PLN UIP SBU Perkuat Tata Kelola Dan Mitigasi Risiko Melalui Pelatihan ISO 37301 Dan ISO 22301

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:53:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat tata kelola, kepatuhan dan ketahanan operasional melalui Pelatihan Awareness dan Internal Audit ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) dan ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU).

Kegiatan yang diikuti oleh 51 pegawai perwakilan dari seluruh sub bidang di lingkungan PLN UIP SBU tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) Cabang Medan di Aula Lantai 5 Kantor Induk PLN UIP SBU, pada 3-4 September 2026.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam menerapkan standar internasional, sekaligus memperkuat kemampuan unit kerja dalam mengidentifikasi, memitigasi dan mengelola risiko secara terintegrasi.

General Manager PLN UIP SBU yang diwakili oleh Senior Manager Perencanaan, Hidbar Roberta Saragih, mengatakan penerapan manajemen kepatuhan dan kelangsungan usaha merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan proses bisnis PLN.

"Di tengah dinamika dan tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin kompleks, _business continuity_ dan _compliance_ bukan sekadar aspek administratif. Keduanya menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan proses bisnis dan kepercayaan stakeholder," ujar Hidbar.

Menurutnya, penerapan ISO 22301:2019 memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan unit kerja dalam menghadapi potensi gangguan, mulai dari respons hingga pemulihan agar proses bisnis tetap berjalan secara efektif.

Sementara itu, ISO 37301:2021 menjadi landasan dalam membangun sistem manajemen kepatuhan yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan dilaksanakan secara berintegritas, sesuai prinsip _Good Corporate Governance_ (GCG), serta berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku.

"Pelatihan ini bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi untuk membangun budaya sadar risiko, budaya patuh dan budaya tangguh di lingkungan kerja. Kami ingin pemahaman tersebut diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," pungkas Hidbar.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami prinsip dan persyaratan ISO 37301:2021 dan ISO 22301:2019, tetapi juga mampu menjalankan fungsi _internal audit_ secara objektif, kritis dan konstruktif untuk memastikan implementasi standar berjalan efektif di setiap fungsi.

PLN UIP SBU berkomitmen menerapkan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang terintegrasi, serta sistem kelangsungan usaha yang andal sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas, transparan dan berkelanjutan di Sumatera Bagian Utara. (C04)

Pesparani Katolik Medan 2026 Bergulir, Antonius Tumanggor Ingin Cetak Generasi Pelayan Gereja

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:45:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi membuka rangkaian pembinaan dan perlombaan Pesparani Katolik Kota Medan Tahun 2026, di Catholic Center, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan yang diikuti umat Katolik dari berbagai paroki di Kota Medan tersebut dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Pastor Tampang Tumanggor yang mewakili Uskup mencapainya Medan.

Antusiasme peserta terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 587 orang dari 13 paroki se-Kota Medan. Mereka berkompetisi memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Medan dalam sejumlah cabang perlombaan.

Ketua LP3KD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, mengatakan Pesparani bukan sekadar ajang perlombaan seni dan pengetahuan keagamaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan dan kaderisasi untuk menyiapkan pelayan gereja yang memiliki kemampuan, karakter, serta semangat pelayanan.

"Ajang ini dirancang sebagai bentuk pembinaan rohani dan seni liturgi secara berjenjang. Tujuannya melahirkan generasi pelayan yang siap melayani di gereja dan masyarakat," ujar Antonius.

Tahun ini, terdapat sejumlah kategori yang diperlombakan, yakni Paduan Suara, Cerdas Cermat Rohani (CCR), Kitab Suci, dan Mazmur dengan berbagai kelompok usia.

Menurut Antonius, proses pembinaan tidak berhenti pada pelaksanaan Pesparani tingkat Kota Medan. Para peserta terbaik akan kembali diseleksi dan dibina untuk memperkuat kontingen Kota Medan pada ajang berikutnya.

"LP3KD Kota Medan akan mempersiapkan kontingen terbaik untuk bertanding di Pematangsiantar pada Oktober 2026 mendatang," katanya.

Ia menambahkan, pengalaman dan prestasi yang pernah diraih menjadi modal optimisme bagi Kota Medan untuk kembali menorehkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

"Berbekal rekam jejak prestasi yang pernah meraih medali emas, kami menargetkan kontingen Kota Medan dapat mewakili Pemerintah Kota Medan dan merebut predikat Juara Umum pada Pesparani tingkat nasional tahun depan," pungkasnya.

Daftar Pemenang Pesparani Katolik Kota Medan 2026

Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC)
Juara I: Paroki Hayam Wuruk
Juara II: Paroki Katedral
Juara III: Paroki Padang Bulan

Lomba Mazmur Kategori Dewasa
Juara I: Alizaro Laia — Paroki Hayam Wuruk
Juara II: Risna V. Telaumbanua – Paroki Mandala
Juara III: Dessy Cicilia – Paroki Pasar Merah

Lomba Mazmur Kategori Remaja
Juara I: Grace M. Manalu – Paroki Helvetia
Juara II: Jessica C. Sitepu – Paroki Martubung
Juara III: Felicia Matondang – Paroki Hayam Wuruk

Lomba Mazmur Kategori Anak
Juara I: Bellycia J. Tinambunan – Paroki Padang Bulan
Juara II: Aibella F. Mulia – Paroki Katedral
Juara III: Rebecca E. Ginting – Paroki Tanjung Selamat.

Cerdas Cermat Rohani (CCR) Kategori Remaja
Juara I: Paroki Medan Tanjung Morawa
Juara II: Paroki Mandala
Juara III: Paroki Tanjung Selamat.

Cerdas Cermat Rohani (CCR) Kategori Anak
Juara I: Paroki Katedral
Juara II: Paroki Martubung
Juara III: Paroki Helvetia

Lomba Mazmur Kategori Orang Muda Katolik (OMK)
Juara I: Theresia S. M. Simarmata – Paroki Mandala
Juara II: Krista Bakara – Paroki Martubung
Juara III: Geraldine Nababan – Paroki Helvetia

Juara Umum
Paroki Hayam Wuruk

Pemang Lomba Mazmur Kategori Orang Muda Katolik (OMK):
1. Theresia S. M. Simarmata (Paroki Mandala)
2. Krista Bakara (Paroki Martubung)
3. Geraldine Nababan (Paroki Helvetia)(R02)

Sidak Harga Beras di Pasar Sei Sikambing, Dinas Koperasi Medan Pastikan Monitoring Dilakukan Setiap Hari

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Tim Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI bersama Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap harga dan mutu pangan, khususnya komoditas beras, di Pasar Sei Sikambing, Kota Medan, Senin (7/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan langsung ke sejumlah toko kelontong dan pedagang, di antaranya Toko Kelontong Agam WD dan Toko Kelontong Icut Pedang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat pedagang sesuai dengan ketentuan pemerintah sekaligus mengetahui kondisi distribusi dan harga dari tingkat distributor.

Tim Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas RI dipimpin Yola Novita. Kegiatan ini juga melibatkan Badan Pangan Nasional, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Polrestabes Medan, Bulog Wilayah Sumatera Utara serta Bulog Kantor Cabang Medan.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Rina selaku Tim Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan menegaskan, pihaknya secara rutin melakukan monitoring harga bahan pokok, terutama komoditas beras.

Menurutnya, monitoring harga tersebut tidak hanya dilakukan ketika terjadi gejolak harga, tetapi telah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari.

"Sudah menjadi kegiatan rutin kami melakukan monitoring harga bahan pokok, terutama beras. Monitoring dilakukan setiap hari dan hasilnya diinput ke SP2KP sesuai dengan harga yang ada di pasar setiap harinya," ujar Rina.

Ia menjelaskan, pencatatan harga secara rutin tersebut menjadi bagian penting dalam memantau perkembangan harga bahan pokok di Kota Medan. Dengan adanya data harga harian, pemerintah dapat mengetahui pergerakan harga di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

"Jadi, harga yang kami temukan di lapangan setiap hari terus dipantau dan dilaporkan melalui sistem yang ada. Ini penting agar kondisi harga pangan di Kota Medan dapat terus terpantau," katanya.

Rina menambahkan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Pasar (Kapas) Sei Sikambing, Imelda, menyambut baik kunjungan tim pengawasan tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak terhadap stabilitas harga bahan pokok di pasar.

"Pasar Sei Sikambing merupakan salah satu pasar percontohan di Kota Medan. Besar harapan kami dengan adanya kunjungan dan pengawasan ini terjadi perubahan terhadap harga yang beredar di pasaran, sehingga dapat membantu menekan inflasi," ujar Imelda.

