Sumut Bawa Pulang Perak dari Kejurnas Bridge ke-60 Mamuju, Novan Efendy Siregar: Alhamdulillah

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Mamuju | Sumut24.co

Kontingen Sumatera Utara (Sumut) berhasil membawa pulang medali dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bridge ke-60 Tahun 2026 yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dari tiga nomor pertandingan yang diikuti, Sumut berhasil mengamankan medali perak pada nomor Pasangan Junior melalui pasangan Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq.

Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting bagi kontingen Sumut dalam kejuaraan bridge tingkat nasional tersebut. Persaingan di nomor pasangan junior berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua GABSI Sumut, Novan Efendy Siregar, menyampaikan rasa syukur atas hasil yang berhasil diraih para atlet Sumatera Utara.

Menurut Novan, torehan medali tersebut menjadi bukti bahwa atlet bridge Sumut mampu bersaing di level nasional.

"Alhamdulillah, Sumut meraih perak dari tiga nomor pertandingan yang diikuti di Kejurnas Mamuju ini," ujar Novan.

Selain medali perak dari nomor Pasangan Junior, kontingen Sumut juga mencatat prestasi lain dalam Special Event Piala Ketua Umum PB GABSI Terpilih Komjen Pol (P) Verdianto Iskandar.

Pada special event tersebut, pasangan Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma berhasil meraih predikat Pasangan Campuran Terbaik.

Prestasi tersebut sekaligus menambah catatan positif perjalanan kontingen Sumut selama mengikuti rangkaian Kejurnas Bridge ke-60 Tahun 2026 di Mamuju.

Novan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik untuk membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Ia menilai hasil yang diraih para atlet tidak terlepas dari kerja keras, persiapan, serta dukungan berbagai pihak terhadap pembinaan olahraga bridge di Sumatera Utara.

"Terima kasih atas doa dan dukungan dari KONI Sumut," kata Novan.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan para atlet Sumut saat berlaga di kejuaraan nasional.

Hasil Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi atlet-atlet Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi pada kompetisi berikutnya.

Capaian medali perak Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq serta predikat Pasangan Campuran Terbaik yang diraih Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma menjadi bagian dari catatan perkembangan olahraga bridge Sumut di kancah nasional.zal

KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Madina, Senin (21/9/2026).

Penandatanganan KUPA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Madina Tahun Anggaran 2026.

Bupati Madina Saipullah Nasution mengatakan, dokumen KUPA-PPAS menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan penganggaran daerah tetap sejalan dengan arah perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang muncul selama pelaksanaan APBD 2026. Penyesuaian tersebut mencakup kondisi fiskal daerah maupun kebutuhan pembangunan yang berkembang di tengah tahun anggaran.

"Seluruh kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Saipullah seusai penandatanganan.

Saipullah berharap kesepakatan KUPA-PPAS tidak berhenti sebatas dokumen administratif. Menurut dia, substansi yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.

Bupati juga menilai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

"Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama membangun Madina yang lebih baik ke depan," katanya.

Setelah kesepakatan tersebut, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati Saipullah selanjutnya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina segera menindaklanjuti substansi yang telah dituangkan dalam dokumen KUPA-PPAS.

Ia menekankan agar setiap program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam Perubahan APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap program kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Saipullah.zal

Jenazah Warga Padangsidimpuan Meninggal di Kamboja Belum Dipulangkan, Polres Bantu Koordinasi dengan KBRI

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:41:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kabar duka datang dari keluarga Mahmul Hartopan, warga Kota Padangsidimpuan yang diketahui bekerja di Poipet, Kamboja. Mahmul dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Poipet pada Kamis, 17 September 2026.

Hingga kini, pihak keluarga masih menunggu kepastian mengenai proses pemulangan jenazah ke Kota Padangsidimpuan. Keterbatasan biaya serta komunikasi dengan pihak terkait di Kamboja menjadi salah satu kendala yang dihadapi keluarga.

Informasi mengenai kondisi tersebut dihimpun Sat Intelkam Polres Padangsidimpuan pada Minggu, 20 September 2026. Petugas melakukan pengumpulan bahan keterangan dengan meminta penjelasan dari pihak keluarga almarhum.

Ayah kandung Mahmul, Ijon Tanjung, menjelaskan bahwa putranya berangkat ke Kamboja pada Oktober 2025 setelah sebelumnya mengurus paspor di Padang. Keberangkatan tersebut disebut atas ajakan seseorang bernama Wahyu yang diketahui warga Samora.

Menurut keluarga, keberangkatan Mahmul sebelumnya sempat dilarang. Namun, almarhum tetap berangkat dan tidak menjelaskan secara terbuka mengenai pekerjaan yang akan dijalaninya di Kamboja.

Selama berada di negara tersebut, keluarga mengetahui Mahmul bekerja di sebuah gedung dan menggunakan komputer. Informasi itu diketahui keluarga melalui komunikasi video call. Namun, hingga kini pihak keluarga belum mengetahui secara pasti jenis pekerjaan maupun perusahaan tempat almarhum bekerja.

Sebelum meninggal, Mahmul diketahui memiliki riwayat keluhan sesak napas sejak masih berada di Padangsidimpuan.

Keluhan tersebut kembali kambuh pada Agustus 2026 ketika berada di Kamboja. Saat itu, Mahmul sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit di Poipet dan kondisinya kemudian dilaporkan membaik.

Namun, pada Selasa, 15 September 2026, Mahmul kembali mengalami sesak napas. Keluarga telah menyarankan agar dirinya segera mendapatkan pengobatan, tetapi pada hari pertama dan berikutnya Mahmul disebut belum bersedia menjalani pemeriksaan.

Kondisinya kemudian memburuk pada Kamis, 17 September 2026. Mahmul akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Pihak keluarga masih sempat berkomunikasi dengannya melalui video call hingga sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, komunikasi terputus. Dalam komunikasi terakhir tersebut, Mahmul terlihat dalam kondisi tenang dan seperti sedang tertidur.

Sekitar pukul 16.00 WIB, keluarga tidak lagi mendapatkan respons. Dua jam kemudian, atau sekitar pukul 18.00 WIB, keluarga memperoleh kabar bahwa Mahmul telah meninggal dunia.

Keluarga juga sempat melihat kondisi almarhum melalui sambungan video call ketika berada di ruang jenazah.

*Jenazah Masih Menunggu Proses Pemulangan*

Setelah menerima kabar duka, keluarga kemudian berupaya mendapatkan informasi mengenai mekanisme pemulangan jenazah dari Kamboja ke Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan kepolisian setempat sebelum jenazah dapat dibawa dari Poipet menuju Phnom Penh untuk selanjutnya berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh atau pihak funeral home.

Perjalanan dari Poipet menuju Phnom Penh sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan jam.

Informasi terakhir yang diterima keluarga menyebutkan jenazah telah keluar dari rumah sakit dan berada di rumah duka atau funeral home. Namun, keluarga mengaku masih kesulitan memperoleh perkembangan terbaru mengenai tahapan penanganan dan pemulangan jenazah.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas turut menjadi persoalan. Keluarga berharap pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh dapat membantu memfasilitasi proses pemulangan jenazah Mahmul agar dapat dibawa kembali ke Padangsidimpuan dan dimakamkan di tanah kelahirannya.

