Bupati Taufik Buka Rakerkab KORPRI Asahan, Perkuat Integritas ASN demi Pelayanan Prima

admin — Thu, 23 Jul 2026 23:02:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Asahan Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Grand Antares Hotel Medan, Kamis (23/07/2026) pukul 14.00 Wib. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga 24 Juli 2026 ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan menyusun langkah strategis pengabdian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Asahan.

Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., Wakil Ketua II DP KORPRI Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si., Ketua DP KORPRI Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M.Si., para Asisten, Ketua Unit KORPRI di lingkungan OPD dan Kecamatan, anggota DP KORPRI Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Sekretaris DP KORPRI Asahan M. Azmi Ismail, A.P., M.Si., menjelaskan pelaksanaan Rakerkab ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI. Kegiatan ini dihadiri oleh 136 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan DP KORPRI Provinsi, pengurus pusat dan unit di Kabupaten Asahan, hingga perwakilan BUMD, Instansi Vertikal, dan PWRI.

"Rakerkab ini bertujuan menjadi forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi guna memperkuat keterpaduan serta koordinasi pelaksanaan seluruh program kerja KORPRI di Kabupaten Asahan," ujar Azmi.

Sementara itu, Wakil Ketua II DP KORPRI Sumut Basarin Yunus Tanjung memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, Rakerkab bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana vital untuk mempererat persatuan, kekompakan, dan semangat pengabdian para anggota. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Asahan atas dukungan penuh yang diberikan terhadap keberadaan organisasi ini di daerah.

Ketua DP KORPRI Asahan John Hardi Nasution menambahkan, pertemuan ini dirancang untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kemampuan kerja sama, serta kepemimpinan seluruh pengurus dan anggota. "Kami berharap kegiatan ini melahirkan program kerja yang nyata, guna memperkuat eksistensi KORPRI sebagai organisasi profesi ASN yang andal pada masa bakti 2022–2027," tuturnya.

Dalam arahannya, Bupati Taufik Zainal Abidin menegaskan kedudukan KORPRI sebagai wadah utama bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melayani masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota untuk menjaga kepercayaan publik dengan menjadi teladan melalui kinerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berstandar tinggi.

"KORPRI adalah rumah bagi kita semua sebagai abdi negara. Saya berharap saudara-saudara menjaga integritas, menjadi suri tauladan di tengah masyarakat, serta menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya," pesan Bupati.

Bupati juga mengingatkan para ASN untuk bijak menggunakan kemajuan teknologi dan media digital, serta tidak menyalahgunakannya demi hal yang dapat mencoreng nama baik instansi maupun profesi. "Bantu saya menggerakkan roda pemerintahan, bangun kebersamaan, saling bantu, dan terus tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rianto juga menyampaikan materi khusus mengenai Jiwa Korsa ASN. Ia menekankan pentingnya semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa bangga dalam mengabdi, serta mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi disiplin dan peraturan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab profesional.

Rangkaian upacara pembukaan berjalan khidmat dengan urutan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars KORPRI, pembacaan Panca Satya KORPRI, doa, serta sambutan-sambutan. Seluruh kegiatan berakhir pukul 16.00 Wib dalam keadaan aman, lancar, dan sukses. (dre)

Ikuti Bimtek Se-Sumut, TP PKK Asahan Siap Terapkan Inovasi Digital dan Perkuat Program Kesejahteraan Keluarga

admin — Thu, 23 Jul 2026 22:55:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersama jajaran turut aktif dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PKK se-Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 di Hotel Grand City Hall, Medan. Mengusung tema "Sinergi Tim Penggerak PKK dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah dan Kesejahteraan Keluarga", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat kapasitas kelembagaan hingga ke tingkat paling bawah.

Bimtek ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK, dengan tujuan menyatukan persepsi seluruh jajaran penggerak PKK dalam menjalankan peran sebagai organisasi yang menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat demi terwujudnya 10 Program Pokok PKK. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem pembinaan melalui penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan berjenjang hingga ke kelompok Dasa Wisma, agar setiap program yang dilaksanakan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Staf Ahli I TP PKK Provinsi Ny. Titiek Sugiharti Surya, serta seluruh Ketua TP PKK beserta jajaran se-Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Dari Kabupaten Asahan turut hadir Staf Ahli TP PKK Kabupaten Ny. Juniar Rianto.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution menyampaikan bahwa wadah ini menjadi sarana memperkaya wawasan, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program di daerah masing-masing. Ia juga secara resmi memperkenalkan Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA), sebuah inovasi digital yang dikembangkan untuk mewujudkan tertib administrasi, mempercepat pelaporan kegiatan, serta mendorong penggunaan sistem tanpa kertas (paperless) mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh antusias. Ia menegaskan keikutsertaan ini merupakan bukti nyata komitmen TP PKK Asahan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. "Segala materi, pengetahuan, dan strategi yang kami peroleh akan menjadi pedoman utama dalam menyusun dan menjalankan program kerja ke depannya. Kami berharap hasil dari bimtek ini dapat langsung diterapkan untuk memperkuat pembinaan kepada seluruh kader, hingga ke tingkat Dasa Wisma, serta mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Kabupaten Asahan," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali materi mendalam dari berbagai narasumber berkompeten, mulai dari kebijakan pusat dalam mendukung tata kelola kelembagaan PKK, dukungan kebijakan Kemendagri bagi pemerintah daerah, penguatan program kerja sekretariat dan kelompok kerja, hingga strategi memperkuat sinergi dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan desa serta transformasi Posyandu sesuai 6 Standar Pelayanan Minimal.

Diharapkan, kehadiran perwakilan TP PKK Kabupaten Asahan dalam kegiatan ini mampu membawa perubahan positif, memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi penggerak utama kesejahteraan keluarga di tanah kelahiran, sekaligus mendukung penuh keberhasilan program prioritas pemerintah daerah maupun nasional. (dre)

JMSI Sumut Ucapkan Selamat kepada Dr. Harli Siregar sebagai Kadiklat Kejaksaan Agung

admin — Thu, 23 Jul 2026 22:51:00 +0700+0700

Medan – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. Harli Siregar, SH., MH. atas amanah yang diberikan sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Kadiklat) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Rianto yang akrab disapa Anto Genk dan juga merupakan CEO Sumut24 Group mengatakan, penunjukan Dr. Harli Siregar merupakan bentuk kepercayaan negara atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama mengabdi di institusi Kejaksaan.