Imelda mengatakan, pihak pengelola pasar juga melakukan pengecekan harga setiap hari. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan kepada dinas terkait sebagai bahan informasi mengenai perkembangan harga komoditas di pasar.

"Kalau dari lapangan, setiap hari kami melakukan pengecekan harga-harga dan melaporkannya kepada dinas terkait. Untuk kondisi di lapangan, kami juga terus berupaya agar barang yang beredar di pasar dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Yola Novita mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan harga dan mutu pangan yang dilaksanakan berdasarkan penugasan Kepala Badan Pangan Nasional. Pengawasan difokuskan terhadap sejumlah komoditas pangan, khususnya beras.

"Pada hari ini kami bersama tim melakukan pengawasan harga dan mutu pangan, khususnya komoditas beras. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 1 September dan hari ini kami bersama-sama turun melakukan pengawasan di Pasar Sei Sikambing," kata Yola.

Menurut Yola, selain Pasar Sei Sikambing, tim juga melakukan pengawasan di sejumlah pasar lainnya di Kota Medan. Pengecekan dilakukan untuk melihat kesesuaian harga di tingkat pedagang dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, baik untuk beras medium maupun beras premium.

"Dari hasil pengecekan sementara, rata-rata harga memang masih ada yang berada di atas HET. Namun, berdasarkan keterangan pedagang, harga dari distributornya memang sudah tinggi," ungkapnya.

Yola menambahkan, kegiatan pengawasan harga dan mutu pangan tersebut dilaksanakan secara nasional selama dua bulan, mulai 1 September hingga Oktober 2026.

"Pengawasan dilakukan di 13 provinsi di Indonesia oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah masyarakat," tutupnya. (Rel)

Rico Waas Sampaikan Perubahan APBD Medan 2026 untuk Percepat Kesejahteraan Warga, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:15:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan mengajukan perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan cukup signifikan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp7,13 triliun lebih, sementara belanja daerah meningkat hingga Rp7,73 triliun lebih.

Rancangan perubahan APBD tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (7/9/2026).

Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil-wakil Ketua dan dihadiri para anggota DPRD, Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dalam penjelasannya, Rico Waas menyampaikan pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp6,79 triliun lebih. Setelah perubahan, pendapatan direncanakan menjadi Rp7,13 triliun lebih atau meningkat 5,05 persen.

Sementara itu, lanjut Rico Waas belanja daerah mengalami peningkatan lebih besar. Dari sebelumnya Rp6,90 triliun lebih, belanja daerah setelah perubahan direncanakan mencapai Rp7,73 triliun lebih atau bertambah 12,03 persen.

"Dari sisi pendapatan, direncanakan pendapatan daerah berubah dari Rp6,79 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,13 triliun lebih sesudah perubahan, atau mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen," kata Rico Waas.

Sedangkan untuk belanja daerah, Rico Waas menyebutkan perubahan tersebut mencapai Rp7,73 triliun lebih.

"Direncanakan belanja daerah berubah dari Rp6,90 triliun lebih sebelum perubahan menjadi Rp7,73 triliun lebih sesudah perubahan, atau bertambah sebesar 12,03 persen," jelas Rico Waas.

Selain perubahan pendapatan dan belanja, struktur perubahan APBD 2026 juga memuat pembiayaan netto sebesar Rp592,21 miliar. Dijelaskan Rico Waas, perubahan struktur APBD tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan asumsi makro ekonomi serta perluasan capaian target sasaran kinerja pembangunan yang direncanakan Pemerintah Kota Medan.

Menurut Rico Waas, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga harus mengikuti perubahan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan, struktur dan proyeksinya telah disusun sesuai dengan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang disepakati," jelas Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas mengatakan perubahan tersebut juga telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Dengan perubahan struktur APBD tersebut, Rico berharap kapasitas fiskal Pemko Medan pada 2026 semakin meningkat. Penguatan kapasitas fiskal dinilai penting agar kebutuhan pembiayaan berbagai urusan pemerintahan dapat dipenuhi secara lebih optimal. "Kita berharap kapasitas fiskal Pemerintah Kota Medan tahun 2026 dapat semakin meningkat," katanya.

Rico menegaskan APBD memiliki fungsi strategis sebagai mesin penggerak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, Rico Waas menekankan bahwa perubahan APBD 2026 harus tetap selaras dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029. Ia menyebut pengelolaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan Medan Bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data.

"Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta kerangka anggaran yang disusun dan ditetapkan nantinya, diharapkan dapat mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemko Medan dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif. Atas dasar itu Setelah penyampaian penjelasan Ranperda Perubahan APBD tersebut, Rico berharap Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera melakukan pembahasan lebih lanjut.

Ia juga berharap persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun.

"Sehingga semua OPD nantinya memiliki waktu yang cukup untuk pelaksanaan Perubahan APBD secara lebih optimal dan menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Menurut Rico Waas, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan legislatif, tetapi juga membutuhkan kemitraan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan di Kota Medan.

Karena itu, Rico Waas berharap hubungan eksekutif dan legislatif semakin produktif dan konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rel

Rico Waas Luncurkan Medan Corpu Smart

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sebanyak 654 Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan mulai mengikuti pembelajaran digital melalui Medan Corpu Smart, Senin (7/9/2026). Platform yang diluncurkan Wali Kota Medan Rico Waas ini menjadi langkah baru Pemko Medan membangun budaya belajar ASN yang adaptif sekaligus terhubung dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Peluncuran berlangsung di Assessment Center Lantai V MPP Medan secara hibrid, diikuti 99 ASN secara langsung dan 555 ASN daring.

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan komitmen bersama. Didampingi Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Rico Waas menegaskan Medan Corpu Smart tidak boleh berhenti sebagai sistem pembelajaran, tetapi harus mampu mentransformasi pola kerja dan meningkatkan profesionalisme ASN.

"Medan Corpu Smart tidak hanya kita bangun sebagai sistem pembelajaran ASN pada masa sekarang, tetapi kami berharap ini dapat mentransformasi pola kerja kita ke depannya. Ini bukan hanya dipakai satu atau dua tahun, tetapi untuk selamanya," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, peningkatan kompetensi harus dibarengi kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sistem pembelajaran bersama diperlukan agar ASN memiliki pemahaman dan frekuensi yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia mencontohkan penanganan bencana, di mana ASN perlu memiliki pemahaman dasar yang sama mengenai langkah penanganan, meski teknis pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi lapangan. Karena itu, ia mendorong modul pembelajaran terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari kebencanaan, pengelolaan logistik dan anggaran, distribusi bantuan hingga pertanggungjawaban.

"Belajar adalah hal yang baik untuk meningkatkan kualitas diri. Tentu ada kaitannya dengan jenjang karier, tetapi jenjang karier harus dibarengi dengan kapasitas dan hasil kerja. Tidak mungkin seseorang naik jabatan tanpa memiliki kapasitas," tegas Rico Waas.

Kepala BKPSDM Medan Subhan Fajri Harahap menjelaskan, Medan Corpu Smart dikembangkan sebagai ekosistem pembelajaran ASN berbasis Learning Management System (LMS) yang menyediakan learning path, modul digital, evaluasi, pemantauan progres, hingga sertifikat pelatihan digital.

Pada tahap awal, sebanyak 654 ASN dari perangkat daerah terkait penanggulangan bencana, serta camat dan lurah di wilayah berpotensi tinggi mengalami bencana mengikuti pelatihan Kepemimpinan Adaptif dalam Penanggulangan Bencana dan Mewujudkan Resiliensi Daerah Medan.

"Medan Corpu Smart merupakan inovasi Pemerintah Kota Medan melalui BKPSDM, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi ASN," ujar Subhan.

Subhan menambahkan, seluruh ASN Pemko Medan dapat mengikuti pembelajaran tanpa biaya. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) diperkirakan menghemat biaya operasional sekitar Rp1,5 miliar per tahun dan meningkatkan produktivitas senilai sekitar Rp600 juta, sehingga total valuasi ekonomi mencapai sekitar Rp2,1 miliar per tahun. Sertifikat pelatihan juga dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan menjadi bagian dari data pengembangan kompetensi dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta.

Untuk memastikan keberlanjutan program, komitmen bersama ditandatangani Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, serta Plt. Kepala BKAD. BKPSDM juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan kepemimpinan adaptif dalam penanggulangan bencana dan penguatan resiliensi daerah dengan BPBD, Dinas SDABMBK, Dinas Damkarmat, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP.

