Megawati Perintahkan Kader Hadir di Tengah Rakyat, PDI Perjuangan Sumut Beri Tali Asih Korban MBG di Karo

admin — Sat, 03 Oct 2026 19:24:00 +0700+0700

KARO — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Pesan tersebut diwujudkan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dengan memberikan tali asih kepada siswa yang terdampak dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kesenian _Open Stage_ Taman Mejuah-Juah, Berastagi, Kabupaten Karo, Sabtu (03/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak persoalan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Selain memberikan dukungan secara langsung, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen partai untuk terus mendampingi masyarakat dan mengawal persoalan yang berkaitan dengan penanganan para siswa terdampak.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara *Drs. Rapidin Simbolon, M.Si.* mengatakan, kehadiran partai di tengah keluarga siswa merupakan bentuk dukungan moral agar anak-anak dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas mereka.

"Kami hadir untuk memberikan semangat, dorongan, dan penguatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan tidak membawa pengalaman ini menjadi trauma. Kami ingin mereka tahu bahwa ada banyak pihak yang peduli dan ikut memberikan dukungan," ujar Rapidin.

Rapidin mengungkapkan, dirinya juga telah menyampaikan perkembangan kondisi anak-anak Karo yang terdampak MBG kepada Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, perhatian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami masyarakat di daerah juga menjadi perhatian pimpinan partai.

"Ibu Megawati menanyakan bagaimana perkembangan anak-anak Karo yang terdampak. Saya menyampaikan bahwa kondisi mereka terus kita pantau. Pesan beliau kepada kami adalah agar kader selalu berada di tengah masyarakat, hadir dalam suka maupun duka, memberikan penguatan dan membantu masyarakat melewati masa-masa sulit," kata Rapidin.

Ia mengatakan, arahan tersebut menjadi semangat bagi kader PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk turun langsung dan memastikan masyarakat yang terdampak tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan yang mereka alami.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan tali asih dalam bentuk tabungan kepada para siswa terdampak. Pemberian dilakukan melalui kerja sama dengan *Bank Rakyat Indonesia (BRI)* sehingga bantuan dapat disimpan dan dimanfaatkan oleh masing-masing anak.

Adapun besaran tabungan ini disesuaikan dengan kondisi siswa. Anak-anak yang mengalami kondisi berat dan mendapatkan perawatan hingga harus dirujuk memperoleh tabungan sebesar *Rp2,5 juta per orang*. Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan *Rp500 ribu per orang*, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan mendapatkan *Rp300 ribu per orang*.

Rapidin menegaskan, nilai bantuan bukanlah hal utama dalam pemberian tali asih tersebut. Menurutnya, yang lebih penting adalah pesan kepedulian dan dukungan yang ingin disampaikan kader PDI Perjuangan kepada anak-anak dan keluarga mereka.

"Ini bukan semata-mata persoalan nilainya. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang dipimpin Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir memberikan semangat dan penguatan kepada anak-anak kita," ujar Rapidin.

Ia menambahkan, pemberian tali asih tersebut merupakan hasil gotong royong kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada siswa terdampak MBG di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara.

"Kami mulai dari Tanah Karo. Selanjutnya juga akan dilakukan di daerah lain, termasuk Deli Serdang dan Asahan. Ini merupakan bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada anak-anak yang terdampak," katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara *Dr. Soetarto, M.Si* mengatakan, pemberian tali asih tersebut merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap kondisi siswa dan keluarga yang terdampak MBG. Menurutnya, perhatian tersebut akan dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

"Semua ini bentuk kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara terhadap persoalan yang dihadapi adik-adik siswa-siswi yang terdampak MBG. Kami juga terus memantau kondisi mereka, termasuk mengunjungi anak-anak yang masih menjalani perawatan di rumah sakit," ujar Soetarto.

Sutarto mengatakan, setelah kegiatan di Kabupaten Karo, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara juga akan melanjutkan kegiatan serupa di Asahan dan Deli Serdang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya partai untuk hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Karo *Peri Edisonta Milala* menyampaikan laporan mengenai data siswa terdampak MBG di Kabupaten Karo. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, terdapat *495 siswa* yang terdampak dan berasal dari sejumlah sekolah di wilayah Berastagi.

Peri merinci, siswa terdampak berasal dari *SD Yayasan Bersama sebanyak 28 siswa, SMP Yayasan Bersama 43 siswa, SMA Yayasan Bersama 54 siswa, SMA Negeri 1 Berastagi 325 siswa, serta SMK Negeri Merdeka Berastagi 45 siswa*.

Dari jumlah tersebut, sebanyak *396 rekening bantuan telah tercetak melalui BRI*, sementara 99 rekening lainnya masih dalam proses penyelesaian karena terdapat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang perlu diperbaiki.

"Kami terus melakukan koordinasi agar seluruh rekening yang masih terkendala data dapat segera diselesaikan, sehingga bantuan dapat diterima oleh seluruh siswa yang telah terdata," ujar Peri.

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus kader PDI Perjuangan Kabupaten Karo, *Iriani Br Tarigan* mengatakan, perhatian kepada para siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian tali asih. PDI Perjuangan bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal persoalan tersebut, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Iriani, pihaknya bersama Rapidin Simbolon dan jajaran DPRD Kabupaten Karo sebelumnya telah mendatangi BGN di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua siswa serta mempertanyakan penanganan dan tindak lanjut bagi anak-anak yang terdampak.

"Kami akan terus bersama masyarakat dan mengawal persoalan ini. Apa yang menjadi hak dan kebutuhan anak-anak serta orang tua akan terus kami perjuangkan melalui jalur yang ada," ujar Iriani.

Iriani juga menegaskan bahwa perhatian terhadap pelaksanaan MBG diarahkan pada perbaikan agar program tersebut dapat berjalan semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kejadian seperti ini. Program MBG tetap kita dukung, tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki, termasuk tata kelolanya, agar keamanan dan kesehatan anak-anak menjadi perhatian utama," katanya.

Pemberian tali asih tersebut turut dihadiri *Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Dr. Soetarto, M.Si*, *Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Dra. Sorta Ertaty Siahaan, Sutrisno Pangaribuan* jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karo, perwakilan BRI, orang tua siswa, serta para siswa terdampak MBG.

Melalui kegiatan tersebut, PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, sebagaimana pesan Megawati Soekarnoputri agar kader selalu berada bersama rakyat, baik dalam suasana suka maupun duka.

Sang Pakar Intelijen Duduki Posisi Kabaintelkam Mabes Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 18:29:00 +0700+0700

MEDAN — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Polri. Salah satu keputusan strategis dalam mutasi perdana di era kepemimpinannya adalah menunjuk Irjen Pol. Deddy Kusuma Bakti sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi itu mencakup 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.

Dalam telegram tersebut, Irjen Pol. Deddy Kusuma Bakti yang sebelumnya merupakan Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan pada BIN, dipercaya mengisi posisi Kabaintelkam Polri. Ia menggantikan Komjen Pol. Yuda Gustawan yang selanjutnya ditugaskan sebagai Pati Baintelkam untuk penugasan pada Kantor Staf Presiden (KSP).

Penempatan Deddy Kusuma Bakti di posisi strategis tersebut menjadi perhatian karena rekam jejaknya di bidang intelijen dan keamanan. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Sejumlah pemberitaan juga mencatat bahwa Deddy sebelumnya pernah menduduki jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk Dirintelkam Polda Metro Jaya.

