Polrestabes Medan Gulung 5 Sindikat Curanmor 2 Diantaranya Diberi Tindakan Tegas Terukur

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:44:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diduga beraksi di sejumlah wilayah Kota Medan hingga Tebing Tinggi diungkap Polrestabes Medan.

Lima orang diamankan, salah satunya merupakan pecatan TNI berinisial Gandi (39), disebut pangkat terakhir Sertu.

Selain mengungkap dugaan keterlibatan mantan anggota TNI, polisi juga terpaksa menembak dua terduga pelaku karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat pengembangan kasus.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Rizky Lubis menjelaskan, lima yang diamankan yakni Muhammad Teguh Fadilla (33), Jerry (38), Arjunaidi Siregar (48), Gandi (39), serta Afner Harahap (35).

Afner diduga berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian.

"Pengungkapan ini berawal dari kasus pencurian sepeda motor di Jalan PWS, Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah pada 15 September 2026 sekitar pukul 06.48 WIB," jelas Adrian, Jum'at (18/9/2026).

Kasus tersebut terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang memperlihatkan dua pelaku diduga mengambil satu unit Honda Vario 125 merah milik korban. Sepeda motor tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp20 juta.

Dari laporan itu, personel Tim Khusus JCS bersama Opsnal Resmob Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan.

Beberapa jam kemudian, petugas berhasil mengamankan Muhammad Teguh Fadilla, Jerry, Arjunaidi Siregar dan Gandi di kawasan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Pengembangan kemudian berlanjut hingga polisi menangkap Afner Harahap yang diduga menjadi penadah.

Pecatan TNI

Keterlibatan Gandi menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam kasus tersebut.

Adrian menyebut, Gandi merupakan mantan anggota TNI dengan pangkat terakhir Sertu. Dia sebelumnya bertugas di Denmadam Kodam Iskandar Muda.

Gandi kemudian diberhentikan dari dinas militer karena kasus disersi selama satu bulan.

Dalam pemeriksaan awal, Gandi disebut mengakui terlibat dalam sejumlah aksi pencurian sepeda motor bersama Jerry.

Dari keterangan para terduga pelaku, penyidik kemudian menemukan dugaan adanya aksi curanmor di berbagai lokasi, bukan hanya di Medan, tetapi juga hingga wilayah Tebing Tinggi.

"Dari hasil pemeriksaan, para terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi," ujar Adrian.

15 TKP

Polisi menyebut jaringan ini diduga berkaitan dengan 15 TKP. Sebanyak 10 lokasi berada di wilayah hukum Polrestabes Medan, sementara lima lainnya di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

Di Medan, sejumlah lokasi dalam pemeriksaan antara lain kawasan kompleks Fakultas USU, Jalan Sei Serayu, Puskesmas Gaperta, Klambir V Gaperta hingga kawasan Helvetia menuju Belawan.

Sementara di Tebing Tinggi, dugaan aksi curanmor antara lain terjadi di sekitar Kampung Rambutan, kawasan perkantoran Dinas Sosial, Simpang Medan, Gedung Serba Guna hingga wilayah Galang.

Dalam menjalankan aksinya, masing-masing orang diduga memiliki peran berbeda.

Muhammad Teguh Fadilla sebagai pemetik atau eksekutor pencurian. Sementara Jerry diduga bertindak sebagai joki atau pengawas.

Kendaraan yang berhasil dicuri kemudian dijual melalui jaringan penadah.

Ditembak

Pengungkapan sindikat tersebut berlangsung pada Selasa (15/9/2026). Setelah menangkap sejumlah terduga pelaku, polisi melanjutkan penyelidikan untuk membongkar jaringan serta menelusuri kendaraan hasil curian.

Namun, dalam proses pengembangan, Muhammad Teguh Fadilla dan Jerry melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri.

Polisi kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki kedua terduga pelaku.

"Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut untuk mendapatkan perawatan medis," kata Adrian.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya beberapa unit sepeda motor, kunci T, kunci L, telepon seluler, STNK, kunci sepeda motor, pakaian serta sejumlah barang lainnya.

Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatan kelima orang tersebut dalam 15 TKP curanmor sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut(W05).

foto :5 terduga pelaku 1 diantaranya pecatan dari Oknum TNI.()

Polsek Medan Kota Tangkap 2 Residivis Curanmor saat Beraksi di Jalan Air Bersih Medan.

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:43:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Kota saat beraksi di Jalan Air Bersih Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Rabu (16/9/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

Keduanya adalah, Idris Sardi Sihotang (32), warga Tanjung Morawa, Kabuoaten Deli Serdang dan Dian Hafiq Sinambela (25), warga Jalan SM Raja Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota.

"Kedua residivis kasus curanmor itu kita tangkap saat anggota melakukan patroli rutin di TKP," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Jum'at (18/9/2026).

Diungkapkannya, tersangka Idris Sardi Sihotang residivis pada 2022 ditangkap Polsek Medan Kota dalam kasus curanmor dan dihukum 2 tahun. Sedangkan Dian Hafiq Sinambela pada 2022 ditangkap Polsek Medan Timur dan dihukum 1,6 tahun.

Keduanya ditangkap bermula dari korban, Benget Tumanggor (37), warga Dusun I Biru - Biru, Kabupaten Deli Serdang mendatangi Laundry Difa di Jalan Air Bersih menaiki sepeda motor.

Namun, korban tidak mencabut kunci kontak sepeda motornya karena hanya sebentar mengantar pakaian kotor. Kelalaian korban rupanya dimanfaatkan kedua tersangka yang diduga sudah membuntutinya.

Setelah beberapa menit kemudian pelapor terkejut melihat sepeda motornya sudah bergeser dari tempat semula.

