Perayaan Hari Tari Sedunia Berlanjut di Galeri Indonesia Kaya Lewat ‘Tari Obah Gerabah’ dari Sanggar Seni Lemah Urip

admin — Sun, 24 May 2026 11:59:00 +0700+0700

Jakarta, – Perayaan Hari Tari Sedunia oleh Bakti Budaya Djarum Foundation tidak berhenti pada peluncuran video Tari Kreasi Nusantara.

Melalui Galeri Indonesia Kaya, perayaan ini berlanjut sepanjang bulan Mei dengan menghadirkan berbagai pertunjukan tari dari sanggar seni dan komunitas di Indonesia. Salah satu karya yang hadir dalam rangkaian tersebut adalah Tari Obah Gerabah dari Sanggar Seni Lemah Urip, sebuah pertunjukan yang mengangkat kisah kehidupan para pengrajin gerabah melalui perpaudah tari, musik, dan eksplorasi artistik berbasis budaya lokal.

Karya tari berdurasi sekitar 60 menit ini dikoreografikan oleh Derra Kartika dan memadukan unsur tari tradisional dengan eksplorasi teatrikal melalui penggunaan properti gerabah, tata musik, serta kostum yang terinspirasi dari keseharian masyarakat pengrajin.red

Jembatani Alumni MagangHub ke Dunia Kerja, Kemnaker Siapkan Estafet Karir

admin — Sun, 24 May 2026 11:56:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk menjembatani penyerapan alumni pemagangan nasional (MagangHub Kemnaker) ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah Estafet Karir ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari MagangHub menuju KarirHub di bawah naungan ekosistem SIAPkerja.

"Melalui transisi ini, para alumni pemagangan tidak lagi sekadar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang terintegrasi penuh dengan ribuan lowongan kerja terpercaya," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (23/05/2026).

Menaker menjelaskan, melalui KarirHub, alumni MagangHub dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman riil yang mereka dapatkan selama di MagangHub ke dalam profil profesional mereka. Sistem Job Matching pada KarirHub secara otomatis akan mencocokkan kompetensi alumni tersebut dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan perekrut (recruiter).

Ia menambahkan, untuk memperluas daya serap tenaga kerja, Kemnaker juga telah mengintegrasikan sistem ini dengan berbagai job portal swasta terkemuka seperti Glints, Jobstreet, Kalibrr, hingga KitaLulus.

"Pengalaman yang didapatkan selama masa magang merupakan nilai jual yang sangat tinggi di mata perusahaan. Keikutsertaan dalam pemagangan nasional ini terbukti memperbesar peluang talenta muda untuk dilirik oleh perekrut profesional, memperluas akses komunikasi ke berbagai perusahaan berskala nasional, serta menyederhanakan seluruh proses lamaran kerja," imbuhnya.

Adapun proses transisi ke KarirHub dapat dilakukan masyarakat melalui ekosistem SIAPkerja di situs resmi https://karirhub.kemnaker.go.id/. Proses ini dimulai dari registrasi akun secara digital, dilanjutkan dengan melengkapi data profil diri secara menyeluruh.

Pengguna kemudian diarahkan untuk memilih minat pekerjaan yang diinginkan, mengunggah (upload) file CV terbaik, serta memasukkan riwayat pengalaman dari program MagangHub. Setelah profil siap, pengguna dapat langsung aktif mencari dan melamar lowongan kerja yang tersedia.

Menaker pun menekankan bahwa masa magang bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal dari perjalanan karir yang panjang. Ia mengingatkan alumni untuk jangan pernah berhenti belajar serta selalu gigih dalam menangkap setiap peluang baru.

"Jadi, KarirHub ini adalah jembatan utama yang kami siapkan dalam mengantarkan alumni MagangHub menuju dunia kerja yang sesungguhnya," pungkasnya.red

ALE AI Forum 2026 Soroti Peran AI dalam Mendorong Transformasi Digital Infrastruktur Indonesia

admin — Sun, 24 May 2026 11:55:00 +0700+0700

Jakarta – Seiring percepatan adopsi Artificial Intelligence (AI) dan transformasi digital di berbagai sektor industri di Indonesia, kebutuhan akan infrastruktur digital yang aman, tangguh, dan siap memanfaatkan AI menjadi semakin penting. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, ALE International, yang lebih dikenal dengan nama dagang Alcatel-Lucent, penyedia terdepan solusi jaringan dan komunikasi aman, menggelar ALE AI Forum 2026: Enabling Indonesia's Intelligent Digital Infrastructure di Jakarta.

Forum eksklusif ini mempertemukan para pemimpin bidang TIK, inovator, para pengambil keputusan bisnis, dan mitra teknologi untuk membahas bagaimana Kecerdasan Buatan (AI), jaringan cerdas, dan teknologi data center modern membentuk kembali masa depan operasional perusahaan dan infrastruktur digital di Indonesia.

Forum ini menghadirkan berbagai presentasi tentang lanskap AI di Indonesia yang terus berkembang, sesi diskusi industri tentang penerapan AI di dunia nyata, dan sesi pameran inovasi yang menyoroti solusi terintegrasi dari Alcatel-Lucent dan mitra teknologinya. Para peserta forum juga mengeksplorasi bagaimana organisasi memanfaatkan kegiatan usaha berbasis AI, otomatisasi cerdas, dan analitik canggih untuk memodernisasi jaringan, mengoptimalkan kinerja data center, dan meningkatkan keandalan operasional.

Pada sesi dialog interaktif, para pemimpin industri berbagi pengalaman praktis tentang implementasi AI di seluruh jaringan perusahaan dan lingkungan data center untuk memudahkan operasional perusahaan, meningkatkan visibilitas, dan mendukung beban kerja dengan intensitas data yang tinggi. Sesi diskusi pada forum ini juga menyoroti bagaimana AI mentransformasi infrastruktur perusahaan menjadi sebuah ekosistem yang cerdas, otomatis, dan adaptif yang mampu mendukung pertumbuhan digital di masa depan.

"Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bukan lagi sekadar visi untuk masa depan—ini menjadi kebutuhan bisnis bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif, lincah, dan tangguh. Melalui ALE AI Forum, kami ingin membantu organisasi di Indonesia lebih memahami cara mengadopsi AI secara strategis dengan membangun infrastruktur digital yang cerdas, aman, terukur, dan berbasis data. Di Alcatel-Lucent, kami berkomitmen untuk menyederhanakan kompleksitas operasional sekaligus memungkinkan inovasi dalam skala besar melalui jaringan yang aman, otomatisasi cerdas, dan solusi komunikasi terintegrasi," ujar Novse Hardiman, Country Leader Alcatel-Lucent Indonesia.

