Siap Hadapi Musim Baru, JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027

admin — Fri, 28 Aug 2026 14:09:00 +0700+0700

Cibubur– Cosmo JNE Futsal Club siap raih prestasi terbaiknya dalam menghadapi Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2026-2027. Upaya untuk meraih momentum prestasi tersebut ditandai dengan memperkenalkan pemain muda potensial untuk memperkuat tim dan peresmian official jersey yang dilaksanakan di GOR POPKI Cibubur, Senin (24/8).

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.

KETUM GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL: JIKA RUU PERAMPASAN ASET DISAHKAN, PRABOWO BISA TUNTASKAN AMANAH REFORMASI 98

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:48:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum Garuda 08, Syamsul Rizal, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar mencatatkan salah satu tonggak penting dalam perjalanan Reformasi 1998 apabila pemerintah bersama DPR berhasil mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Menurut Syamsul, agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Negara juga harus mampu mengejar, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

"Hanya Presiden Prabowo yang berpeluang menuntaskan salah satu amanah besar Reformasi 1998 tentang pemberantasan korupsi jika RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan dan diterapkan secara konsisten," ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti pemberantasan korupsi baru dimulai pada era pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, agenda tersebut merupakan amanah Reformasi yang telah memperoleh dasar hukum sejak lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, kemudian diperkuat melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 dan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena itu, kata Syamsul, pengesahan RUU Perampasan Aset harus dilihat sebagai kelanjutan dari proses panjang membangun sistem hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku.

BUKAN SEKADAR MENGHUKUM PELAKU

Syamsul menilai salah satu kelemahan pemberantasan korupsi selama ini adalah kecenderungan melihat keberhasilan dari berapa banyak pelaku yang ditangkap dan berapa lama mereka dihukum.

Padahal, menurut dia, ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah apakah kekayaan yang berasal dari tindak pidana benar-benar dapat dipulihkan kepada negara.

"Koruptor dipenjara itu penting. Tetapi kalau uang dan aset hasil korupsi masih aman, masih disembunyikan, dialihkan atau dinikmati pihak lain, maka perjuangan pemberantasan korupsi belum selesai," tegasnya.

Ia menyebut UU Tipikor sebenarnya telah mengenal instrumen perampasan aset dan uang pengganti. Salah satunya melalui Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti.

Selain itu, Pasal 38B juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian terhadap persoalan asal-usul harta kekayaan terdakwa.

"Artinya, gagasan perampasan aset bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Fondasinya sudah ada dalam rezim pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan adalah penguatan dan penyempurnaan mekanismenya," kata Syamsul.

FOLLOW THE MONEY, FOLLOW THE ASSET

Menurut Syamsul, RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pendekatan follow the money dan follow the asset.

Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak boleh hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus mengikuti jejak uang dan aset yang diperoleh melalui kejahatan.

Instrumen penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan hingga pengelolaan aset harus dibangun dalam satu sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Negara jangan sampai hanya berhasil menangkap tangan pelaku, tetapi gagal menemukan ke mana uangnya pergi. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman sementara hasil kejahatannya tetap hidup dan dinikmati oleh jaringan di belakangnya," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat pemulihan aset juga telah menjadi bagian dari komitmen internasional Indonesia setelah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam kerangka tersebut, asset recovery menjadi salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

PRABOWO DAN MOMENTUM REFORMASI

Syamsul mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo kini berada pada momentum strategis untuk menyelesaikan agenda yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan.

Namun ia mengingatkan, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak boleh sekadar menjadi pencapaian politik.

Undang-undang tersebut harus benar-benar kuat secara konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

"Jangan sampai semangat merampas aset hasil kejahatan justru melahirkan kewenangan yang tidak terkontrol. Negara hukum harus tetap berdiri di atas due process of law," katanya.

Menurutnya, perlindungan terhadap hak milik yang sah, pihak ketiga yang beritikad baik, kontrol pengadilan, transparansi pengelolaan aset, serta mekanisme keberatan harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atas nama negara.

REFORMASI HARUS MENGEMBALIKAN HAK RAKYAT

Syamsul menilai makna Reformasi 1998 jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kekuasaan.

Salah satu tuntutan fundamental Reformasi adalah membangun pemerintahan yang bersih serta membebaskan penyelenggaraan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, menurut dia, keberhasilan Presiden Prabowo dalam konteks RUU Perampasan Aset harus diukur dari implementasinya.

"Pengesahan undang-undang hanyalah pintu masuk. Ukuran keberhasilannya adalah apakah negara benar-benar mampu mengambil kembali aset hasil korupsi, mengembalikannya kepada negara, dan melakukannya tanpa pandang bulu."

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun pelakunya, dari level bawah hingga elite kekuasaan, harus diperlakukan sama di depan hukum.

"Kalau undang-undang ini kuat, aparat penegak hukum konsisten, aset hasil kejahatan benar-benar dikembalikan, dan penegakannya tanpa pandang bulu, maka di situlah kita bisa mengatakan bahwa ada bagian dari amanah Reformasi 1998 yang benar-benar dituntaskan," ujar Syamsul.

Pada akhirnya, kata dia, penegakan hukum menghukum pelaku, perampasan aset mengejar hasil kejahatan, sementara Reformasi menuntut negara memastikan keduanya berjalan bersama dalam koridor negara hukum.

"Jangan sampai koruptornya masuk penjara, tetapi hartanya tetap hidup di luar sana. Itu bukan kemenangan negara. Kemenangan negara adalah ketika pelaku dihukum dan hasil kejahatannya kembali kepada rakyat," pungkasnya.

40 Pelajar SMK Negeri 1 Barumun Dibekali Paham AI, Kapolres Palas Soroti Ancaman Kejahatan Digital

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:28:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa banyak manfaat bagi kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu dipahami, terutama oleh generasi muda.

Menyikapi perkembangan itu, Polres Padang Lawas menggelar sosialisasi Training of Trainer (ToT) Paham AI bagi pelajar SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praktik Siswa (RPS) jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) tersebut diikuti sebanyak 40 siswa dan siswi terpilih. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah kepolisian memperkuat literasi digital pelajar agar mampu menggunakan teknologi AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. hadir langsung sekaligus membuka kegiatan tersebut. Ia meminta para siswa mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi dengan serius karena program Paham AI merupakan bagian dari program yang didorong oleh Mabes Polri.

Menurut Dodik, pemahaman terhadap AI menjadi semakin penting karena teknologi tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

"Adik-adik berpotensi menjadi korban kejahatan di bidang AI, berpotensi juga menjadi pelaku. Untuk itu kita cegah dan kita mitigasi dengan cara seperti ini," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Kapolres menilai perkembangan AI harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Pelajar tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan berbagai aplikasi berbasis AI, tetapi juga harus memahami etika, keamanan, serta konsekuensi dari penggunaannya.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan AI secara tepat sekaligus berbagai potensi ancaman yang dapat muncul di ruang digital.

Edukasi tersebut diharapkan mampu membentuk pelajar yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keamanan digital.

Polri juga mendorong adanya kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekolah, guru, orang tua, dinas pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi dinilai penting karena pembentukan ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak.

Dalam program Paham AI, para trainer yang telah mendapatkan pembekalan ToT nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMA, SMK, dan sederajat.

Materi yang diberikan mencakup pemanfaatan teknologi AI, etika dalam ruang digital, keamanan siber hingga upaya mencegah berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

"Program Paham AI, Polri dan Kemendikdasmen mendorong terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif," kata Dodik.

Ia menegaskan, perkembangan teknologi harus diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi salah satu kelompok paling aktif menggunakan teknologi digital.

Sementara itu, pihak Polres Padang Lawas menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMK Negeri 1 Barumun yang telah memberikan kesempatan bagi kepolisian melaksanakan sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi ToT Paham AI di SMK Negeri 1 Barumun berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.

Polres Padang Lawas berharap edukasi semacam ini dapat terus dikembangkan sehingga para pelajar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara produktif sekaligus mampu mengenali dan menghindari potensi penyalahgunaan teknologi.zal

Maulid Nabi di Polres Tapsel: AKBP Anton Santoso Dorong Personel Teladani Akhlak Rasulullah

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:27:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula Lantai II Mapolres Tapanuli Selatan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan bagi personel yang beragama Islam, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) anggota Polri.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap sikap dan perilaku personel dalam menjalankan tugas.

Menurut Anton, keteladanan Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi kuat dengan tugas kepolisian, terutama dalam hal kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh amanah.

"Peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polres Tapanuli Selatan, khususnya personel yang beragama Islam," ujar Anton.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW hendaknya tidak berhenti pada pemahaman keagamaan semata. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika anggota Polri berhadapan langsung dengan masyarakat.

AKBP Anton menilai, akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman bagi personel dalam membangun karakter sebagai anggota kepolisian yang profesional dan humanis.

Sikap peduli terhadap sesama, bertanggung jawab terhadap amanah, serta mengedepankan perilaku yang baik dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

"Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kami berharap nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Bagi anggota Polri, perbaikan sikap dan perilaku menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kualitas pelayanan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga oleh karakter dan integritas setiap personel.

Karena itu, pesan-pesan moral yang diperoleh melalui peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, baik ketika bertugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa kegiatan keagamaan di lingkungan Polres Tapsel diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Ia ingin nilai spiritual yang diperoleh personel mampu membentuk sikap yang lebih baik, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Momentum Maulid Nabi hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh personel agar terus memperbaiki diri," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Polres Tapanuli Selatan bahwa peningkatan profesionalitas kepolisian perlu berjalan seiring dengan penguatan moral dan mental personel.zal

Soal Lahan 3.000 Hektare, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan Desak PT Barapala Diperiksa

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:27:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Penindasan dan Kriminalisasi PT Barapala menggelar aksi di depan Mapolres Padang Lawas, Kamis (27/8/2026).

Massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan persoalan penguasaan lahan, dugaan perambahan kawasan hutan, serta status tanah ulayat masyarakat Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Ahmad Sayuti sebagai koordinator lapangan dan Muliadi Harahap sebagai koordinator aksi.

Dalam aksi itu, massa meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan lahan yang mereka sebut telah berlangsung antara masyarakat dengan PT Barapala.

*Desak Polres Padang Lawas Tidak Lindungi PT Barapala*

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa adalah meminta Polres Padang Lawas tidak memberikan perlindungan kepada PT Barapala apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan persoalan terkait legalitas perusahaan maupun penguasaan lahan.

Massa mempertanyakan dasar hukum PT Barapala dalam menguasai dan mengelola lahan yang berada di wilayah Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah.

Selain itu, mereka meminta kepolisian membuka penanganan perkara secara transparan agar masyarakat mengetahui dasar hukum setiap tindakan yang dilakukan terhadap warga.

"Kami meminta Kapolres Padang Lawas agar tidak melindungi PT Barapala karena sampai sekarang kami menilai legalitasnya belum jelas," demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap kelompok tersebut.

*Soroti Lahan Sekitar 3.000 Hektare*

Persoalan lahan menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut.

Kelompok masyarakat menyebut terdapat lahan sekitar 3.000 hektare di wilayah Unterudang yang menjadi bagian dari konflik antara masyarakat dan PT Barapala.

Dalam surat pernyataan sikap tertanggal 27 Agustus 2026, mereka juga mencantumkan Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt/2014/PT MDN sebagai salah satu dokumen yang mereka jadikan rujukan dalam mempersoalkan status lahan.

Massa meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh riwayat penguasaan lahan, status kawasan, dokumen kepemilikan serta dasar hukum aktivitas perusahaan.

Menurut mereka, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari satu sisi, tetapi perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Massa juga menyampaikan tuntutan agar masyarakat yang disebut telah diamankan atau diproses berdasarkan laporan PT Barapala dibebaskan.

Mereka beralasan, PT Barapala dinilai bukan pemilik sah atas kebun yang menjadi objek sengketa di wilayah Unterudang.

"Jangan masyarakat yang mempertahankan tanahnya justru dikriminalisasi. Kami meminta persoalan ini diperiksa berdasarkan bukti dan dasar hukum yang jelas," kata Muliadi Harahap dalam penyampaian aspirasi.

Namun, klaim mengenai status kepemilikan lahan maupun proses hukum terhadap masyarakat tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak yang melakukan aksi. Kebenaran dan status hukumnya tetap perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum serta PT Barapala.

*Massa Soroti Dugaan Perambahan Kawasan Hutan*

Selain persoalan kepemilikan lahan, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan dan Kriminalisasi PT Barapala juga meminta aparat mengusut dugaan aktivitas perusahaan yang disebut berkaitan dengan kawasan hutan.

Dalam surat pernyataan sikap mereka, lahan yang dipersoalkan disebut masuk dalam kawasan hutan dan terdapat penandaan yang dikaitkan dengan Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKH).

Atas dasar itu, massa meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas ikut memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Persoalan tersebut membutuhkan verifikasi dari instansi berwenang, terutama terkait batas kawasan hutan, status tanah, perizinan perusahaan dan legalitas kegiatan di atas lahan yang dipersoalkan.

Situasi di depan Mapolres Padang Lawas sempat memanas. Massa dan petugas terlihat terlibat aksi saling dorong ketika peserta aksi menilai respons aparat terhadap aspirasi mereka belum sesuai harapan.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap menerima massa dan aspirasi yang disampaikan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Polres Padang Lawas disebut berjanji bahwa pada kedatangan berikutnya, massa akan diterima secara langsung oleh Kapolres Padang Lawas.

Janji tersebut menjadi salah satu poin yang kemudian disampaikan kepada peserta aksi.

Massa pun menyatakan akan kembali untuk meminta penjelasan langsung mengenai langkah kepolisian dalam menangani persoalan PT Barapala dan konflik lahan yang mereka soroti.

Dalam orasinya, Muliadi Harahap juga menyampaikan tudingan mengenai dugaan adanya kepentingan tertentu apabila aparat tidak mengambil tindakan terhadap persoalan yang mereka tuduhkan kepada PT Barapala.zal

6 Sertifikat Tanah Wakaf Diserahkan, Bupati Paluta Reski Basyah Dorong Legalitas Aset Umat

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:26:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memperkuat langkah percepatan legalisasi tanah wakaf melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas instansi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan aset umat memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., memimpin langsung penandatanganan PKS tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf se-Kabupaten Paluta di Ruang Rapat Bupati, Kamis (27/8/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan instansi pertanahan dalam mengamankan aset wakaf dari berbagai potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam kegiatan itu, PKS turut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas Utara Muhammad Junaidi, S.H., M.H.; Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Padang Lawas Utara H. Mara Timbul Daulay, S.Pd., M.M.; Ketua BWI Padang Lawas Utara H. Sarifuddin Harahap, S.Sos., M.M.; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama. Seusai prosesi, Bupati H. Reski Basyah Harahap langsung menyerahkan enam sertifikat tanah wakaf kepada penerima.

Dari enam sertifikat tersebut, empat sertifikat diperuntukkan bagi tanah wakaf yang berada di Kecamatan Padang Bolak. Sementara dua sertifikat lainnya merupakan tanah wakaf yang berada di Kecamatan Portibi.

Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf menjadi lebih jelas secara administrasi dan hukum. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada nazir maupun masyarakat yang berkepentingan dengan pengelolaan aset wakaf.

Kegiatan di Paluta tersebut digelar secara hibrida dan terhubung dengan agenda utama Penandatanganan Nota Kesepahaman di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga serta mendorong optimalisasi aset wakaf di Sumatera Utara.

Bobby bahkan menyatakan kesiapannya menjadi "Ayah Asuh" bagi para nazir atau pengelola wakaf. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan terkait legalitas dan pengelolaan tanah wakaf di Sumatera Utara.

"Saya siap menjadi orang tua asuh bagi para Nazir. Dari 14.000 bidang tanah, baru sekitar 97 yang ada SK Nazirnya. Ini menjadi PR besar kita bersama ke depan yang harus segera diselesaikan," ujar Bobby.

Menurut Bobby, percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan kepastian status hukum tanah. Legalitas yang jelas juga membuka peluang agar aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat, kata dia, akan lebih mudah dikolaborasikan dengan pihak ketiga maupun investor untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukan wakaf.

Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, maupun berbagai sarana lain yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak sekadar menyelesaikan proses administrasi, tetapi juga memikirkan bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara profesional tanpa menghilangkan tujuan dan fungsi wakaf.

Untuk mempercepat target tersebut, Gubernur Sumut menginstruksikan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus di daerah. Satgas tersebut diharapkan memiliki target sertifikasi tahunan yang jelas sehingga proses legalisasi tanah wakaf dapat dipantau dan diukur perkembangannya.

Bobby juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara mengambil peran sebagai "orang tua asuh" bagi aset wakaf di daerah masing-masing.

Selain percepatan sertifikasi tanah, pemerintah provinsi juga mewacanakan program wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut.

Konsep tersebut berupa partisipasi sukarela ASN dengan menyisihkan sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap bulan melalui Badan Wakaf Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem wakaf sekaligus mendorong agar aset wakaf tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, penandatanganan PKS dan penyerahan enam sertifikat tanah wakaf menjadi momentum penting untuk mempercepat penataan aset wakaf. Sinergi lintas instansi diharapkan terus berlanjut sehingga semakin banyak tanah wakaf di Paluta yang memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.zal

Kabar Baik! 102 Tanah Wakaf di Madina Segera Bersertifikat, Pengurusannya Gratis

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:25:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperkuat langkah untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf. Upaya tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf bersama sejumlah lembaga terkait.

Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Pemkab Madina, Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Kementerian Agama, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Penandatanganan kerja sama serupa juga dilaksanakan secara serentak di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pemerintah daerah bersama BPN, kejaksaan, dan instansi terkait mendorong agar tanah yang telah diwakafkan memiliki dokumen legal yang jelas.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memastikan aset wakaf memiliki kepastian hukum.

Menurut Atika, legalitas tersebut juga menjadi langkah antisipasi agar tanah wakaf tidak mudah dipersoalkan atau berujung sengketa pada masa mendatang.

"Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian hukum," ujar Atika.

Ia mengungkapkan, Pemkab Madina saat ini telah menerima 102 sertifikat tanah wakaf. Sertifikat tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada desa maupun kelurahan yang menjadi lokasi tanah wakaf.

Atika menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa pungutan biaya atau gratis.

Pemkab Madina berharap program ini dapat mendorong pengelola wakaf untuk segera melengkapi administrasi dan legalitas aset yang selama ini belum memiliki sertifikat.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Kejaksaan Negeri Madina. Kepala Kejari Madina Mohammad Nursaitias memastikan pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah wakaf.

Ia mengatakan, tanah wakaf yang masih menghadapi sengketa akan diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Setelah persoalan hukum diselesaikan, tanah tersebut akan didorong untuk segera mendapatkan sertifikat sehingga dapat kembali dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

"Tanah wakaf yang bersengketa, bersama pemerintah daerah akan kami selesaikan persoalannya dan selanjutnya dibuat sertifikatnya untuk kembali difungsikan," kata Mohammad Nursaitias.

Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga melindungi aset wakaf dari potensi konflik kepemilikan di masa depan.zal

BKPSDM Simalungun Monitoring Administrasi Kepegawaian dan Pelayanan ASN di Dolok Batu Nanggar

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:24:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan monitoring penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara.

Kegiatan yang dirangkai dengan pertemuan bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut berlangsung di Wisma Karya Serbelawan, Rabu (19/8/2026).

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan pengelolaan administrasi kepegawaian berjalan secara efektif, efisien, dan tertib, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh ASN di daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, jajaran pimpinan dan staf BKPSDM Kabupaten Simalungun, serta para ASN dan PPPK yang mewakili tenaga pendidik dan tenaga kesehatan se-Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Dalam sambutannya, Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Simalungun atas pelaksanaan kunjungan kerja dan monitoring tersebut.

