Ngeri Parah! Warga Tapsel "Tarik Napas" Tiap Lewati Jembatan Nyaris Longsor di Sayur Matinggi, Warga Minta Bupati Gus Irawan Segera Bertindak

admin — Wed, 22 Apr 2026 17:04:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Warga Desa Janji Mauli Baringin, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi jembatan yang semakin mengkhawatirkan. Infrastruktur vital tersebut dilaporkan dalam kondisi miring dan berpotensi longsor, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh seorang warga setempat, Asbudin, pada Rabu (22/04/2026). Ia menyebut kondisi jembatan saat ini sudah tidak layak dilintasi dengan aman, terutama bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Sekarang jembatan ini sudah miring, bagian bawahnya juga mulai longsor," ungkap Asbudin.

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk jalur penting perputaran ekonomi desa. Namun hingga saat ini, perbaikan permanen belum juga terealisasi.

"Asalnya pemerintah sudah pernah datang dan menjanjikan pembangunan. Tapi kenyataannya hanya perbaikan sementara saja," tambahnya.

Kondisi ini membuat para pengguna jalan diliputi rasa khawatir setiap kali melintas. Bahkan, salah satu pengemudi mengaku harus berdoa saat melewati jembatan tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

Tak hanya itu, seorang ibu rumah tangga di sekitar lokasi juga mengungkapkan bahwa keluarganya pernah menjadi korban akibat kondisi jembatan yang tidak aman.

"Keponakan saya pernah terperosok jatuh di situ," ujarnya.

Warga berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jembatan tersebut sebelum menimbulkan korban jiwa.

Mereka menilai, penanganan cepat sangat dibutuhkan mengingat jembatan tersebut merupakan urat nadi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian di wilayah itu.

"Harapannya sebelum ada korban lagi, jembatan ini segera diperbaiki secara serius, bukan hanya sementara," tutup Asbudin.zal

Bupati Madina Saipullah Nasution Beberkan LKPJ 2025: Anggaran Triliunan Digelontorkan, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

admin — Wed, 22 Apr 2026 17:03:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Madina, Selasa (21/4/2025).

Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan sekaligus arah pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.

Dalam penyampaiannya, Saipullah menegaskan bahwa penggunaan APBD 2025 difokuskan pada sektor strategis, khususnya pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madina.

"Pembangunan kita arahkan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya di hadapan anggota DPRD.

Bupati memaparkan, total realisasi belanja daerah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1,8 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp1,98 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, realisasi berhasil menembus angka Rp1,81 triliun dari target Rp1,90 triliun.

Angka tersebut menunjukkan performa keuangan daerah yang relatif stabil, meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi.

Tak hanya itu, untuk mendukung penguatan SDM dan pembangunan daerah, Pemkab Madina juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,7 miliar untuk berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, perumahan rakyat, hingga ketertiban umum.

Saipullah menekankan bahwa seluruh kebijakan anggaran yang dijalankan telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus mengacu pada target pembangunan jangka menengah daerah.

Ia menjelaskan, LKPJ yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting, seperti, Kebijakan umum pemerintah daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan urusan pemerintahan, Tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

"Semua ini adalah bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat melalui DPRD," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina juga membuka ruang seluas-luasnya bagi DPRD untuk memberikan evaluasi, kritik, maupun saran terhadap capaian yang telah dipaparkan.

Menurutnya, masukan dari legislatif sangat penting untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan.

"Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan yang konstruktif agar kinerja pemerintah semakin baik di masa mendatang," ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Saipullah menyatakan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi visi pembangunan di Mandailing Natal.

Kolaborasi yang kuat, menurutnya, akan membawa Madina ke arah yang lebih maju, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.zal

Kepengurusan Baru PAN Sah! Adianto Pimpin PAN Padangsidimpuan, Bidik Kursi Pimpinan DPRD 2029

admin — Wed, 22 Apr 2026 17:01:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padangsidimpuan akhirnya resmi terbentuk. Hal ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DPP PAN Nomor: PAN/Kpts/KU-SJ/383/IV/2026 tentang pengesahan struktur kepengurusan terbaru untuk periode 2024–2029.

Dalam susunan baru tersebut, Adianto, S.Sos ditunjuk sebagai Ketua DPD PAN Kota Padangsidimpuan. Ia akan didampingi oleh Rahmat Nasution, SH sebagai Sekretaris, serta Hadi Alamsyah, SH sebagai Bendahara.

Penetapan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya, yang kini secara resmi tidak lagi berlaku.

Dalam keterangannya kepada awak media, Adianto menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan baru ini merupakan langkah awal untuk memperkuat struktur partai di tingkat daerah.

"Kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan bahwa kepengurusan DPD PAN Kota Padangsidimpuan sudah resmi yang baru. Kepengurusan lama sudah tidak berlaku lagi," ujar Adianto.

Ia juga menjelaskan bahwa Ketua PAN sebelumnya kini diberikan peran baru sebagai Ketua MPPD (Majelis Pertimbangan Partai Daerah) Kota Padangsidimpuan.

Adianto mengungkapkan bahwa proses penunjukan dirinya sebagai Ketua dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar secara virtual.

Menariknya, tidak hanya Padangsidimpuan, terdapat sekitar 22 kabupaten/kota lainnya yang juga melakukan penunjukan ketua secara virtual oleh DPP PAN.

"Sejak Musda, penunjukan dilakukan secara virtual. Ada sekitar 22 daerah yang juga ditunjuk langsung," jelasnya.

Lebih lanjut, Adianto menyebutkan bahwa SK resmi kepengurusan diserahkan pada Minggu, 19 April 2026, oleh Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara, didampingi perwakilan DPP PAN pusat.

Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eko Purnomo, yang menegaskan keabsahan kepengurusan baru.

"Kami menerima langsung SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris DPP PAN. Ini menjadi dasar sah kepengurusan kami," tegasnya.

*Target Besar: Kursi Pimpinan DPRD 2029*

Tak sekadar formalitas, kepengurusan baru ini langsung memasang target ambisius. PAN Padangsidimpuan menargetkan bisa meraih posisi pimpinan di DPRD pada Pemilu Legislatif 2029.

Adianto menegaskan bahwa seluruh unsur pimpinan partai (KSB) diwajibkan ikut bertarung dalam kontestasi politik mendatang.

"Kami ingin PAN bisa mencapai posisi pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan. KSB wajib ikut bertarung di Pileg 2029," ujarnya optimis.