Portofolio Alcatel-Lucent yang didukung AI dirancang untuk membantu organisasi memodernisasi infrastruktur secara lebih efektif melalui manajemen jaringan cerdas, analitik canggih, otomatisasi, dan komunikasi yang aman. Dengan menyederhanakan operasional infrastruktur dan meningkatkan visibilitas di seluruh lingkungan digital, Alcatel-Lucent memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja data center, mengurangi kompleksitas operasional, memperkuat ketahanan digital, dan mempercepat inisiatif adopsi AI.

Seiring dengan semakin besarnya volume data yang harus dikelola organisasi serta meningkatnya kompleksitas lingkungan digital, infrastruktur yang siap mendukung AI (AI-ready infrastructure) menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan operasional, keamanan siber, keberlangsungan bisnis, dan keberlanjutan jangka panjang.

Forum ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyedia teknologi, pelaku usaha, dan sektor publik dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan menghubungkan strategi dan implementasi, ALE AI Forum bertujuan membantu organisasi mengubah potensi AI menjadi hasil bisnis yang terukur serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Data dari Gartner menunjukkan belanja global untuk AI diproyeksikan mencapai US$2,5 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi US$3,3 triliun pada 2027. Infrastruktur AI diperkirakan akan menjadi komponen dengan porsi investasi terbesar, diikuti oleh layanan AI dan perangkat lunak AI. Di Indonesia, investasi AI diproyeksikan berkontribusi hingga US$366 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2030, didorong oleh sektor-sektor seperti manufaktur, e-commerce, dan layanan keuangan .

"Organisasi yang akan berhasil di masa depan adalah mereka yang mampu mengadopsi AI yang bermanfaat dalam mendukung transformasi bisnis dan meningkatkan kelincahan operasional. Di Alcatel-Lucent, kami terus bekerja sama secara erat dengan pelanggan dan mitra untuk menghadirkan solusi yang fleksibel dan aman, guna mendukung organisasi di setiap tahap perjalanan transformasi digital mereka," pungkas Novse.rel

FIFGROUP Depok II Gelar Hajatan Meriah, Pererat Kedekatan dengan Pelanggan

admin — Sun, 24 May 2026 11:53:00 +0700+0700

DEPOK, SUMUT24.CO – PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan Astra dan bagian dari Astra Financial, menggelar Hajatan Cabang FIFGROUP Depok II pada 23 Mei 2026 di Kantor FIFGROUP Cabang Depok II. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan setia yang selama ini memberikan kepercayaan dan dukungan kepada FIFGROUP.

Acara berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik dan hiburan bagi masyarakat. Mulai dari jalan sehat bersama keluarga, senam zumba, hingga kegiatan berbagi kepedulian bersama anak-anak panti asuhan menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut.

Tak hanya itu, FIFGROUP juga membuka kesempatan lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Suasana semakin semarak dengan adanya customer gathering, permainan berhadiah, lomba kreativitas seni musik, serta kehadiran UMKM binaan FIFGROUP.
Pengunjung juga berkesempatan membawa pulang doorprize senilai jutaan rupiah dan menikmati berbagai promo eksklusif dari lima unit usaha FIFGROUP yang ditawarkan selama kegiatan berlangsung.

Kepala Wilayah FIFGROUP Area Depok II, Aris Hantoro, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk semakin dekat dengan pelanggan sekaligus memperkenalkan layanan pembiayaan FIFGROUP kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pengalaman istimewa sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus wadah untuk memperkuat kehadiran dan kedekatan kepada pelanggan dalam mengenal berbagai layanan pembiayaan FIFGROUP dalam setiap perjalanan hidup pelanggan," ujar Aris Hantoro.

Melalui Hajatan Cabang ini, FIFGROUP berharap dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar.red

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

admin — Sun, 24 May 2026 11:21:00 +0700+0700

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

Oleh: Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki pasar halal raksasa, industri makanan halal yang tumbuh cepat, tren modest fashion yang mendunia, serta potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia bahkan masuk jajaran tiga besar ekosistem ekonomi syariah dunia.

Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar halal terbesar dunia, atau benar-benar mampu menjadi pemimpin halal dunia?

Pertanyaan ini penting karena hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks besar dalam ekonomi syariah nasional. Di tengah besarnya konsumsi halal masyarakat Indonesia, banyak produk halal justru masih berasal dari luar negeri. Mulai dari bahan baku farmasi halal, kosmetik, produk makanan olahan, hingga berbagai produk industri halal lainnya masih didominasi impor.

Artinya, kita besar sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai produsen.

Padahal ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar soal label agama atau simbol identitas. Ekonomi syariah adalah soal tata kelola, keadilan ekonomi, transparansi, pemberdayaan umat, hingga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena itu, ekonomi syariah seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia.

Di era geopolitik ekonomi global saat ini, industri halal telah berubah menjadi arena persaingan ekonomi internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah bergerak jauh membangun industri halal sebagai instrumen kekuatan ekonomi nasional mereka. Malaysia membangun tata kelola halal yang kuat melalui JAKIM. UEA menjadikan Islamic finance sebagai instrumen geopolitik ekonomi global. Sementara Turki mengintegrasikan industri halal dengan manufaktur dan ekspor nasional.

Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dengan bonus demografi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat halal global jika mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Di sinilah peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menjadi sangat strategis.

MES tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi seminar atau forum diskusi ekonomi Islam semata. MES harus naik kelas menjadi penggerak tata kelola ekonomi syariah nasional. MES harus mampu menjadi jembatan antara negara, industri, ulama, akademisi, UMKM, fintech syariah, dan masyarakat sipil.

Ke depan, tantangan ekonomi syariah tidak lagi hanya tentang literasi. Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana membangun kedaulatan rantai pasok halal nasional (halal value chain sovereignty), memperkuat industri halal domestik, mendorong hilirisasi halal, serta memastikan ekonomi syariah tidak terjebak menjadi ekonomi elite.

Ini isu penting yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Ekonomi syariah tanpa tata kelola yang baik berisiko melahirkan oligarki baru. Monopoli sertifikasi halal, rente ekonomi syariah, konsentrasi aset pada kelompok tertentu, hingga politisasi dana umat adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Karena itu ekonomi syariah harus dibangun di atas prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen.

Digitalisasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Masa depan ekonomi syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun:

fintech syariah,

blockchain halal,

digital zakat,

digital wakaf,

hingga AI-based halal assurance.

