Terkait Anggaran dan Administrasi Gebyar Pajak 2026 Sumut, Ini Kata Kepala Bapenda

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:29:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Sutan Tolang Lubis memastikan Gebyar Pajak Sumut 2026 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan, anggaran dan administrasi kegiatan tersebut sah serta bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.

Gebyar Pajak Sumut 2026 merupakan program Pemprov Sumut melalui Bapenda yang memberikan apresiasi kepada masyarakat taat pajak. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan keabsahan serta sumber anggaran kegiatan tersebut.

"Banyak yang bilang anggarannya diambil dari upah pungut atau insentif, kegiatan ini sudah dianggarkan di APBD 2026, dan sepengetahuan kami tidak bisa belanja pegawai tiba-tiba menjadi belanja kegiatan," kata Sutan Tolang Lubis saat memberikan keterangan pada konferensi pers yang diselenggarakan Diskominfo di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (29/4/2026).

Sutan menjelaskan, upah pungut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya tidak tetap. Ia juga memastikan Pemprov Sumut telah merealisasikan pembayaran upah pungut kepada pegawai pada Maret sebesar Rp17 miliar.

"Bulan Maret sudah kita realisasikan (upah pungut) Rp17 miliar, sudah diberikan kepada seluruh pegawai dan kami tidak bisa menentukan berapa besaran upah pungutnya, itu tergantung PAD kita," jelasnya.

Terkait administrasi, Sutan menyebut pihaknya akan melaksanakan pengundian setelah memperoleh izin dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, Bapenda akan melakukan verifikasi terhadap pemenang untuk memastikan keabsahan secara hukum.

"Kalau juknis itu kami yang buat, bagaimana validasi pemenang hasil undian, kalau izin, legalitas penarikan undian ini dikeluarkan Kementerian Sosial yang saat ini sedang berproses, setelah keluar izin barulah kami laksanakan pengundian," kata Sutan. (Rel)

Rumah Tahfidz Qur’an Amaliyah Resmi Beroperasi, Wujud Sinergi Polres Asahan dan Masyarakat

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:29:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Sebuah langkah nyata dalam pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja ditandai dengan peresmian Rumah Tahfidz Qur'an Amaliyah yang berlokasi di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Acara peresmian ini berlangsung khidmat pada Rabu, 29 April 2026, mulai pukul 14.00 Wib.

Lembaga pendidikan Al-Qur'an ini merupakan binaan langsung dari Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Asahan. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menimba ilmu agama, jauh dari pengaruh narkoba dan perbuatan tercela.

Ketua Yayasan Rumah Tahfidz Qur'an Amaliyah, M Tantowi Batubara SH, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diberikan.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Wakil Bupati dan Kapolres Asahan. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memberikan dukungan moril yang luar biasa dan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menjalankan amanah di Rumah Tahfidz ini," ujar Tantowi.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP, memberikan apresiasi tinggi terhadap berdirinya lembaga tersebut. Menurutnya, kehadiran rumah tahfidz memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengapresiasi upaya ini. Rumah Tahfidz ini sangat bermanfaat dalam mencetak generasi yang Qur'ani dan berakhlak mulia. Kami juga mengapresiasi peran Polres Asahan yang turut membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang religius," ungkap Rianto.

Hal senada disampaikan oleh Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendukung kegiatan positif, khususnya di bidang keagamaan.

"Kami mengajak seluruh personel Polres Asahan untuk terus mendukung dan membantu Rumah Tahfidz Qur'an Amaliyah ini. Besar harapan kami, dari tempat ini akan lahir banyak penghafal Al-Qur'an atau hafiz dan hafizah yang akan membanggakan Kabupaten Asahan," tegas Kapolres.

Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Aswaluddin Rambe juga memberikan tausiyah yang mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. "Jadikan Al-Qur'an sebagai bagian dari napas kita. Dengan menjaga dan mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Allah SWT," pesannya.

Rangkaian acara peresmian berjalan lancar dan aman hingga pukul 15.30 Wib. Acara dimulai dengan doa bersama, sambutan-sambutan resmi, penyantunan anak yatim dan kaum dhuafa, hingga ditutup dengan momen pengguntingan pita serta penandatanganan batu prasasti yang ditandai dengan peninjauan lokasi fasilitas belajar. (dre)

2.000 Buruh Peringati May Day 2026 di Sumut, Pemprov Dorong Dialog dan Perlindungan Pekerja Rentan

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:26:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di GOR Astaka, Jalan Williem Iskandar, Kabupaten Deliserdang. Sekitar 2.000 massa dari 77 serikat pekerja diperkirakan akan menghadiri perayaan yang mengusung konsep dialog untuk menampung aspirasi buruh secara damai.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut, Yuliani Siregar, saat menjadi narasumber Podcast "Apa Cerita" di Kantor Disnaker Sumut, Jalan Asrama Nomor 143, Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Selasa (28/4/2026).

"Kita ingin May Day ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialog yang benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan dan mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat dan saling memahami antar pihak," ujarnya.

Pada pelaksanaan May Day, 1 Mei 2026, Pemprov Sumut juga akan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan berupa jaminan BPJS Ketenagakerjaan di 33 kabupaten/kota. Sasaran program ini antara lain pekerja sektor perkebunan seperti penggerek, dodos, dan lainnya, yang anggarannya bersumber dari dana hibah sawit. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada pekerja rentan di Kepulauan Nias melalui APBD Sumut.

