Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030

admin — Wed, 21 Oct 2026 23:08:00 +0700+0700

Medan- Dalam rangka memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menghadiri kegiatan Perkenalan dan Silaturahmi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara Periode 2025–2030 yang berlangsung di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Prov. Sumatera Utara, Jl. Gatot Subroto Medan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pendawa oleh Srikandi Kota Medan. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan pengurus baru DPW Pendawa Sumut yang dirangkaikan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.

Ketua DPW Pendawa Sumut, Dr. Adlan, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menekankan agar kepengurusan periode 2025–2030 menjunjung tinggi integritas dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ia berharap seluruh pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan organisasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, menekankan pentingnya semangat kekeluargaan dan kebersamaan di lingkungan Pendawa Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat saling bahu-membahu, memperkuat solidaritas, dan membawa Pendawa menjadi organisasi yang semakin maju dan sukses.

Sedangkan Kepala Bakesbangpol Sumut Dr.Ir Mulyono ST. M.Si yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi atas perkembangan Pendawa Sumatera Utara dan berharap seluruh pengurus serta anggota dapat menjaga kekompakan dan bergerak seirama untuk mendukung masa depan organisasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, saat ditemui awak media menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan sekaligus upaya mempererat silaturahmi.

"Imigrasi senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dan membangun hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat secara positif. Hubungan yang harmonis diharapkan dapat membangun komunikasi dan kolaborasi yang positif dalam mendukung kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan semangat Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yaitu Imigrasi Untuk Rakyat.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat serta memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dan humanis. Melalui sinergi yang baik, kami berharap Imigrasi dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Eko.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terus berupaya memperkuat sinergi lintas sektor, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas.

Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:38:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan mengamankan dua pria berinisial DT (27) dan AS (29) dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Jalan Kenanga, Gang Afiat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Rabu (21/10/2026).

Dalam operasi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut, petugas menemukan dua pria yang diduga sedang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang menjadi sasaran operasi.

Penggerebekan dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., bersama KBO Satresnarkoba IPDA Amun K. Siregar, S.H., M.H., serta personel Polres Padangsidimpuan dan Satresnarkoba.

Berdasarkan laporan kepolisian, tim tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB dan langsung melakukan penggerebekan setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan serta transaksi narkotika di tempat tersebut.

Saat petugas masuk ke dalam rumah, dua pria diduga tengah menggunakan sabu. Salah seorang di antaranya sempat melarikan diri dengan mendobrak dinding dapur berbahan seng hingga jebol.

Pria tersebut kemudian dikejar petugas hingga sekitar satu kilometer dari lokasi dan berhasil diamankan. Ia diketahui berinisial DT, sementara seorang pria lainnya berinisial AS diamankan di dalam rumah.

Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu alat isap sabu atau bong, tiga korek gas, dua plastik klip transparan kosong, serta satu plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,09 gram.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk kepentingan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Kedua pria yang diamankan diketahui berusia 27 dan 29 tahun serta berdomisili di kawasan Jalan Kenanga, Gang Afiat, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Meski demikian, status hukum dan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan langkah nyata melalui penindakan terhadap dugaan tindak pidana, pencegahan di tengah masyarakat, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jika mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," ungkap Kapolres.

Operasi Sarang Narkoba merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui kegiatan tersebut, polisi berupaya menindaklanjuti informasi masyarakat sekaligus melakukan penindakan terhadap dugaan aktivitas narkotika di lingkungan permukiman.

Polres Padangsidimpuan berharap kegiatan serupa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Masyarakat juga diimbau agar tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya dan segera menyampaikan informasi kepada aparat apabila menemukan dugaan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba.

Penanganan perkara terhadap kedua pria yang diamankan beserta barang bukti tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sesuai prosedur hukum yang berlaku.zal

Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sebanyak 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Papua Nugini (PNG) Kewilayahan Yonif 123/Rajawali kembali ke satuan setelah menuntaskan tugas negara di Papua.

Kepulangan seluruh personel dalam keadaan lengkap menjadi momen kebanggaan sekaligus ungkapan syukur bagi keluarga besar TNI dan masyarakat.

Penyambutan prajurit tersebut berlangsung di Lapangan Yonif 123/Rajawali, Kota Padangsidimpuan, Rabu (21/10/2026).

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., turut hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Dalam kesempatan itu, AKBP Anton menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit Yonif 123/Rajawali atas dedikasi dan tanggung jawab selama menjalankan penugasan di Papua.

Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan misi negara dan kembali ke satuan dengan kondisi personel lengkap merupakan pencapaian yang patut disyukuri bersama.

"Kami menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh prajurit Yonif 123/Rajawali yang telah menuntaskan tugas negara dengan penuh tanggung jawab," ujar AKBP Anton.

Ia menegaskan, pengabdian prajurit TNI dalam menjaga wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tugas tersebut membutuhkan kesiapan, kedisiplinan, keberanian, serta komitmen tinggi. Karena itu, semangat pengabdian yang ditunjukkan para prajurit diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

"Pengabdian dalam menjaga kedaulatan negara membutuhkan keberanian, kedisiplinan, dan semangat juang yang tinggi," katanya.

Lebih lanjut, Kapolres Tapsel menyebut momentum penyambutan prajurit tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Menurutnya, kerja sama lintas institusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan, kita dapat memperkuat persatuan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," pungkasnya.

Penyambutan 450 prajurit Yonif 123/Rajawali itu dipimpin Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur pimpinan TNI-Polri dari wilayah Tabagsel.

Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmad Marzuki, serta perwakilan Dandim 0212/TS, Mayor Inf. Nazar.

Hadir pula Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Muhammad Junaidi, S.H., M.H., serta Danyon Brimob Sipirok Kompol Zainal Muhlisin.

Kepulangan para prajurit ini menjadi penanda berakhirnya penugasan yang telah dijalankan di Papua. Apresiasi dari unsur Forkopimda diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus menjaga soliditas antarlembaga dalam mendukung keamanan dan keutuhan NKRI.zal

Kapolsek Sipirok Turun Temui Warga Baringin, Serap Aspirasi dan Bahas Keamanan Lingkungan

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:36:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepolisian Sektor (Polsek) Sipirok, Polres Tapanuli Selatan, memperkuat pendekatan kepada masyarakat melalui program Kumpul Bersama Masyarakat.

Kegiatan yang menyasar warga Kelurahan Baringin, Kecamatan Sipirok, ini menjadi upaya membangun kepedulian bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolsek Sipirok, AKP Aswin Manurung, S.H., bersama sejumlah personel turun langsung menemui warga untuk berdialog mengenai kondisi keamanan lingkungan. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta berbagai masukan terkait situasi kamtibmas di wilayah mereka.

Melalui komunikasi langsung tersebut, kepolisian berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

AKP Aswin Manurung mengatakan, menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Peran aktif masyarakat dinilai penting untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima pelayanan kepolisian, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungannya," ujar AKP Aswin.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Sipirok turut menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Warga diingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan serta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui dugaan tindak pidana.

Menurut AKP Aswin, informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu polisi mengetahui kondisi di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan berkembang lebih jauh.

"Informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu kepolisian menjaga situasi tetap aman dan kondusif," lanjutnya.

Ia juga berharap masyarakat semakin terbuka dalam berkomunikasi dengan kepolisian. Dengan begitu, persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban dapat diketahui lebih dini dan ditangani melalui koordinasi yang baik.

Program Kumpul Bersama Masyarakat tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Quick Wins Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. Program ini menekankan pentingnya membangun kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui komunikasi serta pelayanan yang lebih responsif.

Polsek Sipirok berharap kegiatan serupa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

"Kami berharap masyarakat terus membangun kepedulian terhadap lingkungan dan menjalin kerja sama dengan kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Sipirok," tutur AKP Aswin.

