IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:39:00 +0700+0700

Pekanbaru | Sumut24.co

Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah.

Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program MBG, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang kini menjadi perhatian publik nasional.

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pejabat pusat. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk di tingkat daerah.

Ia menyebut, apabila ditemukan indikasi keterlibatan Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun pihak lainnya dalam penyimpangan anggaran, maka seluruhnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Jika terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, penggelapan, ataupun bentuk penyimpangan lain dalam Program MBG, maka semua pihak yang terlibat wajib diproses," tegas Gusti dalam keterangannya.

IMA Madina Pekanbaru menilai pengusutan dugaan korupsi pada level pejabat tinggi seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa di lapangan.

Menurut Gusti, program berskala nasional seperti MBG melibatkan banyak pihak dalam proses distribusi, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di daerah. Karena itu, pengawasan dan penelusuran aliran anggaran dinilai sangat penting dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya berhenti pada aktor tertentu tanpa menyentuh mekanisme pelaksanaan program hingga ke tingkat bawah.

"Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya penyimpangan oleh Korwil, Korcam, maupun pihak lain, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya.

IMA Madina Pekanbaru menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dianggap bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.

Selain meminta penegakan hukum dilakukan secara serius, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus secara terbuka.

Menurut mereka, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

IMA Madina Pekanbaru turut mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan. Mereka meminta publik tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum," ujar Gusti.

Ia kembali menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara transparan dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen, IMA Madina Pekanbaru menyatakan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.zal

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:35:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerja an. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat," ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluas an pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transform asi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

"Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pela ksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Cris.r

Opening Ceremony GLOPB Vol. 2 Jadi Awal Kolaborasi Lintas Negara Berbasis Budaya dan Lingkungan

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:43:00 +0700+0700

MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) secara resmi membuka kegiatan Global Student Engagement Program (GLOPB) Vol. 2 yang mengusung tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom". Program internasional yang berlangsung pada 3–6 Juni 2026 ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara yang mengintegrasikan pendidikan, budaya, dan konservasi lingkungan dalam satu pengalaman pembelajaran yang komprehensif.

Kegiatan pembukaan berlangsung di Kampus UNPAB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, delegasi internasional, serta peserta program dari berbagai institusi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hazrul Azwar Hasibuan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi UNPAB yang mewakili Rektor UNPAB, Siti Anisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, serta Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. selaku Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional UNPAB.

Turut hadir delegasi internasional, yaitu Mr. Mohd Darmizi bin Dilah dari UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia, Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad dari Universiti Utara Malaysia (UUM), serta Dr. Hlaing Minn Khant dari Krirk University, Thailand.

Dalam sambutannya, Dr. Hazrul Azwar Hasibuan menyampaikan bahwa GLOPB merupakan salah satu program strategis UNPAB dalam memperkuat internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lingkungan Sumatera Utara kepada masyarakat global.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman lintas budaya, memperluas jejaring internasional, serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Momentum pembukaan GLOPB Vol. 2 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNPAB dan Krirk University Thailand terkait penyelenggaraan program GPOLB Camp. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi akademik internasional, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan berbagai program bersama di masa mendatang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti beragam kegiatan akademik dan budaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung mengenai hubungan antara budaya lokal dan pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan peserta, campus tour UNPAB, sesi pengenalan budaya Melayu, serta kuliah akademik mengenai konservasi mangrove dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura serta mengeksplorasi kawasan ekowisata Tangkahan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi konservasi alam unggulan di Sumatera Utara. Selain itu, para peserta akan mengunjungi kawasan pesisir Nipah di Serdang Bedagai untuk mengikuti kegiatan adopsi dan penanaman mangrove serta mempelajari pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat.

Sebagai penutup, peserta akan mengikuti wisata budaya Kota Medan yang meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya bersama Kesultanan Deli, serta eksplorasi sejumlah destinasi sejarah dan budaya yang menjadi ikon Kota Medan.

Melalui GLOPB Vol. 2, UNPAB tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara kepada peserta internasional, tetapi juga membangun ruang dialog global yang mendorong lahirnya generasi muda berwawasan internasional, berkarakter, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UNPAB dalam memperkuat posisi sebagai kampus yang aktif membangun kolaborasi global dan mencetak global citizens yang siap menghadapi tantangan dunia masa depan.rel

UNPAB Ambil Bagian dalam Seminar Nasional “10 Pohon Ilmu” dan Pemecahan Rekor MURI Bersama 115 PTS se-Sumatera Utara

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:39:00 +0700+0700

MEDAN, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" yang dirangkaikan dengan pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah instansi pemerintah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara ini berlangsung pada Rabu (3/6) secara hybrid dari Aula LLDIKTI Wilayah I Medan dan diikuti secara serentak oleh perguruan tinggi peserta di kampus masing-masing.

Di lingkungan UNPAB, kegiatan diikuti oleh sivitas akademika melalui beberapa titik pelaksanaan, antara lain Mahabento, Amphiteater, ruang kelas Gedung A, dan Perpustakaan UNPAB. Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung secara terintegrasi dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Utara.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menjadi ruang penguatan wawasan akademik sekaligus sarana mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 115 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Pertanian, serta berbagai instansi lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan sinergi lintas sektor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan pemaparan materi dan diskusi ilmiah untuk memperluas wawasan peserta dalam berbagai bidang keilmuan dan pembangunan.