Dengan jabatan Kabaintelkam yang memiliki eselon kepangkatan Komisaris Jenderal, Deddy yang saat ini berpangkat Irjen berpeluang menyandang pangkat bintang tiga sesuai proses kenaikan pangkat dan ketentuan organisasi.

Dinilai Memiliki Pengalaman Panjang di Dunia Intelijen

Pengalaman Deddy di bidang intelijen dan keamanan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya Muhammad Azhari Marpaung, advokat yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sumatera Utara periode 2019–2020.

Menurut Azhari, pengalaman Deddy di bidang intelijen membuatnya dinilai memiliki kemampuan memahami dinamika sosial dan karakter masyarakat di berbagai daerah.

«"Komjen Pol. Deddy Kusuma Bakti merupakan pribadi yang sangat humanis. Semua elemen masyarakat di Sumatera Utara merasa dekat dan hangat ketika berdialog dengan beliau," ujar Azhari.»

Ia menyebut Deddy memiliki pengalaman penugasan di sejumlah wilayah dengan karakter persoalan keamanan yang kompleks.

Menurut Azhari, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Kabaintelkam, sebuah jabatan yang memiliki peran strategis dalam membaca potensi gangguan keamanan, dinamika sosial, serta perkembangan situasi nasional.

"Jiwa intelijennya sangat mendarah daging. Dengan pengalaman panjang di bidang intelijen di sejumlah wilayah, beliau layak disebut sebagai salah satu sosok yang memahami intelijen modern," kata Azhari.

Pengalaman di Sumatera Utara

Nama Deddy Kusuma Bakti juga tidak asing bagi masyarakat Sumatera Utara. Saat bertugas sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Utara, ia berada dalam jajaran kepolisian yang menghadapi dinamika keamanan dan sosial-politik menjelang Pemilu 2019.

Azhari menilai pendekatan yang dilakukan Deddy ketika itu tidak hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis.

"Kalau di Sumatera Utara, beliau akrab dipanggil Om Deddy. Beliau sangat memahami psikologi masyarakat. Cara beliau membangun komunikasi membuat berbagai elemen mudah menerima dan berdialog," ujarnya.

Menurut Azhari, pendekatan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga suasana tetap kondusif selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2019 di Sumatera Utara.

Dekat dengan Mahasiswa dan Aktivis

Selain pengalaman di bidang intelijen, Deddy juga disebut memiliki kedekatan dengan kalangan mahasiswa dan aktivis.

Azhari mengatakan hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan humanis.

"Beliau sangat dekat dengan mahasiswa dan aktivis. Karena itu, di Sumatera Utara beliau akrab dipanggil Om Deddy," katanya.

Bagi Azhari, pendekatan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari kerja intelijen, terutama dalam membaca perkembangan situasi secara langsung dari lapangan.

Disebut Religius dan Dekat dengan Ulama

Azhari juga menyoroti sisi religius Deddy Kusuma Bakti. Ia mengaku mengetahui kebiasaan Deddy ketika masih bertugas di Polda Sumatera Utara yang disebutnya sangat memperhatikan pelaksanaan ibadah.

"Dulu ketika bertugas di Polda Sumatera Utara, beliau sangat menjaga salat dan sering mengajak tamu yang beragama Islam untuk melaksanakan salat di awal waktu," ujar Azhari.

Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat dan kehidupan religius menjadi dua sisi yang berjalan beriringan dalam pribadi Deddy.

"Itulah mengapa menurut saya hablumminallah dan hablumminannas beliau berjalan beriringan dengan baik," pungkas Azhari.

Kini, pengalaman panjang Deddy Kusuma Bakti di bidang intelijen dan keamanan akan diuji dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas. Sebagai Kabaintelkam Polri, ia akan mengemban salah satu posisi strategis dalam struktur Mabes Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menhan Beradab di Tengah Candu Pasukan Siber*

admin — Sat, 03 Oct 2026 17:31:00 +0700+0700

Oleh: E.T. Hadi Saputra

36 tahun setelah saya menapak kampus Jurnalistik Unpad -- dan tak pernah berhenti menulis sesudahnya, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kalangan Penguasa. Jelas bukan yang pertama tapi ini paling dahsyat setelah "reformasi". Pemandangan yang ganjil sekaligus menyejukkan ketika menyaksikan bagaimana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyikapi tudingan serius dalam siniar investigasi Tempo. Di tengah iklim politik yang kadung terbiasa membalas kritik dengan pengerahan influencer, pasukan siber (buzzer), pembunuhan karakter jurnalis, hingga fabrikasi tagar bayaran, sang Menhan justru memilih jalan yang nyaris dilupakan oleh banyak pemegang kekuasaan: menggunakan Hak Jawab secara resmi melalui koridor Dewan Pers.

Tindakan Menhan ini adalah anomali yang luar biasa. Di republik ini, kekuasaan kerap kali tergoda mengambil jalan pintas yang arogan—entah mengerahkan instrumen aparat represif, atau menyewa tentara bayaran di jagat maya untuk mengaburkan fakta. Namun, keputusan Menhan untuk menempuh mekanisme Dewan Pers menempatkan kembali persoalan pada relnya yang paling hakiki: adab negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
1. Hak Jawab Menhan sebagai Pembeda Moral dan Konstitusional
Mengapa langkah Menhan ini harus kita garis bawahi sebagai peristiwa politik yang istimewa? Sebab di era pasca-kebenaran (post-truth), instrumen buzzer telah menjadi candu berbahaya bagi kekuasaan. Buzzer bekerja dengan membunuh akal sehat: mereka memproduksi kebisingan, menyerang ranah privat pengkritik, dan merekayasa sentimen publik demi meloloskan ego penguasa.
Namun, Menhan menolak masuk ke dalam kubangan tersebut. Beliau tidak menyewa kerumunan akun anonim untuk menenggelamkan Tempo, tidak pula mengkriminalisasi para jurnalisnya. Dengan mendelegasikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait untuk hadir langsung di Dewan Pers, Menhan menunjukkan keteladanan seorang negarawan: menjawab jurnalisme dengan jurnalisme; menguji narasi dengan fakta verifikatif.
Ini adalah tamparan telak bagi siapa pun pemegang jabatan publik yang selama ini gemar bersembunyi di balik tameng tagar berbayar.
2. Menghormati Pilar Pers Sembari Menegakkan Disiplin Etik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir dari rahim Reformasi untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai anjing penjaga (watchdog) demokrasi. Namun, kemerdekaan pers bukanlah kekebalan mutlak tanpa batas pertanggungjawaban. Di sanalah letak kearifan arsitektur hukum pers kita: ia menyediakan mekanisme penyeimbang berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi.
Langkah Menhan membawa perkara ini ke meja mediasi Dewan Pers pada 5 dan 12 Agustus 2026 membuktikan bahwa mekanisme pengawasan mandiri (self-regulatory) pers nasional kita masih berwibawa manakala digerakkan dengan adab yang benar.
Ketika Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa Tempo melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik—karena narasi "pertemuan setengah kamar" tidak melalui uji verifikasi dan konfirmasi yang memadai—publik disuguhi sebuah kemenangan prosedural yang elegan. Menhan memenangkan klarifikasinya bukan lewat vonis pidana ataupun intimidasi kekuasaan, melainkan lewat putusan etik dari lembaga independen yang paling sah mengadili karya jurnalistik.
3. Preseden Berharga untuk Budaya Politik Indonesia
Bantahan resmi Menhan bahwa tidak pernah ada pertemuan terpisah, tidak pernah ada pembahasan barter perkara hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, serta penegasan bahwa koordinasi Menhan murni dalam mandat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), menjadi bernilai kredibel justru karena disampaikan di ruang publik yang terang-benderang.
Catatan agenda resmi dan dokumentasi kedinasan dibeberkan secara transparan di hadapan publik, bukan disebarkan lewat akun-akun bot tanpa identitas. Inilah akuntabilitas sejati.

