Divpropam Polri dan Slog Polri Periksa Senjata Api Personel di Polresta Deli Serdang

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:29:00 +0700+0700

Deliserdang - Dalam rangka memastikan penggunaan senjata api dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bersama Staf Logistik (Slog) Polri melaksanakan pemeriksaan senjata api organik milik personel di Polresta Deli Serdang, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mako Polresta Deli Serdang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim dari Divpropam Polri Kombes Pol. Ian Rizkian Milyadin, SIK yang didampingi anggota tim dari Slog Polri dan Divpropam Polri serta Perwakilan dari Bid Propam Polda Sumut dan Rolog Polda Sumut juga turut mendampingi.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan setiap senjata api dinas yang digunakan personel kepolisian dalam kondisi baik, tercatat secara administrasi, serta digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Selain memeriksa kondisi fisik senjata api, tim juga melakukan pengecekan kelengkapan administrasi serta memastikan bahwa personel yang memegang senjata api dinas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, MSI mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api di lingkungan Polri.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api dinas yang digunakan personel berada dalam kondisi baik, terdata dengan benar serta digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Kapolresta.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas dan kedisiplinan personel, khususnya dalam penggunaan senjata api yang merupakan perlengkapan dinas yang harus digunakan secara bertanggung jawab.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan seluruh personel semakin disiplin dan berhati-hati dalam penggunaan senjata api dinas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan dapat berjalan secara profesional serta tetap mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat.(Humas Polresta DS)

Wabup Toba : Maksimalkan Upaya Pencarian

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:26:00 +0700+0700

sumut24.co -TOBA, Pencarian terhadap korban tenggelam di perairan Danau Toba di kawasan Air Terjun Situmurun, Cristoper Rustam Muda Dua, mahasiswa UNIKA ST Medan Fakultas Filsafat Siantar yang hilang sejak Sabtu tanggal 11 April 2024 hingga memasuki hari ke empat belum membuahkan hasil.

Turut prihatin atas kejadian, Wakil Bupati Kabupaten Toba Audi Murphy O Sitorus bersama Ny Riama Audi Murphy br Nainggolan turun ke lokasi kejadian menyambangi keluarga korban yang tampak setia mendampingi tim pencarian.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga ini dan pemerintah kabupaten Toba melalui BPBD dan juga pemerintah Kecamatan Lumban Julu akan memaksimalkan upaya pencarian yang dikoordinir oleh Basarnas, serta dukungan dari pihak Aquafarm, semoga apa yang kita harapkan direstui Tuhan dan membuahkan hasil", sebut Wabup Audi Murphy, Selasa (14/04/2026).

Keluarga korban meminta dukungan pemkab agar kiranya mendatangkan alat yang canggih serta menambah jumlah penyelam dalam upaya pencarian jasad anaknya.

"Kami berterimakasih atas bantuan dalam upaya pencarian anak saya, kami merasa tidak sendiri. Saya berharap saya dapat melihat jasad anak saya sehingga dapat kami bawa dan dikebumikan dengan layak, saya tidak mampu meninggalkan tempat ini", sebut Nuraini Simbolon menahan isak tangis.

Tim gabungan yang melakukan pencarian dipimpin oleh Erikson Gultom selaku Koordinator Pos SAR Danau Toba bersama 8 orang personil Basarnas, BPBD Toba, TNI, Polri, PT. Regal Spring Indonesia serta relawan dari warga sekitar.

"Kendalanya saat turun ke bawah, penyelam itu tidak bisa mendapatkan dasar karena terlalu dalam dan air di bawah juga keruh", sebut Erikson Gultom seraya menyebutkan kedalaman palung di sekitar lokasi mencapai 150 meter.

Pada kesempatan itu, Wabup Audi Murphy didampingi Kepala Basarnas Erikson Gultom, Kepala BPBD Toba Sikkat Sitompul mengitari lokasi kejadian menaiki kapal Basarnas untuk mendeteksi kedalaman air dan alat pendeteksi tubuh manusia milik Basarnas. (Des)

The Balibis, Magnet Wisata Baru Bernuansa Bali di Solok Diresmikan Wali Kota.

