Kebijakan Baru MBG Dinilai Berpotensi Menciptakan Gelombang Pengangguran Baru di Distrik

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:51:00 +0700+0700

TASIKMALAYA.- Program Makan Siang Gratis (MBG) yang diprakarsai pemerintah pusat sebenarnya membawa harapan besar untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, di balik niat mulia tersebut, gelombang kekhawatiran kini bergejolak di tingkat akar rumput.

Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur harus berkumpul untuk menyamakan persepsi dan mengungkapkan kekhawatiran mendalam mereka menyusul diterbitkannya peraturan baru yang dianggap memberatkan.

Pertemuan penting yang diadakan di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu (4/11/2026) menjadi wadah curahan hati para pengelola Unit Pelayanan Gizi (SPPG).

Mereka menyoroti transisi Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Perubahan Skema yang Memicu Defisit Fantastis

Pemicu utama kekhawatiran para mitra adalah perubahan drastis dalam skema pembayaran. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN menerapkan skema insentif bagi pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Perubahan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi ancaman nyata bagi operasional dapur di lapangan. Para mitra memperkirakan bahwa kebijakan ini memaksa mereka mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan, atau menembus angka Rp 1 miliar dalam setahun. Belum lagi beban biaya operasional kendaraan yang sebelumnya ditanggung anggaran kini sepenuhnya dialihkan kepada para mitra.

"Ini dilema bagi kami para mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Sisi Lain Kebijakan: Ancaman Pengangguran Baru di Kabupaten

Dampak defisit operasional ini memaksa pengelola untuk mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah relawan dapur. Padahal, sejak awal program ini, para relawan telah mencurahkan energi mereka untuk keberhasilan pemenuhan gizi anak di kabupaten.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal.

"Ya, ini akan meningkatkan jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG harus melepaskan sebagian relawan mereka," katanya.
Harapan
untuk Pemerintah: Evaluasi Lapangan dan Asuransi

Meskipun dihadapkan pada dilema yang berat, para mitra SPPG tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta kepada Kepala BGN Sudaryono.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, mewakili rekan-rekannya meminta agar pimpinan BGN setuju untuk meninjau peraturan tersebut agar sesuai dengan realitas di distrik.

"Kami berharap BGN dapat langsung membantu para mitra SPPG untuk langsung memeriksa kondisi di lapangan, agar memahami bagaimana dapur SPPG sebenarnya dikelola, bukan hanya menerima laporan dari para mitra," kata Robi.

Ia juga mendesak agar instruksi teknis (junkis) segera direvisi untuk mengakhiri kebingungan di lapangan.

MenempuhJalur Konstitusional: Siap Duduk Bersama di Senayan

Alih-alih memilih jalur demonstrasi yang menguras energi, para mitra memilih jalur audiensi yang bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (yang akrab disapa Abah Ucu), membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan dijadwalkan akan diterima pada 16 November 2026.
Dalam
agenda tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung untuk mengadakan dialog terbuka mengenai arah masa depan program MBG.

"Kami bukan demonstran, jika demonstrasi itu melelahkan dan menguras energi. Jika kami menjadi audiensi dan berdiskusi, ke mana sebenarnya MBG ini ingin dibawa," kata Abah Ucu Abah

Ucu menutup dengan pesan yang kuat bahwa di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat di wilayah tersebut benar-benar merasakan dampak positif dari program MBG. Oleh karena itu, ia meminta para pembuat kebijakan di BGN untuk mendengarkan aspirasi dari bawah demi kebaikan bersama dan kelanjutan program mulia ini.

Tiga Prajurit Gugur dalam Insiden Helikopter TNI AD yang Jatuh saat Pemadaman Karhutla

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:38:00 +0700+0700

Jakarta, Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada Rabu, 4 November 2026.

Insiden tersebut terjadi di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Saat bertugas, helikopter tersebut membawa 8 orang kru untuk melakukan pemadaman dengan metode water bombing.

Dalam update terbaru, diberitakan bahwa kini korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang prajurit, setelah sebelumnya dikonfirmasi satu orang prajurit meninggal ketika proses evakuasi.

Kementerian Kehutanan mengunggah postingan belasungkawa atas meninggalnya 3 prajurit dalam misi pemadaman tersebut.

"Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," tulis keterangan dalam unggahan lewat akun @kemenhut pada Kamis, 5 November 2026.

"Pengabdian dan jasa pahlawan yang gugur bertugas akan senantiasa dikenang," imbuhnya.

Adapun ketiga prajurit yang meninggal dunia adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Kronologi Helikopter Jatuh Saat Water Bombing

Berdasarkan keterangan resmi TNI AD, helikopter Mi-17V5 tersebut lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa proses evakuasi langsung dilakukan setelah insiden terjadi.

Evakuasi saat itu dilakukan melalui jalur udara dan laut dengan mengerahkan personel dari TNI AD dan tim gabungan.

"Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 4 November 2026.

"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," lanjutnya.

Mengenai penyebab kecelakaan, Donny juga menyebut bahwa masih dalam penyelidikan pihak terkait.

"Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.
Red

Tak Hanya Ganti Rugi Negara, Susi Pudjiastuti Sebut Korporasi Harus Tanggung Jawab pada Masyarakat hingga Biaya Operasi Pemadaman Karhutla

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:36:00 +0700+0700

Jakarta- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti jatuhnya helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) saat bertugas dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Helikopter yang membawa 8 kru itu jatuh di wilayah Pematang Limau, Kabupaten Seruyan pada Rabu, 4 November 2026 ketika mengambil air untuk proses water bombing.

Mantan menteri sekaligus pemilik maskapai Susi Air itu mendesak pemerintah menuntut korporasi untuk bertanggung jawab dalam kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja.

Menurutnya, ada kerugian negara yang ditanggung, serta masyarakat terdampak pada kebakaran tersebut.

"Tuntut korporasi pembakar lahan dengan pidana dan ganti rugi kerugian negara, masyarakat dan lingkungan," tulisnya di akun X pribadinya, @susipudjiastuti pada Rabu, 4 November 2026.

"Termasuk helikopter ini pun dan biaya operasinya harus mereka ganti," lanjutnya.

Cuitan yang sudah dilihat lebih dari 54 ribu kali itu juga mendapat respons dari warganet yang setuju agar korporasi ikut bertanggung jawab, tak hanya tentang hutan yang terbakar.

"Setuju Bu Susi, mereka harus ganti kerugian dari kebakaran hutan, penggunaan aset negara, termasuk relawan yang gugur pun harus mendapat kompensasi bagi keluarganya," tulis akun X @aba*******z.