Momentum istimewa dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pemecahan Rekor MURI yang melibatkan seluruh perguruan tinggi peserta secara serentak. Proses verifikasi dilakukan langsung oleh tim MURI sebagai bagian dari pencatatan prestasi nasional yang menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Partisipasi UNPAB dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen universitas dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas, kolaboratif, dan berdampak. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum akademik dan kegiatan strategis, UNPAB terus berupaya memperkuat kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pengarahan dari tim MURI terkait proses verifikasi rekor serta pengundian lucky draw yang menambah semarak suasana. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Melalui semangat kebersamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, UNPAB menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung kemajuan pendidikan tinggi Indonesia serta siap berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.rel

Skema Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun, FABEM Minta Kejagung Bongkar Kasus MBG Hingga ke Akar

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:55:00 +0700+0700

JAKARTA | sumut24.co

Ketiga tersangka yang ditahan adalah DH (Eks Kepala BGN), SS (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi), dan LP (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan). Mereka diduga terlibat penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta afiliasi yayasan mitra SPPG yang mengakibatkan kerugian negara potensi triliunan rupiah.

Ketua Umum DPP FABEM - SM Zainuddin Arsyad, S.I.P menyatakan bahwa publik perlu mengawal proses hukum ini agar tidak berhenti di tingkat tersangka. Berikut pernyataan keras sekaligus terukur yang disampaikannya di Jakarta:

"Kami mengapresiasi langkah Kejagung yang menetapkan tiga tersangka eks pimpinan BGN. Namun, ini baru permulaan. Akar persoalan harus diungkap, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik skema korupsi yang terstruktur dan sistematis ini. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi. FABEM mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas aliran dana harian miliaran rupiah kepada yayasan afiliasi tersangka, serta memeriksa seluruh pihak yang melakukan intervensi terhadap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merugikan keuangan negara dari total anggaran MBG dari Apbn Rp 85, 27 T tahun 2025 dan Rp268 triliun ( 2026 ) Kami juga meminta transparansi proses penyidikan dan pemulihan seluruh kerugian negara. Jika diperlukan, FABEM siap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan."

Pernyataan itu merujuk pada temuan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI, Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:

Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN;
Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;
Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;
Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Para Tersangka dijerat dengan pasal:

Primair:

Pasal 603jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:

Pasal604jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Waketum DPP FABEM - Tody Ardiansyah Prabu, S.H :

Sikap Presiden Bpk. Prabowo Subianto sudah Tegas Tepat momentumnya dalam mengambil keputusan dengan mencopot Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN serta kejagung memgambil tindakan cepat untuk menggeledah kantor BGN serta menahan kepala BGN Sdr.DH dan 2 wakil BGN, Sdr. SS dan Sdr. LP;

Demi Penegakan hukum tanpa pandang bulu tajam ke atas dan Menjaga Program unggulan Nasional Terukur , tepat sasaran agar tidak terjadi penyimpangan uang rakyat Apbn serta Memulihkan Stabilitas Kepercayaan Masyarakat terhadap program unggulan pemerintahan serta kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"FABEM sebagai organisasi pergerakan alumni aktifis BEM & senat mahasiwa akan membentuk tim pemantau khusus untuk memastikan kasus ini tidak mandek. Kami mendorong Kejagung juga mengusut kemungkinan adanya pelaku lain di luar ketiga tersangka," tutup Tody Ardiansyah Prabu, S.H Waketum DPP FABEM - SM Bidang Hukum & Antar Lembaga./rel

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Batubara periode 2026–2031 resmi dilantik, di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (3/6/2026).

Pada kegiatan itu, Bupati Batubara, Dr H. Baharuddin Siagian, menerima penghargaan Sahabat Pers dari JMSI yang diserahkan langsung Ketua JMSI Sumatera Utara (Sumut) Rianto.

Bupati Baharuddin dalam sambutan mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Batubara yang baru dilantik.

Ia berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Gunakan media secara bijak, sampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Jangan membuat pemberitaan yang tendensius. Utamakan kritik yang membangun dan teguran yang konstruktif demi kemajuan daerah,"katanya.

Pelantikan ini juga bagian konsolidasi organisasi untuk memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen, dan berintegritas di Kabupaten Batubara.

Sementara itu, Pembina JMSI Sumut Rahudman Harahap, mengingatkan insan pers agar tidak hanya berfokus pada aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Bupati. Menurutnya, media juga harus hadir di tengah masyarakat dan mengangkat berbagai persoalan serta kondisi riil yang dihadapi warga.
"Pemberitaan di Batubara jangan hanya berkutat di kantor bupati. Media harus lebih banyak melihat dan mengangkat kondisi masyarakat di lapangan,"sarannya.

Acara juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara, Elpandi Agraha, Sekretaris JMSI Sumatera Utara, Zulham Efendi, Staf Ahli Bupati Batu Bara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batbara, Ketua Harian SMSI Batubara, Arie Gusti Kurniawan Sinaga, Sekretaris Mazlan, serta sejumlah undangan lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan JMSI, kepengurusan JMSI Kabupaten Batu Bara periode 2026–2031 dipimpin oleh Subari sebagai Ketua, Ramdani sebagai Sekretaris, dan Dani Ramadhan sebagai Bendahara.(Jo)

UNPAB Gelar GLOPB Vol. 2: Kenalkan Budaya Melayu dan Konservasi Mangrove ke Mahasiswa Internasional*

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:23:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan , Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan resmi membuka program internasional bergengsi bertajuk GLOPB Vol. 2 (Global Student Engagement) pada Rabu, 3 Juni 2026. Mengangkat tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom", kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 3–6 Juni 2026, di tiga wilayah Sumatera Utara: Medan, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran fungsionaris Unpab, di antaranya Dr. Hazrul Azwar Hasibuan (Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi) yang mewakili Rektor, Siti Anisah, S.T., M.T. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. (Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional), serta Jodi Hendrawan, M.Kom. (Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). Turut hadir para delegasi internasional, seperti Mr. Mohd Darmizi bin Dilah (UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia), Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad (Universiti Utara Malaysia/UUM), dan Dr. Hlaing Minn Khant (Krirk University, Thailand).