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:24:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, Senin (13/4), meresmikan sebuah destinasi kuliner dan wisata baru di Kota Solok, Sumatera Barat, yaitu The Balibis Farm House Garden Resto menawarkan pengalaman berbeda dengan konsep bernuansa Bali, sekaligus menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dan wisatawan.

Peresmian ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemilik usaha, Ketua TP-PKK Kota Solok, Kepala Dinas Pariwisata, Lurah Kampung Jawa, hingga tokoh masyarakat setempat. Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita serta peninjauan area oleh Wali Kota bersama para undangan.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kehadiran The Balibis Farm House Garden Resto. Ia menilai, inovasi seperti ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

Dengan konsep yang diusung mampu menghadirkan pengalaman unik bagi pengunjung. Nuansa Bali yang dihadirkan dinilai memberikan alternatif wisata menarik tanpa harus bepergian jauh, sekaligus menambah nilai jual Kota Solok sebagai destinasi wisata.

Wali Kota, berharap kehadiran tempat ini dapat menjadi magnet baru yang menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Dan mengajak para pelaku usaha lainnya untuk terus berinovasi dan menjalin kolaborasi dalam mengembangkan potensi daerah.

Pihak pengelola The Balibis Farm House Garden Resto pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa usaha ini merupakan hasil sinergi antara dunia pendidikan, sektor bisnis, dan kreativitas generasi muda. Konsep farm house yang dipadukan dengan taman serta ornamen khas Bali diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga edukatif dan ramah keluarga, ujarnya

Lokasi ini juga dirancang sebagai ruang terbuka untuk berbagai kegiatan, seperti komunitas, edukasi, hingga pertunjukan seni budaya. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengembangan kreativitas sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Dengan hadirnya The Balibis Farm House Garden Resto, sektor pariwisata Kota Solok diharapkan semakin berkembang, kompetitif, dan mampu memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata yang inovatif, pungkasnya.(YOSE)

Kapolres Palas AKBP Dodik Yulianto Raih Lemkapi Presisi Award, Apresiasi Atas Gencarnya Pemberantasan Narkoba dan Pelayanan Publik

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:17:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K menerima penghargaan Lemkapi Presisi Award yang diserahkan langsung oleh Ketua Lemkapi, Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H di Mapolres Padang Lawas, Senin (13/04/2026) siang.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Padang Lawas dan disambut langsung oleh AKBP Dodik Yulianto bersama jajaran pejabat utama Polres, di antaranya Kabag Ops AKP Aman Putra Bangunsyah, S.H., Kasat Reskrim AKP Irwansyah Sitorus, S.H., serta Kasat Narkoba AKP M. Taufik Siregar, S.H.

Dalam kesempatan tersebut, Lemkapi memberikan apresiasi atas kinerja Polres Padang Lawas yang dinilai konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Ketua Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja nyata kepolisian di daerah.

"Penghargaan Presisi Award ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras Kapolres Padang Lawas bersama jajarannya dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan masyarakat, serta pemberantasan narkoba," ujarnya.

Selain itu, Lemkapi juga menilai bahwa AKBP Dodik Yulianto aktif menjalin komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat, serta turut mendukung berbagai program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan SPPG, hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto serta kebijakan Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Sementara itu, Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut akan menjadi dorongan moral bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus bekerja secara profesional, melayani dengan sepenuh hati, serta menjaga kepercayaan masyarakat," ungkapnya.zal

Malam Hari Jadi Momen Apes, Pengedar Sabu di Hutaraja Tinggi Tak Berkutik Saat Digerebek Polres Palas

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:16:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Padang Lawas (Palas) kembali berhasil diungkap aparat kepolisian. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Palas mengamankan seorang pria berinisial AHN (27) yang diduga terlibat dalam peredaran sabu.

Pelaku diketahui merupakan warga Desa Ujung Batu 1, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Palas. Ia ditangkap saat berada di area perkebunan sawit milik warga pada Minggu malam, 12 April 2026, sekitar pukul 23.00 WIB.

Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K. Pohan, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut.

"Tim Opsnal menerima informasi yang dapat dipercaya terkait sering terjadinya transaksi narkotika di Desa Ujung Batu 1, tepatnya di area perkebunan sawit warga," jelasnya pada Senin (13/04/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), polisi mendapati seorang pria yang mencurigakan, yang kemudian diketahui sebagai AHN.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan tiga plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram. Selain itu, turut diamankan satu bungkus rokok dan satu unit handphone merek Oppo berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelaku.

