PWI Sumut Apresiasi Prestasi dan Kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Whisnu

admin — Thu, 14 May 2026 17:18:00 +0700+0700

MEDAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai capaian dan prestasi yang diraih Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto selama memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik menilai Irjen Whisnu merupakan sosok pemimpin yang humanis, komunikatif dan terbuka terhadap insan pers.
"PWI Sumatera Utara sangat mengapresiasi dan bangga atas capaian prestasi yang diraih Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto. Kapolda yang bertabur prestasi menjadi kebanggaan Sumatera Utara," ujar Farianda, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, berbagai penghargaan nasional yang diterima Polda Sumut tidak terlepas dari sinergi yang baik antara kepolisian, masyarakat dan media massa.
Farianda mengungkapkan, selama kepemimpinan Irjen Whisnu, hubungan Polda Sumut dengan organisasi pers berjalan harmonis. Kapolda Sumut disebut aktif membangun komunikasi dengan pimpinan organisasi konstituen Dewan Pers seperti PWI, SMSI, JMSI, AJI, IJTI hingga FPI di Sumatera Utara.
"Beliau sangat dekat dengan wartawan dan pimpinan organisasi pers di Sumatera Utara. Kedekatan itu terlihat dalam berbagai kegiatan dan komunikasi yang selalu terjalin baik," katanya.
Tak hanya itu, lanjut Farianda, Kapolda Sumut juga dinilai tegas dalam menuntaskan berbagai kasus kriminalisasi terhadap wartawan.
Alumni Akpol 1994 tersebut juga dikenal sebagai sosok rendah hati, murah senyum dan terbuka dalam berdiskusi dengan insan media.
"Beliau sangat komunikatif, murah senyum, enak diajak berdiskusi dan tidak jaga image. Bahkan orangnya sangat terbuka," ungkap Farianda.
Selain keberhasilan dalam bidang keamanan dan pemberantasan narkoba, PWI Sumut juga mengapresiasi pembenahan fasilitas pelayanan publik yang dilakukan Polda Sumut.
Menurut Farianda, pembangunan gedung pelayanan publik dan fasilitas olahraga gratis di lingkungan Mapolda Sumut memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Dulu Polda Sumut kelihatan seram dan horor, tapi sekarang sudah jauh berubah lebih nyaman, indah dan representatif dengan bangunan-bangunan baru," ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan fasilitas pelayanan publik yang terintegrasi dengan sarana olahraga sangat membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.
Farianda berharap sinergitas antara Polda Sumut dan insan pers terus terjaga demi mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Sumatera Utara.
"PWI Sumut mendoakan Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto terus sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat," pungkasnya.red

Penanganan Laporan Terhadap RS.Royal Prima Lamban"

admin — Thu, 14 May 2026 15:23:00 +0700+0700

Medan- Kasus pembatalan operasi tulang belikat lengan kiri Samuel Simanjuntak akibat kecelakaan tunggal pada tanggal 25 Januari 2026 dan pembatalan operasi yang dilakukan secara sepihak oleh RS.Royal Prima lewat telepon yang sebelumnya sudah lebih dahulu dijadwalkan oleh dr.Jeff Loren untuk pelaksanaan operasi tulang belikat tersebut pada hari Senin (9/2) dimana akhirnya terjadi pengangkangan terhadap Undang-undang Kesehatan Nomor : 17 Tahun 2023 yang dilakukan oleh RS.Royal Prima dimana pembatalan operasi tersebut yang dilakukan lewat telepon oleh salah seorang perawat.
Ketua LSM SUARA PROLETAR Ridwanto Simanjuntak,SIP menilai bahwa kasus ini merupakan cermin dari kesewenang-wenangan RS.Royal Prima dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pasien BPJS serta menimbulkan kesan bahwa RS.Royal Prima "kebal hukum".
Hingga berita ini diturunkan LSM SUARA PROLETAR telah berupaya untuk mendapatkan keadilan secara yuridis dengan melakukan usulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) ke DPRDSU lewat surat LSM SUARA PROLETAR Nomor : 01/LSM-SP/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 serta laporan polisi tanggal 16 Maret 2026 sebagaimana tertuang pada Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/1080/III/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA hingga saat ini belum memiliki progress yang berarti.
Kita yakin dan percaya bahwa "diatas langit masih ada langit", kata Ridwanto Simanjuntak menanggapi lambannya kinerja DPRDSU maupun diskrimsus polrestabes Medan. Kondisi ini diduga mengindikasikan adanya asumsi para pemilik power di RS.Royal Prima merasa kasus ini bisa selesai begitu saja tanpa adanya proses hukum terhadap oknum dari RS.Royal Prima serta penerapan sanksi yang akan diberikan kepada RS.Royal Prima.

Resmi Dilantik, Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028 Diharapkan Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Hukum

admin — Thu, 14 May 2026 15:07:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , Kepengurusan Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Medan untuk masa bakti 2026–2028 resmi dilantik dalam acara khidmat yang digelar di Emerald Garden International Hotel, Selasa (13/5/2026). Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh jajaran pengurus FORWAKA Sumatera Utara, menandai babak baru penguatan organisasi serta peningkatan kualitas jurnalistik di kalangan wartawan yang meliput lingkungan kejaksaan.

Acara ini berlangsung penuh semangat kebersamaan dan dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan kejaksaan, jajaran TNI dan Polri, pengurus FORWAKA Sumut, ketua FORWAKA dari daerah lain seperti Tanjungbalai, Belawan, hingga Deliserdang, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas unsur ini menjadi bukti nyata soliditas dan dukungan luas terhadap keberadaan organisasi yang berfokus pada keterbukaan informasi hukum ini.

Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi, yang hadir didampingi jajaran pengurus pusat, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada kepengurusan baru FORWAKA Medan. Ia menekankan bahwa organisasi ini harus tetap menjaga marwah, profesionalisme, dan integritas tinggi dalam setiap langkah kerjanya.

