtu (12/9/2026).bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Solok,, Kementerian Sosial RI, DPRD, pemerintah nagari dan masyarakat melaksanakan gotong royong (goro) pembangunan rumah bantuan bagi Zahira, siswi SRMP 5, di Nagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang,

Kegiatan gotong royong (goro)
tersebut turut dihadiri Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI I Ketut Supena, Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaidi, Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis, Kepala Dinas Sosial Ir. Desmalia Ramadanur, Kepala DPRKPP Retni Humaira, ST, MT, Walinagari Koto Gaek Guguak Mardi Handerson serta tokoh masyarakat.

Dijelaskan, Zahira merupakan salah seorang penerima bantuan bedah rumah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Bantuan pembangunan rumah tersebut senilai Rp50 juta.

Bupati Solok juga memberikan bantuan secara pribadi sebesar Rp5 juta, sementara Anggota DPRD Kabupaten Solok Iskan Nofis turut memberikan bantuan sebesar Rp2 juta.

Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI, I Ketut Supena, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diberikan melalui pembangunan rumah, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pemberdayaan sosial ekonomi bagi orang tua Zahira.

"Orang tuanya nanti kita kasih pemberdayaan sosial ekonomi," ujar I Ketut.Ia menegaskan, bantuan tersebut merupakan upaya terpadu untuk mendukung pendidikan anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

"Anaknya kita sekolahkan, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya kita bangun," tutur I Ketut.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Sosial RI atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Solok.

"Luar biasa, terima kasih Bapak Presiden. Hari ini kita bersama-sama, bersama Kemensos, Pemerintah Daerah hingga Nagari. Inilah bentuk kepedulian pemerintah terhadap seluruh masyarakat kita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bupati.

Bupati kemudian mengajak seluruh pihak yang hadir untuk bersama-sama memulai pembangunan rumah tersebut.
"Bismillah, kita goro bersama pembangunan rumah untuk Zahira," ucap Bupati saat memulai kegiatan.

Bupati bersama jajaran dan masyarakat turut membantu proses pembongkaran rumah lama yang akan digantikan dengan bangunan baru."Kita rubuhkan rumah ini terlebih dahulu dan kita ganti dengan rumah yang baru," kata Bupati.

Dia juga menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut memberikan manfaat bagi Zahira dan keluarganya, terutama dengan tersedianya tempat tinggal yang layak serta adanya pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga.

"Semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk Zahira dan keluarganya, di mana kita sediakan tempat tinggal yang layak dan nanti juga dilakukan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan ekonomi. Kita doakan semoga bertumbuh dan menjadi keluarga yang sejahtera," ucapnya.

Kepala DPRKPP Kabupaten Solok Retni Humaira, ST, MT menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun direncanakan bertipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter, serta dilengkapi dua kamar tidur. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Selain bantuan pembangunan rumah, pihak pengembang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Solok melalui DPRKPP juga memberikan bantuan berupa keramik untuk rumah tersebut.

Sebagai tanda dimulainya pembangunan, Bupati Solok secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan rumah bantuan bagi Zahira dan keluarganya.(YOSE)

SEGEL KARHUTLA, UJIAN KETEGASAN NEGARA

admin — Mon, 14 Sep 2026 09:27:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute

Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 50 badan usaha setelah ditemukan kebakaran di wilayah konsesinya. Total area terdampak mencapai 27.333,79 hektare yang tersebar di delapan provinsi.

Sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan, dengan luas area terbakar 23.634,72 hektare. Di Sumatera, 14 badan usaha disegel dengan luas kebakaran 3.699,07 hektare.

Kalimantan Barat menjadi lokasi penindakan terbesar: 18 badan usaha dengan area terbakar 12.920,88 hektare.

Angka-angka itu bukan sekadar isi laporan.

Di baliknya ada gambut yang mengering, habitat satwa yang hilang, udara yang tercemar, serta warga yang menjalani hari dengan mata perih dan napas sesak.

Karena itu, penyegelan tersebut layak diapresiasi. Negara mulai menunjukkan bahwa kebakaran di wilayah konsesi tidak dapat terus diperlakukan sebagai musibah tanpa penanggung jawab.

Langkah Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Ketika berada di Palangka Raya pada 22 Agustus 2026, Presiden menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan harus ditindak, baik perseorangan maupun korporasi.

"Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Presiden.

Komitmen itu kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan, mitigasi, pengendalian, penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani karhutla.

Namun, memasang segel jauh lebih mudah daripada menuntaskan perkara.

Ujian sebenarnya justru dimulai setelah papan penyegelan berdiri di depan konsesi.

BUKAN SEKADAR BENCANA ALAM

Selama ini, penanganan karhutla terlalu sering mengikuti pola yang sama.

Api muncul. Asap menebal. Penerbangan terganggu. Sekolah diliburkan. Warga mulai memenuhi fasilitas kesehatan.

Helikopter dikerahkan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan. Petugas berjibaku memadamkan api.

Setelah hujan turun, asap menghilang dan perhatian publik berpindah. Beberapa bulan kemudian, kita jarang mendengar kelanjutan kasusnya.

Karhutla memang dipengaruhi cuaca ekstrem dan kemarau panjang. Namun, cuaca tidak memegang korek api.

Di balik kebakaran bisa terdapat kesengajaan, kelalaian, pembiaran, atau buruknya pengelolaan wilayah konsesi.

Polri telah menetapkan 138 tersangka. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diproses karena kelalaian.

Fakta ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan semata-mata bencana alam. Ada tindakan manusia yang harus ditelusuri.

Kerugiannya juga sangat besar.

Dalam laporan The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis, Bank Dunia memperkirakan karhutla pada 2015 menimbulkan kerugian sedikitnya 16,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp221 triliun.

Jumlah itu setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia ketika itu.

Di sinilah ketidakadilan ekologis terlihat.

Keuntungan pengelolaan lahan dinikmati perusahaan. Ketika kebakaran terjadi, biaya kesehatan, pemadaman, gangguan ekonomi, dan pemulihan lingkungan justru ditanggung masyarakat dan negara.

Keuntungan dinikmati sendiri, kerugiannya dibagikan kepada semua orang.

MENAGIH TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Penegakan hukum karhutla perlu berpijak pada prinsip "polluter pays principle" atau prinsip pencemar membayar.

Prinsip yang diperkenalkan OECD pada 1972 ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan harus menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihannya.

Tujuannya sederhana: biaya kerusakan lingkungan tidak boleh dipindahkan kepada masyarakat, negara, dan pembayar pajak.

Prinsip tersebut juga menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang itu, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Hukum lingkungan juga mengenal "strict liability" atau tanggung jawab mutlak dalam gugatan perdata untuk kegiatan tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artinya, perusahaan tidak dapat serta-merta mencuci tangan dengan mengatakan bahwa api berasal dari luar konsesi atau dinyalakan orang yang tidak dikenal.

Pemegang izin mempunyai kewajiban mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah yang dikuasainya.

Pemeriksaan harus menjawab pertanyaan konkret.

Apakah perusahaan memiliki petugas dan peralatan pemadam yang memadai?

Apakah tersedia sumber air?

Apakah kanal dan gambut dikelola dengan benar?

Seberapa cepat titik api diketahui dan ditangani?

Apakah perusahaan sebelumnya pernah menerima peringatan?

Namun, ketegasan harus tetap berjalan dalam koridor hukum.

Kebakaran di wilayah konsesi merupakan dasar kuat untuk melakukan pemeriksaan, tetapi tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Unsur kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dibuktikan secara cermat.

Penyidikan juga tidak boleh berhenti pada orang yang ditemukan memegang korek api. Dalam perkara korporasi, pekerja lapangan sering hanya berada di ujung rantai.

Hukum harus menjangkau pemberi perintah, penyandang dana, pengurus yang membiarkan pelanggaran, dan pihak yang menikmati keuntungan.

Jika hanya pekerja kecil yang dihukum, sedangkan pengambil keputusan tetap aman di ruang berpendingin udara, penegakan hukum kehilangan maknanya.

DARI SEGEL MENUJU KEPATUHAN

Ian Ayres dan John Braithwaite dalam buku Responsive Regulation: "Transcending the Deregulation Debate" menjelaskan bahwa penegakan hukum memerlukan jenjang sanksi yang meningkat sesuai tingkat pelanggaran dan sikap pelaku.

Pemerintah dapat memulai dari peringatan dan perintah perbaikan. Jika pelanggaran berlanjut, tindakan dapat ditingkatkan menjadi pembekuan izin, denda, gugatan perdata, pencabutan izin, hingga proses pidana.

