Deklarasi Maju Calon Ketua PWI Sumut 2026-2031, Farianda Putra Sinik Siap Jadi Parhobas Didukung Wartawan Senior

admin — Tue, 03 Nov 2026 15:50:00 +0700+0700

Medan, Peta pertarungan Ketua PWI Sumut mulai mengerucut H. Farianda Putra Sinik, SE yang saat ini masih menjabat Ketua PWI Sumut, resmi mendeklarasikan diri untuk maju kembali sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Deklarasi digelar dengan penuh kehangatan dan soliditas di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis Medan, Selasa (3/11/2026). Tampak, ratusan pendukung memadati acara deklarasi, termasuk barisan wartawan senior yang menjadi saksi perjalanan panjang PWI Sumut.

Seperti Pemred/wartawan senior yang ikut hadir memberi dukungan, Anton Panggabean dan Proklamasi Naibaho (Hr SIB), Khairul Muslim (Membara news.com), Rizal Rudi Surya (Analisa), Agus Syafaruddin (Realitas), H Roni Simon (Gebrak), Eris Napitupulu (SMSI), Rianto/Anto Genk (JMSI), Abdul Haris Nasution,
Idrus Pasaribu dan para pemilik media serta tokoh agama.

Dukungan wartawan senior ini menjadi sinyal kuat memenangkan konferensi mendatang. Farianda Putra Sinik bukan sekedar deklarasi pencalonan, tapi deklarasi restu dan keberlanjutan menjabat Ketua PWI dua periode.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujar Farianda dengan suara berwibawa di hadapan pendukungnya.

Farianda yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak sombong, tenang dan humanis menegaskan, keputusannya untuk kembali maju telah melalui perenungan matang dan dorongan dari akar rumput anggota PWI se-Sumut.

"Selama ini kita sudah meletakkan fondasi, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga menjaga marwah PWI di tengah disrupsi media. Tapi pekerjaan itu belum selesai. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," tegas Farianda selaku pemilik Hr Medan Pos itu.

Diharapkan Farianda, dalam pesta demokrasi nanti, PWI Sumut akan dapat menjadi contoh ke Provinsi lainnya dalam pesta Demokrasi.
"Boleh berisik namun tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu, pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara gara gara 1 hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," ungkapnya.

Siap Daftar Jumat 6 November

Sebagai bentuk keseriusan, Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada Panitia Konferensi PWI Sumut pada Jumat, 6 November 2026. Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan akan digelar pada 21 November mendatang.

"Segala persyaratan sudah kita persiapkan. Kita ikut mekanisme organisasi secara elegan dan bermartabat. Saya ingin konferensi nanti menjadi pesta demokrasi wartawan yang santun, berkualitas, dan bermarwah," pungkasnya.

Dengan deklarasi ini, Farianda menjadi calon pertama yang secara terbuka dan didukung kekuatan wartawan senior menyatakan siap bertarung. Laga Konferensi PWI Sumut 21 November dipastikan akan berlangsung menarik dan elegan.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu saat memberikan sambutam menyampaikan penilaiannya bahwa Farianda Putra Sinik yang terbaik pemimpin masa depan.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumut Rianto (Anto Genk) mangatakan kepemimpinan Farianda tidak diragukan. Untuk itu sangat wajar memberikan kesempatan yang ke dua kalinya.

Sedangkan wartawan senior, Roni Simon menyampaikan, mendukung penuh Farianda Putra karena sudah banyak berbuat untuk kemajuan PWI. "Mudah mudaha lima tahun ke depan akan lebih banyak lagi untuk mensejahterakan wartawan," sebutnya.

Polda Sumut Ungkap Korupsi Pasar Ikan Modern Sibolga, Empat Tersangka dan Kerugian Negara Rp5,03 Miliar

admin — Tue, 03 Nov 2026 15:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2022.

Dalam perkara proyek senilai sekitar Rp22 miliar tersebut, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp5,031 miliar.

Salah satu tersangka merupakan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Irfan Rifai, S.I.K., S.H., M.M., dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Selasa (03/11/26).

Empat tersangka masing-masing berinisial JP selaku mantan Wali Kota Sibolga, AS selaku mantan Kepala Dinas Perikanan, IS selaku mantan aparatur sipil negara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta SP selaku pihak penyedia atau kontraktor.

Irfan menjelaskan, perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Meski pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dan dilakukan serah terima, terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Setelah menerima informasi masyarakat, penyidik melakukan penyelidikan bersama instansi terkait. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan," ujar Irfan.

Proyek yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 itu dilaksanakan melalui Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga dengan nilai kontrak sekitar Rp22 miliar.

Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sumut melibatkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menguji kondisi fisik bangunan sekaligus memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah metode, di antaranya core drill untuk pengambilan sampel beton, hammer test untuk menguji mutu beton, pengujian laboratorium, rebar scanning untuk pemeriksaan tulangan beton, serta ultrasonic testing.

Hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya ketidaksesuaian mutu beton dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta kekurangan kuantitas atau volume pekerjaan. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari dasar penghitungan kerugian keuangan negara bersama hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp5,031 miliar.

Dalam pengungkapan konstruksi perkara, penyidik juga memaparkan dugaan penyimpangan pada proses pelaksanaan dan pembayaran proyek.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan bahwa pembayaran termin pertama dan kedua sebelumnya diterima oleh pihak penyedia. Namun, setelah pekerjaan terhenti dan kemudian dilanjutkan oleh JP, pembayaran termin ketiga beserta dana retensi sebesar lima persen diterima langsung oleh mantan wali kota tersebut.

Nilai pembayaran termin ketiga dan retensi yang diterima itu disebut mencapai sekitar Rp4,8 miliar.

Penyidik menduga penerimaan pembayaran tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, mengingat yang bersangkutan merupakan kepala daerah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme sebagaimana ditemukan dalam penyidikan.

Selain itu, penyidik mengungkap dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. JP disebut diduga menerima sekitar Rp2 miliar, IS sekitar Rp450 juta, AS sekitar Rp50 juta, sedangkan SP sekitar Rp2,5 miliar.

Rincian tersebut merupakan dugaan aliran dana yang dipaparkan penyidik dalam konferensi pers dan masih menjadi bagian dari pembuktian perkara.

Untuk kepentingan penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kontrak dan adendum perjanjian, dokumen pembayaran, serta telepon seluler milik para tersangka.

Keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana terkait dalam KUHP sebagaimana dijelaskan penyidik.

Irfan menyampaikan bahwa berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Para tersangka juga telah menjalani penahanan sejak 26 Oktober 2026.

"Untuk tahap selanjutnya, kami telah menerima P-21 dari kejaksaan. Rencananya, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, sepanjang tidak ada perubahan," jelasnya.

Terkait pemeriksaan Wakil Wali Kota Sibolga yang masih menjabat, penyidik menyatakan telah meminta keterangan yang bersangkutan. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polda Sumut juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(W05)

Foto:

SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Bupati, Pelantikan Dirangkai Maulid dan Penganugerahan Tokoh

admin — Tue, 03 Nov 2026 15:15:00 +0700+0700

ACEH BESAR – Menjelang pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029, jajaran pengurus melakukan audiensi dengan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, di kediamannya, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Senin malam (2/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara SMSI Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong kemajuan perusahaan media siber serta penguatan ekosistem pers di daerah.

Dalam pertemuan itu, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., hadir didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Bendahara Azhari Usman, S.Pd., dan Wakil Bendahara Nazarullah, S.E.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan undangan sekaligus meminta kesediaan Bupati Aceh Besar untuk hadir, membuka, dan memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar periode 2026–2029.

Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Menurut Zulfikar, kehadiran dan dukungan kepala daerah sangat berarti bagi penguatan organisasi serta perkembangan perusahaan media siber di Kabupaten Aceh Besar.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan, membangun kemitraan, serta meningkatkan profesionalisme dan kapasitas perusahaan media siber di Aceh Besar," ujarnya.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sekitar 300 undangan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, mitra strategis, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris SMSI Aceh Besar sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Sadhali, S.Pd., menjelaskan bahwa pelantikan nantinya akan dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta penganugerahan penghargaan kepada Bupati Aceh Besar dan sejumlah tokoh, lembaga, serta mitra strategis yang dinilai memiliki kepedulian dan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan media siber.

