Polemik Hotel Peserta AFF U-19, Pemerhati Olahraga: Jangan Jadikan Pemko Medan dan Rico Waas Kambing Hitam

admin — Wed, 03 Jun 2026 14:39:00 +0700+0700

MEDAN — Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 menuai sorotan dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat sepak bola, Drs H Amiruddin. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan malah dijadikan ajang saling menyalahkan.

Menurut Amiruddin, berkembangnya narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen dalam mendukung turnamen merupakan hal yang keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.

"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).

Ia mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang digunakan PSSI Sumut dan panitia lokal jika memang menganggap biaya akomodasi peserta menjadi kewajiban pemerintah daerah.

"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," katanya.

Amiruddin menegaskan, dalam logika yang sehat seseorang tidak dapat dituding ingkar janji terhadap komitmen yang tidak pernah dibuat.

Karena itu, ia menilai tudingan terhadap Wali Kota Medan tidak memiliki dasar yang kuat apabila memang tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan akomodasi peserta.

Lebih lanjut, Amiruddin menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang "menyelamatkan" turnamen akibat Pemko Medan tidak bersedia menanggung biaya hotel peserta.

Menurutnya, narasi tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan turnamen.

"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" ujarnya.

Ia menilai jika kebutuhan dasar peserta tidak dapat dipastikan sejak awal, maka yang patut dievaluasi adalah kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.
Amiruddin juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.

"Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain," tegas Ketua DPRD Medan periode 2009-2014.

Ia menilai tudingan terhadap Rico Waas semakin tidak tepat mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk menyukseskan turnamen tersebut.

Mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, pembenahan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi hingga pengerahan berbagai sumber daya pemerintah daerah.

"Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional," katanya.

Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik tersebut sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan sebagai panggung untuk membangun opini yang menyudutkan pihak lain.

Ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik, terutama terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, hingga skema pembiayaan dalam penyelenggaraan turnamen internasional.

"Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," ujarnya.

Menurut Amiruddin, momentum ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 seharusnya dimanfaatkan untuk membangun tradisi tata kelola sepak bola yang lebih profesional di Sumatera Utara, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik hingga akuntabilitas organisasi.

"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya," pungkasnya. ***

Dinilai Berhasil Bangun JMSI Sumut, Anto Genk Didorong Maju sebagai Ketua PWI

admin — Wed, 03 Jun 2026 14:15:00 +0700+0700

Batu Bara – Dukungan terhadap Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, untuk maju sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara terus menguat. Dukungan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pelantikan Pengurus JMSI Kabupaten Batu Bara periode 2026–2029 yang dirangkai dengan Rapat Kerja JMSI Sumatera Utara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Hadir dalam acara itu Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batu Bara, para pimpinan organisasi pers, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Turut hadir perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pengurus JMSI dari berbagai daerah di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta sejumlah organisasi dan elemen masyarakat lainnya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya dukungan terhadap peran media dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi bukti eratnya hubungan antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, sejumlah insan pers menilai Anto Genk memiliki kapasitas, pengalaman, serta jaringan yang luas untuk memimpin organisasi wartawan terbesar di Sumatera Utara. Keberhasilannya membangun dan membesarkan JMSI Sumatera Utara hingga memiliki kepengurusan yang aktif di berbagai daerah menjadi salah satu alasan munculnya dukungan tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, JMSI Sumatera Utara dinilai berhasil memperkuat organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong perusahaan pers siber agar semakin profesional dan berdaya saing di era digital.

"Beliau memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan semua kalangan, baik organisasi pers, pemerintah maupun masyarakat. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk memimpin PWI ke depan," ujar salah seorang peserta kegiatan.

Pelantikan JMSI Kabupaten Batu Bara sendiri berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi momentum pengukuhan kepengurusan baru, kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dalam memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen, dan berintegritas.

Dengan rekam jejak organisasi yang dinilai positif serta kemampuan merangkul berbagai elemen, dukungan terhadap Anto Genk untuk maju sebagai Ketua PWI Sumatera Utara periode mendatang diperkirakan akan terus mengalir dari berbagai kalangan insan pers.

Banyak pihak berharap figur yang dikenal dekat dengan wartawan daerah tersebut mampu membawa organisasi pers menjadi lebih solid, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta tantangan dunia jurnalistik modern.rel

Masyarakat Keluhkan Kelangkaan LPG 3 Kg, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sidak SPBE dan Pangkalan

admin — Wed, 03 Jun 2026 13:26:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota Tanjungbalai menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG subsidi ukuran 3 kilogram (kg) dalam beberapa hari terakhir.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan pangkalan LPG di Kota Tanjungbalai, Selasa (2/6/2026).

Sidak dilakukan di tiga SPBE, yakni PT Tomimaru Gasindo, PT Anugerah Tetap Jaga, dan PT Selina Jaya Sempurna. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kelangkaan LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat.

"Kami menerima laporan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kg, bahkan di beberapa tempat harganya mengalami kenaikan. Karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan," kata Fadly.

Menurut dia, hasil pengecekan sementara menunjukkan distribusi LPG subsidi dari SPBE masih berjalan normal dan tidak mengalami pengurangan kuota dari Pertamina.

"Saat sidak di PT Tomimaru Gasindo dan dua agen lainnya, pihak perusahaan menjelaskan bahwa penyaluran LPG 3 kg masih berjalan sesuai Delivery Order (DO) dari Pertamina dan tidak ada pengurangan jumlah distribusi," ujarnya.

Meski demikian, Pemko Tanjungbalai belum menyimpulkan penyebab utama kelangkaan yang terjadi di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah akan melanjutkan pengecekan ke agen dan pangkalan LPG lainnya untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan distribusi.

"Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut ke agen dan pangkalan agar diketahui secara pasti apa yang menjadi kendala di lapangan. Yang terpenting, masyarakat tidak perlu khawatir karena persoalan ini akan terus kami telusuri," katanya.

Fadly menjelaskan, kelangkaan LPG 3 kg berdampak langsung terhadap aktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang mengandalkan gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia menyebutkan, salah satu SPBE yang dikunjungi, yakni PT Tomimaru Gasindo, menyalurkan sekitar 6.720 tabung LPG 3 kg per hari atau setara dengan 20.160 kilogram.

Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga meminta agen LPG untuk menyerahkan data pangkalan aktif guna memudahkan proses pengawasan dan monitoring distribusi di lapangan.

Fadly mengaku belum ingin berspekulasi terkait kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan.

"Saya belum ingin menyimpulkan apa penyebabnya. Karena itu kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya. Jika nantinya ditemukan pelanggaran atau ada pihak yang mengambil keuntungan dari subsidi pemerintah, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi LPG subsidi.(eko)

Kurir Sabu Dibekuk di Saipar Dolok Hole, Polres Tapsel Ungkap Modus Imbalan Narkoba Gratis

admin — Wed, 03 Jun 2026 13:14:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan kembali membuahkan hasil. Seorang pria berinisial IS (39) berhasil diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan sekaligus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Saipar Dolok Hole (SDH), Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pria yang diketahui berdomisili di Desa Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan itu diamankan petugas saat berada di kawasan pinggir Jalan Simangambat pada Minggu sore (31/5/2026).