"FORWAKA harus menjadi wadah wartawan yang solid, independen, dan mampu menjalin sinergitas positif dengan seluruh institusi penegak hukum. Namun, hal itu tidak boleh membuat kami melupakan fungsi utama pers sebagai kontrol sosial bagi masyarakat," tegas Irfandi.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Medan, Reza Surya Mardhika, SH MH yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Medan, juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai FORWAKA merupakan mitra strategis kejaksaan dalam menyebarluaskan informasi hukum yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat luas.

"Kami berharap hubungan baik yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan secara profesional. FORWAKA diharapkan senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang disampaikan dapat membangun pemahaman hukum yang benar di tengah masyarakat," ujar Reza.

Berikut adalah susunan lengkap pengurus FORWAKA Medan periode 2026–2028 yang resmi dilantik:

- Ketua: Irwansyah
- Wakil Ketua: M. Sihotang
- Sekretaris: Selamat Heryanto
- Wakil Sekretaris: Abdul Latief Nasution
- Bendahara: Nolap Ratih Duha

Bidang-Bidang:

1. Bidang Kaderisasi, Keanggotaan, Organisasi dan Antara Lembaga- Ketua: Rudi Hutagaol
- Anggota: Salmon Sihombing, Ahmad Jais
2. Bidang Komunikasi dan Informasi- Ketua: M. Habibillah
- Anggota: Munawar Karo Karo, Razali
3. Bidang Hukum dan Advokasi- Ketua: M. Zen Batubara, SH
- Anggota: Ihsanul A Hasibuan, SH, Hisar Yudika Purba, SH, Sukri Hidayat, SH, Agus Ryiadinoto, Ahmad Fauzi Zen Batubara, SH
4. Bidang Keagamaan- Ketua: M. Faisal Hutabarat
- Anggota: Faisal Tanjung, SH, Junianto Marbun
5. Bidang Investigasi Reporting- Ketua: M. Zulfahri Tanjung
- Anggota: Haris
6. Bidang Olahraga, Pemuda dan Kebudayaan- Ketua: Isron Jogi Sinaga
- Anggota: Budhi, I. Simaremare, Hermanto Sitepu, Tasima Tarigan, Wan Mega Indra

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, FORWAKA Medan diharapkan semakin aktif menjembatani komunikasi antara media massa dan aparat penegak hukum. Langkah ini sekaligus memperkuat peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang menyajikan informasi terpercaya, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. (tec)

Ahmad Bahar Ungkap Pahitnya Jadi Penulis, Karya Pernah Dicekal

admin — Thu, 14 May 2026 14:10:00 +0700+0700

Medan — Ahmad Bahar menyampaikan keluh kesahnya terkait karya tulis yang diminta untuk tidak diedarkan atau dijual. Kondisi tersebut dinilai menjadi pukulan berat bagi penulis, terlebih ketika proses penulisan hingga pencetakan buku dilakukan dengan biaya pribadi. Hal ini di ungkapkannya Ahmad Bahar di salah Satu Caffee di Kota Medan , Kamis 14 Mei 2026.

Dalam tulisannya, penulis menggambarkan situasi tersebut sebagai "apes" yang tidak hanya dialami profesi tertentu, tetapi juga dapat menimpa seorang penulis. Menurutnya, kerja keras dalam mencari data, menulis, mengedit, hingga mempromosikan buku menjadi sia-sia ketika hasil karya tidak dapat dipasarkan.

"Apes karena peluang untuk mendapat cuan jadi gagal. Kerja keras, menulis, mencari data, dan mempromosikan menjadi zonk," tulisnya.

Ia juga mengaku mengalami kerugian materi yang cukup besar akibat buku yang tidak dapat diedarkan. Kerugian tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah karena biaya cetak ditanggung secara mandiri.

Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, penulis mengaku menyampaikan curahan hatinya melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Facebook. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sarana katarsis agar tidak mengalami tekanan mental akibat persoalan yang dihadapi.

Di sisi lain, penulis menilai profesi penulis merupakan pekerjaan yang membanggakan meskipun secara penghasilan masih kalah dibanding profesi lain seperti pengacara, dokter, maupun artis.

"Penulis sudah memeras otak, menatap komputer, hingga berkali-kali mengoreksi naskah, tetapi honornya tetap jauh dibanding profesi lain," ungkapnya.

Dalam keterangannya, ia juga menyebut terdapat tiga buku karyanya yang pernah diminta untuk tidak beredar, yakni Timur Pradopo, Polisi Dilarang Kaya, Ketika Negara Memanggil: Jokowi–Tito, serta Buku Pintar Politik; Wapres 2029, SDA. Ketiga buku tersebut diketahui merupakan karya Ahmad Bahar.

Menurutnya, peristiwa tersebut menimbulkan rasa kecewa, marah, dan sedih. Ia menilai masih ada pihak-pihak yang belum memiliki pemahaman kuat terhadap pentingnya literasi dan kebebasan berkarya.

Penulis berharap ke depan dunia literasi di Indonesia mendapat ruang yang lebih baik sehingga karya tulis dapat dihargai sebagai bagian dari perkembangan intelektual dan demokrasi.

Polresta Deli Serdang Berikan Talih Asih Ke Rumah Tahfidz Quran Ar-Rahmah Atas Keberanian Melawan peredaran Narkoba*

admin — Thu, 14 May 2026 12:06:00 +0700+0700

Deliserdang - Polresta Deli Serdang melalui Sat Narkoba bersama dengan Polsek Pantai Labu memberikan talih asih berupa Al Quran kepada guru Tahfidz Quran Ar Rahma atas keberaniannya yang membantu mengungkap peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu.

Pada hari Rabu (13/05/26) Sat Narkoba diwakili oleh Kanit 1 Iptu Suyadi dan Kapolsek Pantai Labu Ipda Roni Dachi bersama dengan personil lainnya mengunjungi Guru HT pemilik Tahfidz Quran Ar Rahma.

Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi dari Sat Narkoba atas keberanian dari sang guru melawan para pengedar narkoba yang kerap sekali melakukan transaksi di sekitar rumah Tahfidz tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, SH, MH menyampaikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada guru pemilik rumah tahfidz tersebut dan akan menindak tegas kepada para pengedar narkoba.

