Bukan Sekadar FOMO, Reksa Dana Menjadi Gaya Hidup Kekinian Gen Z

admin — Thu, 07 May 2026 22:41:00 +0700+0700

Selama puluhan tahun, gedung bursa saham identik dengan kerumunan orang tua berpakaian formal dan deretan grafik rumit yang hanya dimengerti segelintir elit. Namun, di sudut-sudut kafe di perkotaan hingga ruang di pemukiman, sebuah revolusi senyap sedang berlangsung. Pelakunya bukan pialang kawakan, melainkan anak muda dengan ponsel pintar di tangan.

Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), struktur investor di wilayah ini mengalami pergeseran usia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2025), pasar modal tidak lagi sekadar menjadi tempat singgah uang "dingin", melainkan telah menjadi gaya hidup baru bagi Generasi Z dan Milenial.

Data tidak berbohong. Hingga awal tahun 2025, jumlah investor pasar modal di Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif yang signifikan. Total Single Investor Identification (SID) telah menyentuh angka 634.644, tumbuh sekitar 9,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Yang paling mengejutkan adalah komposisi demografisnya. Jika dijumlahkan secara akumulatif, lebih dari 57% investor di Sumatera Utara kini berada di bawah usia 30 tahun. Rincian persentase kepemilikan SID berdasarkan kelompok usia menunjukkan dominasi yang kontrassebagai berikut :

- Usia 18 – 25 Tahun: 33,92% (Tertinggi)

- Usia 26 – 30 Tahun: 23,52%

- Usia 31 – 40 Tahun: 24,19%

- Usia 41 Tahun ke Atas: 18,37%

Secara nilai, transaksi saham kumulatif di Sumut menyentuh angka fantastis, yakni Rp37,72 triliun. Sementara itu, instrumen Reksa Dana mencatat pertumbuhan nasabah sebesar 20,89% (yoy) dengan nilai penjualan mencapai Rp1,51 triliun.

Pergeseran struktural ini berawal dipicu oleh residu pandemi COVID-19 yang mengubah lanskap finansial global. Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan digitalisasi paksa membuat internet menjadi kebutuhan primer.

"Uang yang biasanya habis untuk bensin, parkir, dan kopi di luar kantor, kini beralih menjadi modal investasi. Anak muda sekarang paham bahwa kontrol atas uang berarti kontrol atas kebebasan masa depan," ungkap pengamatan tren gaya hidup saat ini.

Kehadiran aplikasi investasi seperti Bibit dan Stockbit, serta bank digital (Neo Bank) dan dompet digital (DANA, OVO), telah meruntuhkan hambatan masuk ke bursa saham. Kini, berinvestasi bisa dimulai hanya dengan modal seharga segelas kopi.

Antara Cinta dan Bahaya FOMO

Ada fenomena sosiologis menarik yang muncul dari kalangan Gen Z. Terjadi pergeseran pola pikir untuk memberi porsi lebih pada "Kualitas Hidup" dibandingkan sekadar "Status". Uang yang biasanya habis untuk biaya mobilitas seperti bensin, parkir, dan gaya hidup "ngopi" di luar kantor, kini dialokasikan sebagai modal investasi.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien (tengah). red

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menilai fenomena ini bermula dari Fear of Missing Out (FOMO). Namun, ia mencatat adanya evolusi positif.

"Dari sekadar coba-coba, kini menjadi bagian dari identitas diri sebagai generasi yang melek finansial. Memiliki saham bukan cuma soal gaya, tapi soal kepemilikan masa depan," ujar Khoirul. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa tanpa literasi yang kuat, tren FOMO bisa menjerumuskan anak muda ke jurang investasi bodong atau pinjaman online ilegal.

Reksadana Paling Diminati Gen Z

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI), Lolita Liliana memberikan paparan terkait peningkatan jumlah investor (SID) mencapai 19,2 juta, di mana 54,24% di antaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi kini telah menjadi bagian dari gaya hidup dan aktivitas harian generasi milenial dan Gen Z di wilayah ini.

Lolita menyatakan Reksadana menjadi instrumen yang paling diminati calon investor, khususnya Gen Z karena kemudahan akses dan nominal yang terjangkau yakni mulai dari Rp10.000 atau harga segelas kopi.

Bagi banyak anak muda di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan, Reksa Dana sering dianggap sebagai "pintu masuk" terbaik sebelum terjun langsung ke bursa saham. Alasannya adalah Reksa Dana dikelola secara profesional. Para investor tidak perlu pusing memantau grafik setiap jam. Ada Manajer Investasi (MI) bersertifikat yang bekerja untuk melaporkan seara rutin.

Selain itu terdapat sistem "Diversifikasi Otomatis" yaitu dengan uang Rp10.000, dana kamu sudah disebar ke berbagai perusahaan besar. Jika satu saham turun, portofoliomu masih terlindungi oleh saham lainnya.

Ini adalah solusi bagi anak muda yang ingin punya "hobi" investasi namun tidak memiliki waktu banyak untuk menganalisis pasar setiap hari. Dengan Reksa Dana, investor tetap bisa menjadi "pemilik" perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dengan cara yang jauh lebih tenang dan terukur.

Pesatnya kenaikan total nasabah Reksa Dana di Sumut per awal 2025 tercatat sebanyak 39.636 investor dengan nilai penjualan mencapai Rp1,51 triliun. Mencatat pertumbuhan rekening tertinggi sebesar 20,89% (yoy). Nilai transaksi saham secara kumulatif di Sumatera Utara menyentuh angka Rp37,72 triliun.

Hingga periode awal 2025, jumlah investor pasar modal di Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif yang signifikan yaitu Total Investor (SID) mencapai sekitar 634.644, Single Investor Identification (SID), tumbuh sekitar 9,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Program PINTAR (Program Investasi Terencana dan Berkala) Reksa Dana

Menanggapi dominasi pelaku saham dari kalangan generasi muda ini, Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI) bersama OJK dan SRO meluncurkan program Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana 2026 (SOSEDU APRDI 2026). Rangkaian kegiatan ini meliputi roadshow di lima kota besar yaitu Surabaya, Semarang, Makassar & Bandung. Adapun target peserta dari kalangan generasi muda mahasiswa (melalui Galeri Investasi), jurnalis/media (Media Gathering), dan komunitas lokal.

Program SOSEDU APRDI 2026 ini bertujuan untuk memperdalam literasi keuangan dan mendorong inklusi investasi yang lebih sehat di Indonesia. Salah satu output penting dari SOSEDU 2026 adalah peresmian program PINTAR (Program Investasi Terencana dan Berkala) Reksa Dana. Yaitu program edukasi keuangan dirancang untuk membangun kebiasaan investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga pekerja, dengan tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal".

Felicia Putri Tjiasaka, Figur Sukses Gen Z Reksa Dana

Dalam prakteknya, salah satu figur Gen Z yang sering menjadi referensi dalam dunia investasi Reksa Dana dan saham di Indonesia adalah Felicia Putri Tjiasaka. Ia dikenal sebagai "Investment Storyteller" yang berhasil mengubah pandangan anak muda bahwa investasi itu rumit menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bisa menjadi hobi. Dengan berbekal sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) level II, Felicia kerap aktif mengedukasi dengan bahasa yang sangat sederhana bagi pemula.

Menurutnya, Reksa Dana adalah tempat latihan terbaik. Ia berpendapat bahwa Gen Z tidak perlu langsung terjun ke saham gorengan yang berisiko tinggi. "Jangan mulai dari yang paling susah. Mulailah dari Reksa Dana pasar uang atau indeks yang risikonya terukur, biar mentalnya terbentuk dulu sebelum menghadapi fluktuasi saham yang liar", ujarnya.

Felicia sangat vokal mengenai bahaya FOMO. Pendapatnya adalah "Jangan beli apa yang kamu tidak mengerti." Jika ingin menjadikan investasi sebagai hobi, maka hobinya adalah belajar, bukan sekadar klik tombol "beli" karena ikut-ikutan tren di media sosial.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Reksa Dana merupakan media terbaik bagi penyaham pemula. Kunci sukses bagi Gen Z di Sumatera Utara atau daerah lainnya dalam bermain saham bukan pada seberapa besar modalnya, melainkan pada seberapa konsisten mereka menjadikan riset pasar sebagai bagian dari rutinitas harian serta menyalurkan hobby. (Laura K Silalahi.red)

Penulis : Laura Katarina Silalahi (www.sumut24.co)
Tema tulisan : Reksa Dana Pasar Uang, Solusi Investasi Praktis dan Terpercaya

Jalan Rusak Puluhan Tahun, Warga Buntu Pane Demo, Bupati Asahan Turun Tangan

admin — Thu, 07 May 2026 22:02:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kerusakan parah pada ruas jalan di Kecamatan Buntu Pane memicu aksi demonstrasi warga pada Kamis (07/05/2026). Puluhan warga turun ke Jalan Besar Sei Silau Timur untuk menuntut perbaikan segera terhadap infrastruktur yang dinilai sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan.