"Kami keluarga besar JMSI Sumatera Utara mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Harli Siregar, SH., MH. atas amanah sebagai Kadiklat Kejaksaan Agung RI. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta mampu membawa lembaga pendidikan dan pelatihan Kejaksaan semakin maju," ujar Anto Genk, Kamis 23 Juli 2026.

Menurutnya, posisi Kadiklat memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia Adhyaksa yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

Anto Genk berharap, di bawah kepemimpinan Dr. Harli Siregar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung semakin mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi para jaksa dan aparatur Kejaksaan sehingga melahirkan insan Adhyaksa yang berkompeten dan berintegritas.

"Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi inspirasi bagi putra-putri Sumatera Utara untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara," tutupnya.rel

MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Sisa Kuota Internet Harus Tetap Bisa Digunakan

admin — Thu, 23 Jul 2026 22:11:00 +0700+0700

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah pemohon yang terdiri atas pengemudi ojek daring, pedagang online, dan dosen terkait pengaturan masa aktif kuota internet.
Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa, "Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan."
Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan meskipun masa aktif paket sebelumnya telah berakhir.
Putusan itu juga mempertegas perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. MK menilai hak milik setiap warga negara tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, termasuk dalam konteks sisa kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya, putusan itu merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di era digital.
"Putusan MK ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Sisa kuota internet yang telah dibeli merupakan hak konsumen dan semestinya tetap dapat dimanfaatkan, bukan hangus hanya karena berakhirnya masa aktif paket," ujar Rianto kepada pers.
Ia menambahkan, putusan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyusun kebijakan yang lebih berkeadilan serta mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Menurutnya, regulasi yang berpihak kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi di Indonesia.r

DPRD Sumut Soroti Minimnya Transparansi Data Pengunjung PRSU, Rudi Alfahri: Publikasi Bagus, Tapi Tak Sesuai Fakta di Lapangan

admin — Thu, 23 Jul 2026 20:11:00 +0700+0700

Medan - Memasuki hari ke-20 pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026, kritik terhadap penyelenggaraan event tahunan tersebut semakin menguat. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, yang mempertanyakan minimnya transparansi panitia terkait jumlah pengunjung harian PRSU.

Menurut Rudi, hingga memasuki pekan terakhir penyelenggaraan, panitia maupun pihak pengelola PRSU belum juga mampu menyampaikan data resmi mengenai jumlah masyarakat yang datang setiap hari. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan suasana yang sepi dan jauh dari ekspektasi.

"Pihak PRSU maupun panitia sejak kemarin-kemarin belum memberikan data berapa jumlah pengunjung setiap harinya, tetapi sampai sekarang belum juga ada penjelasan berapa sebenarnya jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa memang pengunjungnya sedikit," kata Rudi saat memberikan keterangan, Kamis (23/7/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, ketidakterbukaan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa kondisi PRSU tidak sebaik yang selama ini digambarkan melalui berbagai publikasi resmi yang sempat diberikan melalui rilis maupun media sosial.

"Artinya, kalau memang pengunjungnya banyak, kenapa datanya tidak dibuka? Kalau mereka kasih data yang besar, nanti bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang terlihat sepi. Kalau datanya sedikit, berarti mereka mengakui memang pengunjung minim. Jadi sekarang mereka memilih tidak membuka semuanya," ujarnya.

Rudi bahkan menyebut sikap panitia tersebut sebagai bentuk tidak transparan kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui capaian penyelenggaraan PRSU secara terbuka, mengingat event tersebut merupakan agenda besar yang menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara.

Ia juga mengkritik berbagai rilis maupun publikasi yang selama ini dikeluarkan panitia PRSU. Menurutnya, informasi yang disampaikan lebih banyak menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan, namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi acara.

"Postingan-postingan mereka maupun rilis-rilis yang diberikan kepada kita, kalau dibilang ya semuanya berita bagus. Katanya UMKM meningkat, pengunjung ramai, berbagai kegiatan sukses. Tapi ternyata apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan," tegasnya.

Rudi mengatakan, video maupun dokumentasi yang beredar di media sosial menunjukkan area PRSU masih tampak lengang meski penyelenggaraan sudah memasuki hari ke-20. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan narasi yang dibangun panitia melalui berbagai publikasi.

Selain menyoroti transparansi data, Rudi kembali mendesak panitia untuk berani mengakui kesalahan dalam penyelenggaraan PRSU tahun ini. Ia meminta pengelola tidak terus mempertahankan kebijakan yang dinilai menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat datang ke arena pameran.

"Akui saja kesalahan-kesalahan mereka. Turunkan harga tiket, lakukan kembali promosi yang masif agar masyarakat benar-benar datang ke PRSU. Jangan terus bertahan dengan harga tiket yang mahal," katanya.

Menurutnya, dampak paling besar dari sepinya pengunjung dirasakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mengeluarkan modal besar untuk membuka stan di PRSU.

"Kasihan UMKM yang ada di dalam. Mereka sudah mengeluarkan dana yang besar, berinvestasi untuk berjualan di sana, tetapi masyarakat tidak bisa masuk karena harga tiket cukup mahal. Bagaimana kita mau mengembangkan UMKM kalau justru pergerakan mereka dihambat?" ujarnya.

Ia menilai kebijakan harga tiket seharusnya sejak awal dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.

"Semua kebijakan itu harus ada kajiannya. Harus dihitung dulu kemampuan ekonomi masyarakat hari ini yang masih lemah. Jangan langsung menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat," katanya.

Rudi juga mengkritik sikap panitia yang dinilainya tidak mau menerima berbagai masukan yang telah disampaikan sejak awal penyelenggaraan.

"Yang mengecewakan itu karena mereka seperti tidak menerima masukan. Masa tidak ada kebijakan untuk menurunkan harga tiket atau langkah lain supaya masyarakat mau datang? Kesan yang muncul justru egois dengan kebijakannya sendiri, tanpa pertimbangan maupun diskusi dengan berbagai pihak," ucapnya.

Lebih jauh, Rudi kembali meminta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU, termasuk terhadap jajaran direksi dan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Intinya evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi direktur-direkturnya bersama komisarisnya. Masa mereka tidak bisa menghadirkan inovasi untuk kemajuan PRSU? Kalau tidak ada perubahan dan tidak mampu memberikan terobosan, lalu apa yang sebenarnya mereka kerjakan?" tegas Rudi.