Program ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Unpab serta 15 mahasiswa internasional asal Malaysia dan Myanmar yang tergabung dalam Global Student Engagement International (UUM, UiTM, UKM, IIUM, dan Krirk University).

Pada momentum ini, Unpab dan Krirk University Thailand juga melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait program GPOLB Camp untuk memperkuat jejaring akademik global.

Program internasional ini bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara melalui pendekatan edukatif, budaya, dan lingkungan. Setelah penyambutan, campus tour, dan kuliah akademik mengenai mangrove di Unpab, para peserta akan mengikuti kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura, serta mengeksplorasi ekowisata gajah di Tangkahan.

Selanjutnya, aksi nyata pelestarian lingkungan dilakukan di kawasan pesisir Nipah, Serdang Bedagai. Di sana, peserta akan mempelajari ekosistem pesisir sekaligus berpartisipasi langsung dalam aksi adopsi dan penanaman mangrove berbasis partisipasi masyarakat.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan wisata budaya di Kota Medan, meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya dengan Kesultanan Deli, serta kunjungan ke berbagai ikon sejarah kota.

Secara keseluruhan, GLOPB Vol. 2 menjadi wadah kolaborasi internasional strategis yang mengintegrasikan pendidikan dan konservasi, sekaligus memperkuat peran Unpab dalam mendorong internasionalisasi kampus serta membentuk global citizenship bagi mahasiswa.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi yang diikuti para peserta GPOLB Camp dan kuliah akademik singkat bertema pelestarian lingkungan dilakukan di kawasan pesisir Nipah.(W04)

Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Hadiri Pengukuhan Sosialisasi Pidana Adat dan Pengurus LKAAM Kabupaten Solok Periode 2024–2029.

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Rabu (03/06/26
menghadiri kegiatan Sosialisasi Pidana Adat sekaligus Pengukuhan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok Periode 2024–2029.

Kegiatan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh adat, ninik mamak, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Solok.Dan juga turut hadir
Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Ketua LKAAM Kabupaten Solok yang baru dikukuhkan, Drs. Reflidon, MM, Dt. Kayo, serta Kepala Agrinas Palma Nusantara Wilayah Sumbar–Jambi, Brigjen TNI (Purn) Chairul Anwar Mandailing.

Bupati Solok dalam sambutan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi pidana adat yang dinilai sangat penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan hukum adat yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat Minangkabau.

Dikatakan Bupati, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan secara musyawarah, serta menjadi benteng dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

"Adat dan syarak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Melalui sosialisasi pidana adat ini, diharapkan masyarakat semakin memahami fungsi hukum adat sebagai salah satu sarana penyelesaian persoalan sosial yang mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan perdamaian," ujar Bupati.

Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Fauzi Bahar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKAAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga marwah adat Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Ia berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan adat dan budaya.

Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat,
pada kesempatan tersebut, sekaligus melakukan pengukuhan Pengurus LKAAM Kabupaten Solok Periode 2024–2029 dengan Ketua Drs. Reflidon, MM, Dt. Kayo. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai wadah pemersatu ninik mamak dan tokoh adat di Kabupaten Solok.

Ketua LKAAM Kabupaten Solok yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran lembaga adat dalam pembinaan masyarakat, penyelesaian sengketa adat, serta pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Solok.

Kegiatan diakhiri dengan sosialisasi mengenai pidana adat yang menghadirkan berbagai narasumber, sekaligus menjadi forum diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kelestarian adat dan budaya di Kabupaten Solok.(YOSE)

14 Kasus Narkoba Diungkap dalam Operasi Antik Toba 2026, Polres Tapsel Selamatkan Ribuan Warga dari Bahaya Narkotika

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:46:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen memberantas peredaran narkotika terus ditunjukkan jajaran Polres Tapanuli Selatan. Selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Operasi Antik Toba 2026, aparat kepolisian berhasil mengungkap belasan kasus narkoba di wilayah hukumnya.

Operasi yang digelar selama 20 hari, mulai 13 Mei hingga 2 Juni 2026 tersebut, mencatat sebanyak 14 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berhasil diungkap. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 14 tersangka yang terdiri dari 13 laki-laki dan satu perempuan.

Wakapolres Tapanuli Selatan, Kompol Muslim Amin, S.E., menegaskan keberhasilan operasi tersebut menjadi bukti keseriusan Polres Tapsel dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang meresahkan masyarakat.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan," ujar Kompol Muslim Amin.

Dalam operasi tersebut, Satresnarkoba Polres Tapsel bersama jajaran turut menyita sejumlah barang bukti narkotika dari tangan para tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, serta lima butir pil ekstasi.

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai sebesar Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Menurut Wakapolres, keberhasilan pengungkapan tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sedikitnya 1.120 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

"Diperkirakan sebanyak 1.120 jiwa dapat diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.

Ia menambahkan, hasil Operasi Antik Toba 2026 menjadi peringatan keras bagi para pelaku penyalahgunaan maupun bandar narkoba. Polres Tapsel, kata dia, tidak akan memberikan ruang bagi peredaran barang haram yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda.

Selain penindakan, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat agar aktif membantu pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," ajaknya.