"Dalam menentukan jaminan perlindungan tenaga kerja tersebut, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumut. Kita akan memberikan jaminan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada 20.000 tenaga kerja rentan. Mereka adalah yang masuk ke dalam desil 1 dan 2. Ini adalah salah satu program strategis Provinsi Sumut," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menjalankan program strategis berupa rehabilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. BLK tersebut diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan gratis guna meningkatkan kompetensi masyarakat, memperluas akses ke pasar kerja, serta mendorong wirausaha.

Dalam menyukseskan peringatan May Day 2026, Disnaker Sumut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sejumlah instansi turut dilibatkan, antara lain Polda Sumut, Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Sumut dan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta sejumlah rumah sakit.

"Perayaan dirangkai dengan dibukanya layanan bagi masyarakat seperti pembuatan SIM dan STNK, KTP, donor darah, pemeriksaan kesehatan, serta lucky draw. Intinya, kita ingin kegiatan ini berjalan lancar, kondusif, dan yang paling penting menghasilkan kesepahaman bersama untuk perbaikan ketenagakerjaan di Sumut," ucapnya.

Pemkab.Pakpak Bharat Peringati Hari Otonomi Daerah Ke XXX

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:12:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT| SUMUT24.co
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kabupaten Pakpak Bharat berlangsung hari ini (27/04). Wakil bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian yang antara lain bahwa Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumberdaya alam, dan potensi daerahnya. Namun, kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Berdasarkan hal ini, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keniscayaan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita, pesan Tito dalam sambutan tertulisnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXX tahun 2026 mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". sebuah pesan penting yang dipandang sangat sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut.
Dalam Upacara ini Wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat Mansehat Manik membacakan sejarah singkat Otonomi Daerah dalam perjalanan bangsa Indonesia sjak masa kolonial.
Sejarah otonomi daerah di Indonesia bermula dari masa kolonial (Decentralisatiewet 1903) dan berkembang dinamis pasca-kemerdekaan. Fase krusial terjadi saat peralihan dari Orde Baru (UU nomor 05 tahun 1974) yang sentralistik ke Era Reformasi (UU nomor 22 tahun1999) yang memperkuat desentralisasi. Otonomi kini diatur untuk meningkatkan kesejahteraan daerah sesuai UUD 1945.(rbm)

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Forum Akselerator Di Palembang

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:11:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Forum Akselerator Negeri kota Palembang, Sumatera Selatan (25/4). Kegiatan kegiatan ini bertujuan menciptakan iklim kompetitif guna mendorong optimalisasi kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam acara ini Menteri Dalam Negeri RI, M Tito Karnavian menyoroti beragam kemampuan Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan, yang meskipun memiliki kewenangan yang sama, namun efektivitas kepemimpinan setiap daerah tentu berbeda-beda. Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan berbagai capaian positif pemerintah daerah. Transparansi dan informasi yang berimbang dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Metode terbaik menurut saya adalah menciptakan iklim yang kompetitif, sehingga Daerah dapat saling bersaing secara sehat, kata Mendagri dalam arahannya.
Forum di Palembang ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di enam pulau besar di Indonesia. Pemerintah pusat juga menyiapkan berbagai insentif fiskal bagi daerah yang berprestasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan Daerah.
Sementara itu Franc Bernhard Tumanggor mengatakan, Pemerintah Daerah Pakpak Bharat berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas serta akan terus berupaya mendekatkan pelayanan bagi masyarakat Pakpak Bharat.
Melalui berbagai bentuk inovasi terhadap layanan masyarakat, kami tentu akan trus melakukan pembenahan-pembenahan sehingga kehadiran Pemerintah senantiasa memberi solusi bagi setiap permasalahan dan pelayanan bagi masyarakat, ucap Franc Bernhard Tumanggor.(rbm)

Tim Supervisi TP PKK Sumut Kunjungi Kab.Pakpak Bharat

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:10:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara mengunjungi Kabupaten Pakpak Bharat (28/04). Kehadiran Tim Supervisi ini adalah untuk melakukan Supervisi desa pelaksanaan administrasi PKK, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, IVA TEST dan PTP2WKSS di beberapa desa dan kecamatan se Kabupaten Pakpak Bharat.
Ketua Tim Penggerak PKK Pakpak Bharat, Ny Juniatry Franc Bernhard Tumanggor menyambut kehadiran Tim Supervisi, menyampaikan selamat datang sekaligus menjelaskan pentingnya kehadiran PKK sebagai mitra strategis Pemerintah dslam upaya wujudkan kesejahteraan keluarga Indonesia.
Kita mengetahui gerakan PKK memainkan peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sekalian dengan itu kita menerima kunjungan Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara yang tentunya akan memberikan banyak masukan bagi kemajuan PKK Kabupaten Pakpak Bharat, ucap Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor.
Melalui kegiatan supervisi ini TP PKK ingin melihat langsung pelaksanaan program PKK di Daerah, khususnya dalam pelaksanaan tertib administrasi PKK, PAAR, UP2K PKK, Aku Hatinya PKK, serta Iva Test, pesan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahyan Ayu Bobby Nasution dalam sambutan tertulisnya.
Kegiatan ini sangat penting, saya berharap kita semua mengikuti dengan serius sampai selesai, pesan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM.(rbm)

