Ketum JMSI: Jurnalisme Beperan Memitigasi Persoalan Kemanusiaan

admin — Sat, 11 Jul 2026 08:27:00 +0700+0700

Jakarta,Kemanusiaan sudah sepatutnya menjadi fondasi utama dalam praktik jurnalisme. Ini artinya bagi masyarakat pers nasional mengusung sisi kemanusiaan bukan sekadar pilihan, melainkan salah satu prinsip utama.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam acara bedah buku berjudul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Pembedah lain dalam diskusi ini adalah Pemimpin Redaksi CNN Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais. Adapun Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad membuka diskusi ini.

Dalam kesempatan itu, Teguh memberikan apresiasi tinggi kepada Roni Tabroni atas peluncuran buku tersebut. Teguh menilai karya ini sebagai sebuah pengalaman intelektual yang sangat berarti.

Teguh menduga, judul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" digunakan penulis karena prihatin pada praktik jurnalisme yang dirasa menjauh dari tema kemanusian. Sementara, sesungguhnya jurnalisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek kemanusiaan.

Lalu dengan nada bercanda yang khas Teguh menyarankan agar dalam cetakan berikutnya, sang penulis menambahkan kata "memang" pada judul buku sehingga menjadi "Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan".

Dalam pandangan Teguh, jurnalisme seharusnya bekerja dari "hulu ke hilir". Artinya, jurnalisme secara ideal harusnya juga berperan memitigasi persoalan.

"Tidak cukup kita hanya bergerak untuk membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak malah menciptakan ketimpangan yang ekstrem, yang menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan," ujar Teguh.

Intinya, Teguh menganalogikan, jurnalisme tidak sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Namun mencegah akar kebakaran tidak terjadi.

Pada bagian lain, Teguh juga menyoroti tantangan era digital yang kerap membuat jurnalisme terjerembab dalam perangkap algoritma, sehingga hanya membicarakan hal-hal yang superfisial dan artifisial. Karena itu perlu kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pers untuk mencegah praktik jurnalisme menjadi "budak algoritma" yang justru dapat menjauhkan jurnalisme dari isu-isu kemanusiaan yang substansial.

Pada akhir pernyataannya, Teguh berharap diskusi ini menjadi momentum bagi para pengelola media untuk kembali meneguhkan komitmen pada tugas suci jurnalisme, yaitu bekerja untuk kemanusiaan.

Panduan Jurnalisme Filantropi

Dr. Roni Tabroni dalam sambutannya mengatakan bahwa buku ini hadir sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek teoretik. Tawaran gagasan di dalam buku ini lahir dari konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.

"Berangkat dari dua realitas besar yang selama ini berjalan beriringan namun jarang dipertemukan secara sistematis, yakni dunia jurnalisme yang tengah kehilangan relevansi sosialnya di era disrupsi digital, dan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia," ujarnya.

Buku ini juga menawarkan sebuah paradigma baru, yakni jurnalisme yang tidak sekadar melaporkan realitas sosial, tetapi juga turut bergerak sebagai katalisator perubahan.

Dia menambahkan, secara sistematis dan komprehensif, buku ini menguraikan fondasi filosofis hingga teknik operasional, mulai dari framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau dan framework P3 (Penyadaran–Pemberdayaan–Perubahan) sebagai kontribusi orisinal, hingga panduan teknis liputan berbasis data dan narasi.

"Buku ini dirancang untuk dapat dipraktikkan oleh lembaga atau individu. Dengan demikian, dapat dijadikan pegangan oleh kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi media, aktivis filantropi, dan konten kreator yang ingin menjadikan karya mereka bukan sekadar produk informasi, melainkan sebuah instrumen perubahan sosial yang nyata," katanya lagi.

Roni Tabroni adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang aktif dalam bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Jawa Barat (2020–2024) dan saat ini menjadi Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik UMBandung.

Di lingkungan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Selain aktif di dunia akademik, ia terlibat dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Pengurus Pusat Aspikom, Pengurus Wilayah ISKI Jawa Barat, Ikatan Jurnalis Indonesia (Ikaji), serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ. Rel

BREAKING NEWS, Jaksa Agung Resmi Terima Pengunduran Diri Febrie Adriansyah dari Jabatan Jampidsus

admin — Sat, 11 Jul 2026 08:24:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Anang.

Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebelumnya, pada Jumat (10/7/2026), Febrie Adriansyah masih menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai Jampidsus sambil menunggu arahan dari pimpinan Kejaksaan Agung.

Belakangan, nama Febrie menjadi perhatian publik setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN. Dalam penyidikan tersebut, polisi telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti yang kini masih didalami.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai siapa yang akan mengisi jabatan Jampidsus untuk melanjutkan tugas dan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.
(Red)

Bupati Paluta Perkuat Sinergi dengan Kejari, Optimalisasi PAD dan Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Prioritas

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:09:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co -

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menuntaskan berbagai persoalan agraria yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas Utara, H. Muhammad Junaidi, SH., MH., di ruang kerja Bupati, Rabu (8/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh sinergi itu membahas sejumlah agenda penting, mulai dari optimalisasi penerimaan daerah melalui penagihan kewajiban pajak perusahaan hingga penguatan langkah hukum dalam menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan.

Salah satu capaian yang mendapat apresiasi dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kejaksaan Negeri dalam menagih tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non-PLN senilai hampir Rp3 miliar.

Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti nyata bahwa sinergi antarinstansi mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Tunggakan yang sebelumnya tidak terselesaikan selama hampir satu dekade akhirnya berhasil dipulihkan dan memberikan tambahan pemasukan bagi daerah.

Tidak berhenti pada capaian itu, Pemkab Paluta bersama Kejari berkomitmen memperluas kerja sama dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain Pajak Air Permukaan (PAP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hingga kini masih menyisakan tunggakan dari sejumlah perusahaan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, kedua pihak sepakat menyusun Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar pendampingan hukum bagi perangkat daerah dalam proses penagihan. Penandatanganan kerja sama itu ditargetkan terlaksana pada awal Agustus 2026 sehingga proses penagihan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai ketentuan hukum.

Selain membahas peningkatan PAD, Bupati Reski Basyah Harahap juga menyoroti persoalan agraria yang dinilai memerlukan penyelesaian secara komprehensif. Ia mengungkapkan adanya dugaan sejumlah perusahaan perkebunan yang masih menggunakan nama yayasan lama dalam status Hak Guna Usaha (HGU), sehingga berpotensi menghindari kewajiban pembayaran BPHTB.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menegaskan tidak akan menerbitkan surat persetujuan BPHTB dengan nilai nol persen bagi perusahaan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara adil.

Permasalahan agraria tersebut juga berdampak pada kondisi infrastruktur, terutama di kawasan Simangambat dan Simpang Bragas. Aktivitas kendaraan bertonase besar milik perusahaan di jalan berstatus Tipe C disebut menyebabkan kerusakan yang cukup serius dan memicu keluhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat yang tergabung dalam Satuan Tugas Hak Pengelolaan Lahan (Satgas HPL) sempat melakukan penertiban dengan memasang portal di sejumlah titik. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai belum memberikan solusi atas kerusakan jalan maupun persoalan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat.

Menurut pemerintah daerah, upaya penyelesaian selama ini kerap mengalami hambatan karena sejumlah komitmen yang pernah disepakati tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa bentuk tanggung jawab perusahaan, termasuk realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kesepakatan kontribusi pemeliharaan jalan, disebut belum terlaksana secara konsisten sehingga memicu kekecewaan masyarakat.