Kegiatan di Kelurahan Baringin itu turut dihadiri Ketua Kelompok Tani Cinta Damai, Labora Sihombing, S.E., Pembina Kelompok Tani Cinta Damai, Bangun Siregar, S.H., serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara kepolisian dan warga diharapkan semakin kuat sehingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Sipirok dapat berjalan secara berkelanjutan.zal

Begal hingga Premanisme Dibidik, Timsus Serigala Sakti Bergerak Malam Hari di Padang Lawas

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:35:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto mengintensifkan upaya pencegahan tindak kriminalitas melalui patroli malam yang dilaksanakan Tim Khusus (Timsus) Serigala Sakti Satreskrim Polres Padang Lawas. Kegiatan ini menyasar sejumlah titik rawan kejahatan guna mengantisipasi aksi begal, pencurian, hingga premanisme.

Patroli tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolda Sumatera Utara, yakni KOMPAK (Kolaborasi Memberantas Pelaku Kejahatan). Operasi berlangsung pada Selasa malam (20/10/2026) hingga Rabu dini hari (21/10/2026), mulai pukul 23.00 WIB hingga 02.00 WIB.

Kegiatan dipimpin Kanit Pidum Satreskrim Polres Padang Lawas sekaligus Ketua Timsus Serigala Sakti, IPDA Taufik Akbar, bersama personel Satreskrim, yakni Aipda Wedi Rakhman Nasution, Brigadir William Hutabarat, Briptu Jonatan Ramotan, dan Bripda Farhan Azhari Siregar.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus membenarkan pelaksanaan patroli tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Menurut Irwansah, patroli mobile dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada malam hingga dini hari ketika aktivitas warga mulai berkurang.

"Patroli mobile ini diarahkan ke sejumlah titik rawan kejahatan dan lokasi perlintasan masyarakat. Fokus utama kami adalah menghadirkan rasa aman serta mencegah terjadinya aksi kriminalitas seperti begal, curat, curas, maupun tindak premanisme," ujar AKP Irwansah Sitorus.

Dalam kegiatan tersebut, personel Timsus Serigala Sakti menyusuri kawasan permukiman, ruas jalan yang relatif sepi, serta sejumlah lokasi yang masih menjadi pusat aktivitas masyarakat pada malam hari.

Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, petugas juga berinteraksi langsung dengan warga untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pengendara diimbau meningkatkan kewaspadaan ketika melintas pada malam hari, terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan sepi kendaraan. Masyarakat juga disarankan menghindari perjalanan seorang diri apabila situasi dinilai berisiko.

Petugas turut mengingatkan warga agar tidak menggunakan atau memperlihatkan barang berharga secara mencolok yang berpotensi menarik perhatian pelaku kejahatan.

Upaya pencegahan juga menyasar kelompok remaja dan pemuda yang berkumpul pada malam hari. Petugas memberikan edukasi agar mereka ikut menjaga ketertiban lingkungan serta tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan, seperti balap liar dan tawuran.

Di sejumlah warung serta toko kelontong dan minimarket, personel turut menyosialisasikan bahaya perjudian online. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif praktik judi online.

Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menegaskan, pelaksanaan patroli mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi ketegasan aparat dalam menghadapi tindak kriminalitas.

"Prinsip kami di lapangan jelas: bertindak humanis dan persuasif kepada masyarakat, namun tetap tegas tanpa kompromi terhadap para pelaku kejahatan," tegasnya.

Melalui patroli rutin dan pendekatan langsung kepada masyarakat, Polres Padang Lawas berupaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mencegah tindak pidana sebelum menimbulkan korban.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian membangun kehadiran di tengah masyarakat, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terhadap gangguan keamanan.

Hingga patroli berakhir pada pukul 02.00 WIB, situasi di wilayah hukum Polres Padang Lawas dilaporkan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan keamanan menonjol selama kegiatan berlangsung, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam laporan patroli tersebut.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas.zal

HUT Golkar ke-62: Dari Ziarah Pahlawan, Irsan Efendi Nasution Ingatkan Golkar soal Tanggung Jawab kepada Rakyat

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golongan Karya (Golkar), DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Padangsidimpuan, Selasa (20/10/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Ziarah ini menjadi momentum bagi keluarga besar Partai Golkar untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh inspektur upacara. Rangkaian kegiatan kemudian diteruskan dengan peletakan karangan bunga di tugu pahlawan dan tabur bunga di pusara para pahlawan oleh Irsan bersama jajaran pengurus serta kader Partai Golkar.

Dalam amanatnya, Irsan Efendi Nasution menegaskan bahwa ziarah tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin dalam peringatan hari jadi partai, tetapi juga sarana untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pahlawan bangsa.

Menurutnya, pengorbanan para pejuang harus menjadi inspirasi bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas politik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Ziarah ini bukan sekadar tradisi tahunan dalam menyambut HUT ke-62 Partai Golkar, melainkan pengingat bagi seluruh kader akan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan keikhlasan para pahlawan. Semangat inilah yang harus terus kita rawat dan implementasikan dalam setiap kerja-kerja politik dan pengabdian Partai Golkar kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan," ujar Irsan.

Ia juga mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Golkar di Kota Padangsidimpuan menjadikan peringatan HUT ke-62 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan soliditas organisasi.

Irsan menekankan pentingnya menjaga komitmen perjuangan partai agar tetap dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta menghadirkan program dan langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kekompakan internal harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab politik. Dengan demikian, keberadaan Partai Golkar di tengah masyarakat tidak hanya terlihat dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kerja dan pengabdian yang berkelanjutan.

Kegiatan ziarah tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, para pimpinan kecamatan (PK), serta perwakilan organisasi pendiri Golkar, yakni KOSGORO 1957, MKGR, dan SOKSI.

Hadir pula unsur organisasi yang didirikan Partai Golkar, di antaranya Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), serta sejumlah kader dan simpatisan lainnya.

Seluruh rangkaian upacara berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat. Setelah kegiatan di Taman Makam Pahlawan, keluarga besar DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan melanjutkan agenda peringatan HUT ke-62 Partai Golkar lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, Golkar Padangsidimpuan berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus menjadi landasan bagi kader dalam menjaga persatuan, memperkuat pengabdian, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Momentum HUT ke-62 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dijaga melalui kerja nyata, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.zal

Momen Haru dan Bangga! Ketua MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan Sambut Danyonif 123/RW dan 450 Prajurit Pulang dari Papua

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, Fahdriansyah Siregar, menyambut kepulangan 450 prajurit Batalyon Infanteri 123/Rajawali yang telah menyelesaikan tugas negara dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Papua Nugini (PNG) Kewilayahan di Papua.

Penyambutan prajurit yang kembali ke satuan dalam keadaan lengkap tersebut berlangsung di Lapangan Yonif 123/Rajawali, Kota Padangsidimpuan, Rabu (21/10/2026).

Momen ini menjadi ungkapan syukur sekaligus kebanggaan atas keberhasilan para prajurit menuntaskan penugasan di wilayah Papua.

Fahdriansyah Siregar hadir untuk menyambut langsung Komandan Batalyon Infanteri 123/Rajawali (Danyonif 123/RW), Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, S.H., M.Hum., bersama 450 prajurit yang kembali setelah menjalankan amanah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Fahdriansyah didampingi Ketua Dewan Pakar MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan, Manaon Lubis; Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan yang juga anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2024–2029; Sekretaris MPC Pemuda Pancasila, H. Ady Lubis juga beberapa pengurus MPC Pemuda Pancasila kota Padangsidimpuan yang hadir di aula Batalyon 123/RW.

Fahdriansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh prajurit Yonif 123/Rajawali yang telah menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab hingga kembali ke satuan.

Menurutnya, kepulangan ratusan prajurit dalam keadaan lengkap merupakan kabar yang membahagiakan, tidak hanya bagi keluarga besar Yonif 123/Rajawali, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat yang selama ini menantikan mereka kembali.

