Sebagai Ketua Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro, Abdiyanto menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, membangun kerja sama, serta menaati peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan roda organisasi.

"Ayo kita satukan gerak dan langkah memajukan Padepokan/Patron dan bekerja sama serta mendukung program Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Deli Serdang, dan desa," ujar Prof. M. Abdiyanto, pada pers, Minggu 18 Oktober 2026.

Menurutnya, persatuan dan soliditas kepengurusan merupakan modal utama untuk membangun organisasi yang kuat, sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dukungan terhadap kepemimpinan Abdiyanto juga disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo. Ia menyatakan pengakuannya terhadap Padepokan/Patron yang dipimpin Prof. M. Abdiyanto.

Lom Lom menyebut Abdiyanto selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menjalankan peran sebagai tenaga ahli bupati. Sinergi tersebut diharapkan terus terjalin dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Pendawa, H. Ruslan, S.H., menegaskan pentingnya menaati ketentuan hukum dan menghormati kepengurusan organisasi yang diakui pemerintah.

Berdasarkan keterangan mengenai kepengurusan yang disampaikan, susunan pengurus Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro terdiri atas Prof. M. Abdiyanto sebagai ketua, Supriyadi sebagai sekretaris, dan H. Benny Soebardjo, S.H., sebagai bendahara.

Prof. M. Abdiyanto berharap seluruh jajaran dapat terus memperkuat kebersamaan, menjaga kondusivitas, dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan desa. Dan surat legalitas organisasi patron sudah disampaikan ke Kesbangpol Sumut.

MEDAN – Dewan Penasihat Pendawa Sumatera Utara, Rianto, SH, yang akrab disapa Anto Genk, menegaskan bahwa Pendawa harus terus berkembang dan hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan perkenalan pengurus DPW Pendawa Sumut di Aula Nusantara, Kantor Bakesbangpol Sumut, Medan, Minggu (18/10/2026).

"Pendawa harus terus berkembang sampai ke tingkat basis dan hadir membantu masyarakat. Semangat gotong royong harus menjadi bagian penting dalam menjalankan program organisasi," tegas Anto Genk.

Dalam kesempatan tersebut, Anto Genk menerima penyematan pin sebagai Dewan Penasihat Pendawa Sumut.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, dan Ketua DPW Pendawa Sumut, Dr. H. Adlan, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Terima kasih kepada Ketua Umum Pendawa, Bapak H. Ruslan, SH, dan Ketua DPW Pendawa Sumut, Bapak Dr. H. Adlan, atas kepercayaan ini. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi membesarkan Pendawa dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Anto Genk yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut

Ia berharap seluruh keluarga besar Pendawa terus menjaga kekompakan, memperkuat persaudaraan, serta mengedepankan kepedulian sosial dan semangat gotong royong.

Pendawa Solid, Pendawa Satria, Pendawa Hadir untuk Masyarakat! ? red]]> https://www.sumut24.co/news/287470/dewan-penasehat-anto-genk-pendawa-harus-hadir-membantu-masyarakat/ Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla: Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum Sun, 18 Oct 2026 17:52:00 +0700+0700

Medan - Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menilai Presiden Prabowo tidak sungguh - sungguh atau tidak serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya provinsi yang terpaksa menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan termasuk yang terbaru Provinsi Sumatera Utara yang terdampak asap dari karhutla.

Sebagai presiden, perintah Prabowo kepada penegak hukum untuk mengungkap otak atau dalang dan menangkap pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan sepertinya tidak berlanjut.

" Sebab faktanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap mengepung udara Indonesia malah semakin meluas dan lebih dari 13 juta penduduk berisiko mengalami dampak kesehatan akibat asap karhutla," kata Sahat Simatupang, Minggu, 18 Oktober 2026.

Akibat ketidakseriusan pemerintah menindak otak atau dalang yang memerintahkan pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan sawit menyebabkan kebakaran hutan terus terjadi, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan terjadi di 63 kabupaten/kota di 7 provinsi terdampak.

" Berdasarkan laporan Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC Kementerian Kesehatan RI per 11 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan di 63 kabupaten/kota di 7 provinsi terdampak. Adapun kasus ISPA yang dialami oleh balita 0-5 tahun tercatat ada 62.400 kasus. Pemerintah gagal menindak otak atau dalang pembakaran hutan," ujar Sahat.

