Wali Kota Medan Tinjau Lokasi Ledakan Komplek Grand Polonia

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvinj meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Perumahan Grand Polonia, Kota Medan, Selasa (21/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rico menyampaikan bahwa tim gabungan telah berhasil menemukan satu korban, yakni istri pemilik rumah, pada Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Namun hingga kini, proses pencarian masih terus dilakukan terhadap dua korban lainnya yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan.

"Korban yang ditemukan tadi dini hari adalah istri pemilik rumah. Saat ini fokus kami bersama tim gabungan adalah mencari dua korban lainnya yang masih belum ditemukan," ujar Rico.

Menurutnya, proses evakuasi menghadapi kendala karena kondisi bangunan yang mengalami kerusakan sangat parah akibat ledakan. Tim penyelamat harus membersihkan puing-puing di bagian depan bangunan terlebih dahulu sebelum dapat menjangkau area yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun.

"Kondisi medannya cukup sulit. Bangunan hancur hampir di seluruh bagian sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara manual ataupun dengan petugas langsung naik ke atas reruntuhan. Karena itu, puing-puing harus disingkirkan secara bertahap agar proses pencarian bisa dilakukan dengan aman," jelasnya.

Rico mengajak masyarakat untuk mendoakan agar proses evakuasi berjalan lancar dan dua korban yang masih hilang dapat segera ditemukan.

"Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ucapnya.

Terkait penyebab ledakan, Rico mengatakan indikasi awal mengarah pada dugaan kebocoran gas. Meski demikian, ia menegaskan penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan dari tim kepolisian dan laboratorium forensik.

"Indikasi awal memang mengarah pada kebocoran gas. Namun kami belum bisa menyimpulkan karena penyebab pastinya masih didalami oleh pihak kepolisian. Nanti akan dijelaskan secara resmi setelah proses penyelidikan selesai sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegas Rico.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan yang terdiri dari personel kepolisian, Brimob, Basarnas, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta sejumlah relawan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian.

Area sekitar rumah juga tetap dipasangi garis polisi guna mendukung kelancaran proses olah tempat kejadian perkara (TKP). (Rel)

Perkuat Sinergi, BRI BO Subuhuan Jajaki Kerjasama Dengan RSU Permata Madina Sibuhuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:08:00 +0700+0700

Perkuat Sinergi, BRI BO Subuhuan Jajaki Kerjasama Dengan RSU Permata Madina Sibuhuan

PALAS - Memperluas sinergi dan meningkatkan kualitas layanan, BRI Kantor Cabang Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audensi kepihak Rumah Sakit Umum(RSU) Permata Madina Padanglawas.

Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen BRI, guna menjajaki peluang kerjasama yang saling memberikan kontribusi bermanfaat khususnya untuk pelayanan perbankan.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), berharap melalui pertemuan silaturahmi ini dapat terjalin kemitraan yang kuat dalam menghadirkan berbagai solusi layanan perbankan yang inovatif,efisein sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Oleh karena itu, Dedi Harpian berharap, dengan adanya sinergi dan kolaborasi,tentu wujud nyata dukungan BRI terhadap rumah sakit akan terus terjalin dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, menjalin sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung kegiatan rumah sakit.

Ditambahkan, kami hadir dengan solusi inovatif yang memberi kemudahan untuk kegiatan bertransaksi untuk mitra kerja BRI BO Sibuhuan.

"Semua layanan ini dirancang untuk memastikan pihak rumah sakit dapat memanfaatkan fasilitas layanan perbankan dengan mudah, cepat dan aman," ucapnya.

Menanggapi hal itu,pihak management Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan, menyambut baik kunjungan silaturahmi BRI BO Sibuhuan untuk kerjasama sebagai mitra strategis.

Kita optimis,BRI sebagai mitra dipercaya dapat mendukung kegiatan peningkatan layanan pada kebutuhan rumah sakit untuk kemudahan akses fasilitas perbankan.rel

PM Narendra Modi Melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia, Semakin Memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif India - Indonesia

admin — Tue, 21 Jul 2026 15:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Perdana Menteri (PM) Republik India, Yang Mulia Shri Narendra Modi, melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 6–8 Juli 2026 atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan historis ini berlandaskan pada kehadiran Presiden Prabowo di India sebagai tamu kehormatan Hari Republik India ke-76 pada Januari 2025 lalu.

Rangkaian agenda kenegaraan PM Modi diawali dengan upacara penyambutan resmi di Istana Merdeka Jakarta, dilanjutkan pembicaraan bilateral tête-à-tête maupun tingkat delegasi pada 7 Juli 2026, jamuan makan malam kenegaraan, hingga pidato kehormatan di Parlemen Indonesia atas undangan Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani. Selain itu, kedua pemimpin turut meresmikan proyek restorasi Situs Warisan Dunia UNESCO Kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta serta menyapa komunitas India di Indonesia.

Pembicaraan bilateral yang berlangsung hangat tersebut mencakup seluruh spektrum hubungan strategis kedua negara, mulai dari kerja sama politik, pertahanan dan keamanan maritim, perdagangan, hingga transformasi ekonomi digital dan ketahanan pangan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo dan PM Modi menyaksikan pertukaran 20 dokumen kerja sama bilateral yang memperkokoh kemitraan strategis komprehensif India–Indonesia. Kedua belah pihak juga menegaskan komitmen untuk mengintensifkan Pertemuan Tingkat Tinggi (Summit Meetings) secara berkala, memantapkan mekanisme dialog kelembagaan, serta memperluas kolaborasi tingkat parlemen, akademisi, dan pengambil kebijakan guna merespons dinamika geopolitik kawasan secara lebih proaktif.

