Rico Waas Akan Ditabalkan Marga Ginting, Siap Bawa Budaya Karo ke Kancah Nasional

admin — Wed, 07 Oct 2026 01:07:00 +0700+0700

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan menerima penabalan marga dari keluarga besar masyarakat Karo. Bagi Rico, pemberian marga tersebut bukan sekadar penambahan identitas, melainkan amanah untuk mengenal, menjaga, sekaligus memperkenalkan budaya Karo lebih luas.

Rico Waas menyampaikan hal itu saat menerima Panitia Mburo Tedeh Ate sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas persiapan prosesi penabalan marga yang direncanakan berlangsung di Gedung TP PKK Kota Medan, 7 November 2026. Prosesi akan dikemas dalam suasana adat dan kebudayaan Karo.

Rico mengaku bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo.
Namun, di balik kebanggaan tersebut, ia melihat ada tanggung jawab yang harus dijalankan setelah penabalan marga.

Menurutnya, menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo berarti turut memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut memperkenalkan kekayaan budayanya kepada masyarakat yang lebih luas.
"Ini bukan hanya soal penabalan marga. Ada tanggung jawab khusus setelah saya ditabalkan, bagaimana saya memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut mempromosikan kebudayaan Karo ke kancah nasional," kata Rico.

Tak Sekadar Menyandang Marga

Rico menegaskan dirinya tidak ingin penabalan marga hanya berhenti pada penggunaan nama. Ia ingin memahami secara lebih mendalam budaya Karo yang menyertai marga tersebut.
Mulai dari sejarah, bahasa, adat istiadat, musik tradisional hingga berbagai tradisi Karo yang diwariskan secara turun-temurun, menurutnya perlu dipahami agar dapat diperkenalkan dengan baik kepada masyarakat.

"Saya ingin bukan hanya melihat, tetapi juga memahami. Karena bahasa dan budayanya berbeda, kita harus bisa menjelaskan mengenai suku Karo. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya," ungkapnya.

Rico berharap penabalan marga nantinya semakin mempererat hubungan kekerabatan dengan keluarga besar masyarakat Karo. Ia juga ingin marga tersebut menjadi jembatan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Karo di Kota Medan.
Ia pun meminta agar momentum tersebut tidak dikaitkan semata-mata dengan kepentingan politik.
Menurutnya, penabalan marga harus ditempatkan sebagai bentuk kekerabatan sekaligus penghormatan terhadap adat dan budaya Karo.

"Bangga hati saya diberikan marga. Mudah-mudahan dengan adanya penabalan ini ada manfaatnya. Jangan sampai hanya terkesan melekatkan nama atau untuk kepentingan politik. Saya ingin ini menjadi bagian dari kekerabatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo, khususnya di Kota Medan," ujarnya.

Prosesi Adat Sarat Budaya Karo

Ketua Panitia Mburo Ate Tedeh sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan, Muhammad Edison Ginting, mengatakan prosesi tersebut akan dikemas secara khidmat dengan melibatkan berbagai unsur adat dan budaya Karo.
Tidak hanya prosesi penabalan, kegiatan tersebut juga akan menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Karo kepada masyarakat.
Sejumlah unsur budaya Karo akan ditampilkan, mulai dari alat musik tradisional hingga prosesi adat. Rangkaian kegiatan juga akan diisi tradisi adu pengantin yang melibatkan tarian dan nyanyian serta manuk sangka atau makan nasi bersama.

"Kita akan menabalkan marga Wali Kota menjadi Ginting Suka bere-bere Tarigan, sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan menjadi Beru Sembiring Pelawi," jelas Ginting.
Ia hadir bersama sejumlah panitia lainnya, di antaranya Harry Indrawan Tarigan selaku Sekretaris Panitia, Gema Halelu Isa Meliala selaku Bendahara, Terkelin Eritha Br Tarigan, Asem Menitha Br Tarigan, Mikhawati Tarigan, Epta Riana Br Tarigan dan Hendra Tarigan.

Ginting mengatakan kegiatan Mburo Ate Tedeh sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan sejalan dengan konsep "Medan untuk Semua". Konsep tersebut menempatkan keberagaman suku dan budaya sebagai bagian dari identitas Kota Medan.
Melalui penabalan marga Rico Waas, masyarakat Karo ingin memperkenalkan adat dan tradisinya sekaligus memperkuat kekerabatan serta kontribusi masyarakat Karo dalam kehidupan Kota Medan.
Menurut Ginting, Kota Medan sejak dahulu menjadi ruang perjumpaan berbagai suku dan budaya. Karena itu, penabalan marga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal masyarakat Karo, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi antarsuku.

Perkuat Eksistensi Masyarakat Karo

Tokoh masyarakat Karo Roy Fakhrabi menambahkan, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai momentum untuk memperkenalkan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan sekaligus memperkuat hubungan antarsuku.

Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut.
Dengan demikian, penabalan marga Rico Waas bersama Ny. Airin Rico Waas diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah prosesi adat. Momentum itu diharapkan menjadi pintu untuk semakin mengenal kekayaan budaya Karo, mempererat hubungan antarsuku, serta mendorong kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan.red

MK Soroti Bukti Pendidikan Gibran, Tapi Tak Bisa Batalkan Jabatan Wapres

admin — Wed, 07 Oct 2026 01:03:00 +0700+0700

JAKARTA, Sumut24.co

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Para pemohon bukan pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Meski demikian, Mahkamah turut menyoroti bukti pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

Dokumen certificate of attendance serta catatan akademik yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan dinilai hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran. Dokumen tersebut, menurut Mahkamah, bukan merupakan bukti kelulusan.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah menjelaskan proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024.
Karena itu, persoalan mengenai syarat pencalonan tidak lagi berada dalam mekanisme perselisihan hasil Pemilihan Presiden.