Meski sudah resmi terbentuk, pekerjaan rumah PAN Padangsidimpuan belum selesai. Dalam waktu dekat, mereka akan melanjutkan proses konsolidasi dengan menggelar musyawarah cabang (Muscab) di tingkat kecamatan.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung secara virtual pada hari Minggu mendatang, sebagai bagian dari penguatan struktur hingga ke akar rumput.

"Tanggung jawab kami masih berlanjut. Kami akan menyelesaikan Muscab di tingkat kecamatan dalam waktu dekat," tutup Adianto.zal

Peluncuran 100 CTFP Happiness Golden Hope di Tengah Tanah Bergerak: 6 Kartini Bantargadung Hadirkan Harapan

admin — Wed, 22 Apr 2026 16:56:00 +0700+0700

SUKABUMI — Di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan diliputi konflik, gerakan 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) menghadirkan program baru sebagai wujud nyata kepedulian global.

Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee, baru-baru ini sukses menyelenggarakan Paralympic Winter Games Milan Cortina 2026 di tengah kondisi dunia yang bergejolak, membuktikan bahwa perdamaian dapat diwujudkan melalui gerakan Paralympic.

Andrew Parsons adalah tokoh kunci dalam gerakan 100 CTFP, sebuah program amal skala dunia yang didirikan oleh Natalia Tjahja melalui Maria Monique Last Wish Foundation( MMLWF) , di mana para tokoh dunia memberikan tiga pesan inspiratif bagi atlet berkebutuhan khusus di seluruh dunia, dan peluncuran gerakan ini ditandai dengan tiga pesan langsung dari Andrew Parsons.

Dari gerakan tersebut lahir program baru 100 CTFP Happiness Golden Hope, yang diluncurkan di Bantargadung, Sukabumi, wilayah yang sejak 19 Februari mengalami pergerakan tanah hingga menyebabkan ratusan rumah ambles dan tidak dapat dihuni, sehingga membuat warga harus mengungsi hingga saat ini.

Program amal Happiness Golden Hope adalah program di mana perempuan berkebutuhan khusus yang tidak mampu dan menjadi tulang punggung keluarga, bahkan memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang berada di desa-desa, mendapatkan emas atau tabungan emas dari MMLWF sebagai bentuk harapan dan perlindungan masa depan.

Program ini bermula dari Bali, di mana empat wanita berkebutuhan khusus yang menjadi tulang punggung keluarga, menerima tabungan emas, kemudian berlanjut ke Parung, Pekalongan, Banda Aceh, Langsa, Sleman, hingga akhirnya hadir di Bantargadung, Sukabumi.

Kehadiran di Bantargadung bermula dari 100 CTFP Paula Meliana memberitahukan kepada Natalia bahwa warga Bantargadung mengalami penderitaan berat akibat rumah-rumah yang ambles hingga lima meter. Dari informasi tersebut, MMLWF segera memutuskan untuk datang langsung dan memberikan kebahagiaan kepada para pengungsi Bantargadung.

Di tengah tanah yang masih bergerak, dipilih enam perempuan berkebutuhan khusus sebagai simbol kekuatan yang disebut "6 Kartini Bantargadung".

Empat perempuan menerima emas, yaitu Nong, seorang wanita tuna rungu dengan kelainan pada wajah dan hidung yang tetap menjadi tulang punggung keluarga, Marni, perempuan berkebutuhan khusus dengan kelainan pada tangan dan menjadi penopang keluarga, Diah, perempuan tuna rungu yang bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya, serta Elis, seorang ibu hamil

Momen penerimaan emasnya menjadi sangat mengharukan ketika Natalia menempelkan emas tersebut diperutnya dan Elis menangis sambil mengucap syukur bahwa meskipun kehilangan rumah, ia memiliki emas untuk menyambut kelahiran bayinya.

Dua penerima lainnya mendapatkan kursi roda, yaitu Waliti, perempuan berkebutuhan khusus yang selama ini harus digendong untuk beraktivitas, serta Yayu yang tetap menerima kursi roda meskipun tidak hadir.

Tidak hanya emas dan kursi roda, keenam Kartini tersebut juga menerima sembako dan pakaian-pakaian yang indah dan 6 tas anyaman dari Siti Marifah Ma'ruf Amin , Ketua MUI bidang Perempuan dan Keluarga ( PRK)

Warga Bantargadung lainnya turut merasakan kebahagiaan melalui pembagian sekitar 200 kaos "Road to Give" dari Marriott Business Council Jakarta, snack dan minuman dari GarudaFood, serta makanan yang dimasak langsung oleh warga setempat, karena Natalia menegaskan bahwa pihaknya tidak membawa konsumsi dari Jakarta melainkan ingin memberikan rezeki kepada warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, 100 CTFP Nisa Sakera memberikan karpet baru untuk masjid, sementara enam Kartini juga menerima enam tas anyaman dari Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin sebagai bentuk perhatian tambahan.

Kegiatan ini mengutamakan generasi muda yang dipimpin oleh Jadrianna Aletta Sutrisno( Jakarta) dan diteruskan oleh Alessandra Giannetto (Italia–Kroasia), Malika Djajadiningrat( Jakarta) ,Maira Shasmeen Mazaya( Jakarta),Morgan J Gottama( Jakarta) , Laetitia Purawinata( LA) , Warren G. Sebastian (Taiwan), Darlene Zhang, (Melbourne),Sylvia Hendarto( Jakarta) Christian Kertawiguna( Jakarta), Rininta Wijaya( Jakarta) dan Mepi Lin( Jakarta)

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bentani Hotel Cirebon, Amigos, Papa Ron's, Horappa Semarang, Meliana Decoration.

Papin, perwakilan warga Cijambe, menyampaikan bahwa bantuan ini membawa kebahagiaan luar biasa di tengah kondisi mereka yang masih mengungsi dan kehilangan rumah, serta berharap adanya dukungan lanjutan dari para dermawan.

Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, rombongan MMLWF mengalami peristiwa menegangkan ketika ban depan kendaraan pecah di jalan tol yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, namun seluruh rombongan selamat. "Terima kasih Tuhan, kami semua dalam keadaan baik," ujar Natalia Tjahja.

Dalam kondisi yang masih berdebar dan cukup stres akibat kejadian tersebut, Natalia tetap menyempatkan diri untuk menonton serial favoritnya, Terikat Janji, sebagai hiburan di tengah perjalanan.

Di Bantargadung, tanah mungkin masih bergerak, namun harapan tetap hidup. "Kita semua hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan," ujar Natalia menutup wawancara.