Teknologi bukan ancaman bagi ekonomi syariah. Justru teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas inklusi ekonomi umat sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan publik.

Indonesia memiliki peluang besar memimpin ekonomi syariah dunia jika mampu menggabungkan tiga hal sekaligus:

tata kelola yang bersih,

industrialisasi halal nasional,

dan transformasi digital ekonomi syariah.

Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045.

Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada jargon religius. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata untuk:

memperkuat UMKM,

menciptakan lapangan kerja,

membangun industri nasional,

mengurangi ketimpangan,

dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi pasar halal terbesar dunia.

Indonesia harus menjadi produsen, inovator, dan pemimpin ekonomi halal global.rel

Majelis Dakwah Al Washliyah SUMUT salurkan Hewan Qurban ke Daerah Minoritas Perbatasan

admin — Sun, 24 May 2026 11:12:00 +0700+0700

KARO |Majelis Dakwah PW Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara mendistribusikan Hewan Qurban berupa satu ekor sapi berbobot 130 Kg daging ke daerah minoritas dan perbatasan Kabupaten Karo, pada Sabtu (23/05/2026).

Ketua Majelis Dakwah PW Al Washliyah SUMUT, Ustadz Alexander Zulkarnaen, M.Pd., C.QM., didamping sekretaris Ustadz Hasanuddin Parinduri, MA dan pengurus lainnya mengatakan bahwa hewan Qurban yang disalurkan ini berasal dari para Muhsinin, secara khusus diperuntukkan untuk umat Islam, para Muallaf di Tanah Karo.

"Kita di Majelis Dakwah, sesuai arahan Ketua PW Al Washliyah SUMUT Ustadz DR. H. Dedi Iskandar Batubara, tidak hanya berdakwah menyampaikan risalah agama Islam, namun pada saat yang sama juga aktif mendorong para jamaah yang berkecukupan untuk berperan aktif berbagi kepada saudara kita para Muallaf di daerah minoritas dan perbatasan Sumatera Utara. Terutama dalam syi'ar ibadah qurban. Harapannya, saudara kita di daerah juga merasakan kebahagiaan. Hal ini menjadi bukti bahwa Idul Qurban bukan hanya sebatas ritual belaka namun berdimensi insaniyah, peduli sesama." Ujarnya.

"Alhamdulillah," lanjut beliau. "Tahun ini Majelis Dakwah kembali menyampaikan amanah Qurban dari jamaah berupa satu ekor sapi berbobot 130 Kg Daging. InsyaAllah sapi ini akan disembelih pada hari Idul Adha 1447 H, Rabu, 27 Mei 2026 di salah satu Desa binaan Majelis Dakwah Al Washliyah yaitu Dusun VII Desa Perbulan Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo Sumatera Utara." Ungkapnya.

Sementara itu, Ustadz Ngantar Ginting, S.Ag selalu tokoh agama dusun setempat mengaku bahagia sekaligus bersyukur atas diterimanya hewan Qurban untuk daerahnya.

"Kami di kampung ini sangat terharu dan mengucapkan terimakasih banyak kepada Shohibul Qurban yang berqurban di dusun kami. Umat Islam di sini sangat bahagia dan merasa selalu diperhatikan. Kami juga berterimakasih khusus kepada Al Washliyah yang sudah menjembatani hingga akhirnya kami bisa menikmati daging Qurban tiap tahunnya." Akunya.RED

Tiket Pesawat Domestik Mahal, Ijeck: Warga Sumut Terpaksa Pulang Kampung Via Malaysia

admin — Sun, 24 May 2026 11:10:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara.
Politisi yang akrab disapa Ijeck itu bahkan mengaku masyarakat kini banyak memilih jalur penerbangan melalui Malaysia maupun Singapura karena tarifnya dinilai lebih murah dibanding penerbangan langsung domestik ke Sumut.

"Harga penerbangan tiket yang melonjak yang kita tidak tahu apa penyebabnya kalau sekarang ini memang karena avtur harga yang naik. Tapi sebelum-sebelumnya juga harga tiket naik. Ini juga yang selalu menjadi pertanyaan," ujar Ijeck saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kantor AirNav Indonesia di Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (22/5/2026).

Menurut Ijeck, Komisi V DPR RI ingin memastikan pemerintah memiliki pengawasan yang jelas terhadap kenaikan harga tiket pesawat, termasuk penetapan ambang batas atas maupun bawah tarif penerbangan domestik.

"Kami berharap bisa mengawasi dan pemerintah khususnya pemerintah yang berhubungan bisa melihat berapa sih ambang batas atas kenaikan tiket atau batas bawah kenaikan harga tiket," katanya.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu mengaku fenomena warga Sumut memilih transit ke Malaysia atau Singapura kini semakin sering terjadi lantaran harga tiketnya lebih ekonomis.

"Ya kita berulang kali ya, saya khususnya karena dapil di Sumatera Utara mengalami hal yang memang kita lihat penerbangan penuh kita pindah ke jalur. Ngambil internasional terdekat Malaysia-Singapura ternyata lebih murah," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Sumut tersebut.

Ijeck menilai kondisi itu menjadi ironi karena masyarakat Indonesia justru harus menggunakan jalur internasional demi mendapatkan tiket penerbangan yang lebih murah.

Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi tingginya tarif penerbangan domestik, mulai dari biaya ground handling hingga harga avtur di dalam negeri. Rel

Pimpin Gotong Royong Massal di Stadion Teladan, Rico Waas Tegaskan Medan Siap Jadi Tuan Rumah Diajang Internasional

admin — Sun, 24 May 2026 10:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, memimpin langsung aksi gotong royong massal lintas sektoral guna mempercepat persiapan Stadion Teladan yang akan menjadi kandidat salah satu venue ajang bergengsi Piala AFF U-19, Sabtu (23/5/2026).

Aksi bersih-bersih ini menjadi langkah taktis Pemko Medan dalam menyulap wajah Stadion Teladan yang saat ini masih dalam tahap finalisasi konstruksi agar siap menggelar laga internasional tersebut.

Dalam aksi gotong royong yang dimulai sejak pagi hingga menjelang siang itu, Rico Waas tampak membaur bersama seluruh perangkat kecamatan, kelurahan, hingga petugas kebersihan. Fokus utama gotong royong kali ini adalah membersihkan sisa-sisa material pembangunan dan mematangkan estetika stadion.

"Hari ini kita menginisiasi gotong royong massal. kali ini kita ajak seluruh perangkat kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama turun ke Stadion Teladan. Karena masih ada beberapa bagian stadion yang dalam tahap konstruksi, kita bersihkan sama-sama di akhir minggu ini," kata Rico Waas.

