TAPSEL: “TAK PERNAH SELESAI” HARUS BERUBAH MENJADI “TETAP PASTI SELESAI”

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:57:00 +0700+0700

Oleh: H Syahrir Nasution

Bencana yang melanda Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak semestinya hanya dibaca sebagai sebuah peristiwa alam. Ia harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi besar terhadap cara kita memahami ruang, mengelola lingkungan, membangun infrastruktur, sekaligus menyiapkan masa depan daerah.

Karena itu, pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang tidak menginginkan hasil penelitian para akademisi berhenti sebagai dokumen, patut diapresiasi.

Itu bukan sekadar kalimat seorang kepala daerah.

Itu adalah pesan penting bahwa ilmu pengetahuan harus turun dari ruang-ruang seminar menuju meja kebijakan, dari laporan penelitian menjadi program kerja, dan dari rekomendasi menjadi tindakan nyata.

Para akademisi dari UI, ITB, UGM, USU, UNAS dan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga lainnya telah memberikan perspektif ilmiah. Tantangannya sekarang bukan lagi sekadar apa yang ditemukan, melainkan apa yang akan dilakukan berdasarkan temuan tersebut.

Di titik inilah Tapsel membutuhkan sebuah paradigma baru.

TAPSEL tidak boleh lagi dimaknai sebagai "Tak Pernah Selesai". Tapsel harus kita dorong menjadi: "Tetap Pasti Selesai".

Dari Penelitian Menuju Kebijakan

Bencana banjir dan berbagai dampaknya harus menjadi titik balik.

Jangan sampai setelah air surut, lumpur dibersihkan, bantuan disalurkan, rumah diperbaiki dan aktivitas masyarakat kembali berjalan, persoalan dianggap selesai.

Sebab bencana mungkin telah berlalu, tetapi kerentanan belum tentu hilang.

Jika penyebab dan faktor risikonya tidak ditangani, maka masyarakat hanya sedang menunggu bencana berikutnya.

Karena itu, hasil penelitian harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan Tapsel.

Peta jalan tersebut setidaknya harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

Bagaimana kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)?

Wilayah mana yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi?

Bagaimana perubahan tata guna lahan memengaruhi daya dukung lingkungan?

Infrastruktur seperti apa yang sesuai dengan karakteristik geografis dan hidrologis Tapsel?

Di mana kawasan yang harus dipulihkan?

Di mana pembangunan harus dibatasi?

Dan yang paling penting, siapa melakukan apa, kapan, dengan anggaran berapa, serta bagaimana hasilnya diukur?

Tanpa jawaban konkret terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian berpotensi kembali menjadi tumpukan dokumen di lemari pemerintahan.

Gus Irawan dan Momentum Membalik Cara Berpikir

Sebagai eksekutif pemerintahan sekaligus pamong praja, sikap Gus Irawan yang mendorong agar kajian akademik menghasilkan tindakan nyata merupakan langkah yang bijaksana.

Kepala daerah tidak cukup hanya menjadi administrator pembangunan.

Ia harus menjadi pengarah perubahan.

Dalam konteks Tapsel pascabencana, kepala daerah memiliki posisi strategis untuk mempertemukan tiga kekuatan besar: ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Akademisi memiliki pengetahuan.

Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen anggaran.

Masyarakat memiliki pengalaman langsung atas perubahan lingkungan yang terjadi di wilayahnya.

Ketiganya harus disatukan.

Sebab tidak mungkin persoalan sebesar pemulihan DAS, penataan ruang dan mitigasi bencana diselesaikan hanya oleh pemerintah. Begitu pula tidak cukup diselesaikan hanya dengan penelitian akademik.

Yang dibutuhkan adalah orkestrasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Tapsel Harus Memiliki "Blueprint" Pascabencana

Tapsel membutuhkan sebuah dokumen yang lebih dari sekadar kajian.

Sebuah Blueprint Tapsel Tangguh.

Blueprint ini harus menjadi dokumen hidup yang mengikat arah pembangunan daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Di dalamnya harus ada prioritas pemulihan DAS, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian tata ruang, pembangunan infrastruktur berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, penguatan desa-desa rawan bencana, hingga mekanisme pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi memperbesar kerentanan ekologis.

Setiap rekomendasi harus memiliki indikator keberhasilan.

Jika rekomendasinya rehabilitasi DAS, harus jelas berapa luas yang dipulihkan.

Jika rekomendasinya penataan ruang, harus jelas kawasan mana yang dikoreksi.

Jika rekomendasinya pembangunan infrastruktur, harus jelas standar teknis apa yang digunakan.

Dengan demikian, keberhasilan tidak lagi diukur dari berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar risiko bencana berhasil dikurangi dan seberapa kuat masyarakat terlindungi.

Jangan Sekadar Memperbaiki yang Rusak

Ada satu jebakan besar dalam pembangunan pascabencana: pemerintah cenderung terburu-buru mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana.

Padahal, kondisi sebelum bencana belum tentu merupakan kondisi yang ideal.

Kalau jembatan rusak, jangan sekadar dibangun kembali dengan desain lama.

Kalau jalan putus, jangan hanya dikembalikan seperti semula.

Kalau bantaran sungai rusak, jangan hanya diperkuat tanpa melihat sistem DAS secara keseluruhan.

Prinsipnya harus berubah:

Bukan membangun kembali seperti semula, tetapi membangun kembali dengan lebih aman, lebih tangguh dan lebih sesuai dengan karakter alam.

Inilah esensi pembangunan pascabencana yang sesungguhnya.

Saatnya Membuat Benchmarking Tapsel

Gagasan Gus Irawan agar hasil penelitian menjadi pijakan kebijakan sebenarnya dapat dikembangkan lebih jauh.

Tapsel dapat menjadikan dirinya sebagai benchmarking pembangunan daerah berbasis mitigasi bencana dan pemulihan ekosistem.

Artinya, setiap kebijakan pembangunan harus diuji dengan pertanyaan sederhana:

Apakah kebijakan ini membuat Tapsel lebih tangguh atau justru lebih rentan?

Pertanyaan tersebut harus menjadi semacam filter bagi seluruh kebijakan daerah.

Dengan pendekatan itu, pembangunan jalan, jembatan, permukiman, kawasan ekonomi, pertanian, perkebunan, hingga pengembangan wilayah harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko bencana.

Dari Bencana Menuju Kebangkitan

Bencana memang meninggalkan luka.

Tetapi dari luka itu seharusnya lahir kesadaran baru.

Tapsel tidak boleh terus-menerus berada dalam siklus yang sama: bencana – tanggap darurat – rehabilitasi – pembangunan – lalu bencana kembali.

Siklus itu harus diputus.

Caranya dengan menjadikan pengalaman bencana sebagai bahan evaluasi permanen dalam pembangunan.

Dan di sinilah gagasan sederhana tetapi kuat itu menemukan maknanya:

TAPSEL: TAK PERNAH SELESAI, harus kita ubah menjadi TAPSEL: TETAP PASTI SELESAI.

Selesai bukan berarti semua persoalan lenyap.

Selesai berarti ada arah yang jelas.

Ada target.

Ada tahapan.

Ada indikator.

Ada pengawasan.

Ada keberanian mengoreksi kebijakan.

Dan yang paling penting, ada komitmen untuk memastikan masyarakat Tapsel tidak terus-menerus menjadi korban dari kesalahan yang sama.

Gus Irawan telah membuka pintu dengan mengatakan bahwa penelitian jangan berhenti menjadi dokumen.

Sekarang tinggal bagaimana pintu itu dibuka lebih lebar.

Para ilmuwan menyampaikan temuannya. Pemerintah menerjemahkannya menjadi kebijakan. Masyarakat mengawasinya. Dan seluruh elemen daerah bergerak bersama.

Jika itu dapat diwujudkan, maka bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan.

Ia juga dapat menjadi titik awal lahirnya Tapsel yang lebih tangguh, lebih tertata, lebih ilmiah dalam mengambil keputusan, dan lebih berani menatap masa depan.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa indah dokumen yang dihasilkan.

Ukuran keberhasilannya adalah seberapa jauh dokumen itu mampu mengubah kehidupan rakyat.

Dan untuk Tapsel, waktunya adalah sekarang.***

Lebih dari Sekadar Belajar: Mahasiswa Kini Bisa Rasakan Pengalaman Kerja Nyata di Telkomsel lewat Virtuship

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:27:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Telkomsel resmi meluncurkan Virtuship, platform magang virtual yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan pengalaman kerja berbasis proyek secara fleksibel dari mana saja. Pada momen peluncuran resmi Virtuship di Bandung, Senin (10/8), Telkom University menjadi salah satu kampus pertama yang bergabung dalam program ini, dan ke depan akses akan diperluas secara bertahap ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Virtuship dihadirkan Telkomsel berkolaborasi dengan Kuncie untuk menjawab kebutuhan mahasiswa terhadap pengalaman profesional yang relevan sekaligus membantu mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja. Program perdana bagi mahasiswa Telkom University berlangsung selama periode waktu tertentu, meliputi studi kasus, penugasan, dan proyek yang mengangkat beragam peran serta tantangan kerja dari berbagai direktorat di Telkomsel.