"Atas nama keluarga besar MPC Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, kami mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh prajurit Yonif 123/Rajawali. Kami merasa bangga dan bersyukur karena 450 prajurit dapat kembali ke satuan dalam keadaan lengkap setelah menuntaskan tugas negara di Papua. Ini menjadi kebahagiaan bagi keluarga prajurit dan masyarakat Padangsidimpuan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para prajurit yang telah meninggalkan keluarga untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara.

"Pengabdian para prajurit merupakan bentuk nyata kecintaan kepada bangsa dan negara. Tugas di wilayah penugasan tentu memiliki tantangan tersendiri, sehingga dedikasi, disiplin, keberanian, dan semangat kebersamaan harus kita hargai. Semoga seluruh prajurit senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Fahdriansyah menambahkan, kepulangan para prajurit juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan sinergi antara TNI dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap hubungan baik antara TNI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat terus terjaga demi menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis.

"Pemuda Pancasila siap terus memperkuat semangat persatuan dan menjaga hubungan baik dengan TNI serta seluruh unsur masyarakat. Kami percaya bahwa kebersamaan dan gotong royong merupakan kekuatan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tambahnya.

Penyambutan 450 prajurit tersebut dipimpin Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah serta unsur pimpinan TNI-Polri dari wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M.; Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmad Marzuki; serta perwakilan Dandim 0212/TS, Mayor Inf. Nazar.

Turut hadir Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H.; Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si.; Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Muhammad Junaidi, S.H., M.H.; serta Danyon Brimob Sipirok Kompol Zainal Muhlisin.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap pengabdian prajurit yang telah menjalankan tugas negara.

Kepulangan 450 personel Yonif 123/Rajawali pun menjadi momen penting bagi keluarga besar satuan. Setelah menyelesaikan penugasan di Papua, para prajurit kembali untuk melanjutkan pengabdian di satuan asal dengan membawa pengalaman dan semangat baru.

Bagi Fahdriansyah Siregar dan keluarga besar MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan, penyambutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap dedikasi prajurit TNI dalam menjalankan amanah negara serta menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.zal

Jelang Konferensi IX PWI Tabagsel, Kapolres Padangsidimpuan Siap Dukung Pelaksanaan yang Kondusif dan Sukses

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:32:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tabagsel melakukan audiensi dengan Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, SH, SIK, MH, Rabu (21/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan Konferensi IX PWI Tabagsel Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026 di Aula Hotel Natama, Kota Padangsidimpuan.

Audiensi tersebut membahas perkembangan persiapan konferensi sekaligus mempererat komunikasi dan kemitraan antara insan pers dengan jajaran kepolisian.

Hal ini juga menjadi momentum untuk membangun sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menyambut baik rencana pelaksanaan Konferensi IX PWI Tabagsel yang akan digelar di Kota Padangsidimpuan.

Ia mendukung terselenggaranya agenda organisasi wartawan tersebut dengan mengedepankan suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

"Kami menyambut baik rencana pelaksanaan Konferensi IX PWI Tabagsel. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Komunikasi serta kekompakan semua pihak perlu terus dijaga agar kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang kondusif," ujar Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara kepolisian dan insan pers dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.

"Komunikasi yang baik antara kepolisian dan insan pers merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Kemitraan yang terjalin diharapkan terus diperkuat melalui koordinasi, keterbukaan komunikasi, serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas daerah," lanjutnya.

PWI sebagai organisasi profesi wartawan juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Karena itu, hubungan yang harmonis antara pers dan kepolisian perlu terus dipelihara dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan independensi masing-masing pihak.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Panitia Konferensi IX PWI Tabagsel, Armansyah Nasution, memaparkan perkembangan persiapan menjelang pelaksanaan konferensi pada 29 Oktober mendatang.

"Persiapan terus kami matangkan agar Konferensi IX PWI Tabagsel dapat terlaksana sesuai jadwal. Kami berharap dukungan dan komunikasi yang telah terbangun dengan berbagai pihak dapat membantu kelancaran kegiatan pada 29 Oktober mendatang," ungkap Armansyah.

Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi salah satu unsur penting dalam menyukseskan agenda organisasi yang akan mempertemukan anggota PWI Tabagsel dalam forum konferensi.

Tak lupa, Armansyah juga memperkenalkan perwakilan pengurus PWI Tabagsel yang hadir bersama jajaran panitia. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan gambaran mengenai agenda konferensi serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak menjelang pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Ketua PWI Tabagsel, Kodir Pohan, menjelaskan perjalanan sejarah organisasi PWI Tabagsel yang sebelumnya mencakup tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Selatan (Tapsel), Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Kota Sibolga.

Seiring perkembangan organisasi dan dinamika kewilayahan, cakupan PWI Tabagsel saat ini meliputi dua daerah, yaitu Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kodir juga menyinggung proses yang harus dilalui seseorang untuk menjadi anggota PWI. Menurutnya, keanggotaan dalam organisasi profesi wartawan memiliki mekanisme dan persyaratan yang perlu dipenuhi, termasuk proses pengujian sesuai ketentuan organisasi.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik, sehingga wartawan memiliki kompetensi, memahami kode etik jurnalistik, serta mampu menjalankan tugas secara profesional.

"Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi, tetapi juga harus memahami kode etik jurnalistik, menjaga profesionalisme, dan terus meningkatkan kompetensi," ucap Kodir Pohan.

Karena itu, proses serta mekanisme dalam organisasi profesi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas insan pers," tambahnya.

Ia berharap Konferensi IX PWI Tabagsel tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum untuk memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas wartawan dalam menghadapi tantangan dunia media yang terus berkembang.

*Penasehat PWI Tabagsel Kenang Kemitraan Harmonis dengan Kepolisian*

Lebih lanjut, Penasehat PWI Tabagsel, Khairul Imam, yang pernah menjabat sebagai Ketua PWI Tabagsel selama dua periode, turut menyampaikan pandangannya mengenai hubungan kemitraan antara PWI dan kepolisian.

Berdasarkan pengalamannya selama berkecimpung dalam organisasi, ia menggambarkan hubungan PWI dengan jajaran kepolisian, khususnya Polres Padangsidimpuan, telah terjalin erat dan harmonis hingga saat ini.

Menurutnya, hubungan tersebut perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan koordinasi yang baik. Kemitraan yang sehat antara pers dan kepolisian dinilai penting untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Di sisi lain, profesionalisme wartawan tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan fakta, serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Hubungan kemitraan antara PWI dan kepolisian perlu terus dirawat melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati. Pers memiliki tugas jurnalistik yang harus dijalankan secara profesional, sementara kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Keduanya dapat membangun komunikasi yang konstruktif sesuai peran masing-masing," paparnya.

Sinergi yang dibangun diharapkan tidak mengurangi independensi pers, melainkan menjadi ruang komunikasi yang konstruktif antara media dan institusi kepolisian.

*Konferensi IX PWI Tabagsel Digelar 29 Oktober 2026*

Rangkaian audiensi ditutup oleh Ketua Panitia Armansyah Nasution. Ia berharap Kapolres Padangsidimpuan beserta jajaran dapat menghadiri Konferensi IX PWI Tabagsel yang akan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Aula Hotel Natama, Padangsidimpuan.

"Kami berharap Kapolres Padangsidimpuan beserta jajaran dapat hadir dalam konferensi nanti. Kehadiran berbagai pihak menjadi dukungan moral bagi kami untuk menyukseskan agenda organisasi sekaligus menyaksikan terbentuknya kepengurusan PWI Tabagsel yang baru," harapnya.