Aksi damai yang dimulai pukul 14.30 Wib ini langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, SSos, MSi, didampingi Kapolres Asahan, Camat Buntu Pane, serta jajaran Forkopimca, hadir langsung di lokasi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Maulana Annur, menegaskan bahwa kondisi jalan yang berlubang dan berdebu bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan.

"Jalan ini sudah puluhan tahun kondisinya memprihatinkan. Banyak warga yang jatuh saat berkendara, debu jalanan mengganggu kesehatan, dan yang paling parah, roda perekonomian kita terhambat. Hasil pertanian sulit diangkut dan biaya operasional menjadi membengkak," tegas Maulana di hadapan massa.

Warga menuntut komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera memasukkan ruas jalan strategis ini serta jalan-jalan desa di sekitarnya dalam daftar prioritas perbaikan.

Mendengar langsung keluhan tersebut, Bupati Taufik Zainal Abidin mengakui pentingnya fungsi jalan tersebut. Ia menjelaskan, jalan di Buntu Pane merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun. Jalan ini menjadi urat nadi bagi mobilitas warga dan distribusi hasil bumi.

"Saya mengerti kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan setiap hari. Jalan ini adalah akses utama ekonomi masyarakat. Saya akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar perbaikan dapat segera direalisasikan," ujar Bupati.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan berharap agar proses perbaikan bisa segera dimulai demi kesejahteraan bersama.

Aksi demonstrasi yang berlangsung selama satu jam tersebut berakhir pukul 15.30 WIB. Suasana terjaga kondusif dan aman hingga akhirnya massa membubarkan diri setelah mendapatkan jawaban dan kepastian dari kepala daerah. (tec!)

Persiapan Musda KNPI Padangsidimpuan Diduga Tidak Sesuai AD/ART, Karim Pohan Kontak DPP

admin — Thu, 07 May 2026 22:00:00 +0700+0700

Padangsidimpuan - Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Padangsidimpuan berdasarkan mekanisme PO dan AD/ART KNPI apa yang dikerjakan karateker DPD KNPI Padangsidimpuan beserta perangkatnya menuai polemik dan ilegal.

Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Karim Pohan, Kamis (7/5/2026) menjelaskan bahwa kritik keras datang dari sejumlah kader organisasi kepemudaan dan menilai Musda tersebut dinilai syarat kejanggalan, tidak transparan, serta berpotensi melanggar prosedur organisasi.

Pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan periode 2026-2029 diketahui telah resmi ditutup pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul 24.00 WIB.

Dalam tahapan proses yang dilaksanakan tersebut berdasarkan surat karateker yang disebut diterbitkan DPD I KNPI Sumatera Utara tertanggal 29 April 2026 tanpa adanya pleno dan mekanisme dalam aturan KNPI.

Lanjut Karim, bahwa keputusan karateker yang dikeluarkan Ketua DPD KNPI Sumut Aldi Siregar itu dipersoalkan lantaran dinilai dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas dan tanpa pemberitahuan resmi kepada kepengurusan definitif DPD KNPI Padangsidimpuan.

Saya menegaskan tidak pernah menerima surat resmi terkait penunjukan karateker terhadap kepemimpinannya. Ia menilai langkah tersebut telah mencederai marwah organisasi serta nilai demokrasi di tubuh KNPI.

"Saya tidak pernah menerima surat pemberitahuan maupun keputusan resmi terkait karateker. Tiba-tiba Musda akan segera dibuka dan pendaftaran calon ketua tiba-tiba sudah ditutup. Ini terkesan dipaksakan dan tidak menghargai mekanisme organisasi," kata Karim Pohan.

Karim juga mengungkapkan, sebelumnya dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua KNPI Daerah I Sumatera Utara terkait agenda Musda yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026. Namun, dalam komunikasi tersebut tidak pernah disampaikan adanya rencana karateker terhadap kepengurusan DPD KNPI Padangsidimpuan.

"Lawak - Lawak Ketua DPD KNPI Sumatera Utara yang dipimpin Aldi Syahputra Siregar, dia tahu aturan atau sengaja mau buat pemuda di Kota Padangsidimpuan ini chaos, saya juga sudah kontak DPP KNPI agar mengetahui perjalanan dan kronologisnya," kata Karim.

Lebih lanjut, Karim mempertanyakan legalitas peserta Musda apabila forum tersebut tetap dilaksanakan melalui karateker. Menurutnya, jika kepemimpinannya benar-benar dinonaktifkan melalui karateker, maka seluruh produk organisasi yang lahir pada masa kepengurusannya, termasuk Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), otomatis tidak dapat dijadikan dasar keikutsertaan dalam Musda.

"Kalau kepengurusan saya dianggap sudah tidak sah karena karateker, maka seluruh produk organisasi di masa kepemimpinan saya, termasuk DPK KNPI kecamatan, juga seharusnya tidak sah digunakan dalam Musda itu. Jangan ada standar ganda dalam menjalankan aturan organisasi," katanya.

Polemik Musda KNPI Padangsidimpuan semakin memanas setelah muncul kritik dari Salah satu Ketua Organiasi Cipayung melalui unggahan status WhatsApp miliknya. Dalam unggahan tersebut, ia menyoroti biaya pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan yang disebut mencapai Rp30 juta.

Ia menilai biaya tersebut sangat memberatkan dan tidak mencerminkan semangat perjuangan organisasi kepemudaan.

"KNPI dibentuk oleh tangan-tangan intelektual sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan untuk melahirkan gagasan dan perjuangan, bukan dijadikan tempat membebani kader dengan biaya pencalonan yang tidak masuk akal," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyindir keras panitia dan pihak karateker yang dinilai tidak siap melaksanakan Musda secara mandiri.

Kalau panitia dan karateker tidak mampu melaksanakan Musda, jangan memaksakan calon ketua untuk membiayai semuanya, tulisnya lagi.

"Ingat dalam aturan umum dan aturan khusus PO atau AD/ART KNPI tidak pernah ada bunyi atau kalimat membayar kewajiban senilai Rp 30 juta, begitu juga tadi saya sampaikan ke DPP KNPI untuk dapat diketahui juga," ungkap Karim.

Melalui beberapa rekan yang masih satu perjuangan juga telah melayangkan surat kepada pimpinan kepada daerah khususnya Wali Kota Padangsidimpuan kondisi pemuda hari ini di Kota Padangsidimpuan, semoga mitra KNPI dalam hal ini Pemko Padangsidimpuan juga dapat mengetahui perjalanannya, kita sangat cinta pemuda dan cinta Kota Padangsidimpuan, tuturnya.red

Kajian Malam Jumat di Masjid Ar Ridho, Bahas Keteladanan Ibrahim, Hajar dan Ismail