Bupati Pakpak Bharat Menghadi Musrenbang RKPD Propinsi Sumut Tahun 2027

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:09:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumatera Utara Tahun 2027 di Santika Dyandra Hotel, Medan (22/04). Musrenbang RKPD ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, M Tito Karnavian.
Dalam arahannya Tito menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menilai, perencanaan yang disusun secara matang dapat mendorong perubahan signifikan dalam pembangunan daerah.
Perencanaan yang matang, kualitas yang matang, artinya detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program, kata Mendagri.
Forum strategis yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah" sebagai komitmen pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan masa depan yang lebih terarah.
Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama yang menjadi fondasi transformasi Sumut ke depan. Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.Bobby menekankan bahwa keenam poin ini merupakan kunci untuk memastikan Sumatera Utara tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global dan mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya lokal bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Pakpak Bharat sendiri memimpin delegasi Pakpak Bharat dalam Musrenbang ini, yang terdiri dari beberapa lintas OPD dan pemangku kepentingan lainnya, ikut terlibat dalam beberapa sesi dan grup diskusi.(rbm)

Sinergi "Kartini" di Kepingan Surga: Komnas PA Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Samosir dan Aktivis Hotria Gurning

admin — Wed, 29 Apr 2026 21:08:00 +0700+0700

SAMOSIR - Suasana khidmat sekaligus haru menyelimuti Ruangan Polres Samosir, Rabu (29/4). Di tengah keindahan alam Pulau Samosir yang dijuluki "Kepingan Surga", Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Pusat hadir untuk memberikan apresiasi tertinggi bagi para pelindung anak bangsa.

Dalam acara bergengsi tersebut, Ketua Umum Komnas PA, Agustinus Sirait, S.E., secara langsung menyerahkan dua penghargaan prestisius, Piagam Penghargaan Kartini kepada Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., serta Penghargaan Nasional kepada aktivis perempuan dan anak, Hotria Gurning, S.P., M.IP.

Penghargaan kepada AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan atas kinerja humanis dan langkah konkret beliau dalam menangani kasus anak. Momen paling menyentuh terjadi ketika Kapolres Samosir menyatakan kesediaannya menjadi orang tua asuh bagi anak korban kekerasan di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo.

Langkah ini dinilai melampaui tugas kedinasan biasa, ini adalah wujud tanggung jawab moral yang tulus.

"Kami melihat obor perlindungan anak menyala terang di tangan Ibu Kapolres di Samosir. Kami tidak ingin obor ini padam. Dedikasi Ibu adalah inspirasi bahwa hukum dapat ditegakkan dengan kasih sayang," ujar Agustinus Sirait dalam sambutannya.

Disisi lain, Komnas PA juga memberikan penghormatan khusus kepada Hotria Gurning, S.P., M.IP., seorang aktivis yang dikenal vokal dan teguh prinsip. Piagam penghargaan nasional diserahkan kepadanya "Atas Keberanian Bersuara dan Keteguhan dalam Melindungi Perempuan dan Anak, sebagai Wujud Nyata Perjuangan Kemanusiaan yang Menjaga Martabat dan Harapan Generasi Bangsa."

Kehadiran Hotria dalam acara ini menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan kolaborasi erat antara penegak hukum yang responsif dan masyarakat sipil yang kritis serta peduli.

Apresiasi untuk Jajaran Pendukung
Komnas PA juga memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Polres Samosir yang mendukung penuh misi ini, yakni:

Kasat Lantas, AKP Robertus Gultom, atas pengawalan prima dan keamanan selama kunjungan kerja dan Kasat Intelkam, IPTU Donal P. Sitanggang, S.H., M.H., atas pendampingan sigap dan koordinasi intelijen yang efektif.

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan "sepenuh hati".

"Ini adalah amanah besar. Bersama seluruh jajaran, termasuk para aktivis seperti Ibu Hotria, kami berkomitmen menjadikan Samosir wilayah yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak," tegas AKBP Rina.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Samosir, termasuk KBO Satlantas IPDA Yusuf Ketaren, KBO Intelkam IPDA Yunus, Kasat Pamobvit IPTU Tangio H. Sitanggang, Kapolsek Palipi AKP Maxon Nainggolan, serta Kanit PPA Bripka Kuican Simanjuntak.

Melalui momentum ini, Komnas PA berharap semangat perlindungan anak di Samosir terus membara, membuktikan bahwa #MelindungiAnakBelaNegara adalah aksi nyata yang dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat.rel

Bunda Salma Raih AMKI Kartini Award 2026, Harumkan Nama Aceh di Tingkat Nasional

admin — Wed, 29 Apr 2026 19:52:00 +0700+0700

JAKARTA – Anggota DPRA, Hj. Salmawati, S.E., M.M atau akrab disapa Bunda Salma, menerima penghargaan bergengsi AMKI Kartini Award 2026 yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Rabu (29/4/2026).

Dalam ajang tersebut, Bunda Salma dianugerahi penghargaan pada kategori Penggerak Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan dedikasinya dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta memperkuat kesejahteraan keluarga di tengah masyarakat.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Ir. Tundra Meliala, M.M., GRCE., CPCC. Kehormatan tersebut menjadi penanda bahwa kerja nyata dan pengabdian yang dilakukan perempuan daerah mampu mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Usai menerima penghargaan dari atas panggung, Bunda Salma menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada AMKI atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah besar untuk terus berbuat lebih banyak bagi masyarakat.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada AMKI atas penghargaan yang sangat berharga ini. Saya menerima penghargaan ini dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Bagi saya, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga tanggung jawab moral agar saya terus bekerja, terus hadir, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bunda Salma.

Ia menegaskan, penghargaan yang diterimanya akan menjadi penyemangat baru untuk terus mengabdi kepada masyarakat Aceh khususnya, serta kepada bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.

"Insya Allah, penghargaan ini akan menambah semangat saya untuk terus mengabdi kepada masyarakat Aceh khususnya, serta kepada bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Saya percaya, setiap amanah harus dijawab dengan kerja nyata. Selama masih diberi kesehatan dan kesempatan, saya akan terus berupaya berada di tengah masyarakat, mendengar suara mereka, dan berbuat sesuai kemampuan yang saya miliki," tuturnya.