Melalui audiensi ini, PWI Tabagsel dan Polres Padangsidimpuan diharapkan dapat terus menjaga komunikasi yang positif, memperkuat kemitraan kelembagaan, serta bersama-sama mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan memperoleh informasi yang berkualitas.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Padangsidimpuan tersebut, dari PWI Tabagsel hadir Ketua PWI Tabagsel Kodir Pohan, Penasehat Khairul Imam, Sekretaris Ichwan Nasution, dan Bendahara Leiden. Sementara dari jajaran panitia Konferensi IX PWI Tabagsel, hadir Ketua Panitia Armansyah Nasution, Sekretaris Yusrizal Nasution, serta Bidang Perlengkapan Paruhum Nasution.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky dalam pertemuan itu didampingi Kasi Humas Polres Padangsidimpuan AKP Ida Mery, SH, serta Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi pertemuan dan simbol terjalinnya komunikasi antara pengurus PWI Tabagsel dengan Kapolres Padangsidimpuan.zal

GEMPAR! Tanker Mongolia Diduga Bawa 2 Ton Sabu ke Belawan, Siapa Aktor di Balik Jaringan Internasional?

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:28:00 +0700+0700

MEDAN — Pelabuhan Belawan kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penindakan kapal tanker berbendera Mongolia, MT Global 168, yang disebut-sebut membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah fantastis, mencapai 2 ton.

Jika informasi tersebut terbukti benar, pengungkapan ini berpotensi menjadi salah satu perkara penyelundupan narkotika lintas negara berskala besar yang harus diusut hingga ke jaringan pemasok, pengendali, dan penerima barang haram tersebut di Indonesia.

Namun, di tengah beredarnya video dan informasi penindakan kapal tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban resmi aparat penegak hukum. Siapa pemilik muatan? Dari mana asal sabu tersebut? Siapa yang mengendalikan perjalanan kapal? Dan ke mana sebenarnya narkotika dalam jumlah besar itu akan dikirim?

Hingga informasi ini disusun, dugaan penangkapan kapal dan penyitaan sabu tersebut belum disertai keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi seluruh detail kejadian.

TANKER MERAPAT, AWAK KAPAL DIKABARKAN DIAMANKAN

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kapal yang diidentifikasi sebagai MT Global 168 sedang bersandar di kawasan Dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Dalam video tersebut, sejumlah orang berseragam tampak menaiki kapal dan menggiring beberapa awak kapal untuk turun.

Informasi yang beredar menyebutkan, operasi tersebut melibatkan tim gabungan dari Markas Besar Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai.

Sedikitnya delapan awak kapal dikabarkan diamankan. Sementara itu, muatan sabu yang disebut-sebut mencapai 2 ton diperkirakan bernilai sangat besar di pasar gelap narkotika.

Meski demikian, identitas para awak kapal, status hukum mereka, jenis dan berat barang bukti, serta keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan konfirmasi resmi.

Apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak cukup berhenti pada penahanan kapal dan awaknya. Aparat harus membongkar siapa aktor utama yang mengatur pengiriman, membiayai operasi, menyediakan logistik, hingga menyiapkan jalur distribusi narkotika tersebut.

DATA KAPAL MENJADI PETUNJUK AWAL

Penelusuran terhadap data pelayaran yang dikutip dari Maritime Optima menyebutkan adanya kapal bernama Global 168 dengan nomor IMO 9078347 yang tercatat berada di Belawan pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.44 waktu setempat.

Kapal tersebut disebut merupakan tanker berukuran relatif kecil, dibangun pada 1993, dan berlayar menggunakan bendera Mongolia.

Dimensinya sekitar 57 meter dengan lebar 9 meter serta bobot mati sekitar 776 ton. Kapal itu juga disebut pernah menggunakan nama DARYA 99.

Data pelayaran tersebut menjadi salah satu petunjuk yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, keberadaan kapal di Belawan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyelundupan narkotika. Dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan muatan, dokumen pelayaran, keterangan awak, dan hasil penyidikan.

Aparat juga perlu memastikan identitas kapal, status registrasi, kepemilikan, riwayat perubahan nama, serta pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.

Dalam perkara penyelundupan lintas negara, identitas kapal hanyalah pintu masuk. Jaringan yang mengendalikan muatan justru menjadi bagian terpenting yang harus dibongkar.

JEJAK DARI MALAYSIA, SELAT MALAKA JADI TITIK KRITIS

Data perjalanan kapal yang beredar menyebutkan Teluk Rubiah Anchorage, Perak, Malaysia, sebagai pelabuhan persinggahan terakhir sebelum kapal menuju Belawan.

Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya jalur pelayaran yang perlu ditelusuri secara mendalam, terutama terkait aktivitas kapal selama berada di perairan Malaysia dan ketika melintasi Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan perdagangan internasional. Posisi geografisnya juga membuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Indonesia dan negara-negara tetangga.

Jika benar kapal tersebut digunakan untuk mengangkut narkotika, penyidik perlu mengungkap apakah pengiriman itu dilakukan melalui transaksi langsung, pemindahan muatan antarkapal, atau skema lain yang dirancang untuk menghindari pemeriksaan.

Dugaan bahwa kapal tanker digunakan untuk menyamarkan muatan juga harus diuji melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kompartemen tangki, dokumen kargo, manifes, serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti.

Jangan sampai penyidikan hanya berfokus pada barang yang ditemukan, sementara pihak yang mengatur perjalanan dan mengendalikan distribusi justru tidak tersentuh.

DUGAAN JARINGAN LINTAS NEGARA HARUS DIBONGKAR

Informasi yang beredar turut mengaitkan dugaan penindakan MT Global 168 dengan operasi terhadap kapal lain di perairan Aceh. Jika kedua perkara tersebut memang saling berhubungan, total narkotika yang berhasil digagalkan disebut-sebut berpotensi mencapai 4 ton.

Akan tetapi, angka tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi, termasuk kepastian apakah kedua penindakan merupakan bagian dari satu jaringan yang sama.

Dalam konteks pemberantasan narkotika, pengungkapan barang bukti dalam jumlah besar bukanlah akhir dari sebuah operasi. Justru dari situlah penyidikan seharusnya bergerak lebih jauh untuk menelusuri pemasok, pemilik barang, pengendali kapal, pemodal, serta calon penerima narkotika.

Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi di wilayah Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi tujuan pengiriman.

Apabila terdapat indikasi keterlibatan jaringan internasional, koordinasi dengan otoritas negara terkait menjadi penting untuk mengidentifikasi asal muatan dan memutus jalur pasokannya.

Penyidikan harus bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata dugaan berdasarkan rute perjalanan kapal atau kewarganegaraan benderanya.

PENGAWALAN KETAT, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Informasi yang beredar menyebutkan kawasan Dermaga Bandar Deli Belawan mendapat pengamanan ketat setelah kapal tersebut merapat.

Kabar mengenai rencana pengungkapan resmi oleh pimpinan Polri pada Jumat mendatang juga beredar. Namun, jadwal dan pihak yang akan memimpin konferensi pers tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui saluran resmi.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka mengenai status kapal, jumlah barang bukti yang benar-benar disita, identitas pihak yang diamankan, serta dasar hukum tindakan aparat.

Kejelasan tersebut penting agar informasi mengenai dugaan penyelundupan narkotika dalam skala besar tidak berkembang menjadi simpang siur.

Jika dugaan penyelundupan ini terbukti, aparat perlu menjelaskan bagaimana narkotika dalam jumlah tonase dapat bergerak melalui jalur pelayaran internasional dan sejauh mana pengawasan terhadap kapal serta muatannya telah dilakukan.

Sebaliknya, jika sejumlah informasi yang beredar ternyata tidak sesuai dengan hasil penyidikan, koreksi resmi juga diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat.

BUKAN SEKADAR MENANGKAP KAPAL

Kasus yang dikaitkan dengan MT Global 168 menempatkan pengawasan laut dan pemberantasan jaringan narkotika lintas negara dalam sorotan.

Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak sabu yang dikabarkan ditemukan atau berapa orang yang diamankan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang berada di balik pengiriman tersebut, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pergerakan muatan itu.

Jika dugaan barang bukti mencapai 2 ton terbukti, penyidikan harus menjangkau seluruh mata rantai kejahatan, termasuk kemungkinan aliran dana, komunikasi antarpihak, dokumen pelayaran, dan tujuan akhir pengiriman.

Aparat juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan faktual dengan penindakan kapal lain di Aceh, sebagaimana disebut dalam informasi yang beredar.

Belawan tidak boleh hanya menjadi tempat kapal bersandar dan barang bukti dipamerkan. Jika perkara ini benar terjadi, pelabuhan tersebut harus menjadi titik awal untuk membongkar seluruh jaringan yang berada di belakangnya.

Masyarakat menunggu bukan hanya konferensi pers, melainkan penjelasan berbasis bukti dan hasil penyidikan yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: dari mana narkotika itu berasal, siapa pengendalinya, dan ke mana muatan tersebut hendak dibawa?

KBB Sambut Insan Pers, Berbuat Kebaikan Murni di Jalan Kemanusiaan

admin — Wed, 21 Oct 2026 20:34:00 +0700+0700

sumut24.co -BELAWAN, Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat jajaran pengurus Gerakan Sosial Kolaborasi Belawan Berkah (KBB) menyambut kunjungan silaturahmi rekan-rekan wartawan wilayah Medan Belawan, di Sekretariat KBB, Jalan Bulan Sati, Kelurahan Belawan Bahagia, Rabu (21/10/2026).

Ketua KBB, Al-Ustadz Tgk Zakaria Yusuf, menyambut kedatangan insan pers dengan tangan terbuka. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas dukungan media selama ini.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan media yang berkenan berkunjung. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Beginilah tempat kami, sederhana saja, tapi penuh kebersamaan," ujar Ustadz Zakaria dengan senyum tulus.

Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berkumpul bersama para jurnalis sudah lama ia sampaikan melalui Humas KBB, Abdul Jalil.

"Sudah lama saya berharap kita bisa berkumpul, supaya saling lebih kenal dan akrab. Alhamdulillah hari ini terwujud berkat upaya Bang Abdul Jalil," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ustadz Zakaria juga membagakan latar belakang berdirinya KBB sekaligus menegaskan komitmen utama organisasi ini.

"KBB dibentuk murni atas dasar kemanusiaan — bukan wadah politik. Tujuan kami sederhana: mempererat silaturahmi dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan pola kemitraan yang dijalankan KBB. "Jika ada pihak, termasuk instansi atau pejabat, yang ingin berbagi dan mempercayakan bantuan kepada kami, KBB hanya berperan sebagai perantara agar bantuan tersebut sampai tepat sasaran. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada nepotisme. Semata-mata mencari amal dan pahala," jelas Ustadz Zakaria.

Di akhir pertemuan, ia berpesan agar semua pihak tetap menjaga keikhlasan dalam berbuat baik.

"Yakinlah, jika kita ikhlas berbuat kebaikan di jalan Allah, niscaya Dia akan membalas dengan kebaikan pula — kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan," pesannya.

Acara ramah tamah berlangsung penuh kehangatan, diselingi canda tawa, dan ditutup dengan makan bersama secara lesehan serta sesi foto bersama. Semangat berbagi terus dipupuk untuk kebaikan bersama. (tec)

Pemprov Sumut Cover 21 Ribu Lebih Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

admin — Wed, 21 Oct 2026 20:32:00 +0700+0700

MEDAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya untuk memperkuat komitmennya dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selama tahun 2026, Dinas Ketenagakerjaan Sumut mencatat telah memberikan perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja rentan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Illyan Chandra Simbolon, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, di lobby Dekranasda, kantor Gubernur Sumut, Jumat (16/10/2026).

"Pekerja rentan ini adalah pekerja yang tidak memiliki upah tetap dan jumlah penghasilannya jauh di bawah Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK)," ujar Illyan.

Dikatakannya, kelompok pekerja rentan merupakan masyarakat pekerja di sektor informal yang tidak memiliki upah tetap dan berpenghasilan jauh di bawah (UMK).

Kelompok ini meliputi buruh tani, buruh nelayan, buruh peternakan, tukang bangunan, tukang kayu, hingga tukang cukur. Selain itu, pekerja pelayanan masyarakat di rumah ibadah seperti imam masjid, guru mengaji, marbot, dan guru sekolah minggu juga masuk dalam kategori pekerja rentan yang patut dilindungi.

Untuk mengcover belasan ribu pekerja tersebut, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran dari dua sumber pembiayaan utama. Dikatakan Illyan, sumber pertama berasal dari APBD Pemprov Sumut senilai Rp709,22 juta, sedangkan sumber kedua dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,49 miliar lebih.

"Melalui pembiayaan ini, para pekerja rentan mendapatkan jaminan perlindungan yang mencakup program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Adapun manfaat dari program jaminan ini untuk memberikan jaring pengaman ekonomi yang nyata bagi keluarga pekerja. Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima klaim sebesar Rp70 juta tanpa batasan waktu kepesertaan, ditambah bantuan beasiswa pendidikan untuk dua orang anak. Sementara itu, untuk jaminan kematian biasa, klaim yang dapat dicairkan sebesar Rp42 juta bagi peserta yang telah memenuhi masa kepesertaan minimal tiga bulan.

Guna memperluas jangkauan perlindungan, mengingat masih banyaknya jumlah pekerja rentan di Sumatera Utara, Disnaker Sumut saat ini tengah merancang skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi lintas sektor, seperti dengan membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) bersama BPJS Ketenagakerjaan serta mengusulkan alokasi porsi khusus dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan swasta.

"Dengan beban masyarakat pekerja rentan kita yang masih banyak, saat ini kami akan membentuk forum CSR bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengambil alternatif sumber pembiayaan dari swasta melalui CSR," tutur Illyan.

Terkait proses pendataan untuk pekerja rentan di Sumut, dijelaskan Illyan pihaknya melakukannya secara cermat melalui verifikasi berlapis. Data awal bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan desil 2. Kemudian akan diverifikasi terlebih dahulu ke basis data BPJS Ketenagakerjaan dan dinas kabupaten/kota, sebelum disinkronkan dengan data kependudukan di Disdukcapil.

"Langkah ketat ini diambil untuk memastikan jaminan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan," katanya. **

Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Bapenda Sumut dan Ditlantas Polda Sumut Kembali Gelar Operasi Sadar Pajak

admin — Wed, 21 Oct 2026 20:30:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut kembali menggelar Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Operasi yang berlangsung di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Rabu (21/10/2026), melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain kepolisian, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PT Jasa Raharja, serta personel Polisi Militer.

Sebelum pelaksanaan operasi, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyasar kendaraan pribadi yang masa berlaku pajaknya telah habis atau masih memiliki tunggakan pajak.

Kepala UPTD Bapenda Medan Selatan Ismail Siregar mengatakan, operasi ini merupakan upaya persuasif untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Melalui operasi ini, kita mengingatkan masyarakat yang mungkin lupa membayar pajak kendaraannya agar segera melakukan pembayaran. Jika terus dibiarkan, tunggakan pajak akan semakin bertambah dan dapat menyulitkan pemilik kendaraan," ujarnya.

Ismail menegaskan, dalam operasi tersebut petugas tidak melakukan penilangan terhadap pengendara yang menunggak pajak. Sebagai gantinya, pemilik kendaraan diberikan surat peringatan dan diminta membuat surat pernyataan untuk segera melunasi kewajibannya.

"Kita bersama Ditlantas tidak melakukan penilangan, namun pemilik kendaraan diminta membuat surat pernyataan dan petugas kita memberitahukan jumlah tunggakan pajak yang harus dibayarkan," jelasnya.

