Indosat dan Apple Hadirkan Paket Bundling IM3 Platinum Plus untuk iPhone 18 Pro

admin — Mon, 19 Oct 2026 18:47:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui merek IM3 Platinum resmi menjalin kemitraan dengan Apple untuk menghadirkan paket bundling IM3 Platinum Plus bagi lini smartphone terbaru, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Mengusung semangat "Maksimalkan dengan Platinum", penawaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman digital yang optimal bagi pemilik perangkat flagship Apple tersebut melalui dukungan konektivitas, manfaat kuota, dan layanan pelanggan yang unggul sejak hari pertama penggunaan.

Melalui penawaran ini, pelanggan yang membeli iPhone 18 Pro atau iPhone 18 Pro Max berhak mendapatkan total kuota internet hingga 175 GB per bulan. Kuota tersebut mencakup 100 GB kuota utama, 50 GB kuota 5G, serta 25 GB kuota eSIM. Selain itu, IM3 Platinum Plus juga menyediakan skema cicilan ringan mulai dari Rp499 ribu per bulan melalui program trade-in mitra resmi, penawaran khusus Apple 20W Charger seharga Rp18 ribu, promo berlangganan 12 bulan gratis untuk tenor 24 bulan, hingga opsi cicilan 0 persen.

Director & Chief Growth Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Apoorva Mehrotra, mengungkapkan bahwa peluncuran bundling ini bertujuan untuk mengimbangi kecanggihan lini iPhone terbaru dengan jaringan dan layanan yang sepadan. Menurutnya, IM3 Platinum Plus tidak sekadar menawarkan paket data dan perangkat, melainkan memadukan keunggulan iPhone 18 Series dengan jaringan andal serta fleksibilitas benefit Platinum guna memberikan pengalaman pengguna ke tingkat yang lebih tinggi.

Tidak hanya keunggulan kuota lokal, pelanggan paket Platinum Plus juga dimanjakan dengan fitur Platinum Experience. Layanan ini mencakup Platinum Network berbasis AI di atas jaringan 5G Indosat untuk akses konektivitas prioritas, serta fasilitas roaming gratis di 20 negara. Kuota utama pelanggan akan otomatis aktif saat berkunjung ke Singapura dan Malaysia, diserta tambahan kuota khusus untuk 18 negara tujuan lain seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, hingga Amerika Serikat.

Seri iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sendiri hadir membawa peningkatan signifikan, termasuk Kamera Utama Fusion 48 MP dengan variable aperture, kontrol Pro baru, serta chipset A20 Pro yang menawarkan efisiensi baterai dan performa lebih tinggi. Hadir dalam empat pilihan warna—termasuk varian anyar burgundy—perangkat ini beserta paket bundling IM3 Platinum Plus sudah dapat dipesan melalui jaringan mitra resmi seperti Digimap, iBox, Hello Store, dan Blibli.com. (rel)

Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evaluasi P-APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:57:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.

Pembahasan berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026). Rapat diawali dengan penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Mendagri terhadap Ranperda tentang P-APBD 2026 dan Ranpergub tentang Penjabaran P-APBD 2026 oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor.

Timur yang juga Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut menjabarkan sejumlah struktur perubahan APBD 2026, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.

"Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021," ucapnya.

Timur menjelaskan, berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah menjadi Rp12,955 triliun, meningkat Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

"Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan," ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi Kemendagri tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Yahdi memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Sumut, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Ia menyarankan agar Pemprov Sumut terus membangun komunikasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, mengingat masih banyak kebutuhan pemulihan pascabencana alam yang harus ditangani.

Selain itu, Yahdi mendorong Pemprov Sumut mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. Ia juga menyarankan agar Pemprov Sumut segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan," ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang mendorong Pemprov Sumut melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah alternatif dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menekankan agar pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut. **

Insan BRILian Cabang Sibuhuan Terus Memperkuat Integritas Layanan Santun dan Profesional

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:49:00 +0700+0700

PALAS - Momentum Hari Kesaktian Pancasila bagi insan BRILian Cabang Sibuhuan,untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas profesional.

Hal itu ditegaskan, Pimpinan Cabang BRI Branch Office (BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As, menyikapi keikut sertaan insan BRILian mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Pemkab Padanglawas.

Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh insan BRILian untuk memperkuat semangat persatuan, integritas, gotong royong, dan pengabdian dalam menjalankan tugas.

Dikatakan, nilai luhur pancasila tersebut juga dikaitkan dengan tanggung jawab BRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pentingnya nilai luhur pancasila sebagai kompas moral dan landasan dalam menjalankan tugas sehari-hari," ujar Dedi Harpian,Senin(19/10/2026) di Sibuhuan.

Ia juga mengingatkan, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi dalam lingkungan kerja, termasuk dalam menjalankan tugas pelayanan perbankan kepada masyarakat.

"Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum penting bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai persatuan, integritas serta rasa tanggung jawab dalam mengeksekusi setiap tugas perbankan, " katanya.

Ia juga menekankan, penghayatan terhadap Pancasila tidak berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

‎Dedi Harpian menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan BRI agar dapat diwujudkan melalui pelayanan yang santun dan profesional, menjaga amanah nasabah, bekerja secara jujur, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

‎Nilai integritas,sambung Dedi Harpian menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas di lingkungan perbankan karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat.

‎Nilai-nilai Pancasila harus membumi dalam tindakan nyata dalam menjaga integritas, memberikan service excellence kepada nasabah, serta mempererat soliditas tim di lingkungan kerja,tutupnya.rel

Keterangan Photo : Insan BRILian Cabang Sibuhuan,ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pemkab Palas.

Sarang Narkoba Gang Pantai Digerebek, 4 Paket Sabu dan 7 Ganja Disita

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:32:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, menggerebek sarang narkoba di Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (18/10/2026) sore.

Tim gabungan mengamankan seorang pria dan menyita 4 paket sabu siap edar, 7 paket ganja serta puluhan alat isap sabu.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (19/10/2026) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan tim gabungan karena lokasi berstatus daerah pantauan tersebut, terdeteksi kembali melakukan praktek jual beli narkoba.