"Sat Narkoba Polresta Deli Serdang tidak akan berkompromi dengan para pengedar dan kami akan menindak tegas bagi para pengedar narkoba di wilkum Polresta Deli Serdang" tegas Kasat Narkoba

Apresiasi pun disampaikan oleh Pemilik rumah tahfidz Ibu HT atas respon cepat dari pihak kepolisian khusunya Polresta Deli Serdang dan berhasil menangkap para pelaku peredaran narkoba.

"Saya ucapakan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Deli Serdang, Kasat Narkoba dan Kapolsek Pantai Labu serta personil Polresta Deli Serdang atas respon cepat untuk menindak dan menangkap para pelaku peredaran narkoba di Desa Rantau Panjang Ini" ujarnya

"Polresta Deli Serdang terus berkomitmen dan akan menindak secara tegas bagi siapapun yang masih melakukan peredaran narkoba dan tidak ada kompromi dengan Narkoba" tutup Kasat Narkoba

Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Kemensos : Kabupaten Asahan Masuk Daftar Prioritas Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

admin — Thu, 14 May 2026 11:08:00 +0700+0700

sumut24.co -JAKARTA, Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendorong peningkatan akses pendidikan masyarakat mendapat sorotan positif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., memimpin rombongan pemerintah daerah menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran Kemensos RI di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).

Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas percepatan realisasi pembangunan program Sekolah Rakyat, inisiatif strategis nasional yang bertujuan membuka peluang pendidikan lebih luas bagi warga.

Kehadiran rombongan Kabupaten Asahan yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan merupakan tindak lanjut langsung atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tertanggal 12 Mei 2026.

Dalam surat tersebut, Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang telah memenuhi seluruh kriteria kesiapan atau readiness criteria, sehingga masuk dalam daftar usulan alternatif lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Ii

Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan program ini. "Kami sudah bersiap dari berbagai sisi, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan sarana dan prasarana pendukung, kelengkapan berkas administrasi, hingga penyusunan koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah daerah. Ini adalah bentuk keseriusan kami menyahuti program nasional yang sangat bermanfaat bagi masyarakat," ujar Rianto dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang ditetapkan Kemensos agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Asahan dapat segera terwujud dan beroperasi secepatnya, guna menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat di wilayah itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kesiapan yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Asahan. Bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat dan jajaran terkait, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memantau dan mempercepat setiap tahapan, mulai dari penetapan lokasi akhir, verifikasi kesiapan lahan, pengecekan kelengkapan dokumen, hingga dukungan infrastruktur dasar di daerah terpilih.

Berdasarkan hasil survei lapangan dan pemenuhan standar yang berlaku, Dr. Robben memastikan Kabupaten Asahan resmi masuk dalam daftar prioritas pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. "Berdasarkan data dan kesiapan yang ada, Asahan sudah memenuhi syarat dan dipastikan masuk ke tahapan lanjutan realisasi pembangunan. Kami akan pastikan proses berjalan cepat dan tepat sasaran," tegasnya.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut berlangsung aman, lancar, dan menghasilkan kesepakatan kerja sama yang jelas antara pihak pusat dan daerah. Kehadiran Sekolah Rakyat nantinya diharapkan menjadi solusi nyata untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asahan. (dre)

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

admin — Thu, 14 May 2026 08:28:00 +0700+0700

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

Oleh-oleh dari Shanghai dan FGD Great Institute

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan ekologis. Di satu sisi, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat baru saja meniup peluit tanda bahaya dengan target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2029. Di sisi lain, realita lapangan masih menampilkan wajah muram dengan 75 persen sampah nasional yang masih "terlantar", entah menyumbat selokan, terbakar di lahan terbuka, atau sekadar menumpuk di TPA yang sudah megap-megap.
Target 51,8 juta ton timbunan sampah pada 2026 bukan sekadar angka statistik; itu adalah bom waktu. Pertanyaannya, mampukah birokrasi kita beralih dari sekadar paradigma "angkut-buang" menuju tata kelola yang integratif?
Jika kita menoleh ke utara, Shanghai telah memberikan cetak biru bagaimana sebuah megalopolis bisa keluar dari jerat krisis serupa.

Disiplin: Antara Kesadaran dan Paksaan

Transformasi Shanghai pada 2019 tidak dimulai dengan permohonan santun, melainkan dengan *regulasi yang memiliki "taring"*. Hukum pemilahan sampah di sana membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat seringkali harus diawali dengan paksaan hukum (*legal coercion*) sebelum menjadi budaya.
Di Indonesia, kita sebenarnya memiliki instrumen serupa melalui UU No. 32 Tahun 2009. Pernyataan Menteri Jumhur mengenai ancaman pidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar adalah langkah "shock therapy" yang diperlukan. Namun, dalam kacamata ilmu pemerintahan, hukum tanpa konsistensi penegakan adalah macan kertas. Tantangan kita bukan pada ketiadaan pasal, melainkan pada *integritas pengawasan di level akar rumput*. Shanghai menggunakan relawan dan sistem "Grid Management" untuk memastikan setiap kantong sampah diperiksa. Tanpa pengawasan ketat di tingkat RT/RW, denda miliaran rupiah hanya akan menjadi retorika di atas kertas dokumen negara.

Teknologi dan Infrastruktur: Jembatan Menuju Solusi

Shanghai mengajarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar hiasan. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk melacak truk sampah dan penggunaan *Waste-to-Energy* (WTE) yang mengubah 70 persen residu menjadi listrik adalah bentuk modernisasi infrastruktur yang mutlak.
Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada TPA konvensional seperti Bantar Gebang. Target 63,54 persen sampah terkelola pada 2026 membutuhkan akselerasi Teknologi Insinerasi bersih dan fasilitas pengolahan sampah organik (kompos/biogas) di tiap daerah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi investasi ini, namun pemerintah daerah (Pemda) wajib menjamin keberlangsungan operasionalnya. Seringkali, infrastruktur dibangun dengan dana hibah pusat, namun mangkrak karena Pemda enggan mengalokasikan biaya pemeliharaan.