Program magang dirancang dengan estimasi beban pembelajaran yang dapat dikonversikan dengan kredit semester sesuai dengan ketentuan dari universitas. Setelah memenuhi persyaratan kelulusan magang, peserta akan memperoleh sertifikat dan berkesempatan masuk ke dalam talent pool untuk peluang pengembangan karier berikutnya.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, Indrawan, mengatakan, "Telkomsel berkomitmen Melayani Sepenuh Hati, mendampingi generasi muda menemukan potensi dan menyiapkan masa depan mereka. Banyak mahasiswa memiliki potensi besar, tetapi belum semuanya mendapat kesempatan untuk mengenal dunia kerja dan menguji kemampuannya melalui pengalaman yang relevan. Virtuship membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar dari proyek yang dekat dengan praktik industri, memperoleh umpan balik, serta membangun portofolio sebagai bekal memasuki dunia profesional."

Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., menyampaikan, "Pengalaman langsung dari dunia industri menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan kebutuhan kerja yang semakin cepat. Melalui Virtuship, mahasiswa dapat menghubungkan pembelajaran di kampus dengan tantangan profesional yang nyata. Kami berharap program ini membantu mahasiswa semakin memahami kompetensinya, lebih adaptif, dan lebih siap memberikan kontribusi setelah menyelesaikan pendidikan."

Informasi selengkapnya mengenai Virtuship dapat diakses melalui www.virtuship.id.

Penguatan Kolaborasi bersama Telkom di Bidang Pendidikan

Peluncuran Virtuship turut diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Pemanfaatan Potensi Bersama antara Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). Kesepahaman tersebut menjadi landasan untuk memperluas kolaborasi di bidang pendidikan, pengembangan talenta, serta pemanfaatan kapabilitas kedua pihak bagi kemajuan ekosistem pendidikan Indonesia.

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, mengatakan, "Kolaborasi Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom dibangun dari semangat yang sama, yaitu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh generasi muda dan ekosistem pendidikan. Melalui sinergi ini, kami ingin menghubungkan kekuatan pendidikan dengan pengalaman dan kebutuhan industri agar semakin banyak talenta Indonesia memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkontribusi."

Direktur Yayasan Pendidikan Telkom, Dodi Irawan, menambahkan, "Nota Kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi Telkomsel dan Yayasan Pendidikan Telkom. Virtuship menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut dengan membuka akses pengalaman industri yang lebih dekat bagi mahasiswa. Kami berharap sinergi ini terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi institusi pendidikan, peserta didik, serta masyarakat."

Melalui Virtuship dan penguatan kolaborasi dengan YPT, Telkomsel melanjutkan komitmennya untuk membuka akses pembelajaran berbasis industri yang lebih inklusif, relevan, dan mudah dijangkau. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Telkomsel dalam mempersiapkan talenta muda yang adaptif dan siap mendorong kemajuan Indonesia. Rel

PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:18:00 +0700+0700

sumut24.co -SUBULUSSALAM, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan koordinasi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) bersama Pemerintah Kota Subulussalam terkait percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 3 dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam di Kantor Wali Kota Subulussalam, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang dihadiri Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan beserta jajaran dan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bantjin tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui sinergi yang erat, PLN dan Pemerintah Kota Subulussalam berkomitmen memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai target dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan PLTA Kumbih 3 beserta jaringan transmisi 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan Sumatera melalui pemanfaatan energi bersih.

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperkuat interkoneksi sistem Sumatera Utara–Aceh, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Aceh.

Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bantjin, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi faktor penting dalam memastikan proyek strategis nasional dapat terlaksana secara optimal.

"Pemerintah Kota Subulussalam mendukung penuh pembangunan PLTA Kumbih 3 beserta jaringan transmisinya karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kami siap memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan sesuai kewenangan agar proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan," ujar Haji Rasyid Bantjin.

General Manager PLN UIP SBU, Rizky Aftarianto, Kamis (13/8/2026) menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan fondasi utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek yang mendukung transisi energi nasional.

"Keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan Pemerintah Kota Subulussalam menjadi modal penting bagi PLN untuk mempercepat pembangunan PLTA Kumbih 3 dan jaringan transmisinya sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan Sumatera berbasis Energi Baru Terbarukan. Melalui kolaborasi yang solid, kami optimis proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung target transisi energi nasional," tutur Rizky.

Rizky menambahkan, PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pembangunan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), mengedepankan aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara tepat mutu, tepat waktu dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan, menjelaskan bahwa saat ini pembangunan jaringan transmisi telah memasuki tahap pra konstruksi, termasuk proses pembebasan lahan untuk tapak tower.
"Saat ini PLN UPP SBU 4 tengah melaksanakan tahapan pra konstruksi, salah satunya proses pembebasan lahan untuk pembangunan 437 tapak tower SUTT 150 kV Tapak Tuan–Subulussalam yang melintasi Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam, mencakup 12 kecamatan dan 60 desa. Infrastruktur ini akan memperkuat interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera, khususnya jalur Sumatera Utara–Aceh, sehingga mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan berjalan lancar, sehingga proyek dapat beroperasi sesuai target pada tahun 2028," jelas Parlindungan. (C04)

Jelang HUT RI, PWPM Datang Membawa Pesan: Wartawan Senior Tak Boleh Dilupakan

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:15:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kehidupan pers dalam era disrupsi informasi saat ini, menuntut kecepatan dan harus adaptif dengan perkembangan zaman serta teknologi.

Terlebih bagi wartawan di era jauh sebelum Artificial Intellegence atau AI dan ChatGPT kini, tentu harus dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat tersebut.

Berangkat dari situ, pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di bawah kepemimpinan Ketua Muhammad Edison Ginting, memberikan apresiasi atas dedikasi para wartawan senior, baik yang masih aktif atau tidak lagi meliput di lapangan. Terutama para wartawan senior yang pernah meliput atau bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Para pengurus PWPM pada Kamis (13/8/2026) mengunjungi langsung kediaman sejumlah wartawan senior tersebut. Antara lain ke rumah Hj Mardiana Chaniago alias Bundo di Jalan Senam, Kecamatan Medan Kota.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengatakan mereka datang dengan membawa semangat untuk merawat hubungan antargenerasi di kalangan wartawan. Ia ingin para wartawan senior tidak dilupakan ketika zaman terus bergerak.

"Kedatangan kami sebagai penghormatan kami atas dedikasi Bundo yang menjadi inspirasi kami sebagai jurnalis. Kami berharap dalam silaturahmi ini Bundo sehat selalu, dan tetap semangat beraktivitas. Kami berharap Bundo terus memberi masukan dan saran kepada kami," kata pria yang akrab disapa Ginting ini.

Pengurus kemudian melanjutkan silaturahmi ke kediaman masing-masing para wartawan senior lainnya seperti Idris Pasaribu, H Marjili, Zulfikar Tanjung, Sri Sahati, Nurlinsyah alias Kak Butet.

Bagi Ginting, pengalaman para wartawan senior merupakan bagian penting dari perjalanan jurnalistik yang tidak boleh terputus begitu saja. Karena itu, di tengah persiapan PWPM menghadapi rapat kerja sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, ia memilih menyempatkan diri menemui mereka.

Ada pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan tersebut, bahwa organisasi wartawan tidak hanya berbicara tentang program dan agenda ke depan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai mereka yang telah lebih dahulu menapaki jalan panjang jurnalistik.

Kunjungan tersebut diwarnai dengan pemberian bingkisan sebagai bentuk penghormatan kepada sejumlah wartawan senior lainnya. Selain mengunjungi masing-masing kediaman para wartawan senior, pemberian bingkisan atau tanda penghormatan tersebut berlangsung di Sekretariat PWPM di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan.

Mata Berkaca-kaca

Hj Mardiana Chaniago alias Bundo tak bisa menyembunyikan rasa harunya usai menerima kunjungan dari pengurus PWPM.

"Di usia 84, Bundo bersyukur kita bisa berkumpul. Bundo sangat-sangat tersanjung kedatangan anak-anak Bundo yang masih aktif sebagai jurnalis. Indonesia harga mati. Mungkin fisik terbatas, tapi pikiran belum lemah," ucap Bundo sembari menyeka air mata.

Kalimat itu terasa sederhana, tetapi menyimpan perjalanan panjang seorang perempuan yang telah melewati berbagai zaman dalam sejarah pers Indonesia. Lahir pada 17 Juli 1942 dan berdomisili di kawasan Jalan SM Raja, Kampung Masjid, Medan saat itu, Bundo menjadi saksi hidup perubahan wajah jurnalistik dari masa ke masa.

Ia menjalani profesi ketika berita masih ditulis dengan tangan, kemudian mengetik menggunakan mesin tik, beralih ke komputer, hingga memasuki era laptop dan telepon pintar yang membuat berita dapat dikirim dalam hitungan detik. Teknologi berubah. Cara kerja berubah. Zaman berganti. Namun satu hal yang tidak berubah dalam diri Bundo: kecintaannya terhadap jurnalistik.

**Gelar Perlombaan

Selain kegiatan sosial, PWPM juga menggelar sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Berbagai permainan tradisional dan permainan yang akrab di kalangan masyarakat, seperti dam domino, catur dan congkak, menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Edison Ginting menyebutkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara anggota PWPM.