"Sangat setuju karena ini kalau udah musim hujan, udah teratasi, dilupakan semua. Enggak bakal ada efek jera," tulis akun X @ris*******7

Adapun mengenai insiden jatuhnya helikopter milik TNI AD pada Rabu, 4 November 2026 dalam update terbaru, 3 orang prajurit dikonfirmasi gugur setelah sebelumnya disebut satu orang prajurit meninggal saat proses evakuasi.

Ketiganya adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Menurut keterangan dari TNI AD, helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Kemudian sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Evakuasi langsung dilakukan bersama dengan tim gabungan setelah mendapat laporan melalui jalur udara dan laut.red

Pulihkan Keandalan Listrik Pascabencana, PLN Energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:17:00 +0700+0700

sumut24.co -SIBOLGA, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) berhasil menyelesaikan pekerjaan keadaan darurat (Emergency) dan melakukan energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe sebagai bagian dari upaya pemulihan permanen infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Utara pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November–Desember 2025.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan beroperasinya Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe Line #1 pada Selasa (27/10) pukul 16.03 WIB. Sebelumnya, Line #2 telah berhasil dioperasikan pada 24 Oktober 2026 pukul 17.56 WIB. Dengan beroperasinya kedua sirkit tersebut, pekerjaan konstruksi permanen pada jalur transmisi ini telah mencapai progres 100 persen.

Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut komitmen PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk tower transmisi 150 kV yang mengalami tumbang sehingga berdampak pada terganggunya penyaluran tenaga listrik.

Sebagai langkah pemulihan permanen, PLN melaksanakan pembangunan instalasi dan konstruksi baru pada sejumlah titik tower, yakni T.12N, T.14N dan T.52N, serta pekerjaan perkuatan pada tower T.51. Pembangunan dilakukan melalui perencanaan dan kajian teknis yang komprehensif, termasuk survei jalur transmisi dan pengujian sondir tanah, guna memastikan konstruksi yang dibangun memenuhi standar keamanan, keselamatan dan keandalan operasional.

Kepala Desa Aek Garut, Donal Eben Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas upaya PLN dalam memulihkan infrastruktur kelistrikan di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Menurutnya, keandalan pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta keberlangsungan berbagai layanan publik.

"Kami mengapresiasi upaya PLN yang telah bekerja keras memulihkan jalur transmisi ini. Ketersediaan listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan fasilitas umum. Dengan kembali beroperasinya jalur transmisi Sibolga–Martabe, kami berharap pasokan listrik semakin andal sehingga masyarakat, khususnya di Desa Aek Garut, dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan produktif," ungkap Donal.

Camat Pandan, Khairunnisah Ritonga, turut menyampaikan apresiasi kepada PLN atas keberhasilan pemulihan dan pengoperasian kembali Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe. Ia menilai, pemulihan infrastruktur kelistrikan merupakan langkah penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, memperlancar pelayanan pemerintahan, serta mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Pandan dan sekitarnya.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah PLN yang telah menyelesaikan pemulihan jalur transmisi Sibolga–Martabe. Pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Kami berharap dengan kembali beroperasinya jalur transmisi ini, keandalan listrik di wilayah Kecamatan Pandan dan sekitarnya semakin meningkat. Terima kasih kepada PLN dan seluruh pihak yang telah bekerja keras serta bersinergi dalam proses pemulihan ini," ujar Khairunnisah.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Rabu (4/11/2026) menyampaikan bahwa keberhasilan energize ini merupakan wujud komitmen PLN dalam memastikan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak bencana dapat kembali beroperasi secara permanen dan andal.

"Pemulihan jalur transmisi 150 kV Sibolga–Martabe bukan sekadar menyelesaikan pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kami memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan melalui perencanaan dan kajian teknis yang matang dengan mengutamakan aspek keselamatan, kualitas konstruksi, serta keandalan sistem dalam jangka panjang," ujar Rizki.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi seluruh unit PLN serta dukungan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian pekerjaan ini. Sinergi dan koordinasi yang kuat menjadi faktor penting sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan baik dan jalur transmisi kembali beroperasi sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan," pungkas Rizki.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4), Donni Emmeri, menjelaskan bahwa pekerjaan keadaan darurat ini telah dimulai sejak pekerjaan pembebasan lahan tapak tower dilaksanakan mulai bulan januari 2026 yang kemudian berlanjut pada pelaksanaan pembangunan konstruksi dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kondisi lapangan dan standar teknis konstruksi transmisi.

"Pekerjaan ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan pembangunan tower baru dan perkuatan struktur eksisting dapat memenuhi persyaratan teknis serta standar keselamatan yang berlaku. Melalui koordinasi intensif bersama tim teknis, kontraktor pelaksana dan seluruh pihak terkait, kami berhasil menuntaskan konstruksi hingga mencapai progres 100 persen dan melaksanakan energize kedua sirkit secara bertahap," jelas Donni.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengoperasian kembali jalur transmisi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sibolga dan Martabe, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan berbagai sektor pelayanan publik.

Secara teknis, Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe memiliki panjang sekitar 4,13 kilometer sirkit (kms). Pada saat energize, Line #2 tercatat beroperasi dengan beban 34,6 MW dan tegangan 154/154/152 kV. Sementara itu, Line #1 beroperasi dengan beban 22,8 MW dan tegangan 156/154/153 kV.

Pekerjaan konstruksi permanen ini dilaksanakan oleh PT Hasta Prajatama dengan melibatkan berbagai unit PLN, di antaranya PLN P3BS, PLN UPT Padang Sidempuan, PLN UP2B SBU, PLN Pusmanpro UPMK IV, PLN UP3 Sibolga, PLN UP2D Sumatera Utara, serta PLN ULTG Padang Sidempuan.

Selain itu, penyelesaian pekerjaan juga didukung oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), serta aparat keamanan TNI yang turut mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dengan kembali beroperasinya Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe Line #1 dan Line #2, PLN terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara, khususnya di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Pemulihan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, operasional fasilitas umum, layanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, serta aktivitas ekonomi daerah.

Melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tangguh dan berkelanjutan, PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (C04)

Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Polemik pelarangan liputan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas keluhan masyarakat terhadap PKS PTPN IV Bandar Pasir Mandoge memicu gelombang protes dari kalangan jurnalis di Kabupaten Asahan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., akhirnya angkat bicara dan berkomitmen menindaklanjuti kasus tersebut dalam tempo satu minggu ke depan.

Insiden bermula saat Ketua Komisi B, Dodi Saylendra, diduga melarang sejumlah wartawan meliput RDPU yang sejatinya bersifat terbuka.

Agenda tersebut membahas isu-isu krusial mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, legalitas dokumen PPA-PPU, ketinggian cerobong asap, hingga dugaan penyimpangan Pajak Air Bawah Tanah yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asahan.