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Saipar Dolok Hole. Informasi itu kemudian langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan intensif.

Kasat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari warga mengenai dugaan transaksi sabu di kawasan tersebut.

"Berbekal informasi masyarakat, Kapolsek Saipar Dolok Hole langsung memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas transaksi narkoba," ujar AKP Philip.

Saat tiba di kawasan Simangambat, petugas mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor. Polisi kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut.

Hasil penggeledahan mengungkap adanya barang bukti yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana pelaku.

"Dari hasil pemeriksaan di lokasi, personel menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari saku celana terduga pelaku," jelas AKP Philip Antonio Purba.

Petugas menemukan satu bungkus plastik warna hitam berisi dua plastik klip kecil diduga sabu dari saku celana kanan depan dengan berat sekitar 0,14 gram. Tak berhenti di situ, dari saku celana kiri depan, polisi kembali menemukan satu bungkus plastik warna hitam lain berisi dua plastik klip sedang diduga sabu dengan berat sekitar 1,00 gram.

Secara keseluruhan, total barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 1,14 gram sabu.

Dalam pemeriksaan awal di lokasi kejadian, IS mengaku hanya menjalankan perintah seseorang yang kini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian.

Menurut pengakuannya, satu paket plastik hitam berisi dua klip kecil diduga sabu rencananya akan diantarkan kepada seseorang di kawasan Simangambat. Sementara paket lainnya yang berisi dua klip sedang disebut akan dikirim kepada seseorang di Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Yang mengejutkan, IS mengaku menerima tawaran imbalan berupa sabu gratis untuk dikonsumsi serta uang tunai sebesar Rp30 ribu sebagai ongkos bahan bakar atau uang minyak.

Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa setelah diamankan, pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tapanuli Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Perkara ini masih terus kami dalami, termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut," tegas AKP Philip.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H., melalui jajaran Satresnarkoba menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Tapanuli Selatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

"Peran aktif masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Kami memastikan setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan," tegas Kapolres.

Polres Tapanuli Selatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur menjadi perantara ataupun kurir narkoba, meski dengan iming-iming uang maupun narkoba gratis, karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat.zal

Si Jago Merah Mengamuk di Saipar Dolok Hole, Rumah Letnan Ritonga Rata dengan Tanah

admin — Wed, 03 Jun 2026 13:13:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Satu unit rumah semi permanen milik Letnan Ritonga (30), warga Lingkungan Sigordang Dolok, Kelurahan Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, ludes dilalap si jago merah, Selasa (2/6/2026) sore.

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di kawasan belakang Sekolah MAN, Lingkungan Sigordang Dolok. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah berukuran sekitar 8 x 16 meter itu hingga nyaris rata dengan tanah.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh Nisa Ritonga (15), anak pemilik rumah. Saat berada di dalam kamar, Nisa melihat bagian karpet yang disandarkan di dinding mulai terbakar.

Awalnya, api masih terlihat kecil dan sempat coba dipadamkan. Namun dalam hitungan menit, api dengan cepat menyambar bagian dinding rumah dan merembet ke atap berbahan asbes.

Karena panik melihat api semakin membesar, Nisa langsung berlari keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

Teriakan tersebut sontak mengundang perhatian masyarakat sekitar lokasi. Warga pun berdatangan dan berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya seperti ember dan air yang tersedia di sekitar lokasi kejadian.

Sayangnya, material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dikendalikan. Api terus membesar hingga menghanguskan hampir seluruh bagian rumah.

Kapolsek Saipar Dolok Hole, IPTU Jongga B. Mahulae, S.H., mengatakan pihak kepolisian langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran tersebut.

"Begitu mendapat informasi, personel langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu proses pemadaman bersama warga," ujar IPTU Jongga.

Menurutnya, personel kepolisian bersama masyarakat berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya guna mencegah kobaran api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

"Anggota bersama warga berupaya memadamkan api dengan peralatan yang ada, termasuk menggunakan ember," katanya.

Di tengah keterbatasan alat pemadam, personel Polsek tetap membantu proses pemadaman sambil memastikan situasi tetap aman dan warga sekitar tidak menjadi korban.

"Yang paling penting saat itu adalah api tidak semakin meluas dan warga di sekitar lokasi bisa segera diamankan," lanjut IPTU Jongga.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar karena hampir seluruh bangunan rumah beserta isi di dalamnya hangus terbakar.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan petugas juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian.

"Untuk penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman," pungkas IPTU Jongga.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah, terutama terhadap barang-barang mudah terbakar dan instalasi yang berisiko memicu api.zal

Humanis! Korban Kekerasan Seksual dan Curas Dapat Pendampingan Psikologis dari Polres Padangsidimpuan

admin — Wed, 03 Jun 2026 13:13:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan melalui Tim Trauma Healing menggelar kegiatan pendampingan psikologis bagi korban dugaan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan (curas) di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, pada Selasa, 2 Juni 2026, pukul 11.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepolisian bersama Bhayangkari, UPTD PPA, dan psikolog terhadap korban yang saat ini diketahui masih mengalami trauma berat, terutama dalam bentuk kecemasan dan rasa takut berlebihan.

Korban diketahui berinisial SNP, perempuan berusia 21 tahun, berstatus mengurus rumah tangga, dan berdomisili di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini, korban tinggal di rumah orang tua angkat dari temannya di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah pihak, di antaranya Kabagren Polres Padangsidimpuan AKP Maria Marpaung, S.E., M.M., Kanit PPA IPDA Darmansyah, S.H., pengurus Bhayangkari Cabang Padangsidimpuan, Ka UPTD PPA Kota Padangsidimpuan Winny Mora Hasibuan, S.H., psikolog Nursatia Nasution, S.Psi., M.Psi., Psikolog, serta personel Team Trauma Healing Polres Padangsidimpuan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari AKP Maria Marpaung selaku koordinator tim trauma healing. Acara kemudian dilanjutkan sambutan dari pihak Bhayangkari yang diwakili oleh Ketua Seksi Sosial Ny. Maspuri Edi Sitompul, serta sambutan dari psikolog Nursatia Nasution yang memberikan penguatan secara psikologis kepada korban dan keluarga.

Selain pendampingan mental, Polres Padangsidimpuan bersama Bhayangkari juga menyerahkan bantuan berupa 1 paket bingkisan sembako dan tali asih sebagai bentuk empati dan dukungan moral kepada korban.

Usai sesi pendampingan, pihak keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. Kehadiran tim trauma healing diharapkan dapat membantu korban memulihkan kondisi mentalnya secara perlahan dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

Kabagren Polres Padangsidimpuan AKP Maria Marpaung menegaskan bahwa kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban.

