MPR Gelar Rapat Hari Ini, Tentukan Jadwal Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:31:00 +0700+0700

Jakarta — MPR RI akan menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk menentukan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden RI.

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB dengan melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di MPR.

Agenda ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang suratnya telah diterima pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.

Empat Agenda Rapat Gabungan MPR

Berdasarkan keterangan resmi MPR, rapat gabungan akan membahas empat agenda utama terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.

Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa berkas persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengisian jabatan tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa rapat gabungan akan diikuti seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.

MPR Punya Waktu 60 Hari

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah tindak lanjut.

MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Wakil Presiden baru akan dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Sebelumnya, Ahmad Muzani menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari setelah surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.

Dengan rapat gabungan tersebut, MPR akan memulai tahapan lanjutan untuk menentukan jadwal pemilihan sekaligus menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.rel

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pembangun menghadiri acara Grand Opening Bank BSN

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:29:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH menghadiri acara Grand Opening Bank Syariah Nasional (BSN) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pematangsiantar, Kamis (12/11/2026). BSN KCP Pematangsiantar berlokasi di Jalan Sutomo Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat.

Wali Kota Wesly yang diwakili Hamdani dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengucapkan selamat dan sukses kepada BSN yang secara resmi melaksanakan grand opening KCP di Kota Pematangsiantar. Diharapkan BSN bisa berdampak positif kepada masyarakat serta berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Pematangsiantar.

Hamdani yang mewakili Wesly mengucapkan terima kasih kepada BSN yang telah mempercayakan Kota Pematangsiantar untuk menjadi salah satu lokasi berdirinya BSN.

"Tentu saja hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Hamdani yakin BSN akan menjadi mitra strategis Pemko Pematangsiantar.

"Selamat dan sukses kepada BSN KCP Pematangsiantar. Mudah-mudahan menjadi lebih baik ke depan, dan bersama Pemko Pematangsiantar mewujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," sebutnya.

Sementara itu, Branch Manager BSN Kantor Cabang Medan Muhadi Eko Putra menerangkan, operasional BSN dimulai 22 Desember 2025. BSN merupakan bank baru yang lahir dari bank lama. Berada di bawah Bank Tabungan Negara (BTN) Group.

BSN, katanya, fokus pada bidang Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namu nada juga produk lainnya, seperti cicilan emas, Tabungan haji, dan lainnya.

"Kami komit memberikan pelayanan KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Sumatera Utara. Kami mendukung Program 3 Juta Rumah yang termasuk Asta Cita Presiden Prabowo," terangnya.
Masih kata Muhadi, BSN gencar menggarap ekosistem, salah satunya organisasi keumatan.

Kepala BSN KCP Pematangsiantar Nasni Khairunnisa mengatakan, kehadiran BSN di Pematangsiantar bentuk komitmen nyata untuk mendekatkan akses layanan syariah yang aman dan terpercaya. BSN tidak hanya melayani transaksi keuangan, tetapi juga membawa semangat untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah.

"Mohon doa restu, dukungan, dan sinergi dari pemerintah daerah, mitra, tokoh masyarakat, dan nasabah. Kami siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersinergi," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Andi Atmoko Panggabean mengaku kehadiran BSN KCP Pematangsiantar sudah dirindukan para developer (pengembang) perumahan.

"Selamat dan sukses. Semoga bisa bekerja sama yang baik antara REI dan BSN. Bank berbasis syariah sangat nyaman. Saya berpesan agar jajaran BSN Pematangsiantar bekerja sama untuk mencapai target," sebutnya.

Ketua REI Kota Pematangsiantar yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pematangsiantar dan CEO RAB Group Gabriel Pandiangan merasa bersyukur BSN hadir di Kota Pematangsiantar.

"Kita siap bekerja sama dengan BSN. Selamat grand opening BSN Pematangsiantar. Semoga bisa tercapai target," ucapnya.

Grand Opening BSN KCP Pematangsiantar ditandai pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita. Selain itu, dilaksanakan seremonial akad KPR pertama di BSN KCP Pematangsiantar

Turut hadir, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar diwakili Erwin Freddy Siahaan dan Unsur Forkopimda Kota Pematangsiantar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar Drs Muhammad Ali Lubis, Ketua PD Muhammadiyah Pematangsiantar Sailan Nasution, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Rizky Reflizar, Kepala Cabang BTN Pematangsiantar Gani Angga Edwin Ramadhan, mewakili DPD REI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fadly Bangun, Ketua REI Kabupaten Simalungun Boston Purba, Ketua Kadin Kabupaten Simalungun Satben Rico Damanik, Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Sumut Yulius, para nasabah, dan lainnya. (LP)

Peringatan HKN ke-62, Atika Ingatkan Warga Madina Tidak Kucilkan Penderita TBC

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:24:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) terus mendorong perubahan pola hidup masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan. Salah satu upaya yang digencarkan adalah mengutamakan pencegahan penyakit melalui pemanfaatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Taman Raja Batu (TRB), Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Atika menegaskan bahwa paradigma pelayanan kesehatan perlu diarahkan pada upaya pencegahan. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mendatangi fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami gangguan atau menderita penyakit.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala dinilai penting untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi lebih cepat dan penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi semakin parah.

"Pemerintah kini mengedepankan pendekatan preventif atau pencegahan agar masyarakat tidak hanya datang berobat saat sakit," ujar Atika.

Ia menjelaskan, program Cek Kesehatan Gratis merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus menunggu munculnya keluhan. Karena itu, Atika mengajak seluruh lapisan masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal.

Menurutnya, kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu kunci dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup.

Selain mengampanyekan pemeriksaan kesehatan gratis, Atika juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif maupun mengucilkan orang yang sedang menjalani pengobatan TBC. Sebab, penyakit tersebut dapat disembuhkan apabila penderita mendapatkan penanganan medis dan menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Atika meminta masyarakat yang mengalami gejala atau telah terdiagnosis TBC agar segera mendatangi puskesmas untuk memperoleh pemeriksaan dan pengobatan.