Dalam kerangka "responsive regulation", penyegelan adalah bagian awal dari "piramida penegakan hukum", bukan puncaknya.

Efektivitas kebijakan baru terlihat apabila tindakan tersebut menghasilkan kepatuhan, efek jera, dan pemulihan lingkungan.

Pandangan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Indonesia relatif memiliki perangkat aturan yang memadai. Masalahnya sering muncul pada struktur penegakan dan budaya kepatuhan.

Aturannya tegas, tetapi pengawasannya lemah. Pelanggaran ditemukan, tetapi penanganannya lambat. Sanksi diumumkan, tetapi kelanjutannya tidak diketahui publik.

Karena itu, penyegelan harus diikuti koordinasi KLH, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta kementerian yang menerbitkan atau mengawasi izin usaha.

Tanpa koordinasi, perkara karhutla mudah terpecah ke dalam banyak kewenangan dan akhirnya kehilangan arah.

JANGAN BERHENTI PADA PAPAN SEGEL

KLH perlu membuka perkembangan setiap kasus kepada publik: nama badan usaha, lokasi dan luas kebakaran, hasil pemeriksaan, sanksi administratif, proses pidana, gugatan perdata, serta kewajiban pemulihannya.

Keterbukaan penting agar penyegelan tidak sekadar menjadi foto bagus untuk pemberitaan.

Publik perlu diyakinkan bahwa hukum berlaku sama, termasuk terhadap korporasi besar yang memiliki modal, jaringan, dan pengaruh.

Penanganan karhutla juga tidak boleh selesai setelah denda dibayar.

Uang tidak dapat seketika menghidupkan kembali hutan, membasahi gambut, mengembalikan satwa, atau menyembuhkan paru-paru warga.

Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus memulihkan lahan. Target pemulihannya mesti jelas, waktunya terukur, dan pelaksanaannya dapat diawasi publik.

Tanpa pemulihan, penegakan hukum hanya menghukum masa lalu tanpa memperbaiki masa depan.

Sikap Presiden Prabowo dan tindakan Menteri Jumhur telah menunjukkan arah yang sama. Namun, ketegasan negara bukan diukur dari kerasnya pernyataan atau banyaknya papan segel.

Ketegasan diukur dari keberanian menuntaskan perkara, menjangkau pengambil keputusan, menghukum pihak yang terbukti bersalah, serta memulihkan lingkungan yang rusak.

Penyegelan 50 badan usaha telah mengirimkan peringatan. Pesan itu jangan berhenti di pagar konsesi.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat api dipadamkan.

Mereka ingin mengetahui siapa yang menyalakannya, siapa yang membiarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang akhirnya bertanggung jawab.

Judi Togel Beromset Ratusan Juta Perhari Diduga Milik Oknum Wakil Rakyat Tidak Tersentuh Hukum

darma — Mon, 14 Sep 2026 07:50:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Menindak lanjuti intruksi Kapolda Sumut dalam menertibkan segala bentuk jenis perjudian yakni, judi jenis toto gelap (togel) dan harus diberikan penindakan hukuman kepada pemodal usaha bisnis haram maupun para pelaku yang terlibat ternyata masih isapan jempol belaka.

Perjudian jenis togel tersebut dikabarkan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi meski perbuatan tersebut jelas jelas melanggar hukum dan peraturan perundang undangan di negara republik Indonesia.

Menurut informasi dihimpun wartawan, perjudian jenis togel yang Beromset ratusan juta tersebut sangat merajalela di wilayah pemerintahan kabupaten Deliserdang. Bahkan disebut sebut, perjudian jenis togel (tebak angka) itu diduga dimodali oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Deliserdang.

Masih diceritakan sumber bahwa, oknum wakil rakyat tersebut berinisial B Siburian yang akrab dipanggil Opung dari salah satu partai terbesar di Indonesia ini, sejumlah lokasi judi togel berada di kabupaten Deliserdang diantaranya, Bangun Purba dan Silindak. Tidak hanya itu, di beberapa titik lokasi lainya di kabupaten deliserdang bahkan di daerah lainnya merajalela terkesan tidak tersentuh hukum.