Tim Jatanras Polda Sumut Tembak 2 Begal Sadis di Marelan

admin — Wed, 22 Apr 2026 12:47:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Poldasu tembak dua begal sadis bersenjata tajam (Sajam) yang melukai korbannya saat beraksi. Kedua pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena menciba melawan petugas saat hendak diamankan. Kedua pelaku IH alias IA (29) warga Jalan Asahan, Lingkungan X, Belawan dan JS alias B (30) warga Medan Belawan.

Dirkrimum Poldasu, Kombes Pol Ricko Taruma Mauruh didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan, Kapolres Belawan, AKBP Rosef Efendi dan Kasubdit III/ Jatanras, Kompol Jama kita Purba dalam paparannya, Rabu (22/04/26) mengatakan, kejadian bermula saat korban, Juliana (43) warga Jalan Ileng Uki, Gang Keluarga, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan sepulang dari mengantar anak sekolah di tengah perjalanan dipepet 2 orang menggunakan sepeda motor jenis skuter metik.

Salah seorang pelaku langsung menyayat tangan kanan korban dan membawa kabur tas milik korban. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan pengaduan ke Polres Belawan. "Usai mendapat informasi dan menindaklanjuti laporan korban, Tim Subdit III/ Jatanras dan Polres Belawan langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan cek TKP dan mendalami hasil CCTV," jelas Kombes Ricko.

Selanjutnya tim melakukan penelusuran dan pengejaran terhadap para pelaku. Pada, Senin (20/04/26) tim mendapatkan info dan salah seorang pelaku IH (29) berhasil diamankan dari persembunyiannya di kawasan Tanjung Morawa.

Setelah dilakukan interogasi, pelaku IH mengakui perbuatannya bersama temannya JS dan UD. Informasi yang diperoleh, pelaku JS yang juga otak pelaku melarikan diri ke kawasan Aceh Tamiang. Setelah berkoordinasi dengan Polres Aceh Tamiang, Polda Aceh, pada Selasa (21/04/26) team berhasil mengamankan JS, namun saat hendak diamankan pelaku JS melawan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur (ditembak).

"Salah seorang pelaku lainnya, UD kini sedang kita buru. Para pelaku tidak terlibat jaringan geng motor atau jaringan kejahatan lainnya. Pelaku juga residivis pada tahun 2012 dan 2014 untuk kasus penganiayaan dan penadah,"jelasnya.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Ferry Walintukan menambahkan, Poldasu selalu berkoordinasi dengan institusi lain dalam pemberantasan tindak kejahatan di wilayah hukum Belawan.

Sementara Kapolres Belawan, AKBP Rosef Efendi menambahkan, kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran Subdit III/Jatanras Polda Sumut membantu melakukan pengungkapan. "Secara Wilkum di Polres Belawan sangat terbantu oleh Subdit/III Jatanras, untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kasus-kasus lainnya bisa terungkap,"jelasnya.

Karena perbuatannya, para pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun.(W05)

Foto:

MSRI: Bau Menyengat Pekerjaan Fasade Stadion Teladan

admin — Wed, 22 Apr 2026 12:43:00 +0700+0700

Medan - Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) mencium bau menyengat terkait lelang pekerjaan Fasade Stadion Teladan, yang bersumberdana APBD TA 2026 sebesar Rp 64 M di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Pemko Medan.
"Diduga kuat proyek ini tidak memiliki Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perencanaan teknis mendetail yang disusun oleh konsultan perencana, sebagai panduan utama kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan",ujar Sekjen MSRI, Andi Nasution, kemarin.
Dalam dokumen lelang, lanjutnya, sama sekali tidak terlihat adanya nama perusahaan konsultan perencana pada lembar DED. DED tersebut hanya ditandatangi sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Perkim Cikataru.
"Kemudian, lembar dokumen DED merupakan pemindaian melalui aplikasi CamScanner terhadap objek photo, yang kemudian diubah dalam bentuk PDF. Kondisi ini memperkuat indikasi dalam menyusun DED tidak melalui konsultan perencana. Kuat dugaan, dokumen DED tersebut merupakan lembaran pada dokumen pekerjaan dari pembangunan Stadion Teladan sebelumnya",ujarnya.
Andi Nasution juga mengungkapkan, pekerjaan fasade Stadion Teladan ini sudah pernah dianggarkan pada APBD TA 2024 dan TA 2025. Saat itu nilainya Rp 37 M, namun tidak terealisasi lelangnya.
"Berdasarkan penelusuran MSRI, pada TA 2024 dan TA 2025 tersebut, tidak juga ditemukan adanya DED pekerjaan fasade. Kemungkinan, pekerjaan fasade gagal dilaksanakan karena pekerjaan utama belum selesai dan ketiadaan DED",ujarnya.
Jika merujuk dokumen lelang, Stadion Teladan tidak akan rampung 100 persen, mengingat masa pekerjaan mencapai 210 hari (tujuh bulan) dengan masa pemeliharaan 365 hari.
"Saat ini lelang masih dalam proses sanggah. Pada sisi lain, gelaran AFF U19 dijadwal Juni 2026. Terlebih, banyak item pekerjaan fasade tersebut yang harus dikerjakan. Mulai dari pemasangan rumput sintetis, pekerjaan elektrikal, pekerjaan struktur baja dan pembuatan sejumlah ruangan lainnya",ujarnya.
Andi Nasution menambahkan, pekerjaan fasade memungkinkan selesai sebelum gelaran AFF U19, tetapi sebagian besar pekerjaan tidak dilaksanakan. Jika demikian, berpotensi adanya temuan yang berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi.
Menariknya, lanjutnya, perusahaan pemenang pekerjaan fasade dan pekerjaan Peningkatan Pekerjaaan Struktur Jalan Provinsi Ruas Hutaimbaru-Sipiongot (Rp 69 M) memiliki alamat yang sama persis.
"Bedanya, pemenang fasade PT Alghazali Satria Perkasa, sedangkan pekerjaan struktur jalan provinsi (APBD Sumut TA 2026), PT Zhafira Tetap Jaya",ungkapnya.
MSRI berharap, tambah Andi, hal seperti harus mendapat perhatian khusus institusi penegak hukum di tingkat pusat, karena aroma KKN yang diduga melibatkan sosok penting begitu terasa.red

Cegah Kejahatan Jalanan Polsek Medan Area Gelar Patroli 3 Pilar

admin — Wed, 22 Apr 2026 12:15:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Area menggelar patroli 3 Pilar bersama TNI dan pihak Kecamatan, Selasa (21/4/2026) malam hingga Rabu (22/4/2026) dinihari. Setiap masyarakat yang berkumpul dibubarkan.

