Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumbar Hadir sebagai Sahabat Masyarakat, Bukan Sekadar Penegak Hukum

admin — Tue, 13 Oct 2026 13:15:00 +0700+0700

PADANG – Kepolisian yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan memperoleh pelayanan yang adil. Semangat inilah yang menjadi pesan utama Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menegaskan pentingnya membangun hubungan yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri, tanpa mengesampingkan ketegasan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang mampu menindak pelaku kejahatan, tetapi juga polisi yang peduli, responsif, dan dapat dipercaya," demikian pesan yang diangkat dalam kampanye Polisi Bersama Masyarakat tersebut.

Ranah Minang Membutuhkan Polisi yang Humanis

Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan kuatnya adat, nilai agama, dan tradisi gotong royong, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat memiliki arti strategis.

Menurut Hery, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dapat menjadi modal sosial untuk menjaga kerukunan, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kehadiran polisi yang menyapa warga, berdialog dengan masyarakat, serta membangun interaksi positif dengan anak-anak dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepercayaan sejak dini.

Namun, pendekatan humanis tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar membangun citra. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam kualitas pelayanan, kecepatan merespons laporan, keterbukaan menerima kritik, serta keberanian menindak setiap pelanggaran hukum secara profesional.

Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata

Hery menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, melainkan harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Menjadi sahabat masyarakat berarti bersedia mendengar, tidak menutup mata terhadap keluhan, dan tidak membiarkan warga merasa sendirian ketika menghadapi persoalan. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," menjadi pesan yang relevan dalam memperkuat hubungan Polri dengan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, menghormati perbedaan, serta memelihara persatuan merupakan bagian penting dalam menciptakan ketenteraman bersama.

Karena itu, sinergi kepolisian dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan rasa takut. Polisi menjalankan tugas sesuai hukum, sementara masyarakat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hadir, Mendengar, Peduli, dan Memberi Solusi

Pesan Polda Sumbar Sahabat Masyarakat menempatkan empat nilai penting sebagai landasan pelayanan, yakni hadir, mendengar, peduli, dan memberikan solusi bagi rakyat.

Bagi Hery, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik di Ranah Minang.

Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya terlihat dari angka pengungkapan kasus, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan publik, dan terjaganya hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat.

"Polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang mampu melindungi tanpa membeda-bedakan, melayani dengan ketulusan, serta menegakkan hukum dengan adil dan berintegritas. Itulah makna sesungguhnya menjadi sahabat masyarakat," demikian pesan yang selaras dengan semangat Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Jual Beli Jabatan di Pemkab Palas Disorot, Dugaan Setoran Berpariasi Puluhan hingga Ratusan Juta, Korban Tuntut Uang Kembali

admin — Tue, 13 Oct 2026 13:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, menjadi sorotan.

Sejumlah pihak disebut-sebut menyerahkan uang puluhan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan upaya mendapatkan jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, jumlah pihak yang diduga menjadi korban diperkirakan mencapai puluhan orang bahkan disebut berpotensi lebih banyak. Nominal uang yang disebut telah diserahkan berpariasi berkisar Rp30 juta,Rp50 juta bahkan Ratusan Juta per orang.

Dugaan tersebut mencakup sejumlah posisi di lingkungan pemerintahan, mulai dari camat, kepala bidang (kabid), hingga kepala dinas (kadis). Uang itu disebut-sebut diserahkan melalui pihak yang dikaitkan dengan lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau orang dekat kepala daerah (Bupati).

*Keluarga yang Mengaku Korban Minta Uang Dikembalikan*

Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan dalam pengisian jabatan, tetapi juga tuntutan pengembalian uang dari pihak yang mengaku sebagai keluarga korban.

Salah satu keluarga yang disebut mengetahui penyerahan uang tersebut berharap persoalan ini tidak berakhir dengan janji tanpa kepastian.

Keluarga itu menginginkan kejelasan mengenai uang yang disebut telah diserahkan kepada seseorang yang dikaitkan dengan lingkungan dekat Bupati Padang Lawas.

"Berharap pihak yang mengetahui persoalan tersebut memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk mengenai keberadaan dana dan mekanisme pengembaliannya apabila dugaan penyerahan uang tersebut terbukti," ujar salah satu keluarga korban yang enggan disebutkan namanya.

Dugaan tersebut juga relevan untuk ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan dan prinsip profesionalisme birokrasi.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Bangun Siregar, meminta pentingnya transparansi dalam proses promosi dan penempatan pejabat, termasuk langkah yang harus dilakukan jika terdapat dugaan transaksi uang untuk memperoleh jabatan.

"Jika benar terdapat permintaan atau penyerahan uang untuk mendapatkan jabatan, persoalan ini harus ditelusuri secara serius. Pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan tidak boleh dicederai oleh praktik transaksional. Proses promosi dan penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, integritas, serta ketentuan yang berlaku," ungkap Bangun.

Terkait tuntutan pengembalian uang, Bangun mengungkapkan perlunya kepastian bagi pihak yang mengaku dirugikan.

"Pihak yang mengaku dirugikan berhak mendapatkan kejelasan mengenai uang yang telah diserahkan. Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku agar pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi berdasarkan bukti," ujarnya.

*Kementerian PANRB Tegaskan Jabatan Bukan untuk Diperjualbelikan*

Praktik jual beli jabatan bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Pengisian jabatan semestinya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas, bukan berdasarkan kemampuan seseorang memberikan uang.

"Prinsip meritokrasi ini penting untuk memastikan pengisian jabatan semata didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, ditambah rekam jejak integritas atau perilakunya. Hal ini tentu dilakukan tanpa membedakan ras, golongan, apalagi siapa yang mampu membayar lebih," dikutip dalam pemberitaan resmi Kementerian PANRB, Selasa (13/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Proses pengangkatan dan promosi pejabat harus mengikuti aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur penyelenggaraan manajemen ASN secara profesional serta penguatan sistem merit.

*Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi Disiplin hingga Proses Pidana*

Larangan praktik transaksional dalam pengisian jabatan juga berkaitan dengan aturan disiplin pegawai dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur sanksi atas pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan.

Selain sanksi administratif, apabila ditemukan unsur suap atau tindak pidana korupsi, pihak yang terbukti terlibat dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Penerapan pasal dan jenis hukuman bergantung pada perbuatan, peran masing-masing pihak, serta hasil pembuktian dalam proses hukum.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat masuk dalam kategori suap atau gratifikasi yang dilarang, bergantung pada fakta dan unsur hukum yang terpenuhi.

Untuk itu, aparat berwenang perlu menelusuri apakah benar terdapat permintaan atau penyerahan uang yang berkaitan dengan pengisian jabatan, siapa pihak yang menerima dana, serta apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

*Bupati dan Sekda Belum Memberikan Tanggapan*

Dilain sisi, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Lawas Panguhum Nasution disebut telah dikonfirmasi mengenai informasi dugaan pungli tersebut.