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Sumut juga menghadirkan layanan bus pajak keliling di lokasi operasi. Melalui fasilitas tersebut, pemilik kendaraan dapat langsung mengecek besaran tunggakan sekaligus melakukan pembayaran pajak.

"Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak, kami juga telah menyediakan bus keliling dan aplikasi e-Samsat agar mempermudah masyarakat mengecek berapa jumlah pajak kendaraan mereka," ucapnya.

Ismail berharap Operasi Sadar Pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor di Sumatera Utara.

Ia juga mengingatkan bahwa kepatuhan membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Pajak masyarakat yang dibayarkan akan mendukung pembangunan di Sumatera Utara," ucapnya. **

BLK Simalungun Direvitalisasi, Pemprov Sumut Targetkan Latih 1.000 Tenaga Kerja pada 2027

admin — Wed, 21 Oct 2026 20:27:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun rampung pada Desember 2026. Mulai 2027, BLK tersebut ditargetkan mampu melatih 1.000 orang setiap tahun melalui berbagai program peningkatan keterampilan kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon mengatakan, revitalisasi BLK Simalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/10/2026).

"Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai," ujarnya.

Menurut Illyan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLK Simalungun dikonsep dengan sistem berasrama (boarding) yang mampu menampung 100 peserta pelatihan.

Dengan kapasitas tersebut, BLK ditargetkan dapat melatih 1.000 orang setiap tahun. Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun merupakan satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain kedua program tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga terus mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, serta pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut penguatan kolaborasi tersebut sebagai sebuah terobosan. Melalui skema ini, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap berbagai temuan di lapangan.

"Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota," kata Illyan. **

Kapolda Sumut Perkuat Sinergi dengan WALUBI, Jaga Kerukunan dan Persatuan Bangsa

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:59:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatera Utara, Meriyawaty Amelia Prasetio, di Vihara Sinar Buddha (BLIA), Kompleks CBD, Jalan Antariksa, Medan Polonia, Kota Medan, Rabu (21/10/2026) sore.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB tersebut merupakan upaya mempererat hubungan antara Polda Sumut dengan tokoh agama serta memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Sumut hadir didampingi Dirintelkam, Dirbinmas, Kabid Propam, Kabid Humas Polda Sumut, dan Kapolrestabes Medan. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua WALUBI Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio bersama perwakilan Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

Dalam sambutannya, Meriyawaty Amelia Prasetio menyampaikan bahwa WALUBI Sumut bersama 12 majelis dan ratusan vihara siap bersinergi dengan Polda Sumut dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, serta memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

Ia juga berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari komunikasi dan kerja sama yang semakin erat antara Polda Sumut dengan keluarga besar umat Buddha di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para tokoh agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecah belah persatuan berdasarkan perbedaan agama, suku, maupun ras.

"Jangan mau kita diprovokasi, diobok-obok, dan diadu domba antaragama, suku, maupun ras. Peran WALUBI sangat besar dan mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," pesan Kapolda Sumut.

Selain itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta kejahatan jalanan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jadikan profesi sebagai ladang ibadah. Jangan persulit urusan orang lain. Yakinlah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Tuhan," ujarnya.

Kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut ditutup dengan penyerahan plakat serta foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan baik dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.(W05)

Foto:

Kapolresta Deli Serdang Jalin Silaturahmi dengan Kajari, Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:56:00 +0700+0700

Deliserdang- -Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang melaksanakan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Rabu (21/10/2026) pagi

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergitas antara Polresta Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kedatangan Kapolresta Deli Serdang beserta rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, S.H., M.H., bersama Kasi Intel Kejari Deli Serdang, Roby Syahputra, S.H., M.H.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang turut didampingi para PJU Polresta Deli Serdang.

Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang telah terjalin antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Melalui sinergitas yang solid antarlembaga penegak hukum, diharapkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa sinergitas dan koordinasi yang baik antara Polri dan Kejaksaan merupakan faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Melalui silaturahmi ini, kita berharap hubungan kerja sama dan koordinasi antara Polresta Deli Serdang dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang semakin solid. Sinergitas antarlembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Deli Serdang," ungkap Kapolresta.

MENJAWAB SPANDUK DENGAN KERJA NEGARA

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:52:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

SATU FOTO, PERTANYAAN TENTANG PEMBANGUNAN

Sekilas, foto Bundaran Hotel Indonesia itu seperti menyimpan percakapan yang tidak disengaja. Greenpeace membentangkan spanduk kuning pada Monumen Selamat Datang: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Di belakangnya, nama Sinar Mas terpasang pada sebuah gedung. Sebuah bus melintas di bawah, membawa pertanyaan lain: "Siap Hidup Lebih Nyaman?"

Protes, nama besar korporasi, dan tawaran kenyamanan masuk dalam satu bingkai. Foto itu membuat kita berhenti sejenak: ketika pembangunan menjanjikan hidup lebih baik, mengapa sebagian warga masih harus mencemaskan udara yang mereka hirup?

Nama Sinar Mas dalam foto tentu tidak bisa dijadikan dasar menuduh keterlibatan dalam kebakaran. Tuduhan memerlukan bukti. Meski begitu, foto tersebut mengingatkan bahwa urusan lingkungan juga menyangkut cara perusahaan mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawabnya.

MENDENGAR KRITIK, MENJAWAB KECEMASAN

Sikap pemerintah menghormati aksi Greenpeace merupakan awal yang baik. Dalam pernyataan Bakom RI yang menyertai foto itu, Syahganda Nainggolan menyebut kekhawatiran tentang krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden.

Kesediaan menerima kritik perlu dijaga, terutama ketika pertanyaan warga disampaikan dengan nada yang tidak menyenangkan penguasa.

Warga yang memprotes belum tentu mengabaikan pekerjaan pemerintah. Bisa saja mereka belum merasakan hasilnya, atau belum memperoleh penjelasan yang menjawab kecemasannya.

Orangtua di daerah berasap ingin tahu apakah anaknya aman berangkat sekolah. Petani mencemaskan kebunnya. Petugas di lapangan membutuhkan peralatan dan kepastian dukungan.

Mendengar menjadi berarti ketika pemerintah memahami kebutuhan tersebut dan menindaklanjutinya.

DUKUNGAN PRESIDEN HARUS SAMPAI KE LAPANGAN

Menurut pernyataan Bakom tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.

Langkah ini patut didukung. Keterlibatan Presiden dapat mempercepat keputusan dan mengatasi kebuntuan antarlembaga. Tambahan anggaran pun memberi daerah ruang untuk menangani kebutuhan mendesak.

Tentu pekerjaan belum selesai saat anggaran diumumkan. Warga berhak mengetahui daerah penerima, peruntukan, dan perkembangannya.

Dana yang dialokasikan, disalurkan, dan dibelanjakan merupakan tahapan berbeda. Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat menilai kemajuan sekaligus memahami kendala pelaksanaannya.

HARGAI PETUGAS, CEGAH KEBAKARAN BERULANG

Kita perlu memberi tempat yang layak bagi pekerjaan petugas. Dalam pembaruan 31 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan operasi penanganan karhutla, disertai peringatan bahwa penurunan titik panas belum berarti ancaman berakhir.

Kehati-hatian ini patut dipertahankan. Angka yang membaik tidak selalu berarti warga sudah bebas dari asap.

Di lapangan, pemadaman menuntut tenaga, waktu, dan keberanian. Penghargaan kepada petugas seharusnya mendorong kita membenahi penyebab kebakaran berulang.

Jangan sampai mereka terus menghadapi bahaya yang sebenarnya bisa dikurangi melalui pengawasan lahan, kesiapan sarana, dan keputusan yang lebih cepat.

TOBAT EKOLOGIS SETELAH API PADAM

Laporan Sintesis IPCC 2023 mengingatkan pentingnya menghubungkan penanganan perubahan iklim dengan pembangunan, keadilan, dan tata kelola.