Apa yang ditunjukkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini seharusnya menjadi jurisprudensi etik bagi seluruh pejabat dan institusi di negeri ini:
Jika merasa disudutkan oleh laporan media: tempuhlah Dewan Pers, gunakan Hak Jawab, buka data pembanding secara kesatria.
Hentikan memelihara dan mendanai pasukan siber: karena kebisingan digital hanya melahirkan kedunguan massal dan meracuni ruang deliberasi warga.

Langkah Menhan menggunakan Hak Jawab bukan sekadar urusan membela reputasi pribadi atau institusi pertahanan. Lebih jauh dari itu, ia adalah seruan sunyi namun lantang bagi republik ini: bahwa di hadapan hukum dan etika, kekuasaan tertinggi adalah kepatuhan pada aturan main, bukan kelihaian memainkan algoritma.

https://x.com/ethadisaputra/status/2105819016510214179

Firli Bahuri Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude dan IPK 4,0

admin — Sat, 03 Oct 2026 15:07:00 +0700+0700

JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Purn. Firli Bahuri mendapatkan gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Pancasila. Firli berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul "Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat".

Sidang Terbuka Promosi Doktor Firli Bahuri diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Sabtu, 3 Oktober 2026. Rektor Universitas Pancasila, Prof. Adnan Hamid, yang memimpin jalannya sidang nenyatakan Firli lulus dengan predikat Summa Cumlaude dan nilai IPK sempurna, yakni 4,0.

Summa Cum Laude adalah gelar kehormatan akademis tertinggi yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang meraih prestasi akademik luar biasa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "dengan pujian tertinggi" atau with highest praise. Sementara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 adalah nilai prestasi akademik tertinggi dan sempurna yang dapat dicapai oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang menggunakan sistem skala penilaian 0,00 hingga 4,00.

"Di Universitas Pancasila, kami tidak hanya memberikan penilaian berdasarkan prestasi akademik namun juga kearifan yang dimiliki peserta didik," ujar Prof. Adnan Hamid.

Selain menyelesaikan dan mempertahankan skripsi, Firli juga menerbitkan hasil penelitiannya dalam jurnal terindeks nasional SINTA dan terindeks internasional SCOPUS Q1 Springer Nature.

Hasil penelitian Firli juga telah dibukukan dengan judul "Model Resolusi Konflik Horizontal: Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial" yang diterbitkan Booknesia Publishing House.

Dalam studi doktoral di Universitas Pancasila Firli didampingi Prof. Agus Surono sebagai Promotor, serta Prof. Adnan Hamid dan Prof. Irwansyah sebagai Co-Promotor.

Dalam penelitiannya, Firli menemukan bukti empiris bahwa struktur konflik jauh lebih rumit dari yang tampak di permukaan dan berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi.

Melalui kacamata socio-legal approach yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, Firli membedah konflik horizontal di NTB yang menurutnya merupakan manifestasi dari akumulasi ketimpangan distributif, kerapuhan integrasi budaya, serta penegakan hukum formal yang sering kali bersifat reaktif, sektoral, dan parsial.

Dalam penyelesaian konflik dia menawarkan pentingnya Model Tri-Sinergis yang mengintegrasikan tiga pilar utama yakni hukum, budaya, dan kesejahteraan sosial. Ketiga dimensi ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara parsial, melainkan harus diikat dalam satu kesatuan kerangka kerja yang saling menguatkan. Dimensi hukum memberikan kepastian, ketertiban, dan efek jera agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

Firli juga mengingatkan bahwa hukum nasional yang ditetapkan secara top-down kerap kehilangan legitimasi jika tidak menyatu dengan living law atau hukum yang hidup dan dihormati di tengah-tengah masyarakat setempat.

Di NTB, keberadaan kearifan lokal seperti tradisi Begawe pada masyarakat Sasak, filosofi Maja Labo Dahu di Bima, serta kearifan Gumi Paer merupakan modal sosial yang sangat dahsyat. Firli secara tajam menguraikan bagaimana mekanisme adat dan nilai-nilai religius mampu menjadi sarana mediasi yang jauh lebih efektif dan mendapat legitimasi moral tinggi dibanding proses peradilan formal.

Firli tidak berhenti pada romantisme budaya. Dia sangat menekankan pilar ketiga, yaitu kesejahteraan sosial. Tanpa adanya keadilan distributif, pemerataan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan, kearifan lokal sekalipun akan tergerus oleh rasa frustrasi sosial akibat kemiskinan dan ketimpangan yang tajam.

Serius, Segar, dan Mengharukan

Sidang Promosi Doktor Firli dihadiri istrinya Ardina Safitri, dan dua anak mereka Rizqa Agustin Ananda Putri dan Rizqi Arfiananda Dhira Putra. Teman-teman satu angkatan AKABRI 1980 dan rekan-rekannya saat masih bertugas sebagai bintara Polisi juga hadir.

Sejumlah seniornya yang hadir antara lain mantan Kapolri (2000) Jenderal Pol. Purn. Rusdihardjo dan mantan Kepala Badan Narkotika (2002-2004) Komjen Pol. Purn Togar M. Sianipar.

Sidang berlangsung serius dan segar. Firli menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan para penguji yang terdiri dari Prof. Ari Purbayanto, Prof. Kurnia Toha, Prof. Hamzah, Prof. Agung Iriantoro, dan Prof. Zaitun Abdullah dengan tegas dan jelas. Namun, di di sela-sela jawaban yang disampaikannya, tidak jarang terselip pernyataan-pernyataan bernada humoris, menghibur, dan menyegarkan, yang disambut dengan tawa dan tepuk tangan peserta sidang.

Di akhir persidangan, Prof. Agus Surono yang juga Ketua Program Studi Hukum Universitas Pancasila membacakan sebuah puisi yang ditulisnya sendiri. Puisi yang sangat menyentuh ini berisi perhatian dan kepeduliaannya pada perjalanan Firli Bahuri yang tidak mudah, menempuh pendidikan doktoral di fitnah dan tekanan politik begitu berat yang dihadapinya.

Puisi ini menggugah perasaan. Tidak sedikit peserta sidang yang menitikkan air mata mendengarkan puisi itu. Firli pun tampak berusaha keras menahan airmatanya.

Ketika memberikan sambutan terakhir sebelum Sidang Promosi Doktor berakhir, Firli mangatakan selama 2 tahun 10 bulan dia berdamai dengan diri sendiri menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.

"Saya menggunaan tiga hak yang melekat pada diri saya, yakni hak berpikir, hak membaca, dan hak menulis, untuk menyelesaikan studi ini," ujar Firli. []

Yayasan Brata Bhakti Sumut Beri Bantuan Beasiswa dan Santunan Kepada Anak Yatim Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 14:14:00 +0700+0700

Medan- Yayasan Brata Bhakti Pusat melalui Yayasan Brata Bhakti Sumut, memberikan bantuan beasiswa serta uang kepada anak Yatim Polri, Sabtu (3/10/2026) sekira pukul 11.00 WIB.

Penyerahan bantuan tersebut, diberikan langsung Ketua Yayasan Brata Bhakti Sumut Drs H Joko Susilo SH MH didampingi Sekretaris Aslim serta Bendahara Marwan di Teladan Cafe Jalan Gedung Arca Medan.