Dalam proses hukum, para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai jenis barang bukti dan peran masing-masing. Untuk kasus ganja, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara untuk kasus sabu, tersangka dipersangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Tapanuli Selatan memastikan upaya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari peredaran narkotika.zal

Harun Mustafa Kembali Berkuasa di IMI Sumut, Ijeck Minta Pengurus Jangan Jalan Sendiri

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:45:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara berlangsung penuh semangat dan soliditas. Dalam agenda penting tersebut, Harun Mustafa Nasution kembali dipercaya menakhodai IMI Sumut untuk periode 2026-2030 setelah menjadi calon tunggal dan terpilih secara aklamasi.

Pelaksanaan Musprov yang digelar di Medan pada Selasa (2/6/2026) menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi otomotif terbesar di Sumatera Utara itu. Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Harun dinilai sebagai bentuk apresiasi atas capaian kepengurusan sebelumnya selama periode 2021-2025.

Dalam sambutannya, Harun Mustafa Nasution menyampaikan rasa syukur sekaligus permohonan maaf kepada seluruh pengurus, komunitas, dan klub motor di bawah naungan IMI Sumut apabila selama masa kepemimpinannya masih terdapat kekurangan.

Menurut Harun, lima tahun memimpin organisasi tentu tidak lepas dari dinamika serta tantangan. Meski demikian, ia mengaku bangga karena IMI Sumut mampu mencatat berbagai pencapaian membanggakan di tingkat nasional.

"Jika selama kami memimpin masih ada kekurangan, saya pribadi memohon maaf kepada seluruh pengurus dan klub-klub IMI Sumut. Semua pencapaian yang ada hari ini merupakan hasil kerja bersama," ungkap Harun di hadapan peserta Musprov.

Harun membeberkan, selama satu periode kepengurusannya, IMI Sumatera Utara berhasil membawa pulang dua penghargaan nasional. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pembinaan otomotif di Sumut berjalan ke arah yang positif.

Ia menegaskan, keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pembina, pemerintah daerah, pengurus, klub motor, hingga sponsor yang selama ini turut mendukung penyelenggaraan berbagai event otomotif di Sumatera Utara.

Harun juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, yang dinilainya terus memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia otomotif di daerah.

Ke depan, Harun menargetkan IMI Sumut tidak hanya fokus pada prestasi olahraga otomotif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui berbagai event balap dan kegiatan komunitas yang melibatkan pelaku usaha lokal.

"Mari kita jadikan momentum Musprov ini sebagai langkah baru untuk memperkuat organisasi, memajukan olahraga otomotif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan dalam organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebuah kepengurusan tidak bisa bertumpu pada sosok ketua semata, melainkan kerja kolektif seluruh pengurus.

Ijeck berharap kepengurusan baru nantinya mampu meninggalkan warisan positif yang dikenang masyarakat, terutama dalam membangun pembinaan atlet otomotif di Sumatera Utara.

"Kita ingin jabatan yang diamanahkan menjadi legacy atau warisan yang baik. Mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya meninggalkan hal-hal positif yang terus diingat," kata Ijeck.

Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet melalui latihan rutin. Menurutnya, tidak ada pebalap hebat yang lahir tanpa proses latihan yang disiplin dan terarah.

Dalam Musprov tersebut, panitia hanya menerima satu nama calon Ketua IMI Sumut periode 2026-2030, yakni Harun Mustafa Nasution. Kondisi itu membuat proses pemilihan berjalan mulus melalui mekanisme aklamasi.

Ijeck mengaku bersyukur proses pemilihan dapat berlangsung kondusif dan penuh kesepakatan, sehingga organisasi dapat langsung fokus menyusun target besar untuk empat tahun mendatang.zal

Pemkab Madina Studi Banding Payakumbuh Sumbar,Atika Nasution : Swasembada Telur untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:44:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai tancap gas membangun kemandirian pangan daerah dengan menargetkan mampu memenuhi sedikitnya 20 persen kebutuhan telur masyarakat pada tahun 2027 mendatang.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan kunjungan studi tiru yang dipimpin langsung Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, ke sejumlah peternakan ayam petelur modern di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan itu tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah daerah, tetapi juga mengajak peternak lokal agar dapat melihat langsung sistem pengelolaan peternakan modern yang dinilai sukses dan efisien.

Wabup Atika mengatakan, selama ini kebutuhan telur masyarakat Madina masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk dari Payakumbuh. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Madina untuk segera membangun sentra produksi telur sendiri.

"Kami ingin Madina punya kekuatan pangan sendiri, khususnya telur ayam. Selama ini kebutuhan masih banyak dipasok dari luar daerah. Karena itu, melalui studi tiru ini kami ingin mengadopsi pola peternakan modern yang lebih efisien dan produktif," ujar Atika.

Menurutnya, pengembangan sektor peternakan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat di Bumi Gordang Sambilan.

Atika juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah membuka ruang pembelajaran bagi rombongan Pemkab Madina.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan sambutan yang diberikan. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua daerah," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madina, Taufik Zulhandra Ritonga, menjelaskan bahwa rombongan mengunjungi dua lokasi peternakan ayam petelur skala besar yang telah berhasil menerapkan sistem modern.

Ia menilai pola usaha tersebut sangat potensial diterapkan di Madina guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Ke depan ini akan kami dorong melalui para penggiat peternakan telur di Madina. Target utamanya untuk memenuhi kebutuhan telur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ungkap Taufik.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Madina melalui Dinas Pertanian dan Peternakan kini tengah menyiapkan program strategis yang akan mulai dianggarkan pada tahun 2027.