Di sektor pertahanan, keamanan, dan maritim, Indonesia dan India sepakat memperluas kerja sama melalui latihan bersama, pertukaran informasi real-time via penempatan pejabat penghubung Indonesia di Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), hingga penguatan sistem keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Sinergi ini juga diwujudkan melalui kolaborasi industri pertahanan strategis, seperti kemajuan kerja sama terkait Sistem Rudal BrahMos dan perjanjian kerja sama rudal udara-ke-udara. Selain itu, kedua pemimpin mengecam keras segala bentuk terorisme dan berkomitmen memperkuat kolaborasi bilateral dalam penanggulangan ekstremisme, kejahatan lintas negara, serta peningkatan keamanan siber.

Sektor ekonomi, infrastruktur, dan konektivitas menjadi pilar utama lain yang disepakati. Presiden Prabowo menyambut baik ketertarikan India untuk bermitra dalam pembangunan terpadu Pelabuhan Sabang—yang mencakup fasilitas wisata bahari, industri perbaikan kapal, dan layanan pendukung energi lepas pantai—guna mengoneksikan Kepulauan Andaman dan Nikobar dengan Pulau Sumatra. Di bidang manufaktur dan energi, Steel Authority of India (SAIL) dan PT Krakatau Steel membentuk joint venture untuk fasilitas slab baja tahan karat, disertai kesepakatan rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang (rare earths). Pada sektor pertanian, India juga memberikan bantuan 100 ton benih gandum berkualitas tinggi DWR-162 serta penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang ketahanan pangan dan obat-obatan (BPOM-CDSCO).

Pada era transformasi digital dan keuangan, kedua negara meluncurkan Indonesia Open Network (ION) yang mengadopsi arsitektur Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India demi mengakselerasi partisipasi UMKM dalam ekonomi digital. Langkah ini ditopang oleh kemajuan implementasi Cross-Border QR Payment Linkage antara Bank Indonesia dan Reserve Bank of India yang akan mempermudah transaksi antarnegara bagi wisatawan, pelaku usaha, dan mahasiswa. Di bidang sumber daya manusia dan pendidikan, kolaborasi diperkuat melalui rencana pendirian kampus cabang Indian Institute of Management Bangalore di KEK Singhasari, kolaborasi tenaga kesehatan, serta kerja sama antara Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Election Commission of India (ECI) dalam tata kelola pemilu berbasis teknologi.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap akar sejarah dan peradaban yang erat, kedua negara secara resmi menyepakati periode 2026–2027 sebagai "Tahun Tagore–Dewantara untuk Diplomasi Kebudayaan dan Pendidikan India–Indonesia" untuk memperingati satu abad kunjungan maestro Rabindranath Tagore ke Indonesia pada tahun 1927. Menutup kunjungan kenegaraan tersebut, PM Narendra Modi menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keramahtamahan hangat Presiden Prabowo Subianto beserta rakyat Indonesia, sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan balasan ke India pada waktu yang akan disepakati mendatang. Rel

Rianto, SH., MH Apresiasi Sikap Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI yang Mengecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:52:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang juga CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir atas sikap tegas mereka dalam membela martabat profesi wartawan menyusul pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan insan pers.

Menurut Rianto, sikap Dewan Pers dan PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Saya mengapresiasi Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum PWI Akhmad Munir yang segera memberikan pernyataan resmi membela kehormatan profesi wartawan. Sikap seperti ini penting agar tidak ada pihak yang merasa bebas merendahkan kerja jurnalistik," ujar Rianto di Medan, Selasa (21/7/2026).

Rianto menegaskan, wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat bagi kepentingan publik. Karena itu, setiap narasumber dapat memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan, namun tidak dibenarkan menyampaikan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.

Polemik tersebut bermula ketika Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17 Juli 2026), terkait perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam konferensi pers itu, Hotman melontarkan kalimat seperti "Lo punya otak enggak sih?", meminta wartawan "shut up", serta menyebut wartawan sebagai "pengecut" apabila tidak berani mengajukan pertanyaan langsung kepada Mabes Polri. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari organisasi pers.

Merespons peristiwa itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada Sabtu (18 Juli 2026) di Jakarta menyatakan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya serta meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada insan pers.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Pada Senin (20 Juli 2026), Dewan Pers menerbitkan Surat Pernyataan Nomor 07/P-DP/VII/2026 yang menyesalkan adanya pernyataan bernada merendahkan profesi wartawan. Dewan Pers menegaskan bahwa menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, dan melakukan konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers serta mengajak seluruh pihak menghormati profesi wartawan dan menjaga iklim kebebasan pers yang sehat.

Rianto berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, advokat, maupun narasumber lainnya agar selalu menghormati profesi wartawan ketika menjalankan tugas peliputan.

"Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Saya berharap hubungan antara narasumber dan insan pers tetap dibangun atas dasar saling menghormati, etika, dan profesionalisme," tutup Rianto.

Diketahui, setelah menuai kritik dari berbagai organisasi pers, Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 20 Juli 2026, seraya mengakui ucapannya terlontar karena emosi saat menghadapi pertanyaan wartawan.*(SS68)*

Momen Peringatan Hari Jadi Kabupaten Palas ke 19, BRI Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:06:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office(BO) Sibuhuan secara langsung ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Padanglawas ke 19 Tahun 2026,dihalaman kantor Bupati Palas, Jumat(17/7/2026).

