https://www.sumut24.co/ Sumut24.co Berani Tampil Beda Wed, 09 Sep 2026 20:08:32 +0700+0700 id-ID Sambut Hari Pelanggan Nasional, Adira Expo Kisaran Hadir Bawa Bunga 0% hingga Hiburan Dangdut Wed, 09 Sep 2026 20:07:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) kembali memanjakan masyarakat dengan gelaran Adira Expo. Rangkaian acara spesial ini akan hadir di Irian Supermarket & Department Store Kisaran pada 11 hingga 13 September 2026, membawa beragam solusi pembiayaan, penawaran harga miring, serta hiburan seru untuk seluruh keluarga.

Momen ini menjadi bukti nyata upaya Adira Finance mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan setianya. Tidak hanya soal kemudahan akses pembiayaan, Adira Expo juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan penuh keuntungan.

Bunga Ringan, Hadiah Melimpah
Selama tiga hari pelaksanaan di Kisaran, pengunjung akan disuguhi penawaran spesial yang menggiurkan. Mulai dari bunga istimewa mulai 0 persen untuk pembiayaan mobil bekas dan 1,99 persen per tahun untuk mobil baru. Bagi yang membutuhkan kendaraan roda dua, tersedia program potongan angsuran dan tenor khusus.

Ada pula tawaran cashback adirapoin hingga Rp 1 juta lewat produk Solusi Dana dengan jaminan BPKB. Pengunjung yang bertransaksi berkesempatan pulang membawa hadiah langsung berupa barang elektronik, bonus perlindungan asuransi, serta kemudahan persetujuan proses di tempat. Suasana semakin meriah dengan hadirnya lomba Kompetisi Dangdut Mania yang bisa dinikmati seluruh keluarga.

Program Cicilan Lunas Sebagai Apresiasi bentuk terima kasih lainnya tertuang dalam program HARCILNAS (Harinya Cicilan Lunas). Konsumen yang memiliki kontrak aktif cukup menukarkan 500 poin di aplikasi adiraku untuk mendapat tiket undian. Sebanyak 36 orang berhak melunasi sisa tagihannya secara cuma-cuma, sementara 360 pemenang lainnya dibebaskan dari satu kali pembayaran angsuran.

"Pelanggan adalah alasan utama kami terus tumbuh dan berkembang. Lewat Adira Expo ini, kami ingin hadir lebih dekat, memberikan solusi yang mudah dijangkau, serta keuntungan yang terasa langsung bagi masyarakat Kisaran," ujar Tuku Asman Panjaitan, Kepala Cabang SSD Kisaran Adira Finance.

Kinerja Kuat dan Dukungan Ekosistem hingga semester pertama tahun 2026, Adira Finance mencatat pertumbuhan positif. Nilai pembiayaan baru naik 18 persen menjadi Rp 23,1 triliun, dengan piutang yang dikelola mencapai Rp 64,9 triliun. Perusahaan kini melayani sekitar 2,6 juta konsumen aktif di seluruh Indonesia dan didukung jaringan luas serta teknologi digital mutakhir.

Sebagai bagian dari Grup MUFG, Adira Finance juga memperkuat kerja sama dengan mitra ekosistem seperti Bank Danamon, Zurich Asuransi, dan Home Credit Indonesia untuk memberikan layanan finansial yang makin lengkap dan terintegrasi.

"Kami mengundang warga Kisaran datang merasakan sendiri kemudahan dan suasana serunya. Apa pun kebutuhan Anda, Adira siap menjadi mitra terpercaya, #AdirainAja," tambah Tuku Asman Panjaitan didampingi Head of Regional Business Area Sumbagut, Taufik Hidayat saat Media Gathering Adira Expo Tebar Promo, Rabu (9/9/2026) di Kisaran, Kabupaten Asahan.

Rangkaian Adira Expo akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2026. Informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi dapat dipantau melalui situs web serta akun media sosial resmi Adira Finance. (tec)