*Polres Padangsidimpuan Bantu Koordinasi*

Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan, IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengumpulan informasi dari keluarga untuk mengetahui kronologi meninggalnya Mahmul serta perkembangan proses pemulangan jenazah.

Menurut Eko, perhatian utama saat ini adalah memastikan komunikasi dan koordinasi antara keluarga, pemerintah daerah, KBRI Phnom Penh, serta pihak terkait di Kamboja dapat berjalan dengan baik.

"Kami melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mengetahui kronologi kejadian dan perkembangan penanganan jenazah. Polres Padangsidimpuan juga terus memantau komunikasi keluarga dengan pihak terkait, termasuk KBRI Phnom Penh, agar proses pemulangan jenazah dapat memperoleh kepastian," ujar IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan.

Ia menjelaskan, Kapolres Padangsidimpuan juga telah menghubungi pihak keluarga sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya membantu komunikasi dalam proses pemulangan jenazah.

"Yang paling penting saat ini adalah adanya koordinasi yang jelas dan informasi yang dapat dipastikan kepada keluarga. Kami akan terus memantau perkembangan sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," lanjutnya.

Pihak keluarga sendiri telah menghubungi KBRI Phnom Penh untuk meminta informasi dan bantuan mengenai proses pemulangan Mahmul.

Sementara itu, unsur pemerintah daerah, termasuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan, disebut telah mendatangi dan berkomunikasi dengan keluarga. Namun, hingga saat ini keluarga masih menunggu kepastian lanjutan mengenai mekanisme serta waktu pemulangan jenazah.

Keluarga juga telah melaksanakan salat gaib untuk Mahmul di Masjid Raya Lama pada Jumat, 18 September 2026. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengajian pada malam harinya.

Keluarga menyampaikan bahwa mereka menerima meninggalnya Mahmul sebagai sebuah musibah. Dari informasi yang diterima keluarga, tidak ditemukan dugaan tanda-tanda kekerasan pada almarhum.

Keluarga berharap seluruh pihak terkait dapat membantu mempercepat proses administrasi dan koordinasi sehingga jenazah Mahmul Hartopan dapat segera dipulangkan ke Kota Padangsidimpuan.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, dukungan pemerintah dan koordinasi dengan KBRI Phnom Penh menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Polres Padangsidimpuan melalui Sat Intelkam juga terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk komunikasi antara keluarga dengan pihak terkait di Kamboja.zal

Ratusan Ikan Jurung Bergelimpangan di Tambangan Jae, Bupati Madina Saipullah Akan Siapkan Bendung

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:40:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kematian ratusan ikan jurung di Lubuk Larangan Anak Yatim, Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Madina.

Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, turun langsung meninjau kondisi lubuk larangan tersebut pada Minggu, 20 September 2026. Peninjauan dilakukan setelah muncul laporan mengenai kematian ikan secara massal yang terjadi sejak Rabu pekan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, sedikitnya 700 ekor ikan jurung ditemukan mati. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan menurunnya debit air di aliran sungai yang menjadi habitat ikan di kawasan lubuk larangan.

Saipullah mengatakan, Pemkab Madina menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya adalah rencana pembangunan bendung atau bronjong untuk membantu menjaga ketersediaan air di kawasan lubuk larangan.

"Ke depan, Pemkab Madina berencana melakukan upaya penanganan jangka menengah dengan membuat bronjong atau bendung agar debit air di lokasi lubuk larangan lebih banyak dan ekosistem kembali normal," ujar Saipullah saat berada di Tambangan Jae.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka menengah, khususnya jika berkurangnya debit air memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi habitat ikan terganggu.

Namun, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian ikan.

Untuk memastikan penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut, Dinas Perikanan Madina akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil sampel air dan ikan dari lokasi.

Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kondisi air dan faktor yang kemungkinan menyebabkan ikan mengalami kematian secara massal.

Saipullah menjelaskan, hasil pengamatan sementara di lapangan menunjukkan terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu diteliti.

Salah satunya adalah penurunan debit air. Kondisi sungai yang semakin dangkal dinilai dapat memengaruhi habitat ikan, termasuk ketersediaan sumber makanan alami.

"Kondisi sungai yang dangkal dikhawatirkan mengganggu kehidupan ikan dan pertumbuhan lumut yang tidak normal. Lumut merupakan salah satu pakan alamiah ikan," jelasnya.

Selain persoalan debit air, pemerintah juga menemukan adanya sejumlah saluran pembuangan yang mengarah langsung ke sungai.

Saluran tersebut berasal dari lingkungan permukiman dan musala. Pemerintah akan mendalami kemungkinan pengaruh aliran limbah tersebut terhadap kualitas air di kawasan Lubuk Larangan Anak Yatim.

"Faktor ini juga akan kami dalami," kata Saipullah.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, Dinas Perikanan Madina telah melakukan langkah penanganan awal di lokasi.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah pemberian obat untuk membantu mencegah bertambahnya jumlah ikan yang mati.

Pemerintah daerah juga akan memantau kondisi air dan ikan di kawasan tersebut secara berkala untuk melihat perkembangan situasi di lapangan.

Saipullah menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan kondisi faktual di lokasi.

Kedatangan Bupati Madina ke Lubuk Larangan Anak Yatim juga berawal dari informasi yang disampaikan sejumlah wartawan mengenai kematian ikan secara massal.

Setelah menerima laporan tersebut, Saipullah langsung menuju Tambangan Jae setelah menyelesaikan agenda dinas dari luar daerah.

"Begitu dapat laporan dari wartawan, saya langsung ke sini bersama OPD, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kami ingin mengetahui penyebab pasti kematian ikan-ikan ini," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah bersama unsur kecamatan, pemerintahan desa, organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat melihat langsung kondisi lubuk larangan.

Persoalan kematian ikan di Lubuk Larangan Anak Yatim tidak hanya menyangkut lingkungan dan keberlangsungan ekosistem sungai.

Keberadaan lubuk larangan tersebut juga memiliki nilai sosial bagi masyarakat setempat. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan lubuk larangan diperuntukkan bagi anak yatim di desa tersebut.

Karena itu, Saipullah memastikan Pemkab Madina akan memperhatikan dampak ekonomi yang mungkin muncul akibat berkurangnya ikan di lubuk larangan.

Ia menyebut Dinas Sosial bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Madina akan disiapkan untuk memberikan bantuan apabila kondisi tersebut berdampak terhadap berkurangnya pendapatan yang selama ini diterima anak yatim.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan sementara bagi penerima manfaat selama pemerintah melakukan penanganan terhadap kondisi lubuk larangan.

Saipullah berharap pemeriksaan terhadap sampel air dan ikan dapat segera memberikan gambaran mengenai penyebab utama kematian ikan jurung.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan langkah berikutnya, baik dari sisi lingkungan, infrastruktur maupun pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kualitas air sungai.

Ia juga menilai Lubuk Larangan Anak Yatim memiliki nilai penting bagi masyarakat Tambangan Jae. Selain menjadi bagian dari tradisi masyarakat Mandailing, kawasan tersebut juga telah berkembang sebagai salah satu lokasi wisata.