Data yang disajikan pemerintah seolah - olah telah menindak pelaku pembakaran hutan namun faktanya kebakaran hutan terus terjadi dan asap sudah mengepung udara Indonesia bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Kerugian akibat kebakaran hutan, sambung Sahat, dialami semua orang.

" Sekolah terpaksa diliburkan, kantin sekolah tutup, stok bahan makanan program MBG rusak hingga busuk didalam lemari pendingin karena sekolah tutup, angkutan umum yang setiap pagi beroperasi mengangkut anak sekolah kehilangan penumpang hingga penerbangan domestik dan internasional yang berhenti beroperasi. Orang - orang kembali mengenakan masker.Belum lagi kerugian sosial dan kerugian ekologi dan ekosistem dengan rusaknya habitat satwa yang sangat berharga dan tak bisa digantikan," ujarnya.

Dari data yang didapat, ujar Sahat, 26 subjek hukum telah dikenai sanksi administratif, termasuk 5 pencabutan izin oleh Kementerian Kehutanan. Namun hanya 9 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka karhutla oleh Bareskrim Polri dengan 223 orang dari level menengah yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla.

" Mestinya pemilik perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan pekerja di level menengah. Kami belum melihat pemilik perusahaan perkebunan sawit yang dijadikan tersangka. Dan hal ini patut dipertanyakan kepada Prabowo selaku penanggung jawab dan pemegang komando tertinggi dalam kebijakan, mitigasi, dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," ujar Sahat.

Meski demikian, Sahat mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di provinsi terdampak. Namun ia kecewa karena penegakan hukum kepada pelaku karhutla belum menyentuh pemilik perusahan yang melakukan pembakaran hutan sehingga tidak menimbulkan efek jera.]]> https://www.sumut24.co/news/287469/aktivis-98-kritik-prabowo-soal-karhutla-pemilik-perusahaan-belum-tersentuh-hukum/ Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial Sun, 18 Oct 2026 17:01:00 +0700+0700 MEDAN | SUMUT24.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara menggelar silaturahmi dan perkenalan pengurus di Aula Nusantara, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (18/10/2026).

Kegiatan yang dipandu Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia ini bertujuan memperkuat konsolidasi internal, menegakkan tertib organisasi, sekaligus memperkenalkan keberadaan Pendawa kepada masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, mengatakan, silaturahmi dan perkenalan pengurus merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang tertib, solid, dan dikenal luas oleh masyarakat.

"Perkenalan pengurus ini adalah bagian dari pelaksanaan tertib organisasi paguyuban Pendawa. Eksistensinya perlu disosialisasikan agar masyarakat dan Forkopimda Sumut mengetahui keberadaan organisasi paguyuban Pendawa," ujar Ruslan.

Sementara itu, Ketua DPW Pendawa Sumut, Dr. H. Adlan, menegaskan kesiapannya untuk mengibarkan panji Pendawa di seluruh Sumatera Utara. Ia juga berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota dan basis masyarakat.

Menurut Adlan, soliditas kepengurusan menjadi modal penting untuk menjalankan program organisasi serta memperluas peran Pendawa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dukungan terhadap program Pendawa Sumut turut disampaikan perwakilan Gubernur Sumatera Utara melalui Bakesbangpol Sumut, Dr. Ir. Muliono. Ia menyatakan dukungan terhadap program-program Pendawa yang diarahkan pada penguatan organisasi dan kegiatan kemasyarakatan.

Anto Genk: Pendawa Harus Hadir Membantu Masyarakat

Dewan Penasihat Pendawa Sumut, Rianto, SH, yang akrab disapa Anto Genk, mengapresiasi langkah DPW Pendawa Sumut dalam memperkuat organisasi dan memperluas konsolidasi hingga ke tingkat basis.
Menurutnya, Pendawa harus mampu menunjukkan keberadaan dan manfaatnya secara langsung di tengah masyarakat, terutama melalui kegiatan sosial, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong royong.

"Pendawa harus terus berkembang sampai ke tingkat basis dan hadir membantu masyarakat. Semangat gotong royong harus menjadi bagian penting dalam menjalankan program organisasi," ungkap Anto Genk.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat menerima penyematan pin Pendawa sebagai Dewan Penasihat organisasi.