Program tersebut difokuskan pada pengembangan ayam petelur layer dan itik petelur sebagai upaya mendukung program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan produksi pangan lokal.

"Target awal minimal mampu memenuhi 20 persen kebutuhan telur di Madina," jelasnya.

Antusiasme juga datang dari peserta studi tiru yang berasal dari kalangan peternak lokal. Salah satunya Muhammad Yasid, peternak asal Desa Lumban Pasir, yang mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru terkait pengelolaan pakan dan sistem peternakan modern.

"Saya jadi lebih yakin untuk memulai usaha ayam petelur di Madina. Banyak ilmu baru yang kami dapat dari kunjungan ini," katanya.

Untuk mempercepat pertumbuhan sektor peternakan, Pemkab Madina juga berkomitmen memberikan kemudahan akses permodalan bagi peternak melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya peternak-peternak baru, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan ketersediaan pangan bergizi dengan harga terjangkau bagi warga Madina.

Dalam kunjungan itu, Wabup Atika turut didampingi Plt Kadis Pertanian dan Peternakan Taufik Zulhandra Ritonga, Kabid Peternakan Reni, Kadis Kominfo Muhammad Syail, serta tiga peternak ayam petelur asal Madina.zal

Wali Kota Letnan Dalimunthe Gerak Cepat! Ribuan SPPT PBB 2026 Dibagikan, Warga Padangsidimpuan Diimbau Taat Pajak

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:43:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai menggerakkan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026 sektor perkotaan dan perdesaan.

Penyerahan dokumen perpajakan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, pada Rabu (03/06/2026) di Ruang Audiensi Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada seluruh camat se-Kota Padangsidimpuan sebagai tahapan awal distribusi kepada masyarakat wajib pajak di masing-masing wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyampaian SPPT PBB berjalan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam kesempatan tersebut, ribuan SPPT PBB Tahun 2026 resmi disalurkan ke enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Kecamatan Padangsidimpuan Utara menerima sebanyak 16.655 SPPT, disusul Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebanyak 14.397 SPPT.

Sementara itu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memperoleh 8.043 SPPT, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebanyak 6.970 SPPT, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru menerima 5.657 SPPT, dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu sebanyak 3.646 SPPT.

Wali Kota Padangsidimpuan menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan daerah, sebab penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan untuk pembiayaan berbagai program pemerintah serta peningkatan pelayanan publik.

"Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat strategis. Dengan pendistribusian SPPT PBB dan DHKP Tahun 2026 ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat, sehingga PAD Kota Padangsidimpuan dapat terus bertumbuh dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Letnan Dalimunthe.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap seluruh camat dapat bergerak cepat menyalurkan SPPT kepada masyarakat agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Upaya ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemko Padangsidimpuan tengah memperkuat sistem pendapatan daerah guna mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.zal

Satreskrim Polres Palas Gaspol Perkuat Sinergi Penegak Hukum, KUHAP 2025 Mulai Diimplementasikan

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:43:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas terus memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Command Center Polres Palas, Selasa (26/05/2026) mulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri berbagai unsur penegak hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sejumlah instansi di Kabupaten Padang Lawas.

Acara dibuka langsung oleh Wakapolres Palas Kompol Sugianto, S.Pd., didampingi Kasat Reskrim Polres Palas AKP Irwansyah Sitorus, S.H., M.H., serta diikuti para Kanit dan personel Satreskrim Polres Palas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palas Ahmad Sadikin Daulay, SH, Kasat Pol PP Kabupaten Palas Agus Saleh Daulay, Plh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan MHD Khaidir, Kasi Opsdal Dishub Palas Fadli Ilhami, Kabid Perdagangan Masdalena Harahap, hingga sejumlah PPNS dari berbagai instansi pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Wakapolres Palas menegaskan pentingnya membangun sinergitas yang kuat antara penyidik Polri, PPNS, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi menciptakan sistem penegakan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP terbaru.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi tantangan penanganan perkara pidana yang semakin kompleks.

"Kegiatan ini diikuti oleh PPNS dari berbagai instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kominfo, Dinas Kesehatan, Manggala Agni, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Seluruh peserta menyambut positif forum ini sebagai sarana koordinasi dan silaturahmi antar penegak hukum," ujar Kompol Sugianto.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Palas AKP Irwansyah Sitorus memaparkan sejumlah poin penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana.

Ia menjelaskan, penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum sangat diperlukan agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

"Melalui kegiatan ini diharapkan komunikasi antar instansi semakin solid sehingga pelaksanaan tugas penyidikan dapat berjalan maksimal serta mampu meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat," ungkap AKP Irwansyah Sitorus.

Pada sesi berikutnya, Plh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Palas Ahmad Sadikin Daulay turut memberikan pemaparan terkait teknis koordinasi antara penyidik, PPNS, dan Jaksa Penuntut Umum mulai dari tahap penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara.

Materi yang disampaikan menjadi perhatian peserta karena dinilai penting dalam memperkuat pemahaman prosedur penanganan perkara pidana sesuai regulasi terbaru.

Kepada awak media, Rabu (03/06/2026), Wakapolres Palas Kompol Sugianto juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah PPNS aktif di wilayah hukum Polres Palas tercatat sebanyak satu orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meski demikian, Polres Palas tetap berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas koordinasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

"Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergitas antar aparat penegak hukum demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, modern, dan berkeadilan," pungkasnya.