Menurut Sadhali, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi, memberikan apresiasi, dan membangun kolaborasi yang lebih kuat antara perusahaan media siber, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, menyambut baik rencana pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar. Ia menyatakan dukungan terhadap kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir sekaligus menyukseskan agenda organisasi itu.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terbuka untuk terus membangun sinergi dan kemitraan dengan perusahaan media yang tergabung dalam SMSI, terutama dalam mendukung perkembangan organisasi serta kemajuan dunia pers di daerah.

Ia berharap keberadaan SMSI Aceh Besar semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebaran informasi yang sehat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap SMSI terus berkembang dan mampu menghadirkan pemberitaan yang berkualitas serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Aceh Besar," demikian harapan Bupati. (*)

JMSI Tabagsel Desak 5 Polres Perketat Pengawasan Vape, Ucok Rizal: Jangan Beri Celah Narkoba Berkedok Rokok Elektrik!

admin — Tue, 03 Nov 2026 13:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) mendesak lima kepolisian resor (Polres) di wilayah Tabagsel meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan internal kepolisian maupun di tengah masyarakat.

Desakan tersebut muncul menyusul terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini dinilai perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan nyata hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Ketua JMSI Tabagsel, Ucok Rizal Nasution, mengatakan pengawasan tidak boleh hanya sebatas penyampaian surat edaran atau imbauan kepada personel. Seluruh jajaran kepolisian harus memastikan aturan tersebut benar-benar dipatuhi, termasuk oleh anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN) Polri di luar jam kedinasan.

Pernyataan itu disampaikan Ucok di Kota Padangsidimpuan, Selasa (3/11/2026) pagi.

Lima Polres yang menjadi perhatian JMSI Tabagsel yakni Polres Padangsidimpuan, Polres Tapanuli Selatan, Polres Mandailing Natal, Polres Padang Lawas, dan Polres Padang Lawas Utara.

Menurut Ucok, Kapolres di masing-masing wilayah perlu mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan internal secara berkala, sekaligus meneruskan kebijakan Kapolri kepada seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan.

"Jangan sampai aturan hanya berhenti pada surat edaran. Pimpinan Polres harus memastikan seluruh personel memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Pemeriksaan internal juga perlu dilakukan secara berkala hingga tingkat Polsek," tegasnya.

*JMSI Tabagsel Soroti Potensi Penyalahgunaan Vape*

Ucok menilai persoalan vape tidak bisa dipandang hanya sebagai kebiasaan menggunakan rokok elektrik. Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika yang diduga memanfaatkan perangkat vape menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai bersama.

Menurutnya, cairan yang digunakan dalam perangkat rokok elektrik harus menjadi perhatian, terutama apabila tidak diketahui asal-usul dan kandungannya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, perlu mendapatkan pemahaman mengenai potensi bahaya penyalahgunaan perangkat tersebut.

JMSI Tabagsel juga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan masuknya zat terlarang ke dalam cairan vape yang kemudian disalahgunakan oleh penggunanya.

"Jangan sampai generasi muda kita menjadi korban karena tidak mengetahui apa sebenarnya kandungan cairan yang mereka gunakan. Sosialisasi dan pengawasan harus berjalan beriringan," ujarnya.

*Desak Lima Polres Gelar Operasi Besar di Tempat Hiburan Malam*

Tidak hanya menyoroti pengawasan internal, JMSI Tabagsel juga mendesak lima Polres di wilayah Tabagsel meningkatkan operasi pemberantasan narkotika, khususnya di tempat hiburan malam dan lokasi yang dinilai rawan penyalahgunaan maupun peredaran barang terlarang.

Operasi tersebut diharapkan menjangkau wilayah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, hingga Padang Lawas Utara.

Ucok menilai pengawasan di tempat hiburan malam perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prosedur hukum, pemeriksaan yang profesional, serta penindakan berdasarkan bukti.

Ia juga mengusulkan agar pimpinan kepolisian memberikan pembatasan tegas terhadap anggota Polri yang mendatangi tempat hiburan malam untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, anggota kepolisian semestinya berada di lokasi tersebut apabila sedang menjalankan tugas resmi, seperti pengamanan, pemeriksaan, maupun kegiatan penegakan hukum.

Ucok menegaskan, usulan pembatasan tersebut merupakan aspirasi JMSI Tabagsel kepada pimpinan kepolisian dan bukan bagian dari ketentuan khusus dalam surat edaran Kapolri tentang larangan penggunaan vape.

Dalam pernyataannya, Ketua JMSI Tabagsel itu turut menyoroti menjamurnya angkringan dan kafe yang kini menjadi tempat berkumpul berbagai kalangan, terutama anak muda.

Menurut Ucok, perkembangan tempat nongkrong di pusat Kota Padangsidimpuan maupun sejumlah daerah di Tabagsel perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan dan edukasi mengenai bahaya narkotika.

Ia meminta pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, serta pengelola tempat usaha ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Sosialisasi dan pengawasan pengguna vape harus dilakukan di setiap tongkrongan, angkringan, maupun kafe-kafe yang begitu menjamur, baik di tengah maupun sudut kota. Ini menjadi perhatian bersama, khususnya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan," ungkap Ucok.

Ia menilai, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan operasi kepolisian. Edukasi langsung kepada masyarakat juga diperlukan agar generasi muda memahami risiko penyalahgunaan narkotika, termasuk modus yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Pengelola angkringan dan kafe diharapkan ikut menjaga lingkungan usahanya agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, Ucok meminta orang tua meningkatkan perhatian terhadap aktivitas dan lingkungan pergaulan anak-anak mereka.

Tokoh masyarakat juga diharapkan lebih aktif membangun komunikasi dengan generasi muda serta membantu menyampaikan informasi terkait bahaya narkotika.

"Pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengelola kafe, dan terutama orang tua harus ikut terlibat. Kita harus bersama-sama menjaga generasi muda dari ancaman narkoba," tambahnya.

*Apresiasi Kinerja Polres Padangsidimpuan*

Di sisi lain, Ucok menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polres Padangsidimpuan dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika.

Ia berharap berbagai kegiatan penindakan dan pencegahan yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan serta menjadi perhatian seluruh jajaran kepolisian di wilayah Tabagsel.

Menurutnya, persoalan narkotika membutuhkan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat yang dilakukan ketika muncul kasus atau sorotan masyarakat.

JMSI Tabagsel berharap lima Polres di wilayah tersebut dapat membangun pola pengawasan yang lebih terpadu, mulai dari lingkungan internal kepolisian, tempat hiburan malam, kafe, angkringan, hingga lingkungan permukiman masyarakat.

*Polri Waspadai Narkotika dalam Cairan Vape*

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjelaskan bahwa penerbitan surat edaran larangan penggunaan vape di lingkungan Polri merupakan bagian dari langkah pencegahan terhadap perkembangan modus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perangkat rokok elektrik dimanfaatkan untuk menyamarkan zat narkotika dalam bentuk cairan.

Menurut penjelasan Polri, cairan vape yang mengandung zat terlarang tidak selalu dapat dibedakan dari cairan biasa hanya melalui pengamatan secara kasatmata.

Polri juga menyoroti penyalahgunaan etomidate melalui perangkat rokok elektrik. Dalam keterangannya, zat tersebut disebut sebagai salah satu bahan yang menjadi perhatian dalam pengawasan penyalahgunaan vape.

Polri turut merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang menggolongkan etomidate sebagai narkotika golongan II.

Dengan adanya kebijakan larangan vape bagi personel Polri serta meningkatnya kewaspadaan terhadap modus penyalahgunaan narkotika, JMSI Tabagsel berharap seluruh pihak dapat memperkuat langkah pencegahan.

Ucok menegaskan, pengawasan internal kepolisian, operasi pemberantasan narkotika, dan sosialisasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan.

"Harapan kita, jangan sampai persoalan ini dianggap sepele. Kita ingin aparat tetap disiplin, lingkungan masyarakat terjaga, dan generasi muda Tabagsel terlindungi dari ancaman narkotika," tutupnya.red

Dari Curhat ke Bupati, Anjar Akhirnya Kembali Mengenakan Seragam Sekolah

admin — Tue, 03 Nov 2026 13:36:00 +0700+0700

Dari Curhat ke Bupati, Anjar Akhirnya Kembali Mengenakan Seragam Sekolah

GALANG – Keinginan Anjar untuk kembali bersekolah akhirnya terwujud. Setelah hampir setahun berhenti belajar karena keterbatasan ekonomi keluarga, remaja yang juga menjadi korban erosi di Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, ini kembali mengenakan seragam sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mulai Selasa (3/11/2026).