Menurutnya, pembinaan dan pengembangan ASN merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, disiplin, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman ASN sekaligus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan kepegawaian," ujar Siti Aminah.

Siti Aminah berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi ASN untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi dan langkah perbaikan secara bersama.

Siti Aminah juga mengajak seluruh ASN yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebaik-baiknya, terutama dalam meningkatkan pemahaman terkait manajemen kepegawaian, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan pelayanan administrasi kepegawaian.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesannya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Simalungun, Jonrismantuah Damanik, menjelaskan bahwa monitoring dilakukan terhadap sejumlah aspek penting dalam administrasi kepegawaian, antara lain penyampaian dan pemutakhiran data kepegawaian, penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kelengkapan dokumen pada aplikasi MyASN, pemahaman terhadap visi dan misi Kabupaten Simalungun, serta penyampaian ketentuan mengenai disiplin ASN dan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik.

Monitoring tersebut diharapkan dapat memastikan setiap ASN memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sekaligus memiliki administrasi kepegawaian yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, secara umum penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar berjalan dengan baik.

Berbagai informasi dan ketentuan kepegawaian juga telah disampaikan secara menyeluruh kepada para ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi, kedisiplinan, dan profesionalitas aparatur.

Jonrismantua menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian serta upaya memperkuat kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara BKPSDM, pemerintah kecamatan, UPTD, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan seluruh ASN, sehingga pengelolaan kepegawaian semakin tertib, efektif, dan efisien, serta bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.(LP)

Sambut Hangat Kunjungan Kompolnas, Wakil Bupati Simalungun: Kolaborasi Polri dan Pemerintah Hasilkan Kebaikan Bagi Masyarakat

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:23:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati, bersama Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, menyambut dengan hangat kunjungan kerja Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Mapolres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (19/8/2026).

Kehadiran rombongan Kompolnas dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, dalam rangka penilaian nominator Kompolnas Awards 2026 Kategori Partnership. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperlihatkan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Simalungun, Polri, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung inovasi pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.

Pada ajang bergengsi Kompolnas Awards 2026 tersebut, AIPTU Bona Sinaga, S.H., personel Polres Simalungun, menjadi salah satu nominator yang mewakili Polda Sumatera Utara. Ia dinilai berprestasi melalui inovasi sebagai konten kreator yang aktif mengedukasi masyarakat, khususnya terkait keselamatan berlalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan di Aula Tathya Dharaka, diawali dengan sambutan Kapolres Simalungun, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga dan Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, S.E.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Kompolnas sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan personel Polres Simalungun. Menurutnya, inovasi pelayanan publik yang dilakukan anggota kepolisian harus terus didukung karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Inovasi tersebut menyentuh langsung masyarakat, memberikan edukasi dan mendorong kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas," ujar Benny.

Wakil Bupati berharap prestasi AIPTU Bona Sinaga dapat menjadi motivasi bagi personel kepolisian lainnya untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Yang terpenting bukan hanya penghargaan, tetapi bagaimana inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dapat menghasilkan sesuatu yang positif," kata Wakil Bupati.

Lebih lanjut, Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan jajaran kepolisian dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

"Sinergitas ini harus terus kita jaga dan perkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan Polri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Simalungun," ujarnya.

Selanjutnya, Tim Kompolnas melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak untuk memvalidasi capaian serta dampak inovasi AIPTU Bona Sinaga di tengah masyarakat. Wawancara melibatkan berbagai unsur, antara lain kepala sekolah, guru, orang tua murid Polisi Cilik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ojek online, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala KUA Kecamatan Raya, Kepala Sekolah SDN Plus Tiga Balata beserta rombongan, orang tua murid Polisi Cilik Lestari Sianturi, perwakilan Dispora Kabupaten Simalungun, tokoh agama Abdul Ghofur, tokoh masyarakat Bambang Heri Purnomo, Kabid LLAJ Dinas Perhubungan, Ketua Gemais Simalungun, Sekretaris Kesatuan Mahasiswa Indonesia, perwakilan Persatuan Ojek Online Siantar-Simalungun, serta sejumlah undangan lainnya.

Seluruh rangkaian penilaian Kompolnas Awards 2026 berlangsung lancar dan selesai sekitar pukul 13.00 WIB, ditutup dengan sesi foto bersama sebelum Tim Kompolnas meninggalkan Mapolres Simalungun untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap keikutsertaan AIPTU Bona Sinaga sebagai nominator Kompolnas Awards 2026 dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh personel Polri dan aparatur pemerintahan untuk terus menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(LP)

Dibalik Usia Senja, Langkah Berbahaya Kakek Tua Pengedar Narkoba Diciduk Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:23:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang pria tua pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Banten, Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, Rabu (12/08/26) sore kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 paket ganja siap edar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (28/8) pagi menjelaskan, pelaku ES (53) warga Jalan Banten, Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, diringkus Tim 6 Subnit 1 Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan, usai petugas mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan praktek jual beli narkoba di lokasi penangkapan.

"Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Saat kami tangkap, kami sita 8 paket ganja siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan," ungkap Rafli.

Hasil pemeriksaan awal, ES mengaku baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir mengedarkan ganja di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Motif ekonomi, jadi alasan ES untuk menjual narkotika jenis ganja.

"Motifnya ekonomi, pelaku ini baru satu bulan terakhir mengedarkan narkoba," tambah Rafli.

Kepada petugas, ES mengaku mendapat narkoba dari seseorang yang tidak dikenalnya. Bahkan, setiap mendapat pasokan narkoba, ES juga tidak pernah bertemu, karena pasokan narkoba biasanya diletakkan di sembarang tempat, yang sebelumnya sudah ditentukan sang pemasok.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada ES, sistem pembelian narkoba antara ES dan pemasoknya sistem terputus, ini yang harus kami ungkap," terang Rafli.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi dalam memerangi narkoba. Sebab, informasi yang disampaikan masyarakat kepada Polisi, dan pencegahan yang dilakukan dari lingkungan masyarakat, dapat menekan angka peredaran narkoba dengan signifikan.

"Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba, demi generasi penerus yang lebih baik. Tugas masyarakat menolak, tugas kami menindak segala bentuk kejahatan narkoba," ucap Rafli mengakhiri.(W05)

Foto:

Bupati Solok , Jon Firman Pandu Dorong Rp 54,78 Miliar untuk Bangkitkan Pertanian Kabupaten Solok Pascabencana

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:22:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok , Sumatera Barat pada 2025 sempat menghantam sektor pertanian. Sawah terdampak, lahan membutuhkan pemulihan, sementara irigasi dan akses menuju kawasan pertanian harus segera diperbaiki.

Bencana tidak membuat sektor pertanian berhenti. Di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu Pemerintah Kabupaten Solok mendorong berbagai program pemulihan sekaligus penguatan pertanian melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Total dukungan anggaran yang diarahkan untuk sektor pertanian mencapai Rp54,78 miliar dari APBN, DAK Fisik dan APBD Kabupaten Solok.

Anggaran tersebut bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat program yang langsung menyentuh kebutuhan petani, mulai dari pemulihan sawah terdampak bencana, optimalisasi ribuan hektare lahan, pembangunan irigasi, jalan usaha tani hingga fasilitas pascapanen.

Ribuan Hektare Lahan Dipulihkan dan Dioptimalkan, Salah satu program utama adalah optimasi lahan sawah terdampak bencana seluas 1.247 hektare dengan dukungan APBN sebesar Rp5,73 miliar.Selain itu, 253 hektare lahan sawah direhabilitasi dengan anggaran Rp3,41 miliar.

Tak berhenti di sana, Pemerintah Kabupaten Solok juga mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp23,39 miliar untuk optimasi lahan nonrawa seluas 5.086 hektare.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian Kabupaten Solok.

Irigasi Diperkuat, Jalan Usaha Tani Dibangun. Pemulihan pertanian tidak akan maksimal tanpa ketersediaan air dan akses yang memadai.

Karena itu, berbagai infrastruktur irigasi juga diperkuat. Di antaranya 15 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, 33 unit irigasi perpipaan, serta 24 unit irigasi perpompaan dengan total dukungan APBN mencapai miliaran rupiah.

Dari APBD Kabupaten Solok, juga dialokasikan anggaran untuk 10 unit pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani sebesar Rp1,07 miliar.

Sementara untuk membuka dan memperlancar akses petani menuju lahan, sebanyak 52 unit jalan usaha tani dibangun dan direhabilitasi dengan anggaran Rp6,30 miliar dari APBD Kabupaten Solok.

Jalan usaha tani tersebut penting untuk memudahkan petani membawa sarana produksi sekaligus mengangkut hasil panen.Tak Hanya Menanam, Hasil Panen Juga Diperhatikan, Penguatan pertanian juga diarahkan hingga tahap pascapanen.

Melalui DAK Fisik, dibangun bangsal pascapanen bawang merah beserta sarana pendukung dengan anggaran Rp2,31 miliar. Kemudian bangsal pascapanen cabai beserta sarana pendukung dengan anggaran Rp4,17 miliar.

Langkah ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada produksi. Hasil pertanian juga perlu mendapatkan dukungan agar lebih mudah ditangani dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, pengembangan komoditas kentang seluas 3 hektare juga mendapat dukungan APBD sebesar Rp94,95 juta.

Jika dirangkum, dukungan anggaran sektor pertanian tersebut mencapai Rp54.787.872.924.

Anggaran itu diarahkan untuk: Pemulihan sawah terdampak bencana 1.247 hektare, Rehabilitasi sawah 253 hektare, Optimasi lahan nonrawa 5.086 hektare, Penguatan berbagai jaringan irigasi, Pembangunan dan rehabilitasi 52 jalan usaha tani, Pembangunan fasilitas pascapanen bawang merah dan cabai, Pengembangan komoditas kentang

Di baliknya ada harapan agar sawah kembali produktif, air kembali mengalir, akses pertanian semakin mudah dan hasil panen semakin mendapat dukungan.