Kehadiran insan BRILian dimomen hari jadi kabupaten sebagai bentuk komitmen mempererat sinergi dan kerjasama antara BRI dengan pemerintah daerah.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), mengatakan melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan kerjasama akan terjalin semakin kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dikatakan, dengan adanya sinergi dan kerjasama yang baik,tentu akan memberikan dampak positip dalam peningkatan layanan perbankan dan tercapai tujuan bersama untuk memperkuat kolaborasi.

Menurut Dedi Harpian, momentum peringatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 menjadi perekat dalam mempererat sinergi antara BRI dan Pemerintah Kabupaten Palas dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan mendukung penguatan sektor prekonomian daerah,pemberdayaan pelaku UMKM serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran insan BRILian diperingatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Palas.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Palas dapat terus ditingkatkan. BRI siap mendukung berbagai program pembangunan daerah melalui layanan perbankan," tutupnya.

Wagub Sumut Dengarkan Mimpi Anak-anak Nias, Dorong Revitalisasi UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli

admin — Tue, 21 Jul 2026 13:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Gunungsitoli

Suasana hangat dan penuh semangat menyambut kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, di UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli, Senin (20/7).

Kunjungan yang merupakan bagian dari agenda Berkantor di Nias itu tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menghadirkan ruang dialog yang menguatkan harapan puluhan anak penerima manfaat.

Disambut tarian dan penampilan seni dari anak-anak asrama, Wagub didamping Kepala Dinas Sosial Ady Putra Parlaungan dan Kepala UPTD Harvina Zuhra kemudian berkeliling melihat berbagai fasilitas, mulai dari ruang belajar, kamar tidur, hingga lingkungan asrama yang menjadi rumah kedua bagi puluhan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Nias.

Di setiap sudut asrama, Surya menyempatkan berbincang dengan anak-anak. Ia mendengarkan kisah perjuangan mereka sebelum tinggal di asrama, mulai dari perjalanan berjam-jam menuju sekolah hingga berbagai keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi. Kini, mereka dapat tinggal lebih dekat dengan sekolah dan memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.

Dalam dialog tersebut, anak- anak juga menyampaikan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha hingga aparatur sipil negara. Mendengar itu, Surya mengajak mereka untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan terus menyiapkan diri melalui pendidikan dan karakter yang baik.

"Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, karena yang baik itu pasti akan kembali kepadamu. Apa yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita," pesan Surya.

Sebagai simbol harapan, Wagub turut menuliskan pesan pada Pohon Harapan yang menjadi bagian dari program pembinaan di UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli. Pohon tersebut berisi mimpi serta komitmen anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan aktivitas positif anak-anak, Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan sarana olahraga berupa satu set meja tenis, perlengkapan bulu tangkis, bola sepak, dan bola voli. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan karakter, kesehatan, serta mempererat kebersamaan di lingkungan asrama melalui berbagai kegiatan olahraga.

Surya juga mengapresiasi para pendamping dan seluruh petugas yang setiap hari mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak di asrama. Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari tersedianya tempat tinggal, tetapi juga dari tumbuhnya karakter, semangat belajar, dan keberanian anak-anak untuk memiliki cita-cita besar.

Usai meninjau asrama, Wagub melanjutkan kunjungan ke Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli yang berada di lokasi terpisah. Di sana ia melihat langsung kondisi bangunan kantor yang hingga kini belum selesai pembangunannya. Melihat kondisi tersebut, Surya menyatakan dukungannya agar percepatan penyelesaian pembangunan dapat segera dilakukan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"Sebagaimana arahan Bapak Gubernur Bobby Nasution, pembangunan di wilayah Kepulauan Nias harus terus menjadi perhatian. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan tidak ada lagi yang tertinggal," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, menyampaikan bahwa UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kepulauan Nias.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan mampu mengubah masa depan keluarganya.

Kunjungan ditutup dengan suasana penuh kehangatan melalui foto bersama dan penyerahan bantuan olahraga kepada anak-anak. Senyum dan antusiasme para penghuni asrama mengiringi kepulangan rombongan, menjadi penanda bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui motivasi, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi tumbuh kembang generasi muda Kepulauan Nias. Rel

Bunda Indah Ajak Ribuan Perempuan Semarakkan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan, Gaungkan Kebaya sebagai Identitas Bangsa*

admin — Tue, 21 Jul 2026 11:49:00 +0700+0700

MEDAN | Pembina Perempuan Indonesia Maju (PIM) sekaligus Pengurus KOWANI dan Pembina Berkebaya Pusat, Bunda Indah, mengajak seluruh perempuan dan masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama memeriahkan **Hari Kebaya Nasional 2026 yang akan digelar di Lapangan Benteng Medan, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Bunda Indah, peringatan Hari Kebaya Nasional bukan sekadar seremoni budaya, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian kebaya sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Setiap tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya untuk terus memperkenalkan jati diri budaya Indonesia kepada dunia. Kebaya merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa yang harus terus dijaga serta dilestarikan, khususnya oleh generasi muda," ujar Bunda Indah saat memberikan keterangan di Istana Maimun Medan, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional memiliki makna mendalam agar masyarakat memahami sejarah serta nilai luhur yang terkandung dalam kebaya sebagai simbol perjuangan, keanggunan, dan persatuan perempuan Indonesia.

Bunda Indah juga mengajak seluruh organisasi perempuan, komunitas, hingga masyarakat umum untuk hadir mengenakan kebaya dalam puncak peringatan yang akan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di Lapangan Benteng Medan. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan Parade Berkebaya yang melibatkan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Sumatera Utara.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Bunda Indah menegaskan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menyediakan booth pameran secara gratis bagi pelaku UMKM agar produk-produk unggulan Sumatera Utara semakin dikenal luas. Budaya dan ekonomi harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Medan, Ketua DPC Perempuan Indonesia Maju (PIM) Kota Medan, May Aritonang, dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional 2026.