Ia menyebutkan, korban kekerasan perlu mendapat pendampingan agar perlahan bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

"Polres Padangsidimpuan hadir bukan hanya untuk proses penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan korban mendapatkan perhatian, dukungan, dan semangat agar bisa bangkit dari trauma yang dialami," ujar AKP Maria Marpaung dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan korban agar mereka mendapatkan dukungan secara menyeluruh.zal

Razia Tengah Malam di Twenty Eight Karaoke, Polres Padangsidimpuan Amankan Wanita Positif Sabu

admin — Wed, 03 Jun 2026 13:12:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan kembali menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kota Padangsidimpuan, Senin (1/6/2026) malam.

Razia yang dimulai sekitar pukul 23.40 WIB itu dipusatkan di Twenty Eight Karaoke & Bar yang berada di Jalan Baru By Pass, wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh KBO Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan, IPDA Amun K Siregar, S.H., bersama personel gabungan dari Satresnarkoba, Satreskrim, Satintelkam serta personel Polres Padangsidimpuan lainnya.

Razia dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lokasi hiburan malam yang diduga rawan menjadi tempat peredaran narkoba.

Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan delapan pengunjung perempuan yang kemudian didata identitasnya. Dari pemeriksaan tersebut, polisi melakukan tes urine secara acak terhadap tiga orang pengunjung.

Hasilnya, seorang wanita berinisial D (31), warga Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dinyatakan positif mengandung zat metamfetamin atau sabu berdasarkan hasil tes urine.

Sementara dua pengunjung lainnya masing-masing berinisial A dan PAA dinyatakan negatif narkoba.

Meski begitu, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh pengunjung maupun di area tempat hiburan malam tersebut.

Wanita berinisial D selanjutnya diamankan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa razia THM akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

"Polres Padangsidimpuan berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Razia tempat hiburan malam ini merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap potensi penyalahgunaan narkotika," ujar AKBP Wira Prayatna.

Ia juga mengimbau seluruh pengelola tempat hiburan malam agar proaktif membantu aparat kepolisian dengan segera melaporkan apabila menemukan adanya dugaan transaksi maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan usaha mereka.

"Kami meminta seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk tidak memberikan ruang terhadap peredaran narkoba. Jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian," tegasnya.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung, petugas juga memberikan imbauan langsung kepada pihak pengelola Twenty Eight Karaoke & Bar agar meningkatkan pengawasan di lingkungan usaha mereka.

Polres Padangsidimpuan memastikan kegiatan serupa akan terus digelar guna menekan angka penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan.zal

Kementerian Diktisaintek RI, LLDIKTI Wilayah I dan DPR RI Sosialisasikan Peningkatan Karir, Mutu dan Integritas Dosen di Medan

admin — Wed, 03 Jun 2026 07:36:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO – Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Diktisaintek) Republik Indonesia bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Sosialisasi Peningkatan Karir, Mutu dan Integritas Dosen di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Medan, Kamis (13/11).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada dosen mengenai pengembangan karir akademik, peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta pentingnya menjaga integritas akademik dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Anggota DPR RI, dr. Sofyan Tan, hadir sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi untuk mendukung kemajuan pendidikan nasional.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kementerian Diktisaintek RI, Prof. Dr. Sri Suning, sebagai narasumber pertama memaparkan berbagai kebijakan dan program pemerintah terkait pengembangan karir dosen, peningkatan kompetensi, serta jenjang jabatan akademik.
Narasumber kedua, Guru Besar Hukum Pidana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH, CIArb, CLA, CCL, CPMCP, menyampaikan materi mengenai pentingnya integritas akademik dan aspek hukum yang harus dipahami dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Turut hadir Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Saiful Anwar Matondang, MA, PhD, Wakil Rektor I IT&B Medan, Elisabet, serta sejumlah undangan dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Hal itu terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif bersama kedua narasumber.
Kegiatan yang dipandu oleh Dr. (Cand) Mega Sari Gusandra Saragih sebagai MC sekaligus moderator itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dosen mengenai pengembangan karir, mutu pendidikan tinggi, serta penguatan integritas akademik guna mendukung terciptanya pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.
Editor: Redaksi
Reporter: (Nama Reporter) / Humas Kegiatan
Jika ingin benar-benar menyerupai gaya Sumut24.co, saya juga bisa menambahkan kutipan langsung dari Sofyan Tan, Prof. Sri Suning, atau Prof. Yasmirah sebagai lead berita agar lebih kuat dan menarik.rel

Haji Adalah Perubahan: Asren Nasution Ajak Jamaah Jadikan Kemabruran sebagai Gerakan Sosial

admin — Wed, 03 Jun 2026 06:58:00 +0700+0700

MEDAN – Pemikir sosial Islam, Asren Nasution, mengingatkan bahwa ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual yang berakhir saat jamaah kembali ke Tanah Air. Lebih dari itu, haji harus melahirkan perubahan nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Asren Nasution melalui materi refleksi bertajuk "Selamat Datang, Haji = Perubahan", yang mengajak para hujjaj memahami makna mendalam dari kemabruran haji.

Dalam paparannya, Asren mengangkat kisah orientalis Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje, yang pernah menyamar sebagai seorang Muslim bernama Abdul Ghaffar untuk meneliti kehidupan umat Islam di Tanah Suci. Dari pengamatannya, Snouck menemukan fakta bahwa banyak umat Islam yang pulang dari ibadah haji mengalami perubahan sosial yang signifikan.

"Pertanyaan yang menarik bukan hanya bagaimana seseorang berangkat haji, tetapi bagaimana ia pulang dan membawa perubahan bagi lingkungannya," ungkap Asren.
Menurutnya, hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa haji mampu memperkuat solidaritas umat, mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara, serta membangkitkan keberanian melawan berbagai bentuk ketidakadilan.

Asren menegaskan bahwa fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Sebab, para jamaah haji yang kembali ke tanah air sering menjadi motor penggerak kebangkitan masyarakat dan perjuangan kemerdekaan.
"Haji melahirkan manusia yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mereka tidak hanya berubah secara pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi keluarga dan komunitasnya," katanya.

Ia menambahkan bahwa semangat haji sejatinya adalah semangat persatuan, solidaritas sosial, kepedulian, pengorbanan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut harus terus hidup setelah seluruh rangkaian ibadah selesai dilaksanakan.
Karena itu, gelar haji mabrur tidak boleh dipahami sebagai simbol status sosial atau kebanggaan pribadi semata. Kemabruran harus tercermin dalam kontribusi nyata bagi masyarakat.
"Haji mabrur bukan sekadar gelar pribadi, melainkan haji yang menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan spirit keindonesiaan," tegas Asren.
Ia juga mengajak para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci untuk terus menebarkan manfaat, memperkuat ukhuwah, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menutup refleksinya, Asren menyampaikan pesan kepada para hujjaj agar menjadikan pengalaman spiritual di Makkah dan Madinah sebagai energi perubahan yang berkelanjutan.