Bunda Salma juga menyampaikan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang suami yang selama ini setia mendampingi setiap langkah pengabdiannya.

"Saya menerima semua ini tentu tidak sendiri. Ada sosok suami saya tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan kekuatan dalam setiap langkah perjuangan saya. Tanpa dukungan beliau, saya mungkin tidak akan mampu berdiri di sini menerima penghargaan ini," katanya.

Selain Bunda Salma, penghargaan yang sama juga diberikan kepada sejumlah tokoh perempuan nasional lainnya, di antaranya Ir. Diana Kusumastuti, M.T. (Wakil Menteri PU), Dra. Hj. Nurhayati Subakat (Founder Wardah), Tinawati Andra Soni (Ketua TP PKK Provinsi Banten), Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si., CGCAE, Dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, Siti Fauziah, S.E., M.M. (Sekjen MPR), Wilda Yanti, S.Kom., Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. (Anggota Dewan Pers), Dr. Shinta Purwitasari, S.H., S.T., M.H., serta AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian, S.H., M.M., M.H.

AMKI Kartini Award 2026 menjadi catatan prestasi nasional yang menambah daftar kontribusi perempuan Aceh dalam berbagai bidang pembangunan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semangat penghargaan ini sejalan dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia yang membuka jalan bagi kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, kesempatan, dan peran yang setara dalam kehidupan berbangsa. (***)

DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.

admin — Wed, 29 Apr 2026 18:29:00 +0700+0700

Aceh utara - Sumut24.co
Dewan perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Uara ( DPRK ) kembali menggelar rapat paripurna ke 3 Tahun sidang 2026 di gedung DPRK Aceh utara landeng Lhoksukon pada hari Jumat 24 April 2026.

Ketua DPRK Aceh utara Arafat SE, MM. dalam sambutan tertulis yang dibacakan didalam rapat paripurna menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh utara.
Setelah itu baru DPRK menyusun sebuah rekomendasinnya atas LKPJ Bupati sebagai kepala Daerah. Kilasnya dihadapan forum.

Lanjutnya lagi berdasarkan peraturan pemeritah Republik indonesia nomor 13
tahun 2019 pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa : berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Sebagaimana ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam menyusun beberapa program ke depan antara lain :
a.penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
b.penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
b.penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan/ kebijakan strategis kepala daerah demikian kata arafat selaku pimpinan dewan di aceh utara

Sementara Bupati Aceh utara yang diwakili oleh Plt. Sekda Aceh utara DR.H.Jamaluddin.S.Sos.M.Pd.
Juga dalan sambutan tertulis menyampaikan bahwa sidang rapat paripurna hari ini jumat 24 April 2026 merupakan momen terpenting demi sukses dan terlaksananya roda pemerintahan di Aceh utara dengan mendapat Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati aceh utara tahun anggaran 2025 yang telah berlalu ujarnya H Jamal.

Lanjutnya lagi. Kami menyadari hasil rekomendasi DPRK Aceh utara terhadap LKPJ Bupati Aceh utara akan menjadi bahan evaluasi bagi untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas tugas penerintahsn yang lebih baik lagi kedepan, baik dari segi administrasi, pelayanan publik, keuangan, politik, dan capaian pelaksanaan program - program dan kegiatan.

Disisi lain kata jamaluddin selaku Plt. Sekda Aceh Utara lembaga dewan dan birokrasi pemerintah daerah satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan ada hubungan erat demi kemajuan didaerahnya khususnya Aceh utara bangkit sesuai harapan ayahwa 5 (lima ) tahun kedepan selaku Bupati Aceh utara. Begitu kata plt. Sekda.
(Said)

Bupati Asahan Terima Kunjungan Tim Supervisi Lomba HKG-PKK Provsu

admin — Wed, 29 Apr 2026 17:48:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan kerja Tim Supervisi Desa dan Kelurahan Percontohan dalam rangka persiapan perlombaan HUT Ke-53 Gerakan PKK (HKG-PKK) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan berlangsung khidmat pada Rabu, 29 April 2026, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, mulai pukul 08.00 Wib.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, Sekretaris Daerah, Asisten, para Kepala OPD, Camat, serta jajaran pengurus PKK lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi besar bagi seluruh kader di daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan supervisi ini bukan sekadar penilaian, melainkan momen evaluasi nyata terhadap implementasi 10 Program Pokok PKK di lapangan.

"Kami memandang kegiatan ini bukan sekadar penilaian, melainkan evaluasi nyata terhadap pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan. Tujuan kami mengikuti lomba bukan semata-mata untuk meraih juara, tetapi agar manfaat program PKK benar-benar dirasakan oleh keluarga dan masyarakat," ujar Ny. Yusnila.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan intensif telah dilakukan sejak tahun 2025, sejak ditetapkannya desa dan kelurahan perwakilan Kabupaten Asahan, dengan dukungan penuh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik kedatangan tim dan berharap supervisi ini menjadi tolak ukur sekaligus penyemangat untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya, keberhasilan gerakan PKK sangat bergantung pada peran aktif kader hingga ke tingkat paling bawah.

"Kader PKK harus terus melakukan pembinaan berkelanjutan. Perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan gerakan PKK sesungguhnya terletak pada peran Kelompok Dasawisma di tingkat dusun. Di sinilah letak ujung tombak pendataan dan pemberdayaan keluarga," tegas Bupati.