Anjar kini kembali duduk di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaharun A. Kesempatan itu bermula saat dirinya bertemu langsung dengan Bupati Asri Ludin Tambunan yang sedang meninjau warga terdampak erosi di Desa Bandar Kuala.

Di tengah peninjauan rumah-rumah warga yang rusak akibat tergerus erosi, Bupati menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak di lokasi bencana. Dalam pertemuan tersebut, Anjar memberanikan diri menyampaikan keinginannya untuk kembali bersekolah.

Anjar bercerita, dirinya terakhir mengikuti kegiatan belajar pada Desember tahun lalu. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya memilih berhenti sekolah karena tidak ingin menambah beban kedua orang tuanya.

Kesulitan keluarga semakin bertambah setelah rumah mereka turut terdampak erosi di bantaran Sungai Ular. Bagian belakang rumah mengalami kerusakan akibat tergerus aliran sungai.

Mendengar keinginan Anjar, Bupati langsung memberikan bantuan biaya pendidikan beserta seluruh perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Mulai dari buku, alat tulis, sepatu, hingga kebutuhan lainnya telah diserahkan sehingga Anjar bisa kembali melanjutkan pendidikannya.

"Saya sangat senang sekali bisa bersekolah lagi dan mendapatkan teman-teman yang banyak. Terima kasih kepada Bapak Bupati Deli Serdang. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki," ungkap Anjar dengan gembira.

Meski sempat tertunda, Anjar masih menyimpan cita-cita besar. Ia ingin menjadi seorang tentara dan berharap dapat meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Kebahagiaan yang sama dirasakan ibunya, Anita Nasution. Ia mengaku terharu atas perhatian Bupati yang tidak hanya melihat kondisi rumah mereka yang terdampak erosi, tetapi juga memperhatikan masa depan anaknya.

"Terakhir Anjar sekolah itu kelas VII. Karena faktor ekonomi, dia terpaksa berhenti. Saya sangat senang dan terharu anak saya sekarang bisa kembali sekolah. Semua kebutuhan sekolahnya sudah dibantu, mulai dari buku, pulpen, sepatu, dan lainnya," tutur Anita.

Anita menyampaikan terima kasih atas kepedulian tersebut. Ia berharap Anjar dapat terus bersekolah, menyelesaikan pendidikannya, dan mewujudkan cita-citanya.

"Semoga dengan kembalinya Anjar ke sekolah bisa menjadi anak yang sukses dan bisa mewujudkan cita-citanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mewujudkan harapan Anjar kembali ke sekolah lagi," pungkasnya.

Dini Hari Timsus Serigala Sakti Polres Palas Turun ke Jalan, Curanmor dan Begal Jadi Incaran

admin — Tue, 03 Nov 2026 13:09:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus diperkuat Polres Padang Lawas. Kali ini, Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satreskrim mengintensifkan patroli mobile dengan menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah hukum Polres Padang Lawas, Selasa (3/11/2026) dini hari.

Patroli tersebut difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi tindak kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor (curanmor), begal, aksi premanisme, serta gangguan keamanan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas Kapolda Sumatera Utara melalui gerakan KOMPAK (Kolaborasi Memberantas Pelaku Kejahatan) dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Patroli yang dimulai sekitar pukul 00.00 WIB itu dipimpin Kanit Pidum Satreskrim Polres Padang Lawas sekaligus Komandan Timsus Serigala Sakti, IPDA Taufik Akbar, bersama sejumlah personel Satreskrim.

Dalam kegiatan tersebut, personel bergerak menyusuri sejumlah kawasan yang dinilai memiliki potensi kerawanan tindak kriminalitas. Tidak hanya melakukan pemantauan, petugas juga turun langsung menyapa warga untuk memberikan edukasi dan imbauan terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Masyarakat diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas, khususnya pada malam hingga dini hari. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Salah satu perhatian petugas adalah potensi kejahatan jalanan seperti begal. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan sendirian pada malam hari, terutama ketika melintasi jalanan sepi dengan penerangan terbatas.

Selain itu, warga disarankan tidak mengenakan perhiasan mencolok atau membawa barang berharga secara berlebihan ketika berada di luar rumah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang menjadi sasaran pelaku kejahatan.

Dalam patroli tersebut, Timsus Serigala Sakti juga menyambangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya masyarakat, termasuk warung dan minimarket.

Petugas memberikan perhatian kepada kelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam. Mereka diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta ikut berperan menjaga lingkungan masing-masing tetap aman dan kondusif.

Tidak hanya soal kriminalitas, personel juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian, terutama judi online yang dapat menimbulkan kerugian finansial serta berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.

Pendekatan persuasif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus, saat dikonfirmasi Selasa (3/11/2026), menyampaikan bahwa patroli mobile tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan patroli dan pendekatan langsung kepada warga menjadi salah satu langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian juga berharap masyarakat semakin peduli terhadap keamanan lingkungan dan tidak bersikap acuh apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Polres Padang Lawas mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya.

Selama pelaksanaan patroli berlangsung, situasi wilayah yang disambangi terpantau aman dan kondusif.

Adapun personel Timsus Serigala Sakti yang terlibat dalam kegiatan tersebut terdiri dari IPDA Taufik Akbar, AIPDA Zulkarnain, AIPDA Wedi Rakhman Nasution, BRIGADIR William R. Hutabarat, BRIPTU Jonatan Ramotan, dan BRIPDA Farhan Azhari Siregar.

Melalui program KOMPAK dan KRYD, Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap tindak kriminalitas demi menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas.zal

Urus KTP, KK dan Akta di Medan Gratis 100 Persen, Baginda P. Siregar Minta Petugas Layani Warga dengan Ramah

admin — Tue, 03 Nov 2026 13:07:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

Kabar baik bagi masyarakat Kota Medan. Kini, seluruh pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan dapat dilakukan secara mandiri dan 100 persen gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian hingga Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa harus selalu datang dan mengantre di kantor pelayanan.
Bahkan, dokumen fisik yang telah selesai diproses dapat dikirim langsung ke alamat rumah melalui jasa PT Pos Indonesia dengan tarif pengiriman hanya Rp12.000.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kota Medan, Baginda P. Siregar, A.P., M.Si., saat memberikan keterangan kepada pers, Selasa (3/11/2026), menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, pelayanan adminduk tidak lagi harus terpusat di kantor utama Disdukcapil yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 270, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Disdukcapil Kota Medan telah memperluas pelayanan melalui kantor-kantor kecamatan se-Kota Medan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing.
Untuk pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el, sejumlah titik layanan telah disiapkan, di antaranya Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan dan Medan Denai, serta kecamatan lainnya di Kota Medan.

Baginda menegaskan, apabila dalam proses pengurusan administrasi kependudukan terdapat kendala, masyarakat diharapkan tidak langsung menganggap bahwa petugas tidak memberikan pelayanan.
"Kalau ada hal-hal yang tidak pas, bukan berarti kita tidak melayani.

Mungkin saja pemberkasannya kurang lengkap. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua masyarakat," ujar Baginda.

Ia menegaskan, Disdukcapil Kota Medan tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima terhadap seluruh kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

"Kita tetap memberikan pelayanan prima untuk kebutuhan administrasi KK, KTP dan lainnya," tegasnya.

Baginda juga mengingatkan seluruh petugas Disdukcapil agar senantiasa memberikan pelayanan dengan baik, profesional dan penuh keramahan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik harus mengedepankan sikap humanis, tidak mempersulit masyarakat serta memberikan penjelasan yang baik apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, Disdukcapil Kota Medan berharap masyarakat semakin terbantu dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain mempermudah akses pelayanan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah dan bebas pungutan liar.rel

BRI ADA UNTUK NEGERI: DENYUT NADI EKONOMI RAKYAT DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:47:00 +0700+0700

Oleh: Ismail Nasution

Jika kita bertanya, bank apa yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat Indonesia? Jawabannya hampir pasti: Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Di saat bank lain fokus di gedung-gedung tinggi di pusat kota, BRI justru ada di pasar tradisional, di pelabuhan ikan, di ujung sawah, di warung kopi, hingga di pelosok pegunungan Papua. Inilah makna sejati dari slogan itu: BRI Ada Untuk Negeri. Bukan sekadar tagline pemasaran, melainkan sebuah janji historis yang telah dijaga selama lebih dari 128 tahun.