"Patroli tiga pilar ini digelar untuk mencegah tindak kejahatan jalanan dan gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polsek Medan Area," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Rabu (22/4/2026).

Kata dia, patroli tiga pilar itu dilaksanakan dengan diawali apel kesiapan di Mako Polsek Medan Area.

Patroli itu dilakukan secara mobile dan stationer di dua kecamatan kawasan yang dianggap rawan kejahatan jalanan seperti Curas, Curat dan Curanmor (3C) serta gangguan kamtibmas lainnya.

Petugas tiga pilar mendatangi sejumlah titik rawan, seperti di Jalan Industri Kelurahan TSM I, Kecamatan Medan Denai, Jalan Bromo Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Jalan Laksana Kelurahan Komat II, Kecamatan Medan Area, Jalan Rahmadsyah Kelurahan Komat I, Medan Area dan Jalan Sutrisno Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area.

"Dalam kegiatan patroli itu kita membubarkan kelompok pemuda yang berkumpul tanpa alasan, melaksanakan patroli ke tempat - tempat yang dianggap sering berkumpulnya geng motor dan mempersempit ruang gerak pelaku pencurian," kata Kapolsek Medan Area.

Dia menyebut, pelaksanaan patroli 3 pilar juga untuk antisipasi aksi geng motor aksi balapan liar, dan kejahatan lainnya serta geng motor. Kegiatan itu akan terus dilakukan secara rutin

"Alhamdulillah pelaksanaan patroli gabungan 3 pilar berjalan dengan aman dan terkendali," pungkasnya.(W05)

Dirut Perumda Tirtanadi Bagikan 5. 974 Handuk Untuk Jamaah Calon Haji Embarkasi Medan

admin — Wed, 22 Apr 2026 12:13:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Ardian Surbakti menyerahkan cenderamata sebanyak 5.974 lembar handuk kepada jamaah calon haji Provinsi Sumatera Utara Embarkasi Medan.

"Ini merupakan wujud nyata kepedulian Tirtanadi tiap tahun, untuk jamaah haji, semoga mendapat haji yang mabrur dan mabruroh mohon doakan terus agar Tirtanadi amanah dalam melayani masyarakat,"kata Dirut Perumda Tirtanadi Ardian Surbakti, didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Nurlin, Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi Lokot Parlindungan Siregar di Gedung Asrama Haji Medan Jl.Abd Haris Nasution Jumat (17/4/2026).

Dikatakan Ardian Surbakti Perumda Tirtanadi saat ini terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan dengan terobosan - terobosan kerja yang maksimal.

Untuk itu katanya pelayanan maksimal yang dilakukan oleh seluruh pegawai dapat terlaksana dengan baik melalui Kolaborasi Sumut Berkah jika mendapat ridho dari Allah SWT.

"Karena itu kami sangat berharap kiranya seluruh jamaah haji khususnya Embarksi Medan mendoakan stakeholder, manajemen dan seluruh pegawai Tirtanadi di tempat - tempat yang musthajab (dikabulkannya) doa agar dimudahkan Allah SWT serta diberi kekuatan dalam bekerja,"ujar Ardian Surbakti.

Selain itu Ardian Surbakti berharap seluruh jamaah dalam melaksanakan rukun dan sunnah - sunnah haji dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kendala apapun sehingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan tidak kurang satu apapun.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara DR Zulkiflì Sitorus menyambut baik dan hangat kedatangan rombongan Perumda Tirtanadi.

"Alhamdulillah handuk ini sangat bermanfaat sekali bagi jamaah dalam melaksanakan rukun - rukun haji apalagi pada saat tawaf (berkeliling Ka'bah),"ujar Zulkifli Sitorus.

Dikatakannya seluruh handuk yang diterima akan dibagikan kepada jamaah untuk membantu kelancaran selama beribadah.

"Inilah wujud nyata dalam Kolaborasi Sumut Berkah itu,"ujarnya.

Sementara penyerahan 5.974 lembar handuk tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) DR H Zulkifli Sitorus didampingi Kabag TU Alfian S.Ag, Kabid Pelayanan Haji H Subagyo, Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh DR Torang Rambe serta Plt. Kepala UPT Asrama Haji Mhd. Akmalsyah.(Red)

Dirut Perumda Tirtanadi Sumut Ardian Surbakti dan Kajatisu Harli Siregar Teken MoU Penanganan Perkara DATUN

admin — Wed, 22 Apr 2026 12:08:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Direktur Utama Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Ardian Surbakti bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Harli Siregar, menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Aula lantai III Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution No. 1C Medan, merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Perumda Tirtanadi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara, Selasa (21/4/ 2026).

Ardian Surbakti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini sangat penting untuk mendukung kinerja perusahaan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin timbul, baik dalam pengelolaan aset maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, Perumda Tirtanadi dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan air bersih bagi masyarakat Sumatera Utara tanpa terkendala persoalan hukum.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara DR Harli Siregar SH MHum menegaskan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya kepada Perumda Tirtanadi dalam lingkup DATUN.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalisir potensi sengketa hukum, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk dalam hal pendampingan proyek strategis serta pengamanan aset milik daerah.

Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Perumda Tirtanadi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan transparan.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Perumda Tirtanadi dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsinya, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

Hadir pada kegiatan itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Noer Deny SH MH, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Herlina Setyorini SH MH, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Irfan Wibowo SH MH, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jurist Precisely SH MH, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jhonny William Pardede SH MHum.

Selanjutnya, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kolonel Sus Lukas Sambiono SH, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Nur Handayani SH MH, Kasi Perdata, Lamro Simbolon SH MH, Kasi Timkum, Marice Endang Butar-butar SH MH, Kasi TUN, Ida Mustika Napitupulu SH MH, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Agung Ardyanto SH.

Kemudian, Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ronal H Baskara SH MH dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rio Aditya Arifiansyah SH MH.