Namun, berdasarkan bahan yang disampaikan kepada redaksi, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini disusun.

Redaksi membuka ruang bagi Bupati, Sekda, perangkat daerah yang menangani kepegawaian, dan pihak lain yang disebut dalam informasi ini untuk menyampaikan penjelasan maupun bantahan.red

Pemkab Palas Kejar Target Bedah Rumah 2026, Pencairan Dana Ditargetkan Akhir Oktober

admin — Tue, 13 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas), Sumatera Utara, mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Tahun Anggaran 2026. Dari total 300 unit rumah yang dialokasikan, progres pelaksanaan program tersebut tercatat baru mencapai 67,63 persen.

Percepatan ini menjadi perhatian Pemkab Padang Lawas menyusul target penyelesaian pekerjaan fisik pada November hingga Desember 2026. Pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan proses pencairan dana bantuan dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2026.

Komitmen percepatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan dan Monitoring Progres Bedah Rumah se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/10/2026).

Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, diwakili Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Padang Lawas, M. Rasyidi Hasibuan, S.Pd., MM., M.Si., dalam kegiatan tersebut.

Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. Kegiatan ini juga diikuti Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Sri Haryati, melalui Zoom Meeting, serta para kepala dinas yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman dari kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Padang Lawas memperoleh alokasi program bedah rumah sebanyak 300 unit. Bantuan tersebut berasal dari tiga sumber usulan, yakni 200 unit melalui usulan pemerintah daerah, 86 unit dari aspirasi DPR, serta 14 unit bagi penderita tuberkulosis (TBC) melalui usulan Kementerian Kesehatan.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang lebih layak huni. Karena itu, percepatan pelaksanaan perlu diiringi dengan pengawasan agar bantuan dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan digunakan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan data progres yang disampaikan Pemkab Padang Lawas, sebanyak 121 unit rumah telah mencapai progres pekerjaan 100 persen. Sementara itu, masih terdapat puluhan unit yang belum memulai pekerjaan maupun yang pengerjaannya masih berada pada tahap awal hingga menengah.

Rinciannya, sebanyak 68 unit masih berada pada progres 0 persen, 15 unit berada pada rentang progres 0–30 persen, dan 10 unit tercatat pada kategori progres 30 persen. Selanjutnya, sebanyak 86 unit berada pada rentang progres 30–90 persen.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, khususnya terhadap rumah-rumah yang belum dikerjakan dan yang progresnya belum mencapai tahap penyelesaian.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Sri Haryati, mengharapkan proses pencairan dana bantuan dapat dilaksanakan paling lambat pada akhir Oktober 2026.

Setelah tahapan pencairan berjalan, pekerjaan fisik diharapkan dapat dipercepat dan diselesaikan pada November hingga Desember 2026.

Arahan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat tahapan administrasi, serta meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan rumah penerima bantuan.

Pemkab Padang Lawas pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan mempercepat proses pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar pelaksanaan pekerjaan tidak semakin tertunda.

Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong seluruh unit yang progresnya masih 0 hingga 90 persen agar dapat mencapai penyelesaian 100 persen selama periode November–Desember 2026.

Untuk mendukung percepatan program, Pemkab Padang Lawas akan mengintensifkan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta memperkuat pengawasan oleh Dinas Perkimhub.

Pendampingan tersebut diperlukan untuk membantu memastikan tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, sementara pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemkab Palas juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Artinya, selain mengejar target waktu, kualitas hasil pembangunan harus tetap diperhatikan agar rumah yang diperbaiki benar-benar layak ditempati oleh penerima manfaat.

Tantangan percepatan saat ini tidak hanya terletak pada penyelesaian administrasi dan pencairan dana, tetapi juga pada kemampuan mendorong unit-unit yang belum dikerjakan agar segera memasuki tahap pembangunan.

Dengan koordinasi lintas instansi, pendampingan di lapangan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemkab Padang Lawas menargetkan seluruh rangkaian program bedah rumah Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Program tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas hunian, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Padang Lawas MAJU.zal

Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Metro Jaya Hadir sebagai Sahabat Masyarakat

admin — Tue, 13 Oct 2026 13:08:00 +0700+0700

JAKARTA – Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang adil, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., dalam menyikapi pentingnya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pesan Polda Metro Jaya Sahabat Masyarakat.

Menurutnya, polisi tidak hanya dituntut hadir ketika terjadi tindak kejahatan atau gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban, merawat kerukunan, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Polisi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya ketika ada persoalan hukum, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, mengadukan persoalan, dan mencari perlindungan. Inilah makna polisi sebagai sahabat masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan lewat tindakan nyata, profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Menurut Hery, pendekatan humanis juga perlu diperkuat melalui komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, dan seluruh elemen sosial. Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus menciptakan suasana kehidupan yang harmonis.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungannya, menghormati perbedaan, dan membangun kepedulian sosial. Karena itu, hubungan polisi dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, dan melayani harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

Pelayanan yang cepat, sikap yang terbuka terhadap kritik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, menurutnya, menjadi unsur penting untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri.

Hery juga berharap Polda Metro Jaya terus memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjadi sahabat masyarakat bukan sekadar slogan. Itu adalah komitmen yang harus dibuktikan dengan kerja nyata. Ketika masyarakat merasa aman, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan baik, di situlah kepercayaan terhadap kepolisian akan tumbuh," tegasnya.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Jakarta yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.

"Polisi kuat bersama masyarakat, dan masyarakat merasa aman ketika hukum ditegakkan secara profesional, adil, serta berintegritas," tutup Dr. H. Hery Subiansauri.

Senator H. Dedi Iskandar Batu Bara Terima Kunjungan Bang Anto Genk, Bahas Kiprah dan Pengabdian untuk Sumatera Utara

admin — Tue, 13 Oct 2026 13:03:00 +0700+0700

MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Dedi Iskandar Batu Bara, menerima kunjungan Bang Anto Genk, yang memiliki nama lengkap Rianto, S.H., M.H., di kediamannya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Bang Anto Genk merupakan putra Simalungun yang kini sukses berkiprah di Kota Medan. Ia dikenal sebagai CEO Sumut24 Group, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, serta aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kesukuan. Selain aktif dalam dunia media dan organisasi, ia juga dikenal dekat dengan kehidupan keagamaan dan memiliki pergaulan luas di tengah masyarakat.

"Terima kasih sudah berkenan singgah ke rumah kami, Bang," ujar H. Dedi Iskandar Batu Bara menyambut kunjungan tersebut, Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Bang Anto Genk mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal sosok Dedi Iskandar Batu Bara, termasuk kiprahnya sebagai senator yang mewakili masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional.

Menurut Anto Genk, salah satu hal yang menjadi perhatian Dedi adalah keterlibatannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, khususnya melalui dunia pendidikan. Sosok Dedi juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan memiliki latar belakang keagamaan sebagai ustaz.