1. Akar Sejarah yang Tidak Pernah Lupa Daratan*

BRI lahir bukan di ruang ber-AC, melainkan dari keprihatinan. Pada 16 Desember 1895, Raden Aria Wiraatmadja mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren di Purwokerto. Tujuannya sederhana dan sangat mulia: membebaskan para priyayi dan rakyat kecil dari jeratan rentenir. Dari sebuah lumbung kecil di Banyumas itulah, semangat kerakyatan BRI tumbuh.

Sejarah ini penting untuk kita ingat. BRI tidak lahir untuk melayani konglomerat. Ia lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. DNA itulah yang membuat BRI tetap kokoh melewati masa kolonialisme, krisis moneter 1998 yang menumbangkan banyak bank besar, hingga pandemi Covid-19 yang melumpuhkan ekonomi dunia. Ketika bank lain sibuk menyelamatkan diri, BRI sibuk menyelamatkan UMKM.

*2. Penjaga Utama UMKM: Tulang Punggung Negeri*

Data BPS selalu menunjukkan fakta yang sama: lebih dari 97% lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM, dan kontribusinya terhadap PDB mencapai lebih dari 61%. Artinya, jika UMKM sehat, maka negeri ini sehat. Dan di sinilah peran BRI tidak tergantikan.

Hingga hari ini, BRI adalah bank dengan portofolio kredit UMKM terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Komitmennya jelas: lebih dari 80% total kredit BRI disalurkan untuk segmen UMKM. Ini bukan angka kecil. Ini adalah triliunan rupiah yang mengalir setiap hari ke tangan pedagang bakso, penjahit, petani, peternak lele, pengrajin ulos, hingga pemilik warung kelontong.

Saya melihat sendiri di Lubuk Pakam dan sekitar Deli Serdang. Seorang ibu yang awalnya hanya jualan kue dengan modal Rp500 ribu dari pinjaman Kupedes, kini bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana dan memiliki tiga karyawan. Seorang petani sawit rakyat yang dulu kesulitan pupuk, kini mendapat KUR dengan bunga ringan dan pendampingan. Itulah transformasi yang tidak terlihat di laporan keuangan, tapi terlihat di kehidupan nyata.

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) BRI adalah bukti paling nyata. KUR BRI bukan hanya soal uang. Ia adalah soal inklusi. Ia memberikan akses keuangan kepada mereka yang selama ini dianggap _unbankable_ oleh perbankan konvensional. Mantri BRI yang datang dengan sepeda motor ke desa-desa, duduk di balai desa, memeriksa usaha, memberikan edukasi literasi keuangan, itulah wajah perbankan yang sesungguhnya.

3. Transformasi Digital Tanpa Meninggalkan Wong Cilik

Banyak yang mengira bank yang fokus di desa akan gagap teknologi. BRI membuktikan sebaliknya. BRI justru menjadi pelopor transformasi digital paling masif di industri perbankan Indonesia.

Lihatlah BRImo. Hari ini, lebih dari 38 juta pengguna aktif menggunakan BRImo untuk transfer, bayar listrik, beli pulsa, hingga membuka deposito dari atas sawah. Artinya, petani di pedalaman tidak perlu lagi menempuh 2 jam ke kantor cabang.

Lihatlah AgenBRILink. Ini adalah mahakarya inklusi keuangan Indonesia yang diakui dunia. Saat ini ada lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di tempat yang tidak ada ATM dan kantor bank, ada AgenBRILink. Di warung, di kios pulsa, di rumah kepala dusun. Mereka bisa melayani tarik tunai, setoran, bayar BPJS, hingga top-up e-wallet. AgenBRILink bukan hanya agen, mereka adalah pahlawan ekonomi desa. Mereka menciptakan lapangan kerja baru dan membuat perputaran uang tetap di desa.

Inilah strategi hybrid yang cerdas: _phygital_. Fisik tetap ada, digital terus maju. BRI tidak memaksa nenek di kampung harus pakai aplikasi, tapi memberikan pilihan. Jika mau datang ke unit, ada Mantri yang menyapa dengan ramah. Jika mau lewat HP, ada BRImo yang siap 24 jam.

4. Lebih Dari Bank: Agen Pembangunan dan Kemanusiaan

BRI Ada Untuk Negeri juga berarti BRI ada saat negeri sedang susah.

Saat pandemi Covid-19, BRI menjadi garda terdepan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Miliaran rupiah restrukturisasi kredit diberikan untuk menyelamatkan UMKM agar tidak gulung tikar. Saat bencana alam gempa di Cianjur, banjir di Sumatera, erupsi Semeru, tim BRI Peduli selalu hadir pertama.

Melalui program BRI Menanam, BRI telah menanam jutaan bibit pohon produktif bersama kelompok tani. Ini bukan sekadar CSR, ini adalah investasi ekologi dan ekonomi jangka panjang.

Melalui Desa BRILian, BRI membina lebih dari 4.000 desa di seluruh Indonesia untuk menjadi desa yang mandiri, kreatif, dan naik kelas. Desa-desa itu dilatih manajemen keuangan, packaging produk, digital marketing, hingga akses pasar ekspor. Kita tidak hanya memberi ikan, tapi memberi kail dan mengajarkan cara memancing di pasar global.

Dan melalui Holding Ultra Mikro yang menyatukan BRI, Pegadaian, dan PNM, kini lebih dari 45 juta nasabah ultra mikro yang sebelumnya terjerat rentenir dan pinjaman online ilegal, kini bisa mendapat pembiayaan formal yang aman dan terjangkau. Emak-emak kelompok Mekaar PNM yang dulu pinjam dengan bunga 20% seminggu, kini bisa naik kelas menjadi nasabah BRI.

5. Menjaga Kedaulatan Ekonomi Bangsa

Di tengah gempuran bank digital asing dan fintech yang menawarkan bunga tinggi, BRI tetap menjadi benteng kedaulatan ekonomi. BRI adalah bank milik negara, milik rakyat Indonesia. Keuntungannya kembali untuk rakyat melalui dividen negara yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, dan program-program pro rakyat.

BRI juga menjadi penjaga stabilitas ekonomi. Dengan jaringan lebih dari 8.000 kantor cabang dan unit kerja yang tersebar luas, BRI memastikan likuiditas dan perputaran uang tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi merata hingga ke pelosok.

Ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi yang nyata. Bukan dengan retorika, tapi dengan kerja nyata melayani 100 juta lebih nasabah dari berbagai lapisan.

*Penutup: Harapan Untuk Masa Depan*

Tentu saja BRI tidak sempurna. Masih ada antrian di unit, masih ada keluhan layanan, masih ada tantangan kebocoran data dan kejahatan siber yang harus terus diperkuat. Inilah pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi. Transformasi harus diiringi dengan penguatan keamanan dan pelayanan yang humanis.

Namun satu hal yang tidak bisa kita pungkiri: Tanpa BRI, denyut ekonomi rakyat kecil akan melemah.

BRI Ada Untuk Negeri bukan berarti BRI sudah selesai. Justru ini adalah pengingat bahwa tugasnya belum selesai. Selama masih ada satu UMKM yang belum bankable, selama masih ada satu desa yang belum terjangkau keuangan, selama masih ada satu anak petani yang butuh beasiswa untuk sekolah, maka BRI harus tetap ada di sana.

Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, melainkan dari seberapa kuat pondasi ekonomi rakyat kecilnya. Dan di pondasi itulah, BRI telah berdiri tegak selama lebih dari satu abad, dan Insya Allah akan terus berdiri untuk satu abad berikutnya.

BRI bukan hanya bank. BRI adalah rumah bagi harapan rakyat Indonesia.

Ismail Nasution

Wartawan Sumut24.co

Muscab HA-IPB 2026-2030 Berjalan Sukses, Sudarija Terpilih Menjadi Ketua.

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:30:00 +0700+0700

Aek Kanopan- drh. Sudarija, S.H., M.H., M.M., CPM., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk masa bakti 2026–2030.

Sudarija terpilih melalui Musyawarah Cabang (Muscab) HA-IPB Labura yang digelar di Aula Ahmad Dewi Syukur, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema "Menjalin Silaturahmi dan Sinergi Alumni untuk Pembangunan Daerah".

Muscab dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) HA-IPB Sumatera Utara, alumni IPB lintas angkatan yang berdomisili di Labura, serta sejumlah undangan dari kalangan perusahaan, kepala sekolah, dan siswa SMA.