Dalam audiensi bersama Forum Wartawan Asahan (Forwaka), DPD IWO Indonesia Asahan dan Deli Serdang di ruang kerjanya, Senin (02/11/2026), Efi membuka pertemuan dengan permohonan maaf secara terbuka.

"Saya sebagai Ketua DPRD juga minta maaf atas peristiwa kemarin menyangkut Ketua Komisi B," ucap Efi. Ia juga menegaskan bahwa RDPU tersebut adalah agenda terbuka, bukan tertutup.

Ketika disinggung alasan pelarangan, Efi menduga hal itu terjadi karena keterbatasan kapasitas ruangan. Namun penjelasan tersebut langsung dibantah oleh Amy Ruz Syahada Sinaga, wartawan yang mengalami insiden tersebut.

"Kami tidak harus duduk di kursi untuk meliput. Berdiri saja tidak masalah, yang terpenting kami bisa memperoleh informasi untuk diberitakan," tegas Amy.

Ketua DPD IWO Indonesia Asahan, M. Adenan Dalimunthe, menyoroti rentetan persoalan yang melibatkan oknum anggota dewa dua tahun terakhir, mulai dari isu sabung ayam, dugaan pemerasan pengusaha, hingga kini menghalangi kerja pers. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap para kader partai.

Desakan serupa datang dari Ketua DPD IWO Indonesia Deli Serdang, Ibrahim Siregar, yang meminta pelanggaran tersebut segera diproses melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD). "Kalau terbukti bersalah, umumkan hasilnya agar kami bisa melaporkannya ke penegak hukum," tandasnya.

Merespons berbagai masukan tersebut, Efi berjanji akan memanggil Ketua Komisi B serta berkoordinasi dengan Ketua BKD untuk mengagendakan rapat kode etik dewan.

"Beri saya waktu satu minggu ini," janji Efi.

Kabid Organisasi dan Keanggotaan DPP IWO Indonesia, Hasan Munawar, atas arahan Ketua Umum DPP IWO Indonesia, juga mendesak BKD DPRD Asahan untuk segera bertindak tegas.

"Jangan sampai kasus ini berhenti tanpa kejelasan. UU Pers bukan hanya untuk dibaca atau jadi pajangan, tapi harus dihormati dan dijalankan. Kemerdekaan pers wajib dijaga, bukan dihambat," tegas Hasan.

Diketahui, tindakan pelarangan tersebut diduga kuat melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang menjamin hak pers mencari dan memperoleh informasi, serta Pasal 18 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik. Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD DPRD Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana sidang etik tersebut. (tec)

Kunjungan Kerja ke Bali, Staf Khusus Menteri Imipas Soroti Empat Agenda Pembenahan Tata Kelola

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

BALI — Keteladanan pimpinan, penguatan kompetensi petugas, kesejahteraan yang sepadan dengan risiko pekerjaan, serta keadilan dalam pengembangan karier menjadi empat agenda pembenahan yang mengemuka dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bali, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Abdullah Rasyid bersama Irjen Pol. (Purn.) Heru Dwi Pratondo, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Isu-isu Strategis. Keduanya menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan tata kelola kementerian.

Dalam pertemuan dengan jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, keduanya mendorong keterbukaan mengenai kondisi pekerjaan, kendala pelayanan, serta dukungan yang dibutuhkan petugas.

Abdullah menekankan bahwa keberhasilan kunjungan perlu diukur dari tindak lanjut yang memudahkan pekerjaan petugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan harus mampu menggali persoalan di lapangan agar dapat ditangani secara tepat.

Empat persoalan yang mengemuka dalam diskusi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui data dan pemeriksaan. Catatan itu menjadi bahan evaluasi, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran tertentu.

Keteladanan dan Pengawasan

Salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut ialah risiko berulangnya penyimpangan akibat kebiasaan buruk yang diwariskan di lingkungan kerja. Pergantian pejabat dinilai belum cukup apabila pola kerja yang memungkinkan pelanggaran tetap bertahan.

Menurut Abdullah, pegawai mempelajari nilai organisasi melalui perilaku yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, arahan mengenai integritas harus tercermin dalam keputusan dan tindakan pimpinan.

Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan melalui penolakan terhadap pemberian, pembagian tugas yang adil, keterbukaan dasar pengambilan keputusan, serta konsistensi menindak pelanggaran tanpa membedakan kedekatan.

Evaluasi pengawasan juga perlu mencakup penanganan pengaduan dan keamanan pegawai dalam menyampaikan persoalan. Hal ini diperlukan agar organisasi dapat mengenali penyebab pelanggaran berulang dan memperbaikinya.

Penguatan Kompetensi Petugas

Agenda berikutnya menyangkut pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi, termasuk bagi pegawai yang direkrut melalui jalur selain pendidikan kedinasan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Abdullah menekankan bahwa jalur rekrutmen tidak dapat menjadi ukuran tunggal kualitas pegawai. Institusi perlu memastikan setiap petugas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Petugas imigrasi menghadapi pemeriksaan identitas dan dokumen, pengawasan kegiatan orang asing, serta keputusan yang berkaitan dengan hak seseorang dan keamanan negara. Sementara itu, petugas pemasyarakatan menangani dinamika hunian, potensi konflik, kebutuhan kesehatan, dan kerentanan warga binaan.

Pelatihan karena itu perlu disesuaikan dengan situasi nyata, mulai dari menghadapi tekanan pihak berpengaruh, mengenali manipulasi dokumen, hingga meredakan konflik dan meminta bantuan ketika menghadapi ancaman.

Penempatan pada pekerjaan berisiko tinggi juga perlu mempertimbangkan kemampuan yang telah dinilai. Dalam pembinaan pegawai, kekurangan kompetensi harus dibedakan dari kecurangan yang dilakukan secara sengaja agar penegakan disiplin berjalan adil.

Kesejahteraan dan Kepastian Karier

Kondisi kerja petugas turut menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang berjaga malam, bekerja pada hari libur, dan menghadapi ancaman di lapangan.

Kesejahteraan yang rendah tidak dapat dijadikan pembenaran atas pungutan liar maupun perdagangan fasilitas. Namun, tuntutan integritas perlu disertai dukungan institusi dalam menyediakan kondisi kerja yang layak.

Evaluasi yang diperlukan mencakup kompensasi berbasis risiko, kecukupan personel, waktu istirahat, perlengkapan keselamatan, dukungan psikologis, serta perlindungan bagi petugas yang menghadapi ancaman karena menjalankan tugas secara benar.