Tim kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil meringkus seorang pria DW (19).

"Kami mengamankan satu orang yang kami duga sebagai pengguna atau pemakai. Sejumlah pelaku melompat ke sungai, begitu melihat kedatangan kami. Lokasi penggerebekan memang berada di ujung gang yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor dan itupun jalannya sangat sempit sehingga momentum ini yang dimanfaatkan para pelaku," kata Rafli.

Lapak narkoba yang ditemukan di lokasi penggerebekan, selanjutnya dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak kembali dilakukan.

"Sesuai komitmen kami, seluruh lapak yang ada kami bumihanguskan. Tempat ini akan kembali menjadi pantauan kami, dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika praktek serupa kembali ditemukan," tegas Rafli.

Menurut dia, kegiatan pemberantasan narkoba tidak akan berjalan dengan baik, tanpa keterlibatan dari masyarakat.

"Komitmen kami jelas dalam memberantas narkoba. Sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, 'Polisi Bersama Masyarakat'," pungkasnya(W05).

Teks foto :
Polisi mengamankan terduga pengedar narkoba di Gang Pantai Sunggal dan berbagai barang bukti, Minggu (18/10/2026)(W05)

Peduli Keselamatan Pengendara, Kapolda Sumut Turun Langsung Bagikan Helm dan Imbau Tertib Lalu Lintas

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:29:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama (PJU) Polda Sumut turun langsung ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Lapangan Merdeka, Medan, Senin (19/10/2026) pagi.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Sumut bersama jajaran hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada aktivitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, Kapolda juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Irjen Pol. Sonny Irawan turut membagikan helm dan masker secara langsung kepada para pengendara. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi program Kapolri, "Polisi Bersama Masyarakat", yang langsung ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumut bersama jajarannya.

"Program Polisi Bersama Masyarakat merupakan wujud komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Sumut dengan turun ke lapangan, membantu pengaturan lalu lintas, memberikan imbauan, serta membagikan helm dan masker kepada para pengendara," ujar Ferry.

Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan, perlindungan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai sahabat dan pelayan masyarakat. Polri tidak untuk ditakuti, tetapi harus dipercaya dan menjadi tempat masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan. Karena itu, seluruh personel, khususnya di jajaran Polda Sumut, didorong untuk mengedepankan sikap humanis, responsif, dan mengutamakan pelayanan," katanya.

Kombes pol Ferry menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Penggunaan helm sesuai standar, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan merupakan faktor penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membangun budaya tertib di jalan raya.

"Keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain," tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(W05)

Foto:

FWTM Desak Kapolri Tertibkan Tambang Emas Ilegal dan Galian C di Madina

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:26:00 +0700+0700

MEDAN – Forum Wartawan Tri Matra (FWTM), Winda Susanti, mendesak Kapolri memerintahkan jajaran kepolisian menertibkan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang dikenal sebagai galian C ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

"Kita minta kepada Kapolri melalui jajaran khususnya Polres Mandailing Natal bersama instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, menelusuri legalitas kegiatan pertambangan, Tong (Pengolahan Emas) serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Ketua Forum Wartawan Tri Matra (FWTM) Winda didampingi Sekretaris Anwar Siregar, Senin (19/10/2026) di Medan.

Desakan tersebut menyusul informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan dan pengolahan emas di sejumlah lokasi, termasuk tempat pengolahan emas atau tong, serta kegiatan galian C yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.

Menurut Winda, persoalan pertambangan ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut perlu diperiksa dari sisi legalitas usaha, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, hingga dampaknya terhadap sungai, lahan, dan kehidupan masyarakat sekitar.

"Kapolri harus memberi perhatian serius terhadap dugaan aktivitas PETI dan galian C ilegal di Mandailing Natal. Jika ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin, aparat harus bertindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai sumber daya alam dieksploitasi tanpa pengawasan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan," tegas Winda didampingi Anwar dan pengurus FWTM lainnya.

Ia juga meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengelola, penampung, atau pihak lain yang terlibat apabila ditemukan bukti keterkaitan dalam kegiatan pertambangan ilegal.

## UU Minerba Mengatur Sanksi Penambangan Tanpa Izin

Winda menjelaskan, penertiban PETI memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba.

Dalam Pasal 158 UU Minerba sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang relevan untuk memeriksa dugaan penambangan emas tanpa izin. Penentuan pasal yang diterapkan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, fakta peristiwa, dan hasil penyidikan.

Regulasi tersebut dapat diperiksa melalui [UU Nomor 3 Tahun 2020 pada Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020) dan [UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba](https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025).

"Dasar hukum penertiban sudah tersedia. Karena itu, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apabila kegiatan tersebut terbukti tidak memiliki izin yang dipersyaratkan, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional dan tanpa tebang pilih," ujarnya.

## Galian C Ilegal Juga Harus Ditertibkan

Selain PETI, FWTM menyoroti dugaan aktivitas galian C ilegal di wilayah Madina.

Istilah galian C yang umum digunakan masyarakat saat ini perlu dipahami dalam klasifikasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Kegiatannya dapat mencakup penambangan pasir, batu, kerikil, tanah urug, dan material batuan lainnya, bergantung pada jenis komoditas serta klasifikasi hukumnya.

Kegiatan pertambangan tersebut tidak serta-merta ilegal hanya karena dilakukan di lokasi terbuka atau menggunakan alat berat. Legalitasnya harus diperiksa berdasarkan jenis komoditas, lokasi, perizinan yang diwajibkan, serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku.

Ketentuan perizinan usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah, termasuk melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Dokumen peraturan dapat ditelusuri melalui [Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021).

Winda meminta aparat bersama instansi berwenang memeriksa dokumen perizinan, koordinat lokasi tambang, batas wilayah operasi, jenis material yang ditambang, serta kesesuaian kegiatan dengan persyaratan teknis dan lingkungan.

"Jangan sampai ada aktivitas pengambilan pasir, batu, tanah urug, atau material lainnya yang berjalan tanpa memenuhi ketentuan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, segera lakukan pemeriksaan dan penertiban sesuai kewenangan masing-masing," katanya.