Atas dasar tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Red

Paman Bobby Nasution Benny Sinomba Dilantik Jadi Sekretaris PMD Dukcapil Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 23:52:00 +0700+0700

MEDAN – Benny Sinomba Siregar, yang dikenal sebagai paman Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kembali mendapat kepercayaan menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Benny Sinomba dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pejabat administrator dan pengawas lainnya.

Pelantikan tersebut dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dalam rangkaian pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut, Senin (5/10/2026).

Penempatan Benny Sinomba pada posisi sekretaris perangkat daerah kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, sosok Benny bukan figur baru dalam lingkaran birokrasi pemerintahan di Sumatera Utara dan memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Sebelumnya, Benny Sinomba juga pernah mendapat kepercayaan menduduki sejumlah jabatan pemerintahan, termasuk sebagai pejabat di lingkungan Pemko Medan.

Jabatan Sekretaris PMD Dukcapil Sumut bukan posisi kecil. Pejabat yang mendudukinya memiliki peran penting dalam membantu kepala dinas mengoordinasikan administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Karena itu, pengangkatan Benny diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam konteks transparansi dan meritokrasi birokrasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu memiliki pertimbangan administratif dan profesional dalam menentukan pejabat yang dilantik. Namun, sebagai pejabat publik yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, setiap penempatan jabatan terhadap Benny Sinomba juga akan mendapat sorotan lebih besar dibanding pejabat lainnya.

Publik kini menunggu pembuktian kinerja Benny di jabatan barunya. Ukuran utamanya bukan lagi soal hubungan keluarga, melainkan kemampuan menjalankan tugas secara profesional, transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Dengan jabatan barunya tersebut, Benny Sinomba dituntut menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan Pemprov Sumut benar-benar didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan organisasi, sekaligus mampu menjawab berbagai sorotan publik yang mungkin muncul.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Sirantau

admin — Tue, 06 Oct 2026 23:38:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Beting Semelur/Kenangan, Lingkungan VIII, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Senin (5/10/2026).

Bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai tersebut diberikan kepada dua kepala keluarga dan satu warga yang terdampak kebakaran yang terjadi pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 10.35 WIB.

Fadly menyerahkan langsung bantuan berupa uang tunai dan kebutuhan logistik kepada para korban.

Ia mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mengalami musibah.

"Bantuan yang kita berikan ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para korban. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat menggunakan kompor dan peralatan lainnya," ujar Fadly.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah secara berkala serta memastikan kompor dan sumber api dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah.
Adapun bantuan yang disalurkan Pemko Tanjungbalai antara lain uang sewa rumah sebesar Rp 3 juta kepada Jumali, yang rumahnya habis terbakar.

Sementara itu, Suhendri menerima bantuan uang sebesar Rp 2 juta karena sebagian rumahnya terbakar. Adapun Agus Salim yang turut terdampak memperoleh bantuan berupa logistik.

Seluruh warga yang menjadi korban juga menerima bantuan kebutuhan dasar berupa beras serta paket sandang dan pangan.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Fadly didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kepala Dinas Sosial Zul Abdiman, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Kabag Kesra Sofian Pohan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, dan Lurah Sirantau Agustina Sinulingga.
(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Teken MoU "Jaksa Sahabat Pendidik" Bersama Gubernur Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 23:35:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menandatangani nota kesepahaman (MoU) program Jaksa Sahabat Pendidik bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

Program tersebut juga ditandai dengan peluncuran hotline "Jaksa Sahabat Pendidik" sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan pendampingan hukum di lingkungan pendidikan.

Mahyaruddin menandatangani MoU secara serentak bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, serta para bupati dan wali kota bersama kepala kejaksaan negeri dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat edukasi hukum bagi insan pendidikan sekaligus mendorong pencegahan pelanggaran dalam pengelolaan sektor pendidikan.

Kejati dorong pencegahan
Kajati Sumut Muhibuddin mengatakan, laporan mengenai persoalan di sektor pendidikan cukup banyak diterima pihaknya.

Laporan tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), revitalisasi sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.

"Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi," kata Muhibuddin.

Menurut Muhibuddin, kondisi tersebut menjadi alasan kejaksaan mendorong pendekatan pencegahan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Ia mengatakan, Asisten Intelijen Kejati Sumut telah diminta berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumut. Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Muhibuddin menilai besarnya anggaran pendidikan harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas.

Ia menegaskan, pencegahan korupsi di sektor pendidikan tidak hanya dilakukan melalui penindakan.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan," ujarnya.

Menurut dia, kejaksaan seharusnya dapat hadir lebih awal untuk memberikan konsultasi hukum dan mengawal proses pembangunan.

"Pencegahan harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban," katanya.

Muhibuddin juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak menjadi sasaran intervensi maupun kepentingan proyek.

"Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah," tegasnya.

Kepala sekolah disebut terbebani kelola dana BOS.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dalam menjalankan tugas.
Bobby mengatakan, berdasarkan dialog dengan sejumlah kepala sekolah, mereka mengaku terbebani dengan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Bobby, salah satu penyebabnya adalah perubahan pengelolaan dana BOS yang kini diberikan langsung kepada sekolah.

"Kalau ditanya apakah terbebani menjadi PPK dan KPA, semua kepala sekolah menjawab terbebani," kata Bobby.

Ia mengatakan, kepala sekolah belum semuanya mendapatkan pelatihan khusus untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Bobby juga menyinggung keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menggunakan nama menyerupai lembaga penegak hukum.

Ia meminta kepala sekolah yang menjalankan tugas sesuai aturan tidak perlu merasa takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujar Bobby.

Bobby kemudian mengungkapkan pernah mendengar adanya dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejaksaan ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Menurut dia, nilai dugaan pemerasan tersebut berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Namun, Bobby tidak menyebut identitas oknum maupun waktu kejadian.