"Korban melihat tersangka sedang berusaha menyalakan sepeda motornya, lalu berteriak 'maling'," kata Iptu Poltak Tambunan.

Rupanya teriakan korban terdengar petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah hukumnya.

"Anggota di lapangan dibantu warga berhasil menangkap kedua tersangka saat hendak kabur," sebutnya.

Selanjutnya, kedua tersangka bersama barang bukti Honda Vario nomor polisi BK 2391 AGV yang digunakan beraksi dan kunci leter L diamankan ke komando. Keduanya mengaku hendak mencuri motor korban.

"Mereka mengaku hendak mencuri sepeda motor korban karena melihat kuncinya masih menempel," pungkas Iptu Poltak Tambunan.(W05)

Teks foto :
Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan menginterogasi tersangka curanmor(W05)

Pengedar Narkoba di Patumbak Diciduk Satres Narkoba Polrestabes Medan

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menciduk seorang pemuda 25 tahun karena mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (12/9/2026) dini hari kemarin. Polisi menyita 8 paket sabu siap edar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Jum'at (18/9/2026) menjelaskan, tersangka AO (25), warga Jalan Sari, Desa Marindal II, Patumbak, Deli Serdang ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Polisi melakukan penyelidikan beberapa hari hingga akhirnya menciduk AO di Jalan Sejati, Desa Marindal I, Patumbak, Kab.Deli Serdang, saat diduga akan melakukan transaksi narkoba.

"Kami menyita 8 paket sabu siap edar, sejumlah uang, 6 plastik klip pembungkus narkoba, dan satu unit handphone dari pelaku," ungkap Rafli.

Tersangka diduga baru menjalankan bisnis haramnya dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Dia dipasok dari seorang berinisial B yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Kami masih mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba." pungkas Rafli(W05)

Teks foto :
Polisi menyergap pengedar sabu di Marindal(W05)

P-APBD 2026 Paluta Resmi Disahkan, Basri Harahap Janji Percepat Pelaksanaan Program

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:41:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta, Kamis (17/9/2026).

Pengesahan P-APBD 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada sisa tahun anggaran berjalan.

Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, yang mewakili jajaran eksekutif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Paluta atas proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

Menurut Basri, persetujuan terhadap perubahan APBD tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.

"Persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bukti adanya keseriusan dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga akhirnya memperoleh persetujuan pada hari ini," ujar Basri dalam sambutannya.

Ia mengatakan, proses pembahasan P-APBD tidak terlepas dari berbagai dinamika antara pihak eksekutif dan legislatif. Sejumlah pertanyaan, catatan, masukan hingga koreksi disampaikan anggota DPRD selama pembahasan berlangsung.

Masukan tersebut muncul baik melalui pandangan umum fraksi maupun dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Basri menilai berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perubahan anggaran.

"Hal-hal yang berkaitan dengan aspek belanja, indikator maupun tolok ukur kinerja kegiatan telah dibahas secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, substansi dokumen yang diajukan mengalami penajaman dan penyempurnaan," katanya.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, proses P-APBD 2026 masih harus melewati tahapan administrasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan akan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

Basri menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus tetap dibarengi dengan prinsip akuntabilitas serta memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan.

"Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara akan segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan," tegasnya.

Ia berharap anggaran perubahan tersebut dapat segera diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, Basri turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang selama ini memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia menilai partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

Cegah Korupsi dari Hulu, Bersama Gubsu Bobby Nasution Bupati Paluta Reski Basyah Ikut Teken Komitmen Tata Kelola Anggaran

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:40:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., melalui penandatanganan komitmen bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Bupati Reski Basyah hadir bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, para kepala daerah, serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Agenda itu turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, Perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Pembacaan tersebut diikuti kepala daerah dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Setelah itu, para kepala daerah dan pimpinan DPRD menandatangani dokumen komitmen bersama sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Penandatanganan diawali Bobby Nasution bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, kemudian dilanjutkan kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Bagi Pemkab Paluta, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor yang berkaitan dengan perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, pertemuan yang digelar atas inisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Bobby, hampir seluruh kepala daerah di Sumatera Utara hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengikuti pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing.

Bobby menekankan, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Sebab, penyelenggaraan pemerintahan melibatkan banyak unsur yang saling berhubungan.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan daerah lainnya terdiri dari banyak stakeholder yang tentu saling berkaitan," kata Bobby Nasution.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.

Menurutnya, kehadiran KPK dalam forum tersebut juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak berhenti melakukan perbaikan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami untuk terus meningkatkan integritas," ujar Bobby.

Selain membahas komitmen pemerintah daerah, forum tersebut juga menyoroti posisi dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pimpinan KPK Johanis Tanak menilai APIP memiliki posisi penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi di daerah.

Menurut Johanis, APIP tidak hanya berfungsi melakukan pemeriksaan, tetapi juga harus mampu memberikan peringatan dini apabila ditemukan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, ia mendorong penguatan posisi APIP agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih independen dan efektif.

"Kita perlu memperkuat posisi APIP. APIP tidak hanya dipilih di daerah, tetapi juga perlu mendapat persetujuan dari Kemendagri. Dengan demikian, APIP tidak mudah diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat lainnya. Payung hukumnya juga perlu diperkuat," kata Johanis.

Penguatan APIP dinilai penting agar potensi persoalan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Hal senada disampaikan Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus. Ia menekankan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, sistem pengawasan internal yang berjalan dengan baik dapat membantu pemerintah daerah melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan atau potensi penyimpangan.

"Kalau APIP berkualitas, pemerintahan akan berjalan lebih baik. Jika ada penyimpangan, sebelum masuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) masih ada kesempatan untuk dilakukan perbaikan atau pengembalian. APIP adalah mitra pemerintah daerah, bukan pihak yang harus dihindari," ujar Akhmad Wiyagus.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun pengawasan internal yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap didampingi Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Protokol.