Pergeseran Paradigma: Sampah sebagai Aset

Poin krusial dari pidato Menteri Jumhur adalah ekonomi sirkular. Sampah harus berhenti dipandang sebagai "limbah" dan mulai dilihat sebagai "sumber daya". Shanghai berhasil melakukan ini dengan memberikan poin atau kredit bagi warga yang disiplin, yang kemudian bisa ditukar dengan kebutuhan pokok.
Ini adalah bentuk insentif ekonomi yang bisa diadopsi Indonesia. Jika memilah sampah berkorelasi langsung dengan pengurangan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau voucher belanja, maka resistensi masyarakat akan berkurang.

Catatan Penutup: Menanti Langkah Nyata

Target 100 persen di 2029 adalah pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kita tidak butuh lagi sekadar seremoni peresmian gedung TPS3R yang kemudian sepi penghuni.
Kita butuh:
1. *Konsistensi Penegakan Hukum:* Sanksi administratif bagi Pemda yang abai harus benar-benar dieksekusi.
2. *Modernisasi Logistik:* Memastikan sampah yang sudah dipilah warga tidak dicampur kembali saat pengangkutan.
3. *Edukasi Berkelanjutan:* Memasukkan literasi limbah ke dalam kurikulum pendidikan dasar, meniru cara Shanghai membentuk agen perubahan dari level anak-anak.

Transformasi Shanghai membuktikan bahwa "keajaiban" kebersihan adalah hasil dari perkawinan antara kemauan politik (*political will*), teknologi, dan kedisiplinan warga. Indonesia punya peluang yang sama, asalkan keberanian Menteri Jumhur diikuti oleh aksi nyata para kepala daerah di seluruh penjuru negeri. Jika tidak, 2029 hanya akan menjadi tahun di mana kita terkubur lebih dalam oleh gunung sampah yang kita buat sendiri.red

Sosok Dr Adlan, ASN Senior Pemko Medan yang Dinilai Layak Duduki Kursi Sekda

admin — Thu, 14 May 2026 08:26:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Jelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman yang akan memasuki masa pensiun, sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan mulai diperbincangkan publik sebagai calon kuat pengganti.

Dari beberapa nama yang mencuat, sosok Adlan menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki pengalaman, loyalitas, dan kapasitas birokrasi yang matang untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Nama Dr Adlan bukanlah sosok asing di lingkungan birokrasi Pemko Medan. Perjalanan karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal penuh dinamika dan tantangan. Namun, di tengah berbagai proses yang dilalui, ia tetap dikenal sebagai pejabat yang santun, loyal terhadap pimpinan, serta memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan amanah.

Karakter kepemimpinan yang tenang, komunikatif, dan mudah bergaul membuat Dr Adlan cukup dikenal di kalangan ASN maupun masyarakat. Tidak sedikit yang menilai dirinya sebagai sosok pekerja keras yang selalu mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di setiap jabatan yang diembannya.

Saat ini, Dr Adlan dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Posisi tersebut dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Medan.

Selain Dr Adlan, beberapa nama pejabat eselon II lainnya juga disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat Sekda Kota Medan. Mereka di antaranya Beny Iskandar yang kini menjabat Kepala Badan Riset, Mhd Sofyan selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat, serta Laksamana Putra yang menjabat Asisten Umum Pemko Medan. Nama-nama tersebut dianggap memiliki kapasitas masing-masing dalam mendukung jalannya roda pemerintahan Kota Medan.

Namun, bagi sebagian kalangan birokrasi dan tokoh masyarakat, pengalaman panjang yang dimiliki Dr Adlan menjadi nilai lebih yang patut diperhitungkan. Apalagi, ia dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan saat ini dipercaya memimpin DPD Pendawa Sumatera Utara.

Aktivitasnya di organisasi sosial dinilai menjadi salah satu kekuatan tersendiri. Selain memahami tata kelola pemerintahan, Dr Adlan juga dianggap memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal tersebut dinilai penting bagi seorang Sekda yang nantinya menjadi penghubung antara kepala daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan.

Perjalanan karir Dr Adlan di lingkungan Pemko Medan juga cukup panjang dan sarat pengalaman. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, hingga Kepala Bagian Keagamaan Kota Medan.

Saat memimpin Dinas Pendidikan, ia dikenal aktif mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan tenaga pendidik. Sementara ketika menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dr Adlan disebut turut mendorong penguatan budaya literasi dan penataan arsip pemerintahan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, Dr Adlan juga tercatat sebagai salah satu pejabat senior di Pemko Medan yang pertama menyandang gelar doktor. Pencapaian akademik tersebut menjadi bukti komitmennya dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai pelayan masyarakat.

Dengan pengalaman birokrasi yang lengkap mulai dari bidang pendidikan, keagamaan, administrasi pemerintahan hingga sosial kemasyarakatan, banyak pihak menilai sosok Dr Adlan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengemban amanah sebagai Sekda Kota Medan.

Apalagi saat ini Kota Medan membutuhkan figur birokrat yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga harmonisasi internal birokrasi serta memperkuat semangat kolaborasi "Medan untuk Semua" yang terus digaungkan Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Walikota Rico Waas bersama Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap

Meski namanya mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat Sekda, Dr Adlan memilih merespons dengan rendah hati. Ia mengaku tidak memiliki ambisi berlebihan terhadap jabatan, dan hanya berupaya menjalankan tugas sesuai amanah pimpinan.

"Saya gak ngoyo, lakoni saja apa yang diperintahkan pimpinan kita. Dan selalu siap menjalankan amanah," ujar Dr Adlan kepada wartawan belum lama ini.
Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan karakter dirinya yang selama ini dikenal tenang dan tidak terlalu mengejar jabatan. Baginya, pengabdian sebagai ASN adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Kini, publik tinggal menunggu keputusan resmi dari Wali Kota Medan terkait siapa sosok yang nantinya dipercaya menduduki jabatan Sekda Kota Medan menggantikan Wiriya Alrahman.