Penghasilan guru paruh waktu

Bobby juga mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta ikut mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan.

Pada kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran pada 2027 untuk meningkatkan penghasilan guru paruh waktu.

Penghasilan yang saat ini berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta ditargetkan meningkat menjadi take home pay sekitar Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta.

Program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan menjadi ruang komunikasi antara aparat penegak hukum dan insan pendidikan, terutama dalam memberikan pemahaman hukum serta mencegah persoalan hukum sejak dini.(eko)

Sinergi untuk Keamanan Daerah, Gubernur Bobby Nasution Sambut Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan

admin — Tue, 06 Oct 2026 22:35:00 +0700+0700

sumut24.co - Deliserdang

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut langsung kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang. Dalam momen penyambutan tersebut, Gubernur Bobby didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu turut memakaikan pakaian adat Melayu berupa tanjak kepada Sonny Irawan sebagai simbol penghormatan dan ucapan selamat datang di tanah Batak.

Kehadiran Kapolda Sumut yang baru ini diharapkan mampu menjadi momentum strategis untuk semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumut dan jajaran kepolisian. Gubernur Bobby menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi krusial yang harus dijaga bersama agar proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar, aman, serta kondusif bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, Irjen Pol Sonny Irawan resmi mengemban amanah baru sebagai Kapolda Sumut menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Perwira tinggi lulusan Akpol 1997 ini bukanlah wajah baru di lingkungan kepolisian Sumut, mengingat ia memiliki rekam jejak karier yang cemerlang serta pengalaman luas di berbagai jabatan strategis, termasuk pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut sebelum akhirnya dipercaya kembali memimpin kepolisian daerah ini.

Penyambutan orang nomor satu di jajaran Polda Sumut tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah. Terlihat hadir menyambut di Bandara Kualanamu di antaranya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, perwakilan kejaksaan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi ini, Pemprov Sumut dan Polda Sumut optimistis dapat terus memberikan pelayanan terbaik serta menciptakan rasa aman yang berkelanjutan. Kolaborasi yang solid antarunsur pimpinan daerah dinilai sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Sumatera Utara. Rel

Langkah Teges Pemprov dan Kejati Sumut: Gandeng 'Jaksa Sahabat Pendidik' Demi Berantas Gangguan Anggaran Sekolah

admin — Tue, 06 Oct 2026 22:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat langkah preventif guna mencegah penyimpangan anggaran serta berbagai gangguan eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut, kolaborasi ini resmi dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi para guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Inisiatif strategis ini lahir dari program Kejati Sumut bertajuk "Jaksa Sahabat Pendidik". Program tersebut dirancang secara khusus untuk mendampingi kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pengguna Anggaran (PA), khususnya dalam hal tata kelola keuangan agar terhindar dari jeratan hukum yang tidak diinginkan.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa kebijakan ini didasari oleh tingginya jumlah aduan terkait pengelolaan dana serta adanya intervensi maupun ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Menurutnya, keberadaan program ini akan menghadirkan ketenangan bagi para tenaga pendidik sehingga mereka dapat fokus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di daerah.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menjelaskan bahwa program tersebut tidak semata-mata berfokus pada pendampingan anggaran, melainkan juga berfungsi untuk mendorong perbaikan karakter dan mutu pendidikan secara menyeluruh. Lewat filosofi persahabatan, kejaksaan hadir untuk meluruskan kesalahan sekaligus mendukung langkah benar para pendidik dalam membangun sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai pelengkap dari nota kesepahaman tersebut, Kejati Sumut turut meluncurkan layanan hotline pengaduan khusus. Layanan ini disiapkan agar para guru, kepala sekolah, maupun masyarakat luas dapat secara langsung melaporkan indikasi pelanggaran hukum seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, suap, hingga dugaan tindak pidana korupsi. Rel

Pemprov Sumut Perkuat Intervensi Pasar dan Amankan Pasokan Guna Tekan Harga Cabai

admin — Tue, 06 Oct 2026 22:29:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memperkuat langkah strategis untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas inflasi daerah di tengah anomali tingginya harga di pasar lokal. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Evan Botung Daulay, mengungkapkan bahwa Sumut sebenarnya mengalami surplus produksi, namun arus pasokan yang masif keluar daerah memicu kenaikan harga yang dirasakan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan prioritas dengan memastikan kebutuhan pasokan lokal terpenuhi terlebih dahulu sebelum komoditas dijual ke luar wilayah. Komitmen bersama ini disepakati langsung bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan agar distribusi cabai di dalam provinsi tetap aman dan terkendali.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumut melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra langsung menyerap hasil panen petani lokal. Cabai yang dibeli kemudian didistribusikan secara merata ke pasar-pasar induk utama di Medan, seperti Pasar Induk Lau Cih dan kawasan MMTC, demi mengamankan ketersediaan stok di tingkat pedagang.

Selain intervensi langsung, pemerintah bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia juga mengatur jadwal masa tanam kelompok tani agar panen dapat terdistribusi sepanjang tahun. Pengaturan ini bertujuan mencegah kekosongan pasokan yang kerap menjadi pemicu utama lonjakan harga pangan di pasaran.

Sebagai pelengkap strategi pengendalian, Pemprov Sumut turut memberikan subsidi ongkos angkut transportasi serta menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di berbagai kabupaten dan kota. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah optimis rantai pasokan terjaga dan daya beli masyarakat dapat terus dilindungi hingga penghujung tahun. (Rel)

Penguatan Kinerja PUD Pasar Jadi Perhatian dalam RKAP 2027

admin — Tue, 06 Oct 2026 22:14:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PUD Pasar Tahun 2027.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi memimpin rapat pembahasan RKAP tersebut di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Selasa (6/10/2026). Pembahasan diarahkan untuk memastikan program kerja PUD Pasar pada 2027 semakin terukur, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan pasar.