Bupati juga berharap kegiatan ini dapat mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan yang religius, sejahtera, maju, dan berkelanjutan.

Ketua Tim Supervisi Provinsi Sumatera Utara, Rika Astri Sari Siregar, dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan supervisi adalah untuk memantau pelaksanaan program mulai dari administrasi, kesehatan (IVA Test), pola asuh anak (PAAR), hingga usaha ekonomi produktif (UP2K).

"Keberhasilan PKK tidak lepas dari kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, aparat desa/kelurahan, dan masyarakat. Kader diharapkan mampu memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam pembangunan nasional," ucapnya.

Rangkaian acara berjalan lancar dimulai dengan doa bersama, penyanyian lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, penyampaian laporan, hingga penyerahan dokumen exposé dari Ketua TP PKK Kabupaten kepada Tim Supervisi, yang ditutup dengan sesi foto bersama.

Dengan adanya supervisi ini, diharapkan Kabupaten Asahan dapat mempersiapkan diri secara maksimal dan memberikan yang terbaik dalam ajang lomba tingkat provinsi nantinya. (dre)

Terbongkar! Sabu 22 Kg Jaringan Malaysia–Aceh Disamarkan dalam Tangki Mobil, Kurir Ditangkap di Parkiran Mal Medan

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 22 kilogram yang diduga merupakan bagian dari jaringan internasional Malaysia–Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, seorang kurir lintas provinsi berinisial M, warga Lhokseumawe, Aceh, berhasil diamankan petugas.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Andy Arisandi, menjelaskan bahwa tersangka ditangkap pada Minggu (26/4) di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pergerakan pelaku yang mencurigakan.

"Tersangka berperan sebagai kurir lintas provinsi. Barang ini berasal dari Malaysia, masuk melalui Aceh, dengan tujuan akhir pengiriman ke Tangerang," ujar Andy dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (29/04/26).

Dalam pengungkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 22 bungkus sabu yang disembunyikan secara rapi di dalam tangki bahan bakar minyak (BBM) sebuah mobil double cabin. Modus tersebut dilakukan dengan cara memodifikasi tangki kendaraan menjadi tiga kompartemen tersembunyi.

Menurut Andy, dua kompartemen digunakan untuk menyimpan sabu, sementara satu bagian lainnya tetap difungsikan sebagai tangki BBM agar kendaraan tetap dapat beroperasi normal. "Modifikasi ini membuat kapasitas BBM berkurang, sehingga tersangka harus beberapa kali mengisi bahan bakar dalam perjalanan dari Aceh ke Medan," jelasnya.

Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka M mengaku telah empat kali melakukan pengiriman sabu dengan modus serupa. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku memanfaatkan area parkir mal sebagai lokasi transit sebelum barang diserahkan kepada pihak lain.

"Pelaku memarkirkan kendaraan di mal agar terlihat seperti aktivitas biasa. Selanjutnya, ia menunggu instruksi dari jaringan di atasnya terkait proses penyerahan," ungkap Andy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk memburu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara.(W05)

Foto:

Polresta Deli Serdang Uji Kesiapan Lewat Simulasi Sispam Kota

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:49:00 +0700+0700

Deliserdang - Polresta Deli Serdang mematangkan kesiapan pengamanan melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota), Rabu (29/4/2026). Digelar di Lapangan Apel Polresta Deli Serdang, latihan ini menjadi cermin keseriusan aparat dalam mengantisipasi dinamika unjuk rasa yang berpotensi berkembang di lapangan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, dan melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, TNI, dan Intansi Terkait. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa pengamanan bukan sekadar tugas kepolisian, melainkan kerja kolektif yang menuntut koordinasi solid.

Simulasi diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Mako Polresta Deli Serdang, lalu berlanjut pada skenario pergerakan massa menuju Kantor Bupati. Dalam tahap awal, aksi digambarkan berlangsung damai. Tim Dalmas awal dan negosiator tampil sebagai garda depan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka.

Namun, skenario berubah ketika massa dinarasikan tidak puas terhadap hasil audiensi. Situasi pun memanas lemparan botol dan batu, hingga pembakaran ban menjadi titik eskalasi. Pada fase ini, personel Dalmas lanjutan diterjunkan, disusul tim Penanggulangan Huru-Hara (PHH) dari Brimob Polda Sumut untuk melakukan pengendalian.

Berbagai langkah taktis diperagakan secara terukur: formasi dorong, penggunaan kendaraan taktis water cannon, hingga penanganan provokator. Di saat bersamaan, tim medis bersiaga untuk memberikan pertolongan, menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dalam setiap operasi.

Simulasi tidak berhenti pada pengendalian massa. Respons cepat ditunjukkan aparat, dengan pengejaran dan penangkapan pelaku hingga situasi dinyatakan terkendali.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, menegaskan, latihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya menguji kesiapan secara menyeluruh mulai dari personel, peralatan, hingga pola koordinasi lintas instansi.

"Melalui simulasi ini, kita pastikan seluruh unsur mampu bertindak cepat, tepat, dan profesional menghadapi setiap dinamika di lapangan," ujarnya.

Meski demikian, pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, namun ruang penyampaian aspirasi secara damai tetap dijamin.(##Humas Polresta DS)

Izin Undian Gebyar Pajak Sumut Belum Terbit, Pelaksana Event dan Pejabat Terkait Terancam Pidana

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:16:00 +0700+0700

MEDAN — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, mengakui bahwa izin undian untuk program Gebyar Pajak 2026 belum terbit dari Kementerian Sosial.