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Sumatera Utara, dengan perhatian khusus terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal.

Bagi pemerintah daerah, pembenahan pada sektor-sektor tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit potensi terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.zal

Teken Komitmen di Hadapan KPK, Bupati Madina Saipullah Nasution dan DPRD Erwin Efendi Lubis Didorong Benahi Tata Kelola

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:39:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.

Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026), dalam agenda Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi.

Forum tersebut mempertemukan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan turut dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.

Sebelum penandatanganan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin pembacaan komitmen bersama. Para kepala daerah dan ketua DPRD kemudian mengikuti prosesi penandatanganan sebagai bagian dari kesepakatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.

Komitmen tersebut mencakup upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama dalam proses perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, keterlibatan Bupati Saipullah dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Komitmen pencegahan korupsi juga tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dan tata kelola sejak tahap awal.

Dalam forum tersebut, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi salah satu perhatian. KPK menekankan pentingnya keberadaan pengawasan internal yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Saipullah Nasution hadir bersama sejumlah pejabat Pemkab Madina.

Di antaranya Pj. Sekda Afrizal Nasution, Kepala BPKAD Randuk Efendi Siregar, Sekwan Rahmat Rizki Ramadan, Inspektur Munawar, Kepala Bapperida Ahmad Martua, Kadis PUPR Abdul Rahim Siregar, Kadis Pendidikan dr. Mhd. Faisal Situmorang, serta Kadis Kesehatan drg. Muhammad Firdaus Batubara.

Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Pembenahan tidak hanya berada pada level pimpinan, tetapi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan administrasi pemerintahan sehari-hari.

Penandatanganan komitmen menjadi bagian dari agenda bersama pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Bagi Madina, komitmen tersebut menjadi pijakan untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan pengawasan serta memastikan pengelolaan anggaran dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Rakor bersama KPK itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan.zal

78 Mahasiswa Palas Dapat Beasiswa SDMPKS 2026, Wabup Achmad Fauzan Nasution: Ini Peluang Emas

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:38:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Sebanyak 78 mahasiswa asal Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, resmi menerima Beasiswa Sumber Daya Manusia Perkebunan dan Peternakan (SDMPKS) Tahun 2026.

Pelepasan para penerima beasiswa dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas, H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I, dalam acara yang digelar di Aula Kantor Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, Kamis (17/9/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan dan peternakan. Para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan pendidikan tersebut untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Plt Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas, Irinka Rahmawati Harahap, SP., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 78 mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa SDMPKS tahun 2026.

Para penerima berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Padang Lawas.

Menurut Irinka, proses seleksi penerima beasiswa telah dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara profesional.

"Seleksi penerimaan beasiswa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan secara profesional," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Achmad Fauzan menyampaikan salam dari Bupati Padang Lawas kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa penerima beasiswa.

Ia menjelaskan, Bupati Padang Lawas tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena sedang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah di Medan.

"Bapak Bupati Padang Lawas menitipkan salam kepada kita semua, terutama kepada adik-adik penerima beasiswa. Beliau tidak bisa hadir karena harus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah di Medan," kata Achmad Fauzan.

Kepada 78 penerima beasiswa, Achmad Fauzan berpesan agar kesempatan memperoleh bantuan pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk menuntut ilmu dan meningkatkan kemampuan.

Ia juga meminta para mahasiswa menjaga sikap, nama baik keluarga maupun Kabupaten Padang Lawas selama menjalani pendidikan.

Selain menyelesaikan pendidikan dengan baik, para penerima beasiswa juga diharapkan dapat mengabdikan pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat ketika kembali ke daerah.

"Ini adalah peluang emas. Tuntutlah ilmu dengan baik. Jadilah generasi yang kompeten dan berakhlak. Setelah selesai nanti, kembalilah untuk membangun Padang Lawas yang lebih maju dan sejahtera," tegasnya.

Beasiswa SDMPKS merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perkebunan dan peternakan.

Program ini juga menjadi salah satu upaya mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan dan peternakan.

Bagi Kabupaten Padang Lawas, keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut dinilai penting karena sektor perkebunan dan peternakan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan bekal pendidikan yang diperoleh melalui program beasiswa tersebut, 78 mahasiswa penerima SDMPKS Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi generasi yang mampu berkontribusi terhadap pengembangan sektor pertanian di Padang Lawas.

Kegiatan pelepasan berlangsung dengan khidmat. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto antara pemerintah daerah, jajaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta para mahasiswa penerima Beasiswa SDMPKS Tahun 2026.zal

IKANAS Sumut Gelar Maulid Nabi 1448 H Sekaligus Rayakan HUT ke-63 Erwan Rosadi Nasution

admin — Sat, 19 Sep 2026 07:11:00 +0700+0700

MEDAN — Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna (IKANAS) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Ketua DPD IKANAS Sumatera Utara, Erwan Rozadi Nasution, di De Nasti Cafe, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dengan mengusung tema "Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mempererat Silaturahmi dan Membangun Kebersamaan Keluarga Besar IKANAS."

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPP IKANAS Saifullah Nasution, Ketua DPD IKANAS Sumut Erwan Rosadi Nasution, jajaran pengurus, keluarga besar Nasution dohot anak boruna serta para undangan.

Peringatan Maulid Nabi sekaligus momentum ulang tahun Erwan Rosadi Nasution menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar IKANAS Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Erwan Rosadi Nasution menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi memiliki makna penting karena mengingatkan seluruh keluarga besar IKANAS untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah SAW.

"Peringatan Maulid Nabi bukan hanya kegiatan seremonial. Kita ingin mengambil hikmah dari keteladanan Rasulullah SAW, terutama dalam membangun persaudaraan, menjaga amanah dan mempererat silaturahmi," ujar Erwan.