"Lubuk larangan ini adalah kekayaan budaya Mandailing di kawasan Tambangan yang telah menjadi tempat wisata. Kami harap kondisi ini bisa teratasi dan lubuk larangan bisa kembali normal," kata Saipullah.

Pemkab Madina kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sembari menjalankan langkah penanganan sementara. Rencana pembangunan bendung atau bronjong menjadi salah satu opsi yang akan dikaji untuk menjaga debit air dan membantu memulihkan kondisi ekosistem di kawasan lubuk larangan tersebut.zal

Api Mengamuk di Batang Toru, Rumah Panggung 8x10 Meter Habis Terbakar

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:39:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kebakaran menghanguskan satu unit rumah panggung berbahan kayu di Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Minggu (20/9/2026) malam.

Rumah berukuran sekitar 8 x 10 meter itu tidak berhasil diselamatkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan berikut seluruh barang yang berada di dalamnya.

Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian materi sekitar Rp100 juta.

Kapolsek Batang Toru IPTU Danni M. Sidauruk, S.H., mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh penghuni rumah ketika sedang berada di ruang tamu.

Menurut Danni, penghuni melihat adanya api yang muncul dari bagian atas rumah, tepatnya di sekitar kamar depan.

"Korban melihat api di bagian atas rumah, tepatnya di sekitar kamar depan. Korban kemudian dibantu anaknya keluar dari rumah dan meminta pertolongan kepada warga," ujar Iptu Danni, Senin (21/9/2026).

Setelah mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar kemudian berdatangan untuk membantu proses evakuasi sekaligus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.

Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu membuat api cepat menjalar ke bagian lain rumah. Sebagai rumah panggung, struktur bangunan juga membuat kobaran api dengan cepat membesar.

Sekitar 30 menit setelah kejadian dilaporkan, petugas pemadam kebakaran Kecamatan Batang Toru tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Petugas bersama warga berjibaku mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

"Api berhasil dipadamkan sekitar jam 11 tadi," kata Danni.

Meski api akhirnya berhasil dipadamkan, kondisi rumah sudah mengalami kerusakan parah dan sebagian besar bangunan beserta isinya tidak dapat diselamatkan.

Dari keterangan sementara yang diperoleh di lokasi, kebakaran diduga dipicu korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Namun, penyebab pasti kebakaran masih berdasarkan keterangan awal dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Danni menambahkan, saat kebakaran terjadi, penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga yang berada di dalam bangunan.

"Saat kejadian, korban tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga yang berada di dalam rumah," pungkasnya.

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar Rp100 juta.zal

67 Gerai Sudah Berdiri, Pemkab Palas Kejar Verifikasi Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:39:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, mempercepat proses verifikasi dan validasi (Verval) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gerai, pergudangan, administrasi hingga kesiapan operasional koperasi dapat segera digunakan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Percepatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rapat nasional percepatan proses Verval Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono, SE., Ak., M.Si melalui Zoom Meeting, Minggu, 20 September 2026.

Rapat nasional itu diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari Kabupaten Padang Lawas, rapat diikuti Sekretaris Daerah Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Padang Lawas Wyldan Ansyori Hasibuan, SH., M.Si, sejumlah pimpinan OPD terkait serta jajaran staf.

Kegiatan berlangsung dari aula Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Lawas.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Padang Lawas Wyldan Ansyori Hasibuan memaparkan perkembangan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Dari laporan yang disampaikan, tercatat sebanyak 67 gerai telah terbangun. Dari jumlah tersebut, 33 gerai telah rampung 100 persen.

Sementara itu, terdapat 9 gerai yang dinyatakan siap untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Sembilan gerai tersebut menjadi salah satu prioritas dalam tahapan pemeriksaan berikutnya.

"Untuk bangunan Gerai yang terbangun di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 67 gerai, dimana 33 gerai sudah 100 persen selesai pembangunannya dan sebanyak 9 gerai yang siap untuk diverifikasi dan divalidasi yang akan menjadi prioritas," ujar Wyldan dalam laporannya.

Data tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Padang Lawas untuk melanjutkan tahapan pemeriksaan secara lebih terukur sebelum gerai-gerai koperasi memasuki tahap operasional.

Menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi RI, Sekda Padang Lawas Panguhum Nasution meminta seluruh pihak yang terlibat tidak menunda proses verifikasi dan validasi.

Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen. Kondisi fisik bangunan dan berbagai fasilitas pendukung koperasi harus dipastikan langsung di lapangan.

"Sesuai arahan Bapak Menteri Koperasi RI, saya berpesan supaya Verifikasi Verval ini secepatnya kita tuntaskan. Kita harus cek fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara langsung di lapangan," tegas Panguhum.

Ia juga menginstruksikan Dinas Koperasi dan UKM bersama tim terkait untuk turun langsung melakukan pengecekan.

Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik gerai, fasilitas pergudangan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional.

Langkah ini dinilai penting agar gerai yang nantinya dinyatakan siap tidak hanya memenuhi aspek pembangunan fisik, tetapi juga memiliki kelengkapan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi koperasi.

Dalam proses Verval, hasil pemeriksaan lapangan nantinya akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori.

Pertama, layak digunakan dan siap operasional. Status ini diberikan apabila kondisi bangunan dan fasilitas telah memenuhi standar serta siap difungsikan.

Kedua, layak digunakan dengan catatan perbaikan. Kategori ini diperuntukkan bagi gerai yang secara umum dapat digunakan, tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki.

Ketiga, belum layak atau tidak layak. Status tersebut diberikan apabila kondisi bangunan maupun fasilitas belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan sehingga diperlukan perbaikan atau penyempurnaan sebelum dapat digunakan.

Dengan mekanisme tersebut, proses Verval diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi setiap gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Padang Lawas.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Di Kabupaten Padang Lawas, percepatan Verval menjadi bagian penting sebelum koperasi dapat menjalankan aktivitas secara optimal.

Pemkab Palas melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama OPD terkait selanjutnya akan melakukan pengecekan sesuai kondisi masing-masing gerai.

Pemeriksaan lapangan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai kekurangan yang masih ditemukan, sehingga gerai yang telah memenuhi persyaratan dapat segera memasuki tahap operasional.zal

38 Guru Naik Tugas Jadi Kepala Sekolah, Bupati Tapsel Gus Irawan: Pendidikan Penentu Kualitas SDM

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:38:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu melantik dan mengambil sumpah 38 guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah tingkat SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Pemkab Tapsel, Sipirok, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan apel pagi gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tapsel.

Dalam kesempatan itu, Gus Irawan menyampaikan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, sedangkan manusia yang berkualitas sangat ditentukan oleh pendidikannya," ujar Gus Irawan dalam arahannya.

Ia juga menilai pendidikan mempunyai peran strategis dalam membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Gus Irawan menjelaskan, pelantikan 38 kepala sekolah tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang sebelumnya mengalami kekosongan.

Pengangkatan tersebut telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pertimbangan teknis itu tertuang dalam surat BKN Nomor 46589/R/AK.02.03/SD/KR.6/2026 tertanggal 11 September 2026 tentang pertimbangan teknis pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupati menegaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Dalam proses tersebut, para calon kepala sekolah harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administratif hingga seleksi substantif.

Seleksi substantif dilakukan melalui proses seleksi bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peserta yang dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan bagi bakal calon kepala sekolah.