"Selain berbagi, kita juga ingin menciptakan suasana kebersamaan. Karena itu ada perlombaan dam domino, catur, congkak dan kegiatan lainnya. Semangatnya adalah merayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan," ucap wartawan senior Harian Waspada ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PWPM terus bersinergi dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan OPD Pemko Medan. Sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan antara insan pers dengan Pemko Medan, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Menurut Ginting, wartawan memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers perlu terus dijaga tanpa menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

"Sinergi ini tentunya kita harapkan dapat terus berjalan. Pers mempunyai fungsi memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Medan," pungkasnya. Rel

Perkuat Keamanan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN dan Polda Sumut Perkuat Kolaborasi

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:10:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) guna mendukung keamanan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut diperkuat melalui audiensi General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto, bersama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Rizky Mochamad, dan General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS), Elvanto, beserta jajaran yang diterima langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K ., M.H beserta jajaran di Kantor Polda Sumut, pada Selasa (11/8/2026)

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga aset dan infrastruktur ketenagalistrikan, mengantisipasi potensi gangguan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan operasional sistem kelistrikan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K ., M.H menegaskan komitmen Polda Sumut untuk mendukung PLN dalam menjaga keamanan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Polda Sumut siap memperkuat sinergi dengan PLN dalam memastikan keamanan aset dan infrastruktur ketenagalistrikan. Kelistrikan merupakan sektor strategis yang harus dijaga bersama karena keberlangsungannya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian," ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga menyampaikan apresiasi kepada PLN atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek-proyek yang mengembangkan dan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumut terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk proyek-proyek pembangkit berbasis EBT yang berada dalam pengawasan PLN UIP SBU.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang diberikan Polda Sumut dalam mengawal pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Bagi PLN UIP SBU, pembangunan proyek EBT tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas pembangkitan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung transformasi energi menuju sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan berkelanjutan," ujar Rizki.

Rizki menambahkan, pengembangan proyek EBT menjadi semakin strategis sejalan dengan arah pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih dan penguatan bauran energi terbarukan di Indonesia.

"Proyek-proyek EBT yang kami bangun dan kawal merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT Indonesia pada 2030 dipatok pada kisaran 19 hingga 21 persen. Karena itu, pembangunan infrastruktur EBT perlu didukung bersama, termasuk melalui sinergi dengan aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Rizki.

Menurut Rizki, dukungan Kepolisian menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan aman, lancar dan tepat waktu.

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan Polda Sumut akan memperkuat koordinasi di lapangan, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek," kata Rizki.

Menurutnya, PLN UIP SBU terus mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja untuk memastikan setiap proyek dapat diselesaikan secara optimal.

"Target kami jelas, pembangunan berjalan aman, lancar, dan tepat waktu sehingga infrastruktur yang dibangun dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, sekaligus mendukung percepatan transisi energi melalui pengembangan EBT," pungkasnya. (C04)

Makin Mudah Merencanakan Perjalanan, Bluebird Perluas Akses Digital Goldenbird via MyBluebird dan Web Reservation

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan dalam merencanakan perjalanan terus mendorong transformasi digital di industri transportasi. Menjawab tren pemesanan kendaraan daring di Indonesia yang kini telah mencapai hampir 70% dari total reservasi, PT Blue Bird Tbk memperluas akses digital untuk layanan sewa mobilnya, Goldenbird, melalui aplikasi MyBluebird dan Web Reservation.

Langkah inovatif ini memberikan opsi yang lebih luas bagi pelanggan untuk mengeksplorasi variasi armada, melihat estimasi biaya, hingga melakukan pemesanan kendaraan secara praktis sesuai preferensi masing-masing.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani, menyampaikan bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi dan kebiasaan yang berbeda dalam memilih moda transportasi. Kehadiran dua kanal digital ini sejalan dengan strategi Multi-Product, Multi-Channel, dan Multi-Payment (3M) yang diusung perusahaan.

"Bagi kami, kemudahan reservasi bukan hanya menyediakan akses digital, tetapi juga memberikan pilihan kanal yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui MyBluebird dan web reservation, pelanggan dapat memilih cara yang paling nyaman untuk mengakses dan melakukan reservasi Goldenbird, dengan tetap mengedepankan standar layanan dan kualitas pengalaman Bluebird Group yang menjadi kepercayaan pelanggan," ujar Monita.

Kedua kanal digital yang dihadirkan memiliki keunggulan saling melengkapi untuk segmen pelanggan yang berbeda yaitu Aplikasi MyBluebird (Pengalaman Terintegrasi & Personal) dengan manfaat sangat cocok bagi pelanggan tetap ekosistem Bluebird Group, dilengkapi fitur pemantauan posisi armada secara real-time, In-App Chat dengan pengemudi, pengelolaan riwayat perjalanan, serta penyimpanan metode pembayaran serta menyediakan fitur Subscription (paket voucher perjalanan hemat) dan pengumpulan EZPoint yang dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan eksklusif.

Selanjutnya fitur Web Reservation (Akses Praktis & Ramah Pengguna Baru) dengan manfaat hadir sebagai kanal baru yang ramah bagi pengguna baru atau wisatawan tanpa perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu (guest mode) yang memudahkan calon pengguna—termasuk wisatawan mancanegara—untuk menemukan informasi, membandingkan pilihan armada, dan mengecek estimasi tarif secara cepat melalui pencarian web.

Layanan Goldenbird dirancang adaptif untuk mendukung berbagai kebutuhan mobilitas, mulai dari antar-jemput bandara (airport transfer), rapat bisnis seharian, hingga perjalanan liburan keluarga. Pelanggan dapat memilih dari tiga kategori armada sesuai tingkat kenyamanan yang diinginkan: Goldenbird Standard, Goldenbird Premium, dan Goldenbird Luxury.

Untuk memberikan kenyamanan bertransaksi, pembayaran melalui web reservation mendukung Kartu Kredit, Kartu Debit, Virtual Account (VA), hingga QRIS. Sementara itu, pemesanan via aplikasi MyBluebird memanfaatkan metode pembayaran digital yang tersimpan di aplikasi beserta ragam penawaran promo menarik.

"Bagi kami, yang terpertimbal adalah memastikan layanan Goldenbird dapat hadir untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas, dengan akses yang semakin mudah dan pengalaman yang tetap konsisten. Dengan menghadirkan pilihan kanal, layanan, dan metode pembayaran yang lebih fleksibel, kami ingin menjaga Goldenbird tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang," tutup Monita. (Rel)

Evaluasi Lima Kategori Lomba TP PKK Sumatera Utara Sambangi Asahan : Bukan Sekadar Berlomba, Tapi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

admin — Thu, 13 Aug 2026 22:06:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Tim Evaluasi Lomba TP PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 turun langsung ke Kabupaten Asahan, Kamis (13/8/2026), untuk meninjau pelaksanaan lima kategori program unggulan PKK di sejumlah kecamatan. Kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana pembinaan guna memastikan program pemberdayaan keluarga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Evaluasi mencakup lima bidang penilaian: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK), IVA Test, Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), serta Hatinya PKK. Masing-masing kategori dinilai di lokasi berbeda — UP2K-PKK di Kelurahan Sentang, IVA Test di Kecamatan Air Joman, Tertib Administrasi di Kecamatan Rahuning, PAAR di Kecamatan Sei Dadap, dan Hatinya PKK di Kecamatan Pulo Rakyat.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, dalam sambutannya menyambut baik kedatangan tim evaluasi provinsi. Ia menegaskan kehadiran tim bukan untuk sekadar mencari kekurangan, melainkan menjadi wadah pembinaan dan motivasi bagi kader-kader PKK di daerahnya. "Program UP2K-PKK, misalnya, merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Kami ingin perempuan dan keluarga di Asahan semakin kreatif, produktif, dan mampu menggerakkan ekonomi mikro di lingkungannya," ujarnya.

Sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, S.H., M.A.P., menekankan bahwa keikutsertaan dalam lima kategori lomba ini bukan semata-mata demi prestasi, melainkan bagian nyata dari upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

"UP2K-PKK kita dorong agar kemandirian ekonomi keluarga tumbuh lewat produk unggulan warga. IVA Test kita gaungkan demi deteksi dini kesehatan perempuan. Tertib administrasi jadi dasar agar program terukur dan terdokumentasi rapi. Pola asuh anak dan remaja kita kuatkan agar keluarga mampu mendidik anak dengan baik. Hatinya PKK mengajak warga memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Semua saling berkaitan untuk membangun keluarga yang sehat, mandiri, tertib, dan sejahtera," jelas Rianto.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh kader dan kelompok binaan yang telah mempersiapkan diri secara matang. Dukungan dan sinergi lintas pihak dinilai sangat krusial agar program PKK dapat berjalan berkelanjutan. "Apa yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, yang masih kurang segera diperbaiki. Yang terpenting, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi yang diwakili Erni Afsari Nasution menyampaikan apresiasi atas capaian desa, kelurahan, dan kecamatan di Asahan yang lolos hingga tahap evaluasi provinsi. Keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran PKK dari tingkat terbawah.

"Evaluasi ini merupakan kelanjutan dari penilaian administrasi dan verifikasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya melihat sejauh mana program PKK berjalan optimal, inovatif, dan memberi dampak nyata. Kami berharap daerah yang dinilai hari ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sumatera Utara," ungkapnya.

Kegiatan evaluasi berlangsung lancar dan aman. Pemerintah Kabupaten Asahan pun menyatakan keterbukaannya terhadap segala masukan dan saran konstruktif dari tim provinsi sebagai bahan perbaikan ke depan. Semangat yang dibawa sederhana namun mendalam: menjadikan program PKK sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan keluarga Asahan yang sehat, mandiri, produktif, tertib, dan sejahtera.

Kegiatan evaluasi lima kategori lomba TP PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Kabupaten Asahan selesai dalam keadaan aman dan lancar. (dre)

Wakil Bupati Asahan Kukuhkan Paskibraka 2026 : Jadilah Teladan, Emban Tugas Mulia Penuh Patriotisme

admin — Thu, 13 Aug 2026 21:59:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan Tahun 2026 dalam upacara khidmat yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (13/08/2026). Pengukuhan ini menjadi salah satu rangkaian penting kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Asahan.