Pada aspek karier, penerapan sistem merit perlu terlihat melalui persyaratan jabatan yang jelas, penilaian berbasis bukti, serta penggunaan hasil asesmen secara konsisten.

Mekanisme keberatan juga perlu menjamin keamanan pegawai. Sementara itu, rotasi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak dipersepsikan sebagai hukuman bagi pegawai yang menyampaikan persoalan.

Pelayanan Menjadi Ukuran

Seluruh agenda pembenahan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan. Dalam bidang keimigrasian, pengawasan orang asing memerlukan petugas yang kompeten dan pengambilan keputusan yang terlindungi dari intervensi. Dalam pemasyarakatan, pembinaan membutuhkan perlakuan adil serta persiapan reintegrasi sosial yang memadai.

Bagi masyarakat, hasil pembenahan dapat dirasakan melalui kepastian biaya, kejelasan prosedur, pengaduan yang ditindaklanjuti, serta pelayanan yang setara. Keluarga warga binaan juga perlu memperoleh layanan yang tidak bergantung pada uang atau kedekatan.

Abdullah mendorong agar hasil monitoring dan evaluasi di Bali diterjemahkan menjadi tindak lanjut dengan penanggung jawab, tenggat, dan pemeriksaan hasil yang jelas. Masukan petugas perlu kembali didengar untuk memastikan perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat memutus pewarisan kebiasaan buruk sekaligus memperkuat lingkungan kerja yang mendukung kompetensi, integritas, dan pelayanan publik.

Ancaman Hukuman Mati untuk LSP dan Komplotannya, Sutrisno: Dugaan Penyadapan Presiden Bisa Jadi Kudeta dari Dalam!

admin — Thu, 05 Nov 2026 04:44:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya dinilai bukan persoalan biasa. Jika terbukti dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, fasilitas, serta peralatan negara, tindakan tersebut harus diusut sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, bahkan menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi menjadi bentuk kudeta dari dalam apabila terbukti bertujuan mengancam keselamatan Presiden hingga melumpuhkan jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Sutrisno menyoroti dugaan perintah penyadapan tanpa verifikasi dan dasar hukum, termasuk dugaan memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) serta perintah penghapusan berkas hasil penyadapan.

Menurutnya, apabila rangkaian tindakan tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan dugaan penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar kepentingan nasional.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh menjadi sasaran penyalahgunaan alat negara. TNI, Polri, senjata, maupun perangkat penyadapan merupakan instrumen negara yang penggunaannya harus berdasarkan hukum dan kepentingan keselamatan negara," tegas Sutrisno.

Ia menilai, penyadapan ilegal terhadap Presiden justru dapat membuka ancaman terhadap keselamatan kepala negara, termasuk kemungkinan penyalahgunaan informasi untuk mengganggu kebebasan Presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

SIAPA SUTRADARA DI BALIK PENYADAPAN?

Sutrisno menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjalankan perintah di lapangan. Polri harus membongkar siapa pemberi perintah, siapa yang merancang operasi, serta siapa pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Polri harus serius mengungkap siapa yang memberi perintah kepada LSP. Kepentingan siapa yang difasilitasi? Apakah ada elite politik atau kelompok politik tertentu yang berkepentingan terhadap hasil penyadapan itu?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan asing di balik dugaan penyadapan tersebut.

Jika terdapat keterlibatan pihak luar negeri, menurut Sutrisno, penyidik harus menelusuri negara mana yang berkepentingan, siapa penghubungnya, serta untuk tujuan apa informasi hasil penyadapan digunakan.

Baginya, mengungkap operator teknis saja tidak cukup. Aktor intelektual dan pihak yang menikmati manfaat dari dugaan operasi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

MINTA POLRI UNGKAP HINGGA AKTOR INTELEKTUAL

Sutrisno meminta Polri tidak memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan ilegal.

Ia bahkan mendesak agar penyidik menguji kemungkinan penerapan pasal-pasal makar apabila ditemukan bukti adanya maksud dan tindakan sebagaimana unsur tindak pidana makar dalam hukum pidana.

Menurutnya, apabila penyidikan membuktikan adanya rencana untuk membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, atau meniadakan kemampuannya menjalankan pemerintahan, perkara tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sutrisno juga menyuarakan tuntutan hukuman paling berat, termasuk hukuman mati, terhadap pihak yang terbukti menjadi sutradara dan aktor intelektual kejahatan tersebut, sepanjang memenuhi unsur pidana dan ketentuan ancaman hukuman dalam undang-undang.

"Tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diungkap, mulai dari pemberi perintah, aktor intelektual, pelaksana hingga pihak yang menerima manfaat. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada nama-nama tertentu, sementara sutradara sebenarnya justru tidak tersentuh hukum," tandasnya.

Sutrisno Pangaribuan merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection.

Catatan: Seluruh dugaan keterlibatan dan konstruksi perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses peradilan. Penetapan seseorang sebagai pelaku makar maupun penerapan ancaman pidana mati tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan penyadapan, melainkan harus memenuhi unsur hukum yang berlaku.

EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pelantikan Endra Putra Gunawan (EPG) sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034 bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Momentum ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendorong perubahan dan membawa Nagari Aie Dingin menuju masa depan yang lebih baik.

Endra Putra Gunawan resmi mengemban amanah sebagai Wali Nagari Aie Dingin setelah dilantik langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, pada Rabu (4/11/2026), di Sport Hall GOR Batu Batupang, Koto Baru. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan wali nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di 23 nagari se-Kabupaten Solok.

Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, para camat, serta wali nagari.

Di antara para undangan yang hadir, tampak pula Syafni Nola Putri, salah seorang anak Nagari Aie Dingin, yang menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut. Baginya, pelantikan EPG membawa harapan besar bagi perjalanan pembangunan nagari yang selama ini dinantikan masyarakat.

Syafni menyampaikan bahwa setelah hampir lima tahun Nagari Aie Dingin dipimpin oleh penjabat (Pj.) wali nagari, kini masyarakat kembali memiliki wali nagari definitif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui kepemimpinan yang terbuka, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pertama, tentu kita patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Heril Wandi yang telah menjalankan tugas selama masa kepemimpinan penjabat wali nagari. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di Nagari Aie Dingin," ungkap Syafni.

Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyakit masyarakat masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama.

Karena itu, Syafni berharap amanah besar yang kini berada di pundak Endra Putra Gunawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kepemimpinan baru harus menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan sekaligus menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kita titipkan harapan besar kepada Bapak Endra Putra Gunawan sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034. Semoga beliau mampu membawa nagari ini ke arah yang lebih baik. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus ikut mendukung dan mengawal program-program beliau secara bersama-sama," ujarnya.