Kepala Kantor Regional VI BKN Janry Haposan U.P. Simanungkalit mengapresiasi peluncuran Medan Corpu Smart sebagai langkah maju Pemko Medan dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ASN sesuai kebutuhan strategis organisasi. Kehadiran platform tersebut diharapkan membuat pengembangan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja ASN yang terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rel

The Death of Expertise

admin — Mon, 07 Sep 2026 18:05:00 +0700+0700

The Death of Expertise

Oleh: Dr. Teguh Santosa, _Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)_

DUNIA informasi hari ini tengah mengalami fenomena yang menurut saya dan banyak kawan lain mencemaskan: runtuhnya otoritas kepakaran di hadapan algoritma media sosial.

Fenomena yang diistilahkan Tom Nichols dalam bukunya, "The Death of Expertise" (2017), kini bukan lagi sekadar peringatan sosiologis di ruang seminar, melainkan kenyataan pahit yang mengepung ruang publik kita sehari-hari.

Pengetahuan yang lahir dari riset bertahun-tahun, integritas metodologis, serta kompetensi keilmuan yang teruji, mendadak kehilangan bobot ketika berhadapan dengan narasi dangkal berdurasi puluhan detik yang dibalut sensasionalisme.

Masyarakat kontemporer kian bergantung pada pasokan data dan analisis dari individu-individu yang berlindung di balik label mentereng pembuat konten. Sayangnya, banyak dari produsen pesan instan ini yang tidak memiliki rekam jejak maupun dasar keilmuan atas tema yang mereka bicarakan. Panggung diskursus publik dibajak oleh figur-figur yang fasih berbicara di depan kamera, piawai menyunting visual dramatis, namun miskin pemahaman substantif atas kompleksitas masalah yang diangkatnya.

Kenyataan ini diperparah oleh motif ekonomi yang telanjang. Motivasi utama sebagian besar produksi konten tersebut bukanlah mencerdaskan publik, melainkan mengejar metrik keterlibatan, menambah tayangan, dan mengeruk keuntungan finansial melalui monetisasi algoritma. Seperti yang dicatat Shoshana Zuboff dalam "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power" (2019), perhatian manusia kini telah menjadi komoditas utama yang dieksploitasi tanpa memedulikan dampak etis maupun kebenaran pesan yang disebarkan.

Tidak berhenti pada perburuan rente algoritma semata, sebagian narasi yang sengaja disebar bahkan memiliki motif yang jauh lebih destruktif, yakni memperkeruh keadaan. Informasi diplintir sedemikian rupa untuk memantik kemarahan publik, meruncingkan polarisasi, dan mengorbankan kohesi sosial demi menjaga agar percakapan tetap panas dan menguntungkan kantong pribadi pembuatnya. Kebisingan ini perlahan menggantikan ruang dialog rasional yang menjadi syarat mutlak masyarakat beradab.

Persoalan ini bertambah genting manakala pers sebagai benteng pertahanan kebenaran justru ikut rapuh. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian wartawan kini terjebak mengonsumsi informasi mentah, tidak utuh, dan bias yang diproduksi oleh kreator konten media sosial.

Godaan kecepatan dan tekanan tenggat waktu di era digital kerap membuat awak redaksi melonggarkan filter verifikasi yang selama ini menjadi nyawa profesi jurnalistik.

Tragisnya, narasi potongan video dan utas viral tersebut kerap diangkat begitu saja menjadi apa yang seolah-olah berfungsi sebagai "rujukan metodologis" dalam karya pers. Tindakan mengutip opini kreator konten sebagai fakta rujukan atau menjadikannya representasi kebenaran objektif adalah sebuah kemunduran fatal dalam metodologi jurnalistik.

Praktik instan ini mereduksi jurnalisme investigatif yang berpijak pada kerja lapangan menjadi sekadar daur ulang kebisingan dunia maya.

Kondisi ini menegaskan kembali kerisauan Jean Baudrillard dalam "Simulacres et Simulation" (1981), mengenai era ketika representasi dan kepalsuan realitas justru dianggap lebih nyata daripada realitas faktual itu sendiri. Ketika potongan klip manipulatif di media sosial dijadikan dasar peliputan berita oleh pers arus utama, media massa pada hakikatnya sedang melegitimasi ilusi simulasi dan mempercepat pemakaman kepakaran yang kredibel.

Jika jurnalis tidak lagi menjalankan fungsi konfirmasi dan disiplin verifikasi, jurang antara karya pers dan celoteh liar di linimasa akan hilang sama sekali.

Padahal, Denis McQuail dalam buku babonnya, "McQuail's Mass Communication Theory" (edisi keenam, 2010), telah menegaskan bahwa salah satu fungsi esensial pers adalah menjaga akuntabilitas informasi publik melalui independensi, akurasi, dan tanggung jawab sosial. Mengorbankan metodologi demi mengekor tren viral berarti meruntuhkan fondasi legitimasi pers di mata publik.

Bagi masyarakat awam, situasi ini melahirkan ilusi pemahaman. Ketergantungan pada penjelasan-penjelasan simplistis ala kreator konten membuat publik merasa telah memahami persoalan yang rumit hanya lewat ringkasan pendek. Fenomena ini menghancurkan apresiasi masyarakat terhadap proses ilmiah yang teliti, kerja para akademisi, analis kebijakan, serta ilmuwan yang sesungguhnya.

Di sisi lain, algoritma platform digital bekerja dengan logika yang bias konfirmasi. Audiens hanya dijejali konten yang mengonfirmasi kecurigaan atau prasangka mereka, bukan yang menyajikan kebenaran substantif. Ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah tanda suka dan penyebaran ulang, maka sains, hukum, dan keahlian profesi yang rumit akan selalu kalah pamor dibandingkan drama dan histeria yang dirancang algoritmis.

Pers tidak boleh menyerah dan larut dalam ekosistem yang manipulatif ini. Mengingat kembali prinsip fundamental yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam "The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect" (2001), esensi dari jurnalisme adalah disiplin verifikasi.

Pers bertugas memisahkan mana fakta, mana opini, dan mana manipulasi informasi yang bermotif komersial maupun politis, bukan justru bertindak sebagai corong pengeras suara bagi narasi-narasi yang belum teruji.

JMSI memandang urgensi ini sebagai panggilan darurat bagi seluruh pengelola media siber di tanah air. Ruang redaksi harus berani menolak godaan jalan pintas yang hanya menghasilkan jurnalisme klik. Menjadikan celoteh pembuat konten sebagai basis berita tanpa riset mendalam dan konfirmasi langsung kepada pakar yang otoritatif adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat intelektual pers.

Redaksi media siber perlu memperkuat kembali kurasi narasumber dan metodologi pengumpulan fakta. Pengetahuan yang bersumber dari para ahli, akademisi independen, dan praktisi yang kompeten harus kembali diletakkan di tempat terhormat dalam setiap pemberitaan. Publik sangat membutuhkan navigasi yang jernih di tengah lautan disinformasi, bukan sekadar rangkuman dari apa yang sedang gaduh di linimasa.

Literasi media bagi masyarakat tentu harus terus diperluas, namun keteladanan harus dimulai dari kamar redaksi kita sendiri. Wartawan harus berdiri tegak sebagai penyaring kebenaran yang skeptis, kritis, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik. Kita tidak boleh membiarkan algoritma dan pemburu rente informasi mendikte agenda pemberitaan pers Indonesia.

Kematian kepakaran tidak boleh dibiarkan menjadi kenyataan permanen yang menenggelamkan rasionalitas bangsa ini.

Melalui komitmen moral, penguatan metodologi jurnalistik yang ketat, serta keberanian untuk tidak tunduk pada sensasionalisme viral, pers Indonesia harus merebut kembali marwahnya sebagai lentera penerang yang membimbing publik menuju kebenaran yang berbasis fakta dan keahlian yang sesungguhnya. Rel/TS

BPJS Kesehatan Bangun Standar Customer Excellence melalui CX126

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:56:00 +0700+0700

Surabaya– BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Hal ini dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito,melalui preslist,Jumat(4/9/2026), mengatakan bahwa perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik.

Dikatakan, di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik.

Oleh karena itu,lanjut Pujo Waskito kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya.

Pujo Waskito menjelaskan, CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif.

Menurutnya, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya.

"Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama," ujar Pujo.