admin — Thu, 07 May 2026 21:50:00 +0700+0700

Medan – Masjid Ar Ridho menggelar Kajian Malam Jumat pada Kamis, 7 Mei 2026 usai salat Isya berjamaah. Kajian yang dimulai pukul 19.45 WIB tersebut menghadirkan Asren Nasution sebagai pemateri dengan tema "Ibrahim Imam Sejagat".
Kegiatan dilaksanakan di Masjid Ar Ridho, Jalan Tut Wuri Handayani Perkampungan Kodam I/BB, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
Dalam kajiannya, Asren Nasution menekankan bahwa karakter Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Nabi Ismail AS merupakan figur manusia pilihan yang dijadikan teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Ketiganya dinilai mampu menghadapi ujian kehidupan yang sangat berat, bahkan melampaui batas-batas logika kemanusiaan biasa.
Menurutnya, keagungan karakter mereka terlihat dari militansi iman, semangat juang yang tidak mengenal menyerah, ketulusan, pengorbanan, serta kepasrahan total kepada kehendak Allah SWT. Nilai-nilai luhur itulah yang kemudian diabadikan Allah SWT dalam rangkaian prosesi ibadah haji.
"Sesungguhnya berhaji itu adalah napak tilas perjuangan Ibrahim, Hajar, dan Ismail," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Ka'bah, Maqam Ibrahim, Sai antara Shafa dan Marwah, Arafah, Mina, Muzdalifah hingga Sumur Zamzam merupakan daerah operasi perjuangan Nabi Ibrahim AS bersama keluarganya. Tempat-tempat suci tersebut menjadi saksi sejarah perjuangan iman, pengorbanan, dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah SWT.
Menurut Asren, keberhasilan Nabi Ibrahim AS bersama keluarganya menghadapi badai ujian, gelombang cobaan, perintah dan larangan Allah SWT yang sangat berat menjadikan beliau menerima gelar tertinggi sebagai pemimpin manusia sejagat.
"Salah satu kriteria mendapatkan gelar kepemimpinan besar adalah kemampuan menghadapi ujian, tantangan dan hambatan yang melebihi batas kemanusiaan biasa. Pemimpin hebat itu adalah mereka yang teruji dengan berbagai ujian yang paling sulit," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, kisah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim sudah semestinya menjadi materi pokok dalam penyelenggaraan manasik haji. Dengan memahami sejarah dan makna di balik setiap rangkaian ibadah, jamaah diharapkan mampu merasakan suasana kebatinan dan kekhusyukan spiritual selama menjalankan ibadah haji.
Ia juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an dalam banyak ayat menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Ibunda Hajar. Bahkan, ayat-ayat tentang haji sangat erat kaitannya dengan perjalanan spiritual keluarga agung tersebut.
"Perjalanan haji pada hakikatnya adalah perjalanan sejarah Ibrahim, sejarah Hajar, dan sejarah Ismail. Sejarah tentang iman, pengorbanan, keteguhan, dan kepatuhan total kepada Allah SWT," pungkasnya.

Fantastis! Kejari Madina Musnahkan 54 Kg Ganja dan 1,1 Juta Rokok Ilegal, Perang Lawan Narkoba Kian Panas

admin — Thu, 07 May 2026 21:41:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tersebut didominasi oleh perkara narkotika. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus langkah nyata mencegah barang bukti disalahgunakan kembali.

Sebanyak 35 perkara dimusnahkan dalam kegiatan tersebut, terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dari jumlah itu, kasus narkotika menjadi perkara yang paling banyak ditangani.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PAPBB/BB) Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Hadi Nur, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum kepada masyarakat.

"Pemusnahan ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht, sekaligus bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum," ujar Hadi Nur.

Hadi Nur menjelaskan, dari total 35 perkara yang dimusnahkan, sebanyak 23 perkara merupakan kasus narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari ganja seberat 54.518,84 gram, sabu seberat 152,1 gram, serta pil seberat 1,09 gram.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti narkotika menjadi langkah penting untuk memastikan barang haram tersebut tidak lagi beredar di tengah masyarakat.

"Barang bukti narkotika dimusnahkan agar tidak disalahgunakan kembali dan sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Mandailing Natal," tambahnya.

Tak hanya narkotika, Kejari Mandailing Natal juga memusnahkan barang bukti dari 12 perkara lainnya yang meliputi tindak pidana terhadap orang dan harta benda, kasus keamanan dan ketertiban umum, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan anak, hingga tindak pidana umum lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal turut memusnahkan barang bukti dari satu perkara tindak pidana khusus di bidang cukai. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 1.120.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai.

Pemusnahan rokok ilegal itu menjadi perhatian tersendiri karena dinilai merugikan negara dari sektor penerimaan cukai sekaligus membahayakan peredaran barang ilegal di masyarakat.

Hadi Nur menyebutkan, sebagian terpidana dalam perkara-perkara tersebut telah selesai menjalani masa hukuman dan dinyatakan bebas. Namun, sebagian lainnya masih menjalani proses pembinaan sesuai putusan pengadilan.

"Seluruh barang bukti dimusnahkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak lagi memiliki nilai guna maupun potensi penyalahgunaan," tutupnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kegiatan pemusnahan barang bukti itu turut dihadiri sejumlah unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait. Hadir di antaranya Kasat Narkoba Polres Mandailing Natal, unsur TNI, BNNK Mandailing Natal, Lapas Kelas II B Panyabungan, serta jajaran Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antarinstansi dalam memberantas tindak pidana, khususnya peredaran narkotika dan barang ilegal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.zal

Tak Butuh Waktu Lama, Polres Padangsidimpuan Berhasil Ungkap Kasus Pembobolan Toko Pakaian

admin — Thu, 07 May 2026 21:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Tim Resmob Satreskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di sebuah toko pakaian di kawasan Simpang IKIP, Jalan Sudirman eks Merdeka, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pria dewasa berinisial ED (40), warga Jalan Merdeka, Padangsidimpuan Selatan, yang diduga kuat sebagai pelaku utama pembobolan toko pakaian milik korban bernama M. Faisal (38).

Kasus ini berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/223/V/2026/SPKT/POLRES PADANG SIDIMPUAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 3 Mei 2026.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat Tim Resmob Satreskrim dalam melakukan penyelidikan usai menerima laporan dari korban.

"Begitu laporan diterima, personel langsung melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi serta melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan ataupun mengalami tindak pidana. Polres Padangsidimpuan berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat," tegas AKBP Dr. Wira Prayatna.

Peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu, 3 Mei 2026 sekitar pukul 09.50 WIB. Saat itu, seorang karyawan toko bernama Fitriani Siregar hendak membuka toko pakaian milik korban yang berada di Simpang IKIP Jalan Sudirman.

Namun sesampainya di lokasi, saksi mendapati kondisi toko sudah berantakan. Curiga terjadi pencurian, saksi kemudian menghubungi pemilik toko.

Setelah korban tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, diketahui pintu belakang toko dalam keadaan rusak akibat dicongkel pelaku. Sejumlah barang dagangan serta satu unit handphone milik korban juga dilaporkan hilang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp80.670.000 dan langsung membuat laporan resmi ke Polres Padangsidimpuan.

Dari hasil penyelidikan dan analisa tempat kejadian perkara (TKP), polisi mengantongi identitas terduga pelaku yang diketahui berinisial ED.

Pada Rabu, 6 Mei 2026, Tim Resmob Satreskrim Polres Padangsidimpuan menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada di kawasan Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Dipimpin langsung Kasat Reskrim, tim kemudian bergerak cepat menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Saat diinterogasi, ED mengakui telah melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang toko sebelum masuk dan mengambil sejumlah barang dagangan serta handphone milik korban.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian, di antaranya 1 unit handphone Vivo Y20s warna hitam, 33 helai baju, 7 celana jeans, 2 jaket parasut, 19 celana pendek.

Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Padangsidimpuan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.zal

Road To Hari Konservasi 2026: Polres Padangsidimpuan Gandeng BBKSDA dan Masyarakat Jaga Kelestarian Orangutan dan Satwa Liarr

admin — Thu, 07 May 2026 21:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa dilindungi, Polres Padangsidimpuan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Sinergi Kepolisian bersama Kementerian Kehutanan serta masyarakat Kota Padangsidimpuan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan, Jalan SM Raja, Kota Padangsidimpuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Road To Hari Konservasi Alam Nasional 2026 dengan mengusung tema "Sinergi Kepolisian, Kementerian Kehutanan Bersama Masyarakat Untuk Kelestarian Orangutan dan Satwa Liar Lainnya."

Acara ini dihadiri langsung Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan BBKSDA Sumatera Utara Susilo Ari Wibowo, S.Hut., M.Sc beserta jajaran, Koordinator Tim APE Patriot Centre for Orangutan Protection Rahmad Fauzi, S.Hut, para lurah, kepala desa se-Kota Padangsidimpuan, hingga personel Bhabinkamtibmas.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan para narasumber, pemaparan materi konservasi, sesi tanya jawab hingga penyerahan penghargaan dan cinderamata.

Dalam sambutannya, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan pentingnya sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kelestarian hutan dan satwa liar bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak seluruh kepala desa, lurah dan Bhabinkamtibmas untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan satwa liar dan pencegahan perusakan hutan," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perburuan, perdagangan maupun pemeliharaan satwa dilindungi yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas ilegal seperti perambahan hutan, pembakaran lahan maupun perdagangan satwa liar.