]]> https://www.sumut24.co/news/286089/sambut-hari-pelanggan-nasional-adira-expo-kisaran-hadir-bawa-bunga-0-hingga-hiburan-dangdut/ Pemprov Sumut Siapkan Rp67,5 Miliar untuk Bantuan Rumah Ibadah Wed, 09 Sep 2026 19:29:00 +0700+0700 MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.</p> <p></p> <p>Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).</p> <p></p> <p>"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," kata Syahrial.</p> <p></p> <p>Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.</p> <p></p> <p>Dijelaskannya, proses pengajuan bantuan hibah rumah ibadah diawali dengan permohonan dari calon penerima, baik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut. Selanjutnya, Biro Kesra Setdaprovsu melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan sebelum usulan tersebut diajukan dalam anggaran P-APBD untuk dibahas dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.</p> <p></p> <p>Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.</p> <p></p> <p>"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelas Syahrial.</p> <p></p> <p>Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar.</p> <p></p> <p>"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan podasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," kata Syahrial.</p> <p></p> <p>Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p></p> <p>Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. "Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial. **]]> https://www.sumut24.co/news/286088/pemprov-sumut-siapkan-rp675-miliar-untuk-bantuan-rumah-ibadah/ Kapolresta Deli Serdang terus pantau situasi Bandara Kualanamu Pasca Pembatalan Penerbangan, Situasi Tetap Aman Dan Kondusif* Wed, 09 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700 Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, pasca pembatalan sejumlah penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Rabu (09/09/2026).</p> <p>Meskipun saat ini situasi Penerbangan sudah normal, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Internasional Kualanamu tetap terjaga, sekaligus memantau situasi para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.</p> <p>Kapolresta Deli Serdang bersama personel Polresta Deli Serdang turut memantau aktivitas di area terminal keberangkatan serta memastikan situasi di lingkungan bandara tetap aman dan terkendali.</p> <p>"Kami terus berkoordinasi dengan pihak bandara, maskapai dan stakeholder terkait agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat," ujar Kombes Pol. Hendria Lesmana.</p> <p>Ia juga mengimbau kepada para calon penumpang agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pihak maskapai maupun petugas bandara. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya.</p> <p>Pembatalan sejumlah penerbangan sebelumnya terjadi sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memengaruhi aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu.</p> <p>Meski demikian, berdasarkan hasil peninjauan, situasi di Bandara Internasional Kualanamu terpantau sudah normal, aman, lancar, tertib dan kondusif. Aktivitas masyarakat di area terminal juga berlangsung dengan tertib.</p> <p>Kapolresta Deli Serdang menegaskan bahwa personel Polresta Deli Serdang akan terus melakukan pemantauan situasi dan memberikan pengamanan guna memastikan masyarakat tetap merasa aman selama berada di kawasan Bandara Internasional Kualanamu.</p> <p>Peninjauan tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan Polresta Deli Serdang dalam memastikan situasi keamanan tetap terpelihara sekaligus memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat di tengah adanya gangguan operasional penerbangan.]]> https://www.sumut24.co/news/286087/kapolresta-deli-serdang-terus-pantau-situasi-bandara-kualanamu-pasca-pembatalan-penerbangan-situasi-tetap-aman-dan-kondusif/ Polsek Medan Area Tangkap Maling Mesin Pompa Air Milik Anggota TNI Wed, 09 Sep 2026 19:07:00 +0700+0700 MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area menangkap seorang pria Abdillah Syahputra (23), warga Kecamatan Medan Area, karena nekat mencuri mesin pompa air milik anggota TNI di Kompleks Citra Turi Indah, Kelurahan Binjai, Medan Denai.</p> <p>"Aksi pencurian itu dilakukan pelaku seorang diri," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (2/9/2026). </p> <p>
Kata dia, dalam aksinya tersangka memanfaatkan situasi yang sepi dengan merusak gembok pagar rumah dan mengambil mesin pompa air tersebut.</p> <p>"Pelaku beraksi dengan merusak pagar dan mengambil mesin yang berada di pekarangan rumah korban," ucap Yaqin, Rabu (9/9/2026)
.</p> <p>Peristiwa itu diketahui korban setelah mengecek rekaman CCTV. Korban melihat pelaku beraksi seorang dia dengan cara merusak pagar rumahnya.</p> <p>Pencurian itu kemudian dilaporkan korban ke kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri langsung melakukan penyelidikan.</p> <p>
"Berbekal rekaman CCTV kita berhasil mengamankan pelaku pada Sabtu (5/9/2026) dinihari lalu. Pelaku mengakui perbuatannya," sebut AKP M Ainul Yaqin.</p> <p>Bersama tersangka turut disita barang bukti pakaian yang digunakan saat beraksi. Sedangkan mesin pompa air sudah dijual kepada pengepul barang bekas.</p> <p>"Penadahnya masih dalam pengembangan. Mesin itu sudah dijual seharga Rp140 ribu," pungkasnya.[W05]</p> <p>
Teks foto :
Tersangka pencurian mesin pompa air diamankan di Mapolsek Medan Area[]]]> https://www.sumut24.co/Berita/286086/polsek-medan-area-tangkap-maling-mesin-pompa-air-milik-anggota-tni/ Tani Merdeka Indonesia Dukung dan Apresiasi DPR Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif Wed, 09 Sep 2026 19:02:00 +0700+0700 DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.</p> <p>Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.</p> <p>"Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani," kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.</p> <p>Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.</p> <p>"RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah," ucap Don Muzakir.</p> <p>Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.</p> <p>Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.</p> <p>"Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya," ujar Don Muzakir.</p> <p>Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.</p> <p>Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.</p> <p>"Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya," kata Don Muzakir.</p> <p>Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.</p> <p>Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.</p> <p>Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.</p> <p>"BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya," ujar Don Muzakir.</p> <p>Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.</p> <p>Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.</p> <p>Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.</p> <p>"Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang," kata Don Muzakir.</p> <p>Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. </p> <p>Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.</p> <p>Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</p> <p>"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Dasco. "Setuju," jawab anggota dewan.</p> <p>Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya.rel

]]> https://www.sumut24.co/news/286085/tani-merdeka-indonesia-dukung-dan-apresiasi-dpr-setujui-ruu-reforma-agraria-jadi-usul-inisiatif/ BRI BO Sibuhuan Peduli TJSL, Saluran Paket Sembako ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Palas Wed, 09 Sep 2026 19:01:00 +0700+0700 ]]> https://www.sumut24.co/news/286084/bri-bo-sibuhuan-peduli-tjsl-saluran-paket-sembako-ke-yayasan-perguruan-anak-bangsa-integritas-indonesia-palas/ Komplotan Rayap Besi Curi Kabel dari Kapal Kargo, Pelaku Diburu Wed, 09 Sep 2026 18:55:00 +0700+0700 Diduga rayap besi di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, kembali beraksi. </p> <p>Kali ini, 8 unit kabel reefer milik kapal kargo MV Wan Hai 101 yang sedang bersandar di Dermaga B Belawan New Container Terminal (BNCT) menjadi sasaran.</p> <p>Atas kejadian pencurian kabel itu, Quick Response Team (QRT) Kodaeral I bersama tim pengamanan BNCT Belawan, bergerak mencari pelaku, Selasa (08/09/2026)
.</p> <p>Kadispen Kodaeral I, Kolonel Wahyu Kurniawan menjelaskan, pencurian diketahui Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat petugas jaga kapal atau waker lengah.</p> <p>"Tak ingin terpantau patroli darat, para pelaku diduga menggunakan perahu motor dan mendekati lambung kapal dari arah laut," ujar Kolonel Wahyu Kurniawan, Rabu (09/09/2026). </p> <p>Dari hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut, masing-masing berinisial B (36), I (29), dan M (36), yang diketahui berasal dari kawasan Kampung Nelayan Seberang."Namun, ketiganya masih dalam pencarian dan upaya penindakan lebih lanjut," kata Kolonel Wahyu.
</p> <p>Ia menjelaskan, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dan menemukan seorang penadah berinisial W. Dari tangan W, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel berbahan tembaga yang telah dipotong dan dibakar.</p> <p>"Kabel tersebut diduga merupakan hasil pencurian dari kapal kargo tersebut," ungkap Kolonel Wahyu.
</p> <p>Sementara, pihak agen PT BBN telah mengganti seluruh material kabel yang hilang. Dengan demikian, kondisi kapal dan kegiatan operasional di kawasan BNCT tetap berjalan aman dan terkendali.</p> <p>Wahyu mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan aktivitas pelayaran serta fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah perairan Belawan.</p> <p>Kodaeral I juga akan memperkuat patroli sisi laut (sea patrol) di jalur pelayaran Belawan, terutama pada jam-jam yang dinilai rawan.</p> <p>
Selain itu, koordinasi dengan KSOP Utama Belawan dan pihak terkait akan diperkuat untuk mengevaluasi penerapan serta kepatuhan terhadap International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.</p> <p>"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aksi pencurian kembali terjadi di kawasan pelabuhan dan perairan Belawan," pungkasnya[W05].</p> <p></p> <p>]]> https://www.sumut24.co/news/286083/komplotan-rayap-besi-curi-kabel-dari-kapal-kargo-pelaku-diburu/ PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan Wed, 09 Sep 2026 17:12:00 +0700+0700 sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mulai membidik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai dengan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tanjungbalai.