Kegiatan pengukuhan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat se-Kabupaten Asahan, serta para pejuang kemerdekaan yang turut diundang untuk memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda. Turut hadir pula tim pelatih, orang tua anggota Paskibraka, panitia pelaksana, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembinaan para pengibar bendera ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa pengukuhan Paskibraka bukan sekadar seremoni rutin tahunan, melainkan sebuah momentum bermakna bagi seluruh anggota yang terpilih untuk mengemban tugas yang sangat mulia.

"Tugas yang kalian emban bukanlah tugas yang ringan, melainkan sebuah manifestasi dari jiwa patriotisme dan nasionalisme yang harus dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Rianto di hadapan ratusan hadirin.

2026/08/38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e_IMG-20260813-WA0067.jpg">

Lebih jauh, Wakil Bupati berpesan agar seluruh anggota Paskibraka dapat menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan pelajar lainnya, baik dalam hal kedisiplinan, sikap, maupun semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi.

"Jadilah teladan bagi pelajar lainnya dan teruslah berkarya untuk kemajuan Kabupaten Asahan tercinta demi mewujudkan masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," pesannya.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari proses seleksi, pembinaan, hingga pelatihan Paskibraka tahun ini.

"Terima kasih yang tulus kepada tim pelatih, orang tua, panitia dan stakeholder yang terlibat dan telah membimbing anak-anak kita dengan penuh kesabaran hingga sampai pada tahap pengukuhan ini," ungkapnya.

Kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan, Wakil Bupati berpesan agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan, tetap fokus, serta memupuk rasa percaya diri yang kuat saat menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada puncak peringatan HUT ke-81 RI nanti.

"Kepada anak-anakku, jaga kesehatan, tetap fokus dan laksanakan tugas mulia ini dengan penuh rasa percaya diri," tuturnya.

Kegiatan pengukuhan ditutup dengan sesi ramah tamah antara anggota Paskibraka dengan para pejuang kemerdekaan, sebagai sarana berbagi semangat dan nilai-nilai perjuangan antargenerasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses, serta berakhir sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap, keberadaan Paskibraka ini tidak hanya menjadi pelengkap upacara, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan dan cinta tanah air yang terus tumbuh di kalangan generasi muda Asahan demi masa depan bangsa yang lebih gemilang. (dre)

TP PKK Sumut Monitoring PAAREDI di Tanjungbalai, RUMBIA Jadi Unggulan

admin — Thu, 13 Aug 2026 20:36:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tim Monitoring Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan monitoring dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Rabu (12/8/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Monitoring TP PKK Sumut, Sitti Banina tersebut, diterima Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin, pimpinan OPD, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, lurah serta jajaran TP PKK tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

Monitoring tersebut sekaligus menjadi bagian dari penilaian Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan, Kelurahan Pantai Burung terpilih sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan PAAREDI tingkat Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

Menurut Fadly, PAAREDI memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak dan remaja di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"PAAREDI bukan sekadar program, tetapi merupakan gerakan moral dan sosial untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia dan tangguh menghadapi perubahan zaman," ujar Fadly.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan TP PKK Kota Tanjungbalai yang telah melakukan pembinaan terhadap Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Pantai Burung hingga mampu mewakili Kota Tanjungbalai pada monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Fadly berharap seluruh kader PKK dari tingkat kota hingga dasawisma terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi dan melahirkan inovasi dalam pelaksanaan program pembinaan anak dan remaja.

"Kita buktikan bahwa PKK Kota Tanjungbalai tidak hanya aktif, tetapi juga produktif dan inspiratif dalam menjalankan setiap programnya," katanya.

RUMBIA Jadi Inovasi

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap Kelurahan Pantai Burung.

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni Rumah Baca Ibu dan Anak (RUMBIA). Wadah ini dimanfaatkan ibu dan anak untuk melakukan berbagai kegiatan positif, terutama membaca dan bermain bersama.

"Kegiatan RUMBIA biasanya dilaksanakan setelah anak-anak pulang sekolah. Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kelurahan," ujar Mashandayani.

Ia juga mengajak para orang tua untuk aktif memberikan edukasi, bimbingan serta keteladanan kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.

Mashandayani menambahkan, keberhasilan pembinaan tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah dan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung program kerja TP PKK.

Apresiasi Tim Monitoring

Ketua Tim Monitoring TP PKK Sumut, Sitti Banina, mengatakan monitoring merupakan bagian dari rangkaian HKG PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut dari supervisi yang telah dilakukan sebelumnya.

Ia menegaskan, monitoring tidak hanya bersifat seremonial, namun bertujuan melihat langsung penerapan 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja para kader di lapangan.

"Kelurahan Pantai Burung menjadi salah satu nominasi dalam penilaian PAAREDI tingkat Provinsi Sumatera Utara," kata Sitti.

Disebutkannya, kunjungan ke Tanjungbalai merupakan hari kedua rangkaian penilaian setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya, tim akan melanjutkan penilaian ke Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.

Sitti memberikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan pembinaan anak dan remaja yang dilakukan TP PKK Kota Tanjungbalai, termasuk program RUMBIA.

Menurutnya, keberadaan RUMBIA sangat baik dalam mendukung pembinaan anak, khususnya dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi.

Ia juga mengapresiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai yang dinilai aktif mendekatkan kegiatan literasi kepada masyarakat.

"Tidak hanya menunggu anak-anak datang ke perpustakaan, tetapi secara aktif menghadirkan taman baca di berbagai ruang publik. Ini sangat luar biasa," ujarnya.

Kegiatan taman baca tersebut dilaksanakan di berbagai lokasi, mulai dari taman bermain, Car Free Day (CFD), kelurahan hingga sejumlah ruang publik lainnya.

Sitti berharap kolaborasi antara kader PKK, forum anak, OPD terkait dan berbagai komunitas dapat terus diperkuat.

Dengan demikian, anak-anak dan remaja diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, sekaligus tetap memiliki budaya literasi yang kuat.

Ia menilai, berbagai inovasi yang dilakukan TP PKK bersama Pemko Tanjungbalai menjadi langkah positif dalam menciptakan keluarga tangguh dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas di tengah perkembangan era digital. (eko)

Semarak HUT RI ke-81, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD

admin — Thu, 13 Aug 2026 20:25:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar Semarak Lomba Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina. Hadir dalam kegiatan itu Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Direktur PDAM Tirta Kualo, serta ASN di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Ketua Panitia yang juga Kepala Disporapar Tanjungbalai, Dewi Yanti, dalam laporannya menyampaikan terdapat lima jenis perlombaan yang dipertandingkan.

Kelima lomba tersebut yakni lomba makan kerupuk, estafet aqua gelas, estafet karet pipet, lomba guli, dan estafet bola pingpong.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya dimaknai melalui upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga melalui kebersamaan, persaudaraan, kegembiraan, serta semangat gotong royong.

"Hari ini kita berkumpul untuk tertawa bersama, bermain bersama, bersilaturahmi, dan merayakan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.
Karena kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan bendera yang berkibar. Kemerdekaan juga harus kita rasakan dalam bentuk kebersamaan, kegembiraan, persaudaraan, dan semangat gotong royong," ujar Fadly.

Menurutnya, lomba antar-OPD bukan sekadar ajang untuk mencari pemenang. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat hubungan dan membangun kebersamaan antara ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun Non-ASN di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Fadly pun mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan rasa persaudaraan.

"Menang itu menyenangkan, tetapi kebersamaan jauh lebih penting. Bertandinglah dengan sportif, bermainlah dengan gembira. Kalau kalah jangan marah, kalau menang jangan sombong," pesannya.

Ia berharap semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan solidaritas seluruh jajaran Pemko Tanjungbalai.

"Jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan solidaritas dan menumbuhkan semangat pengabdian demi mewujudkan Tanjungbalai EMAS," pungkasnya.(eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Haul ke-25 Syekh H Mustafa BS Rokan

admin — Thu, 13 Aug 2026 20:14:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Haul ke-25 Allahuyarham Syekh H Mustafa BS Rokan sekaligus Pameran Sejarah Peninggalan beliau di Dusun III, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan sarat nuansa keagamaan. Sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, instansi vertikal dan para undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Haul ke-25 ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan Syekh H Mustafa BS Rokan, khususnya dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Muhammad Fadly Abdina mengajak masyarakat tidak hanya mengenang sosok ulama yang telah wafat, tetapi juga meneladani perjuangan serta nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskannya.

"Semoga melalui kegiatan haul ini kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari perjuangan almarhum, serta terus melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang telah beliau tanamkan kepada umat," kata Fadly.

Menurutnya, ulama memiliki peran penting dalam membimbing umat, membentuk akhlak, memperkuat pendidikan agama serta menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat.

Fadly berharap semangat perjuangan para ulama dapat terus diwariskan kepada generasi muda.

Selain memperkuat ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat kebersamaan dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Syekh Abu Shohir dalam tausiyahnya mengingatkan jamaah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak amal saleh dan menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyampaikan, kehidupan dunia pada akhirnya akan berakhir sehingga setiap manusia perlu mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat.

"Warisan terbaik seorang ulama bukan hanya ilmu yang disampaikan, tetapi juga akhlak, keteladanan dan amal kebaikan yang terus hidup di tengah masyarakat," pesan Syekh Abu Shohir.

Selain rangkaian haul, kegiatan juga diisi dengan Pameran Sejarah Peninggalan Syekh H Mustafa BS Rokan.