"Polres Padangsidimpuan siap mendukung penuh program konservasi serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan BBKSDA Sumatera Utara, Susilo Ari Wibowo menjelaskan bahwa orangutan merupakan satwa dilindungi yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

Ia menyoroti berbagai ancaman yang masih terjadi terhadap habitat satwa liar, mulai dari pembukaan lahan, pembakaran hutan, hingga perdagangan ilegal satwa dilindungi.

Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, kepolisian dan lembaga konservasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan habitat satwa liar di wilayah Sumatera Utara.

"Jika terjadi konflik antara satwa liar dengan masyarakat, diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak BBKSDA maupun Kepolisian agar dapat ditangani secara tepat," ungkap Susilo.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan karena dapat merusak habitat satwa dan memicu bencana lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Tim APE Patriot Centre for Orangutan Protection, Rahmad Fauzi, menyampaikan bahwa orangutan merupakan satwa langka yang keberadaannya semakin terancam akibat kerusakan habitat dan aktivitas ilegal.

Rahmad menyebut perburuan, perdagangan satwa liar, serta pembukaan lahan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi orangutan dan satwa lainnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga habitat alami satwa liar dengan tidak merusak hutan maupun melakukan pembakaran lahan.

"Kami berharap masyarakat dapat menjadi pelopor pelestarian lingkungan serta memberikan informasi dini apabila menemukan aktivitas ilegal terhadap satwa dilindungi," katanya.

Kegiatan sosialisasi tersebut mendapat respons positif dari para lurah, kepala desa dan personel Bhabinkamtibmas yang hadir.

Polres Padangsidimpuan berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar demi keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga diharapkan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran di bidang kehutanan dan konservasi satwa liar di wilayah binaannya masing-masing.zal

Polres Padangsidimpuan Ringkus Dua Terduga Pengedar Sabu di Wek VI, Timbangan Digital Ikut Disita

admin — Thu, 07 May 2026 21:37:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Dua pria dewasa berinisial DS (36) dan RR (30) berhasil diamankan petugas saat diduga melakukan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame IV, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kamis (7/5/2026) siang.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan langsung bergerak menuju lokasi sekitar pukul 11.30 WIB.

Sesampainya di lokasi, petugas mendapati dua pria dengan gerak-gerik mencurigakan. Tanpa menunggu lama, polisi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap keduanya.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan tiga bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 3,07 gram. Selain itu, petugas juga menyita satu plastik klip ukuran besar, satu unit timbangan digital, dua unit handphone milik DS, serta uang tunai sebesar Rp350 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika.

Sementara dari tangan RR, polisi menemukan tiga bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga sabu dengan berat bruto 0,40 gram, sejumlah plastik klip kosong, satu dompet kecil warna biru, serta satu unit handphone.

Seluruh barang bukti ditemukan di sekitar lokasi tempat kedua pelaku diamankan, termasuk di atas terpal biru dan di dalam saku celana salah satu tersangka.

Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pria berinisial P yang disebut berdomisili di kawasan Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar jaringan.

"Polres Padangsidimpuan tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum kami. Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam pengungkapan kasus ini. Kami juga terus melakukan pengembangan untuk memburu pemasok yang disebutkan para tersangka," tegas AKBP Wira Prayatna.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Laporkan apabila mengetahui adanya transaksi atau penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar demi menyelamatkan generasi muda," tambahnya.

Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.zal

Tokoh Kampung Darek Datangi Polres, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Dipuji Tokoh Adat dan Agama atas Ketegasan Berantas Narkoba

admin — Thu, 07 May 2026 21:36:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana penuh keakraban dan dukungan terlihat di Mapolres Padangsidimpuan, Kamis (7/5/2026) sore. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dari Kampung Darek Kota Padangsidimpuan mendatangi Mapolres untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polres Padangsidimpuan dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah tersebut.

Kegiatan silaturahmi yang berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB itu diterima langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono, S.H., M.H., serta personel Sat Resnarkoba.

Kedatangan para tokoh masyarakat tersebut menjadi bentuk dukungan moral kepada aparat kepolisian yang dinilai serius dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika di Kota Padangsidimpuan.

Dalam kegiatan itu, rombongan tokoh masyarakat diarahkan menuju Kantor Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk melaksanakan silaturahmi sekaligus menyampaikan apresiasi secara langsung kepada jajaran kepolisian.

Perwakilan tokoh masyarakat Kampung Darek menyampaikan rasa terima kasih atas langkah cepat dan tegas Polres Padangsidimpuan dalam mengungkap berbagai kasus narkoba yang selama ini meresahkan masyarakat.

Mereka menilai keberhasilan tersebut tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya Polres Padangsidimpuan.

Selain itu, para tokoh adat dan tokoh agama juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung tugas kepolisian dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

"Kami berharap Polres Padangsidimpuan tetap konsisten dan tegas dalam melakukan pemberantasan narkoba demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," ujar salah satu tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat Kampung Darek kepada Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

"Dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi semangat bagi kami dalam memberantas narkoba di Kota Padangsidimpuan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda," tegas AKBP Dr. Wira Prayatna.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Momen itu sekaligus menunjukkan kuatnya sinergi antara masyarakat dan Polres Padangsidimpuan dalam upaya bersama memerangi narkoba di wilayah Kota Padangsidimpuan.zal

Bupati Saipullah Nasution Gaspol Sertifikasi Aset Madina, 200 Persil Ditarget Rampung 2026

admin — Thu, 07 May 2026 21:35:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat legalitas aset milik daerah. Langkah itu ditandai dengan penyerahan 14 sertifikat elektronik aset daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (6/5/2026).

Bupati Saipullah Nasution menegaskan, sertifikat hak milik menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan aset negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Dengan adanya Sertifikat Hak Milik, pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk mempertahankan aset tersebut. Selain itu, aset yang sudah bersertifikat juga dapat dikelola menggunakan APBD," ujar Saipullah.

Tak hanya berhenti pada 14 sertifikat yang telah diterima, Pemkab Madina juga menargetkan penerbitan sertifikat terhadap 200 persil aset daerah sepanjang tahun 2026.

Program itu disebut menjadi bagian dari upaya penataan administrasi aset daerah sekaligus memperkuat kepastian hukum terhadap tanah milik pemerintah.

Di sisi lain, Pemkab Madina juga mendorong percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk masyarakat. Tahun ini, program tersebut menargetkan sebanyak 3.200 persil tanah warga dapat terdaftar secara resmi.

Namun hingga saat ini, baru sekitar 1.200 data bidang tanah yang masuk ke tahap pendataan.

"Masih ada sekitar 2.000 persil lagi yang belum terdata. Saya sudah menyurati para kepala desa agar segera menginventarisasi data tanah masyarakat supaya bisa didaftarkan dalam program PTSL," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Saipullah juga menyinggung aset milik Pemkab Madina seluas 18 hektare yang berada di Kecamatan Natal.

Menurutnya, lahan tersebut sebenarnya telah memiliki dokumen kepemilikan berupa akta. Namun proses sertifikasi belum dapat dilanjutkan karena terdapat persoalan akses menuju lokasi yang saat ini ditempati warga.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Madina bersama pihak pertanahan akan melakukan pengukuran ulang sebelum mengambil langkah hukum.

"Pemerintah daerah bersama pihak pertanahan akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran kembali. Setelah itu, kami akan menempuh langkah hukum melalui somasi dan menyelesaikannya berdasarkan hukum positif yang berlaku," tegas Saipullah.

Saipullah berharap proses sertifikasi aset daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap seluruh aset milik Pemkab Madina.

Selain mencegah potensi sengketa lahan, keberadaan sertifikat juga dinilai penting agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Madina dalam menciptakan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.zal

Kejar - kejaran Polisi Berhasil Bekuk 3 Begal Pelajar di Kisaran, 1 Masih Buron

admin — Thu, 07 May 2026 21:27:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Keberhasilan Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan dalam memburu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau 'curas' membuahkan hasil manis. Tiga orang pelaku yang menjadi tersangka penyerangan terhadap seorang pelajar berhasil diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam buronan polisi.

Peristiwa naas itu terjadi pada Minggu malam, 17 April 2026, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat. Seorang pelajar berinisial N.P (19) yang sedang berboncengan dengan temannya menjadi sasaran empuk para perampok.

Saat melintas, korban tiba-tiba dihadang oleh empat orang tak dikenal yang mengendarai dua unit sepeda motor. Tanpa ampun, kelompok tersebut merampas dompet korban yang berisi uang tunai Rp3,7 juta dan sebuah jam tangan. Tidak hanya merampas harta, korban juga mengalami kekerasan fisik hingga wajahnya dipukuli oleh para pelaku.

Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan intensif. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan pengembangan kasus, petugas akhirnya berhasil menjaring para pelaku.

Pada Senin malam, 5 Mei 2026, dua pelaku berinisial R.M.S (18) dan B.P (16) berhasil diringkus di kawasan Jalan Haji Misbah. Dari pengakuan kedua tersangka, polisi langsung melacak keberadaan rekan mereka. Tak butuh waktu lama, J.B (20) berhasil ditangkap di sebuah losmen yang berada di wilayah yang sama.

Sayangnya, satu pelaku lain yang berinisial S.R masih berhasil menghindar dan saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Polisi terus melakukan pengejaran untuk memastikan semua pelaku dapat diadili.

Selain menangkap para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau yang diduga digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan aksinya.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH, Kamis (07/05/2026) membenarkan kasus ini. Menurutnya, para pelaku akan dijerat dengan Pasal 479 Ayat (1) dan (2) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Kami sedang mendalami peran masing-masing pelaku dan melengkapi berkas perkara. Satu pelaku yang masih buron akan kami kejar sampai tertangkap," tegas AKBP Revi.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di malam hari. Jika melihat adanya kejanggalan atau menjadi korban tindak kriminal, diharapkan segera melapor agar polisi dapat bertindak cepat. (tec!)

4 Kali Beraksi di Yayasan Amalia Maling 5 Laptop dan 2 Set AC Ditangkap Polsek Medan Area

admin — Thu, 07 May 2026 18:14:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengungkap aksi pencurian yang telah berulang kali terjadi di Yayasan Amalia Jalan Raya Menteng Gang Benteng No. 71 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, kota Medan.

"Tersangka empat kali melakukan aksi pencurian di Yayasan Amalia, dan terakhir pada 30 Maret 2026 lalu," ungkap Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (7/5/2026).

Kata dia, tersangka M Abdu Batubara (41), warga Jalan Menteng Raya Gang Benteng, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai selalu beraksi seorang diri, memanfaatkan waktu sepi di malam hari.

Pencurian dilakukan secara berulang mulai dari kabel kuningan/tembaga, laptop dan AC hingga total kerugian pihak Yayasan Amalia mencapai Rp 25.000.000,-.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan Suprayetno (42), pegawai Yayasan Amalia ke Polsek Medan Area. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan bukti petunjuk rekaman CCTV.

"Kerugian yang dialami pihak Yayasan tediri 2 set AC, 5 unit laptop dan kabel kuningan dengan total nilai sekitar 25 juta rupiah," terang AKP Ainul Yaqin.

Dijelaskannya, pencurian itu terakhir kali diketahui pada 30 Maret 2026 lalu ketika pelapor mendatangi Yayasan Amalia. Selanjutnya dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV.

Setelah melakukan penyelidikan satu bulan lebih, akhirnya Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri bersama anggota berhasil menangkap tersangka di Jalan Keramat Indah I Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang pada Senin (4/5/2026) malam.

"Tersangka mengakui perbuatannya, tapi laptop dibuangnya ke sungai karena akses yang disediakan pihak sekolah tidak bisa dibuka," kata AKP M Ainul Yaqin.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka mendekam di sel Mapolsek Medan Area. Dia dijerat Pasal 477 KUHPidana tentang pencurian.(W05)

Kasus Korupsi 52,5 Milyar : Kajatisu Baru Buka Suara, Kasus Hibah KONI Asahan Bakal Diusut Lagi ?

admin — Thu, 07 May 2026 18:12:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Asahan yang bernilai fantastis mencapai Rp52,5 miliar selama kurun waktu 2019-2025 kembali memanas. Setelah sempat meredup dan tak jelas kelanjutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajatisu) Sumatera Utara yang baru menjabat akhirnya memberikan sinyal tegas.

Kajatisu Sumut, Muhibuddin, SH, MH, menegaskan komitmennya untuk menelusuri kembali laporan yang masuk. Ia menegaskan, penanganan kasus ini akan sangat bergantung pada kekuatan bukti yang ada.

"Saya cek dulu laporannya. Jika cukup alat bukti, kita tindaklanjuti. Jika sebaliknya, kita hentikan," tegas Muhibuddin kepada awak media, Kamis (7/5/2026).

Pernyataan ini menjadi angin segar sekaligus pertanda besarnya perubahan penanganan kasus yang sempat 'hilang' dari permukaan.

Dana Mencapai 52,5 Miliar, Publik Menuntut Kejelasan

Kasus ini bermula dari laporan Lembaga Penegakan Supremasi Hukum (LPSH) Cabang Asahan yang menyoroti aliran dana APBD Kabupaten Asahan ke KONI selama tujuh tahun. Rinciannya cukup mencengangkan, mulai dari Rp9,5 miliar (2019), hingga mencapai Rp8 miliar pada 2024-2025, dengan total akumulasi tembus di angka Rp52,5 miliar.

Dana tersebut diduga disalurkan kepada 37 Cabang Olahraga (Cabor), namun pengelolaannya dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Sempat "Mati Suri", Kini Diharapkan Hidup Kembali

Yang menjadi sorotan publik adalah nasib penyelidikan yang sebelumnya ditangani oleh jajaran lama. Padahal, sebelumnya Aspidsus Kejatisu, Mochamad Jefry, sempat mengaku sedang mendalami kasus ini dengan pendekatan "makan bubur panas dari pinggir". Namun, seiring berjalannya waktu, kasus ini justru tak kunjung menemukan titik terang dan seolah redup.

Hingga April 2026 lalu, LPSH kembali mendesak melalui surat resmi agar kasus ini segera ditindaklanjuti, mengingat tidak ada kejelasan status maupun jawaban tertulis dari pihak kejaksaan selama berbulan-bulan.

Pelapor Minta Tim Khusus Dibentuk

Merespons pernyataan Kajatisu yang baru, Ketua LPSH Cabang Asahan, Tumpak Nainggolan, SH, menyampaikan apresiasi tinggi. Ia berharap komitmen ini bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata.

Tumpak menuntut agar Kejati Sumut segera bersikap tegas (primus inter pares) dengan membentuk tim penyelidik khusus. Menurutnya, semua pihak yang terlibat mulai dari pengurus KONI, bendahara, hingga perwakilan 37 Cabor wajib diperiksa tuntas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat tersebut.

"Mereka harus dan wajib diperiksa secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang mereka kelola," tegas Tumpak.

Sementara itu, kalangan aktivis dan LSM seperti PUKAT Sumut dan JK3 Kota Kisaran juga menyambut baik langkah baru ini. Mereka berharap kasus yang hampir berjalan setahun ini bisa segera diangkat kembali dan diusut sampai tuntas tanpa ada intervensi maupun hambatan birokrasi.

Kini, mata masyarakat Asahan tertuju pada langkah selanjutnya Kejati Sumut. Apakah kasus "besar" ini akan benar-benar dibuka kembali, atau justru akan ditutup karena dinilai tidak cukup bukti? Kita tunggu perkembangannya. (tec)

Tinjau Progres Pemulihan Pascabencana Banjir & Longsor Sumatra, UNIQLO Menyapa Langsung

admin — Thu, 07 May 2026 18:00:00 +0700+0700

Tinjau Progres Pemulihan Pascabencana Banjir & Longsor Sumatra, UNIQLO Menyapa Langsung Penerima Manfaat dan Masyarakat Terdampak
Total Donasi Senilai 11,1 Miliar Rupiah dan 30.000 Pakaian Disalurkan UNIQLO Kepada Lebih dari 45.000 Penerima Manfaat untuk Pemulihan. Bantuan Menyasar Beberapa Sektor Utama: Akses Air Bersih dan Sanitasi, Pendidikan, serta Perlindungan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender

Sumatra Barat|sumut24.co

Telah lima bulan berselang, sejak bencana banjir dan longsor melanda wilayah Sumatra Barat, tepatnya pada akhir November 2025 lalu, hingga kini proses pemulihan pascabencana telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan berbagai pihak bersinergi dalam upaya membangun kembali infrastruktur dari dari wilayah yang terdampak. Hingga kini, UNIQLO Indonesia & Fast Retailing Global telah menyalurkan bantuan dana tunai senilai Rp11,1 miliar dan 30.000 potong pakaian sebagai respons kemanusiaan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Pada akhir April lalu UNIQLO meninjau langsung ke wilayah Aceh Tengah, guna memastikan bahwa bantuan berdampak nyata pada kebutuhan masyarakat serta telah disalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.