"Jangan kucilkan penderita TBC. Penyakit ini bisa disembuhkan. Datang ke puskesmas, periksa dan berobat sampai tuntas," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar agar penderita TBC tidak merasa terasing. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pasien menjalani pengobatan hingga selesai sekaligus mendukung upaya pemerintah mencapai target eliminasi TBC pada 2030.

Lebih lanjut, Atika menyampaikan bahwa Pemkab Mandailing Natal terus melakukan pembenahan sektor kesehatan melalui berbagai program strategis.

Upaya tersebut mencakup pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia kesehatan, termasuk memberikan kesempatan kepada dokter untuk menempuh pendidikan spesialis.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui ketersediaan fasilitas medis maupun tenaga kesehatan yang kompeten.

Dengan demikian, masyarakat Madina diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik dan mudah dijangkau.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, drg. Muhammad Firdausi Batubara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di wilayah tersebut telah mencapai 34,08 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa program pemeriksaan kesehatan mulai dimanfaatkan masyarakat. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan sosialisasi dan mendorong peningkatan partisipasi warga.

Firdausi optimistis target cakupan CKG Kabupaten Mandailing Natal sebesar 46 persen dapat direalisasikan hingga akhir 2026.

Ia berharap momentum peringatan HKN ke-62 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Selain itu, ia mengajak seluruh tenaga kesehatan agar semakin meningkatkan semangat, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 di Kabupaten Mandailing Natal berlangsung dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.

Rangkaian acara diawali dengan jalan santai dari Masjid Agung Nur Ala Nur menuju kawasan Taman Raja Batu. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan senam bersama, diskusi atau talk show kesehatan, serta hiburan.

Panitia juga menyediakan layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat sebagai bentuk kampanye pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit.

Tidak hanya itu, peringatan HKN tahun ini turut dimeriahkan dengan lomba cerdas cermat serta pemilihan tenaga kesehatan terbaik dari berbagai profesi, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Mandailing Natal berharap terbangun kesadaran bersama bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah dan tenaga medis.zal

Dini Hari Disisir! Timsus Serigala Sakti Perketat Pengamanan Wilayah Padang Lawas

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:23:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus diperkuat jajaran Polres Padang Lawas. Melalui Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satreskrim, kepolisian mengintensifkan patroli mobile dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyisir sejumlah wilayah di Kabupaten Padang Lawas, Kamis (12/11/2026) dini hari.

Patroli tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi tindak kriminalitas, terutama pencurian kendaraan bermotor (curanmor), aksi pencurian dengan kekerasan atau begal, serta praktik premanisme yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolda Sumatera Utara melalui gerakan KOMPAK (Kolaborasi Memberantas Pelaku Kejahatan), yang menitikberatkan pada penguatan kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat serta pencegahan tindak kejahatan sejak dini.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus mengatakan, patroli malam hingga dini hari tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Menurutnya, pengawasan di sejumlah titik rawan perlu terus ditingkatkan, terutama pada waktu-waktu yang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

"Kegiatan ini menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya tindak pidana dan aksi premanisme di wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas. Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujar AKP Irwansah Sitorus.

Dalam pelaksanaannya, patroli dipimpin langsung Kanit Pidum yang juga menjabat sebagai Katimsus Serigala Sakti Polres Padang Lawas, IPDA Taufik Akbar.

Bersama sejumlah personel Satreskrim, tim bergerak menyusuri kawasan yang dinilai memiliki potensi kerawanan kriminalitas. Selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyapa dan berdialog langsung bersama masyarakat.

Interaksi tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Masyarakat diingatkan agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas pada malam hari, tidak mudah percaya terhadap orang yang tidak dikenal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan.

Salah satu perhatian utama dalam patroli tersebut adalah mengantisipasi aksi begal yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

Petugas mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan seorang diri pada malam hari apabila tidak mendesak. Warga juga disarankan memilih jalur yang ramai dan memiliki penerangan memadai serta menghindari kawasan sepi yang berisiko menjadi lokasi tindak kejahatan.

Selain itu, masyarakat diminta tidak menggunakan perhiasan maupun memperlihatkan barang berharga secara berlebihan ketika berada di luar rumah. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kriminalitas.

Timsus Serigala Sakti juga memberikan perhatian terhadap aktivitas kelompok remaja yang masih berkumpul hingga larut malam di pinggir jalan.

Melalui pendekatan persuasif, petugas mengajak para remaja untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu masyarakat, serta menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Tidak hanya menyasar kejahatan jalanan, patroli tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya perjudian daring atau judi online.

Saat menyambangi sejumlah warung dan minimarket, personel kepolisian berdialog dengan warga maupun pengunjung agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Imbauan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun potensi persoalan hukum yang dapat ditimbulkannya.

Polisi berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan kehadiran aparat dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menghindari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Patroli KRYD tersebut melibatkan personel Timsus Serigala Sakti yang terdiri dari IPDA Taufik Akbar, AIPDA Wedi Rakhmad, BRIPTU Jonatan Ramotan, BRIPDA Arif Miftahhudin, dan BRIPDA Farhan Azhari Siregar.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi petugas di lapangan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Lawas selama kegiatan berlangsung terpantau aman, terkendali, dan kondusif.

Polres Padang Lawas melalui Satreskrim menegaskan pentingnya patroli preventif sebagai salah satu langkah untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Karena itu, warga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.zal

Menuju Puncak Juara! Saipullah Motivasi Guru Madina FC Harumkan Nama Bumi Gordang Sambilan

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:22:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Langkah impresif Guru Madina FC di ajang Piala Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2026 terus berlanjut. Tim kebanggaan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sukses memastikan tiket ke partai final setelah menumbangkan Disdik Sumut dengan skor telak 3-0 pada laga semifinal, Kamis (12/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Lapangan Madya 1, Kompleks Sport Centre, Medan, tersebut menjadi panggung kemenangan bagi skuad asuhan Muhammad Faisal Situmorang. Hasil gemilang ini sekaligus membuka peluang Guru Madina FC untuk membawa pulang trofi juara ke Kabupaten Mandailing Natal.

