<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        
        <title></title>
        
        <link>https://www.sumut24.co/</link>
        <description>Sumut24.co Berani Tampil Beda</description>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 14:37:50 +0700+0700</lastBuildDate>
        <language>id-ID</language>

            <item>
            <guid isPermaLink="false">Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:26:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah]]></title>
            <description><![CDATA[Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<br>ASAHAN &ndash; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara menggelar kegiatan Pendidikan Politik di Kantor DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Kabupaten Asahan, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan politik Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik sekaligus menjadi kewajiban dalam membangun kesadaran politik, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta memperkuat pemahaman kader dan masyarakat terhadap kehidupan demokrasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ketua DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, melalui Wakil Ketua DPD <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumut, Rolel Harahap, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pendidikan politik ini merupakan rangkaian program Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menjelaskan, Kabupaten Asahan menjadi daerah pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pendidikan politik Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara yang akan berlangsung di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Asahan menjadi titik pertama pelaksanaan kegiatan ini,&quot; ujar Rolel Harahap.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan dua narasumber dengan materi yang berbeda. Drs. H. T. Bachrumsyah menyampaikan materi tentang sejarah Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a>, mulai dari perjalanan dan dinamika partai hingga peran strategisnya dalam kehidupan politik nasional.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan, Hidayat, S.P., membawakan materi bertema &quot;Dinamika dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu&quot;. Materi ini memberikan pemahaman mengenai dinamika demokrasi, penyelenggaraan pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas proses demokrasi di Indonesia.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Kabupaten Asahan yang juga Ketua DPRD Asahan, Epi Irwansyah Pane, Wakil Ketua DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara Rolel Harahap, Drs. H. T. Bachrumsyah, Wakil Sekretaris DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumut Indra Surya Bakti Simatupang, S.H., M.Kn., serta Muhammad Riduan, S.IP., serta Fachru Rozi Biro Organisasi <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hadir pula jajaran pengurus DPD Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Kabupaten Asahan, pengurus tingkat kecamatan, kelurahan dan desa se-Kabupaten Asahan, organisasi sayap, serta organisasi Hasta Karya Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a>.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui kegiatan ini, Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara berharap pendidikan politik tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh kader untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat pemahaman ideologi dan sejarah partai, serta membangun kesadaran politik yang bertanggung jawab.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Partai <a href="https://www.sumut24.co/tag/golkar/" target="_blank">Golkar</a> Sumatera Utara dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan kader yang memiliki pengetahuan, integritas, serta kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_9092_Golkar-Sumut-Mulai-Pendidikan-Politik-di-Asahan--Andar-Amin-Harahap-Dorong-Penguatan-Kader-di-Daerah.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288805/golkar-sumut-mulai-pendidikan-politik-di-asahan-andar-amin-harahap-dorong-penguatan-kader-di-daerah/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:17:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris]]></title>
            <description><![CDATA[H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN | Sumut24.co &ndash; Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) Kota Medan resmi memiliki kepengurusan baru. Melalui Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HA IPB Kota Medan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Medan, Sabtu (21/11/2026), H. Riza Milianda Kasa terpilih sebagai Ketua, sementara R. Gatot Pahlawan dipercaya menjabat Sekretaris.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Muscab yang mengusung tema &quot;Dari Kebersamaan Menuju Pengabdian: Alumni IPB Berkontribusi untuk Kemajuan Kota Medan&quot; tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran alumni IPB dalam mendukung pembangunan Kota Medan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Perwakilan DPP HA IPB, Nawi Purba, menegaskan bahwa HA IPB Kota Medan ke depan harus semakin guyub, solid, serta memperkuat silaturahmi dan solidaritas antaralumni.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia juga berharap kepengurusan HA IPB, baik di tingkat kota maupun provinsi, mampu mengoptimalkan potensi besar alumni IPB di Sumatera Utara sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Anggota DPRD Kota Medan, dr. Dimas Sofani Lubis, mengingatkan bahwa Muscab tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, Muscab harus menjadi ruang refleksi sekaligus gerakan perjuangan alumni dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Jadikan Muscab ini sebagai refleksi dan gerak perjuangan dalam berkontribusi untuk pembangunan. DPRD Kota Medan siap berkolaborasi dengan HA IPB untuk bergerak dan berbuat bagi rakyat," tegas Dimas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan, Dr. Laksamana Putra Siregar, menyampaikan bahwa Muscab merupakan bagian penting dari konsolidasi organisasi untuk memilih kepengurusan baru sekaligus merumuskan program kerja yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Medan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, HA IPB memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Pemko Medan, khususnya dalam memberikan dukungan pemikiran, gagasan, dan keahlian di bidang pertanian serta ketahanan pangan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"HA IPB dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Medan dalam pembangunan. Kami membutuhkan dukungan, pemikiran, dan gagasan dari seluruh elemen, khususnya alumni IPB, untuk mendukung program ketahanan pangan," ungkap Laksamana.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Plt Ketua DPD HA IPB Sumatera Utara, M. Fadly Abdina, S.P., M.Si., didampingi Plt Sekretaris DPD HA IPB Sumut, Anggi Rhaditya Lubis, S.P., M.M., menjelaskan bahwa Muscab HA IPB Kota Medan merupakan Muscab terakhir sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) HA IPB Sumatera Utara yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026 di Parapat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Fadly berharap kepengurusan baru HA IPB Kota Medan dapat menjadi kekuatan organisasi yang mampu mengoptimalkan keilmuan, pengalaman, dan jaringan alumni untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Alumni IPB harus mampu mengoptimalkan keilmuan, pengalaman, dan jaringan yang dimiliki untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita ingin HA IPB hadir melalui kerja nyata, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pertanian, dan pembangunan ekonomi masyarakat," ujar Fadly.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia juga menyampaikan bahwa Musda HA IPB Sumatera Utara direncanakan akan dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. Alim Setiawan Slamet, serta Ketua DPP HA IPB, Fauzi Amro.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami berharap para alumni IPB di Kota Medan dapat membangun kolaborasi konkret dengan Pemko Medan sebagai fasilitator untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kami juga ingin menyosialisasikan kepada para siswa di Kota Medan mengenai peluang melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor," tambahnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Tani Merdeka Indonesia dan HKTI Kota Medan, Andi Wiliandi, Eka Hermawan dari HIPKA Sumatera Utara, serta sejumlah senior dan alumni HA IPB.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan terpilihnya H. Riza Milianda Kasa sebagai Ketua dan R. Gatot Pahlawan sebagai Sekretaris, diharapkan DPC HA IPB Kota Medan semakin solid dan produktif. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan semangat kebersamaan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Muscab ini sekaligus menjadi awal tanggung jawab kepengurusan baru untuk membuktikan bahwa organisasi alumni tidak hanya kuat dalam konsolidasi, tetapi juga hadir melalui gagasan, kolaborasi, dan kerja nyata bagi kemajuan Kota Medan.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_8092_H--Riza-Milianda-Kasa-Pimpin-HA-IPB-Kota-Medan--R--Gatot-Pahlawan-Terpilih-Sekretaris.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288804/h-riza-milianda-kasa-pimpin-ha-ipb-kota-medan-r-gatot-pahlawan-terpilih-sekretaris/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres*</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:11:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres*]]></title>
            <description><![CDATA[Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres]]></description>
            <content><![CDATA[<br>JAKARTA &ndash; Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional yang juga Kepala Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, membaca sikap partai-partai koalisi dalam pengisian kursi Wakil Presiden sebagai sinyal kuat yang mengarah ke Sufmi Dasco Ahmad.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Partai Golkar, yang pada Pilpres 2024 mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, menyerahkan sepenuhnya pilihan pengganti kepada Presiden. Partai Demokrat juga tidak mengajukan nama. Menurut Yuddy, sikap itu bermakna jelas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Artinya apa? Mendukung Dasco,&quot; ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sikap serupa ditunjukkan mayoritas partai koalisi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut hampir semua ketua umum partai tidak mengajukan kadernya. Di tengah situasi itu, sejumlah nama kader Gerindra mengemuka, salah satunya Dasco, yang juga disebut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam daftar figur potensial pengganti Gibran.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yuddy menegaskan sikap Golkar mendukung cawapres yang diajukan atau dipilih Presiden. &quot;Golkar sudah menebak siapa yang dimaksud. Tidak ada tokoh di Golkar yang sedekat tokoh Gerindra dengan Presiden,&quot; katanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pekan lalu, Yuddy telah memaparkan sejumlah kriteria Wakil Presiden ideal, antara lain sudah lama dipercaya Presiden, sejalan visinya, mampu berkomunikasi dengan parlemen dan kekuatan politik, paham ekonomi dan anggaran, serta mampu menyerap aspirasi publik. Ia menegaskan kriteria itu disusun tanpa merujuk nama tertentu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Saya tidak berpretensi pada nama tertentu saat membuat kriteria. Belakangan berkembang sejumlah nama dari Partai Gerindra, dan secara objektif nama Dasco yang paling tepat dengan kriteria tersebut,&quot; kata Yuddy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dukungan kepada Dasco juga datang dari luar Gerindra. Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menilai Dasco layak karena kemampuannya berkomunikasi, berkonsolidasi, dan menyatukan berbagai kekuatan politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan partainya akan mendukung jika nama Dasco ada dalam surat Presiden. Sejumlah anggota DPD RI juga menyuarakan dukungan secara pribadi, begitu pula beragam elemen masyarakat, mulai dari Jaringan Aktivis ProDem, APKLI Merah Putih, Aliansi Masyarakat Maluku di Jakarta, hingga relawan Gibran.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menanggapi dukungan yang terus mengalir, Dasco meminta semua pihak menghormati hak konstitusional Presiden dalam mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Presiden dijadwalkan menyerahkan nama tersebut paling lambat 25 November 2026.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_5738_Dari-Sejumlah-Nama--Dasco-Dinilai-Paling-Sesuai-Kriteria-Wapres-.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288803/dari-sejumlah-nama-dasco-dinilai-paling-sesuai-kriteria-wapres/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:20:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara]]></title>