"Selamat datang kembali di Tanah Air. Teruslah memberi yang terbaik untuk negeri ini," pungkasnya.
Pesan utama yang ditekankan Asren Nasution:
Haji harus melahirkan perubahan perilaku dan kepedulian sosial.
Semangat haji adalah semangat persatuan dan solidaritas umat.

Jamaah haji harus menjadi penggerak kebaikan di tengah masyarakat.
Kemabruran diukur dari manfaat dan dampak nyata bagi lingkungan.
Haji merupakan momentum memperkuat kecintaan kepada bangsa, negara, dan nilai-nilai kebersamaan.
Dengan pesan tersebut, Asren Nasution berharap para hujjaj Indonesia tidak hanya membawa oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga membawa semangat perubahan yang mampu memperkuat persatuan umat dan memajukan bangsa.red

Skandal Rp 4,3 Miliar di RS Jiwa Prof. Ildrem: Aksi ‘Gila’ Pejabat Garong Uang Negara Dibongkar Massa!

admin — Tue, 02 Jun 2026 23:08:00 +0700+0700

MEDAN – Praktik lancung korupsi kembali mencoreng wajah birokrasi di Sumatera Utara. Kali ini, aroma rasuah yang sangat menyengat tercium dari proyek pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Medis Umum di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem. Alih-alih merawat kesehatan mental masyarakat, oknum pejabat di institusi ini justru diduga kuat melakukan 'tindakan gila' dengan menggerogoti anggaran negara.

Proyek fantastis dengan pagu anggaran mencapai Rp 4.325.000.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Yudha Pratama tersebut kini menyisakan tanda tanya besar. Kuat dugaan, pengerjaan proyek ini sarat dengan penyimpangan yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara secara masif.

Gerah dengan dugaan perampokan uang rakyat di tengah fasilitas kesehatan, Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) turun ke jalan. Dipimpin langsung oleh Koordinator Aksi, Doni Kurniawan, didampingi Koordinator Lapangan, Hardiansyah Putra, massa aksi mengungkap aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Selasa (2/6/2026).

Dalam orasinya, Doni menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara langsung merusak kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan negara.

"Negara tidak boleh kalah dengan praktik kotor para mafia anggaran. Proyek miliaran rupiah di rumah sakit jiwa ini harus diusut tuntas. Jangan biarkan oknum pejabat memperkaya diri di atas penderitaan dan hak rakyat!" tegas Doni di tengah barisan massa.

Atas dugaan kejahatan terstruktur tersebut, PB ALAMP AKSI secara tegas mengeluarkan 4 Tuntutan Utama:

1. Mendesak Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk segera mengusut tuntas mega-skandal dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Rawat Inap di RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran korupsi ini.
3. Meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk memanggil serta memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak rekanan (CV. Yudha Pratama) yang bertanggung jawab penuh atas pengerjaan proyek tersebut.
4. Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk mengambil tindakan tegas dengan segera mencopot Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem dari jabatannya demi menjaga marwah institusi pelayanan publik.

PB ALAMP AKSI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila Kejati Sumut dan Polda Sumut lambat dalam merespons laporan ini. Red2

Insentif Pegawai Bapenda Sumut Rp38 Miliar Belum Dibayar, Muncul Pertanyaan: Ke Mana Sisa Anggarannya?

admin — Tue, 02 Jun 2026 22:44:00 +0700+0700

MEDAN – Polemik pembayaran insentif pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mulai menjadi sorotan. Pasalnya, dari total anggaran insentif yang disebut mencapai sekitar Rp55 miliar, baru sekitar Rp17 miliar yang dibayarkan kepada pegawai pada Maret 2025. Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp38 miliar hingga kini belum diketahui kejelasan pembayarannya.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pegawai maupun publik. Sebab, insentif merupakan hak pegawai yang memiliki dasar aturan dan mekanisme pembayaran yang jelas, yakni dilakukan setiap triwulan sesuai capaian pendapatan daerah.

Berdasarkan informasi yang berkembang, pembayaran insentif pegawai Bapenda bersifat fluktuatif. Pada Triwulan I, seorang staf biasanya menerima insentif sekitar Rp15 juta. Nilai tersebut dapat meningkat pada Triwulan II dan III seiring meningkatnya capaian penerimaan daerah. Bahkan pada Triwulan III, insentif disebut bisa mencapai lebih dari Rp20 juta per pegawai. Sedangkan pada Triwulan IV kembali berada pada kisaran Rp15 juta.
Namun hingga pertengahan tahun 2025, pembayaran insentif yang menjadi hak pegawai tersebut belum terealisasi secara penuh.
"Pertanyaannya sederhana, ke mana sisa dana insentif pegawai tahun 2025 sebesar Rp38 miliar itu? Jika memang anggaran tersedia dan telah dialokasikan, mengapa belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak menerimanya?" ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di kalangan aparatur. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal penting mengingat dana insentif tersebut bersumber dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menurut sumber, apabila memang terjadi keterlambatan pembayaran, pemerintah daerah dan manajemen Bapenda Sumut harus menjelaskan secara rinci penyebabnya, apakah karena kendala administrasi, pergeseran anggaran, atau faktor lainnya.
Selain itu, lembaga pengawas internal maupun aparat penegak hukum juga didorong untuk melakukan pengawasan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang menjadi hak pegawai tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda Provinsi Sumatera Utara terkait alasan belum dibayarkannya sisa insentif pegawai sebesar Rp38 miliar tersebut.
Publik kini menunggu jawaban yang transparan: apakah dana tersebut masih tersimpan dalam kas daerah, sedang dalam proses administrasi, atau terdapat persoalan lain yang harus dijelaskan kepada masyarakat dan para pegawai penerima hak insentif.red

BRT Mebidang Masuki Tahap Konstruksi, 273 Bus Disiapkan Layani 12 Koridor

admin — Tue, 02 Jun 2026 21:47:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubungkan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang kini memasuki tahap implementasi dan konstruksi awal. Proyek yang didukung pendanaan Bank Dunia melalui Program Mass Transit Project (Mastran) tersebut menjadi salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat sistem transportasi publik di kawasan metropolitan Sumatera Utara.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, mengatakan BRT Mebidang dirancang memiliki 12 koridor pelayanan. Sebanyak 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sementara dua koridor lainnya akan menghubungkan Medan dengan Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.

"Proyek BRT Mebidang saat ini telah memasuki tahap implementasi dan konstruksi awal. Ini merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang dikelola Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah di kawasan Mebidang," ujar Irsan, Selasa (2/6/2026).

Saat ini, Pemerintah Kota Medan telah mengoperasikan sekitar 60 unit bus yang melayani lima koridor. Sejalan dengan pengembangan BRT Mebidang, jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 273 unit bus untuk melayani seluruh koridor yang direncanakan.

Selain pengadaan armada, Kementerian Perhubungan juga tengah melaksanakan pembangunan berbagai sarana pendukung, mulai dari jalur khusus BRT, Depo Amplas, Depo Pinang Baris, hingga halte naik dan turun penumpang di sejumlah koridor.