## Dampak Lingkungan Jangan Diabaikan

FWTM juga meminta pemeriksaan terhadap kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI maupun galian C.

Aktivitas penambangan tanpa pengelolaan yang memadai berpotensi menyebabkan kerusakan lahan, perubahan aliran sungai, erosi, sedimentasi, dan pencemaran. Namun, dampak tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan lapangan dan bukti teknis, bukan sekadar asumsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, dapat menjadi dasar penanganan apabila ditemukan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur pelanggaran.

Pasal 98 dan Pasal 99 UU tersebut mengatur ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, masing-masing dengan unsur dan persyaratan pembuktian yang berbeda.

Dengan demikian, dugaan pelanggaran pertambangan dan dugaan tindak pidana lingkungan perlu diperiksa berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang relevan.

Winda menilai pemeriksaan lingkungan penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada persoalan dokumen izin, tetapi juga memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

## Minta Penindakan Transparan dan Tidak Tebang Pilih

Winda meminta Kapolri menginstruksikan jajaran kepolisian di Madina untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis pertambangan guna memetakan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas ilegal.

Menurutnya, penanganan perlu dilakukan secara terukur melalui verifikasi izin, pemeriksaan lapangan, pengumpulan bukti, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.

Ia juga meminta aparat menelusuri apabila ditemukan dugaan pungutan liar atau permintaan setoran keamanan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Dugaan tersebut harus diperiksa secara terpisah berdasarkan keterangan saksi, bukti transaksi, rekaman, dan fakta lainnya.

"Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada pekerja di lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut. Semua harus diperiksa sesuai peran dan keterlibatannya, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

FWTM berharap Polres Mandailing Natal dan instansi terkait segera memberikan kejelasan mengenai dugaan aktivitas PETI dan galian C ilegal yang berkembang di masyarakat.

Winda juga mengimbau warga yang mengetahui aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin agar menyampaikan informasi beserta bukti kepada aparat berwenang.

"Tujuan kami bukan menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jika tidak terbukti, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan," tutup Winda.

Sambut HUT ke-62 Partai Golkar, Panitia Sumut Siapkan Ziarah Makam Pahlawan hingga Baksos dan Donor Darah

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:25:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara menetapkan susunan panitia perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan disiapkan untuk memeriahkan rangkaian peringatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2026.

Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-62 Partai Golkar Sumut, Mikail T. Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan telah direncanakan, di antaranya ziarah ke makam pahlawan, bakti sosial (baksos), donor darah, serta berbagai kegiatan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Mikail kepada pers, Senin (19/10/2026), di Medan.

Menurutnya, rangkaian kegiatan peringatan HUT Partai Golkar tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial yang melibatkan kepedulian terhadap masyarakat.

Kegiatan ziarah ke makam pahlawan direncanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Sementara itu, kegiatan bakti sosial dan donor darah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kemasyarakatan yang dipersiapkan panitia.
Mikail dipercaya memimpin panitia pelaksana berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tentang Panitia Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang ditetapkan di Medan pada 17 Oktober 2026.

Dalam menjalankan tugasnya, Mikail didampingi Chandra Lingga, Hasrul Benny Harahap, Edy Surahman Sinuraya, T. Bahrumsyah, dan Adlin Umar Yusri Tambunan sebagai wakil ketua.

Sementara itu, H.M. Yusuf ditetapkan sebagai sekretaris panitia, didampingi sejumlah wakil sekretaris. Adapun posisi bendahara diemban Boy Iskandar Rangkuti, bersama Richard Eddy M. Lingga dan Haris Nasution sebagai wakil bendahara.
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, bertindak sebagai penanggung jawab bersama Sekretaris DPD Golkar Sumut Viktor Silaen dan Bendahara DPD Golkar Sumut Mula Rotua Siregar.

Dalam keputusan tersebut, pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-62 Partai Golkar dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Melalui rangkaian peringatan ini, panitia menyiapkan berbagai kegiatan yang memadukan peringatan hari jadi partai dengan aktivitas sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Utara.red

Bupati Asahan Terima Hasil Exit Meeting BPK, Realisasi Belanja Dan Peringkat Ketiga se-Sumut

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:25:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHA, Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara dalam kegiatan Exit Meeting, yang berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Senin (19/10/2026), pukul 10.00 Wib.

Kegiatan ini merupakan rangkaian penutup setelah pelaksanaan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang berlangsung selama sekitar satu bulan.

Dalam sambutannya, Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Tommy Tampubolon, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Pemkab Asahan. "Berdasarkan hasil pemantauan kami, realisasi belanja Kabupaten Asahan berada di peringkat ketiga terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.

Tommy juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama kurang lebih 30 hari pelaksanaan pemeriksaan.

"Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Asahan atas dukungannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam sikap maupun pelayanan selama tim kami bertugas," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi cermin penting untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kami merasa terbantu dengan kehadiran BPK. Melalui pemeriksaan dan arahan yang diberikan, kami semakin memahami bagaimana tata kelola keuangan daerah yang benar dan sesuai ketentuan. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 Wib ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya. (dre)

DPP FABEM Desak Presiden Ambil Komando Nasional, Pelaku Karhutla Diminta Dihukum Berat

admin — Mon, 19 Oct 2026 16:31:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.CO – Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) mendesak Presiden RI segera mengambil komando nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

DPP FABEM menilai karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, perekonomian, ekosistem, hingga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga, Senin Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, DPP FABEM menyoroti data yang beredar terkait 2.458 penerbangan domestik terdampak pada 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 1.324 penerbangan disebut dibatalkan atau ditunda.

Selain itu, terdapat laporan 283.270 kasus ISPA yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla.

Selain itu, terdapat laporan 283.270 kasus ISPA yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla. Data tersebut perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi terkait.
DPP FABEM menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni percepatan pemadaman api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran termasuk korporasi yang terbukti bersalah, evaluasi pejabat yang terbukti lalai, pengawasan publik secara independen, pembukaan bantuan internasional jika diperlukan, serta penguatan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak.
Organisasi tersebut juga meminta perusahaan yang terbukti bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada negara dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai ketentuan hukum.