Polres Palas menegaskan dukungannya terhadap seluruh upaya kolaborasi antar stakeholder penegak hukum di Kabupaten Padang Lawas. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.zal

Menuju Birokrasi Modern, Bupati Reski Basyah Genjot Manajemen Talenta ASN Paluta

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:42:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berbasis sistem merit.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Ekspose Manajemen Talenta yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan strategis itu dihadiri langsung oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Paluta. Turut mendampingi, Asisten Administrasi Umum Eva Sartika Siregar, S.H., M.Kn., Plt Kepala BKPSDM Andi Syahruddin Marpaung, S.Kom., M.M., serta Kepala Bagian Organisasi Sri Asmarini Wali, S.STP., M.Si.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat sambutan langsung dari jajaran Badan Kepegawaian Negara. Dari pihak BKN hadir Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Dr. Herman, M.Si., Direktur Pengembangan Talenta dan Karir ASN Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM., serta Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Dr. Janry H.U.P. Simanungkalit, S.Si., M.Si.

Selain itu, forum tersebut juga diikuti Tim Manajemen Talenta BKN Pusat, BKN Regional VI Medan, dan jajaran BKPSDM Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam pemaparannya, tim Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menjelaskan secara menyeluruh progres implementasi Manajemen Talenta ASN yang tengah dijalankan di lingkungan pemerintah daerah.

Ekspose tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur kesiapan daerah dalam menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang modern, profesional, dan berbasis kompetensi.

Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap menegaskan bahwa penerapan Manajemen Talenta merupakan langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus memastikan ASN ditempatkan sesuai kemampuan dan kompetensinya.

"Ini merupakan langkah strategis kami untuk menempatkan ASN pada jabatan yang tepat dan berkesesuaian dengan prinsip sistem merit," tegas Bupati Reski Basyah Harahap.

Menurutnya, penerapan sistem merit menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui penerapan Manajemen Talenta, Pemkab Paluta berharap mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan birokrasi yang lebih terukur, objektif, dan berorientasi pada kinerja.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara serius membangun kualitas ASN yang unggul dan siap menghadapi tantangan pemerintahan modern di masa depan.zal

RMPG Tegaskan Tak Terlibat Pengelolaan SPPG, Keterlibatan Hanief Adrian Bersifat Pribadi

admin — Wed, 03 Jun 2026 21:22:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.co – Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG) menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dimuat akun Instagram BBC Indonesia pada 22 Mei 2026 yang mengutip hasil kajian ICW dan CELIOS terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar Lapas Sukamiskin.
Dalam keterangan resminya, RMPG menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Ketua Koordinator Nasional RMPG, Mulyadi, mengatakan pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait pemberitaan yang beredar.
"RMPG sejak awal mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah. Namun kami tegaskan bahwa RMPG tidak terlibat dalam pengelolaan maupun operasional SPPG yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut," ujar Mulyadi, Rabu (3/6/2026).
Terkait nama Hanief Adrian yang disebut dalam sejumlah informasi dan hasil kajian lembaga tertentu, Mulyadi menegaskan bahwa keterlibatan Hanief Adrian dalam Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) tidak dapat dikaitkan dengan organisasi RMPG.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal RMPG, Hanief Adrian, menjelaskan bahwa keterlibatannya di Yayasan IFSR merupakan kapasitas pribadi sebagai profesional yang membantu pelaksanaan program yayasan dan tidak membawa maupun mewakili organisasi RMPG.
"Keikutsertaan saya di Yayasan IFSR adalah keputusan dan tanggung jawab pribadi dalam membantu program yang dijalankan yayasan. Hal tersebut tidak terkait dengan posisi saya sebagai Sekretaris Jenderal RMPG dan tidak mewakili organisasi," kata Hanief.
Menurut Hanief, penting untuk membedakan antara aktivitas organisasi dengan aktivitas pribadi setiap pengurus yang memiliki profesi dan kegiatan di luar organisasi.
RMPG juga mengungkapkan telah menyampaikan klarifikasi tertulis kepada CELIOS dan ICW guna menjelaskan bahwa keberadaan Hanief Adrian dalam Yayasan IFSR bukan merupakan representasi ataupun keterlibatan institusional RMPG dalam program tersebut.
Lebih lanjut, Mulyadi menegaskan bahwa RMPG tetap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan program ditemukan kekurangan, penyimpangan, maupun dugaan tindak pidana korupsi, RMPG menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
"Kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Mulyadi.
Selain itu, RMPG juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan tata kelola Program MBG, termasuk pergantian Kepala dan para Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya.
"RMPG mendukung setiap langkah perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (rel)

Tani Merdeka Sumut Perkuat Konsolidasi, Dukung Program Prabowo Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

admin — Wed, 03 Jun 2026 19:24:00 +0700+0700

Medan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Sumatera Utara menggelar Konsolidasi Pra-Rapat Kerja dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Sinergitas Lintas Sektoral Menuju Petani Sejahtera" di Medan, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para pengurus dan anggota Tani Merdeka serta menghadirkan narasumber dari Agrinas Palma Nusantara, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Sumatera Utara, dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPW Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, didampingi Sekretaris Zulham Junaidi dan Bendahara Chairuddin Lubis, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pengurus terhadap peran dan fungsi organisasi dalam menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat petani.

Menurutnya, penguatan organisasi harus selaras dengan visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Program swasembada pangan, peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Kita sebagai organisasi petani harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Tani Merdeka harus hadir di tengah petani dengan program-program nyata yang mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani," ujar Gusmiyadi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia Nomor 441/SK-DPN/TANIMERDEKA/V/2026 tentang kepengurusan organisasi.

Dalam arahannya, Gusmiyadi menekankan pentingnya setiap bidang dalam kepengurusan menyusun program kerja yang terukur, berkelanjutan, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat petani.