Erfin mengatakan Pemko Medan berkomitmen mendukung PUD Pasar meningkatkan kinerja dan melakukan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan pasar tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari wajah Pemko Medan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Kota Medan tidak akan membiarkan PUD Pasar berjalan sendiri. Kami ingin PUD Pasar terus memperbaiki keadaan dan semakin baik ke depannya," ujar Erfin.

Ia mengapresiasi jajaran direksi PUD Pasar yang terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Erfin juga meminta seluruh jajaran terbuka terhadap masukan yang disampaikan selama proses evaluasi dan penyusunan RKAP.

Dalam pembahasan tersebut, Erfin menekankan pentingnya peningkatan pendapatan, pengendalian beban perusahaan, serta pemenuhan kewajiban PUD Pasar kepada Pemko Medan. Salah satu perhatian ialah beban kepegawaian yang masih mencapai sekitar 71 persen dari total biaya PUD Pasar.

Karena itu, jajaran direksi diminta terus menata sumber daya manusia sekaligus meningkatkan disiplin internal agar pengelolaan perusahaan berjalan lebih efektif.

Selain aspek keuangan, pembenahan dan modernisasi pasar juga menjadi bagian penting dalam RKAP 2027. Erfin menyebut PUD Pasar memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan aset dan mendorong inovasi, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Langkah pembenahan yang telah dilakukan di sejumlah pasar diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan secara bertahap pada pasar lainnya.

"Saya berharap jajaran PUD Pasar dapat aktif berkoordinasi agar program pembenahan yang telah masuk dalam rencana induk tersebut dapat direalisasikan secara bertahap. Selain itu, pengelolaan dan pendaftaran aset juga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha PUD Pasar ke depan," harapnya.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan RKAP PUD Pasar Kota Medan Tahun 2027 oleh Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan. Kegiatan kemudian diisi pembahasan dan diskusi bersama untuk menyempurnakan RKAP 2027 agar dapat menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja PUD Pasar sepanjang tahun mendatang.rel

Rico Waas Dukung Penuh Kampung Nelayan Merah Putih, Masa Depan Nelayan Medan Jadi Perhatian

admin — Tue, 06 Oct 2026 22:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Dukungan itu ditegaskan Rico saat melakukan Groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (6/10/2026).

Selain Groundbreaking pembangunan KNMP, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan secara simbolis kartu asuransi BPJS Ketenagakerjaan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada ribuan nelayan di Lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Kelurahan Nelayan Indah.

Dengan Groundbreaking KNMP ini, Rico Waas mengapresiasi perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan.

Menurut Rico Waas, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik.

"Kami di Pemerintah Kota Medan memastikan akan mendukung penuh Kampung Nelayan Merah Putih ini agar bisa berjalan dengan baik karena ini untuk menyejahterakan para nelayan kita," ujar Rico Waas dihadapan yang hadir diantaranya Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Alamsyah, unsur Forkopimda Kajari Belawan, Yusuf Darma Putra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto dan Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Ahmad Untung Lubis serta segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dijelaskan Rico Waas, KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin (cold storage), akses jalan, hingga pelatihan bagi para nelayan.

Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.

"Kita menginginkan para nelayan tidak lagi berada pada posisi rentan dengan hasil pendapatan yang pas-pasan. Melalui pembangunan sarana dan sistem perdagangan perikanan yang terintegrasi di Kampung Nelayan Merah Putih ini, nilai tambah produk perikanan dapat meningkat sehingga keuntungan kembali secara optimal kepada nelayan," katanya.

Rico Waas berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi.

"Setelah jadinya Kampung Nelayan ini, benar-benar para nelayan bisa teredukasi bagaimana kehidupan berdagangnya, bisa terintegrasi dengan baik, sehingga hasil-hasil dari laut ini bisa terdistribusi dengan baik, lebih melimpah dan tentunya keuntungannya akan kembali kepada para nelayan," ungkap Rico Waas.

Terkait perlindungan nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengungkapkan, pada 2025 Pemko Medan menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.000 penerima pada 2026. Bahkan, Pemko Medan menargetkan jumlah penerima kembali bertambah menjadi 3.000 nelayan pada tahun depan.

"Dari sekitar 9.000 nelayan yang ada di Kota Medan, mudah-mudahan penerimanya terus kita tingkatkan," ungkapnya.

Rico menegaskan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi alam. Ia mengaku beberapa kali menyaksikan langsung penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia.

Menurutnya, santunan tersebut menjadi bentuk perlindungan agar keluarga yang ditinggalkan tidak semakin terpuruk secara ekonomi.

"Bapak-bapak nelayan yang melaut adalah harapan keluarga, tumpuan istri dan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga miskin baru," katanya.

Rico Waas pun memastikan Pemko Medan akan terus meningkatkan perlindungan bagi nelayan sekaligus mendukung penuh pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sebelumnya Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis menjelaskan program jaminan perlindungan sosial ini menyasar 2.000 nelayan penerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, sebanyak 500 nelayan menerima bantuan cadangan pangan beras pemerintah sebagai bentuk langkah pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi dan gejolak harga pangan di Kota Medan. Rel

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri HUT ke-81 TNI di Asahan

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:50:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Alun-Alun Rambate Rata Raya, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Senin (5/10/2026).

Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra selaku inspektur upacara.

Dalam amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Letkol Inf Edy Syahputra, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta terus menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Panglima TNI menekankan penguatan profesionalisme prajurit melalui budaya kerja PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

"Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga," demikian amanat Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, penguatan institusi TNI harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit sesuai bidang tugas masing-masing.
Selain itu, perkembangan lingkungan strategis juga menjadi perhatian.

Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI.

Panglima TNI meminta seluruh prajurit tetap berpegang pada jati diri TNI serta memperkuat komitmen menjaga persatuan dan kedaulatan negara.
Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh pengabdian dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan dan melindungi kekayaan Nusantara.

"Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten, sehingga PRIMA menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap dan bertindak, saat ini dan di masa yang akan datang," kata Panglima TNI.

Upacara tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergitas TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Asahan, Tanjungbalai dan Batubara.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono, serta Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran, pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dan atraksi peragaan prajurit.
(eko)

Bersama Alumni, Rektor USU Ingatkan Adaptasi Dan Perubahan

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Industri perbankan Indonesia memasuki 2027 dengan fondasi yang relatif solid, namun menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks. Pertumbuhan kredit mencapai 13,65% secara tahunan per Agustus 2026, dengan permodalan 24,1% dan rasio kredit bermasalah (NPL) 2,11%. Di tengah kondisi tersebut, perkembangan teknologi, ancaman siber, perubahan regulasi, ketidakpastian makroekonomi, tuntutan ESG, dan kesenjangan talenta menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara bersamaan.

Merespons dinamika tersebut, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional "Tantangan Bisnis Perbankan 2027– Adaptasi atau Tertinggal" dengan tema "Menjinakkan Risiko, Menguasai Teknologi: Tujuh Tantangan Utama Perbankan Indonesia Menuju 2027, di Jakarta, Selasa (6/10/2026)

Seminar tersebut mempertemukan regulator, perbankan, fintech, akademisi, dan praktisi untuk membahas strategi menghadapi perubahan industri.

Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si pada kegiatan tersebut mengatakan tema seminar yang diangkat tidak hanya relevan bagi dunia perbankan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan tinggi. Perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), dinamika kebutuhan dunia kerja, serta perubahan karakter generasi mahasiswa menuntut perguruan tinggi untuk terus melakukan penyesuaian.

"Konsep adaptasi atau tertinggal ini juga sejalan dengan apa yang kita hadapi di Universitas Sumatera Utara. Perguruan tinggi harus beradaptasi terhadap perubahan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tertinggal," ujar Prof. Muryanto Amin.

Rektor USU mengatakan adaptasi di lingkungan perguruan tinggi tidak sebatas mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, tata kelola, proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga kemampuan institusi membaca kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Prof. Muryanto Amin menilai perguruan tinggi perlu membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Adaptasi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Kita harus mampu membaca perubahan, memahami kebutuhan masyarakat, kemudian menerjemahkannya dalam kebijakan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Ketua IKA USU Jakarta, Tujuh Martogi Siahaan mengungkapkan tantangan perbankan menuju 2027 tidak lagi datang satu per satu, tetapi hadir secara bersamaan—dari risiko makroekonomi dan regulasi hingga disrupsi teknologi, keamanan siber, AI, keberlanjutan, dan talenta. Karena itu, kita tidak cukup hanya beradaptasi terhadap perubahan; kita harus mampu mengantisipasinya.

"Melalui seminar ini, IKA USU Jakarta ingin mempertemukan regulator, industri, dan akademisi untuk membangun perspektif bersama dan merumuskan langkah konkret agar perbankan Indonesia semakin tangguh, adaptif, dan kompetitif,"katanya.

Seminar mengidentifikasi tujuh tantangan utama perbankan, yakni disrupsi digital dan fintech; keamanan siber dan pelindungan data; adopsi AI; tekanan regulasi dan kepatuhan; risiko kredit dan kondisi makroekonomi; ESG; serta sumber daya manusia. Ketujuh tantangan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan respons yang terintegrasi. Dari sisi teknologi, persaingan bank, fintech, neobank, dan platform pembayaran digital semakin intensif. AI membuka peluang untuk meningkatkan credit scoring, deteksi fraud, dan efisiensi, tetapi sekaligus menghadirkan risiko baru seperti penipuan berbasis AI dan deepfake. Di sisi lain, perubahan standar pelaporan, penyelarasan dengan Basel, penguatan pengawasan dan pelindungan data menuntut industri meningkatkan kemampuan adaptasi dan kepatuhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso menegaskan bahwa masa depan sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan inovasi, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas, keamanan, tata kelola, pelindungan konsumen, dan manfaat ekonomi."Transformasi digital sektor keuangan harus diarahkan menjadi mesin produktivitas yang memperluas akses pembiayaan dan memberikan manfaat nyata bagi sektor riil serta masyarakat." Dalam konteks prudensial, kerangka Basel menempatkan kecukupan modal, supervisory review, dan market discipline sebagai tiga pilar pengawasan. Sementara itu, PSAK 118 memperkuat kualitas dan struktur penyajian informasi keuangan. Kombinasi permodalan yang memadai, pengawasan efektif, manajemen risiko yang disiplin, dan transparansi menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kepercayaan pasar.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menilai konsolidasi dan restrukturisasi perbankan diperlukan untuk memperkuat efisiensi dan kesehatan industri. Namun, proses tersebut harus tetap menjaga persaingan usaha yang sehat, inovasi, pilihan konsumen, dan akses pembiayaan. Konsentrasi pasar dan berkurangnya jumlah pesaing efektif juga perlu menjadi perhatian.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menekankan bahwa transformasi digital harus menghasilkan dampak ekonomi nyata. BTN mengembangkan transformasi proses melalui Loan Factory, Monoline Collection System, AI/OCR, modernisasi Core Banking, BDS, dan AS400 untuk memperkuat efisiensi, tata kelola, serta manajemen risiko. "Teknologi bukan tujuan akhir transformasi sektor keuangan. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan teknologi untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, memperkuat resiliensi, dan menggerakkan sektor riil."