Kerja sama yang berlangsung di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (8/9/2026), itu difokuskan pada integrasi serta sinkronisasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah.

Yang menarik, dari pemaparan dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya perbedaan jumlah data antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan data pertanahan yang dimiliki BPN.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengungkapkan, saat ini data SPPT dari 31 kelurahan tercatat sebanyak 43.587. Sementara data pertanahan yang ada di BPN mencapai 45.617.

Artinya, terdapat selisih sebanyak 2.030 data yang dinilai berpotensi menjadi objek pajak dan perlu dilakukan sinkronisasi serta validasi lebih lanjut.

"Dari paparan yang disampaikan adanya data yang tidak padan. Dari jumlah SPPT kita saat ini dari 31 kelurahan jumlahnya 43.587, sementara dibandingkan dengan data pertanahan di BPN 45.617. Ada selisih 2.030 potensi pajak yang bisa kita dapatkan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan di Kota Tanjungbalai.

"Melalui MoU yang kita laksanakan hari ini diharapkan sinkronisasi dan validasi data dapat segera dilaksanakan pemutakhirannya, mengingat kita juga belum ada melakukan updating data terintegrasi dengan baik antara BPKPD dengan BPN," katanya.

Mahyaruddin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemko Tanjungbalai dengan Kantor BPN yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Ia berharap, seluruh pihak terkait, mulai dari camat, lurah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), memahami secara teknis pelaksanaan kerja sama tersebut di lapangan.

"Secara garis besar, apa yang menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan MoU ini di antaranya pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pelaksanaan pendaftaran tanah dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan," jelasnya.

Selain itu, kerja sama juga mencakup rencana pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB.

Termasuk pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang nantinya didukung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Wali Kota menegaskan, integrasi data tersebut menjadi salah satu strategi Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara lebih jelas objek maupun subjek pajak yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

"Optimalisasi PAD menjadi penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola dan sinergi antarinstansi, peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

BPN Dorong Kota Tanjungbalai Menuju Kota Lengkap.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan, pihaknya juga tengah mendorong terwujudnya Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, penataan data pertanahan harus dimulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga akhirnya seluruh wilayah Kota Tanjungbalai memiliki data pertanahan yang lengkap.

"Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan PTSL diharapkan penataan dimulai dari lingkup desa/kelurahan sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap. Selanjutnya terbentuk kecamatan lengkap dan pada akhirnya menjadi kota lengkap," jelas Mindo.

Ia menyebutkan, PKS antara BPKPD dan Kantor Pertanahan Tanjungbalai juga menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.

Menurutnya, kunci keberhasilan kerja sama tersebut terletak pada koordinasi dan komitmen seluruh pihak.

"Kuncinya koordinasi dan komitmen. Saya berharap kita selalu dapat bersinergi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam hal pertanahan di Kota Tanjungbalai," harapnya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai Siti Fatimah bersama Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, disaksikan Wali Kota Mahyaruddin Salim serta jajaran OPD terkait.

Turut hadir Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala KP2KP Tanjungbalai Kardi Tambun, pimpinan OPD, para camat dan lurah se-Kota Tanjungbalai.(eko)

]]> https://www.sumut24.co/news/286082/pad-tanjungbalai-berpotensi-bertambah-data-bpn-ungkap-2030-objek-pajak-belum-padanan/ Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung Wed, 09 Sep 2026 17:04:00 +0700+0700 sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tak hanya menjalani pembinaan di balik jeruji besi, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai Asahan (TBA) juga terus didorong untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi.

Kabar baiknya, hasil karya tersebut kini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Pemko menyatakan siap membantu membuka akses pemasaran agar produk hasil pembinaan warga binaan dikenal lebih luas dan memiliki nilai jual yang semakin baik.

Dukungan itu disampaikan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat menerima kunjungan silaturahmi Kalapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang bersama jajaran di ruang kerja Wali Kota, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Plt Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Haikal Akmal, Kepala Bapperida Mariani, jajaran Lapas Kelas IIB TBA, Kasi Binadik dan Giatja, Kasubsi Giatja serta Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin.

Dalam pertemuan itu, Kalapas Refin Tua Simanullang menyampaikan sejumlah program pembinaan yang telah dilakukan pihak Lapas, termasuk pengembangan keterampilan dan produksi berbagai hasil karya warga binaan.

Menurut Refin, persoalan berikutnya bukan hanya bagaimana warga binaan mampu menghasilkan karya, tetapi bagaimana karya tersebut bisa dipasarkan dan memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas.

"Bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi menghadirkan kesempatan. Bukan sekadar keterampilan, tetapi membangun kemandirian," ujar Refin.

Karena itu, pihak Lapas menggandeng Pemko Tanjungbalai untuk memperluas pemasaran produk UMKM dan hasil karya warga binaan. Rencananya, pemasaran akan dikoordinasikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai.