"Kita tidak perlu terlalu banyak program. Cukup dua program unggulan setiap bidang dalam satu tahun, tetapi harus benar-benar dijalankan dengan baik, berkelanjutan, dan dapat dikembangkan hingga akhir masa kepengurusan. Dengan begitu program akan lebih fokus, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," katanya.

Ia optimistis apabila seluruh bidang mampu menjalankan program kerja secara konsisten dan berorientasi pada kebutuhan petani, maka Tani Merdeka dapat menjadi salah satu organisasi petani yang paling aktif dan berkontribusi dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian Indonesia.

Melalui sinergi lintas sektoral antara organisasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya, Tani Merdeka Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Kegiatan konsolidasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan program-program strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat peran sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan nasional.rel

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Baharuddin Terima Penghargaan Sahabat Pers

admin — Wed, 03 Jun 2026 19:20:00 +0700+0700

BATUBARA | sumut24.co

Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Batubara periode 2026-2031 resmi dilantik di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (3/6/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati Batubara, Dr H Baharuddin Siagian menerima penghargaan Sahabat Pers dari JMSI yang diserahkan langsung Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Batubara yang baru dilantik. Ia berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran JMSI di Batubara diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan pengurus JMSI Batubara ini juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi guna memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen dan berintegritas di Kabupaten Batubara.

Sementara itu, Pembina JMSI Sumut, Rahudman Harahap mengingatkan insan pers agar tidak hanya berfokus pada aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Bupati. Media, katanya, harus hadir di tengah masyarakat dan mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Pemberitaan di Batubara jangan hanya berkutat di kantor bupati. Media harus lebih banyak melihat dan mengangkat kondisi masyarakat di lapangan," katanya.

Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara, Elpandi Agraha, Sekretaris JMSI Sumatera Utara, Zulham Efendi, Staf Ahli Bupati Batubara, Kepala Kesbangpol Batubara, Ketua Harian SMSI Batubara Arie Gusti Kurniawan Sinaga, Sekretaris SMSI Batubara Mazlan serta sejumlah undangan lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan JMSI, kepengurusan JMSI Kabupaten Batubara periode 2026-2031 dipimpin Subari sebagai Ketua, Ramdani sebagai Sekretaris dan Dani Ramadhan sebagai Bendahara. (Jo)/rel

Luncurkan Aplikasi SRIKANDI, Rico Waas Dorong Digitalisasi Arsip demi Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Akuntabel

admin — Wed, 03 Jun 2026 19:09:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi meluncurkan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemko Medan, Rabu (3/6/26) di Gedung PKK Kota Medan. Peluncuran yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) tersebut menjadi langkah strategis Pemko Medan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya di bidang kearsipan.

Peluncuran yang dilakukan Rico Waas ini ditandai dengan menempelkan telapak tangan di icon telapak tangan layar monitor yang disaksikan perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin, dan sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Camat se- Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa arsip dan dokumen pemerintah merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik karena sewaktu-waktu dapat menjadi referensi maupun alat bukti yang sangat berharga.

"Sering kali kita menganggap sebuah surat atau dokumen tidak penting. Padahal, di masa mendatang dokumen tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari, baik untuk kepentingan hukum, ahli waris, maupun negara," ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip selama ini adalah proses pencarian dokumen lama yang membutuhkan waktu dan tenaga besar. Ia mencontohkan bagaimana sulitnya mencari arsip pertanahan puluhan tahun lalu jika masih tersimpan secara manual.

"Kalau kita ingin mencari arsip tahun 1976 misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Belum tentu arsipnya masih utuh, bisa saja rusak, hilang, atau tidak terbaca lagi. Padahal saat ini waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan," katanya.

Karena itu, Rico Waas menilai digitalisasi arsip melalui Aplikasi SRIKANDI menjadi solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan pemerintahan modern. Dengan sistem digital, dokumen dapat tersimpan lebih aman, mudah ditelusuri, serta dapat diakses secara cepat ketika dibutuhkan.

"Di era digital saat ini, seluruh arsip dan dokumen harus terdigitalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan dan mudah dicari di masa mendatang. Dengan sistem pencarian yang terintegrasi, data dapat ditemukan lebih cepat sebagai alat bukti maupun referensi dalam pengambilan kebijakan," ungkapnya.

Dijelaskan Rico Waas, keberadaan arsip digital juga dapat membantu pemerintah menghindari pekerjaan yang berulang. Berbagai hasil kajian, penelitian, maupun kebijakan yang pernah dibuat dapat dengan mudah ditelusuri kembali sehingga menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan berikutnya.

"Kota ini tidak dibangun dalam dua atau lima tahun saja. Kita perlu melihat dokumen-dokumen masa lalu untuk mengetahui apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diteliti, dan apa yang perlu dilanjutkan. Dengan arsip yang tertata, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien," jelas Rico Waas.

Selain fungsi penyimpanan arsip, Rico Waas juga mengapresiasi fitur surat-menyurat digital dan disposisi elektronik yang terdapat dalam aplikasi SRIKANDI. Namun demikian, ia berharap sistem yang digunakan secara nasional tersebut dapat terus didukung dengan kualitas jaringan yang baik agar penggunaannya berjalan optimal.

"Kami berharap sistemnya jangan sampai sering mengalami gangguan. Jangan sampai ketika hendak menandatangani dokumen secara digital justru terkendala jaringan dan akhirnya kembali ke sistem manual. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga meminta seluruh peserta bimtek untuk memanfaatkan pelatihan secara maksimal agar implementasi aplikasi SRIKANDI dapat berjalan efektif di seluruh perangkat daerah. Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan preservasi arsip, terutama dokumen-dokumen lama yang memiliki nilai historis tinggi.