Ia juga berharap IKANAS dapat terus menjadi wadah pemersatu bagi keluarga Nasution dan anak boruna, dengan mengedepankan semangat persaudaraan serta kepedulian terhadap sesama.

Sementara itu, Ketua DPP IKANAS Saifullah Nasution mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai perpaduan peringatan Maulid Nabi dan HUT Ketua DPD IKANAS Sumut menjadi momentum yang sarat dengan nilai kekeluargaan.

Saifullah mengajak seluruh keluarga besar IKANAS untuk menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam memperkuat persatuan.

"Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dapat kita implementasikan dalam kehidupan, terutama kejujuran, kasih sayang, persaudaraan dan menjaga amanah," katanya.

Selain diisi dengan tausiah keagamaan, acara juga berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Ucapan selamat ulang tahun ke-63 turut diberikan kepada Erwan Rosadi Nasution sebagai bentuk doa dan apresiasi dari keluarga besar IKANAS.

Momentum tersebut sekaligus diharapkan menjadi penguat komitmen keluarga besar Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna untuk terus menjaga silaturahmi, mempererat persaudaraan dan menghadirkan organisasi yang memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat.

Badan Pengelola Toba Caldera dan Besarnya Harapan Masyarakat

admin — Sat, 19 Sep 2026 00:11:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark memang terdengar besar. Di dalamnya melekat nama lokal sekaligus identitas internasional. Tak heran, berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Danau Toba kerap dikaitkan dengan lembaga tersebut.

Danau keruh, Badan Pengelola Toba Caldera dicari. Terjadi kebakaran, Toba Caldera dipanggil. Gempa bumi, kembali mencari Toba Caldera. Sampah berserakan, Toba Caldera ditanya. Ikan mati mengambang, Toba Caldera dikejar.

Bahkan, secara berseloroh, ketika ada anjing tertabrak di jalan, Toba Caldera pun bisa ikut disebut. Yang terakhir tentu saja hanya candaan.
Fenomena tersebut menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Badan Pengelola Toba Caldera. Dalam persepsi publik, seolah-olah berbagai persoalan di kawasan Danau Toba menjadi tanggung jawab lembaga ini, sementara perangkat kedinasan pemerintah lainnya seakan berada di luar persoalan.

Namun, kondisi tersebut justru menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk memahami bagaimana kelembagaan dan persepsi masyarakat berkembang. Persepsi terhadap sebuah lembaga dapat menjadi kanal aspirasi yang dinamis dan perubahannya tidak selalu mudah dipahami.

Perlahan, masyarakat mulai memahami fungsi dan kapasitas Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Badan Pengelola Toba Caldera bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan atas seluruh persoalan di kawasan Danau Toba. Lembaga ini juga bukan pemegang tunggal kepemimpinan dalam pengelolaan kawasan.

Sebaliknya, Badan Pengelola Toba Caldera hadir sebagai sahabat dalam memilih dan membangun protokol pengelolaan kawasan geopark.
Toba Caldera UNESCO Global Geopark merupakan salah satu mata rantai dalam jaringan berbagai komponen sosial yang bekerja bersama. Perannya berada di tengah-tengah jejaring tersebut: membangun dialog, menghimpun gagasan, dan merumuskan formulasi untuk kemudian dikerjakan melalui semangat kolaborasi.

Tujuannya adalah membangun pengelolaan kawasan yang selaras dengan prinsip-prinsip taman bumi atau geopark.

Karena itu, besarnya harapan masyarakat juga harus dijawab dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Badan Pengelola Toba Caldera perlu terus memperkuat kompetensi, pengetahuan, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pada akhirnya, pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark bukanlah pekerjaan satu lembaga. Ia merupakan kerja bersama yang membutuhkan dialog, gagasan, koordinasi, dan kolaborasi dari berbagai komponen masyarakat.

Oleh: Tikwan Raya Siregar
Tim Badan Pengelola Toba Caldera

Kemnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Membuat Jus Sehat

admin — Fri, 18 Sep 2026 23:59:00 +0700+0700

Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan membuat jus sehat. Pelatihan ini berlangsung dalam kegiatan Talent Hub Inklusif di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jumat (18/9/2026).

Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi antara Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dan Rumah Kreatif Disabilitas dengan tema "Berkarya dan Berkembang Bersama Anak Penyandang Disabilitas".

Ketua Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker Sumarni Yassierli mengatakan setiap individu memiliki potensi, bakat, dan semangat yang perlu mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang.

"Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi, bakat, dan semangat yang patut kita dukung bersama. Karena itu, pemberdayaan perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang," ujar Sumarni.

Menurut Sumarni, pelatihan membuat jus sehat tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri.

Peserta dari Rumah Kreatif Disabilitas memperoleh keterampilan membuat jus sehat yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dikembangkan sebagai peluang usaha.

"Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Jadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi agar dapat mandiri serta memberikan karya terbaik bagi lingkungan sekitar," lanjut Sumarni.

Sumarni mengatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumarni mengapresiasi kolaborasi Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dengan Rumah Kreatif Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak.rel

Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial

admin — Fri, 18 Sep 2026 22:31:00 +0700+0700

MEDAN — Penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada kegiatan seremonial.

Kritik tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) dan Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan.

Menurut Sutrisno, komitmen pemberantasan korupsi seharusnya dibuktikan melalui tindakan konkret, terutama dalam memastikan transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan proyek pemerintah serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ia menilai pernyataan kepala daerah mengenai pencegahan korupsi akan kehilangan makna apabila tidak diikuti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

"Kalau bukan sekadar omon-omon, maka komitmen tersebut harus dibuktikan dengan tindakan dan perubahan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Sutrisno dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Sutrisno juga menyinggung kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang sebelumnya terjaring OTT KPK pada Juni 2025 dan kemudian diproses secara hukum.