Refin berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada pertemuan semata. Dengan dukungan pemerintah daerah, produk warga binaan diharapkan mampu masuk ke berbagai pasar, mulai dari tingkat lokal hingga memiliki peluang menjangkau pasar nasional.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik langkah tersebut.

Ia bahkan mengaku bangga melihat hasil karya warga binaan yang dinilai memiliki kualitas serta potensi ekonomi.

Salah satu karya yang menarik perhatiannya adalah miniatur kapal yang diperlihatkan dalam pertemuan tersebut.

"Apresiasi yang tinggi terhadap berbagai karya yang tadi disampaikan Kalapas. Salah satunya yang saya lihat di sini miniatur kapal. Saya yakin masih banyak hasil karya lainnya yang sangat menarik, bagus, berkualitas dan bernilai jual tinggi," kata Mahyaruddin.

Menurutnya, keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas tidak sekadar berorientasi pada pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga dapat menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan ketika nantinya kembali ke masyarakat.

"Saya sangat bangga melihat hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIB TBA. Ini bukti bahwa pembinaan yang dilakukan berjalan efektif dan memberi ruang bagi para WBP untuk terus berkarya serta mengembangkan potensi mereka," ujarnya.

Mahyaruddin pun memastikan Pemko Tanjungbalai akan mendukung program tersebut.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Kalapas, terutama dalam membantu pengembangan dan pemasaran produk hasil karya warga binaan.

"Nantinya apa yang disampaikan Kalapas akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait, baik itu Disdagper maupun OPD lainnya, sehingga membantu dan memudahkan pengembangan dan pemasaran hasil produk UMKM dari Lapas," tegasnya.

Tak hanya dipasarkan melalui jalur perdagangan, Mahyaruddin juga membuka peluang agar produk hasil karya warga binaan ikut dipamerkan dalam berbagai kegiatan Pemko Tanjungbalai.

Di antaranya Pesta Hari Jadi Kota Tanjungbalai, Pekan Inovasi, pameran produk UMKM serta berbagai event lainnya.

Dengan demikian, hasil pembinaan warga binaan diharapkan tidak hanya menjadi karya yang tersimpan di dalam Lapas, tetapi bisa tampil di ruang publik, dikenal masyarakat dan memiliki nilai ekonomi.

Sebelumnya, Kalapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang bersama jajaran juga telah melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina.

Dalam audiensi tersebut, pihak Lapas turut menyerahkan miniatur rumah pohon yang merupakan salah satu hasil karya warga binaan.
(eko)