Ia berharap evaluasi dilakukan secara objektif agar penyelenggaraan PRSU ke depan benar-benar menjadi ajang promosi ekonomi daerah yang mampu menarik masyarakat, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Sumatera Utara.

Kompak! Dua Kapolres Sambangi Kodim 0212/Tapsel, TNI-Polri Perkuat Barisan Jaga Sinergitas dan Stabilitas Tabagsel

admin — Thu, 23 Jul 2026 19:59:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memperkuat sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran pimpinan kepolisian ke Markas Kodim 0212/Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (23/7/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Padangsidimpuan dan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. beserta PJU Polres Tapanuli Selatan.

Rombongan tiba di Makodim 0212/Tapsel, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan disambut hangat oleh Komandan Kodim (Dandim) 0212/Tapsel Letkol Inf Dedi Harnoto yang didampingi Pasi Intel Kapten Inf Samson Marbun serta para pejabat Kodim lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung berbagai program strategis pemerintah di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Dalam pertemuan itu, para pimpinan TNI dan Polri membahas pentingnya menjaga komunikasi yang intensif, meningkatkan koordinasi di lapangan, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial kemasyarakatan.

Komandan Kodim 0212/Tapsel, Letkol Inf Dedi Harnoto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kedua Kapolres beserta jajaran sebagai bentuk nyata soliditas antarinstansi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari Kapolres Padangsidimpuan dan Kapolres Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran. Sinergitas TNI dan Polri merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kebersamaan seperti ini harus terus dipelihara demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya di wilayah Tabagsel," ujar Letkol Inf Dedi Harnoto.

Ia menegaskan bahwa Kodim 0212/Tapsel akan terus menjalin koordinasi yang erat dengan seluruh jajaran kepolisian dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga hubungan harmonis antara TNI dan Polri sebagai mitra strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"TNI dan Polri adalah dua institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik harus terus dipupuk melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dengan kebersamaan yang solid, kami optimistis mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kota Padangsidimpuan maupun wilayah Tabagsel secara umum," ungkap AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky.

Ia juga berharap hubungan baik tersebut semakin memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Senada dengan itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

"Sinergitas bukan hanya sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, kami yakin masyarakat akan semakin merasakan kehadiran negara melalui TNI dan Polri. Soliditas ini juga menjadi bentuk komitmen kami untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah," ujar AKBP Anton Santoso.

Ia menambahkan bahwa kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa mendatang.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen memperkokoh sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.zal

HAN 2026 di Paluta: Raih KLA Pratama, Pemkab Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Anak dan Generasi Emas

admin — Thu, 23 Jul 2026 19:58:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Kamis (23/7/2026).

Peringatan HAN tahun ini menjadi momentum bagi Pemkab Paluta untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Awaluddin Jamin Harahap, S.Sos., M.Si bertugas sebagai Perwira Upacara dan Lutfi Sunandar Driver Siregar, S.STP sebagai Pemimpin Upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait makna penting peringatan Hari Anak Nasional ke-42.

Dalam amanat itu disampaikan bahwa HAN tahun 2026 yang mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama.

Hak anak yang harus dipenuhi meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

"Setiap anak merupakan pribadi yang berharga. Anak harus dihormati, didengar pendapatnya, serta diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya," demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Selain pemerintah, perlindungan anak juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi hingga pemerintah daerah.

Melalui momentum HAN ke-42 dengan tagline "Sayang Anak Sayang Indonesia", seluruh masyarakat diajak untuk terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah juga menyampaikan bahwa seluruh pihak diajak menjadi bagian dari Gerakan BERLIAN sebagai upaya memperkuat perlindungan anak hingga ke seluruh pelosok daerah.

Gerakan tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang tumbuh yang positif bagi anak, sehingga mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, bahagia, dihargai, serta terpenuhi seluruh haknya.

Pada akhir amanat, Sekda Paluta mengajak seluruh anak agar berani menyampaikan apabila mengalami maupun melihat tindakan kekerasan.

Anak-anak juga diimbau untuk tidak takut bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya maupun memanfaatkan layanan SAPA 129 sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dan Sertifikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Predikat Pratama Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Sekretaris Daerah Paluta.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membangun sistem perlindungan anak serta menciptakan daerah yang lebih ramah terhadap anak.

Selain itu, Pemkab Paluta juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anak berprestasi yang telah membawa nama baik daerah di tingkat provinsi hingga nasional.

Anak-anak penerima penghargaan tersebut di antaranya Nazril Irham Rambe, Hanif Aqwa Siregar, Denias Syah Valentino Lahagu, Arfan Marwaji Harahap, Anggi Dwi Khairani Harahap, Tasya Aprilya Harahap, Dwi Anggraini Nasution, dan Fitri Nabila Harahap.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap generasi muda Paluta agar terus mengembangkan potensi dan prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Padang Lawas Utara juga menyerahkan penghargaan atas capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dengan nilai 62,18 kategori B.

Penghargaan lainnya diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), serta penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi bukti adanya upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pelaksanaan upacara HAN ke-42 tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, PPPK PW, serta para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar

admin — Thu, 23 Jul 2026 19:24:00 +0700+0700

Asumut24.co -ASAHAN, Mega proyek pengendalian banjir Sungai Asahan senilai lebih Rp15 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuai dugaan ketidakberesan. Proyek yang dikelola Unit Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan ini dikerjakan CV. Wira Sena Mandiri pada tahun 2025, dan kini diduga jauh dari spesifikasi serta kesepakatan kontrak.

Dugaan penyimpangan mencuat ke permukaan setelah ditemukan sejumlah temuan di lapangan, mulai dari keretakan konstruksi hingga ketidaksesuaian bahan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Menanggapi hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS Sumatera II Medan, Antoni Siahaan mengakui pekerjaan di lapangan "tidak sempurna".

"Izin, kami tidak bisa mengatakan bahwasanya pekerjaan kami sempurna terkait masalah retak di lapangan. Kebetulan surat dari LSM maupun wartawan sudah sampai ke Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum. Kemungkinan besar pekerjaan ini akan segera diaudit," ujar Antoni saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2026) di Kisaran.