"Bukan menjadi rahasia umum lagi kalau judi togel yang beromset ratusan juta perhari di modali B Siburian (Opung) seorang anggota DPRD di Kabupaten Deliserdang. Berkedok sebagai wakil rakyat, B Siburian membuka usaha/bisnis haramnya agar berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan dari oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga, B Siburian dengan leluasa menunjukan taringnya yang terkesan kebal hukum," ucap sumber, Senin (14/9/2026) yang minta kepada wartawan agar identitasnya tidak ingin disebutkan sembari menyebutkan, atas keberadaan perjudian togel tersebut, tidak sedikit kaum ibu ibu yang merasa resah takut akan kondisi perekonomian rumah tangga mereka menjadi imbasnya.

Menyikapi itu Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) kota medan meminta APH khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran untuk menumpas dan menertibkan perjudian jenis togel.

"Polda Sumut beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran harus peka dalam menindak dan menertibkan perjudian togel di Deliserdang yang disebut sebut ada keterlibatan nama seorang oknum anggota DPRD Deliserdang berinisial B Siburian. Sehingga keluhan masyarakat yang takut dengan keberadaan judi togel akan berdampak pada ekonomi keluarga segera terselesaikan dengan menumpasnya," ungkap, Sudarmanto Sekretaris DPC AWI Kota Medan.

Sementara, B Siburian (Opung) yang dikonfirmasi wartawan terkait dugaan judi togel tersebut dimodali oleh dirinya melalui via WhatsApp meminta wartawan untuk menemuinya. "Jumpalah kita, untuk apa melalui chat chatan, datang, jumpa. Saya orangnya welcome," ucap Opung.(W02)

Polres Pelabuhan Belawan Tangkap 13 Pemuda Terkait Geng Motor dan Tawuran Sita 4 Sajam dan Ketapel

admin — Sun, 13 Sep 2026 21:52:00 +0700+0700

BELAWAN I SUMUT24.CO
Polres Pelabuhan Belawan mengamankan 13 pemuda diduga terlibat geng motor dan tawuran di Belawan, Minggu (13/09/26) dini hari.

Dari kegiatan patroli tersebut, petugas juga berhasil mengamankan 4 bilah senjata tajam, 1 ketapel dan 1 unit sepeda motor.

Penindakan dilakukan dalam dua lokasi berbeda, yakni Jalan Simpang Kantor, Jalan Yos Sudarso, Medan Labuhan sekira pukul 01.30 WIB dan Jalan Beringin Raya Pasar 10, Desa Manunggal sekitar pukul 04.00 WIB.

Pertama dilakukan saat petugas melaksanakan patroli melihat konvoi geng motor melintas di Jalan Simpang Kantor. Menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya keributan di sekitar Jalan Titi Pahlawan, petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan seorang pria dewasa berinisial beserta satu bilah senjata tajam jenis tombak dan satu unit sepeda motor Yamaha Aerox.

Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, petugas kembali melakukan patroli ke arah Helvetia. Saat melintas di Jalan Tanah 600 Marelan, petugas melihat sekelompok pemuda diduga hendak melakukan tawuran. Petugas mengamankan satu pemuda yang kemudian menunjukkan lokasi tongkrongan kelompok tersebut.

Dari lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan 11 pemuda lainnya serta tiga bilah senjata tajam dan satu buah ketapel. Seluruh pemuda yang diamankan beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu mengatakan, penindakan tersebut merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam mencegah aksi geng motor dan tawuran yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

"Patroli akan terus kami tingkatkan, khususnya pada jam dan lokasi yang dianggap rawan. Kami tidak ingin aktivitas geng motor maupun tawuran berkembang dan meresahkan masyarakat," ujar Kompol Jan Piter.

Ia menegaskan, kepolisian akan terus melakukan langkah pencegahan dan penindakan terhadap kelompok yang membawa senjata tajam maupun melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

"Kami mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi aktivitas anak-anaknya. Jangan sampai terlibat geng motor atau tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Polisi mengamankan sejumlah pemuda diduga hendak melakukan tawuran(W05)

Terduga Korban MBG Karo Dirujuk ke RSCM, Publik Bertanya: RS Sumut Tak Mampu?

admin — Sun, 13 Sep 2026 19:34:00 +0700+0700

MEDAN — Keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberangkatkan pasien terduga korban program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kabupaten Karo ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, memunculkan pertanyaan serius: apakah fasilitas dan kemampuan penanganan rumah sakit di Sumut belum cukup untuk menangani kondisi pasien tersebut?