Sedangkan hadir dari pihak Perumda Tirtanadi Prov.Sumatera Utara antara lain: Kepala Satuan Pengawas Internal, Perdinan, Kabid Publikasi Komunikasi selaku Plh Kepala Sekretaris Perusahaan, Lokot Parlindungan Siregar, Sekretris Direktur, Saddam Ilyas Lubis, Sekretaris Air Limbah, Pegawai Bidang Hukum, Ghitha Ghassani, Pegawai Bidang Kerjasama, Sekar Azzahra, Pegawai Bidang Publikasi Komunikasi, Salsa Dilla Siregar.(Red)

Pesantren Didorong Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Syariah Nasional

admin — Wed, 22 Apr 2026 11:45:00 +0700+0700

Medan — Ketua Umum Gema Santri Nusa, Akhmad Khambali, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang kian berat.
Dalam keterangannya, Khambali yang juga merupakan pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya utang rumah tangga, serta terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja formal.
"Jika ribuan pesantren bergerak serentak membangun usaha, koperasi, wakaf produktif, dan pelatihan soft skill santri, maka umat tidak hanya selamat dari tekanan ekonomi, tetapi juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia," ujarnya.
Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kesenjangan
Menurutnya, situasi ekonomi yang tidak stabil berpotensi memperlebar jurang sosial. Di satu sisi, kelompok kecil menjadi semakin kaya, sementara mayoritas masyarakat rentan jatuh miskin akibat beban utang konsumtif seperti pinjaman online, paylater, dan kartu kredit.
Khambali menilai, pola ekonomi berbasis utang konsumtif merupakan indikator rapuhnya struktur kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, produktivitas, dan keberkahan.
Pesantren sebagai Episentrum Ekonomi Umat
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki modal besar yang belum dioptimalkan, mulai dari kekuatan moral, jaringan sosial yang luas, hingga sumber daya manusia (SDM) dari kalangan santri.
"Pesantren tidak hanya mencetak dai, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya.
Lima Langkah Strategis
Khambali memaparkan lima langkah strategis yang dapat dilakukan pesantren untuk menghadapi tekanan ekonomi:
Membangun unit usaha produktif sesuai potensi daerah seperti pertanian, peternakan, hingga bisnis digital.
Membentuk koperasi syariah untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman berbunga tinggi.
Melakukan digitalisasi ekonomi pesantren, termasuk pemasaran online dan pengelolaan keuangan modern.
Mewujudkan kemandirian pangan guna menekan biaya operasional sekaligus menjadi sarana pembelajaran santri.
Mengembangkan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan dan UMKM.
Peran Umat dan Negara
Selain peran pesantren, ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku ekonomi di tingkat rumah tangga, seperti mengurangi utang konsumtif, membangun dana darurat, dan mendukung produk UMKM.
Di sisi lain, pemerintah diminta hadir secara konkret melalui akses pembiayaan murah, pelatihan usaha, sertifikasi halal, serta kemitraan dengan BUMN.
Momentum Kebangkitan
Khambali menilai krisis ekonomi yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan koreksi arah menuju ekonomi produktif berbasis nilai-nilai syariah.
"Pesantren memiliki semua syarat untuk menjadi benteng kemandirian umat. Tinggal kemauan untuk bertransformasi menjadi pusat peradaban ekonomi," tegasnya.
Ia optimistis, jika gerakan ekonomi berbasis pesantren dilakukan secara masif dan terorganisir, Indonesia akan memiliki kekuatan ekonomi umat yang kokoh dan berkelanjutan.

Gubsu Bobby Nasution: Musrenbang 2027 Titik Krusial Pembangunan Sumut

admin — Wed, 22 Apr 2026 11:04:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan tahun 2027 menjadi titik krusial dalam arah pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan keberlanjutan program prioritas dan pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Bobby dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumut Tahun 2027 yang digelar pada 22–23 April 2026.
"Kami tahu Pak Menteri baru kembali dari Aceh dan terus berkeliling memastikan daerah terdampak bencana berjalan baik, baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat yang menerima bantuan," ujar Bobby.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian serius terhadap daerah terdampak bencana di Sumatera Utara.
2027 Jadi Penentu Keberlanjutan Program.
Menurut Bobby, tahun 2027 merupakan fase penting bagi kepala daerah yang mulai menjabat sejak 2025.
"Tahun 2027 ini menjadi titik krusial. Apakah program yang ditanamkan sejak 2025 dan dijalankan di 2026 bisa berlanjut dan berkembang atau tidak," katanya.

Sekolah Gratis Diperluas ke Daerah Terdampak Bencana
Bobby menjelaskan, salah satu program unggulan Pemprov Sumut adalah sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SLB.
Awalnya program ini hanya difokuskan di Kepulauan Nias. Namun akibat bencana yang terjadi pada 2025, cakupannya diperluas.
"Mulai Juli 2026, daerah terdampak bencana juga mendapatkan program sekolah gratis, termasuk penghapusan iuran komite," jelasnya.
Tambahan Dokter Spesialis
Selain pendidikan, Pemprov juga fokus pada sektor kesehatan dengan menambah tenaga dokter spesialis.

"Pada 2025, kami telah menempatkan 18 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Ke depan, 2027 akan diperluas ke daerah lain," ujar Bobby.
Selaras dengan Program Nasional
Bobby menegaskan pembangunan Sumut diselaraskan dengan RKP Nasional 2027 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
Pemprov Sumut mengadopsi tema tersebut dengan menyesuaikan pada potensi daerah serta fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana.
"Kami ingin program ini tidak hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.red

Momentum Hari Kartini, DPRD Rekomendasikan LKPJ Bupati Pakpak Bharat Tahun 2025

admin — Wed, 22 Apr 2026 10:32:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat menyampaikan rekomendasi terkait LKPJ Bupati tahun 2025. Penyampaian rekomendasi ini dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat (21/04).
Rekomendasi DPRD Pakpak Bharat terkait LKPJ Bupati Tahun 2025 ini juga memberikan beberapa catatan dan saran penting terkait program APBD Pakpak Bharat kedepan. Hal ini diakui oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dalam pidato tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd.
Dari setiap analisa dan pandangan yang disampaikan terbentuk suatu rekomendasi yang objektif dan proporsional dengan melihat fakta yang ada, sehingga rekomendasi ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah secara objektif dan proporsional juga untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan dengan melihat berbagai aspek dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya, pesan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Sidang paripurna yang dihadiri banyak undangan termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) para pimpinan Instansi vertikal, Sekretaris Daerah(Sekda) Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) serta undangan menyajikan pemandangan luar biasa di gedung DPRD Pakpak Bharat.
Dalam momentum Hari Kartini, segenap undangan kompak mengenakan pakaian batik nasional serta kebaya nasional bagi para perempuan yang turut hadir di ruang sidang. Salah seorang anggota DPRD Pakpak Bharat bahkan sempat menyela Sidang dengan menyampaikan langsung ucapan Selamat Hari Kartini melalui pengeras suara yang ada di mejanya.
Rekomendasi LKPJ Bupati merupakan catatan strategis DPRD berupa saran, masukan, dan koreksi objektif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, mencakup tata kelola, infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Rekomendasi ini bertujuan memperbaiki kinerja tahun berjalan dan mendatang, serta memastikan transparansi.(rbm)