Lebih jauh, Syafni berharap kepemimpinan EPG tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka ruang bagi tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta partisipasi generasi muda.

Menurutnya, Nagari Aie Dingin memiliki potensi yang perlu dikembangkan, terutama dalam mendorong lahirnya peran serta ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak nagari.

"Harapan kita, ke depan lahir berbagai gagasan dan terobosan baru. Anak-anak muda harus diberi ruang untuk berkreasi, ekonomi masyarakat harus tumbuh, dan potensi nagari harus dikelola dengan baik. Kita ingin Aie Dingin bukan hanya berjalan seperti biasa, tetapi benar-benar bisa naik kelas," tutupnya.

Pelantikan ini menjadi awal dari perjalanan kepemimpinan baru di Nagari Aie Dingin. Tantangan pembangunan tentu tidak ringan. Namun, dengan sinergi pemerintah nagari, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan Aie Dingin yang lebih maju dan sejahtera dapat diperjuangkan bersama.(YOSE)

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:24:00 +0700+0700

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:00:00 +0700+0700

DELI SERDANG | SUMUT24.co

Provinsi Sumatera Utara menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC). Pencanangan program tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Ma'arifussalam, Jalan Peringgan, Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan nasional ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh tiga Wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Kesehatan, sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam amanatnya, Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa pencanangan Pesantren Bebas TBC merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan para santri sekaligus memutus mata rantai penyebaran penyakit tuberkulosis, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Menurutnya, pesantren menjadi salah satu lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC. Karena itu, program tersebut akan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Selain memutus mata rantai penyebaran TBC, agenda nasional ini diharapkan menjadi tumpuan untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa pada masa mendatang," ungkap Wamenag.

Program Pesantren Bebas TBC ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, serta sejumlah pejabat terkait.

Selain itu, para bupati dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Usai pencanangan, ketiga Wakil Menteri meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap para santri. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis Kementerian Kesehatan melalui mobil layanan pemeriksaan kesehatan yang disiapkan di lokasi kegiatan.

Pencanangan di Batang Kuis ini menjadi langkah awal gerakan nasional untuk membangun lingkungan pesantren yang sehat, meningkatkan deteksi dini TBC, serta memastikan para santri dapat belajar dan menuntut ilmu tanpa dibayangi ancaman penyakit menular tersebut.rel

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:49:00 +0700+0700

MEDAN – Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan di tubuh salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar tingkat Sumut resmi dimulai.

Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XII Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Ketua untuk periode 2026–2031.

Momentum krusial bagi masa depan organisasi ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2026 di Emerald Garden International Hotel, Jln KL Yosudarso, Medan.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda XII DEPIDAR II SOKSI SUMUT, Hadi Wirawan Muslim, yg saat ini juga menjabat Wasekjend Depinas SOKSI menegaskan bahwa gelaran lima tahunan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rencana kehadiran langsung para petinggi nasional organisasi.

"Insyaallah Musda XII DEPIDAR SOKSI SUMUT akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum DEPINAS SOKSI Bapak Dr. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH. dan Sekretaris Jenderal Ibu Puteri Anetta Komarudin, B.Com, beserta sejumlah pengurus teras lainnya," ujar Hadi di hadapan wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rangkaian acara MUSDA XII akan dikemas secara padat dan progresif, dimulai pada Sabtu (7/11/2026) malam hingga Minggu (8/11/2026) siang.

Menariknya, setelah nakhoda baru terpilih menggantikan Sangkot Sirait yang saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Cartaker DEPIDAR II SOKSI Sumut sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, pada hari yang sama (Minggu, 8/11/2026) jelang sore, panitia akan langsung menggelar prosesi Pelantikan Pengurus DEPIDAR II SOKSI SUMUT Periode 2026–2031.

"Kami mengajak seluruh kader SOKSI di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, memeriahkan, dan menyukseskan MUSDA XII ini. Maju Terus! Pantang Mundur!" seru Hadi dengan penuh optimisme.

Jadwal dan Syarat Ketat Penjaringan Calon

Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee (SC) Timbul Jaya Sibarani, melalui Sekretaris SC Feriansyah Nasution didampingi Wakil Ketua SC Romay Noor, memaparkan teknis dan linimasa penjaringan calon yang akan berlangsung ketat selama tiga hari, yaitu pada 5–7 November 2026.

Berikut adalah detail tahapan pendaftaran:

* Pengambilan Formulir: 5–6 November 2026 (Pukul 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB).
* Pengembalian Formulir: 6–7 November 2026 (Batas akhir s.d. Pukul 18.00 WIB).
* Lokasi Sekretariat: Restoran Emerald Garden International Hotel, Medan
* Pendaftaran wajib diantar langsung oleh kandidat bakal calon.

Feriansyah, yang akrab disapa Feri, mengingatkan bahwa SOKSI merupakan organisasi yang matang secara ideologi dan administrasi. Oleh karena itu, setiap figur yang ingin maju bertarung wajib lolos dari penyaringan sesuai konstitusi internal SOKSI.

"Pendaftaran Bakal Calon Ketua Depidar II SOKSI Sumut ini harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) SOKSI yang berlaku. Kami mencari pemimpin yang berintegritas dan siap membesarkan organisasi," pungkas Feri. (*)

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:46:00 +0700+0700

PIDIE, ACEH – Acara khanduri Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berakhir ricuh. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut penuturan warga tersebut, sekitar tujuh unit truk yang membawa personel TNI dari Kodim Pidie mendatangi lokasi kegiatan.

Kedatangan personel TNI tersebut, menurut keterangan warga, bertujuan menurunkan bendera Bintang Bulan yang dikibarkan di lokasi acara Maulid.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bentrokan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan warga mengalami luka-luka.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan justru berakhir dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab kericuhan, serta memastikan penanganan para korban dan penyelidikan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi lengkap dan jumlah korban masih perlu dikonfirmasi. (Anwar R)

PACITAN MARSUDI BUDAYA

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:22:00 +0700+0700

PACITAN MARSUDI BUDAYA

1.
Dhandhanggula PAKASA Pang Pacitan

Paguyuban Kawula winarni,
Kraton Surakarta Hadiningrat,
Pang Pacitan sinebute,
Wusnya kersa angrembug,
STKIP PGRI.
Heru Arif Pianta, Pangarsa pinunjul, Sinengkuyung kadang mitra,
Asesanti setya saraya lestari,
Rumeksa mring budaya.

2.
Gambuh Budaya Pacitan

Budaya adi luhung,
Wilayah Pacitan trus ngrembuyung,
Kesenian tumangkar ing ngendi endi,
Wiwit desa kutha gunung,
Jatidhiri gya kesohor.