Meski mengakui ketidaksempurnaan, Antoni menyatakan proyek telah selesai 100 persen dan tanggul sudah berfungsi mencegah banjir bagi warga sekitar. Ia juga menyebut mutu beton sudah sesuai spesifikasi dan diawasi konsultan pengawas, namun menolak menjelaskan lebih lanjut saat dimintai salinan RAB proyek tersebut.

Deretan dugaan penyimpangan di lapangan, Aktivis Muhammad Hudian Ambril yang melaporkan kasus ini ke pihak berwenang memaparkan rincian pelanggaran yang ditemukan. Pertama, mutu beton konstruksi Sistem Panel Serbaguna (SPS) yang seharusnya menggunakan spesifikasi K350 sesuai perjanjian kontrak ternyata tidak terpenuhi, terbukti dari banyaknya keretakan pada panel dan tiang penyangga.

Kedua, sambungan antar tiang panel juga tidak menggunakan beton mutu K350 sebagaimana disepakati. Ketiga, pekerjaan pengurukan dan pemadatan toping sepanjang 500 meter disinyalir tidak menggunakan material Base B setebal 20 cm sesuai ketentuan. Keempat, volume pemasangan SPS tidak sesuai daftar kuantitas dan harga dalam kontrak, serta penggunaan bahan bakar tidak sesuai ketentuan yang mewajibkan solar industri.

Pelanggaran hukum yang mengancam adalah pembayaran yang sudah dilakukan 100 persen atas proyek yang diduga banyak menyimpang ini dinilai telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Muhammad Hudian Ambril menegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan, hingga Pejabat Teknis Pembuat Komitmen (PPTK) diduga kuat melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 mengatur larangan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran, atau memberikan keringanan.

Selain itu, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang mewajibkan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai kesepakatan kontrak, standar teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Laporan sudah diajukan, kasus dibawa ke tingkat lebih tinggi,
Muhammad Hudian Ambril telah melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejaksaan Negeri Asahan pada 10 Juni 2026 lalu. Dalam laporannya, ia meminta pihak berwenang memeriksa CV. Wira Sena Mandiri, Kepala SDA BBWS Sumatera II Medan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, beserta PPK dan PPTK yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Asahan, Chandra Syahputra, SH, MH membenarkan penerimaan laporan tersebut. "Laporan sudah kami terima. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasus ini kami serahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian untuk penanganan lebih lanjut," jelasnya.

Pihak pelapor juga meminta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindaklanjuti kasus ini secara serius, mengingat proyek ini masuk kategori strategis nasional. Kasus ini pun disorot mirip dengan kasus oknum Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang ditangkap tim intelijen Kejagung RI pada 5 Juni 2026 silam, yang juga terkait penyalahgunaan wewenang pada proyek-proyek BBWS Sumatera II.

Sementara itu, masyarakat berharap proyek senilai Rp 36 miliar yang merupakan kelanjutan pekerjaan ini pada tahun 2026 dapat diawasi ketat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh pihak berharap penegakan hukum berjalan adil dan transparan, sehingga anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan tidak ada lagi yang terbuang sia-sia akibat kelalaian maupun kecurangan. (tec)

Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara HAN ke-42, Tegaskan Komitmen Wujudkan Daerah Ramah Anak

admin — Thu, 23 Jul 2026 19:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., memimpin langsung peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman SMP Negeri 6 Kisaran, Kamis (23/7/2026). Mengusung tema besar "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen di Kabupaten Asahan untuk bersatu menjamin hak-hak generasi penerus bangsa.

Upacara peringatan yang berlangsung penuh semangat ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala SMP Negeri 6 Kisaran, para pendidik, peserta didik, serta berbagai tamu undangan lainnya. Rangkaian acara berjalan tertib mulai dari pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Pancasila dan UUD 1945, penyampaian sejarah Hari Anak Nasional, hingga pembacaan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa setiap anak adalah pribadi berharga yang berhak dihormati, didengar aspirasinya, dan diberi ruang berpartisipasi sesuai usianya. "Anak bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang memiliki hak penuh untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa," demikian pesan yang disampaikan Rianto saat membacakan amanat menteri.

Ditekankan pula bahwa perlindungan anak tidak bisa menjadi beban pemerintah sendirian, melainkan butuh gotong royong seluruh elemen masyarakat. Keluarga sebagai garda terdepan, didukung sekolah, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga pemerintah wajib bersinergi menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Anak-anak pun diingatkan untuk berani menyuarakan jika mengalami atau menyaksikan perlakuan salah, serta dapat menghubungi layanan SAPA 129 sebagai kehadiran negara melindungi mereka.

Momen berharga berlanjut dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemenuhan Hak-Hak Anak Kabupaten Asahan yang disaksikan seluruh peserta upacara. Kegiatan kemudian ditutup dengan pelepasan balon ke udara, melambangkan harapan tulus dan tekad kuat seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang aman, nyaman, dan benar-benar layak bagi anak-anak untuk tumbuh dan meraih cita-cita.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan keseriusannya terus berupaya memenuhi hak-hak anak serta mewujudkan visi Kabupaten Layak Anak demi masa depan yang lebih cerah bagi seluruh generasi muda di tanah kelahiran mereka. (dre)

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu di Perairan Kuala Bangka Labura.

admin — Thu, 23 Jul 2026 14:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan dua kurir dan pengendali sabu seberat 10 kilogram (kg) yang dibawa menggunakan perahu kayu melalui jalur laut.

Ketiganya adalah, RIG (23) dan GS (23), warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang berperan sebagai kurir serta JM (36), warga Kabupaten Asahan sebagai pengendali.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, penangkapan itu dilakukan dari dua lokasi terpisah di Kabupaten Labura dan Asahan pada 18 Juli 2026 kemarin.

"Terhadap kedua kurir RIG dan GS diamankan saat berada perahu kayu perairan Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari penangkapan itu disita barang bukti sabu seberat 10 kg," jelasnya, Kamis (23/7/2026).

Dia mengungkapkan, personel melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku JM di Kabupaten Asahan karena berperan sebagai pengendali narkoba.

"Berdasarkan pemeriksaan kedua kurir yang ditangkap itu mengakui disuruh untuk menjemput barang bukti sabu menggunakan perahu kayu dengan dijanjikan upah sebesar Rp10 juta," ungkapnya.