"Bang Dedi sudah tiga kali menjadi anggota DPD RI. Kita mengenal kiprah beliau dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga pengabdian dan kiprah politik beliau terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Anto Genk.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antara tokoh masyarakat, insan media, dan wakil daerah. Silaturahmi semacam ini diharapkan dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kebersamaan demi kemajuan Sumatera Utara.

Silaturahmi, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi nilai penting yang terus perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.red

Gerak Cepat Kapolda Sumut Tuai Apresiasi, Hery Subiansauri: Sinergi Polisi dan Pemerintah Kunci Keamanan Masyarakat

admin — Tue, 13 Oct 2026 12:53:00 +0700+0700

MEDAN – Langkah cepat Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H dalam membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat apresiasi dari DR H. Hery Subiansauri, SH, MH, M.Si.

Heri Subiansauri menilai, langkah Kapolda Sumut yang segera menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melalui audiensi bersama Gubernur Sumatera Utara merupakan wujud nyata komitmen kepolisian dalam mengedepankan semangat "Polisi Bersama Masyarakat".

Menurutnya, gerak cepat tersebut menunjukkan keseriusan jajaran kepolisian dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

"Luar biasa gerak cepat Kapolda Sumut. Kita melihat adanya komitmen nyata dalam mengimplementasikan arahan Kapolri. Ini menjadi langkah positif untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara," ujar Hery Subiansauri.

Ia menegaskan, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, keamanan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, pelayanan yang responsif, serta kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, komunikasi yang intensif antara pimpinan kepolisian dan kepala daerah dinilai perlu terus diperkuat agar setiap persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Heri juga berharap, sinergi yang telah dibangun tidak berhenti pada pertemuan formal semata, melainkan diwujudkan melalui program dan tindakan konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana sinergi ini benar-benar dirasakan masyarakat. Polisi harus terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sementara pemerintah daerah memastikan kebijakan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap upaya membangun kolaborasi lintas pimpinan tersebut. Menurutnya, kepemimpinan yang responsif, komunikasi yang terbuka, serta kerja sama yang solid menjadi modal penting untuk mewujudkan Sumatera Utara yang aman, tertib, dan semakin sejahtera.

"Ketika kepolisian dan pemerintah daerah berjalan seiring, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan. Kita tentu berharap semangat 'Polisi Bersama Masyarakat' terus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sekadar slogan," pungkas Hery Subiansauri. (Rel)

Fadly Abdina Dukung Atlet Airsoft Tanjungbalai Berlaga di FORPROV Sumut

admin — Tue, 13 Oct 2026 10:38:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyatakan dukungannya terhadap kontingen atlet Airsoft Brotherhood Unity (ABU) Kota Tanjungbalai yang akan berlaga pada Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (FORPROV) Sumatera Utara, 24–25 Oktober 2026 mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan Fadly saat menerima audiensi dan silaturahmi kontingen atlet INORGA Airsoft Brotherhood Unity (ABU) di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).

Dalam pertemuan itu, para atlet memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan kesiapan mereka mengikuti FORPROV Sumatera Utara yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Medan.

Kontingen juga memohon doa dan dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai agar dapat mengikuti kompetisi tersebut dengan baik dan meraih prestasi yang membanggakan.

Fadly mengapresiasi keikutsertaan atlet Airsoft ABU dalam ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut.

Menurutnya, olahraga airsoft tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga melatih kerja sama tim, konsentrasi, kedisiplinan, dan ketangkasan.

Ia berharap para atlet dapat mempersiapkan diri secara maksimal serta menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan.

"Semoga seluruh atlet dapat tampil dengan semangat juang yang tinggi, bertanding dengan baik, dan membawa pulang juara. Saya berharap para atlet tetap menjaga sportivitas serta meraih hasil terbaik yang membanggakan dan mengharumkan nama Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi kontingen Airsoft ABU untuk tampil optimal sekaligus membawa nama baik daerah dalam FORPROV Sumatera Utara.
(eko)

Patroli Malam Polres Palas Sasar Pusat Sibuhuan, Remaja yang Nongkrong Larut Diimbau Pulang

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:49:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Patroli skala sedang tersebut dilaksanakan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 10–11 Oktober 2026, mulai pukul 22.30 WIB hingga 02.00 WIB. Kegiatan ini menyasar sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dinilai rawan tindak pidana di pusat Kota Sibuhuan dan sekitarnya.

Patroli dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, didampingi Kanit Tipidum Ipda Taufik Akbar. Puluhan personel gabungan diterjunkan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, terutama ketika aktivitas masyarakat meningkat pada malam akhir pekan.

Kegiatan tersebut juga dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya panggung hiburan masyarakat yang menghadirkan artis lokal. Keramaian ini menjadi salah satu perhatian petugas untuk mencegah potensi gangguan keamanan, sekaligus memastikan masyarakat dapat menikmati hiburan dengan aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya, personel Satreskrim menyisir sejumlah titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja hingga larut malam. Petugas memberikan imbauan secara persuasif kepada kelompok pemuda yang masih berada di luar rumah agar segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Selain memantau situasi, petugas juga melakukan pemeriksaan badan secara humanis terhadap sejumlah kelompok pemuda yang dicurigai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya senjata tajam, obat-obatan terlarang, maupun barang lain yang berpotensi membahayakan keamanan.

Polisi turut melaksanakan patroli hunting atau penyisiran bergerak untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah tindak kriminalitas sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa patroli malam merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Irwansah, kehadiran personel di lapangan tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas.

Ia menyebutkan, Satreskrim Polres Padang Lawas berkomitmen menjalankan arahan pimpinan dengan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Jajaran kepolisian juga berpegang pada slogan Kapolda Sumatera Utara, yakni Profesi Kepolisian adalah Ladang Ibadah.

"Kami mengimbau para remaja untuk tidak keluyuran hingga larut malam demi menghindari hal-hal yang dapat memicu tindak kejahatan. Alhamdulillah, melalui giat rutin ini kami melihat perubahan signifikan. Wilayah kompleks SKPD yang dulunya sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja pada malam hari, kini sudah bersih dari kerumunan di area gelap maupun lokasi rawan," ungkap AKP Irwansah Sitorus.

Polres Padang Lawas berharap patroli rutin tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pencegahan kejahatan, khususnya di kawasan yang berpotensi menjadi titik kerawanan pada malam hari.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tidak menyerahkan sepenuhnya urusan keamanan kepada aparat. Partisipasi warga, kepedulian terhadap lingkungan, serta keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Secara khusus, para orang tua diimbau meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, termasuk memperhatikan waktu mereka berada di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko keterlibatan remaja dalam pergaulan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Melalui patroli yang dilakukan secara berkelanjutan, Satreskrim Polres Padang Lawas berharap pusat Kota Sibuhuan dan wilayah sekitarnya tetap aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa dihantui kekhawatiran terhadap aksi kriminalitas.

