Tokoh Masyarakat Madina H. Syahrir Nasution Dukung PWI Sumut Adukan Hotman Paris: Jangan Rendahkan Martabat Wartawan

admin — Tue, 21 Jul 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN – Tokoh masyarakat Mandailing Natal (Madina), H. Syahrir Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang mengadukan Hotman Paris Hutapea terkait pernyataan yang dinilai merendahkan integritas dan martabat insan pers.

Menurut Syahrir, pernyataan yang dianggap menyudutkan profesi wartawan tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai kehormatan dunia pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta mengawal jalannya demokrasi.

"Saya mendukung penuh pengaduan tersebut. Jangan ada pihak yang merendahkan atau mencemooh dunia pers. Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan untuk dijadikan objek pelecehan melalui pernyataan yang merendahkan profesinya," tegas Syahrir Nasution, Senin (21/7/2026).

Syahrir menilai, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan tidak menggeneralisasi seolah-olah seluruh wartawan memiliki integritas yang buruk.

"Kalau ada keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanismenya sudah jelas. Ada hak jawab, hak koreksi, bahkan penyelesaian melalui Dewan Pers. Jangan malah melontarkan ucapan yang dapat mencoreng nama baik profesi wartawan secara keseluruhan," ujarnya.

Ia menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap berbagai persoalan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.

"Dunia pers harus dihormati. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai muncul stigma yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pers hanya karena pernyataan yang tidak berdasar," katanya.

Syahrir juga mengajak seluruh insan pers tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas.

"Saya mendukung langkah PWI Sumut untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan. Kehormatan profesi wartawan harus dijaga. Pers yang kuat dan bermartabat adalah salah satu fondasi penting bagi demokrasi yang sehat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian berbagai kalangan setelah PWI Sumut mengambil langkah pengaduan terhadap pernyataan Hotman Paris yang dinilai telah merendahkan integritas profesi wartawan. PWI menegaskan bahwa kritik terhadap pers harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mendiskreditkan profesi wartawan secara umum.

Dorong Geliat Ekonomi Lokal, BRI BO Sibuhuan Kunjungi Calon Agen Brilink Baru

admin — Tue, 21 Jul 2026 19:08:00 +0700+0700

PALAS - Upaya mendorong geliat ekonomi lokal di daerah, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan kunjungi pemilik kios agen BRILink yang baru mendaftar.

Mendapat dari BRI BO Sibuhuan tersebut,pemilik kios yang baru mendaftar untuk menjadi agen BRILink menyambut dengan baik agar transaksi inklusi keuangan berjalan sesuai diharapkan.

"Kunjungan kepada calon agen Brilink yang baru mendaftar untuk menjadi agen sebagai bentuk dukungan untuk membangun ekosistim usaha yang saling menguatkan," kata Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026).

Dikatakan, kunjungan sebagai bentuk dukungan BRI untuk terus mendorong inklusivitas transaksi sekaligus memperluas jaringan layanan perbankan melalui peran agen BRILink yang melayani transaksi keuangan masyarakat secara lebih dekat,efisein dan merata.

Menurut Dedi Harpian, agen BRILink memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positip untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan perbankan yang cepat,efisiensi.

Dampak positip menjadi agen BRILink,sambungnya meningkatkan pendapatan keluarga, keberadaannya juga membuka peluang usaha baru, lapangan kerja, dan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor langsung.

"Dedikasi para AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas layanan keuangan hingga ke pelosok negeri," tutupnya.

Layanan Kesehatan Masyarakat Nias Utara Semakin Baik, Pemprov Sumut Terus Dorong Optimalisasi Sejak 2019

admin — Tue, 21 Jul 2026 18:51:00 +0700+0700

NIAS UTARA – Layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan peningkatan seiring komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengoptimalkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri sejak mulai beroperasi pada 2019. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan fasilitas, penambahan tenaga medis, hingga penguatan kapasitas pelayanan rumah sakit.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya meninjau langsung RSUD Tafaeri di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (21/7/2026), untuk memastikan peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat berbagai ruang pelayanan hingga ruang rawat inap. RSUD Tafaeri mengalami peningkatan fasilitas setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru guna menambah kapasitas layanan. Sementara itu, Pemprov Sumut turut mendukung penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya dalam agenda Berkantor di Nias.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas RSUD Tafaeri menjadi salah satu prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias.

Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut yang dinilai berperan besar dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 2019, fasilitas kesehatan itu masih setara dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pada 2024, RSUD Tafaeri meningkat menjadi rumah sakit tipe D. Kini, dengan kapasitas 50 tempat tidur, didukung tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, rumah sakit tersebut dinilai telah memenuhi syarat menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," sebut Wariswan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan wilayahnya memiliki luas sekitar 1.200 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang didominasi dataran tinggi dan medan yang cukup berat. Karena itu, dukungan sumber daya manusia dan sarana penunjang pelayanan kesehatan masih sangat dibutuhkan.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar. Untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," katanya.

Menutup kunjungannya, Surya berpesan kepada jajaran RSUD Tafaeri dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar senantiasa menjaga integritas. Menurutnya, integritas pimpinan akan menjadi teladan bagi seluruh jajaran sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan publik terus meningkat.**

Mendukung Program BSPS, BRI BO Sibuhuan Berikan Fasilitas Layanan ke Masyarakat Penerima Bantuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 18:40:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office( BO) Sibuhuan mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Komitmen BRI mendukung program pemerintah dengan memberikan fasilitas layanan perbankan kepada para penerima bantuan di wilayah Kabupaten Padanglawas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan penyedian fasilitas perbankan ini bertujuan untuk mendukung proses penyaluran dana bantuan agar berlangsung secara aman, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

"BRI siap menjalankan peran sebagai mitra penyalur bantuan BSPS secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Dedi Harpian.