Menutup pertemuan tersebut, Bupati Reski Basyah Harahap berharap Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, khususnya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dapat terus memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, mempercepat penyelesaian konflik agraria secara adil, melindungi hak-hak masyarakat, sekaligus memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan demi mendukung pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkelanjutan.zal

Polres Padangsidimpuan Kerahkan 113 Personel Amankan Konser Dongker, Feel Koplo dan For Revenge

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co -

Konser musik Bull Motion Unity Fest yang menghadirkan grup musik Dongker, Feel Koplo dan For Revenge berlangsung meriah di Stadion H.M. Nurdin, Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Rabu (8/7/2026) malam. Sekitar 5.000 penonton memadati area konser untuk menyaksikan penampilan para musisi favorit mereka.

Agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib, Polres Padangsidimpuan menerapkan pengamanan berlapis dengan melibatkan 113 personel, yang diperkuat unsur TNI, Sub Denpom I/2-3 Padangsidimpuan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan.

Pengamanan dipimpin langsung Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Parlindungan Panjaitan bersama jajaran pejabat utama Polres yang ditempatkan pada sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk stadion, area panggung, tribun penonton, lokasi parkir, jalur artis, hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi konser.

Sebelum konser dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan pengamanan yang dipimpin Kapolres pada pukul 17.00 WIB. Kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) dan pengarahan teknis yang dipimpin Kabag Ops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan.

Dalam arahannya, seluruh Perwira Pengendali (Padal) diminta memastikan personel memahami titik pengamanan masing-masing, meningkatkan koordinasi selama kegiatan berlangsung, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area parkir.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman selama konser berlangsung.

"Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan Bull Motion Unity Fest dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh unsur pengamanan, panitia, dan tentunya masyarakat yang mematuhi aturan selama kegiatan berlangsung," ujar AKBP Wira Prayatna.

Ia mengatakan, Polres Padangsidimpuan berkomitmen memberikan rasa aman dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk event hiburan yang menghadirkan ribuan penonton. Menurutnya, pengamanan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan nyaman tanpa mengabaikan aspek keamanan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel gabungan dari TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait yang telah bekerja maksimal. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang tetap menjaga ketertiban hingga acara selesai. Semoga setiap kegiatan masyarakat di Kota Padangsidimpuan dapat terus berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif," tambahnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban setelah kegiatan berakhir, mematuhi aturan berlalu lintas saat meninggalkan lokasi konser, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Padangsidimpuan.

Konser dimulai sekitar pukul 20.15 WIB dengan pembukaan oleh pembawa acara. Grup musik Dongker menjadi penampil pertama dan berhasil membangkitkan antusiasme penonton melalui sejumlah lagu andalan mereka.

Suasana semakin semarak ketika Feel Koplo tampil di atas panggung. Penampilan grup musik tersebut sukses mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama dan menikmati suasana festival dengan tertib.

Puncak acara berlangsung saat For Revenge tampil membawakan lagu-lagu yang telah dikenal luas di kalangan penggemarnya. Antusiasme penonton tetap terjaga hingga konser berakhir tanpa adanya gangguan yang berarti.

Selama kegiatan berlangsung, aparat gabungan terus melakukan pemantauan di seluruh area konser, baik di dalam stadion maupun di luar lokasi kegiatan. Pengamanan dilakukan secara humanis dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengunjung.

Usai konser berakhir sekitar pukul 23.30 WIB, Polres Padangsidimpuan kembali menggelar apel konsolidasi yang dipimpin langsung Kapolres. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Dr. Wira Prayatna menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan yang telah menjalankan tugas secara profesional sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Kapolres juga menginstruksikan personel untuk tetap melaksanakan patroli di sekitar Stadion H.M. Nurdin serta melakukan pemantauan terhadap arus lalu lintas guna memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan aman.

Seluruh rangkaian pengamanan berakhir sekitar pukul 00.20 WIB. Hingga kegiatan selesai, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi konser berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang signifikan.

Keberhasilan pengamanan Bull Motion Unity Fest menjadi bukti sinergi yang baik antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung dalam menciptakan suasana hiburan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan.zal

Jabatan Bukan Hadiah! Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Minta Pejabat Baru Hadirkan Inovasi dan Pelayanan Terbaik

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:07:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes. resmi melantik sejumlah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Prosesi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (9/7/2026), dipimpin langsung oleh Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, serta berkualitas kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padangsidimpuan, Ikhwan Nasution, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 366/KPTS/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan dan pemindahan pejabat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut efektif sejak tanggal ditetapkan.

Menurutnya, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus mendukung pencapaian program-program pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan.

Menurutnya, setiap penempatan pejabat dilakukan melalui proses evaluasi terhadap kompetensi, rekam jejak, capaian kinerja, serta kebutuhan organisasi sehingga mampu menghasilkan birokrasi yang semakin profesional.

Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja nyata.

"Jabatan yang diamanahkan kepada Bapak dan Ibu merupakan hasil evaluasi kinerja. Yang kami harapkan bukan sekadar banyaknya kegiatan, tetapi hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik. Kami menunggu inovasi, tanggung jawab, dan integritas Saudara di tempat tugas yang baru," tegas Wali Kota.

Wali Kota juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan kolaborasi dalam menjalankan setiap program pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antarseluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, para pejabat diminta mampu menghadirkan inovasi, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelantikan pejabat administrator dan pengawas ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kota Padangsidimpuan.

Melalui penempatan pejabat yang sesuai kompetensi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan optimistis kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat, sejalan dengan visi mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, bersih, dan melayani.zal

Dengar Langsung Keluhan Warga, Polsek Sosa Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas Lewat Jumat Curhat

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:06:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepolisian Sektor (Polsek) Sosa, Polres Padang Lawas, kembali menggelar program Jumat Curhat sebagai upaya mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB tersebut digelar di Warung Kopi milik Hasibuan, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Suasana yang santai dimanfaatkan personel kepolisian untuk berdialog langsung dengan warga mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Sosa, Aipda Wahyunan Saragih bersama Briptu Willy Hidayat, menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan lingkungan melalui kerja sama yang baik antara warga dan kepolisian.

Menurut mereka, program Jumat Curhat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, hingga menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan keamanan di wilayah Kecamatan Sosa.

"Melalui kegiatan Jumat Curhat ini kami ingin mendengarkan secara langsung berbagai keluhan, saran, maupun masukan dari masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, kami berharap setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi bersama," ujar personel Polsek Sosa di hadapan warga.

Sementara itu, Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, S.H., M.H., menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, program Jumat Curhat merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Kegiatan Jumat Curhat dilaksanakan sebagai sarana menjalin silaturahmi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polri dengan masyarakat. Melalui kebersamaan ini kita berharap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sosa tetap aman, nyaman, dan kondusif," kata AKP Eko Ady Ranto.

Dalam dialog tersebut, Kapolsek juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Warga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga dapat menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan untuk melaporkan berbagai kejadian maupun gangguan keamanan secara cepat.

"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Jika mengetahui adanya gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, segera manfaatkan layanan Call Center 110 agar laporan dapat segera ditindaklanjuti," tegas Kapolsek.

Di tempat terpisah, Ps Kasubsi Penmas Polres Padang Lawas Bripka Ginda K. Pohan mengatakan bahwa kegiatan Jumat Curhat akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai salah satu program Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi tempat menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sarana memberikan edukasi mengenai hukum, keamanan, serta pelayanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Jumat Curhat menjadi ruang komunikasi yang efektif antara Polri dan masyarakat. Selain mendengarkan aspirasi warga, kami juga dapat memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama," ujar Bripka Ginda K. Pohan.