"Undian tidak akan kita lakukan sebelum izin keluar. Semua harus legal dan akuntabel," kata Sutan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 29 April 2026.

Sutan Tolang Lubis juga mengamini bahwa petunjuk teknis atau juknis kegiatan masih pihaknya siapkan. Artinya sejauh ini dasar memulai kegiatan tersebut belum ada dan bahkan belum mendapat persetujuan dari Gubernur Bobby Nasution. Sutan berdalih juknis akan tetap disiapkan untuk menjamin transparansi anggaran dan kegiatan.

Sutan Tolang juga mengklaim bahwa sumber anggaran untuk Gebyar Pajak Sumut, telah dialokasikan dalam APBD 2026, bukan berasal dari upah pungut atau insentif pegawai Bapenda.

"Anggarannya sudah ada di APBD. Tidak ada pergeseran dari upah pungut," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Sumut, Illyan Chandra Simbolon sebelumnya mengakui bahwa izin undian untuk event Gebyar Pajak Sumut 2026 masih dalam proses.

"Sudah saya cek, sedang proses. Makasih infonya," ucap dia, Selasa (28/4).

Bisa Dipidana
Menurut Direktur LSM Barapaksi, Otti S Batubara, kegiatan undian berhadiah seperti Gebyar Pajak Sumut dilarang dilaksanakan kalau izinnya masih dalam proses. Adapun dasar hukumnya: UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. ‎Pasal 1 berbunyi: "Tiap-tiap pengadaan undian dilarang, kecuali jika dengan atau atas kuasa UU diadakan oleh Pemerintah". ‎

"Artinya, semua undian berhadiah wajib izin. Kalau belum ada izin namanya ilegal," ucapnya.
‎
Kedua, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemensos. ‎Undian Gratis Berhadiah (UGB) wajib dapat izin dari Kemensos lewat Ditjen Pemberdayaan Sosial. Tanpa izin, penyelenggara kena sanksi. Selanjutnya diatur di Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Izin UGB dan PUB. ‎Pasal 4 ayat 1 berbunyi: "Penyelenggaraan UGB wajib memiliki izin tertulis dari Menteri".
‎Pasal 23 berbunyi: "Penyelenggara yang melaksanakan UGB tanpa izin dikenai sanksi administratif sampai pidana". Sementara menurut KUHP Pasal 303, undian tanpa izin dikategorikan perjudian. Ancamannya 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta.
‎
‎"Jadi kalau Gebyar Pajak Sumut 2026 kondisi status hukum seperti izin UGB belum terbit tapi acara jalan, melanggar UU 22/1954 dan Permensos 21/2019. Walaupun izin masih proses di Kemensos, tetap tidak boleh gelar undian," ucap Otti.

Otti mengatakan, jika izin masih dalam tahap proses sementara pihak Bapenda sudah mengumumkan hadiah pemenang ke publik, maka bisa dianggap menyesatkan konsumen.

"Kena UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999. Pengecualiannya kalau Gebyar Pajak itu cuma sosialisasi tanpa undian berhadiah, maka nggak perlu izin Kemensos. Tapi kalau ada kupon, diundi, dapat mobil/motor/emas, wajib berizin," ucapnya.

Ia menambahkan, prosedur izin UGB yang benar antara lain: Ajukan 30 hari sebelum acara ke Kemensos via online http://pds.kemensos.go.id: Syaratnya proposal, rincian hadiah, pajak hadiah 25% ditanggung penyelenggara, dan jaminan hadiah.
‎
"Baru boleh undian setelah SK izin terbit dengan nomor izin yang jelas. Nah, konsekuensi kalau tetap nekat gelar undian tanpa izin, antara lain sanksi administratifnya acara bisa dibubarkan, hadiah di sita Dinsos. Kedua, saksi pidana.
Panitia bisa diproses polisi Pasal 303 KUHP. Dari aspek tata kelola, tentu bisa jadi temuan BPK karena kegiatan ilegal pakai APBD," pungkasnya. ***

Polsek Medan Labuhan Ungkap Kasus Curas di Gang Jagung, Dua Pelaku Diamankan

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:14:00 +0700+0700

LABUHAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Labuhan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Gang Jagung, Kelurahan Terjun. Dua orang tersangka berhasil diamankan pada Rabu (29/4/2026) subuh.

Kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial NN (45) dan E (49), warga Belawan. Keduanya diduga terlibat dalam aksi curas yang terjadi pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu, SIK., MM., menjelaskan kronologi kejadian bermula saat korban LN (22) sedang menjaga warung miliknya.

"Awalnya tersangka E datang ke warung dengan berpura-pura membeli rokok. Namun secara tiba-tiba tersangka merampas tablet milik korban dan langsung berusaha melarikan diri," ujar Kapolsek.

Setelah merampas barang korban, tersangka E mencoba kabur dengan menuju rekannya NN yang telah menunggu menggunakan sepeda motor.

"Korban langsung berteriak sehingga warga sekitar melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka NN. Saat itu tersangka NN sempat menjadi sasaran amukan warga," jelasnya.

Selanjutnya, petugas melakukan interogasi terhadap tersangka NN dan memperoleh informasi terkait identitas serta keberadaan tersangka E.

"Dari hasil interogasi, kami mendapatkan identitas tersangka E dan langsung melakukan penyelidikan serta pengejaran hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan," ungkap AKP D. Raja Putra Napitupulu.

Setelah ditangkap, tersangka E mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama NN.

"Kedua tersangka mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saat ini keduanya sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polsek Medan Labuhan," tambahnya.