Ia berharap, dengan adanya akses fasilitas layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, dengan dukungan stimulan dana pembangunan maupun perbaikan rumah.

" Harapan kita, adanya fasilitas layanan perbankan ini bisa memperluas akses kepada masyarakat penerima bantuan sehingga berjalan efektif," pungkasnya.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan, berikan fasilitas layanan perbankan kepada masyarakat penerima bantuan untuk program BSPS.

Diduga Kelalaian Sistemik, Tokoh Pemuda Sumatera Utara Desak Kasus Tabrakan Maut Sibolangit Diusut Hingga Perusahaan

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:46:00 +0700+0700

Medan – Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan terus mendalami penyidikan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Jamin Ginting Km 44–45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan sopir truk berinisial BS (50) sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. BS diketahui mengemudikan truk Fuso Hino warna hijau BK 8453 SG yang saat kejadian mengangkut air mineral.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Widodo SL, menjelaskan bahwa kecelakaan diduga dipicu oleh kegagalan fungsi rem saat kendaraan melaju dari arah Tanah Karo menuju Kota Medan.

"Truk Fuso bermuatan air mineral diduga mengalami rem blong dari arah Tanah Karo ke Medan. Saat di lokasi kejadian terjadi perlambatan arus lalu lintas. Tepat di sekitar pintu keluar Grand Hill, truk menabrak sejumlah kendaraan yang berjalan pelan, baik searah maupun dari arah berlawanan," ujarnya.

Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.

*Sorotan Dugaan Kelalaian Sistemik*

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat. Sejumlah warganet menyoroti dugaan kelalaian berulang pada kendaraan logistik yang beroperasi di jalur rawan Medan–Berastagi.

Masyarakat mendesak adanya pengetatan uji kelayakan kendaraan (KIR), pengawasan lebih ketat terhadap angkutan barang, hingga wacana pembangunan jalur khusus kendaraan logistik.

Sorotan tegas juga datang dari tokoh pemuda Sumatera Utara, Riza Usty Siregar, SH, yang juga Ketua Umum komunitas Aku Anak Medan. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada sopir semata.

"Kasus ini harus diusut hingga ke perusahaan pengangkutan. Jangan hanya sopir yang dijadikan tersangka. Ada kemungkinan kelalaian juga terjadi pada pihak perusahaan maupun lemahnya pengawasan dari instansi terkait," ujarnya kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Riza turut menyoroti peran Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di lapangan.

Ia mendesak Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut untuk segera mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh.

"Bila perlu, Gubernur melalui Kadishub Sumut memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi. Di lapangan masih banyak ditemukan truk yang tidak sesuai standar operasional, bahkan dengan kondisi lampu yang tidak berfungsi. Ini sangat membahayakan," tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap uji berkala kendaraan (KIR) juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan angkutan barang wajib menjalani uji kelayakan setiap enam bulan untuk memastikan kondisi laik jalan.

"Jangan sampai kendaraan yang tidak lulus KIR justru diluluskan karena faktor tertentu," tambahnya.

Riza juga meminta aparat kepolisian untuk lebih tegas dalam menindak kendaraan yang tidak layak jalan maupun yang berkendara secara ugal-ugalan.

"Polisi harus menindak tegas truk-truk yang tidak sesuai SOP, apalagi yang membahayakan pengguna jalan lainnya," pungkasnya.

Pihak PT Tirta Investama (produsen Aqua) menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama.

Perusahaan menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, serta tengah melakukan investigasi internal terhadap perusahaan logistik mitra. PT Tirta Investama juga menyatakan siap memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional.

Kasus kecelakaan maut di Sibolangit ini dinilai tidak hanya menjadi persoalan individu, melainkan juga membuka dugaan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan transportasi barang.

Penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perusahaan pengangkutan. Sementara itu, publik mendesak adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, pengawasan KIR, hingga kebijakan transportasi, guna mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.

Dukung Program TJSL,BRI BO Sibuhuan Lakukan Survei Kecalon Penerima Bantuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700

Dukung Program TJSL,BRI BO Sibuhuan Lakukan Survei Kecalon Penerima Bantuan

PALAS - Sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL),BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melaksanakan survei terhadap calon penerima bantuan ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia.

Kunjungan survei bertujuan untuk memastikan program yang akan disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara optimal.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan BRI BO Sibuhuan dipercayakan untuk melakukan survei terhadap calon penerima bantuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sesuai program TJSL.

"Program TJSL ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dibanding bantuan sosial konvensional," terang Dedi Harpian.

Ia mengatakan, BRI berkomitmen mendukung program TJSL/CSR mendukung sektor pendidikan yang dapat menunjang mobilitas kegiatan mencetak generasi muda yang cerdas,kreaktif dan inovatif.

"Melalui program TJSL, BRI berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," tambahnya.

Ia menambahkan, survei yang dilakukan kepihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia,untuk memastikan bantuan yang disalurkan nantinya dapat dimanfaat dengan baik dan memberi manfaat.

Program TJSL/CSR ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tandas Dedi Harpian.

Kisah Chaidir Saleh, Beri "Sentuhan" Manisnya Melon Premium untuk Petani Milenial

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:21:00 +0700+0700

ACEH TAMIANG- SORE ITU, sinar matahari menyinari kebun Melon Golden Alisha milik Chaidir Saleh (62). Dua orang perempuan tampak sibuk menggeburkan tanah di polybag. Mereka tengah menyiapkan media tanam pascabanjir bandang November 2025.