May Aritonang menyampaikan seluruh persiapan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pihak.

"Kami ingin Hari Kebaya Nasional menjadi momentum mempererat persatuan perempuan Indonesia sekaligus mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa," ujarnya.

Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, Jalasenastri Armada I, Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan, KOWANI, serta berbagai organisasi perempuan dan kemasyarakatan, di antaranya PIM Sumut yang diketuai Maya Zaimitha selaku Koordinator Penyelenggara Nasional, IWAPI Sumut, Puja Kesuma Sumut, Pesantren Al Akbar, Generasi Emas Muslimah Indonesia (GEMI) Sumut, PB IKA YPNU, Kongres Advokat Indonesia, KAUKUS Sumut, PUAN Sumut, Majelis Taklim MBSC Soleha, serta sejumlah organisasi perempuan lainnya.

Melalui peringatan ini, Bunda Indah berharap kebaya tidak hanya dikenakan pada acara seremonial, tetapi menjadi simbol kebanggaan nasional yang terus hidup di tengah masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.*(SS68)*

Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*

admin — Tue, 21 Jul 2026 09:25:00 +0700+0700

JAKARTA —Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ikut angkat suara menanggapi polemik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaitkan proses hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan izin Presiden Prabowo Subianto.

Prof. Yuddy menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi negara. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh kuasa hukum Febrie justru berpotensi menyesatkan publik dan menyeret institusi kepresidenan ke dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen.

"Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada norma hukum, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan turunan lainnya, yang mensyaratkan izin Presiden untuk itu. Menghadirkan syarat yang tidak diatur undang-undang justru menabrak prinsip dasar negara hukum," ujar Prof. Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dianut Indonesia. "Konstitusi kita tidak mengenal kekebalan hukum berdasarkan kedekatan personal dengan Kepala Negara. Justru di sinilah letak kematangan sistem hukum kita, bahwa siapa pun yang pernah dekat, pernah berjasa, atau pernah menempati posisi strategis, tetap tunduk pada mekanisme yang sama ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014 - 2016 tersebut.

Prof. Yuddy menilai, alih-alih menjadi alat pembelaan, kasus Febrie Adriansyah sesungguhnya merupakan pembuktian paling nyata bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

"Presiden Prabowo telah menegaskaan dalam berbagai kesempatan, seperti pada forum domestik maupun internasional seperti Forbes Global CEO Conference 2025, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus ditangani tanpa pandang bulu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah realisasi dari komitmen tersebut. Ketika seseorang yang pernah menempati posisi strategis di kejaksaan pun tetap diproses hukum, itu adalah bukti empiris, bukan sekadar retorika, bahwa Presiden tidak melindungi siapa pun yang diduga menyimpang," jelas Prof. Yuddy.

Ia mengingatkan bahwa dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, independensi penegak hukum dari intervensi eksekutif adalah salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. "Justru akan menjadi kemunduran serius bagi konsolidasi demokrasi kita jika Presiden dianggap wajib memberi izin sebelum penyidik bekerja. Itu bertentangan dengan semangat reformasi yang selama puluhan tahun kita bangun. Presiden Prabowo memilih jalan yang benar secara konstitusional, yaitu membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya," ujarnya.

Sebagai akademisi yang mendalami tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Prof. Yuddy juga menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya menarik nama Presiden ke dalam pembelaan perkara pidana. Ia menilai hal tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan ruang publik digital.

"Kita harus jujur, narasi yang menyeret nama Presiden ke dalam sebuah perkara pidana individu punya konsekuensi serius. Ia bisa membentuk persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Padahal yang benar justru sebaliknya, Presiden Prabowo menahan diri, tidak mencampuri, dan membiarkan hukum bekerja. Sikap itu harus dihormati, bukan didistorsi," kata Prof. Yuddy.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk kuasa hukum, untuk menempatkan proses hukum pada tempatnya. Menurutnya membela klien adalah hak profesional yang dijamin undang-undang. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan di ruang persidangan, dengan argumen hukum, bukan dengan membangun narasi politik yang tidak berdasar. Sebab publik Indonesia sudah cukup dewasa untuk membedakan mana pembelaan hukum yang sah, dan mana yang sekadar upaya menggeser opini.

Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017 - 2021 tersebut meyakini konsistensi Presiden Prabowo dalam menjaga jarak dari proses penegakan hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Febrie Adriansyah dan sejumlah kasus lain yang menyeret nama pejabat maupun kader partai koalisi pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Praperadilan Dikabulkan, PN Padangsidimpuan Nyatakan Penetapan Tersangka Kadishub Alfian Tidak Sah, Langsung Bebas dari Tahanan

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:49:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan, Alfian, S.Sos., M.M. dalam sidang yang digelar pada Senin (20/7/2026).

Putusan tersebut menjadi salah satu perkara hukum yang menyita perhatian publik karena majelis hakim menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan hingga penahanan terhadap Alfian oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan tidak sah menurut hukum.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dipimpin oleh Hakim Tunggal Firman Ares Bernando, S.H.

Dalam perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2026/PN PSP, hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Alfian dan memerintahkan agar pemohon segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan di persidangan, hakim terlebih dahulu menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak termohon.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pokok amar putusan tersebut meliputi:

- Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan penetapan Alfian sebagai tersangka berdasarkan Surat- Penetapan Tersangka Nomor PRINT-05/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02/L.2.15/Fd/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tidak sah.
- Menyatakan penahanan terhadap Alfian berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah.
- Memerintahkan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan segera mengeluarkan Alfian dari tahanan setelah putusan diucapkan.
- Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil.