Polsek Medan Labuhan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak kejahatan serta mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian kriminal melalui Call Center 110 guna penanganan yang cepat dan tepat.(W05)

FOTO:

Shohibul Anshor Siregar: LKPJ Medan 2025 Ungkap Kegagalan Struktural, Proyek Drainase Hanya Jadi "Pemborosan Negara"

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:09:00 +0700+0700

MEDAN – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, memberikan bedah kritis terhadap dokumen Rekomendasi DPRD Kota Medan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Siregar menilai, potret pembangunan Medan setahun terakhir menunjukkan adanya disorientasi perencanaan, terutama dalam penanganan banjir dan pengelolaan aset daerah.

Skandal Perencanaan: Proyek Drainase Tanpa Konsep
Sorotan paling tajam diarahkan pada carut-marut infrastruktur penanggulangan banjir. Siregar menggarisbawahi temuan legislatif yang meminta penghentian proyek drainase jika tidak disertai konsep perencanaan dan kanalisasi yang tuntas.

"Sangat memprihatinkan ketika pengerjaan fisik dilakukan tanpa blue print yang integratif. Rekomendasi DPRD untuk menunda proyek drainase yang tidak jelas ujungnya adalah sinyal kuat adanya skandal perencanaan. Tanpa kanalisasi yang benar, proyek tersebut hanya menjadi ajang pemborosan anggaran negara yang tidak menjawab penderitaan rakyat akibat banjir," tegas Siregar.

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang hanya menyentuh angka 68,81%. "Anggaran tersedia dalam jumlah besar, namun daya serap rendah di tengah kondisi kota yang terus terendam banjir. Ini adalah bentuk inefisiensi yang sangat merugikan," tambahnya.

BUMD: Menjadi Benalu ketimbang Mesin PAD
Selain infrastruktur, Siregar menguliti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya gagal total dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menunjuk PUD Rumah Potong Hewan yang justru mencatatkan kerugian riil sebesar Rp 1,38 Miliar di saat aktivitas operasional diklaim meningkat.

"Ini anomali manajemen. Begitu juga dengan PUD Pasar yang terus merugi hingga memicu kegaduhan publik. BUMD di Medan saat ini tampak seperti benalu fiskal yang membebani APBD. Perlu ada audit investigatif independen dan evaluasi total terhadap jajaran direksi yang tidak kompeten," ujar Siregar secara lugas.

Kebocoran Pendapatan dan Disiplin Birokrasi
Dalam perspektif birokrasi, Siregar menyoroti lemahnya inovasi dalam mendulang pendapatan daerah. Realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah yang hanya 82,26% dianggap sebagai dampak dari masih diberlakukannya sistem self-assessment yang rentan kebocoran.

"Digitalisasi retribusi, seperti penggunaan tapping box, seharusnya sudah mutlak dilakukan. Selain itu, kedisiplinan ASN juga harus diawasi ketat, terutama efektivitas kinerja selama penerapan kebijakan WFH di hari Jumat agar pelayanan publik tidak melambat," jelasnya.

Rekomendasi Strategis untuk Wali Kota
Sebagai akademisi, Siregar mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah radikal:

Revisi Total Masterplan Drainase: Fokus pada normalisasi sungai dan pembangunan drainase primer yang terkoneksi, bukan sekadar proyek parsial di lingkungan warga.

Reformasi BUMD dan Evaluasi Pejabat: Mengganti pimpinan OPD dan direksi BUMD yang memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran maupun perolehan laba.

Pemerataan Infrastruktur Sosial: Memastikan pembangunan sekolah dan layanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) tersebar merata di seluruh kecamatan agar tidak terjadi penumpukan akses di pusat kota.

"Rekomendasi DPRD ini adalah alarm keras bagi Wali Kota. Jika tidak dijawab dengan perbaikan nyata pada sisa masa jabatan, maka dokumen LKPJ ini hanya akan menjadi tumpukan kertas administratif yang gagal mengubah wajah Kota Medan menjadi lebih baik," pungkas Siregar.

Bawa Senjata Tajam Dua Anggota Geng Motor di Marelan Diamankan Polres Belawan

admin — Wed, 29 Apr 2026 15:39:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Labuhan, Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan dua anggota geng motor karena kedapatan melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam (sajam) di Jalan Marelan Raya pada Selasa (28/4/2026) dini hari.

Keduanya berinisial GHS (19) dan MA (16), warga Kecamatan Medan Deli.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kapolsek Medan Labuhan AKP D Raja Putra Napitupulu, Rabu (29/4/2026) menjelaskan, penangkapan tersebut bermula saat personel Polsek Medan Labuhan melaksanakan patroli rutin dalam rangka pencegahan kejahatan jalanan.

"Saat patroli dini hari di Jalan Marelan Raya, petugas melihat adanya konvoi puluhan pemuda menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Melihat hal tersebut, petugas langsung melakukan pengejaran," ujar Kapolsek.

Dari pengejaran tersebut, petugas berhasil mengamankan dua pelaku, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.

"Dua orang berhasil diamankan, sementara yang lain melarikan diri dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," jelasnya.

Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui tergabung dalam geng motor bernama "Sena".

"Keduanya mengaku sebagai anggota geng motor 'Sena' yang melakukan konvoi dengan tujuan menunjukkan kekuatan serta mencari lawan," ungkap AKP D Raja Putra Napitupulu.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Polsek Medan Labuhan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap aksi geng motor guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110 Polri.(W05)

Pengungkapan Sehari, Polda Sumut Amankan 72 Kg Sabu dan 151 Kg Ganja dari 5 Tersangka

admin — Wed, 29 Apr 2026 14:56:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam satu hari, Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil menggagalkan peredaran 72 kilogram (kg) sabu dan 151 kg ganja, Minggu (26/4/2026).