Bagi Indonesia, pesannya terasa dekat: penanganan karhutla perlu berlanjut setelah api padam. Ada lahan yang harus dipulihkan, penghidupan yang perlu dijaga, dan pengelolaan wilayah rawan yang mesti diperbaiki.

Itulah yang dalam tulisan sebelumnya saya sebut sebagai tobat ekologis: mengakui kerusakan, kemudian mengubah kebiasaan dan keputusan yang menyebabkannya.

Pemerintah memperbaiki pengawasan izin. Perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan. Masyarakat memperoleh dukungan untuk mengelola lahan secara aman.

Bagi petani kecil, larangan membakar perlu disertai pilihan yang terjangkau. Bagi perusahaan, pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari ongkos usaha.

Terlalu mahal bagi rakyat jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya pemadaman, pengobatan, dan pemulihan terus dibayar bersama.

KERJA SAMA YANG MEMBERI RUANG KEPADA WARGA

Chris Ansell dan Alison Gash, dalam kajian collaborative governance (2008), menempatkan dialog dan kepercayaan sebagai bagian penting kerja sama. Mereka juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya memengaruhi hasilnya.

Pelajaran ini berguna ketika pemerintah mempertemukan perusahaan, organisasi lingkungan, dan warga terdampak.

Pertemuan sulit menghasilkan perbaikan jika warga datang tanpa data, sementara pihak lain menguasai informasi dan keputusan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman serta menguji penjelasan.

Warga terdampak harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Greenpeace dapat menjalankan pengawasan tanpa kehilangan daya kritisnya. Pemerintah mendengar, memutuskan, lalu menjelaskan alasan keputusannya.

KETEGASAN HUKUM HARUS MENGIKUTI BUKTI

Dorongan memperberat sanksi bagi pembakar hutan perlu ditindaklanjuti secara cermat. Istilah "terorisme ekologi", sebagaimana disampaikan dalam materi Bakom, memperlihatkan beratnya ancaman yang hendak ditekankan.

Namun, istilah itu masih harus ditempatkan sebagai usulan. Penggunaannya dalam hukum memerlukan perumusan yang jelas dan dasar pembuktian yang kuat.

Ketegasan akan lebih dipercaya ketika pemeriksaan menjangkau pihak yang bertanggung jawab. Jika relevan dengan perkara, hubungan pengendalian perusahaan, pembiayaan, dan rantai pasok juga perlu ditelusuri.

Hubungan usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan. Besarnya perusahaan atau hubungan lintas negara pun tidak boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan.

KOMUNIKASI PEMERINTAH HARUS MEMBANTU WARGA

Bakom mempunyai pekerjaan penting di tengah semua itu. Warga membutuhkan informasi kualitas udara, layanan kesehatan, perkembangan penanganan, dan penggunaan bantuan.

Keluhan yang masuk perlu diteruskan kepada instansi berwenang, kemudian dipantau penyelesaiannya. Kekurangan sarana dan hambatan penanganan perlu dijelaskan agar segera mendapat perhatian.

Mengabarkan pekerjaan pemerintah akan lebih meyakinkan jika disertai kesediaan menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas.

Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dialami warga.

HASIL YANG DIRASAKAN MENJADI JAWABAN

Spanduk di Bundaran HI mengajukan pertanyaan keras. Pemerintah sudah menjawabnya dengan sikap terbuka, arahan penanganan, dan dukungan anggaran.

Jawaban berikutnya ditunggu di daerah: bantuan yang tiba, api yang terkendali, warga yang terlindungi, serta pelanggaran yang ditindak.

Kelak, ketika anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa mencemaskan asap, pertanyaan tentang kerja pemerintah akan mendapat jawaban yang paling mudah dipahami.

Jelang Musyawarah IKA UNHAM, Alumni Cium Dugaan Pengondisian Calon Titipan

admin — Wed, 21 Oct 2026 16:18:00 +0700+0700

MEDAN — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Hamzar (IKA UNHAM) yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026, polemik di kalangan alumni mulai memanas. Sejumlah alumni lintas fakultas mempertanyakan kesiapan panitia, keterbukaan agenda, hingga mekanisme pelaksanaan musyawarah yang dinilai belum transparan.

Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pengondisian musyawarah untuk membuka jalan bagi figur tertentu yang disebut-sebut sebagai calon titipan kelompok berkepentingan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Kritik mencuat setelah beredarnya tangkapan layar dokumen dan percakapan yang disebut berasal dari grup WhatsApp internal panitia pelaksana. Informasi mengenai persiapan kegiatan, agenda musyawarah, serta mekanisme undangan dipersoalkan karena dinilai belum terbuka bagi seluruh alumni.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah musyawarah IKA UNHAM benar-benar dipersiapkan sebagai forum demokratis untuk menyatukan alumni, atau justru berpotensi menjadi arena kepentingan segelintir pihak?

Mantan Ketua BEM Pertanyakan Transparansi Panitia

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, bersama Indra Nasution, turut menyuarakan kritik terhadap pola komunikasi dan persiapan musyawarah tersebut.

Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar yang semestinya dijunjung tinggi dalam pemilihan kepemimpinan organisasi alumni.

Musyawarah, menurut pandangan para pengkritik, tidak boleh hanya menjadi agenda formal yang pelaksanaannya dikendalikan oleh kelompok terbatas tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi alumni.

"Langkah panitia yang tertutup ini jelas jauh dari semangat kebangkitan alumni UNHAM. Ada indikasi kuat upaya menutupi informasi penting dari para lulusan. Alumni bukan sekadar penonton, ini ada apa sebenarnya?" demikian kritik yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh, keterbukaan panitia menjadi ukuran apakah proses pembentukan kepemimpinan IKA UNHAM berjalan secara demokratis, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Pengondisian di Tengah Kisruh Internal Kampus

Kecurigaan sejumlah alumni semakin menguat karena agenda musyawarah tersebut digulirkan ketika tata kelola internal kampus, termasuk persoalan yang disebut berkaitan dengan yayasan dan civitas akademika, tengah menjadi sorotan.

Sejumlah alumni mempertanyakan urgensi percepatan musyawarah apabila kesiapan panitia, kejelasan agenda, dan keterlibatan perwakilan alumni belum dipastikan secara terbuka.

Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa proses musyawarah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meski demikian, dugaan adanya pengondisian maupun calon titipan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang terverifikasi. Karena itu, panitia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penyelenggaraan musyawarah, mekanisme pencalonan, hak suara, serta tata tertib yang akan digunakan.

Keterbukaan menjadi penting agar setiap alumni memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya proses demokrasi organisasi.

Alumni Desak Panitia Dievaluasi

Sejumlah alumni mendesak panitia pelaksana segera membuka ruang dialog dengan perwakilan alumni lintas fakultas. Mereka juga meminta seluruh informasi terkait agenda, persyaratan peserta, mekanisme pencalonan, dan tata tertib musyawarah diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

Mereka menilai pelaksanaan musyawarah tanpa komunikasi yang memadai berisiko memperlebar perpecahan di antara alumni dan merusak kepercayaan terhadap organisasi.

Apabila panitia dinilai tidak mampu menyelenggarakan musyawarah secara transparan dan inklusif, para alumni mendesak agar agenda tersebut ditinjau ulang, termasuk mempertimbangkan penundaan hingga seluruh persoalan mendasar diselesaikan.

Bahkan, muncul desakan agar kepanitiaan dievaluasi secara menyeluruh dan pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada generasi alumni yang lebih muda, apabila dinilai lebih mampu membangun proses yang terbuka dan partisipatif.

Bagi para pengkritik, persoalan utama bukan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan IKA UNHAM, melainkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung.

Sebab, kepemimpinan yang lahir dari proses tertutup dan dipenuhi kecurigaan berpotensi kehilangan legitimasi sejak awal.