Dengan putusan tersebut, status hukum penetapan tersangka, penyidikan, serta penahanan terhadap Alfian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diputuskan hakim praperadilan.

Permohonan praperadilan diajukan Alfian melalui tim kuasa hukum dari Law Office GAS & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2026.

Adapun Tim kuasa hukum terdiri atas: Amin M. Ghamal Siregar, S.H., M.H. Dipo Alam Siregar, S.H., Alwi Akbar Ginting, S.H., M.H., Awaluddin Harahap, Mochtar Indra Efendi Siregar, S.H., M.H., Febry Alamsyah Lubis, S.H.

Salah satu kuasa hukum Alfian, Dipo Alam Siregar, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, menyampaikan apresiasi atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan yang adil.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah memeriksa perkara ini secara objektif dan independen. Putusan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan hak-hak seseorang sebagai warga negara," ujar Dipo Alam Siregar.

Ia menambahkan, kemenangan praperadilan tersebut bukan hanya menjadi kemenangan bagi kliennya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa seluruh aparat penegak hukum harus mengedepankan asas due process of law dalam setiap penanganan perkara.

"Kami berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur. Negara hukum harus menjamin keadilan bagi siapa pun tanpa terkecuali. Atas putusan ini, kami bersama keluarga besar Bapak Alfian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku," lanjut Dipo.zal

Duta GenRe Harus Jadi Teladan bagi Generasi Muda.

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:20:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, Sabtu (18/07/2026) secara resmi membuka rangkaian kegiatan Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Solok Tahun 2026 di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok.

Hal ini menjadi wadah pembinaan bagi para remaja untuk mempersiapkan diri sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi teman sebaya mengenai Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Duta Generasi Berencana (GenRe) harus menjadi teladan bagi remaja dan agen perubahan dalam mengampanyekan pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunaan NAPZA, serta perilaku berisiko lainnya guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pesan penting ini disampaikan Wali Kota Ramadhani saat membuka Apresiasi Duta GenRe Kota Solok di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Beliau menekankan bahwa Duta GenRe terpilih tidak hanya sekadar memenangkan kompetisi, melainkan harus memiliki rencana masa depan yang matang dan siap menjadi mitra pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil ajang pemilihan terbaru, Gifran Petra Ghaniyy dan Khanaya Andriga Balqis telah dinobatkan sebagai pemenang utama Duta GenRe Kota Solok.

Wako Ramadhani juga mengajak generasi muda Kota Solok untuk terus meningkatkan literasi, mengembangkan kreativitas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital.

Juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus mendukung berbagai program kepemudaan sebagai upaya melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Kota Solok yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(YOSE)

Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Wawako Suryadi ikut Panen Raya.

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:18:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wakil Wali Kota Solok, Sumatera Barat, H. Suryadi Nurdal, dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional Wilayah Kodim 0309/Solok, Kota Solok,
Jum'at (17/07/2026) menhadiri Panen Raya bertempat di hamparan Sawah Solok.

H. Suryadi Nurdal dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Solok, saya mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0309/Solok beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan Panen Raya ini.

Momentum seperti ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, penyuluh pertanian, dan para petani dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wawako juga apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0309/Solok, yang selama ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Kehadiran TNI di tengah petani menjadi energi positif yang memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.

Sinergi seperti inilah yang harus terus kita pelihara. Sebab, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani, melainkan tanggung jawab kita semua. Ketika pangan tersedia dengan baik, masyarakat akan lebih sejahtera, ekonomi daerah akan semakin kuat, dan stabilitas kehidupan sosial akan semakin terjaga.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak mungkin diwujudkan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, akademisi, dunia usaha, Bulog, kelompok tani, hingga masyarakat luas.

Diungkapkan Wawako Suryadi di balik hamparan padi yang menguning dan hasil panen yang kita saksikan hari ini, terdapat perjuangan panjang yang tidak sederhana. Kerja keras para petani yang memulai aktivitas sejak matahari belum terbit. Kesabaran menghadapi cuaca yang tidak menentu, ancaman hama, keterbatasan sarana produksi, hingga fluktuasi harga. Semua itu menjadi bukti bahwa pangan yang kita nikmati setiap hari lahir dari tangan-tangan yang bekerja dengan penuh ketekunan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Solok menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, hingga dinamika ekonomi, sektor pertanian terbukti menjadi penyangga utama kehidupan masyarakat.

Dan Pemerintah Kota Solok terus berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pertanian, penguatan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Pada kesempatan ini juga akan diserahkan bantuan berupa tiga unit pompa air serta bantuan untuk dua kegiatan Air Pom kepada Kelompok Tani Panca Usaha. Bantuan ini bukan sekadar penyerahan sarana, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu petani mengatasi tantangan ketersediaan air, meningkatkan produktivitas lahan, dan menjaga keberlanjutan usaha tani.

Wawako berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dirawat bersama, dan dikelola secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok tani dalam jangka panjang. (YOSE)

Pendidikan Bintara Polri TA 2026 Resmi Dimulai di SPN Hinai, Wakapolda Sumut Tekankan Moral, Integritas, dan Pelayanan

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:09:00 +0700+0700

LANGKAT I SUMUT24.CO
Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Polda Sumut, Senin (20/7/2026).

Pembukaan pendidikan ditandai dengan pembacaan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., yang menegaskan pentingnya membentuk personel Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan unggul dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang berhasil melewati proses seleksi hingga dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Mereka dinilai sebagai putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian.