UNIQLO mengunjungi langsung wilayah Aceh Tengah untuk melihat hasil dan perkembangan dari pembangunan infrastruktur pascabencana, serta progres pemulihan pada masyarakat yang terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan UNIQLO untuk memastikan bantuan yang diberikan berdampak nyata dalam mendukung masyarakat menjalani masa pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka.
"Hingga kini, kami telah memberikan bantuan sebesar Rp11,1 miliar dan 30.000 pakaian, dengan harapan dapat mempercepat progres pemulihan di area terdampak. Total lebih dari 45.000 orang menerima manfaat dari donasi yang kami salurkan dengan 54% penerima manfaat adalah perempuan. Melalui sederet program, kami memprioritaskan untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan, keluarga pengungsi, anak-anak dan remaja, terutama perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas yang jumlahnya kurang lebih 5% dari keseluruhan masyarakat terdampak. Dan dari sektor WASH (Air, Sanitasi, dan Kebersihan), kami mencatat 1,24 juta liter air bersih berhasil didistribusikan kepada lebih dari 67.000 orang di wilayah terdampak, " ujar Irma Yunita, Corporate Affairs Director PT. Fast Retailing Indonesia (UNIQLO).

Program UNIQLO untuk pemulihan pascabencana
Dalam masa pemulihan, telah dijalankan program yang menjadi fokus utama mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan akses air bersih melalui inisiatif WASH, dukungan psikososial, serta memastikan anak-anak tetap dapat mengakses pendidikan dalam kondisi darurat, sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat bertransisi menuju pemulihan. Pada sektor WASH, selain lebih dari 67.000 orang yang telah mendapatkan akses air bersih, sebanyak 75 sekolah saat ini sedang direnovasi dan 25 sumur bor sedang dibangun.
Pada inisiatif pemberian dukungan pemulihan berbasis komunitas yang berkelanjutan, pada program pemulihan ini berhasil memberikan pelatihan terhadap 30 tenaga kesehatan-80% diantaranya perempuan- lebih dari 500 orang terlibat dalam sesi dukungan psikososial, lebih dari 80 mitra dilatih untuk dapat berperan dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan berbasis gender serta mekanisme pelaporannya.
Total bantuan berupa dana tunai senilai Rp11,1 miliar dan 30.000 potong pakaian baru yang diberikan UNIQLO disalurkan melalui mitra kemanusiaan dan pemerintah, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), Save the Children Indonesia, Plan International Indonesia, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Tercatat lebih dari 67.000 orang telah menerima manfaat, bantuan yang diberikan termasuk pakaian layak pakai bagi keluarga yang kehilangan seluruh barang pribadinya; mendukung respon darurat di sektor WASH (air bersih dan sanitasi); perlindungan anak dan perempuan, serta pendidikan darurat, yang menjadi kebutuhan paling mendesak di lokasi pengungsian; membantu penyediaan perlengkapan higienitas, dukungan psikososial, serta sarana belajar sementara bagi anak-anak agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan aman dan bermartabat.

Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan International Indonesia mengatakan, "Bersama UNIQLO, kami memastikan bantuan tidak hanya menjawab kebutuhan darurat seperti akses air bersih, tetapi juga mendukung pemulihan jangka panjang, termasuk pendidikan dan perlindungan anak di situasi krisis. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak. UNIQLO tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai mitra yang berkolaborasi untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.""
Tak hanya meninjau progres pembangunan yang sedang berjalan, UNIQLO yang hadir langsung di Takengon, Aceh Tengah juga menyapa langsung masyarakat terdampak dan memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak terdampak bencana. Dampak nyata dari kehadiran dirasakan sekaligus memahami kebutuhan lanjutan masyarakat dalam proses pemulihan.
Pada kunjungan kali ini, Irma bersama Tatsuo Kosuge, Chief Financial Officer UNIQLO Indonesia dan Shu Nagae, COO UNIQLO Indonesia, beserta UNIQLO Indonesia lainnya berkesempatan melihat langsung kemajuan perkembangan proses pemulihan masyarakat terdampak, termasuk dampak bantuan yang sebelumnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada masa krisis dan juga menjaga martabat dan kenyamanan pada masyarakat terdampak. Kehadiran langsung di lapangan penting bagi UNIQLO untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak serta disalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.
Melalui kunjungan lapangan bersama mitra, UNIQLO dapat melihat langsung kondisi pengungsian, memahami tantangan yang dihadapi anak-anak dan perempuan, serta memastikan bahwa distribusi bantuan—termasuk pakaian dan dukungan pemulihan—berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan, martabat, dan inklusivitas. Kehadiran ini juga menjadi wujud empati dan solidaritas UNIQLO terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

"Bantuan dari berbagai pihak, termasuk UNIQLO, sangat berarti bagi masyarakat kami. Perbaikan fasilitas sekolah dan sanitasi telah membantu mengembalikan semangat anak-anak dan masyarakat. Solidaritas dan gotong royong menjadi kunci dalam proses pemulihan ini. Saat ini, kebutuhan utama kami masih pada perbaikan infrastruktur, seperti akses jalan, jembatan, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat. Dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, " ujar Bupati Aceh Tengah: Drs. Haili Yoga, M.Si
Salah satu penerima manfaat turut mengungkapkan rasa terima kasihnya, Leni, warga Desa Bintang, Takengon, Aceh Tengah mengatakan, "Bantuan yang kami terima sangat berarti, terutama pakaian baru yang membuat anak-anak senang dan memberi kami semangat kembali. Di tengah kondisi sulit, perhatian seperti ini membuat kami merasa tidak sendiri. Walaupun masih berat, kami berusaha tetap kuat dan saling menyemangati. Harapan kami sederhana, bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya dan melihat anak-anak tumbuh dengan baik. ""

Melalui filosofi LifeWear dan The Power of Clothing, UNIQLO percaya bahwa pakaian bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga dapat membantu memulihkan martabat dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat terdampak. UNIQLO berharap program yang dilaksanakan berdasarkan bantuan yang telah diberikan dapat mengembalikan kehidupan serta menyembuhkan trauma pada masyarakat. Kedepannya, UNIQLO berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya dalam fase darurat tetapi juga dalam proses pemulihan. Ke depan, UNIQLO akan terus berkolaborasi dengan mitra terpercaya berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan, dengan fokus pada anak-anak, perempuan, dan komunitas rentan.
Melalui pendekatan jangka panjang dan kerja sama yang berkelanjutan, UNIQLO ingin berkontribusi pada pemulihan yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan tidak ada yang tertinggal dalam situasi krisis.

(Red)

Rumah Singgah YBM PLN Ringankan Langkah Safrida Jalani Pengobatan di Medan

admin — Thu, 07 May 2026 17:41:00 +0700+0700

sumut24.co-MEDAN, Menjalani pengobatan jauh dari tempat tinggal bukan perkara mudah bagi Safrida, 48 tahun, warga Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, ia harus menjalani rangkaian pengobatan akibat keloid pascaluka bakar yang tumbuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut bahkan berdampak pada saraf kaki sehingga membuat Safrida kesulitan duduk. Ia pun harus menjalani pengobatan dan operasi secara bertahap di RSUP H. Adam Malik Medan.

Bagi Safrida dan keluarga, proses pengobatan itu tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga kemampuan ekonomi. Suaminya bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Sementara itu, jarak dari Pangkalan Brandan menuju Medan membuat keluarga harus memikirkan biaya transportasi, tempat tinggal sementara, makan, serta kebutuhan selama masa perawatan.

Di tengah beratnya perjuangan tersebut, Safrida merasa sangat terbantu dengan kehadiran Rumah Singgah YBM PLN yang berada di Jalan Bunga Lau Dalam, Medan Tuntungan, tidak jauh dari RSUP H. Adam Malik Medan. Rumah singgah ini menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien dan keluarga pendamping yang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan di Kota Medan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan biaya.

Informasi mengenai rumah singgah tersebut diperoleh Safrida dari sesama pasien. Setelah menjalani operasi pertama pada Januari 2026, Safrida mulai tinggal di Rumah Singgah YBM PLN pada 15 Januari 2026 bersama anaknya. Sejak saat itu, rumah singgah tersebut menjadi tempatnya beristirahat, memulihkan diri, dan mengumpulkan kekuatan untuk kembali menjalani pengobatan.