"Usai diamankan para pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Sumut guna menjalani pemeriksaan serta pengembangan," pungkasnya.(W05)

Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut

admin — Thu, 23 Jul 2026 14:17:00 +0700+0700

Medan, – Aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di Medan, Kamis (23/7/2026). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Samosir mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas PMD Samosir, Fitri Agus Karo-karo.

Orator aksi, Fahrurr Rozi, menyebut ada sejumlah laporan masyarakat Samosir terkait praktik dugaan korupsi. Laporan itu mengerucut pada penyelewengan bantuan sosial, bantuan korban banjir, dan bantuan untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula.

"Ini sudah sangat bahaya. Jika proses persidangan hari ini tidak sesuai harapan, kita tahu hukum negara berpihak kepada orang-orang yang bengis dan kejam," tegas Fahrurr Rozi.

Massa juga menyoroti sikap Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang dinilai cuek terhadap kasus ini. "Ketika ditanya soal kasus ini, bupati bilang tidak tahu. Seolah-olah pejabat di Samosir bekerja tanpa sepengetahuan bupati. Padahal kinerjanya harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dalam orasinya, Fahrurr Rozi membacakan sejumlah surat pengaduan masyarakat. Salah satunya surat ke Kemensos RI Nomor BM.492/10.24 tanggal 20 November 2024 terkait dugaan penyelewengan bantuan.

Penggiat anti korupsi Samosir Pangihutan Sinaga membeberkan kronologi kasus. Pada 2023, Kemensos menyalurkan bantuan Program Ekonomi Nasional berupa barang untuk 3 desa di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir.

Dana tersebut seharusnya ditransfer ke rekening penerima. Namun menurut Pangihutan, pejabat di Pemkab Samosir mengubahnya menjadi bantuan barang melalui BUMDes.

Setelah dilakukan audit oleh Kejaksaan Negeri Samosir, ditemukan kerugian negara sebesar Rp511 juta. Barang yang diterima warga nilainya jauh di bawah harga pasar.

"Petunjuk diberikan 9 Oktober 2024. Warga juga sudah mengadu ke Presiden 4 November 2024. Isinya meminta evaluasi dan perbaikan penyaluran bansos. Tapi eks Kadis Sosial justru membantah dan diduga melakukan intimidasi ke warga," kata Pangihutan.

Selain itu, aliansi juga menyorot dugaan kasus pupuk palsu di Samosir yang hingga kini belum tuntas.

Warga Desa Sihotang, Albertus SM Sitanggang, mengaku kecewa. Bantuan yang diterima tidak sesuai brosur dari pemerintah.

"Kami dari masyarakat Sihotang minta persidangan ini tuntas. Kami dirugikan. Kami minta penegak hukum mengusut sampai selesai," kata Albertus.

Dalam aksinya, massa menegaskan tidak akan kompromi dengan koruptor. "Tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum, tidak ada kompromi untuk koruptor. Negara ini milik rakyat," seru massa.

Massa menyatakan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengusut tuntas perkara ini. Mereka juga mendesak agar pemeriksaan tidak hanya menyasar eks Kadis PMD, tetapi juga Bupati Samosir dan pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini ditulis, sidang dengan terdakwa Fitra Karo-karo masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.rel

DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani

admin — Thu, 23 Jul 2026 12:55:00 +0700+0700

Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Aceh menyatakan optimistis kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akan membawa perubahan positif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil pertanian yang lebih terjamin. Pernyataan ini disampaikan menyusul pelantikan Sudaryono oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7).

Ketua DPW Tani Merdeka Aceh, Cut Muhammad, menilai sosok Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar merupakan figur yang memahami secara menyeluruh konsep dan implementasi Program MBG. Menurutnya, pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami percaya di tangan Mas Dar, Badan Gizi Nasional akan berjalan sesuai aturan. Beliau sangat memahami bagaimana mengelola program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Cut Muhammad.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW Tani Merdeka Aceh, Nabhani, S.I.Kom., yang akrab disapa Pak Bhen, mengatakan rekam jejak Sudaryono selama bertugas di Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang mendorong harga gabah dan jagung menjadi lebih menguntungkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Sudaryono memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab, teliti, dan berorientasi pada hasil.

"Beliau berhasil mendorong kebijakan yang membuat petani lebih bahagia karena harga komoditas semakin menguntungkan. Kami melihat beliau memimpin dengan penuh tanggung jawab dan sangat teliti dalam mengambil keputusan," kata Pak Bhen.

Ia juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Lebih dari itu, program tersebut diyakini mampu menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi hasil panen petani melalui kebutuhan bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Mas Dar selalu menekankan bahwa MBG bukan sekadar soal makanan bergizi. Program ini juga menjadi instrumen untuk menyerap hasil panen petani di pasar-pasar tradisional sehingga pendapatan petani meningkat dan memiliki kepastian usaha yang berkelanjutan," jelasnya.

DPW Tani Merdeka Aceh juga meyakini pengalaman Sudaryono sejak tahap awal perencanaan MBG akan menjadi kekuatan dalam menyempurnakan sistem distribusi hingga ke tingkat daerah. Selain memahami aspek teknis dan regulasi, Sudaryono dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.

"Beliau tidak hanya berbicara soal petunjuk teknis. Kami yakin Mas Dar akan mendengar aspirasi para penerima manfaat, memperhatikan kualitas makanan, menjaga aspek higienitas, serta memastikan tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan gizi masyarakat, benar-benar tercapai," tutup Pak Bhen. (R)

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan menggelar aksi unjuk rasa beruntun di tiga lokasi berbeda, Rabu (22/7/2026). Aksi yang dimulai dari Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan ini meminta agar Kepala Dinas Perhubungan, Alber Butar-Butar, S.H., M.H. segera dicopot dari jabatannya serta mendesak penegakan hukum atas berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan dinas tersebut.

Berangkat menggunakan sepeda motor dan becak, massa tiba di Kantor Dishub yang beralamat di Jalan Abdi Satya Kisaran sekira pukul 10.30 Wib membawa alat peraga suara, poster, dan spanduk berisi tuntutan tegas. Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Panjaitan, dalam orasinya menegaskan bahwa kelalaian Kadis Perhubungan dalam memperpanjang akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) merupakan bukti nyata ketidakmampuan menjalankan tugas pokok dan fungsi.