Dihadiri Unsur Pemerintahan dan Pengurus DPC

Kegiatan silaturahmi dan perkenalan pengurus ini turut dihadiri perwakilan Bakesbangpol Kota Medan, Andi Marion, perwakilan Polda Sumut, AKBP Hartono, Parlindungan Purba, serta Eko Rajagukguk dari unsur Imigrasi.

Hadir pula jajaran pengurus DPC Pendawa dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, di antaranya Medan, Binjai, Mandailing Natal (Madina), Simalungun, dan daerah lainnya.

Kehadiran para pengurus daerah tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarpengurus sekaligus menyatukan langkah dalam menjalankan program organisasi.

Melalui kegiatan ini, DPW Pendawa Sumut diharapkan semakin solid, mampu memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat basis, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan sosial dan semangat gotong royong.rel

Laga persahabatan dalam rangka mempererat tali silaturahmi itu digelar di Lapangan Kosek I Medan.

Dalam match friendly itu, Kajati Aceh, T Rahmatsyah Kajari Medan, Ridwan Sujana Angsar tergabung bersama tim legend jersey biru. Tim jersey biru berhasil menang dengan skor 4-1.

Di awal pertandingan, tim legend biru menurunkan pemain, penjaga gawang M Halim, bek Surianto, Dedi April, Yuda, dan Erwin. Sedangkan pemain tengah, Diva, Belo, Dedy Fredy Dengah, Iswar. Penyerang, T Rahmatsyah dan Agus Kelana Putra.

Sedangkan tim legend jersey kuning diperkuat, penjaga gawang Saril Nasution, Sunardi A, Rahmat, Kocu, Jun Nainggolan, Iwan Karo-karo, Fajar, Dody Chayadi, Sudarto, Hardi Mulyono dan Nasib Rayadi.

Bermain di lapangan basah karena kota Medan diguyur hujan pada pagi hari, tim biru langsung tampil menekan. Sentuhan dari kaki ke kaki yang diperagakan tim biru merepotkan Jersey kuning.

Memasuki menit ke 10, tim jersey biru membuka keunggulan melalui Agus Kelana Putra, yang merupakan Koordinator Pada Kejati Sumatera Selatan (Sumsel). Gol kedua dicetak oleh Belo. Kedudukan 2-0 bertahan hingga turun minum.

Babak kedua berjalan, masing-masing tim merombak sejumlah pemain. Saling berbalas serangan tetap terus berlangsung. Namun keuletan tim biru mampu menambah keunggulan menjadi 3-0.

Tim kuning sempat membalas di pertengahan babak kedua. Tapi, skor 3-1 tak bertahan lama. Kajati Medan, Ridwan Sujana Angsar berhasil menambah keunggulan tim biru menjadi 4-1 hingga akhir pertandingan.

Dedi Fredy Dengah selaku koordinator pertandingan, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kajati Aceh, T Rahmatsyah bersama Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar dan Koordinator Pada Kejati Sumsel, Agus Kelana Putra yang meluangkan waktu untuk menjaga silaturahmi dengan para bintang sepak bola Medan di eranya.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terus terjalin dengan baik," ucap Dedi Dengah.

Demikian juga Kajati Aceh, T Rahmatsyah, SH, MH, Mkn mengucapkan terima kasih atas sambutan dan permainan sepak bola para legend Medan yang mengesankan.

"Terima kasih saya ucapkan untuk para legend Medan. Silaturahmi seperti harus tetap terjalin dan terjaga. Selain sehat, kita juga dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan baik," ucapnya.

Silaturahmi itu terjaga dengan baik dibuktikan dengan tim legend Medan yang berkunjung ke Banda Aceh, Aceh, beberapa waktu lalu.(W05)

LUBUK PAKAM – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyaksikan serah terima 43 unit armada operasional pengelolaan sampah kepada 13 kecamatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), di alun- alun Lubuk Pakam, Sabtu (17/10/2026). Puluhan armada ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja di lapangan serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengadaan armada tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Ketersediaan sarana yang memadai diharapkan dapat menunjang mobilitas petugas, mempercepat penanganan kebersihan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya minta armada dan peralatan kebersihan yang sudah diserahkan ini langsung digunakan dan diberdayakan. Tujuh kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kecamatan bebas sampah juga harus benar-benar mewujudkan targetnya, bukan sekadar menjadikannya slogan," ucapnya.