Tiga gol kemenangan Guru Madina FC masing-masing dicetak Sulaiman pada menit ke-23 dan menit ke-42. Sementara satu gol tambahan disumbangkan Rahim pada menit ke-53.

Kemenangan tanpa balas tersebut memperlihatkan soliditas permainan Guru Madina FC dalam menghadapi tekanan lawan. Disiplin permainan dan efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting yang mengantarkan tim ini melewati babak semifinal.

Keberhasilan tersebut disambut antusias oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, yang hadir langsung menyaksikan pertandingan bersama Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Madina.

Bupati Saipullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan jajaran pendukung Guru Madina FC atas perjuangan yang telah ditunjukkan sepanjang turnamen.

Menurutnya, keberhasilan menembus partai final bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Tim harus melewati rangkaian pertandingan sejak fase penyisihan hingga akhirnya mampu mengamankan kemenangan penting di semifinal.

"Selamat kepada seluruh jajaran tim kesebelasan Guru Madina FC yang telah berhasil melaju ke babak final. Kita tahu perjalanan ini tidak mudah, mulai dari fase penyisihan yang panjang hingga malam ini," ujar Saipullah.

Ia juga mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri dengan kemenangan tersebut. Menurutnya, tantangan sesungguhnya kini berada di partai puncak yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta konsentrasi penuh.

Bupati berharap seluruh pemain dapat menjaga kekompakan dan mempertahankan performa terbaik agar mampu mengharumkan nama Kabupaten Mandailing Natal di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Permainan yang disiplin telah membawa kita sampai ke tahap ini. Tetap fokus menatap partai puncak demi mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi," pesannya.

Saipullah menegaskan, keikutsertaan Guru Madina FC dalam Piala Gubernur Sumut 2026 bukan sekadar mengikuti kompetisi, tetapi juga membawa harapan masyarakat Madina untuk meraih prestasi dan mengangkat nama daerah.

"Guru Madina FC hadir di turnamen Piala Gubernur dengan satu tujuan, yakni membawa piala ke Bumi Gordang Sambilan," tegasnya.

Sebelum menghadapi laga final, Bupati Saipullah meminta seluruh pemain memanfaatkan waktu istirahat dengan maksimal. Persiapan yang matang dinilai penting agar tim dapat tampil lebih optimal saat menghadapi lawan di pertandingan penentuan.

"Manfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya agar di partai final nanti kita bisa tampil maksimal dan meraih gelar juara," tutupnya.

Di partai final nanti, Guru Madina FC akan menghadapi pemenang pertandingan semifinal lainnya antara Disdik Langkat melawan Disdik Dairi.

Dengan modal kemenangan meyakinkan 3-0 atas Disdik Sumut, Guru Madina FC kini semakin dekat dengan gelar juara. Dukungan dan doa masyarakat Mandailing Natal diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad untuk mewujudkan target membawa trofi Piala Gubernur Sumut 2026 ke Bumi Gordang Sambilan.zal

Sutrisno Pangaribuan Kritik Rencana Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Samosir

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:18:00 +0700+0700

SAMOSIR – Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir dengan anggaran Rp3,7 miliar serta pengadaan mobil dinas Bupati yang nilainya sekitar Rp3,1 miliar mendapat sorotan dari Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

Sutrisno menilai kedua kebijakan tersebut perlu diuji dari aspek urgensi, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Samosir. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan suatu kegiatan tercantum dalam APBD, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

Sementara itu, pengadaan mobil dinas Bupati Samosir senilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perbincangan publik. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

"Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, pembangunan daerah harus mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah harus dapat diuji kontribusinya terhadap pencapaian visi tersebut. Penambahan fasilitas di rumah dinas kepala daerah maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat, tetapi harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sutrisno juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sejalan dengan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk terbuka dalam menjelaskan alasan pengambilan kebijakan, termasuk ketika memutuskan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.

Menurutnya, asas kepatutan harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan belanja daerah. Sesuatu yang secara administratif dan prosedural dimungkinkan belum tentu secara etis patut untuk dilaksanakan, terutama ketika pemerintah sedang dituntut melakukan efisiensi dan masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.

"Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat," tegasnya.

Ia meminta agar rencana pembangunan gedung tambahan tersebut dievaluasi secara terbuka, termasuk penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, manfaat, serta urgensi penggunaan anggarannya. Hal serupa juga berlaku terhadap pengadaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan untuk mendukung pelayanan dan penerimaan tamu pemerintah daerah.

Sutrisno menambahkan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara serius untuk mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan. Pengawasan internal dan eksternal perlu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sutrisno menilai belum terlihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas Bupati Samosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru. Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik dan mempertimbangkan kembali prioritas belanja tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, ia meminta agar dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir," tutup Sutrisno.rel

Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi QRESTO Bapenda Kota Medan

admin — Fri, 13 Nov 2026 11:07:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Usai melaksanakan kegiatan lari pagi (joging) bersama komunitas lari di Kota Medan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri melihat sekaligus mencoba secara langsung inovasi QRESTO milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan di Cafe Njonja Kopitiam, Jalan S. Parman, Medan, kamis 12 November 2026.

Didampingi Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, Bima Arya mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme dan manfaat penerapan QRESTO sebagai inovasi digital dalam mendukung transparansi transaksi serta optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa QRESTO merupakan sistem pembayaran digital yang mengintegrasikan transaksi restoran dengan pencatatan pajak daerah melalui mekanisme *split payment*. Artinya, ketika konsumen melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS yang tersedia, nilai pembayaran secara otomatis terbagi ke dua rekening tujuan, yakni rekening milik pengusaha restoran dan rekening kas daerah Pemerintah Kota Medan sesuai dengan komponen dan ketentuan pajak yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, bagian pembayaran yang menjadi hak pengusaha langsung masuk ke rekening pengusaha, sementara komponen pajak restoran langsung disetorkan ke rekening kas daerah. Sistem ini membuat proses pembayaran dan penyetoran pajak berlangsung lebih praktis, transparan, serta meminimalkan potensi keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelaporan pajak.