"Mereka sedang fermentasi tanah dengan sekam bakar dan pupuk kandang. Cukup digemburkan bagian atas polybag saja," terang Chaidir saat memberikan arahan terhadap sejumlah anak muda di kebunnya.

Kebun Chaidir berada di dekat Stasiun Pengumpul Minyak (SP-7), Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Ratusan batang Melon Golden Alisha tumbuh di atas lahan tiga rante (sekitar 1200 meter persegi).

Ia memanfaatkan lahan tiga rante (sekitar 1200 meter persegi) secara optimal dengan sistem polybag ukuran 50x60 sentimeter, jarak tanam rapat dan jalur antar baris selebar 1,5 meter. Beberapa ruas batang melon pun dipangkas agar nutrisi yang diserap tanaman fokus pada pembesaran buah.

"Tujuan memangkas daun dan ruang batang agar dapat melihat buah dengan lebih baik, tahu jumlah dan bentuknya," katanya.

Chaidir menanam varietas unggulan yakni Melon Golden Alisha F1. Varietas ini tahan penyakit dan bernilai jual tinggi. Dari hasil panen, ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anaknya hingga lulus perguruan tinggi.

Perjalanan Chaidir di awal merintis menanam melon tidak mudah. Penuh jatuh bangun. Bahkan, ia pernah empat kali gagal. Tapi, ia tak menyerah. Ia terus belajar kendati secara otodidak.

Tahun 2020, ia kembali menanam melon dengan pengetahuan baru. Namun, saat panen perdana buah melonnya hambar. Ia kemudian menjual ke agen di bawah harga pasar.

Kendati belum berhasil, Chaidir sudah merasa senang. Sebab, ia berhasil panen. Ia terus mencari tahu rahasia manis melon. Hasil observasinya masa panen harus cukup umur. Jika biasa melon panen usia 55 hari ia mencoba menundanya hingga 60-70 hari. Kunci lainnya perawatan dan pemupukan sejak fase vegetatif hingga panen.

Setelah berhasil menemukan formulasi rasa manis melon, produksi melon Chaidir menanjak. Permintaan melon terus meningkat terutama lewat media sosial. Tidak hanya itu, permintaan dari mall dan swalayan juga tidak mampu ia penuhi.

Akan tetapi, Desember 2024, Chaidir terserang stroke ringan dan harus menggunakan kursi roda. Aktivitas pertaniannya sempat terhenti. Pertamina EP Field Rantau berinisiatif meneruskan usahanya lewat Program Smart Agriculture Melonesia.

Kini, ia diminta menjadi mentor Kelompok Tani Melon Mutiara dan Sekolah Lapang Pertamina EP Field Rantau. Sebagai mentor, ia memberikan pembelajaran terkait formula rasa manis melon kepada belasan petani milenial. Dan, inovasi teknik pengelolaan media tanam polybag yang bisa digunakan hingga 22 kali masa tanam.

Dengan biaya media tanam sekitar Rp 8.000 per-polybag, penggunaan berulang membuat media tanam per-siklus budidaya hanya berkisar 400- 500 rupiah. Jadi, lebih efisien dibandingkan praktik budidaya melon konvensional yang umumnya media tanam hanya dapat dimanfaatkan dua hingga empat kali.

Manager Community Involvement & Development (CID) Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Iwan Ridwan Faizal menjelaskan, Sekolah Lapang merupakan bagian dari Program Smart Agriculture Melonesia yang dikembangkan Pertamina EP Field Rantau. Program ini sebagai upaya mendorong regenerasi petani sekaligus transformasi ilmu budidaya melon.

"Bapak Chaidir Saleh punya pengalaman panjang menjadi petani sehingga akan memberikan materi formula budidaya melon. Nantinya akan ada 12 kali pertemuan Sekolah Lapang yang dimentori Pak Chaidir," ujarnya.

Menurutnya, generasi muda di desa diyakini akan menentukan masa depan sektor pertanian. Oleh karena itu, para pemuda perlu disiapkan kemampuan sumber daya-nya untuk menjawab tantangan pertanian sebagai usaha yang menjanjikan.

"Program ini bukan sekadar CSR tapi upaya nyata meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemberdayaan ekonomi. Kami ingin melon golden menjadi ikon baru kebanggaan Aceh Tamiang," ungkapnya.

Tentang Pertamina EP Field Rantau

PT Pertamina EP Field Rantau merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh. Kegiatan operasional PEP Rantau berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Badan Pengawasan Migas Aceh (BPMA). Area operasional PEP Rantau tersebar di empat kabupaten/kota yang mencakup empat kecamatan dan 20 desa.

PEP Rantau Field menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

(*)

Ledakan Terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, 5 Rumah Alami Rusak

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:17:00 +0700+0700

Medan. Ledakan terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, Senin (20/7/2026). Sekitar lima rumah mengalami kerusakan.

Dari lima rumah tersebut, 1 rumah yanh diduga menjadi sumber ledakan mengalami kerusakan parah. "Sekitar 4 rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Camat Medan Polonia, Alfi Pane, saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).

Alfi Pane mengatakan, saat ini polisi sudah berada di lokasi TKP. Dirinya belum mengetahui darimana sumber ledakan.

"Belum tahu Bang (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tuturnya.

Dianggap Rendahkan Profesi Wartawan PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:13:00 +0700+0700

MEDAN- Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Laporan itu tertuang dalam Nomor : LP/B/1174/VII/2026/SPKT/Polda Sumut tanggal 21 Juli 2026.

Laporan itu dibuat oleh Ketua Bidang Hukum PWI Sumut, Amrizal, SH mewakili Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik.