Kendati demikian, upaya menjaga kamtibmas membutuhkan kerja sama semua pihak. Sinergi antara kepolisian, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci agar pencegahan kejahatan 3C tidak hanya berlangsung saat patroli digelar, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam kehidupan sehari-hari.zal

Dana Bencana Padangsidimpuan dan Tapsel Jadi Sorotan, Ratusan Miliar Dipertanyakan: Berapa yang Benar-Benar Diterima Korban?

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:48:00 +0700+0700

TABAGSEL | Sumut24.co

Hingga hari ini, pengelolaan anggaran pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, perlu mendapat pengawasan serius.

Besarnya dukungan anggaran pemerintah harus diikuti keterbukaan realisasi belanja, kejelasan data penerima manfaat, serta kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga terdampak.

Hampir setahun setelah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir November 2025, persoalan pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Di Tapanuli Selatan, warga masih menghadapi kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur. Sementara di Padangsidimpuan, pemerintah masih menjalankan program bantuan bagi keluarga terdampak bencana.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, berapa anggaran yang telah dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, dan berapa nilai bantuan yang benar-benar diterima masyarakat?

*Tambahan TKD Rp10,65 Triliun untuk Tiga Provinsi, Bagaimana dengan Daerah?*

Pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan keterangan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, total tambahan TKD tersebut mencapai Rp10,65 triliun.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, yakni sekitar Rp4,38 triliun pada Februari, Rp3,19 triliun pada Maret, dan Rp3,06 triliun pada Mei 2026.

*Padangsidimpuan: Rp110 Miliar Tambahan TKD, Rincian Penggunaan Perlu Dibuka*

Sementara itu, Kota Padangsidimpuan dilaporkan memperoleh tambahan TKD sekitar Rp110 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana pada 2026.

Pada Juni 2026, Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyampaikan rincian alokasi dan kegiatan yang dibiayai dari tambahan TKD tersebut kepada DPRD.

DPRD tidak bermaksud menghambat percepatan program tapi sebaliknya, DPRD hadir sebagai mitra eksekutif untuk menjalankan fungsi pengawasan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

"Keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan dapat menyebabkan resiko penarikan dana, tertundanya manfaat bagi masyarakat, rendahnya serapan anggaran, bahkan berpotensi menjadi temuan dalam pengawasan," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini juga menambahkan, walaupun fleksibilitas (diskresi percepatan) diberikan kepada kepala daerah dalam penggunaan TKD tambahan tetap harus berada dalam koridor akuntabilitas keuangan daerah.

"DPRD dan eksekutif adalah mitra maka kita saling mengingatkan agar program pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Rusydi penuh harap.

Lebih lanjut, laporan Databoks pada Agustus 2026 menyebutkan bahwa alokasi TKD reguler Pemko Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai Rp648,47 miliar. Hingga Agustus, realisasinya tercatat Rp452,41 miliar atau 69,77 persen.

Komposisi TKD Pemkot Padangsidimpuan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp348,23 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Rp59,47 miliar, serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp44,72 miliar. Ketiga komponen ini menjadi penopang utama pembiayaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan di kota Padangsidimpuan.

Angka TKD reguler tersebut harus dibedakan dari tambahan TKD untuk pemulihan bencana. Keduanya tidak boleh dijumlahkan begitu saja tanpa memeriksa komponen anggaran dan kemungkinan tumpang tindih pencatatan.

Artinya, persentase realisasi TKD reguler sebesar 69,77 persen juga tidak dapat langsung dijadikan ukuran keberhasilan belanja pemulihan bencana. Publik berhak mengetahui dikemanakan penggunaan anggaran tersebut.

Kemudian, salah satu angka penyaluran bantuan yang dapat ditelusuri secara spesifik di Padangsidimpuan adalah Dana Tunggu Hunian (DTH).

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melaporkan bantuan tersebut telah disalurkan kepada 1.133 kepala keluarga terdampak banjir dan tanah longsor. Setiap keluarga menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung Januari hingga Maret 2026.

Dengan demikian, total bantuan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,039 miliar. Penyaluran dilakukan melalui rekening penerima di Bank BNI.

Bantuan itu ditujukan untuk membantu keluarga yang membutuhkan biaya tempat tinggal sementara selama proses pemulihan berlangsung.

*Tapanuli Selatan: Huntap Mulai Diserahkan, Pemulihan Lahan Pertanian Belum Tuntas*

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, proses pemulihan pascabencana juga memperlihatkan perkembangan yang tidak seragam.

Pada 27 Maret 2026, pemerintah menyerahkan tahap pertama sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) kepada penyintas bencana. Pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Namun, pembangunan hunian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan. Pemulihan mata pencaharian, lahan pertanian, akses transportasi, serta infrastruktur dasar juga menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Laporan Harian Tabagsel pada 16 September 2026 menyebut sekitar 100 hektare lahan pertanian di Pulo Lubang, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, belum sepenuhnya pulih. Sebagian lahan masih tertutup material pasir, batu, kayu, dan lumpur. Kerusakan bendungan serta jaringan irigasi turut menghambat aktivitas pertanian.

Dalam penanganan bencana, terdapat sejumlah jenis anggaran dan bantuan yang perlu dibedakan. Di antaranya anggaran tanggap darurat, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi, tambahan TKD, bantuan sosial, bantuan hunian, serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.

*Bobby Nasution Akui Realisasi TKD Lambat, Minta Daerah Percepat Pemulihan*

Dilain sisi, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut menyoroti lambatnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk pemulihan pascabencana di sejumlah kabupaten/kota.

Bobby meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dana tambahan TKD diperuntukkan bagi pembangunan fisik yang membutuhkan perencanaan teknis dan proses pengadaan.

"Sebenarnya ya, yang pertama tentu kita minta percepatan," ujar Bobby, dalam keterangannya pada Selasa, 29 September 2026,

Bobby menerangkan, banyak infrastruktur yang rusak akibat bencana sebelumnya belum memiliki perencanaan pembangunan. Ketika tambahan TKD dikembalikan, pemerintah daerah harus menyusun ulang perencanaan sebelum memasuki proses tender dan pelaksanaan pekerjaan.

Ia memperkirakan penyusunan perencanaan dapat memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian proses tender membutuhkan waktu tambahan.

Namun, Gubernur juga menyinggung persoalan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif yang dalam sejumlah kasus dapat menghambat pelaksanaan anggaran.

Bobby mengingatkan bahwa tambahan TKD tersebut merupakan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bukan tambahan pendapatan yang dapat digunakan secara bebas.

"Uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan," kata Bobby, seraya mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk membangun rumah dinas atau membeli kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dirilis untuk posisi 18 September 2026, Padangsidimpuan memiliki tambahan TKD sekitar Rp111 miliar dengan realisasi Rp24,4 miliar. Sementara Tapanuli Selatan memperoleh alokasi sekitar Rp255,9 miliar dengan realisasi Rp5,48 miliar.