Acara itu, adalah kegiatan rutin Yayasan Brata Bhakti Pusat yang dibina Jendral Polisi (Purn) Prof Dr Drs Chairuddin Ismail SH MH dan Ketua Yayasan Pusat Irjen Pol (Purn) Dr Drs E Winarto Hadi SH MSi.

Pemberian beasiswa yang berdomisili di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 54 orang. Sementara bantuan untuk anak yatim, sebanyak 230 orang.

Ketua Yayasan Brata Bhakti Sumut Drs H Joko Susilo SH MH menuturkan, bantuan ini adalah program tahunan bagi anak-anak Polri yang sudah Yatim dan berprestasi.

"Hal ini, untuk membantu perekonomian mereka. Semoga bantuan ini, dapat mengurangi beban dan ekonomi mereka," tegas Joko Susilo yang juga Ketua Umum Pusat Pujakesuma.

Dikatakannya, bantuan beasiswa per orang untuk para mahasiswa/i dengan syarat IPK 3,3 menerima bantuan sebesar Rp3 Juta. Sementara untuk anak yatim Polri, menerima bantuan sebesar Rp2 Juta.

Anna, salah seorang istri anggota Polri yang menerima bantuan beasiswa untuk anaknya mengatakan, bahwa dirinya berterima kasih kepada yayasan Brata Bhakti yang selalu peduli dengan anak-anak Yatim Polri.

"Saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Brata Bhakti, yang sangat peduli dengan anak-anak Yatim Polri dalam membantu memberikan beasiswa serta bantuan uang. Semoga kegiatan ini, terus terlaksana karena sangat bermanfaat dan berguna bagi kami," pungkasnya.

(***)

CEO Sumut24 Group Rianto Ucapkan Selamat kepada Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700

MEDAN | CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., M.H., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi Kapolda Sumut menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri pada awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sonny Irawan sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut). Sementara itu, Whisnu Hermawan Februanto dimutasi dari jabatan Kapolda Sumut dan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut tersebut merupakan bagian dari mutasi yang mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Selain Kapolda Sumut, sejumlah Kapolda lain serta pejabat utama Mabes Polri juga mengalami rotasi.

Menanggapi keputusan tersebut, Rianto yang akrab disapa Anto Genk berharap amanah yang diberikan kepada Sonny Irawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa institusi Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Rianto.

Rianto yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara berharap kepemimpinan Sonny Irawan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, pemerintah, dan insan pers dalam menciptakan keamanan serta situasi yang kondusif.

Menurutnya, kemitraan antara institusi kepolisian dan media juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Polri semakin dekat dengan masyarakat dan terus memperkuat kemitraan dengan media. Pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat," kata Rianto.

Ia juga berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Di sisi lain, Rianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas kepemimpinannya selama menjabat Kapolda Sumatera Utara.

"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Polda Sumatera Utara. Selamat menjalankan amanah dan tugas baru sebagai Wairwasum Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas," pungkas Rianto.*(SS68)*

Profil Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap, Putra Medan yang Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:38:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Irjen Pol Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. kembali menjadi perhatian publik Sumatera Utara. Perwira tinggi Polri kelahiran 10 Februari 1974 itu kini dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mahmud Nazly menggantikan Irjen Pol Abdul Karim dan sebelumnya menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri.

Putra Mantan Bupati Tapanuli Selatan

Mahmud Nazly Harahap berasal dari keluarga yang cukup dikenal di Sumatera Utara. Ia merupakan putra almarhum M. Saleh Harahap, yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan periode 1999–2004. Informasi mengenai latar belakang keluarga tersebut juga dimuat sejumlah profil biografi Mahmud Nazly.

Kedekatannya dengan Kota Medan juga terlihat dari aktivitas keluarga. Pemerintah Kota Medan pada 2025 menyebut Mahmud Nazly sebagai adik kandung Rasyidah Wahyuni Harahap, kakak dari Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap. Dengan demikian, Mahmud Nazly dan Zakiyuddin Harahap merupakan saudara kandung.

Bahkan ketika Mahmud Nazly dipercaya menjadi Kakorsabhara Baharkam Polri pada pertengahan 2026, Zakiyuddin secara terbuka menyampaikan ucapan selamat dan menyebut Mahmud sebagai "adik saya".

Lulusan Akpol 1997

Mahmud Nazly merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1997. Dalam perjalanan pendidikannya, ia juga menyelesaikan pendidikan di PTIK, Sespimmen, PKN Tingkat I dan Lemhannas. Ia meraih pendidikan S2 serta gelar doktor dari Universitas Jayabaya pada 2023. Profil resmi Majelis Wali Amanat USU juga mencatat riwayat pendidikan tersebut.

Kariernya di kepolisian berkembang melalui berbagai posisi, antara lain Kapolsek Kebayoran Baru, Kapolres Sumedang dan Kapolres Bandung. Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Pati Baintelkam Polri pada BIN sejak Desember 2023 hingga Juni 2026.

Dari BIN, Kakorsabhara hingga Kadiv Propam

Karier Mahmud Nazly kemudian bergerak cukup cepat. Setelah bertugas di BIN, ia dipercaya menduduki posisi Kakorsabhara Baharkam Polri pada 2026.

Kini, hanya beberapa bulan setelah menduduki posisi tersebut, ia kembali mendapat amanah baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Divisi Propam memiliki posisi penting dalam organisasi Polri karena berkaitan dengan profesi, disiplin dan pengamanan internal anggota Polri. Karena itu, jabatan Kadiv Propam merupakan salah satu posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Pernah Dipercaya Menjadi Anggota MWA USU

Kedekatan Mahmud Nazly dengan Sumatera Utara juga tercermin dari keterlibatannya sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) periode 2025–2030. Namanya termasuk dalam 18 anggota MWA yang diumumkan USU pada April 2025.

Profil resmi MWA USU menyebut Mahmud Nazly memiliki pengalaman luas di bidang intelijen, keamanan dan penegakan hukum.

Dengan latar belakang keluarga birokrat dan politik lokal Sumatera Utara, pendidikan panjang, serta perjalanan karier di berbagai bidang kepolisian dan penugasan di BIN, Mahmud Nazly Harahap kini menjadi salah satu putra Sumatera Utara yang menempati posisi strategis di tingkat nasional.

Dari Medan, putra mantan Bupati Tapanuli Selatan, dan saudara kandung Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Mahmud Nazly kini membawa amanah baru di jantung pengawasan internal institusi Polri sebagai Kadiv Propam.

Irjen Mahmud Nazly Harahap Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:23:00 +0700+0700

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melakukan rotasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Salah satu pejabat yang mendapat penugasan baru adalah Irjen Pol Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., yang dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam telegram itu disebutkan, Irjen Mahmud Nazly Harahap yang sebelumnya menjabat Kakorsabhara Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri.

Posisi Kakorsabhara Baharkam Polri selanjutnya diisi Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kalimantan Timur. Sementara itu, Kadiv Propam sebelumnya, Irjen Pol Abdul Karim, mendapat penugasan baru sebagai Kasespim Lemdiklat Polri.

Masuk Jajaran PJU Strategis Mabes Polri

Penempatan Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Selain Kadiv Propam, rotasi tersebut antara lain menempatkan Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Pol Hery Herjawan sebagai Kabaharkam, serta Irjen Pol Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri.

Dalam rotasi yang sama, Irjen Pol Ahrie Sonta N. dipercaya menjadi Kadivkum Polri, sedangkan Irjen Pol Roberto G.M. Pasaribu menduduki jabatan Kadiv TIK Polri.