Pameran tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan sejarah, perjuangan dan warisan keilmuan almarhum kepada masyarakat dan generasi penerus.(eko)

Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor

admin — Thu, 13 Aug 2026 19:46:00 +0700+0700

MEDAN Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara diduga kecolongan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut serta Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Rabu (5/8/2026) lalu.

Bukan terkait materi RDP yang menjadi sorotan. Namun, kehadiran Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Tuah, disebut memiliki persoalan terkait rekam jejak hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, Rabu (12/8/2026), Tuah disebut pernah menjalani hukuman penjara selama tujuh bulan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Informasi tersebut merujuk pada perkara Nomor: 1118/Pid.B/2020/PN.Lbp tertanggal 15 Juni 2020.
Dalam informasi yang diterima, perkara tersebut berkaitan dengan kasus pencurian sepeda motor. Tuah disebut ditangkap Polsek Beringin pada 11 Maret 2020 terkait pencurian sepeda motor di kawasan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang.

Bahkan, Tuah disebut melakukan aksi serupa sebanyak 15 kali.
Perkara tersebut disebut telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan majelis hakim yang diketuai Bertha Arry Wahyuni SH MKn, bersama anggota Sarma Sitorus SH MH dan Liberty Oktavianus Sitorus SH. Sementara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut disebut Dina Evasari SH.

Informasi mengenai perkara tersebut diklaim dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

PERMAK Soroti RDP Komisi B

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK), Asril Hasibuan, mengaku prihatin dengan pelaksanaan RDP tersebut.

Menurutnya, pimpinan DPRD Sumut perlu memperketat proses verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengikuti forum resmi DPRD.

"Integritas dari Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey yang hadir dalam RDP bersama Dinas LHK Sumut saat itu sangat mencederai kehormatan 16 wakil rakyat di Komisi B DPRD Provinsi," ujar Asril.

Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang disebut pernah tersangkut kasus pidana dapat hadir dan menyampaikan aspirasi dalam forum resmi lembaga legislatif.

"Bagaimana bisa seorang mantan narapidana kasus pencurian sepeda motor yang disebut divonis tujuh bulan penjara secara leluasa berbicara di forum terhormat wakil rakyat. Apa ini namanya tidak kecolongan?" katanya.

Asril juga meminta pimpinan DPRD Sumut mengevaluasi mekanisme administrasi dan verifikasi surat masuk yang diajukan kelompok masyarakat kepada DPRD.

"Pimpinan DPRD harus mengevaluasi sekretariat dewan yang menerima surat masuk dari Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terulang di komisi lainnya," tegasnya.

Ia berharap DPRD Sumut ke depan lebih selektif dalam menerima pihak-pihak yang hendak mengikuti RDP, sehingga marwah lembaga legislatif tetap terjaga.
"Ini jelas sangat memalukan lembaga dewan. Kalau mantan narapidana tapol (tahanan politik) yang RDP masih bisa kita maklumi. Ini kalau benar yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kasus pencurian sepeda motor, tentu persoalannya berbeda," ujar Asril.

Menurut Asril, setiap orang yang datang mengatasnamakan kepentingan rakyat seharusnya memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Apa yang bisa dipercaya dari ucapannya yang datang atas nama membela rakyat?" tutupnya.

16 Anggota Komisi B Hadir

RDP antara Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas LHK Sumut dan Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey tersebut diketahui dihadiri 16 anggota Komisi B.

Mereka yakni Sorta Ertaty Siahaan, Frans Dante Ginting, Hariyanto, Syamsul Qamar, Chairunnisa, Manaek Hutasoit, Teyza Cimira Tisya, Sumihar Sagala, Alfriyansyah Ujung, Aripay Tambunan, Tengku Milwan, Dedi Iskandar, Rudi Alfahri Rangkuti, Tondi Roni Tua, Riri Stephanie Siregar, dan Muniruddin.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Tuah, telah dilakukan melalui nomor telepon yang diperoleh wartawan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Tuah belum memberikan jawaban maupun klarifikasi terkait informasi mengenai perkara pidana yang disebut pernah menjerat dirinya.
(red)

PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir

admin — Thu, 13 Aug 2026 19:43:00 +0700+0700

Samosir - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan memperkuat konsolidasi dan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, salah satunya ditandai dengan pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir.
Kehadiran kantor DPC tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan sebuah gedung, tetapi juga sebagai upaya memperkuat rumah perjuangan partai sekaligus memastikan PDI Perjuangan memiliki ruang yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kantor partai di tingkat kabupaten diharapkan menjadi pusat konsolidasi kader, ruang bertemunya struktur partai dengan masyarakat, sekaligus tempat untuk merumuskan berbagai kerja politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Paul Baja Marudut Siahaan mengatakan pembangunan kantor DPC menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur dan kerja organisasi partai di daerah.
"Kekuatan partai harus dibangun dari struktur yang kuat dan solid hingga ke tingkat daerah. Karena itu, pembangunan kantor DPC bukan sekadar pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kader dan memastikan partai terus hadir di tengah masyarakat," ujar Paul Baja Marudut Siahaan.
Menurutnya, pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir bukan semata pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi bagian dari penataan dan penguatan struktur partai agar semakin efektif menjalankan fungsi politiknya di tengah masyarakat.
Selain menghadiri peletakan batu pertama, kunjungan jajaran DPP PDI Perjuangan ke Samosir juga menjadi momentum mempererat komunikasi dengan jajaran partai serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, MPdB.
Ketua DPRD Kota Medan ini menambahkan, penguatan struktur partai harus berjalan beriringan dengan penguatan hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai di daerah tidak hanya diukur dari kekuatan organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat.
"Partai harus terus membangun komunikasi dan kerja bersama masyarakat. Konsolidasi organisasi pada akhirnya harus bermuara pada semakin kuatnya kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan peletakan batu pertama Kantor DPC Kabupaten Samosir akan dirangkai dengan konsolidasi partai dengan menghadirkan DPC PDI Perjuagan dan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se- Sumatera Utara. Selain itu, Hasto Kristiyanto dan utusan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Samosir. Acara tersebut akan diakhiri dengan makan malam bersama.
Penguatan konsolidasi di Samosir diharapkan semakin meningkatkan soliditas struktur partai sekaligus memperkuat kerja-kerja organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Samosir. Ujar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014- 2019 tersebut.
Rangkaian kegiatan akan digelar pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dimulai Pukul 10.00 WIB peletakan batu pertama di Jl. Raya Ring Road Samosir, Desa Lumban Suhi Toruan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir. Sedang untuk kegiatan lainnya akan digelar di Hotel Dainang, Pangururan, pungkasnya.rel

Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan

admin — Thu, 13 Aug 2026 19:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan fungsi intelijen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tengah dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terus berkembang.

Penegasan itu disampaikan Whisnu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelkam Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Catur Prasetya Lantai IV Polda Sumut, Rabu (12/08/26).

Whisnu mengatakan karakteristik Sumatera Utara dengan wilayah yang luas, masyarakat heterogen, aktivitas ekonomi yang masif serta keberadaan berbagai objek vital menghadirkan spektrum potensi gangguan kamtibmas yang cukup kompleks.

Menurut dia, gangguan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba. Setiap peristiwa umumnya didahului gejala, indikator, isu, jaringan maupun momentum yang dapat dikenali dan dipetakan sejak awal.

"Deteksi dini, pemetaan kerawanan dan penggalangan menjadi kunci dalam menjaga kamtibmas dan mencegah suatu dinamika berkembang menjadi gangguan yang lebih besar," ujar Whisnu.

Ia mencontohkan aksi unjuk rasa di Kota Medan pada akhir Agustus 2025. Perkembangan isu yang awalnya muncul di ruang digital kemudian bergeser ke ruang publik hingga berkembang menjadi mobilisasi massa menjadi salah satu gambaran pentingnya kemampuan intelijen membaca situasi sejak dini.

Whisnu menyebut Polda Sumut mampu menjaga situasi tetap terkendali dan menjadi salah satu dari tujuh Polda yang mengalami dampak kerusuhan relatif minim dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

Selain dinamika sosial, Kapolda meminta jajaran Intelkam memberi perhatian terhadap perkembangan ekonomi, termasuk inflasi Sumatera Utara yang pada Juni 2026 tercatat 4,79 persen. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok, konflik agraria, sengketa sumber daya alam, peredaran narkoba serta penyakit masyarakat juga harus menjadi bagian dari pemetaan kerawanan.

"Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Intelijen Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program pemerintah," katanya.

Memasuki periode Agustus hingga Oktober 2026, Whisnu meminta jajaran Intelkam meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah momentum nasional dan isu strategis.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus menjadi salah satu perhatian, terlebih waktunya berdekatan dengan momentum satu tahun unjuk rasa Agustus 2025. Pengalaman tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi untuk mencegah munculnya kerawanan serupa.

Momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 juga perlu dicermati karena berpotensi menjadi ruang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Di tingkat daerah, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, perkembangan harga kebutuhan pokok serta opini publik terhadap Polri juga diminta untuk terus dipantau.

Whisnu kemudian memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran Intelkam, mulai dari memperkuat deteksi dini dan prediksi situasi, memetakan isu, aktor dan jaringan, melakukan mitigasi secara cepat dan terukur, hingga meningkatkan kualitas produk intelijen.

Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan, lanjut dia, harus cepat, akurat dan objektif, serta dilengkapi analisis dan rekomendasi yang tajam.