Amrizal mengatakan, laporan ini dibuat buntut ucapan Hotman Paris Hutapea saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

"Kami datang ke Polda Sumut untuk melaporkan pengacara Hotman Paris, karena beliau menyampaikan kata-kata tidak pantas ketika melakukan konferensi pers," sebut Amrizal, Selasa (21/7/2026).

PWI Sumut mengingatkan Hotman Paris tidak sembarangan berbicara, apalagi sampai menghina profesi wartawan.

'Dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi undang-undang," ujarnya.

Amrizal menyampaikan, wartawan diatur, dilindungi melalui undang-undang.

"Pengacara terkenal, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu di depan umum, menghina, menjelekan wartawan, serta mengadu domba dengan institusi lain," ujarnya.

Sementara, Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik sangat mengecam ucapan Hotman Paris Hutapea, soal "dimana otak lu" dalam konferensi pers, kemarin.

Dia menyebut perkataan Hotman Paris Hutapea menyakiti perasaan wartawan.

"Kedatangan ke mari karena panggilan, atas pernyataan pengacara Hotman Paris yang menghina profesi wartawan 'dimana otak lu' dan sebagainya. Sebenarnya itu mengganggu perasaan kita semua," kata Farianda.

Setelah membuat laporan, Farianda berharap aduannya diproses agar terungkap motif Hotman berbicara seperti itu.

Meski Hotman sudah meminta maaf, mereka tetap berharap Polisi menindaklanjuti laporannya.

"Kami mengetahui dia sudah minta maaf," ujarnya.

"Kami mau ini diproses secara hukum supaya terang benderang kenapa dia berbicara seperti itu, apakah ada muatan lain, atau memang karena merendahkan derajat wartawan. Kami meminta agar Polda Sumut laporan kami ditindaklanjuti, dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,"sambungnya.

Diduga Bayi Alami Patah Tulang Saat Persalinan di Puskesmas Binanga, Keluarga Kecewa, Aktivis Desak Investigasi

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:53:00 +0700+0700

PADANG LAWAS – Dugaan insiden medis di Puskesmas Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, menjadi sorotan publik. Seorang bayi yang baru dilahirkan diduga mengalami patah tulang pada lengan kanan saat proses persalinan, sehingga memicu kekecewaan keluarga dan menuai perhatian berbagai pihak.

Informasi yang beredar menyebutkan, keluarga mempertanyakan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan karena bayi diduga mengalami cedera usai dilahirkan. Kasus tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Aktivis sosial Saif Ajis Siregar mengecam dugaan buruknya pelayanan kesehatan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Dinas Kesehatan segera melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diungkap secara transparan serta tidak terulang di kemudian hari.

"Keselamatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas utama. Jika memang ditemukan adanya kelalaian, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun bila murni merupakan komplikasi medis, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Binanga memberikan penjelasan bahwa persalinan berlangsung dalam kondisi darurat karena bayi mengalami distosia bahu, yakni kondisi ketika bahu bayi tersangkut di jalan lahir. Menurut pihak puskesmas, kondisi tersebut merupakan kegawatdaruratan medis yang dapat mengancam keselamatan bayi sehingga diperlukan tindakan segera. Setelah lahir, dokter menduga bayi mengalami patah tulang lengan kanan dan langsung menyarankan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan independen terhadap prosedur penanganan persalinan, sehingga fakta medis dapat diketahui secara objektif dan hak pasien maupun tenaga kesehatan tetap terlindungi.

Wali Kota Medan Tinjau Lokasi Ledakan Komplek Grand Polonia

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvinj meninjau langsung lokasi ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Perumahan Grand Polonia, Kota Medan, Selasa (21/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rico menyampaikan bahwa tim gabungan telah berhasil menemukan satu korban, yakni istri pemilik rumah, pada Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Namun hingga kini, proses pencarian masih terus dilakukan terhadap dua korban lainnya yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan.

"Korban yang ditemukan tadi dini hari adalah istri pemilik rumah. Saat ini fokus kami bersama tim gabungan adalah mencari dua korban lainnya yang masih belum ditemukan," ujar Rico.

Menurutnya, proses evakuasi menghadapi kendala karena kondisi bangunan yang mengalami kerusakan sangat parah akibat ledakan. Tim penyelamat harus membersihkan puing-puing di bagian depan bangunan terlebih dahulu sebelum dapat menjangkau area yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun.

"Kondisi medannya cukup sulit. Bangunan hancur hampir di seluruh bagian sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara manual ataupun dengan petugas langsung naik ke atas reruntuhan. Karena itu, puing-puing harus disingkirkan secara bertahap agar proses pencarian bisa dilakukan dengan aman," jelasnya.

Rico mengajak masyarakat untuk mendoakan agar proses evakuasi berjalan lancar dan dua korban yang masih hilang dapat segera ditemukan.

"Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ucapnya.

Terkait penyebab ledakan, Rico mengatakan indikasi awal mengarah pada dugaan kebocoran gas. Meski demikian, ia menegaskan penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan dari tim kepolisian dan laboratorium forensik.

"Indikasi awal memang mengarah pada kebocoran gas. Namun kami belum bisa menyimpulkan karena penyebab pastinya masih didalami oleh pihak kepolisian. Nanti akan dijelaskan secara resmi setelah proses penyelidikan selesai sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegas Rico.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan yang terdiri dari personel kepolisian, Brimob, Basarnas, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta sejumlah relawan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian.

Area sekitar rumah juga tetap dipasangi garis polisi guna mendukung kelancaran proses olah tempat kejadian perkara (TKP). (Rel)

Perkuat Sinergi, BRI BO Sibuhuan Jajaki Kerjasama Dengan RSU Permata Madina Sibuhuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:08:00 +0700+0700

PALAS - Memperluas sinergi dan meningkatkan kualitas layanan, BRI Kantor Cabang Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audensi kepihak Rumah Sakit Umum(RSU) Permata Madina Padanglawas.

Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen BRI, guna menjajaki peluang kerjasama yang saling memberikan kontribusi bermanfaat khususnya untuk pelayanan perbankan.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), berharap melalui pertemuan silaturahmi ini dapat terjalin kemitraan yang kuat dalam menghadirkan berbagai solusi layanan perbankan yang inovatif,efisein sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Oleh karena itu, Dedi Harpian berharap, dengan adanya sinergi dan kolaborasi,tentu wujud nyata dukungan BRI terhadap rumah sakit akan terus terjalin dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, menjalin sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung kegiatan rumah sakit.

Ditambahkan, kami hadir dengan solusi inovatif yang memberi kemudahan untuk kegiatan bertransaksi untuk mitra kerja BRI BO Sibuhuan.

"Semua layanan ini dirancang untuk memastikan pihak rumah sakit dapat memanfaatkan fasilitas layanan perbankan dengan mudah, cepat dan aman," ucapnya.

Menanggapi hal itu,pihak management Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan, menyambut baik kunjungan silaturahmi BRI BO Sibuhuan untuk kerjasama sebagai mitra strategis.

Kita optimis,BRI sebagai mitra dipercaya dapat mendukung kegiatan peningkatan layanan pada kebutuhan rumah sakit untuk kemudahan akses fasilitas perbankan.rel

PM Narendra Modi Melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia, Semakin Memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif India - Indonesia

admin — Tue, 21 Jul 2026 15:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Perdana Menteri (PM) Republik India, Yang Mulia Shri Narendra Modi, melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 6–8 Juli 2026 atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kunjungan historis ini berlandaskan pada kehadiran Presiden Prabowo di India sebagai tamu kehormatan Hari Republik India ke-76 pada Januari 2025 lalu.

Rangkaian agenda kenegaraan PM Modi diawali dengan upacara penyambutan resmi di Istana Merdeka Jakarta, dilanjutkan pembicaraan bilateral tête-à-tête maupun tingkat delegasi pada 7 Juli 2026, jamuan makan malam kenegaraan, hingga pidato kehormatan di Parlemen Indonesia atas undangan Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani. Selain itu, kedua pemimpin turut meresmikan proyek restorasi Situs Warisan Dunia UNESCO Kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta serta menyapa komunitas India di Indonesia.

Pembicaraan bilateral yang berlangsung hangat tersebut mencakup seluruh spektrum hubungan strategis kedua negara, mulai dari kerja sama politik, pertahanan dan keamanan maritim, perdagangan, hingga transformasi ekonomi digital dan ketahanan pangan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo dan PM Modi menyaksikan pertukaran 20 dokumen kerja sama bilateral yang memperkokoh kemitraan strategis komprehensif India–Indonesia. Kedua belah pihak juga menegaskan komitmen untuk mengintensifkan Pertemuan Tingkat Tinggi (Summit Meetings) secara berkala, memantapkan mekanisme dialog kelembagaan, serta memperluas kolaborasi tingkat parlemen, akademisi, dan pengambil kebijakan guna merespons dinamika geopolitik kawasan secara lebih proaktif.

Di sektor pertahanan, keamanan, dan maritim, Indonesia dan India sepakat memperluas kerja sama melalui latihan bersama, pertukaran informasi real-time via penempatan pejabat penghubung Indonesia di Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), hingga penguatan sistem keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Sinergi ini juga diwujudkan melalui kolaborasi industri pertahanan strategis, seperti kemajuan kerja sama terkait Sistem Rudal BrahMos dan perjanjian kerja sama rudal udara-ke-udara. Selain itu, kedua pemimpin mengecam keras segala bentuk terorisme dan berkomitmen memperkuat kolaborasi bilateral dalam penanggulangan ekstremisme, kejahatan lintas negara, serta peningkatan keamanan siber.

Sektor ekonomi, infrastruktur, dan konektivitas menjadi pilar utama lain yang disepakati. Presiden Prabowo menyambut baik ketertarikan India untuk bermitra dalam pembangunan terpadu Pelabuhan Sabang—yang mencakup fasilitas wisata bahari, industri perbaikan kapal, dan layanan pendukung energi lepas pantai—guna mengoneksikan Kepulauan Andaman dan Nikobar dengan Pulau Sumatra. Di bidang manufaktur dan energi, Steel Authority of India (SAIL) dan PT Krakatau Steel membentuk joint venture untuk fasilitas slab baja tahan karat, disertai kesepakatan rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang (rare earths). Pada sektor pertanian, India juga memberikan bantuan 100 ton benih gandum berkualitas tinggi DWR-162 serta penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang ketahanan pangan dan obat-obatan (BPOM-CDSCO).

Pada era transformasi digital dan keuangan, kedua negara meluncurkan Indonesia Open Network (ION) yang mengadopsi arsitektur Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India demi mengakselerasi partisipasi UMKM dalam ekonomi digital. Langkah ini ditopang oleh kemajuan implementasi Cross-Border QR Payment Linkage antara Bank Indonesia dan Reserve Bank of India yang akan mempermudah transaksi antarnegara bagi wisatawan, pelaku usaha, dan mahasiswa. Di bidang sumber daya manusia dan pendidikan, kolaborasi diperkuat melalui rencana pendirian kampus cabang Indian Institute of Management Bangalore di KEK Singhasari, kolaborasi tenaga kesehatan, serta kerja sama antara Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Election Commission of India (ECI) dalam tata kelola pemilu berbasis teknologi.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap akar sejarah dan peradaban yang erat, kedua negara secara resmi menyepakati periode 2026–2027 sebagai "Tahun Tagore–Dewantara untuk Diplomasi Kebudayaan dan Pendidikan India–Indonesia" untuk memperingati satu abad kunjungan maestro Rabindranath Tagore ke Indonesia pada tahun 1927. Menutup kunjungan kenegaraan tersebut, PM Narendra Modi menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keramahtamahan hangat Presiden Prabowo Subianto beserta rakyat Indonesia, sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan balasan ke India pada waktu yang akan disepakati mendatang. Rel

Rianto, SH., MH Apresiasi Sikap Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI yang Mengecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:52:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang juga CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir atas sikap tegas mereka dalam membela martabat profesi wartawan menyusul pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan insan pers.