Dengan kesiapan yang semakin matang, Rico Waas siap membuktikan Medan sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berstandar internasional.

Turut pula hadir dalam kegiatan gotong royong masal itu unsur Forkopimda Kota Medan, Pimpinan Perangkat Daerah beserta para Camat. (Rel)

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan

admin — Sun, 24 May 2026 10:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pihak PT PLN diminta supaya mempertimbangkan bentuk kompensasi kepada pelanggan yang terdampak kerugian akibat pemadaman listrik massal (blackout). Sebab, dampak pemadaman di Kota Medan selama lebih dari 24 jam terjadi kerugian besar karena aktivitas rumah tangga lumpuh total.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan Datuk Iskandar Muda, Sabtu (23/5/2026) malam menyikapi penderitaan warganya dengan pemadaman listrik.

"Atas kejadian ini, Saya sangat prihatin dan menyesalkan pihak manajemen PT PLN yang tidak peduli dengan dampak pemadaman," tegas legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dikatakan, dampak pemadaman telah mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, UMKM, akses air bersih, hingga keamanan lingkungan. "Banyak warga mengalami kerugian karena usaha terganggu, bahan makanan rusak, jaringan komunikasi terganggu," paparnya.

Menurut Datuk Iskandar Muda, ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi. Pihak PLN diharapkan dapat menyampaikan informasi resmi secara terbuka dan berkala sehingga masyarakat tidak bingung dan panik.

"Ke depan kiranya ada informasi resmi, rencana pemadaman begitu juga estimasi lamanya pemadaman serta memberikan upaya yang harus dilakukan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik dan bingung," tandasnya.

Datuk mengaku dan memahami adanya gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan. Namun katanya, masyarakat juga membutuhkan kepastian, transparansi informasi, serta percepatan pemulihan yang nyata di lapangan.

Untuk itu, Datuk Iskandar Muda minta perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan. Sehingga blackout besar seperti itu tidak kembali terulang.

Ke depan, ketahanan energi dan sistem mitigasi kelistrikan harus menjadi perhatian serius. "Karena listrik hari ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan penopang utama aktivitas kota," sebutnya.

Disisi lain, Datuk juga mengapresiasi seluruh petugas teknis yang bekerja siang dan malam untuk melakukan pemulihan sistem kelistrikan. "Bagi petugas yang sudah bekerja diluar jam bertugas kiranya dapat perhatian khusus," katanya. (Rel)

Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba “Menelikung” Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar

admin — Sun, 24 May 2026 00:29:00 +0700+0700

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti keras polemik mega proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azmi menilai munculnya informasi bahwa proyek tersebut diajukan tanpa paparan menyeluruh kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan mekanisme penganggaran di Pemprov Sumut.
"Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa dipaparkan secara terbuka kepada gubernur, ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kesan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menelikung atau melangkahi kewenangan kepala daerah," tegas Azmi Hadly kepada wartawan, Jumat (23/5).
Menurut Azmi, proyek bernilai fantastis tersebut seharusnya dibahas secara transparan karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan, siapa pihak yang mendorong percepatan, hingga dasar perencanaan proyek tersebut.
"Kita bicara hampir setengah triliun rupiah. Ini bukan proyek kecil. Maka tidak boleh ada proses diam-diam, tidak boleh ada pengajuan yang tiba-tiba tinggal minta tanda tangan tanpa penjelasan detail," katanya.
Azmi juga menyoroti mencuatnya nama Plt Sekda Sumut, Sulaiman, dalam pusaran polemik proyek RS Haji Medan tersebut. Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis dalam alur administrasi pemerintahan sehingga wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan sepengetahuan gubernur.
"Kalau sampai gubernur merasa tidak dilibatkan, berarti ada yang tidak beres dalam komunikasi birokrasi. Plt Sekda harus menjelaskan secara terbuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Azmi.
Ia menilai sikap tegas Bobby Nasution yang menolak menandatangani proyek tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
"Kami melihat Bobby Nasution menunjukkan sikap tegas dan hati-hati. Itu langkah yang benar. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, mendesak agar seluruh dokumen perencanaan proyek pembangunan RS Haji Medan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk proses pengusulan, kajian kebutuhan, hingga skema penganggaran.
"Kami minta Inspektorat, DPRD Sumut, bahkan aparat penegak hukum ikut mengawasi persoalan ini. Karena publik harus tahu apakah proyek ini memang benar-benar prioritas atau justru sarat kepentingan tertentu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku menolak proyek pembangunan gedung RS Haji Medan karena tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya namun tiba-tiba diminta untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan itu kini memicu sorotan luas publik dan memunculkan dugaan adanya konflik serius dalam internal birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan proyek strategis daerah.red

Dihadiri Megawati dan Sri Sultan HB X, Resepsi Pernikahan Putra Hasto Kristiyanto Berlangsung Hangat di Yogyakarta

admin — Sat, 23 May 2026 23:42:00 +0700+0700

YOGYAKARTA – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo) dengan Lim Xin Rui (Emily) yang digelar di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026). Acara ini turut dihadiri Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, serta Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Igo merupakan putra dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Maria Ekowati.
Megawati tiba di lokasi resepsi sekitar pukul 13.00 WIB mengenakan busana batik bernuansa elegan. Ia hadir didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, M. Prananda Prabowo bersama istrinya Nancy Prananda. Turut hadir pula cucu Megawati, Diah Pikatan O.P. Haprani atau Pinka.

Kedatangan Megawati dan rombongan disambut langsung oleh keluarga besar kedua mempelai serta tim protokoler VVIP. Di ruang khusus tamu kehormatan, Megawati menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Hasto Kristiyanto, Maria Ekowati, serta pasangan pengantin baru.
Momen haru tampak ketika Megawati menyalami Hasto yang berdiri di barisan terdepan keluarga.

Hasto terlihat menitikkan air mata sebelum mencium tangan Megawati sebagai bentuk hormat dan rasa haru dalam momen bahagia keluarganya tersebut.
Setelah itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X tiba dan turut memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta keluarga besar. Usai menyalami keluarga pengantin, Sri Sultan menghampiri meja VIP dan berbincang akrab dengan Megawati beserta keluarga.

Percakapan hangat antara dua tokoh nasional tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan menjadi perhatian para tamu undangan yang hadir. Setelah berbincang santai, Megawati berpamitan didampingi Sri Sultan serta Hasto dan istrinya.