Tidak sekadar melihat pemaparan, Bima Arya juga mencoba langsung melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRESTO. Dengan memindai (scan) kode QRIS yang tersedia di meja Cafe Njonja Kopitiam, Bima Arya mengikuti tahapan transaksi hingga proses pembayaran berhasil dilakukan.

Melalui pengalaman tersebut, Bima Arya dapat melihat secara langsung bagaimana sistem QRESTO bekerja, mulai dari proses pemindaian QRIS hingga mekanisme pembagian pembayaran secara otomatis ke rekening pengusaha dan rekening kas daerah.

Usai mencoba langsung inovasi tersebut, Bima Arya menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan QRESTO di Cafe Njonja Kopitiam. Menurutnya, inovasi berbasis digital ini memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya dari sektor pajak restoran.

Ia menilai, kehadiran QRESTO dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak restoran dalam melakukan pencatatan transaksi sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang semakin praktis dan transparan, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif.

Tidak hanya bagi pelaku usaha, QRESTO juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa pajak yang dibayarkan melalui transaksi di restoran benar-benar tercatat dan masuk sebagai penerimaan daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.

Apresiasi yang disampaikan Wamendagri tersebut menjadi dorongan positif bagi Bapenda Kota Medan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui penerapan QRESTO, Bapenda Kota Medan berkomitmen memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.

Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. rel

Gibran Mundur, Prabowo Kini Punya 14 Hari untuk Siapkan Dua Nama Pengganti Wapres

admin — Fri, 13 Nov 2026 10:39:00 +0700+0700

Jakarta — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka proses pemilihan penggantinya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Presiden Prabowo Subianto nantinya mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR bertugas memilih satu di antaranya.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat pengunduran diri Gibran telah diterima pada Kamis, 12 November 2026. MPR kemudian menyiapkan tahapan kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Prabowo Ajukan Dua Nama Calon Wapres

Mekanisme penggantian wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebut MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Muzani menjelaskan Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani, Kamis.

MPR Punya Waktu 60 Hari

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan menyelenggarakan sidang pemilihan. Proses pengisian jabatan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.

Artinya, Prabowo tidak menunjuk langsung wakil presiden pengganti. Presiden hanya mengusulkan dua kandidat, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

MPR juga akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon. Selain itu, tim ad hoc disiapkan untuk merancang ketetapan MPR terkait proses pergantian.

Rapat Gabungan Jadi Tahap Berikutnya

MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan diikuti pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.

Empat agenda yang dibahas mencakup penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc.

Dengan tahapan tersebut, proses penggantian Gibran memasuki jalur konstitusional. Publik kini menanti dua nama yang akan diajukan Prabowo untuk dipilih MPR.rel

Bukan Hanya Prabowo, Ini Daftar Pihak yang Diduga Jadi Target Sadapan Listyo Sigit dkk

admin — Fri, 13 Nov 2026 10:35:00 +0700+0700

Jakarta— Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memiliki sasaran lebih luas dari Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pejabat negara, lembaga penegak hukum, internal Polri, hingga aktivis dan mahasiswa turut masuk dalam daftar target yang ditemukan penyidik.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap temuan tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

KPK hingga Internal Polri Masuk Daftar

Suyudi menyebut sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, serta partai politik.

Daftar tersebut juga mencakup gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga internal Polri.

"Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi saat melanjutkan pemaparan mengenai kelompok yang diduga menjadi sasaran.

Suyudi menegaskan daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami kepolisian.

Target Tidak Otomatis Terlibat Tindak Pidana

Kapolri memberikan penegasan penting mengenai pihak-pihak yang masuk dalam daftar tersebut. Nama atau kelompok yang diduga menjadi target penyadapan tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana.

"Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi.

Dengan demikian, status sebagai sasaran penyadapan harus dibedakan dari dugaan keterlibatan seseorang dalam praktik penyadapan ilegal.

Empat Jenderal Telah Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.

Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Sementara tiga jenderal lainnya diduga memiliki peran dalam persetujuan, penerusan instruksi, hingga pelaksanaan penyadapan.

Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam rangkaian perkara tersebut. Namun, Suyudi menegaskan dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai makar.rel

Terbongkar Gara-Gara Perintah Hapus Grup WA, Ini Fakta Baru Kasus Listyo Sigit

admin — Fri, 13 Nov 2026 10:34:00 +0700+0700

Jakarta — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terungkap setelah muncul perintah untuk menghapus grup WhatsApp dan data hasil penyadapan.

Perintah tersebut memicu kecurigaan personel bagian monitoring hingga perkara dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi itu dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026.

Kasus Terbongkar setelah Grup WhatsApp Dibubarkan

Menurut Suyudi, pada Oktober 2026 muncul perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.

Perintah itu juga disertai dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink's X atau PLX.

Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan personel bagian monitoring. Mereka kemudian melaporkan dugaan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri.

Rumah Listyo Digeledah, 15 Ponsel Disita

Penyidikan kemudian berkembang hingga penangkapan dan penahanan Listyo pada 4 November 2026. Sehari setelahnya, penyidik menggeledah kediaman mantan Kapolri tersebut.

Dalam rangkaian penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Enam Personel Monitoring Dimintai Perlindungan

Suyudi juga menyampaikan penyidik telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan terhadap enam personel tim monitoring.

Keenam orang tersebut diperiksa sebagai saksi karena mengetahui rangkaian aktivitas di bagian monitoring.

Satu Tersangka Jalani Tahanan Rumah

Dalam perkembangan lain, Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah setelah pemeriksaan pada 11 November 2026.

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan kondisi kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution, ditahan di Rutan Mako Brimob.

Polri juga menerbitkan laporan polisi baru untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.

Suyudi menegaskan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak otomatis membuktikan terjadinya makar.

Rel

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

admin — Fri, 13 Nov 2026 10:30:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

"Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun," ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11)

Menurutnya, rancangan ini bukan tanpa alasan. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden, bukan oleh pihak yang mengusulkan nama.

"Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya," ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.

Yuddy menegaskan, usulan nama boleh datang dari mana saja, dari partai, tokoh, maupun masyarakat, dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. "Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden," katanya.

Ia menambahkan, MPR sebagai pemegang hak suara dalam memilih Wakil Presiden nantinya perlu memahami suara hati dan kebatinan Presiden Prabowo. "Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan," tuturnya.

Dari kacamata ekonomi politik, Yuddy menilai Presiden membutuhkan wakil yang mampu meringankan beban pemerintahan, bukan menambah kerumitan baru. Sosok itu idealnya adalah orang yang sudah lama dipercaya Presiden dan teruji kesetiaannya pada visi pemerintahan, baik dalam situasi sulit maupun mudah. "Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan agenda pembangunan yang begitu besar, Presiden juga membutuhkan wakil yang piawai menjaga komunikasi dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk yang berada di luar koalisi. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan politik yang tidak perlu.

Di tengah tekanan ekonomi global, menurut Yuddy, Wakil Presiden juga perlu memahami betul seluk-beluk kebijakan ekonomi dan anggaran negara. "Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat," katanya.

"Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja," jelasnya.

Tak kalah penting, Yuddy menilai seorang Wakil Presiden dalam sistem presidensial harus hadir untuk menguatkan Presiden, bukan menjadi pusat kekuasaan kedua. "Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden," katanya.

Yuddy juga mengingatkan bahwa proses pengisian kursi Wakil Presiden perlu berlangsung tenang dan cepat. Ketidakpastian politik yang berlarut-larut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.

"Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya," pungkasnya.rel

KAPMI - Kedubes Kazakhstan Jalin Kemitraan Strategis, Buka Peluang Jaringan Pengusaha Muda Dua Negara

admin — Fri, 13 Nov 2026 10:26:00 +0700+0700

JAKARTA - Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) menerima kunjungan kehormatan Kedutaan Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia di Kantor BPP KAPMI, Gedung Priamanaya, Jalan Proklamasi No. 53, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Kunjungan tersebut dihadiri langsung oleh Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Mr. Serzhan Abdykarimov, didampingi Mr. Nurlan dan Mr. Arnur Tanbay. Kehadiran delegasi Kedubes Kazakhstan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Dari pihak BPP KAPMI, hadir Ketua Umum Muliansyah Abdurahman beserta Sekretaris Jenderal, Ketua Harian Tody Ardiansyah Prabu, S.H, para Wakil Ketua Umum, serta jajaran Dewan Pembina Tubagus Robby Budiansyah, S.T , Troy, Tomy S. Utama, S.T dan Dewan Pakar BPP KAPMI Kun Wardana dan Bambang Susanto.

Seluruh pengurus menyambut hangat kedatangan delegasi Kazakhstan dan Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang kerja sama strategis di bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan jaringan pengusaha muda Indonesia-Kazakhstan. Pertemuan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas secara mendalam peluang kerja sama investasi dan perdagangan Indonesia-Kazakhstan. Kazakhstan dinilai sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tengah dengan potensi besar di sektor energi, pertanian, logistik, dan industri halal yang bisa disinergikan dengan kekuatan pengusaha muda Indonesia.

Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan kemitraan strategis antara pengusaha muda Indonesia dan Kazakhstan. BPP KAPMI menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan bisnis yang menghubungkan pelaku usaha muda kedua negara, agar bisa saling membuka akses pasar dan peluang investasi.

Agenda audiensi juga mencakup penyusunan agenda serta materi kerja sama lanjutan, termasuk rencana kunjungan balasan, forum bisnis, dan pertukaran delegasi pengusaha muda. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan langkah-langkah konkret.

Ketua Umum BPP KAPMI Dr.( C ) Muliansyah Abdurahman S.sos, M.Si menyampaikan bahwa KAPMI siap menjadi mitra utama Kedubes Kazakhstan dalam membangun jejaring kerja sama internasional. Menurutnya, peran pengusaha muda Indonesia sangat penting dalam memperkuat diplomasi ekonomi bangsa. Dan memperkuat Investasi di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Nasional Bangsa negara Indonesia. Sedangkan Menurut Ketua Harian BPP KAPMI Tody Ardiansyah Prabu Kerjasama Ini akan menjadi kekuatan Peta Perdagangan Jalur Sutera Maritim dan Muslim dalam mewujudkan New Paradigm Dunia Tata Kelola menuju 1 abad NKRI. Indonesia sebagai Negara Besar mewujudkan Poros Sumbu Komiditi Dunia, Sumbu Maritim Dunia, Sumbu Produk Halal Dunia, Sumbu Spirit Asia Afrika dalam mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Dunia, Sumbu Trading Karbon Dunia. Sumbu Bonus Demografi Dunia yang produktif melahirkan Para Pengusaha Muda yang Produktif , Kreatif Inovatf dalam persiapan Arah Peta Peradaban Modern

Pertemuan ditutup dengan pembahasan hal-hal lain yang dianggap penting dan foto bersama. Kedua pihak berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Kazakhstan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan pengusaha muda. Rel

Pelindo Regional 1 Belawan Ajak Siswa SMP Swasta Pertiwi Mengenal Dunia Kepelabuhanan

darma — Fri, 13 Nov 2026 10:00:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan menerima kunjungan edukasi dari SMP Swasta Pertiwi sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dunia kepelabuhanan dan perannya dalam mendukung konektivitas serta perekonomian Indonesia kepada generasi muda.

Kegiatan diawali di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, melalui sesi pengenalan mengenai fungsi pelabuhan, jenis-jenis terminal, hingga bagaimana barang kebutuhan sehari-hari dapat dikirim antarpulau maupun ke luar negeri melalui jalur laut.