Jika digabungkan, alokasi kedua daerah mencapai sekitar Rp366,9 miliar, sedangkan realisasinya baru Rp29,88 miliar atau sekitar 8,15 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Meski demikian, realisasi anggaran yang rendah tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan.

Pemerintah daerah tetap perlu menjelaskan penyebab keterlambatan berdasarkan program, tahapan pelaksanaan, dan dokumen anggaran yang dapat diperiksa.

*Ucok Rizal: Jangan Biarkan Anggaran Besar Berjarak dari Kebutuhan Korban*

Ketua JMSI Tabagsel, Yusrizal Nasution menilai evaluasi penanganan bencana tidak cukup hanya mengacu pada besarnya anggaran yang telah dialokasikan atau dana yang sudah ditransfer ke daerah.

Menurutnya, indikator terpenting adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

"Anggaran pemulihan bencana harus bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir. Publik berhak mengetahui berapa dana yang dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, kegiatan apa yang dikerjakan, dan berapa banyak korban yang benar-benar menerima manfaat," ujar Yusrizal.

"Jangan sampai pemerintah menyampaikan besarnya anggaran, tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai hasil penggunaannya," tambahnya.

Yusrizal Nasution yang akrab disapa Ucok Rizal juga menekankan pentingnya membedakan dana yang sudah tersedia dengan anggaran yang benar-benar telah dibelanjakan.

"Kalau dana sudah ditransfer, itu baru satu tahapan. Harus dilihat apakah dokumen perencanaan sudah lengkap, pekerjaan sudah berjalan, bantuan sudah diterima, dan kebutuhan warga sudah terpenuhi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar angka serapan, tetapi dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Pemulihan pascabencana bukan sekadar menyelesaikan pembangunan rumah atau menyalurkan bantuan tunai. Proses tersebut juga menyangkut pemulihan penghidupan, akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta rasa aman masyarakat.

Dimana Pemerintaha Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus membuat laporan berkala yang mudah diakses publik. Informasi tersebut idealnya memuat perbandingan antara anggaran, realisasi, keluaran pekerjaan, dan jumlah penerima manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukanlah seberapa besar angka anggaran yang diumumkan, melainkan seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup layak, bekerja, dan membangun masa depan setelah bencana.zal

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Polres Padang Lawas Ingatkan Pengelola SPBU

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:47:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Senin (12/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Monitoring tersebut dilaksanakan oleh Unit Ekonomi Satreskrim Polres Padang Lawas yang dipimpin Kanit Ekonomi, Ipda Hasan Basri, bersama sejumlah personel. Petugas turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi pelayanan SPBU serta mengingatkan pengelola dan masyarakat agar mematuhi aturan pembelian BBM bersubsidi.

Kapolres Padang Lawas melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus, yang disampaikan oleh Ipda Hasan Basri, menegaskan bahwa pengawasan secara berkala diperlukan untuk menjaga ketertiban distribusi BBM, khususnya jenis bahan bakar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Menurut Hasan, pengecekan lapangan tidak hanya bertujuan memastikan proses penyaluran BBM berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam proses pembelian maupun pelayanan di SPBU.

"Sesuai instruksi dari Bapak Kasat Reskrim, kami turun langsung untuk melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan. Selain itu, kami juga memberikan imbauan tegas kepada pihak pengelola SPBU maupun masyarakat agar senantiasa mematuhi aturan pengisian BBM bersubsidi," ujar Hasan.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, petugas menemukan kendala teknis pada fasilitas pengisian BBM di SPBU Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas. Sejumlah mesin pompa atau dispenser Pertalite dilaporkan mengalami kerusakan sehingga pelayanan pengisian bahan bakar belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas, kerusakan mesin tersebut disebabkan sambaran petir. Kondisi ini berdampak terhadap kelancaran pelayanan Pertalite kepada konsumen di SPBU tersebut.

Pihak pengelola SPBU disebut telah memesan suku cadang pengganti dari Jakarta. Perbaikan diharapkan dapat segera diselesaikan setelah suku cadang tiba sehingga fasilitas pengisian kembali beroperasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal.

"Untuk pendistribusian Pertalite di SPBU Huta Lombang tidak berjalan dengan optimal karena mesin pompa mengalami kerusakan akibat tersambar petir. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian ini. Kami cek, keadaannya memang belum bisa beroperasi," ungkap Ipda Hasan.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menyikapi kendala pelayanan tersebut secara bijak. Sementara itu, pemulihan operasional dispenser menjadi hal penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat kembali dilayani secara maksimal.

Selain memeriksa kondisi fasilitas pengisian, Satreskrim Polres Padang Lawas kembali mengingatkan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh konsumen maupun pengelola SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Pertama, pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, roda enam, maupun kendaraan dengan jumlah roda lebih banyak harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan QR Code sesuai dengan identitas kendaraan apabila dipersyaratkan.

Kedua, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi persyaratan dan memiliki surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah atau instansi berwenang sesuai ketentuan.

Ketiga, masyarakat dilarang menyalahgunakan BBM bersubsidi melalui penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah tidak wajar maupun melakukan pengisian berulang-ulang untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.

Keempat, pengelola SPBU diminta menjalankan prosedur pelayanan secara konsisten serta menolak transaksi yang tidak memenuhi persyaratan. Pengawasan juga diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.

Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah hukumnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik penyelewengan, menjaga ketertiban pelayanan, serta memastikan BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat di tengah kebutuhan energi yang terus berjalan. Kepolisian mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dalam proses pembelian, penjualan, maupun pendistribusian BBM bersubsidi.zal

Ketua TP PKK Yupri Astuti Saipullah Salurkan Bantuan ke SLBN Madina, Pemda Didorong Perhatikan Asrama dan Transportasi Siswa

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:46:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ketua TP PKK Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, menyerahkan bantuan berupa kursi roda, tongkat kaki, tongkat ketiak, serta bingkisan kepada siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Madina, Senin (12/10/2026).

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Kompleks Pendidikan STAIN Madina, Panyabungan, tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus pengingat pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam kunjungan itu, Yupri tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini mendampingi siswa dengan penuh kesabaran, perhatian, dan kasih sayang.

Ia menegaskan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, serta pendidikan yang layak tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan masing-masing.

"Bagi pemerintah, tidak ada perbedaan. Semua anak adalah anak Madina, semua berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik," kata Yupri.

Menurutnya, kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus tidak boleh hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan agar anak-anak tersebut dapat tumbuh, belajar, serta mengembangkan potensi yang dimiliki.

Yupri juga menekankan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda rutin atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wujud nyata penerapan nilai toleransi, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap sesama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Madina, dr. Muhammad Faisal Situmorang, turut menyampaikan apresiasi kepada para pendidik SLBN Madina yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

Menurut Faisal, mendidik anak berkebutuhan khusus bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab profesional sebagai guru. Pengabdian tersebut juga memiliki nilai kemanusiaan dan dapat menjadi ladang ibadah.