Siapa pun yang terpilih nantinya tentu diharapkan mampu membawa birokrasi Pemko Medan semakin solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang. Namun dengan rekam jejak, pengalaman, serta dedikasi panjang yang dimilikinya, nama Dr Adlan menjadi salah satu figur yang dinilai layak untuk diperhitungkan.

Redaksi/Antogenk

Viral! Peredaran Narkoba di Pantai Labu, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gerak Cepat bekuk Pelaku"

admin — Thu, 14 May 2026 08:03:00 +0700+0700

Deli Serdang - Viral di media sosial, seorang ibu melaporkan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar rumahnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dibawah pimpinan Kompol Fery Kusnadi langsung bergerak, melakukan penyelidikan ke Dusun II Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Selasa, 12 Mei 2026.sekitar pukul 17.30 WIB
Setelah melakukan penyelidikan, petugas tiba di lokasi dan mendapati seorang pria sesuai dengan ciri-ciri laporan masyarakat sedang duduk di bawah tiang tower, langsung mengamankan pria berinisial AA, dan AS, warga Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu plastik klip transparan kosong, satu sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, satu dompet kecil berwarna biru kuning, satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,40 gram, serta uang tunai sebesar 317 ribu rupiah, selanjutnya kedua terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lanjut .

Satres Narkoba juga melaksanakan penghalauan kepada warga yang sempat tidak mendukung kegiatan Kepolisian dalam menangani perkara peredaran Narkoba ini dan juga turut memberikan perlindungan kepada ibu HT

Hingga akhirnya Sang ibu HT menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Polresta Deli Serdang yang dinilai bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat.

Ia mengaku bersyukur karena terduga pelaku narkoba akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian.

Menurutnya, langkah cepat Satres Narkoba Polresta Deli Serdang memberikan rasa aman bagi warga yang selama ini merasa resah dengan dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Untuk menciptakan rasa aman, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dan Polsek Pantai Labu beserta kepala desa di Dusun 2 Ranto Panjang kecamatan Pantai Labu melakukan patroli serta pengamanan hingga pagi di sekitaran Rumah ibu HT.

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

admin — Thu, 14 May 2026 01:05:00 +0700+0700

Deli Serdang — SUMUT24.CO

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang kembali menjadi sorotan publik setelah menggelontorkan anggaran APBD untuk penambahan fasilitas kendaraan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Kali ini, pemerintah daerah disebut menambah dua unit mobil listrik sebagai kendaraan operasional pimpinan daerah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dua unit mobil listrik merek Chery J6 tersebut disewa melalui skema kontrak selama tiga tahun dengan pihak vendor PT Sinobar. Total nilai kontrak sewa mencapai sekitar Rp 378 juta, dengan biaya sewa per unit ditaksir lebih dari Rp 15 juta per bulan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Deli Serdang, Agung Tritanto, mengatakan sistem sewa dipilih karena dinilai lebih efisien dibandingkan pembelian kendaraan dinas.

"Menurut kami sistem sewa lebih efisien untuk mengurangi beban anggaran karena tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan mesin, ganti oli hingga pajak kendaraan. Kalau kita beli tentu akan mengeluarkan biaya perawatan nantinya. Mobil listrik ini juga mendukung penghematan BBM sesuai program pemerintah pusat," ujarnya, kemarin.

Agung juga tidak menampik bahwa saat ini jumlah kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati telah bertambah menjadi empat unit. Selain itu, usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada Februari 2026 lalu, Pemkab Deli Serdang juga disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru, termasuk untuk istri pejabat daerah.

Kebijakan penambahan kendaraan dinas ini pun menuai sorotan dan kritik dari sejumlah kalangan. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi sebagai pemborosan anggaran di tengah masih banyaknya kebutuhan prioritas masyarakat.

Sejumlah pihak menyoroti kondisi infrastruktur jalan di beberapa desa yang dinilai masih rusak, seperti di Desa Limau Manis, Gang Jaya Desa Bangun Sari Baru, hingga sejumlah wilayah di Kecamatan Percut Sei Tuan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Hingga berita ini diturunkan, kebijakan pengadaan kendaraan dinas tersebut masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat terkait prioritas penggunaan APBD Deli Serdang.rel

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

admin — Thu, 14 May 2026 00:46:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar subsider kurungan 190 hari. Jaksa turut menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar serta Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Menanggapi tuntutan tersebut, Nadiem mengaku terkejut dan merasa keberatan atas besarnya tuntutan yang diajukan jaksa. Ia bahkan membandingkan tuntutan tersebut dengan kasus pidana lain seperti pembunuhan dan terorisme.
"Penuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, lebih besar daripada teroris," ujarnya usai persidangan, Selasa (13/5).

Nadiem juga mempertanyakan perhitungan uang pengganti yang disebut mencapai sekitar Rp5 triliun. Ia menilai angka tersebut tidak sesuai dengan kekayaan riil yang dimilikinya.

Menurutnya, jaksa menggunakan nilai puncak saham saat IPO Gojek sebagai dasar perhitungan, padahal nilai tersebut bersifat sementara.
"Itu bukan kekayaan yang real, hanya sesaat saat IPO," katanya.

Ia menegaskan seluruh kepemilikan sahamnya diperoleh secara sah sejak 2015 dan berasal dari hasil usaha. Nadiem juga mengaku kecewa atas proses hukum yang sedang dijalaninya setelah hampir satu dekade mengabdi di pemerintahan.Red

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

admin — Wed, 13 May 2026 23:50:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan dana denda administratif senilai Rp10 triliun serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare kepada negara. Penyerahan tersebut dilakukan pada Rabu, 13 Maret 2025.

Prabowo menyebut kegiatan ini merupakan penyerahan keempat dengan total nilai yang telah dikembalikan ke negara mencapai sekitar Rp40 triliun.

"Ini merupakan acara yang ke-4 kalinya dengan total penyerahan kurang lebih Rp40 triliun. Atas nama negara, bangsa, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan," ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bukan pekerjaan ringan. Menurutnya, para petugas di lapangan akan menghadapi berbagai tekanan, termasuk ketidaksukaan hingga fitnah dari pihak tertentu.