3.
Pucung gunung Pacitan

Kutha agung Pacitan kinupeng gunung,
Cerak Panaraga,
Gunung Kidul Wonogiri,
Wewangunan katon tumangkar ngrembaka.

4.
Kinanthi alun alun Pacitan

Tumuju ing alun alun,
Enggar enggaring penggalih,
Lenggah eca tur sekeca,
Cocok ngunjuk wedang kopi,
Teh jahe dhahar jajanan,
Wiwit enjang dugi ratri.

5.
Mijil Praja Pacitan

Tata praja lumaras lumaris,
Pacitan mencorong,
Pangarsa lurah ngantos Presiden,
Darma bakti dhumateng negari,
Pamardi pinuji,
Panjangkah pinuju.

6.
Pangkur Pawiyatan Pacitan.

Pamulangan para siswa,
Den persudi kanthi gemi nastiti,
Anut bapak ibu guru,
Greget gregah sekolah,
Luru ngelmu madhep mantep jroning kalbu,
Kecerdasan kepinteran,
Dados sarjana winasis.

7.
Asmarandana Tani Pacitan

Panguripan among tani,
Mapan ing karang padesan,
Rina wengi nyambut gawe,
Nandur pari palawija,
Kedhele kacang lanjaran,
Bayem kangkung tela puhung,
Ingon ingon sapi menda.

8.
Sinom Pasar Pacitan

Sakeh bakulan ing pasar,
Kawiwitan pasar legi,
Rame saben limang dina,
Sinusulan pasar paing,
Pasar pon trus gumanti,
Pasar wage candhakipun,
Pasar kliwon lumampah,
Dina pasaran ngarani,
Ayo rowang menyang pasar men ngumandhang.

9.
Megatruh Pacitan Gotong royong

Sambang sambung sawang srawung lung tinulung,
Guyub rukun kerja bakti,
Sesambatan gugur gunung,
Saiyek saeka kapti,
Warga bangsa gotong royong.

10.
Durma Gegayuhan Pacitan

Tekad waja ngupakara jiwa raga,
Pacitan sigra bangkit,
Kabisan kawignyan,
Gegayuhan sembada,
Tumata permana permati,
Mulya kabagyan,
Tutug tatag tumitis.

11.
Maskumambang Pacitan Widada

Pacitan gua gemah ripah loh jinawi,
Pasir wukir punjang panjang,
Kasantosan lahir batin,
Kawibawan kawidadan.

Pacitan, 4 Nopember 2026.
Purwadi

NGANJUK KAWENTAR BUDAYA KABABAR

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:21:00 +0700+0700

NGANJUK KAWENTAR BUDAYA KABABAR

Ja lali ja keri kutha Nganjuk mranani.

Pendopo Kabupaten Nganjuk begitu merbawani. Megah mewah gagah indah. Bapak Bupati Dr Drs Marhaen Djumadi S.Pd M.Pd MM M.Si nguri nguri budaya Jawi murih basuki lestari. Tepat pada hari Senin, 2 Nopember 2026 pukul 19. Cahaya lampu sekeliling alun alun mubyar kencar kencar.

Bangsal pringgitan tempat dialog peradaban. Turut serta Mbak Ida selaku wakil Lokantara. Mbak Iin mewakili Pakasa. KRAT Sukoco Hadinagoro kebagian seksi antar jemput. Suasana gayeng regeng seneng.

Dari jam 19 - 21 Pak Bupati Marhaen berhasil ngudhar gagasan. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Jenggala, Daha, Kediri, Kahuripan, Pajang, Demak dibahas jelas tuntas. Empu Sindok dan KRT Sosrokusumo mewariskan tepa palupi. Prabu Jayabaya narendra gung binathara mbahu dhendha nyakrawati.

Pagi harinya, Selasa 3 Nopember 2026. Pak Sukadi kordinator MGMP siap siaga. Naik sepeda motor sambil menghirup udara segar. Nganjuk kota angin. Bathara Bayu sebagai penguasa angin dulu sering lelumban siram jamas di grojogan Sedhudha.

Dinas pendidikan kabupaten Nganjuk tempat pertemuan MGMP. Dr Yayuk Winarti M.Pd membuka acara. Kepala sekolah SMPN Gondang. Terkenal micara miraga mirasa. Priyayi dari Glokingo Setren yang tinggal dii Klagen. Solah bawane trampil rikat trengginas.

Narasumber mengawali rembug kabudayan. Dengan mengutip tembang sepur kluthuk.

Numpak sepur kluthuk budhal saking Nganjuk,
Nganti wayah sore durung tekan nggonne,
Adhuh lae adhuh lae,
Jer bola bali mandheg greg greg greg,
Saben warung dilereni,
Nang neng nong ning gung,
Suwe suwe suwe suwe suwe,
Mudhun sepur awak kesel dhuwit entek,
Kruk kruk greg greg kruk kruk jenggleng.

Guru MGMP pun keplok mbata rubuh. Semarak gumyak sigrak enak penak. Meskipun pengajar matematika dan bidang agama, tampak suka gembira. Berbaur bersama guru basa Jawa. Rupa rupanya mereka akrab dengan seni edi peni budaya adi luhung.

Berturut-turut lagu yang tersaji. Nganjuk Mranani, Milangkori, Wisata Kutha, Dhahar Nyamleng, Kembang Rawe, Jamu, Tropong Bang, Kembang Melathi. Umumnya tembang itu sudah familier akrab. Ada tambahan syair 1 pada.

Kali Bening

Kali Bening sakperenge gunung Pandhan,
Iku dadi proyek kacukupan sandhang pangan,
Ngocori sabin sabin saeloring kutha,
Mesthi agawe pengin wong sing padha teka,
Sumur kompor ing ngendi endi ana,
Tandur tandur subur bisa gawe makmur,
Ja lalu ja keri kutha Nganjuk ngenteni.

Filsafat hidup orang Nganjuk. Yakni memperoleh rasa jati, sari rasa jati, sarira sajati. Pagelaran wayang memberi wulang wuruk. Sing becik ketitik, sing ala ketara. Suluk dan janturan. Meliputi pathet nem, sanga, manyura. Gambaran perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mencari suwarga jati

Awal akhir lahir batin jiwa raga. Pendalaman ilmu kejawen makin tajam. Jawa jiwa kang kajawi. Wulangan wejangan wedharan.

Kinathi

Padha gulangen ing kalbu,
Ing sasmita amrih lantip,
Aja pijer mangan nendra,
Kaprawiran den kaesthi,
Pesunen sarira nira,
Sudanen dhahar lan guling.