Melalui penyampaian materi yang sederhana dan interaktif, para siswa diajak memahami bahwa pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bersandar, tetapi juga memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah serta mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Usai mengikuti sesi pengenalan, para siswa melanjutkan kegiatan dengan berkeliling kawasan Pelabuhan Belawan untuk melihat lebih dekat fasilitas dan aktivitas kepelabuhanan. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang berlangsung di pelabuhan sekaligus melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh selama sesi pemaparan.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa kegiatan edukasi tersebut menjadi salah satu bentuk keterbukaan Pelindo dalam memperkenalkan dunia maritim kepada generasi muda.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa. Tidak hanya mengenal pelabuhan melalui penjelasan, tetapi juga melihat langsung bagaimana pelabuhan berperan dalam menghubungkan wilayah dan mendukung kebutuhan masyarakat," ujar Yusrizal.

Menurutnya, pengenalan dunia kepelabuhanan sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperluas wawasan siswa mengenai sektor maritim serta berbagai aktivitas yang mendukung perekonomian nasional.

Melalui kunjungan edukasi ini, Pelindo Regional 1 Belawan terus mendorong pemanfaatan lingkungan pelabuhan sebagai sarana pembelajaran yang inspiratif, sekaligus membangun kedekatan antara dunia kepelabuhanan dan generasi muda.(W02)

Wakil Bupati Asahan Buka Entry Meeting BPK RI, Pemerintah Siap Dukung Penuh Pemeriksaan Kepatuhan Keuangan Daerah

admin — Fri, 13 Nov 2026 09:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/11/2026) di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan. Pemeriksaan ini difokuskan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., yang memimpin pembukaan kegiatan, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk membuka seluas-luasnya akses data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

"Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan," ujar Rianto.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah ini, katanya, merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada dua pos anggaran strategis yang menjadi fokus pemeriksaan tahun ini.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas rutin lembaganya. Pemeriksaan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan untuk memastikan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara patuh, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 29 hari ke depan, dengan ruang lingkup pada pelaksanaan anggaran Tahun 2026," jelas Dwi Prayitno. Ia juga berharap terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat terpenuhi tepat waktu.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota tim pemeriksa dari BPK RI.

Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam seluruh rangkaian pemeriksaan ini. Diharapkan, hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan bertanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Asahan. (dre)

Wakil Bupati Asahan Buka KPDK Pramuka 2026, Perkuat Kapasitas dan Jaga Solidaritas Kader

admin — Fri, 13 Nov 2026 09:49:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Asahan Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026), dengan mengusung tema "Kuatkan Kapasitas, Bangun Solidaritas, Wujudkan Dewan Kerja Berkualitas."2026/11/7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f_IMG-20261113-WA0009.jpg">

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa KPDK bukan sekadar kegiatan rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mencetak kader Pramuka yang tidak hanya terampil, tetapi juga cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

"Gerakan Pramuka tidak hanya soal baris-berbaris atau kegiatan di alam terbuka. Pramuka punya peran strategis membentuk karakter generasi muda agar menjadi pemimpin yang tangguh, peduli lingkungan, menghormati keberagaman, dan siap mengabdi kepada masyarakat," ujar Rianto.

2026/11/6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548_IMG-20261113-WA0006.jpg">

Ia mengingatkan agar peningkatan kemampuan diri berjalan beriringan dengan semangat kebersamaan. "Kemampuan tanpa kebersamaan akan lemah, kebersamaan tanpa kemampuan akan kosong, dan keduanya tanpa kerja bermutu belum dapat diwujudkan sebagai pengabdian," tegasnya.

Lebih jauh, Rianto menyampaikan bahwa tujuan utama Gerakan Pramuka adalah membina generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin, serta taat hukum. Peran pembina juga sangat penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif dan kenakalan remaja.

2026/11/f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca_IMG-20261113-WA0008.jpg">

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan beserta jajaran, para Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, serta seluruh peserta KPDK Tahun 2026.

2026/11/a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf_IMG-20261113-WA0007.jpg">

Diharapkan melalui kegiatan ini, lahir kader Dewan Kerja yang berkualitas, inovatif, dan mampu melahirkan program-program nyata yang bermanfaat bagi kemajuan Pramuka sekaligus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. (dre)

Golkar Padangsidimpuan Panaskan Mesin Organisasi, Musda VI Resmi Dijadwalkan 18 November

admin — Fri, 13 Nov 2026 09:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Padangsidimpuan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI untuk menentukan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut pada periode 2025-2030.

Musda VI DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Aula Hotel Mega Permata, Kota Padangsidimpuan.

Kepastian agenda tersebut diperoleh setelah panitia penyelenggara menerima surat persetujuan resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Dengan terbitnya persetujuan itu, panitia mulai menjalankan tahapan persiapan guna memastikan seluruh rangkaian Musda berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Ketua Panitia Musda VI, Urwatul Hannan Harahap, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPD Partai Golkar Padangsidimpuan, membenarkan kepastian jadwal tersebut saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Golkar Padangsidimpuan, Jalan Sitombol, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kamis (12/11/2026) malam.

Dalam konferensi pers itu, Urwatul didampingi Ketua Steering Committee (SC) Unaini Akbar Harahap dan Ketua Organizing Committee (OC) Marini Yuliana Hutabarat.

Urwatul menjelaskan, setelah surat persetujuan pelaksanaan Musda diterima, pihaknya langsung menindaklanjutinya melalui rapat internal untuk membentuk susunan kepanitiaan.

"Setelah surat persetujuan keluar, kami menindaklanjutinya dengan menggelar rapat di kantor untuk menentukan panitia Musda. Alhamdulillah, saya diamanahkan sebagai Ketua Panitia, Unaini Akbar Harahap sebagai Ketua SC, dan Marini Yuliana Hutabarat sebagai Ketua OC," ujar Urwatul.

Ia menambahkan, informasi lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan jadwal pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Padangsidimpuan akan diumumkan dalam dua hari ke depan.

Menurutnya, seluruh tahapan pencalonan nantinya akan mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung sesuai mekanisme dan aturan organisasi.

Terkait persyaratan bakal calon ketua, Urwatul menyebutkan terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh kader yang ingin mengikuti kontestasi kepemimpinan tersebut.