Dari sisi manajemen risiko, Johanes Barus, Direktur Risk Management BTN, menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pengelolaan risiko yang lebih proaktif, terukur, dan berbasis data. Pemanfaatan AI dan advanced analytics dinilai dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan keputusan yang lebih prediktif dan adaptif. Pada saat yang sama, BSSN menegaskan bahwa keamanan siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat berdampak pada operasional, keuangan, reputasi, aspek hukum, hingga keberlangsungan perusahaan.

Karena itu, transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan resiliensi, tata kelola, perlindungan data, dan keamanan sistem. "Inovasi tanpa resiliensi dapat menjadi kerentanan sistemik. Karena itu, ketika sektor keuangan semakin digital, cybersecurity harus bergeser dari sekadar fungsi IT menjadi bagian dari strategi dan keberlangsungan bisnis."

Tantangan berikutnya adalah membawa digitalisasi dari otomatisasi parsial menuju kecerdasan otonom yang terintegrasi. Penggunaan chatbot, RPA, OCR, dan berbagai perangkat digital perlu diintegrasikan melalui fondasi data, multi-agent architecture, human oversight, dan governance. Tujuannya adalah membangun sistem yang semakin cerdas tanpa kehilangan kendali, keamanan, akuntabilitas, dan kepercayaan. Namun, kemajuan teknologi juga harus diikuti dengan penguatan persaingan yang sehat.

Guru Besar Hukum Persaingan Usaha USU, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, menilai transformasi digital tidak otomatis menciptakan persaingan yang sehat. Pergeseran kekuatan pasar menuju data, algoritma, dan infrastrukturdigital memunculkan risiko seperti ecosystem lock-in, self-preferencing, eksklusivitas, dan akuisisi calon pesaing. Karena itu, kebijakan persaingan perlu lebih preventif dan hadir sejak tahap desain produk.

Seminar menegaskan bahwa menghadapi tujuh tantangan perbankan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, media, dan komunitas agar inovasi tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga aman, inklusif, bermakna secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dengan teknologi sebagai penggerak, tata kelola sebagai kompas, keamanan sebagai fondasi, dan kolaborasi sebagai kekuatan, industri perbankan Indonesia diharapkan mampu memasuki 2027 dengan lebih cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan—serta menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. (C04)

Luncurkan "Jaksa Sahabat Pendidik", Kejati Sumut Tegaskan Komitmen Kawal Kemajuan Pendidikan Bersama Pemprov

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi meluncurkan program unggulan "Jaksa Sahabat Pendidik" pada Selasa (06/10/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Program ini menjadi jembatan hukum bagi tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugas dengan aman, tepat, dan bebas dari kekhawatiran kendala regulasi.

Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH., MH., dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Turut hadir para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kejati Sumut, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, serta para Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dari berbagai daerah di provinsi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Muhibuddin menegaskan bahwa seluruh jajaran kejaksaan di Sumut berkomitmen penuh untuk mendampingi dan mengawal dunia pendidikan.

"Kami siap mendampingi pendidik, termasuk kepala sekolah yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika mengalami kendala regulasi. Program Jaksa Sahabat Pendidik ini hadir agar teman-teman pendidik tidak sendiri menghadapi masalah, terutama saat mendapat penugasan sebagai PPK. Kurangnya pemahaman aturan bisa menimbulkan hambatan, di situlah kami hadir untuk membantu dan mengawal," ujar Muhibuddin.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kejati Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara masing-masing Kajari dengan Bupati maupun Wali Kota di seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Kerja sama ini membentuk jaring pendampingan hukum yang menyeluruh bagi lembaga pendidikan.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, kehadiran kejaksaan sebagai mitra pendidikan memberikan perlindungan ganda bagi sekolah, baik dari gangguan luar maupun penyimpangan dari dalam.

"Program ini melindungi sekolah dari perbuatan yang tidak baik, baik dari dalam maupun dari luar. Guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya kini dibimbing dan diawasi oleh lembaga yang tepat dan kredibel. Kejati Sumut dapat memberikan masukan serta arahan hukum yang jelas sehingga tugas pendidikan dapat berjalan tertib, aman, dan berkualitas," ungkap Bobby.

Dengan terluncurnya program ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut bertekad bergerak lintas sektor, bahu-membahu memajukan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, serta memastikan setiap pendidik dapat bekerja dengan tenang, tertib hukum, dan penuh tanggung jawab. (tec)

Syahganda: Jarak Gagasan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat Diperkecil

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:35:00 +0700+0700

JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menegaskan arah penguatan komunikasi pemerintah yang mengutamakan penyampaian informasi secara sederhana, penyerapan aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangan kepada media pada kegiatan serah terima jabatan, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, Selasa sore, 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih aktif memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan usulan, masukan, keluhan, dan kritik publik.

"Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda Nainggolan, Presiden mengarahkan Bakom untuk mendengarkan suara rakyat secara sungguh-sungguh. Bakom akan mengembangkan pendekatan aktif atau menjemput bola agar memperoleh umpan balik masyarakat, sekaligus membantu menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Bakom akan memperkuat kerja sama dengan unsur komunikasi dan kehumasan pada kementerian, lembaga, instansi vertikal, serta pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.

Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono menegaskan bahwa program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan pemerintah secara utuh.

Fadli Tri Hartono juga menyampaikan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan meneruskan aspirasi kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Kerja sama dengan media akan diperkuat untuk mendukung penyampaian informasi dan penerimaan masukan publik.

Bakom akan melanjutkan dan mengoptimalkan kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, serta pertemuan rutin bersama media.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung kerja komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan responsif.