"Pendidikan ini tidak boleh dipandang sekadar proses mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik benar-benar siap menjadi pelaksana tugas kepolisian yang profesional, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)," demikian amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Secara nasional, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT TA 2026 diikuti sebanyak 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 polisi wanita yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia selama lima bulan.

Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif." Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan Polri tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di era digital.

Kalemdiklat Polri menekankan bahwa personel SPKT merupakan wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lulusan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, humanis, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kepolisian.

Selain membangun karakter dan kompetensi pelayanan, kurikulum pendidikan tahun ini juga menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan. Melalui sistem tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu berpikir analitis, memecahkan persoalan, bekerja sama, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh peserta didik agar menjaga keimanan, memperkuat disiplin, membangun solidaritas, menghormati tenaga pendidik, serta menjadikan setiap tantangan selama pendidikan sebagai proses menempa mental dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang Presisi.

Di sisi lain, para kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh diinstruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa proses pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," demikian penegasan Kalemdiklat Polri dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2026 ini, Polri berharap dapat melahirkan personel yang memiliki moral dan integritas kuat, profesional dalam menjalankan tugas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas, humanis, dan dipercaya masyarakat.(W05)

FOTO:

Dentuman Maut di Grand Polonia: Rumah Mewah Luluh Lantak, 4 Orang Terjebak di Reruntuhan, 6 Korban Luka

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:52:00 +0700+0700

MEDAN – Suara ledakan dahsyat menggelegar dan menggemparkan kawasan elite Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7) siang. Satu unit rumah mewah hancur berkeping-keping, sementara empat orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kekuatan ledakan begitu besar hingga merobohkan sebagian besar bangunan rumah. Balkon lantai dua ambruk, rangka bangunan miring, dan material bangunan beterbangan hingga ke badan jalan. Tiga mobil mewah yang terparkir di depan rumah ikut ringsek dihantam puing-puing.

Tak hanya menghancurkan rumah utama, gelombang ledakan juga merusak sedikitnya empat rumah di sekitarnya. Kaca-kaca pecah, dinding retak, dan serpihan material bangunan berserakan di kawasan permukiman elite tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya kerusakan pada rumah-rumah di sekitar lokasi.

> "Ada empat rumah lain yang terkena dampak ledakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, hingga kini penyebab ledakan masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung melakukan sterilisasi lokasi dan penyelidikan.

> "Belum tahu asal sumber ledakan. Begitu juga data korban masih didata," kata Alfi Pane.

Suasana di lokasi berubah mencekam. Warga yang mendengar dentuman keras berhamburan keluar rumah. Kepulan debu memenuhi udara, sementara puing-puing bangunan menutupi halaman hingga badan jalan.

Momen paling memilukan terjadi ketika seorang wanita menangis histeris di depan rumah yang telah rata dengan tanah. Ia terus berteriak memanggil ibunya yang diduga masih berada di dalam bangunan yang roboh. Perempuan itu sempat berusaha menerobos masuk, namun dicegah petugas karena kondisi bangunan sangat labil dan berpotensi ambruk kembali.

Informasi sementara menyebutkan empat orang masih berada di dalam reruntuhan saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan kaca yang terlontar akibat ledakan.

Hingga berita ini ditulis, proses pencarian korban masih berlangsung. Polisi belum memastikan penyebab ledakan, termasuk apakah dipicu kebocoran gas, bahan peledak, atau faktor lainnya. Aparat juga mengimbau masyarakat menjauhi lokasi demi keselamatan dan kelancaran proses evakuasi.

Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Kepatuhan Hukum yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Jalan Yos Sudarso, Medan, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto beserta jajaran manajemen, General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir Salman beserta jajaran, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. yang didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani, S.H., M.H. dan bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Muhibuddin menyampaikan materi mengenai fungsi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman insan PLN terhadap regulasi dan kepatuhan hukum dalam menjalankan proses bisnis perusahaan.

Sebagai penyedia infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pembangunan nasional, PLN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap proses bisnis dan pembangunan ketenagalistrikan berjalan sesuai koridor hukum serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance

"Saat ini listrik merupakan kebutuhan fundamental bagi seluruh masyarakat dan pembangunan Nasional. Untuk itu, diharapkan agar PLN terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan, dalam mendukung kelancaran proses bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya jajaran BUMN yang semakin memahami regulasi dan hukum, mencegah potensi perbuatan melawan hukum, serta mendorong PLN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik," ujar Muhibuddin.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesungguhan dan integritas Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan dukungan serta pendampingan hukum kepada BUMN, termasuk PLN, sehingga perusahaan dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Menurutnya, penguatan pemahaman hukum dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam memastikan proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai regulasi.

"Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan setiap proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami berharap dapat terus memperkuat kesadaran hukum insan PLN sekaligus memperoleh pendampingan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dalam pelaksanaan tugas," ungkap Rizki.

Rizki menambahkan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pendampingan hukum, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan setiap proses bisnis PLN dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, integritas, serta mengedepankan Good Corporate Governance (GCG).

Melalui kegiatan ini, PLN dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. (C04)

Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:56:00 +0700+0700

sumut24.co -BELAWAN, Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti Dermaga Gudang 104 Pelabuhan Ujung Baru Belawan, Senin pagi tatkala sekira pukul 07.30 Wib berlangsung upacara penyambutan kepulangan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif 126/KC Tahun 2026. Rangkaian kegiatan yang digelar oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) ini menandai kembalinya seluruh prajurit ke kesatuan induk setelah menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan negara.