]]> https://www.sumut24.co/news/286081/produk-warga-binaan-lapas-tba-bakal-dipasarkan-lebih-luas-wali-kota-tanjungbalai-siap-kita-dukung/ Pemprov Sumut Dorong HKTI Perkuat Peran Petani Dukung Swasembada Pangan Wed, 09 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700 MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat peran dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung swasembada pangan. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menilai HKTI harus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Sumut.</p> <p></p> <p>Hal tersebut disampaikan Surya pada Musyawarah Daerah sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumatera Utara Periode 2026–2031, di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (9/9/2026).</p> <p></p> <p>Menurut Surya, pertanian memiliki posisi yang sangat strategis bagi Sumut. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 25,88% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 juta tenaga kerja atau sekitar 35,43% dari total tenaga kerja di Sumut.</p> <p></p> <p>Surya juga menyampaikan sejumlah capaian sektor pertanian Sumut. Berdasarkan prakiraan Kerangka Sampel Area periode Januari - September 2026, luas panen padi diperkirakan mencapai sekitar 372.938 hektare, dengan produksi sekitar 1,96 juta ton gabah kering giling dan produktivitas rata-rata 5,26 ton per hektare.</p> <p></p> <p>Sementara itu, produksi jagung periode Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 949 ribu ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan daerah yang berada di kisaran 875 ribu ton, sehingga Sumatera Utara mencatat surplus lebih dari 74 ribu ton.</p> <p></p> <p>Di sektor perkebunan, Sumut juga tetap menjadi salah satu sentra perkebunan nasional. Sejumlah komoditas unggulan memiliki produksi besar, antara lain kelapa sawit sekitar 7,95 juta ton, karet 310 ribu ton, kelapa 102 ribu ton, kopi arabika 77,7 ribu ton, kopi robusta 10,3 ribu ton, kakao 37,3 ribu ton, serta aren sekitar 8 ribu ton.</p> <p></p> <p>Namun, Pemprov Sumut menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani bersama, salah satunya pemenuhan kebutuhan komoditas pangan tertentu. Produksi bawang merah saat ini baru memenuhi sekitar 63,8% kebutuhan daerah, sementara bawang putih dan kedelai masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.</p> <p></p> <p>Karenanya, Surya mengajak HKTI mengambil peran lebih luas sebagai penggerak pembaruan pertanian dengan mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dalam daerah melalui inovasi, perluasan budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian.</p> <p></p> <p>"HKTI harus terus hadir sebagai rumah besar petani, menjadi wadah yang memperkuat kapasitas, memperluas kesempatan, menyuarakan aspirasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pertanian," pungkasnya.</p> <p></p> <p>Sementara itu, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding melalui Zoom menyampaikan sejumlah hasil Munas HKTI ke-10 yang diharapkan menjadi rujukan kerja HKTI mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ranting hingga kelompok tani.</p> <p></p> <p>Antara lain, jelasnya, HKTI harus memperkuat organisasi petani melalui pendataan dan tata kelola organisasi yang baik. Kemudian, HKTI harus mempercepat regenerasi petani karena mayoritas petani saat ini sudah berusia senior sehingga perlu disiapkan generasi penerus melalui pengembangan petani muda dan petani milenial.</p> <p></p> <p>"Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, ke depan tidak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Karena itu, harus disiapkan kader petani muda, petani milenial, termasuk melalui magang agribisnis pertanian," jelasnya usai melantik kepengurusan DPD HKTI Sumut periode 2026-2031.</p> <p></p> <p>Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir usai melantik 32 DPC HKTI se-Sumut menyampaikan bahwa HKTI lahir pada 1973 dan kini telah berusia 53 tahun. Ia menyampaikan bahwa perjalanan HKTI merupakan perjalanan panjang sebagai organisasi yang menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi para petani.</p> <p></p> <p>Seiring perjalanan waktu, HKTI terus berkembang dan memperkuat perannya dalam menyuarakan kepentingan serta aspirasi petani di berbagai daerah. Menurut Mulyono, kekuatan HKTI sesungguhnya berada pada struktur organisasi paling bawah, yakni kelompok tani. Karena itu, penguatan organisasi harus dimulai dari tingkat akar rumput hingga ke tingkat desa.</p> <p></p> <p>Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pejuang petani dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. Menurutnya, sektor pertanian harus menjadi sektor superprioritas karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.</p> <p></p> <p>Gus Irawan menegaskan HKTI Sumut siap berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program prioritas pertanian, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan kopi.</p> <p></p> <p>Adapun pengurus DPD HKTI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik oleh Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding yakni Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Muhammad Syah, dan Bendahara Kamsir Aritonang.</p> <p></p> <p>Turut hadir Sultan Deli ke-14 Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Bupati Asahan Rianto, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD Sumut, serta para pengurus 32 DPC HKTI se-Sumut. **]]> https://www.sumut24.co/news/286080/pemprov-sumut-dorong-hkti-perkuat-peran-petani-dukung-swasembada-pangan/ Gubernur Bobby Usulkan 4 Skema Satukan Potensi Ekonomi 10 Provinsi se-Sumatera Wed, 09 Sep 2026 16:57:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/286079/gubernur-bobby-usulkan-4-skema-satukan-potensi-ekonomi-10-provinsi-sesumatera/ Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan Wed, 09 Sep 2026 16:53:00 +0700+0700 MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk menyatukan kekuatan dan gagasan dalam mendorong kemajuan Pulau Sumatera.</p> <p>Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar di Medan, Sumut. Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair pada pertemuan setingkat gubernur dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk berbagi ide dan berdiskusi mengenai pembangunan serta kemajuan Pulau Sumatera.</p> <p>"Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi," kata Tito usai rapat koordinasi gubernur se-Sumatera dalam rangkaian IMT-GT di Hotel JW Marriott, Medan, Rabu (9/9/2026).</p> <p>Dalam rapat koordinasi tersebut, para gubernur menyampaikan berbagai usulan dan konsep pembangunan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antardaerah. Pemerintah pusat, menurut Tito, memberikan dukungan positif terhadap berbagai gagasan tersebut.</p> <p>"Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain. Dan ini menurut pemikiran dari pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat mendukung konsep-konsep yang positif, yang bersifat saling mendukung satu sama lain, dalam kerangka NKRI," kata Tito.</p> <p>Menurut Tito, Pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ia menyebutkan, sekitar 22 persen populasi Indonesia berada di Pulau Sumatera.</p> <p>Selain itu, posisi geostrategis Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka, termasuk gugusan kepulauan di sisi barat Sumatera, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan di kawasan tersebut sebagai hub yang terhubung langsung dengan berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Afrika.</p> <p>"Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional," pungkas Tito.**]]> https://www.sumut24.co/news/286078/mendagri-apresiasi-inisiatif-bobby-satukan-10-gubernur-sesumatera-perkuat-kolaborasi-pembangunan/ BRI BO Sibuhuan Bahas Kerjasama Program Walk In Interview Dengan IAI Palas Wed, 09 Sep 2026 16:16:00 +0700+0700 ]]> https://www.sumut24.co/Berita/286077/bri-bo-sibuhuan-bahas-kerjasama-program-walk-in-interview-dengan-iai-palas/ Pangdam I/BB Pimpin Penutupan Dikmata, 1.955 Siswa Resmi Jadi Prajurit TNI AD Wed, 09 Sep 2026 15:34:00 +0700+0700 Pematangsiantar |sumut24.co -

</p> <p> Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Infanteri TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Rabu (9/9/2026). Dalam upacara tersebut, sebanyak 1.955 siswa resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada) setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan.</p> <p>
Setibanya di Mako Rindam I/BB, Pangdam menerima laporan dari Danrindam I/BB Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti serta menerima penghormatan dari regu jajar kehormatan.</p> <p>
Usai penyambutan, selanjutnya Pangdam menuju lapangan upacara untuk memimpin jalannya upacara penutupan Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2026.

</p> <p>
Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan resmi penutupan pendidikan, pembacaan surat keputusan, pelantikan Tamtama, penerimaan medali dan ijazah, serta pengucapan sumpah prajurit dan penandatanganan berita acara penyumpahan.</p> <p>
Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dibacakan Pangdam I/BB, disampaikan ucapan selamat kepada 19.114 mantan siswa di seluruh jajaran TNI AD yang telah menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD.</p> <p>
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan, kedisiplinan dan kerja keras para prajurit, dukungan lembaga pendidikan, serta doa dan dukungan orang tua.

</p> <p>
KSAD menekankan bahwa pembangunan kekuatan TNI AD, termasuk pembentukan Satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), terus dipacu.</p> <p>
Para prajurit tidak hanya dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan. Kepercayaan negara tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan amanah. Para Tamtama Remaja diminta menjadikan pendidikan selama dua bulan sebagai bekal awal untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

</p> <p>
Mereka juga diingatkan untuk menjaga disiplin, kehormatan diri dan nama baik satuan, serta memberikan kemampuan terbaik dalam setiap penugasan. Pelantikan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>
Upacara penutupan turut diisi dengan pemberian ucapan selamat, penghargaan kepada mantan siswa berprestasi, pengalungan medali, penyerahan piagam dan foto bersama, kemudian dilanjutkan demonstrasi keterampilan oleh para Tamtama Remaja.</p> <p>
Turut hadir Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Danrindam I/BB, Danrem 022/PT, para pejabat utama Kodam I/BB, para Kabalakdam, para Dansat, serta unsur Forkopimda dari Pematangsiantar, Simalungun, Batu Bara dan Toba.(W02)