Melalui komunikasi dua arah, Bakom berupaya membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus memastikan suara masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berwenang. Rel

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Tak Diterima MK, Ini Alasannya

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:34:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
MK mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024 dibatalkan.
Persoalan yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan, MK turut mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan bukti pendidikan tersebut. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus apakah syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi atau tidak.

Pasalnya, persoalan kedudukan hukum pemohon menjadi alasan utama perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan.
Dengan demikian, putusan MK kali ini tidak menyatakan bahwa substansi persoalan syarat pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti. Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki legal standing.red/dt

Kampung Berkah Syahmad Diresmikan, Warga Kini Nikmati Lingkungan Lebih Layak

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:36:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan Kampung Berkah Syahmad, Selasa (6/10/2026), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat serta mengeluarkan kawasan tersebut dari kategori kumuh.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima kunci rumah hasil program bedah rumah, sertifikat tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai nol rupiah kepada warga penerima manfaat.

Penataan Kampung Berkah Syahmad dilakukan secara menyeluruh melalui program bedah rumah dan pembenahan lingkungan, seperti drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, serta peningkatan kelayakan hunian. Penataan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

"Penataan Kampung Berkah Syahmad bukan hanya soal memperbaiki rumah melalui program bedah rumah, tetapi juga bagaimana kita membenahi lingkungannya secara menyeluruh. Mulai dari drainase, sanitasi, persampahan, sampai memastikan masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih layak," ujar Asri.

Menurutnya, perubahan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi keluarga dan generasi berikutnya.

"Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh bisa benar-benar berubah. Harapannya, lingkungan yang lebih baik ini bisa mengangkat martabat masyarakat sekaligus menjadi investasi untuk anak-anak dan keluarga ke depan," katanya.

Selain peresmian, dilakukan pula penyerahan secara simbolis alat pemadam api ringan (APAR) untuk empat lokasi kawasan kumuh serta tong sampah untuk mendukung keamanan dan kebersihan lingkungan.

Ia mengatakan penataan kawasan akan terus dilanjutkan, termasuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang masih diperlukan masyarakat.

"Masukan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kita. Termasuk normalisasi sungai dan kebutuhan bronjong. Normalisasi akan dilakukan segera setelah alat berat kita selesai melakukan penanganan banjir si Hamparan Perak," ujarnya.

Ia menegaskan, Kampung Berkah Syahmad bukan menjadi akhir dari penanganan kawasan kumuh di Deli Serdang. Masih terdapat delapan kawasan kumuh yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun depan.

"Saya berharap apa yang sudah dibangun dapat dijaga bersama. Karena Kampung Berkah ini adalah milik dan untuk masyarakat," tambahnya.

Salah satu warga penerima manfaat, Usman, yang masuk kelompok desil 1, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang atas bantuan bedah rumah yang diterimanya.

"Terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah yang sudah membantu memperbaiki rumah kami," ujarnya.

Warga lainnya, Sri Wahyuni, mengaku merasakan perubahan setelah penataan dilakukan. Menurutnya, lingkungan tempat tinggalnya kini tidak lagi mudah becek saat hujan.

"Kami tinggal di sini sekarang sudah tidak becek lagi. Kami juga berharap sungai dapat dinormalisasi dan dibuat bronjong," katanya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:30:00 +0700+0700

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi

DELISERDANG — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, sekaligus menegaskan kesiapan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan kepolisian.

Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu saat menyambut Irjen Pol Sonny Irawan bersama Ketua Bhayangkari Sumut Yessie Sonny Irawan di Gate 12 Pintu Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (6/10/2026).

Dalam penyambutan tersebut, Bobby Nasution turut memakaikan pakaian adat Melayu berupa tanjak kepada Irjen Pol Sonny Irawan sebagai simbol penghormatan dan penyambutan atas kedatangannya di Sumatera Utara.

Bobby menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Sonny Irawan. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Polda Sumut menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan kepolisian.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Utara. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Polda Sumut semakin kuat dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bobby.

Bobby menyampaikan, keamanan dan ketertiban merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Sumut. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diperkuat.

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

Sementara itu, Sonny Irawan resmi dilantik sebagai Kapolda Sumut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, Sonny menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997. Sepanjang kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ia menduduki sejumlah jabatan strategis, khususnya di bidang lalu lintas.

Pada 2007, Sonny dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Banyuwangi. Kariernya kemudian berlanjut di bidang lalu lintas hingga dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur pada 2022–2023.

Setelah bertugas di Kalimantan Timur, Sonny mendapat amanah sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023. Pada 2025, Sonny dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Sumut.

Selanjutnya, pada 30 Juli 2026, Sonny dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut dan dipercaya sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Tidak lama berselang, Sonny kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Sumut.

Turut menyambut kedatangan Kapolda Sumut anggota DPRD Sumut, jajaran Kejaksaan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Polda Sumut.**

KAPOLDA SUMUT IRJEN POL. SONY IRAWAN DISAMBUT HANGAT DI BUMI SUMATERA UTARA

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:25:00 +0700+0700

MEDAN — Kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. di Bumi Sumatera Utara disambut hangat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan.

Penyambutan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas Sumatera Utara.

Hadir dalam momentum tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kasdam I/Bukit Barisan, Danlantamal, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap momentum tersebut KH. Akhmad Khambali, SE, MM., Ketua Umum Gema Santri Nusa, yang menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumatera Utara merupakan energi baru bagi penguatan kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

BUKAN SEKADAR PENYAMBUTAN, TETAPI AWAL GERAKAN BESAR

KH. Akhmad Khambali mengatakan, penyambutan Kapolda Sumut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik awal membangun gerakan bersama yang nyata dan berkelanjutan.

«"Kami menyambut Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sony Irawan dengan penuh hormat dan optimisme. Kehadiran beliau kami maknai sebagai energi baru untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, sejuk dan bermartabat," ujar KH. Akhmad Khambali.»