Ia menyatakan, Disdikbud Madina akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan SLBN Madina.

Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pemenuhan fasilitas dan kebutuhan sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal.

Meski demikian, kebutuhan sekolah tidak hanya menyangkut bantuan alat bantu bagi siswa. Fasilitas pendukung pendidikan, termasuk asrama dan transportasi, juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Kepala SLBN Madina, Ahmad Undri, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ketua TP PKK Madina beserta rombongan. Ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah tersebut dapat berlanjut dalam bentuk dukungan nyata untuk menjawab kebutuhan siswa dan tenaga pendidik.

Undri menjelaskan, SLBN Madina telah berdiri sejak 2007 dan saat ini menampung sebanyak 103 siswa.

Namun, di tengah upaya memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah fasilitas asrama yang belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya akibat keterbatasan biaya operasional.

Selain asrama, kendaraan antarjemput siswa juga membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Fasilitas transportasi dinilai penting untuk mendukung akses siswa menuju sekolah, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan dan sarana mobilitas khusus.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar perhatian terhadap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus tidak berhenti pada penyerahan bantuan sesaat.

Pemenuhan kebutuhan operasional, ketersediaan fasilitas yang layak, serta dukungan transportasi perlu menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah siswa SLBN Madina juga menampilkan kemampuan dan bakat mereka di hadapan Yupri Astuti Saipullah Nasution bersama rombongan.

Penampilan para siswa menjadi gambaran bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan apabila didukung lingkungan pendidikan yang memadai, pendampingan yang tepat, dan perhatian dari berbagai pihak.zal

Polres Padangsidimpuan Gerak Nyata Dukung Ketahanan Pangan, 1,9 Ton Jagung Diserap Bulog

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:46:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada Senin (12/10/2026), sebanyak 1,9 ton atau 1.900 kilogram jagung diserap Perum Bulog Padangsidimpuan setelah melalui pemeriksaan kualitas dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Penyerahan jagung tersebut berlangsung di Gudang Bulog Padangsidimpuan sekitar pukul 15.00 WIB. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan Bulog dalam mendukung penyerapan hasil pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan.

Jagung sebanyak 1.900 kilogram itu diangkut menggunakan satu unit truk oleh Kabag SDM Polres Padangsidimpuan AKP Irwan Sastradinata bersama personel Bagian SDM.

Setibanya di gudang, jagung terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bulog Padangsidimpuan bersama Kepala Gudang Bulog. Hasil pemeriksaan menunjukkan jagung tersebut layak diserap dengan kadar air sebesar 12,9 persen.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, seluruh jagung kemudian ditimbang ulang sebelum dimasukkan ke dalam Gudang Bulog Padangsidimpuan. Dengan demikian, total jagung yang berhasil diserap dalam kegiatan tersebut mencapai 1,9 ton.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan berkomitmen mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor.

Menurutnya, keterlibatan Polri dalam mendukung penyerapan hasil pertanian merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Polres Padangsidimpuan mendukung penuh program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami terus mendorong sinergi dengan Bulog agar hasil pertanian dapat terserap dengan baik, sehingga upaya menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan optimal," demikian pernyataan yang dapat digunakan untuk menggambarkan komitmen Kapolres.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, Bulog, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung proses penyerapan hasil panen. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran distribusi pangan sekaligus memperkuat ekosistem pertanian di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, AKP Irwan Sastradinata turut didampingi Kapolsek Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti serta personel Bagian SDM, yakni AIPDA Roihan A. Srg dan AIPTU Zulfan Hendra. Kegiatan tersebut juga melibatkan Pimpinan Cabang Bulog Padangsidimpuan dan Kepala Gudang Bulog Padangsidimpuan.

Polres Padangsidimpuan berharap kerja sama dengan Bulog dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung penyerapan hasil panen dan pengelolaan cadangan pangan. Dengan koordinasi yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat tersalurkan secara optimal dan mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa dukungan Polri terhadap ketahanan pangan tidak hanya melalui pengamanan, tetapi juga melalui kolaborasi nyata dengan pemangku kepentingan untuk mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.zal

Mahasiswa Unhan RI, Dorong Semangat Belajar Siswa Sekolah Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:45:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat,Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Senin (12/10/2026), bertempat di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Solok menerima kunjungan mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) yang melaksanakan kegiatan mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Solok.

Kunjungan dihadiri oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Khairul, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desamlia, serta dosen pembimbing Unhan RI, Tri Panca, bersama para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tersebut.

Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dosen pembimbing serta mahasiswa Unhan RI atas kepedulian dan kontribusi mereka dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Solok.

Bupati menilai keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan mengajar merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam memberikan pendampingan dan motivasi kepada anak-anak Sekolah Rakyat.

Mengatakan, pendidikan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas, berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan. Karena itu, anak-anak perlu mendapatkan dukungan, pendampingan, dan motivasi agar semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri.

Juga menekankan pentingnya membangun semangat dan kepercayaan diri anak-anak Sekolah Rakyat agar mereka berani bermimpi, memiliki cita-cita tinggi, serta menyadari bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Bupati berharap anak-anak Sekolah Rakyat dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kehadiran mahasiswa Unhan RI diharapkan tidak hanya membantu proses pembelajaran, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para siswa melalui nilai-nilai kedisiplinan, semangat belajar, cinta tanah air, dan pengabdian kepada bangsa.

Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Di tengah situasi pemulihan pascabencana yang sedang dihadapi Kabupaten Solok, perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak juga menjadi hal penting. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memastikan anak-anak tetap memiliki semangat belajar dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terbangun semangat belajar yang semakin kuat di kalangan siswa Sekolah Rakyat, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas dan turut mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.(YOSE)

Kabupaten Solok Masuki Masa Transisi Pemulihan Pascabencana Selama Enam Bulan

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:44:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Dalam rangka penetapan status bencana, yang digelar pada Senin (12/10/26) di Posko Utama Bencana Arosuka, Lapangan Kantor Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok mulai mempersiapkan langkah pemulihan pascabencana banjir bandang dengan memasuki masa transisi selama enam bulan ke depan, setelah berakhirnya masa tanggap darurat yang telah berlangsung selama 21 hari. Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Kabupaten Solok

Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, didampingi Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI, serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan BMKG Sumatera Barat, BUMN dan BUMD, serta peserta FGD lainnya.

Bupati Solok, dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda serta pihak-pihak terkait yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan bencana di Kabupaten Solok.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membantu penanganan bencana ini. Memasuki masa transisi, persiapan ke depan menjadi sangat penting karena kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali," ujar Bupati.