Sejak Januari hingga April 2026, Safrida telah menjalani tiga kali operasi. Selama empat bulan proses pengobatan tersebut, Rumah Singgah YBM PLN membantu meringankan beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran besar keluarganya.

"Alhamdulillah sekali, Pak. Dengan adanya rumah singgah ini, kami sangat terbantu. Kami tidak perlu lagi memikirkan biaya kos, makan, dan biaya pulang-pergi dari rumah di Brandan ke rumah sakit. Kami sangat berterima kasih kepada YBM PLN dan seluruh pengelola," ujar Safrida dengan penuh rasa syukur.

Bagi Safrida, Rumah Singgah YBM PLN bukan sekadar tempat tinggal sementara. Di tempat itu, ia merasa lebih tenang menjalani proses penyembuhan. Ia tidak lagi terlalu dibebani biaya akomodasi selama berobat di Medan, sehingga dapat lebih fokus menjalani perawatan dan memulihkan kondisi tubuhnya.

Saat ini, Rumah Singgah YBM PLN memiliki kapasitas untuk menampung 14 pasien. Seluruh kapasitas tersebut telah terisi oleh pasien yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Langkat, Labuhanbatu, Simalungun, Asahan, Padang Lawas Utara, hingga Aceh. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang sedang menjalani pengobatan di Medan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir, Rabu (6/5/2026) menyampaikan bahwa keberadaan Rumah Singgah YBM PLN merupakan wujud nyata kepedulian insan PLN kepada masyarakat, terutama mereka yang sedang berjuang mendapatkan layanan kesehatan.

"PLN tidak hanya ingin hadir menerangi rumah-rumah masyarakat melalui listrik, tetapi juga menghadirkan terang dalam bentuk kepedulian. Melalui YBM PLN, zakat, infak, dan sedekah pegawai dikelola menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Rumah singgah ini menjadi bukti bahwa energi kebaikan, ketika dikelola bersama, dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk sembuh," ujar Mundhakir.

Mundhakir menambahkan, keberadaan Rumah Singgah YBM PLN sejalan dengan semangat keberlanjutan yang terus didorong PLN. Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya berbicara mengenai transisi energi, energi bersih, dan pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan hadir memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

"Keberlanjutan harus menyentuh kehidupan manusia. Di tengah upaya PLN mendukung transisi energi dan masa depan yang lebih hijau, kami juga ingin memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan. Melalui program seperti Rumah Singgah YBM PLN, kami berharap masyarakat merasakan bahwa PLN hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang ikut menguatkan dan memberi harapan," tambah Mundhakir.

Kehadiran Rumah Singgah YBM PLN menjadi salah satu bentuk nyata gotong royong insan PLN dalam membantu masyarakat kurang mampu. Bagi pasien seperti Safrida, bantuan tersebut tidak hanya mengurangi beban biaya, tetapi juga menghadirkan ketenangan agar ia dapat lebih fokus menjalani pengobatan.

Di Rumah Singgah YBM PLN, Safrida menemukan tempat yang membuat perjuangannya terasa lebih ringan. Selama berjuang untuk sembuh, ia tidak hanya mendapatkan tempat beristirahat, tetapi juga merasakan kepedulian yang membuatnya semakin kuat menjalani hari-hari pemulihan. (C04)

SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging Pertama di Lingkungan Polda se-Indonesia Resmi Beroperasi di Polda Sumut

admin — Thu, 07 May 2026 17:34:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN Presisi Ultra Fast Charging pertama di lingkungan Polda se-Indonesia. Peresmian yang berlangsung di Mapolda Sumut, Rabu (6/5/2026), menjadi wujud sinergi PLN dan Polda Sumut dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik, mendukung transisi energi, serta mendorong penggunaan transportasi rendah emisi di lingkungan institusi pelayanan publik.

Peresmian dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah konkret dalam memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang cepat, andal, dan mudah diakses.

Sebanyak 8 unit SPKLU diresmikan dalam kegiatan tersebut, berlokasi di Ditlantas sebanyak 1 unit SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas 180 kilowatt (kW) dan 3 unit SPKLU Fast Charging berkapasitas 22 kW serta di Satpas sebanyak 4 unit SPKLU Fast Charging. Dengan tambahan fasilitas ini, jumlah SPKLU di Sumatera Utara kini bertambah menjadi 127 unit yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Nanang Masbudi, S.I.K., M.H., CFrA., Dirlantas Kombes Pol Firman Darmansyah, S.I.K, Karo Log Polda Sumut Kombes Pol. Pahala H.M. Panjaitan, S.I.K., M.Si., serta jajaran pejabat utama Polda Sumut.

Dari jajaran PLN turut hadir Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumut Maman Sulaeman, Senior Manager Distribusi Dicky Hiwardi, Senior Manager Perencanaan Efi Ziarman, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum Efron Lumban Gaol, serta jajaran Manager Unit Pelaksana di lingkungan PLN UID Sumatera Utara.

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Polda Sumut dan PLN. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik bukan hanya bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan operasional yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan zaman.

"Kami sangat bangga karena hari ini diresmikan SPKLU (Ultra Fast Charging) pertama di lingkungan Polda se-Indonesia. Saya sendiri sudah menggunakan kendaraan listrik sejak dua tahun lalu dan sampai hari ini masih saya gunakan karena sangat hemat dan efisien. Bahkan anak saya juga menggunakan mobil listrik," ujar Whisnu.

Whisnu menambahkan, Polda Sumut ke depan akan terus mendorong peremajaan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik secara bertahap. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan efisiensi biaya operasional, terutama karena kebutuhan bahan bakar operasional institusi menggunakan harga industri.

"Ke depan akan kita lakukan peremajaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik agar biaya operasional menjadi lebih hemat. Kami juga terus mendukung digitalisasi agar institusi kepolisian mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman," tambahnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumut beserta jajaran atas dukungan nyata dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara. Ia menilai, hadirnya SPKLU PLN Presisi Ultra Fast Charging di lingkungan Polda Sumut menjadi simbol penting bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut beserta seluruh jajaran Polda Sumut atas dukungan yang luar biasa dalam pembangunan SPKLU ini. Hari ini kita tidak hanya meresmikan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, tetapi juga menandai lahirnya kolaborasi strategis untuk mempercepat perubahan menuju transportasi yang lebih bersih, modern, dan efisien," ujar Mundhakir.

Mundhakir menjelaskan, SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas 180 kW menjadi bukti kesiapan PLN dalam menyediakan layanan pengisian daya kendaraan listrik yang cepat dan andal. Dengan teknologi ultra fast charging, pengguna kendaraan listrik dapat melakukan pengisian daya dalam waktu lebih singkat dibandingkan pengisian reguler, bergantung pada kapasitas baterai dan spesifikasi kendaraan.

"Dengan SPKLU Ultra Fast Charging ini, pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk melakukan pengisian daya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kendaraan listrik dapat terisi optimal, bergantung pada kapasitas baterai dan spesifikasi kendaraan. Ini adalah wujud nyata kesiapan PLN dalam menyediakan ekosistem kendaraan listrik yang andal, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern," jelas Mundhakir.

Ia menegaskan, transisi energi tidak hanya berbicara mengenai perubahan sumber energi di sisi pembangkit, tetapi juga perubahan cara masyarakat menggunakan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan listrik menjadi salah satu pintu masuk penting menuju sistem transportasi yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan.

"Transisi energi adalah kerja besar yang membutuhkan ekosistem, kolaborasi, dan keteladanan. Karena itu, PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa kendaraan listrik dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan ekonomis. Kolaborasi dengan Polda Sumut ini menjadi contoh bahwa transisi energi bukan agenda satu institusi, melainkan gerakan bersama untuk masa depan yang lebih baik," ungkap Mundhakir.

Lebih lanjut, Mundhakir menyebut kehadiran SPKLU di lingkungan Polda Sumut memiliki makna strategis. Selain mendukung operasional kendaraan listrik di lingkungan kepolisian, fasilitas ini juga menjadi sarana edukasi publik bahwa kendaraan listrik semakin relevan digunakan oleh institusi pelayanan masyarakat.

"Polda Sumut adalah institusi yang hadir langsung di tengah masyarakat. Ketika institusi pelayanan publik mulai menggunakan dan mendukung kendaraan listrik, maka pesan yang sampai kepada masyarakat menjadi sangat kuat: bahwa kendaraan listrik bukan lagi sekadar wacana masa depan, melainkan pilihan rasional hari ini," ujar Mundhakir.