Di antaranya, bakal calon harus merupakan kader yang pernah menjadi pengurus Partai Golkar, berdomisili di Kota Padangsidimpuan, serta memiliki latar belakang pendidikan minimal strata satu (S1).

"Persyaratan bakal calon Ketua DPD Golkar Padangsidimpuan sesuai Juklak, yakni kader partai yang pernah menjadi pengurus, berdomisili di Kota Padangsidimpuan, dan harus berpendidikan S1," jelasnya.

Sementara itu, Ketua OC Marini Yuliana Hutabarat mengatakan, pihaknya mendapat tugas untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis penyelenggaraan agar Musda VI dapat berlangsung tertib dan lancar.

"Kami ditugaskan untuk memastikan bagaimana Musda ini bisa berjalan lancar. Harapan kami, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sukses," ungkap Marini.

Pelaksanaan Musda VI ini menjadi salah satu agenda penting bagi konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Padangsidimpuan. Selain menentukan kepemimpinan untuk periode 2025-2030, forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat soliditas kader serta menyusun arah dan strategi organisasi ke depan.zal

BPBD Kabupaten Solok Evaluasi Penanganan Pascabencana, Matangkan Gladi Posko Erupsi Gunung Talang.

admin — Fri, 13 Nov 2026 07:22:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026), di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Arosuka menggelar rapat evaluasi dan koordinasi penanggulangan bencana.

Rapat melibatkan berbagai unsur lintas sektor, di antaranya Forkopimda, perangkat daerah, para camat, Kapolsek dan Danramil di kawasan Gunung Api Talang. Juga turut hadir perwakilan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, balai teknis Kementerian PUPR, meliputi BPBPK, BPJN dan BWS Sumatera V, BPBD Provinsi Sumatera Barat, serta PT DRR Indonesia.

Rapat membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi penanganan pascabencana di Kabupaten Solok, konsultasi penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta persiapan pelaksanaan Gladi Posko Erupsi Gunung Api Talang.

Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus memperkuat langkah pemulihan di wilayah terdampak.

Dan konsultasi penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Solok diarahkan untuk membangun perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Agenda lainnya, yakni persiapan Gladi Posko Erupsi Gunung Api Talang, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi antarlembaga apabila terjadi keadaan darurat erupsi gunung api.

Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Kabupaten Solok berharap seluruh unsur terkait dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Dengan koordinasi dan perencanaan yang matang, penanggulangan bencana di Kabupaten Solok diharapkan semakin terpadu, terukur, dan responsif, baik dalam menghadapi potensi bencana maupun mempercepat pemulihan pascabencana. (YOSE)

FKPPI Sumut Ingin Bangkitkan Kembali Organisasi di Serdang Bedagai

admin — Thu, 12 Nov 2026 22:48:00 +0700+0700

sumut24.co -SERDANG BEDAGAI, Pengurus PD II KB FKPPI Sumatera Utara mulai menjajaki pembentukan kembali kepengurusan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) di Kabupaten Serdang Bedagai.
Upaya tersebut diawali dengan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Markas Polres Serdang Bedagai, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan itu, pengurus FKPPI Sumut meminta arahan dan petunjuk Kapolres terkait rencana mengaktifkan kembali organisasi tersebut.

Rombongan mewakili Ketua PD II KB FKPPI Sumut, H. Kharuddin Syah, S.E. (H. Buyung Sitorus), dipimpin Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa PD II KB FKPPI Sumut, Thamrin Samosir, S.H.

Kedatangan mereka diterima Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Intelkam Polres Serdang Bedagai, Iptu Sukma Atmaja, S.H., M.H. Kapolres juga merupakan salah satu unsur Dewan Pembina FKPPI di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Thamrin mengatakan, FKPPI pernah memiliki basis keanggotaan yang cukup besar di Serdang Bedagai. Namun, aktivitas organisasi dalam beberapa tahun terakhir dinilai mulai meredup.

"Pada masanya, FKPPI di Kabupaten Serdang Bedagai ini cukup besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaannya mulai redup. Kami ingin berkoordinasi agar kejayaan FKPPI pada masa lalu dapat dibangun kembali, tentunya dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman," ujar Thamrin.

Dia berharap, koordinasi dengan Kapolres dapat menjadi langkah awal untuk mempersiapkan pembentukan kepengurusan FKPPI di Serdang Bedagai agar berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah kader senior FKPPI di Serdang Bedagai, yakni Ely Syaputra, Daniel, Abdul Muis Pasaribu, Irmawaty, Dodi, dan Eldison Purba.

Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, menyambut baik rencana menghidupkan kembali kepengurusan FKPPI di daerah tersebut.

Beliau berharap, organisasi kemasyarakatan itu dapat membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah dan unsur terkait.

"Kami sangat mendukung niat ini. Kami berharap terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Pertemuan ini juga sejalan dengan tagline Bapak Kapolri, bahwa polisi bersama masyarakat," kata Sah Udur.

Melalui pembentukan kembali kepengurusan tersebut, FKPPI diharapkan dapat menjadi wadah bagi putra-putri keluarga besar purnawirawan TNI-Polri untuk mempererat persaudaraan sekaligus meningkatkan kontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, keberadaan organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Serdang Bedagai. (R02)

Polrestabes Medan Perkuat Dunia Usaha Bersama Kolaborasi APINDO dan BBPVP Bagi Kaum Disabilitas

darma — Thu, 12 Nov 2026 21:44:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan mengungkap kejahatan, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran), Polrestabes Medan terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk membuka peluang kerja serta menekan potensi kriminalitas yang dipicu faktor ekonomi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan supervisi penyaluran tenaga kerja dan pelaku usaha dunia industri/UMKM yang dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., di Kantor APINDO Kota Medan, di Komplek CBD Polonia, Jalan Padang Golf, Medan Polonia, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kadisnaker Kota Medan Ramaddan, S.K.M., M.K.M., Kepala BBPVP Medan Amran, S.T., M.M., Ketua APINDO Kota Medan Janlie, S.E., Ak., serta sejumlah perwakilan perusahaan dan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Kapolrestabes Medan menyampaikan bahwa persoalan ekonomi dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi munculnya tindak kriminalitas. Karena itu, Polri perlu mengambil peran lebih luas melalui langkah pencegahan dengan membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Melalui POLIRAN, kita ingin membangun kolaborasi antara Polri, pemerintah, balai pelatihan dan dunia usaha. Masyarakat tidak cukup hanya dilatih, tetapi juga harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja," tegas Kapolrestabes.