Menegaskan bahwa masa transisi harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah-langkah pemulihan. Ia meminta seluruh kepala OPD untuk meningkatkan komunikasi, saling mendukung, dan bekerja bersama agar proses pemulihan dapat berjalan secara terarah dan optimal.

Juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan. Seluruh progres pekerjaan yang telah dan akan dilaksanakan harus dipersiapkan dengan baik, termasuk percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Kita akhiri hari ini masa tanggap darurat yang telah kita laksanakan selama 21 hari, dan kita akan masuk ke masa transisi selama enam bulan ke depan," tegasnya.

Pada kegiatan tersebut, turut dibahas informasi prakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas III Minangkabau. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, wilayah Sumatera Barat diprediksi mengalami puncak musim hujan pada November hingga Desember mendatang, dengan wilayah Solok diperkirakan memiliki curah hujan yang cenderung lebih tinggi.

Perwakilan BMKG juga menyampaikan bahwa informasi prakiraan cuaca akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Untuk Kabupaten Solok, prakiraan cuaca pada hari ini menunjukkan potensi hujan sedang, sedangkan dalam lima hari ke depan diperkirakan terjadi hujan ringan.

Informasi tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam menyusun langkah antisipasi, mengingat tingginya curah hujan berpotensi memengaruhi upaya pemulihan wilayah terdampak bencana.

Dan Pemerintah Kabupaten Solok berharap sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi teknis, BMKG, BUMN, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga masa transisi menuju pemulihan dapat berjalan efektif.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak segera terealisasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.(YOSE)

Wali Kota Sawahlunto Serahkan Bantuan Rp100 Juta untuk Korban Banjir Bandang Arosuka

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:43:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (12/10/2026)
menerima bantuan sebesar Rp100 juta dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di kawasan Arosuka.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, kepada Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, bersama Wakil Bupati Solok, H. Candra, SHI, di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Solok. Ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang tengah menghadapi musibah bencana banjir bandang.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sawahlunto beserta seluruh jajaran atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Bahwa dukungan tersebut sangat berarti bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang saat ini tengah berupaya bangkit dari dampak bencana banjir bandang.

Mengatakan, penanganan bencana membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan dengan baik.

Bupati juga berharap semangat kebersamaan dan solidaritas antar daerah terus terjaga, sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sediakala.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang sedang mengalami musibah.

Dan berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak serta mendukung upaya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di Arosuka.

Riyanda juga berharap masyarakat Kabupaten Solok diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Ia menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tengah situasi bencana.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik dukungan tersebut sebagai bagian dari sinergi antar pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Bantuan senilai Rp100 juta itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak dan memperkuat upaya pemulihan di wilayah yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang.

Dikatakan, tengah penanganan darurat yang masih berlangsung, Pemkab Solok terus berupaya mengkoordinasikan penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta pemulihan kondisi wilayah terdampak.

Melalui kolaborasi dan kepedulian berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dapat berjalan secara bertahap dan masyarakat terdampak dapat segera bangkit.(YOSE)

Polresta Deli Serdang dan BNNK Gerebek Dugaan Sarang Narkoba di Beringin, Empat Pria Diamankan

admin — Tue, 13 Oct 2026 00:41:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Tim gabungan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang menggelar operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Dusun I, Desa Emplasemen, Kecamatan Beringin, Senin (12/10/2026) sore.

Dalam operasi yang dipimpin Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, KOMPOL Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., petugas mengamankan empat pria berinisial PR (48), SP (33), IT (35), dan SB (39) dari sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hasil tes urine, keempat pria tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina, zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu dan dari lokasi penggerebekan, petugas menyita empat paket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,61 gram, satu buah pipa pirex, serta dua alat isap bong.

Dari hasil interogasi awal, keempat pria tersebut mengaku memperoleh sabu dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan AMOK. Menindaklanjuti keterangan tersebut, personel gabungan melakukan pencarian di sekitar Desa Emplasemen. Namun, pria yang dimaksud belum berhasil ditemukan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, KOMPOL Fery Kusnadi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap asal-usul narkotika sekaligus menelusuri pihak yang diduga memasok barang haram tersebut.

"Keempat orang ini statusnya pengguna. Namun, kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait asal-usul sabu ini. Kita akan buru pemasoknya," tegas KOMPOL Fery Kusnadi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan dan informasi dari masyarakat dinilai penting dalam membantu kepolisian memberantas narkoba.

Pelaksanaan operasi GSN tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sekretaris Desa Emplasemen Afrida menyampaikan apresiasi kepada Polresta Deli Serdang bersama BNNK Deli Serdang atas langkah nyata dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Desa Emplasemen.

Apresiasi juga datang dari warga dilokasi yang berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membuat aman lingkungan.

Usai penggerebekan, keempat pria beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, pencarian terhadap pria berinisial AMOK yang disebut dalam keterangan awal masih menjadi bagian dari upaya pengembangan kasus tersebut.rel

Wanita Meninggal di Karaoke Neeta Kisaran Tanpa Garis Police Line, Penyelidikan Berjalan, Ini Aturan Hukum dan Tanggung Jawab Pengusaha Hiburan

admin — Mon, 12 Oct 2026 22:53:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Seorang wanita berinisial WH (30), warga Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, meninggal dunia setelah diduga mengalami Over Dosis (OD) di sebuah Tempat Hiburan Malam (THM) Karaoke Neeta di kawasan Komplek Terminal Graha Kisaran, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Minggu dinihari (11/10/2026). Jenazah sedang menjalani proses autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban awalnya berada di dalam ruangan bersama sejumlah teman. Korban diketahui terjatuh di toilet dan tidak sadarkan diri sekitar pukul 01.30Wib.

Langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Mulia Kisaran, namun nyawa korban tidak tertolong. Jenazah kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut, tiba di lokasi sekitar pukul 14.52 Wib hari yang sama.

Lurah Siumbut Baru, Abdul Rahman Harahap, membenarkan identitas korban sebagai warga wilayah kerjanya.

"Beliau sebelumnya tinggal di perumahan, dan saat ini menetap di rumah orang tuanya di Jalan Paria, Lingkungan VIII," ungkapnya. Penyebab pasti kematian belum bisa dipastikan hingga hasil autopsi keluar.

Kanit Jatanras Polres Asahan, IPDA Rafi Kurnia Putra, saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (12/10/2026) membenarkan penanganan kasus tersebut.

"Benar, saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan dan jenazah sedang dilakukan autopsi di Tebing Tinggi untuk mengetahui penyebab kematian yang sesungguhnya," tegas IPDA Rafi melalui pesan tertulis atau Whats App (WA).

Pantauan di lokasi menunjukkan THM Karaoke Neeta dalam keadaan tutup dan digembok. Tidak terdapat garis polisi di lokasi kejadian. Keberadaan tempat hiburan ini pun dinilai masyarakat berada di lokasi yang cukup strategis, tak jauh dari Kantor Bupati Asahan, rumah ibadah, serta kantor instansi penegakan hukum.