Sebelum resepsi berlangsung, pasangan Igo dan Emily lebih dahulu menjalani upacara pemberkatan pernikahan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Banteng, Yogyakarta, pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.

Prosesi sakramen pernikahan berlangsung khidmat. Kedua mempelai tampil serasi mengenakan beskap dan kebaya bernuansa putih serta soft pink. Di hadapan altar gereja, keduanya mengucapkan janji suci perkawinan yang disaksikan keluarga inti dan para saksi.

Bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai pria adalah Yohanes Sarwo Wibowo, sementara pihak mempelai wanita diwakili Prof. Dr. dr. Daldiyono.
Setelah pemberkatan dinyatakan sah, rombongan keluarga dan pengantin kembali menuju Pendapa Kridha Manunggal Budaya untuk melanjutkan rangkaian resepsi bernuansa adat Yogyakarta.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan elite PDI Perjuangan. Tampak hadir antara lain Komaruddin Watubun, Ganjar Pranowo, Bambang Wuryanto, Rudianto Tjen, Andreas Pareira, Deddy Yevri Sitorus, Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, Dolfie OFP, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Yuke Yurike, hingga Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Selain itu hadir pula Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, Rocky Gerung, Akbar Faisal, Feri Amsari, dan mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto.

Kehadiran Megawati di Yogyakarta merupakan bagian dari agenda kegiatannya sejak Jumat (22/5/2026). Sebelumnya, Megawati memberikan sambutan utama dalam acara National Policy Dialogue di Balai Senat Universitas Gadjah Mada sebelum menghadiri resepsi keluarga Hasto Kristiyanto.red

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang H. Hamdani Syaputra Raih Gelar Magister Hukum UISU

admin — Sat, 23 May 2026 23:26:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syaputra SE resmi meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FU UISU), kemarin.

Pria yang akrab disapa H. Dani itu dikenal sebagai salah satu tokoh muda Partai Golkar di Sumatera Utara. Selain menjabat Ketua Partai Golkar Deli Serdang, dirinya juga dipercaya sebagai Ketua Pengprov Sumut Taekwondo Indonesia.

Keberhasilan menyelesaikan pendidikan strata dua tersebut dinilai menjadi bukti bahwa H. Dani merupakan sosok intelektual yang terus meningkatkan kapasitas diri di tengah kesibukannya sebagai politisi dan pimpinan organisasi.

"Atas capaian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Pendidikan adalah hal penting dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat," ujar salah seorang kerabat dekatnya.

Dalam kesempatan itu, H. Dani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan studinya hingga berhasil menyandang gelar Magister Hukum.

"Trimakasih dukungan dan doa istri tercinta dan keluarga besar bapak H Alm H Anif. Serta dukungan dari teman-teman semua. Ilmu ini semoga bisa bermanfaat bagi saya dan masyarakat tentunya," kata Dani.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU, H. Danialsyah SH, M.Hum memberikan apresiasi atas capaian pendidikan tersebut. Ia berharap H. Dani sebagai alumni UISU dapat terus menjaga nama baik almamater di tengah masyarakat.

"Kami mengapresiasi capaian pendidikan ini. Sebagai alumni UISU, diharapkan dapat menjaga nama baik almamater," pungkasnya.red

Gubernur Bobby Nasution Inisiasi Kolaborasi Pembangunan PSEL Medan Raya, Segera Groundbreaking

admin — Sat, 23 May 2026 22:38:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Medan Raya, sebagai solusi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Danantara beberapa waktu lalu, proyek tersebut segera memasuki tahap groundbreaking.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung saat temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (22/5/2026). "Dilelangkan Mei 2026, groundbreaking tahun 2026," kata Heri.

PSEL yang akan dibangun di Kelurahan Terjun, Kota Medan, tersebut dirancang mampu mengolah sampah sekitar 1.200 hingga 1.700 ton per hari. Sebanyak 1.200 ton berasal dari Kota Medan, sedangkan 500 ton lainnya berasal dari Deliserdang. Seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, akan diolah di fasilitas tersebut.

"Beliau (Gubernur Sumut Bobby Nasution) menginisiasi ini, dan Deliserdang serta Kota Medan menyanggupi persyaratan untuk menyiapkan kuota sampah yang dibutuhkan," ujar Heri.

Menurut Heri, kawasan TPA Terjun saat ini memanfaatkan lahan seluas lima hektare. Namun, untuk memenuhi persyaratan pembangunan PSEL, luas lahan akan ditambah menjadi sembilan hektare.

"Inilah kesiapan kita mendukung pembangunan PSEL," katanya.

Selain mengatasi persoalan sampah, PSEL tersebut juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15 megawatt yang nantinya akan dikelola oleh PLN.

Heri menambahkan, penanganan sampah dari hulu hingga hilir telah diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk dukungan armada pengangkut yang telah diakomodasi oleh pihak Danantara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan PSEL, termasuk kebutuhan pasokan air untuk operasional fasilitas tersebut.

"Sudah menyiapkan sarpras, khususnya bagaimana penyediaan air yang dibutuhkan terkait PSEL. Dibutuhkan 1.000 meter kubik air per hari, PDAM Tirtanadi sudah menyiapkan sarprasnya untuk menyuplai kebutuhan air pengelolaan PSEL," ujar Heri.

Ia kembali menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung proyek strategis tersebut, termasuk penambahan luas lahan dari lima hektare menjadi sembilan hektare. "Inilah kesiapan kita mendukung pembangunan PSEL," pungkasnya.**

Pemadaman Berskala Nasional, KAMAK: Ini Bukan Lagi Masalah Sistem, Tapi Sudah Korsleting Moral

admin — Sat, 23 May 2026 22:28:00 +0700+0700

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, kembali melontarkan sindiran keras terhadap kondisi PT PLN yang dinilai terus dihantui persoalan klasik: pemadaman, dugaan korupsi, proyek bermasalah, hingga krisis kepercayaan publik.

Menurut Azmi, masyarakat kini tidak lagi heran ketika listrik padam bergilir atau infrastruktur kelistrikan bermasalah. Sebab, kata dia, persoalan di tubuh PLN sudah terlalu sering muncul, bahkan hingga menyeret sejumlah petinggi perusahaan ke meja hijau.

"Kalau rakyat cuma kena mati lampu beberapa jam, mungkin masih bisa sabar. Tapi kalau yang mati itu akal sehat pengelolaan perusahaan negara, ini yang bahaya," sindir Azmi dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Ia menyinggung fakta bahwa beberapa mantan petinggi PLN pernah tersandung kasus hukum. Mantan Dirut PLN Eddie Widiono pernah divonis penjara dalam kasus korupsi proyek CIS-RISI. Sementara eks Dirut PLN Nur Pamudji juga sempat terseret kasus dugaan korupsi pengadaan BBM pembangkit listrik senilai Rp173 miliar.