"Kadis Perhubungan dinilai bekerja tidak proporsional dan tidak beres. Akibat tidak diperpanjangnya akreditasi UPUBKB, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor uji kir terhenti dan merugikan keuangan daerah serta mempersulit masyarakat," tegas Raihan.

Saat itu, pihak Dishub hanya mengirimkan Kepala Bidang Manajemen Rekayasa, Zakaria Tarigan untuk menemui massa. Namun Zakaria mengaku tidak berani memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan karena belum ada arahan dari pimpinan. "Saya tidak berani menjawab satu pertanyaan pun karena tidak ada izin dari Kadis Perhubungan," ujarnya yang membuat massa tidak puas.

Tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju Kantor Bupati Asahan di Jalan Jenderal Sudirman. Korlap Aksi, Arman Maulana Siregar, kembali menyuarakan tuntutan agar Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin segera mencopot Kadis Perhubungan dari jabatannya karena dinilai tidak layak dan tidak becus mengelola dinas. Sayangnya, hingga orasi selesai tidak ada satu pun pejabat Pemkab Asahan yang bersedia menerima aspirasi mereka secara langsung.

Massa kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan untuk melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang lebih berat. Arman menyampaikan adanya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terkait proyek pengadaan tahun 2025 yang tidak selesai dan mengakibatkan Temuan Ganti Rugi (TGR) dari BPK Sumut, serta dugaan perjalanan dinas fiktif periode 2023–2025.

Selain itu, GEMPPAR juga menyoroti proyek pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), paku jalan, marka jalan, hingga papan nama jalan yang diduga tidak memenuhi standar SNI, cacat mutu, dan banyak yang sudah rusak di berbagai kecamatan.

Massa akhirnya diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Asahan, Fahri, S.H., M.H. Menanggapi tuntutan tersebut, Fahri menjamin akan menindaklanjuti semua laporan yang disampaikan. "Kami dari Kejari Asahan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dan laporan yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ucap Fahri.

Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan kepastian tersebut, dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Asahan. (tec)

Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:47:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem hukum dan kekayaan intelektual melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pemberdayaan Kekayaan Intelektual melalui Pengelolaan Royalti untuk Mendorong Komersialisasi Karya Cipta Daerah sebagai Aset Berdampak, yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (22/7/2026).

Forum tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan insan kreatif mengenai pentingnya pengelolaan royalti hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku UMKM, seniman, musisi, pencipta lagu, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan Kota Tanjungbalai memiliki kekayaan budaya yang didominasi budaya Melayu dan diperkaya oleh keberagaman etnis lain seperti Batak, Minangkabau, dan Tionghoa.

Ia mencontohkan sejumlah warisan budaya daerah, antara lain Wak Uteh, Tari Melayu, Pantun Melayu, Hadrah Marhaban, anyaman pandan, busana adat Melayu, kuliner khas, serta tradisi Tepung Tawar dan Upah-upah.

Menurut Fadly, berbagai karya budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi para penciptanya.

"Kami berharap seluruh karya cipta masyarakat dapat dikelola melalui sistem kekayaan intelektual dan pengelolaan royalti yang profesional sehingga menjadi aset yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi menjelaskan bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang lahir dari hak cipta.

Ia mengatakan hak cipta memiliki dua unsur utama, yaitu hak moral yang melekat secara abadi kepada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial melalui mekanisme royalti.

Karena itu, setiap pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial harus tetap menghormati hak ekonomi pencipta.

Menurut Ignatius, penyelenggaraan FGD tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem hukum dan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar pembangunan daerah yang berdaya saing.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut juga menandatangani nota kesepahaman mengenai penguatan kerja sama di bidang hukum dan kekayaan intelektual.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Sumut menandatangani perjanjian kerja sama dengan Politeknik Tanjungbalai dan STAI Al-Hikmah sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi dan layanan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Usai penandatanganan, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Sumut dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak cipta.

Pada kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengajukan permohonan legalitas dan hak cipta terhadap logo "Kota Kerang" kepada Kementerian Hukum.

Menurut dia, logo tersebut telah lama digunakan sebagai identitas Kota Tanjungbalai yang dikenal sebagai daerah pesisir di Pantai Timur Sumatera Utara.

"Kami berharap logo Kota Kerang segera memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah pusat sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak dapat diklaim oleh pihak lain," kata Mahyaruddin.

Ia menambahkan, penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa sekaligus meningkatkan nilai ekonomi berbagai karya kreatif yang lahir dari masyarakat Tanjungbalai.

FGD diakhiri dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Krissantyo, serta perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), M. Bigi Ramadhan, mengenai perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti bagi pelaku ekonomi kreatif.(eko)

Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:23:00 +0700+0700

Medan – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa sektor koperasi dan UMKM terus menunjukkan perkembangan positif serta menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara.

Dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/7/2026), Yuliani mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 17.994 koperasi di Sumatera Utara, terdiri dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 11.894 koperasi konvensional. Tingkat koperasi aktif telah mencapai 68 persen.

Menurutnya, indikator ekonomi koperasi juga terus menguat. Volume usaha koperasi mencapai Rp7,47 triliun, total Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp377,4 miliar, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 1.531.520 orang.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara," ujar Yuliani.

Di sektor UMKM, Yuliani menyebutkan jumlah pelaku usaha di Sumatera Utara pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 1,4 juta unit usaha. Rasio kewirausahaan juga meningkat menjadi 4,1 persen, yang dinilai sebagai modal penting dalam mewujudkan Sumatera Utara yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Untuk memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemprov Sumut telah memulai pembangunan 3.594 gerai di 33 kabupaten/kota, sementara 629 gerai telah selesai dibangun. Sebanyak 13 koperasi telah menjalankan transaksi usaha dengan total nilai transaksi mencapai Rp347,54 juta, tersebar di Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Dairi.

Yuliani mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan koperasi, di antaranya persoalan status lahan, keterbatasan SDM pengurus, permodalan, partisipasi masyarakat, hingga kendala tata ruang dan perizinan.