Bupati Bersama Kadis Pertanian Pakpak Bharat Mengikuti Rakornas Di Kementerian Pertanian RI

admin — Wed, 22 Apr 2026 10:31:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta (20/04). Rakornas ini digelar sebagai tindak lanjut atas prediksi kekeringan ekstrem tahun 2026 oleh BMKG, serta arahan Menteri Pertanian dalam upaya menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan.
Bersama para kepala daerah dari wilayah pertanian di seluruh Indonesia, Franc mengikuti arahan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang berfokus pada pembahasan upaya menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Menteri Pertanian RI dalam arahannya berharap swasembada beras nasional sesuai arahan Presiden RI bisa segara terwujud.
Seluruh pulau harus swasembada, ini mimpi besar. Dunia saat ini krisis pangan, krisis energi dan krisis air, terjadi sekarang. Kelaparan hampir kurang lebih 700 rb orang didunia. Terjadi krisis peningkatan angka kelaparan terus meningkat. Namun kita bersyukur Indonesia tiga-tiganya bisa kita selesaikan. Bapak Presiden bertekad untuk tidak akan inpor beras, empat tahun masa kepemimpinannya ini harus terwujud, ucap Amran dalam arahannya.
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor berharap adanya sebuah sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait upaya swasembada pangan ini.
Saya berharap sebuah sinergi yang kuat antara Daerah dan Pusat. Kita punya cadangan lahan yang cukup luas, bisa dijadikan sawah, kawasan pertanian dan sebagainya yang tentu mendukung upaya swasembada, namun kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, butuh dukungan penuh, baik dukungan dana dan sumber daya lainnya, ini yang harus kita sinergikan, ucap Bupati usai mengikuti Rakor ini.(rbm)

Musrenbang Sumut 2027 Digelar, Fokus pada Pertumbuhan Berkualitas dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

admin — Wed, 22 Apr 2026 10:18:00 +0700+0700

Medan— Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Ketua panitia, Dicky Anugerah Panjaitan, dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data, efisien, serta berorientasi pada hasil. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Dirjen Pembangunan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai narasumber, Dirjen Bina Keuangan Daerah, serta unsur Forkopimda se-Sumatera Utara itu, ditegaskan empat prinsip utama pembangunan tahun 2027.

Pertama, perencanaan berbasis data dan efisiensi, dengan mengacu pada kebutuhan riil serta indikator kinerja yang jelas. Kedua, sinkronisasi dan integrasi antara pemerintah desa, kabupaten/kota hingga provinsi dengan pemerintah pusat. Ketiga, pergeseran paradigma dari kuantitas kegiatan ke manfaat nyata. Keempat, pendekatan partisipatif dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah."

Dicky menjelaskan, Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak akhir 2025, mulai dari kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan transformasi pendekatan perencanaan, dari berbasis wilayah menjadi berbasis potensi daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui sejumlah forum kawasan, seperti kawasan komoditas unggulan di Tapanuli Selatan, kawasan pertumbuhan di Pematangsiantar, kawasan ketahanan pangan di Batubara, serta kawasan afirmasi di Gunungsitoli.
"Melalui pendekatan ini, perencanaan menjadi lebih tematik, fokus, dan langsung menyasar persoalan utama di setiap daerah," jelasnya.

Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan yang mampu mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di akhir laporannya, Dicky berharap Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2027.
"Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, kita optimistis pembangunan Sumatera Utara ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat," tutup Dicky.red2

Syukuran Perubahan Nomenklatur, Nama Polsek Firdaus Resmi Menjadi Polsek Sei Rampah dan Mushola Al Jabbar Diresmikan

darma — Wed, 22 Apr 2026 09:12:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai menggelar syukuran perubahan nomenklatur Polsek Firdaus menjadi Polsek Sei Rampah, sekaligus meresmikan Mushola Al Jabbar, Selasa (21/4/2026) pukul 17.00 WIB di Kantor Polsek Sei Rampah, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Serdang Bedagai AKBP Jhon Sitepu, SIK, MH yang diwakili Wakapolres Kompol S. P. Anak Ampun, SH, didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Sergai serta sejumlah unsur Forkopimcam dan tokoh masyarakat.

Kapolsek Sei Rampah AKP Ahmad Albar, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan nama tersebut bukan sekadar pergantian identitas, melainkan bagian dari upaya peningkatan kinerja institusi kepolisian dalam mendukung jalannya pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Perubahan Polsek Firdaus menjadi Polsek Sei Rampah bukan hanya perubahan nama, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung program pemerintah," ujarnya.

Selain syukuran perubahan nomenklatur, kegiatan juga dirangkai dengan peresmian Mushola Al Jabbar. Kehadiran rumah ibadah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polsek Sei Rampah, sekaligus menjadi sarana ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu melalui Wakapolres Kompol S. P. Anak Ampun mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang telah mendapat persetujuan pimpinan pusat.

"Ke depan kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik dan maksimal," ucap Wakapolres.

Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Polsek Sei Rampah, khususnya pembangunan Mushola Al Jabbar yang tidak hanya diperuntukkan bagi personel kepolisian, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat umum.

Dalam kesempatan itu, Wakapolres turut berharap dukungan dari para tokoh agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar keberadaan mushola tersebut benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembukaan plang nama Polsek Sei Rampah, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Mushola Al Jabbar, serta pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Serdang Bedagai, para PJU Polres Sergai, para Kapolsek jajaran Polres Sergai, Danramil 10 Sei Rampah Kapten Inf Sucipto, perwakilan Camat Sei Rampah, perwakilan Camat Sei Bamban, serta para kepala desa setempat. (Fani)

GCI, Diaspora dan Asta Cita Menjembatani Identitas, Ekonomi dan Kepentingan

admin — Wed, 22 Apr 2026 07:33:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) menandai satu babak baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Di tengah ketegangan lama antara prinsip kewarganegaraan tunggal dan realitas mobilitas global, negara mencoba mengambil jalan tengah: memberikan keterikatan permanen tanpa harus membuka pintu kewarganegaraan ganda penuh. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pilihan strategis yang menyentuh aspek identitas, ekonomi, dan geopolitik.

Dalam konteks ini, GCI layak dibaca sebagai instrumen negara untuk merangkul diaspora dan anak hasil perkawinan campuran—dua kelompok yang selama ini sering berada di "ruang antara": dekat secara emosional dengan Indonesia, tetapi terbatas secara hukum.