            <description><![CDATA[Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara]]></description>
            <content><![CDATA[<br>MEDAN&mdash; Pengamat sosial-politik Shohibul Anshor Siregar menilai pembacaan terhadap empat ketegangan struktural dalam ketatanegaraan dan pengelolaan sumber daya tidak boleh berhenti pada diagnosis normatif, melainkan harus diuji melalui perbandingan empiris antarwaktu maupun antarnegara. Keempat ketegangan tersebut meliputi kedaulatan rakyat dan konsentrasi kekuasaan ketika pemilihan langsung memperkuat legitimasi pejabat tetapi belum tentu menghilangkan dominasi kelompok ekonomi-politik, desentralisasi dan ketimpangan teritorial saat penyerahan kewenangan daerah memperluas otonomi namun berisiko memindahkan konsentrasi kekuasaan ke tingkat lokal, hak konstitusional dan ketimpangan akses karena perluasan jaminan hak tidak otomatis menghapus hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan, serta penguasaan negara dan kepentingan publik ketika kewenangan negara mengelola sumber daya harus diuji dari manfaatnya bagi rakyat dan bukan sekadar bentuk kepemilikan atau status badan usaha. Menurutnya, pengalaman historis Indonesia serta praktik di negara lain memberikan peta jalan konkret untuk merumuskan jalan keluar yang masuk akal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hal itu disampaikan Siregar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk &quot;Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy&quot; di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Jalan SM Raja Teladan Barat, Medan, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama UISU itu menghadirkan Keynote Speech Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Acara bertujuan memetakan persoalan implementasi Pasal 33 di Sumatera Utara, menggali praktik baik pembangunan daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan konkret. Dalam kesempatan tersebut, Siregar mengaitkan tema FGD dengan kajiannya mengenai paradoks kedaulatan Indonesia kontemporer.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&gt; "Jika kita hanya berhenti pada teks regulasi, keempat ketegangan itu akan terus berulang dalam wajah yang berbeda. Sejarah kita sendiri dan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa institusi hanya bekerja jika dirancang untuk membatasi dominasi elit dan menjamin akses warga," tegas Shohibul Anshor Siregar.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;---&lt;/p&gt; &lt;p&gt;### Perbandingan Empiris dan Solusi Tiap Ketegangan&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada ketegangan pertama mengenai kedaulatan rakyat dan konsentrasi kekuasaan, Siregar menyoroti peralihan dari sistem perwakilan Orde Baru ke pemilihan langsung pasca-Reformasi yang memperluas partisipasi, namun ongkos politik yang mahal justru menyuburkan politik kartel dan transaksi. Dalam perbandingan antarnegara, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia menekan ketergantungan politisi pada pemodal melalui pendanaan partai berbasis publik yang ketat serta transparansi penuh rekening kampanye, berbeda dengan demokrasi berbiaya tinggi yang rentan *state capture*. Solusi yang dinilai masuk akal adalah reformasi sistem pendanaan politik melalui subsidi negara yang akuntabel bagi partai politik, pembatasan ketat belanja kampanye, serta audit dana sumbangan secara *real-time* dan terbuka untuk publik.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada ketegangan kedua tentang desentralisasi dan ketimpangan teritorial, Siregar mencermati bahwa sejak UU Otonomi Daerah 1999 berlaku, daerah memperoleh kewenangan luas, tetapi di banyak wilayah justru memunculkan dinasti politik lokal serta ketimpangan fiskal antardaerah. Jika ditarik ke perbandingan antarnegara, Jerman menerapkan mekanisme pemerataan fiskal (*L&auml;nderfinanzausgleich*) yang dipadukan dengan standar pelayanan publik nasional yang ketat, sementara Brasil menunjukkan bagaimana desentralisasi tanpa kapasitas pengawasan lokal memicu korupsi di tingkat munisipalitas. Jalan keluar yang ditawarkan mencakup penerapan skema transfer fiskal berbasis kinerja pelayanan dasar ketimbang sekadar alokasi administratif, penguatan pengawasan warga melalui musyawarah anggaran partisipatif, serta pembatasan dinasti politik lewat aturan rekrutmen terbuka.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada ketegangan ketiga menyangkut hak konstitusional dan ketimpangan akses, Siregar melihat Amandemen UUD 1945 memang memperluas katalog hak asasi manusia secara drastis dibanding era sebelumnya, namun kelompok rentan masih terhambat biaya perkara, jarak geografis, dan birokrasi berbelit. Pada tataran komparasi antarnegara, Afrika Selatan pasca-Apartheid memiliki konstitusi progresif yang dikawal peradilan aktif serta jaringan bantuan hukum komunitas yang kuat, sedangkan di banyak negara berkembang hak konstitusional menjadi macan kertas akibat lemahnya literasi dan akses peradilan. Solusinya adalah memperluas dana bantuan hukum struktural hingga tingkat desa atau kelurahan, menyederhanakan prosedur gugatan kepentingan publik (*citizen lawsuit*), serta mewajibkan layanan hukum dan administrasi berbasis jemput bola bagi kelompok miskin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada ketegangan keempat mengenai penguasaan negara dan kepentingan publik, Siregar mengulas bahwa nasionalisasi perusahaan asing pada akhir 1950-an serta dominasi BUMN pada era Orde Baru maupun masa kini membuktikan kepemilikan negara tidak otomatis berarti kemakmuran rakyat apabila tata kelolanya tertutup. Secara komparatif antarnegara, Norwegia mengelola kekayaan minyak melalui *Government Pension Fund Global* dengan aturan fiskal ketat dan transparansi tinggi bagi generasi mendatang, berkebalikan dengan Venezuela atau Nigeria tempat perusahaan negara mengalami *resource curse* akibat politisasi dan rente. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengubah ukuran keberhasilan BUMN dan pengelolaan sumber daya dari sekadar setoran dividen atau aset menjadi indeks dampak sosial-ekologis, disertai keterbukaan kontrak ekstraktif dan keterlibatan wakil masyarakat sipil dalam pengawasan independen.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;---&lt;/p&gt; &lt;p&gt;### Menguji Ulang Ukuran Keberhasilan <a href="https://www.sumut24.co/tag/negara/" target="_blank">Negara</a>&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Siregar menekankan bahwa benang merah dari perbandingan lintas waktu dan lintas negara tersebut adalah **pergeseran fokus dari legalitas formal menuju akuntabilitas substantif**. Tanpa pembenahan pada pendanaan politik, desain fiskal daerah, akses keadilan, dan tata kelola sumber daya alam, demokrasi prosedural akan terus terperangkap dalam oligarki baru.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kita tidak kekurangan aturan yang tampak ideal di atas kertas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengadopsi mekanisme koreksi yang sudah terbukti bekerja di tempat lain, lalu menyesuaikannya dengan konteks lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga sehari-hari," pungkasnya.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3819_Siregar-Uji-Empat-Ketegangan-Kedaulatan-dan-Pasal-33-Lewat-Perbandingan-Lintas-Waktu-dan-Negara.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288802/siregar-uji-empat-ketegangan-kedaulatan-dan-pasal-33-lewat-perbandingan-lintas-waktu-dan-negara/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:15:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua]]></title>
            <description><![CDATA[Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN | H. Farianda Putra Sinik Tanjung, SE, dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2031 dalam Konferensi PWI Sumut 2026 yang berlangsung di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sabtu (21/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Munculnya Farianda sebagai satu-satunya kandidat dalam pencalonan Ketua PWI Sumut menjadi sorotan dalam konferensi yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, jajaran pengurus PWI Sumut demisioner, para Ketua PWI kabupaten/kota, serta anggota pemilik suara sah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Farianda, yang merupakan petahana Ketua PWI Sumut, mendapat kepercayaan untuk kembali maju memimpin organisasi wartawan tersebut untuk periode kedua.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir secara resmi membuka Konferensi PWI Sumut 2026. Pembukaan turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dr. Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP., M.M., yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta sejumlah tokoh organisasi pers di Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di antaranya Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Rianto, SH., MH, atau akrab disapa Anto Genk, dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut Erris J. Napitupulu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan status calon tunggal, proses pemilihan Ketua PWI Sumut periode 2026-2031 kini menjadi perhatian peserta konferensi, menunggu tahapan konferensi dan keputusan resmi melalui mekanisme organisasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, perebutan kursi Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut masih berlangsung dengan menghadirkan dua kandidat, yakni Drs. Khairul Muslim dan Rizal Rudi Surya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Konferensi PWI Sumut 2026 menjadi momentum penting dalam menentukan kepemimpinan organisasi sekaligus memperkuat soliditas insan pers di Sumatera Utara untuk lima tahun mendatang.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3723_Tak-Ada-Lawan--Farianda-Calon-Tunggal-Ketua-PWI-Sumut-untuk-Periode-Kedua.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288801/tak-ada-lawan-farianda-calon-tunggal-ketua-pwi-sumut-untuk-periode-kedua/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026; Farianda Calon Tunggal Ketua</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 13:13:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026; Farianda Calon Tunggal Ketua]]></title>
            <description><![CDATA[Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN | Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ahmad Munir, secara resmi membuka Konferensi PWI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2026 yang berlangsung di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sabtu (21/11/2026) siang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pembukaan konferensi turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP., M.M., yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Jajaran Kepengurusan PWI Pusat, Ketua PWI Sumut demisioner H. Farianda Putra Sinik, SE, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Rianto, SH., MH, yang akrab disapa Anto Genk, serta Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, Erris J. Napitupulu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain itu, hadir jajaran pengurus PWI Sumut demisioner, para Ketua PWI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, anggota PWI pemilik suara sah dalam konferensi, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Konferensi PWI Sumut 2026 menjadi momentum penting bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut. Pasalnya, dalam proses pencalonan Ketua PWI Sumut periode 2026-2031, seluruh anggota telah mencapai kesepakatan dengan menetapkan satu kandidat, yakni H. Farianda Putra Sinik Tanjung, SE, yang merupakan petahana.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan hanya satu calon yang maju dalam pemilihan Ketua PWI Sumut, konferensi diperkirakan menjadi momentum pengukuhan dan pengesahan Farianda untuk kembali memimpin PWI Sumatera Utara pada periode kedua, setelah melalui mekanisme konferensi dan ketentuan organisasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, pemilihan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut berlangsung lebih kompetitif. Dua wartawan senior, Drs. Khairul Muslim dan Rizal Rudi Surya, menjadi kandidat yang bersaing memperebutkan posisi Ketua DKP PWI Sumut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Persaingan kedua kandidat tersebut menjadi salah satu agenda yang turut menarik perhatian peserta konferensi, selain proses penetapan kepengurusan PWI Sumut untuk lima tahun ke depan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Konferensi PWI Sumut 2026 diselenggarakan oleh panitia pelaksana dengan susunan Organizing Committee (OC) yang diketuai Rifki Warisan, dengan sekretaris SR Hamonangan Panggabean. Sementara Steering Committee (SC) diketuai Taufik Wal Hidayat, dengan sekretaris Riza Mulyadi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Konferensi ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh anggota PWI Sumut dalam memperkuat soliditas organisasi, menjaga profesionalisme jurnalistik, serta menghadirkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan dunia pers di Sumatera Utara pada periode mendatang.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_1394_Ketum-PWI-Pusat--Ahmad-Munir-Resmi-Buka-Konferensi-PWI-Sumut-2026--Farianda-Calon-Tunggal-Ketua.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288800/ketum-pwi-pusat-ahmad-munir-resmi-buka-konferensi-pwi-sumut-2026-farianda-calon-tunggal-ketua/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 12:00:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling]]></title>
            <description><![CDATA[Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Deliserdang -Dalam rangka mendukung Commander Wish Kapolri serta meningkatkan kedekatan antara Polri dengan masyarakat, Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan Subuh Keliling di Masjid Babul Ihsan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (21/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan Subuh Keliling tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, SH, SIK, M. Si, bersama jajaran Polresta Deli Serdang. Kehadiran Kapolresta beserta personel Polri di tengah masyarakat pada waktu salat subuh ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Polri untuk terus hadir, menjalin silaturahmi, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kedatangan Kapolresta Deli Serdang dan rombongan disambut dengan baik dan penuh kehangatan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Babul Ihsan serta masyarakat setempat. Sambutan positif tersebut mencerminkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan tokoh agama dan masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan Subuh Keliling ini tidak hanya menjadi sarana untuk melaksanakan ibadah bersama, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Melalui pendekatan keagamaan, Polresta Deli Serdang berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga kehadiran Polri dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, SH, SIK, M. Si, menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dan meningkatkan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat. Menurutnya, terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif tidak terlepas dari peran serta dan dukungan seluruh elemen masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Masyarakat juga diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menjaga kerukunan antarwarga, serta bersama-sama mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Sinergitas antara Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pelaksanaan Subuh Keliling juga menjadi kesempatan bagi jajaran Polresta Deli Serdang untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, mengetahui perkembangan situasi di lingkungan sekitar, serta membangun komunikasi dua arah secara langsung. Dengan demikian, berbagai informasi maupun permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain sebagai sarana mempererat silaturahmi, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi tugas Polri dalam mengedepankan pendekatan yang humanis, religius, dan persuasif. Polri tidak hanya hadir dalam kegiatan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berupaya hadir melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Polresta Deli Serdang terus berkomitmen untuk mendukung Commander Wish Kapolri melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, penguatan kepercayaan publik, serta terwujudnya Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Polresta Deli Serdang berharap tercipta komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang semakin erat dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan kebersamaan dan kepedulian bersama, situasi kamtibmas yang aman, tertib, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dapat terus terpelihara.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3219_Pererat-Silaturahmi-Dengan-Masyarakat--Kapolresta-Deli-Serdang-Laksanakan-Kegiatan-Subuh-Keliling.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288799/pererat-silaturahmi-dengan-masyarakat-kapolresta-deli-serdang-laksanakan-kegiatan-subuh-keliling/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:43:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang]]></title>
            <description><![CDATA[Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN I SUMUT24.CO<br>Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum <a href="https://www.sumut24.co/tag/polda/" target="_blank">Polda</a> Sumut kembali menangkap sejumlah pelaku penembakan yang terjadi di Kabupaten Deliserdang pada beberapa waktu lalu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan informasi yang dapat, Sabtu (21/11/26), bahwa sebanyak tujuh orang pelaku. Salah satu pelaku yang ditangkap berinisial HS atau biasa dipanggil dengan sebutan HT.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penangkapan terhadap para pelaku penembakan itu dipimpin langsung Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum <a href="https://www.sumut24.co/tag/polda/" target="_blank">Polda</a> Sumut Kompol Jama Purba bersama sejumlah personel.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ditangkapnya para pelaku lainnya itu merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap sejumlah pelaku penembakan sebelumnya yang menewaskan korban Doni Pacek&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Terpisah, Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum <a href="https://www.sumut24.co/tag/polda/" target="_blank">Polda</a> Sumut, Kompol Jama Purba, saat dikonfirmasi awak media membenarkan penangkapan tersebut. "Mohon doanya, tim masih bekerja," ujarnya singkat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebelumnya, Direktorat (Dit) <a href="https://www.sumut24.co/tag/polda/" target="_blank">Polda</a> Sumut berhasil mengungkap secara menyeluruh kasus penembakan yang menewaskan Doni Pacek di Kabupaten Deliserdang&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain menangkap dua eksekutor pelaku pembunuhan Doni Pacek personel juga menangkap 4 rekan korban yang saat kejadian berada dalam satu mobil. Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolda Sumut guna menjalani proses hukum.(W05)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Foto:]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_4682_Tim-Pagar-Jatanras-Dit-Reskrimum-Polda-Sumut-Kembali-Tangkap-7-Pelaku-Penembakan-di-Deliserdang.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288798/tim-pagar-jatanras-dit-reskrimum-polda-sumut-kembali-tangkap-7-pelaku-penembakan-di-deliserdang/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:22:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu]]></title>
            <description><![CDATA[Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<br>P.Siantar l Sumut24<br>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tersebut dilaksanakan di Aula Bina Graha Bapperida Provinsi Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (20/11/2026). Rakor tersebut sebagai komitmen memperkuat pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel di Provinsi Sumut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Pelayanan publik merupakan wajah utama kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Sejalan dengan semangat kolaborasi Sumut Berkah, jajaran organisasi perangkat daerah dituntut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kebutuhan warga,&quot; katanya. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dijelaskan Porman, berbagai laporan yang masuk melalui kanal resmi nasional SP4N-LAPOR! telah menjadi instrumen deteksi dini sekaligus bahan evaluasi dalam membenahi birokrasi, mulai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perizinan, hingga administrasi kependudukan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan yang memerlukan penguatan serius.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Tantangan seperti keterlambatan proses verifikasi, disposisi yang masih berbelit antar unit kerja, hingga respons tindak lanjut yang terkadang normatif dan belum menyentuh akar persoalan masih kita temui," kata Porman.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di era keterbukaan informasi saat ini, lanjutnya, masyarakat tidak sekadar ingin laporannya diterima, melainkan membutuhkan kepastian bahwa keluhannya ditangani dan diselesaikan secara cepat serta tepat sasaran.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menjawab tantangan tersebut, Porman menekankan empat poin utama kepada seluruh pimpinan OPD beserta jajaran pengelola pengaduan di lingkungan Pemprov Sumut. Pertama, menjadikan aduan sebagai cermin perbaikan, tidak menganggap laporan masyarakat sebagai beban, melainkan wujud kepedulian dan kepercayaan publik untuk meningkatkan standar mutu layanan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Kedua, mempercepat respons dan tindak lanjut dengan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tenggat waktu penyelesaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, termasuk amanat Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2026 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, agar laporan tidak mengendap lama di meja admin,&quot; ujar Porman.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selanjutnya, meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Bagi pengaduan yang sifatnya lintas kewenangan, Dinas Kominfo bersama OPD terkait diminta proaktif melakukan sinkronisasi dan berkolaborasi mencari solusi konkret tanpa saling melempar tanggung jawab.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Terakhir, memastikan kualitas jawaban yang substantif, tindak lanjut laporan tidak cukup hanya berstatus selesai secara administratif, tetapi harus disertai bukti penyelesaian lapangan serta penjelasan yang jelas, santun, dan solutif,&quot; terang Porman.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, Ketua Panitia Exan Free Coco Rajagukguk, dalam laporannya menjelaskan, rakor ini digelar untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta optimalisasi tindak lanjut laporan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja penanganan laporan, identifikasi kendala teknis di lapangan, serta perumusan strategi peningkatan kualitas respons,&quot; kata Exan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Exan mengharapkan, melalui forum ini, terbangun sinergi yang lebih kuat antar perangkat daerah sehingga efektivitas penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR! terus meningkat. Dengan demikian dapat mendongkrak kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Sumut. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber kompeten untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Rega Tadeak Hakim, serta perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut James Marihot Panggabean.(LP)]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_6049_Rakor-Implementasi-dan-Evaluasi-Pengelolaan-Pengaduan-SP4N-LAPOR--Tahun-2026--Di-Gelar-Pemprovsu.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288797/rakor-implementasi-dan-evaluasi-pengelolaan-pengaduan-sp4nlapor-tahun-2026-di-gelar-pemprovsu/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:59:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru]]></title>
            <description><![CDATA[Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru]]></description>
            <content><![CDATA[<br>Medan | Sumut24.co&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mencatat sejarah baru dalam penegakan hukum dengan menerapkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Skema hukum tersebut menjadi yang pertama diterapkan di wilayah Sumatera dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penerapan mekanisme ini dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terhadap PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), perusahaan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, yang terseret perkara dugaan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan lindung Kabupaten Tapanuli Selatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui skema DPA, perusahaan tersebut diwajibkan memenuhi sejumlah tanggung jawab, mulai dari pembayaran kerugian lingkungan hidup senilai Rp75,86 miliar, pembangunan fasilitas sosial bagi masyarakat terdampak, hingga pembenahan tata kelola perusahaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penerapan mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 65 huruf k disebutkan kewenangan penuntut umum untuk melakukan perjanjian penundaan penuntutan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 328.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH, MH, menjelaskan bahwa penerapan DPA terhadap PT NSHE telah melalui tahapan penanganan perkara secara berjenjang di lingkungan kejaksaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Proses tersebut juga telah memperoleh persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Perjanjian DPA antara penuntut umum dan PT NSHE kemudian ditandatangani pada 13 Oktober 2026.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, penuntut umum selanjutnya mengajukan permohonan pengesahan perjanjian tersebut kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Permohonan itu akhirnya dikabulkan setelah melalui serangkaian pemeriksaan persidangan. Pada Senin, 16 November 2026, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Aurora Quintina, SH, MH, secara resmi mengesahkan perjanjian tersebut melalui Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Psp.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam penetapan itu, pengadilan memerintahkan penuntut umum dan PT NSHE melaksanakan seluruh isi perjanjian dalam jangka waktu 10 bulan sejak pengesahan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;*Kerusakan Hutan 25,59 Hektare, Nilai Kerugian Capai Rp75,8 Miliar*&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Perkara yang menjerat PT NSHE berawal dari dugaan aktivitas penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan, baik pada area yang masuk dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun di luar wilayah izin tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan informasi penegakan hukum Kementerian Kehutanan, aktivitas penebangan juga ditemukan di kawasan sempadan sungai. Selain itu, terdapat dugaan pembiaran kayu hasil tebangan yang ditinggalkan di sekitar aliran sungai.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aktivitas tersebut dinilai mengakibatkan kerusakan kawasan hutan lindung, terutama pada wilayah sempadan sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Luas kawasan yang terdampak berdasarkan hasil penanganan perkara mencapai 25,59 hektare. Kerusakan tersebut turut menimbulkan dampak terhadap kondisi tanah dan lingkungan di kawasan hutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Perhitungan kerugian dilakukan oleh tim ahli lingkungan hidup dan kehutanan, yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dari hasil perhitungan para ahli, nilai kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan tersebut mencapai Rp75.862.832.700 atau sekitar Rp75,86 miliar.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;*PT NSHE Sudah Membayar Rp74,1 Miliar*&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kajari Tapanuli Selatan, M. Emri Kurniawan, SH, MH, mengungkapkan bahwa dalam penetapan pengadilan tersebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan PT NSHE selama masa pelaksanaan perjanjian.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pertama, perusahaan wajib melunasi seluruh nilai kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp75,86 miliar.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hingga perjanjian memperoleh pengesahan pengadilan, PT NSHE telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp74.137.882.350.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan demikian, masih terdapat sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp1.724.950.350 yang harus diselesaikan sesuai tenggat waktu dalam perjanjian.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kedua, perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak melalui pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Adapun fasilitas yang harus dibangun meliputi Balai Desa di wilayah hilir, tepatnya di Huta Hapesong, Desa Hapesong Baru, serta rumah ibadah di wilayah hulu, yakni Desa Luat Lombang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ketiga, PT NSHE harus melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, termasuk memastikan seluruh kegiatan operasional mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan bahwa penerapan DPA merupakan salah satu bentuk perkembangan penegakan hukum nasional yang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian dan kepentingan masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, mekanisme tersebut bukan bentuk pengampunan tanpa syarat. Korporasi tetap diwajibkan menjalankan seluruh tanggung jawab yang telah disepakati dan disahkan pengadilan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menilai keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan dapat dipulihkan dan masyarakat memperoleh manfaat nyata.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Penegakan hukum modern dengan menerapkan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan inovasi hukum nasional yang patut dan layak dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi," ujar Muhibuddin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menambahkan, pemenuhan tanggung jawab sosial oleh korporasi menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan pohon secara tidak sah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kejati Sumut berharap mekanisme tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan terdampak di Kabupaten Tapanuli Selatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Meski perjanjian DPA telah memperoleh pengesahan pengadilan, PT NSHE tetap memiliki kewajiban untuk menuntaskan seluruh kesepakatan dalam waktu 10 bulan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kajari Tapanuli Selatan menegaskan, apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi, penuntut umum akan mengajukan permohonan penetapan penghentian penuntutan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, proses penuntutan akan dilanjutkan tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari pengadilan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan demikian, penerapan DPA dalam perkara PT NSHE bukan berarti perusahaan terbebas begitu saja dari tanggung jawab hukum. Pelaksanaan seluruh kewajiban menjadi faktor penentu dalam penyelesaian perkara tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penerapan mekanisme ini sekaligus menjadi perhatian dalam perkembangan penegakan hukum korporasi di Indonesia, terutama dalam penanganan perkara lingkungan hidup yang menuntut adanya pertanggungjawaban, pemulihan ekosistem, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.zal]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3872_Pertama-di-Sumatera--Kejati-Sumut-Terapkan-Skema-DPA--PT-NSHE-Wajib-Bayar-Rp75-8-Miliar-untuk-Pemulihan-Lingkungan-Batang-Toru.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288796/pertama-di-sumatera-kejati-sumut-terapkan-skema-dpa-pt-nshe-wajib-bayar-rp758-miliar-untuk-pemulihan-lingkungan-batang-toru/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027: Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan</guid>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027: Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan]]></title>
            <description><![CDATA[Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Saipullah Paparkan Prioritas RAPBD Madina 2027 Gaji PPPK hingga Pembangunan Jalan]]></description>
            <content><![CDATA[<br>Madina | Sumut24.co&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, memaparkan sejumlah prioritas kebijakan pemerintah daerah dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Jawaban tersebut disampaikan Saipullah dalam rapat paripurna DPRD Madina, Jumat (20/11/2026). Sejumlah isu strategis menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pengalokasian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), insentif tenaga keagamaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur jalan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Miftahul Falah, dan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Asisten I M. Sahnan Pasaribu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat di lingkungan Pemkab Madina.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam penyampaiannya, Saipullah mengapresiasi berbagai masukan, kritik, saran, dan dukungan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perencanaan anggaran dan arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menilai masukan legislatif bukan sekadar formalitas dalam proses pembahasan anggaran, melainkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan visi Madina Maju dan Madani.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Pandangan fraksi bukan hanya masukan, tetapi merupakan energi positif untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Madina Maju dan Madani," ujar Saipullah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bupati menjelaskan, jawaban yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut belum mencakup seluruh persoalan secara terperinci. Hal itu mengingat banyaknya pertanyaan, pendapat, serta usulan yang disampaikan masing-masing fraksi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Karena itu, pemerintah daerah memilih memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai strategis. Sementara pembahasan teknis yang membutuhkan pendalaman akan dilanjutkan melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Salah satu poin penting yang disampaikan Saipullah berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk pembayaran gaji PPPK. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap insentif bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), guru pondok pesantren, bilal mayit, nazir, serta imam masjid.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pelayanan publik sekaligus dukungan bagi tenaga pendidik keagamaan dan masyarakat yang berperan dalam kehidupan sosial keagamaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Madina menyatakan terus berupaya membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Salah satu langkah yang disiapkan adalah kerja sama dengan pihak Indomaret melalui pelaksanaan job fair untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada empat gerai yang akan beroperasi di wilayah Madina.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Saipullah menegaskan, calon pekerja yang direkrut melalui kesempatan tersebut diwajibkan berasal dari penduduk Kabupaten Mandailing Natal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027, pemerintah daerah berencana memperkuat langkah optimalisasi penerimaan melalui sejumlah sektor potensial.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Beberapa sumber pendapatan yang menjadi perhatian meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah, serta pemanfaatan aset milik pemerintah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan juga akan didorong untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Optimalisasi tersebut dinilai penting agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di bidang kesehatan, Saipullah menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang tepat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, cepat, ramah, dan bermartabat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Persoalan infrastruktur, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, juga menjadi salah satu perhatian dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Saipullah menyebutkan, Pemkab Madina tetap berupaya meningkatkan kondisi sejumlah ruas jalan dengan menetapkan skala prioritas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Wilayah terpencil serta ruas jalan yang memiliki tingkat kebutuhan dan manfaat paling besar bagi masyarakat akan menjadi perhatian utama dalam penentuan prioritas pembangunan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pemerintah juga berupaya mengusulkan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat agar dukungan pembiayaan dapat diperluas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusulkan pembangunan infrastruktur ini ke pemerintah pusat," ungkapnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menutup penyampaiannya, Saipullah berharap seluruh materi RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas secara mendalam bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan TAPD.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia juga meminta seluruh kepala OPD agar serius mengikuti tahapan pembahasan berikutnya. Untuk memastikan keterlibatan seluruh perangkat daerah, Saipullah menegaskan kembali kewajiban mematuhi Surat Bupati Nomor 900/3211/BPKAD/2026 tentang larangan meninggalkan tempat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui ketentuan tersebut, para kepala OPD diminta tetap berada di tempat dan berperan aktif dalam setiap rapat pembahasan RAPBD.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mandailing Natal.zal]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_167_Jawab-Pandangan-Fraksi-DPRD--Saipullah-Paparkan-Prioritas-RAPBD-Madina-2027--Gaji-PPPK-hingga-Pembangunan-Jalan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288795/jawab-pandangan-fraksi-dprd-saipullah-paparkan-prioritas-rapbd-madina-2027-gaji-pppk-hingga-pembangunan-jalan/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 23:57:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis]]></title>
            <description><![CDATA[Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Medan &ndash; Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menekankan pentingnya merekonstruksi tafsir Pasal 33 UUD 1945 agar tidak terjebak dalam &quot;perangkap kolonialitas&quot; yang mengorbankan kedaulatan ekologis dan ruang hidup masyarakat lokal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hal itu disampaikan Siregar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk &quot;Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy&quot; di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Jalan SM Raja Teladan Barat, Medan, Jumat (20/11/2026).Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama UISU itu menghadirkan Keynote Speech Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Acara bertujuan memetakan persoalan implementasi Pasal 33 di Sumatera Utara, menggali praktik baik pembangunan daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan konkret.Dalam kesempatan tersebut, Siregar mengaitkan tema FGD dengan kajiannya mengenai paradoks kedaulatan Indonesia kontemporer. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, capaian demokrasi pasca-1998 dan hilirisasi nikel pasca-2020 justru berjalan beriringan dengan hilangnya kontrol ekonomi absolut serta eskalasi krisis ruang hidup melalui konflik agraria dan deforestasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Keselamatan dan kemakmuran yang rasional dan terukur tidak bisa dibangun di atas fondasi kolonialitas. Kedaulatan sejati berakar pada keutuhan ekologi dan hak rakyat,&quot; ujar Siregar, mengutip epilog pemikirannya.Ia menyoroti bagaimana amandemen konstitusi 1999&ndash;2002 mengubah Pasal 33 dari &quot;lantai kedaulatan&quot; menjadi &quot;langit-langit legislatif&quot; yang mudah ditembus logika pasar bebas. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Frasa &quot;efisiensi berkeadilan&quot; dan pendelegasian penuh pada undang-undang sektoral, menurutnya, membuka ruang bagi ekstraktivisme birokratik.Terkait hilirisasi nikel, Siregar menilai pencapaian makro (lonjakan ekspor olahan hingga puluhan kali lipat dan penguasaan hampir separuh produksi global) masih menyimpan ilusi kedaulatan aset. Dominasi FDI dan teknologi dari jaringan modal tertentu, serta ketergantungan pada PLTU batubara captive, membuat proses &quot;dekarbonisasi&quot; justru menghasilkan rekarbonisasi dan tekanan ekologis di kawasan seperti Halmahera.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Siregar mengusulkan pergeseran paradigma dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang sentralistik dan antroposentris menuju Hak Menguasai Ekologis (HME). Dalam kerangka HME, negara diposisikan sebagai pengampu keberlanjutan yang mandatnya dibatasi secara mutlak oleh daya dukung alam.Ia menawarkan tiga pilar konstitusionalisme ekologis: keadilan antargenerasi, pengakuan hak alam (rights of nature), dan kedaulatan komunitas melalui pelaksanaan absolut prinsip FPIC serta tata kelola dana abadi yang beretika. Langkah jangka pendek berupa optimalisasi yurisprudensi &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mahkamah Konstitusi, sementara jangka panjang mendorong rekonstruksi amandemen konstitusi yang eksplisit memuat perlindungan ekologis dan kedaulatan dekolonial.FGD yang dihadiri sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memastikan Pasal 33 tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar melindungi kemakmuran rakyat dalam bingkai demokrasi hijau.]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3071_Dosen-FISIP-UMSU--Implementasi-Pasal-33-Butuh-Pergeseran-dari-Hak-Menguasai-Negara-ke-Hak-Menguasai-Ekologis.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288794/dosen-fisip-umsu-implementasi-pasal-33-butuh-pergeseran-dari-hak-menguasai-negara-ke-hak-menguasai-ekologis/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 23:52:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers]]></title>
            <description><![CDATA[Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN &ndash; Suasana santai penuh keakraban mewarnai momen Gubernur Sumatera Utara <a href="https://www.sumut24.co/tag/bobby/" target="_blank">Bobby</a> Nasution saat menikmati durian Bolang bersama Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Ketua JMSI Sumut Anto Genk, serta sejumlah insan pers lainnya, di Bolang Durian, Jumat 20 November 2026.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam suasana penuh canda dan gelak tawa, <a href="https://www.sumut24.co/tag/bobby/" target="_blank">Bobby</a> tampak akrab berbincang dengan para pimpinan organisasi pers tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sambil menikmati durian, berbagai obrolan ringan mewarnai kebersamaan yang berlangsung hangat tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Lancar dan sukses," kata <a href="https://www.sumut24.co/tag/bobby/" target="_blank">Bobby</a> dengan penuh optimisme.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Momen ini menjadi gambaran keakraban antara Gubernur Sumatera Utara dengan para insan pers, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah dan media.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di balik suasana santai menikmati durian, tersimpan harapan agar sinergi dan kolaborasi terus terjalin demi kemajuan Sumatera Utara.red]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_5830_Canda-dan-Keakraban-Gubsu-Bobby-Saat-Menikmati-Durian-Bolang-Bersama-Pimpinan-Pers.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288793/canda-dan-keakraban-gubsu-bobby-saat-menikmati-durian-bolang-bersama-pimpinan-pers/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">H SYAHRIR NASUTION: Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:59:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[H SYAHRIR NASUTION: Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa]]></title>