"Dokumen yang hari ini mungkin dianggap biasa saja, bisa jadi nilainya tidak terhingga di masa depan. Karena itu arsip harus kita jaga, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Apa yang kita kerjakan hari ini harus bisa direkam dan dilihat kembali puluhan tahun ke depan," tegasnya.

Melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI, Pemko Medan berharap mampu mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh jejak pembangunan Kota Medan terdokumentasi dengan baik untuk masa depan.

Sebelumnya perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sholihin menjelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata kolaborasi nasional antara Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, Kemendagri, Bappenas, BSSN, dan ANRI. Penerapan sistem kearsipan digital ini terbukti mampu menciptakan birokrasi yang lincah (agile), integrasi antar-instansi, keamanan arsip yang berlapis, serta efisiensi anggaran.

"Aplikasi SRIKANDI diterapkan secara menyeluruh dari tingkat kementerian, pemerintah daerah, OPD, hingga ke level UPT, sekolah, dan pemerintahan desa," ungkap Sholihin.

Menghadapi target transformasi SPBE menjadi 'Pemerintah Digital' pada periode 2026–2027, ANRI berharap peluncuran ini memicu komitmen Pemkot Medan untuk segera mengadopsi SRIKANDI. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas administrasi, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menjamin ketersediaan data arsip yang valid.

Sementara itu Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Ada empat target besar yang ingin dicapai melalui implementasi aplikasi berskala nasional yakni Peningkatan Kompetensi, Tertib Arsip, Akselerasi Digital dan Mutu Pelayanan Publik.

"Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi Srikandi secara optimal, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah semakin kuat," ujar Benny.

Menurut Benny Sinomba, Sinergi ini tidak lepas dari dukungan penuh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang hadir langsung sebagai narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada para peserta. (Rel)

Rico Waas: Tempat Hiburan Terlibat Narkoba dan Tak Lengkapi Izin Harus Ditindak

admin — Wed, 03 Jun 2026 19:06:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba serta tidak melengkapi perizinan harus ditindak tegas.

Hal itu disampaikan Rico Waas usai penyegelan tempat hiburan malam Phantom KTV di Jalan H. Adam Malik, Rabu (3/6/2026).

"Sungguh sangat disayangkan. Ini kedua kalinya kami bersama Kapolrestabes hadir di tempat hiburan malam yang ternyata menjadi lokasi transaksi narkoba. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico Waas menjelaskan, selain praktik peredaran narkoba, hasil pemeriksaan juga menemukan sejumlah perizinan usaha Phantom KTV belum lengkap. Di antaranya izin restoran dan bar yang tidak dimiliki serta kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

"Pemerintah Kota Medan mendukung dunia usaha untuk berkembang, tetapi seluruh perizinan harus dipenuhi. Terlebih, jangan sampai usaha tersebut menjadi tempat transaksi narkoba yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, Pemko Medan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus memerangi peredaran narkoba. Untuk itu, pihaknya telah memasang pemberitahuan penghentian operasional sementara hingga seluruh perizinan dipenuhi.

"Kami sudah menempelkan pemberitahuan bahwa usaha ini tidak dapat beroperasi sampai seluruh izin yang dipersyaratkan dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakannya," katanya dalam kegiatan yang turut dihadiri Dandim 0201, Letkol. Arm. Delli Yudha Adi Nurcahyo.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan pengungkapan kasus dilakukan pada 23 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan dua tersangka, yakni seorang karyawan yang berperan sebagai pengedar ekstasi di dalam Phantom KTV dan satu orang pemasok narkotika.

Selain itu, enam orang lainnya menjalani rehabilitasi setelah hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Mereka terdiri dari tiga karyawan Phantom KTV dan tiga orang yang diamankan di lokasi lain saat pengembangan kasus.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada keterangan yang menyebut manajemen mengetahui adanya peredaran narkoba di tempat hiburan tersebut. Saat ini penyidikan dan pengembangan jaringan masih terus dilakukan," ujar Calvijn.

Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai Belawan juga menemukan dugaan pelanggaran di bidang cukai berupa peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta dugaan penggunaan pita cukai palsu yang masih dalam proses pendalaman.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan bersama Forkopimda akan terus memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam guna mencegah pelanggaran serupa.

"Kami tidak ingin hal-hal ilegal seperti ini kembali terjadi di Kota Medan. Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas yang melanggar hukum," pungkasnya. (Rel)

UNPAB Gelar GLOPB Vol. 2: Kenalkan Budaya Melayu dan Konservasi Mangrove ke Mahasiswa Internasional

admin — Wed, 03 Jun 2026 19:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Universitas Pembangunan Panca Budi resmi membuka kegiatan edukasi internasional bergengsi bertajuk GLOPB Vol. 2 (Global Student Engagement) pada Rabu, 3 Juni 2026. Mengangkat tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom", kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 3–6 Juni 2026, di tiga wilayah Sumatera Utara: Medan, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Pada momentum ini, Unpab dan Krirk University Thailand juga melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait program GPOLB Camp untuk memperkuat jejaring akademik global.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan wisata budaya di Kota Medan, meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya dengan Kesultanan Deli, serta kunjungan ke berbagai ikon sejarah kota.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi yang diikuti para peserta GPOLB Camp dan kuliah akademik singkat bertema pelestarian lingkungan dilakukan di kawasan pesisir Nipah. (W04)