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar karena memiliki banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan serta unsur TNI dan Polri yang dapat bergerak bersama dalam satu visi.

«"Kalau ulama membimbing, umat bersatu, umaro mengayomi, TNI menjaga kedaulatan dan Polri melindungi masyarakat, maka insyaallah Sumatera Utara akan menjadi rumah besar yang aman, damai dan bermartabat," tegasnya.»

DUKUNG PENUH PROGRAM KAPOLRI

Gema Santri Nusa, lanjut KH. Akhmad Khambali, siap mengambil bagian dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Kapolri di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kebangsaan dan pembinaan masyarakat, termasuk dakwah kebangsaan, sholawat kebangsaan, pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan ekstremisme, pemberantasan narkoba, serta gerakan menjaga kerukunan dan persatuan.

«"Program Kapolri harus kita turunkan dari tingkat institusi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi program kepolisian, tetapi kita jadikan gerakan bersama. Gema Santri Nusa siap menjadi bagian dari gerakan tersebut," katanya.»

SINERGI TNI-POLRI DAN ULAMA UNTUK SUMUT

Kehadiran unsur Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, Kasdam I/Bukit Barisan, Lantamal, Polda Sumut dan jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

KH. Akhmad Khambali menilai kolaborasi lintas institusi tersebut sangat penting menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, narkoba, kenakalan remaja hingga potensi konflik sosial, semuanya membutuhkan pendekatan bersama yang mengedepankan komunikasi, edukasi dan keteladanan.

«"Kita jangan menunggu masalah menjadi besar. Ulama hadir memberikan pencerahan, pemerintah hadir memberikan pelayanan, TNI menjaga stabilitas, Polri memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan masing-masing," jelasnya.»

DARI SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA

KH. Akhmad Khambali menegaskan, Sumatera Utara harus menjadi contoh bagaimana kekuatan Ulama, Umaro, TNI, Polri dan Umat dapat berjalan dalam satu frekuensi.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan hasil dari kepercayaan, komunikasi dan gotong royong seluruh masyarakat.

«"Kita ingin membangun Sumatera Utara bukan hanya aman secara keamanan, tetapi juga aman secara sosial, damai secara kehidupan, kuat secara persatuan dan bermartabat dalam peradaban," ungkapnya.»

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sony Irawan di Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang luas bersama para ulama dan tokoh masyarakat.

SATU BUMI, SATU SEMANGAT, SATU KOMITMEN

Momentum penyambutan Kapolda Sumatera Utara ini menjadi simbol bahwa seluruh elemen strategis Sumatera Utara siap berjalan bersama menjaga stabilitas daerah.

Ulama membimbing.
Umat bersatu.
Umaro mengayomi.
TNI menjaga.
Polri melindungi.

SATU KOMITMEN:

SUMATERA UTARA AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT.

Dari Bumi Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat menyampaikan pesan kuat:

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu tujuan.

Kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita satu Indonesia.

Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan pernah berbeda dalam menjaga persatuan."

Gema Santri Nusa siap bersinergi bersama Polda Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda untuk mengawal program-program Kapolri, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun Sumatera Utara yang aman, damai, sejuk, religius dan bermartabat.

Dari Sumut untuk Indonesia.
Bersama menjaga persatuan.
Bersama merawat kedamaian.
Bersama membangun negeri.

Tempat Penyimpanan Peralatan Dekorasi Pesta di Medan Johor Terbakar

admin — Tue, 06 Oct 2026 18:55:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Sebuah lokasi penyimpanan peralatan dekorasi pesta di Jalan Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan terbakar, Selasa (06/10/26) dini hari.

Kobaran api dengan cepat meluas menghanguskan sebagian besar bangunan yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dekorasi pesta.

Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Suriono mengatakan, objek yang terbakar merupakan satu unit tempat penyimpanan peralatan dekorasi pesta.

"Persentase yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 80 persen," kata Suriono.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 05.00 WIB.

"Korban jiwa nihil. Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 05.00 WIB," ujar Suriono.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber awal munculnya api.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga sekitar, mengingat kebakaran terjadi pada dini hari ketika sebagian besar masyarakat masih beristirahat.(W05)

Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

admin — Tue, 06 Oct 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT26.CO
Kerusuhan terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Sebanyak tiga unit alat berat (ekskavator) dibakar warga, Minggu (04/10/26) dinihari.

Warga merusak dan membakar alat berat tersebut karena diduga digunakan akan digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel untuk menyelidiki peristiwa pembakaran alat berat tersebut

"Awalnya kelompok masyarakat sekitar berkumpul menghentikan aktivitas tiga unit ekskavator yang disebut milik seseorang bernama Pawang. Lalu warga melakukan pembakaran tiga unit alat berat di TKP," sebut Kombes Pol Ferry, Selasa (06/10/26).

Ferry menerangkan, aksi pembakaran itu diduga dipicu aktivitas ekskavator yang melakukan pengerukan material ke arah pertapakan Masjid Al Muhtadin sejauh 40 meter.

"Pengelola ekskavator diduga melanggar kesepakatan dengan pengurus Masjid Al Muhtadin untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas dengan radius 40 meter dari pertapakan masjid," terangnya.

"Jadi aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan diduga ilegal itu menggunakan ekskavator sudah berulang terjadi. Alasannya si pemilik ekskavator melakukan kegiatan karena merasa lokasi itu merupakan miliknya," tambah juru bicara Polda Sumut tersebut.

Dia menerangkan, kasus pembakaran alat berat eskavator yang terjadi Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, masih dalam penyelidikan.

"Kita tunggu saja hasilnya ya. Penyidik masih berada di TKP melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pembakaran alat berat tersebut," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Tangkapan layar pembakaran alay berat oleh massa yang menentang pertambangan diduga ilegal di Madina(W05)