Sebanyak 43 unit armada yang diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 9 unit truk amroll, 3 unit mobil pikap, 29 unit becak motor (betor), dan 2 unit bak amroll. Armada tersebut didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah dan instansi penerima.

Kecamatan Percut Sei Tuan menerima 2 unit truk amroll. Kecamatan Tanjung Morawa menerima 1 unit mobil pikap, 3 unit betor, dan 1 unit bak amroll. Kecamatan Sunggal memperoleh 2 unit truk amroll, 1 unit mobil pikap, dan 3 unit betor. Sementara itu, Kecamatan Lubuk Pakam menerima 1 unit mobil pikap dan 6 unit betor.

Kecamatan Batang Kuis dan Pagar Merbau masing-masing menerima 1 unit truk amroll dan 2 unit betor, sedangkan Kecamatan Labuhan Deli menerima 1 unit truk amroll dan 3 unit betor. Kecamatan Hamparan Perak memperoleh 1 unit truk amroll dan 2 unit betor.

Adapun Kecamatan Pancur Batu, Biru-Biru, Deli Tua, dan Patumbak masing-masing menerima 2 unit betor. Kecamatan Pantai Labu menerima 1 unit bak amroll, sedangkan Disperindag memperoleh 1 unit truk amroll.

Bupati berpesan kepada para camat dan pimpinan instansi penerima agar merawat serta memanfaatkan armada tersebut secara optimal dan bertanggung jawab agar dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung kepentingan masyarakat.

"Target kita jelas, pada 2028 Deli Serdang harus semakin siap menjadi kabupaten bebas sampah. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah kabupaten, tetapi membutuhkan keterlibatan camat, perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat juga harus diberdayakan agar pengelolaan sampah bisa membuka peluang ekonomi, bukan hanya bergantung pada APBD," tambahnya.

Dengan penambahan armada ini, Pemkab Deli Serdang berharap penanganan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun instansi teknis semakin efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dalam waktu dekat, Deli Serdang akan memasuki masa penilaian Adipura. Saya ingin pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan berkelanjutan, tidak hanya bersih menjelang penilaian. Jangan lagi ada sampah berserakan di jalan atau masyarakat yang tidak tahu harus membuang sampah ke mana. Itu yang harus kita benahi," tegasnya.

Serah terima ini juga turut dihadiri Inspektur Edwin Nasution, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rahmadsyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan perangkat daerah lainnya serta para camat penerima.