Upacara penyambutan berjalan khidmat di bawah pimpinan langsung Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa. Turut hadir menyambut kepulangan para pahlawan perbatasan, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, sejumlah pejabat jajaran TNI dan Polri, unsur pimpinan Kodam I/Bukit Barisan, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos., M.Si., Bupati Batu Bara, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi mendalam dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Satgas Pamtas Yonif 126/KC. "Selamat datang kembali ke tanah air, selamat kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat," ujarnya dengan nada haru.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas di wilayah perbatasan merupakan bukti nyata pengabdian tulus kepada bangsa dan negara. "Semoga segala pengalaman, tantangan, dan perjuangan yang kalian lalui selama bertugas menjadi bekal berharga untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

Kehangatan terlihat jelas sepanjang acara berlangsung, terlihat dari sambutan antusias keluarga, rekan sesama prajurit, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Momen ini menjadi penutup yang indah bagi perjalanan panjang tugas mereka menjaga kedaulatan negeri di garis terdepan.

Kegiatan upacara penyambutan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Di balik ketegapan barisan para prajurit yang melangkah, tersimpan kisah panjang tentang pengorbanan, kerinduan, serta dedikasi tinggi. Selama bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua, mereka rela meninggalkan orang-orang tercinta demi memegang teguh amanah negara. Kini mereka pulang bukan hanya membawa perlengkapan dinas dan pengalaman berharga, melainkan membawa kebanggaan luar biasa karena telah menuntaskan tugas mulia menjaga lambang Merah Putih tetap berkibar di tapal batas negeri. (dre)

Wujud Sinergi Dan Kolaborasi, BPN Aceh Serahkan 21 Sertipikat HGB PLTA Peusangan Kepada PLN

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:49:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menerima 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) area reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan sertipikat berlangsung di Hall Baladewa, Medan, Sabtu (18/7/2026).

Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan sekaligus mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Peusangan 1 dan 2 di Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan ini dihadiri General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto didampingi Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Reza Pane, Manajer Unit Pelaksana Proyek (MUPP) SBU 2 Irsyad Ardi dan MUPP SBU 4 Parlindungan. Turut Hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Dr. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M. dan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah Heriansyah, S.SiT., M.H beserta jajaran.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah, Heriansyah menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat HGB merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara BPN dan PLN dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Penyerahan sertipikat HGB ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan kepastian hukum dan administrasi pertanahan bagi PLN. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan PLN dapat terus diperkuat untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Heriansyah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Dr. Arinaldi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan PLN dalam menyelesaikan proses administrasi pertanahan. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
"BPN Aceh berkomitmen untuk terus mendukung penyelesaian aspek pertanahan bagi pembangunan infrastruktur strategis, termasuk sektor ketenagalistrikan. Penyerahan sertipikat ini merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang baik antara BPN dan PLN. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk mendukung kelancaran pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ungkap Arinaldi.

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Aceh dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah atas dukungan dan kolaborasi dalam proses penyelesaian sertipikat HGB tersebut.
"Penyerahan 21 Sertipikat HGB ini merupakan capaian penting bagi PLN dalam memperkuat kepastian hukum atas aset dan lahan yang mendukung pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2. Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan BPN dalam mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ujar Rizki.

Menurut Rizki, kepastian hukum atas lahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2. Dengan tertibnya administrasi dan legalitas pertanahan, PLN dapat semakin fokus memastikan pembangunan berjalan optimal sekaligus mendukung penguatan sistem kelistrikan di Aceh dan Sumatera Bagian Utara.

Senada, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane menyampaikan bahwa penyerahan 21 Sertipikat HGB menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menyelesaikan aspek pertanahan yang mendukung pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2.

"Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Kanwil BPN Aceh serta Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawal proses penyelesaian sertipikat HGB ini. Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan lancar. Kami meyakini melalui sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, setiap proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Reza

Penyerahan 21 Sertipikat HGB ini menjadi wujud nyata sinergi PLN dengan BPN dalam mendukung kepastian hukum aset dan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat penyelesaian pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2, sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di Aceh dan Sumatera Bagian Utara. (C04)

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Gala Siswa Indonesia 2026, Wadah Lahirkan Bibit Pesepak Bola Berkarakter dan Berprestasi

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:44:00 +0700+0700

24.co">sumut24.co -ASAHAN, Stadion Mutiara Kisaran berhias semangat dan antusiasme ribuan siswa SMP se-Kabupaten Asahan, saat Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.AP secara resmi membuka ajang bergengsi Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026. Acara yang dimulai pukul 09.00 Wib ini berjalan lancar, aman, dan sukses hingga berakhir pada pukul 10.00 Wib.

Penyelenggaraan GSI Tahun 2026 di Kabupaten Asahan mengacu pada pedoman resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hadir dalam acara pembukaan ini sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru pendamping, peserta kompetisi, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Musa Al Bakri, SE., M.Si menjelaskan bahwa GSI bukan sekadar ajang pertandingan sepak bola semata. "Kegiatan ini bertujuan utama memperkuat pendidikan karakter peserta didik, mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola, serta menumbuhkan jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, komunikatif, bersahabat, menghargai prestasi, dan rasa tanggung jawab," ujarnya.

Ia menambahkan, kompetisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap sepak bola, sekaligus menanamkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Tahun ini, GSI Tingkat Kabupaten Asahan diikuti oleh perwakilan SMP dari 20 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di wilayah Asahan. Seluruh pertandingan akan berlangsung selama enam hari, mulai 20 hingga 25 Juli 2026, dan dipusatkan di Stadion Mutiara Kisaran.