Melalui proses musyawarah mufakat, Sudarija dipercaya memimpin organisasi alumni tersebut untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutan perdananya, Sudarija menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menggerakkan potensi alumni agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Terima kasih atas amanah ini. Ini bukan soal jabatan, tetapi soal pengabdian. Kita akan fokus mengaktifkan kembali database alumni, memperkuat jejaring, dan membuat program yang bersentuhan langsung dengan petani, UMKM, dan generasi muda di Labura," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Ketua DPD HA-IPB Sumatera Utara, M. Fadly Abdina, S.P., M.Si., didampingi Plt. Sekretaris Anggi Rhaditya Lubis, S.P., M.M., berharap kepengurusan baru HA-IPB Labura dapat semakin aktif dan solid dalam menjalankan roda organisasi.

Ia mengatakan, sebagai pelaksana tugas, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk merapikan kepengurusan cabang, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda), serta memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Tugas kami sebagai Plt. adalah merapikan kepengurusan cabang, melaksanakan Musda, serta melakukan konsolidasi internal agar peran alumni di Sumut, khususnya di Labura, semakin produktif dan memberikan kontribusi sesuai Tri Dharma IPB," ucapnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Mewakili Bupati Labura, Plt. Asisten I, Zahida Hafni Siregar, menyampaikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian yang perlu didukung dengan penguatan keilmuan, inovasi, serta pendampingan dari para alumni IPB.

Menurutnya, keberadaan alumni IPB di Labura diharapkan dapat menjadi penghubung antara pengetahuan akademis dan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian.

"Kabupaten Labura punya potensi pertanian yang luar biasa. Alumni IPB harus hadir menjadi jembatan antara ilmu dan lapangan. Kami yakin di bawah kepemimpinan drh. Sudarija, HA-IPB akan semakin maju," ujarnya.

Ketua Panitia Muscab Enjoyment Akbar Siregar S.P. IALI, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Muscab.

"Alhamdulillah, Muscab berjalan lancar, aman, dan demokratis. Antusiasme alumni sangat tinggi, ini bukti bahwa kekeluargaan alumni IPB di Labura masih sangat solid. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, dari DPD HA-IPB Sumut sampai seluruh panitia dan peserta yang hadir," ujarnya.

Ia juga berharap ketua terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik.

"Kita sudah memilih pemimpin baru secara mufakat. Tugas panitia selesai, selanjutnya tugas kita bersama mengawal dan mendukung program kerja ketua terpilih agar HA-IPB benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Labura," tambahnya.

Muscab HA-IPB Labura kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan sesi foto bersama seluruh alumni serta tamu undangan.

Kinerja APBN Sumut September 2026: Pendapatan Tumbuh 54,95 Persen dan TKD Dipercepat untuk Pemulihan Bencana

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 30 September 2026 menunjukkan kinerja yang positif dengan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp30,08 triliun atau 79,29 persen dari target, tumbuh 54,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang meningkat 64,49 persen serta kepabeanan dan cukai yang melampaui target hingga 143,21 persen. Capaian ini mencerminkan peran fiskal yang kuat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, mengamankan daya beli masyarakat, serta memperkuat kapasitas penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi regional.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran di Sumatera Utara hingga akhir triwulan ketiga tercatat mencapai Rp52,81 triliun atau 74,75 persen dari pagu, meningkat 18,61 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp17,33 triliun yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, serta lonjakan belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 243,23 persen untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis. Selain itu, belanja bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp9,56 miliar guna melindungi kelompok rentan, sementara program perlindungan sosial secara luas seperti BPNT dan PKH sukses menjangkau sekitar 3,86 juta penerima manfaat di seluruh wilayah.

Percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi instrumen krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pemulihan wilayah pascabencana dengan realisasi mencapai Rp35,48 triliun atau 85,40 persen dari pagu. Berdasarkan kebijakan relaksasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025, pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran khusus pemulihan bencana sebesar Rp8,05 triliun, di mana dana sebesar Rp4,82 triliun telah disalurkan 100 persen langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Kebijakan ini memastikan pemerintah kabupaten dan kota memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.

Dukungan APBN juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha melalui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp13,89 triliun kepada 206.460 debitur, dengan sektor pertanian dan perdagangan sebagai kontributor terbesar. Penyaluran KUR ini didominasi oleh Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Langkat, yang dibarengi dengan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) guna memperluas akses permodalan bagi usaha skala mikro. Sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Utara bersama pemerintah daerah dinilai semakin solid dalam mengawal efektivitas anggaran agar tepat sasaran.

Secara keseluruhan, optimalisasi instrumen APBN hingga September 2026 berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat pemulihan pascabencana, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Sumatera Utara. Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui strategi belanja yang ekspansif dan terarah, APBN diharapkan dapat terus menjadi fondasi utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Rel

Cor Beton Jalan Gambas Dikerjakan Saat Hujan, Kualitas Proyek PUTR Asahan Senilai Rp 197 Juta Dipertanyakan

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:02:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Proyek pengecoran beton Jalan Gambas di Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, yang menelan anggaran hampir Rp200 juta dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, kini menuai sorotan terkait kualitas pelaksanaannya. Pekerjaan yang diduga tetap dilakukan saat cuaca sedang hujan memicu kekhawatiran akan standar mutu infrastruktur yang dihasilkan.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (02/11/2026), aktivitas pengecoran beton terlihat berjalan di tengah turunnya hujan. Hal ini memunculkan pertanyaan wajar dari masyarakat, mengingat secara teknis pengecoran beton memerlukan kondisi yang tepat agar kekuatan dan daya tahannya sesuai spesifikasi yang direncanakan.

Berdasarkan data proyek, pekerjaan ini bernilai Rp197.940.140, bersumber dari APBD Kabupaten Asahan 2026, berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan. Pelaksana proyek tercatat atas nama CV Cahaya Abadi Berkah dengan masa pengerjaan selama 45 hari kalender.

Secara teknis, pengecoran beton saat hujan sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang, namun memerlukan langkah perlindungan khusus yang ketat. Jika air hujan tercampur ke dalam adukan atau mengikis permukaan beton yang belum mengeras, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan ketahanan struktur jalan tersebut.

Masyarakat berharap setiap rupiah yang digunakan dari uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang kuat, awet, dan layak digunakan jangka panjang.

Terkait hal ini, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Asahan, Agus Jaka Putra Ginting, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan singkat, "Iya, akan ditegur untuk tidak kerja saat hujan."

Masyarakat berharap peneguran ini diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat di lapangan, sehingga proyek yang menelan biaya hampir Rp200 juta ini benar-benar selesai dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. (tec)

Lama Numpang Listrik Tetangga, Ibu Suryani Menangis Haru Saat Komisaris PLN Nyalakan Listrik Di Rumahnya

admin — Tue, 03 Nov 2026 11:01:00 +0700+0700

sumut24.co -LANGKAT, Tangis haru Ibu Suryani pecah saat impiannya memiliki sambungan listrik sendiri akhirnya terwujud. Selama ini, warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kabupaten Langkat, tersebut harus menyalur listrik dari rumah tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Minggu (1/11/2026), kebahagiaan menyelimuti rumahnya ketika Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa, hadir langsung untuk menyalakan listrik melalui program Light Up The Dream (LUTD).

Di hadapan Ali Masykur, Ibu Suryani tak kuasa menahan air mata. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan terima kasih atas bantuan insan PLN yang membuat keluarganya kini dapat menikmati listrik dari sambungan sendiri, tanpa harus lagi bergantung pada tetangga.

Suasana semakin mengharukan ketika Ali Masykur mengajak Ibu Suryani bersama-sama menyalakan listrik di rumahnya

"Program Light Up The Dream ini merupakan bantuan dari kawan-kawan PLN untuk masyarakat yang membutuhkan. Ayo, Ibu, dengan mengucap bismillah kita nyalakan," ujar Ali Masykur.

Dengan mengucapkan basmalah, Ibu Suryani bersama Ali Masykur menyalakan listrik di rumah tersebut. Tepuk tangan warga yang hadir mengiringi momen penuh kebahagiaan itu, menandai terwujudnya harapan sederhana yang telah lama dinantikan.

Penyalaan listrik tersebut turut disaksikan Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN (Persero), Raditya Hari Nugraha; General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad; serta Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai, Muhammad Isra, beserta jajaran.

