MEDAN – Musyawarah Besar (Mubes) XVI Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Tahun 2026 resmi berakhir, Minggu (1/11/2026), dengan pesan kuat tentang persatuan, solidaritas, dan pembenahan organisasi. Mubes yang berlangsung sejak 29 Oktober hingga 1 November 2026 di Aryaduta Hotel Medan tersebut menetapkan Sairon Sinaga sebagai Ketua Umum PPTSB se-Dunia periode 2026–2031.

Penetapan kepemimpinan baru ini menjadi momentum penting bagi organisasi kekerabatan pomparan Toga Sinaga Dohot Boru untuk memperkuat persaudaraan sekaligus meningkatkan kinerja organisasi selama lima tahun ke depan.

Di hadapan ratusan utusan yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Papua hingga Aceh, tiga sambutan penting mewarnai penutupan Mubes. Mulai dari pesan kerendahan hati Ketua Panitia Prof. Jon Pieter Sinaga, peringatan keras Dewan Pembina Mangihut Sinaga, S.H., M.H., hingga komitmen Ketua Umum terpilih Sairon Sinaga untuk membangun organisasi secara bersama-sama.

Mangihut Sinaga: Lupakan Perbedaan, Jangan Biarkan PPTSB Tercabik-cabik!

Dewan Pembina PPTSB, Mangihut Sinaga, S.H., M.H., menyampaikan pesan tegas kepada seluruh anggota agar tidak menjadikan dinamika Mubes sebagai alasan untuk mempertahankan perpecahan.

Menurutnya, keberhasilan memilih ketua umum baru tidak cukup hanya dirayakan melalui seremoni. Seluruh anggota harus ikut bertanggung jawab memastikan kepemimpinan Sairon Sinaga berjalan sukses.

"Saya berpesan, jangan kita hanya datang menyukseskan dia terpilih menjadi ketua. Yang lebih penting, kalau niat tulus kita memang ingin memberikan kepada Saudara Sairon ini menjadi pimpinan, mulai hari ini kita harus bertanggung jawab semua untuk menyukseskan kinerja dia lima tahun. Setuju?" tegas Mangihut yang disambut harapan akan soliditas seluruh anggota.

Ia mengingatkan, perbedaan pendapat dalam Mubes merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, setelah keputusan ditetapkan, seluruh elemen organisasi harus kembali merapatkan barisan.

"Tolong, dinamika Mubes ini tentu ada pro dan kontra, itu bagian dari demokrasi. Kalaupun ada kita berbeda kemarin, lupakanlah. Sejak hari ini, kita rajut kembali persaudaraan yang utuh. Jangan kita menciptakan sesuatu yang membuat PPTSB ini tercabik-cabik," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kepentingan organisasi dan persaudaraan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagi Mangihut, terpilihnya Sairon Sinaga merupakan awal dari tanggung jawab besar. Karena itu, dukungan terhadap ketua umum baru tidak boleh berhenti setelah Mubes selesai, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh pengurus dan anggota.

Kritik Pengurus Lama, Mangihut Minta Kontrak Kerja yang Jelas

Selain menyerukan persatuan, Mangihut juga melontarkan kritik terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya selama sekitar 12 tahun di lingkungan PPTSB, ia menilai pertanggungjawaban program kerja sejumlah departemen perlu menjadi perhatian serius.

"Saya sangat prihatin kemarin kinerja daripada departemen-departemen tidak ada dipertanggungjawabkan karena tidak bekerja. Ketua Umum yang lama tidak bisa mempertanggungjawabkan karena memang tidak bekerja," cetusnya.

Kritik tersebut disampaikan sebagai peringatan agar kepengurusan periode 2026–2031 tidak mengulangi persoalan yang sama.

Mangihut meminta Sairon Sinaga segera menggelar rapat perdana pada Januari mendatang untuk menyusun program kerja, membagi tanggung jawab, dan menetapkan target yang terukur bagi setiap departemen.

Menurutnya, setiap pengurus harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga keberadaan mereka benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi.

"Semua departemen harus bekerja, harus! Supaya nyata bahwa kita berubah daripada yang lalu menjadi lebih baik. Jangan dilantik jadi pengurus, lima tahun tidak pernah ada kerja pun tidak ada," tegasnya.

Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa jabatan dalam organisasi bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui pengabdian dan hasil kerja.