Menurut Rianto, sikap Dewan Pers dan PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Saya mengapresiasi Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum PWI Akhmad Munir yang segera memberikan pernyataan resmi membela kehormatan profesi wartawan. Sikap seperti ini penting agar tidak ada pihak yang merasa bebas merendahkan kerja jurnalistik," ujar Rianto di Medan, Selasa (21/7/2026).

Rianto menegaskan, wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat bagi kepentingan publik. Karena itu, setiap narasumber dapat memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan, namun tidak dibenarkan menyampaikan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.

Polemik tersebut bermula ketika Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17 Juli 2026), terkait perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam konferensi pers itu, Hotman melontarkan kalimat seperti "Lo punya otak enggak sih?", meminta wartawan "shut up", serta menyebut wartawan sebagai "pengecut" apabila tidak berani mengajukan pertanyaan langsung kepada Mabes Polri. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari organisasi pers.

Merespons peristiwa itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada Sabtu (18 Juli 2026) di Jakarta menyatakan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya serta meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada insan pers.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Pada Senin (20 Juli 2026), Dewan Pers menerbitkan Surat Pernyataan Nomor 07/P-DP/VII/2026 yang menyesalkan adanya pernyataan bernada merendahkan profesi wartawan. Dewan Pers menegaskan bahwa menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, dan melakukan konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers serta mengajak seluruh pihak menghormati profesi wartawan dan menjaga iklim kebebasan pers yang sehat.

Rianto berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, advokat, maupun narasumber lainnya agar selalu menghormati profesi wartawan ketika menjalankan tugas peliputan.

"Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Saya berharap hubungan antara narasumber dan insan pers tetap dibangun atas dasar saling menghormati, etika, dan profesionalisme," tutup Rianto.

Diketahui, setelah menuai kritik dari berbagai organisasi pers, Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 20 Juli 2026, seraya mengakui ucapannya terlontar karena emosi saat menghadapi pertanyaan wartawan.*(SS68)*

Momen Peringatan Hari Jadi Kabupaten Palas ke 19, BRI Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:06:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office(BO) Sibuhuan secara langsung ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Padanglawas ke 19 Tahun 2026,dihalaman kantor Bupati Palas, Jumat(17/7/2026).

Kehadiran insan BRILian dimomen hari jadi kabupaten sebagai bentuk komitmen mempererat sinergi dan kerjasama antara BRI dengan pemerintah daerah.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), mengatakan melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan kerjasama akan terjalin semakin kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dikatakan, dengan adanya sinergi dan kerjasama yang baik,tentu akan memberikan dampak positip dalam peningkatan layanan perbankan dan tercapai tujuan bersama untuk memperkuat kolaborasi.

Menurut Dedi Harpian, momentum peringatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 menjadi perekat dalam mempererat sinergi antara BRI dan Pemerintah Kabupaten Palas dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan mendukung penguatan sektor prekonomian daerah,pemberdayaan pelaku UMKM serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran insan BRILian diperingatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Palas.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Palas dapat terus ditingkatkan. BRI siap mendukung berbagai program pembangunan daerah melalui layanan perbankan," tutupnya.

Wagub Sumut Dengarkan Mimpi Anak-anak Nias, Dorong Revitalisasi UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli

admin — Tue, 21 Jul 2026 13:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Gunungsitoli

Suasana hangat dan penuh semangat menyambut kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, di UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli, Senin (20/7).

Kunjungan yang merupakan bagian dari agenda Berkantor di Nias itu tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menghadirkan ruang dialog yang menguatkan harapan puluhan anak penerima manfaat.

Disambut tarian dan penampilan seni dari anak-anak asrama, Wagub didamping Kepala Dinas Sosial Ady Putra Parlaungan dan Kepala UPTD Harvina Zuhra kemudian berkeliling melihat berbagai fasilitas, mulai dari ruang belajar, kamar tidur, hingga lingkungan asrama yang menjadi rumah kedua bagi puluhan pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Nias.

Di setiap sudut asrama, Surya menyempatkan berbincang dengan anak-anak. Ia mendengarkan kisah perjuangan mereka sebelum tinggal di asrama, mulai dari perjalanan berjam-jam menuju sekolah hingga berbagai keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi. Kini, mereka dapat tinggal lebih dekat dengan sekolah dan memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.

Dalam dialog tersebut, anak- anak juga menyampaikan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha hingga aparatur sipil negara. Mendengar itu, Surya mengajak mereka untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan terus menyiapkan diri melalui pendidikan dan karakter yang baik.

"Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, karena yang baik itu pasti akan kembali kepadamu. Apa yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita," pesan Surya.

Sebagai simbol harapan, Wagub turut menuliskan pesan pada Pohon Harapan yang menjadi bagian dari program pembinaan di UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli. Pohon tersebut berisi mimpi serta komitmen anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan aktivitas positif anak-anak, Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan sarana olahraga berupa satu set meja tenis, perlengkapan bulu tangkis, bola sepak, dan bola voli. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan karakter, kesehatan, serta mempererat kebersamaan di lingkungan asrama melalui berbagai kegiatan olahraga.