Meski demikian, Prabowo menilai upaya tersebut merupakan bagian dari penyelamatan kekayaan negara yang jauh lebih besar. Ia menyebut masih terdapat potensi kekayaan negara hingga ratusan bahkan ribuan triliun rupiah yang harus diamankan.
"Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Ini perintah UUD 1945," tegasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini bukan gagasan pribadi, melainkan amanat konstitusi dan para pendiri bangsa. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap berani dan konsisten dalam menjalankan tugas tersebut.

"Perjuangan ini berat, tetapi kita harus optimis karena kita berada di jalan yang benar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, serta seluruh pihak yang terlibat dalam upay

a penertiban dan penyelamatan aset negara.
Ia menutup dengan ajakan untuk terus memperkuat kerja bersama dalam mengamankan kekayaan negara demi kepentingan rakyat dan generasi masa depan Indonesia.red

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

admin — Wed, 13 May 2026 23:45:00 +0700+0700

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran perwira tinggi. Dalam mutasi terbaru, Irjen Pol Pipit Rismanto resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026. Mutasi ini mencakup sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk pergantian di sembilan jabatan Kapolda di berbagai daerah.

Sebelumnya, Pipit Rismanto menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat selama lebih dari tiga tahun. Ia kini menggantikan Irjen Pol Rudi Setiawan yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel Polri dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Kapolri juga menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi kepolisian sebagai bagian dari penguatan institusi agar tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penugasan baru ini, Irjen Pol Pipit Rismanto diharapkan mampu memperkuat kinerja Polda Jawa Barat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.red

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

admin — Wed, 13 May 2026 23:36:00 +0700+0700

Jakarta — DPR RI menerima sekaligus bersilaturahmi dengan Ketua Umum PB PGRI Pusat, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, beserta jajaran pengurus PGRI, di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal penting didiskusikan, terutama terkait perlindungan guru dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini mencakup kegiatan mengajar, mendidik, serta menjalankan fungsi pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan bahwa dalam konteks tersebut, tanggung jawab hukum serta kewenangan profesional melekat pada guru saat menjalankan tugasnya di lingkungan pendidikan.

Selain itu, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia agar semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan PGRI dalam mendukung dunia pendidikan nasional yang lebih baik ke depan. red

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

admin — Wed, 13 May 2026 23:20:00 +0700+0700

Jakarta — Nurul Arifin menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam misi perdamaian dunia, khususnya di Lebanon.
Ia menyoroti risiko tinggi yang dihadapi personel di lapangan, menyusul adanya insiden prajurit TNI yang terluka pada tahun 2024 serta gugurnya empat prajurit Indonesia dalam insiden di Lebanon pada 2026.

"Kita mencatat ada prajurit TNI yang terluka pada 2024, dan bahkan gugurnya empat prajurit Indonesia dalam insiden di Lebanon tahun 2026 menjadi alarm serius bahwa kawasan tersebut memang berada dalam kondisi sangat berbahaya. Jangan sampai semangat menjaga perdamaian justru mengorbankan keselamatan prajurit kita," ujarnya.

Nurul menekankan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam memastikan keamanan, kesiapan, serta perlindungan bagi setiap personel Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di luar negeri.

Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dan sistem pengamanan misi perdamaian agar setiap prajurit dapat menjalankan tugas dengan aman saat membawa nama Indonesia di kancah internasional.red

KGSI di USU, Bertemunya Gagasan dan Kreativitas Mahasiswa Bersama Najwa Shihab dan Dubes Australia

admin — Wed, 13 May 2026 23:18:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Aula Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi saksi riuhnya antusiasme mahasiswa pada Rabu (13/05/2026). Universitas Sumatera Utara, bekerja sama dengan Narasi dan Kedutaan Besar Australia, menggelar acara puncak Kompetisi Gagasan Sosial Inovatif (KGSI) 2026.

Acara yang mengusung tema inovasi sosial ini menghadirkan dua tokoh inspiratif, yakni Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan jurnalis sekaligus pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama USU, Prof. Poppy Anjelisa Hasibuan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KGSI bukan sekadar kompetisi biasa.

"USU berkomitmen untuk terus menjadi wadah di mana gagasan besar bertemu dengan kreativitas. Kehadiran Duta Besar Australia dan Mbak Najwa hari ini memberikan perspektif global sekaligus lokal bagi mahasiswa kami untuk berani melahirkan solusi atas masalah sosial di sekitar kita," ujar Prof. Poppy.

Najwa Shihab, yang selalu menjadi magnet bagi generasi muda, memberikan orasi yang membakar semangat para peserta. Dalam sesi bertajuk "Future Skills", ia menekankan bahwa dunia profesional tahun 2026 menuntut lebih dari sekadar nilai akademis di atas kertas.

"Di tengah perubahan dunia yang sangat cepat, ijazah hanyalah tiket masuk. Yang membuat kalian bertahan dan menang adalah daya adaptasi, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. KGSI ini adalah simulasi nyata bagaimana gagasan kalian diuji oleh realitas," tegas Najwa di hadapan ratusan mahasiswa yang memadati aula.

Duta Besar Australia, Rod Brazier, menyatakan apresiasinya terhadap kualitas pemikiran mahasiswa USU. Menurutnya, inovasi sosial merupakan kunci bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

"Australia bangga dapat bermitra dengan USU dan Narasi. Kami melihat potensi luar biasa dari para inovator muda di Medan. Gagasan yang lahir di sini menunjukkan bahwa anak muda memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesenjangan sosial," ungkap Dubes Brazier.

Selain sesi diskusi dan tanya jawab, acara ini juga menampilkan presentasi dari para finalis KGSI 2026 yang menawarkan berbagai solusi inovatif, mulai dari aplikasi pengelolaan limbah rumah tangga hingga platform pendidikan digital untuk daerah terpencil di Sumatera Utara.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan komitmen antara USU serta Kedutaan Besar Australia untuk terus memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan.