Bagi Bupati Jon Firman Pandu , tantangan pascabencana menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan, bukan alasan untuk berhenti.

Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang dibutuhkan masyarakat. Sementara APBD diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang menyentuh langsung kawasan pertanian.

Pesannya sederhana: ketika petani menghadapi kesulitan, pemerintah harus hadir membawa solusi, dari sawah yang terdampak, harapan kembali ditumbuhkan, dari irigasi yang diperkuat, produksi diharapkan meningkat, dari jalan usaha tani yang dibangun, akses petani semakin terbuka , dan dari fasilitas pascapanen, hasil pertanian diharapkan memiliki nilai tambah.

Jon Firman Pandu ingin memastikan pembangunan tidak hanya terlihat di pusat pemerintahan, tetapi benar-benar sampai ke sawah, ladang dan kehidupan masyarakat. Bencana boleh meninggalkan kerusakan. Namun, pembangunan harus menghadirkan harapan.

Bergerak Memulihkan, Bekerja Menguatkan, Membangun untuk Rakyat Kabupaten Solok.(YOSE)

Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall (SSO) 2026

admin — Fri, 28 Aug 2026 10:10:00 +0700+0700

Medan — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Salah satu dosen UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng., berhasil menempati peringkat ke-3 nasional dalam daftar Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi 2026.

Berdasarkan data terbaru yang tercantum pada laman Science and Technology Index (SINTA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Solly Aryza mencatat SINTA Score Overall sebesar 22.822, yang menempatkannya dalam jajaran lima dosen dengan skor SINTA tertinggi secara nasional.

Capaian tersebut menjadi bukti atas konsistensi dan dedikasi Solly Aryza dalam mengembangkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi akademik. Pencapaian pada tingkat nasional ini sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap penguatan reputasi akademik dan kinerja penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi.

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja publikasi serta aktivitas penelitian para akademisi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Skor SINTA menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan produktivitas dan dampak karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang akademisi dalam ekosistem riset nasional.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bentuk pengakuan terhadap kinerja akademik sivitas akademika UNPAB.

"Pencapaian salah satu dosen UNPAB yang menempati peringkat 3 nasional dalam Skor SINTA merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan nasional atas kinerja, produktivitas ilmiah, dan reputasi akademik sivitas akademika kita. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, sekaligus semakin memperkuat posisi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan yang unggul dan terpercaya," ujar Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M.

Keberhasilan Solly Aryza masuk dalam Top 3 Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi sekaligus menempati peringkat kelima nasional menjadi kebanggaan bagi keluarga besar UNPAB. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para dosen dan sivitas akademika UNPAB untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menanggapi pencapaian tersebut, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. berharap prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat mendorong semakin banyak dosen UNPAB untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

"Saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi semakin banyak dosen untuk terus bersemangat dalam melakukan penelitian, menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang berkualitas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga melalui semangat berkarya dan berprestasi bersama, kita dapat terus membawa nama baik Universitas Pembangunan Panca Budi dan mengharumkan UNPAB di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Solly Aryza.

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Prestasi ini semakin menegaskan komitmen UNPAB dalam membangun budaya akademik yang unggul, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas riset serta publikasi di tingkat nasional maupun internasional.

Perkara Korupsi Harus Tegas Hukuman Mati Efek Jera Untuk Koruptor, Ini Kata Tody Ardiansyah Prabu, S.H.

admin — Fri, 28 Aug 2026 10:03:00 +0700+0700

LJakarta, Sumut24.co

Gelombang desakan publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset koruptor kembali membara jelang aksi nasional 27 Agustus 2026. Menanggapi tekanan massa yang mengepung Gedung DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya memberikan kepastian politik. Dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (25/8/2026), ia memastikan RUU tersebut akan rampung tahun ini. "Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026," ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan. "Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," kata Dasco merespons tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & alumni Senat Mahasiswa (FABEM - SM). Wakil Ketua Umum Bidang Antarlembaga dan Hukum DPP FABEM, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menegaskan bahwa FABEM mendukung penuh percepatan RUU Perampasan Aset tersebut. Namun ia mengingatkan DPR agar tidak setengah hati dalam memberantas korupsi dan wajib melibatkan partisipasi publik dalam pembahasanya RUU tsb agar subtansinya adalah Efek jera bagi para koruptor.

Menurut Tody, pengesahan RUU saja tidak cukup tanpa diikuti pembenahan pedoman pemidanaan yang selama ini dinilai masih ringan dan menimbulkan disparitas vonis.

Karena itu, FABEM secara resmi mengusulkan revisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi untuk kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat indonesia, kepastian percepatan investasi dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi. FABEM mendorong agar revisi PERMA tersebut memasukkan standar minimal hukuman penjara seumur hidup untuk koruptor dengan kerugian negara Rp25 miliar, sebagai bentuk keseriusan negara menciptakan efek jera.

Lebih rinci, FABEM mengusulkan dua poin tambahan yang harus masuk dalam urgensi revisi PERMA tersebut. Pertama, penerapan hukuman mati tanpa kompromi bagi koruptor kakap, terutama pelaku korupsi dana bansos, korupsi dana bencana alam, dan korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp25 miliar, serta hukuman seumur hidup untuk kerugian maksimal Rp25 miliar. FABEM meminta agar hukuman seumur hidup dan hukuman mati dibuat kategorisasinya secara eksplisit dan tegas di dalam revisi PERMA tersebut, sehingga tidak ada lagi ruang negosiasi bagi koruptor besar.

Kedua, sebagai penopang dari pemberatan hukuman, FABEM mendorong pemerintah membangun Lapas Khusus Koruptor dengan sistem super-maximum security di pulau terluar, setara dengan Lapas Teroris di Nusakambangan. Menurut Tody Ardiansyah Prabu, kombinasi antara RUU Perampasan Aset yang akan disahkan Desember 2026, revisi PERMA dengan hukuman maksimal, dan Lapas khusus yang terisolasi akan menjadi paket lengkap pemberantasan korupsi yang memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas ekonomi, dan memulihkan kepercayaan kepastian investor dalam investasi jangka panjang di Indonesia untuk menyiapakan kemandirian ekonomi bangsa & negara indonesia .

Menurut Tody A Prabu, S.H
"Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum & Antar Lembaga" Usulan DPP FABEM Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi kepada Mahkamah Agung RI , Pimpinan DPR RI dan Pemerintah Prabowo Subianto serta Kemenko dan Kementerian terkait.

Menurut Zainuddin Arsyad , SIP Ketum DPP FABEM bahwa Korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas karena sudah sangat membudaya, baik di kalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi hal yang sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah "membersihkan lantai dengan sapu yang kotor" dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dampak dan Kerusakan Ekonomi: Menghambat pertumbuhan, memicu kebocoran anggaran, dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.

Pelayanan Publik: Menurunkan kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan karena dana dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Kepercayaan Sosial: Menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan merusak citra demokrasi.rel

NAHDLATUL ULAMA DAN PERJALANAN PANJANG PENGABDIANNYA BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

admin — Fri, 28 Aug 2026 09:58:00 +0700+0700

NAHDLATUL ULAMA DAN PERJALANAN PANJANG PENGABDIANNYA BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Oleh :Leriadi, S. Sos
Wakil Ketua Umum DPP AMPI
Wakil Sekretaris Eksekutif Balitbang DPP Partai Golkar

Dari Kebangkitan Tanah Air, Perjuangan Kemerdekaan, Pencerdasan Bangsa, hingga Merawat Indonesia yang Inklusif

Ada organisasi yang lahir setelah sebuah negara berdiri. Ada pula organisasi yang tumbuh bersama proses kelahiran bangsa itu sendiri. Nahdlatul Ulama—NU—termasuk dalam kategori kedua.

Memahami NU karena itu tidak cukup dengan melihatnya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan pada 31 Januari 1926. Sejarah NU jauh lebih panjang daripada usia organisasinya. Akar NU tumbuh dari tradisi ulama dan pesantren Nusantara, dari perjuangan melawan kolonialisme, dari kebangkitan pendidikan rakyat, dari kesadaran bahwa agama harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dari keyakinan bahwa Islam dan kebangsaan Indonesia bukan dua kutub yang harus dipertentangkan.

Dalam perjalanan hampir satu abad, NU telah mengalami berbagai fase sejarah: menjadi gerakan keagamaan, kekuatan pendidikan, bagian dari perjuangan kemerdekaan, partai politik, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus salah satu sumber penting pemikiran Islam Indonesia yang moderat dan inklusif.

Karena itu, sejarah NU sesungguhnya adalah bagian dari sejarah perjalanan Indonesia itu sendiri.

I. AKAR SEJARAH NU: DARI PESANTREN MENUJU KESADARAN KEBANGSAAN

Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, pesantren telah menjadi salah satu institusi sosial dan intelektual terpenting di Nusantara.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama. Di sana masyarakat mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih dan akhlak, tetapi sekaligus belajar disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kehidupan bersama dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kondisi kolonial, pesantren juga menjadi ruang untuk mempertahankan identitas dan martabat masyarakat pribumi.

Kesadaran keagamaan secara perlahan berkembang menjadi kesadaran sosial dan kebangsaan.

Pada awal abad ke-20, sejumlah ulama kemudian mendirikan berbagai organisasi yang menjadi embrio pemikiran NU.

Nahdlatul Wathan—Kebangkitan Tanah Air—lahir pada 1916.

Taswirul Afkar—Kebangkitan Pemikiran—berkembang pada 1918.

Nahdlatut Tujjar—Kebangkitan Kaum Pedagang—juga berkembang pada periode yang sama.

Tiga perkembangan tersebut menunjukkan sesuatu yang fundamental: kebangkitan masyarakat tidak cukup hanya melalui dakwah keagamaan. Bangsa juga membutuhkan pendidikan, pemikiran dan kekuatan ekonomi.