Surya juga mengapresiasi para pendamping dan seluruh petugas yang setiap hari mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak di asrama. Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari tersedianya tempat tinggal, tetapi juga dari tumbuhnya karakter, semangat belajar, dan keberanian anak-anak untuk memiliki cita-cita besar.

Usai meninjau asrama, Wagub melanjutkan kunjungan ke Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli yang berada di lokasi terpisah. Di sana ia melihat langsung kondisi bangunan kantor yang hingga kini belum selesai pembangunannya. Melihat kondisi tersebut, Surya menyatakan dukungannya agar percepatan penyelesaian pembangunan dapat segera dilakukan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"Sebagaimana arahan Bapak Gubernur Bobby Nasution, pembangunan di wilayah Kepulauan Nias harus terus menjadi perhatian. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan tidak ada lagi yang tertinggal," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, menyampaikan bahwa UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli hadir untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kepulauan Nias.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan mampu mengubah masa depan keluarganya.

Kunjungan ditutup dengan suasana penuh kehangatan melalui foto bersama dan penyerahan bantuan olahraga kepada anak-anak. Senyum dan antusiasme para penghuni asrama mengiringi kepulangan rombongan, menjadi penanda bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui motivasi, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi tumbuh kembang generasi muda Kepulauan Nias. Rel

Bunda Indah Ajak Ribuan Perempuan Semarakkan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan, Gaungkan Kebaya sebagai Identitas Bangsa*

admin — Tue, 21 Jul 2026 11:49:00 +0700+0700

MEDAN | Pembina Perempuan Indonesia Maju (PIM) sekaligus Pengurus KOWANI dan Pembina Berkebaya Pusat, Bunda Indah, mengajak seluruh perempuan dan masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama memeriahkan **Hari Kebaya Nasional 2026 yang akan digelar di Lapangan Benteng Medan, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Bunda Indah, peringatan Hari Kebaya Nasional bukan sekadar seremoni budaya, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian kebaya sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Setiap tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya untuk terus memperkenalkan jati diri budaya Indonesia kepada dunia. Kebaya merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa yang harus terus dijaga serta dilestarikan, khususnya oleh generasi muda," ujar Bunda Indah saat memberikan keterangan di Istana Maimun Medan, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional memiliki makna mendalam agar masyarakat memahami sejarah serta nilai luhur yang terkandung dalam kebaya sebagai simbol perjuangan, keanggunan, dan persatuan perempuan Indonesia.

Bunda Indah juga mengajak seluruh organisasi perempuan, komunitas, hingga masyarakat umum untuk hadir mengenakan kebaya dalam puncak peringatan yang akan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di Lapangan Benteng Medan. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan Parade Berkebaya yang melibatkan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Sumatera Utara.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Bunda Indah menegaskan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menyediakan booth pameran secara gratis bagi pelaku UMKM agar produk-produk unggulan Sumatera Utara semakin dikenal luas. Budaya dan ekonomi harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Medan, Ketua DPC Perempuan Indonesia Maju (PIM) Kota Medan, May Aritonang, dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional 2026.

May Aritonang menyampaikan seluruh persiapan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pihak.

"Kami ingin Hari Kebaya Nasional menjadi momentum mempererat persatuan perempuan Indonesia sekaligus mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa," ujarnya.

Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, Jalasenastri Armada I, Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan, KOWANI, serta berbagai organisasi perempuan dan kemasyarakatan, di antaranya PIM Sumut yang diketuai Maya Zaimitha selaku Koordinator Penyelenggara Nasional, IWAPI Sumut, Puja Kesuma Sumut, Pesantren Al Akbar, Generasi Emas Muslimah Indonesia (GEMI) Sumut, PB IKA YPNU, Kongres Advokat Indonesia, KAUKUS Sumut, PUAN Sumut, Majelis Taklim MBSC Soleha, serta sejumlah organisasi perempuan lainnya.

Melalui peringatan ini, Bunda Indah berharap kebaya tidak hanya dikenakan pada acara seremonial, tetapi menjadi simbol kebanggaan nasional yang terus hidup di tengah masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.*(SS68)*

Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*

admin — Tue, 21 Jul 2026 09:25:00 +0700+0700

JAKARTA —Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ikut angkat suara menanggapi polemik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaitkan proses hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan izin Presiden Prabowo Subianto.

Prof. Yuddy menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi negara. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh kuasa hukum Febrie justru berpotensi menyesatkan publik dan menyeret institusi kepresidenan ke dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen.

"Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada norma hukum, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan turunan lainnya, yang mensyaratkan izin Presiden untuk itu. Menghadirkan syarat yang tidak diatur undang-undang justru menabrak prinsip dasar negara hukum," ujar Prof. Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dianut Indonesia. "Konstitusi kita tidak mengenal kekebalan hukum berdasarkan kedekatan personal dengan Kepala Negara. Justru di sinilah letak kematangan sistem hukum kita, bahwa siapa pun yang pernah dekat, pernah berjasa, atau pernah menempati posisi strategis, tetap tunduk pada mekanisme yang sama ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014 - 2016 tersebut.

Prof. Yuddy menilai, alih-alih menjadi alat pembelaan, kasus Febrie Adriansyah sesungguhnya merupakan pembuktian paling nyata bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

"Presiden Prabowo telah menegaskaan dalam berbagai kesempatan, seperti pada forum domestik maupun internasional seperti Forbes Global CEO Conference 2025, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus ditangani tanpa pandang bulu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah realisasi dari komitmen tersebut. Ketika seseorang yang pernah menempati posisi strategis di kejaksaan pun tetap diproses hukum, itu adalah bukti empiris, bukan sekadar retorika, bahwa Presiden tidak melindungi siapa pun yang diduga menyimpang," jelas Prof. Yuddy.