"Barang bukti 72 kilogram sabu-sabu dan 151 kilogram ganja disita dari pengungkapan tiga kasus dalam sehari dengan 5 orang tersangka," jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan didampingi Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol Andy Arisandi saat rilis pengungkapan kasus di Aula Tribrata, Rabu (29/4/2026).

Ferry menyebut, penyitaan barang bukti narkotika itu telah menyelamatkan jiwa generasi bangsa.

"Sebanyak 813 ribu jiwa terselamatkan dari bahaya narkoba," sebut Kombes Ferry.

Sementara, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut menjelaskan, awalnya pihaknya melakukan pengungkapan 22 kg sabu yang dibawa seorang kurir berinisial M warga Aceh. Tersangka ditangkap di perkiran salah satu mal di Jalan Gagak Hitam/Rringroad Medan pada Minggu (26/4/2026).

Dalam aksinya, tersangka menyembunyikan sabu di dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi. Tangki dibuat menjadi tiga bagian, sisi kanan dan kiri tempat sabu, sedangkan tengah Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tersangka mengaku sudah empat kali menjadi kurir. Modusnya tinggalkan mobil di parkiran," ungkap Kombes Andi.

Pengungkapan kedua, dilakukan di Jalan Lintas Pematang Siantar. Polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial MA, sebagai sopir travel dengan barang bukti 151 kg ganja yang dibawa dari Kabupaten Madina, Minggu (26/4/2026).

Keberhasilan ketiga, menggagalkan peredaran 50 kg sabu di Rokan Hilir, Riau dengan tiga orang tersangka, S (28), E (26) dan I. Tersangka S dan E berperan sebagai koordinator yang menjemput sabu di perairan Malaysia.

"Sedangkan tersangka I berperan sebagai sopir yang membawa sabu ke Medan," terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya masih mengembangkan kasus itu untuk memburu pelaku lain hingga penadah barang haram tersebut.

Dalam kegiatan rilis pengungkapan kasus narkoba tersebut, turut dihadirkan penyebar luas lagu tentang narkoba, "Siti Mawarni", Amin Harahap.

"Saya hanya mengaransemen lagu sebagai ungkapan dari keresahan hati saya dengan narkoba. Saya punya anak," ujarnya.(W05)

Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Adaptasi Digital

admin — Wed, 29 Apr 2026 13:39:00 +0700+0700

JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Rabu (29/4/2026). Prosesi berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat strategis resmi menduduki posisi baru, di antaranya Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Abd Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Dr. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.
"Jabatan ini bukan sekadar kewenangan, tetapi alat strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memimpin perubahan," ujar Burhanuddin dalam amanatnya.
Ia juga menyoroti tantangan di era Revolusi Industri 5.0 yang menuntut aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan digital dan kecerdasan buatan. Menurutnya, Kejaksaan tidak boleh lagi bekerja secara "business as usual", tetapi harus berani melakukan terobosan yang tetap berlandaskan hukum dan etika.
Selain itu, Burhanuddin menekankan pentingnya penguasaan ruang digital guna mengendalikan narasi publik berbasis fakta dan data, sekaligus mencegah penyebaran disinformasi di media sosial.
Terkait integritas, Jaksa Agung mengaku prihatin atas masih adanya pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026. Ia menegaskan tidak akan memberikan promosi jabatan kepada pegawai yang memiliki catatan pelanggaran disiplin.
Para pimpinan yang baru dilantik juga diminta untuk memperketat pengawasan internal. Menurutnya, tanggung jawab atas tindakan setiap anggota berada di tangan pimpinan satuan kerja masing-masing.
Khusus kepada para Kajati, Burhanuddin mengingatkan bahwa mereka merupakan "etalase" Kejaksaan di daerah. Oleh karena itu, mereka dituntut memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta responsif terhadap berbagai persoalan hukum di wilayahnya.
Menutup arahannya, Jaksa Agung mengajak seluruh pejabat untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah sebagai penugasan terakhir.
"Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri," pungkasnya.red

Jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang Mulai Diperbaiki Tahun Ini

admin — Wed, 29 Apr 2026 12:26:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang segera diperbaiki pada tahun ini. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.

Saat ini, proses perbaikan masih dalam tahap tender. Pengerjaan direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2027, dengan total panjang penanganan mencapai 26 kilometer.

"Tahun ini 10 Km dan masih dalam proses tender sekarang, awal Juni direncanakan akan mulai kontraknya, kemudian akan dilanjutkan tahun depan sepanjang 16 Km," ujar Kepala Dinas BMBK Sumut, Chandra Dalimunthe, di kantornya, Jalan Sakti Lubis Nomor 7R, Medan, Selasa (28/4/2026).

Untuk tahap pertama pada 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar guna memperbaiki 10 kilometer jalan. Sementara pada 2027, disiapkan anggaran sebesar Rp98,460 miliar untuk penanganan lanjutan sepanjang 16 kilometer.

"Kita membuatnya dalam dua tahap, tahun ini Rp60 miliar dan di tahun depan Rp98 miliar lebih karena keterbatasan anggaran kita," sambung Chandra.

Ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang telah lama dikeluhkan masyarakat karena memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi, namun sebagian besar kondisinya rusak berat.

"Pak Gubernur mengerti jalan ini sangat penting bagi masyarakat, karena itu beliau memerintahkan kami untuk segera melakukan perbaikan, tetapi tentu ada mekanisme yang harus kita lalui," tambah Chandra.(Rel)