Di hadapan para kepala sekolah yang baru dilantik, Gus Irawan mengingatkan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik.

Ia mengatakan, para guru yang kini mendapat tugas sebagai kepala sekolah telah melewati proses seleksi yang diikuti banyak peserta.

"Saya yakin saudara-saudara adalah yang terbaik di antara calon peserta lainnya. Saya tahu banyak peserta yang mengikuti seleksi, tetapi tidak semuanya lulus," kata Gus Irawan.

Ia berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Tapanuli Selatan.

Selain menjalankan fungsi manajerial, kepala sekolah juga dituntut mampu membangun lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran serta mendorong peningkatan kualitas guru dan peserta didik.

Pelantikan 38 kepala sekolah tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, para asisten, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Momentum pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Tapsel memastikan posisi kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan dapat terisi sehingga penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih optimal.zal

PAW DPRD Tapsel, Muhammad Yusuf Siregar Ambil Alih Kursi Eddi Sullam, Bupati Gus Irawan Ajak Perkuat Kolaborasi

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:37:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Tapsel sisa masa jabatan 2024–2029, Senin (21/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tapsel, Sipirok, tersebut menjadi momentum resmi bagi H. Muhammad Yusuf Siregar untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Tapsel dari Partai NasDem.

Muhammad Yusuf Siregar menggantikan Eddi Sullam Siregar sebagai anggota DPRD Tapsel untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Dalam prosesi tersebut, Muhammad Yusuf Siregar mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan rapat paripurna. Setelah pengucapan sumpah/janji, ia secara resmi menjalankan mandat sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Yusuf Siregar atas pengangkatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran anggota DPRD melalui mekanisme PAW diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan daerah.

Bupati menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semoga kita bisa segera bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi-misi Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Gus Irawan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Eddi Sullam Siregar atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Tapsel.

Ucapan terima kasih tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergantian anggota DPRD melalui mekanisme PAW, sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Eddi Sullam Siregar sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif Tapanuli Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gus Irawan juga mengajak jajaran DPRD Tapsel untuk terus membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah.

Ia meminta seluruh unsur pemerintahan dan legislatif dapat bersama-sama merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di tingkat daerah.

Selain memperkuat koordinasi di tingkat lokal, sinergi antarlembaga juga dinilai penting untuk membangun kerja sama regional yang efektif sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai agenda prioritas nasional.

Dengan bergabungnya Muhammad Yusuf Siregar, DPRD Tapsel kini kembali memiliki anggota yang diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Paripurna PAW anggota DPRD Tapsel tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan unsur penting daerah.

Di antaranya Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, Sekretaris Daerah Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, pimpinan dan anggota DPRD Tapsel, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hadir pula pimpinan instansi vertikal, Ketua KPU Tapsel, Ketua Bawaslu Tapsel, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta sejumlah undangan lainnya.zal

Noit Racing Team Datangi Wali Kota, Event Otomotif Bakal Ramaikan HUT Pemko Padangsidimpuan

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:36:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan membuka peluang kolaborasi dengan Noit Racing Team untuk menggelar event otomotif di Kota Padangsidimpuan.

Rencana tersebut dibahas dalam audiensi Noit Racing Team bersama Pemko Padangsidimpuan yang berlangsung di Ruang Audiensi Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (21/9/2026).

Pertemuan itu menjadi langkah awal pembahasan mengenai kemungkinan pelaksanaan kegiatan otomotif yang direncanakan sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Selain menghadirkan kegiatan olahraga dan hiburan bagi masyarakat, event tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kota Padangsidimpuan.

Ketua Noit Racing Team, Abdi Aswari Rusmana Nasution, mengatakan pihaknya datang dengan menawarkan konsep kerja sama dalam penyelenggaraan event tersebut.

Menurut Abdi, Noit Racing Team siap menangani kebutuhan operasional serta teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sementara itu, dukungan dari pemerintah daerah diharapkan dapat diberikan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan kewenangan Pemko Padangsidimpuan.

"Yang akan kami tawarkan adalah kerja sama pihak penyelenggara. Dari kami sebagai penyelenggara operasional dan teknis di lapangan, dari pihak tuan rumah kami mengharapkan fasilitas dan koordinasi," ujar Abdi.

Ia menjelaskan, kegiatan otomotif tidak hanya diarahkan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Jika terlaksana, event tersebut dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM, kuliner, transportasi hingga akomodasi.

Di sisi lain, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana promosi daerah. Kehadiran peserta maupun pengunjung dari luar daerah berpotensi memperkenalkan Kota Padangsidimpuan sekaligus potensi wisata yang dimilikinya.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menyambut baik rencana yang disampaikan Noit Racing Team.

Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dipersiapkan secara matang, terutama menyangkut konsep, lokasi, teknis pelaksanaan serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Yang jelas kalau berkenan, kita hanya bisa memfasilitasi. Kalau untuk arena, kita lihat dan koordinasikan. Yang penting kegiatan ini direncanakan dengan baik dan orang-orangnya langsung terakomodasi," kata Letnan Dalimunthe.

Menurutnya, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kebutuhan penyelenggaraan dapat dipetakan sejak awal.

Koordinasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan rencana kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pemko Padangsidimpuan dan Noit Racing Team selanjutnya masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai konsep serta kesiapan penyelenggaraan.

Apabila terdapat kesepakatan dan seluruh aspek pendukung dinilai siap, event otomotif tersebut berpeluang untuk dibahas sebagai salah satu kegiatan dalam agenda daerah.

Audiensi ini sekaligus menjadi awal komunikasi antara Pemko Padangsidimpuan dan Noit Racing Team terkait rencana menghadirkan kegiatan otomotif di Kota Padangsidimpuan.

Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada kesiapan teknis, lokasi kegiatan, koordinasi lintas perangkat daerah serta manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat.zal

Badan Geologi Turun ke Padang Lawas, Potensi Panas Bumi di Tiga Desa Mulai Dikaji

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:35:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Potensi energi panas bumi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, mulai dikaji. Tim Survei Pendahuluan Geologi dan Geokimia dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, melakukan penelitian awal di sejumlah wilayah yang diduga memiliki sumber panas bumi.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan dari Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE. Bupati menerima audiensi sekaligus kunjungan tim survei di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026).

Tim tersebut terdiri dari sejumlah tenaga ahli di bidang geologi dan geokimia. Untuk bidang geologi, tim dipimpin Robertus Septima Luhur Simarmata, S.T., bersama anggota Mochamad Nur Hadi, S.T., M.T.

Sementara dari bidang geokimia, tim dipimpin Winda Nirmala, S.Si., dengan anggota Lis Hidayanti, A.Md., dan Maliq Abdul Aziz.

Pertemuan tersebut menjadi bagian awal dari koordinasi sebelum tim melaksanakan kegiatan survei dan pengambilan sampel di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyambut baik kegiatan penelitian tersebut. Survei ini diharapkan dapat memberikan informasi awal mengenai kondisi geologi dan geokimia sekaligus mengidentifikasi ada atau tidaknya potensi sumber daya panas bumi di wilayah Padang Lawas.