(]]> https://www.sumut24.co/news/287458/43-armada-operasional-disalurkan-bupati-deli-serdang-tekankan-pengelolaan-sampah-berkelanjutan/ KAPOLRI Ditantang Buktikan “No Viral No Justice”, Karyawati 22 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Sat, 17 Oct 2026 19:21:00 +0700+0700 Seorang ketua serikat pekerja berinisial MRN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa terhadap karyawati yang identitasnya disamarkan sebagai Bunga.
Kasus ini menjadi perhatian karena korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, hingga tekanan yang diduga berkaitan dengan status pekerjaannya. Bahkan, kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap disebut-sebut hilang setelah korban menolak permintaan pribadi terlapor.</p> <p>Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, mengatakan dugaan peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana posisi dan pengaruh seseorang di lingkungan kerja berpotensi digunakan untuk menekan pekerja yang berada dalam posisi rentan.</p> <p>"Pelaku diduga memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan perusahaan untuk melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual berbasis relasi kuasa," kata Ermelina kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).</p> <p>*Diduga Ditekan untuk Menikah Siri*</p> <p>Menurut keterangan kuasa hukum, persoalan bermula ketika Bunga sedang mencari pekerjaan. Melalui anggota keluarganya, korban memperoleh informasi bahwa MRN, yang saat itu disebut sebagai calon anggota legislatif, dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan elektronik.</p> <p>Setelah lamarannya tidak kunjung mendapat kepastian, korban menghubungi MRN. Korban kemudian diterima bekerja sebagai karyawan kontrak.
Namun, menurut pengakuan korban yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, setelah mulai bekerja, MRN diduga berulang kali melakukan pendekatan pribadi yang tidak diinginkan. Korban mengaku pernah dibujuk, dimarahi, diintimidasi, hingga diajak bertemu di hotel.</p> <p>Korban juga mengaku beberapa kali mendapat ancaman bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang apabila tidak mengikuti keinginan terlapor.</p> <p>Selain itu, MRN disebut berulang kali mengajak korban menikah secara siri. Korban mengaku dijanjikan uang mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan apabila bersedia menerima permintaan tersebut.</p> <p>"Korban tetap menolak dan berusaha menghindari berbagai ajakan itu dengan berbagai alasan, termasuk alasan lembur dan pekerjaan," ujar Ermelina.</p> <p>Seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, penanganan perkara secara objektif menjadi penting untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi.</p> <p>*Ditolak, Rekomendasi Jadi Karyawan Tetap Diduga Dicabut*</p> <p>Puncak persoalan disebut terjadi pada Januari 2026. Saat itu, korban mengaku telah memperoleh informasi dari atasannya bahwa dirinya akan diproses menjadi karyawan tetap.</p> <p>Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, terlapor kembali menghubungi korban dan meminta agar hubungan pribadi mereka berlanjut.
Korban kembali menolak. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, setelah penolakan tersebut, MRN menghubungi atasan korban dan menyampaikan bahwa dirinya tidak memberikan rekomendasi untuk pengangkatan korban menjadi karyawan tetap.</p> <p>Akibatnya, menurut pihak korban, proses pengangkatan tersebut tidak berlanjut dan korban tidak dapat meneruskan pekerjaannya di perusahaan itu.</p> <p>Peristiwa inilah yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam laporan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menilai dugaan penggunaan pengaruh terhadap status pekerjaan untuk menekan korban harus diusut secara menyeluruh.</p> <p>Jika terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan seksual, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan pekerja dari penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kerja.</p> <p>*Minta Penyidik Dalami UU TPKS*</p> <p>Ermelina menilai dugaan perbuatan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kemungkinan penerapan Pasal 6 sesuai fakta dan unsur hukum yang ditemukan penyidik.
"Perkara ini menunjukkan dugaan penyalahgunaan relasi kuasa. Pelaku diduga memanfaatkan kewenangan dan pengaruhnya untuk mengintimidasi korban agar menuruti keinginannya. Praktik seperti ini mengancam hak perempuan untuk bekerja, berkembang, dan memperoleh kesempatan yang setara di lingkungan kerja," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum, Judianto Simanjuntak, meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 10 UU TPKS terkait dugaan pemaksaan perkawinan.</p> <p>"Kami akan mengawal perkara ini hingga tuntas. Penyidik juga perlu mendalami penerapan Pasal 10 UU TPKS karena terdapat dugaan pemaksaan perkawinan siri," kata Judianto.</p> <p>Tim kuasa hukum juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya korban lain apabila ditemukan pola atau modus serupa. Namun, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan keterangan yang sah, bukan asumsi.
Selain melaporkan perkara ke kepolisian, pihak korban berencana mengajukan pengaduan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna meminta perlindungan serta pendampingan psikologis.</p> <p>*Publik Menanti Pembuktian Komitmen Kapolri*</p> <p>Kasus Bunga kini menjadi ujian bagi penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa harus menunggu tekanan publik atau viral di media sosial.
Pernyataan tegas Kapolri mengenai pentingnya menghapus fenomena "No Viral No Justice" menumbuhkan harapan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, terukur, dan transparan, termasuk perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kerja.
Publik menanti langkah konkret Polda Metro Jaya dalam mengusut laporan tersebut. Penyidik diharapkan memeriksa seluruh keterangan dan bukti secara menyeluruh, mengungkap fakta, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. MRN masih berstatus sebagai terlapor dalam informasi yang disampaikan kuasa hukum korban, sehingga dugaan terhadap dirinya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, status tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan maupun kebutuhan perlindungan korban.
Keadilan tidak semestinya bergantung pada seberapa viral sebuah perkara. Jika komitmen menghapus "No Viral No Justice" benar-benar diwujudkan, setiap laporan yang memiliki dasar hukum harus ditangani secara serius, tanpa menunggu korban menjadi sorotan publik.
Kini, masyarakat menanti pembuktian komitmen itu dalam penanganan kasus Bunga.]]> https://www.sumut24.co/news/287457/kapolri-ditantang-buktikan-ldquono-viral-no-justicerdquo-karyawati-22-tahun-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual/