Wabup Achmad Fauzan Apresiasi Gotong Royong Warga Lubuk Barumun, 20 Ribu Benih Ikan Ditebar

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:13:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Sebanyak 20.000 ekor benih ikan nila dan ikan mas ditebar di wilayah Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, MUI Kecamatan Lubuk Barumun, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Penebaran benih menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan sumber daya perairan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Wakil Bupati Padang Lawas, H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan ikut melakukan penebaran benih ikan.

Program ini merupakan inisiatif MUI Kecamatan Lubuk Barumun bersama Camat Lubuk Barumun yang kemudian mendapat dukungan dari seluruh kepala desa di wilayah kecamatan tersebut.

Dari total 20.000 ekor benih yang ditebar, sebanyak 3.000 ekor disediakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Lawas. Sementara 17.000 ekor lainnya berasal dari sumbangan dan swadaya masyarakat Lubuk Barumun.

Wakil Bupati Achmad Fauzan mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, gerakan bersama itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah.

"Ini contoh gotong royong yang luar biasa. Inisiatornya MUI dan Camat, didukung Kepala Desa, benihnya ada dari Dinas Perikanan dan paling banyak dari sumbangan masyarakat," ujar Achmad Fauzan.

Ia mengatakan, penebaran ribuan benih ikan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat. Selain memiliki potensi ekonomi, kegiatan tersebut juga dinilai mempunyai nilai sosial dan ekologis.

"20 ribu benih ikan ini nanti akan besar dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini amal jariyah," katanya.

Achmad Fauzan juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga sungai maupun kolam yang telah menjadi lokasi penebaran benih.

Ia meminta masyarakat tidak menggunakan racun maupun alat setrum untuk menangkap ikan. Menurutnya, menjaga ekosistem perairan menjadi bagian penting agar ikan yang ditebar dapat tumbuh dan manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.

"Jangan diracun dan jangan disetrum. Kita jaga bersama supaya hasilnya nanti benar-benar bisa dirasakan masyarakat Lubuk Barumun," pesannya.

Kegiatan penebaran benih berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Masyarakat terlihat antusias mengikuti kegiatan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemanfaatan potensi perairan secara berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, gerakan tersebut juga memperlihatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi keagamaan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi lokal.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pertanian, Camat Lubuk Barumun, jajaran MUI Kecamatan Lubuk Barumun, Babinsa Lubuk Barumun, seluruh kepala desa se-Kecamatan Lubuk Barumun, remaja masjid serta anak-anak MDTA Al-Azhar Aek Lancat.zal

Kisah Jumat Sore Kasat Reskrim Polres Padang Lawas: Sambangi Ibu Tunggal hingga Abang Becak

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:13:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepedulian terhadap masyarakat ditunjukkan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas. Dipimpin Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, personel kepolisian turun langsung menyambangi warga dan membagikan bantuan pada Jumat sore, 2 Oktober 2026.

Kegiatan sosial tersebut menyasar sejumlah warga yang membutuhkan, termasuk keluarga kurang mampu di Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas.

Dalam kegiatan itu, AKP Irwansah didampingi Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar, serta dua personel, yakni Bripda Arif Migtahudin dan Bripda Laura Tri Andi Bani Siregar.

Rombongan mendatangi rumah warga untuk menyerahkan paket sembako sekaligus melihat secara langsung kondisi masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.

Salah satu rumah yang dikunjungi adalah kediaman Maya Sari, seorang ibu tunggal yang sehari-hari bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat rombongan Satreskrim tiba, Maya Sari sedang berada di luar rumah untuk mencari nafkah. Di rumah tersebut, polisi hanya bertemu dengan empat anaknya.

Anak sulung Maya, Ana Kalila, yang masih duduk di kelas 6 SD, menyambut kedatangan rombongan tersebut.

Suasana yang awalnya berlangsung sederhana berubah ketika paket sembako diserahkan kepada keluarga tersebut. Anak-anak Maya tampak menerima bantuan dengan penuh kegembiraan.

"Terimakasih banyak ya Pak. Semoga bapak sehat selalu," ujar Ana Kalila kepada rombongan polisi.

Ucapan sederhana itu menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam kegiatan sosial tersebut.

Bagi AKP Irwansah, pemberian bantuan tersebut bukan semata-mata kegiatan seremonial. Menurutnya, kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai bentuk kepedulian sosial.

"Semoga bermanfaat bagi para penerimanya. Kami hanya mohon doa, agar kami sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas," kata AKP Irwansah.

Setelah mengunjungi keluarga Maya Sari, rombongan Satreskrim Polres Padang Lawas melanjutkan kegiatan dengan mendatangi sejumlah warga lainnya.

Bantuan paket sembako diberikan secara langsung dari rumah ke rumah. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi personel kepolisian untuk berinteraksi sekaligus mendengarkan kondisi masyarakat secara lebih dekat.

Tidak berhenti di permukiman warga, rombongan kemudian bergerak menuju kawasan Pasar Sibuhuan.

Di lokasi tersebut, puluhan kotak nasi dibagikan kepada para pengemudi becak motor yang sedang menunggu penumpang.

Bagi para pengemudi becak motor yang sebagian besar mengandalkan pendapatan harian, bantuan makanan tersebut menjadi bentuk perhatian yang dirasakan langsung pada sore hari.

Interaksi antara polisi dan para pengemudi becak berlangsung dalam suasana hangat. Sejumlah penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang diberikan.

Kegiatan sosial yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Padang Lawas tersebut juga mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat, H. Nyaoden Nasution.

Ia menilai kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang semakin dekat antara kepolisian dan warga.

"Ini baru namanya polisi, keren! Selain jadi pengayom, juga peduli terhadap masyarakat. Kami dukung Pak Kasat Reskrim," ujar H. Nyaoden.

Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan sisi lain dari tugas kepolisian. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, personel kepolisian juga berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan sosial.

Bantuan yang diberikan mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi warga yang menerimanya, perhatian tersebut dapat menjadi dukungan di tengah kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan Jumat sore itu pun menjadi momentum bagi jajaran Satreskrim Polres Padang Lawas untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara hukum, tetapi juga pelayanan dan kepedulian sosial.zal

Sekda Palas Panguhum Nasution Tegas: Cek Bangunan KDKMP Harus Sesuai Fakta, Jangan Ditambah atau Dikurangi

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., meminta tim teknis dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemeriksaan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara objektif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Panguhum saat memimpin Rapat Lanjutan KDKMP yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Palas, Jumat (2/10/2026).

Rapat tersebut digelar untuk membahas hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Palas terhadap sejumlah bangunan KDKMP di lapangan.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim teknis menemukan adanya bangunan yang kondisinya tidak lagi sesuai dengan spesifikasi awal. Selain itu, terdapat pula bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan.

Temuan tersebut menjadi perhatian dalam rapat karena kondisi bangunan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan berikutnya.

Panguhum menekankan agar proses pemeriksaan tidak dilakukan berdasarkan asumsi maupun penilaian sepihak. Menurutnya, setiap hasil pengecekan harus menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.

"Saya minta pengecekan yang di lapangan itu sesuai fakta. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Sampaikan sesuai fakta di lapangan. Apa adanya. Kalau rusak katakan rusak, kalau tidak sesuai katakan tidak sesuai, supaya kita bisa mengambil langkah perbaikan yang tepat," tegas Panguhum.

Ia juga meminta hasil pemeriksaan teknis segera dituangkan dalam laporan tertulis yang akurat. Laporan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara terukur.

Menurutnya, kejelasan kondisi bangunan akan membantu pemerintah menentukan bentuk perbaikan maupun langkah teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan KDKMP di Kabupaten Padang Lawas.

Pemerintah Kabupaten Palas berharap proses pemeriksaan dan tindak lanjut pembangunan KDKMP dapat berjalan sesuai ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan koperasi tersebut nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di desa dan kelurahan.

Rapat lanjutan KDKMP itu turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya.

Pemeriksaan kondisi bangunan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai spesifikasi dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.zal

Antrean BBM Mengular di Padangsidimpuan, Pemko Soroti Dugaan Pelangsiran, Pertamina Dipanggil

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:11:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menimbulkan keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha yang aksesnya ikut terdampak.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Pembahasan Keberatan dan Pengaduan Masyarakat Akibat Antrean BBM Bersubsidi yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Jumat (2/10/2026).

Rapat dipimpin Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kota Padangsidimpuan, Rahuddin Harahap, S.H., M.H. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan.

Antrean kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU Sadabuan dan SPBU Padangmatinggi. Bahkan, antrean kendaraan disebut mengular hingga menggunakan badan jalan.

Situasi tersebut dikeluhkan masyarakat karena berpotensi menghambat arus lalu lintas. Selain itu, kendaraan yang mengantre juga disebut menutup sebagian akses menuju tempat usaha warga di sekitar SPBU.

Keluhan lainnya berkaitan dengan dugaan adanya praktik pelangsiran atau pengisian BBM subsidi secara berulang oleh oknum tertentu.

Sales Area Manager (SAM) Sibolga PT Pertamina Patra Niaga, Denny Nugrahanto, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa persoalan antrean tidak disebabkan oleh kondisi stok BBM yang kosong.

Menurut Denny, ketersediaan BBM secara umum masih aman. Untuk Biosolar, kuota Kota Padangsidimpuan tahun 2026 yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencapai 24.667 kiloliter (KL).

Hingga saat rapat berlangsung, realisasi penyaluran Biosolar tercatat sekitar 19.316 KL.

Sementara itu, kuota Pertalite untuk Padangsidimpuan ditetapkan sebesar 32.702 KL. Dari jumlah tersebut, penyaluran yang telah terealisasi mencapai 23.640 KL.

Denny menjelaskan, antrean panjang lebih berkaitan dengan tingginya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut semakin terasa setelah adanya perubahan harga energi di pasar global.

Perbedaan harga itu, menurutnya, dapat mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih membeli BBM bersubsidi.

Denny juga menjelaskan mekanisme kuota harian yang diterapkan berdasarkan sistem BPH Migas.

Menurut dia, pembaruan jatah kendaraan dilakukan setiap tengah malam. Kondisi tersebut memungkinkan kendaraan kembali melakukan pengisian setelah kuota hariannya diperbarui.

"Pengisian berulang terjadi karena sistem kuota harian BPH Migas memperbarui jatah kendaraan setiap tengah malam," ujar Denny dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, ruang kewenangan Pertamina dalam pengawasan berada pada area internal SPBU hingga ujung nozzle. Karena itu, pengaturan yang menyangkut kondisi di luar area SPBU membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Denny menyebut Pertamina dan pengelola SPBU siap mengikuti kebijakan pemerintah daerah apabila Pemko Padangsidimpuan menerbitkan Surat Edaran (SE) atau aturan operasional lokal untuk mengendalikan antrean.

"Jika Pemko menerbitkan Surat Edaran (SE) pembatasan atau aturan operasional lokal, Pertamina dan SPBU siap melaksanakannya," katanya.

Dari sisi penegakan hukum, perwakilan Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan antrean BBM tidak serta-merta harus ditempuh melalui tindakan represif.

Menurutnya, pembenahan tata kelola dan sistem pengawasan di internal SPBU perlu diperkuat terlebih dahulu.

Kepolisian juga menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi membutuhkan koordinasi lintas instansi. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, potensi penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan sekaligus mengurangi gangguan lalu lintas akibat antrean kendaraan.

AKP Juliapan menegaskan bahwa kepolisian tidak dapat melakukan penindakan secara sembarangan tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Karena itu, persoalan tersebut membutuhkan aturan yang tegas sekaligus mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan secara bersama-sama.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padangsidimpuan merespons langsung keluhan masyarakat mengenai antrean BBM subsidi.

Pemerintah daerah bersama Pertamina, kepolisian dan pihak terkait akan melihat sejumlah persoalan yang muncul, mulai dari tata kelola antrean, mekanisme pengisian, pengawasan distribusi hingga dampaknya terhadap lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

Persoalan antrean BBM bersubsidi kini tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga bagaimana distribusinya dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.zal

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Korban Kebakaran Kantin Padangsidimpuan Terima Rp18 Juta

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:10:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Masa tanggap darurat pascakebakaran yang melanda warga Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, resmi berakhir, Sabtu (3/10/2026).

Penutupan ditandai dengan berakhirnya operasional Posko Bantuan Kebakaran yang selama masa penanganan menjadi pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.

Camat Padangsidimpuan Utara bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara resmi menyerahkan seluruh bantuan yang berhasil dihimpun selama masa tanggap darurat kepada para korban.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan ketepatan sasaran. Bantuan tersebut berasal dari donasi masyarakat, dukungan pemerintah, stakeholder, serta berbagai pihak yang turut menunjukkan kepedulian terhadap warga korban kebakaran.

Salah satu bantuan utama yang diserahkan berupa uang tunai sebesar Rp18 juta untuk setiap korban atau kepala keluarga penerima manfaat.

Dana tersebut merupakan hasil penggalangan donasi kolektif yang dihimpun selama masa penanganan bencana.

Selain bantuan tunai, para korban juga menerima sejumlah kebutuhan dasar untuk membantu memenuhi keperluan sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal dan barang-barang akibat kebakaran.

Bantuan tersebut terdiri atas paket sembako yang dikumpulkan melalui gotong royong sejumlah kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara serta dukungan berbagai stakeholder.

Tidak hanya kebutuhan pangan, bantuan berupa pakaian baru juga disalurkan kepada warga. Pakaian tersebut merupakan hasil partisipasi para pedagang di kawasan Padangsidimpuan Utara yang ikut menggalang bantuan bagi korban.

Prosesi penyerahan bantuan berlangsung dalam suasana haru. Warga penerima bantuan menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas perhatian pemerintah dan masyarakat selama mereka menghadapi masa sulit pascakebakaran.

Bagi warga terdampak, bantuan yang diterima bukan hanya soal materi. Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang membantu mereka melewati masa pemulihan setelah musibah.

Warga juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai unsur pemerintah daerah yang terlibat sejak penanganan kebakaran hingga proses pemulihan pascabencana.

Apresiasi diberikan kepada Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan yang dinilai berperan dalam koordinasi penanganan pascabencana secara terpadu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang bertugas melakukan pemadaman saat kebakaran terjadi.

Kemudian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas kesiapsiagaan, pengelolaan penanganan bencana, serta pendampingan terhadap warga terdampak.

Apresiasi turut diberikan kepada Dinas Sosial yang membantu mengorganisasi dan menyalurkan berbagai kebutuhan logistik bagi korban.

Sementara itu, Dinas Kesehatan turut mendapat penghargaan atas pendampingan medis dan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak kebakaran.

Berakhirnya masa tanggap darurat dan penutupan Posko Bantuan Kebakaran tidak serta-merta menghapus dampak yang dirasakan warga.

Bantuan tunai, sembako dan pakaian yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan pascabencana.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai stakeholder selama masa penanganan juga menunjukkan pentingnya gotong royong ketika bencana terjadi.