Jika hasil penelitian menunjukkan adanya potensi yang memadai, sumber daya panas bumi tersebut nantinya dapat menjadi salah satu peluang pengembangan energi baru dan terbarukan di daerah.

Dalam pelaksanaannya, tim survei akan melakukan penelitian di sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengamatan. Beberapa di antaranya berada di Desa Paringgonan, Desa Handio, serta Desa Sigading, Kecamatan Huristak.

Penelitian dilakukan untuk melihat karakteristik sumber panas bumi di kawasan tersebut, termasuk kondisi geologi dan geokimia yang dapat menjadi indikator awal keberadaan sumber daya panas bumi.

Kajian tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah potensi panas bumi yang ditemukan nantinya memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, termasuk sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Namun, hasil survei pendahuluan ini masih menjadi tahap awal. Diperlukan penelitian dan kajian lanjutan untuk menentukan besaran potensi, karakteristik sumber daya, serta kemungkinan pengembangannya.

Setelah bertemu dengan Bupati Padang Lawas, tim Badan Geologi juga melakukan koordinasi dengan Camat Ulu Barumun Parlindungan Hasibuan terkait rencana kegiatan pengambilan sampel di wilayah Paringgonan.

Pihak kecamatan menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dukungan akan diberikan melalui koordinasi dan pendampingan selama tim melaksanakan survei serta pengambilan sampel di lapangan.

Koordinasi antara tim survei dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar, terutama karena sebagian lokasi penelitian berada di wilayah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada survei awal, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi kajian yang lebih mendalam terhadap potensi sumber daya alam daerah.

Pemkab juga berharap adanya dukungan dan sinergi berkelanjutan dari pemerintah pusat dalam upaya mengidentifikasi serta mengembangkan potensi sumber daya alam yang berada di Kabupaten Padang Lawas.

*Diharapkan Buka Peluang Energi Baru*

Survei geologi dan geokimia memiliki peran penting dalam tahap awal pencarian sumber daya panas bumi. Data yang diperoleh dari lapangan nantinya dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geologi, karakteristik batuan, serta indikasi geokimia yang berkaitan dengan sistem panas bumi.

Bagi Padang Lawas, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengetahui lebih jauh potensi energi alternatif yang terdapat di wilayahnya.

Apabila hasil penelitian dan kajian lanjutan menunjukkan potensi yang layak dikembangkan, sumber daya panas bumi dapat menjadi salah satu opsi dalam mendukung diversifikasi energi sekaligus membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan.

Pemkab Padang Lawas pun menyatakan dukungannya terhadap kegiatan survei yang dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM tersebut.

Turut mendampingi Bupati Padang Lawas dalam kegiatan itu, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Ir. Amirhan, S.T., M.M., serta Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Raja Yahya Nasution, S.AP.zal

Jalin Kemitraan Kokoh : FORWAKA Sumut Silaturahmi ke Kejati, Perkuat Sinergi Pers dan Insan Adhyaksa

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:14:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Hubungan harmonis antara dunia pers dan lembaga penegak hukum semakin dipererat. Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara melaksanakan silaturahmi sekaligus audiensi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Senin (21/9/2026). Kedatangan jajaran Forwaka disambut hangat oleh pihak pimpinan Kejati Sumut di Jalan Jenderal Besar AH Nasution No.1C, Medan Johor.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Forwaka Sumut Rizaldi Gultom, SH, Sekretaris Tengku Andry Pratama, S.Pd, Wakil Sekretaris Adv Sabaruddin Daeli, SE, SH, C.Md, Bendahara Awaluddin Lubis, serta pengurus bidang lainnya. Sementara dari Kejati Sumut, Kajati Sumut Dr. Muhibuddin, SH, MH diwakili oleh Kasi Penkum Rizaldi, SH, MH.

Dalam pertemuan tersebut, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi menegaskan bahwa pers memegang peran sangat strategis sebagai mitra sekaligus pengawas independen bagi kejaksaan. "Pers membantu menyampaikan informasi yang akurat mengenai proses dan capaian penegakan hukum kepada masyarakat luas. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers melakukan kritik, pengawasan, dan peninjauan objektif terhadap langkah yang diambil institusi kejaksaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rizaldi menjelaskan pemberitaan yang benar dan berimbang akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Sebaliknya, berita yang keliru dapat melemahkan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi erat sangat dibutuhkan untuk memerangi informasi yang tidak benar.

Sementara itu, mewakili Ketua Forwaka Sumut yang berhalangan hadir karena sakit, Sekretaris Tengku Andry Pratama, S.Pd menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat. Ia menegaskan Forwaka Sumut siap menjadi mitra strategis Kejati Sumut dalam menjaga keterbukaan informasi publik dan menjembatani komunikasi yang sehat, objektif, serta terpercaya antara kejaksaan dan masyarakat.

"Kami hadir untuk mempererat hubungan yang telah terjalin. Visi kami adalah menyebarkan informasi penegakan hukum, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta membina para wartawan agar menghasilkan karya jurnalistik yang berintegritas, akurat, berimbang, dan jauh dari hoaks," ungkap Tengku Andry Pratama.

Dengan pertemuan ini, diharapkan tercipta kerja sama yang semakin kokoh antara insan pers dan lembaga kejaksaan, demi terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. (tec)

Sinergi Kemanusiaan Makin Erat, Bupati Asahan Puji Peran Nyata Baznas Bantu Warga yang Membutuhkan

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:09:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memberikan apresiasi tinggi atas peran dan kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat menerima silaturahmi pimpinan Baznas se-Sumatera Utara di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (21/09/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00 Wib ini dihadiri oleh Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, serta para Ketua Baznas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan Baznas se-Sumut yang telah memilih Kabupaten Asahan sebagai tempat pertemuan silaturahmi kali ini. Ia menegaskan kehadiran Baznas di tengah masyarakat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan sosial.

"Kami sangat mengapresiasi langkah nyata Baznas Kabupaten Asahan yang senantiasa berdampingan dengan pemerintah membantu masyarakat. Melalui program santunan anak yatim, bantuan bagi kaum dhuafa, hingga beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, Baznas telah meringankan beban banyak warga kita," ujar Bupati Taufik.

Lebih lanjut, Bupati berharap ikatan kerja sama yang telah terjalin erat antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Baznas dapat terus diperkuat dan ditingkatkan ke depannya. Pertemuan ini pun diharapkan menjadi momen mempererat persaudaraan serta sinergi antar-pengurus Baznas di seluruh daerah di Sumatera Utara.

"Semoga kebersamaan ini membawa manfaat luas. Semakin kokoh kerja sama kita, semakin banyak warga Asahan yang akan terbantu dengan program-program mulia Baznas," tambahnya.