Propam dan Tantangan Pengawasan Internal

Sebagai Kadiv Propam, Mahmud Nazly Harahap akan berada pada posisi strategis dalam struktur pengawasan internal Polri, khususnya berkaitan dengan profesi dan disiplin anggota serta pelaksanaan kode etik kepolisian.

Mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan rotasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian.

Secara keseluruhan, mutasi kali ini mencakup 88 Pati dan Pamen, dengan 70 personel memperoleh promosi atau menempati jabatan baru. Perubahan juga menyentuh 14 posisi pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan Kapolda.

Dengan penugasan tersebut, Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap kini mengemban salah satu posisi strategis di Mabes Polri sebagai Kadiv Propam Polri.red

Sambut HUT TNI ke - 81, Kodaeral I Belawan Gotong Royong di Ujung Dermaga Dengan Laut yang Bersih

darma — Sat, 03 Oct 2026 12:16:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komando Daerah Angkatan (Kodaeral) I, Semangat kebersamaan terlihat ketika prajurit dan PNS Kodaeral I bersama masyarakat Kecamatan Medan Belawan serta jajaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) bahu-membahu melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan perairan Dermaga Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Sabtu (03/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi gambaran nyata kuatnya semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih, sehat, dan nyaman.

Keterlibatan Kecamatan Medan Belawan bersama Dinas SDABMBK semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Belawan.

Aksi peduli lingkungan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menyambut HUT TNI ke-81 Tahun 2026, yang rangkaian perayaannya akan dilaksanakan di Makodaeral I.

Lingkungan yang bersih dan tertata diharapkan dapat memberikan suasana yang nyaman serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan peringatan tersebut.

Melalui kegiatan sederhana yang sarat makna ini, Kodaeral I menunjukkan bahwa semangat pengabdian tidak hanya hadir dalam tugas kedinasan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan kebersamaan dengan masyarakat.

Tangan-tangan yang bekerja bersama di tepian perairan menjadi simbol bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kepedulian bersama yang tumbuh dari kesadaran untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih baik.

Sinergi antara TNI, Kecamatan Medan Belawan, Dinas SDABMBK, dan masyarakat menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan.

Dari dermaga, semangat gotong royong digaungkan; dari kebersihan laut dan kawasan pesisir, kepedulian untuk negeri diwujudkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.(W02)

Brigjen Pol Sonny Irawan Jadi Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:04:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto setelah resmi dilantik sebagai Kapolri bergerak cepat melakukan pergantian sejumlah jabatan perwira tinggi (pati).

Pergantian jabatan perwira tinggi (pati) itu berdasarkan surat mutasi dengan Nomor: ST/2205/X/KEP/2026, tanggal 2 Oktober 2026. Atas nama Kapolri surat mutasi ditandatangani Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Salah satu jabatan yang diganti Kapolri Jenderal Pol Suyudi itu posisi Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dari Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto kepada Brigjen Pol Sonny Irawan yang saat ini menjabat sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto nantinya akan menempati posisi Wairwasum Polri.

Untuk diketahui, Brigjen Pol Sonny Irawan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara (Sumut) beberapa bulan lalu kemudian dimutasi untuk menjabat Kasespimmen Lemdiklat Polri.(W05)

AKP M Ainul Yaqin Jadi Kapolsek Medan Sunggal

admin — Sat, 03 Oct 2026 12:02:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin dipromosikan menjadi Kapolsek Medan Sunggal.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor : ST/ 700/ KEP/ X/ 2026.

Dalam ST tersebut, AKP M Ainul Yaqin menggantikan posisi Kompol M Yunus Tarigan, yang dipercaya menjadi Kasat Binmas Polrestabes Medan.

Selanjutnya, jabatan Kapolsek Medan Area dipercayakan kepada Kompol Agus M Butarbutar, sebelumnya sebagai Kapolsek Medan Timur.

Sementara Kapolsek Medan Timur, nantinya akan diisi oleh Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Raymond Godfried Mulatua Hutagalung.

AKP M Ainul Yaqin ketika dikonfirmasi terkait mutasi dan promosi jabatan tersebut, mengakuinya

"Terimakasih doanya. Mohon dukungannya agar bisa memberi pelayanan terbaik ke masyarakat," tandasnya.(W05)

Teks foto :
AKP M Ainul Yaqin

Kelola Galian C Tanah Urug di Kecamatan Pulo Bandring, Kepala Dusun Akui Tak Miliki Izin

admin — Sat, 03 Oct 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Aktivitas penambangan tanah urug yang tergolong bahan galian Golongan C berlangsung leluasa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, diduga tanpa selembar dokumen perizinan resmi. Yang memprihatinkan, pengelola operasi tersebut justru seorang Kepala Dusun, berinisial W atau akrab disapa Dodo, yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) II Desa Perhutaan Silau.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (2/10/2026), kegiatan penggalian berjalan di dua lokasi sekaligus, Dusun VI Desa Perhutaan Silau dan kawasan Pasar VI Desa Taman Sari. Puluhan truk pengangkut tanah keluar masuk setiap hari, sebagian besar tanpa penutup muatan sehingga material tanah berjatuhan di sepanjang jalan desa dan mengotori badan jalan. Tebing bekas kerukan terlihat semakin menjulang tinggi, lubang penggalian pun makin dalam, namun tak ada aparat yang turun menindak.

"Sampai sekarang belum ada izin. Saya akui itu," ujar W alias Dodo secara terbuka saat dikonfirmasi Wartawan via Whats App (WA). Ketika ditanya apakah sedang mengurus perizinan, ia belum memberikan jawaban apa pun hingga berita ini diturunkan.

Kepala Desa Perhutaan Silau, Rahmawan ST, membenarkan bahwa pelaku pengelolaan adalah Kadus di wilayahnya. Ia mengaku tidak berani mengambil tindakan penghentian karena didukung sebagian warga yang berprofesi sebagai pembuat batu dan membutuhkan pasokan tanah urug. "Saya serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," tegasnya.

Adapun kegiatan penambangan galian C tanpa izin merupakan pelanggaran berat yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009) tentang Minerba. Pasal 158, Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Pasal 161, Tidak hanya pengelola, siapa pun yang mengangkut, membeli, menampung, atau memanfaatkan hasil tambang tanpa izin juga terancam pidana yang sama, penjara 5 tahun dan denda Rp 100 miliar. Pasal 161B, Mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang juga diancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp 100 miliar.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, dapat dijerat pidana tambahan 3–10 tahun penjara dan denda Rp 3–10 miliar.

Kemudian, Perizinan Wajib, setiap kegiatan pertambangan batuan wajib memiliki, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) / SIPB dari Bupati. Persetujuan Lingkungan. Jaminan Dana Reklamasi. Izin pengelolaan dan pengangkutan.

Karena pelaku adalah pejabat pemerintahan tingkat dusun, ketentuan ini menjadi lebih serius. Sebagai aparat yang seharusnya menjaga ketertiban wilayah, justru melanggar aturan sendiri dapat memperberat pertimbangan hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik jabatan.

Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Asahan, Kepolisian, serta Kejaksaan segera turun ke lokasi, melakukan penyegelan, dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. "Kami tidak ingin diam saja sampai jalan kami rusak dan lingkungan hancur," ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan. (tec)

Kapolri Suyudi Rombak 88 Pati-Pamen, Brigjen Sonny Irawan Jadi Kapolda Sumut

admin — Sat, 03 Oct 2026 10:46:00 +0700+0700

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Perombakan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan, termasuk pergantian 19 Kapolda. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri, pembinaan karier serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Brigjen Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut

Salah satu pergantian yang menjadi perhatian di Sumatera Utara adalah posisi Kapolda Sumut.