Kebahagiaan serupa juga dirasakan dua warga lainnya, yakni Rudi Antoni dan Muhammad Azwar. Ketiganya merupakan warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, yang pada kesempatan tersebut menerima bantuan penyambungan listrik gratis melalui program LUTD.

Tidak hanya menghadirkan sambungan listrik, PLN juga menyerahkan bantuan token listrik dan paket sembako kepada ketiga keluarga penerima manfaat. Sementara itu, melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, bantuan paket sembako turut disalurkan kepada 30 kepala keluarga yang membutuhkan.

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Melalui program ini, kepedulian insan PLN diwujudkan dalam bentuk akses kelistrikan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa kebahagiaan Ibu Suryani dan dua keluarga penerima manfaat lainnya menjadi pengingat bahwa kehadiran listrik memiliki arti lebih besar daripada sekadar penerangan.

"Di balik setiap sambungan listrik yang kita nyalakan, ada harapan keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hari ini, tiga keluarga akhirnya dapat menikmati listrik dari sambungan sendiri. Bagi kami, ini bukan sekadar penyambungan listrik, tetapi juga upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari kenyamanan beraktivitas, mendukung pendidikan anak-anak, hingga meningkatkan produktivitas keluarga," ujar Rizky.

Menurut Rizky, pemerataan akses kelistrikan perlu berjalan beriringan dengan kepedulian sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga prasejahtera.

"Kami ingin kehadiran PLN tidak berhenti ketika listrik berhasil dinyalakan. Melalui Light Up The Dream dan kepedulian YBM PLN, kami ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas. Energi bukan hanya tentang listrik yang mengalir ke rumah-rumah, tetapi juga tentang semangat gotong royong yang mampu menyalakan harapan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat," tambah Rizky.

Rizky juga mengapresiasi seluruh insan PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat melalui program LUTD. Menurutnya, semangat berbagi tersebut mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab sosial insan PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui program Light Up The Dream, PLN terus berupaya membantu keluarga prasejahtera memperoleh sambungan listrik secara mandiri. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan akses energi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Ibu Suryani, Minggu itu menjadi hari yang tak terlupakan. Setelah sekian lama mengandalkan sambungan listrik dari tetangga, kini rumahnya telah memiliki sambungan listrik sendiri. Di tengah tepuk tangan warga dan rasa syukur yang menyelimuti rumahnya, sebuah harapan sederhana akhirnya menjadi kenyataan.(C04)

Dies Natalis ke-25, UNPRI Perkuat Fasilitas Kampus Hadapi Era AI

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:57:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi, Universitas Prima Indonesia (UNPRI) memperkuat transformasi pendidikan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas akademik, dan penyediaan fasilitas kampus yang representatif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UNPRI menuju perguruan tinggi berkelas dunia saat merayakan Dies Natalis ke-25.

Komitmen tersebut disampaikan Rektor UNPRI Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes., saat menyampaikan pidato pada perayaan Dies Natalis ke-25 UNPRI di Aula Kampus Utama UNPRI, Jalan Sampul, Medan, Sabtu (24/10/2026).

Chrismis mengatakan, perkembangan AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan menghasilkan pengetahuan. Karena itu, perguruan tinggi harus berani bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

"Universitas tidak cukup hanya bertahan. Universitas harus berani bertransformasi," tegasnya.

Sebagai langkah strategis, UNPRI tengah mempersiapkan laboratorium kecerdasan buatan bernama PACE (Prima AI Competency & Ecosystem). Fasilitas yang direncanakan segera diresmikan pada 2026 ini akan menjadi ruang pengembangan kompetensi, eksplorasi teknologi, kolaborasi, dan inovasi berbasis AI.

Seluruh dosen UNPRI juga telah tersertifikasi Google Education Certificate untuk memperkuat kompetensi digital dalam pembelajaran. UNPRI bahkan tengah mempersiapkan diri menjadi Google Reference University pertama di Indonesia.

Dalam pidatonya, Chrismis juga memaparkan sejumlah capaian UNPRI. Pada November 2025, UNPRI menembus QS Asia University Rankings 2026. Sebulan kemudian, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter memperoleh akreditasi internasional IAAHEH (Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health).

Pada awal 2026, UNPRI juga masuk dalam pemeringkatan dunia Times Higher Education.

Di bidang pendidikan kedokteran, UNPRI kini memiliki delapan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Pada Agustus 2026, universitas meluluskan angkatan pertama Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dan Dokter Spesialis Radiologi.

Saat ini, UNPRI memiliki 60 program studi, dengan 26 program studi berakreditasi Unggul dan dua program studi meraih akreditasi internasional. Capaian akademik lainnya datang dari Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Hairus Abdullah, S.T., M.Si., Ph.D., yang masuk dalam jajaran World's Top 2% Scientists 2026.

Pengembangan pendidikan juga dilakukan melalui ekosistem living lab yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman praktik di lingkungan profesional. Melalui Prima Group, mahasiswa berkesempatan mengenal dunia kerja di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, klinik, properti, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga sekolah.

Universitas ini juga memperluas jejaring internasional melalui keberangkatan 42 mahasiswa sebagai delegasi ke Yangtze Normal University, China. Sementara itu, dua mahasiswa UNPRI terpilih sebagai Google Student Ambassador pada Oktober 2026.

Selain pengembangan akademik, UNPRI terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Melalui gerakan UNPRI-Peduli, universitas menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Januari 2026. Sebulan kemudian, sebanyak 100 mahasiswa diberangkatkan melalui Program Mahasiswa Berdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

UNPRI juga mengembangkan pendampingan digitalisasi UMKM pesisir di Aek Tolang, Tapanuli Tengah, serta Prima Migrant Center melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Staf Presiden dan sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perayaan seperempat abad UNPRI berlangsung meriah, diawali prosesi penyambutan tamu VVIP dan VIP melalui pedang pora oleh eAgro Teknologi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNPRI, serta sambutan rektor. Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun. Hadir juga dalam acara itu Founder UNPRI Prof.Dr.dr.I Nyoman E.L.MKes.AIFM, Sp.K.KL.P, Ketua Yayasan, Dr.drg.Florenly M.P.H, BPH Prof.Dr.Tommy Leonard SH.MKn, Komisaris Utama PT Royal Prima Tbk (PRIM) Dr.Heriyanti SH.MKn, wakil rektor, (WR I) Dr.Abdi Dharma S.Kom.MKon, WR II Prof Dr.Ermi Girsang MKes.M.Biomed.AIFO, WR III Refi Ihtiari S.Si, MSc, PhD, WR IV Dr dr.Ali Napiah Nasution M.K.T,, M.K.M, SpKKLP(K), COPC. dan para undangan.
Rangkaian perayaan juga diisi UNPRI Fiesta 2026 yang menampilkan kreativitas mahasiswa, pertunjukan seni, serta pemilihan Mr & Ms UNPRI 2026. Para finalis mengikuti pertunjukan bakat, peragaan busana profesi, dan sesi tanya jawab sebelum pengumuman pemenang sejumlah kategori penghargaan.

Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Prof. Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., secara terpisah, Senin (26/10/2026) menegaskan bahwa yayasan berkomitmen mendukung kemajuan UNPRI, terutama melalui penyediaan fasilitas kampus yang representatif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini.

Menurut Prof Tommy Leonard, transformasi pendidikan akibat perkembangan AI dan digitalisasi menuntut perguruan tinggi untuk tidak sekadar menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan pembelajaran yang mendorong inovasi, kreativitas, penelitian, dan penguasaan teknologi.

"Kami ingin memastikan bahwa UNPRI memiliki fasilitas dan ekosistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga dosen dapat mengembangkan kualitas pembelajaran, mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya, dan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya. (C04)

Banjir Doa dan Karangan Bunga, Rianto SH MH Sampaikan Terima Kasih kepada Sahabat dan Kerabat

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

MEDAN – Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, serta seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan doa restu pada resepsi pernikahan putrinya, Bella, dengan Fahdi Lubis di Hotel Santika Medan, Sabtu (31/10/2026).

Rianto yang merupakan CEO Media Sumut24 sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, menyatakan rasa syukur dan kebahagiaannya atas perhatian serta dukungan berbagai kalangan yang telah ikut menjadi bagian dari hari istimewa keluarga besarnya.

Secara khusus, Rianto menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Anggota DPR RI Ade Zona Prasetio, Maruli Siahaan, para akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri resepsi pernikahan putrinya.