Di bidang kesehatan, DPP FABEM mendesak pemerintah menurunkan tenaga medis, menyediakan obat-obatan dan oksigen, serta menyiapkan fasilitas kesehatan darurat di wilayah terdampak.

"Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan. Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama," tegas DPP FABEM dalam pernyataannya.

Ketua Umum DPP FABEM, Zaenuddin Arsyad, S.IP., bersama Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Antarlembaga, Penegak Hukum dan Pemerintah, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, transparan, dan tegas dalam menangani karhutla serta memproses pihak yang terbukti melanggar hukum.red

UNPAB Gelar Seremoni Global Adjunct Professor Program 2026, Perkuat Kolaborasi Akademik Internasional

admin — Mon, 19 Oct 2026 16:15:00 +0700+0700

MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) menggelar seremoni Global Adjunct Professor Program 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring akademik internasional dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Program kolaborasi akademik ini menghadirkan profesor dari Malaysia untuk menjalankan peran sebagai Adjunct Professor di UNPAB selama satu tahun, sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama akademik secara berkelanjutan.
Mengusung tema "Learn Straight from Professors", program ini menjadi ruang bagi sivitas akademika UNPAB untuk memperoleh wawasan, pengalaman, dan perspektif akademik dari para akademisi internasional. Kehadiran para profesor selama satu tahun diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan riset, publikasi ilmiah, dan penyempurnaan kurikulum.

Seremoni pembukaan ini dihadiri oleh Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., selaku Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional UNPAB; Siti Anisah, S.T., M.T., selaku Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB; serta Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini, S.T., M.T., selaku Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi UNPAB.
Turut hadir Dr. Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M., selaku Kepala Pusat Riset, Inovasi, dan Kerjasama; Dr. Hanifah Mutia, Z.N.A., S.Si., M.Si., selaku Kepala Pusat Penjamin Mutu Universitas; jajaran pimpinan, sivitas akademika UNPAB, serta para profesor dari Malaysia yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam sambutannya, Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. menyampaikan harapannya agar program ini menjadi sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan akademik di lingkungan UNPAB. Ia menegaskan bahwa kehadiran profesor internasional, yang sejalan dengan upaya universitas dalam meningkatkan penerimaan mahasiswa asing, diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan kolaborasi internasional merupakan salah satu langkah penting bagi UNPAB dalam mewujudkan cita-cita menjadi universitas berorientasi internasional. Melalui interaksi akademik lintas negara dan kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang, universitas diharapkan mampu memperluas perspektif keilmuan sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sementara itu, Professor Dr. Mohd Ambri Mohamed, salah satu profesor dari Malaysia yang terlibat dalam program tersebut, menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan peringkat dan kinerja UNPAB, khususnya dalam bidang riset dan penguatan kurikulum.
Ia menekankan pentingnya peningkatan publikasi karya ilmiah yang terindeks serta pengembangan kurikulum yang semakin kuat dan relevan. Kedua aspek tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daya saing institusi dan mendukung langkah UNPAB menuju universitas internasional.

Dalam program ini, UNPAB menghadirkan empat akademisi dari Malaysia, yakni Dr. Goh Chin Fei dari Universiti Teknologi Malaysia, Professor Ts. Dr. Mohd Faizal bin Omar dari Universiti Utara Malaysia, Professor Ts. Dr. Nangkula Utaberta dari UCSI University, serta Professor Dr. Mohd Ambri Mohamed dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kehadiran para akademisi tersebut mencerminkan upaya UNPAB untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat hubungan akademik lintas institusi.

Melalui Global Adjunct Professor Program 2026, UNPAB berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan peningkatan kualitas kurikulum. Penugasan selama satu tahun ini diharapkan memberikan ruang bagi pengembangan kerja sama yang lebih konsisten, sehingga kontribusi para profesor tidak hanya terbatas pada pertukaran wawasan, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas akademik universitas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan UNPAB dalam membangun ekosistem akademik yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berilmu, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

DORONG KESEJAHTERAAN NELAYAN PANTAI LABU, KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH KEDUA DIBANGUN DI KELAMBIR

admin — Mon, 19 Oct 2026 15:47:00 +0700+0700

PANTAI LABU – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, berlanjut ke Desa Kelambir setelah sebelumnya dilaksanakan di Desa Paluh Sibaji. Pembangunan lokasi kedua ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Deli Serdang, Rudi Akmal Tambunan, Senin (19/10/2026).

Dalam sambutan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang disampaikan Rudi Akmal, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian kepada masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Deli Serdang melalui program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini," ujarnya.

Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, membuka peluang usaha, serta mendorong produktivitas sektor perikanan, khususnya di Kecamatan Pantai Labu.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung perlu diikuti pembinaan serta pendampingan kepada masyarakat agar seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

"Program ini sudah mulai dijalankan. Selanjutnya, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah daerah, untuk membina dan mendampingi masyarakat agar mampu memanfaatkan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih ini secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka," ungkapnya.

Rudi Akmal juga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berharap apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen dapat tercapai, sehingga hasil pembangunan pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat," tambahnya.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar Kampung Nelayan Merah Putih berkembang menjadi kawasan produktif yang mendukung aktivitas ekonomi perikanan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Rita S. Panjaitan; Kepala Dinas Perikanan Deli Serdang, Erlita Lubis; perwakilan organisasi perangkat daerah terkait; Camat Pantai Labu beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca); Kepala Desa Kelambir; serta masyarakat setempat.

Dua Program TJSL Inalum di Kuala Tanjung Terima Penghargaan Gold ISDA 2026

admin — Mon, 19 Oct 2026 15:30:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melalui program Inalum ISP meraih dua penghargaan Gold dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026.
Penghargaan diberikan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Berseri dan Gubuk Jamur Dani di Desa Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Dua penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular serta pengembangan usaha produktif yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel Hutauruk menjelaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian perusahaan, melainkan juga pengakuan atas kolaborasi dan kerja bersama masyarakat dalam mengembangkan program yang memberikan manfaat nyata.