Brigjen Pol. Sonny Irawan ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto. Sebelumnya, Sonny Irawan tercatat pernah menjabat Wakapolda Sumut sebelum mendapat penugasan di lingkungan Polri.

Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas Whisnu Hermawan sebagai Kapolda Sumut. Dalam mutasi terbaru, Whisnu mendapat penugasan sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Kembalinya Sonny Irawan ke Sumatera Utara menjadi salah satu bagian penting dari rotasi terbaru yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto.

19 Kapolda Bergeser

Selain Sumut, sejumlah daerah lain juga mengalami pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah. Berdasarkan laporan ANTARA, terdapat 19 jabatan Kapolda yang mengalami pergantian dalam mutasi tersebut.

Berikut sejumlah Kapolda yang mendapat penugasan baru:

1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang Hartanto
2. Kapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo Nainggolan
3. Kapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. Suhendri
4. Kapolda Riau: Irjen Pol. Arman Achdiat
5. Kapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief Dewanto
6. Kapolda Jawa Barat: Irjen Pol. Hengki
7. Kapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra Kurniawan
8. Kapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan
9. Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono
10. Kapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma Royce
11. Kapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. Jawari
12. Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal Chairuddin
13. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Widodo
14. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo Danang
15. Kapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny Irawan
16. Kapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony Samtana
17. Kapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal Irawan
18. Kapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok Suharyanto
19. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Juga Berganti

Rotasi tidak hanya menyasar Kapolda. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri turut mengalami pergantian.

Komjen Pol. Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya. Posisi Kapolda Metro kemudian diisi Irjen Pol. Dadang Hartanto.

Sementara jabatan Kabareskrim Polri kini dipercayakan kepada Irjen Pol. Asep Safrudin, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau. Posisi Kapolda Kepri selanjutnya diisi Irjen Pol. Suhendri.

Pergantian juga terjadi pada posisi Kabaintelkam Polri, yang kini dijabat Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.

Sedangkan Kabaharkam Polri dipercayakan kepada Irjen Pol. Hery Heryawan. Sebelumnya Hery menjabat Kapolda Riau, sementara posisi Kapolda Riau selanjutnya diisi Irjen Pol. Arman Achdiat.

Polri menyatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang telah berjalan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mutasi tersebut menjadi langkah awal restrukturisasi jajaran Polri setelah Suyudi Ario Seto resmi menerima tongkat komando sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Rapidin Simbolon Serahkan Benih Jagung kepada 170 Kepala Keluarga Petani Urat Samosir

admin — Sat, 03 Oct 2026 10:24:00 +0700+0700

Samosir- Bantuan benih jagung disalurkan kepada 170 kepala keluarga petani di Desa Suhutnihuta Pardomuan dan Desa Parsaoran Urat, Kabupaten Samosir, Jumat (2/10/2026). Bantuan tersebut dibawa Anggota DPR RI Komisi XIII yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, MM. Sebanyak 80 kepala keluarga dari Desa Suhutnihuta Pardomuan dan 90 kepala keluarga dari Desa Parsaoran Urat menerima bantuan benih jagung jenis Pioneer 32 (P-32).

Penyaluran bantuan berlangsung di halaman rumah Batak di Lumban Manik, Desa Suhutnihuta Pardomuan. Sejumlah petani tampak antusias menyambut kedatangan Rapidin yang hadir bersama Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Sorta Ertati Siahaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan benih sekaligus menjadi tambahan modal dalam memulai maupun melanjutkan musim tanam.

"Benih ini kita harapkan bisa membantu petani dalam memulai musim tanam. Pioneer 32 ini memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menghasilkan hingga tiga tongkol dalam satu tanaman. Kita berharap benih ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan hasil yang baik bagi para petani," ujar Rapidin.

Rapidin mengatakan penyaluran benih tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kebutuhan petani yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan produksi di lahan. Menurutnya, ketersediaan benih menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memulai proses budidaya tanaman jagung, sekaligus menjadi bagian dari modal yang harus dipersiapkan petani setiap memasuki musim tanam.

Ia menyebut bantuan benih dapat membantu meringankan sebagian kebutuhan modal petani. Dengan adanya dukungan tersebut, petani dapat mengalokasikan sebagian biaya yang biasanya digunakan untuk pengadaan benih kepada kebutuhan produksi lainnya, seperti pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman maupun kebutuhan menjelang panen.

"Kita tahu petani membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan pertanian. Karena itu, bantuan benih seperti ini diharapkan bisa sedikit membantu mengurangi beban mereka, sehingga bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya di lahan," kata Rapidin.

Menurut Rapidin, sektor pertanian memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di daerah, termasuk bagi keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan bercocok tanam. Karena itu, dukungan kepada petani perlu diberikan dengan melihat kebutuhan yang mereka hadapi secara langsung.

Penyerahan bantuan di Lumban Manik tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan langsung kepada masyarakat petani di kawasan Urat. Rapidin berharap benih yang diterima dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing petani dan mendukung kegiatan tanam pada musim berjalan.

"Yang paling penting bantuan ini bisa sampai kepada petani dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan mereka. Kita berharap tanaman yang ditanam nantinya tumbuh dengan baik dan hasilnya juga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga petani," ujar Rapidin.

Rapidin mengatakan perhatian terhadap petani akan terus dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia berharap bantuan benih yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan mendukung petani di Desa Suhutnihuta Pardomuan dan Desa Parsaoran Urat dalam menjalankan kegiatan pertanian hingga masa panen.

Selain menyerahkan bantuan benih, Rapidin juga menyampaikan rencana mengupayakan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor berukuran besar untuk kawasan Urat. Traktor tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan secara bersama oleh kelompok tani untuk membantu pengolahan lahan.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk hadir dan melihat secara langsung kebutuhan masyarakat, khususnya petani. Menurutnya, penyaluran bantuan benih menjadi salah satu bentuk dukungan konkret kepada masyarakat yang membutuhkan sarana produksi untuk menjalankan kegiatan pertanian.

"Bagi kami, kegiatan seperti ini merupakan aktualisasi dari pesan Ibu Megawati yang berulang kali mengingatkan agar kader partai senantiasa menangis dan tertawa bersama rakyat. Artinya, kader harus hadir, mendengar kebutuhan masyarakat, dan ikut merasakan apa yang dihadapi rakyat, termasuk para petani," ujar Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, kehadiran kader partai di tengah masyarakat perlu diwujudkan melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari warga. Menurutnya, mendengar aspirasi masyarakat secara langsung menjadi bagian penting agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Petani membutuhkan dukungan yang konkret, terutama untuk memenuhi kebutuhan produksi sejak awal musim tanam. Bantuan benih seperti ini tentu sangat berarti karena langsung digunakan oleh petani di lahan. Kita berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu petani menjalankan musim tanam dengan lebih baik," kata Sutrisno.

Terima Tim Verval Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Kampung Kreatif SEJALAN

admin — Sat, 03 Oct 2026 10:00:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mematangkan persiapan menghadapi Verifikasi dan Validasi (Verval) Lapangan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dihadiri langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (2/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Pemko Tanjungbalai mengusulkan kawasan Semula Jadi–Selat Tanjung Medan (SEJALAN) sebagai Kampung Kreatif di Kota Tanjungbalai.

Rangkaian Verval tersebut meliputi entry meeting berupa paparan pemerintah daerah serta klarifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan.