Ia berharap hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat terus terjalin sehingga warga tidak ragu untuk menyampaikan informasi apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitarnya.

"Semoga melalui kegiatan ini silaturahmi antara Polri dan masyarakat semakin erat. Kami berharap masyarakat tidak sungkan menyampaikan informasi apa pun yang berkaitan dengan kamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

Kegiatan Jumat Curhat berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Warga tampak antusias berdialog dengan personel kepolisian, sementara seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.zal

Pisang Sitabar Comeback! Bupati Saipullah Siapkan Kebun Percontohan dan Bibit Unggul untuk Petani

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) memulai langkah besar untuk mengembalikan kejayaan pisang kepok atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Pisang Sitabar.

Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan lahan seluas empat hektare di Desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat, yang akan dijadikan pilot project pengembangan pisang kepok unggul yang bebas dari serangan penyakit layu fusarium.

Program ini menjadi salah satu upaya strategis Pemkab Madina dalam menghidupkan kembali komoditas unggulan daerah yang selama lebih dari dua dekade mengalami kemunduran akibat serangan penyakit tanaman.

Untuk memastikan program berjalan berbasis riset dan teknologi, Pemkab Madina menggandeng para akademisi dari Universitas Medan Area (UMA), yakni Prof. Zulkarnain Lubis, Prof. Suswati, dan Assoc. Prof. Syahbudin Hasibuan.

Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama tim akademisi dan Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga turun langsung meninjau proses pembersihan lahan pada Kamis (9/7/2026).

Bupati Saipullah mengatakan pembangunan kebun percontohan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi berbasis pertanian.

Menurutnya, kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung agar menjadi destinasi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

"Kawasan ini nantinya akan dikembangkan dengan konsep terpadu. Akan ada kolam, pondok, saung, hingga pusat kuliner berbahan dasar pisang sehingga masyarakat bisa menikmati suasana sekaligus mengenal potensi pertanian Madina," ujar Saipullah.

Konsep tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen buah segar.

Pemkab Madina juga tengah menyiapkan langkah untuk mendaftarkan Pisang Sitabar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) sehingga memiliki perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai jual di pasar.

Selain itu, pengembangan industri hilir juga menjadi bagian penting dari program tersebut.

Berbagai produk olahan seperti tepung pisang, aneka kue, makanan ringan hingga produk UMKM lainnya akan didorong agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Ke depan tidak hanya menjual buah segar, tetapi juga akan lahir berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga bisa menjadi peluang usaha baru bagi pelaku UMKM," kata Saipullah.

Assoc. Prof. Syahbudin Hasibuan menjelaskan kebun pisang ini akan menerapkan konsep zero waste, yakni seluruh bagian tanaman dimanfaatkan sehingga tidak ada limbah yang terbuang.

Menurutnya, batang pisang yang telah dipanen nantinya dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian.

Pada tahap awal, tim akan menanam varietas pisang kepok kuning sambil melakukan pencarian plasma nutfah yang memiliki karakteristik sama dengan Pisang Sitabar asli Madina sebelum terserang penyakit layu fusarium.

Prof. Zulkarnain Lubis mengungkapkan pihaknya telah berhasil mengembangkan bibit pisang kepok yang tahan terhadap penyakit layu fusarium melalui penelitian.

Setelah bibit mencapai usia sekitar dua hingga tiga bulan, benih tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai bagian dari program pengembangan pisang kepok di Madina.

Tidak hanya membagikan bibit, tim akademisi juga akan memberikan pendampingan kepada petani mengenai teknik budidaya yang benar agar tanaman tetap sehat dan produktif.

"Kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membudidayakan pisang kepok agar terhindar dari serangan penyakit. Sudah lebih dari 20 tahun Madina kehilangan salah satu potensi pertanian terbaiknya," jelas Prof. Zulkarnain.

Sementara itu, Prof. Suswati menjelaskan Desa Hutatonga dipilih sebagai lokasi kebun percontohan setelah melalui kajian ilmiah.

Menurutnya, kondisi kesehatan tanah di kawasan tersebut dinilai lebih baik dibandingkan lokasi lain sehingga memiliki risiko lebih rendah terhadap penyebaran penyakit layu fusarium maupun penyakit darah bakteri.

Ia menambahkan bahwa pemulihan lahan yang telah terinfeksi penyakit fusarium membutuhkan waktu sangat lama, bahkan dapat mencapai sekitar 20 tahun.

"Karena program ini menjadi prioritas pemerintah daerah, maka kami memilih lokasi yang memiliki tingkat kesehatan tanah paling baik agar peluang keberhasilannya lebih besar," jelasnya.

Prof. Suswati menjelaskan bibit yang digunakan akan diperbanyak melalui teknologi kultur jaringan tanpa bunga jantan.

Metode tersebut dinilai mampu mengurangi risiko penyebaran penyakit darah bakteri yang selama ini ditularkan oleh serangga penyerbuk.

Strategi tersebut diharapkan menjadi solusi ilmiah dalam mengembalikan kejayaan Pisang Sitabar yang hampir menghilang selama sekitar 22 tahun terakhir.

Selain fokus pada budidaya, peluang pemasaran pisang kepok asli Madina juga dinilai sangat terbuka.

Meningkatnya jumlah kafe, kedai kopi modern, hingga pelaku usaha kuliner di Mandailing Natal maupun Kota Medan menjadi pasar potensial bagi produk pisang segar maupun hasil olahannya.

Dengan dukungan riset, teknologi, pengembangan industri hilir, serta konsep agrowisata, Pemkab Madina optimistis Pisang Sitabar akan kembali menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat identitas pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Turut mendampingi Bupati Saipullah dalam peninjauan tersebut Asisten I Setdakab Madina Drs. M. Sahnan Pasaribu, Kepala Dinas Pariwisata Syukur Soripada Nasution, Kepala Dinas Perikanan Alinafiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Syail Lubis, serta Camat Panyabungan Barat Ainannur.zal

Humanis! IPDA Ansor Harahap Kawal Demo Mahasiswa Tanpa Gesekan, Polres Tapsel Utamakan Pendekatan Persuasif

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:02:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan Bersatu (AMP Tabagsel) di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Selasa (7/7/2026) berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan yang dilakukan jajaran Polres Tapanuli Selatan.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Perwira Pengendali (Padal) Pengamanan Unjuk Rasa, IPDA Ansor Harahap, S.H., yang mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi.

Sejak massa mulai berkumpul hingga aksi berakhir, personel kepolisian terlihat melakukan pengawalan secara profesional tanpa menghambat jalannya demonstrasi. Kehadiran aparat difokuskan untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi aksi.

Di tengah jalannya demonstrasi, IPDA Ansor Harahap secara langsung menyampaikan imbauan kepada para peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara damai, tertib, dan menghormati kepentingan masyarakat lainnya.

"Adik-adik sekalian dalam melakukan aksi unjuk rasa jangan anarkis. Kami dari Polri siap mengawal adik-adik dalam menyampaikan aspirasi, sepanjang dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan," ujar IPDA Ansor Harahap di hadapan massa aksi.

IPDA Ansor yang juga menjabat sebagai Kanit Pidsus Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menegaskan bahwa Polri tidak hadir untuk membatasi ruang demokrasi masyarakat. Sebaliknya, kehadiran kepolisian bertujuan memberikan rasa aman kepada seluruh pihak selama aksi berlangsung.