"Penghargaan ini bukan hanya pencapaian perusahaan, tetapi juga apresiasi atas proses dan kerja bersama masyarakat. Bank Sampah Berseri dan Gubuk Jamur Dani kami kembangkan dengan semangat memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi yang ada di lingkungannya menjadi sesuatu yang bernilai,"kata Daniel, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, ISDA merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mengapresiasi perusahaan dan lembaga yang menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Penilaian ISDA mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs serta berlandaskan prinsip ISO 26000 sebagai panduan tanggung jawab sosial.

Salah satu program Inalum yang meraih penghargaan Gold adalah Bank Sampah Berseri di Desa Kuala Tanjung. Program ini dikembangkan melalui pendekatan ekonomi sirkular dengan mendorong masyarakat memandang sampah bukan sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat dikelola dan memiliki nilai ekonomi.

Melalui pengelolaan dan pemilahan sampah berbasis masyarakat, program ini rata-rata mampu mengelola 76.444,6 kilogram sampah organik dan 22.346,8 kilogram sampah anorganik per tahun.

Program tersebut juga mencakup penguatan kelembagaan bank sampah serta peningkatan partisipasi masyarakat dan sekolah sebagai nasabah.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi dari hasil pengelolaan sampah.

"Ini melibatkan masyarakat secara langsung, Bank Sampah Berseri tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga membangun kebiasaan pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,"ucap Daniel.

Ia menyebut, kedua program yang diraih penghargaan Gold adalah Gubuk Jamur Dani, sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha budidaya jamur tiram putih.

Sebelum mendapatkan dukungan dari Inalum, Gubuk Jamur Dani memiliki kapasitas produksi sebanyak 90 baglog per hari, dengan hasil panen berkisar 3–8,5 kilogram per hari.
Melalui intervensi berupa bantuan mesin steamer, kapasitas produksi meningkat menjadi 270 baglog per hari atau tiga kali lipat dari kapasitas sebelumnya. Hasil panen pun meningkat menjadi 7–22 kilogram per hari.

Selain dukungan sarana produksi, program juga dilengkapi pendampingan untuk memperkuat proses budidaya, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan usaha agar dapat berjalan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

"Saat ini, Gubuk Jamur Dani mempekerjakan lima orang. Usaha ini mampu membukukan pendapatan kotor sekitar Rp8,6 juta per bulan, dengan pendapatan bersih mencapai Rp3,609 juta per bulan,"jelasnya.

Atas dukungan terhadap usaha produktif masyarakat dapat membuka peluang kerja sekaligus memperkuat sumber pendapatan keluarga. Inalum mendorong masyarakat agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Keberhasilan Bank Sampah Berseri dan Gubuk Jamur Dani mencerminkan pendekatan TJSL Inalum yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan.

Kedua program tersebut menggabungkan penguatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.
Daniel menjelaskan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk melanjutkan dan mengembangkan program secara mandiri.

"Kami ingin program TJSL tidak berhenti pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan yang produktif. Sehingga manfaat program dapat terus dirasakan dalam jangka panjang,"ungkapnya.

Daniel menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan potensi lokal menjadi bagian penting dari upaya perusahaan agar program TJSL memberikan dampak yang berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun ekonomi.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Inalum untuk terus mengembangkan berbagai inisiatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Dengan semangat tumbuh bersama masyarakat, Inalum bertekad melanjutkan berbagai inisiatif yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan,"tutup Daniel.(Jo)

Hakim PN Medan Bersikap Tegas, Tergugat 12-29 Diminta Hadir, Absen Lagi Berujung Konsekuensi Hukum

darma — Mon, 19 Oct 2026 15:30:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Sidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait di Pengadilan Negeri (PN) Medan menjadi sorotan. Majelis hakim secara tegas meminta agar para tergugat nomor 12 hingga nomor 29 dihadirkan pada sidang berikutnya. Pesannya jelas, proses persidangan harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan yang digelar di Ruang Cakra 5 PN Medan. Dari total 30 pihak tergugat dalam perkara ini, kehadiran para pihak yang diharapkan mengikuti persidangan belum sepenuhnya terpenuhi.

"ABSEN BUKAN BERARTI PERKARA BERHENTI"

Majelis hakim meminta agar tergugat nomor 12 sampai dengan tergugat nomor 29 dihadirkan pada sidang mendatang. Hakim juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila pihak tergugat kembali tidak hadir, terutama menyangkut kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Sikap majelis hakim ini menjadi perhatian serius dalam jalannya perkara. Sebab, kehadiran para pihak merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya. Ketika persidangan berlanjut, setiap pihak harus memperhatikan panggilan pengadilan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

"SIDANG BERIKUTNYA JADI MOMEN PENTING"

Persidangan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada *Senin, 2 November 2026* , di Ruang Cakra 5 PN Medan. Publik kini menanti, apakah para tergugat nomor 12 hingga nomor 29 akan memenuhi panggilan dan hadir dalam persidangan berikutnya? Ataukah majelis hakim kembali harus menghadapi persoalan ketidakhadiran sejumlah pihak?
Perkembangan pada sidang mendatang patut dicermati karena dapat memengaruhi tahapan pemeriksaan perkara. Namun, konsekuensi hukum atas ketidakhadiran tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan sekadar asumsi.

"GUGATAN MASIH HARUS DIBUKTIKAN, SIAPA BERTANGGUNG JAWAB AKAN DIUJI DI PERSIDANGAN"

Gugatan PMH yang diajukan PT TSI terhadap Bank Mandiri dan sejumlah pihak terkait masih berada dalam proses pemeriksaan. Seluruh dalil penggugat harus diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana proses persidangan berjalan, bagaimana para pihak memenuhi kewajibannya, dan bagaimana majelis hakim menindaklanjuti perkara sesuai hukum yang berlaku.

Senin, 2 November 2026, menjadi tanggal yang patut ditunggu. Publik akan mencermati kehadiran para tergugat yang diminta hadir serta langkah majelis hakim dalam melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 879/Pdt.G/2026/PN Medan. Akankah seluruh pihak yang diminta hadir memenuhi panggilan pengadilan? Perkembangan sidang berikutnya akan menjadi jawabannya.