Menurut Irsan, pembangunan infrastruktur tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi.

Ia menambahkan, seluruh pekerjaan konstruksi ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2027 sehingga layanan BRT Mebidang dapat segera beroperasi secara optimal.

Kehadiran BRT Mebidang diharapkan mampu menjadi solusi transportasi publik modern yang aman, nyaman, dan efisien, sekaligus membantu mengurangi kemacetan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan metropolitan Medan Raya.
(red)

Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut

admin — Tue, 02 Jun 2026 19:49:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT , Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyambut kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji di Kualanamu Internasional Airport, Deli Serdang(02/06). Wihaji melakukan Kunjungan Kerja di Sumatera Utara dan dijadwalkan akan kunjungan di wilayah Dairi dan Pakpak Bharat yang dipusatkan di Kabupaten Dairi Sidikalang.

Dalam penyambutan ini, Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya, B.Sc menyematkan oles Pakpak kepada Wihaji, menyampaikan selamat datang serta berharap kunjungan ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan tatanan keluarga di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat.
Saat ini kami di Kabupaten Pakpak Bharat sedang fokus pada upaya peningkatan gizi keluarga, kesehatan balita, dan ibu menyusui, serta juga berfokus pada upaya percepatan penurunan stunting. Kami berharap dari kunjungan bapak Menteri nantinya bisa memberikan arahan dan bantuan bagi kami terkait upaya ini, ucap Bupati.

Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN ke Provinsi Sumatera Utara direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Temu Kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Dairi. Kegiatan ini yang akan dihadiri oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat dengan total jumlah peserta 800 orang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan koordinasi, sinergi, dan penguatan peran Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran di lapangan.(rbm)

Gerindra Tegaskan Diplomasi Aktif Prabowo Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Global

admin — Tue, 02 Jun 2026 19:19:00 +0700+0700

JAKARTA | sumut24.co

menanggapi kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sugiat, langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.

Sugiat mengatakan pihaknya menghormati pandangan Dino sebagai diplomat senior. Namun, ia menilai kondisi global saat ini menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan masa lalu.

"Kami menghormati pandangan Pak Dino sebagai diplomat senior. Namun, kita harus melihat konstelasi global hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, kehadiran Pak Prabowo di panggung internasional bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan langkah proaktif untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut mewarnai arah kebijakan global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dalam negeri," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Menurutnya, lanskap hubungan internasional telah berubah sehingga diplomasi tidak lagi dapat dijalankan hanya melalui pendekatan konvensional. Ia menilai kehadiran langsung seorang kepala negara menjadi bagian penting dalam membangun pengaruh Indonesia di tingkat global.

"Kita harus memahami bahwa lanskap global hari ini sudah berubah total. Kritik Pak Dino mungkin lahir dari perspektif diplomasi konvensional era lama. Namun di era seperti sekarang ini, kebijakan luar negeri tidak bisa lagi dijalankan dari balik meja penasihat atau sekadar menanti laporan di menara gading. Pak Prabowo sedang mempraktikkan apa yang disebut peta jalan pengaruh. Kehadiran fisik, jabat tangan langsung, dan dialog tatap muka antar-pemimpin negara adalah mata uang tertinggi dalam diplomasi modern," katanya.

Sugiat menegaskan bahwa tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak terlepas dari meningkatnya peran Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, banyak negara yang menginginkan keterlibatan Indonesia dalam berbagai isu strategis global.

"Mengapa kunjungan luar negeri ini begitu intens? Jawabannya sederhana: karena dunia yang meminta kehadiran Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia tidak lagi memosisikan diri sebagai objek yang pasif, melainkan subjek yang menentukan," ujarnya.

Ia menilai Presiden Prabowo saat ini membawa posisi tawar yang kuat sebagai pemimpin negara dengan potensi ekonomi besar, sekaligus representasi negara-negara berkembang atau Global South.

"Saat Pak Prabowo berkunjung, beliau membawa posisi tawar yang besar sebagai raksasa ekonomi baru, pemimpin Global South, dan jangkar stabilitas Asia Tenggara. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Kita tidak sedang 'mengetuk pintu' negara lain, kita sedang memenuhi undangan sebagai pemain kunci dunia," kata Sugiat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa diplomasi yang dijalankan Prabowo dilakukan secara seimbang kepada negara-negara mitra strategis, baik di kawasan Barat maupun Timur. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk nyata pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

"Jika sebelumnya politik luar negeri kita dinilai terlalu pasif, Pak Prabowo mempraktikkannya dengan lebih dinamis. Pak Prabowo mendatangi negara-negara mitra utama secara berimbang, baik Barat maupun Timur, untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua pihak, tetapi tidak bisa didikte oleh siapa pun. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan bangsa," ujarnya.

Sugiat juga menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa berbagai kerja sama yang dibangun pemerintah bertujuan memperkuat kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Mungkin ada kesan bahwa urusan luar negeri itu jauh dari urusan rakyat kecil. Padahal sebaliknya. Ketika Pak Prabowo berbicara tentang ketahanan pangan, transfer teknologi pertahanan, atau kerja sama energi di luar negeri, tujuannya satu yaitu memastikan pasokan untuk dalam negeri aman, investasi masuk, dan lapangan kerja tercipta," katanya.

Menurut Sugiat, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang bekerja cepat dan terukur dalam setiap agenda diplomasi yang dijalankan. Termasuk melakukan kunjungan ke luar neger.

"Setiap kunjungan selalu terukur dengan agenda yang padat dan konkret, mulai dari kesepakatan strategis hingga pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia. Menghadapi dinamika dunia yang bergerak secepat kilat, diplomasi meja makan atau sekadar lewat surat tentu tidak lagi cukup," ujarnya.

Meski demikian, Sugiat menegaskan bahwa Gerindra tetap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar hubungan internasional. Sugiat pun meminta agara Dino Pati Djalal aktif memberikan masukan kepada pemerintah.

"Sebagai partai yang terbuka, Gerindra melihat kritik dari tokoh seperti Pak Dino sebagai vitamin bagi demokrasi. Kami justru mengajak beliau dan para pakar hubungan internasional lainnya untuk terus memberikan masukan konstruktif. Mari kita kawal bersama agar posisi tawar Indonesia di dunia internasional yang saat ini sedang kuat-kuatnya, bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya./rel

Jeritan Nelayan Terdengar, PMII Geruduk Polda Sumut dan Pertamina Patra Niaga Sumbagut Soal Penyalahgunaan BBM

admin — Tue, 02 Jun 2026 18:27:00 +0700+0700

MEDAN | sumut24.co

Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum dan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diduga marak terjadi di kawasan Belawan.

Massa aksi secara tegas menyoroti dugaan praktik penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi. BBM yang seharusnya dialokasikan dan diperuntukkan sepenuhnya bagi nelayan tradisional tersebut, diduga justru disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi yang besar.