]]> https://www.sumut24.co/news/286076/pangdam-ibb-pimpin-penutupan-dikmata-1955-siswa-resmi-jadi-prajurit-tni-ad/ Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI dan Persempit Ruang TPPO Wed, 09 Sep 2026 14:53:00 +0700+0700 MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan perluasan perlindungan bagi masyarakat.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menerima tim verifikasi lapangan Deputi I Kantor Staf Presiden RI terkait Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumut, di Ruang Rapat I, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (9/9/2026).</p> <p>"Upaya perlindungan warga tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang kuat mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat agar setiap mata rantai pencegahan dapat berjalan secara efektif," ucap Surya.</p> <p>Surya mengatakan, verifikasi lapangan tidak hanya bertujuan mencermati laporan administratif, tetapi juga memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan. Verifikasi tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, menemukan titik rawan, serta merumuskan langkah perbaikan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan.</p> <p>Menurut Surya, Pemprov Sumut terus memperkuat fondasi kelembagaan dalam penanganan TPPO. Salah satunya melalui penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai landasan penguatan koordinasi lintas sektor.</p> <p>Selain itu, sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut juga terus diperkuat. Pemprov Sumut mengapresiasi pelaksanaan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang telah menghadirkan 53 personel pada 11 satuan kerja keimigrasian serta melakukan pembinaan di 171 desa binaan di wilayah Sumut.</p> <p>"Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 392 kasus TPPO dengan 471 korban. Pada tahun 2025 meningkat menjadi 396 kasus dengan 465 korban terdeteksi. Secara akumulatif, angka penanganan menunjukkan 691 kasus dengan 1.583 korban, yang menempatkan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan penanganan kasus yang tinggi secara nasional," sebutnya.</p> <p>Pada Januari 2026, sebanyak 289 korban dipulangkan dari luar negeri, termasuk warga asal Sumatera Utara. Menurut Surya, fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan TPPO masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.</p> <p>Surya mengatakan, salah satu upaya Pemprov Sumut dalam mencegah TPPO dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk itu, Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama dengan KEK Sei Mangkei, PT KIM Medan, dan PT Inalum guna memperkuat penyerapan tenaga kerja.</p> <p>Sementara itu, Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza mengatakan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko dan menentukan langkah yang perlu dilakukan sebelum terjadinya TPPO. Menurutnya, Provinsi Sumut memiliki posisi strategis dalam agenda nasional karena letaknya yang berdekatan dengan berbagai jalur mobilitas internasional.</p> <p>Ia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri per Agustus 2026, tercatat 8.507 WNI yang bekerja di sektor penipuan daring telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.873 orang berasal dari Sumut atau sekitar sepertiga dari jumlah nasional.</p> <p>"Mereka berkeyakinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Untuk itu kami memastikan verifikasi lapangan seperti apa yang terjadi.</p> <p>Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas kementerian atau lintas satuan perangkat daerah yang memegang peran penting, serta peran dari gubernur dan wagub sebaga pimpinan tinggi di daerah," ucapnya.**]]> https://www.sumut24.co/news/286075/pemprov-sumut-perkuat-perlindungan-pmi-dan-persempit-ruang-tppo/ Tanggap Bencana, Polsek STM Hulu Bantu Aktifkan Jalur Alternatif Bersama Masyarakat Wed, 09 Sep 2026 14:41:00 +0700+0700 Akibat dari tanah lonngsor tersebut jembatan titi putus tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 dan 4 yang mengakibatkan jalan Provinsi Sumut terputus dan jalan tersebut merupakan jalan penghubung dari Kecamatan STM Hulu - Kec STM Hilir - Kec Deli Tua.</p> <p>
Merespons kondisi tersebut, Polresta Deli Serdang langsung bergerak cepat melalui Polsek STM Hulu untuk membantu bahu membahu bersama perangkat Desa serta masyarakat membuat rambu rambu dan tali pembatas agar masyarakat mengetahui adanya longsor dan sekaligus mempercapat mengaktifkan jalur alternatif agar masyarakat bisa beraktifitas normal.</p> <p>
Dilain tempat Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.IK, M.Si melalui Plt Kapolsek STM Hulu Iptu Ramot Tampubolon menjelaskan bahwa longsong ini terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga air dari irigasi dan pemukiman masyarakat meluap mengalir ke jembatan Titi Putus sehingga mengikis Tanah.</p> <p>"Saat ini petugas bersama dengan masyarakat sedang berusaha mengaktifkan kembali jalur altrnatif sehingga aktifitas warga kembali normal dan kita sedang berkomunikasi dengan instansi terkai untuk bisa dilakukan perbaikan terhadap jembatan titi putus"Tegas Kapolsek]]> https://www.sumut24.co/news/286074/tanggap-bencana-polsek-stm-hulu-bantu-aktifkan-jalur-alternatif-bersama-masyarakat/ Kantor Pertanahan Palas Serahkan Sertifikat PTSL di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Ratusan Warga Terbantu Wed, 09 Sep 2026 14:34:00 +0700+0700 PALAS – Kantor Pertanahan Kabupaten Padang lawas bersama Kelurahan Pasar Sibuhuan melaksanakan penyerahan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat.</p> <p>Penyerahan sertipikat secara simbolis diserahkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 2026 Kantor Pertanahan Kabupaten Palas, Muaz Nasution, S.Sos, M.H., QRMO, Selasa (8/9/2026) dikantor Kelurahan Pasar Sibuhuan.</p> <p>Dalam acara tersebut, turut hadir Kabid Pendataan BPKAD Kabupaten Palas, BPN, perwakilan kelurahan dan masyarakat penerima sertipikat.</p> <p>Sebanyak 136 sertipikat PTSL diterbitkan kepada masyarakat di kelurahan Pasar Sibuhuan.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas, Nurdin Nasution, S.SiT, M.H. melalui Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, Muaz Nasution, S.Sos., M.H QRMO menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan serta pihak yang telah mendukung program PTSL ini.</p> <p>Muaz Nasution menjelas, sertipikat tanah ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.</p> <p>"Dengan adanya sertipikat ini, masyarakat memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah mereka," ujarnya.</p> <p>Dikatakan, program PTSL tahun ini dilaksanakan di 11 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Tanjung Bale, Air Bale, Parau Sorat, Raorao Dolok, Hutaimbaru, Siborna Bunut, Parsombaan, Pagaran Mompang, Marenu, Gulangan, Huristak dan terakhir di Kelurahan Pasar Sibuhuan.</p> <p>
Kata Muaz Nasution, belum semua dapat diserahkan karena masyarakat penerima sertipikat ada yang tidak hadir saat penyerahan sertipikat dan kami harapkan kepada yang belum menerima sertipikat dapat segera mengambil sertipikat tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas.</p> <p>"Penerbitan sertipikat PTSL ini merupakan program pemerintah, Kantor Pertanahan tidak memungut biaya dalam proses penerbitan sertipikatnya, mulai dari tahap sosialisasi, pengumpulan data sampai dengan Penyerahan sertipikat tidak ada pungutan biaya, namun ada pembiayaan dalam tahap persiapannya sebagaimana diatur dalam SKB 3 menteri, diantaranya untuk penyiapan dokumen,pembelian materai, pemasangan tanda batas dan administrasi lainnya," terang Muaz Nasution.</p> <p>Menurut Muaz Nasution, pentingnya program ini untuk kepastian hukum, mengurangi sengketa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal kepemilikan tanah.</p> <p>"Program PTSL ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Sertipikat tanah ini dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, baik melalui usaha mandiri maupun akses kredit perbankan," ungkapnya.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pendataan BPKAD Palas, Sari juga menghimbau kepada masyarakat penerima PTSL untuk membayar pajak PBB dan BPHTB apabila dikenakan, untuk sertipikat PTSL ini mendapat pengurangan (discount) sebesar 50 %.