"Dukung, amankan dan sukseskan program prioritas pemerintah tahun 2026, sekaligus jaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui penanganan setiap isu secara profesional, transparan dan terukur," tegas Whisnu.

Rakernis Fungsi Intelkam Polri TA 2026 mengusung tema "Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026."(W05)

Foto:

Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok

admin — Thu, 13 Aug 2026 19:35:00 +0700+0700

Deliserdang I Sumut24.co
Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan.

Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional, Kamis (13/08/26), dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.

"Atas perintah Kapolri melalui arahan Presiden, kita melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, Polda Sumut telah merevitalisasi dan membangun sebanyak 75 jembatan," ujar Whisnu saat ditemui usai kegiatan peresmian.

Menurut dia, pembangunan jembatan tidak akan berhenti pada 75 unit yang telah dikerjakan. Polda Sumut dan jajaran akan terus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan akses penghubung bagi masyarakat.

"Tidak saja 75 yang kita bangun, tetapi kita akan terus membangun jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat, menghubungkan tempat ke tempat seperti ini," katanya.

Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton.

Keberadaan jembatan itu menjadi penting bagi masyarakat karena menghubungkan akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai dan Langkat.

"Ini salah satu jembatan yang direvitalisasi oleh Polrestabes Medan. Panjangnya kurang lebih 20 meter dan dapat dipergunakan untuk kendaraan dengan beban kurang lebih 15 ton," kata Whisnu.

Dengan dibukanya kembali akses tersebut, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada jalur alternatif yang lebih jauh. Jembatan juga diharapkan memperlancar mobilitas warga, termasuk untuk aktivitas pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

"Kami berharap bisa membangun jembatan-jembatan lainnya sehingga jembatan yang kita bangun ini dapat berguna bagi masyarakat, baik untuk sekolah, bisnis maupun kegiatan lainnya," ujarnya.

Secara nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda.

Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 masih dalam tahap pembangunan dan empat lainnya berada dalam tahap perencanaan. Jembatan yang telah selesai memiliki total panjang sekitar 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

"Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum," kata Listyo dalam konferensi virtual bersama Presiden Prabowo, Kamis.

Dengan 75 jembatan yang telah dibangun dan direvitalisasi, Polda Sumut turut menjadi bagian dari program tersebut sekaligus memperluas akses masyarakat di berbagai wilayah.

Kapolda Sumut menegaskan pembangunan akan dilanjutkan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan jembatan sebagai penghubung antarkawasan.

"Ini adalah tugas yang diberikan Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Di wilayah Sumatera Utara tentu akan lebih banyak lagi membangun jembatan-jembatan di seluruh wilayah Sumatera Utara," ujar Whisnu.(W05)

Foto:

Inalum Kumpulkan 626 Kantong Darah Untuk Bantu Masyarakat

admin — Thu, 13 Aug 2026 17:00:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam menyambut semangat kemerdekaan tak cukup merayakannya dengan seremoni namun, memilih menerjemahkannya melalui aksi nyata dengan menggelar donor darah di dua wilayah operasional perusahaan, Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, dan Paritohan, Kabupaten Toba.

Dari dua lokasi kegiatan tersebut, Inalum berhasil menghimpun 626 kantong darah yang selanjutnya disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) dan fasilitas kesehatan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat di Sumatera Utara (Sumut)

Direktur Operasi Inalum, Ivan Ermisyam, yang turut ambil bagian sebagai pendonor menyampaikan, kemerdekaan harus dimaknai dengan kepedulian dan kebermanfaatan bagi sesama.

"Semangat kemerdekaan juga berarti semangat untuk saling membantu dan memberi manfaat bagi sesama. Donor darah mungkin terlihat sebagai tindakan sederhana, tetapi bagi mereka yang membutuhkan, satu kantong darah bisa sangat berarti,"ujar Ivan, Kamis (13/8/2026)

Dijelaskan, donor darah di Inalum Smelter Plant (ISP) Tanjung Gading digelar pada 12 Agustus 2026 bekerja sama dengan PMI Kabupaten Batubara. Antusiasme datang dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan, mitra kerja hingga masyarakat sekitar.

Hasilnya cukup signifikan. Sebanyak 529 kantong darah dikumpulkan dari kegiatan tersebut.

Ivan mengatakan, capaian itu bukan hanya angka. Tingginya partisipasi menunjukkan adanya ikatan kebersamaan antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Kegiatan ini bermakna bukan hanya jumlah kantong darah yang terkumpul, tetapi kemauan banyak orang untuk hadir dan berbagi untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak mereka kenal,"ucap Ivan.

Sementara itu, aksi donor darah Inalum Power Plant (IPP) Paritohan, Kabupaten Toba, berlangsung sehari sebelumnya, 11 Agustus 2026. Bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Porsea, kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 97 kantong darah dari karyawan dan masyarakat sekitar.

"Donor darah insan Inalum ini menjadi bagian dari kontribusi sosial perusahaan dalam mendukung ketersediaan darah, bagi masyarakat di Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba, dan wilayah sekitarnya,"jelas Ivan.

Menurutnya, rangkaian aksi donor darah merupakan bagian dari program Inalum di Hati, pelaksanaan yang digelar sepanjang Agustus dalam rapat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Program tidak hanya menyasar internal perusahaan. Berbagai kegiatan melibatkan pemangku kepentingan, pelajar, hingga masyarakat di sekitar wilayah operasional Inalum.

Rangkaian kegiatan mencakup pertandingan olahraga bersama stakeholder dan masyarakat, pawai obor yang melibatkan ribuan pelajar, Inalum mengajar, aksi donor darah, hingga pemberian bantuan kepada para veteran.

Bantuan kepada veteran menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang kemerdekaan sekaligus bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Perusahaan berupaya membuat perayaan kemerdekaan dari hanya seremoni menjadi aksi bermanfaat, melalui semangat merah putih gotong royong dan kepedulian yang dirasakan langsung masyarakat,"tutupnya.(Jo)

Bentrok Koptan HKTI dan Satpam PT BSP : Aksi Damai Berujung Ricuh, 5 Warga Luka, 2 Kaca Mobil Pecah

admin — Thu, 13 Aug 2026 16:56:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan ratusan anggota Kelompok Tani (Koptan) binaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Asahan di depan kantor PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) Kisaran, Kamis (13/8/2026), berakhir bentrok. Lima warga dilaporkan mengalami luka-luka dan dua unit mobil mengalami kerusakan parah akibat lemparan batu dan pemukulan.

Pagi itu, sekira pukul 10.30 Wib, massa Koptan HKTI datang berkumpul ke kantor perusahaan perkebunan tersebut. Tujuan mereka satu: mempertanyakan alasan pihak perusahaan membongkar dan menghancurkan posko satgas HKTI yang sebelumnya berdiri di atas tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan itu. Mereka ingin dialog terbuka dan mendapatkan penjelasan resmi dari manajemen PT BSP.

Namun niat baik itu rupanya tidak disambut dengan sikap terbuka. Setibanya di lokasi, massa mendapati jalan masuk ke area kantor sudah diblokade menggunakan kawat berduri. Puluhan petugas satpam terlihat bersiaga memegang pentungan dan tameng, bahkan beberapa ekor anjing turut diturunkan untuk menghalau pendemo.

Melihat jalannya terhalang, massa berupaya memotong kawat berduri agar bisa masuk dan menyampaikan aspirasi. Tindakan itu memicu ketegangan. Pihak satpam melarang keras, sehingga terjadi adu mulut yang memanas. Emosi kedua pihak tersulut, dan situasi dengan cepat berubah menjadi kericuhan.

Puncak ketegangan terjadi ketika satpam diduga memukul salah seorang warga dengan pentungan. Massa yang kian marah membalas dengan melempar air minum kemasan, dan dibalas kembali dengan lemparan batu oleh pihak satpam. Hujan batu tak terelakkan, berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya diredam oleh personel Sat Intelkam Polres Asahan yang tiba di lokasi mengantisipasi keadaan.

Saat suasana mulai tenang, insiden pengeroyokan kembali terjadi. Hendra Syahputra (43), warga yang berusaha melerai kawannya yang sedang adu mulut, tiba-tiba dikeroyok puluhan satpam. Akibatnya pelipis mata kanannya pecah, tangan dan kepala mengalami luka memar akibat hantaman pentungan. Hendra langsung dilarikan ke RSUD HAMS Kisaran untuk mendapat perawatan medis dan rencananya akan melakukan visum guna melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Selain Hendra, empat anggota Koptan lainnya juga mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dua unit mobil — mobil komando pengeras suara dan satu mobil pengangkut massa — kaca depannya pecah terkena lemparan batu.

Syafruddin Harahap, koordinator aksi, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai perlakuan pihak perusahaan sangat berlebihan.

"Kami datang aksi damai, cuma mau tanya kenapa posko kami dihancurkan. Tapi kami malah disambut kawat berduri, anjing, dan pentungan. Ini perbuatan biadab dan keji. Perusahaan ini sudah habis masa HGU-nya, tapi masih bertindak sewenang-wenang. Sudah sepantasnya pemerintah tidak memperpanjang izin mereka," tegasnya.

Syafruddin menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan seluruh rangkaian kejadian ke Polres Asahan, baik soal pengerusakan posko maupun tindakan kekerasan yang dialami anggotanya saat berunjuk rasa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT BSP Kisaran terkait insiden bentrokan tersebut. Polres Asahan dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meneliti kejadian dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait.