Ia menjelaskan, CX126 menggunakan pendekatan penilaian yang komprehensif melalui delapan pilar, yaitu Customer Experience,

Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Selain itu, penilaian juga melibatkan Voice of Customer untuk memastikan pengalaman peserta menjadi bagian dari pengukuran kualitas pelayanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan wujud nyata kehadiran Program JKN yang langsung dirasakan oleh peserta.

Menurutnya, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, serta kepastian solusi akan menentukan pengalaman peserta sekaligus membangun kepercayaan terhadap Program JKN.

"Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama. CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan," tegas Stevanus.

Hasil asesmen tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya. Stevanus mengatakan bahwa melalui CX126, BPJS Kesehatan mendorong agar praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi dan menjadi standar bersama di seluruh Kantor Cabang.

"Dengan demikian, keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari capaian masing-masing Kantor Cabang, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin konsisten bagi seluruh peserta JKN," terangnya.

Kata Stevanus, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan, keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Kantor Cabang, lokasi, maupun tingkat tantangan yang dihadapi.

"Keunggulan lahir ketika kepemimpinan, proses, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan bergerak dalam satu arah," tandasnya.

BRI BO Sibuhuan Gelar BRILiaN Culture Fest 2026, Momentum Kolaborasi Memberi Arti

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:49:00 +0700+0700

PALAS — Pelaksanaan BRILiaN Culture Fest (BCF) 2026 menjadi momentum bagi jajaran BRI Branch Office (BO) Sibuhuan.

Kegiatan tersebut mengusung tema 'Bekolaborasi Memberi Arti', pelaksanaan BCF 2026 menjadi momentum bagi insan BRILiaN untuk memperkuat kolaborasi, membangun koneksi, serta menciptakan pengalaman bermakna bersama tim.

Kegiatan yang berlangsung tanggal 23 Agustus 2026, di Hotel Sapadia Gunung Tua, diikuti dengan penuh antusias oleh insan BRILiaN BRI BO Sibuhuan.

Mengusung semangat kebersamaan, BCF 2026 tidak sekadar menjadi ajang berkumpul dan mengikuti berbagai kegiatan bersama, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar karyawan serta membangun komunikasi dan kerja sama yang semakin solid.

"Melalui kegiatan tersebut, insan BRILiaN BRI BO Sibuhuan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai dan penuh kebersamaan," kata Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Senin(7/9/2026).

Menurut Dedi Harpian, semangat kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dibawa ke lingkungan kerja dan pelayanan kepada nasabah.

Kata Dedi Harpian, saatnya memperkuat kolaborasi, membangun koneksi, dan menciptakan pengalaman yang bermakna bersama tim," menjadi semangat yang mewarnai pelaksanaan kegiatan BCF 2026.

Kekompakan peserta juga terlihat dalam berbagai aktivitas selama kegiatan berlangsung. Kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang positif dan mendorong terciptanya tim yang semakin solid,ujarnya.

Momentum BRILiaN Culture Fest 2026 diharapkan mampu memperkuat semangat insan BRILiaN untuk terus berkolaborasi, memberikan kontribusi terbaik, serta menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat dan nasabah,tutupnya.

IndexPolitica Rilis 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik dan Terendah

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:48:00 +0700+0700

JAKARTA — IndexPolitica Indonesia merilis hasil evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Penilaian dilakukan berbasis bukti dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), bukan survei popularitas.

Founder dan peneliti senior IndexPolitica, Denny Charter, menegaskan bahwa popularitas tidak sama dengan kinerja.

"Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu memiliki kinerja terbaik," kata Denny.

Penilaian mencakup enam aspek, yakni policy output, policy outcome, efektivitas implementasi, dampak publik dan ekonomi, inovasi kebijakan, serta koordinasi antarlembaga.

10 Menteri dengan Kinerja Terbaik

Andi Amran Sulaiman — Pertanian: 91
Rosan Perkasa Roeslani — Investasi & Hilirisasi: 89
Purbaya Yudhi Sadewa — Keuangan: 87
Abdul Mu'ti — Pendidikan Dasar & Menengah: 86
Budi Gunadi Sadikin — Kesehatan: 85
Agus Harimurti Yudhoyono — Infrastruktur: 83
Maruarar Sirait — Perumahan: 82
Airlangga Hartarto — Perekonomian: 81
Yassierli — Ketenagakerjaan: 79
Dudy Purwagandhi — Perhubungan: 77

Sementara itu, sepuluh menteri dengan performance gap terbesar adalah Natalius Pigai (56), Dody Hanggodo (59), Raja Juli Antoni (61), Widiyanti Putri Wardhana (62), Yandri Susanto (63), Wihaji (64), Arifatul Choiri Fauzi (65), Maman Abdurrahman (66), Teuku Riefky Harsya (67), dan Ferry Joko Yuliantono (68).

IndexPolitica menegaskan bahwa kategori tersebut bukan penilaian baik atau buruk secara personal, melainkan pengukuran terhadap pencapaian mandat kementerian berdasarkan output dan outcome yang dapat diverifikasi.

"Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan," ujar Denny.rel

Polsek Medan Area Kembali Tangkap Maling di Gudang Ekspedisi Seorang Pelaku Lagi Buron

admin — Mon, 07 Sep 2026 17:45:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area kembali menangkap seorang pria karena terlibat aksi pencurian di gudang eksepsi Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area.

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Senin (07/09/2026) menjelaskan, kali ini pihaknya menangkap tersangka atas nama Heri Handoko alias Koko (45), warga Jalan Raya Menteng Gang Anda Pasar Merah Timur Medan Area.

"Kita kembali menangkap seorang tersangka kasus pencurian di gudang Ekspedisi Elsa Jaya Expres. Tersangka Koko kita tangkap di salah satu kafe Jalan Menteng Raya pada 1 September 2026 lalu," terang AKP M Ainul Yaqin didampingi Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri.

Kepada penyidik, tersangka Koko mengaku ikut terlibat dalam pencurian di gudang Ekspedisi Elsa Jaya yang terletak di Raya Menteng Pasar merah No 109 Kelurahan Pasar Merah Timur Medan Area.

"Tersangka mengaku berperan menampung barang curian di balik tembok pagar gudang," ungkap Ainul Yaqin.

Tersangka Koko juga berperan menjual 2 pasang sepatu hasil curian dari gudang tersebut seharga Rp 200.000,- dan mendapat imbalan Rp 50.000.-.

Dia juga ikut menjual hasil curian power steering ke botot dan mendapat imbalan Rp 50.000,-. Dia juga ikut serta membawa TV hasil curian dijual seharga Rp 1.300.000 dan mendapat imbalan sebesar Rp 150.000-. Tersangka merupakan penjahat kambuhan yang pernah dihukum.

"Tersangka mengakui uang hasil penjualan barang curian yang diterimanya digunakan untuk membeli narkoba. Dia merupakan residivis yang pernah dihukum 1,8 tahun dalam kasus pencurian pada 2020," pungkas Kapolsek Medan Area.

Sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Medan Area telah mengungkap peristiwa pencurian di gudang Expedisi CV Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area yang terjadi pada Senin (17/8/2026) lalu.

Seorang tersangka yang merupakan karyawan perusahaan pengiriman barang itu ditangkap, sedangkan dua pelaku lagi masih dalam pengejaran.

"Aksi pencurian itu dilakukan aeorang karyawan perusahaan expedisi bersama dua pelaku lagi yang masih dalam pengejaran kita (DPO)," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Jumat (21/8/2026).

Dijelaskannya, pencurian itu diketahui setelah penanggungjawab gudang, Fernando Harun Atventus (31), warga Jalan Marindal Pasar V, Gang Pendidikan, Kecamatan Delitua masuk dan mengecek tempatnya bekerja pada Selasa (18/8/2026).

Dia melihat sejumlah barang seperti 1 unit televisi 55 inci, 1 laptop, 2 sepatu safety, 1 unit stiur mobil Trinton, 1 catrik Trinton dan 1 Powerstering Triton telah raib.

Pelapor sempet bertanya kepada karyawan lainnya, namun tidak ada yang mengaku mengetahui barang-barang yang hilang tersebut.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggotanya segera melakukan penyelidikan, memeriksa rekaman CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Kita curiga melihat gelagat tersangka Irfan Syahputra (20), warga Kampung Air Teluk Kiri, Desa Air Batu Kabupaten Asahan, sehingga langsung kita tangkap di pinggir jalan depan gudang Expedisi Elsa Jaya Expres Jalan Raya Menteng pada Kamis (20/8/2026) dinihari lalu," jelas AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka disita barang bukti benda yang dibeli dari uang penjualan hasil curian, yakni 3 celana pendek, 2 celana panjang dan 1 baju kaos.