Pemerintah Provinsi Sumut menyebut keberangkatan pasien ke Jakarta dilakukan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut secara optimal.

Gubernur Sumut Bobby Nasution memberangkatkan pasien dari Lounge VIP Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (12/9/2026). Pasien diberangkatkan menggunakan pesawat komersial dengan didampingi orang tua dan tenaga medis.

Sebelumnya, Bobby bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Amanda Berastagi dan Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, tempat dua siswi, Febiola dan Agnesia, menjalani perawatan.

Dalam siaran pers resmi Pemprov Sumut, pemerintah menyatakan keputusan membawa pasien ke Jakarta dilakukan atas arahan Wakil Presiden agar penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

"Ini dibawa ke Jakarta atas arahan Bapak Wakil Presiden agar penanganan lebih optimal," ujar Bobby.

Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan publik mengenai sejauh mana kapasitas fasilitas kesehatan di Sumut dalam menangani pasien yang diduga berkaitan dengan kasus MBG Karo.

Jika rumah sakit di Sumut dinilai mampu menangani pasien secara optimal, mengapa penanganan lanjutan harus dilakukan hingga ke RSCM Jakarta?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena kasus tersebut berkaitan dengan program MBG yang merupakan program strategis pemerintah. Penanganan terhadap pasien tidak semestinya berhenti pada upaya menyembuhkan gejala, tetapi juga harus memastikan penyebab gangguan kesehatan teridentifikasi secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Sumut sendiri menyatakan pemeriksaan pasien di Jakarta tidak hanya akan menyasar kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental.

Bobby mengatakan aspek psikologis perlu mendapat perhatian karena anak diduga mengalami tekanan mental, termasuk akibat perundungan atau cyberbullying di media sosial.

"Yang diperiksa bukan hanya penyakitnya, tetapi kesehatan mentalnya juga. Ini menjadi perhatian kita karena kondisi mental anak juga harus dijaga," katanya.

Bobby juga meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun psikis.

"Kalau memang perlu diobati secara fisik maupun psikis, kita lakukan. Permintaan anak juga harus kita dengarkan. Jangan sampai kondisi yang ada semakin mengganggu mental anak," ujarnya.

Bukan Sekadar Soal Rujukan

Rujukan pasien ke rumah sakit nasional di Jakarta tentu bukan persoalan apabila semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh layanan spesialis atau pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Namun, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa alasan medis yang membuat pasien harus dirujuk ke RSCM.

Apakah terdapat jenis pemeriksaan tertentu yang tidak tersedia di rumah sakit Sumut? Apakah ada dokter subspesialis tertentu yang diperlukan? Atau kondisi pasien membutuhkan fasilitas yang memang belum tersedia di Sumatera Utara?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar publik tidak menafsirkan bahwa rumah sakit di Sumut tidak memiliki kemampuan menangani kasus terduga korban MBG.

Terlebih, kasus MBG Karo menyangkut anak-anak yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program pemerintah. Penanganannya harus transparan, berbasis data medis, dan tidak boleh terjebak pada pencitraan ataupun kepentingan politik.

Kunjungan pejabat negara dan pemberian dukungan moral kepada pasien memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kepastian diagnosis, penyebab penyakit, kualitas makanan yang dikonsumsi, standar keamanan pangan, serta pertanggungjawaban apabila kemudian terbukti terjadi kelalaian.

Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan utuh: mengapa pasien harus dibawa ke Jakarta, apa hasil pemeriksaan sebelumnya di Sumut, dan apa yang sebenarnya ditemukan oleh tim medis?

Kasus MBG Karo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dan pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, bukan sekadar menjadi agenda kunjungan pejabat.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering pejabat datang menjenguk korban, melainkan seberapa cepat korban pulih, seberapa jelas penyebab kejadian terungkap, dan seberapa kuat sistem mencegah kasus serupa terulang kembali.

Sah! Dr. Agus Purwanto Pimpin KAHMI Binjai 2026–2031 Secara Aklamasi

admin — Sun, 13 Sep 2026 19:26:00 +0700+0700

BINJAI — Musyawarah Daerah (Musda) VI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai resmi menetapkan Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos. sebagai Ketua Umum Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Binjai masa bakti 2026–2031.