Koordinator aksi, Rizky Dalimunthe, menyebutkan bahwa praktik penyelewengan ini telah berlangsung cukup lama dan berdampak nyata serta langsung terhadap kehidupan ekonomi nelayan kecil. Pasalnya, keberadaan solar bersubsidi adalah tumpuan utama mereka untuk bisa melaut dan mencari nafkah.

"Pak Kapolda, tolong selamatkan nelayan. Mereka semakin terpuruk akibat dugaan permainan mafia BBM bersubsidi. Hak nelayan harus dilindungi," teriak Rizky dengan lantang di hadapan massa dan petugas keamanan yang berjaga.

Dalam orasi dan penyampaian tuntutannya, PMII juga mengungkapkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah cara pengangkutan solar subsidi yang tidak wajar, yaitu menggunakan jeriken dan becak bermotor yang beroperasi dari salah satu SPBU yang berada di kawasan Kampung Salam, Belawan. Dugaan kuat menyebutkan, BBM yang diambil dengan memanfaatkan kuota subsidi tersebut kemudian dibawa ke lokasi lain untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi di luar jalur resmi, sehingga tidak tepat sasaran.

Terkait hal tersebut, PMII secara tegas menuntut agar manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memanggil dan memeriksa manajer SPBU Kampung Salam yang diduga kuat terlibat atau mengetahui aliran penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Pihaknya menilai, tanggung jawab pengawasan di titik penyaluran menjadi kunci utama terjadinya kebocoran distribusi ini.

"Kami meminta aparat penegak hukum maupun Pertamina tidak menutup mata. Segera panggil manajer SPBU Kampung Salam untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan yang terjadi di bawah pengelolaannya. Jika benar terjadi, ini merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional," ujar Rahmad Firdaus dengan tegas yang disambut sahutan keras dari seluruh massa aksi./rel

Pengprov TI Sumut Kirim Atlit Terbaik Berlaga di PBTI Series III di Kediri

admin — Tue, 02 Jun 2026 18:20:00 +0700+0700

Medan - Setelah berhasil menggelar event Satria Nusantara, kini Pengprov Taekwondo Indonesia Sumut, mengirim atlit terbaiknya untuk berlaga di PBTI Series III di Kendiri tanggal 6-8 Juni 2026 Mendatang.
Menurut Ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada media, Selasa (2/6) pukul 14.00 wib, kegiatan PBTI series ini merupakan agenda Taekwondo pusat yang kali ini di gelar di Kediri, Jawa Timur.
"Ada lima atlit terbaik kita yang akan berlaga nantinya di Kediri. Tiga atlit dari Medan yaitu Anggi Syahputra Sitorus Kyorugi Senior under 58 putra dari dojang GASS tim, M. Agil Avatar Kyorugi Junior under 68 putra dari dojang Ponco tim dan Syaida Sari Kyorugi Senior Over 73 Putri dari dojang Scorpion. Sedangkan dua atlit lagi yaitu Rian Adriansyah Damanik Kyorugi Senior under 63 Putra dari Simalungun dan Mangara Pandapotan Sihite Kyorugi Junior under 51 putra dari tanah Karo,"ungkap pria ini didampingi wakil ketua Rinaldi, wakil ketua Rezeki Karo Sekali dan Binpres Raja Hutahean dan wakil Binpres Fakarudin.
Selain itu, kata Wakil ketua DPRD Deli Serdang ini, kelima atlit tersebut merupakan atlit berprestasi yang memperoleh emas di PBTI series 1.
"Jadi kita berharap target di Kediri atlit-atlit kita bisa memperoleh medali emas. Begitu juga series ke IV di Lampung nantinya. Sehingga memudahkan kita mendapat tiket wild card di Indonesia Open pada Agustus mendatang di Jakarta,"papar pria yang akrab disapa bang Danny ini.
Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada pembina Pengprov TI Sumut H. Musa Rajekshah anggota DPR RI yang telah membantu keberangkatan atlit ke Kediri." Jadi selain seluruh biaya ditanggung Pengprov TI Sumut, ada juga peran dari pembina kita bang Ijeck yang ikut membantu keberangkatan atlit dari Sumut. Semoga Allah SWT melapangkan rezeki beliau," imbuh Hamdani Syahputra.
Sementara itu, tim Sumut yang akan dimanajeri langsung oleh sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan timnya akan berangkat ke Kediri pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. "Karena jadwal penimbangan badan sudah dilakukan pada hari Jumat dan persiapan atlit kita bisa rehat pada hari Kamisnya," ungkap pelatih dojang Tirtanadi ini.
Sementara pelatih atlit Arya Syahputra menuturkan atlit yang diturunkan merupakan atlit terbaik yang sudah menjalani sesi penjaringan baik fisik, mental maupun tehnik."Sehingga target ketua Pengprov TI Sumut agar seluruh atlit bisa memperoleh medali emas dapat tercapai,"paparnya. Rel

Proyek PPK 3.5 Satker PJN Wilayah III Sumut Didemo Mahasiswa di KPK, Minta Untuk Segera di Usut.