"Tersangka mengakui perbuatannya dilakukan bersama dua temannya dan barang curiannya sudah dijual. Tersangka mendapat bagian Rp 1 juta," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Tersangka pencurian gudang ekspedisi diamankan di Mapolsek Medan Area()

Semarak Hari Pelanggan Nasional, BRI BO Sibuhuan Sambut Nasabah dengan Hangat

admin — Mon, 07 Sep 2026 16:08:00 +0700+0700

PALAS - Memperingati Hari Pelanggan Nasional, BRI Branch Office (BO) Sibuhuan menghadirkan suasana pelayanan yang hangat dan penuh keakraban bagi para nasabah yang datang untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

Momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi jajaran insan BRILian BO Sibuhuan untuk memberikan apresiasi secara langsung kepada nasabah sekaligus mempererat hubungan yang telah terjalin.

Nasabah yang datang disambut dengan senyum, sapaan ramah, dan keramahan dari jajaran pekerja BRI, sehingga menciptakan suasana lebih hangat dan bersahabat.

Kehangatan tersebut menjadi bagian dari upaya BRI Sibuhuan dalam memberikan pengalaman perbankan yang positif kepada setiap nasabah.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,menyampaikan, momentum hari pelanggan nasional tidak hanya memastikan kebutuhan transaksi dapat dilayani dengan baik.

Dikatakan, namun BRI terus menghadirkan interaksi yang humanis agar nasabah merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan perhatian selama berada di BRI BO Sibuhuan dengan pemberian berupa suvenir.

Kata Dedi Harpian, peringatan hari pelanggan nasionaljuga menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya customer centric di lingkungan BRI BO Sibuhuan.

"Setiap nasabah merupakan bagian penting dalam perjalanan BRI, sehingga pelayanan terbaik senantiasa diberikan melalui sikap ramah, responsif, profesional, dan penuh perhatian," kata Dedi Harpian, Senin(7/9/2026) di Sibuhuan.

Melalui semangat Hari Pelanggan Nasional,lanjutnya BRI BO Sibuhuan terus berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan nasabah dan memberikan pelayanan sepenuh hati.

Kehangatan dalam setiap interaksi diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan serta membangun hubungan jangka panjang antara BRI dan seluruh nasabah,pungkasnya.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRIlian menyambut hangat setiap nasabah dimomen hari pelanggan nasional

53 WNA Diduga Salahgunakan Izin Tinggal di BSD, Siapa yang Menjamin dan Mempekerjakan?

admin — Mon, 07 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Operasi pengawasan keimigrasian di kawasan pembangunan Data Center Sinarmas Plus dan Galeri Smartfren HQ, BSD, Tangerang Selatan, membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada keberadaan puluhan warga negara asing di sebuah lokasi proyek.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 55 warga negara Tiongkok pada Kamis, 3 September 2026. Dari jumlah tersebut, 53 orang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

Kata "diduga" harus ditegaskan. Pemeriksaan masih berlangsung dan belum seluruh fakta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Setiap orang berhak mendapatkan pemeriksaan yang objektif dan adil. Namun, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan tidak berarti publik harus berhenti bertanya.

Pertanyaannya bukan hanya apa yang dilakukan para WNA tersebut. Ada persoalan yang lebih mendasar: siapa yang mendatangkan, menjamin, dan mempekerjakan mereka?

Kasus ini bermula dari patroli siber Imigrasi. Petugas menemukan indikasi aktivitas warga negara asing yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Informasi itu kemudian dikembangkan melalui penyelidikan lapangan sebelum tim bergerak ke lokasi proyek.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa petugas lebih dahulu menemukan dugaan penyalahgunaan izin tinggal, mengidentifikasi sejumlah nama, lalu melakukan operasi pengawasan.

Cara kerja tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam pengawasan keimigrasian. Pengawasan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan dokumen di kantor imigrasi atau laporan masyarakat. Jejak digital, media sosial, pola aktivitas, dan informasi lapangan dapat menjadi pintu masuk untuk mendeteksi dugaan pelanggaran.

Dari 55 WNA yang terjaring, 17 pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa on Arrival telah didetensi dan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Sebanyak 27 orang dikenai penahanan paspor untuk kepentingan pemeriksaan.

Empat WNA yang diduga bekerja belum ditemukan. Paspor mereka telah diamankan dari pihak perusahaan dan nama mereka dimasukkan dalam daftar Subject of Interest. Sementara itu, tujuh WNA lainnya dikenai penahanan paspor dan dijadwalkan memberikan keterangan kepada petugas pada 9 September 2026.

Temuan terhadap empat paspor tersebut juga patut didalami. Mengapa paspor berada dalam penguasaan pihak perusahaan ketika pemiliknya tidak ditemukan? Siapa yang menyimpan dokumen itu, untuk tujuan apa, dan di mana keberadaan keempat WNA tersebut?

Petugas menemukan sejumlah jenis izin tinggal, mulai dari Izin Tinggal Kunjungan dengan penjamin perusahaan, visa kunjungan multipel, hingga visa kunjungan tanpa penjamin. Izin-izin itu diduga digunakan untuk aktivitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Di sinilah pemeriksaan harus dilakukan secara teliti. Kehadiran seseorang di lokasi proyek tidak serta-merta membuktikan bahwa ia bekerja. Orang asing dapat datang untuk mengikuti rapat, melakukan penjajakan bisnis, menghadiri pelatihan, atau menjalankan kegiatan lain yang diperbolehkan.

Namun, kunjungan bisnis berbeda dari bekerja. Meninjau lokasi tidak sama dengan menjadi tenaga pelaksana proyek. Mengikuti rapat teknis juga berbeda dari melakukan pekerjaan rutin di bawah perintah perusahaan.

Untuk memastikan perbedaannya, petugas perlu memeriksa lebih dari sekadar paspor dan visa. Kontrak, struktur kerja, daftar kehadiran, pembayaran, pembagian tugas, komunikasi perusahaan, hingga pihak yang memberikan instruksi perlu ditelusuri.

Seragam kerja atau keberadaan seseorang di proyek belum dengan sendirinya menjadi bukti pelanggaran. Sebaliknya, kepemilikan visa yang sah juga tidak otomatis membenarkan setiap kegiatan yang dilakukan pemegangnya.

Penyelidikan karena itu tidak boleh berhenti pada 55 WNA tersebut. Jejak tanggung jawab harus ditelusuri sampai kepada perusahaan penjamin, perusahaan pengguna, kontraktor, subkontraktor, dan pihak yang mengurus kedatangan mereka ke Indonesia.

Dalam sistem keimigrasian, penjamin bukan sekadar nama yang dicantumkan untuk melengkapi permohonan visa. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya. Penjamin juga memiliki kewajiban memberikan informasi serta melaporkan perubahan tertentu yang berkaitan dengan orang asing tersebut.

Posisi penjamin mengandung tanggung jawab hukum. Ia bukan stempel administratif yang perannya selesai setelah visa diterbitkan.

Jika orang asing yang dijamin ternyata melakukan kegiatan berbeda dari tujuan izin tinggalnya, petugas perlu memeriksa apakah penjamin mengetahui, membiarkan, atau bahkan mengatur aktivitas tersebut. Perusahaan pengguna juga harus dimintai penjelasan: apakah telah memeriksa kesesuaian izin tinggal sebelum menempatkan tenaga asing di proyek?

Ada kemungkinan persoalan terjadi karena kelalaian administratif, perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kegiatan, atau perubahan penugasan yang tidak segera diikuti penyesuaian izin. Semua kemungkinan itu harus diperiksa secara terbuka.

Namun, jika ditemukan pola penggunaan visa kunjungan sebagai jalan pintas untuk bekerja, perkara ini memasuki wilayah yang lebih serius. Praktik semacam itu bukan hanya melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga berpotensi menghindari kewajiban ketenagakerjaan dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Lokasi operasi pun bukan proyek biasa. Data center merupakan bagian penting dari infrastruktur digital. Di dalamnya terdapat sistem yang menopang penyimpanan, pengolahan, dan pergerakan data. Penempatan tenaga asing dalam proyek semacam ini sudah semestinya tunduk pada standar kepatuhan, pengawasan, dan keamanan yang ketat.

Meski demikian, kasus ini tidak boleh diarahkan menjadi sentimen terhadap warga Tiongkok ataupun penolakan terhadap investasi asing. Indonesia membutuhkan investasi, tenaga ahli, transfer pengetahuan, dan teknologi. Pada tahap tertentu, proyek strategis memang dapat memerlukan keahlian yang belum tersedia dalam jumlah memadai di dalam negeri.