Dengan kata lain, sejak awal telah muncul kesadaran mengenai tiga unsur penting pembangunan masyarakat:

agama, ilmu pengetahuan dan kemandirian sosial-ekonomi.

Kesadaran itulah yang kemudian menemukan bentuk organisasinya dalam Nahdlatul Ulama.

II. 1926: NAHDLATUL ULAMA LAHIR

Pada 31 Januari 1926, para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya.

KH Hasyim Asy'ari menjadi salah satu tokoh sentral dalam pendirian organisasi tersebut bersama KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri dan jaringan ulama pesantren lainnya.

NU lahir sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Istilah tersebut memiliki makna yang sangat penting.

Agama tidak dipahami hanya sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai tanggung jawab manusia terhadap sesama dan lingkungan sosialnya.

Karena itu, perjuangan NU sejak awal tidak berhenti pada persoalan ibadah. Ia mencakup pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan kebangsaan.

NU tumbuh dalam sebuah negeri yang saat itu belum merdeka.

Karena itu pertanyaan besar yang dihadapi para ulama bukan hanya:

"Bagaimana umat menjalankan agamanya?"

Tetapi juga:

"Bagaimana umat dapat hidup bermartabat di tanah airnya sendiri?"

III. PENDIDIKAN: MENCERDASKAN RAKYAT SEBELUM REPUBLIK BERDIRI

Salah satu jasa terbesar NU kepada Indonesia adalah kontribusinya dalam pendidikan.

Sebelum negara memiliki sistem pendidikan nasional yang terorganisasi, pesantren telah mendidik masyarakat.

Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan rakyat yang bertahan menghadapi tekanan kolonial.

Kemudian NU membangun jaringan madrasah dan sekolah melalui lembaga pendidikan yang berkembang menjadi LP Ma'arif NU.

Pendidikan tersebut mempunyai misi yang lebih luas daripada sekadar mencetak orang yang menguasai ilmu agama.

Ia membentuk manusia yang:

berilmu, beriman, berakhlak, mandiri dan berguna bagi masyarakat.

Dalam tradisi pendidikan NU, ilmu tidak dimaksudkan untuk menciptakan kesombongan intelektual. Ilmu harus melahirkan pengabdian.

Inilah salah satu warisan penting pesantren bagi Indonesia.

Bangsa tidak hanya membutuhkan manusia pintar.

Bangsa membutuhkan manusia berkarakter.

Karena itu pendidikan pesantren sesungguhnya telah memainkan peran sebagai salah satu instrumen nation building jauh sebelum istilah tersebut populer.

IV. TRADISI KEILMUAN: BELAJAR DARI MASA LALU UNTUK MENGHADAPI MASA DEPAN

Salah satu kekuatan NU terletak pada kemampuannya menjaga hubungan antara tradisi dan perubahan.

Tradisi keilmuan NU mengenal prinsip:

al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih, wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah.

Memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Prinsip tersebut mempunyai relevansi luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Modernisasi tidak harus berarti membuang tradisi.

Sebaliknya, mempertahankan tradisi tidak berarti menolak kemajuan.

Di tengah perubahan zaman, NU mengembangkan sebuah pendekatan yang memungkinkan agama tetap memiliki akar tradisional tetapi mampu berdialog dengan modernitas.

Tradisi pesantren juga mengenal khazanah perbedaan pendapat di antara para ulama.

Karena itu, perbedaan tidak selalu dipandang sebagai ancaman.

Perbedaan dapat menjadi bagian dari proses pencarian kebenaran.

Dari sinilah berkembang salah satu karakter penting pemikiran NU:

inklusivitas intelektual.

V. NU DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Ketika bangsa Indonesia memasuki periode perjuangan kemerdekaan, NU tidak berdiri di luar arus sejarah.

Para ulama dan santri ikut menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan tanah air.

Puncaknya terjadi pada Oktober 1945.

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial, para ulama NU berkumpul di Surabaya.

Pada 22 Oktober 1945 lahirlah Resolusi Jihad.

Resolusi tersebut menyerukan kewajiban mempertahankan kemerdekaan dan membela Republik Indonesia.

Seruan tersebut mempunyai dampak besar terhadap mobilisasi masyarakat dan santri.

Hizbullah, Sabilillah, para santri dan rakyat bergerak bersama kekuatan perjuangan lainnya menghadapi ancaman kolonial.

Beberapa minggu kemudian pecahlah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Karena itu, sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran para ulama dan santri.

Resolusi Jihad menjadi salah satu manifestasi penting bahwa bagi NU, mempertahankan kemerdekaan bukan sekadar persoalan politik.

Ia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Dari sinilah lahir sebuah prinsip penting:

hubbul wathan minal iman—cinta tanah air merupakan bagian dari nilai keimanan.

VI. DARI MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN MENUJU MENGISI KEMERDEKAAN

Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir.

Setelah Republik berdiri, tantangan berubah.

Jika pada masa kolonial perjuangan utama adalah membebaskan bangsa dari penjajahan, maka setelah merdeka perjuangannya adalah:

bagaimana membuat kemerdekaan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.

NU kemudian berkontribusi melalui pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat.

Perjuangan berpindah dari medan perang ke medan pembangunan manusia.

Dari senjata menuju sekolah.

Dari pertempuran menuju pendidikan.

Dari mempertahankan wilayah menuju membangun kualitas manusia.

Di sinilah makna pengabdian NU kepada Indonesia mengalami transformasi.

VII. DINAMIKA POLITIK DAN PENGALAMAN SEJARAH

Perjalanan NU tidak selalu berada di luar politik.

Pada 1952 NU menjadi partai politik sendiri dan kemudian berpartisipasi dalam Pemilu 1955.

Dalam periode tersebut NU memainkan peran penting dalam kehidupan politik Indonesia.

Namun pengalaman panjang itu kemudian menghasilkan refleksi mendalam mengenai hubungan agama, organisasi masyarakat dan kekuasaan.

Pada Muktamar Situbondo 1984, NU memutuskan kembali kepada Khittah 1926.

Keputusan tersebut menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah NU.

NU kembali menegaskan dirinya sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah.

Artinya, NU tidak harus menjadi kendaraan perebutan kekuasaan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa.

Justru kekuatan NU dapat dikembangkan melalui masyarakat:

pendidikan, pesantren, dakwah, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan dan penguatan civil society.

Politik tetap menjadi bagian dari kehidupan warga NU, tetapi organisasi tidak harus menjadikan perebutan kekuasaan sebagai pusat eksistensinya.

Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia:

masyarakat yang kuat tidak selalu harus menjadi negara.

Negara membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, mandiri dan kritis.

VIII. NU, PANCASILA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Salah satu kontribusi besar NU terhadap konsolidasi Indonesia adalah penerimaannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi NU, Indonesia adalah rumah bersama.

Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, bahasa dan tradisi.

Karena itu negara tidak boleh menjadi milik satu kelompok.

Pancasila menjadi titik temu yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama tanpa harus menghapus identitas masing-masing.

Dalam perspektif ini, nasionalisme Indonesia tidak bertentangan dengan Islam.

Seorang Muslim dapat menjadi Muslim yang taat sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang mencintai tanah air.

Agama memberikan nilai moral.

Pancasila memberikan titik temu kebangsaan.

Konstitusi memberikan kerangka kehidupan bernegara.

Dan masyarakat sipil menjaga agar negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Inilah salah satu sumbangan pemikiran NU terhadap pembangunan Indonesia modern.

⸻

IX. GUS DUR DAN PERLUASAN CAKRAWALA PEMIKIRAN NU

Dalam sejarah pemikiran NU modern, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh yang sangat penting.

Gus Dur membawa tradisi pesantren ke ruang dialog dengan persoalan modern:

demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, kebebasan berpikir, kebudayaan, negara dan hubungan antaragama.

Ia menunjukkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus menjadi eksklusif.

Sebaliknya, seseorang dapat mempunyai keyakinan agama yang kuat sekaligus menghormati hak orang lain yang berbeda.

Gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam juga memperlihatkan bahwa Islam dapat berinteraksi secara kreatif dengan kebudayaan lokal.

Islam tidak harus kehilangan identitasnya ketika berinteraksi dengan budaya.

Begitu pula budaya Indonesia tidak harus ditolak hanya karena bukan berasal dari tradisi Arab.

Pemikiran semacam ini memperkuat karakter Islam Indonesia sebagai Islam yang:

religius tetapi terbuka,

berprinsip tetapi toleran,

berakar pada tradisi tetapi mampu berdialog dengan modernitas.

X. NU DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Jika pendidikan adalah proses mencerdaskan bangsa, maka pendidikan pesantren juga memiliki fungsi yang lebih dalam:

membentuk karakter.

Dalam kehidupan pesantren, santri tidak hanya diajarkan apa yang harus diketahui.

Mereka diajarkan bagaimana harus hidup.

Menghormati guru.

Menghargai ilmu.

Hidup sederhana.

Disiplin.

Bekerja sama.

Mandiri.

Menghormati orang lain.

Mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dan menggunakan ilmu untuk pengabdian.

Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting bagi bangsa.

Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki teknologi dan modal.

Negara maju membutuhkan manusia yang mempunyai integritas.

Karena itu, kontribusi NU dalam pembentukan karakter bangsa sesungguhnya jauh lebih luas daripada jumlah sekolah dan pesantren yang dimilikinya.

Ia berada dalam tradisi pendidikan yang menghubungkan:

ilmu → iman → akhlak → tanggung jawab sosial → pengabdian.

XI. NU DAN PEMIKIRAN ISLAM YANG INKLUSIF

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk.

Dalam kondisi seperti itu, agama tidak dapat hanya menjadi sumber identitas kelompok.

Agama harus menjadi sumber etika kehidupan bersama.

Tradisi NU mempunyai modal intelektual untuk memainkan peran tersebut.

Tawassuth—jalan tengah.

Tawazun—keseimbangan.