admin — Tue, 02 Jun 2026 16:36:00 +0700+0700

Jakarta – Kesabaran Lembaga Kajian dan Informasi Pembangunan Daerah (LK-I PEMDA) mulai habis. Setelah laporan dugaan penyimpangan pada proyek preservasi jalan yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2025–2026 disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, namun belum menunjukkan perkembangan yang jelas. LK-I PEMDA untuk memastikan, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK RI pada hari Selasa. ( 02/06/2026).
‎
‎Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan moral kepada pimpinan KPK, khususnya Ketua KPK RI, agar tidak membiarkan laporan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
‎
‎Ketua LK-I PEMDA, Ruddi dàlam orasinya menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, proyek yang menggunakan uang rakyat bernilai puluhan miliar rupiah tidak boleh luput dari pengawasan dan pemeriksaan yang serius.
‎
‎"Kami datang ke Gedung Merah Putih KPK RI ini untuk mempertanyakan keseriusan lembaga antirasuah ini dalam menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan. Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan masyarakat hanya diterima, tetapi kemudian mengendap tanpa kepastian," tegas Ruddi.
‎
‎LK-I PEMDA menilai terdapat sejumlah indikasi yang layak didalami terkait pelaksanaan proyek preservasi jalan di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Oleh karena itu, lembaga tersebut mendesak KPK untuk segera melakukan langkah-langkah penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek dimaksud.
‎
‎Adapun proyek yang menjadi perhatian dan sorotan LK-I PEMDA meliputi:
‎1. Paket Preservasi Jalan Tetehosi Afia – Hambawa dengan Nomor Kontrak: 04/KTR-APBN/Bb2-Wil3.S5/PPK.3.5/2025
‎Tanggal Kontrak: 18 Desember 2025,
‎Sumber Anggaran: APBN TA 2025–2026 (Inpres Jalan Daerah/IJD) dengan Nilai Kontrak: Rp.12.414.047.388,09, selama Waktu Pelaksanaan: 115 Hari Kalender. Pekerjaan ini dikerjakan oleh CV. Cipta Indah Persada sebagai penyedia jasa dengan pengawasan konsultan supervisi oleh PT. Daksinapati Karsa Konsultindo KSO PT. Seecond.
‎
‎2. Paket Preservasi Jalan Afia – Onozalukhu – Afulu dan Ononazara – Humene Siheneasi, Kepulauan Nias, Sumatera Utara dengan Nomor Kontrak: 05/KTR-APBN-Bb2-Wil3.S5/PPK.3.5/2025
‎Tanggal Kontrak: 24 Desember 2025
‎Sumber Anggaran: APBN TA 2025–2026 (IJD). Nilai Kontrak: Rp17.719.294.471
‎Waktu Pelaksanaan: 180 Hari Kalender Kerja, Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Karunia Sejahtera Sejati dengan konsultan supervisi PT. Daksinapati Karsa Indo bersama PT. Seecons.
‎
‎"Kami tidak ingin uang negara yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah digunakan tanpa pengawasan yang ketat. Jika memang tidak ada persoalan, buktikan melalui pemeriksaan yang terbuka dan profesional. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," ujarnya.
‎
‎Dalam aksi tersebut, LK-I PEMDA menyampaikan tuntutan yang mendesak Ketua KPK RI untuk:
1. ‎ Segera Periksa Proyek PPK 3.5 Provinsi Sumut di Satker PJN Wilayah III Sumut TA. 2025 - 2026
2. ‎Agar Transparan dàlam pemeriksaan
3. ‎Segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah disampaikan;
4. ‎Memerintahkan audit investigatif terhadap proyek PPK 3.5 Provinsi Sumut sebagai pelaksana teknis.
5. ‎Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek;
6. ‎Membuka secara transparan perkembangan penanganan laporan kepada publik;
7. ‎Menunjukkan komitmen nyata pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
‎
Ruddi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi serta upaya menjaga agar kepercayaan publik terhadap KPK tetap terpelihara.
‎
‎"Jangan sampai publik bertanya-tanya, kenapa laporan yang sudah masuk belum juga menunjukkan perkembangan yang jelas. KPK harus menjawab keraguan masyarakat dengan tindakan, bukan sekadar administrasi penerimaan laporan," katanya.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
‎
‎"Rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran negara digunakan. Rakyat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas. Dan rakyat juga berhak menuntut penegakan hukum apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam penggunaan uang negara," tegasnya.
‎
‎LK-I PEMDA memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum dan transparansi kepada publik. Dalam waktu dekat, massa aksi akan mendatangi kembali Gedung Merah Putih KPK RI dengan membawa massa yang lebih banyak dan berbagai tuntutan serta meminta pimpinan KPK menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan pemberantasan korupsi.
‎

Sepeda Motor Wartawan Raib Di Rumah sakit Harapan

admin — Tue, 02 Jun 2026 16:06:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Rumah sakit Harapan di jalan Farel Pasaribu kelurahan Suka maju kecamatan Siantar Marihat Rawan Pencurian sepeda motor pada kawasan parkiran Kali ini, satu unit sepeda motor Honda Vario milik salah satu Wartawan Rabu (27/5) di Gondol Maling.

Menurut informasi dalam satu tahun ini sudah ada 4 unit diantaranya 1 unit Supra milik boru manik Karyawan Rumah sakit 2 bulan yang lalu kehilangan begitu juga AD Silalahi. Dimana saat itu kendaraan digunakan oleh anaknya, Yessy Agustina Silalahi, yang bekerja sebagai karyawan di rumah sakit tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, korban memarkirkan sepeda motor di area parkiran rumah sakit saat menjalankan aktivitas kerja seperti biasa. Namun ketika hendak pulang, kendaraan sudah tidak berada di lokasi semula dan diduga telah dibawa kabur oleh pelaku pencurian.

Peristiwa ini sontak menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga korban dan para pengunjung rumah sakit yang menilai area parkiran masih rawan aksi kriminalitas.

Keluarga korban berharap pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengungkap pelaku pencurian tersebut.

Masyarakat juga diimbau agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan, termasuk menggunakan kunci ganda untuk mengantisipasi aksi pencurian kendaraan bermotor yang belakangan dinilai semakin meresahkan di Kota Pematangsiantar.

Ketika Di konfirmasi Geby Simarmata salah seorang Staf Rumah sakit terkait aksi Pencurian Sepeda Motor mengatakan," maaf ya Pak, kebetulan Ada tamu, tapi tetap masih Memproses," ujarnya.

Sementara AD, Silalahi pemilik sepeda motor mengatakan bahwa dia sudah konfirmasi kepada petugas Parkir dia tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan Sepeda motor. Dan mengatakan laporkan aja ke polisi.oleh karena itu saya langsung Melaporkan ke Polres Siantar dengan Nomor : STTPL/B/305/2026/SPKT/Polres Pematang Siantar/Polda
Yang diterima Ipda Putri lima. (LP)

FIFGROUP Hadirkan FIFestival Street Food 2026 untuk Dorong UMKM Binaan

admin — Tue, 02 Jun 2026 15:34:00 +0700+0700

Jakarta, - PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan Astra
dan bagian dari Astra Financial, kembali menghadirkan FIFestival Street Food 2026 sebagai
bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan
Hari Ulang Tahun (HUT) FIFGROUP ke-37.
Digelar selama tiga hari pada 2–4 Juni 2026 di Menara FIF, Jakarta Selatan, acara ini
menghadirkan berbagai UMKM binaan pilihan dengan ragam kuliner Nusantara dan kerajinan
tangan yang diharapkan dapat semakin mendekatkan produk lokal kepada masyarakat luas.
Esther Sri Harjati, Direktur FIFGROUP, menyatakan, "Melalui FIFestival Street Food 2026, kami
berharap seluruh pihak, baik karyawan, mitra, maupun masyarakat dapat terus mendukung
UMKM binaan FIFGROUP agar terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."
Melalui kegiatan ini, FIFGROUP ingin menghadirkan ruang bagi para pelaku UMKM untuk
memperluas jaringan usaha, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkenalkan kualitas dan
inovasi produk mereka kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya
perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, kegiatan serupa berhasil mencatat total transaksi
lebih dari Rp343 juta selama tiga hari pelaksanaan. Rata-rata pendapatan harian para peserta
adalah Rp114 juta atau tumbuh sebesar 22,15 persen dibandingkan capaian dalam gelaran
serupa pada tahun sebelumnya.
Di tahun ini FIFGROUP menghadirkan 28 UMKM binaan yang menawarkan berbagai produk
unggulan. Acara ini juga diramaikan oleh tenant dari lini bisnis FIFGROUP, Koperasi 2000,
AstraPay, serta FIFGROUP Aman Berlalu Lintas (FABL).
Sebanyak 13 UMKM binaan FIFGROUP dipilih berdasarkan kelancaran pengembalian dana
bergulir serta partisipasi dalam workshop pelatihan UMKM yang diselenggarakan FIFGROUP.
Selain itu, terdapat empat tenant UMKM FINATRA yang telah melakukan ekspansi bisnis dan
mendapatkan dukungan tambahan permodalan. FINATRA adalah salah satu unit bisnis
FIFGROUP yang mendukung permodalan UMKM di Indonesia. Tidak hanya itu, hadir pula 11
tenant UMKM karyawan yang hadir melalui program FIFpreneur, program khusus yang
diperuntukkan bagi karyawan dan eks-karyawan yang menjalankan usaha mandiri.
Sekretaris Kecamatan Cilandak, Rizki Januar, yang hadir dalam pembukaan pameran
menyampaikan, "Kami mengapresiasi komitmen FIFGROUP yang terus mendukung
pengembangan UMKM melalui FIFestival Street Food 2026. Kegiatan ini menjadi wadah positif
bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat."