Musyawarah IKA UNHAM seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan panggung perebutan pengaruh. Panitia perlu menjawab keraguan yang berkembang dengan fakta, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat diuji bersama.

Kini, menjelang 24 Oktober 2026, publik alumni menunggu penjelasan: apakah panitia bersedia membuka seluruh proses secara transparan, atau polemik ini justru semakin melebar dan mengancam persatuan alumni UNHAM?

Taufik Saleh Mengaku Diserang Ratusan Massa, Kaki Terluka dan Keluarga Terpaksa Tinggalkan Rumah

admin — Wed, 21 Oct 2026 14:09:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Peristiwa dugaan penyerangan dan pengosongan paksa rumah di Jalan Kemuning No. 27 A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Rabu (21/10/2026), menyisakan kisah pilu bagi Taufik Saleh dan keluarganya.

Taufik mengaku menjadi korban kekerasan saat berusaha mempertahankan rumah yang selama ini ditempatinya. Dalam peristiwa yang disebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, ia mengaku diserbu ratusan orang yang diduga merupakan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan disebut-sebut berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Akibat kejadian itu, Taufik mengalami luka pada telapak kaki yang menurut keterangannya disebabkan senjata tajam, serta sejumlah luka memar di tubuhnya. Kondisi luka pada kakinya terlihat diperban. Sementara itu, istri Taufik, Lina, dan anaknya, Lita, disebut masih menjalani perawatan di sebuah klinik di Medan.

*Taufik Pertanyakan Dasar Pengosongan Rumah*

Taufik menuturkan, dirinya menyayangkan kedatangan massa yang menurut pengakuannya melakukan pengosongan rumah secara paksa. Ia mengklaim orang-orang yang datang ke lokasi tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen kepemilikan yang menjadi dasar tindakan tersebut.

Ia mengatakan sempat berusaha mempertahankan tempat tinggalnya. Namun, situasi kemudian memanas hingga terjadi pergumulan. Taufik mengaku dikeroyok dan mengalami sejumlah luka memar di sekujur tubuh.

Taufik menilai, apabila terdapat persoalan mengenai status kepemilikan atau penguasaan rumah tersebut, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan kekerasan.

"Saya sangat menyayangkan penyerangan seperti ini. Kalau memang ada persoalan hukum terkait rumah yang saya tempati, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan menggunakan cara-cara premanisme yang justru menimbulkan korban," demikian inti keberatan Taufik atas peristiwa tersebut.

Menurutnya, setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah atau bangunan harus dapat menunjukkan bukti yang sah. Ia berharap persoalan tersebut ditangani secara terbuka dan objektif agar hak setiap pihak dapat diperiksa berdasarkan ketentuan hukum.

*Mengaku Kehilangan Barang dan Dokumen Pribadi*

Dampak peristiwa itu tidak hanya dirasakan dari luka fisik yang dialaminya. Taufik juga mengaku terpaksa meninggalkan rumah tanpa sempat membawa barang-barang miliknya.

Ia menyebut dompet beserta isinya, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen pribadi lainnya, turut hilang. Kondisi tersebut menambah kesulitan yang kini dihadapinya setelah dirinya dan keluarga harus meninggalkan tempat tinggal.

"Sekarang saya kehilangan segalanya. Saya terpaksa keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Dompet dan seluruh isinya, termasuk KTP dan dokumen lainnya, juga hilang," ungkap Taufik.

Ia berharap ada perhatian terhadap kondisi keluarganya, terutama terkait pemulihan kesehatan, keamanan, serta kepastian mengenai tempat tinggal yang ditinggalkan.

*Dugaan Bayaran Rp250 Ribu per Orang Perlu Diusut*

Dalam keterangannya, Taufik juga menyampaikan dugaan bahwa orang-orang yang datang ke lokasi menerima bayaran sebesar Rp250 ribu per orang.

Namun, informasi mengenai dugaan pembayaran tersebut belum terverifikasi secara independen. Karena itu, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk siapa pihak yang diduga memberikan pembayaran dan apa tujuan pengerahan massa tersebut.

Dugaan keterkaitan massa dengan PT KAI juga perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari PT KAI maupun aparat kepolisian yang dapat dicantumkan untuk mengonfirmasi tudingan tersebut.

*Minta Aparat Bertindak dan Mengusut Dugaan Kekerasan*

Taufik berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki peristiwa yang dialaminya, termasuk dugaan pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengosongan rumah tersebut.

Ia meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional dan tidak mengabaikan kondisi korban maupun keluarganya.

"Kalau memang ada sengketa, mari buktikan melalui hukum. Jangan sampai masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan. Kami berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan," demikian harapan Taufik.

Peristiwa ini memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian, status hukum rumah yang dipersoalkan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan tersebut.

Sumut24 membuka ruang bagi PT KAI, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta kepolisian untuk memberikan klarifikasi dan keterangan resmi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

Polda Sumut Ungkap Situs Judol Depobos 5 Tersangka Pernah Kerja di Kamboja

admin — Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut mengungkap praktik judi online (judol) dengan website depobos32074.com.

Lima orang tersangka diamankan dari kamar 2220 Apartemen Grand Jati Juction Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin (12/10/2026) malam.

"Kelima orang ini kita amankan ketika sedang beraktifitas (judol) di dalam kamar Apartemen Grand Jati Juction Medan," jelas Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Wadir AKBP Viktor Ziliwu, Rabu (21/10/2026).

Adapun kelima tersangka, Handre Hermansyah, M Ridho Lubis, Roy Hasudungan Sitompul, Sulistio Hadi dan Wahyu Andre Sugiyono. Mereka berperan sebagai kasir yang memproses deposit uang taruhan dan penukaran kemenangan.

"Pengakuan para tersangka, kegiatan itu sudah berlangsung sejak 8 Oktober 2026 dengan upah Rp 10 juta perbulan," terang Kombes Pol Bayu Wicaksono.

Dia menyebut, pemberantasan judol merupakan salah satu program prioritas Kapolri, termasuk penipuan online.

"Kelima tersangka ini sebelumnya pernah bekerja di Kamboja," ungkapnya.

Dalam aksinya, para tersangka memantau antrian deposit (kiriman taruhan) dan permintaan penukaran kemenangan (withdraw) yang ada panel website.

"Selanjutnya, meneruskan permintaan tersebut kepada admin dengan cara mengklik menu accept," katanya.

Bersama tersangka diamankan barang bukti 5 unit handphone (HP), 3 unit laptop dan 3 kartu ATM.

Ditanya soal owner praktik perjudian tersebut, Kombes Pol Bayu Wicaksono belum bersedia membeberkannya.

"Ada muncul satu nama (owner), namun belum bisa kita jelaskan di sini," pungkasnya.(W05)

Sempat Bergumul Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba Rel Tembung

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:24:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Ditresnarkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, Selasa (20/10/2026) sore, menggerebek sarang narkoba di Bantaran Rel Kereta Api kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus 6 pelaku yang 3 diantaranya merupakan residivis.

Saat digerebek, enam pelaku yakni SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20), sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas gabungan.

Keenamnya yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna, bahkan sempat bergumul dengan petugas karena terus berontak saat sudah diamankan.

"Dari enam pelaku, dua diantaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba. Dari lokasi penggerebekan, kami menyita 3 paket sabu siap edar, dan 11 paket ganja siap edar," terang Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (21/10/2026) pagi.

Selain narkoba, tim gabungan juga menemukan barang bukti lain seperti puluhan alat isap sabu, timbangan elektrik, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

Tim gabungan kemudian menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung, agar praktek serupa tidak kembali terjadi.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktek serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama – sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W05)

Teks foto :
Terduga pelaku narkoba di bantaran rel kawasan Tembung diamankan petugas gabungan, Selasa (20/10/2026)(W05)