Yang harus ditolak bukan kewarganegaraan seseorang, melainkan ketidakpatuhan terhadap hukum Indonesia.

Investasi yang sehat justru memerlukan kepastian hukum. Perusahaan yang mengikuti prosedur tidak boleh dirugikan oleh pihak lain yang menggunakan jalan pintas. Tenaga asing yang datang dengan izin sesuai juga tidak seharusnya ikut terkena stigma akibat tindakan segelintir pihak.

Kasus BSD menjadi ujian bagi pengawasan Imigrasi yang semakin mengandalkan teknologi. Patroli siber telah membuka pintu awal. Tahap berikutnya adalah memastikan pemeriksaan berjalan menyeluruh, transparan, dan berbasis bukti.

Hasil pemeriksaan harus mampu menjawab beberapa hal secara terang: siapa melakukan pekerjaan apa, menggunakan izin jenis apa, menerima perintah dari siapa, memperoleh pembayaran dari mana, serta bekerja untuk kepentingan perusahaan mana.

Apabila dugaan pelanggaran terbukti, tindakan tidak boleh berhenti pada detensi, deportasi, atau penahanan paspor. Pihak yang menjamin, mempekerjakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari pelanggaran tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.

Tanpa penelusuran itu, penegakan hukum hanya akan menyasar orang yang terlihat di lapangan. Sementara pihak yang mendatangkan, mengatur, dan menikmati manfaat pekerjaan mereka tetap aman di balik meja.

Karena itu, perkara ini bukan semata-mata tentang 55 WNA yang diamankan atau 53 orang yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Kasus ini merupakan ujian terhadap akuntabilitas perusahaan dan efektivitas pengawasan negara.

Siapa yang menjamin mereka? Siapa yang mempekerjakan? Siapa yang mengetahui kegiatan mereka? Mengapa dugaan ketidaksesuaian izin baru terbuka setelah patroli siber dilakukan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah operasi di BSD hanya menjadi penindakan sesaat atau menjadi tonggak perubahan pengawasan orang asing—dari sekadar memeriksa paspor menuju pembongkaran seluruh rantai tanggung jawab di belakangnya.

Polresta Deli Serdang Pantau Keamanan dan Berikan Pelayanan Kesehatan Kepada Penumpang Terdampak Pembatalan Penerbangan di Bandara Kualanamu

admin — Mon, 07 Sep 2026 12:35:00 +0700+0700

Deliserdang- Polresta Deli Serdang meningkatkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat di Bandara Internasional Kualanamu menyusul terjadinya penundaan sejumlah penerbangan menuju Jakarta yang berdampak terhadap aktivitas dan mobilitas para penumpang.

Kegiatan pengamanan dan pelayanan tersebut dilaksanakan pada Minggu (06/09/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan melibatkan personel Polresta Deli Serdang, personel BKO Dit Samapta Polda Sumut, BKO Dit Pam Obvit Polda Sumut serta unsur terkait lainnya.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., bersama jajaran Pejabat Utama Polresta Deli Serdang kemudian melakukan monitoring langsung terhadap situasi di area terminal keberangkatan.

Kehadiran personel Polri ditujukan untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.
Dalam kegiatan tersebut, personel Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penumpang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat yang terdampak pembatalan penerbangan.

Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Polresta Deli Serdang memastikan personel tetap melakukan pemantauan situasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kondisi di Bandara Kualanamu masih membutuhkan kehadiran petugas.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri hadir untuk memastikan keamanan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memastikan kehadiran personel Polri di Bandara Kualanamu untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan pelayanan kepada para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak bandara, maskapai dan stakeholder terkait agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat."

"Kami juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai dan petugas bandara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Polresta Deli Serdang akan terus hadir memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Estafet Kepemimpinan, PLN UIP SBU Sambut Manager Baru UPP SBU 4

admin — Mon, 07 Sep 2026 12:14:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (PLN UIP SBU) melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Manager Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) di Aula Kantor PLN UIP SBU, Medan, Jumat (4/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Parlindungan mendapat amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4, sementara Doni Emmeri dipercaya mengemban tugas sebagai Manager UPP SBU 4.

Prosesi Sertijab ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan (BA Sertijab) yang disaksikan langsung oleh General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto. Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima memori jabatan dari pejabat sebelumnya kepada pejabat yang baru sebagai bagian dari proses pengalihan amanah dan kesinambungan pelaksanaan tugas di UPP SBU 4.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi kepada Parlindungan atas dedikasi dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Manager UPP SBU 4. Ia juga menyampaikan selamat atas amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4 serta menyambut Doni Emmeri sebagai Manager UPP SBU 4.

"Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Parlindungan atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di UPP SBU 4. Selamat mengemban amanah baru sebagai Manager UPP JBT 4. Kepada Bapak Doni Emmeri, selamat datang dan selamat bertugas. Mari lanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun, perkuat kolaborasi dan pastikan setiap pekerjaan berjalan aman, berkualitas, serta mencapai target tepat waktu," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, UPP SBU 4 memiliki rekam jejak penting dalam mendukung penyelesaian proyek energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera Bagian Utara. Sebelumnya, UPP SBU 4 yang berkedudukan di wilayah Desa Meranti Utara, Kabupaten Toba, berhasil menyelesaikan pembangunan PLTA Asahan 3 berkapasitas 2 x 87 MW pada 2024 secara tepat waktu. Proyek tersebut kemudian diresmikan pada Januari 2025.

"Capaian UPP SBU 4 dalam menyelesaikan PLTA Asahan 3 menjadi pengalaman dan standar yang harus terus dipertahankan. Saat ini, UPP SBU 4 melanjutkan estafet pembangunan EBT melalui proyek PLTA Kumbih berkapasitas 3 x 15 MW yang berlokasi di Desa Jontor, Kota Subulussalam. Harapannya, keberhasilan dalam menyelesaikan PLTA Asahan 3 dapat kembali diterapkan pada proyek PLTA Kumbih, sehingga proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, aman dan memberikan manfaat bagi sistem kelistrikan Nasional serta masyarakat," tegas Rizki.

Parlindungan turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta sinergi yang telah terjalin bersama jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN UIP SBU selama menjalankan tugas di UPP SBU 4.

"Terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh tim selama saya menjalankan amanah di UPP SBU 4. Amanah baru di UPP JBT 4 menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi PLN. Saya berharap sinergi dan silaturahmi yang telah terbangun tetap terjaga," ungkap Parlindungan.

Sementara itu, Doni Emmeri menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan menjaga keberlanjutan kinerja UPP SBU 4.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya siap melanjutkan estafet kepemimpinan di UPP SBU 4 dengan dukungan seluruh tim. Mari bersama-sama menjaga kinerja, memperkuat kolaborasi, mengutamakan keselamatan dan integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi PLN," tutur Doni.

Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi dan estafet kepemimpinan PLN UIP SBU untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas, menjaga kinerja unit, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Sumatera Bagian Utara. (C04)

Satres Narkoba Polres Asahan Gagalkan Pengiriman 5 Kg Sabu dan 285 Ekstasi ke Madura, Satu Kurir Diamankan

admin — Mon, 07 Sep 2026 11:24:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Keberhasilan kembali ditorehkan jajaran kepolisian di Kabupaten Asahan. Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Asahan berhasil membongkar dan menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam jumlah besar yang diduga hendak diselundupkan menuju wilayah Madura, Jawa Timur. Satu orang kurir berinisial J (23) warga Kabupaten Sampang berhasil diamankan beserta seluruh barang bukti yang disiapkan.

Penindakan tegas ini berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026, bermula dari laporan masyarakat yang diterima Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan sekitar pukul 09.05 Wib. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga menguasai narkotika di kawasan Desa Binjai Serbangan, Lingkungan VII, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Merespons cepat informasi tersebut, Kasat Res Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, S.H., segera memerintahkan Kanit 2 IPDA Eko P.U. Sianipar bersama tim opsnal untuk turun melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Hasil pantauan di lapangan, petugas menemukan seorang pria yang ciri-cirinya sesuai keterangan saksi sedang duduk santai di sebuah kedai di wilayah tersebut.

Tanpa membuang waktu dan tetap berhati-hati, petugas langsung mengamankan pria tersebut dan melakukan penggeledahan badan maupun barang bawaannya. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah paket tersembunyi yang diduga berisi narkotika siap kirim.