Menurutnya, kasus tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan internal pemerintah daerah, bukan sekadar alasan untuk kembali menggelar deklarasi atau penandatanganan komitmen antikorupsi.

"Ketika pejabat daerah tersandung perkara korupsi, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi mengapa sistem pencegahan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegah pelanggaran sejak awal," katanya.

Soroti Biaya Kegiatan

Sutrisno juga mempertanyakan urgensi menghadirkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota ke Medan dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai pemerintah dan KPK perlu menghitung secara terbuka biaya mobilisasi, akomodasi serta berbagai kebutuhan pendukung kegiatan.

"Jangan sampai anggaran publik justru habis untuk kegiatan yang hasilnya hanya foto bersama dan tanda tangan komitmen," ujarnya.

Menurut Sutrisno, pencegahan korupsi akan lebih efektif jika diarahkan pada pengawasan langsung terhadap sektor-sektor yang rawan penyimpangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, perizinan, hibah, bantuan sosial serta pengelolaan aset daerah.

Pertanyakan Penanganan Sejumlah Perkara

Sutrisno juga meminta KPK menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah perkara yang menurutnya berkaitan dengan Sumut.

Ia secara khusus mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara yang berkaitan dengan proyek jalan nasional dan jalan provinsi.

Sutrisno meminta KPK memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan dan dasar hukum setiap tindakan penyidik dalam memanggil pihak-pihak yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

"Prinsip equality before the law harus menjadi dasar. Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan penyidik harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

Pernyataan tersebut, kata Sutrisno, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Minta KPK Fokus pada Penegakan Hukum

Lebih jauh, Sutrisno meminta KPK tidak hanya mengedepankan kegiatan sosialisasi dan deklarasi antikorupsi, tetapi juga memperkuat kerja penindakan dan pengungkapan perkara yang menjadi perhatian masyarakat Sumut.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian, antara lain perkara yang berkaitan dengan proyek jalan, kasus pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Sumut, renovasi Stadion Teladan Medan serta pembangunan Galeri UMKM USU yang disebutnya mangkrak.

Namun, Sutrisno menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah.

"KPK tidak perlu datang ke Sumut hanya untuk seremoni. Datanglah untuk memastikan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik dituntaskan berdasarkan hukum dan alat bukti," katanya.

Menurut Sutrisno, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur dari berapa banyak pejabat yang menandatangani dokumen komitmen, melainkan dari seberapa kuat sistem pemerintahan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan seberapa konsisten hukum ditegakkan.

"Komitmen antikorupsi harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Bukan hanya di atas kertas," pungkasnya.

JNE Medan Gelar JLC Member Gathering 2026,Perkuat Kolaborasi dan Pertumbuhan Bisnis Bersama Pelanggan

admin — Fri, 18 Sep 2026 22:14:00 +0700+0700

MEDAN– JNE Medan kembali memperkuat hubungan dengan pelanggan loyal melalui JLC Member Gathering 2026 yang mempertemukan 20 Top Member JNE Loyalty Card (JLC) di Grand Fix Resto & Lounge, Medan. JLC Member Gathering 2026 merupakan bentuk apresiasi JNE kepada para member JNE Loyalty Card sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat koneksi, membangun kolaborasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis para pelaku usaha.

Mengusung tema "Connect, Collaborate, Grow", kegiatan ini menghadirkan ruang bagi para member untuk mendapatkan wawasan seputar bisnis, digital marketing, inovasi layanan JNE, sekaligus memperluas networking dan berbagi pengalaman antarpelaku usaha. Setelah hadir di sejumlah kota dalam rangkaian tahun ini, Kota Medan menjadi kota ke-7 penyelenggaraan JLC Member Gathering 2026, sekaligus menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan JNE dengan para member dan komunitas brand owner di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Davis Gunawan, Research & Product Division Head, Dodik Kurniawan, Plt. Customer Loyalty Department, serta Yusran, Kepala Cabang JNE Medan.

Yusran menyampaikan bahwa setiap pengiriman yang dipercayakan pelanggan memiliki nilai lebih dari sekadar sebuah paket karena membawa kepercayaan dan harapan customer. "Kegiatan ini bukan hanya sebatas pertemuan, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan dari para member. Kami berharap para Top Member dapat terus mempertahankan kepercayaannya kepada JNE dan tumbuh bersama dengan meningkatkan aktivitas pengirimannya."

Sementara itu, Davis Gunawan mengapresiasi antusiasme para brand owner dan reseller yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hubungan JNE dengan customer loyal tidak hanya sebatas hubungan antara perusahaan dan pelanggan. "Bagi kami, customer loyal bukan hanya pelanggan, tetapi juga teman untuk tumbuh dan berkembang bersama. JNE bukan hanya sekadar mengantarkan paket, tetapi juga ingin menjadi bagian dari perjalanan customer dalam mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain."

Salah satu member loyal JNE Medan, Rifai Muda Harahap, S.Hut., founder Garuda Sains Indonesia dan Medan Cetak, yang telah menggunakan layanan JNE sejak sekitar tahun 2020, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. "Saya merasa sangat diapresiasi karena diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi mengenai perjalanan bisnis GSI. Agenda ini sangat insightful dan memberikan banyak manfaat. Kami bisa bertemu dengan para pengusaha dan memperluas networking. Terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat ini."

Kegiatan semakin semarak dengan sesi doorprize dan makan siang bersama. Salah satu member, Dedek Novia, yang bergerak di bidang produk suplemen, turut mengungkapkan kebahagiaannya dapat menjadi bagian dari JLC sekaligus membawa pulang hadiah doorprize.
"Terima kasih banyak untuk JNE, khususnya JLC, karena sudah mengundang saya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari JLC. Semoga JNE semakin sukses dan terus memberikan program-program menarik untuk para member JLC ke depannya."