Mangihut juga memberikan nasihat pribadi kepada Sairon agar menjaga kesehatan, penampilan, dan wibawa sebagai pemimpin organisasi kekerabatan yang memiliki anggota di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri.

Ia berharap seluruh pendukung yang telah memberikan kepercayaan kepada Sairon tidak dikecewakan oleh kepemimpinan yang tidak berjalan maksimal.

Sairon Sinaga: Saya Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Sementara itu, Ketua Umum PPTSB se-Dunia periode 2026–2031, Sairon Sinaga, dalam sambutan perdananya menunjukkan sikap rendah hati dengan meminta dukungan dan kerja sama seluruh anggota.

Ia menyadari bahwa memimpin organisasi sebesar PPTSB tidak mungkin dilakukan seorang diri. Soliditas pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang, serta seluruh anggota menjadi kunci keberhasilan organisasi.

"Kalau hanya Ketua Umum yang bekerja tidak mungkin bisa. Besar harapan saya agar semua bisa bantu saya. Saya butuh kerja sama yang baik," kata Sairon.

Ia juga menegaskan dirinya bukan orang baru dalam organisasi PPTSB. Pengabdiannya telah dimulai sejak 2006, ketika ikut menjadi panitia Mubes. Dalam perjalanan berikutnya, ia pernah dipercaya sebagai ketua seksi dana, mendampingi Ketua Pembina selama 10 tahun, serta mengabdi selama empat tahun di kepengurusan pusat.

Dengan pengalaman sekitar 16 tahun tersebut, Sairon berharap kepengurusan yang dipimpinnya mampu bekerja lebih terarah dan menghindari persoalan yang dapat merugikan nama baik organisasi.

"Mulai tahun 2006 saya sudah ikut jadi panitia. Saya tidak mau nanti di kepengurusan ini seperti itu. Malu kita nanti. Malunya bukan hanya saya, semua kita nanti yang malu," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi komitmen moral bagi kepengurusan baru untuk membangun organisasi melalui kerja kolektif, tanggung jawab, dan keterbukaan.

Sairon juga menegaskan penggunaan istilah PPTSB se-Dunia, mengingat pomparan Toga Sinaga Dohot Boru telah tersebar hingga ke berbagai negara di luar Indonesia.

Dengan cakupan tersebut, PPTSB diharapkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan lintas daerah dan lintas negara.

Ketua Panitia Minta Maaf, Harapkan PPTSB Menjadi Organisasi yang Semakin Besar

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Mubes XVI PPTSB, Prof. Jon Pieter Sinaga, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama empat hari pelaksanaan kegiatan.

Ia mengucapkan selamat kepada Sairon Sinaga atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin PPTSB se-Dunia selama periode 2026–2031.

"Kami dari panitia pertama sekali mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Umum PPTSB periode 2026–2031. Kami berharap Ketua Umum berkomitmen untuk membawa kapal besar PPTSB ini. Tidak ada yang dikerdilkan, tetapi semua dibesarkan di dalam perahu itu untuk sampai ke pantai harapan," ujarnya.

Pesan tersebut menggambarkan harapan agar kepemimpinan baru mampu merangkul seluruh elemen organisasi tanpa membedakan kelompok pendukung maupun pihak yang memiliki pandangan berbeda selama Mubes.

Prof. Jon Pieter juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh.

"Dengan segala kerendahan hati kami seluruh panitia minta maaf kepada Bapak dan Ibu yang datang dari tanah Papua sampai ke tanah Aceh. Kiranya Tuhan memberkati kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin," tuturnya.

Lima Tahun ke Depan Menjadi Ujian Kepemimpinan

Berakhirnya Mubes XVI PPTSB bukan sekadar menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga membuka babak baru yang menuntut pembuktian melalui program dan kerja nyata.

Pesan Mangihut Sinaga mengenai persatuan dan evaluasi kinerja, komitmen Sairon Sinaga untuk membangun kerja sama, serta harapan panitia agar seluruh anggota dirangkul menjadi tiga hal penting yang harus diwujudkan dalam perjalanan organisasi lima tahun ke depan.

Tantangan bagi Sairon Sinaga bukan hanya menjaga soliditas setelah Mubes, tetapi juga memastikan setiap departemen bekerja, setiap program memiliki target, dan setiap pengurus menjalankan amanahnya.