Belum lagi nama Fahmi Mochtar yang kembali dikaitkan dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU Kalbar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Kalau dihitung-hitung, kursi Dirut PLN itu seperti kursi listrik. Duduk sebentar, lalu sebagian berakhir diperiksa aparat penegak hukum. Ini ironis," ujar Azmi.

Ia juga menyebut PLN seolah memiliki "tradisi tahunan" berupa gangguan layanan, proyek mangkrak, kabel semrawut, pemadaman massal, hingga alasan klasik gangguan sistem setiap kali terjadi blackout besar.

"Rakyat ini pelanggan listrik, bukan peserta uji kesabaran nasional. Masa tiap ada gangguan jawabannya selalu 'gangguan sistem'? Sistem apa? Sistem bikin rakyat pasrah?" katanya lagi.

Azmi menilai pembenahan di tubuh PLN tidak cukup hanya lewat permintaan maaf setiap kali listrik padam. Menurutnya, perlu audit menyeluruh terhadap tata kelola proyek, pengadaan, hingga manajemen internal perusahaan pelat merah tersebut.

"PLN jangan hanya cepat kirim tagihan, tapi lambat kirim transparansi. Karena rakyat sekarang bukan cuma ingin lampu menyala, tapi juga ingin pengelolaan negara tidak gelap-gelapan," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, setiap persoalan di tubuh PLN tidak bisa lagi dianggap sekadar gangguan teknis biasa, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.

"Kalau gardu meledak mungkin teknis. Tapi kalau masalah terus berulang, proyek bermasalah terus muncul, dan pejabat silih berganti diperiksa, itu bukan lagi gangguan listrik. Itu sudah korsleting moral," tutup Azmi.

Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah

admin — Sat, 23 May 2026 22:11:00 +0700+0700

Deliserdang - Seorang pria berinisial C alias Geleng (36) warga Gang Karsono, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tak berkutik saat ditangkap Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa pada Jumat (22/5/2026).

Informasi diperoleh, kasus peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 10.30 wib. Pelaku C alias Geleng membobol rumah korban Eliana Rambe di Jalan Pasar Baru KM 16,4 Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dari rumah korban, pelaku C alias Geleng menggasak harta benda korban berupa 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 15 gram, 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 16 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 10 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 5 gram, 1 pasang kerabu berlian berbentuk bunga, 1 pasang kerabu berlian, dan beberapa emas lainnya yang tidak dingat korban, 1 buah televisi LCD merek Panasonic ukuran 32 Inc warna hitam, 1 buah AC portabel, 1 buah mesin outdoor AC merek sharp, 1 buah rice cooker warna hitam dan uang tunai berkisar Rp. 2.000.000. Sehingga total kerugian korban berkisar Rp 136 juta.

Mendapat laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH dan sejumlah personil melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku

Pencarian petugas kepolisian membuahkan hasil. Pada Jumat (22/5/2026) dinihari sekitar pukul 00.30 wib, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa mendapat kabar jika pelaku C alias Geleng berada di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa. Petugas bergerak kesana dan meringkus pelaku C alias Geleng tanpa perlawanan. Guna pemeriksaan, pelaku C alias Geleng dibawa ke Polsek Tanjung Morawa.

Kapolsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang AKP Jonni H Damanik, SH, MH, didampingi Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus SH ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku C alias Geleng diamankan.

"Pelaku C alias Geleng mengakui perbuatannya dan dijerat pasal 477 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana," ujarnya.

Mengurai Sengkarut Posisi Sekda: Antara Meritokrasi Birokrasi dan Syahwat Politik Kepala Daerah

admin — Sat, 23 May 2026 21:53:00 +0700+0700

MEDAN – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota kembali menjadi sorotan tajam. Sebagai puncak karier tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, posisi Sekda idealnya menjadi jangkar netralitas birokrasi. Namun, dalam realitas politik lokal, jabatan ini kerap kali bergeser menjadi komoditas politik yang rentan terhadap intervensi kepala daerah terpilih.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar, menilai bahwa kriteria ketat yang diatur oleh negara saat ini sedang mengalami ujian berat akibat kemungkinan potensi benturan dengan syahwat politik lokal.

"Secara regulasi, syarat menjadi Sekda itu sangat berlapis dan ketat. Mulai dari pangkat minimal Pembina Tingkat I (Golongan IV/b untuk Kabupaten/Kota), rekam jejak eselon minimal dua tahun di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, hingga bersih dari hukuman disiplin. Negara mendesain ini agar Sekda diisi oleh teknokrat murni," ujar Shohibul saat diwawancarai di Medan.

Benturan Dua Kepentingan di Tubuh Birokrasi
Shohibul menjelaskan, posisi Sekda di Indonesia secara teoretis terjebak dalam apa yang disebut sebagai dikotomi politik-administrasi. Di satu sisi, Sekda adalah ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang harus menguasai tata kelola APBD dan menterjemahkan visi misi kepala daerah (RPJMD). Di sisi lain, Sekda diwajibkan menjadi benteng pertahanan netralitas ASN dari intervensi politik praktis.

"Ini yang membuat posisi Sekda sangat seksi sekaligus rawan. Kepala daerah yang terpilih lewat jalur politik elektoral sering kali tidak mencari orang yang paling kompeten secara teknis, melainkan orang yang paling 'aman' dan 'bisa diajak kompromi' untuk mengamankan anggaran dan birokrasi demi kepentingan politiknya," kata pengamat sosiologi politik ini.

Kondisi inilah yang menurut Shohibul melahirkan fenomena open bidding (seleksi terbuka) formalitas. Regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2005 sejatinya sudah sejak lama meletakkan dasar penilaian objektif, mulai dari pemahaman konsep otonomi daerah hingga kemampuan komunikasi lintas sektoral. Namun, celah regulasi di mana Kepala Daerah berhak memilih satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi, sering kali disalahgunakan.

"Hasil assessment (penilaian) bisa saja menempatkan figur A sebagai yang tercerdas dan paling bersih. Tetapi jika kepala daerah lebih sreg dengan figur C karena faktor kedekatan atau balas budi politik, maka figur C yang dilantik. Di sinilah meritokrasi kita kerap kali tumbang oleh patronase politik," kritiknya tajam.