Kejadian ini kembali membuka persoalan lama sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Asahan, sekaligus mengingatkan pentingnya saluran dialog yang terbuka dan transparan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap perbedaan secara damai dan sesuai jalur hukum. (tec)

Terima Penghargaan dari Kemendagri, Bobby Nasution Komitmen Terus Hadirkan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat

admin — Thu, 13 Aug 2026 16:03:00 +0700+0700

BATAM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan setelah Pemprov Sumut meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Alhamdulillah, Sumatera Utara berhasil meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi untuk kategori Implementasi Program Tiga Juta Rumah dari Kemendagri," ujar Bobby Nasution usai menerima penghargaan pada Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Batch II yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemprov Sumut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Menurut Bobby, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Sumut.

"Karena bagi kami, ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga komitmen untuk memastikan semakin banyak masyarakat Sumatera Utara memiliki rumah yang layak," sebutnya.

Bobby menegaskan, upaya menjaga stabilitas dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bersama para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera, kami mengikuti Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Regional Sumatera di Kota Batam yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian," ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Semoga sinergi yang terbangun semakin kuat, solid, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri," kata Qodari dalam sambutannya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu tujuan pemberian apresiasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara punishment dan reward bagi pemerintah daerah. Sebagai daerah terbaik pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan reward berupa bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

Selain Sumut, Kabupaten Deli Serdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," kata Tito Karnavian.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi. Hadir pula seluruh gubernur, bupati/walikota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumut, serta Ketua DPRD se-Sumut. **

Skema Pajak TPL Dibongkar: Dua Pengawas Pajak Ditahan, Dugaan Permainan Berjalan 17 Tahun

admin — Thu, 13 Aug 2026 15:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Dugaan permainan pajak di balik aktivitas PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) memasuki babak serius. Kejaksaan Agung menetapkan dua pejabat pengawas pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan atau manipulasi nilai transaksi perpajakan PT TPL.

Kedua pejabat berinisial BP dan SR kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 12 Agustus 2026.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni sejak 2008 hingga 2025. Jika konstruksi perkara penyidik nantinya terbukti di pengadilan, perkara ini bukan sekadar pelanggaran administratif perpajakan, melainkan dugaan adanya pola yang melibatkan perusahaan dan pihak yang semestinya menjadi pengawas kepatuhan pajak.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, menyebut penyidik telah memeriksa 111 saksi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, serta melakukan ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara.

Jumlah saksi tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perkara ini tidak dibangun dari satu-dua dokumen. Penyidik mengklaim telah menelusuri rangkaian transaksi, proses pemeriksaan pajak hingga dugaan keterlibatan pejabat pengawas pemeriksaan.

Produk Mahal Dilaporkan sebagai Produk Murah

Modus yang diungkap penyidik menjadi bagian paling krusial dalam perkara ini.

PT TPL diduga melakukan penjualan produk pulp kepada perusahaan yang masih memiliki hubungan afiliasi. Persoalannya, produk yang sebenarnya bernilai tinggi diduga dilaporkan dengan klasifikasi dan harga yang lebih rendah.

Produk tersebut disebut berupa Dissolving Pulp, bahan baku yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan antara lain untuk industri tekstil serta produksi serat rayon.

Namun dalam dokumen ekspor, produk tersebut diduga dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) yang mempunyai nilai jual lebih rendah.

Pola serupa disebut terjadi dalam transaksi domestik. Dissolving Pulp diduga menggunakan nama lain, yakni "High Alfa Pulp".

Produk bernilai tinggi, tetapi dilaporkan dengan identitas yang seolah-olah berbeda.

Di sinilah persoalan pajak menjadi serius.

Jika nilai transaksi yang menjadi dasar perhitungan pajak dibuat lebih rendah daripada nilai sebenarnya, maka kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara ikut turun.

Penyidik menduga transaksi tersebut dilakukan kepada dua perusahaan berafiliasi berinisial AP dan R.

Pertanyaan besarnya kemudian bukan hanya berapa nilai pajak yang tidak dibayarkan, tetapi bagaimana skema tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa dihentikan oleh sistem pengawasan perpajakan?

Pengawas Pajak Justru Diduga Membiarkan

Dalam perkara ini, BP disebut berperan sebagai pengawas pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2020 hingga 2023. Sementara SR disebut berkaitan dengan pemeriksaan tahun pajak 2024.

Sebagai pengawas, keduanya seharusnya memastikan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan disusun sesuai ketentuan serta berdasarkan program audit yang telah ditetapkan.

Namun penyidik menduga kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

BP dan SR diduga tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan terhadap transaksi yang seharusnya menjadi perhatian diduga tidak dilakukan secara optimal sehingga laporan yang dianggap bermasalah dapat lolos.

Dugaan tersebut menjadi semakin berat karena BP disebut tidak hanya lalai menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL.

Jika dugaan penerimaan uang itu nantinya terbukti di persidangan, maka konstruksi perkara berubah dari sekadar dugaan kegagalan pemeriksaan menjadi dugaan transaksional antara kepentingan perusahaan dan pejabat negara.

Pertanyaan Besar: Siapa Lagi yang Mengetahui?

Kasus ini menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar.

Bagaimana mungkin dugaan pengurangan nilai transaksi dapat berlangsung selama bertahun-tahun?

Apakah hanya dua pengawas pajak yang mengetahui?

Apakah pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya pernah menemukan persoalan serupa?

Dan yang paling penting, seberapa besar potensi kerugian negara yang sebenarnya?

Kejaksaan Agung kini memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan seluruh rangkaian tersebut. Tidak cukup hanya menetapkan tersangka. Penyidik perlu mengurai siapa yang merancang, siapa yang menjalankan, siapa yang menikmati keuntungan, serta bagaimana sistem pengawasan dapat ditembus.

Apalagi perkara ini menyangkut perusahaan besar yang beroperasi di Sumatera Utara dan transaksi dengan perusahaan yang disebut memiliki hubungan afiliasi.

Bukan Sekadar Angka Pajak

Perkara TPL juga memperlihatkan sisi lain dari persoalan tata kelola penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara. Ketika kewajiban pajak diduga ditekan melalui manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi, dampaknya bukan hanya terhadap neraca perusahaan dan negara.

Yang dipertaruhkan adalah hak publik atas penerimaan negara.

Jika perusahaan memperoleh keuntungan dengan cara menekan kewajiban pajak dan pada saat bersamaan memperoleh kemudahan karena ada pejabat yang diduga membiarkan proses tersebut, maka yang berhadapan bukan lagi sekadar wajib pajak dengan fiskus.

Yang berhadapan adalah kepentingan privat dengan kepentingan negara.

Kini bola berada di tangan Kejaksaan Agung.

Penyidikan harus mampu menjawab seluruh mata rantai dugaan tersebut, termasuk menelusuri aliran uang, hubungan para pihak, transaksi afiliasi, dokumen perpajakan, hingga menghitung secara pasti potensi kerugian keuangan negara.

Sebab, jika dugaan itu terbukti, kasus ini memberikan gambaran yang mengkhawatirkan: bukan hanya ada dugaan wajib pajak yang mengakali kewajibannya, tetapi ada pula dugaan pengawas negara yang justru ikut membuka pintu agar permainan itu berlangsung.

Dan jika benar berjalan sejak 2008, pertanyaan publik tentu sederhana: berapa lama negara diduga kehilangan haknya, dan siapa saja yang selama ini membiarkannya?

Srikandi Madrasah Karya Aisyah Rahma Siregar, Dari Kepemimpinan Perempuan untuk Masa Depan Pendidikan

admin — Thu, 13 Aug 2026 15:02:00 +0700+0700

Deli Serdang - Kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan Islam bukan lagi sekadar perbincangan tentang siapa yang berada di balik meja pimpinan. Ia telah berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana perempuan menjalankan amanah kepemimpinan tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, sekaligus mampu membawa lembaga pendidikan menghadapi perubahan zaman?

Pertanyaan itulah yang coba dijawab melalui buku Srikandi Madrasah: Kiprah Kepemimpinan Perempuan dalam Manajerial Pendidikan Islam, karya Kepala MTsN 2 Deli Serdang, Dr. Nuraisyah Rahma Siregar, M.A. Buku tersebut diluncurkan dalam rangkaian Seminar Kebangsaan bertema "Peran Perempuan di Mata Publik dalam Peran Kebangsaan" di Hall MTsN 2 Deli Serdang, Kamis (13/08/2026).

Namun, Srikandi Madrasah tidak semata-mata hadir sebagai sebuah buku tentang perempuan. Lebih dari itu, karya tersebut menawarkan cara pandang mengenai bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam seharusnya dibangun: berakar pada nilai agama, tetapi tidak terjebak dalam romantisme masa lalu; terbuka terhadap perubahan, tetapi tidak kehilangan identitas.

Kehadiran buku ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Dr. H. Saripuddin Daulay, M.Pd. Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas lahirnya karya yang mengangkat kepemimpinan perempuan dalam manajerial pendidikan Islam.

Menurutnya, tema yang diangkat melalui buku Srikandi Madrasah memiliki relevansi dengan perkembangan pendidikan saat ini. Perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang besar untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan.

Kakan Kemenag Deli Serdang menilai bahwa kepemimpinan di lingkungan madrasah tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan administratif. Seorang pemimpin harus mampu memberikan keteladanan, membangun kerja sama, menjaga amanah, serta memiliki kemampuan untuk membawa lembaga pendidikan merespons berbagai perubahan yang terjadi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dr. Nuraisyah Rahma Siregar yang telah menuangkan gagasan dan pengalaman kepemimpinan melalui sebuah karya literasi. Menurutnya, buku tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi pemikiran, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi para kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan.