Usai pengamanan, ia kembali menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat dan terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

"Kita hadir untuk mengawal, melindungi, dan menjaga agar situasi tetap damai," ungkapnya.

Ia menilai komunikasi yang baik antara aparat keamanan, peserta aksi, serta pihak yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi merupakan faktor penting dalam menciptakan demonstrasi yang berjalan kondusif.

Pendekatan dialogis, lanjut Ansor, menjadi strategi utama dalam setiap pengamanan aksi masyarakat karena mampu meredam potensi konflik serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

"Ketika semua pihak bisa menahan diri dan saling menghormati, penyampaian aspirasi dapat berjalan baik tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas," pungkasnya.zal

JMSI Tabagsel Apresiasi Soliditas Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna dan Dandim 0212/Ts Letkol Dedi Harnoto, Sinergi TNI-Polri Kunci Kamtibma

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:01:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memperkuat sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali ditunjukkan melalui kegiatan latihan menembak bersama yang digelar di Lapangan Tembak Asrama Polisi Sitataring, Kota Padangsidimpuan, Kamis (9/7/2026) sore.

Latihan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. bersama Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, S.I.P. sebagai bentuk penguatan soliditas lintas institusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana meningkatkan kemampuan teknis personel, latihan ini juga menjadi momentum mempererat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara TNI dan Polri di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra dan PERBAKIN Kota Padangsidimpuan H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M., Kabag Log Polres Padangsidimpuan AKP Yuswanto, Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf Samson Marbun, Kaur Identifikasi Aipda Fahrizal Nasution, jajaran Perwira Kodim 0212/TS, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) Yusrizal Nasution bersama Zia Ulhaq (Bendahara JMSI TABAGSEL), beberapa rekan media dan personel Polres Padangsidimpuan juga Kodim 0212/Tapanuli Selatan.

Dalam pelaksanaan latihan, para peserta mendapatkan kesempatan mengasah kemampuan menembak menggunakan standar prosedur keselamatan yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan lancar.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa latihan bersama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas yang selama ini telah terjalin erat antara Polri dan TNI.

"Kegiatan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel dalam penggunaan senjata api, tetapi yang jauh lebih penting adalah memperkuat soliditas, komunikasi, dan kebersamaan antara Polri dan TNI. Dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis mampu memberikan rasa aman, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Senada dengan itu, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, S.I.P. menegaskan bahwa kebersamaan antara TNI dan Polri merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

"TNI dan Polri merupakan dua institusi negara yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dan keamanan masyarakat. Melalui latihan bersama seperti ini, koordinasi di lapangan akan semakin kuat, kekompakan semakin terbangun, sehingga setiap tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan secara profesional, cepat, dan terukur," ungkap Letkol Inf Dedi Harnoto.

Apresiasi terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan yang juga Ketua Gerindra sekaligus Ketua PERBAKIN Padangsidimpuan H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M. Menurutnya, sinergitas TNI dan Polri menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami memberikan apresiasi atas terjalinnya kekompakan antara TNI dan Polri di Kota Padangsidimpuan. Keharmonisan seperti ini akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya keamanan, kenyamanan, serta iklim investasi dan pembangunan daerah yang semakin kondusif. Masyarakat tentu merasa lebih tenang ketika melihat aparat negara bekerja secara solid," katanya.

Dukungan juga datang dari kalangan media. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) Yusrizal Nasution, yang akrab disapa Ucok Rizal, menilai sinergi antar institusi merupakan contoh positif yang patut dipertahankan.

"Kebersamaan yang ditunjukkan TNI dan Polri bukan hanya menjadi simbol kekompakan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keamanan daerah. Media tentu mendukung langkah-langkah positif seperti ini karena keamanan merupakan pondasi utama bagi pembangunan dan aktivitas kearifan lokal masyarakat. Kami berharap sinergitas seperti ini terus dipelihara dan semakin diperkuat," ujar Ucok Rizal.

Latihan menembak bersama tersebut menjadi bukti nyata bahwa hubungan harmonis antara TNI dan Polri di Kota Padangsidimpuan khususnya Tapanuli Bagian Selatan Sumatera Utara terus terjaga dengan baik.

Melalui kebersamaan yang dibangun secara berkesinambungan, kedua institusi diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan tugas serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional, humanis, dan berkelanjutan.zal

SiLPA Tahun Anggaran 2025 Bukan Kerugian Negara dan Tetap Tercatat Secara Akuntabel

admin — Sat, 11 Jul 2026 07:00:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam keterangan Pers, 10 Juli 2026 menjelaskan dalam persidangan menegaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp47.598.409.971,68 bukan merupakan kerugian negara, bukan dana yang hilang, dan bukan pula indikasi kebocoran anggaran.

Seluruh dana tersebut tercatat secara resmi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, berada dalam penguasaan kas daerah, serta telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan ini disampaikan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang berkembang terkait besaran SiLPA Tahun Anggaran 2025, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, SiLPA sebesar Rp47,60 miliar terdiri dari:
Kas di Kas Daerah sebesar Rp38.672.071.121,79;
Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp5.480.643.084,00;
Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.343.504.024,89; dan
Kas Dana BOS/BOP PAUD sebesar Rp102.191.741,00.

Dengan demikian, seluruh dana tersebut tetap aman, tercatat secara resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SiLPA Terbentuk Karena Faktor Regulasi, Efisiensi dan Keberlanjutan Program
Pemerintah Kabupaten Solok menjelaskan bahwa terbentuknya SiLPA merupakan kondisi yang lazim dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, masih terdapat sisa dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya bersifat khusus (earmarked), seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Dana BOK, dan Dana BOS. Sesuai ketentuan, dana tersebut hanya dapat digunakan sesuai peruntukannya dan apabila masih tersisa harus dilanjutkan penggunaannya pada tahun anggaran berikutnya.

Kedua, terdapat sejumlah kegiatan yang secara teknis belum dapat diselesaikan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 sehingga pelaksanaannya dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026. Di antaranya pembangunan Puskesmas Alahan Panjang yang masih berada dalam masa perpanjangan kontrak, pembangunan TPS3R yang terkendala penyediaan lahan, serta beberapa kegiatan yang terdampak bencana banjir pada akhir tahun 2025.

Ketiga, sebagian SiLPA berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran melalui proses pengadaan barang dan jasa yang kompetitif, penghematan belanja operasional, serta optimalisasi pelaksanaan program tanpa mengurangi capaian kinerja pemerintah daerah.

Keempat, terdapat sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan pembayarannya karena harus memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap prinsip tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Selain itu, dari total SiLPA sebesar Rp47,60 miliar, terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Solok sekitar Rp19,76 miliar yang telah tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah, meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang belanja transfer, serta kewajiban lainnya yang akan diselesaikan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, tidak seluruh saldo kas yang tersedia merupakan dana yang bebas digunakan.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Pemerintah Kabupaten Solok juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai ketentuan.

Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah pada umumnya memuat rekomendasi sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan. Keberadaan rekomendasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan ataupun kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan monitoring dan evaluasi program pembangunan.

"Setiap rupiah APBD Kabupaten Solok dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Solok akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas," tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Solok mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara objektif dan berdasarkan data yang valid. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi akan terus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.(YOSE)

Universitas Asahan dan Pemkab Asahan Jalin Kemitraan Strategis, Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi demi Kemajuan Daerah

admin — Sat, 11 Jul 2026 03:25:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kampus Universitas Asahan (UNA), telah berlangsung penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Asahan dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, bertempat di Aula Zulfiman Siregar, Jumat, (10/7/2026) sekira pukul 09.30 Wib.

Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Acara penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Ketua Yayasan Universitas Asahan Drs. Mapilindo, M.Pd., Rektor Universitas Asahan Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H., beserta seluruh civitas akademika UNA. Turut hadir pula Kepala Baperida Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan Drs. Mapilindo, M.Pd., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terjalinnya kemitraan ini. Menurutnya, kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah adalah langkah krusial agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan kampus dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar tumpukan dokumen, melainkan bukti nyata tanggung jawab bersama untuk memajukan Kabupaten Asahan," ujar Mapilindo. Ia menambahkan bahwa pihak yayasan sepenuhnya mendukung setiap langkah yang diambil UNA agar dapat menjadi institusi yang tidak hanya mencetak lulusan berilmu, melainkan juga menjadi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah. Diharapkan sinergi ini berjalan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UNA, serta mengangkat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kampus tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Asahan Assoc. Prof. Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari pihak yayasan dan Pemerintah Kabupaten Asahan. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bukti penguatan komitmen UNA dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kami berharap para dosen dapat menghasilkan penelitian yang menjawab langsung kebutuhan daerah, sementara mahasiswa kami bisa memperoleh pengalaman praktis melalui program magang yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," jelas Rektor. Ia juga memaparkan perkembangan UNA saat ini yang telah menaungi 12 program studi, 1 Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan 3 program magister. Dua program studi, yaitu Ilmu Hukum dan Teknik Informatika bahkan telah meraih akreditasi Unggul, sementara program studi lainnya terus didorong untuk mencapai capaian serupa.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kajian ilmiah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami tidak ingin membangun hanya berdasarkan dugaan semata. Mulai dari kebijakan umum, perencanaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur semuanya memerlukan landasan akademis yang kuat," tegas Bupati. Lebih lanjut, ia menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini akan difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan UMKM, rencana pembangunan Asahan Center Business District, penguatan ketahanan pangan dan sektor pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui program pendidikan lanjutan.

Bupati berharap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan UNA dapat diterapkan secara langsung untuk memajukan daerah. "Ini adalah langkah bersama menuju Kabupaten Asahan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Penandatanganan ini membuktikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah, yayasan, dan perguruan tinggi," tambahnya.

Melalui kemitraan ini, diharapkan Universitas Asahan semakin berkembang menjadi institusi pendidikan yang unggul sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Asahan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Acara penandatanganan MoU ini berlangsung dengan lancar dan aman, serta berakhir sekira pukul 11.30 Wib. (dre)

Bupati Asahan Hadiri Pisah Sambut Danlanal Tanjung Balai Asahan, Sinergi Kokoh Tetap Dijaga Meski Ada Pergantian Pimpinan

admin — Sat, 11 Jul 2026 03:20:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar acara Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Asahan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (10/7/2026) sekira pukul 14.00 Wib. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa tugas Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari, M.Tr.Opsla., CTMP., dan dimulainya amanah baru bagi Letkol Laut (P) Sigit Riyanto, M.Tr.Opsla., CTMP., CRMP.

Acara berlangsung penuh kehangatan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dari berbagai wilayah, antara lain Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.; Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si.; Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, S.T.; Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Syamsul Tanjung, S.T., M.H.; Wali Kota Tanjungbalai H. Mahyaruddin Salim Batubara, S.E., M.A.P.; serta Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, S.P., M.Si.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M.; Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H. Tengku Eswin, S.T.; seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai; tokoh agama, masyarakat, serta adat se-Kabupaten Asahan; pimpinan 14 etnis yang berdiam di wilayah ini; jajaran perwira, bintara, dan tamtama Lanal Tanjung Balai Asahan; perwakilan Gabungan Jalasenastri; pihak perusahaan swasta seperti PT INALUM dan PT MNA Kuala Tanjung; perwakilan BRI Cabang Kisaran; serta insan pers dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan pembawa acara, dilanjutkan penayangan video selayang pandang mantan Komandan dan profil Komandan baru, serta sederet sambutan dari para tokoh yang hadir.

Dalam perpisahannya, Letkol Laut (P) Agung Dwi Handoko Djoewari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama memimpin Lanal Tanjung Balai Asahan.

"Banyak pengalaman berharga yang saya peroleh di sini. Meski saya akan bertugas di tempat baru, saya berharap silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin erat tetap terjaga," ujarnya yang kini mendapatkan amanah baru sebagai Perwira Pembantu Produksi Staf Intelijen Komando Armada Republik Indonesia.

Sementara itu, Komandan Lanal yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Riyanto, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan kepadanya beserta keluarga. Ia memohon dukungan dari seluruh elemen daerah agar dapat menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perairan serta mendorong kemajuan daerah secara maksimal.

Mewakili tokoh masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian Letkol Agung Dwi Handoko selama memimpin. Ia juga menyambut hangat kedatangan Letkol Sigit Riyanto dan berharap kerja sama yang telah terbangun dapat semakin diperkuat demi kesejahteraan bersama.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dalam arahannya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mantan Komandan Lanal atas kontribusi dan sumbangsih pemikiran yang diberikan selama bertugas. Kepada Komandan baru, ia menyampaikan selamat datang dan selamat mengemban amanah.

"Sinergi yang solid antara Lanal Tanjung Balai Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan, dan seluruh unsur Forkopimda adalah kunci utama menjaga stabilitas keamanan, kelancaran pembangunan, serta mewujudkan visi dan misi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini harus terus kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan lagi ke depannya," tegas Bupati.

Rangkaian kegiatan ini berakhir sekira pukul 16.00 Wib dengan suasana yang aman, tertib, dan lancar, ditutup dengan penyerahan cenderamata, penampilan seni dari Jalasenastri, sesi foto bersama, serta ramah tamah di antara seluruh tamu undangan yang hadir. (dre)

PERANG IDEOLOGI DI BALIK LAYAR: KETIKA MEDIA SOSIAL MENENTUKAN SIAPA YANG DIDENGAR

admin — Sat, 11 Jul 2026 00:07:00 +0700+0700

Medan – Linimasa media sosial Indonesia kembali dipenuhi perdebatan. Kali ini, sorotan mengarah pada isu LGBTQ setelah munculnya berbagai unggahan yang menanggapi kebijakan pemerintah yang mengategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Dalam hitungan jam, tagar, potongan video, hingga opini dari berbagai kalangan memenuhi beranda pengguna dan memunculkan perdebatan yang kian tajam.

Fenomena seperti ini tentu bukan menjadi hal yang baru. Hampir setiap isu yang berkaitan dengan politik, agama, maupun identitas selalu berkembang menjadi pertarungan narasi di media sosial. Masing-masing kelompok berlomba menyampaikan argumentasi, membangun dukungan, sekaligus memengaruhi cara publik memandang suatu persoalan. Besarnya pengaruh media sosial juga tidak terlepas dari tingginya jumlah penggunanya.

Berdasarkan laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal, Indonesia tercatat memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial. Angka tersebut menjadikan ruang ini sebagai salah satu arena utama publik dalam memperoleh informasi sekaligus membentuk opini terhadap berbagai isu yang sedang berkembang.