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

admin — Wed, 13 May 2026 23:06:00 +0700+0700

Kota Jantho | sumut24.co

Kejaksaan Negeri Aceh Besar berhasil memulihkan kerugian keuangan negara hampir mencapai Rp1 miliar dari hasil penanganan dua perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H, secara simbolis menyerahkan uang sebesar Rp386.877.000 kepada Kepala KPPN Banda Aceh, Afifudin Ikhsan. Selanjutnya, uang tersebut disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Unit Kota Jantho.

Penyerahan itu dilakukan dalam kegiatan press release Kejari Aceh Besar yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (13/5/2026).

Kajari Aceh Besar menjelaskan, uang yang disetorkan merupakan bagian dari total pengembalian kerugian negara sebesar Rp932.059.000 yang berasal dari dua perkara, yakni kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar dan kasus distribusi Pasar Induk Lambaro Aceh Besar.

"Penegakan hukum yang kami lakukan tidak hanya sebatas pemidanaan badan, tetapi juga berfokus pada pemulihan kerugian negara," ujar Wisnu.
Ia menambahkan, sebagian dana sebelumnya telah lebih dahulu disetorkan ke Kas Negara dengan nilai Rp545.182.000.

Menurutnya, saat ini Kejari Aceh Besar masih menangani sejumlah perkara korupsi lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih besar dari kasus yang telah diselesaikan.

"Ke depan masih ada potensi pengembalian kerugian negara yang jauh lebih besar dari yang kami setorkan hari ini," katanya.

Sementara itu, Kepala KPPN Banda Aceh, Afifudin Ikhsan, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kejari Aceh Besar dalam upaya penyelamatan keuangan negara melalui proses penegakan hukum.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

"Kami mengapresiasi kerja keras Kejari Aceh Besar. Semoga ini menjadi contoh bagi instansi lain dalam menyelamatkan keuangan negara," ujarnya.Rel

Gerak Cepat Rico Waas atasi Polemik Tunggakan SPP, Orang Tua Siswa: Sudah Clear, Biaya Ditanggung Pemko Medan

admin — Wed, 13 May 2026 23:01:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Persoalan tunggakan SPP yang menimpa seorang siswa SMP Panca Budi telah menemukan titik terang. Robby Cahyadi, orang tua dari siswa tersebut, mengonfirmasi bahwa seluruh permasalahan administratif terkait biaya pendidikan anaknya telah dinyatakan selesai atau clear.

Penyelesaian ini tidak lepas dari gerak cepat dan atensi langsung Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk turun tangan menjembatani komunikasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah.

Dijelaskan Robby Cahyadi saat ditemui di sela-sela acara wisuda dan perpisahan SMP Panca Budi, di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (13/5/26), bahwa pihak Pemko Medan telah berkoordinasi dengan sekolah terkait tunggakan tersebut. Ia menegaskan tidak ada lagi beban biaya yang harus ditanggungnya.

"Untuk masalah anak saya sudah clear dan tidak ada permasalahan lagi mengenai SPP ataupun bayaran lainnya. Sudah dijamin oleh Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan," ujar Robby saat memberikan konfirmasi di hadapan perwakilan Dinas Pendidikan dan awak media.

Robby Cahyadi juga meluruskan kabar miring yang sempat viral sebelumnya. Menurutnya, polemik yang terjadi sebelumnya hanyalah bentuk miskomunikasi antara dirinya dan pihak yayasan. Ia pun mengapresiasi respons positif dari pihak sekolah yang bahkan menawarkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di yayasan yang sama.

"Saya sebagai warga Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Dinas Pendidikan, dan terutama pihak yayasan. Masalah ini hanya miskomunikasi saja," tambahnya.

Sebelumnya ditempat yang sama, Koordinator Yayasan Panca Budi, Ronny Irwanto, menegaskan bahwa permasalahan tunggakan SPP salah satu siswanya telah diselesaikan secara kekeluargaan. Ronny memastikan siswa yang bersangkutan kini telah resmi dinyatakan lulus dan tidak akan ada hambatan dalam pengambilan ijazah.

"Permasalahan ini sudah clear. Sebenarnya jauh-jauh hari sejak kondisi ekonomi orang tua siswa menurun dalam enam bulan terakhir, pihak sekolah tetap memberikan hak-hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran, kegiatan, hingga ujian," ujar Ronny

Menurutnya, penyelesaian ini juga tidak lepas dari peran aktif Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan. Ronny pun mengapresiasi langkah Wali Kota Medan yang memberikan pendampingan intensif untuk memediasi kedua belah pihak.

Mengenai sisa tunggakan yang ada, Ronny menjelaskan bahwa hal tersebut kini menjadi urusan administratif antara pihak Yayasan Panca Budi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. "Tunggakan itu nanti urusan kami dengan Dinas Pendidikan, apakah melalui skema subsidi atau program lainnya. Yang pasti, hubungan administratif dengan orang tua sudah selesai dan ijazah tidak akan ditahan," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar diwakili Kabid Pembinaan SMP, Prayogi memastikan polemik mengenai tunggakan SPP yang sempat dialami oleh salah seorang siswa di Perguruan Panca Budi telah diselesaikan dengan semangat kekeluargaan.

Ditegaskan Prayogi, bahwa persoalan tersebut murni merupakan miskomunikasi antara pihak orang tua dan yayasan. Berdasarkan instruksi bapak Wali Kota Medan Rico Waas, tunggakan tersebut akan sepenuhnya dikover oleh Pemko Medan melalui program Tebus Ijazah.

"Terkait dengan tunggakan, berdasarkan instruksi Pak Wali Kota, akan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan dengan Yayasan lewat program Tebus Ijazah. Jadi, sudah tidak ada masalah lagi bagi orang tua siswa," ujar Prayogi. Ia juga menambahkan bahwa hak-hak siswa tetap terpenuhi secara penuh tanpa pengurangan sedikit pun.

Dalam kesempatan tersebut, Prayogi menekankan bahwa Pemko Medan sangat memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami kendala finansial. Ia mengajak seluruh warga Medan untuk tidak putus sekolah karena kendala biaya.