FIFestival Street Food 2026 merupakan inisiatif dari salah satu pilar CSR FIFGROUP, yakni
Pilar FIFGROUP Sejahtera, yang secara khusus mendukung pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Selain UMKM kuliner yang telah menjadi bagian dari festival sejak tahun-tahun sebelumnya,
sejumlah tenant baru juga bergabung untuk pertama kalinya, menambah warna dan pilihan bagi
para pengunjung. Salah satu pelaku UMKM, Rukiyah dari Roti Bakar Bandung Asbak, juga
merasa senang dengan program ini. "Kami sangat bersyukur dengan adanya FIFestival Street
Food ini. Pada kegiatan ini kami diberi kesempatan besar untuk memperkenalkan produk kami
ke lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami
pelaku UMKM," kata Rukiyah.
Kegiatan pendukung
Dalam tiga hari penyelenggaraan, acara ini turut dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan
menarik yang bersifat mendukung gelaran utama. Yakni workshop Kreasi Plastik yang
dibawakan oleh Alika Najma Alex - Founder of Rue, lomba karaoke dan mukbang, hingga
talkshow FIFGROUP Aman Berlalu Lintas (FABL). Selain itu pengunjung juga dapat menikmati
berbagai keseruan seperti games dan voucher dengan hadiah-hadiah menarik.
Tidak ketinggalan, pengunjung yang melakukan top up saldo AstraPay berkesempatan
mendapatkan berbagai merchandise menarik serta cashback saldo AstraPay. Selain itu,
terdapat juga booth Line of Business (LOB) FIFGROUP yang siap memberikan program
spesial, seperti special rate, tukar tambah, uang muka (DP) 0%, serta bebas biaya administrasi.red

PLN UIP SBU Peringati Hari Raya Idul Adha 1447 H Dengan Pemotongan Hewan Kurban, Wujudkan Semangat Berbagi Dan Kepedulian Sosial

admin — Tue, 02 Jun 2026 14:40:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada Jumat, 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor PLN UIP SBU serta secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Proyek (UPP) di lingkungan PLN UIP SBU.

Kegiatan pemotongan hewan kurban diikuti oleh General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, Ketua Badan Pengurus Kerohanian Islam (Bapenrohis) PLN UIP SBU, Khairul Zaman Nasution, serta pegawai dan tenaga alih daya yang tergabung dalam kepanitiaan kurban.

Bagi pegawai di lingkungan PLN UIP SBU, peringatan Hari Raya Iduladha menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, integritas dan kepedulian sosial dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sehari-hari.

Semangat berkurban mengajarkan pentingnya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, memperkuat solidaritas antarpegawai, serta menumbuhkan budaya saling berbagi dan peduli terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat insan PLN dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga Aceh.

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, Selasa (2/6/2026) menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban di lingkungan PLN UIP SBU tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

"Momentum Iduladha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan pengorbanan. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat rasa kebersamaan di lingkungan PLN maupun dengan masyarakat sekitar. Hewan kurban yang disalurkan merupakan bentuk keikhlasan dan kepedulian insan PLN UIP SBU untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada sesama," ujar Dewanto.

Ketua Bapenrohis PLN UIP SBU, Khairul Zaman Nasution, menjelaskan bahwa tahun ini jumlah hewan kurban yang dihimpun dan disembelih di lingkungan PLN UIP SBU mencapai 11 ekor, yang terdiri dari 9 ekor lembu dan 2 ekor domba.
"Untuk pelaksanaan kurban tahun ini, di Kantor PLN UIP SBU menyembelih 4 ekor sapi dan 2 ekor domba, di Kantor PLN UPP SBU 1 sebanyak 1 ekor lembu, PLN UPP SBU 2 sebanyak 1 ekor lembu, PLN UPP SBU 3 sebanyak 2 ekor lembu dan PLN UPP SBU 4 sebanyak 1 ekor lembu. Secara keseluruhan terdapat 9 ekor lembu dan 2 ekor domba yang dikurbankan," jelas Khairul.

Khairul menambahkan bahwa daging kurban didistribusikan kepada pegawai, tenaga alih daya, serta masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah kerja PLN UIP SBU dan UPP melalui pembagian sekitar 950 kupon penerima manfaat.
"Melalui pembagian kurang lebih 950 kupon, kami berharap manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh pegawai, tenaga alih daya dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan harmonis antara PLN dengan masyarakat serta menumbuhkan nilai kepedulian sosial di lingkungan kerja," tambahnya.

Ketua Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, menyampaikan bahwa pada peringatan Iduladha 1447 H tahun ini, YBM PLN UIP SBU turut menyalurkan bantuan 1 ekor hewan lembu yang disembelih di PLN UPP SBU 2 sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi penerima manfaat di sekitar wilayah kerja PLN.
"Iduladha mengajarkan kita bahwa keberkahan tidak hanya dirasakan ketika menerima, tetapi juga ketika mampu berbagi dengan sesama. Melalui penyaluran 1 ekor hewan kurban dari YBM PLN UIP SBU untuk disembelih di PLN UPP SBU 2, kami berharap manfaat kurban dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan antara PLN dan lingkungan sekitar. Semoga semangat berbagi dan kepedulian sosial ini terus tumbuh serta menjadi budaya yang melekat dalam setiap insan PLN," jelas Bayu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PLN UIP SBU, Emir Rauf Novandi, menyampaikan bahwa peringatan Hari Raya Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian antarpekerja di lingkungan PLN UIP SBU.
"Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian yang sangat relevan dalam kehidupan organisasi maupun dunia kerja. Sebagai Serikat Pekerja, kami memandang momentum ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas serta menumbuhkan semangat saling mendukung di antara seluruh pegawai. Melalui kegiatan kurban, kami berharap terbangun hubungan yang semakin harmonis, baik antarinsan PLN maupun dengan masyarakat sekitar, sehingga tercipta lingkungan kerja yang solid, produktif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan," pungkas Emir.

Melalui peringatan Hari Raya Iduladha 1447 H, PLN UIP SBU berharap semangat pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial dapat terus menjadi budaya yang mengakar dalam setiap insan PLN, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, masyarakat dan pembangunan bangsa. (C04)