Tasamuh—toleransi.

I'tidal—keadilan.

Nilai-nilai tersebut memungkinkan seseorang memegang keyakinannya dengan teguh tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain.

Inilah makna penting inklusivitas.

Inklusif bukan berarti kehilangan prinsip.

Inklusif berarti mampu hidup bersama dengan orang yang berbeda tanpa kehilangan identitas sendiri.

Dengan demikian, NU memberikan sebuah model bahwa:

kesalehan pribadi dapat berjalan bersama tanggung jawab sosial;

Islam dapat berjalan bersama demokrasi;

religiusitas dapat berjalan bersama pluralisme;

nasionalisme dapat berjalan bersama keislaman.

XII. NU SEBAGAI KEKUATAN CIVIL SOCIETY

Dalam perjalanan sejarahnya, NU berkembang menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil terbesar di Indonesia.

Jaringannya mencakup pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, koperasi, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga dakwah dan berbagai institusi kemasyarakatan.

Kekuatan tersebut mempunyai arti strategis.

Negara tidak mungkin mengurus seluruh persoalan masyarakat sendirian.

Karena itu negara membutuhkan masyarakat sipil yang kuat.

Dalam konteks inilah NU mempunyai posisi penting sebagai jembatan antara:

agama dan masyarakat,

tradisi dan modernitas,

rakyat dan negara,

identitas keagamaan dan identitas kebangsaan.

XIII. DARI 1926 MENUJU 2045: APA YANG DAPAT DIWARISKAN NU?

Memasuki usia satu abad, NU menghadapi tantangan yang berbeda dari tantangan para pendirinya.

Pada 1926, tantangannya adalah kolonialisme.

Pada 1945, tantangannya adalah mempertahankan kemerdekaan.

Pada era berikutnya, tantangannya adalah membangun negara dan masyarakat.

Kini Indonesia menghadapi tantangan baru:

disrupsi teknologi, artificial intelligence, perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, perubahan demografi, ekstremisme, fragmentasi sosial, dan kompetisi global.

Karena itu pengabdian NU kepada bangsa harus terus berevolusi.

Pesantren harus menjadi pusat keunggulan ilmu.

Pendidikan NU harus menguasai sains, teknologi dan artificial intelligence tanpa kehilangan fondasi akhlak.

Generasi muda NU harus mampu menjadi ilmuwan, teknokrat, pengusaha, profesional dan pemimpin global.

Ekonomi umat harus berkembang dari ekonomi bertahan hidup menuju ekonomi produktif dan kompetitif.

Dan tradisi inklusif NU harus menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan Indonesia.

XIV. DARI HUBBUL WATHAN MENUJU HUMAN CAPITAL INDONESIA

Jika generasi pendiri NU memberikan pelajaran bahwa cinta tanah air adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan, maka generasi sekarang mempunyai tugas untuk menerjemahkan cinta tanah air ke dalam bentuk baru.

Cinta tanah air pada abad ke-21 berarti:

menciptakan ilmu pengetahuan;

menciptakan lapangan kerja;

membangun teknologi;

mengurangi kemiskinan;

meningkatkan kualitas pendidikan;

menjaga lingkungan;

melawan korupsi;

membangun institusi yang bersih;

dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat di dunia.

Dengan demikian, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti pada simbol.

Ia harus menghasilkan kemajuan nyata bagi rakyat.

XV. NU DAN INDONESIA EMAS 2045

Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih daripada pertumbuhan ekonomi.

Indonesia membutuhkan manusia yang:

cerdas tetapi berkarakter;

religius tetapi inklusif;

nasionalis tetapi terbuka terhadap dunia;

modern tetapi tidak kehilangan akar budaya;

kompetitif tetapi tetap memiliki solidaritas sosial.

Dalam konteks inilah warisan sejarah NU menjadi sangat relevan.

NU memiliki pengalaman hampir satu abad dalam menghubungkan:

agama dengan kebangsaan,

pendidikan dengan karakter,

tradisi dengan modernitas,

identitas dengan inklusivitas,

masyarakat dengan negara.

Warisan tersebut bukan hanya milik warga NU.

Ia merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan sosial Indonesia.

XVI. HARAPAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MAJEMUK KEPADA NU

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, kami memandang perjalanan Nahdlatul Ulama bukan hanya sebagai perjalanan sebuah organisasi keagamaan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun dari keberagaman. Di dalamnya hidup berbagai agama, kepercayaan, suku, etnis, bahasa, budaya, tradisi, serta berbagai pandangan politik dan pemikiran.

Karena itu, Indonesia membutuhkan kekuatan-kekuatan sosial yang mampu menjadi perekat, bukan pemisah; menjadi jembatan, bukan tembok; menjadi sumber kesejukan, bukan sumber pertentangan.

Dalam konteks itulah kami menaruh harapan kepada NU.

Harapan tersebut bukan karena NU harus menjadi wakil seluruh masyarakat Indonesia, melainkan karena sejarah NU telah memberikan contoh bahwa kecintaan terhadap agama dapat berjalan bersama kecintaan terhadap tanah air, dan kekuatan keagamaan dapat diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

⸻

Bangsa dan Negara sebagai Rumah Bersama

Salah satu warisan terpenting para pendiri NU adalah cara mereka memandang hubungan antara Islam, masyarakat dan tanah air.

Para ulama pendiri NU tidak menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.

Ketika kemerdekaan Indonesia terancam, mereka tidak bertanya terlebih dahulu:

"Apa keuntungan NU?"

Mereka bertanya:

"Bagaimana Republik Indonesia harus dipertahankan?"

Resolusi Jihad 1945 menjadi salah satu contoh historis paling kuat.

Para ulama dan santri bergerak mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, bukan untuk mendirikan negara bagi satu golongan, melainkan untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Di sinilah terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kebangsaan hari ini.

Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Organisasi boleh mempunyai kepentingan.

Partai politik boleh mempunyai kepentingan.

Kelompok agama boleh mempunyai kepentingan.

Masyarakat boleh mempunyai kepentingan.

Tetapi semuanya harus menemukan batas akhirnya pada kepentingan yang lebih besar:

kepentingan Indonesia.

⸻

Dari "Apa untuk Kami?" Menjadi "Apa yang Dapat Kami Berikan untuk Indonesia?"

Mungkin inilah semangat yang perlu terus diwariskan dari generasi pendiri NU kepada generasi berikutnya.

Dalam kehidupan berbangsa, pertanyaan yang paling penting bukan hanya:

"Apa yang dapat negara berikan kepada kita?"

Tetapi:

"Apa yang dapat kita berikan kepada negara?"

Bukan hanya:

"Apa yang dapat bangsa berikan kepada kelompok kita?"

Tetapi:

"Apa yang dapat kelompok kita berikan kepada bangsa?"

Inilah makna pengabdian.

Dan sejarah NU menunjukkan bahwa pengabdian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalan:

melalui pendidikan;

melalui dakwah;

melalui perjuangan kemerdekaan;

melalui pelayanan sosial;

melalui kesehatan;

melalui pemberdayaan ekonomi;

melalui pembentukan karakter;

melalui pengembangan ilmu pengetahuan;

dan melalui perjuangan menjaga persatuan bangsa.

⸻

Harapan Pertama: NU Tetap Menjadi Rumah Besar Moderasi Indonesia

Kami berharap NU terus mempertahankan tradisi tawassuth, tawazun, tasamuh dan i'tidal.

Di tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi, bangsa Indonesia membutuhkan suara yang mampu mengatakan:

berbeda bukan berarti bermusuhan.

Perbedaan agama tidak harus melahirkan kebencian.

Perbedaan politik tidak harus menghancurkan persaudaraan.

Perbedaan pilihan tidak harus menghapus rasa sebangsa.

Dan perbedaan pemikiran tidak harus berakhir pada saling meniadakan.

Kami berharap NU tetap menjadi salah satu kekuatan yang menjaga ruang tengah bangsa.

Bukan ruang yang kehilangan prinsip, tetapi ruang yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama dalam penghormatan dan keadilan.

⸻

Harapan Kedua: NU Menjadi Penjaga Persatuan Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan sangat beragam.

Keberagaman tersebut sekaligus merupakan kekuatan dan kerentanan.

Apabila dikelola dengan baik, keberagaman menjadi energi bangsa.

Tetapi apabila dieksploitasi untuk kepentingan politik, ekonomi atau kekuasaan, keberagaman dapat berubah menjadi sumber konflik.

Karena itu kami berharap NU terus mengambil peran sebagai penjaga kohesi sosial bangsa.

NU memiliki jaringan sosial yang sangat luas.

Pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, ulama, kiai, santri, perempuan, pemuda dan berbagai organisasi sosialnya merupakan modal sosial yang sangat besar.

Modal tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk memperkuat organisasi, tetapi juga untuk memperkuat Indonesia

Harapan Ketiga: NU Mendahulukan Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Kekuasaan

Sejarah NU memberikan pelajaran yang sangat menarik.

NU pernah masuk ke dalam politik praktis.

NU juga pernah menjadi partai politik.

Namun pengalaman sejarah tersebut akhirnya melahirkan Khittah 1926.

Pelajaran penting dari perjalanan tersebut adalah bahwa kekuatan sosial-keagamaan tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan untuk dapat memengaruhi arah bangsa.

Bahkan masyarakat sipil yang kuat sering kali justru diperlukan untuk mengingatkan kekuasaan.

Karena itu kami berharap NU:

dekat dengan negara, tetapi tidak kehilangan independensinya;

berdialog dengan pemerintah, tetapi tetap mampu memberikan kritik;

mendukung kebijakan yang baik, tetapi berani mengingatkan ketika terjadi penyimpangan;

tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi mitra kritis kekuasaan.

Kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak menghilangkan fungsi moral masyarakat sipil.

Justru semakin besar kedekatan dengan pusat kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk memastikan kekuasaan digunakan bagi kepentingan rakyat.

Harapan Keempat: NU Memimpin Gerakan Pencerdasan Bangsa

Jika dahulu pesantren berjuang mencerdaskan masyarakat dalam kondisi kolonial, maka hari ini tantangannya jauh lebih besar.

Indonesia memasuki era artificial intelligence, digitalisasi, bioteknologi, ekonomi berbasis pengetahuan dan kompetisi global.

Karena itu kami berharap pesantren dan lembaga pendidikan NU tidak hanya menjadi pusat pengajaran agama, tetapi juga menjadi:

pusat ilmu pengetahuan;

pusat riset;

pusat teknologi;

pusat inovasi;

pusat kewirausahaan;

dan pusat pembentukan manusia unggul Indonesia.

Santri masa depan tidak cukup hanya menguasai kitab.

Mereka juga harus mampu menguasai:

sains,

teknologi,

ekonomi,

bahasa internasional,

digitalisasi,

artificial intelligence,

dan pengetahuan global.

Tetapi semua itu harus dibangun di atas fondasi:

iman, akhlak, integritas dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, NU dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan human capital Indonesia.

Harapan Kelima: Memperkuat Karakter Bangsa

Indonesia membutuhkan manusia pintar.

Tetapi Indonesia lebih membutuhkan manusia pintar yang jujur.

Kita membutuhkan manusia yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak kehilangan rasa malu ketika melakukan korupsi.

Kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, tetapi tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Kita membutuhkan pengusaha yang sukses, tetapi tidak mengeksploitasi masyarakat.

Kita membutuhkan birokrat yang profesional, tetapi tidak menjadikan jabatan sebagai sumber keuntungan pribadi.

Dalam hal ini tradisi pesantren memiliki warisan yang sangat berharga:

adab sebelum ilmu,

akhlak bersama kecerdasan,

pengabdian bersama pengetahuan.

Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi bagian dari kontribusi NU bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Harapan Keenam: NU Menjadi Jembatan Antaragama dan Antargolongan

Sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk, kami berharap NU terus memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya.

Bukan dengan meminta setiap orang meninggalkan keyakinannya.

Justru sebaliknya.

Kita dapat tetap teguh dengan keyakinan masing-masing sambil mengakui bahwa orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup, beribadah dan berkembang.

Inilah inti dari masyarakat demokratis.

Kita tidak harus menjadi sama untuk dapat hidup bersama.

Kita cukup menjadi:

saling menghormati,

saling melindungi,

saling bekerja sama,

dan saling memberikan ruang.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran inklusif semacam ini bukan kelemahan.

Ia merupakan kekuatan strategis bangsa.

Harapan Ketujuh: NU Menjadi Penjaga Etika Kekuasaan

Bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi.

Indonesia membutuhkan good governance.

Kita membutuhkan kekuasaan yang:

jujur,

adil,

transparan,

akuntabel,

profesional,

dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu kami berharap NU tidak hanya berbicara tentang kesalehan individu, tetapi juga memperjuangkan kesalehan sosial dan etika publik.

Korupsi bukan hanya persoalan hukum.

Korupsi adalah persoalan moral.

Penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya persoalan administrasi.

Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Ketidakadilan bukan hanya persoalan ekonomi.

Ia adalah persoalan moral dan kemanusiaan.

Karena itu suara moral NU akan sangat penting apabila diarahkan kepada:

pemberantasan korupsi,

penegakan hukum yang adil,

pemerintahan yang bersih,

perlindungan masyarakat miskin,

dan penguatan institusi demokrasi.

Harapan Kedelapan: NU Tidak Kehilangan Tradisi Intelektualnya

Kami juga berharap NU tidak hanya menjadi organisasi besar secara jumlah, tetapi juga besar secara pemikiran.

Bangsa Indonesia membutuhkan ulama yang mampu berdialog dengan ilmuwan.

Membutuhkan kiai yang memahami persoalan ekonomi.

Membutuhkan intelektual yang memahami agama.

Membutuhkan generasi muda yang mampu menghubungkan pesantren dengan dunia global.

Karena itu tradisi bahtsul masail, kajian kitab dan tradisi intelektual pesantren perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab persoalan abad ke-21.

Pertanyaan yang dihadapi umat dan bangsa sekarang sudah berubah:

Bagaimana etika artificial intelligence?

Bagaimana masa depan pekerjaan?

Bagaimana menghadapi perubahan iklim?

Bagaimana ekonomi digital harus diatur?

Bagaimana menjaga privasi manusia?

Bagaimana menghadapi ketimpangan?

Bagaimana etika bioteknologi?

Bagaimana hubungan agama dan negara dalam demokrasi modern?

NU memiliki tradisi intelektual yang panjang.

Tantangannya adalah membawa tradisi tersebut memasuki persoalan masa depan.

XVII. HARAPAN TERBESAR: TETAP MENJADI KEKUATAN UNTUK INDONESIA

Pada akhirnya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, harapan kami kepada NU sederhana tetapi mendasar:

tetaplah menjadi kekuatan untuk Indonesia.

Jangan biarkan kebesaran organisasi mengalahkan kebesaran bangsa.

Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan negara.

Jangan biarkan politik kekuasaan mengalahkan suara moral.

Dan jangan biarkan modernitas membuat kita kehilangan akar nilai dan akhlak.

Warisan terbesar para pendiri NU bukan hanya sebuah organisasi.

Warisan terbesar mereka adalah semangat pengabdian.

Ketika bangsa membutuhkan kemerdekaan, mereka hadir.

Ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, mereka membangun pesantren dan madrasah.

Ketika masyarakat membutuhkan pembinaan moral, mereka berdakwah.

Ketika bangsa menghadapi ancaman, mereka menyerukan pembelaan terhadap tanah air.

Dan ketika Indonesia membutuhkan persatuan, mereka ikut menjaga rumah bersama.

Semangat itulah yang perlu terus dilanjutkan.

DARI KHASANAH NU UNTUK SELURUH INDONESIA

Kami berharap NU tidak hanya menjadi organisasi besar milik warga NU.

Kami berharap NU menjadi kekuatan moral yang manfaatnya dirasakan seluruh Indonesia.

Karena Indonesia bukan hanya milik satu organisasi.

Indonesia adalah milik seluruh rakyat.

NU memiliki identitas keislamannya.

Kelompok lain memiliki identitasnya.

Tetapi di atas seluruh identitas tersebut terdapat satu identitas bersama yang jauh lebih besar:

INDONESIA.

Di situlah semangat para pendiri NU harus terus ditempatkan.

Islam adalah sumber nilai.

Ilmu adalah sumber daya.

Akhlak adalah fondasi.

Pancasila adalah titik temu kebangsaan.

NKRI adalah rumah bersama.

Dan rakyat Indonesia adalah tujuan pengabdian.

PENUTUP: MENJAGA WARISAN, MENJAWAB MASA DEPAN

Hampir satu abad perjalanan NU telah menunjukkan bahwa organisasi dapat berubah mengikuti zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Dari pesantren menuju organisasi.

Dari organisasi menuju perjuangan kebangsaan.

Dari perjuangan menuju kemerdekaan.

Dari kemerdekaan menuju pendidikan.

Dari pendidikan menuju pembentukan karakter.

Dari politik menuju penguatan masyarakat sipil.

Dan dari tradisi menuju pemikiran yang mampu berdialog dengan modernitas.

Kini Indonesia memasuki babak baru.

Tantangan bangsa tidak lagi hanya mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan.

Tantangan kita adalah mempertahankan kedaulatan, persatuan, keadilan, demokrasi dan martabat manusia Indonesia di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

Karena itu, harapan masyarakat Indonesia kepada NU bukan agar NU menjadi semakin kuat untuk dirinya sendiri.

Harapannya adalah agar NU semakin kuat untuk memberikan manfaat bagi bangsa.

Sebagaimana semangat para pendirinya:

ketika bangsa membutuhkan perjuangan, NU hadir;
ketika rakyat membutuhkan pendidikan, NU mengabdi;
ketika masyarakat membutuhkan keteladanan, NU memberikan nilai;
dan ketika Indonesia membutuhkan persatuan, NU berdiri bersama Indonesia.

Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya.

Sebab pada akhirnya, kebesaran sebuah organisasi tidak diukur hanya dari besarnya jumlah anggota, luasnya jaringan atau kuatnya pengaruh politik.

Kebesaran sebuah organisasi diukur dari:

seberapa besar manfaatnya bagi manusia,

seberapa besar jasanya bagi bangsa,

seberapa kuat ia menjaga persatuan,

dan seberapa tulus ia mengabdikan kekuatannya untuk negara.

Maka memasuki satu abad perjalanan NU, harapan kita adalah agar semangat para pendiri itu tidak pernah hilang:

Mendahulukan kepentingan bangsa.
Mengabdi kepada negara.
Mencerdaskan rakyat.
Menjaga persatuan.
Menegakkan keadilan.
Merawat keberagaman.
Dan bersama-sama membangun Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan bermartabat.

Karena pada akhirnya:

NU adalah bagian dari Indonesia, dan pengabdian terbaik NU adalah ketika kebesaran NU menjadi bagian dari kebesaran Indonesia.

Dari ulama untuk umat.
Dari pesantren untuk bangsa.
Dari perjuangan untuk kemerdekaan.
Dari ilmu untuk pencerdasan.
Dari akhlak untuk peradaban.
Dan dari NU untuk Indonesia.

Rel

Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall 2026

admin — Fri, 28 Aug 2026 09:55:00 +0700+0700

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Cegah Karhutla : Kapolres Asahan Ajak Masyarakat Bergotong Royong Jaga Hutan dan Lahan, Tolak Cara Bakar!

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:56:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh warga Kabupaten Asahan. Menyadari hal tersebut, Kepolisian Resor Asahan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla di bumi Asahan.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Kamis (27/8/2026) menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran setiap individu. Ia mengimbau masyarakat agar sama sekali tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah, serta tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata dapat memicu kobaran api yang sulit dikendalikan dan berujung pada kerugian besar.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Api kecil yang dianggap sepele dapat berkembang menjadi kebakaran besar yang merugikan masyarakat serta merusak lingkungan," ujar Kapolres Asahan.