Siasat 'Penjabat Sekda' dan Intervensi Pusat
Menariknya, sengkarut politik lokal ini kerap kali menyebabkan kekosongan jabatan Sekda definitif. Tidak sedikit kepala daerah yang sengaja menunda pelantikan Sekda definitif dan lebih memilih menggunakan Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) agar lebih mudah dikendalikan.

Merespons taktik lokal tersebut, Shohibul menunjuk pentingnya kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

"Regulasi seperti Permendagri 91/2019 itu sebenarnya adalah instrumen darurat yang diciptakan pusat untuk menjewer kepala daerah yang nakal. Jika dalam waktu tiga bulan posisi Sekda dibiarkan kosong karena konflik politik lokal, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat punya hak konstitusional untuk menunjuk Pj Sekda secara sepihak," urai Shohibul.

Langkah intervensi pusat ini, menurutnya, sangat krusial untuk menyelamatkan pelayanan publik. Tanpa adanya Sekda yang sah, roda anggaran (APBD) di daerah bisa lumpuh karena tidak adanya fungsi pengawasan dan eksekusi administratif yang berkekuatan hukum tetap.

Menuju Birokrasi yang Dewasa

Di akhir analisisnya, dosen FISIP UMSU ini menekankan bahwa masa depan otonomi daerah di Indonesia sangat bergantung pada seberapa kuat komitmen bersama untuk menjaga kesucian jabatan Sekda dari polusi politik praktis.

"Kita punya regulasi yang sudah mumpuni, dari tata cara penilaian era Permendagri 5/2005 hingga penyelamatan administrasi di Permendagri 91/2019. Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada penegakan hukum dan kedewasaan berpolitik para kepala daerah. Jika kita ingin birokrasi yang melayani rakyat, kembalikan Sekda pada khittahnya: sebagai panglima administrasi, bukan pion politik," pungkas Shohibul Anshor Siregar. Red

Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?

admin — Sat, 23 May 2026 21:52:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 atau sekitar Rp2,28 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025.

Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Januari 2026 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif. Di tengah pelaporan kekayaan tersebut, sorotan publik justru mengarah pada kinerja pengawasan proyek di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan dengan total nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan itu memantik pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal di instansi yang dipimpin Fachri Ananda Harahap. Pasalnya, proyek infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung akses ekonomi dan mobilitas warga di wilayah Tapanuli Selatan.

Di tengah berbagai persoalan pembangunan infrastruktur, muncul pula kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan intensitas pengawasan lapangan oleh pimpinan dinas.

Bahkan, beredar penilaian di tengah masyarakat bahwa pengawasan proyek dinilai belum maksimal, sementara aktivitas pejabat lebih sering terlihat di ruang-ruang informal dibanding memastikan mutu pekerjaan di lapangan. Namun demikian, hal tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Kondisi ini kemudian memunculkan kekhawatiran publik agar kasus-kasus pengelolaan proyek infrastruktur yang bermasalah tidak kembali terulang.

Sebagian masyarakat pun mulai mengaitkan pentingnya pengawasan ketat dengan sejumlah perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur yang pernah mencuat di Sumatera Utara, termasuk kasus yang menyeret mantan pejabat sektor PUPR di tingkat provinsi sebagai pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara.

Sorotan semakin menguat lantaran hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, termasuk terkait mekanisme pengembalian kerugian atau tindak korektif terhadap pekerjaan yang diduga mengalami kekurangan volume dan mutu.

Sementara itu, berdasarkan dokumen LHKPN, sebagian besar harta kekayaan Fachri berasal dari aset tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp1,07 miliar yang tersebar di wilayah Kota Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan.

Aset yang dilaporkan di antaranya berupa dua bidang tanah dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dengan nilai masing-masing Rp275 juta dan Rp375 juta. Selain itu, terdapat sejumlah bidang tanah di wilayah Tapanuli Selatan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk alat transportasi dan mesin, Fachri melaporkan kepemilikan kendaraan senilai total Rp850 juta, terdiri dari satu unit Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp520 juta serta satu unit Mitsubishi Xforce tahun 2023 senilai Rp330 juta yang disebut diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga mencatat kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp57,8 juta serta kas dan setara kas mencapai Rp326,29 juta. Di sisi lain, terdapat kewajiban berupa utang sebesar Rp20.078.375 sehingga total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp2,28 miliar.

Sebagai informasi tambahan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan tahun sebelumnya, yakni Rp2.107.007.964 pada periode pelaporan 31 Desember 2024.

Jika ditarik lebih jauh, tren kenaikan harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan itu terlihat cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, total kekayaan yang dilaporkan tercatat sebesar Rp1.844.460.647. Angka itu kemudian naik dari tahun sebelumnya ketika Fachri masih menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PUPR.

Sementara pada 2022, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1.688.225.515, kemudian Rp1.121.478.341 pada 2021, serta Rp1.104.913.317 di 2020.

Bahkan, berdasarkan data yang tersedia, jumlah kekayaan yang dilaporkan pada 2019 berada di angka Rp874.292.485, sedangkan pada 2018 tercatat sebesar Rp814.126.648.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Tapanuli Selatan disebut telah beberapa kali dikonfirmasi terkait temuan BPK atas dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, termasuk perkembangan tindak lanjut pengembalian yang dimaksud. Namun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak dinas.zal

Berdasarkan data pelaporan periodik yang tercatat, Fachri Ananda Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 per 31 Desember 2025.red

WTP 12 Kali Berturut-Turut Dipertaruhkan? Temuan BPK Rp1,3 Miliar di PUPR Tapsel Picu Desakan Copot Kadis

admin — Sat, 23 May 2026 21:52:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menjadi sorotan publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan tersebut mencuat di tengah kebanggaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, yakni sejak 2014 hingga 2024.

Artinya, apabila laporan keuangan tahun berjalan kembali dinilai baik, maka Pemkab Tapsel berpeluang menerima opini WTP ke-12 secara berturut-turut untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.

Namun, muncul pertanyaan publik, apakah capaian prestisius tersebut akan tetap memiliki makna jika sejumlah proyek fisik di lapangan justru ditemukan bermasalah?

Desakan evaluasi terhadap jajaran Dinas PUPR kini mulai menguat. Bahkan, sebagian kalangan meminta Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas PUPR apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.

Sorotan publik semakin tajam karena posisi strategis Kadis PUPR Tapsel disebut memiliki hubungan keluarga dengan Bobby Nasution.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberanian pemerintahan Gus Irawan dalam melakukan pembenahan birokrasi tanpa melihat latar belakang relasi maupun kedekatan politik.