Melalui konsep Connect, Collaborate, Grow, JNE Medan berkomitmen menjadikan JLC tidak hanya sebagai program loyalitas, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan dan kolaborasi yang berkelanjutan bersama customer, khususnya para brand owner.

JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program loyalitas JNE yang telah diluncurkan sejak 2009. Di Medan, JLC kini memiliki sekitar 35.000 member dengan berbagai program dan manfaat menarik, termasuk penukaran poin dengan gadget, voucher belanja, tiket menonton, hingga perlengkapan rumah tangga.

Bagi JNE Medan, hubungan dengan customer tidak berhenti ketika paket berhasil dikirim. Setiap paket membawa cerita, harapan, dan kebahagiaan. Karena itu, menjaga kepercayaan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan JNE untuk terus tumbuh dan memberikan pengalaman layanan terbaik.rel

Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Target Pembangunan Terukur

admin — Fri, 18 Sep 2026 21:04:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan pentingnya target capaian pembangunan yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Aula TRN, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9/2026). Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.

"Harapan kami, anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Gubernur didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekdaprov Timur Tumanggor serta seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya target capaian pembangunan di setiap sektor. Pada sektor pariwisata, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat agar jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumut terus meningkat.

"Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Bobby juga menekankan perlunya perencanaan yang baik dan penjabaran target capaian dalam periode waktu tertentu. Menurutnya, pengembangan pariwisata juga membutuhkan kolaborasi dengan OPD lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pendukung utama.

"Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 Juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal, dimana semua OPD juga mendukung Disbudparekraf," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Kepada Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Bobby berpesan agar memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dinilai penting, terutama dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis," ujar Bobby.

Sementara itu, kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, Bobby menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan. Belanja pemerintah, menurutnya, harus memperhatikan efektivitas, manfaat, dan kebutuhan kerja.

"Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK," sebut Gubernur.

Senada dengan pesan tersebut, Kepala Disbudparekraf Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan akan menjalankan tugas sesuai instruksi Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pihaknya juga akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, terutama untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027.**

Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai Wadah bagi Orang Baik Menyalurkan Kebaikannya

admin — Fri, 18 Sep 2026 20:04:00 +0700+0700

Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai Wadah bagi Orang Baik Menyalurkan Kebaikannya

Medan|sumut24.co

Semangat kepedulian dan keinginan untuk memperluas manfaat di tengah masyarakat melahirkan sebuah wadah sosial kemanusiaan bernama Yayasan Berbagi Bareng Indonesia. Yayasan ini didirikan sebagai ruang bersama bagi orang-orang yang ingin berbagi, peduli, dan menyalurkan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran Yayasan Berbagi Bareng Indonesia berangkat dari sebuah gagasan sederhana bahwa kebaikan akan menjadi lebih besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk turun langsung membantu sesama, namun setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi melalui berbagai bentuk kebaikan.
"Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai wadah untuk orang baik menyalurkan kebaikannya. Kami ingin mempertemukan mereka yang memiliki kepedulian dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan," demikian semangat yang menjadi dasar pendirian yayasan. Ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan Ariga, S.HI,MH Selaku Direktur Yayasan Berbagi Bareng Indonesia, yayasan ini diharapkan dapat menjadi jembatan kebaikan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program-programnya dapat mencakup bantuan bagi anak yatim dan dhuafa, kepedulian terhadap korban bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta berbagai aksi kemanusiaan lainnya.
Lanjut Ramadhan Lebih dari sekadar memberikan bantuan, yayasan ini membawa semangat untuk membangun budaya saling peduli di tengah masyarakat. Setiap bantuan, sekecil apa pun, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menghadirkan harapan bagi penerimanya.
Dengan mengusung semangat "Berbagi untuk Peduli, Bersama Menebar Kebaikan", Yayasan Berbagi Bareng Indonesia membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat, komunitas, lembaga, dan para dermawan yang ingin mengambil bagian dalam gerakan kebaikan.
Pendirian yayasan ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan sosial yang berkelanjutan. Ke depan, Yayasan Berbagi Bareng Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Karena pada akhirnya, kebaikan tidak akan pernah berkurang ketika dibagikan. Justru dengan berbagi, kebaikan dapat tumbuh, menyebar, dan memberikan manfaat yang lebih luas.

(Red)

Gerak Cepat Polsek Medan Area, 2 Terduga Pencuri Rumah Sekretaris ARUN Sumut Diciduk

admin — Fri, 18 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24

Jajaran Polsek Medan Area mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Provinsi Sumatera Utara atas gerak cepat menangani laporan dugaan pencurian di rumah Sekretaris DPD ARUN Sumut.

Laporan tersebut berkaitan dengan aksi pencurian yang terjadi di kawasan Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Tak butuh waktu lama, Tim Reserse Polsek Medan Area berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Keduanya diamankan di sekitar lokasi kejadian pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.
Penangkapan dilakukan Tim Reserse di bawah komando langsung Kanit Reserse Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri, SH, MH, bersama Katim Aiptu Wagimin Sugito, SH.

Ketua DPD ARUN Provinsi Sumatera Utara, Jejen Kusmawan, ST, SH, MKn, melalui Sekretaris DPD ARUN Sumut, Agus Suriyono, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polsek Medan Area.
"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polsek Medan Area yang telah bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait dugaan pencurian tersebut," ujar Agus, Jumat (18/9/2026).

Agus berharap respons cepat kepolisian dalam menangani laporan masyarakat dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami berharap tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Area khususnya, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dapat ditekan seminimal mungkin," katanya.

Menurut Agus, rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian perlu terus diperkuat dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk tindak kriminalitas.