24.co/cdn/uploads/images/2026/07/37a749d808e46495a8da1e5352d03cae_IMG-20260720-WA0012.jpg">

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menguraikan bahwa Gala Siswa Indonesia merupakan ajang kompetisi berjenjang yang berjalan berurutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga sampai ke tingkat nasional. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"GSI menjadi wadah strategis dalam menjaring sekaligus mengembangkan potensi dan bakat siswa di bidang sepak bola melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Melalui turnamen ini, saya berharap siswa tingkat SMP mampu menjadi kader-kader pemain sepak bola yang nantinya dapat berprestasi hingga tingkat nasional," tegas Wakil Bupati.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ajang ini bukan hanya soal mencari juara, melainkan menjadi media pendidikan karakter untuk membentuk pribadi yang disiplin, bekerja keras, mampu bergotong royong, dan senantiasa menjunjung tinggi kerja sama. Wakil Bupati pun menyampaikan optimisme besar terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Asahan. "Saya yakin Asahan memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet sepak bola berbakat. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kita akan melihat lahirnya pemain-pemain nasional yang berasal dari tanah kelahiran kita tercinta ini," ujarnya penuh harap.

Acara pembukaan berjalan dengan rangkaian yang khidmat, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penyampaian laporan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan, sambutan Wakil Bupati, dan ditutup secara simbolis dengan penendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Asahan sebagai tanda resmi dimulainya seluruh rangkaian kompetisi GSI Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Kegiatan pembukaan ini berakhir pada pukul 10.00 Wib dengan suasana yang tertib, aman, dan meninggalkan semangat optimisme bagi seluruh peserta untuk tampil maksimal dan berprestasi. (dre)

Gerindra Minta Hotman Tak Kaitkan Kasus Hukum Febrie Adriansyah dengan Presiden

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:36:00 +0700+0700

Jakarta– Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta agar polemik terkait kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga meminta kuasa hukum Febrie, Hotman Paris, tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sugiat, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa membangun narasi yang menyeret institusi kepresidenan.

"Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Sugiat menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Ia menyebut kepala negara selalu memberikan dukungan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Karena itu, Sugiat meminta semua pihak, termasuk tim kuasa hukum, menyampaikan argumentasi melalui jalur hukum yang tersedia tanpa menggiring opini yang mengaitkan Presiden dengan perkara tersebut.

"Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden dalam perkara yang sedang diproses secara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar, terutama narasi yang berupaya menghubungkan kasus tersebut dengan Presiden.

"Masyarakat saya harapkan tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang mengaitkan kasus ini dengan Presiden. Mari kita hormati proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional," kata Sugiat.

Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menjaga ruang publik tetap kondusif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Hotman sebelumnya menyebut kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Dia bahkan mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Ledakan Keras Guncang Perumahan Grand Polonia Medan, Lima Rumah Rusak

admin — Mon, 20 Jul 2026 17:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sebuah ledakan keras mengguncang kawasan Perumahan Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, pada Senin (20/7/2026). Insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya lima unit rumah warga mengalami kerusakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari lima rumah yang terdampak, satu unit bangunan yang diduga menjadi titik pusat sumber ledakan mengalami kerusakan paling parah. Sementara itu, empat rumah lain di sekitarnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat imbas getaran dan material ledakan.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (20/7/2026).

"Sekitar empat rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Alfi Pane.

Meski demikian, Alfi mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab pasti maupun kronologi awal munculnya ledakan. Hingga saat ini, pihak otoritas setempat bersama kepolisian masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa atau luka-luka.

"Belum tahu (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tutur Alfi.

Di sisi lain, muncul dugaan awal di tengah masyarakat bahwa insiden dentuman keras ini berkaitan dengan aktivitas ilegal pencurian besi—atau yang kerap dijuluki warga sebagai aksi "rayap besi"—di sekitar area kompleks perumahan tersebut.

Saat ini, personel kepolisian telah turun ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengamankan area, melakukan olah TKP, serta menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti dari ledakan yang mengejutkan warga Polonia ini. Red

Warga Sipil Masuk DPO Dit Narkoba Poldasu Diketahui Sebagai Pemasok Sabu ke Dua Personel Polres Samosir

admin — Mon, 20 Jul 2026 16:24:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang pria warga sipil berperan penting dalam pengungkapan kasus narkoba yang menjerat 2 personel Polres Samosir.

Pria yang masih dalam pengejaran dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tersebut diketahui sebagai pemasok sabu-sabu kepada Aipda ES dan Brigadir DW.

"Pemasoknya seorang warga sipil yang sedang kita lakukan pengejaran," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan saat rilis pengungkapan kasus narkoba sejak Januari - Juni 2026, Senin (20/7/2026).

Menjawab wartawan, Andi mengaku telah mengetahui identitas pemasok sabu kepada dua personel Polres Samosir tersebut, namun masih dirahasiakannya.

"Pemasoknya warga Medan," pungkasnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan, tidak mentolerir anggotanya yang terlibat tindak pidana.

"Saya tegaskan setiap anggota yang terlibat narkoba akan dipecat hingga dijatuhi hukuman pidana sesuai perbuatannya," tegasnya.

Dia mengungkapkan, Polda Sumut juga melakukan rehabilitasi terhadap personel yang terbukti menggunakan narkoba.

"Kita tidak hanya menindak tegas (pecat) terhadap personel yang terlibat peredaran narkoba, tapi juga melakukan rehabilitasi terhadap anggota yang terbukti mengonsumsi narkoba," ungkapnya.

Whisnu menambahkan, Polda Sumut terus meningkatkan upaya pemberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Terbukti selama selama periode Januari-Juni 2026, personel kita di lapangan berhasil menangkap sebanyak 4.628 tersangka narkoba," pungkasnya.(W05)