Diaspora: dari "Brain Drain" ke "Brain Circulation"

Selama bertahun-tahun, diaspora Indonesia menghadapi dilema klasik: mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dengan keterbatasan mobilitas global, atau berpindah kewarganegaraan dengan konsekuensi keterputusan administratif dari tanah air. GCI mencoba memutus dilema ini.

Dengan memberikan ITAP tanpa batas waktu, negara mengirim sinyal kuat: kontribusi tidak lagi diukur dari status paspor semata, tetapi dari keterlibatan nyata. Diaspora dapat tinggal, berinvestasi, membangun usaha, bahkan mentransfer pengetahuan tanpa beban prosedural yang berbelit.

Manfaat paling konkret terletak pada transformasi dari brain drain menjadi brain circulation. Profesional Indonesia di luar negeri—ilmuwan, teknokrat, entrepreneur—dapat menjadikan Indonesia sebagai basis kedua tanpa kehilangan akses globalnya. Dalam jangka panjang, ini berpotensi memperkuat ekosistem inovasi nasional, sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah daya saing Indonesia.

Anak Perkawinan Campuran: Mengakhiri "Limbo Identitas"

Jika diaspora menghadapi dilema strategis, anak hasil perkawinan campuran menghadapi dilema eksistensial. Banyak dari mereka tumbuh dengan identitas ganda secara kultural, tetapi dipaksa memilih satu secara hukum ketika dewasa. Pilihan itu sering kali bukan soal loyalitas, melainkan soal peluang hidup.

GCI menawarkan solusi yang lebih manusiawi. Ia tidak memaksa pilihan yang bersifat zero-sum, tetapi membuka ruang keterikatan berkelanjutan dengan Indonesia. Bagi kelompok ini, GCI bukan sekadar izin tinggal, melainkan pengakuan atas kompleksitas identitas mereka.

Dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga struktural: akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan jaringan sosial di Indonesia menjadi lebih terbuka. Dalam jangka panjang, kelompok ini justru bisa menjadi "jembatan alami" antara Indonesia dan dunia global—aset yang jarang disadari dalam perumusan kebijakan publik.

Asta Cita dan Logika Negara Modern

Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo, GCI memiliki relevansi yang cukup kuat, setidaknya pada tiga dimensi utama.

Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Asta Cita menekankan pentingnya kualitas SDM sebagai fondasi kemajuan bangsa. GCI memperluas definisi SDM nasional—tidak lagi terbatas pada warga negara secara formal, tetapi juga mereka yang memiliki afiliasi kuat dan kapasitas global. Ini adalah pendekatan yang lebih adaptif terhadap era kompetisi talenta internasional.

Kedua, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan skema komitmen investasi dan kemudahan tinggal, GCI berpotensi menarik patient capital dari diaspora. Berbeda dengan investasi spekulatif jangka pendek, diaspora cenderung memiliki ikatan emosional yang mendorong investasi jangka panjang dan berorientasi pembangunan.

Ketiga, penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global. Negara-negara seperti India dan Tiongkok telah lama memanfaatkan diaspora sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan pengaruh global. GCI menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama—membangun "jejaring kebangsaan" yang melampaui batas teritorial.

Catatan Kritis: Antara Peluang dan Kehati-hatian

Namun, optimisme terhadap GCI tidak boleh mengabaikan sejumlah risiko.
Pertama, potensi ketimpangan akses antara diaspora berkapital tinggi dan masyarakat lokal.
Jika tidak diatur dengan baik, GCI bisa dipersepsikan sebagai "karpet merah" bagi kelompok tertentu.

Kedua, disharmoni regulasi antara rezim keimigrasian dan ketenagakerjaan.
Fakta bahwa pemegang GCI tetap membutuhkan izin kerja menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan yang dapat mengurangi daya tarik program ini.

Ketiga, aspek kedaulatan dan sensitivitas politik.
Di negara yang masih memegang teguh prinsip kewarganegaraan tunggal, kebijakan seperti GCI harus dikelola dengan narasi yang tepat agar tidak memicu resistensi publik.

Penutup

GCI pada dasarnya adalah kompromi cerdas: ia tidak mengubah doktrin kewarganegaraan, tetapi memperluas makna keanggotaan dalam bangsa. Bagi diaspora dan anak perkawinan campuran, ini adalah pintu kembali—bukan secara simbolik, tetapi secara nyata.

Dalam perspektif Asta Cita, GCI bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat SDM, menarik investasi, dan memperluas pengaruh global Indonesia.
Namun, seperti semua kebijakan inovatif, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi oleh konsistensi implementasi dan keberanian melakukan penyempurnaan.

Jika dikelola dengan tepat, GCI bukan sekadar kebijakan imigrasi. Ia bisa menjadi fondasi bagi redefinisi kebangsaan Indonesia di era global: lebih inklusif, lebih strategis, dan tetap berakar pada kepentingan nasional.

Jalankan Amanah PPK Kosgoro 1957 Jelang Mubes V,SC Gelar Rapat Bidang Perdana

admin — Tue, 21 Apr 2026 23:45:00 +0700+0700

Jakarta, Kosgoro 1957 (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) didirikan pada 10 November 1957 di Jakarta oleh 33 pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur yang dipimpin oleh Mas Isman. Organisasi ini bermula dari koperasi simpan pinjam untuk memajukan ekonomi rakyat dan merupakan salah satu KINO pendiri Partai Golkar.
Dalam menggerakkan Organisasi berdasarkan amanah AD/ ART Kosgoro 1957 untuk melaksanakan Musyawarah Besar V Kosgoro 1957 PPK Kosgoro 1957 telah menetapkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Mubes V Kosgoro 1957 nomor : 138/KPTS/PPK-Kosgoro 1957/III/Tahun 2026 Tertanggal 10 Maret 2026 di Jakarta oleh Ketua Umum Dave Akbarshah Fikarno dan Sekretaris Jenderal M. Sabil Rachman.
Dalam surat keputusan tersebut PPK Kosgoro 1957 menetapkan Ketua Penyelenggara Pahlevi Pangeran dan Sekretaris Mangatur Nainggolan, serta Ketua SC Dr. Natalis Situmorang dan Sekretaris SC Izhari Mawardi. Dalam surat Keputusan tersebut Agus Wahyudiono dan Leriadi ditetapkan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Bidang Pemilihan Caketum dan Verifikasi Peserta pada Mubes V Kosgoro 1957.
Setelah PPK Kosgoro 1957 mengeluarkan SK panitia, sebelumnya SC yang diketuai Natalis Situmorang menggelar rapat perdana pada pekan lalu di Kantor PPK Kosgoro 1957, setelah itu SC dalam keputusan rapat setiap bidang segera menyusun draf berdasarkan bidangnya.
Agus Wahyudiono selaku Ketua Bidang Pemilihan Caketum dan Verifikasi Peserta didampingi Leriadi selaku Sekretaris pada Steering Committee menyatakan bahwa gerak cepat dalam menyusun Draft bidang dengan melaksanakan Rapat bidang , ungkapnya.
Rapat bidang dilaksanakan pada selasa 21 April 2026 di Kopi Tarik Edwin Green Teracce TMII telah memutuskan hasil rapat bidang yang disepakati bersama yang untuk disampaikan kepada Ketua SC Natalis Situmorang, papar Agus Wahyudiono selaku ketua bidang.
Pada Rapat bidang di hadiri oleh panitia berdasarkan SK PPK Kosgoro di antaranya Agus Wahyudiono selaku Ketua Bidang, Leriadi Selaku Sekretaris Bidang, Willi Dasion Sekretaris Koordinator bidang dan Alfianto Butarbutar, Arif Hidayat, Rahmat Jaya , Iswanto, Nurikkasari masing masing sebagai anggota.