            <description><![CDATA[H SYAHRIR NASUTION Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN | SUMUT24.co&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Indonesia membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Di tengah berbagai tantangan kebangsaan, mulai dari persoalan korupsi, penegakan hukum, ketimpangan sosial hingga tuntutan kesejahteraan rakyat, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gagasan tentang persatuan nasional dengan melibatkan lima figur yang memiliki latar belakang dan kekuatan berbeda menjadi topik menarik untuk direnungkan. Mereka adalah Presiden RI Prabowo Subianto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Prof. Dr. Anies Baswedan, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Habib Rizieq Shihab.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hal tersebut disampaikan H. Syahrir Nasution saat menyoroti pentingnya membangun semangat kebersamaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, kelima figur tersebut memiliki latar belakang, pengalaman, jaringan sosial, dan pengaruh yang berbeda. Jika semangat kebangsaan dapat dipertemukan, perbedaan itu justru berpotensi menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Prabowo Subianto sebagai Presiden RI memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin pemerintahan dan menentukan arah pembangunan nasional. Sementara Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dikenal sebagai figur berlatar belakang militer yang kerap menyuarakan persoalan kebangsaan dan nasionalisme.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Di sisi lain, Anies Baswedan memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan politik nasional. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merepresentasikan institusi kepolisian dan penegakan hukum, sedangkan Habib Rizieq Shihab mempunyai pengaruh di kalangan sebagian umat Islam dan masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Persatuan Tidak Boleh Sekadar Slogan&lt;/p&gt; &lt;p&gt;H. Syahrir Nasution menegaskan, persatuan yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pertemuan tokoh atau kesamaan kepentingan politik. Lebih dari itu, persatuan harus diwujudkan melalui komitmen nyata untuk membela kepentingan rakyat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Indonesia tidak kekurangan tokoh dan orang-orang hebat. Yang kita butuhkan adalah kesediaan untuk duduk bersama, mengesampingkan ego kelompok, serta menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan," menjadi pesan penting dari gagasan tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Keadilan sosial, pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan terhadap rakyat kecil harus menjadi prioritas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Jangan Biarkan Kepentingan Kelompok Mengalahkan Kepentingan <a href="https://www.sumut24.co/tag/bangsa/" target="_blank">Bangsa</a>&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih jauh, H. Syahrir Nasution berpandangan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi terbangunnya komunikasi dan kerja sama antartokoh nasional.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Justru dalam demokrasi, perbedaan merupakan sesuatu yang wajar. Namun, ketika kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat menjadi taruhan, seluruh elemen bangsa harus mampu mencari titik temu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gagasan lima tokoh ini tentu bukan berarti harus berada dalam satu kekuatan politik atau membentuk koalisi tertentu. Namun, semangat kolaborasi lintas kepemimpinan, institusi, dan elemen masyarakat perlu terus dibangun dengan tetap menghormati konstitusi, demokrasi, serta aturan hukum.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa. Korupsi harus dilawan, keadilan harus ditegakkan, dan rakyat harus menjadi tujuan utama perjuangan," tegasnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Saatnya Indonesia Mengutamakan Kepentingan Rakyat&lt;/p&gt; &lt;p&gt;H. Syahrir Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, purnawirawan TNI-Polri, serta para pemimpin bangsa untuk memperkuat persaudaraan dan semangat nasionalisme.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, tetapi juga bersedia mendengarkan kritik. Membutuhkan aparat yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta tokoh masyarakat yang mampu menjaga persatuan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada akhirnya, ukuran keberhasilan para pemimpin bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;BERSATU UNTUK RAKYAT, BERJUANG DEMI KEMAJUAN BANGSA INDONESIA!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Oleh: H. Syahrir Nasution]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_8401_H-SYAHRIR-NASUTION--Bersatu-untuk-Rakyat--Berjuang-Demi-Kemajuan-Indonesia--Lima-Tokoh--Satu-Semangat-Menyelamatkan-Bangsa.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288792/h-syahrir-nasution-bersatu-untuk-rakyat-berjuang-demi-kemajuan-indonesia-lima-tokoh-satu-semangat-menyelamatkan-bangsa/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Deden Prayoga Pelopori Gerakan Koperatif se-Sumut, Wujudkan Generasi Muda yang Hangat, Berdaya Saing, dan Mandiri</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:40:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Deden Prayoga Pelopori Gerakan Koperatif se-Sumut, Wujudkan Generasi Muda yang Hangat, Berdaya Saing, dan Mandiri]]></title>
            <description><![CDATA[Medan sumut24.co Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi p]]></description>
            <content><![CDATA[<b>Medan |<a href="https://www.sumut24.co">sumut24.co</a></b> -</p>Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi penerus di Sumatera Utara. Dialah <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a>, Pembina Komunitas Pemuda Kreatif <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> (<a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a>), yang terus menggerakkan langkah nyata untuk merangkul, membina, dan menyalakan optimisme anak muda di berbagai daerah. (20/11/2026)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sosok <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a> dikenal luas sebagai pribadi yang energik, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Pemuda yang gemar berolahraga serta terampil bermain golf ini memiliki bekal pendidikan Sarjana Manajemen (S1 Manajemen), yang berpadu dengan pengalaman praktis di sektor konstruksi dan pemasaran. Perpaduan wawasan akademis dan pengalaman lapangan tersebut membuat <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> memiliki kepekaan tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia, semangat kewirausahaan, serta pemberdayaan komunitas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bagi <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a>, arti pembangunan jauh melampaui sekadar fisik atau infrastruktur semata. Lebih dari itu, pembangunan yang bermakna adalah ketika tercipta ruang yang hangat, inklusif, dan penuh kesempatan agar setiap anak muda dapat bertumbuh sesuai potensinya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Anak muda harus berani bergerak, berani berkarya, dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita," tutur <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a> dengan penuh keyakinan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Semangat tersebut diwujudkan melalui penguatan gerakan <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> se-Sumatera Utara. Di bawah arahan <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a> sebagai Pembina, <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> dirancang bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan rumah tumbuh bersama bagi generasi muda untuk belajar berorganisasi, mengasah jiwa kewirausahaan, serta menghadirkan inisiatif positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sejak pengukuhan kepengurusan, <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a> secara aktif merumuskan berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pemuda. Visi besarnya adalah membangun ekosistem kolaboratif dan berkelanjutan sebuah ruang kebersamaan yang menumbuhkan rasa saling mendukung, kreativitas, dan kemandirian secara berkesinambungan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami ingin <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> menjadi motor penggerak tempat generasi muda Sumatera Utara mengasah potensi terbaiknya, hingga mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang nyata," ungkap <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a>.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> juga menekankan bahwa kekuatan utama dalam memajukan daerah terletak pada kolaborasi yang tulus. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda diyakini mampu membuka lebih banyak peluang agar potensi Sumatera Utara dapat berkembang secara optimal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menyambut dan menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran pengurus terus bergerak solid. Ketua <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> Wilayah Sumatera Utara, Rizky Candra, bersama Dedek Fitra Yoga, menyiapkan langkah kerja terstruktur dan berjenjang. Pendekatan yang dilakukan pun mengedepankan semangat merangkul dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota, agar anak muda dari beragam latar belakang merasa memiliki ruang yang sama untuk maju.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Rizky Candra menyampaikan bahwa konsolidasi yang dijalankan tidak berhenti pada perluasan jejaring semata, melainkan bertujuan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa setiap pemuda berhak mendapatkan panggung untuk berkarya dan berkolaborasi sesuai visi dan misi <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a>.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, Dedek Fitra Yoga menambahkan bahwa kehadiran <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> membawa nilai pembinaan yang bermakna bagi para anggotanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"<a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> hadir bukan sekadar wadah untuk berkumpul. Di sini, para pemuda dilatih menjadi pribadi yang tangguh, mampu menggali bakat serta talenta mereka hingga menghasilkan karya yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat luas," ujar Dedek Fitra Yoga.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dengan pendekatan yang membumi, sikap merangkul, serta visi strategis <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a>, gerakan <a href="https://www.sumut24.co/tag/koperatif/" target="_blank">Koperatif</a> se-Sumatera Utara menatap masa depan dengan penuh harapan. Kehadiran generasi muda yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing diharapkan menjadi energi baru sekaligus pilar pembangunan daerah yang membawa kebaikan bagi banyak orang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Bagi saya, membangun masa depan bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang berani memulai dan bekerja bersama," pungkas <a href="https://www.sumut24.co/tag/deden/" target="_blank">Deden</a> <a href="https://www.sumut24.co/tag/prayoga/" target="_blank">Prayoga</a>.(W02)<br></p>]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_9368_Deden-Prayoga-Pelopori-Gerakan-Koperatif-se-Sumut--Wujudkan-Generasi-Muda-yang-Hangat--Berdaya-Saing--dan-Mandiri.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/Berita/288791/deden-prayoga-pelopori-gerakan-koperatif-sesumut-wujudkan-generasi-muda-yang-hangat-berdaya-saing-dan-mandiri/</link>
            <author><![CDATA[darma]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:30:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura]]></title>
            <description><![CDATA[Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;MEDAN &ndash; Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Rumah Sakit Umum (RSU) <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan yang mudah diakses, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat. Peningkatan kualitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing rumah sakit daerah hingga mampu bersaing dengan rumah sakit di Malaysia dan Singapura.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hal tersebut disampaikan Bobby saat menutup rangkaian Survei Akreditasi UPTD Khusus RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan yang dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Kantor UPTD Khusus RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan, Jalan Medan Estate, Jumat (20/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan, mulai dari dokter, perawat, tenaga kesehatan hingga seluruh karyawan yang telah berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sumut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bobby mengatakan, Pemprov Sumut memiliki dua prioritas utama di bidang kesehatan. Pertama, memastikan seluruh masyarakat Sumut dapat mengakses layanan kesehatan. Kedua, memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar memadai dan berkualitas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Yang pertama, seluruh masyarakat Sumatera Utara harus bisa mengakses layanan kesehatan. Kedua, setelah mereka mendapatkan akses, bagaimana pelayanan kesehatan tersebut benar-benar memadai, membuat masyarakat nyaman dan merasa terlayani dengan baik," ujar Bobby.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dokter dalam menangani pasien, tetapi juga didukung keramahan perawat, kecepatan pelayanan administrasi, ketersediaan fasilitas, serta manajemen rumah sakit yang baik.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kenyamanan pasien harus menjadi perhatian seluruh jajaran rumah sakit. Sebab, pelayanan yang baik sejak pasien pertama kali datang dapat memberikan rasa tenang dan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan," katanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengapresiasi kebijakan Direktur RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan dalam mengendalikan dan membatasi belanja obat agar penggunaannya lebih tepat sasaran, tepat guna, serta memberikan manfaat optimal bagi pasien.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami melihat program pengendalian belanja obat ini sebagai langkah positif. Pengadaan obat harus benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bobby berharap RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan terus berkembang dan meningkatkan daya saing, bahkan mampu bersaing dengan rumah sakit di Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Sumut memiliki banyak dokter dan tenaga medis yang kompeten. Karena itu, peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola rumah sakit harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan terbaik di daerah sendiri.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Rumah Sakit <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik masyarakat Sumatera Utara. Karena itu, kita ingin rumah sakit ini terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, Ketua Tim Surveyor KARS Hasnanda Syawilana menyampaikan apresiasi kepada RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan yang telah mempercayakan KARS sebagai mitra dalam pelaksanaan survei akreditasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menjelaskan, kehadiran tim surveyor bukan semata-mata untuk memberikan penilaian, melainkan memotret kondisi dan capaian rumah sakit sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Terima kasih kepada RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan yang telah memilih KARS sebagai mitra. Kami tidak bermaksud hanya menilai, tetapi memotret hasil yang ada. Mudah-mudahan apa pun hasil penilaian ini dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan pelayanan rumah sakit," ujar Hasnanda.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumut atas perhatian dan dukungannya terhadap pengembangan RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan. Ia berharap rumah sakit tersebut semakin maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Direktur UPTD Khusus RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan, Yulinda Elvi Nasution, menyampaikan bahwa survei akreditasi tahun 2026 dilaksanakan menggunakan standar akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Survei tersebut bertujuan menilai pemenuhan standar pelayanan rumah sakit sekaligus mempertahankan capaian akreditasi RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan dengan predikat bintang lima atau paripurna.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam pelaksanaannya, tim surveyor melakukan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan dan fasilitas rumah sakit, termasuk ruang rawat inap serta instalasi pelayanan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yulinda mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertahankan predikat paripurna serta menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan tim surveyor KARS sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami berkomitmen mempertahankan capaian predikat paripurna dan menerima seluruh masukan dari tim KARS untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan," ujarnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Adapun tim surveyor KARS yang melaksanakan survei akreditasi RSU <a href="https://www.sumut24.co/tag/haji/" target="_blank">Haji</a> Medan terdiri atas Ketua Hasnanda Syawilana, Misrah Panjaitan, dan Irayanti. **]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_7163_Bobby-Nasution-Dorong-RSU-Haji-Medan-Terus-Tingkatkan-Kualitas-Layanan--Targetkan-Mampu-Bersaing-dengan-Malaysia-dan-Singapura.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288790/bobby-nasution-dorong-rsu-haji-medan-terus-tingkatkan-kualitas-layanan-targetkan-mampu-bersaing-dengan-malaysia-dan-singapura/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:27:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan]]></title>
            <description><![CDATA[Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan]]></description>
            <content><![CDATA[<br>MEDAN I SUMUT24.CO<br>Polsek Medan Tuntungan mengamankan seorang pria berinisial SHS alias AG (27), yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Faisal Arief (34). Terduga pelaku ditangkap pada Jum&#039;at (20/11/26) sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jamin Ginting, Simpang Pencawan, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan polisi Nomor LP/B/91/II/2026/SPKT Polsek Medan Tuntungan/Polrestabes Medan/Polda Sumut tertanggal 25 Februari 2026.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Bunga Pancur IX, tepatnya di depan Masjid Siti Hajar, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Saat kejadian, istri korban, Mustika Ras Bina Br Purba (30), mendapat informasi dari seorang tetangganya bernama Andra bahwa suaminya telah tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi bersimbah darah akibat dikeroyok.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mendapat kabar tersebut, pelapor langsung mendatangi lokasi dan mendapati Faisal mengalami luka robek di bagian kening kepala serta bahu kanan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian itu, pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Tuntungan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Setelah menerima laporan, personel kepolisian melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), mencari keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Enam bulan kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di kawasan Simpang Pencawan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kapolsek Medan Tuntungan IPTU Adil Ginting, S.H., M.H., kemudian memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Ropii, S.H., M.H., bersama personel untuk melakukan penindakan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Petugas akhirnya berhasil mengamankan SHS alias AG dan membawanya ke Polsek Medan Tuntungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dalam laporan tersebut disebutkan, saat diinterogasi, terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Faisal Arief menggunakan senjata tajam jenis parang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hingga laporan disampaikan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, mencari barang bukti, serta melengkapi administrasi penyidikan sebelum proses hukum dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, barang bukti dalam laporan tersebut masih tercatat nihil.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Polisi juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut(W05)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Foto:]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_3631_Gerak-Cepat-Polsek-Medan-Tuntungan--Terduga-Pelaku-Penganiayaan-Faisal-Arief-Berhasil-Diamankan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288789/gerak-cepat-polsek-medan-tuntungan-terduga-pelaku-penganiayaan-faisal-arief-berhasil-diamankan/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:20:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan]]></title>
            <description><![CDATA[Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Medan | Sumut24.co&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara memperketat pengawasan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Langkah tersebut diwujudkan melalui razia mendadak di Lapas Kelas I Medan dan Rutan Kelas I Medan, Rabu malam (19/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Operasi gabungan ini melibatkan sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Razia dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang, bersama Direktur Reserse <a href="https://www.sumut24.co/tag/narkoba/" target="_blank">Narkoba</a> Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, serta Plt. Kabid Berantas BNNP Sumut, Kombes Pol Dr. Joshua Tampubolon.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dari unsur kepolisian, operasi tersebut turut melibatkan personel Direktorat Samapta, Satuan Reserse <a href="https://www.sumut24.co/tag/narkoba/" target="_blank">Narkoba</a> dan Brigade Mobil (Brimob). Petugas BNNP Sumut dan TNI juga diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pengawasan sekaligus mencegah masuk dan beredarnya narkotika, telepon genggam ilegal, serta berbagai barang terlarang lainnya di dalam kamar hunian warga binaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pelaksanaan razia gabungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Sumut dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain memberantas potensi peredaran narkoba, pengawasan juga diarahkan untuk memastikan seluruh lingkungan Lapas dan Rutan tetap aman, tertib, serta terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan pemasyarakatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menariknya, operasi tersebut dilaksanakan setelah Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempertegas bahwa semangat pengabdian dan integritas institusi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, termasuk memperkuat pengawasan dan keamanan di dalam Lapas maupun Rutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sebelum razia dimulai, Jalu Yuswa Panjang memberikan arahan kepada seluruh personel agar menjalankan pemeriksaan secara terencana, sistematis, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menegaskan, seluruh petugas wajib bekerja secara profesional serta mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tindakan petugas juga harus tetap menghormati hak-hak warga binaan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurut Jalu, razia tersebut bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan bagian dari keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menjaga integritas dan nama baik institusi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Razia ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam menjaga marwah institusi Pemasyarakatan. Saya menginstruksikan agar seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, sesuai dengan rencana, mengedepankan sikap humanis, serta tetap berpedoman pada aturan dan prosedur yang berlaku,&quot; tegas Jalu.