Tak hanya itu, di sekitar lokasi penangkapan juga ditemukan satu bal plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk membungkus narkotika.

"Pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba Polres Palas untuk proses hukum lebih lanjut," tambah Bripka Ginda.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.zal

Gerebek Dini Hari! 4 Pria Diciduk Polres Palas di Warung Kopi, Transaksi Sabu Terbongkar

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:16:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam operasi yang digelar pada Senin (13/04/2026) dini hari, sebanyak empat pria berhasil diamankan di sebuah warung kopi di Desa Aek Goti, Kecamatan Sihapas Barumun.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Informasi yang diterima pada Minggu malam (12/04/2026) sekitar pukul 23.00 WIB menyebutkan adanya transaksi dan konsumsi sabu yang kerap terjadi di warung kopi tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, tim yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba, IPDA A. Sihotang, langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi.

Sekitar pukul 00.30 WIB, petugas berhasil mengamankan dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu, yakni IS (26), seorang wiraswasta asal Desa Paran Julu, dan PH (46), petani dari Desa Gulangan.

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan dua pria lainnya yang diduga hendak membeli sabu, masing-masing RH (29), petani warga Desa Aek Goti, serta MAS (30), yang belum memiliki pekerjaan dan berasal dari Desa Silenjeng.

Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya: 3 plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,13 gram, 2 unit handphone Android, 1 plastik klip ukuran sedang (kosong), Uang tunai sebesar Rp300.000, 1 bungkus rokok.

Barang bukti tersebut diduga kuat berkaitan dengan aktivitas transaksi narkotika yang sedang berlangsung saat penggerebekan dilakukan.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K. Pohan, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat tim di lapangan.

"Selain mengamankan dua orang yang diduga sebagai pengedar, tim juga berhasil mengamankan dua orang lainnya yang hendak membeli sabu. Barang bukti turut diamankan dari lokasi kejadian," ungkap Bripka Ginda kepada awak media.

Saat ini, keempat tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Padang Lawas guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polres Padang Lawas menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya. Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkotika," tegasnya.zal

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

admin — Tue, 14 Apr 2026 20:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Langkah strategis kembali dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang merotasi dan memutasi sejumlah pejabat penting di lingkungan Kejaksaan, termasuk 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta ratusan pejabat struktural lainnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 serta KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026, sebagai bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Korps Adhyaksa.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, rotasi ini merupakan langkah rutin untuk meningkatkan efektivitas kinerja institusi kejaksaan di seluruh Indonesia.

*Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti*

Dalam rotasi tersebut, posisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan kini resmi dijabat oleh Dr. Hartadhi Christianto yang menggantikan pejabat sebelumnya, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar.

Sementara itu, Dr. Lambok Marisi Sidabutar mendapat penugasan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI.

Rotasi ini menjadi bagian dari pergeseran 114 pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai bentuk penyegaran organisasi dan penguatan tata kelola institusi penegakan hukum.

*Track Record Penanganan Kasus Korupsi di Era Kajari Dr. Lambok Sidabutar*

Selama menjabat di Kejari Padangsidimpuan, nama Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar dikenal cukup aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

Sejumlah kasus besar berhasil diungkap dan diproses hukum, terutama yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan pengelolaan anggaran publik.

1. Kasus IPAL Domestik

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

2. Pembangunan RKB SD

Kejari juga menangani kasus pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD tahun anggaran 2023.

Dari hasil penyidikan ditemukan dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan kontrak yang telah disepakati.

Tiga pihak dari unsur kontraktor, konsultan, hingga teknis proyek kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

3. Dugaan Korupsi Penilaian Aset Dispora

Kasus lain yang turut mencuat adalah dugaan korupsi penilaian aset tanah milik Dispora Kota Padangsidimpuan.

Perbedaan nilai penilaian aset menjadi fokus utama penyidikan karena diduga menimbulkan potensi kerugian negara.

4. Dugaan Penyimpangan Dana Desa

Penanganan perkara juga menyentuh sektor desa, khususnya dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD).

Temuan awal mengarah pada indikasi pemotongan anggaran serta laporan penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi di lapangan.