Ia mengingatkan bahwa dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, independensi penegak hukum dari intervensi eksekutif adalah salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. "Justru akan menjadi kemunduran serius bagi konsolidasi demokrasi kita jika Presiden dianggap wajib memberi izin sebelum penyidik bekerja. Itu bertentangan dengan semangat reformasi yang selama puluhan tahun kita bangun. Presiden Prabowo memilih jalan yang benar secara konstitusional, yaitu membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya," ujarnya.

Sebagai akademisi yang mendalami tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Prof. Yuddy juga menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya menarik nama Presiden ke dalam pembelaan perkara pidana. Ia menilai hal tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan ruang publik digital.

"Kita harus jujur, narasi yang menyeret nama Presiden ke dalam sebuah perkara pidana individu punya konsekuensi serius. Ia bisa membentuk persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Padahal yang benar justru sebaliknya, Presiden Prabowo menahan diri, tidak mencampuri, dan membiarkan hukum bekerja. Sikap itu harus dihormati, bukan didistorsi," kata Prof. Yuddy.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk kuasa hukum, untuk menempatkan proses hukum pada tempatnya. Menurutnya membela klien adalah hak profesional yang dijamin undang-undang. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan di ruang persidangan, dengan argumen hukum, bukan dengan membangun narasi politik yang tidak berdasar. Sebab publik Indonesia sudah cukup dewasa untuk membedakan mana pembelaan hukum yang sah, dan mana yang sekadar upaya menggeser opini.

Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017 - 2021 tersebut meyakini konsistensi Presiden Prabowo dalam menjaga jarak dari proses penegakan hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Febrie Adriansyah dan sejumlah kasus lain yang menyeret nama pejabat maupun kader partai koalisi pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Praperadilan Dikabulkan, PN Padangsidimpuan Nyatakan Penetapan Tersangka Kadishub Alfian Tidak Sah, Langsung Bebas dari Tahanan

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:49:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan, Alfian, S.Sos., M.M. dalam sidang yang digelar pada Senin (20/7/2026).

Putusan tersebut menjadi salah satu perkara hukum yang menyita perhatian publik karena majelis hakim menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan hingga penahanan terhadap Alfian oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan tidak sah menurut hukum.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dipimpin oleh Hakim Tunggal Firman Ares Bernando, S.H.

Dalam perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2026/PN PSP, hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Alfian dan memerintahkan agar pemohon segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan di persidangan, hakim terlebih dahulu menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak termohon.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pokok amar putusan tersebut meliputi:

- Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan penetapan Alfian sebagai tersangka berdasarkan Surat- Penetapan Tersangka Nomor PRINT-05/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02/L.2.15/Fd/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tidak sah.
- Menyatakan penahanan terhadap Alfian berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah.
- Memerintahkan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan segera mengeluarkan Alfian dari tahanan setelah putusan diucapkan.
- Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil.

Dengan putusan tersebut, status hukum penetapan tersangka, penyidikan, serta penahanan terhadap Alfian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diputuskan hakim praperadilan.

Permohonan praperadilan diajukan Alfian melalui tim kuasa hukum dari Law Office GAS & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2026.

Adapun Tim kuasa hukum terdiri atas: Amin M. Ghamal Siregar, S.H., M.H. Dipo Alam Siregar, S.H., Alwi Akbar Ginting, S.H., M.H., Awaluddin Harahap, Mochtar Indra Efendi Siregar, S.H., M.H., Febry Alamsyah Lubis, S.H.

Salah satu kuasa hukum Alfian, Dipo Alam Siregar, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, menyampaikan apresiasi atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan yang adil.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah memeriksa perkara ini secara objektif dan independen. Putusan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan hak-hak seseorang sebagai warga negara," ujar Dipo Alam Siregar.

Ia menambahkan, kemenangan praperadilan tersebut bukan hanya menjadi kemenangan bagi kliennya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa seluruh aparat penegak hukum harus mengedepankan asas due process of law dalam setiap penanganan perkara.

"Kami berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur. Negara hukum harus menjamin keadilan bagi siapa pun tanpa terkecuali. Atas putusan ini, kami bersama keluarga besar Bapak Alfian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku," lanjut Dipo.zal

Duta GenRe Harus Jadi Teladan bagi Generasi Muda.

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:20:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, Sabtu (18/07/2026) secara resmi membuka rangkaian kegiatan Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Solok Tahun 2026 di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok.

Hal ini menjadi wadah pembinaan bagi para remaja untuk mempersiapkan diri sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi teman sebaya mengenai Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Duta Generasi Berencana (GenRe) harus menjadi teladan bagi remaja dan agen perubahan dalam mengampanyekan pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunaan NAPZA, serta perilaku berisiko lainnya guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pesan penting ini disampaikan Wali Kota Ramadhani saat membuka Apresiasi Duta GenRe Kota Solok di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Beliau menekankan bahwa Duta GenRe terpilih tidak hanya sekadar memenangkan kompetisi, melainkan harus memiliki rencana masa depan yang matang dan siap menjadi mitra pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil ajang pemilihan terbaru, Gifran Petra Ghaniyy dan Khanaya Andriga Balqis telah dinobatkan sebagai pemenang utama Duta GenRe Kota Solok.

Wako Ramadhani juga mengajak generasi muda Kota Solok untuk terus meningkatkan literasi, mengembangkan kreativitas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital.

Juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus mendukung berbagai program kepemudaan sebagai upaya melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Kota Solok yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(YOSE)