Nilai filosofis yang mencegah hedonisme, konsumerisme egoisme. Nada Ketawang suba kastawa dilantunkan dengan merdu jangkeo genep genah. Ladrang ayun ayun sesuai dengan laras pelog pathet nem. Peserta hobi nembang. Terbukti saat istirahat pun tetep nglengkeng ura ura.

Ilmu laku, jangka jangkah. Pelatihan disertai penerapan. Masing masing peserta tampil. Pentas wayang wong lakon wahyu cakraningrat. Jejer pertama adegan alas alasan. Abimanyu dikawal repat panakawan. Semar Gareng Petruk Bagong. Tengah alas dihadang buta Cakil, Togog, Bilung.

Bumi gonjang ganjing,
Langit kelap kelap katon...

Dalang suluk dilanjutkan gendhing kumuda rangsang. Hebat betul. Guru MGMP layaknya pemain wayang orang Sri Wedari Surakarta.

Jejer kadewatan. Terdiri dari Bathara Guru, Narada, Indra, Brama, Yamadipati, Bayu, Wisnu. Dialog sangat menarik. Tema sekitar kepanitiaan MGMP. Terutama soal konsumsi. Ahli betul.

Adegan terakhir negeri Ngamarta. Prabu Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa, Udawa, Pragota dan Setyaki. Pemeran Patih Pragota gawe guyu kepingkel pingkel.

Waktu pun tetap membatasi. Pukul 13.30 harus berakhir. Kesan mendalam terukir indah. Sambang sambung sawang srawung.

Klambi putih suwek lengene,
Ditinggal mulih kari .
Purwadi

KPK Cecar Nusron Wahid soal Duit HGB Summarecon dan Mutasi Jabatan, Empat Orang Kepercayaannya Terseret 2. 5 Jam Diperiksa KPK, Nusr

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:19:00 +0700+0700

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai dugaan aliran uang yang diterima empat orang kepercayaannya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resminya Rabu, (4/11/2026) mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Nusron mengenai uang yang diduga diterima orang-orang kepercayaannya, termasuk peruntukan dana tersebut.

"Penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan uang-uang yang diterima oleh orang-orang kepercayaan dari Saudara NW. Ini kaitannya seperti apa, bagaimana pengetahuan NW atas dugaan penerimaan-penerimaan uang tersebut, kaitannya untuk apa, dan sebagainya," ungkap Budi

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor serta dugaan setoran untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK Dalami Dugaan Setoran Jabatan

Tak hanya soal pengurusan sertifikat tanah, penyidik juga mendalami kewenangan Nusron sebagai Menteri ATR/BPN dalam penempatan pejabat di lingkungan kementerian.

KPK turut menelusuri dugaan adanya setoran rutin yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan.

"Kemudian Saudara NW juga dikonfirmasi berkaitan dengan kewenangannya dalam penempatan jabatan di struktur Kementerian ATR/BPN itu seperti apa," tutur Budi.

"Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," sambungnya.

Bahkan, penyidik disebut mendalami dugaan setoran yang berasal dari sejumlah tingkatan kantor pertanahan.

"Termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat Kantah, Kanwil, dan ke atas," lanjutnya.

Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Nusron masih menjadi bagian awal dari pendalaman penyidikan.

Keterangan yang disampaikan akan dianalisis bersama informasi dan bukti lain yang telah dikumpulkan penyidik.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

KPK menduga perkara pembukaan blokir HGB Summarecon bermula dari pengurusan sertifikat atas sejumlah bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar melalui perantara kepada Erwin.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain perkara Summarecon, KPK juga mengusut dugaan penerimaan uang dari pengurusan layanan pertanahan lain, termasuk HGB lahan PT Bela Parahyangan.

Penyidik turut mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Nusron Diperiksa Selama Lima Jam

Nusron menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar lima jam pada Rabu (4/11/2026).

Kehadirannya menjadi perhatian karena ia sebenarnya tidak masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK pada hari tersebut.

Budi menjelaskan Nusron datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya.

"Benar, hari ini Saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ujar Budi.

Sebelumnya, Nusron telah dua kali dipanggil sebagai saksi, tetapi tidak menghadiri kedua agenda pemeriksaan tersebut.

Usai diperiksa, Nusron hanya memberikan penjelasan mengenai perjalanan dinasnya ke luar negeri yang menurutnya telah mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya pejabat, menteri, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota, apalagi ke luar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian, Sekretariat, jadi kita tidak mengada-ada," ujar Nusron.RED

Kapolda Sumut Tekankan Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Jalanan Saat Kunjungi Polres Binjai

admin — Wed, 04 Nov 2026 20:19:00 +0700+0700

BINJAI I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Polres Binjai, Rabu (04/11/26). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menegaskan pentingnya memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan empat program prioritas di wilayah Sumatera Utara.

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB itu turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut. Kedatangan rombongan disambut Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Binjai Ny. Tika Bimo Moernanda, melalui prosesi pengalungan bunga, tarian tradisional Melayu, serta penghormatan dari personel Polres Binjai.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kapolda Sumut meresmikan Gereja Oikumene Polres Binjai. Selain itu, dilakukan penaburan benih ikan di kolam Wira Pratama, penanaman pohon buah di Taman Buah Wira Pratama, serta peninjauan pelayanan bakti kesehatan bagi masyarakat di Poliklinik Polres Binjai.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama, antarsuku, dan antarkelompok sebagai fondasi dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Ia juga mengajak seluruh personel Polri memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapolda menegaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui program "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara" yang memiliki empat fokus prioritas, yakni menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara terpadu melalui pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Sementara pemberantasan kejahatan jalanan difokuskan pada berbagai tindak kriminal, seperti begal, premanisme, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

Di bidang lalu lintas, Kapolda mendorong penguatan edukasi, keteladanan, pendekatan humanis, serta penegakan hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Wali Kota Binjai H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Binjai selama ini terjaga aman dan kondusif berkat sinergi Forkopimda serta dukungan berbagai elemen masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Binjai untuk mendukung Polres Binjai dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Binjai menyerahkan sertifikat tanah kepada Kapolda Sumut untuk mendukung pembangunan gedung Polsek Binjai Timur yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta KM 17, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Binjai Hj. K. Gusuartini Br Surbakti, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Gracieus Gracieus Kesuma Prinstama Perangin-angin, S.H., M.H., Kajari Binjai Dr. Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf. Hasanuddin Batubara, S.Sos., perwakilan Danyon Raider 100, Dankiban Kapten Inf. Hamdani, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Binjai.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sumut beserta rombongan. Ia berharap arahan dan bimbingan pimpinan dapat semakin meningkatkan profesionalisme personel Polres Binjai dalam menjalankan tugas kepolisian.

Ia juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga kondusivitas Kota Binjai, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat(W05).