5. Kasus di Lingkup OPD

Selain itu,Kejari Padangsidimpuan Lambok M.J. Sidabutar ditengah masyarakat kota Padangsidimpuan di juluki Setengah Predator Pemburu Koruptor" juga menangani sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perjalanan dinas fiktif yang sedang didalami penyidik.

"Beliau banyak blusukan dan memberikan pandangan hukum kepada masyarakat saat bliau turun bersama kejaksaan ditengah masyarakat, tapi tentunya harapan kami masyarakat dibilang puas hasil kinerja bliau tentu dari beberapa yang berhasil dalam pengungkapan,hanya saja Kepala nya selalu menjadi teka-teki kita sampai saat ini dan hanya ekor juga badan yang menjadi sasaran pengungkapan kasus selama beliau menjabat di Padangsidimpuan,ujar Aldi salah satu Masyarakat yang juga sebagai pemerhati di Padangsidimpuan.

Rotasi jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, rekam jejak Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar selama menjabat di Padangsidimpuan menunjukkan fokus kuat pada pemberantasan korupsi, terutama yang berkaitan dengan proyek pemerintah, aset daerah, hingga dana publik.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, publik menaruh harapan agar penegakan hukum di Kejari Padangsidimpuan semakin tajam, transparan, dan konsisten ke depan.zal

Rico Waas Dorong Penguatan Ekonomi Lokal melalui Program MBG

admin — Tue, 14 Apr 2026 19:39:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sirkulasi ekonomi lokal melalui keterlibatan pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan sistem koordinasi data yang real-time dinilai menjadi kunci agar distribusi kebutuhan pangan berjalan tepat sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, termasuk pedagang di 52 pasar tradisional di bawah BUMD Medan.

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG dan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).

Dalam rapat yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Imam Gunadi, Sekda Wiriya Alrahman, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Erdianta, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan pihak Korwil SPPG itu, Rico Waas menekankan pentingnya menjadikan program MBG tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap titik layanan perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat kecamatan, sekaligus mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar.

Rico Waas juga menyampaikan apresiasi terhadap skema penyerapan tenaga kerja dalam program SPPG yang memprioritaskan masyarakat dari kategori Desil 1 dan Desil 2.

"Ini adalah program yang sangat baik di tengah tantangan lapangan pekerjaan saat ini. Kami sangat mengapresiasi kebijakan penyerapan tenaga kerja yang menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dalam program tersebut, Rico Waas menilai sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi. Ia mencontohkan kebutuhan telur yang diproyeksikan mencapai jutaan butir per bulan, sehingga memerlukan kesiapan pasokan yang terencana.

"Kita ingin kebutuhan SPPG berjalan selaras dengan kesiapan peternak dan UMKM. Dengan sinergi yang kuat, target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi daerah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, pihak Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG memaparkan capaian program hingga pertengahan April 2026. Secara kumulatif, MBG telah menjangkau 449.694 penerima manfaat. Distribusi program didukung oleh 201 satuan SPPG, dengan 181 di antaranya telah aktif melayani 3.134 kelompok masyarakat (Kelompok PM).

Partisipasi masyarakat turut menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program ini, dengan tercatat 9.149 relawan yang terlibat.

Mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik, yakni sebanyak 374.567 orang. Selain itu, 75.136 penerima lainnya berasal dari kelompok non-peserta didik, terutama kelompok rentan kesehatan yang juga menjadi prioritas perhatian program. (Rel)

Pemko Medan dan Forkopimda Komitmen Tutup Semua Celah Narkoba

admin — Tue, 14 Apr 2026 19:37:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, dan kejahatan jalanan, menyusul pengungkapan ratusan kasus oleh Polrestabes Medan dalam rangkaian Operasi Ketupat.

Dalam konferensi pers dan pemusnahan barang bukti di Lapangan Polrestabes Medan, Senin (13/4/2026), Rico Waas menyebut pengungkapan kasus yang terus berulang menjadi bukti nyata ancaman serius yang dihadapi Kota Medan.

"Selama saya menjabat, bersama Kapolrestabes, sudah empat kali kita melakukan konferensi pers seperti ini. Artinya, kasus-kasus ini bukan sedikit, tetapi cukup banyak dan berulang," ujarnya.