Agus terpilih secara aklamasi dalam Musda VI yang berlangsung di Aula Gedung IPHI Kota Binjai, Jalan Olahraga, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Minggu (13/9/2026).

Terpilihnya Agus secara aklamasi menjadi penanda kuatnya dukungan para alumni HMI untuk membawa KAHMI Binjai memasuki fase baru yang lebih solid, terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum MD KAHMI Binjai, Agus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para senior, sejawat, adik-adik serta seluruh alumni HMI yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Musda VI.

"Terima kasih kepada para senior, sejawat, adik-adik dan rekan-rekan alumni HMI atas dukungan morilnya dalam menyukseskan Musda VI ini," ujar Agus.

Akademisi tersebut menegaskan bahwa KAHMI Binjai bukan milik kelompok atau golongan tertentu, melainkan rumah bersama bagi seluruh alumni HMI.

"KAHMI Binjai menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjaga kekompakan, kesolidan dan mengembangkan potensi alumni HMI di segala sektor. Saya meyakini alumni HMI tidak kekurangan potensi dan kader unggul untuk bersama-sama membesarkan keluarga besar KAHMI Binjai," tegasnya.

Agus juga menyampaikan salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah menjadikan KAHMI Binjai sebagai rumah besar alumni HMI, sekaligus ruang silaturahmi dan konsolidasi yang terbuka bagi seluruh elemen alumni.

"Tujuan utama saya menakhodai KAHMI Binjai ke depan adalah menjadikan KAHMI Binjai sebagai rumah besar bagi para alumni HMI. Kita sama-sama bersilaturahmi, memperkuat barisan dan menjadikan ruang konsolidasi yang terbuka untuk seluruh alumni," katanya.

Sinergy of Transformation

Mengusung tagline "Sinergy of Transformation", Agus menekankan pentingnya KAHMI Binjai bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, khususnya di tengah percepatan digitalisasi.

Menurutnya, perubahan zaman menuntut organisasi alumni untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan struktural, tetapi juga mampu membangun jejaring, kolaborasi dan sinergi yang inklusif.

"Dengan tagline Sinergy of Transformation, KAHMI Binjai wajib mampu membawa perubahan dan mengikuti perkembangan zaman digital yang sudah menjadi kebutuhan global. Ini menjadi tuntutan daya saing dalam membangun sinergitas yang inklusif," tuturnya.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, KAHMI Binjai diharapkan tidak sekadar menjadi wadah silaturahmi alumni, tetapi mampu menjadi kekuatan intelektual dan sosial yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Binjai serta masyarakat.

Musda VI pun menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk merajut kembali seluruh potensi alumni HMI dalam satu barisan, dengan semangat kolaborasi, transformasi dan pengabdian.

Polsek STM Hilir Patroli ke warung warung di Talun Kenas dan Gunung Rintih, Cek Dugaan Togel Macau dan Narkoba*

admin — Sun, 13 Sep 2026 19:17:00 +0700+0700

Deliserdang- - Personel Polsek STM Hilir melaksanakan patroli dengan menyambangi warung di lokasi yang berada di Desa Talun Kenas dan Desa Gunung Rintih, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian jenis togel macau dan penyalahgunaan narkoba.

Patroli tersebut dipimpin Kapolsek STM Hilir AKP Ronald P. Manullang, S.E., bersama personel Polsek STM Hilir. Petugas melakukan pemantauan serta pengecekan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi sasaran informasi masyarakat.

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya juru tulis maupun aktivitas perjudian jenis togel macau dan perjudian lainnya. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilaporkan dalam pengaduan masyarakat.

Meski tidak menemukan aktivitas yang dimaksud, personel tetap memberikan pesan dan imbauan kamtibmas kepada pemilik warung serta warga masyarakat yang ditemui. Mereka diingatkan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian ataupun penyalahgunaan narkoba.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kapolsek STM Hilir AKP Ronald P. Manullang, S.E., mengatakan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian maupun penyalahgunaan narkoba. Setiap informasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan di lapangan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar AKP Ronald.

Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing serta bersama-sama mencegah berkembangnya perjudian dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek STM Hilir.

Patroli tersebut merupakan bentuk respons kepolisian terhadap pengaduan masyarakat sekaligus upaya preventif untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek STM Hilir.