Catatan: Seluruh pihak tetap memiliki hak hukum masing-masing, dan penilaian atas pokok gugatan berada pada kewenangan majelis hakim.(W02)

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, BRI BO Sibuhuan Kunjungan ke PN Sibuhuan

admin — Mon, 19 Oct 2026 15:16:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office (BO) Sibuhuan terus memperkuat sinergi dan kolabirasi antar instansi sebagai mitra strategis.

Melalui kunjungan silaturahmi, insan BRILian mengunjungi Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk perkuat sinergi layanan perbankan.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Senin(19/10/2026),mengatakan kunjungan ke PN Sibuhuan ini untuk mempererat hubungan kelembagaan.

"Pertemuan ini bermanfaat untuk memperkenalkan berbagai layanan perbankan BRI, khususnya fasilitas Kredit Briguna," terangnya.

Kata Dedi, disela pertemuan sekaligus sosialisasi, tim BRI memaparkan berbagai keunggulan Kredit Briguna, mulai dari kemudahan proses pengajuan, suku bunga yang kompetitif, hingga fleksibilitas pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pegawai.

Kunjungan ini,lanjut Dedi Harpian merupakan bagian dari upaya BRI BO Sibuhuan membangun hubungan yang semakin erat dengan mitra kerja sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

" Silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam membangun hubungan yang baik dengan seluruh mitra kerja sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi," ujar Dedi Harpian.

Kami berharap,melalui kunjungan ini dapat memberikan kemudahan akses pelayanan perbankan dan pembiayaan bagi para pegawai sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kerja sama yang baik dengan berbagai instansi menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang mudah, cepat, dan terpercaya.

Melalui kegiatan ini, BRI berharap hubungan kelembagaan dengan Pengadilan Negeri Sibuhuan semakin kuat sekaligus memberikan kemudahan bagi para pegawai dalam mengakses layanan perbankan sesuai kebutuhan.

Ke depan, BRI BO Sibuhuan akan terus menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Keterangan Photo : Insan BRILian BRI BO Sibuhuan kunjungi PN Sibuhuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi.

Pemprov Sumut Percepat Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias

admin — Mon, 19 Oct 2026 15:10:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong percepatan penyerahan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli. Proses penyerahan aset dan kepegawaian tersebut ditargetkan tuntas paling lambat 31 Oktober 2026.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memimpin Rapat Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim Percepatan Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/10/2026). Pemprov Sumut berkomitmen mengawal proses tersebut agar berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam arahannya, Surya mengingatkan seluruh instansi terkait bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/602/2026, masa kerja Tim Percepatan Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias ditargetkan selesai paling lambat akhir Oktober 2026.

"Batas selambat-lambatnya adalah 31 Oktober. Hari ini tanggal 19, artinya waktu kita tinggal 13 hari kalender lagi. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama," tegas Surya di hadapan para pejabat OPD yang hadir.

Surya menjelaskan, pengalihan aset tersebut merupakan konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli. Sesuai regulasi pemekaran daerah, aset yang berada di wilayah pemekaran wajib diserahkan oleh kabupaten induk.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Pemprov Sumut memfasilitasi proses pengalihan tersebut agar berlangsung objektif dan transparan. Langkah ini juga diperlukan untuk memastikan penyerahan aset tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kita fasilitasi dan berikan pokok-pokok pikiran agar penyerahan aset ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan sampai ada salah penyerahan atau indikasi yang mengarah ke ranah pidana. Apalagi proses penyerahan aset ini dimonitor langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut M Faisal Hasrimy melaporkan, rapat tersebut merupakan pertemuan kelima yang digelar secara maraton sejak Agustus 2026. Berdasarkan hasil inventarisasi fisik, terdapat kurang lebih 9.000 unit aset serta 700 portofolio dokumen yang telah diverifikasi.

Meski demikian, Faisal mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya, kondisi sejumlah aset yang mengalami kerusakan atau tidak ditemukan fisik barangnya, serta persoalan regulasi kepegawaian bagi ASN yang belum memenuhi syarat masa kerja 10 tahun.

Menanggapi kendala tersebut, Surya menginstruksikan seluruh pihak untuk transparan dalam melakukan pendataan. Aset yang rusak atau tidak lengkap harus tetap dicatat sesuai kondisi riil dan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pemprov Sumut melalui Inspektorat juga siap melakukan audit formal terhadap seluruh data hasil inventarisasi sebelum penyerahan final disahkan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengalihan aset dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tinggal 13 hari lagi, apa yang bisa diselesaikan harus kita tuntaskan bersama. Kalau memang perlu berkoordinasi langsung ke Nias atau menggelar rapat maraton secara virtual, lakukan hari ini juga agar ada kesimpulan yang konkrit," pungkas Surya. **

Bulan Inklusi Keuangan Sumut, Forkom IJK Goes To Palas

admin — Mon, 19 Oct 2026 14:47:00 +0700+0700

PALAS - Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2026, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Forkom IJK Sumut) bersama OJK goes to Kabupaten Padanglawas.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Padanglawas, Kamis(15/10/2026) dihadiri insan BRILian BO Sibuhuan.

Demikian disampaikan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Branch Office(BO) Sibuhuan,Dedi Harpian,As.

Dedi menjelaskan, kedatangan rombongan BRI BO Sibuhuan guna menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan di Kabupaten Padanglawas.

Kegiatan tersebut bertemakan "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera".

Tujuan dari kegiatan literasi sebutnya, memperkuat pemahaman masyarakat dan mahasiswa terkait literasi keuangan, perluasan akses inklusi keuangan dan kesadaran finansial sebagai bagian dari rangkaian program bulan inklusi keuangan.

Pihak BRI BO Sibuhuan berharap, melalui kegiatan literasi tersebut dapat memperkuat pemahaman literasi keuangan, perluasan akses inklusi keuangan, dan kesadaran finansial yang hadir dikegiatan Forkom IJK Sumut.

Selain jajaran BRI BO Pala, sambung Dedi Harpian kegiatan itu juga dihadiri Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Sumut.