Ia menyoroti besarnya dampak kejahatan, terutama narkoba dan perjudian, yang dinilai merusak masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, Pemko Medan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen tidak memberi celah sedikit pun terhadap praktik-praktik tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Polrestabes Medan dan seluruh Forkopimda. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kota Medan," katanya.

Wali Kota menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Medan bebas dari kejahatan.

"Kami pastikan tidak ada ruang untuk narkoba, perjudian, maupun kejahatan lainnya di Kota Medan. Ini komitmen bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan langkah tegas di internal Pemko Medan. Ia memastikan sanksi berat akan diberikan kepada aparatur yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

"Jika ada yang terlibat narkoba, perjudian, atau menjadi kurir, sudah kami pastikan akan kami pecat. Tidak ada ruang narkoba di Pemerintah Kota Medan," ujarnya.

Pada acara yang juga dihadiri antara lain oleh Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kepala BBNK Deliserdang Kombes Pol Joshua Tampubolon, Kabid Berantas dan Intelijen BNNP Sumut Kombes Pol Charles P Sinaga itu, Kapolrestabes Medan Kombes. Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, memaparkan, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026, pengungkapan kasus oleh Polrestabes Medan naik 24 persen. Dengan total kasus yang diungkap sebanyak 119 kasus yang terdiri dari, 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 58 kasus narkoba dan 3 kasus premanisme.

Dari total kasus yang diungkap, rinciannya meliputi 23 kasus kejahatan jalanan, 35 kasus perjudian, 3 kasus premanisme, dan 58 kasus narkoba. Selain itu, terdapat 11 kasus prioritas yang menjadi perhatian publik karena dinilai meresahkan dan sempat viral.(Rel)

Transformasi Industri Reksa Dana 2026: Sinergi APRDI dan OJK dalam Memperkuat Literasi Keuangan Nasional

admin — Tue, 14 Apr 2026 19:32:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Industri Reksa Dana Indonesia mencatatkan pencapaian impresif pada penutupan tahun 2025. Dana Kelolaan (Asset Under Management/AUM) tumbuh sebesar 35,06%, mencapai angka Rp679,24 triliun. Pertumbuhan ini merupakan titik balik krusial setelah industri cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Secara total, dana kelolaan investasi nasional juga meningkat 25,19% menjadi Rp1.007,65 triliun.

Data menunjukkan bahwa instrumen Reksa Dana Pendapatan Tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan AUM, disusul oleh Pasar Uang dan Terproteksi. Hal ini merefleksikan profil investor domestik yang masih dominan pada kategori konservatif hingga moderat. Namun, dari sisi performa, Reksa Dana Saham memimpin dengan imbal hasil mencapai 17,23%, selaras dengan penguatan IHSG sebesar 22,13% di periode yang sama.

Dominasi Investor Muda dan Urgensi Literasi

Peningkatan jumlah investor (SID) mencapai 19,2 juta, di mana 54,24% di antaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun. Menanggapi dominasi generasi muda ini, Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI) bersama OJK dan SRO meluncurkan program Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana 2026 (SOSEDU APRDI 2026).

Rangkaian kegiatan ini meliputi roadshow di lima kota besar:

- Surabaya & Semarang (Awal April)

- Medan (14-15 April)

- Makassar & Bandung (Akhir April)

Kepala Direktorat Pengawasan PUJK OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, menegaskan bahwa peningkatan literasi harus dilakukan secara terstruktur. Salah satu langkah strategisnya adalah pengenalan program PINTAR Reksa Dana (Program Investasi Terencana dan Berkala).

"Program ini dirancang untuk membangun kebiasaan investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga pekerja, dengan tetap mengedepankan kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal," ujar Yusri.

Ketua Presidium Dewan APRDI, Lolita Liliana, menyatakan bahwa momentum pertumbuhan ini harus dijaga melalui edukasi yang aktif dan kreatif. Sebagai bentuk apresiasi, APRDI menyelenggarakan kompetisi penulisan artikel bagi jurnalis dan lomba pembuatan konten Instagram Reels bagi mahasiswa dengan total hadiah Rp55 juta.