"Pemko Medan telah menyiapkan berbagai bantuan, di antaranya PIP (Program Indonesia Pintar) dari pemerintah pusat dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) berupa uang tunai dari APBD Kota Medan serta BSM Perlengkapan Sekolah yang mencakup bantuan seragam, sepatu, dan tas", jelasnya. (Rel)

Diikuti Pelari dari 33 Negara, Trail of The Kings by UTMB 2026 Siap Ramaikan Danau Toba

admin — Wed, 13 May 2026 22:59:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Event lari lintas alam berskala internasional, Trail of The Kings by UTMB 2026, akan digelar pada 12-14 Juni 2026 di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Ajang sport tourism tersebut akan diikuti pelari dari 33 negara.

Hal tersebut terungkap pada Rapat Persiapan Penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Samosir, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (12/5/2026).

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib mengatakan, event internasional ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan Danau Toba sebagai destinasi dunia yang profesional dan berkelas.

"Mari kita tunjukkan bahwa Danau Toba bukan hanya indah, tetapi juga mampu menjadi destinasi dunia yang profesional dan berkelas. Jadikan event ini sebagai kebanggaan masyarakat Sumatera Utara sekaligus momentum kebangkitan ekonomi daerah kita," kata Suib.

Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan event tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan stakeholder diminta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, kembali digelarnya Trail of The Kings by UTMB semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi unggulan sport tourism.

Hingga saat ini, sebanyak 752 pelari dari 33 negara telah mendaftar sebagai peserta. Negara peserta antara lain Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Inggris, Vietnam, China, Taiwan, Australia, Hong Kong, Rusia, Afrika Selatan, Swiss, Oman, Irlandia, Indonesia, dan negara lainnya.

Adapun kategori yang diperlombakan yakni 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, serta kategori kids.

Yuda juga mengungkapkan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Sumatera Utara.

Pada 2025, event tersebut diikuti 1.081 peserta dari 26 negara dan 21 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu turut memberikan dampak positif bagi UMKM, hotel, transportasi, kuliner, hingga kerajinan lokal dengan output ekonomi mencapai Rp101,96 miliar.

"Event ini menjadi momentum emas untuk mempromosikan keindahan alam, adat, dan budaya Sumatera Utara, sekaligus mengokohkan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism kelas dunia," ujar Yuda.

Rapat persiapan tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pimpinan Event Organizer Creation Andre Ginting, perangkat daerah Pemprov Sumut dan Pemkab Samosir, serta instansi vertikal lainnya. (Rel)

Rico Waas Tegaskan Perang Melawan Judi Online di Acara "Gass Pol Tolak Judol" Komdigi

admin — Wed, 13 May 2026 22:56:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dihadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online (judol) di Kota Medan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk "Indonesia.go.id Menyapa Medan: Gass Pol Tolak Judol" di Kembar Kafe, jalan Sakti Lubis, Medan Amplas, Rabu (13/5/26).

Gerakan kampanye anti judi online bertajuk "GASS POL Tolak Judol! Jauhi Judi - Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online" ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan.

Selain Menteri Komdigi dan Wali Kota Medan, hadir juga sejumlah tokoh seperti praktisi strategi komunikasi keberlanjutan Rike Amru, konten kreator Wawan Wandou, serta tokoh agama Ustad Abdul Muhadir Ritonga.

Dalam sambutannya Rico Waas menyampaikan bahwa dampak judi online telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga perangkat pemerintahan. Secara mengejutkan, Rico Waas mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat seorang camat di jajaran Pemkot Medan yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online.

Rico Waas juga mengingatkan bahwa meskipun teknologi diciptakan sebagai solusi, ia juga membawa celah negatif yang berbahaya. "Teknologi ternyata punya celah di mana hal-hal yang tidak menguntungkan kita masuk. Salah satunya adalah judi online yang menyerang anak-anak SD, SMA, hingga orang yang sudah bekerja," Kata Rico Waas.

Selain penegakan hukum dan sistem, Rico Waas menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama. Ia menyoroti fenomena individualisme akibat penggunaan gadget yang berlebihan, bahkan saat berada di meja makan.

"Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai gara-gara judi online. Kecanduannya hampir sama dengan narkoba, merusak mentalitas dan keluarga kita," tegas Rico Waas.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

"Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online hampir 200 ribu orang, dan sekitar 80 ribu di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Jadi ini penting bagi kita membuka ruang untuk menyampaikan bahwa masalah ini luar biasa besar," ujarnya.

Menurut Meutya, pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan melakukan takedown situs judi online, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

"Pemerintah hadir bukan hanya untuk menutup akses, tetapi juga menjangkau masyarakat dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ibu-ibu yang nanti curhat soal judi online bukan untuk membuka aib, tetapi menjadi pembelajaran bagi orang lain yang hadir di ruangan ini," katanya.

Ia menjelaskan, dampak judi online tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya keharmonisan keluarga, hingga rusaknya masa depan anak-anak.

"Banyak masukan kepada kami maupun yang muncul di media massa mengenai bagaimana seorang istri menjadi korban ketika suaminya terpapar judi online. Bukan hanya kehilangan ekonomi, tetapi juga kehilangan kebersamaan dalam keluarga. Bahkan ada yang melakukan kekerasan kepada orang tua maupun istrinya sendiri," ungkap Meutya.

Ia menambahkan, korban judi online tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, anak-anak, hingga masyarakat kurang mampu.

"Judi ini tidak memapar laki-laki saja, meskipun angkanya sebagian besar laki-laki. Perempuan juga ada, tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga. Orang tidak mampu juga banyak, jadi ini sangat menyeluruh," jelasnya.

Meutya menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor.

Kementerian Komdigi, kata dia, bertugas memerangi akses dengan menutup situs-situs judi online dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat.

"Pelakunya juga harus ditangkap, karena kalau tidak, situsnya akan terus bertambah. Maka harus ada pihak kepolisian, perbankan, OJK, hingga platform media sosial karena iklannya juga banyak muncul di sana," tegasnya.

Kegiatan "GASS POL Tolak Judol" diharapkan menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda Kota Medan, agar menjauhi judi online dan memilih masa depan yang lebih baik. (Rel)