Pertemuan dengan Andrew Parsons di Acara Gubernur Hideaki Omura

admin — Mon, 19 Oct 2026 12:59:00 +0700+0700

Jepang - Setibanya di Chubu Centrair International Airport, Nagoya, Jepang, Natalia Tjahja,pendiri Maria Monique Last Wish Foundation disambut hangat oleh Miki Matheson, peraih tiga medali emas Paralympic dan tokoh utama Japan Paralympic Committee (JPC) juga direksi dari IPC, International Paralympic Committee.

Jika Andrew Parsons menjadi "Father of 100 CTFP Worldwide", Natalia berharap Miki Matheson juga mewakili Para Sports Leader of Jepang dalam 100 CTFP.

Natalia dan Miki Matheson kemudian menghadiri reception yang diselenggarakan oleh Gubernur Aichi, Hideaki Omura, di Tensu Espacio Castle, Aichi-Nagoya. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh kehormatan Jepang. Di antara para tamu, terdapat sekitar sepuluh tokoh utama, termasuk Gubernur Aichi Hideaki Omura, Wali Kota Nagoya Ichiro Hirosawa, Andrew Parsons selaku Presiden International Paralympic Committee (IPC), Majid Rashed selaku Presiden Asian Paralympic Committee (APC), serta Presiden Japan Paralympic Committee (JPC) dan tokoh-tokoh penting lainnya.

Acara berlangsung sangat mewah, dengan hidangan istimewa dan tempat yang begitu indah. Ada pula bazar yang memperkenalkan berbagai kekayaan budaya Jepang. Para tamu mendapatkan berbagai suvenir dan peralatan secara complimentary.

Natalia bahkan sempat mencoba pakaian tradisional yang sangat mahal. Tersedia dua pakaian, satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki. Dalam kesempatan itu.

Bersama Andrew Parsons dan Miki Matheson

Saya berada di meja terdepan, yaitu bersama Andrew Parsons dan Miki Matheson. Meja tersebut berbentuk bulat, dan kami berdiri di sekelilingnya karena di acara itu tidak tersedia tempat duduk." ujar nya.

Natalia merasa sangat nyaman berkomunikasi dengan bersama tim International Paralympic Committee, selayaknya keluarga 100 CTFP.

Momen yang luar biasa buat ,ketika Natalia memberikan kartu 100 CTFP baru dgn nama Andrew Parsons ,dgn nomor 00001.Dan Natalia memberitahukan kalau dibagian belakang semua kartu 100 CTFP ada ucapan thanks utk Andrew Parsons dan pesannya.

" Wow,so fantastic " ujar Andrew Parsons dengan mata berbinar.

"Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah mempertemukan Andrew Parsons dan Miki Matheson dalam hidup saya. Bagi saya, Mr. Andrew Parsons adalah partner utama yang luar biasa bagi Maria Monique Last Wish Foundation dalam perjalanan 100 CTFP." ungkap Natalia

Kesempatan Berfoto dengan Gubernur Hideaki Omura

"Protokol untuk berfoto bersama Gubernur Hideaki Omura sangat ketat. , hanya sekitar 20 sampai 25 tokoh utama dan tamu kehormatan yang mendapat kesempatan berfoto bersama beliau." ujar Natalia.

Namun, Tuhan mengatur sesuatu yang luar biasa. Natalia mendapatkan kesempatan berfoto bersama Gubernur Hideaki Omura dan Miki Matheson.

"Yang membuat saya bahagia, foto kami terlihat sangat akrab, santai, dan penuh tawa. Tidak ada suasana tegang. Semuanya terasa damai dan menyenangkan terima kasih, Tuhan" ujar Natalia. Ketika ditanya " siapa saja orang Indonesia yg hadir sbg tamu kehormatan?" Natalia menjawab "

sepertinya tidak ada orang Indonesia selain saya di acara tersebut "

"Setelah kembali ke hotel, kita bertiga berjalan-jalan menikmati udara tengah malam Kota Nagoya yang sangat sejuk bersama Deepa Malik, para-sport leader Asia untuk 100 CTFP sekaligus anggota Dewan Asian Paralympic Committee (APC). Anak Deepa mendorong kursi rodanya." ujar Natalia

Salah satu pertemuan yang berkesan bagi Natalia adalah ketika bertemu dengan Naoe Yasuoka, anggota Dewan Asian Paralympic Committee (APC) yang memiliki beautiful heart.rel

Lewat SULING! Kapolres Padangsidimpuan Sosialisasikan Call Center 110, Ajak Warga Perangi Narkoba

admin — Mon, 19 Oct 2026 12:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan program Subuh Keliling (SULING) bersama masyarakat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Siborang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Sabtu (17/10/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.00 WIB tersebut menjadi salah satu upaya Polres Padangsidimpuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan itu, Kapolres hadir bersama sejumlah pejabat utama dan personel Polres Padangsidimpuan. Turut hadir P.S. Kabag SDM AKP Irwan Sastra Dinata, Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, Kasat Sabhara AKP Yusuf, S.H., Kanit Regident Satlantas Ipda Joko, S.H., Kanit SPKT Ipda Syaipul, S.H., Kanit Gakkum Satlantas Ipda Endaryanto, S.H., serta personel Si Propam.

Kegiatan tersebut juga diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Kota Padangsidimpuan yang bersama-sama melaksanakan salat Subuh berjamaah.

Usai beribadah, Kapolres menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, serta bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan, mendengarkan aspirasi, dan menciptakan rasa aman bagi warga.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan atau saat melakukan penegakan hukum. Kami ingin membangun komunikasi yang baik, mempererat silaturahmi, serta mendengarkan langsung masukan dan keluhan masyarakat agar bersama-sama kita dapat menjaga Kota Padangsidimpuan tetap aman dan kondusif," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain mengajak masyarakat memerangi narkoba, Kapolres juga menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau meminta bantuan kepolisian ketika membutuhkan pelayanan terkait keamanan dan ketertiban.

Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya.

Program SULING menjadi sarana pendekatan humanis Polres Padangsidimpuan untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan serta komunikasi langsung.

Kehadiran personel kepolisian dalam salat Subuh berjamaah juga membuka ruang dialog bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk menyangkut keamanan lingkungan, gangguan ketertiban, dan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sekaligus memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas.

Tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Setelah rangkaian kegiatan di masjid selesai, Kapolres Padangsidimpuan bersama personel melanjutkan patroli pagi. Dalam rangkaian tersebut, rombongan juga singgah untuk sarapan bersama personel dan masyarakat.

Kebersamaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih akrab antara anggota kepolisian dan warga di luar kegiatan formal.

Polres Padangsidimpuan berharap kegiatan SULING dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga dalam menjaga keamanan kota.

Partisipasi masyarakat dinilai penting karena terciptanya situasi yang aman dan tertib tidak hanya bergantung pada tugas aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan kepedulian serta kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Melalui kegiatan bertema Polisi Bersama Masyarakat ini, Polres Padangsidimpuan berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, terbuka, dan humanis.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini, mempersempit ruang gerak peredaran narkoba, serta mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang aman, kondusif, dan harmonis.zal

Wujudkan Polisi Bersama Masyarakat: Di Jumat Berkah, Kasat Reskrim Polres Palas AKP Irwansah Sitorus Datangi Nenek 80 Tahun Bawa Sembako

admin — Mon, 19 Oct 2026 12:53:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepedulian terhadap warga kurang mampu ditunjukkan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Nurlan Nasution, seorang perempuan lanjut usia berumur 80 tahun di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan sosial yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah Satreskrim Polres Padang Lawas. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari warga yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, bersama sejumlah personel, di antaranya KBO Reskrim Ipda Arpan Harahap, Kanit Pidum Ipda Taufik Akbar, dan Briptu Dalwi Batu Bara. Kepala Desa Pagaran Baringin, Humala Lubis, turut mendampingi kegiatan tersebut.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, telur, mi instan, gula, dan minyak goreng. Sejumlah kebutuhan pokok tersebut diserahkan langsung kepada Nurlan di kediamannya.

Bagi Nurlan, kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian yang berarti di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapinya. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kepolisian atas bantuan yang diterima.

"Terima kasih banyak, Pak. Semoga berkah. Bantuan ini sangat kami butuhkan. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu," ujar Nurlan dengan haru.

Kepala Desa Pagaran Baringin, Humala Lubis, mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Padang Lawas yang turun langsung menemui warga dan memberikan bantuan kebutuhan pokok.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian aparat kepolisian terhadap kondisi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

"Momen ini sangat membanggakan. Slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' benar-benar diwujudkan melalui kepedulian Bapak Kasat Reskrim beserta jajarannya. Saya mewakili warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," kata Humala.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari kehadiran aparat kepolisian di lingkungan mereka.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, mengatakan kegiatan Jumat Berkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial.

Ia menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, sekaligus sebagai bentuk implementasi semangat pelayanan dan kepedulian Polri terhadap masyarakat.

Menurut Irwansah, bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, tetapi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok penerima serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan ini merupakan perintah dari Bapak Kapolres, sekaligus bentuk penjabaran dari program Bapak Kapolri dan pimpinan kami di Kapolda Sumut bahwa Polri adalah ladang ibadah. Semoga apa yang sedikit kami salurkan ini dapat memberikan manfaat nyata, menyulut kembali senyum serta meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Irwansah.

Melalui program Jumat Berkah, Satreskrim Polres Padang Lawas berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap warga yang menghadapi kesulitan.zal

Salumpat Saindege! HUT ke-25 Padangsidimpuan Jadi Panggung Napak Tilas Sejarah, Tokoh Penting Tabagsel Hadir

admin — Mon, 19 Oct 2026 12:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Peringatan Hari Jadi ke-25 Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan menjadi momentum untuk mengenang sejarah pembentukan daerah sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Hal itu tercermin dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padangsidimpuan dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya Pemko Padangsidimpuan, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Sabtu (17/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution. Sejumlah tokoh penting yang memiliki peran dalam perjalanan sejarah pemerintahan dan pembentukan Kota Padangsidimpuan turut menghadiri agenda tersebut.

Kehadiran para tokoh pendahulu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dari peringatan tahun perak Kota Padangsidimpuan. Momentum ini tidak hanya menandai perjalanan pemerintahan selama seperempat abad, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas berbagai capaian dan tantangan pembangunan daerah.

Salah satu tokoh yang hadir ialah Zulkarnaen Nasution, Wali Kota pertama Padangsidimpuan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sambutan sekaligus mengenang perjalanan awal penyelenggaraan pemerintahan setelah pembentukan Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Zulkarnaen menjadi pengingat atas fondasi pemerintahan yang dibangun pada masa awal berdirinya kota. Pengalaman para pemimpin terdahulu dinilai menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan Padangsidimpuan hingga saat ini.

Tokoh lainnya yang turut hadir adalah Bachrum Harahap, yang dikenal memiliki peran dalam mendorong pemekaran wilayah di Tapanuli Bagian Selatan. Kehadirannya menambah nilai historis dalam peringatan HUT ke-25 Pemko Padangsidimpuan, mengingat proses pembentukan daerah merupakan bagian penting dari perjalanan pemerintahan dan pembangunan kawasan Tabagsel.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Azwar Syamsi Lubis, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2009–2014. Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang pernah berkontribusi dalam perjalanan kelembagaan dan pembangunan kota.

Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga.

Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antarpemerintah daerah di kawasan Tabagsel. Sinergi antara Padangsidimpuan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendorong pembangunan kawasan yang saling terhubung.

Di tengah dinamika pembangunan daerah, kolaborasi lintas wilayah dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.

Selain menjadi ajang mengenang sejarah pembentukan daerah, Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-25 Pemko Padangsidimpuan juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada guru dan siswa berprestasi.

Penghargaan diberikan kepada insan pendidikan yang telah mengharumkan nama Kota Padangsidimpuan di tingkat provinsi maupun nasional.

Pemberian apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi tenaga pendidik dan kerja keras para siswa dalam meraih prestasi. Capaian itu sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Memasuki usia 25 tahun, Padangsidimpuan dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan tahun perak ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang semakin maju, serta mempererat kerja sama pembangunan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan.zal