Puncak rangkaian acara ini akan ditandai dengan seremoni peluncuran kampanye #ReksaDanaAja dan Pekan Reksa Dana 2026 yang akan diselenggarakan pada 27 April 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia sesuai amanat UU P2SK. (Rel)

Apresiasi Masyarakat Mengalir, Bag Wasidik Ditresnarkoba Polda Sumut Sigap Tindaklanjuti Dumas Rehabilitasi

admin — Tue, 14 Apr 2026 17:38:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Respons cepat ditunjukkan Tim Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wasidik) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat (Dumas) terkait penanganan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengaduan yang disampaikan oleh IPWL Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN melalui surat Nomor: 101/YRNJ/PG/XII/2025 tertanggal 31 Desember 2025 tersebut pada pokoknya berisi keberatan sekaligus kecurigaan atas pemindahan salah satu klien rehabilitasi, yakni Yanto alias Cecep, dari Panti Rehabilitasi JOPAN ke Yayasan Rapel Mental Health. Padahal, berdasarkan hasil Tim Assessment Terpadu (TAT) BNNK Serdang Bedagai, yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di Yayasan JOPAN.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bag Wasidik Ditresnarkoba Polda Sumut segera melakukan pendalaman dan supervisi terhadap Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai guna memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi, SH., SIK., MH melalui Kabag Wasidik AKBP Bambang Rubianto, SH., MH menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius kami. Kami lakukan klarifikasi dan pendalaman untuk memastikan seluruh proses, khususnya terkait rehabilitasi, berjalan sesuai SOP dan tidak menyimpang dari aturan," ujar AKBP Bambang di Mapolda Sumut, Selasa (14/04/26).

Dari hasil pendalaman, diketahui bahwa terhadap Yanto alias Cecep, awalnya memang telah direhabilitasi di Yayasan Rapel Mental Health berdasarkan rujukan Klinik Pratama BNNK Serdang Bedagai. Selanjutnya, pihak keluarga mengajukan permohonan perpindahan ke Panti Rehabilitasi JOPAN kepada Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai, yang kemudian telah direalisasikan.

Sementara itu, terhadap ARI ANDIKA, berdasarkan rekomendasi TAT BNNK Serdang Bedagai diarahkan ke IPWL Yayasan JOPAN. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi perpindahan ke Yayasan Rapel Mental Health atas permohonan dari pihak keluarga.

AKBP Bambang menjelaskan, dinamika perpindahan tempat rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan pihaknya.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, penanganan terhadap kasus oleh Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai telah dilaksanakan sesuai prosedur," jelasnya.

Langkah cepat dan terbuka yang dilakukan Bag Wasidik Ditresnarkoba Polda Sumut ini pun mendapat apresiasi dari pendumas. Joni Parulian Panjaitan selaku pengurus IPWL Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN menyampaikan terima kasih atas respons yang diberikan.

"Saya Joni Parulian Panjaitan pengurus IPWL Yayasan Rehabilitasi Narkotika JOPAN mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bag Wasidik Ditresnarkoba Polda Sumut, karena telah menanggapi dan menindaklanjuti Dumas saya," ujarnya.

Respons cepat ini menegaskan komitmen Ditresnarkoba Polda Sumut dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahguna narkotika.(W05)

FOTO:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas,terus memberikan pelayan maksimal dan sosialisasi keringan 50 persen program JKK dan JKM.

admin — Tue, 14 Apr 2026 17:24:00 +0700+0700

PALAS - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padanglawas,Erwin Veri Siregar mengajak, seluruh pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah Kabupaten Palas untuk memanfaatkan keringanan iuran 50% program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang berlaku hingga Desember 2026 mendatang.

Program ini menjadi peluang besar bagi pekerja informal di wilayah Kabupaten Palas untuk mendapatkan perlindungan dengan biaya yang sangat terjangkau.

"Program keringanan iuran ini sangat membantu pekerja BPU, seperti petani, buruh dan pedagang, serta pekerja mandiri lainnya," katanya.

Dengan iuran yang ringan, lanjutnya manfaat perlindungan yang diperoleh tetap maksimal. Kami mengajak seluruh pekerja informal di Kabupaten Palas untuk segera mendaftar dan memanfaatkan program ini," ujarnya,Selasa (14/4/2026) di Sibuhuan.

Sebelumnya Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho di Jakarta mendorong para pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) memanfaatkan keringanan iuran 50% program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang berlaku hingga Desember 2026 mendatang.