Program POLIRAN yang telah berjalan dalam tiga kelompok atau batch menunjukkan perkembangan positif. Dari Batch 94, sebanyak 28 orang telah berhasil ditempatkan di dunia usaha. Sementara Batch 97 masih menjalani pelatihan dan Batch 99 dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan berikutnya.

Kapolrestabes juga mendorong agar kesempatan kerja terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

"Kita ingin mendiskusikan bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan kesempatan bekerja. Mereka memiliki hak yang sama. Mari kita pikirkan bersama peluang dan bidang pekerjaan yang bisa diberikan," ujarnya.

Bahkan, ke depan Polrestabes Medan akan mengembangkan program POLIRAN dari Desa, sebagai upaya menjangkau masyarakat hingga tingkat pedesaan agar memperoleh akses informasi, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja.

Plt. Kadisnaker Kota Medan Ramaddan mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Polrestabes Medan membantu memperluas jangkauan informasi hingga ke desa-desa, sehingga masyarakat pencari kerja dapat terdata dan diarahkan mengikuti pelatihan di BBPVP.

Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menyediakan kuota minimal 1 persen bagi penyandang disabilitas dari total tenaga kerja, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Apresiasi turut disampaikan Ketua APINDO Kota Medan Janlie. Menurutnya, sinergi Polri, pemerintah, lembaga pelatihan dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam menciptakan tenaga kerja terampil sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dukungan serupa disampaikan perwakilan pengusaha dari Hotel Grand Mercure, Tumpal Simanjuntak. Ia menilai POLIRAN merupakan terobosan yang memperlihatkan bahwa tugas Polri tidak berhenti pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang berpotensi melahirkan kejahatan.

Sementara itu, Kepala BBPVP Medan Amran menyampaikan, bahwa dukungan Polrestabes Medan sangat membantu pihaknya menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini relatif sulit mendapatkan informasi mengenai pelatihan kerja.

Melalui supervisi dan diskusi bersama APINDO, BBPVP serta para pelaku usaha, Kapolrestabes Medan turut memetakan kebutuhan tenaga kerja dan peluang penempatan bagi peserta pelatihan, termasuk kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

POLIRAN bukan sekadar program pelatihan, tetapi jembatan menuju pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan mempertemukan pencari kerja, lembaga pelatihan dan dunia industri, Polrestabes Medan berupaya membangun keamanan dari akarnya: membuka peluang, mengurangi pengangguran dan mencegah kriminalitas melalui kesejahteraan masyarakat.(W02)

Teladani Semangat Pahlawan, PLN UID Sumut Gelar Bakti PDKB Untuk Jaga Keandalan Listrik

admin — Thu, 12 Nov 2026 21:32:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Memaknai Hari Pahlawan melalui pengabdian kepada masyarakat, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar Bakti Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) pada 10–13 November 2026 di wilayah kerja PLN UP3 Bukit Barisan. Kegiatan ini mendukung keandalan pasokan melalui pemeliharaan jaringan tanpa memadamkan listrik pada bagian yang dikerjakan dengan metode PDKB.

Diawali dengan apel di halaman Kantor PLN Udiklat Tuntungan, kegiatan ini melibatkan lima tim PDKB dari Medan, Medan Utara, Binjai, Lubuk Pakam, dan Pematangsiantar. Selain memperingati Hari Pahlawan, Bakti PDKB menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 PDKB sekaligus memperkuat kerja sama antarunit dalam menjaga kualitas pelayanan.

Melalui metode PDKB, personel berkompeten melaksanakan pemeliharaan saat jaringan tetap bertegangan menggunakan peralatan khusus serta prosedur teknis dan keselamatan yang ketat. Pelaksanaan pekerjaan ini membantu mengurangi kebutuhan pemadaman terencana sehingga aktivitas rumah tangga, usaha, dan pelayanan publik dapat tetap berjalan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan diteruskan insan PLN melalui tanggung jawab menjaga pasokan listrik bagi masyarakat.

"Bagi insan PLN, semangat kepahlawanan kami wujudkan melalui pengabdian menjaga listrik tetap mengalir. Ada anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar, pelaku usaha yang mengandalkan listrik untuk mencari nafkah, serta pelayanan publik yang harus terus berjalan. Kebutuhan masyarakat itulah yang menjadi semangat kami dalam menjaga keandalan listrik," ujar Rizky.

Rangkaian kegiatan juga mencakup gelar peralatan PDKB dan Pelayanan Teknik (Yantek) untuk memeriksa kesiapan sarana pendukung pekerjaan. Pertemuan antartim menjadi kesempatan berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkuat koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan.

Rizky menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas dalam setiap pekerjaan. Kesiapan personel, kelayakan peralatan, serta kedisiplinan menjalankan prosedur harus dipastikan sejak perencanaan hingga pekerjaan selesai.

"Kompetensi dan profesionalisme tim PDKB memungkinkan kami merawat jaringan sekaligus menjaga keberlangsungan layanan bagi pelanggan. Kami mengapresiasi dedikasi seluruh personel yang bertugas dengan ketelitian dan disiplin tinggi. Setiap tahapan pekerjaan harus mengutamakan keselamatan petugas maupun masyarakat dan didukung koordinasi yang baik," tambahnya.

Melalui Bakti PDKB, PLN UID Sumatera Utara memperkuat pemeliharaan jaringan sekaligus kemampuan personel dan budaya keselamatan. Semangat pengabdian tersebut diwujudkan melalui layanan listrik yang semakin andal untuk mendukung kenyamanan pelanggan, produktivitas usaha, dan aktivitas masyarakat. (C04)