Perdebatan mengenai posisi LGBTQ menjadi contoh nyata bagaimana media sosial mampu mengubah sebuah isu menjadi pembicaraan publik. Di satu sisi, terdapat kelompok yang menilai isu tersebut sebagai bagian dari demokrasi yang menjunjung kebebasan ekspresi dan hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang berpandangan bahwa LGBTQ bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma sosial yang selama ini dijunjung di Indonesia.

Menurut sosiolog Pierre Bourdieu, kondisi seperti itu menunjukkan adanya konflik simbolik, yaitu pertarungan untuk memengaruhi cara publik memaknai suatu realitas. Artinya, dalam media sosial, pertarungan tidak dilakukan melalui kekuatan fisik, melainkan lewat kata-kata, gambar, video, maupun simbol yang mampu membentuk persepsi. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Manuel Castells yang menyebut bahwa kekuasaan saat ini tidak lagi hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki sumber daya ekonomi atau politik, tetapi juga oleh pihak yang mampu mengendalikan arus informasi dan membangun narasi yang dipercaya banyak orang.

Sementara itu, pakar komunikasi digital, Zeynep Tufekci menilai algoritma media sosial turut memperbesar konflik, di mana konten yang memancing emosi, kontroversi, atau kemarahan cenderung memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan konten yang bersifat informatif.

Akibatnya, perbedaan pendapat lebih mudah berkembang menjadi polarisasi yang berkepanjangan. Bukan hanya isu LGBTQ, pola serupa juga dapat dilihat dalam berbagai perdebatan lain, mulai dari pemilu, kebijakan pemerintah, hingga isu keagamaan. Ketika sebuah topik menjadi viral, ruang diskusi sering kali berubah menjadi arena saling menguatkan keyakinan masing-masing, bukan lagi mencari titik temu.

Oleh sebab itu, peran media sosial tidak lagi terbatas sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai arena perebutan pengaruh. Siapa yang mampu membangun narasi paling kuat berpeluang lebih besar memengaruhi cara publik melihat sebuah persoalan. Itulah sebabnya, perang ideologi hari ini tidak selalu berlangsung di ruang sidang atau mimbar politik, melainkan juga di layar ponsel yang setiap hari berada di genggaman jutaan orang.

Oleh: Armelia Agustina.

Dinkes Sumut Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Jiwa Lewat Program Cek Kesehatan Gratis

admin — Fri, 10 Jul 2026 23:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya mendeteksi penyakit fisik, tetapi juga mengidentifikasi indikasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat sejak dini. Dari sekitar 2,8 juta warga yang telah mengikuti skrining kesehatan, ditemukan indikasi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mengalami gejala kecemasan dan stres.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Hery Valona Bonatua Ambarita pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan RI memperkirakan sekitar 1,2% populasi Indonesia mengalami gejala kecemasan dan stres yang berpotensi menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2% dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

Ia menjelaskan, hasil skrining menunjukkan kelompok remaja menjadi yang paling banyak terindikasi mengalami kecemasan dan stres. Faktor penyebabnya antara lain beban tugas sekolah yang tinggi. Selain itu, orang dewasa juga banyak mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak dan tuntutan hidup lainnya.

Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah menjalankan dua pendekatan. Pertama, melakukan deteksi dan penanganan dini terhadap ODMK agar tidak berkembang menjadi gangguan jiwa berat. Kedua, memberikan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan dokter spesialis jiwa, terapi intensif, hingga perawatan di rumah sakit.

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67% yang sudah diskrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain skrining, Dinkes Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat. Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten/kota telah mendapatkan penanganan.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinkes Sumut, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa. Layanan ini menjadi bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS), yang termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan jiwa secara gratis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerjasama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

Menurutnya, penanganan ODGJ harus dilakukan secara medis melalui diagnosis dokter spesialis jiwa, pemberian obat, serta perawatan intensif apabila diperlukan.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

Melalui Program Berobat Gratis, lanjut Hery, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan di rumah sakit jiwa, mulai dari pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, pemberian obat, hingga menjalani rawat inap selama 42 hari sesuai kebutuhan medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya.**(Rel)

Petugas Paviliun Taput Merasa Bangga dan Senang Ikuti PRSU ke-50, Ragam Produknya Mendapat Simpati Pengunjung

admin — Fri, 10 Jul 2026 23:25:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Keriaan para petugas paviliun di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 saat ini terlihat sedang tinggi-tingginya, merasa bangga dan bersenang hati melayani para pengunjung. Para penjaga paviliun dari 33 kabupaten/kota di Sumut sibuk menyambut antusiasme pengunjung lokal hingga turis asing yang ingin melihat produk UMKM serta budaya daerah.

Halnya dua petugas Paviliun Pemkab Tapanuli Utara, Raiza Purba dan Fajar mengungkapkan rasa bangga dan senangnya petugas kesehariannya melayani para pengunjung.

"Saya merasa bangga dan senang meski berhubungan dengan banyak pelanggan dengan berbagai karakter, tapi kami banyak kenal dengan pengunjung seakan bagi saya PRSU juga sebagai ajang silaturrahmi, "ujarnya.

Selain itu, kata Fajar menambahkan, dengan bertugas di Paviliun, kami juga tahu produk-produk UMKM daerah lain dan budayanya. Sehingga wawasan dan pengetahuan bertambah.

"Di PRSU ini , budaya, kreativitas, UMKM, hingga berbagai potensi unggulan daerah berpadu dalam satu perhelatan yang penuh warna dan makna,karenanya bagi kami penyelenggaran PRSU sangat berguna dan hendaknya berkelanjutan,"harap Raiza.

Di Paviliun Tapanuli Utara terlihat ragam Produk UMKM yang dipamerkan, bahkan mencapai ratusan, sehingga menjadi salah satu tujuan favorit pengunjung pada gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 di Medan.

Berbagai potensi unggulan seperti Prodak unggulan Kopi Arabika dan berbagai prodak lainya berupa kacang tanah sihobuk dan juga kerajinan tangan pembuatan gitar,pembuatan tenun ulos Batak, dan juga lonceng Gereja yang di produksi di Desa Sitappurung Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan juga produk makanan UMKM yang menjadi kebanggaan masyarakat Taput berupa Kacang goreng Sihobuk .

Di dalam paviliun, pengunjung juga dapat melihat beragam produk unggulan seperti hasil aneka makanan khas manisan Haluan kudapan tradisional khas Batak , keripik, serta berbagai kerajinan kreativitas pelaku UMKM Kabupaten Taput.

Demikian juga Wine Stroberi dari kecamatan Pasaran dan Strawbery Hutagalung, bawang dan berbagai sambal, berbagai jenis keripik beras hitam dengan berbagai jenisnya, Chicken dan berbagai jenisnya, kopi dengan berbagai jenisnya.

Bahkan Kopi Taput, kata Raiza terkenal dengan kopi Arabika berkualitas dunia, terutama yang berasal dari daerah Siborong-borong. Kopi ini memiliki cita rasa khas, yakni pahit yang gurih dengan sentuhan asam dan sepat yang seimbang. Kualitasnya diakui secara global dan bahkan diekspor ke berbagai negara, termasuk menjadi pemasok untuk Starbucks.