Kegiatan silaturahmi ini berakhir pukul 14.00 Wib berjalan dengan suasana hangat, aman, lancar, dan sukses. (dre)

Bekali Warga Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Diri saat Bencana, PLN UIP SBU Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana

admin — Mon, 21 Sep 2026 23:54:00 +0700+0700

sumut24.co-KARO, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat kontribusi dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Desa Siaga Bencana PLN Tahun 2026 yang digelar di Aula Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan ini diikuti masyarakat Desa Kuta Gugung dengan menghadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo sebagai instruktur dan narasumber. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas dasar masyarakat dalam mengenali risiko, melakukan mitigasi, memberikan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), serta memahami teknik evakuasi saat menghadapi kondisi darurat.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Desa Kuta Gugung, Terkelin Sembiring, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karo, Junaidi Pranata Sembiring, SSTP., S.Sos. Dari PLN UIP SBU, kegiatan dihadiri oleh Assistant Manager Komunikasi dan TJSL Khairul Zaman Nasution, Senior Officer Perizinan dan Komunikasi Aditya Gustamediano, serta Officer Komunikasi dan TJSL, Divo Michael Hutabarat, Norma Yunita dan Riani Masnapita Sihombing.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan, dilanjutkan dengan pembuatan peta risiko bencana untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam kondisi darurat. Peserta kemudian mendapatkan materi mitigasi bencana, dilanjutkan dengan pelatihan PPGD serta praktik teknik evakuasi. Kegiatan ditutup dengan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Kepala Desa Kuta Gugung, Terkelin Sembiring, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Desa Siaga Bencana di wilayahnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah memilih Desa Kuta Gugung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah memilih Desa Kuta Gugung sebagai lokasi pelaksanaan Desa Siaga Bencana. Kegiatan ini sangat tepat dilaksanakan mengingat wilayah kami berada dekat dengan kawasan rawan erupsi Gunung Sibayak. Pelatihan ini menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang dapat datang tanpa mengenal waktu," ujar Terkelin.

"Kami berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat memiliki kesiapan dalam melakukan mitigasi, memberikan pertolongan pertama, maupun melakukan evakuasi ketika terjadi kondisi darurat," tambahnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karo, Junaidi Pranata Sembiring, SSTP., S.Sos., menyampaikan bahwa kesiapsiagaan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya pengurangan risiko bencana.

"Kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan untuk mengenali risiko, melakukan mitigasi, memberikan pertolongan awal, hingga memahami prosedur evakuasi yang aman. Pengetahuan ini diharapkan dapat diterapkan dan diteruskan kepada masyarakat lainnya," kata Junaidi.

Penguatan materi juga diberikan oleh Armen Putra, M.I.Kom., selaku Kepala Pemantau Pos Gunung Sinabung sekaligus staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Ia memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali karakteristik potensi bahaya di kawasan gunung api serta memperhatikan informasi dan arahan resmi dari pihak berwenang.

"Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana perlu memiliki pemahaman terhadap kondisi lingkungan dan potensi bahaya di sekitarnya. Informasi mengenai aktivitas gunung api, jalur evakuasi, serta arahan dari pihak berwenang harus menjadi dasar dalam mengambil tindakan ketika terjadi peningkatan aktivitas atau kondisi darurat," ungkap Armen.

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto, Senin (21/9/2026) mengatakan, Program Desa Siaga Bencana merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.

"Melalui Program TJSL, PLN tidak hanya berkomitmen menghadirkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Pelatihan Desa Siaga Bencana menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi PLN dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana," tutur Rizki.

Menurutnya, keberhasilan membangun desa yang tangguh membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga kebencanaan dan dunia usaha.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bekal bagi masyarakat untuk merespons kondisi darurat secara cepat, tepat, dan aman," pungkas Rizki. (C04)

Penanganan Darurat Khusus di Air, Tutup Rangkaian Pelatihan Desa Siaga Bencana di Kuta Gugung

admin — Mon, 21 Sep 2026 23:48:00 +0700+0700

sumut24.co -KARO, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) sukses menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Desa Siaga Bencana PLN Tahun 2026. Memasuki hari ketiga sekaligus penutupan, kegiatan dipusatkan di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, pada Jumat (18/09/2026).

Kegiatan pada hari ketiga ini berfokus penuh pada materi Penyelamatan dan Penanganan Darurat Khusus, khususnya keahlian penyelamatan di perairan (water rescue). Rangkaian acara diawali dengan peninjauan ulang (review) materi hari sebelumnya, dilanjutkan dengan sesi teori water rescue, serta praktik lapangan langsung di perairan. Pada siang hari, para peserta mengikuti simulasi gabungan water rescue yang dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh serta penutupan resmi pelatihan.

Hadir mewakili manajemen PT PLN (Persero) UIP SBU dalam kegiatan ini tim Komunikasi dan TJSL, yakni Officer Komunikasi dan TJSL, Divo Michael Hutabarat bersama Norma Yunita.

Kepala Desa Kuta Gugung, Terkelin Sembiring, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terlaksananya pelatihan dari hari pertama hingga penutupan.

"Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Kuta Gugung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN UIP SBU. Pembekalan materi penyelamatan khusus seperti water rescue ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Kini masyarakat merasa jauh lebih siap, terlatih dan percaya diri dalam menghadapi potensi kondisi darurat kebencanaan," ujar Terkelin.

Manfaat dan dampak positif pelatihan ini juga dirasakan langsung oleh warga peserta pelatihan, Robert Surbakti. Ia mengaku banyak mendapatkan ilmu baru yang sangat praktis dan relevan untuk keselamatan warga sekitar.

"Selama tiga hari mengikuti pelatihan ini, kami betul-betul mendapatkan pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Dari yang tadinya kurang paham teknik evakuasi, penanganan pemadaman, sampai penyelamatan di air (water rescue), sekarang kami jadi paham langkah-langkah penanganan darurat yang benar. Terima kasih banyak kepada PLN UIP SBU yang sudah peduli dan melatih kami langsung di desa ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karo, Junaidi Pranata Sembiring, SSTP., S.Sos., mengapresiasi peningkatan kapasitas dan kesiapan teknis para peserta setelah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari.

"Pelatihan praktis seperti simulasi water rescue ini memberikan keterampilan konkret yang sangat dibutuhkan warga saat menghadapi situasi krisis nyata di lapangan. Kami menyambut positif inisiatif berkelanjutan dari PLN UIP SBU yang telah membekali warga Desa Kuta Gugung dengan pengetahuan tanggap darurat yang komprehensif, sehingga terbentuk komunitas yang tidak hanya responsif tetapi juga mandiri," kata Junaidi.

Di tempat terpisah, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Senin (21/9/2026) menegaskan bahwa pencapaian akhir dari pelatihan ini adalah terbentuknya ekosistem masyarakat yang tangguh dan siap siaga.

"Melalui berakhirnya rangkaian Pelatihan Desa Siaga Bencana ini, kami berharap pengetahuan serta keterampilan teknis yang telah dipelajari tidak hanya berhenti di kelas pelatihan, tetapi ditularkan kepada seluruh elemen warga. PLN berkomitmen untuk terus menjadi mitra masyarakat dalam menghadirkan perlindungan serta ruang tumbuh yang aman dan tangguh di wilayah rawan bencana," pungkas Rizki Aftarianto.

Seluruh rangkaian acara Pelatihan Desa Siaga Bencana PLN Tahun 2026 di Desa Kuta Gugung dari hari pertama hingga hari ketiga resmi ditutup dengan lancar, tertib dan diiringi antusiasme tinggi dari seluruh warga peserta pelatihan. (C04)

DPRD Cecar PUTR Tanjungbalai soal Proyek Belum Dikerjakan, Tender Gagal hingga Anggaran Ditunda

admin — Mon, 21 Sep 2026 23:42:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai dicecar berbagai pertanyaan oleh anggota DPRD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (21/9/26).