Masyarakat setempat mendesak pihak berwenang mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri asal zat yang diduga dikonsumsi, serta memeriksa pihak-pihak yang berada bersama korban.

"Kami harap polisi juga tidak pilih kasih dalam menelusuri jaring pengedar di sekitar sini, dan mempertanyakan pengawasan pengelola tempat hiburan," ujar salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.

Adapun dasar landasan hukum terkait kasus ini yang perlu dipahami, tentang Undang-Undang Narkotika, dimana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar utama penindakan. Jika terbukti ada penyalahgunaan, peredaran, atau pemberian narkotika kepada orang lain, pelaku dapat dikenakan pasal yang ancaman hukumannya dapat mencapai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Tanggung Jawab Pengelola Tempat Hiburan, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jika relevan) dan Peraturan Daerah terkait Perizinan Tempat Hiburan.

Pengelola wajib menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan usahanya. Jika ditemukan aktivitas ilegal di dalam tempat usahanya, pengelola dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Secara pidana, pengelola dapat turut disangkakan jika terbukti mengetahui dan membiarkan adanya peredaran narkotika di tempatnya.

Dan Kewajiban Pelaporan dan Pencegahan, yakni Pengelola tempat hiburan memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya hal-hal yang melanggar hukum di tempat usahanya. Kelalaian dapat dikategorikan sebagai turut serta memfasilitasi tindak pidana sesuai Pasal 56 KUHP.

Kemudian Hasil Autopsi sebagai Bukti Kunci, dimana Hasil pemeriksaan medis dan toksikologi sangat menentukan arah penyidikan, apakah penyebab kematian murni akibat zat tertentu, atau ada faktor lain. Hasil ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan tersangka dan pasal yang akan dikenakan.

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Seluruh pihak yang dimintai keterangan dianggap belum terbukti bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kesimpulan yang keliru. (tec)

DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut

admin — Mon, 12 Oct 2026 22:35:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.co

DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

Gerak Cepat Tim Jatanras Polres Asahan, 4 Pelaku Pencurian Berhasil Diamankan, Kerugian Capai Rp30 Juta

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim penyidik Polres Asahan membuahkan hasil manis. Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Asahan berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku pencurian yang meresahkan warga di wilayah Kisaran Timur. Penangkapan dilakukan pada Sabtu dini hari, (10/10/ 2026).

Kasus ini bermula ketika korban, Edi Usman, melaporkan kehilangan sepeda motor dan telepon genggam milik keluarganya. Peristiwa terjadi pada Selasa, 22 September 2026, sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Marah Rusli, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur.

Saat itu, anak korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 5166 VCK bersama dua temannya. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh empat orang tak dikenal yang mengendarai dua sepeda motor. Kelompok tersebut menuduh mereka telah menyakiti salah satu teman mereka. Dengan alasan akan memeriksa kebenaran tuduhan tersebut, korban diajak menuju lokasi lain, namun akhirnya diturunkan di jalan dan ditinggalkan sepeda motor serta satu unit ponsel Vivo Y03 berwarna biru dibawa kabur oleh para pelaku.

Kerugian yang dialami korban akibat peristiwa ini ditaksir mencapai Rp 30 juta.

Berdasarkan laporan yang diterima, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., segera mengerahkan Tim Jatanras untuk menelusuri jejak para pelaku. Hasil penyelidikan membuahkan hasil ketika petugas memperoleh informasi keberadaan mereka pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 00.00 Wib.

Dini hari yang sama, tim bergerak cepat. Dua orang terduga pelaku berinisial MIFN (23), warga Kisaran Barat, dan MAR (18), warga Sei Alim, berhasil diamankan di sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, Kisaran. Sementara dua orang lainnya, AA (18) alias Imam, warga Indra Pura, dan JO (18), warga Silaut Laut, berhasil digerebek di sebuah losmen di Jalan H. Misbah No. 5, Kelurahan Kisaran Barat.

Selain mengamankan keempat terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga hasil kejahatan, antara lain, 7 unit ponsel berbagai merek, 1 buah helm, 1 buah jam tangan, dan 1 buah jaket, serta 1 buah celana panjang

Keempat tersangka kini telah dibawa ke Markas Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencurian biasa.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di jalanan. Jangan mudah terpancing oleh tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Jika mengalami kejadian serupa, segera hubungi pihak kepolisian melalui Call Center 110 yang siap melayani 24 jam," ujarnya.

Penyidik saat ini masih melengkapi berkas perkara agar proses hukum terhadap para tersangka dapat berjalan lancar dan transparan. (tec)

Aktivis LIB Aksi di PKS Mandoge : Dugaan Kerugian Negara dan Kerusakan Jalan, Izin Operasional Diminta Dicabut

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:34:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan massa dari Lembaga Indonesia Bersatu (LIB) menggelar aksi damai di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Unit Mandoge, Kabupaten Asahan, Senin (12/10/2026). Aksi yang dipimpin Ketua LIB Adi Wirawan bersama koordinator lapangan Umam Damanik dan Kiren ini berlangsung tertib dan tidak menimbulkan keributan.

Dalam pernyataan sikapnya, sekitar 70 peserta aksi mengemukakan empat temuan yang diduga merugikan masyarakat dan keuangan daerah. Pertama, adanya dugaan manipulasi data penggunaan air permukaan yang disedot pabrik. Massa menduga air rakyat digunakan namun pembayaran pajak tidak sesuai ketentuan, yang berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.

Kedua, muncul dugaan persekongkolan antara oknum manajemen dengan rekanan pekerjaan perbaikan PKS untuk tahun anggaran 2024, 2025, hingga 2026. Massa menilai hasil pekerjaan belum layak namun dinyatakan selesai 100%, yang mempertanyakan integritas pengelolaan BUMN.

Ketiga, jalan kabupaten di sekitar wilayah operasional pabrik dilaporkan rusak parah akibat aktivitas truk pengangkut kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin yang jelas.

Kemudian massa menyampaikan tuntutan secara tegas kepada
Bupati Asahan untuk segera mencabut sementara izin operasional PKS PTPN IV Unit Mandoge sampai hasil audit tuntas dipublikasikan. Dan kepada Kapolres Asahan meminta memeriksa dugaan mark-up dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa. Serta kepada DPRD Asahan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan memanggil manajemen PKS Mandoge untuk dimintai keterangan. Dan kepada Kejaksaan Negeri Asahan: Memanggil pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tiga tahun terakhir.

Setelah menyampaikan tuntutan di lokasi pabrik, rombongan massa kemudian menuju Kantor Bupati Asahan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Di sana, massa diterima oleh Wakil Bupati Asahan Rinato, SH, MAP.

Wakil Bupati menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji memanggil dinas-dinas terkait untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah, massa aksi menyampaikan terima kasih dan membubarkan diri secara tertib. (tec)