*Temuan BPK pada 14 Paket Proyek Jalan*

Dalam dokumen hasil audit, BPK mengungkap bahwa sejumlah pekerjaan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak.

Beberapa proyek bahkan telah dinyatakan selesai 100 persen secara administrasi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan hingga mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah Peningkatan Jalan Simpang Jalan Nasional Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, yang dikerjakan oleh CV KLB dengan nilai kontrak sekitar Rp1,47 miliar. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan senilai lebih dari Rp152 juta.

Tak hanya itu, proyek Peningkatan Jalan Paya Somanggol–Panabari di Kecamatan Sayur Matinggi yang dikerjakan CV FC menjadi salah satu temuan terbesar dengan nilai kekurangan mencapai Rp255,99 juta.

Kemudian proyek Peningkatan Jalan Simaninggir menuju Sungai di Kecamatan Tano Tombangan Angkola yang dikerjakan PT HHB juga tercatat mengalami kekurangan pekerjaan senilai Rp171,27 juta.

Sementara proyek Pelebaran Cor Bahu Jalan Pargumbangan–Pasir Matogu di Kecamatan Angkola Muara Tais ditemukan mengalami kekurangan volume pekerjaan beton senilai Rp113,65 juta.

Atas hasil audit tersebut, BPK menilai terdapat kelemahan dalam pengawasan internal dan pengendalian kontrak pekerjaan di tubuh Dinas PUPR Tapsel.

Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan bahwa Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) belum sepenuhnya melakukan pengawasan optimal terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga disebut tidak maksimal dalam mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas pengawasan proyek infrastruktur daerah masih menyisakan persoalan serius yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah.

*Konfirmasi Berulang, PUPR Tapsel Masih Bungkam*

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait hasil audit BPK tersebut.

Awak media mengaku telah melakukan upaya konfirmasi untuk kesekian kalinya, termasuk meminta penjelasan mengenai dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, serta mempertanyakan mekanisme pengembalian kerugian atau tindak lanjut atas nilai temuan yang dimaksud.

Namun sampai berita ini tayang, belum ada respons maupun klarifikasi resmi dari pihak Dinas PUPR Tapsel.

Kini publik menanti langkah konkret dari Bupati Gus Irawan. Apakah akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas PUPR demi menjaga marwah pemerintahan dan mempertahankan peluang WTP ke-9, atau justru polemik ini akan berlalu tanpa tindakan tegas?.red

Sumut Gelap, Harta Dirut PLN Rp110 Miliar Jadi Sorotan Publik

admin — Sat, 23 May 2026 17:54:00 +0700+0700

MEDAN — Pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga Aceh membuat publik menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.

Gangguan kelistrikan yang terjadi sejak Jumat malam (22/5/2026) itu menyebabkan jutaan pelanggan terdampak. PLN menyebut gangguan dipicu masalah pada sistem transmisi 275 kV di wilayah Jambi yang diduga dipengaruhi cuaca buruk.

Di tengah kondisi tersebut, perhatian masyarakat juga tertuju pada laporan harta kekayaan Darmawan. Berdasarkan data LHKPN, kekayaan Dirut PLN itu mencapai Rp110.072.697.106 atau sekitar Rp110 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp5 miliar dibanding laporan periodik 2024 yang tercatat sebesar Rp104.422.909.444.

Darmawan sendiri diketahui telah menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak tahun 2021. Selama memimpin perusahaan listrik negara itu, ia beberapa kali menjadi sorotan terkait gangguan kelistrikan di berbagai daerah, termasuk pemadaman massal di Sumatera.

Dalam konferensi pers, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di Pulau Sumatera.

"Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Sumatera," ujar Darmawan.

PLN mengklaim proses pemulihan sistem terus dilakukan secara bertahap. Namun hingga Sabtu siang, jutaan pelanggan dilaporkan masih terdampak pemadaman listrik. Rel

Pasatama Institute Cetak SDM Tata Boga Bersertifikat HACCP

admin — Sat, 23 May 2026 17:16:00 +0700+0700

MEDAN – Pasatama Institute menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Penyusunan Dokumentasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Grandhika Stiabudi Hotel Medan, Sabtu (23/5). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri dari tenaga ahli gizi dan relawan MBG/SPPG dari Medan dan sekitarnya.
Direktur Pasatama Institute, Coach Dwi Arsyam, mengatakan pelatihan dan sertifikasi profesi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang tata boga dan keamanan pangan.
Menurutnya, seluruh tenaga yang bekerja di dapur harus memiliki kompetensi yang jelas agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara optimal.
"SDM yang terlibat di dapur harus memiliki kompetensi dan keahlian. Untuk dapur yang ingin diakui memiliki sertifikat HACCP," ujar Dwi.
Ia menjelaskan, sistem HACCP mencakup seluruh proses keamanan pangan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi makanan kepada konsumen.
Karena itu, pihaknya mendorong tenaga dapur dan penjamah makanan memiliki sertifikasi profesi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar diakui sebagai tenaga profesional sesuai standar nasional.
"Kalau sudah diakui negara sebagai profesi, tentu ada standarnya. Karena itu kami ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan bersama menggerakkan food safety hygiene melalui sertifikasi nasional," katanya.
Dwi mencontohkan pentingnya pemeriksaan bahan baku seperti beras untuk memastikan tidak terdapat kontaminasi batu, plastik, kaca maupun bakteri yang dapat membahayakan konsumen.
Melalui kegiatan tersebut, Pasatama Institute menargetkan lahirnya tenaga tata boga profesional yang memiliki legalitas, kompetensi serta daya saing tinggi guna mendukung penerapan standar ISO 22000:2018 dan ISO 45001:2018 di berbagai dapur industri dan layanan pangan.
Sementara itu, Direktur Pasatama Institute Cabang Medan, Syamsul Adha, menilai pengelolaan dapur dan keamanan pangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Menurut dia, sertifikasi HACCP dan kompetensi profesi menjadi syarat penting dalam menjamin pelayanan makanan yang aman dan higienis.
"Dalam sistem HACCP ada banyak kompetensi yang wajib dikuasai, mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan penjamahan makanan, manajemen praktis dapur, audit internal hingga strategi keamanan pangan," jelasnya.
Kegiatan itu juga menghadirkan akademisi dan praktisi industri kuliner, salah satunya Dr Rita Patriasih, S.Pd., M.Si dari Program Studi Pendidikan Tata Boga FPTI Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rita menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan massal guna mencegah kasus keracunan makanan.
"HACCP bertujuan menganalisis titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya pada makanan, lalu mengendalikannya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan," pungkasnya.red