Berkualitas di tingkat dunia, karena tanaman komiditas unggulan dari perkebunan rakyat tersebut dipetik dengan baik. Begitu pula cara penjemuran yang dilakukan petani.Masa panen dan pemetikan kopi sesuai dengan prosedur sehingga kualitasnya tetap terjamin, awet dan masih segar ketika diambil dari batang. Rel

Wali Kota Medan: Toleransi Adalah Modal Sosial dan Motor Penggerak Pembangunan

admin — Fri, 10 Jul 2026 23:06:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya menjaga toleransi dan merawat keberagaman yang menjadi modal sosial dan motor penggerak pembangunan Kota Medan.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Sosialisasi Pengukuran E-Survey Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam arahannya, Rico Waas mengatakan Indonesia bukanlah satu ragam, bukan pula satu suku dan agama. Dari ujung timur hingga barat, selatan ke utara semuanya berbeda-beda. Bahkan Kota Medan sendiri bisa dibilang miniaturnya Indonesia, karena memiliki banyak keberagaman suku, budaya dan agama. Rico Waas mengibaratkan keberagaman di kota Medan layaknya sebuah taman bunga yang indah.

"Bayangkan kalau sebuah taman hanya punya satu bunga yang sama dari ujung ke ujung. Awalnya mungkin indah, tapi lama-lama kita bosan. Tapi bayangkan jika sebuah taman yang di dalamnya ada warna hijau, biru, kuning, ada rumput, ada bunga dengan tekstur berbeda. Itulah sebuah taman yang indah dan enak dipandang karena ada harmoni," kata Rico Waas.

Lebih lanjut, Rico Waas juga menjelaskan bahwa sikap toleransi dan saling menghargai telah diajarkan dari sejak di bangku Sekolah Dasar. Maka dari itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk terus menjaga sikap toleransi ditengah keberagaman.

Rico Waas tidak ingin kedamaian yang telah terbangun sejak dahulu, hanya sampai di generasi saat ini saja, melainkan harus terus ditanamkan hingga ke generasi muda. Untuk itu, Rico Waas meminta para Camat dan seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk menjadi agen harmoni dan mensosialisasikan e-survey ini secara masif di wilayah kerja masing-masing.

"Kita hari ini mungkin sepakat di dalam ruangan ini, tetapi kita harus cek bagaimana dengan Gen Z dan Gen Alpha kita? Apakah mereka berpikir hal yang sama? Kita harus melakukan transfer knowledge kepada anak-anak kita agar perbedaan ini tidak menjadi pembatas, melainkan menjadi kekuatan yang memajukan ekonomi dan pembangunan kota kedepannya," tegasnya.

Sesuai dengan semboyan dalam Mars Kota Medan, Rico Waas menegaskan prinsip "Medan Untuk Semua dan Semua Untuk Medan" Artinya, kota dengan sejarah panjang ini adalah milik semua suku, agama, dan ras yang wajib berkontribusi penuh dalam menjaga kerukunan.

"Mari terus kita jaga harmonisasi ini. Perbedaan yang ada bukan menjadi problem, tapi justru harus dijadikan kekuatan untuk kita membangun bersama kota Medan," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kota Medan, Andi Mario Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa survey ini dilaksanakan di 19 provinsi yang ada di Indonesia, dimana Provinsi Sumatera Utara terpilih dalam pengukuran indeks ini.

"Antusiasme warga Medan pun terbukti sangat tinggi. Kami lihat sampai tadi pagi jam 08.00 WIB, jumlah penduduk Kota Medan yang sudah mengisi e-survey ini telah melampaui target, yaitu sebanyak 2.020 orang. Harapan kita ke depan adalah sebaran data yang merata di seluruh wilayah," ungkap Andi Mario.

Tujuan dari pengisian e-survey ini sendiri, bilang Andi Mario, ialah untuk memperoleh gambaran tingkat harmoni masyarakat sebagai dasar evaluasi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis data, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keberagaman. Selain itu guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial sehingga menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai.

"Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10, 13 dan 14 Juli 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan sosialisasi tersebut, unsur Forkopimda kota Medan, Pimpinan Perangkat Daerah, serta para Camat. Rel

Wali Kota Medan Mengajak Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) Menjadi Mitra Strategis Pemerintah

admin — Fri, 10 Jul 2026 23:03:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan informasi yang sehat, akurat, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks, Rico menilai peran jurnalis semakin vital dalam menjaga kualitas informasi yang diterima publik.

Ajakan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Pengurus PWPM periode 2026–2029 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Jumat (10/7/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dengan insan pers yang meliput aktivitas pemerintahan.

"Yang terpenting, informasi yang disampaikan benar, sehat, dan tidak membuat masyarakat tersesat. Kita harus saling memberikan masukan selama itu bermanfaat bagi masyarakat," tegas Rico Waas.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arrahman Pane serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Arafat Syam, Rico menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, kolaborasi dengan media menjadi bagian penting dalam mengawal berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menyebut berbagai persoalan perkotaan, seperti penanganan banjir, pelaksanaan agenda pembangunan hingga peningkatan kualitas layanan publik, membutuhkan masukan yang konstruktif sekaligus penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat.

Selain itu, Rico juga mendorong PWPM terus menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan. Menurutnya, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti lomba karya tulis, fotografi jurnalistik, baca puisi, penulisan sejarah dan geografi Kota Medan, hingga promosi seni dan budaya lokal.

"Jurnalis saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan tulisan yang berkualitas, tetapi juga mampu menyajikan karya visual yang menarik, artistik, dan memiliki makna sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat," ujarnya.

Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting menjelaskan audiensi tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru organisasi kepada Wali Kota Medan.

PWPM turut memaparkan rencana pelaksanaan rapat kerja organisasi sebagai langkah menyusun program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan.

Ginting menegaskan PWPM siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Medan melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami siap menjadi mitra strategis Pemko Medan dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. Rel

Menyicip 'Martabe Cokelat', Karya UMKM Tapanuli Selatan yang Memikat Pengunjung PRSU 2026

admin — Fri, 10 Jul 2026 22:59:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 kembali menjadi panggung bagi potensi lokal dari berbagai daerah. Salah satu yang paling mencuri perhatian di Paviliun Tapanuli Selatan adalah kehadiran "Martabe Cokelat", sebuah produk cokelat bar premium hasil olahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources).

Meski terhitung baru, produk signature asal Kecamatan Batang Toru ini sukses memikat lidah warga Medan dan pengunjung domestik selama pekan pertama pada event pameran terbesar di Sumatera Utara tersebut.

Martabe Cokelat merupakan wujud nyata pemanfaatan potensi komoditas perkebunan di Tapanuli Selatan. Proses budidaya tanaman kakao sepenuhnya dilakukan oleh para petani lokal di daerah Sayur Matinggi. Setelah dipanen, biji kakao tersebut dibawa ke Rumah Cokelat yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, untuk diolah menjadi cokelat batangan siap konsumsi.

Senior Supervisor Small Medium Enterprise (SME) Development Tambang Emas Martabe, Nurlaila, menjelaskan bahwa produk ini melewati fase uji coba yang matang sejak akhir tahun 2025.

"Awal mula uji coba produksi itu sekitar akhir 2025. Kami membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk pendampingan bersama tenaga ahli demi mendapatkan formula yang sesuai standar. Setelah siap, baru kami launching resmi sekitar dua bulan lalu," ujar Nurlaila saat ditemui langsung di area pameran PRSU.

Saat ini, pemasaran Martabe Cokelat sudah merambah ke berbagai daerah strategis. Selain tersedia di outlet oleh-oleh khusus binaan tambang bernama Bagasi Toru di Batang Toru, produk ini telah mengular ke Kota Padang Sidempuan, Sipirok, Sibolga, hingga menembus 5 outlet di Bandara Internasional Kualanamu dan gerai Bolu Napoleon di Kota Medan.