pembayaran pajak ini bertujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Padang Lawas.</p> <p>Salah seorang warga penerima sertipikat, boru Harahap, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas program Pemerintah ini.
Menurutnya, proses pengurusan sertipikat melalui PTSL jauh lebih mudah, cepat dan murah.</p> <p>"Sebelumnya, saya bingung bagaimana cara mengurus sertipikat tanah. Dengan adanya PTSL, semuanya jadi lebih mudah dan biaya juga gratis," ungkapnya.rel</p> <p>
]]> https://www.sumut24.co/news/286073/kantor-pertanahan-palas-serahkan-sertifikat-ptsl-di-kelurahan-pasar-sibuhuan-ratusan-warga-terbantu/ Panmus DPRK Lhokseumawe Gerak Cepat Jadwalkan Paripurna Perubahan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2026 Wed, 09 Sep 2026 13:52:00 +0700+0700 Panmus) bergerak cepat membahas penjadwalan Rapat Paripurna terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Rapat Panmus yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe, Selasa, 8 September 2026. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan perubahan APBK 2026 guna memastikan proses penganggaran daerah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Panmus sekaligus Wakil Ketus II DPRK Lhokseumawe Zulya Zaini selaku Pimpinan Rapat Panmus di Gedung DPRK setempat, Selasa 8 Agustus 2026.</p> <p>Langkah cepat Panmus ini dilakukan setelah satu hari Pemerintah Kota Lhokseumawe secara resmi menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Lhokseumawe kemarin, Senin 7 September 2026 melalui surat Nomor 900.1.1.1/1164 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 </p> <p>Dalam surat tersebut disebutkan, penyampaian rancangan P-KUA dan P-PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS kepada DPRK untuk dibahas dan disepakati bersama, tutur Zulya Zaini.</p> <p>Menindaklanjuti penyampaian tersebut, Pimpinan DPRK Lhokseumawe langsung bergerak cepat melalui surat undangan Nomor 005/595 tertanggal 8 September 2026 mengundang Pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah untuk mengikuti rapat pembahasan penjadwalan agenda paripurna yang telah berlangsung siang tadi.</p> <p>Wakil Ketua Panmus DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, mengatakan penjadwalan melalui Panmus memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap tahapan agenda kedewanan dapat berjalan secara teratur, terukur dan tepat waktu.</p> <p>"Pembahasan di Panmus ini penting untuk memastikan agenda Rapat Paripurna terkait perubahan KUA dan PPAS dapat dijadwalkan dengan baik, sehingga tahapan pembahasan perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dapat segera berjalan," ujar Zulya Zaini.</p> <p>Pembahasan perubahan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting sebelum perubahan APBK tahun anggaran 2026 ditetapkan. Karena itu, penjadwalan agenda paripurna diharapkan dapat menjadi landasan bagi tahapan pembahasan selanjutnya antara DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.</p> <p>Melalui mekanisme Panmus, DPRK Lhokseumawe berupaya memastikan seluruh agenda pembahasan perubahan anggaran terlaksana secara efektif, terencana, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBK 2026, terutama untuk memastikan berbagai kebutuhan anggaran pemerintah daerah dapat segera disesuaikan dan direalisasikan, termasuk kebutuhan pembayaran gaji PPPK sudah 3 bulan belum dapat dibayar karena menunggu anggaran perubahan disahkan.</p> <p>Untuk itu, DPRK Lhokseumawe berharap pembahasan dan penjadwalan agenda paripurna dapat berjalan efektif sehingga proses perubahan KUA dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2026 dapat segera memasuki tahapan berikutnya.</p> <p>Dengan gerak cepat Panmus DPRK Lhokseumawe dalam menindaklanjuti penyampaian Perubahan KUA dan PPAS tersebut, proses perubahan APBK tahun anggaran 2026 diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sekaligus memastikan kepentingan pembangunan serta pelayanan masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam pembahasan anggaran daerah. (Abu)</p> <p>Susunan Panitia Musyawarah (Panmus) DPRK Lhokseumawe</p> <p>1. Faisal — Ketua Panmus</p> <p>2. Sudirman Amin, S.E. — Wakil Ketua Panmus</p> <p>3. Zulya Zaini, S.H. — Wakil Ketua Panmus</p> <p>4. Sekretaris DPRK — Sekretaris Panmus</p> <p>5. Sayed Fachri — Anggota</p> <p>6. Julianti, S.Sos. — Anggota</p> <p>7. Zulkarnaini — Anggota</p> <p>8. Wardatul Jannah, A.Md. — Anggota</p> <p>9. Fauzan — Anggota</p> <p>10. Nurbayan, M.Sos. — Anggota</p> <p>11. Yusuf A. — Anggota</p> <p>12. Irwan Yusuf — Anggota</p> <p>13. Andar Asma, S.E. — Anggota</p> <p>14. Said Lutfie Manfalutie — Anggota</p> <p> Rel]]> https://www.sumut24.co/news/286072/panmus-dprk-lhokseumawe-gerak-cepat-jadwalkan-paripurna-perubahan-kua-dan-ppas-apbk-tahun-anggaran-2026/ Milad ke-27 Pendawa Indonesia, Ibnu Hajar: Terus Bersatu, Bersaudara dan Bermanfaat Wed, 09 Sep 2026 12:15:00 +0700+0700 Pendawa Indonesia genap berusia 27 tahun pada 9 September 2026. Usia tersebut menandai perjalanan panjang Pendawa Indonesia sejak didirikan pada 9 September 1999.</p> <p>Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, mengatakan Milad ke-27 Pendawa Indonesia hendaknya tidak sekadar dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, persaudaraan, soliditas dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Menurutnya, perjalanan 27 tahun merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi tantangan organisasi ke depan.</p> <p>"27 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ini merupakan hasil dari kebersamaan, kekompakan dan kepercayaan seluruh keluarga besar Pendawa Indonesia," ujar Ibnu Hajar.</p> <p>Ia berharap seluruh jajaran Pendawa Indonesia terus menjaga persatuan dan kekompakan. Organisasi, kata dia, harus mampu mempertahankan marwahnya serta semakin aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.</p> <p>"Jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat organisasi. Pendawa harus terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan internal, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pengabdian," katanya.</p> <p>Ibnu Hajar menilai tantangan organisasi ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang baik serta dukungan seluruh jajaran dan anggota.</p> <p>Ia juga mengajak keluarga besar Pendawa Indonesia agar menjadikan semangat persaudaraan sebagai kekuatan utama organisasi. Perbedaan latar belakang, menurutnya, harus menjadi kekayaan yang memperkuat, bukan justru menjadi sumber perpecahan.</p> <p>"Selamat Milad ke-27 Pendawa Indonesia. Terus bersatu, terus bersaudara dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.</p> <p>Memasuki usia ke-27, Pendawa Indonesia diharapkan semakin matang dalam berorganisasi dan semakin kuat sebagai bagian dari elemen masyarakat yang mengedepankan persaudaraan, silaturahmi, kepedulian sosial dan pengabdian.</p> <p>9 September 1999–9 September 2026. Dua puluh tujuh tahun perjalanan, satu semangat: Bersatu, Bersaudara dan Bermanfaat.</p> <p>]]> https://www.sumut24.co/news/286071/milad-ke27-pendawa-indonesia-ibnu-hajar-terus-bersatu-bersaudara-dan-bermanfaat/ Bupati Asahan Tutup Rambate Rata Raya Cup U-10, Sepak Bola Usia Dini Akan Berkelanjutan Setiap Tahun Wed, 09 Sep 2026 12:08:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi menutup Turnamen Sepak Bola U-10 Rambate Rata Raya Cup Tahun 2026 yang berlangsung meriah di Lapangan Sepak Bola Sei Renggas, Kebun Tanah Raja Estate, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa (08/09/2026). Di laga puncak, SSB Kala Cakti 126 sukses meraih gelar juara usai menundukkan SSB Bakrie Asahan dengan skor 2-1.