Sementara itu, Guru Besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Mesiono, M.Pd., yang hadir sebagai narasumber dalam Seminar Kebangsaan, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya posisi perempuan dalam ruang publik dan kehidupan kebangsaan.

Dalam penyampaiannya, Prof. Dr. H. Mesiono menempatkan persoalan kepemimpinan perempuan dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, perempuan memiliki potensi dan kapasitas untuk mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Peran tersebut perlu dilihat berdasarkan kompetensi, integritas, ilmu pengetahuan, serta kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.

Perspektif tersebut sejalan dengan gagasan utama Srikandi Madrasah yang tidak menempatkan kepemimpinan sebagai arena pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan justru dipandang sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan kemajuan pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Prof. Dr. H. Mesiono juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual, tetapi juga mampu memahami realitas sosial dan menghargai kontribusi setiap individu berdasarkan kapasitasnya.

Dalam konteks tersebut, kehadiran buku Srikandi Madrasah menjadi relevan karena menawarkan refleksi tentang bagaimana perempuan dapat menjalankan kepemimpinan dalam lingkungan pendidikan Islam. Kepemimpinan perempuan tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai keislaman, tetapi dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan.

Pandangan tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh identitas gender. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang menjalankan amanah, mengembangkan ilmu, membangun akhlak, bekerja secara profesional, dan memberikan manfaat bagi lingkungan yang dipimpinnya.

Di tengah tuntutan pendidikan yang semakin kompleks, kepala madrasah tidak lagi cukup hanya menjadi administrator. Ia dituntut mampu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan, pengelola sumber daya, komunikator publik, sekaligus teladan bagi warga madrasah.

Di sinilah gagasan Srikandi Madrasah menemukan relevansinya.

Buku ini memotret sosok perempuan pemimpin pendidikan Islam sebagai figur yang berdiri di antara nilai dan perubahan. Ia menjaga akar spiritual madrasah, tetapi pada saat yang sama mampu membaca perkembangan zaman. Ia mencintai tradisi Islam, namun tidak menjadikan tradisi sebagai alasan untuk membatasi potensi perempuan.

Kepemimpinan yang ditawarkan bukan kepemimpinan yang hanya mengandalkan kekuasaan struktural. Sebaliknya, kepemimpinan tersebut dibangun melalui perpaduan antara ilmu, akhlak, ketegasan, kelembutan, profesionalitas, dan amanah.

Konsep tersebut menjadi penting karena madrasah hari ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, perubahan karakter peserta didik, tuntutan peningkatan mutu, budaya literasi, kompetisi pendidikan, hingga kebutuhan untuk membangun komunikasi publik membuat pemimpin madrasah harus mampu bergerak lebih adaptif.

Dalam konteks itu, perempuan memiliki ruang yang sama untuk mengambil peran strategis.

Srikandi Madrasah menolak pandangan bahwa kepemimpinan pendidikan harus dikonstruksi melalui satu citra gender tertentu. Kepemimpinan bukan persoalan apakah seseorang laki-laki atau perempuan, melainkan tentang bagaimana amanah dijalankan dan seberapa besar manfaat yang mampu diberikan.

Perempuan tidak hadir untuk menggantikan laki-laki. Kehadiran perempuan justru menjadi bagian dari keberagaman kepemimpinan yang dapat memperkaya perspektif dalam pengelolaan pendidikan.

Gagasan tersebut juga memiliki dampak yang lebih luas bagi peserta didik.

Ketika seorang perempuan tampil sebagai kepala madrasah, peserta didik perempuan memperoleh sebuah gambaran nyata bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Mereka dapat melihat bahwa menjadi pemimpin tidak harus membuat seorang perempuan kehilangan identitas, nilai, dan karakter keislamannya.

Pada saat yang sama, peserta didik laki-laki belajar bahwa perempuan dapat dihormati bukan hanya karena statusnya, tetapi karena ilmu, akhlak, kemampuan, dan kontribusinya.

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di madrasah memiliki dimensi pendidikan yang lebih luas. Ia bukan sekadar persoalan manajemen lembaga, tetapi juga menjadi pembelajaran sosial yang berlangsung melalui keteladanan.

Madrasah pada akhirnya tidak hanya mengajarkan nilai melalui buku pelajaran. Nilai juga diajarkan melalui apa yang dilihat peserta didik setiap hari.

Ketika peserta didik menyaksikan perempuan memimpin dengan ilmu, bekerja dengan sistem, mengambil keputusan dengan tanggung jawab, dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman, mereka mendapatkan pengalaman pendidikan yang tidak selalu dapat diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas.

Dari sinilah Srikandi Madrasah membawa pesan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri.

Buku ini juga menghubungkan kepemimpinan perempuan dengan kebutuhan membangun madrasah masa depan. Madrasah tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang mampu menghafal pengetahuan. Madrasah harus mampu melahirkan generasi yang beriman, berpikir kritis, berakhlak, berani berkarya, cakap digital, peduli terhadap persoalan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemimpin yang mampu melihat pendidikan secara utuh.

Pemimpin yang mampu menghubungkan iman dengan ilmu. Menghubungkan akhlak dengan profesionalitas. Menghubungkan tradisi dengan inovasi. Menghubungkan identitas lokal dengan tuntutan global.

Dalam kerangka inilah sosok Srikandi Madrasah ditempatkan sebagai sebuah simbol.

Ia bukan hanya perempuan yang menduduki jabatan kepala madrasah. Ia adalah figur yang mampu menjadikan kepemimpinan sebagai ruang pengabdian.

Ia memimpin dengan hati, tetapi tidak kehilangan ketegasan. Ia menggunakan ilmu sebagai dasar berpikir, sistem sebagai cara bergerak, dan amanah sebagai landasan dalam bertindak.

Gagasan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah madrasah tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana seluruh potensi lembaga dapat digerakkan menuju tujuan bersama.

Seorang kepala madrasah harus mampu membangun budaya kerja, menggerakkan guru dan tenaga kependidikan, memberikan ruang bagi kreativitas peserta didik, membangun komunikasi dengan orang tua, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Karena itu, kepemimpinan perempuan yang digambarkan dalam Srikandi Madrasah bukanlah kepemimpinan yang berdiri sendiri. Ia merupakan kepemimpinan yang mengutamakan kolaborasi.

Guru bukan sekadar bawahan, tetapi mitra dalam menjalankan visi pendidikan. Peserta didik bukan hanya objek pembelajaran, tetapi generasi yang harus diberdayakan. Masyarakat bukan sekadar penerima hasil pendidikan, tetapi bagian dari ekosistem yang ikut menentukan keberhasilan madrasah.

Di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, pendekatan seperti ini menjadi semakin penting.

Kepemimpinan pendidikan tidak dapat berjalan dengan pola lama yang hanya berorientasi pada instruksi. Diperlukan komunikasi, keterbukaan, kemampuan mendengar, kemampuan beradaptasi, dan keberanian melakukan inovasi.

Dalam perspektif tersebut, perempuan memiliki kekuatan tersendiri yang dapat menjadi bagian dari dinamika kepemimpinan pendidikan. Namun, buku ini tidak menempatkan karakter kepemimpinan tertentu sebagai monopoli perempuan. Nilai-nilai seperti empati, ketegasan, kolaborasi, profesionalitas, dan tanggung jawab merupakan kualitas kepemimpinan yang dapat dimiliki siapa saja.

Karena itu, pesan utama Srikandi Madrasah bukan tentang perempuan melawan laki-laki.

Pesannya justru tentang laki-laki dan perempuan yang bersama-sama mengambil bagian dalam membangun pendidikan yang lebih baik.

Kehadiran buku ini menjadi penting karena isu kepemimpinan perempuan sering kali berhenti pada perdebatan mengenai kesempatan. Srikandi Madrasah membawa pembicaraan tersebut ke wilayah yang lebih substantif: bagaimana kesempatan itu diisi dengan kompetensi, bagaimana jabatan dijalankan dengan amanah, dan bagaimana kepemimpinan menghasilkan perubahan nyata.

Pada akhirnya, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya.

Itulah pesan yang menjadikan Srikandi Madrasah lebih dari sekadar sebuah karya literasi. Buku ini menjadi refleksi tentang perjalanan kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam sekaligus ajakan untuk membangun madrasah yang lebih profesional, religius, humanis, adaptif, dan bermutu.

Peluncuran buku tersebut di MTsN 2 Deli Serdang juga memperlihatkan bahwa literasi dapat menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola lembaga, tetapi juga perlu memiliki keberanian untuk menulis, merefleksikan pengalaman, dan membagikan gagasan kepada masyarakat.

Srikandi Madrasah pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang memimpin madrasah hari ini. Buku ini berbicara tentang madrasah seperti apa yang ingin dibangun untuk masa depan.

Madrasah yang tidak takut terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada nilai. Madrasah yang memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan. Madrasah yang mengejar prestasi tanpa mengabaikan akhlak. Madrasah yang memberikan ruang kepada laki-laki dan perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan berkontribusi.

Sebab, masa depan pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan generasi yang pintar.

Ia membutuhkan generasi yang beriman, berkarakter, kritis, kreatif, cakap digital, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengambil bagian dalam kehidupan bangsa.

Dan untuk melahirkan generasi seperti itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat pendidikan bukan sekadar sebagai pekerjaan, melainkan sebagai amanah dan jalan pengabdian.

Di titik itulah makna Srikandi Madrasah menemukan tempatnya: perempuan yang memimpin dengan hati, berpikir dengan ilmu, bergerak dengan sistem, dan bertindak dengan amanah.