Kualitas premium dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp25.000 untuk kemasan 70 gram—menjadi daya tarik utama. Terbukti, dari 400 pieces persediaan yang dibawa langsung dari Tapanuli Selatan untuk PRSU 2026, setengahnya langsung ludes terjual hanya dalam waktu satu minggu dengan rata-rata penjualan mencapai 20 pieces per hari. Guna memanjakan pengunjung, stan ini juga memberikan promo menarik berupa bonus camilan tradisional untuk setiap pembelian dua batang cokelat.

Saat ini, Martabe Cokelat baru memiliki satu varian rasa manis (milk chocolate) yang memiliki ketahanan konsumsi hingga 10 bulan (atau 1 tahun jika disimpan dalam lemari pendingin). Namun, merespons tingginya permintaan pasar terhadap produk kesehatan, pihak manajemen tengah bersiap meluncurkan varian baru.

"Kami berencana mengembangkan varian dark chocolate dengan komposisi kakao murni sebesar 50%, 70%, hingga 80% dalam satu atau dua bulan ke depan. Varian ini memiliki kandungan gula yang sangat rendah, sehingga aman dan bahkan disarankan bagi penderita diabetes," tambah Nurlaila.

Selain rasa yang autentik, cokelat juga dikenal luas kaya akan kandungan yang dapat menstimulasi hormon kebahagiaan (endorfin), menjadikannya camilan sehat yang digemari masyarakat.

Selain sektor kuliner, Tambang Emas Martabe juga memamerkan ragam produk kreatif mitra binaan lainnya di lantai dua stan pameran, seperti

- Batik Tapsel, kain batik dengan motif khas kebudayaan Tapanuli Selatan.

- Kerajinan Ulos, tas, pouch, dan aksesori berbahan dasar kain ulos.

- Kain Ecoprint, produk tekstil ramah lingkungan yang memanfaatkan pewarna alami dari tanin daun dan bunga.

- Komunitas "Martabe", yaitu wadah jasa kreatif yang menghimpun talenta lokal seperti Make Up Artist (MUA) dan fotografer profesional.

"Tambang itu tidak ada selamanya. Karena itu, melalui program pemberdayaan ini, kami berkomitmen menyiapkan unit-unit usaha masyarakat yang tangguh. Ketika operasional tambang selesai di masa depan, masyarakat Tapanuli Selatan sudah sepenuhnya mandiri secara ekonomi," tutup Nurlaila. (W04)

Bawa Wahana Baru ke PRSU, Biestro Indonesia Jadi Primadona Pengunjung dari Berbagai Generasi

admin — Fri, 10 Jul 2026 22:57:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kemeriahan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tahun ini semakin berwarna dengan kehadiran booth Biestro Indonesia. Mengusung konsep one-stop entertainment, wahana hiburan yang berpusat di Jalan Diponegoro, Binjai (tepat di depan Masjid Ar-Rahman) ini sukses menyedot perhatian ribuan pengunjung, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Tak tanggung-tanggung, Biestro Indonesia memboyong ke PRSU sederet permainan seru yang memacu adrenalin sekaligus menghibur. Pengunjung dapat menikmati sensasi Dino train berkeliling wilayah PRSU, menonton Virtual Reality (VR), hingga fotobox yang selalu menjadi favorit para gen Z.

Salah satu daya tarik utama yang paling diminati, khususnya oleh generasi muda, adalah wahana Virtual Reality (VR) 4 Dimensi. Teknologi ini memungkinkan pemain merasakan sensasi nyata seolah-olah masuk ke dalam dunia film.

Menariknya, selama gelaran PRSU, Biestro Indonesia menyajikan harga khusus di bawah tarif normal, serta fasilitas gratis yang memanjakan pengunjung yaitu,

- Wahana VR 4D, hanya Rp15.000 (harga normal Rp20.000) dengan durasi permainan 3, 5, hingga 7 menit tergantung film yang dipilih.

- Wahana 360, berupa fasilitas gratis langsung dari Biestro Indonesia.

- Foto Box & Dino Game, menjadi spot paling hits dan digandrungi anak muda untuk bersenang-senang dan berfoto selfie.

Koin Wahana dimulai dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per koin/orang untuk menikmati berbagai permainan lainnya.

Diana, Branch Ambasador perwakilan dari Biestro Indonesia, mengungkapkan rasa optimisnya melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi selama pergelaran PRSU.

"Sejauh ini yang saya rasakan, masyarakat cukup tertarik dengan wahana-wahana yang kami bawa kemari. Responnya sangat baik," ujar Diana.

Ia menjelaskan bahwa pada hari biasa (weekday), jumlah pengunjung berkisar antara 60 hingga 80 orang per hari. Angka ini diprediksi akan melonjak tajam saat akhir pekan (weekend), terlebih dengan adanya agenda penampilan artis ibu kota.

"Untuk akhir pekan ini kita targetkan pengunjung bisa di atas 100 orang. Apalagi momentumnya pas dan hiburannya lengkap untuk semua kalangan," tambahnya.

Biestro Indonesia bukanlah pemain baru di industri hiburan Sumatra Utara. Memulai kiprahnya sekitar 7 tahun lalu, bisnis ini awalnya berfokus pada wisata edukasi berkuda. Seiring berjalannya waktu dan tingginya permintaan pasar, Biestro Indonesia terus bertransformasi dan berekspansi dengan menghadirkan berbagai wahana modern tanpa menghilangkan identitas awalnya.

Bagi warga Medan, Binjai dan sekitarnya yang ingin merasakan keseruan ini dengan harga miring, pastikan untuk mengunjungi booth Biestro Indonesia sebelum pergelaran PRSU berakhir. (W04)

PBTI Gratiskan Biaya Pendaftaran Atlet Indonesia di Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

admin — Fri, 10 Jul 2026 22:48:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) membebaskan biaya pendaftaran (registration fee) bagi seluruh atlet Indonesia yang akan mengikuti 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships (G2) Tahun 2026. Kejuaraan internasional tersebut akan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Ketua Umum Pengda Taekwondo Indonesia Sumatera Utara, H. Hamdani Syaputra, SE, didampingi Sekretaris Tulus Ardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan PBTI agar semakin banyak atlet Indonesia mendapat kesempatan tampil dan menambah pengalaman di level internasional.

"Seluruh atlet Indonesia yang didaftarkan melalui Pengurus Provinsi maupun Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia dibebaskan dari biaya pendaftaran," ujar Hamdani kepada wartawan di Medan, kemarin.

Meski demikian, seluruh atlet dan ofisial tetap diwajibkan memiliki lisensi World Taekwondo (WT) yang masih berlaku. Atlet harus memiliki Global Athlete License (GAL), sedangkan pelatih maupun ofisial wajib memiliki Global Official License (GOL).
Bagi atlet yang belum memiliki GAL, pengurusannya dapat dilakukan melalui Sekretariat PBTI dengan biaya sebesar USD 40 atau sekitar Rp750 ribu per atlet.

Hamdani menambahkan, pendaftaran peserta dilakukan melalui Simply WT GMS dan akan ditutup pada 25 Juli 2026. Sementara batas akhir pengurusan lisensi GAL/GOL ditetapkan hingga 17 Juli 2026.

Ia mengimbau seluruh Pengprov, Pengcab, klub, dan atlet di Sumatera Utara agar segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga dapat mengikuti kejuaraan tersebut tanpa kendala.

"Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh atlet-atlet kita untuk menambah jam terbang dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional," pungkasnya.Red