Terhadap dua orang yang telah diamankan, proses hukum selanjutnya masih ditangani pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Red)

Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Hendra Syahputra Pimpin Forwaka Tebing Tinggi : Pers Harus Terpercaya

admin — Fri, 18 Sep 2026 17:21:00 +0700+0700

sumut24.co -TEBING TINGGI, Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kota Tebing Tinggi resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2028 di Gedung Sawiyah, Jalan Sutomo, Jumat (18/9/2026). Pengukuhan ditandai penyerahan Pataka Forwaka disaksikan unsur Forkopimda, perwakilan organisasi wartawan dan tamu undangan lainnya.

Kepengurusan periode ini diketuai Hendra Syahputra, didampingi Budi Hartono sebagai Sekretaris dan Zulfikar Nasution sebagai Bendahara. Pengukuhan dipimpin langsung Ketua Forwaka Sumatera Utara, Irfandi.

Dalam sambutannya, Hendra Syahputra menyebut amanah ini sebagai tanggung jawab besar membawa organisasi ke arah lebih baik. Ia menekan tantangan dunia informasi yang makin kompleks menuntut rekan wartawan menghadirkan berita akurat, berimbang, akuntabel dan terpercaya bagi masyarakat.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen bersama menjaga integritas insan pers dalam bertugas," ujarnya, seraya berjanji menghadirkan program kerja inovatif berbasis kapabilitas pengurus.

Sementara itu, Ketua Forwaka Sumut Irfandi menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan pemahaman hukum bagi wartawan, serta penguatan aspek ekonomi organisasi. Ia berharap Forwaka Tebing Tinggi membangun sinergi erat dengan pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri setempat.

Wali Kota Tebing Tinggi diwakili Kadis Kominfo Ghazali Rahman mengapresiasi peran pers sebagai jembatan informasi pembangunan dan kontrol sosial yang objektif. Ia mengajak seluruh pihak bersatu hindari berita bohong (hoaks) serta membangun ekosistem informasi yang sehat.

Dukungan juga disampaikan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan KNPI. Ke depannya, Forwaka Tebing Tinggi diharapkan tak hanya berhenti pada seremoni, melainkan mewujudkan program kerja nyata, peningkatan kompetensi wartawan serta komunikasi yang konstruktif bersama pemangku kepentingan demi pers yang profesional dan kredibel. (tec)

Wali Kota menyambut audiensi dan silaturahmi BPD HIPMI Sumut, di ruang kerja wali kota

admin — Fri, 18 Sep 2026 16:01:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menyambut audiensi dan silaturahmi Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara (BPD HIPMI Sumut), di ruang kerja wali kota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Senin (14/09/2026). Di momen tersebut, sekaligus diperkenalkan calon pengurus HIPMI Kota Pematangsiantar.

Di hadapan BPD HIPMI Sumut, Wesly sempat menceritakan kiprahnya sebagai pengusaha, hingga kemudian menempuh jalur politik dan menjadi wali kota.

Wesly juga mengaku bangga dapat bertemu para calon pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kota Pematangsiantar. Menurut Wesly, audiensi menjadi langkah strategis memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dengan pengusaha muda.

"Melalui silaturahmi ini, Pemko Pematangsiantar dan HIPMI saling mendorong visi kolaboratif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, dan menciptakan ekosistem bisnis yang baik, dan Pemko Pematangsiantar menyambut baik," katanya.

Hal tersebut, katanya, juga tertuang di visi-misi Wali Kota Wesly Silalahi, yakni Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Semoga HIPMI Kota Pematangsiantar yang akan dibentuk menjadi titik awal keselarasan sinergi dengan Pemko Pematangsiantar. Anak muda, pengusaha, menjadi titik awal lahirnya inovasi serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pematangsiantar ke depan," sebutnya.

Wesly juga mendorong ncalon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM bersama Pemko Pematangsiantar.

"HIPMI ini menjadi mitra strategis Pemko Pematangsiantar dalam mendukung meningkatkan UMKM naik kelas," tegasnya.

Sebelumnya, Jamson H Tampubolon dan Gafar Mubarak dari BPD HIPMI Sumut secara bergantian menjelaskan sekaligus memperkenalkan calon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar.

"Mereka inilah Pak Wali Kota, yang nantinya yang akan menjadi pengurus baru di Kota Pematangsiantar," terangnya.

Secara gamblang, Jamson juga menjelaskan banyak tokoh-tokoh lahir dari HIPMI. Ia pun mengungkapkan, HIPMI dan pemerintah tidak dipisahkan.

"Kami berharap, BPC HIPMI Pematangsiantar ini nantinya dapat menjadi mitra strategis Pemko Pematangsiantar dan membantu program-program Pak Wali Kota ke depannya," katanya.

Calon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar yang hadir yakni: calon Ketua Umum Claudia B Pardede, calon Sekretaris Umum Kevin Saragih, dan calon Bendahara Umum Patrik Pandiangan.

Suasana akrab terbangun saat masing-masing memperkenalkan diri dan saling bercerita terkait pengalaman dan tujuan masuk ke organisasi HIPMI. (LP)

Wali Kota membuka Musyawarah Nasional XV UNIO Indonesia, yang digelar di CC-PPU KAM

admin — Fri, 18 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dinilai telah memberikan perhatian besar kepada umat dan gereja Katolik yang ada di Kota Pematangsiantar. Misalnya, memfasilitasi Perayaan Natal Umat Katolik se-Kota Pematangsiantar dan juga perayaan Paskah. Bahkan tahun ini, akan tetap dilaksanakan Perayaan Natal Umat Katolik yang diselenggarakan 28 Desember mendatang

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional XV UNIO Indonesia, yang digelar di Catholic Center - Pusat Pembinaan Umat Keuskupan Agung Medan (CC-PPU KAM), Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Senin (14/09/2026) malam.