"Atas nama keluarga besar, saya dan istri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, dan seluruh keluarga yang telah berkenan hadir serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai, Bella dan Fahdi Lubis," ujar Rianto.

Ia juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada seluruh pihak yang telah mengirimkan karangan bunga, ucapan selamat, serta berbagai bentuk perhatian dan dukungan lainnya.

"Perhatian, doa, dukungan, dan karangan bunga yang dikirimkan kepada keluarga kami merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan yang sangat berarti. Kami merasa bersyukur karena begitu banyak sahabat, saudara, dan rekan dari berbagai kalangan yang turut berbagi kebahagiaan bersama keluarga kami," ungkapnya.

Rianto juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih terdapat kekurangan, baik dalam penyambutan, pelayanan maupun hal-hal lainnya.

"Jika selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyambutan maupun pelayanan, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rianto berharap seluruh kebaikan dan perhatian yang diberikan para tamu undangan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

"Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan keberkahan, kesehatan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin selama ini semakin erat," tuturnya.

Menutup ungkapannya, Rianto bersama keluarga besar kedua mempelai kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan pernikahan Bella dan Fahdi sebagai momentum penuh kebahagiaan dan kenangan indah bagi keluarga besar mereka.

Tujuh Hari Lagi Diskon Tambah Daya PLN Berakhir, Yuk Manfaatkan Promonya! Simak Caranya

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:52:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Ingin menambah peralatan elektronik di rumah atau meningkatkan fasilitas usaha, tetapi daya listrik belum mencukupi? Masih ada kesempatan untuk memanfaatkan diskon biaya penyambungan tambah daya sebesar 50 persen dari PT PLN (Persero). Program "Energi Berdikari" dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 memasuki tujuh hari terakhir dan akan berakhir pada 4 November 2026.

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mengajak masyarakat memanfaatkan promo tersebut untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan usaha. Pengajuan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, Kamis (29/10/2026) menyampaikan bahwa dalam rangka hari listrik Nasional (HLN) ke 81, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan tambahan daya dengan biaya penyambungan yang lebih ringan.

"Bagi pelanggan yang berencana menambah daya listrik, masih ada kesempatan untuk memanfaatkan promo Energi Berdikari hingga 4 November 2026. Silakan sesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan agar aktivitas di rumah semakin nyaman dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar," ujar Rizky.

Promo ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Pelanggan harus sudah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

Berikut cara memanfaatkan diskon tambah daya melalui PLN Mobile:
1. Buka aplikasi PLN Mobile dan masuk ke akun pelanggan.
2. Lakukan minimal satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik selama periode promo untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya.
3. Pilih layanan "Tambah Daya", kemudian ikuti petunjuk pengajuan dan pilih daya sesuai kebutuhan.
4. Gunakan e-voucher diskon pada pengajuan tambah daya.
5. Periksa rincian permohonan dan pembayaran, lalu selesaikan transaksi sesuai petunjuk di aplikasi.

Setiap akun PLN Mobile dapat memperoleh maksimal empat e-voucher, dengan ketentuan satu e-voucher digunakan untuk satu kali transaksi tambah daya pada setiap ID pelanggan.

Diskon sebesar 50 persen berlaku untuk biaya penyambungan tambah daya. Program tidak berlaku bagi permohonan yang disertai perubahan jaringan distribusi, perubahan fasa, perubahan tarif, atau perubahan jenis layanan, serta tidak dapat digabungkan dengan promo keringanan biaya penyambungan lainnya.

Manfaat promo ini turut dirasakan salah satu pemilik warung kopi di kawasan Helvetia, Medan. Ia memanfaatkan diskon tambah daya untuk mendukung penggunaan pendingin udara di tempat usahanya, sehingga dapat menyediakan ruangan yang lebih nyaman bagi pelanggan.

Rizky berharap semakin banyak masyarakat Sumatera Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum periode program berakhir.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Cukup melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengajukan tambah daya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga maupun usaha. Kami berharap kemudahan ini memberikan manfaat nyata bagi aktivitas dan produktivitas pelanggan," tutup Rizky. (C04)

Mengisi Daya, Berbagi Cerita: Saat Komisaris Independen PLN Menyapa Pelanggan Di SPKLU Cambridge Medan

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:48:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Suasana hangat mewarnai kunjungan Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa, ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cambridge, Medan, Sabtu (31/10/2026).

Di tengah aktivitas pengisian daya kendaraan listrik, Ali Masykur menyempatkan diri menyapa dan berbincang langsung dengan Indrawan, salah seorang pelanggan yang tengah mengisi daya mobil listriknya.

Percakapan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman pelanggan sekaligus memastikan fasilitas pengisian daya PLN mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik.

"Bagaimana rasanya menggunakan mobil listrik? Nyaman dan lebih murah, ya?" tanya Ali Masykur kepada Indrawan.

"Iya, Pak. Nyaman dan murah," jawab Indrawan.

Jawaban sederhana itu menjadi gambaran bagaimana kendaraan listrik mulai menjadi pilihan mobilitas masyarakat. Selain kenyamanan berkendara, efisiensi biaya operasional menjadi salah satu pertimbangan pengguna dalam beralih ke kendaraan listrik.

Dalam kunjungannya, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa PLN perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pengembangan infrastruktur SPKLU berjalan seimbang dengan pertumbuhan kendaraan listrik.

"PLN harus terus memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan kepada pengguna kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik harus terus dipantau dan diperhitungkan dengan baik agar pengembangan SPKLU dapat disiapkan secara seimbang dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ali Masykur.

Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi energi serta mengurangi emisi dari sektor transportasi.

"Ekosistem kendaraan listrik harus terus diperkuat, termasuk kebijakan dan kesiapan infrastrukturnya. PLN harus mampu memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat semakin yakin menggunakan kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan," tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa jumlah kendaraan listrik di Sumatera Utara saat ini telah mencapai sekitar 9.800 unit. Perkembangan tersebut menjadi perhatian PLN dalam mempersiapkan infrastruktur pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

"Pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara menjadi perkembangan positif yang harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. PLN terus berupaya menghadirkan layanan pengisian daya yang mudah diakses, andal, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat semakin percaya diri menggunakan kendaraan listrik," ungkap Rizky.

Rizky menjelaskan bahwa pengembangan layanan SPKLU dilakukan dengan mempertimbangkan persebaran kendaraan listrik, kebutuhan perjalanan antarkota, serta potensi pertumbuhan pengguna di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata.

Menurutnya, pengalaman langsung pelanggan juga menjadi masukan penting bagi PLN untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pengisian daya.

"Bagi PLN, pengembangan ekosistem kendaraan listrik bukan hanya tentang menambah jumlah SPKLU, tetapi juga memastikan setiap fasilitas memberikan manfaat dan pengalaman pelayanan yang baik bagi pelanggan. Kami ingin pengguna kendaraan listrik merasa tenang dan nyaman dalam setiap perjalanan," jelasnya.

Di akhir kunjungannya, Ali Masykur Musa turut mengajak masyarakat untuk semakin terbuka terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang lebih bersih.

"Saya mengajak masyarakat luas untuk menggunakan kendaraan listrik. Mari bersama-sama kita dorong transportasi yang lebih ramah lingkungan menuju Indonesia yang semakin bersih dan bebas dari polusi kendaraan," pungkasnya.

Melalui pengembangan infrastruktur SPKLU yang terencana dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, PLN berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan masa depan transportasi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.(C04)

Dari Kekhawatiran Hingga Solusi, Komisaris PLN Berdialog Dengan Pengguna Mobil Listrik Di Medan

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:43:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Tujuh bulan menggunakan mobil listrik membuat Rudy semakin merasakan kenyamanan dan efisiensi berkendara. Namun, ada satu kekhawatiran yang masih menghantuinya ketika hendak melakukan perjalanan jauh, yakni sulitnya menemukan tempat pengisian daya di lokasi tujuan. Kekhawatiran tersebut disampaikannya langsung kepada Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa S.H., M.Si., M.Hum., saat berbincang santai di lounge Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Sabtu (31/10/2026).

Percakapan hangat tersebut berlangsung di sela kunjungan Ali Masykur untuk meninjau fasilitas SPKLU PLN UID Sumatera Utara. Tidak sekadar memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya, ia juga menyempatkan diri mendengarkan pengalaman dan aspirasi pelanggan yang telah beralih menggunakan kendaraan listrik.

Dalam perbincangan tersebut, Ali Masykur menanyakan kekhawatiran yang masih dirasakan Rudy selama menggunakan mobil listrik.