Meski demikian, Dinas Koperasi dan UKM Sumut terus menjalankan berbagai program prioritas, seperti Sumut Digital Market, program Fast Track Youngpreneur (FYP) Level Up yang menargetkan 80 UMKM, pendampingan 100 UMKM potensial ekspor melalui marketplace global, serta penyelenggaraan Sumut Halal Fest pada 11–12 Agustus 2026 bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah akan memfasilitasi 1.000 sertifikat halal gratis, workshop 1.000 UMKM Go Halal, expo produk halal, business matching pembiayaan, serta layanan Halal Centre sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM Sumatera Utara di pasar nasional maupun internasional. Red2

Bupati Saipullah Tegaskan Perpustakaan Jadi Senjata Utama Tingkatkan IPM Madina

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:17:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sektor literasi sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, tetapi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Saipullah saat membuka Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 yang digelar di SMA Plus Panyabungan, Kompleks Pendidikan STAIN Panyabungan, Rabu (22/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa budaya membaca dan literasi memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

"Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus berada dalam kondisi kemiskinan hanya karena terbatasnya akses terhadap ilmu pengetahuan. Pola pikir itu harus diubah melalui edukasi dan literasi yang baik," ujar Saipullah.

Saipullah menjelaskan, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan harus mampu menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai, perpustakaan dapat menjadi ruang edukasi yang mendorong masyarakat memperoleh wawasan baru, meningkatkan keterampilan, hingga membuka peluang ekonomi melalui berbagai sumber pengetahuan yang tersedia.

Menurutnya, penguatan budaya literasi merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pengelolaan perpustakaan. Ia meminta para kepala dan pengelola perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun di tingkat desa dan kelurahan, memiliki kemampuan manajerial yang baik agar perpustakaan tidak kehilangan fungsinya.

Menurut Saipullah, pengelola harus mampu menghadirkan suasana perpustakaan yang nyaman, inovatif, dan diminati masyarakat, termasuk menyediakan koleksi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

"Pengelola perpustakaan harus mampu menghidupkan suasana belajar dan menyediakan bahan bacaan yang relevan, baik untuk ilmu pengetahuan umum maupun keterampilan khusus yang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri 2 Plus Panyabungan, Hendri, memaparkan perjalanan berdirinya sekolah unggulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sekolah itu awalnya beroperasi di Kecamatan Kotanopan sebelum akhirnya dipindahkan ke Kompleks Pendidikan STAIN Panyabungan dan kini berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Hendri menegaskan pihak sekolah akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, terutama dalam mendukung berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dan literasi.

"Kami berkomitmen menyelaraskan seluruh program sekolah dengan kebijakan Pemkab Madina. Sinergi ini penting untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus membentuk karakter generasi muda yang unggul," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan advokasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kualitas tata kelola perpustakaan di seluruh wilayah, mulai dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan desa dan kelurahan.

Melalui akreditasi, pemerintah berharap setiap perpustakaan mampu memenuhi standar pelayanan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Khairunnida, Kepala Dinas Pendidikan dr. Muhammad Faisal Situmorang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Irsal Pariadi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Syail Lubis, tim asesor akreditasi perpustakaan, serta para pengelola perpustakaan dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga kelurahan se-Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui penguatan tata kelola perpustakaan dan peningkatan budaya literasi, Pemkab Madina optimistis mampu melahirkan generasi yang lebih cerdas, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus mendorong peningkatan IPM serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.zal

Pemkab Madina Siapkan Gedung Lama RSUD Panyabungan Jadi Sumber PAD, BRI hingga Pusat Rehabilitasi Masuk Rencana

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:16:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan strategi pemanfaatan gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan agar tidak terbengkalai dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, usai meninjau kompleks gedung bekas RSUD yang berada di Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, pada Rabu (22/7/2026).

Menurut Saipullah, aset milik pemerintah harus dikelola secara produktif sehingga dapat menghasilkan pemasukan bagi daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini aset pemerintah yang harus dimanfaatkan agar memberikan nilai kontribusi atau PAD bagi Pemkab Madina. Lahan ini mencapai satu hektare, sehingga kami merancang beberapa kegiatan pelayanan di lokasi ini," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, skema yang tengah disiapkan adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem penyewaan aset. Dana hasil sewa nantinya akan masuk ke kas daerah sebagai pendapatan yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah memanfaatkan bekas ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, bangunan lain di kompleks eks RSUD juga diproyeksikan menjadi pusat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta fasilitas perawatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Menurut Bupati, pihak swasta nantinya diberi kesempatan untuk melakukan renovasi sesuai kebutuhan operasional mereka sebelum menggunakan bangunan tersebut berdasarkan kontrak sewa.

"Sistemnya nanti bisa sewa. Pihak ketiga yang memperbaiki gedung sesuai kebutuhan mereka, lalu dikontrak. Itu bisa masuk menjadi PAD. Begitu juga untuk pusat rehabilitasi, pemda akan menggandeng pihak swasta," jelasnya.

Saipullah juga menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki rencana membongkar gedung lama RSUD maupun mengalihfungsikannya menjadi pusat olahraga atau sport center.

Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan aset tersebut tetap terawat melalui pemanfaatan yang produktif sehingga tidak mengalami kerusakan lebih parah.

Bupati berharap seluruh rencana pemanfaatan gedung eks RSUD Panyabungan dapat segera direalisasikan. Pasalnya, kompleks bangunan tersebut telah kosong dan tidak digunakan selama kurang lebih satu tahun sejak pelayanan kesehatan dipindahkan ke lokasi baru.

Ia menilai, semakin lama aset dibiarkan tanpa aktivitas, maka risiko kerusakan bangunan akan semakin besar. Kondisi itu berpotensi membebani keuangan daerah karena biaya pemeliharaan dan rehabilitasi akan terus meningkat.zal

MAHAJAYA Jadi Wadah Persatuan Marga Harahap, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky Sambut Sinergitas Baru

admin — Thu, 23 Jul 2026 11:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H menghadiri kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA) Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2026-2031.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 10.15 WIB di Gedung Aula Aufa Raihan, Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padangsidimpuan. Acara ini menjadi momentum penguatan organisasi kemasyarakatan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan aparat keamanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Pemko Padangsidimpuan Rahuddin Harahap, Kabagops Polres Padangsidimpuan AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kapolsek Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti, Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom C.J Panjaitan, S.H., Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, perwakilan Koramil 02 Kota, Ketua Umum MAHAJAYA Dr. Burhanuddin Harahap, para Raja Luat, pengurus MAHAJAYA dari berbagai daerah, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G Desky menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurutnya, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti MAHAJAYA diharapkan mampu menjadi wadah yang membawa nilai positif serta memperkuat persatuan masyarakat.