Berdasarkan rincian barang bukti yang diamankan, terdapat empat bungkus plastik kemasan teh Cina merek Chinese Pin Wei yang berisi sabu dengan berat bruto sekitar 3.600 gram. Selain itu, ditemukan pula dua bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto sekitar 1.400 gram. Sehingga total sabu yang disita mencapai sekitar 5 kilogram.

Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan tiga bungkus plastik klip bening berisi 285 butir ekstasi dengan berat bruto sekitar 176,6 gram. Seluruh barang bukti tersebut disita untuk proses hukum selanjutnya.

Saat pemeriksaan awal di lokasi, pria yang mengaku bernama J ini menyatakan bahwa narkotika tersebut bukan miliknya. Ia mengaku hanya menjalankan perintah seseorang yang berada di wilayah Madura untuk mengantar paket berbahaya itu ke tujuan. Sebagai imbalan jika berhasil sampai dan diterima pengirim, ia dijanjikan upah sebesar Rp80 juta. Namun, nasib berkata lain, sebelum berangkat ia lebih dahulu digerebek petugas.

"Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk menelusuri asal-usul dan tujuan akhir narkotika," jelas keterangan kepolisian.

Terkait hal ini, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Senin (7/9/2026) menegaskan bahwa pengungkapan jaringan narkoba ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus pihak kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Asahan tetap kondusif dan bersih dari ancaman narkotika.

Pihaknya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang telah berani memberikan informasi sehingga kejahatan narkotika ini dapat digagalkan sejak dini sebelum beredar lebih luas. (tec)

Perjalanan Sederhana Menuju Pertemuan dengan Crown Princess Victoria

admin — Mon, 07 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700

Jakarta - Putri Mahkota Swedia, Crown Princess Victoria, telah tiba di Jakarta. Beliau merupakan Dewan Kehormatan International Paralympic Committee (IPC) dan sosok yang memiliki perhatian besar terhadap perjuangan olahraga paralimpik dunia.

Dengan hati yang begitu beautiful, Crown Princess Victoria menjadi salah satu generasi awal yang memberikan dukungan kepada IPC sejak tahun 2003. Dedikasinya terhadap gerakan Paralimpik telah berlangsung panjang dan konsisten hingga hari ini.

Bagi saya, perjalanan ini menjadi sangat berarti karena pada tanggal 11 Juli 2026, dalam peringatan satu tahun 100 CTFP, Presiden IPC Andrew Parsons secara resmi telah menyampaikan kepada dunia bahwa merupakan sebuah kehormatan bagi beliau untuk mendukung 100 CTFP dan Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF).

Presiden Andrew Parsons dan tim IPC menerima saya apa adanya. Bagi saya, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan dari Tuhan yang tidak dapat diukur dengan apa pun. Presiden Andrew Parsons juga menjadi satu-satunya orang yang berbicara kepada dunia untuk mendukung 100 CTFP dan MMLWF, dan diliput oleh media-media di seluruh dunia.

Kini, saya merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa.

Hari Senin ini, saya akan berkesempatan bertemu dengan Crown Princess Victoria. Ada rasa haru ketika menyadari bahwa saya berada satu lantai dengan seorang Dewan Kehormatan IPC yang telah mendukung perjuangan Presiden Andrew Parsons sejak pertama ia menjadi Presiden hingga sekarang.

Bagi saya, ini adalah bagian dari perjalanan yang Tuhan atur dengan cara-Nya sendiri.

Terima kasih, Tuhan, atas keajaiban-keajaiban yang terus terjadi setelah saya memutuskan untuk hidup lebih rileks, tidak membuat acara besar dan tidak hadir di acara besar, serta hanya menyiapkan empat sandal sederhana bermanik-manik yang saya beli di Bangkok.

Dan hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan membuka jalan dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan.

Thank God always.

Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel Gabungan Bulan September, Perkuat Kerjasama Tim dan Pelayanan Terbaik Masyarakat

admin — Mon, 07 Sep 2026 11:00:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., memimpin pelaksanaan Apel Gabungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang berlangsung tertib dan lancar di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (07/09/2026). Kegiatan ini menjadi momen pengingat dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran aparatur untuk tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Apel gabungan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan, termasuk Direktur PDAM Silau Piasa.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Asahan mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh elemen pemerintah atas dedikasi yang telah diberikan selama ini. Khususnya atas keberhasilan pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada bulan Agustus lalu, mulai dari kegiatan gotong royong, penataan kebersihan lingkungan hingga pelaksanaan upacara bendera yang berjalan dengan penuh semangat kebersamaan.

Namun, pencapaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah boleh berpuas diri atau melalaikan kewajiban. Menurutnya, tanggung jawab pelayanan masyarakat masih panjang dan harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat.

"Kita ini adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bekerja sebaik-baiknya dan berikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kabupaten Asahan," tegas Rianto.

Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan rasa syukur dalam menjalankan tugas harian. Seluruh jajaran diminta menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan kerja yang utuh. Kerjasama tim yang solid serta pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing dinilai menjadi kunci keberhasilan mewujudkan visi dan misi daerah.

"Kita ini satu kesatuan, satu tim kerja. Jika kita memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, Insyaallah seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal," ujarnya.

Selain aspek kedisiplinan dan kekompakan, Wakil Bupati juga menyoroti dua hal krusial: kebersihan lingkungan dan kualitas pelayanan publik. Ia meminta perhatian khusus terhadap kebersihan di wilayah Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Seluruh elemen diminta peka terhadap kondisi lingkungan serta aktif berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna menjaga keindahan dan kebersihan wilayah ibu kota kabupaten.

"Kisaran adalah wajah kita semua. Mari kita jaga lingkungan dan terus berkoordinasi agar kebersihan menjadi perhatian bersama," imbaunya.

Di sektor pelayanan publik, Rianto mengapresiasi kinerja yang telah terjalin cukup baik, terutama pada pelayanan administrasi kependudukan, rumah sakit, dan puskesmas. Ia berharap standar pelayanan tersebut terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasa nyaman dan terlayani dengan prima.

Di akhir amanatnya, ia mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat positif. "Bekerjalah dengan senang hati. Tidak ada yang hebat secara pribadi, namun kebersamaanlah yang menjadikan kita hebat. Kita adalah satu korps pegawai negeri yang berbakti," pungkasnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Apel Gabungan Bulan September ini berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini menjadi landasan kuat bagi jajaran Pemkab Asahan untuk memulai kinerja bulan September dengan semangat baru dan fokus pelayanan yang lebih baik. (dre)

Laksanakan Sosperda Tentang Adminduk, Antonius Tumanggor Soroti Soal Parlinsos

admin — Mon, 07 Sep 2026 09:36:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, menyoroti keberlanjutan program Perlindungan Sosial (Parlinsos) Kemensos di Kota Medan yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, kebijakan terkait Parlinsos perlu dilihat secara utuh, terutama dengan adanya program perlindungan sosial lain yang dijalankan Pemerintah Kota Medan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa program yang dibiayai APBD memiliki karakter dan kebijakan yang berbeda dengan program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kenapa belum diperpanjang Pak Wali?, Karena mereka punya program PKH Makmur. Memang program PKH Makmur ini didanai oleh APBD Medan," ujar Antonius saat Sosialisasi Perda yang dilangsungkan di Jalan Mataram No.21 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Sabtu (5/9) pukul 16.00 Wib sampai selesai.

Menurut wakil ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan ini, Pemerintah Kota Medan tentu memiliki ruang untuk menentukan kebijakan dan program yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kehadiran PKH Makmur menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Harapan kita selaku anggota dewan, janganlah disamakan anggaran yang berasal dari APBD dengan APBN," tegasnya.

Antonius menilai, perbedaan sumber anggaran tersebut penting dipahami agar masyarakat tidak melihat seluruh program bantuan pemerintah sebagai satu kebijakan yang sama. Pemerintah pusat memiliki program yang bersumber dari APBN, sementara pemerintah daerah juga memiliki program sendiri yang dibiayai melalui APBD.

Dengan demikian, ketika terdapat perubahan atau keberlanjutan sebuah program, menurut Antonius, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut, termasuk program pengganti atau program lain yang tetap dapat diakses masyarakat.

a juga berharap program PKH Medan Makmur yang menjadi program Pemko Medan dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

DPRD Kota Medan, kata Antonius, tentunya memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program yang menggunakan anggaran daerah tersebut berjalan sesuai sasaran.

Di tengah pembahasan mengenai program perlindungan sosial, Antonius juga menyoroti persoalan data desil masyarakat yang belakangan menjadi perhatian. Menurutnya, persoalan desil cukup kompleks karena masih banyak masyarakat yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kesejahteraan mereka.