"Kalau perjalanan jauh, yang saya takutkan itu apakah di tempat tujuan nanti ada SPKLU atau tidak. Takutnya sampai di sana tidak ada tempat mengecas," ungkap Rudy.

Meski demikian, Rudy mengaku tidak menyesali keputusannya beralih ke kendaraan listrik. Ketika ditanya mengenai alasan memilih mobil listrik, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut berangkat dari kesadaran pribadi setelah mempertimbangkan kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan efisiensi biaya operasional.

"pakai ev dari kesadaran sendiri, saya lihat dan hitung lebih hemat. Jadi saya beralih ke mobil listrik. Ternyata setelah digunakan, lebih nyaman, enak, dan lebih efisien," tuturnya.

Pengalaman Rudy menggambarkan bahwa kenyamanan menggunakan kendaraan listrik perlu didukung dengan kemudahan akses pengisian daya, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Ketersediaan infrastruktur dan informasi lokasi SPKLU menjadi faktor penting dalam meningkatkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menjelaskan bahwa PLN terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan memperluas infrastruktur pengisian daya. Hingga 31 Oktober 2026, sebanyak *145 unit SPKLU telah tersedia di 116 lokasi yang tersebar di Sumatera Utara* untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

"Kami memahami bahwa salah satu kekhawatiran pengguna kendaraan listrik adalah ketersediaan tempat pengisian daya, terutama ketika melakukan perjalanan jauh. Karena itu, PLN terus memperluas infrastruktur SPKLU agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pengisian daya. Saat ini, terdapat 145 unit SPKLU di 116 lokasi di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya kami memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik," ujar Rizky.

Selain memperkuat infrastruktur, PLN juga menghadirkan kemudahan melalui aplikasi PLN Mobile yang dilengkapi fitur *Trip Planner*. Melalui fitur ini, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kebutuhan pengisian daya, serta mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang rute perjalanan.

PLN Mobile juga menyediakan fitur AntreEV yang memungkinkan pelanggan memantau kondisi antrean pengisian daya secara *real time* dan mengakses layanan antrean digital pada SPKLU yang mendukung fitur tersebut. Inovasi ini dihadirkan untuk membantu pelanggan mengatur perjalanan dan mengurangi ketidakpastian waktu tunggu saat melakukan pengisian daya.

"Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang perjalanan sekaligus memanfaatkan berbagai fitur pendukung pengisian daya. Kami ingin memastikan pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat semakin nyaman dan percaya diri menggunakan kendaraan listrik, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jauh," tambah Rizky.

Sementara itu, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa pengalaman dan masukan pelanggan seperti yang disampaikan Rudy menjadi perhatian penting bagi PLN dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Menurutnya, pertumbuhan kendaraan listrik harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya serta peningkatan kualitas pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan pengguna.

"Kenyamanan dan keamanan pelanggan adalah yang utama. PLN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin nyaman dan tidak ragu menggunakan kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik juga harus terus diperhatikan agar pengembangan SPKLU dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ali Masykur.

Ia menambahkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya kita membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan anak cucu kita pada masa mendatang," tambahnya.

Melalui dialog langsung dengan pelanggan, PLN memperoleh masukan mengenai kebutuhan nyata pengguna kendaraan listrik di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menghadirkan kemudahan akses pengisian daya, serta memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman bagi masyarakat.

PLN berkomitmen memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan infrastruktur SPKLU, inovasi layanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Dengan dukungan tersebut, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. (C04)

Tiga Perda Resmi Ditetapkan, Bupati Palas Dorong Tata Kelola Pajak dan Lingkungan Lebih Baik

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:42:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam rangka penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi daerah, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I., dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, S.H.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang Lawas atas kerja keras serta sinergi yang terbangun selama proses pembahasan ketiga Ranperda tersebut.

Menurutnya, penetapan tiga Perda ini merupakan bukti nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Proses ini merupakan wujud nyata kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Putra Mahkota Alam.

Adapun tiga Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna tersebut meliputi perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

1. Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda pertama berkaitan dengan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pendapatan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia menekankan bahwa setiap penerimaan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana penerimaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mengedepankan akurasi pendataan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas.

2. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda kedua mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putra Mahkota Alam menilai, Padang Lawas memiliki potensi sumber daya alam yang besar sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan kepentingan generasi mendatang.

"Kita tidak ingin pembangunan hari ini justru meninggalkan beban bagi generasi yang akan datang. Kita ingin membangun Palas yang maju tetapi tetap lestari," tegasnya.

Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang semakin kuat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3. Perda Pengelolaan Sampah

Sementara itu, Perda ketiga mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

Bupati menyoroti pentingnya penanganan persoalan sampah secara serius melalui sistem yang terpadu dari hulu hingga hilir.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Diperlukan sistem yang lebih menyeluruh, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah.

"Sebaik apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Keberhasilan Perda ini sangat bergantung pada kerja bersama antara Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Bupati berharap regulasi tersebut dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Di akhir sambutannya, Putra Mahkota Alam menegaskan bahwa penetapan tiga Perda tersebut bukanlah akhir dari proses pembentukan regulasi, melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti regulasi yang telah ditetapkan melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan berorientasi pada manfaat.

"Saya minta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti Perda ini dengan langkah konkret, terukur dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama," tutupnya.

Penetapan ketiga Perda ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pdi., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, S.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas, perwakilan Pengadilan Agama Sibuhuan, perwakilan Dandim 0212/TS, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, insan pers, serta undangan lainnya.zal

Bupati Palas dan DPRD Sepakati Anggaran 2027, Pembangunan Daerah Jadi Prioritas

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:41:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas yang berlangsung di gedung DPRD Palas, Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I., dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, SH.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang telah bekerja keras dalam pembahasan dokumen anggaran tersebut.

Menurutnya, pembahasan KUA dan PPAS membutuhkan komitmen, pemikiran, serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif agar kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota dewan, khususnya Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif, yang telah bekerja keras sehingga dokumen ini dapat dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD," ujar Putra Mahkota Alam.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan Kabupaten Padang Lawas ke arah yang lebih baik.

Bupati juga menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2027.

Dokumen tersebut memuat arah kebijakan umum anggaran serta prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Putra Mahkota Alam menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan anggaran.

Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara terukur agar program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Untuk itu, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi yang intensif antara proses perencanaan, kebutuhan masyarakat, dengan dana yang tersedia," katanya.

Ia berharap kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.

Bupati menilai, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan APBD.

"Dengan telah disepakatinya dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat tercapai dengan baik," tutupnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, SH, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Pengadilan Agama Sibuhuan.

Hadir pula perwakilan Dandim 0212/Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, insan pers, serta undangan lainnya.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi landasan awal bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027, dengan harapan anggaran yang dirumuskan mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.zal

Enam Ketua KADIN Kabupaten/Kota Tolak Hadiri Musprov ke-7, Desak Transparansi Dana dan Keterwakilan Daerah

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:40:00 +0700+0700

LEBAK, BANTEN – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten ke-7 yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.

Enam Ketua KADIN tersebut secara tegas menyatakan tidak akan menghadiri Musprov. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.

Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Para Ketua KADIN daerah menginginkan adanya transparansi terkait dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.

Perwakilan para Ketua KADIN kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang juga Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov ke-7.

Terpisah salah satu pengurus Kadin Uding menyatakan, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah, yakni keterbukaan pengelolaan dana perimbangan dan komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.

"Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota," menjadi pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.

Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan personal ataupun perebutan jabatan organisasi. Lebih dari itu, menyangkut prinsip keadilan organisasi, transparansi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota sebagai bagian dari struktur organisasi di Provinsi Banten.

Mereka menginginkan agar KADIN Provinsi Banten dibangun melalui prinsip kebersamaan, bukan hanya menjadi organisasi yang didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Tidak hadirnya enam Ketua KADIN daerah dalam Musprov kali ini tentu menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Sebab, konsolidasi organisasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas KADIN sebagai wadah dunia usaha.

Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan penyelenggara Musprov KADIN Banten ke-7. Apakah tuntutan transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah akan mendapatkan jawaban?

Sebab, organisasi pengusaha seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha di Banten, termasuk KADIN kabupaten/kota yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Musprov bukan sekadar memilih ketua dan menyusun kepengurusan, tetapi juga momentum membangun kepercayaan, transparansi, dan keadilan organisasi.