Kegiatan penutupan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, meliputi Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Danyon 126 Kala Cakti, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, perwakilan Kajari Asahan, Ketua KONI Kabupaten Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Ketua PN Kisaran, para kepala OPD dan Camat, serta diikuti ribuan suporter dan pengurus tim peserta

Ketua Panitia Penyelenggara Faisal Farid melaporkan, turnamen ini merupakan kelanjutan rangkaian pembinaan sepak bola usia dini setelah suksesnya ajang U-15 Piala Bupati Asahan sebelumnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak pendukung, dan menekankan bahwa pembinaan bakat sepak bola anak memerlukan konsistensi serta dukungan jangka panjang guna melahirkan atlet berprestasi dari Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan ajang ini agenda rutin tahunan. "Insyaallah, turnamen U-10 ini akan kita laksanakan setiap tahunnya. Bahkan, rencananya tahun depan akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Asahan. Bulan Desember nanti pun kita siapkan kompetisi kategori U-12," ujarnya.

Bupati juga memaparkan bahwa kategori usia ini sudah masuk kalender resmi PSSI, sehingga pembinaan terstruktur di Sekolah Sepak Bola (SSB) sangat krusial. "Dengan pembinaan berkelanjutan, kita bisa memantau bibit unggul, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan memperkuat tim Sumatera Utara hingga timnas di masa depan," tambahnya seraya mengajak anak-anak untuk rajin berlatih.

Selain mencetak atlet, Bupati menilai turnamen ini membawa dampak ekonomi positif bagi warga sekitar lokasi kegiatan karena kehadiran peserta dan pendukung.

Di akhir acara, Bupati beserta unsur Forkopimda menyerahkan piala dan hadiah pembinaan kepada para pemenang. Hasil lengkap:
- Juara I: SSB Kala Cakti 126
- Juara II: SSB Bakrie Asahan
- Juara III: SSB Lestari Putra
- Juara IV: SSB PSSE Simpang Empat.

Penghargaan Individu:
- Pemain Terbaik: Aditiya Giandra Putra (SSB Bakrie Asahan)
- Kiper Terbaik: Abiyu Eza Arsyad (SSB Bakrie Asahan)
- Pencetak Gol Terbanyak: Rizky Febriansyah (14 gol, SSB Kala Cakti 126)
- Pelatih Terbaik: Safrizal (SSB Lestari Putra)

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama para juara dan pengurus tim, berakhir dengan aman dan lancar. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/news/286070/bupati-asahan-tutup-rambate-rata-raya-cup-u10-sepak-bola-usia-dini-akan-berkelanjutan-setiap-tahun/