Foto:

Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:33:00 +0700+0700

PAKANBARU -- Posisi tawar Indonesia di kancah internasional kembali diuji oleh dinamika domestik yang mengkhawatirkan. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dari sudut pandang geopolitik, tindakan spionase internal ini dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan karena merusak reputasi Indonesia yang sedang bangkit di panggung global.

Dalam analisis geopolitik yang disampaikan GREAT Institute, stabilitas nasional sebuah negara berdaulat tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi juga dari ketahanan informasi dan soliditas di jantung pemerintahan.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh yang sedang berada di Pakanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026.

Dr. Teguh menegaskan bahwa dalam konstelasi global saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menikmati momentum kebangkitan diplomatik yang signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, disegani oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara mandiri. Namun, aksi penyadapan domestik ini dinilai dapat merusak kredibilitas diplomatik tersebut di mata komunitas internasional.

Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.

Sebagai penutup, GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal isu ini dari perspektif strategis global. Indonesia harus diselamatkan dari krisis kepercayaan akibat ulah pihak-pihak internal yang tidak bertanggung jawab, agar langkah besar bangsa ini menuju percaturan kekuatan utama dunia tidak terhambat oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri.

43 Nama Beredar dalam Dugaan Penyadapan Ilegal, Ada Prabowo, SBY hingga Tokoh Politik dan Aktivis

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:26:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri terus menjadi sorotan publik. Setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, kini beredar sebuah infografis di media sosial yang memuat 43 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Dalam infografis bertajuk Daftar Nama yang Diduga Disadap – Laporan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal tersebut, sejumlah nama besar dari kalangan pejabat negara, mantan presiden, tokoh politik, aktivis, hingga tokoh masyarakat tercantum.

Di antaranya terdapat nama Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, hingga sejumlah tokoh lainnya.

Namun, daftar 43 nama tersebut secara eksplisit diberi keterangan belum terverifikasi. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi Bareskrim yang membenarkan satu per satu nama tersebut sebagai korban penyadapan.

Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik mendalami dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Siapa Saja Korban Sebenarnya?

Munculnya daftar 43 nama tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai luasnya dugaan praktik penyadapan ilegal dan siapa saja pihak yang sebenarnya menjadi sasaran.

Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran internal kepolisian. Kasus ini menyangkut perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, keamanan komunikasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Publik kini menunggu transparansi penyidikan Bareskrim, terutama mengenai identitas nomor yang disadap, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta untuk kepentingan apa data komunikasi tersebut dikumpulkan.

Bareskrim juga perlu menjelaskan apakah daftar 43 nama yang beredar memiliki kaitan dengan barang bukti yang sedang diperiksa atau hanya informasi yang berkembang di media sosial.

Jangan sampai daftar yang belum terverifikasi justru menimbulkan tuduhan dan keresahan baru di tengah masyarakat.

Kasus ini harus dibongkar secara terang benderang. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum.

Kini pertanyaan besarnya: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan ilegal tersebut dilakukan?

Penyidikan harus menjawab semuanya, bukan hanya berhenti pada penetapan tiga tersangka.

12.376 Teguran dan Penindakan, Polda Sumut Kedepankan Edukasi dalam Operasi Patuh Toba

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus penegakan hukum secara humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026. Hingga hari kesembilan pelaksanaan operasi, tercatat sebanyak 12.376 kegiatan teguran dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Lantas Polda Sumut hingga Selasa (3/11), kegiatan tersebut terdiri atas 10.983 teguran, 1.195 tilang manual, dan 198 penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. Sementara penindakan melalui ETLE Statis tercatat nihil.

Khusus pada hari kesembilan, petugas mencatat 2.892 kegiatan, terdiri atas 2.722 teguran, 148 tilang manual, dan 22 penindakan melalui ETLE Mobile. Angka tersebut meningkat 40,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 2.055 kegiatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

"Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara profesional dan proporsional. Namun, edukasi dan teguran juga menjadi bagian penting dari pendekatan humanis Polri agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Ferry, Rabu (4/11/2026)

Ia menjelaskan, selain kegiatan penegakan hukum, Polda Sumut juga mengoptimalkan langkah preemtif melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, kurir hingga komunitas kendaraan bermotor.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, bahaya melawan arus, serta kepatuhan terhadap batas kecepatan.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Personel juga ditempatkan di kawasan sekolah, persimpangan, pasar dan ruas jalan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Ferry, kombinasi edukasi, pencegahan dan penegakan hukum tersebut merupakan langkah untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib, bukan sekadar meningkatkan kepatuhan masyarakat selama operasi berlangsung.

"Kami ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tetapi karena masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki risiko terhadap keselamatan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya berujung pada kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Polda Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.(W05)

Foto:

Wanita Penghuni Kos Disekap Begal, Polisi Tangkap Pelaku

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Hanna Debora Samosir, wanita penghuni kos di Jalan Teuku Cik Ditiro, kawasan Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, menjadi korban aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal.

Informasi dihimpun, Rabu (04/11/26) menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (31/10/26) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, korban baru saja selesai mandi di lantai dua kos dan keluar sambil membawa telepon genggamnya.

Namun, belum sempat kembali ke kamar, seorang pria tak dikenal muncul dan langsung membekap mulutnya menggunakan tangan.

Situasi semakin mengerikan ketika pelaku mengeluarkan kunci inggris untuk mengancam korban. Dalam kondisi ketakutan, Hanna terpaksa pasrah handphone (HP) Redmi C14 warna biru miliknya dirampas.

Tersangka ternyata tidak hanya mengincar telepon genggam korban. Tapi, sepasang sepatu hitam milik korban juga ikut dibawa kabur.

Meski berada dalam ancaman, korban sempat berusaha memberikan perlawanan. Dia berteriak meminta pertolongan, bahkan menggigit jari tersangka sebelum pria tersebut melarikan diri.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp1,6 juta. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas tersangka. Tersangka Hendrizal Fhilyang (37) berhasil ditangkap.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban dan mengumpulkan sejumlah informasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Rabu (4/11/2026).

Tersangka ditangkap pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 21.10 WIB di Jalan Amaliun Nomor 195-203, Kecamatan Medan Area.

Tersangka mengaku menjalankan aksinya seorang diri. Dia telah menjual handphone hasil curian tersebut seharga Rp700 ribu.

Uang dari hasil penjualan barang milik korban itu justru digunakan untuk bermain judi online.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit handphone Redmi C14 warna biru, sebuah kunci ukuran 12, sepasang sepatu hitam, baju hitam, topi, dompet, serta casing handphone warna kuning.(W05)

Teks foto :
Tersangka perampasan/begal digiring petugas Polresatabes Medan(W05)