"Ini sebenarnya persoalan desil lagi hangat-hangatnya atau sangat kompleks, karena acuannya desil ini kan masih belum valid, apa dasarnya," katanya.

Ia mencontohkan masyarakat yang tinggal di rumah milik orangtua. Kondisi tersebut belum tentu menunjukkan yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Bisa saja warga tersebut memang tidak mampu dan hanya menumpang di rumah orangtuanya, tetapi dalam pendataan justru masuk dalam desil yang relatif tinggi.

Kondisi seperti itu, menurut Antonius, sebelumnya membuat masyarakat kesulitan menyampaikan keberatan. Namun, dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), warga kini memiliki ruang untuk menyanggah dan memperbarui data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

"Misalnya dia tinggal di rumah orangtuanya dan memang betul-betul tidak mampu, terus desilnya tinggi. Awalnya dia tidak bisa menyanggah. Dengan adanya IKD ini dia bisa menyanggah," jelasnya.

Antonius menilai pemutakhiran data menjadi hal penting karena penentuan desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena data yang dimiliki pemerintah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Namun di sisi lain, ia juga melihat sistem desil memiliki manfaat dalam mengidentifikasi penerima bantuan yang sudah tidak sesuai dengan kriteria.

Antonius menyebut masih ditemukan penerima bantuan yang memiliki persoalan lain, seperti kredit kendaraan yang bermasalah hingga keterlibatan dalam judi online. Kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari proses pemadanan dan verifikasi data pemerintah.

"Dari desil ini ketahuan. Makanya dengan adanya desil ini terbantu sebenarnya. Akhirnya bantuannya dicabut," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembenahan data harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Pemerintah juga diminta memberikan ruang yang mudah bagi warga untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam data sosial ekonominya.

Sementara itu, Lurah Petisah Hulu, Affandi Syahputra mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor. Dia berharap agar warga masyarakat di wilayah kecamatan Medan Baru yang diundang hadir mendapat pemahaman dan tidak canggung saat hendak ikut program Perlinsos.

Ia juga mendorong warga untuk peduli terhadap Adminduk keluarga masing-masing, dan segera mengurus Adminduk bilamana ada ketidaksesuaian data.

Kegiatan Sosperda ini diakhiri dengan pembagian suvenir, kue dan nasi kotak serta foto bersama.

Turut hadir, Sekcam Medan Baru, Surya, Kasi Sarpras Suhadi, Nurul Hajni kepala lingkungan V kelurahan Petisah Hulu. (R02)

Menembus Ilusi Kolonialitas Agraria: UMSU Academic Viewpoint atas Rekonstruksi Papua 1828–2026

admin — Mon, 07 Sep 2026 08:39:00 +0700+0700

MEDAN — Sejarah panjang Papua tidak boleh dibaca sekadar sebagai garis linear kesinambungan dari era kolonial menuju tata kelola pemerintahan Indonesia modern. Di balik narasi pembangunan yang digembar-gemborkan selama ini, terjadi pergantian rezim berulang yang tetap melestarikan mekanisme lama: territorialisasi, klasifikasi administratif, perizinan sumber daya (resource licensing), hingga marjinalisasi institusi lokal.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sosial politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Shohibul Anshor Siregar (Siregar), dalam telaah kritisnya terkait rekonstruksi sosio-historis agraria Papua rentang tahun 1828 hingga 2026.

Menurut Siregar, tesis mengenai "colonial continuity" (kesinambungan kolonial) tidak bisa diasumsikan secara dangkal pada level identitas negara semata, melainkan harus diuji secara ketat pada level mekanisme strukturalnya.

"Literatur tentang politik kehutanan (political forest) secara empiris membuktikan bahwa otoritas negara atas hutan adalah produk historis. Dalam konteks Papua, standardisasi pemerintahan dan rezim sumber daya terbukti menggeser legitimasi serta kontrol dari institusi lokal kepada kekuasaan negara," ujar Siregar di Medan, Senin (7/9).

Urgensi Kasus Papua Barat Daya dan Posisi Subnasional
Dalam kerangka teoretis tersebut, dinamika yang mengitari figur kepemimpinan di Provinsi Papua Barat Daya menjadi objek studi yang sangat krusial. Kehadiran kepemimpinan lokal di wilayah otonom baru (DOB) ini tidak lahir dalam vacuum historis tahun 1828, melainkan muncul setelah dua abad gelombang perubahan rezim. DOB sendiri secara hukum dibentuk dengan mandat konstitusional yang jelas: menjamin pemerataan, kesejahteraan, hak-hak Orang Asli Papua (OAP), dan pelaksanaan otonomi khusus.

Namun, pertanyaan mendasarnya kini bergeser dari sekadar wacana teoretis apakah seorang pemimpin daerah bersikap dekolonial, menuju pertanyaan praksis yang lebih tajam: Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin subnasional mencoba menggunakan institusi resmi negara—yang dibentuk oleh sejarah panjang kolonialitas—untuk melawan arus dan mengubah distribusi kapasitas dalam menentukan wilayah, sumber daya, serta masa depan rakyatnya sendiri?

Menguji Klaim Material Lewat Resource–Territory–Authority Atlas
Siregar menegaskan bahwa untuk membuktikan validitas klaim substantif di lapangan—termasuk kritik pedas yang menyebut bahwa "orang Papua hanya numpang"—pendekatan normatif semata tidak akan memadai. Diperlukan sebuah instrumen analitis yang komprehensif, yakni pembangunan Resource–Territory–Authority Atlas (Atlas Sumber Daya, Wilayah, dan Kewenangan) untuk wilayah Papua Barat Daya.

Atlas ini dirancang untuk memetakan dan menghubungkan enam wilayah pembentuk Papua Barat Daya secara holistis:

Kawasan hutan dan wilayah adat (indigenous territories)

Sebaran konsesi pertambangan, perkebunan, dan korporasi ekstraktif

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur kewenangan birokrasi pemerintahan

"Melalui instrumen atlas komparatif tersebut, seluruh klaim ketimpangan struktural dan alienasi agraria dapat diuji secara material dan empiris, bukan sekadar berhenti sebagai tafsir teoretis di atas kertas," pungkas Siregar.

Tak Jera!! Residivis Ks Pencurian Jadi Bandar Narkoba Diringkus saat akan Pasok 141 Paket Ganja.

admin — Mon, 07 Sep 2026 08:08:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Senin (31/8/2026) sore, meringkus seorang bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja yang kerap beroperasi di kawasan Medan Tembung.

Dari tangan pelaku yang tercatat sebagai residivis kasus pencurian itu, polisi menyita 141 paket ganja mulai dari ukuran siap pakai, hingga ukuran besar.

Ditangkapnya MA (21), warga Jalan Pukat I, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung di rumahnya setelah personel Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari warga, perihal aktivitas terlarang yang dilakukan pelaku.

Petugas meringkus pelaku yang saat hendak mengedarkan narkoba.

"Pengungkapan kasus ini berkat kerjasama kami dengan masyarakat. Dari tangan pelaku, kami menyita 141 paket daun ganja kering beragam ukuran, mulai dari yang siap edar, hingga ukuran besar yang siap untuk dipasok ke pengedar lain," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (06/09/26) pagi.

Rafli menjelaskan, MA bukan kali pertama terjerat hukum. Di tahun 2023, MA pernah dipenjara karena kasus pencurian, sebelum akhirnya bebas di tahun 2025.

Usia bebas, MA sempat menjalani kehidupan normal dengan bekerja di Pasar Malam. Namun, MA yang terkena PHK, kemudian memilih jalan singkat untuk mendapatkan uang, dengan menjadi bandar sekaligus pengedar narkotika jenis ganja.

"Pelaku ini residivis kasus pencurian, menjalankan bisnis haram ini sejak dua bulan lalu usai di PHK dari pekerjaannya," terang Rafli.

Rafli menambahkan, MA biasanya memasok dan mengedarkan narkoba di kawasan Medan Tembung dan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. MA, mampu menjual lebih dari 100 paket ganja, hanya dalam kurun waktu satu pekan.

"Pelaku kami pastikan bandar sekaligus pengedar untuk kawasan Tembung. Saat ini, kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah kami kantongi. Kami pastikan, apapun itu narkoba akan kami usut tuntas dan akan kami berantas," pungkas Rafli.(W05)

Teks foto :
Polisi amankan pengedar narkoba bersama barang bukti(W05)