Melalui sinergi bersama Polda Sumatera Utara, PLN berharap percepatan penggunaan kendaraan listrik di Sumatera Utara semakin kuat, tidak hanya dari sisi ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dari sisi kepercayaan, keteladanan, dan partisipasi publik. (C04)

JNE Kecam Aksi Pembegalan Kurir di Bandung, Berikan Apresiasi kepada Ksatria JNE

admin — Thu, 07 May 2026 17:17:00 +0700+0700

Jakarta - JNE menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas insiden pembegalan yang menimpa Hasan Alnazhari salah satu kurir saat menjalankan tugas pengantaran pada minggu, 3 Mei 2026 di kawasan Astana Anyar, Bandung. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa di balik setiap paket yang dikirimkan, terdapat dedikasi para kurir yang bekerja dalam berbagai kondisi demi menjaga kepercayaan pelanggan. Peristiwa ini tidak hanya berdampak secara material, tetapi juga meninggalkan trauma bagi Hasan yang tengah menjalankan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan layanan logistik dalam menghubungkan kebahagiaan kepada pelanggan.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keselamatan kerja, JNE bergerak cepat memberikan perhatian penuh terhadap korban. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pendampingan intensif, dukungan moral, serta koordinasi dengan pihak berwenang guna memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Apresiasi juga diberikan manajemen JNE dengan pemberian 1 unit motor yang diserahkan langsung oleh M. Feriadi Soeprapto selaku Presiden Direktur JNE dan didampingi Edi Santoso Direktur JNE, Fikri Al Haq Fachryana Human Capital Development Division Head JNE, Agustinus Ayung Prasetio Human Capital Operation Division Head, dan Iyus Rustandi Kepala Cabang JNE Bandung, secara simbolis di kantor pusat JNE, Jl. Tomang Raya, Jakarta Barat, Rabu (6/5/2026).

Dalam sambutannya M. Feriadi menyampaikan, "JNE mengecam keras segala bentuk tindak kriminal, khususnya yang membahayakan keselamatan karyawan/ti kami yang sedang menjalankan tugas. Keselamatan kurir adalah prioritas utama perusahaan,". Feriadi menambahkan, "Kami memastikan korban mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan, baik secara fisik maupun psikologis, harapannya dengan pemberian unit motor ini dapat membantu meringankan beban karyawan kami. JNE juga akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang agar kasus ini dapat segera dituntaskan," tutupnya.

Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pihak akan pentingnya menjaga keamanan dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi para pekerja lapangan yang setiap hari menghubungkan kebutuhan masyarakat. JNE mengapresiasi dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak berwenang khususnya Polsek Astana Anyar Bandung, yang telah membantu secara maksimal dalam proses hukum yang sedang berjalan
Dengan semangat Connecting Happiness, JNE berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan terbaik sekaligus memastikan perlindungan bagi seluruh karyawan, sebagai bagian dari perjalanan perusahaan dalam menghubungkan kebahagiaan di seluruh Indonesia.

Momentum Penting: Exit Meeting Bimtek Anti Korupsi, Pemkab Asahan Komit Wujudkan Pemerintahan Bersih

admin — Thu, 07 May 2026 16:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar pertemuan penutup (exit meeting) Bimbingan Teknis Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu (06/06/2026). Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penegasan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rino Haruno, menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan kemajuan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan program. Menurutnya, telah terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan publik, khususnya yang terlihat saat tim melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Kabupaten Asahan, Mall Pelayanan Publik, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Kami melihat adanya progres positif, namun program ini harus terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan target yang jelas dalam implementasinya," ujar Rino.

KPK juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Apresiasi disampaikan kepada Dinas Pendidikan atas pelaksanaan evaluasi pendidikan antikorupsi. Selain itu, ditekankan pentingnya tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) serta percepatan penetapan calon Agen Perubahan atau Paksi bagi 10 penyuluh antikorupsi.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Beliau menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen evaluasi dan pembelajaran berharga untuk membenahi segala kekurangan yang ada.

"Kami berterima kasih atas bimbingan KPK. Ke depannya, kami akan mengembangkan sistem informasi yang lebih baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin transparan, akuntabel, dan responsif," tegas Bupati.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar seluruh hasil rekomendasi dan materi yang telah didapatkan selama bimtek dapat segera ditindaklanjuti secara konsisten. Dengan demikian, Kabupaten Asahan dapat benar-benar menjadi contoh nyata penerapan pemerintahan bebas korupsi yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. (tec!)

Polsek Medan Area Tangkap Maling Laptop

admin — Thu, 07 May 2026 13:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Rudi Haryanto (38), tak berkutik ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Area pada Selasa (5/5/2026) malam lalu.

Sebab, warga Jalan Bromo Gang Sederhana Kecamatan Medan Area itu terbukti telah mencuri laptop milik korban Amelia Putri (22), warga Jalan Ikhkas Gang Sekata Kelurahan Binjai Medan Denai pada Senin (4/5/2026) lalu.

"Aksi pencurian itu diketahui korban sore hari ketika pulang kuliah," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (7/5/2026).

Kata Yaqin, korban tidak lagi melihat laptop Asus miliknya yang diletakkan di atas meja kamar. Korban sempat mencari namun tidak ditemukan sehingga melapor ke Polsek Medan Area dengan Laporan Polisi nomor : LP/ B / 247 / V /2026/SPKT/POLSEK MEDAN AREA/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT.

Atas laporan itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri segera melakukan penyelidikan.

"Kita mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, tersangka sedang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga langsung dilakukan penangkapan," kata AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka diamankan barang bukti baju dan celana yang digunakan saat beraksi. Laptop milik korban diduga sudah dijual tersangka dan kasusnya masih dikembangkan kepolisian.

Tersangka mengakui perbuatannya, masuk ke rumah korban ketika melihat situasi dengan sepi.

Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Medan Area. Dia diganjar Pasal 476 KUHPidana.(W05)

Fachroel Rozi: Negara Harus Hadir Kendalikan Dampak Kenaikan BBM

admin — Thu, 07 May 2026 13:31:00 +0700+0700

JAKARTA – Dampak kenaikan harga BBM non subsidi dinilai semakin meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional serta pelaksanaan anggaran negara di daerah. Pemerintah pusat pun didesak segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengendalian dampak kenaikan harga BBM terhadap barang dan jasa nasional.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), Fachroel Rozi. Ia menilai kenaikan BBM non subsidi telah memicu efek domino terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari transportasi, distribusi logistik, bahan pangan, material konstruksi hingga biaya operasional proyek pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera direspons pemerintah melalui regulasi nasional yang tegas dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran negara.
"Jika tidak segera diantisipasi, kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memicu kekacauan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik," ujar Fachroel Rozi, Kamis (7/5/2026).
Ia mengungkapkan, banyak kepala daerah, pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga kontraktor pelaksana saat ini menghadapi kesulitan akibat terjadinya perbedaan signifikan antara harga kontrak awal dengan harga pasar terkini.
Kondisi itu, lanjutnya, berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai payung hukum yang jelas. Mulai dari dugaan mark-up, penyimpangan administrasi, hingga potensi tindak pidana korupsi akibat ketidakstabilan harga nasional.
Karena itu, DPP HARI meminta pemerintah segera menerbitkan Kepres sebagai dasar hukum nasional dalam melakukan penyesuaian harga barang, jasa, dan proyek pemerintah akibat inflasi energi.
Selain itu, pemerintah juga diminta menyusun standar nasional penyesuaian harga agar tidak terjadi perbedaan tafsir antar daerah maupun instansi dalam menentukan kenaikan biaya material dan distribusi.
"Penyelenggara negara juga perlu mendapat perlindungan hukum sepanjang penyesuaian anggaran dilakukan secara terbuka, profesional, dan berdasarkan data resmi pemerintah," katanya.
DPP HARI juga mendorong penguatan pengawasan distribusi dan penimbunan barang guna mencegah spekulan memanfaatkan momentum kenaikan BBM demi keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah diminta melibatkan BPKP, LKPP, serta aparat penegak hukum dalam menyusun pedoman nasional agar pengelolaan anggaran tetap akuntabel dan tidak menimbulkan kriminalisasi kebijakan.
"Kenaikan BBM non subsidi tidak boleh menjadi pintu masuk lahirnya persoalan hukum baru di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional," tegas Fachroel Rozi.rel