Pencegahan Karhutla, lanjutnya, bukan hanya tugas pemerintah maupun aparat keamanan semata. Keberhasilan menjaga hutan dan lahan sangat bergantung pada gotong royong dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila masyarakat melihat adanya titik api, pembakaran lahan, maupun aktivitas berpotensi Karhutla, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan sampai tindakan membakar lahan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Mari kita utamakan keselamatan bersama dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang," katanya.

Polres Asahan pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi mudah terbakar, terlebih saat kondisi cuaca cenderung kering. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan terkait potensi Karhutla melalui layanan darurat Kepolisian Call Center 110

"Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli, cegah dan lindungi lingkungan agar Kabupaten Asahan tetap aman, nyaman, sehat dan lestari bagi seluruh masyarakat," pungkas AKBP Adi Dharma Pramudhita. (tec)

PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:52:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melalui kunjungan silaturahmi General Manager PLN UIP SBU beserta jajaran ke Kantor Kejati Aceh, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Aceh.

Kunjungan yang mengusung semangat Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 tersebut dihadiri General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto bersama jajaran, di antaranya Senior Manager PPK Reza Pane, Senior Manager Operasi Konstruksi 2 Rizal Hikmahtiar, Manajer Unit Pelaksana Proyek (MUPP) SBU 1 Bondan Pakso Dandu, MUPP SBU 2 Irsyad Ardhi, Asman Komunikasi & TJSL Khairul Zaman Nasution, Asman Keuangan, Perizinan, Pertanahan dan Umum UPP SBU 1 Andhono Yekti, serta Senior Officer Perizinan dan Komunikasi Aditya Gustamediano.

Sementara dari Kejati Aceh hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nilawati, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Umar Assegaf, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah menyampaikan komitmen Kejati Aceh untuk terus membangun sinergi dengan PLN, khususnya dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

"Saya merupakan putra daerah, sehingga ada kepentingan besar terhadap kemajuan Aceh dan ada rasa memiliki. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan di lapangan, pendekatan dan penyelesaiannya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah,"ungkap Teuku Rahmatsyah.

Menurutnya, pemulihan sistem ketenagalistrikan perlu berjalan seiring dengan program strategis pemerintah. Karena itu, koordinasi sejak awal dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan aspek pertanahan.

"Ke depan, mari sama-sama kita pikirkan bagaimana mempercepat recovery pascabencana, termasuk persoalan lahan, sehingga proses pengecekan maupun pengukuran di lapangan tidak perlu dilakukan berulang. Koordinasi dengan kementerian juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan pembangunan jalur transmisi oleh PLN," jelasnya.

Menanggapi dukungan tersebut, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan bahwa PLN saat ini masih fokus pada proses pemulihan sejumlah jalur transmisi yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Aceh, di antaranya jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen, 150 kV Bireuen–Peusangan, serta 150 kV Pangkalan Brandan–Langsa.

"Saat ini PLN masih dalam tahap recovery pascabencana pada sejumlah jalur transmisi 150 kV yang masih menjadi backbone sistem kelistrikan Aceh. Untuk mencegah gangguan besar pada sistem kelistrikan kembali terjadi, PLN terus melakukan penguatan sistem, baik dari sisi barat maupun timur Aceh," ujar Rizki.

Ia menjelaskan, dari sisi barat, penguatan sistem dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Banda Aceh hingga Subulussalam. Salah satu tahapan pentingnya adalah penyelesaian pembebasan lahan tapak tower jalur transmisi 150 kV Tapaktuan–Subulussalam.

Sementara dari sisi timur, PLN tengah menyiapkan penguatan sistem melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 275 kV, termasuk SUTET 275 kV Sigli–Arun dan Arun–Pangkalan Susu yang secara keseluruhan mencapai hampir 1.000 tower. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari backbone sistem kelistrikan yang lebih andal di Sumatera Bagian Utara.

"Dengan masih banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di UIP SBU, kami sangat mengharapkan pendampingan dari Kejati Aceh dalam mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Dukungan ini tentunya menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rizki.

Rizki juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan Kejati Aceh kepada PLN melalui UPP SBU 1. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi semakin penting mengingat sistem kelistrikan Aceh memiliki keterkaitan dengan keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, MUPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu menyampaikan gambaran konkret kebutuhan pendampingan di tingkat pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa dukungan Kejati Aceh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kerja UPP SBU 1 dapat berjalan sesuai target.

"Sesuai yang telah disampaikan Bapak General Manager dan selaras dengan RUPTL 2025–2034, penguatan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, khususnya di wilayah kerja UPP SBU 1, ke depan akan diperkuat melalui pembangunan SUTET 275 kV Sigli–Arun,"ujar Bondan.

Bondan menambahkan, kerja sama yang telah terjalin dalam proses recovery jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen memberikan dampak positif terhadap kelancaran pembangunan di lapangan. Sementara untuk jalur transmisi 150 kV Bireuen–Peusangan, proses pembangunan masih terus berjalan dan membutuhkan dukungan dalam tahapan pengumuman nilai kompensasi Right of Way (ROW).

Pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya konsinyering dan koordinasi lintas bidang maupun lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui sinergi antara PLN dan Kejati Aceh, PLN UIP SBU berharap proses pembangunan maupun pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan semakin efektif, sekaligus mendukung terwujudnya sistem kelistrikan yang lebih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi di Aceh serta Sumatera Bagian Utara. (C04)

Wawako Tanjungbalai Ikuti Penandatanganan MoU Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti secara daring penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut berlangsung dari Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (27/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat legalisasi serta memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Sumatera Utara.

Penandatanganan MoU tingkat Provinsi Sumatera Utara dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, PKS dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama para pihak terkait sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di daerah.

Acara tersebut turut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama jajaran Pemprov Sumut dan pihak terkait.

Di Kota Tanjungbalai, Wawako Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Ahmad Sofian.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama dan BWI, diharapkan seluruh aset tanah wakaf dapat tertata dan memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring. (eko)

Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:47:00 +0700+0700

JOMBANG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Muktamar ke-35 NU mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Forum permusyawaratan tertinggi NU ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus merumuskan arah perjuangan dan pengabdian NU ke depan.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut jajaran pengurus NU dan para peserta muktamar. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan lagu Syubbanul Wathon.

Nuansa religius semakin kuat ketika rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa sebagai pembuka rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar, Syaifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan forum tersebut diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peserta resmi berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), lebih dari 550 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta 33 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Namun, kemeriahan muktamar tidak hanya datang dari peserta resmi. Puluhan ribu warga Nahdliyin diperkirakan turut memadati Jombang untuk menyaksikan dan mengikuti momentum besar tersebut.

Syaifullah menyebut sedikitnya 50 ribu rombongan "romlah" atau rombongan lillahi ta'ala diperkirakan hadir dari berbagai penjuru Indonesia.

Mereka datang dengan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, bus hingga kendaraan pribadi. Sebagian datang secara berkelompok, sementara lainnya memilih hadir seorang diri.

"Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi NU sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun kehidupan kebangsaan. Karena itu, Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda internal organisasi, tetapi juga memiliki arti penting bagi perjalanan kehidupan umat dan bangsa.

Presiden kemudian secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU.

"Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian disambut dengan prosesi penabuhan bedug oleh Presiden sebagai tanda dimulainya secara resmi Muktamar ke-35 NU.

Dengan dibukanya muktamar, seluruh peserta selanjutnya memasuki rangkaian persidangan untuk membahas berbagai agenda organisasi, mulai dari evaluasi, program kerja, arah kebijakan hingga rekomendasi NU untuk kepentingan umat dan bangsa.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas juga menjadi panggung penting bagi Nahdliyin untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat khidmah NU di tengah perubahan zaman.

Dengan puluhan ribu warga yang hadir dan keterlibatan struktur NU dari berbagai wilayah hingga luar negeri, forum ini diharapkan tidak berhenti pada pergantian atau penguatan kepemimpinan organisasi, tetapi menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang benar-benar menjawab kebutuhan umat serta memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa.

Disaksikan Forkopimda Sumut Kakan Kemenag, BPN, Kejari dan BWI Deli Serdang Teken kesepahaman

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:36:00 +0700+0700

Medan - Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kejaksaan Negeri serta Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Deli Serdang teken nota percepatan pendaftaran tanah Wakaf, di Aula Raja Inal, lantai II kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (27/8), sekira pukul 14.30 Wib.
Penandatanganan ini disaksikan Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), diantaranya, Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumut, Ahmad Qosbi Nasution, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, Sholahuddin serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) , Muhibuddin.
Sebelumnya, Boby Nasution dalam sambutannya mengatakan, sedikitnya ada 14 ribu lokasi Wakaf, baik dalam bentuk sebidang tanah, atau bangunan yang ada diseluruh provinsi Sumatera Utara. Namun sayangnya, hanya sedikit sekali yang sudah terdata secara administrasi tentang status wajahnya. Sehingga tak jarang memunculkan persoalan dimasa mendatang. "Karenanya, dengan nota kesepahaman ini, dimasa mendatang, hendaknya tidak ada muncul masalah. Sehingga, pemberi Wakaf benar bisa merasakan manfaat darinya, "ujar Gubernur.
Hmpir senada, Kejatisu, Muhibuddin mendapat informasi, setidaknya ada dua lokasi Wakaf di kota Medan, yang saat ini muncul dan jadi persoalan. Karenanya kegiatan ini bisa jadi solusi.
Kakan Kemenag Deliserdang, DR Saripuddin Daulay SAg MPd pada wartawan menegaskan, dengan adanya nota kesepahaman ini persoalan Wakaf bisa diatasi. " Untuk itu kita minta KUA sejajaran di Kabupaten Deli Serdang menjemput bola untuk membantu percepatan pembuatan akta Wakaf yang nantinya akan dikeluarkan oleh BPN, "urainya.