Hal itu berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD, namun hingga kini belum seluruhnya direalisasikan.

Sorotan tersebut mencakup pekerjaan yang belum dimulai, paket yang harus melalui tender ulang, hingga paket yang tercatat mengalami tender gagal dalam sistem pengadaan.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD mempertanyakan progres sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan Puskesmas Teluk Nibung, pekerjaan Jalan MT Haryono serta sejumlah proyek jalan lainnya.

Anggota DPRD juga mempertanyakan adanya kegiatan yang anggarannya telah tersedia, tetapi pekerjaan fisiknya belum terlihat.

Kepala Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Tety Julianti Siregar, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah paket yang proses lelangnya telah selesai dan kini memasuki tahap pelaksanaan.

"Yang sudah selesai lelang ada 16, tinggal satu dari P-APBD," ujar Tety dalam rapat tersebut.

Menurutnya, sejumlah pekerjaan yang sedang berjalan antara lain rehabilitasi IGD, pekerjaan pada kantor camat serta beberapa kegiatan jalan dan drainase.

Ia mengatakan terdapat sekitar 14 pekerjaan yang berkaitan dengan jalan, sementara satu di antaranya merupakan pekerjaan drainase. Sejumlah pekerjaan jalan kini memasuki tahapan pelaksanaan hotmix.

Tety juga menyebut pelaksanaan pekerjaan mendapat pendampingan dari pihak Kejaksaan. Rekanan, kata dia, diwajibkan menyiapkan material sebelum pekerjaan dilaksanakan.

"Dikerjakan berdasarkan volume. Setiap lapisan ada jenisnya berdasarkan material yang disetujui rekanan dan Pokja," jelasnya.

Sejumlah Jalan Terkendala Pekerjaan Drainase

Dalam rapat itu juga terungkap terdapat sejumlah pekerjaan jalan yang menghadapi kendala teknis.

Tety menyebut pekerjaan di Jalan S. Parman dan Jalan Sutomo terkendala pembangunan drainase. Dalam proses pekerjaan tersebut, terdapat sejumlah pipa PDAM yang mengalami kerusakan.

"Banyak pipa PDAM yang pecah, namun kami perbaiki," katanya.

DPRD juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang belum diperbaiki meskipun anggarannya telah dialokasikan.

Anggota DPRD Hj. Nesy Ariani Sirait mempertanyakan pekerjaan jalan yang hingga kini belum direalisasikan.

"Jalannya belum diperbaiki, anggarannya sudah dianggarkan," ujarnya..

Selain itu, DPRD mempertanyakan penghapusan atau penundaan sejumlah kegiatan pada Dinas PUTR, termasuk pembangunan jalan senilai sekitar Rp400 juta serta kegiatan sumur bor.

Disebutkan, pemeliharaan sumur bor dan jalan pada Dinas PUTR juga mengalami penundaan.

Tender Puskesmas Teluk Nibung Dievaluasi Ulang.

Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Damayanti Lingga, memberikan penjelasan terkait paket pembangunan Puskesmas Teluk Nibung yang menjadi perhatian DPRD.

Damayanti menjelaskan bahwa paket tersebut bukan semata-mata dinyatakan gagal, melainkan dilakukan evaluasi ulang setelah adanya sanggahan dari penyedia.

Menurutnya, pada evaluasi awal terdapat kekurangan dokumen dukungan penyedia sehingga penyedia digugurkan. Penyedia kemudian mengajukan sanggahan.

"Dukungan ada, itu makanya dievaluasi ulang," jelas Damayanti.

Untuk paket Jalan Utama, lanjutnya, proses tender ulang dilakukan karena penyedia tidak dapat membuktikan keberadaan kantor sebagaimana dipersyaratkan.

Penjelasan tersebut diberikan untuk menjawab pertanyaan anggota DPRD mengenai sejumlah paket pekerjaan yang proses pengadaannya belum menghasilkan kontrak pelaksanaan.

DPRD Soroti Satu Rekanan Pegang Tiga Proyek

Anggota DPRD Nurliana Silaban turut mempertanyakan pelaksanaan proyek, terutama apabila pekerjaan dilakukan pada musim penghujan.

Menurutnya, kondisi cuaca dapat memengaruhi kualitas maupun efektivitas pekerjaan di lapangan.

Ia juga menyoroti adanya satu perusahaan yang disebut menangani tiga pekerjaan sekaligus.

Persoalan pengawasan kemudian menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Pihak Dinas PUTR menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan sejak sebelum pekerjaan dimulai.

Tim disebut turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan pekerjaan dan kondisi lokasi.

Rapat tersebut juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit serta Dana Transfer ke Daerah (TKD), dengan nilai anggaran yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Dalam pembahasan disebutkan adanya perselisihan terkait dana TKD yang nilainya hampir Rp7 miliar dari total sekitar Rp38 miliar yang dibahas.

Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD untuk memastikan program yang telah dianggarkan dalam APBD benar-benar dapat direalisasikan sesuai perencanaan, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta target waktu pelaksanaan.(eko)

Mengatasi Banjir dan Mutu Infrastruktur, DPRD Medan Dorong Dinas SDABMBK Mulai Proyek Lebih Awal

admin — Mon, 21 Sep 2026 22:57:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Komisi 4 DPRD Medan mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk memprioritaskan penanganan masalah banjir dan genangan air. Dalam rapat evaluasi triwulan II yang digelar di gedung dewan pada Senin (21/9/2026), Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak menekankan bahwa banjir kerap terjadi bahkan saat hujan sebentar, sehingga langsung mengganggu aktivitas dan merendam rumah warga.

Sebagai solusi, dewan meminta Dinas SDABMBK untuk menggalakkan normalisasi sungai serta memastikan pembersihan sedimen secara rutin pada parit dan saluran drainase berjenis U-Ditch. Perencanaan yang terukur serta koordinasi lintas instansi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sumatera (BBWS) II dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dinilai krusial untuk menuntaskan persoalan ini secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Selain fokus pada penanggulangan banjir, Komisi 4 yang turut didampingi oleh anggota dewan lainnya seperti Lailatul Badri dan Renville Napitupulu menyarankan agar seluruh pengerjaan proyek infrastruktur mulai dilelang dan dikerjakan sejak awal tahun. Langkah ini dinilai penting agar pengerjaan tidak menumpuk di akhir tahun yang berisiko menghasilkan mutu proyek yang buruk akibat terburu-buru, sekaligus menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, menyambut baik saran dewan dan berkomitmen untuk mengupayakan proses lelang serta pengerjaan proyek dimulai pada Februari 2027 mendatang. Pihaknya juga berkomitmen untuk mempercepat pemasangan U-Ditch serta berjuang menghindari Silpa demi perbaikan infrastruktur yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Rel

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Pertanyakan Keterlambatan Pengajuan Perubahan Perda PDRD

admin — Mon, 21 Sep 2026 22:53:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan mempertanyakan kelalaian Wali Kota Medan terkait keterlambatan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal tersebut ditegaskan oleh David Roni Ganda Sinaga saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (21/9/2026). Fraksi PDI P menilai keterlambatan ini sangat disayangkan karena surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah diterbitkan sejak satu tahun lalu dengan batas waktu penyesuaian yang sangat ketat, serta berpotensi berdampak langsung terhadap keuangan daerah dan hak-hak keuangan kepala daerah.