Polsek Lubuk Pakam Amankan Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan

admin — Tue, 21 Apr 2026 22:42:00 +0700+0700

Deliserdang - Unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam, Polresta Deli Serdang, berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kasus pencurian dengan kerugian mencapai 10 juta rupiah.

Adapun pelaku yang diamankan berinisial IS (26) dan AVC (29) Kedua Pelaku Berdomisili di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu, 18 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I, Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam. Korban, Rusmini Ginting (58), seorang Pegawai Negeri Sipil, mengetahui kejadian tersebut saat kerumah miliknya yang akan mau disewakannya.

Setelah dilakukan pengecekan, korban mendapati sejumlah barang di rumah yang akan disewakannya telah hilang, yakni berupa 2 ( Dua ) Unit Jet PAM yang Besar, 1 ( satu ) Unit Jet Pam Kecil dan 2 (dua ) Unit Kosen Jendela berserta jerejak Besi jendela. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke Polsek Lubuk Pakam

Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Senin, 20 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Unit Reskrim Polsek Lubuk Pakam melakukan Penyelidikan dan langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam dan langsung dibawa ke Mapolsek Lubuk Pakam guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi melalui Kapolsek Lubuk Pakam AKP Trisno Carlos Sihite, S.H, menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

"Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras personel serta dukungan informasi dari masyarakat," ujarnya

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitar.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Pelaku dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolres AKBP Dr. Wira Prayatna Wira Prayatna Pimpin Sertijab, Wajah Baru Warnai Polres Padangsidimpuan

admin — Tue, 21 Apr 2026 21:38:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat strategis pada Jumat (17/4/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres Padangsidimpuan, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dalam suasana khidmat dan penuh disiplin.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara. Turut hadir para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel Polres Padangsidimpuan.

Sertijab kali ini mencakup sejumlah jabatan penting, di antaranya Wakapolres, Kasat Resnarkoba, Kasat Binmas, Kapolsek Batunadua, Kapolsek Hutaimbaru, Kasi Humas, hingga Kasiwas. Rotasi ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya peningkatan kinerja di lingkungan Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Dalam prosesi tersebut, KOMPOL Rahman Takdir Harahap, S.H., secara resmi menyerahkan jabatan Wakapolres kepada KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H. Sementara itu, jabatan Kasat Resnarkoba kini diemban oleh AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menggantikan IPTU Junaidi Pardede, S.H., M.H.

Perubahan juga terjadi di tingkat Polsek dan fungsi lainnya. AKP Sulaiman Rangkuti dipercaya menjabat Kapolsek Batunadua, sedangkan IPTU Kuspil Pianto, S.H., kini menjabat Kasat Binmas. Di sisi lain, posisi Kasi Humas resmi diisi oleh AKP Ida Meri, S.H., dan IPTU Ahmad Edi, S.H., ditunjuk sebagai Kapolsek Hutaimbaru.

Prosesi sertijab berlangsung sesuai tata upacara, mulai dari pembacaan keputusan Kapolda Sumatera Utara, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib hingga selesai sekitar pukul 09.45 WIB.

Dalam amanatnya, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan karier.

"Pergantian jabatan ini adalah momentum untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar fungsi serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Jaga integritas, tingkatkan soliditas, dan hadirkan pelayanan yang humanis. Kepercayaan masyarakat adalah hal utama yang harus kita rawat bersama," tambah AKBP Wira Prayatna.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan acara kenal pamit pejabat di Aula Polres Padangsidimpuan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Rotasi jabatan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Padangsidimpuan.zal

Satresnarkoba Polres Palas Bongkar Jaringan Sabu di Barumun Tengah, 4 Pria Diamankan dengan Barang Bukti Hampir 10 Gram

admin — Tue, 21 Apr 2026 21:36:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas (Palas) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Empat pria berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus sabu di Desa Ganal, Kecamatan Barumun Tengah, Sabtu (18/4/2026) sore.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K. Pohan menjelaskan, operasi penangkapan dilakukan setelah tim menerima informasi sekitar pukul 12.00 WIB.

"Tim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud," ujarnya.

Sekitar pukul 15.00 WIB, petugas lebih dulu mengamankan seorang pria berinisial AH (20) yang diduga terlibat dalam peredaran sabu. Dari tangan AH, polisi mengamankan satu unit ponsel dan uang tunai Rp50 ribu. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pria lain berinisial RHD (21).

Tak berhenti di situ, tim kemudian melakukan pengembangan dan mengarah ke tersangka lain berinisial AS (24) di wilayah Pasar Binanga. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 2 bungkus plastik klip berisi sabu (bruto 0,23 gram)
- 1 ball plastik klip kosong
- 2 sendok sabu dari pipet
- 1 unit HP Android
- Uang tunai Rp260 ribu

Dari hasil interogasi, AS mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria berinisial AAS (35).

Tim kembali bergerak cepat dan berhasil menangkap AAS di wilayah Desa Portibi Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar pukul 18.00 WIB.

Dari tangan AAS, polisi menemukan barang bukti cukup besar, yakni: 4 bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 9,89 gram, 1 unit HP Android.

Seluruh tersangka kini telah diamankan di Mapolres Palas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Para pelaku sudah kami bawa ke Polres Palas guna pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut," jelas Bripka Ginda.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Palas akan terus konsisten dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

Pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika.

"Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan untuk membantu memberantas narkoba di Kabupaten Padang Lawas," pungkasnya.zal