Mubes XVI PPTSB pun ditutup dengan doa bersama dan harapan agar kapal besar PPTSB yang kini dinakhodai Sairon Sinaga dapat berlayar dengan kokoh, solid, dan kompak.

Dengan semangat persaudaraan, seluruh pomparan Toga Sinaga Dohot Boru diharapkan terus bersatu, memperkuat organisasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat luas.

Persatuan menjadi fondasi, kerja nyata menjadi ukuran, dan tanggung jawab menjadi kunci keberhasilan PPTSB se-Dunia periode 2026–2031.rel

</p> <p>MEDAN – Ketua Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, dengan tegas menyoroti penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menuai kontroversi setelah muncul dugaan intimidasi terhadap santriwati di bawah umur.</p> <p>Ibnu Hajar menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Menurutnya, penegakan hukum memang harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak dan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan.</p> <p>Sebagai tokoh pemuda dan aktivis organisasi Islam, Ibnu Hajar yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Medan, mantan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara, serta mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Medan, menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum harus mencerminkan profesionalitas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.</p> <p>"Jika dugaan pelanggaran dalam penggerebekan pesantren ini terbukti, Kapolda Jawa Tengah harus bertanggung jawab. Pencopotan Kapolda merupakan langkah yang patut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas persoalan serius yang terjadi di wilayah hukumnya," tegas Ibnu Hajar.</p> <p>Menurutnya, institusi kepolisian seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, setiap tindakan aparat di lapangan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku.</p> <p>Ia menegaskan, pesantren merupakan tempat pendidikan dan pembinaan moral generasi muda. Oleh sebab itu, tindakan penegakan hukum di lingkungan pesantren harus mempertimbangkan keselamatan, kehormatan, privasi, dan kondisi psikologis para santri.</p> <p>Minta Propam dan Kompolnas Bertindak</p> <p>BAKOPAM Sumut mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang meminta Divisi Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan di pesantren tersebut.</p> <p>Komnas HAM juga meminta audit terhadap keabsahan izin penggeledahan, pemeriksaan penggunaan kekuatan oleh aparat, serta perlindungan dan pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan anak-anak yang terdampak.</p> <p>Ibnu Hajar menilai pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas untuk meredam kritik masyarakat.</p> <p>"Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Jika ada anggota yang melanggar prosedur, harus ditindak. Jika ditemukan kegagalan pengawasan oleh pimpinan, pertanggungjawabannya juga harus jelas," ujarnya.</p> <p>Ia meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut dan memastikan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.</p> <p>Jangan Lukai Dunia Pendidikan Pesantren</p> <p>Menurut Ibnu Hajar, ketegasan aparat dalam memberantas kejahatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan.</p> <p>Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung di Sukoharjo. Namun, apa pun alasan operasi itu, setiap tindakan kepolisian tetap harus tunduk pada hukum dan menghormati hak orang-orang yang berada di lokasi.</p> <p>BAKOPAM Sumut juga meminta agar barang-barang milik pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara dikembalikan sesuai ketentuan hukum serta kegiatan pendidikan para santri dapat kembali berlangsung dengan aman.</p> <p>Di sisi lain, Ibnu Hajar menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses penyelidikan dan penyidikan tetap harus dilanjutkan secara profesional. Namun, pihak yang tidak terbukti terlibat tidak boleh menjadi korban tindakan yang melanggar hukum.</p> <p>Kepercayaan Masyarakat Jangan Dirusak</p> <p>Ibnu Hajar mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri merupakan modal penting dalam penegakan hukum. Kepercayaan itu hanya dapat dijaga apabila kepolisian menunjukkan profesionalitas, transparansi, dan keberanian menindak pelanggaran di internalnya sendiri.</p> <p>Karena itu, ia mendesak agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik dan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>"Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut taat hukum. Aparat dan pejabat yang memiliki kewenangan juga harus tunduk pada hukum. Jika terbukti ada pelanggaran serius dan kegagalan pengawasan, jangan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk mengevaluasi hingga mencopot pimpinan yang bertanggung jawab," tegasnya.</p> <p>BAKOPAM Sumut berharap kasus ini menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan pembenahan internal, memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta memastikan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya tetap menjadi lingkungan yang aman bagi generasi muda.</p> <p>Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan, bukan ketakutan. Ketegasan aparat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.