Selain menyoroti aspek waktu, Fraksi PDI P juga menduga ada rekomendasi evaluasi dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh ketidaksesuaian tarif dalam perda dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta adanya potensi objek retribusi yang belum tercantum. Evaluasi ini dinilai mendesak untuk menyelaraskan perda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian tersebut mencakup penghapusan pengulangan pasal terkait opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, penyesuaian tarif tindakan medis pelayanan kesehatan, hingga penataan ulang kelompok retribusi jasa usaha.

Fraksi PDI P turut menyoroti ketentuan tarif retribusi perizinan tertentu atas bangunan gedung, khususnya terkait tabel indeks terintegrasi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pihaknya meminta penjelasan apakah mekanisme penentuan tarif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam perda tersebut melanggar aturan yang berlaku, mengingat banyaknya aduan dari masyarakat mengenai rumit dan tingginya biaya pengurusan retribusi PBG di Kota Medan. Fraksi PDI P juga mempertanyakan apakah kendala tersebut berkaitan dengan kesalahan dalam perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar setiap penentuan maupun penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah ke depan tetap memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi warga masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga diingatkan agar kebijakan fiskal daerah yang diambil dapat menjaga keberlangsungan dunia usaha serta memastikan iklim investasi di Kota Medan tetap kondusif dan berkembang. Rel

Fraksi PKS Soroti Tarif Pajak, Aset Daerah hingga Pengawasan Retribusi

admin — Mon, 21 Sep 2026 22:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menekankan empat poin krusial terkait arah perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pandangan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin, 21 September 2026. Fraksi PKS mencermati bahwa meskipun evaluasi kebijakan hukum berhasil mendorong penambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa sektor, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar kebijakan tarif tidak membebani warga berpenghasilan menengah ke bawah.

Selain menyoroti proyeksi penambahan PAD dan kejelasan sektor pajak yang akan ditingkatkan, Fraksi PKS turut memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Medan. Aset daerah dinilai sebagai sumber potensial yang harus dicatat, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PKS berharap agar peristiwa dugaan penjualan aset daerah yang sempat mencuat di media tidak terulang kembali dan dijaga secara ketat oleh pemerintah.

Poin ketiga yang disoroti adalah pentingnya kajian mendalam serta evaluasi berkala oleh Pemerintah Kota Medan terhadap penerapan perubahan Perda ini guna mengantisipasi dampaknya terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah preventif ini dinilai sangat esensial agar kebijakan yang diambil tetap relevan, menjaga daya beli masyarakat, serta menghindari timbulnya resistensi publik di kemudian hari.

Terakhir, Fraksi PKS menyoroti efektivitas pengawasan pada sektor retribusi pelayanan persampahan dan jasa pelayanan parkir tepi jalan umum. Pengawasan yang ketat dan transparan sangat dibutuhkan agar penerimaan dari kedua sektor tersebut memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Sebagai penyempurna, Fraksi PKS mendorong modernisasi tata tata kelola melalui digitalisasi pemungutan administrasi demi menciptakan proses yang efisien, akuntabel, serta meminimalkan potensi penyimpangan. Rel

Konsulat Jenderal India di Medan Resmikan Bharat Corner di Raksana School

admin — Mon, 21 Sep 2026 22:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Konsulat Jenderal (Konjen) India di Medan meresmikan Bharat Corner di Raksana School, Medan, pada Senin, 21 September 2026. Peresmian ini dilakukan dalam rangka Tahun Tagore-Dewantara Diplomasi Budaya dan Pendidikan India-Indonesia.

Peresmian fasilitas tersebut dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, bersama HRD Supervisor Yayasan Pendidikan Raksana, Franklin Manullang, S.S. Kehadiran Konjen India disambut meriah oleh para siswa melalui penampilan musik yang membawakan Lagu Kebangsaan India serta sejumlah lagu Bollywood.

Dalam kunjungan tersebut, Ravi Shanker Goel berinteraksi langsung dengan para siswa dan jajaran pengajar Raksana School. Ia menekankan pentingnya hubungan antarmasyarakat, pertukaran budaya, serta nilai-nilai bersama antara India dan Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, pihak Konjen India juga membagikan kaus Yoga dan cinderamata kepada para siswa dan guru.

Selain peresmian Bharat Corner, Konjen India memaparkan berbagai peluang pendidikan dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah India, seperti beasiswa melalui Indian Council for Cultural Relations (ICCR) dan pelatihan lewat program Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). Para siswa dan guru juga ditawari pemutaran khusus film-film India guna memperluas apresiasi terhadap perfilman negeri tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Konjen India turut mempromosikan pentingnya Yoga untuk Penuaan yang Sehat (Yoga for Healthy Aging) untuk menjaga kesehatan fisik dan mental sehari-hari.

Menutup kegiatan, Konjen India mengundang pihak Raksana School untuk berpartisipasi dalam sejumlah agenda mendatang, yaitu Peringatan Gandhi Jayanti pada 2 Oktober 2026 di Jalan Gandhi dan Universitas Sari Mutiara untuk mengenang nilai-nilai perdamaian dan keharmonisan Mahatma Gandhi.

Kehadiran Bharat Corner diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang berkelanjutan dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan antara India dan Indonesia. Rel

Pemprov Sumut-AS Perkuat Kemitraan Strategis, Buka Peluang Investasi dan Perdagangan Baru

admin — Mon, 21 Sep 2026 22:37:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyambut kunjungan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, dan Kepala Bagian Kerja Sama Militer (Military Group) Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos, di Anjungan Lantai 9 Kantor Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (21/9/2026).

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," ucap Surya.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut mencatat sejumlah sektor yang dapat menjadi prioritas kerja sama, antara lain perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), tanggap bencana, serta penguatan hubungan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mengenalkan sejumlah peluang investasi kepada Lisa Podolny, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM). Selain itu, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.

Menurut Surya, KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan investasi. Kawasan tersebut juga terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan sejumlah pelabuhan lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut. Ia mengatakan, sejak memulai tugasnya pada Juli 2025, dirinya telah berkesempatan mempelajari berbagai prioritas pembangunan Provinsi Sumut sekaligus menjajaki kerja sama di sejumlah bidang baru.

Lisa mengatakan, Amerika Serikat memiliki kemitraan yang kuat dengan Sumut di berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Melalui EducationUSA di UMSU, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan konsultasi gratis bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

Selain itu, lanjut Lisa, kerja sama juga telah terjalin dengan Universitas Negeri Medan (UNIMED) melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada para guru dengan strategi baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

"Bukan hanya itu, kerja sama juga sudah terjalin dengan USU dengan memberikan beasiswa mikro ACCESS. Program ini memberikan kesempatan kepada para siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka," jelas Lisa.

Lisa juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana telah dilakukan melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Baru-baru ini, ada juga kerja sama Pacific Partnership. Ini adalah misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasific yang singgak ke Sibolga dan Tapanuli Tengah," jelasnya.

Menurut Lisa Podolny, berbagai kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Sumut, untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik. Lisa juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Kehadirannya dalam kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera. Rel