"Seiring doa, kiranya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan kesehatan yang prima dan kebijaksanaan dalam memimpin Kota Pematangsiantar. Kiranya acara ini berjalan lancar dan sukses," kata Daud.

Wali Kota Wesly dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, sekaligus atas nama masyarakat, mengucapkan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia.

Katanya, merupakan suatu kehormatan bagi Kota Pematangsiantar dipercaya menjadi tempat berlangsungnya rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia.

"Kehadiran para Romo dan seluruh peserta dari berbagai wilayah Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami," sebut Wesly.

Wesly berharap melalui Munas XV, Unio Indonesia semakin mampu memperkuat peran dan kontribusinya, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai seperti persaudaraan, kepedulian, pelayanan, dan toleransi yang damai, merupakan nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terlebih bagi Kota Pematangsiantar yang sejak dahulu dikenal sebagai kota yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat.

"Bagi kami, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan kekuatan yang harus kita rawat bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat mengapresiasi setiap kegiatan keagamaan dan organisasi yang turut membangun semangat kerukunan, serta memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan," sebutnya.

Kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia, Wesly berharap selama berada di Kota Pematangsiantar, selain mengikuti seluruh agenda musyawarah dengan baik, agar dapat menikmati suasana kota serta berinteraksi dengan masyarakat.

"Mari jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan semakin banyak karya pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa," tukas Wesly sembari membuka Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia secara resmi.

Sebelumnya, Ketua Unio Indonesia Rm Florens Maxi Unbria dalam sambutannya menyampaikan, tema Munas Unio Indonesia XV saat ini yakni "Imam Diosesan Rasul Spiritualitas Kristiani di Era Digital". Tema ini dinilai sangat relevan dan menggema pada ajakan uskup se-Asia bulan Juli lalu.

Pada kesempatan ini, ia mengapresiasi toleransi di Kota Pematangsiantar yang terawat dengan baik dan mendapat peringkat ke-4 se- Indonesia versi Setara Institute.

"Sehingga toleransi di Kota Pematangsiantar semakin bersinar dan berdampak untuk Indonesia. Proficiat kepada Bapak Wali Kota dan masyarakat kota Pematangsiantar," katanya.

Pembukaan Munas Unio Indonesia juga dimeriahkan hiburan, seperti penampilan tari 10 etnik Sumut dari RS Harapan, dan sejumlah hiburan menarik lainnya.

Turut hadir, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, para Uskup se- Indonesia yang diwakili 12 Uskup, khususnya para Uskup Pembina Unio Mgr Siprianus Hormat, Uskup Agung Medan yang diwakili Vikjen KAM P Mikael Manurung OFMCap, Ketua DPRD Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Bria Seran, dan para Romo utusan Unio KWI Timor Leste.

Turut mendampingi Wesly, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi. (LP)

Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

admin — Fri, 18 Sep 2026 15:59:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Tahun 2026–2029, serta Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terukur, terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Rangkaian penyusunan RPB dimulai melalui rapat persiapan pada 6 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 1 September 2026, pembahasan rancangan akhir pada 4 September 2026, hingga FGD Finalisasi RAD-PRB pada 15 September 2026. Proses tersebut melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan penanggulangan bencana benar-benar sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan Kota Pematangsiantar.

Rangkaian penyusunan RPB ini sekaligus untuk mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12.

Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menjelaskan, RPB dan RAD-PRB tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan akan diterjemahkan melalui aktivitas, target, indikator, keluaran, pembagian tanggung jawab, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan demikian, katanya, upaya pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pada saat yang sama, Pemko Pematangsiantar juga sedang mempersiapkan Perwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperjelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. (LP)

Wali Kota diwakili Sekda menyambut kehadiran rombongan Kanwil Ditjenpas Sumut

admin — Fri, 18 Sep 2026 15:58:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Rombongan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) mengunjungi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Rombongan disambut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, di Balai Kota, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Selasa (15/09/2026) sore.

Hadir dari Kanwil Ditjenpas Sumut, Kepala Bidang (Kabid) Pembimbingan Kemasyarakatan Zulkifli Bintang, didampingi Kepala Balai Permasyarakatan Kelas I Medan Kriston Napitupulu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Yosef Sihombing, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pematangsiantar Sangapta Surbakti, dan lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Setdako, Sekda Junaedi Sitanggang menyampaikan dirinya didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi dan mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerima arahan dari Wali Kota Wesly Silalahi agar menyambut kehadiran rombongan Kanwil Ditjenpas Sumut yang sudah terjadwal. Kehadiran tersebut terkait dukungan Pemko Pematangsiantar untuk pembentukan Badan Permasyarakatan (Bapas) baru di Kota Pematangsiantar.

"Tentunya kami sangat menyambut baik dan mendukung penuh atas pembentukan Bapas," kata Junaedi.

Junaedi juga mengatakan, koordinasi dan sinergi memperkuat kerja sama antara Pemko Pematangsiantar dan Kanwil Ditjenpas Sumut.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi teknis antar instansi. Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasyarakatan.

Kabid Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sumut Zulkifli Bintang menjelaskan, Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah yang dipilih Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai lokasi pembentukan Bapas baru di wilayah Sumut.

"Oleh karena itu, diharapkan dukungan pembentukan Bapas baru," katanya.

Ia menjelaskan, rencana pembentukan Bapas baru di Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

"Dengan adanya Bapas di Kota Pematangsiantar diharapkan proses pendampingan warga binaan dan klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, dukungan dan sinergi dari Pemko Pematangsiantar sangat dibutuhkan, terutama terkait dukungan administratif, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

"Kami memohon dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, agar tugas dan fungsinya Bapas dapat maksimal," katanya. (LP)