"Semoga dengan adanya MAHAJAYA ini menjadi doa dan harapan agar organisasi ini dapat menjadi organisasi yang besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kapolres Padangsidimpuan dalam sambutannya.

Kapolres menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas TNI dan Polri, tetapi membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Keamanan di Kota Padangsidimpuan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Kami membutuhkan bantuan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif," katanya.

AKBP Noval juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikukuhkan. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan.

"Kami mengucapkan selamat kepada pengurus DPD MAHAJAYA Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung program pemerintah serta menjaga kondusifitas daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres memastikan Polres Padangsidimpuan terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat dan elemen daerah dalam menciptakan Kota Padangsidimpuan yang aman dan nyaman.

"Kami dari Polres Padangsidimpuan siap membantu dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Padangsidimpuan demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis," tegas AKBP Noval.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Harahap, dan Padamu Negeri.

Selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA), kemudian prosesi pengukuhan pengurus DPD MAHAJAYA Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penyerahan petaka organisasi.

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tortor Naposo Nauli Bulung sebelum dilanjutkan dengan agenda istirahat, makan, dan sholat (Isoma), serta penyampaian sambutan dari jajaran pengurus MAHAJAYA, tokoh adat, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.zal

Nashya Balqish Efendvy Siregar Harumkan Nama Medan, Juara I Desain Poster FLS3N Sumut

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:57:00 +0700+0700

MEDAN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Medan. Nashya Balqish Efendy Siregar berhasil meraih Juara I Lomba Desain Poster tingkat SMA pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Atas prestasi tersebut, Nashya dari SMAN 1 Medan akan mewakili Provinsi Sumatera Utara pada ajang FLS3N tingkat nasional yang akan digelar tahun ini.
Putri dari Novan Efendy Siregar, yang juga dikenal sebagai Ketua Gabsi Sumatera Utara, tersebut berhasil meraih gelar juara setelah melalui tahapan kompetisi yang panjang dan ketat.

Nashya terlebih dahulu menjadi juara di tingkat Kota Medan, kemudian berhasil meraih juara di Wilayah I Sumatera Utara, hingga akhirnya keluar sebagai Juara I tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras, kreativitas, serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Nashya dalam bidang desain poster. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat Sumatera Utara.

Novan Efendy Siregar yang juga menjabat sebagai Bendahara Dewan Harian Djuang 45 mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian putrinya.

Menurutnya, keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Nashya untuk terus berkarya dan memberikan prestasi terbaik pada tingkat nasional.

"Selamat dan sukses untuk anak Ayah, Nashya Siregar. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Teruslah berkarya, tetap rendah hati, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta perlindungan dalam setiap langkah," ujar Novan.

Dengan prestasi tersebut, Nashya Balqish Efendy Siregar diharapkan mampu mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
Red.

Polres Tapsel Raih Nilai IKPA Sempurna 100 dari Kemenkeu, AKBP Anton Santoso: Bukti Komitmen Kelola Anggaran Secara Transparan

admin — Thu, 23 Jul 2026 10:34:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Polres Tapanuli Selatan (Tapsel). Konsistensi institusi tersebut dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan akuntabel mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan.

Polres Tapsel berhasil meraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna 100 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2026, sebuah capaian yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan silaturahmi antara jajaran KPPN Padangsidimpuan dengan Polres Tapanuli Selatan pada Rabu (22/7/2026) dan diterima langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M.

Selain meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna, Polres Tapsel juga menerima penghargaan Petugas Operator Satuan Kerja (Satker) Terbaik Semester I Tahun 2026.

Prestasi ganda tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran di lingkungan Polres Tapsel tidak hanya lahir dari kepemimpinan yang baik, tetapi juga didukung oleh profesionalisme personel pada level teknis yang menjalankan administrasi dan pelaporan keuangan secara cermat.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya jajaran Seksi Keuangan (Sikeu) dan operator satker yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun melalui kedisiplinan, ketelitian, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tata kelola anggaran negara.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, khususnya jajaran keuangan dan operator satker yang selama ini bekerja dengan teliti, konsisten, dan penuh integritas. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dipertahankan," ujar AKBP Anton Santoso.

Keberhasilan meraih IKPA sempurna bukanlah pencapaian pertama bagi Polres Tapanuli Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, institusi tersebut secara konsisten memperoleh penghargaan di bidang pengelolaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022, Polres Tapsel meraih Penghargaan IKPA Terbaik untuk kategori satuan kerja dengan pagu anggaran di atas Rp10 miliar.

Selanjutnya, pada Semester I Tahun 2023, Polres Tapsel kembali mencatatkan Nilai IKPA 100, disusul penghargaan IKPA Sempurna dan Operator Satker Terbaik pada tahun berikutnya.

Tak hanya itu, jajaran Seksi Keuangan (Sikeu) Polres Tapsel juga pernah menerima penghargaan langsung dari Kapolri atas keberhasilan meraih IKPA 100 pada Tahun Anggaran 2024.

Bagi AKBP Anton Santoso, rangkaian prestasi tersebut menjadi bukti bahwa budaya kerja yang dibangun di lingkungan Polres Tapsel telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Prestasi mungkin bisa diraih satu kali, tetapi mempertahankan kepercayaan membutuhkan komitmen dan kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus. Itu yang menjadi semangat kami," tegasnya.

Kapolres menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Anggaran yang dikelola secara tepat sasaran akan mendukung berbagai program kepolisian, mulai dari pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, hingga operasional personel di lapangan.

"Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik," jelas AKBP Anton.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan penghargaan moral kepada personel yang selama ini bekerja di balik layar, khususnya jajaran Seksi Keuangan dan operator satker.

Ia menilai keberhasilan sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh personel yang bertugas langsung di lapangan, tetapi juga oleh mereka yang memastikan seluruh administrasi, pelaporan, hingga pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

"Banyak pekerjaan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat, tetapi memiliki dampak besar terhadap organisasi. Mereka bekerja dalam senyap, namun hasil kerja mereka ikut menentukan kualitas institusi," tutup AKBP Anton Santoso.zal