Dengan berakhirnya operasional posko, penanganan selanjutnya diharapkan dapat berlanjut melalui tahapan pemulihan warga terdampak sesuai kebutuhan di lapangan.

Musibah kebakaran tersebut menjadi pengingat bahwa solidaritas masyarakat dan respons cepat pemerintah memiliki peran penting dalam membantu warga bangkit setelah mengalami bencana.zal

‎Masa Tanggap Darurat Banjir Bandang Arosuka Diperpanjang Dan Pemkab Solok Perkuat Penanganan dan Kesiapsiagaan

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:09:00 +0700+0700

‎

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sabtu (3/10/2026) menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama satu minggu ke depan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi dan penetapan status tanggap darurat yang digelar di Posko Utama Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Arosuka.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm, Apt., Pj. Sekretaris Daerah Masheri Yanda Boy, S.H, serta dihadiri Forkopimda, BNPB, BMKG dan kepala OPD terkait.
‎
‎Disampaikan Bupati perkembangan penanganan bencana yang terjadi pada 21 September 2026. Penanganan hingga saat ini terus dilakukan, terutama pembersihan material bencana di kawasan perkantoran dan wilayah terdampak lainnya.
‎
‎Juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menangani dampak bencana. Dukungan datang dari berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BNPB, BPBD, TNI, Polri, balai, DPRD, relawan, hingga berbagai pihak lainnya.
‎
‎"Dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana ini sangat luar biasa. Kebersamaan dan kerja bersama menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kondisi ini," ujar Bupati.
‎
‎Dia juga menekankan pentingnya informasi cuaca sebagai salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan dan mitigasi. Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan cuaca serta masukan dari BMKG dan para ahli.
‎
Dijelaskan, dalam paparan BMKG disampaikan bahwa peningkatan curah hujan perlu menjadi perhatian memasuki periode musim hujan. Pemerintah daerah diimbau terus memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan langkah kesiapsiagaan berdasarkan informasi terbaru.
‎
‎Pendamping BNPB menyampaikan bahwa penanganan kedaruratan di Kabupaten Solok menunjukkan perkembangan yang baik, terukur dan terarah. Evaluasi serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat, termasuk memastikan ketersediaan personel dan peralatan pendukung.
‎
‎Dalam rapat tersebut, Forkopimda Kabupaten Solok secara keseluruhan menyatakan dukungan terhadap keputusan yang diambil dalam penanganan bencana berdasarkan hasil koordinasi dan pertimbangan bersama.
‎
‎Dikatakan Bupati , perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan karena proses penanganan masih membutuhkan waktu. Selama masa tersebut, pemerintah akan melanjutkan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak sekaligus melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan langkah berikutnya.
‎
‎Selain penanganan fisik, keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Kondisi kawasan perkantoran akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan masukan dari berbagai pihak.
‎
Diungkapkan, ‎untuk mendukung proses penanganan, Pemerintah Kabupaten Solok juga berencana mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar yang dipersiapkan untuk mendukung penanganan bencana hingga akhir tahun.
‎
‎Bupati juga menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan kebersamaan, kekompakan, kepedulian dan kerja bersama seluruh unsur.
‎
‎"Pemerintah bersama seluruh unsur terkait akan terus hadir dalam penanganan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana," pungkas Bupati.(YOSE)

Puluhan Pemuda Salayo Gotong Royong Bersihkan Lumpur dan Selamatkan aset Dinas Pariwisata Kabupaten Solok

admin — Sat, 03 Oct 2026 21:06:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.,co

Sabtu (3/10/2026), sekitar 30-an warga Nagari Salayo yang tergabung dalam Pemuda Parik Paga Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Carano, dan Tagana Nagari, turun tangan membantu membersihkan sisa lumpur akibat bencana galodo di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Arosuka.

Kegiatan gotong royong difokuskan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok. Para pemuda bersama-sama membersihkan lumpur yang memenuhi sejumlah bagian kantor, sekaligus melakukan pengangkutan arsip serta aset yang terdampak agar dapat diselamatkan dan ditata kembali.

Dijelaskan, aksi tersebut menjadi bagian dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi kompleks perkantoran Pemkab Solok yang masih membutuhkan penanganan pascabencana.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi keterlibatan masyarakat, khususnya para pemuda Nagari Salayo, yang secara sukarela datang membantu pemerintah daerah.
Dikatakan, kebersamaan seperti itu menjadi kekuatan penting dalam menghadapi dampak bencana.

Juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian, kebersamaan dan kekompakan masyarakat yang ikut turun langsung membantu proses pembersihan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, Marcos Sophan, juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Kehadiran masyarakat dinilai tidak hanya membantu mempercepat pembersihan kantor, tetapi juga menjadi dukungan moral bagi jajaran pemerintah daerah yang tengah menghadapi dampak bencana.

Kepedulian dan kebersamaan seperti ini sangat berarti. Bantuan masyarakat ikut meringankan beban dan permasalahan dalam proses pembersihan kompleks perkantoran di Arosuka, tutur Marcos Sophan.

Diungkapkannya, , gabungan organisasi pemuda tersebut juga telah melakukan gotong royong di kawasan permukiman masyarakat yang terdampak galodo di Arosuka. Mereka bahkan mendirikan Posko Peduli Bencana sebagai bentuk dukungan langsung kepada warga terdampak.

Usai membersihkan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, rombongan kemudian melanjutkan aksi gotong royong ke areal Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.
Kegiatan tersebut menjadi gambaran bahwa penanganan pascabencana tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan kekuatan masyarakat melalui semangat gotong royong.(YOSE)

Megawati Perintahkan Kader Hadir di Tengah Rakyat, PDI Perjuangan Sumut Beri Tali Asih Korban MBG di Karo

admin — Sat, 03 Oct 2026 19:24:00 +0700+0700

KARO — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Pesan tersebut diwujudkan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dengan memberikan tali asih kepada siswa yang terdampak dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kesenian _Open Stage_ Taman Mejuah-Juah, Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu (03/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak persoalan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Selain memberikan dukungan secara langsung, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen partai untuk terus mendampingi masyarakat dan mengawal persoalan yang berkaitan dengan penanganan para siswa terdampak.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara *Drs. Rapidin Simbolon, M.Si.* mengatakan, kehadiran partai di tengah keluarga siswa merupakan bentuk dukungan moral agar anak-anak dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas mereka.

"Kami hadir untuk memberikan semangat, dorongan, dan penguatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan tidak membawa pengalaman ini menjadi trauma. Kami ingin mereka tahu bahwa ada banyak pihak yang peduli dan ikut memberikan dukungan," ujar Rapidin.

Rapidin mengungkapkan, dirinya juga telah menyampaikan perkembangan kondisi anak-anak Karo yang terdampak MBG kepada Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perhatian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami masyarakat di daerah juga menjadi perhatian pimpinan partai.

"Ibu Megawati menanyakan bagaimana perkembangan anak-anak Karo yang terdampak. Saya menyampaikan bahwa kondisi mereka terus kita pantau. Pesan beliau kepada kami adalah agar kader selalu berada di tengah masyarakat, hadir dalam suka maupun duka, memberikan penguatan dan membantu masyarakat melewati masa-masa sulit," kata Rapidin.

Ia mengatakan, arahan tersebut menjadi semangat bagi kader PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk turun langsung dan memastikan masyarakat yang terdampak tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan yang mereka alami.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih dalam bentuk tabungan kepada para siswa terdampak. Pemberian dilakukan melalui kerja sama dengan *Bank Rakyat Indonesia (BRI)* sehingga bantuan dapat disimpan dan dimanfaatkan oleh masing-masing anak.

Adapun besaran tabungan ini disesuaikan dengan kondisi siswa. Anak-anak yang mengalami kondisi berat dan mendapatkan perawatan hingga harus dirujuk memperoleh tabungan sebesar *Rp2,5 juta per orang*. Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan *Rp500 ribu per orang*, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan mendapatkan *Rp300 ribu per orang*.

Rapidin menegaskan, nilai bantuan bukanlah hal utama dalam pemberian tali asih tersebut. Menurutnya, yang lebih penting adalah pesan kepedulian dan dukungan yang ingin disampaikan kader PDI Perjuangan kepada anak-anak dan keluarga mereka.

"Ini bukan semata-mata persoalan nilainya. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir memberikan semangat dan penguatan kepada anak-anak kita," ujar Rapidin.

Ia menambahkan, pemberian tali asih tersebut merupakan hasil gotong royong kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada siswa terdampak MBG di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.

"Kami mulai dari Tanah Karo. Selanjutnya juga akan dilakukan di daerah lain, termasuk Deli Serdang dan Asahan. Ini merupakan bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak yang terdampak," katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara *Dr. Soetarto, M.Si* mengatakan, pemberian tali asih tersebut merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap kondisi siswa dan keluarga yang terdampak MBG. Menurutnya, perhatian tersebut akan dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

"Semua ini bentuk kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara terhadap persoalan yang dihadapi adik-adik siswa-siswi yang terdampak MBG. Kami juga terus memantau kondisi mereka, termasuk mengunjungi anak-anak yang masih menjalani perawatan di rumah sakit," ujar Soetarto.

Sutarto mengatakan, setelah kegiatan di Kabupaten Karo, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara juga akan melanjutkan kegiatan serupa di Asahan dan Deli Serdang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya partai untuk hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Karo *Peri Edisonta Milala* menyampaikan laporan mengenai data siswa terdampak MBG di Kabupaten Karo. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, terdapat *495 siswa* yang terdampak dan berasal dari sejumlah sekolah di wilayah Berastagi.

Peri merinci, siswa terdampak berasal dari *SD Yayasan Bersama sebanyak 28 siswa, SMP Yayasan Bersama 43 siswa, SMA Yayasan Bersama 54 siswa, SMA Negeri 1 Berastagi 325 siswa, serta SMK Negeri Merdeka Berastagi 45 siswa*.

Dari jumlah tersebut, sebanyak *396 rekening bantuan telah tercetak melalui BRI*, sementara 99 rekening lainnya masih dalam proses penyelesaian karena terdapat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu diperbaiki.

"Kami terus melakukan koordinasi agar seluruh rekening yang masih terkendala data dapat segera diselesaikan, sehingga bantuan dapat diterima oleh seluruh siswa yang telah terdata," ujar Peri.

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus kader PDI Perjuangan Kabupaten Karo, *Iriani Br Tarigan* mengatakan, perhatian kepada para siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian tali asih. PDI Perjuangan bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal persoalan tersebut, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Iriani, pihaknya bersama Rapidin Simbolon dan jajaran DPRD Kabupaten Karo sebelumnya telah mendatangi BGN di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua siswa serta mempertanyakan penanganan dan tindak lanjut bagi anak-anak yang terdampak.

"Kami akan terus bersama masyarakat dan mengawal persoalan ini. Apa yang menjadi hak dan kebutuhan anak-anak serta orang tua akan terus kami perjuangkan melalui jalur yang ada," ujar Iriani.

Iriani juga menegaskan bahwa perhatian terhadap pelaksanaan MBG diarahkan pada perbaikan agar program tersebut dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kejadian seperti ini. Program MBG tetap kita dukung, tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki, termasuk tata kelolanya, agar keamanan dan kesehatan anak-anak menjadi perhatian utama," katanya.

Pemberian tali asih tersebut turut dihadiri *Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Dr. Soetarto, M.Si*, *Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Sutrisno Pangaribuan* jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, perwakilan BRI, orang tua siswa, serta para siswa terdampak MBG.

Melalui kegiatan tersebut, PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, sebagaimana pesan Megawati Soekarnoputri agar kader selalu berada bersama rakyat, baik dalam suasana suka maupun duka.

Sang Pakar Intelijen Duduki Posisi Kabaintelkam Mabes Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 18:29:00 +0700+0700

MEDAN — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Polri. Salah satu keputusan strategis dalam mutasi perdana di era kepemimpinannya adalah menunjuk Irjen Pol. Deddy Kusuma Bakti sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi itu mencakup 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Dalam telegram tersebut, Irjen Pol. Deddy Kusuma Bakti yang sebelumnya merupakan Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan pada BIN, dipercaya mengisi posisi Kabaintelkam Polri. Ia menggantikan Komjen Pol. Yuda Gustawan yang selanjutnya ditugaskan sebagai Pati Baintelkam untuk penugasan pada Kantor Staf Presiden (KSP).

Penempatan Deddy Kusuma Bakti di posisi strategis tersebut menjadi perhatian karena rekam jejaknya di bidang intelijen dan keamanan. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Sejumlah pemberitaan juga mencatat bahwa Deddy sebelumnya pernah menduduki jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk Dirintelkam Polda Metro Jaya.

Dengan jabatan Kabaintelkam yang memiliki eselon kepangkatan Komisaris Jenderal, Deddy yang saat ini berpangkat Irjen berpeluang menyandang pangkat bintang tiga sesuai proses kenaikan pangkat dan ketentuan organisasi.

Dinilai Memiliki Pengalaman Panjang di Dunia Intelijen

Pengalaman Deddy di bidang intelijen dan keamanan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya Muhammad Azhari Marpaung, advokat yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sumatera Utara periode 2019–2020.

Menurut Azhari, pengalaman Deddy di bidang intelijen membuatnya dinilai memiliki kemampuan memahami dinamika sosial dan karakter masyarakat di berbagai daerah.

«"Komjen Pol. Deddy Kusuma Bakti merupakan pribadi yang sangat humanis. Semua elemen masyarakat di Sumatera Utara merasa dekat dan hangat ketika berdialog dengan beliau," ujar Azhari.»

Ia menyebut Deddy memiliki pengalaman penugasan di sejumlah wilayah dengan karakter persoalan keamanan yang kompleks.

Menurut Azhari, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Kabaintelkam, sebuah jabatan yang memiliki peran strategis dalam membaca potensi gangguan keamanan, dinamika sosial, serta perkembangan situasi nasional.

"Jiwa intelijennya sangat mendarah daging. Dengan pengalaman panjang di bidang intelijen di sejumlah wilayah, beliau layak disebut sebagai salah satu sosok yang memahami intelijen modern," kata Azhari.

Pengalaman di Sumatera Utara

Nama Deddy Kusuma Bakti juga tidak asing bagi masyarakat Sumatera Utara. Saat bertugas sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Utara, ia berada dalam jajaran kepolisian yang menghadapi dinamika keamanan dan sosial-politik menjelang Pemilu 2019.

Azhari menilai pendekatan yang dilakukan Deddy ketika itu tidak hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis.

"Kalau di Sumatera Utara, beliau akrab dipanggil Om Deddy. Beliau sangat memahami psikologi masyarakat. Cara beliau membangun komunikasi membuat berbagai elemen mudah menerima dan berdialog," ujarnya.

Menurut Azhari, pendekatan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga suasana tetap kondusif selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2019 di Sumatera Utara.

Dekat dengan Mahasiswa dan Aktivis

Selain pengalaman di bidang intelijen, Deddy juga disebut memiliki kedekatan dengan kalangan mahasiswa dan aktivis.

Azhari mengatakan hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan humanis.

"Beliau sangat dekat dengan mahasiswa dan aktivis. Karena itu, di Sumatera Utara beliau akrab dipanggil Om Deddy," katanya.

Bagi Azhari, pendekatan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari kerja intelijen, terutama dalam membaca perkembangan situasi secara langsung dari lapangan.

Disebut Religius dan Dekat dengan Ulama

Azhari juga menyoroti sisi religius Deddy Kusuma Bakti. Ia mengaku mengetahui kebiasaan Deddy ketika masih bertugas di Polda Sumatera Utara yang disebutnya sangat memperhatikan pelaksanaan ibadah.

"Dulu ketika bertugas di Polda Sumatera Utara, beliau sangat menjaga salat dan sering mengajak tamu yang beragama Islam untuk melaksanakan salat di awal waktu," ujar Azhari.

Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat dan kehidupan religius menjadi dua sisi yang berjalan beriringan dalam pribadi Deddy.

"Itulah mengapa menurut saya hablumminallah dan hablumminannas beliau berjalan beriringan dengan baik," pungkas Azhari.

Kini, pengalaman panjang Deddy Kusuma Bakti di bidang intelijen dan keamanan akan diuji dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas. Sebagai Kabaintelkam Polri, ia akan mengemban salah satu posisi strategis dalam struktur Mabes Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menhan Beradab di Tengah Candu Pasukan Siber*

admin — Sat, 03 Oct 2026 17:31:00 +0700+0700

Oleh: E.T. Hadi Saputra

36 tahun setelah saya menapak kampus Jurnalistik Unpad -- dan tak pernah berhenti menulis sesudahnya, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kalangan Penguasa. Jelas bukan yang pertama tapi ini paling dahsyat setelah "reformasi". Pemandangan yang ganjil sekaligus menyejukkan ketika menyaksikan bagaimana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyikapi tudingan serius dalam siniar investigasi Tempo. Di tengah iklim politik yang kadung terbiasa membalas kritik dengan pengerahan influencer, pasukan siber (buzzer), pembunuhan karakter jurnalis, hingga fabrikasi tagar bayaran, sang Menhan justru memilih jalan yang nyaris dilupakan oleh banyak pemegang kekuasaan: menggunakan Hak Jawab secara resmi melalui koridor Dewan Pers.

Tindakan Menhan ini adalah anomali yang luar biasa. Di republik ini, kekuasaan kerap kali tergoda mengambil jalan pintas yang arogan—entah mengerahkan instrumen aparat represif, atau menyewa tentara bayaran di jagat maya untuk mengaburkan fakta. Namun, keputusan Menhan untuk menempuh mekanisme Dewan Pers menempatkan kembali persoalan pada relnya yang paling hakiki: adab negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
1. Hak Jawab Menhan sebagai Pembeda Moral dan Konstitusional
Mengapa langkah Menhan ini harus kita garis bawahi sebagai peristiwa politik yang istimewa? Sebab di era pasca-kebenaran (post-truth), instrumen buzzer telah menjadi candu berbahaya bagi kekuasaan. Buzzer bekerja dengan membunuh akal sehat: mereka memproduksi kebisingan, menyerang ranah privat pengkritik, dan merekayasa sentimen publik demi meloloskan ego penguasa.
Namun, Menhan menolak masuk ke dalam kubangan tersebut. Beliau tidak menyewa kerumunan akun anonim untuk menenggelamkan Tempo, tidak pula mengkriminalisasi para jurnalisnya. Dengan mendelegasikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait untuk hadir langsung di Dewan Pers, Menhan menunjukkan keteladanan seorang negarawan: menjawab jurnalisme dengan jurnalisme; menguji narasi dengan fakta verifikatif.
Ini adalah tamparan telak bagi siapa pun pemegang jabatan publik yang selama ini gemar bersembunyi di balik tameng tagar berbayar.
2. Menghormati Pilar Pers Sembari Menegakkan Disiplin Etik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir dari rahim Reformasi untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai anjing penjaga (watchdog) demokrasi. Namun, kemerdekaan pers bukanlah kekebalan mutlak tanpa batas pertanggungjawaban. Di sanalah letak kearifan arsitektur hukum pers kita: ia menyediakan mekanisme penyeimbang berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Langkah Menhan membawa perkara ini ke meja mediasi Dewan Pers pada 5 dan 12 Agustus 2026 membuktikan bahwa mekanisme pengawasan mandiri (self-regulatory) pers nasional kita masih berwibawa manakala digerakkan dengan adab yang benar.
Ketika Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa Tempo melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik—karena narasi "pertemuan setengah kamar" tidak melalui uji verifikasi dan konfirmasi yang memadai—publik disuguhi sebuah kemenangan prosedural yang elegan. Menhan memenangkan klarifikasinya bukan lewat vonis pidana ataupun intimidasi kekuasaan, melainkan lewat putusan etik dari lembaga independen yang paling sah mengadili karya jurnalistik.
3. Preseden Berharga untuk Budaya Politik Indonesia
Bantahan resmi Menhan bahwa tidak pernah ada pertemuan terpisah, tidak pernah ada pembahasan barter perkara hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, serta penegasan bahwa koordinasi Menhan murni dalam mandat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), menjadi bernilai kredibel justru karena disampaikan di ruang publik yang terang-benderang.
Catatan agenda resmi dan dokumentasi kedinasan dibeberkan secara transparan di hadapan publik, bukan disebarkan lewat akun-akun bot tanpa identitas. Inilah akuntabilitas sejati.

Apa yang ditunjukkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini seharusnya menjadi jurisprudensi etik bagi seluruh pejabat dan institusi di negeri ini:
Jika merasa disudutkan oleh laporan media: tempuhlah Dewan Pers, gunakan Hak Jawab, buka data pembanding secara kesatria.
Hentikan memelihara dan mendanai pasukan siber: karena kebisingan digital hanya melahirkan kedunguan massal dan meracuni ruang deliberasi warga.

Langkah Menhan menggunakan Hak Jawab bukan sekadar urusan membela reputasi pribadi atau institusi pertahanan. Lebih jauh dari itu, ia adalah seruan sunyi namun lantang bagi republik ini: bahwa di hadapan hukum dan etika, kekuasaan tertinggi adalah kepatuhan pada aturan main, bukan kelihaian memainkan algoritma.

https://x.com/ethadisaputra/status/2105819016510214179

Firli Bahuri Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude dan IPK 4,0

admin — Sat, 03 Oct 2026 15:07:00 +0700+0700

JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Purn. Firli Bahuri mendapatkan gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Pancasila. Firli berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul "Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat".

Sidang Terbuka Promosi Doktor Firli Bahuri diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Sabtu, 3 Oktober 2026. Rektor Universitas Pancasila, Prof. Adnan Hamid, yang memimpin jalannya sidang nenyatakan Firli lulus dengan predikat Summa Cumlaude dan nilai IPK sempurna, yakni 4,0.

Summa Cum Laude adalah gelar kehormatan akademis tertinggi yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang meraih prestasi akademik luar biasa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "dengan pujian tertinggi" atau with highest praise. Sementara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 adalah nilai prestasi akademik tertinggi dan sempurna yang dapat dicapai oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang menggunakan sistem skala penilaian 0,00 hingga 4,00.

"Di Universitas Pancasila, kami tidak hanya memberikan penilaian berdasarkan prestasi akademik namun juga kearifan yang dimiliki peserta didik," ujar Prof. Adnan Hamid.

Selain menyelesaikan dan mempertahankan skripsi, Firli juga menerbitkan hasil penelitiannya dalam jurnal terindeks nasional SINTA dan terindeks internasional SCOPUS Q1 Springer Nature.

Hasil penelitian Firli juga telah dibukukan dengan judul "Model Resolusi Konflik Horizontal: Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial" yang diterbitkan Booknesia Publishing House.

Dalam studi doktoral di Universitas Pancasila Firli didampingi Prof. Agus Surono sebagai Promotor, serta Prof. Adnan Hamid dan Prof. Irwansyah sebagai Co-Promotor.

Dalam penelitiannya, Firli menemukan bukti empiris bahwa struktur konflik jauh lebih rumit dari yang tampak di permukaan dan berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi.

Melalui kacamata socio-legal approach yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, Firli membedah konflik horizontal di NTB yang menurutnya merupakan manifestasi dari akumulasi ketimpangan distributif, kerapuhan integrasi budaya, serta penegakan hukum formal yang sering kali bersifat reaktif, sektoral, dan parsial.

Dalam penyelesaian konflik dia menawarkan pentingnya Model Tri-Sinergis yang mengintegrasikan tiga pilar utama yakni hukum, budaya, dan kesejahteraan sosial. Ketiga dimensi ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara parsial, melainkan harus diikat dalam satu kesatuan kerangka kerja yang saling menguatkan. Dimensi hukum memberikan kepastian, ketertiban, dan efek jera agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

Firli juga mengingatkan bahwa hukum nasional yang ditetapkan secara top-down kerap kehilangan legitimasi jika tidak menyatu dengan living law atau hukum yang hidup dan dihormati di tengah-tengah masyarakat setempat.

Di NTB, keberadaan kearifan lokal seperti tradisi Begawe pada masyarakat Sasak, filosofi Maja Labo Dahu di Bima, serta kearifan Gumi Paer merupakan modal sosial yang sangat dahsyat. Firli secara tajam menguraikan bagaimana mekanisme adat dan nilai-nilai religius mampu menjadi sarana mediasi yang jauh lebih efektif dan mendapat legitimasi moral tinggi dibanding proses peradilan formal.

Firli tidak berhenti pada romantisme budaya. Dia sangat menekankan pilar ketiga, yaitu kesejahteraan sosial. Tanpa adanya keadilan distributif, pemerataan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan, kearifan lokal sekalipun akan tergerus oleh rasa frustrasi sosial akibat kemiskinan dan ketimpangan yang tajam.

Serius, Segar, dan Mengharukan

Sidang Promosi Doktor Firli dihadiri istrinya Ardina Safitri, dan dua anak mereka Rizqa Agustin Ananda Putri dan Rizqi Arfiananda Dhira Putra. Teman-teman satu angkatan AKABRI 1980 dan rekan-rekannya saat masih bertugas sebagai bintara Polisi juga hadir.

Sejumlah seniornya yang hadir antara lain mantan Kapolri (2000) Jenderal Pol. Purn. Rusdihardjo dan mantan Kepala Badan Narkotika (2002-2004) Komjen Pol. Purn Togar M. Sianipar.

Sidang berlangsung serius dan segar. Firli menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan para penguji yang terdiri dari Prof. Ari Purbayanto, Prof. Kurnia Toha, Prof. Hamzah, Prof. Agung Iriantoro, dan Prof. Zaitun Abdullah dengan tegas dan jelas. Namun, di di sela-sela jawaban yang disampaikannya, tidak jarang terselip pernyataan-pernyataan bernada humoris, menghibur, dan menyegarkan, yang disambut dengan tawa dan tepuk tangan peserta sidang.

Di akhir persidangan, Prof. Agus Surono yang juga Ketua Program Studi Hukum Universitas Pancasila membacakan sebuah puisi yang ditulisnya sendiri. Puisi yang sangat menyentuh ini berisi perhatian dan kepeduliaannya pada perjalanan Firli Bahuri yang tidak mudah, menempuh pendidikan doktoral di fitnah dan tekanan politik begitu berat yang dihadapinya.

Puisi ini menggugah perasaan. Tidak sedikit peserta sidang yang menitikkan air mata mendengarkan puisi itu. Firli pun tampak berusaha keras menahan airmatanya.

Ketika memberikan sambutan terakhir sebelum Sidang Promosi Doktor berakhir, Firli mangatakan selama 2 tahun 10 bulan dia berdamai dengan diri sendiri menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.

"Saya menggunaan tiga hak yang melekat pada diri saya, yakni hak berpikir, hak membaca, dan hak menulis, untuk menyelesaikan studi ini," ujar Firli. []

Yayasan Brata Bhakti Sumut Beri Bantuan Beasiswa dan Santunan Kepada Anak Yatim Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 14:14:00 +0700+0700

Medan- Yayasan Brata Bhakti Pusat melalui Yayasan Brata Bhakti Sumut, memberikan bantuan beasiswa serta uang kepada anak Yatim Polri, Sabtu (3/10/2026) sekira pukul 11.00 WIB.

Penyerahan bantuan tersebut, diberikan langsung Ketua Yayasan Brata Bhakti Sumut Drs H Joko Susilo SH MH didampingi Sekretaris Aslim serta Bendahara Marwan di Teladan Cafe Jalan Gedung Arca Medan.

Acara itu, adalah kegiatan rutin Yayasan Brata Bhakti Pusat yang dibina Jendral Polisi (Purn) Prof Dr Drs Chairuddin Ismail SH MH dan Ketua Yayasan Pusat Irjen Pol (Purn) Dr Drs E Winarto Hadi SH MSi.

Pemberian beasiswa yang berdomisili di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 54 orang. Sementara bantuan untuk anak yatim, sebanyak 230 orang.

Ketua Yayasan Brata Bhakti Sumut Drs H Joko Susilo SH MH menuturkan, bantuan ini adalah program tahunan bagi anak-anak Polri yang sudah Yatim dan berprestasi.

"Hal ini, untuk membantu perekonomian mereka. Semoga bantuan ini, dapat mengurangi beban dan ekonomi mereka," tegas Joko Susilo yang juga Ketua Umum Pusat Pujakesuma.

Dikatakannya, bantuan beasiswa per orang untuk para mahasiswa/i dengan syarat IPK 3,3 menerima bantuan sebesar Rp3 Juta. Sementara untuk anak yatim Polri, menerima bantuan sebesar Rp2 Juta.

Anna, salah seorang istri anggota Polri yang menerima bantuan beasiswa untuk anaknya mengatakan, bahwa dirinya berterima kasih kepada yayasan Brata Bhakti yang selalu peduli dengan anak-anak Yatim Polri.

"Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Brata Bhakti, yang sangat peduli dengan anak-anak Yatim Polri dalam membantu memberikan beasiswa serta bantuan uang. Semoga kegiatan ini, terus terlaksana karena sangat bermanfaat dan berguna bagi kami," pungkasnya.

(***)

CEO Sumut24 Group Rianto Ucapkan Selamat kepada Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700

MEDAN | CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., M.H., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi Kapolda Sumut menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri pada awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sonny Irawan sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut). Sementara itu, Whisnu Hermawan Februanto dimutasi dari jabatan Kapolda Sumut dan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut tersebut merupakan bagian dari mutasi yang mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Selain Kapolda Sumut, sejumlah Kapolda lain serta pejabat utama Mabes Polri juga mengalami rotasi.

Menanggapi keputusan tersebut, Rianto yang akrab disapa Anto Genk berharap amanah yang diberikan kepada Sonny Irawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa institusi Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Rianto.

Rianto yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara berharap kepemimpinan Sonny Irawan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, pemerintah, dan insan pers dalam menciptakan keamanan serta situasi yang kondusif.

Menurutnya, kemitraan antara institusi kepolisian dan media juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Polri semakin dekat dengan masyarakat dan terus memperkuat kemitraan dengan media. Pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat," kata Rianto.

Ia juga berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Di sisi lain, Rianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas kepemimpinannya selama menjabat Kapolda Sumatera Utara.

"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Polda Sumatera Utara. Selamat menjalankan amanah dan tugas baru sebagai Wairwasum Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas," pungkas Rianto.*(SS68)*

Profil Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap, Putra Medan yang Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:38:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Irjen Pol Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. kembali menjadi perhatian publik Sumatera Utara. Perwira tinggi Polri kelahiran 10 Februari 1974 itu kini dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mahmud Nazly menggantikan Irjen Pol Abdul Karim dan sebelumnya menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri.

Putra Mantan Bupati Tapanuli Selatan

Mahmud Nazly Harahap berasal dari keluarga yang cukup dikenal di Sumatera Utara. Ia merupakan putra almarhum M. Saleh Harahap, yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan periode 1999–2004. Informasi mengenai latar belakang keluarga tersebut juga dimuat sejumlah profil biografi Mahmud Nazly.

Kedekatannya dengan Kota Medan juga terlihat dari aktivitas keluarga. Pemerintah Kota Medan pada 2025 menyebut Mahmud Nazly sebagai adik kandung Rasyidah Wahyuni Harahap, kakak dari Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap. Dengan demikian, Mahmud Nazly dan Zakiyuddin Harahap merupakan saudara kandung.

Bahkan ketika Mahmud Nazly dipercaya menjadi Kakorsabhara Baharkam Polri pada pertengahan 2026, Zakiyuddin secara terbuka menyampaikan ucapan selamat dan menyebut Mahmud sebagai "adik saya".

Lulusan Akpol 1997

Mahmud Nazly merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1997. Dalam perjalanan pendidikannya, ia juga menyelesaikan pendidikan di PTIK, Sespimmen, PKN Tingkat I dan Lemhannas. Ia meraih pendidikan S2 serta gelar doktor dari Universitas Jayabaya pada 2023. Profil resmi Majelis Wali Amanat USU juga mencatat riwayat pendidikan tersebut.

Kariernya di kepolisian berkembang melalui berbagai posisi, antara lain Kapolsek Kebayoran Baru, Kapolres Sumedang dan Kapolres Bandung. Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Pati Baintelkam Polri pada BIN sejak Desember 2023 hingga Juni 2026.

Dari BIN, Kakorsabhara hingga Kadiv Propam

Karier Mahmud Nazly kemudian bergerak cukup cepat. Setelah bertugas di BIN, ia dipercaya menduduki posisi Kakorsabhara Baharkam Polri pada 2026.

Kini, hanya beberapa bulan setelah menduduki posisi tersebut, ia kembali mendapat amanah baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Divisi Propam memiliki posisi penting dalam organisasi Polri karena berkaitan dengan profesi, disiplin dan pengamanan internal anggota Polri. Karena itu, jabatan Kadiv Propam merupakan salah satu posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Pernah Dipercaya Menjadi Anggota MWA USU

Kedekatan Mahmud Nazly dengan Sumatera Utara juga tercermin dari keterlibatannya sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) periode 2025–2030. Namanya termasuk dalam 18 anggota MWA yang diumumkan USU pada April 2025.

Profil resmi MWA USU menyebut Mahmud Nazly memiliki pengalaman luas di bidang intelijen, keamanan dan penegakan hukum.

Dengan latar belakang keluarga birokrat dan politik lokal Sumatera Utara, pendidikan panjang, serta perjalanan karier di berbagai bidang kepolisian dan penugasan di BIN, Mahmud Nazly Harahap kini menjadi salah satu putra Sumatera Utara yang menempati posisi strategis di tingkat nasional.

Dari Medan, putra mantan Bupati Tapanuli Selatan, dan saudara kandung Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Mahmud Nazly kini membawa amanah baru di jantung pengawasan internal institusi Polri sebagai Kadiv Propam.

Irjen Mahmud Nazly Harahap Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:23:00 +0700+0700

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melakukan rotasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Salah satu pejabat yang mendapat penugasan baru adalah Irjen Pol Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., yang dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam telegram itu disebutkan, Irjen Mahmud Nazly Harahap yang sebelumnya menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Posisi Kakorsabhara Baharkam Polri selanjutnya diisi Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kalimantan Timur. Sementara itu, Kadiv Propam sebelumnya, Irjen Pol Abdul Karim, mendapat penugasan baru sebagai Kasespim Lemdiklat Polri.

Masuk Jajaran PJU Strategis Mabes Polri

Penempatan Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Selain Kadiv Propam, rotasi tersebut antara lain menempatkan Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Pol Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, serta Irjen Pol Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri.

Dalam rotasi yang sama, Irjen Pol Ahrie Sonta N. dipercaya menjadi Kadivkum Polri, sedangkan Irjen Pol Roberto G.M. Pasaribu menduduki jabatan Kadiv TIK Polri.

Propam dan Tantangan Pengawasan Internal

Sebagai Kadiv Propam, Mahmud Nazly Harahap akan berada pada posisi strategis dalam struktur pengawasan internal Polri, khususnya berkaitan dengan profesi dan disiplin anggota serta pelaksanaan kode etik kepolisian.

Mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan rotasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian.

Secara keseluruhan, mutasi kali ini mencakup 88 Pati dan Pamen, dengan 70 personel memperoleh promosi atau menempati jabatan baru. Perubahan juga menyentuh 14 posisi pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan Kapolda.

Dengan penugasan tersebut, Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap kini mengemban salah satu posisi strategis di Mabes Polri sebagai Kadiv Propam Polri.red

Sambut HUT TNI ke - 81, Kodaeral I Belawan Gotong Royong di Ujung Dermaga Dengan Laut yang Bersih

darma — Sat, 03 Oct 2026 12:16:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komando Daerah Angkatan (Kodaeral) I, Semangat kebersamaan terlihat ketika prajurit dan PNS Kodaeral I bersama masyarakat Kecamatan Medan Belawan serta jajaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) bahu-membahu melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan perairan Dermaga Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Sabtu (03/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi gambaran nyata kuatnya semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih, sehat, dan nyaman.

Keterlibatan Kecamatan Medan Belawan bersama Dinas SDABMBK semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Belawan.

Aksi peduli lingkungan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menyambut HUT TNI ke-81 Tahun 2026, yang rangkaian perayaannya akan dilaksanakan di Makodaeral I.

Lingkungan yang bersih dan tertata diharapkan dapat memberikan suasana yang nyaman serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan peringatan tersebut.

Melalui kegiatan sederhana yang sarat makna ini, Kodaeral I menunjukkan bahwa semangat pengabdian tidak hanya hadir dalam tugas kedinasan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan kebersamaan dengan masyarakat.

Tangan-tangan yang bekerja bersama di tepian perairan menjadi simbol bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kepedulian bersama yang tumbuh dari kesadaran untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih baik.

Sinergi antara TNI, Kecamatan Medan Belawan, Dinas SDABMBK, dan masyarakat menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

Dari dermaga, semangat gotong royong digaungkan; dari kebersihan laut dan kawasan pesisir, kepedulian untuk negeri diwujudkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.(W02)

Brigjen Pol Sonny Irawan Jadi Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:04:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto setelah resmi dilantik sebagai Kapolri bergerak cepat melakukan pergantian sejumlah jabatan perwira tinggi (pati).

Pergantian jabatan perwira tinggi (pati) itu berdasarkan surat mutasi dengan Nomor: ST/2205/X/KEP/2026, tanggal 2 Oktober 2026. Atas nama Kapolri surat mutasi ditandatangani Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Salah satu jabatan yang diganti Kapolri Jenderal Pol Suyudi itu posisi Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dari Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto kepada Brigjen Pol Sonny Irawan yang saat ini menjabat sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto nantinya akan menempati posisi Wairwasum Polri.

Untuk diketahui, Brigjen Pol Sonny Irawan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) beberapa bulan lalu kemudian dimutasi untuk menjabat Kasespimmen Lemdiklat Polri.(W05)

AKP M Ainul Yaqin Jadi Kapolsek Medan Sunggal

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:02:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin dipromosikan menjadi Kapolsek Medan Sunggal.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor : ST/ 700/ KEP/ X/ 2026.

Dalam ST tersebut, AKP M Ainul Yaqin menggantikan posisi Kompol M Yunus Tarigan, yang dipercaya menjadi Kasat Binmas Polrestabes Medan.

Selanjutnya, jabatan Kapolsek Medan Area dipercayakan kepada Kompol Agus M Butarbutar, sebelumnya sebagai Kapolsek Medan Timur.

Sementara Kapolsek Medan Timur, nantinya akan diisi oleh Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

AKP M Ainul Yaqin ketika dikonfirmasi terkait mutasi dan promosi jabatan tersebut, mengakuinya

"Terimakasih doanya. Mohon dukungannya agar bisa memberi pelayanan terbaik ke masyarakat," tandasnya.(W05)

Teks foto :
AKP M Ainul Yaqin

Kelola Galian C Tanah Urug di Kecamatan Pulo Bandring, Kepala Dusun Akui Tak Miliki Izin

admin — Sat, 03 Oct 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Aktivitas penambangan tanah urug yang tergolong bahan galian Golongan C berlangsung leluasa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, diduga tanpa selembar dokumen perizinan resmi. Yang memprihatinkan, pengelola operasi tersebut justru seorang Kepala Dusun, berinisial W atau akrab disapa Dodo, yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) II Desa Perhutaan Silau.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (2/10/2026), kegiatan penggalian berjalan di dua lokasi sekaligus, Dusun VI Desa Perhutaan Silau dan kawasan Pasar VI Desa Taman Sari. Puluhan truk pengangkut tanah keluar masuk setiap hari, sebagian besar tanpa penutup muatan sehingga material tanah berjatuhan di sepanjang jalan desa dan mengotori badan jalan. Tebing bekas kerukan terlihat semakin menjulang tinggi, lubang penggalian pun makin dalam, namun tak ada aparat yang turun menindak.

"Sampai sekarang belum ada izin. Saya akui itu," ujar W alias Dodo secara terbuka saat dikonfirmasi Wartawan via Whats App (WA). Ketika ditanya apakah sedang mengurus perizinan, ia belum memberikan jawaban apa pun hingga berita ini diturunkan.

Kepala Desa Perhutaan Silau, Rahmawan ST, membenarkan bahwa pelaku pengelolaan adalah Kadus di wilayahnya. Ia mengaku tidak berani mengambil tindakan penghentian karena didukung sebagian warga yang berprofesi sebagai pembuat batu dan membutuhkan pasokan tanah urug. "Saya serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," tegasnya.

Adapun kegiatan penambangan galian C tanpa izin merupakan pelanggaran berat yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009) tentang Minerba. Pasal 158, Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Pasal 161, Tidak hanya pengelola, siapa pun yang mengangkut, membeli, menampung, atau memanfaatkan hasil tambang tanpa izin juga terancam pidana yang sama, penjara 5 tahun dan denda Rp 100 miliar. Pasal 161B, Mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang juga diancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp 100 miliar.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, dapat dijerat pidana tambahan 3–10 tahun penjara dan denda Rp 3–10 miliar.

Kemudian, Perizinan Wajib, setiap kegiatan pertambangan batuan wajib memiliki, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) / SIPB dari Bupati. Persetujuan Lingkungan. Jaminan Dana Reklamasi. Izin pengelolaan dan pengangkutan.

Karena pelaku adalah pejabat pemerintahan tingkat dusun, ketentuan ini menjadi lebih serius. Sebagai aparat yang seharusnya menjaga ketertiban wilayah, justru melanggar aturan sendiri dapat memperberat pertimbangan hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik jabatan.

Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Asahan, Kepolisian, serta Kejaksaan segera turun ke lokasi, melakukan penyegelan, dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. "Kami tidak ingin diam saja sampai jalan kami rusak dan lingkungan hancur," ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan. (tec)

Kapolri Suyudi Rombak 88 Pati-Pamen, Brigjen Sonny Irawan Jadi Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 10:46:00 +0700+0700

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Perombakan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan, termasuk pergantian 19 Kapolda. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri, pembinaan karier serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Brigjen Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut

Salah satu pergantian yang menjadi perhatian di Sumatera Utara adalah posisi Kapolda Sumut.

Brigjen Pol. Sonny Irawan ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto. Sebelumnya, Sonny Irawan tercatat pernah menjabat Wakapolda Sumut sebelum mendapat penugasan di lingkungan Polri.

Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas Whisnu Hermawan sebagai Kapolda Sumut. Dalam mutasi terbaru, Whisnu mendapat penugasan sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Kembalinya Sonny Irawan ke Sumatera Utara menjadi salah satu bagian penting dari rotasi terbaru yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto.

19 Kapolda Bergeser

Selain Sumut, sejumlah daerah lain juga mengalami pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah. Berdasarkan laporan ANTARA, terdapat 19 jabatan Kapolda yang mengalami pergantian dalam mutasi tersebut.

Berikut sejumlah Kapolda yang mendapat penugasan baru:

1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang Hartanto
2. Kapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo Nainggolan
3. Kapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. Suhendri
4. Kapolda Riau: Irjen Pol. Arman Achdiat
5. Kapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief Dewanto
6. Kapolda Jawa Barat: Irjen Pol. Hengki
7. Kapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra Kurniawan
8. Kapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan
9. Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono
10. Kapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma Royce
11. Kapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. Jawari
12. Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal Chairuddin
13. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Widodo
14. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo Danang
15. Kapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny Irawan
16. Kapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony Samtana
17. Kapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal Irawan
18. Kapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok Suharyanto
19. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Juga Berganti

Rotasi tidak hanya menyasar Kapolda. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri turut mengalami pergantian.

Komjen Pol. Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya. Posisi Kapolda Metro kemudian diisi Irjen Pol. Dadang Hartanto.

Sementara jabatan Kabareskrim Polri kini dipercayakan kepada Irjen Pol. Asep Safrudin, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau. Posisi Kapolda Kepri selanjutnya diisi Irjen Pol. Suhendri.

Pergantian juga terjadi pada posisi Kabaintelkam Polri, yang kini dijabat Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.

Sedangkan Kabaharkam Polri dipercayakan kepada Irjen Pol. Hery Heryawan. Sebelumnya Hery menjabat Kapolda Riau, sementara posisi Kapolda Riau selanjutnya diisi Irjen Pol. Arman Achdiat.

Polri menyatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang telah berjalan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mutasi tersebut menjadi langkah awal restrukturisasi jajaran Polri setelah Suyudi Ario Seto resmi menerima tongkat komando sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026.