Tahapan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Pleno I Penilaian Proposal Program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Usulan Pemko Tanjungbalai dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan Verval Lapangan oleh Tim Penjaringan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Wali Kota Mahyaruddin menjelaskan kawasan SEJALAN memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kampung Kreatif berbasis wisata air, dengan konsep pedestrian pejalan kaki di sepanjang tepian sungai.

"Kawasan ini memiliki karakteristik permukiman padat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sana juga terdapat Titi Gantung atau Jembatan Goyang yang ikonik," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kawasan tersebut juga memiliki sungai yang alirannya telah terputus sehingga membentuk danau kecil atau embung yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Selain itu, terdapat sejumlah produk UMKM yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan kelurahan. Kemitraan antarpemangku kepentingan di Kecamatan Datuk Bandar Timur juga dinilai telah terjalin dengan baik.

Namun, Pemko Tanjungbalai mencatat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, persoalan kebersihan dan sampah sungai, pengaruh pasang air, hingga vandalisme dan degradasi fasilitas.

Mahyaruddin memaparkan, kawasan Semula Jadi memiliki luas sekitar 0,54 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6.126 jiwa. Kawasan ini memiliki sekitar 73 pelaku UMKM kuliner dan jasa.

Sementara Kelurahan Selat Tanjung Medan memiliki luas sekitar 9,42 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6.223 jiwa serta didukung sekitar 53 usaha kuliner.

"Konsep yang diusulkan adalah pengembangan kawasan pedestrian pejalan kaki, dermaga lokasi spot foto, dermaga tambatan kapal, bangunan penunjang seperti kantor dan toilet umum, jalan cor beton serta pemeliharaan dan pengecatan Titi Gantung atau Jembatan Goyang," jelasnya.

Libatkan Masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Tim Verval memberikan sejumlah masukan kepada Pemko Tanjungbalai.

Di antaranya terkait legalitas kawasan, kualitas air, pengelolaan sampah, penataan kota, hingga pembangunan fasilitas yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tim juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kampung Kreatif. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut berkontribusi dan berkreasi dalam pengembangan kawasan.

Selain itu, Pemko diminta mempersiapkan SK penetapan Kampung Kreatif SEJALAN, menentukan OPD sebagai leading sector, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menetapkan sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mahyaruddin mengatakan Pemko telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah kelurahan sebelum menentukan kawasan yang diusulkan.

"Dari sekian kelurahan yang kami cek, dua kelurahan inilah yang paling tepat dan kondisinya juga pas. Harapannya, pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai semakin baik dan meningkat," katanya.

Ia juga mengajak Tim Verval untuk melihat langsung kondisi kawasan yang diusulkan.

"Silakan berkunjung ke lapangan. Saya yakin nantinya bapak dan ibu akan tertarik dengan kondisi yang kita usulkan," ujarnya.

Mahyaruddin menegaskan, Pemko Tanjungbalai memberikan dukungan penuh terhadap Program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Ia berharap Kampung Kreatif SEJALAN nantinya mampu mengembangkan berbagai potensi lokal secara kreatif, produktif dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wali Kota juga meminta seluruh OPD terkait membantu menyempurnakan bahan ekspose Pemko Tanjungbalai berdasarkan hasil pembahasan bersama Tim Verval dengan dikoordinasikan melalui Bapperida.

Selain penyempurnaan bahan ekspose, Pemko juga akan melakukan peninjauan lokasi serta mempersiapkan kawasan yang diusulkan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi Verval Lapangan.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Tim Verval dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ony Hapsari Manullang, tenaga ahli dari USU, Tim Penjaringan KKSB, serta OPD terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Disdagper, Dishub, Dinas PUTR, Disnakerkopumkm, Dinas P3A-PM dan P2KB, serta Kecamatan Datuk Bandar Timur. (eko)

Polda Sumut Ungkap Tiga Kasus Narkoba, Sita 244 Kg Sabu

admin — Sat, 03 Oct 2026 07:06:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara mengungkap tiga kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 244 kilogram sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan tersangka dari tiga perkara berbeda.

Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditresnarkoba Polda Sumut, Jumat (02/10/26). Kegiatan dibuka Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., sedangkan pemaparan perkara disampaikan Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Dr. Andy Arisandi, S.H., S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memutus jaringan distribusi narkoba sesuai arahan Presiden RI dan Kapolri," ujar Ferry.

Sementara itu, Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, pengungkapan 244 kilogram sabu tersebut berasal dari tiga kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar.

"Total ada tiga kasus yang kami ungkap dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 244 kilogram," kata Andy.

Ia menjelaskan, kasus pertama bermula dari pengembangan pengungkapan 35 kilogram sabu di wilayah Asahan pada 19 Agustus 2026. Dari pengembangan tersebut, petugas bergerak ke wilayah Aceh Timur dan mengamankan tiga tersangka berinisial K, MN dan Z.

"Dari hasil pengembangan, kami mengamankan tiga tersangka di Aceh Timur. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap dua unit mobil Daihatsu Terios, ditemukan sabu yang disembunyikan di dalam dinding kendaraan dengan total berat 50 kilogram," ujarnya.

Menurut Andy, ketiga tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial RG yang masih dalam penyelidikan. Narkotika itu rencananya dibawa menuju Jakarta dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp50 juta.

Kasus kedua, lanjut dia, merupakan pengungkapan terbesar dengan barang bukti 150 kilogram sabu. Polisi mengamankan empat tersangka berinisial B, MA, TM dan M di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Timur.

"Untuk kasus kedua, barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak 150 kilogram. Narkotika tersebut dibagi menjadi tiga bagian dan diangkut menggunakan kendaraan yang berbeda," kata Andy.

Petugas menemukan 70 kilogram sabu dalam mobil pikap Chevrolet, kemudian 20 kilogram dalam mobil Daihatsu Xenia. Sementara 60 kilogram lainnya ditemukan disimpan dalam dua kotak fiber ikan di kawasan pantai Desa Kuala Idi Cut, Aceh Timur.

Andy mengatakan jaringan tersebut menggunakan sejumlah cara untuk menghindari pemantauan petugas, termasuk penggunaan nomor telepon sekali pakai dan fitur berbagi lokasi secara langsung.

"Pengendali menggunakan komunikasi melalui telepon seluler dan nomor sekali pakai. Mereka juga menggunakan fitur share location untuk memantau pergerakan kurir," katanya.

Sementara itu, kasus ketiga mengungkap 44 kilogram sabu yang dibawa dari wilayah Aceh menuju Medan. Polisi mengamankan dua tersangka berinisial R dan A di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dalam kasus ini, sabu disembunyikan di dalam dinding pintu mobil Mitsubishi Xpander Cross. Polisi menemukan 44 bungkus sabu dengan berat keseluruhan 44 kilogram.

"Pada kasus ketiga, kami menemukan 44 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam dinding pintu mobil. Ada dua kendaraan yang berjalan beriringan, satu membawa narkotika dan satu kendaraan lainnya digunakan untuk mengawal," ujar Andy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial BP yang masih dalam penyelidikan untuk mengambil kendaraan berisi sabu dari Lhokseumawe dan membawanya menuju Medan. Keduanya dijanjikan upah masing-masing Rp25 juta.

Andy menegaskan, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

"Pengembangan masih terus kami lakukan untuk mengungkap jaringan dan pihak-pihak lain yang terlibat," katanya.

Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan pidana sebagaimana diterapkan penyidik.(W05)

FOTO:

Bupati Solok Hadiri Pembukaan PORPROV Ke-XVI Sumbar Tahun 2026

admin — Sat, 03 Oct 2026 07:04:00 +0700+0700

Padang : Simut24.co

Jumat (2/10/2026) di Istana Gubernur Sumatera Barat, Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Ke-XVI Sumatera Barat Tahun 2026.

Acara Pembukaan PORPROV XVI dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy, ST, Waketum V KONI Pusat Drs. Tursandi Alwi, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, bupati/wali kota se-Sumatera Barat, jajaran KONI, serta kontingen PORPROV dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Dijelaskan, PORPROV XVI Sumatera Barat Tahun 2026 mempertandingkan 53 cabang olahraga dengan partisipasi lebih dari 8.000 atlet dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kabupaten Solok turut ambil bagian dengan mengirimkan 460 atlet dan 102 ofisial.

Dalam acara pembukaan, walaupun
diguyur hujan api obor PORPROV XVI tetap menyala . Api obor tersebut menjadi simbol semangat dan kebersamaan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, setelah sebelumnya dijemput melalui Kirab PORPROV dari Nagari Tuo Pariangan.

Ketua PB PORPROV XVI Editiawarman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD, bupati/wali kota, DPRD kabupaten/kota, KONI, panitia, sponsor, dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan PORPROV. Pelaksanaan tahun ini menjadi momentum penting setelah sekitar delapan tahun sejak PORPROV sebelumnya.

Ketua KONI Sumbar Hamdanus, S.Fil.I., M.Si., pada kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak memperkuat kebersamaan dan ikhtiar agar PORPROV XVI dapat berjalan sukses hingga penutupan. Para atlet juga diharapkan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan.

Dalam sambutan Ketua Umum KONI Pusat yang dibacakan Waketum V KONI Pusat Drs. Tursandi Alwi, disampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PORPROV Sumbar 2026. PORPROV disebut menjadi bagian dari pembinaan olahraga prestasi sekaligus persiapan menuju berbagai ajang olahraga nasional, termasuk Babak Kualifikasi PON XXII 2028 NTT–NTB.

Seluruh atlet diharapkan tampil maksimal sesuai kemampuan, menjunjung sportivitas, saling menghormati, mematuhi aturan, dan menjaga persatuan. Sementara wasit dan juri diharapkan menjalankan tugas secara objektif dalam memimpin pertandingan.

Gubernur Sumatera Barat, dalam arahannya menyampaikan bahwa PORPROV XVI merupakan kelanjutan dari PORPROV XV yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, dengan jarak penyelenggaraan sekitar delapan tahun. Berbagai kendala sebelumnya, termasuk pandemi COVID-19 dan bencana alam, turut memengaruhi pelaksanaan PORPROV hingga kembali dapat diwujudkan pada tahun 2026.

PORPROV XVI juga menjadi bagian dari persiapan Sumatera Barat menghadapi PON XXII NTB–NTT Tahun 2028 serta berbagai event olahraga tingkat nasional lainnya.

Dikatakannya, bagi Kabupaten Solok, keikutsertaan dalam PORPROV XVI menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan prestasi olahraga daerah. Kontingen Kabupaten Solok diharapkan dapat berkompetisi secara sportif sekaligus membawa nama daerah dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Pengalaman dan hasil yang diperoleh dalam PORPROV XVI juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet Kabupaten Solok untuk menghadapi kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi.

Pembukaan PORPROV XVI ditutup dengan ajakan untuk bersama-sama membangun prestasi dan menjunjung sportivitas demi kemajuan olahraga Sumatera Barat.(YOSE)

Untuk Meringankan Beban Korban Bencana Galodo di Arosuka Pertamina Salurkan Bantuan.

admin — Sat, 03 Oct 2026 07:03:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.Co

Pertamina turut menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana galodo di Arosuka, pada Jumat (2/10/2026).
menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana galodo .

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Pertamina atas kepedulian serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

Dan mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Dukungan dari berbagai pihak, menurutnya, sangat berarti dalam membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung proses penanganan pascabencana di wilayah Arosuka.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Pertamina yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana galodo di Arosuka. Bantuan ini tentunya sangat berarti bagi masyarakat yang sedang membutuhkan," ujar Bupati Solok.

Bupati Solok juga memberikan arahan kepada pihak terkait agar bantuan yang diterima dapat dikelola dan disalurkan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Muhammad Hilal selaku penanggung jawab dari pihak Pertamina menyampaikan turut berdukacita atas musibah bencana galodo yang melanda wilayah Arosuka. Pihak Pertamina berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kepedulian dan solidaritas. Pemerintah Kabupaten Solok bersama Pertamina menunjukkan komitmen untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pertamina dalam mendukung masyarakat terdampak bencana galodo di Arosuka.(YOSE)

Bundo Kanduang Kabupaten Solok Salurkan Bantuan Untuk Beban Korban Galodo di Arosuka.

admin — Sat, 03 Oct 2026 07:03:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bundo Kanduang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (2/10/2026).
turut menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana galodo di Arosuka, yang diwujudkan melalui penyaluran bantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bundo Kanduang Kabupaten Solok atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Dijelaskan Bupati Solok, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya, menjadi bagian penting dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak galodo di Arosuka.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bundo Kanduang Kabupaten Solok yang telah turut berpartisipasi membantu masyarakat terdampak bencana galodo di Arosuka. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban para korban," ujar Bupati.

Dia juga berharap semangat kebersamaan dan kepedulian seperti ini terus terjaga di tengah masyarakat. Menurutnya, penanganan dampak bencana membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas dalam mendukung masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana galodo di Arosuka.(YOSE)

Rapat Perdana PW MABMI Sumut 2026–2031, OK Ibnu Affan Tegaskan Penguatan Marwah Adat dan Budaya Melayu

admin — Sat, 03 Oct 2026 06:59:00 +0700+0700

MEDAN — Pengurus Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PW MABMI) Sumatera Utara periode 2026–2031 menggelar rapat perdana di Kembar Cafe, Medan, Jumat (2/10/2026).

Rapat perdana tersebut menjadi momentum awal bagi jajaran pengurus untuk menyatukan visi, memperkuat silaturahmi, sekaligus membahas berbagai agenda organisasi, termasuk rencana pelantikan PW MABMI Sumatera Utara periode 2026–2031.

Ketua PW MABMI Sumatera Utara, Dr. OK Ibnu Affan, SH, MH, dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya membangun soliditas organisasi serta memperkuat peran masyarakat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, puak Melayu, bermasyarakat dan berbangsa merupakan landasan penting dalam menjaga martabat, kelestarian adat dan budaya Melayu, sekaligus memperkuat posisi masyarakat Melayu dalam percaturan nasional maupun global.

"Dalam falsafah Melayu, kehidupan individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan identitas kolektifnya," ujar OK Ibnu Affan dalam rapat tersebut.

Ia menekankan, keberadaan MABMI tidak semata-mata berkaitan dengan pelestarian tradisi dan budaya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai luhur Melayu dapat terus hidup dan relevan dalam perkembangan zaman.

Karena itu, kepengurusan PW MABMI Sumut periode 2026–2031 diharapkan mampu membangun kerja bersama yang lebih solid, merangkul berbagai puak dan komunitas Melayu, serta mendorong generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melanjutkan warisan adat budaya Melayu.

Rapat perdana tersebut juga menjadi ruang konsolidasi internal untuk mempersiapkan pelantikan kepengurusan PW MABMI Sumatera Utara periode 2026–2031.

Dengan kepengurusan baru, MABMI Sumatera Utara diharapkan semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga marwah, memperkuat eksistensi, serta melestarikan adat dan budaya Melayu di Sumatera Utara.

Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan adat dan budaya Melayu bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan nilai yang terus berkembang dan memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.