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia berharap melalui pengawasan yang diperkuat, Lapas dan Rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba, handphone ilegal maupun barang-barang yang dilarang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih lanjut, Jalu menekankan bahwa upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas internal Ditjenpas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, pemberantasan narkoba dan pencegahan masuknya barang terlarang membutuhkan kerja sama lintas instansi serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Karena itu, sinergi antara jajaran Pemasyarakatan, kepolisian, BNN dan TNI dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan serta menutup berbagai celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan narkotika maupun barang terlarang ke dalam Lapas dan Rutan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui operasi gabungan tersebut, Kanwil Ditjenpas Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengamanan, memperkuat integritas petugas, serta mendukung pemberantasan narkoba demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih bersih, aman dan profesional.zal]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_869_Gempur-Peredaran-Narkoba--Kanwil-Ditjenpas-Sumut-Razia-Lapas-dan-Rutan-Medan--Polisi-hingga-TNI-Turun-Tangan.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288788/gempur-peredaran-narkoba-kanwil-ditjenpas-sumut-razia-lapas-dan-rutan-medan-polisi-hingga-tni-turun-tangan/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:19:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu]]></title>
            <description><![CDATA[Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu]]></description>
            <content><![CDATA[<br>Tapsel | Sumut24.co&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (<a href="https://www.sumut24.co/tag/kejari/" target="_blank">Kejari</a> Tapsel) memusnahkan barang bukti narkotika berupa 8,1 kilogram ganja dan 76,45 gram sabu yang berasal dari 55 perkara tindak pidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) dengan disaksikan sejumlah unsur instansi terkait, termasuk jajaran Polres Tapanuli Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus upaya memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak kembali disalahgunakan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kehadiran Polres Tapanuli Selatan dalam kegiatan tersebut juga menegaskan komitmen bersama aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., melalui Kasat Narkoba AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan tahapan penting dalam rangkaian proses penegakan hukum.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurut AKP Philip, penanganan perkara narkotika tidak hanya sebatas mengungkap jaringan peredaran, menangkap pelaku, hingga membawa perkara ke persidangan. Pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pemusnahan barang bukti, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak berhenti pada pengungkapan kasus dan proses persidangan. Pemusnahan barang bukti ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan tuntas," ujar AKP Philip.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menjelaskan, pemusnahan dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang bukti kembali beredar atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Karena itu, koordinasi dan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan dinilai sangat penting dalam memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Pada prinsipnya kami mendukung proses pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sinergi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus terus terjaga dalam setiap tahapan penanganan perkara," katanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lebih lanjut, AKP Philip menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan kerja aparat penegak hukum. Dukungan dan kepedulian masyarakat juga dibutuhkan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak memberikan kesempatan kepada pelaku peredaran narkotika serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran barang terlarang tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba karena pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama dan kepedulian semua pihak," tegasnya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain narkotika, <a href="https://www.sumut24.co/tag/kejari/" target="_blank">Kejari</a> Tapanuli Selatan turut memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Barang bukti tersebut berasal dari tujuh perkara kekerasan terhadap orang, dengan sejumlah barang yang dimusnahkan berupa gunting dan cangkul.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selanjutnya, terdapat empat perkara tindak pidana perlindungan anak dengan barang bukti berupa pakaian. <a href="https://www.sumut24.co/tag/kejari/" target="_blank">Kejari</a> Tapsel juga memusnahkan barang bukti dari tiga perkara perjudian, berupa buku tafsir mimpi dan kartu remi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sementara itu, dari 11 perkara pencurian, barang bukti yang dimusnahkan meliputi kayu broti, obeng, dan tang.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pemusnahan berbagai barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Melalui kegiatan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di wilayah Tapanuli Selatan dapat berjalan secara konsisten, sekaligus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika dan tindak kriminal lainnya.zal]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_5048_Perang-Melawan-Narkoba--Kejari-Tapsel-Musnahkan-8-1-Kg-Ganja-dan-Puluhan-Gram-Sabu.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288787/perang-melawan-narkoba-kejari-tapsel-musnahkan-81-kg-ganja-dan-puluhan-gram-sabu/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
            <item>
            <guid isPermaLink="false">FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut</guid>
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 21:15:00 +0700+0700</pubDate>
            <title><![CDATA[FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut]]></title>
            <description><![CDATA[FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut]]></description>
            <content><![CDATA[&lt;/p&gt; &lt;p&gt;<br>Medan- Organisasi wartawan Forum Jurnalis Militan (FJM) Sumatera Utara menyatakan dukungan kepada Rizal Rudi Surya untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dukungan tersebut disampaikan Ketua FJM Sumut, Benny Pasaribu, didampingi Wakil Ketua, Iman Harahap, di Medan, Jumat (20/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pemilihan Dewan Kehormatan PWI Sumut 2026-2031 dilaksanakan seusai pemilihan Calon Ketua PWI Sumut 2026-2031, dalam Konferensi PWI Sumut di Hotel Madani Medan, Sabtu (21/11/2026).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Benny mengatakan, dukungan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan kapasitas, kompetensi, serta rekam jejak Rizal Surya yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dunia jurnalistik dan organisasi kewartawanan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Menurutnya, Rizal merupakan sosok yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika dunia pers, khususnya dalam menjaga profesionalisme, independensi, dan marwah profesi wartawan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Kami menilai Rizal Surya sangat tepat memimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut. Beliau bukan orang baru di dunia pers. Pengalaman panjang sebagai wartawan, pengelola media, hingga keterlibatannya dalam organisasi PWI menjadi modal penting untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Benny.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ia menilai, posisi Ketua Dewan Kehormatan bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi, melainkan amanah besar untuk menjaga kehormatan profesi wartawan serta memastikan tegaknya kode etik jurnalistik.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Benny juga menyoroti pengalaman Rizal sebagai Ahli Pers Dewan Pers. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah karena Rizal memiliki pemahaman terhadap persoalan sengketa pers, etika jurnalistik, serta berbagai tantangan yang dihadapi insan pers saat ini.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Pengalaman beliau sebagai Ahli Pers tentu memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat persoalan jurnalistik. Kami berharap pengalaman tersebut dapat digunakan untuk memperkuat fungsi Dewan Kehormatan, terutama dalam membangun kesadaran wartawan agar tetap bekerja sesuai kode etik," katanya.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Selain itu, pengalaman Rizal dalam kepengurusan PWI Sumut juga dinilai menjadi bekal penting untuk memahami persoalan internal organisasi. Dengan demikian, ia diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan etik secara objektif, independen, dan tidak tebang pilih.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;FJM Sumut berharap, apabila diberikan kepercayaan memimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut, Rizal dapat menghadirkan lembaga yang berwibawa, berintegritas, serta menjadi tempat menjaga kehormatan wartawan, bukan sekadar lembaga yang menangani persoalan ketika terjadi pelanggaran.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;"Harapan kami, Dewan Kehormatan di bawah kepemimpinan Rizal Surya nantinya mampu menjadi benteng moral bagi insan pers. Wartawan harus profesional, berani menjaga kebenaran, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap setiap produk jurnalistik yang dihasilkan," tegas Benny.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Atas dasar pertimbangan tersebut, FJM Sumut menyatakan dukungan terhadap Rizal Rudi Surya sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dukungan ini sekaligus menjadi harapan agar kepemimpinan Dewan Kehormatan ke depan semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan kehormatan pers di Sumatera Utara.rel]]></content>
            <enclosure url="https://sumut24.co/cdn/uploads/images/2026/11/_2709_FJM-Dukung-Rizal-Surya-Pimpin-Dewan-Kehormatan-PWI-Sumut.png" type="image/png" length="0"/>
            <link>https://www.sumut24.co/news/288786/fjm-dukung-rizal-surya-pimpin-dewan-kehormatan-pwi-sumut/</link>
            <author><![CDATA[admin]]></author>
        </item>
        </channel>
</rss>