Agung menjelaskan, bahwa program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan pekerja, serta mengakselerasi ekonomi inklusif dan keberlanjutan, lewat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja BPU.

Langkah ini sejalan dengan fokus BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan (Coverage), memastikan perlindungan menyeluruh (Care), serta memperkuat kepercayaan publik (Credibility) terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Inilah bukti bahwa negara sangat peduli terhadap perlindungan seluruh pekerja Indonesia, khususnya mereka yang berada di sektor informal. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini agar tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan bekerja tanpa perlindungan," ungkap Agung.

Keringanan iuran ini berlaku bagi seluruh pekerja BPU yang mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, baik yang berstatus peserta baru maupun peserta yang telah terdaftar aktif.

Pekerja cukup membayar Rp8.400/bulan selama periode April hingga Desember 2026. Dengan demikian bagi pekerja yang ingin memanfaatkan keringanan iuran selama 9 bulan (April-Desember), cukup membayar iuran sebesar Rp75.600.

Agung memastikan tidak ada penurunan kualitas layanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Manfaat yang diterima tetap utuh, diantaranya santunan kecelakaan kerja maksimal Rp70 juta, perawatan akibat kecelakaan kerja tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian sebesar maksimal Rp42 juta, hingga beasiswa pendidikan bagi 2 orang anak maksimal Rp174 juta.

Pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kini juga semakin mudah, dapat dilakukan melalui berbagai kanal diantaranya aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai mitra pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, agen perbankan, e-commerce, dompet digital, dan kanal pembayaran lainnya yang telah bekerja sama.

"Kami terus berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia. Perlindungan ini penting agar para pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan sejahtera, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutup Agung.rel

Saat RDP, Dame Duma Sari Hutagalung Minta Pihak Royal Sumatera Serahkan Aset PSU ke Pemko

admin — Tue, 14 Apr 2026 17:04:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Sekretaris Komisi IV DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung minta pihak pengembang Perumahan Royal Sumatera di Jl Jamin Ginting Medan segera menyerahkan aset Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) ke Pemko Medan. Sehingga, Prasarana termasuk Jalan komplek menjadi aset Pemko dan selanjutnya biaya perawatan ditanggung APBD.

Hal itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota dewan Lailatul Badri di gedung DPRD Medan, Selasa (14/4/2026).

Rapat juga di hadiri Perkimcikataru Kota Medan yang diwakili Katim pengawasan Hafiz, Lurah Mangga, perwakilan Perumahan Royal Sumatera, Subianto dan Kasmen, mewakili masyarakat Iwan dan Martin.

"Sesuai aturan, PSU Perumahan Royal Samatera wajib diserahkan ke Pemko Medan. Kita harapkan PSU dapat segera terealisasi. Sehingga ke depannya semua fasilitas umum di komplek perumahan dikelola dan menjadi tanggungjawab Pemko Medan," tandas Dame Duma asal politsi Gerindra itu.

Ditambahkan Dame, hal diatas adalah keputusan RDP dan merupakan rekomendasi Komisi IV DPRD Medan. Untuk itu, perwakilan OPD Pemko Medan supaya dapat menindaklanjutinya dengan seksama.

Menyahuti hasil rapat dimaksud, perwakilan Royal Sumatera Subianto dan Kasman mengatakan keputusan itu akan segera disampaikan ke pimpinan. Kemudian akan melakukan kordinasi dengan Perkimcikataru. (R02)

TETO Peringatkan Akun TikTok Palsu, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Visa

admin — Tue, 14 Apr 2026 16:53:00 +0700+0700

JAKARTA — Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengeluarkan pernyataan resmi terkait maraknya akun palsu di media sosial TikTok yang mengatasnamakan institusinya dan berpotensi menipu masyarakat.
Dalam rilis tertanggal 13 April 2026, TETO mengungkapkan telah menerima sejumlah pengaduan mengenai akun TikTok bernama "TETO @callcenterteto". Setelah dilakukan verifikasi, akun tersebut dipastikan bukan akun resmi dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan kantor perwakilan Taiwan di Indonesia tersebut.
TETO menjelaskan, akun palsu itu menyalahgunakan berbagai materi kegiatan resmi, mulai dari resepsi Hari Nasional, kegiatan pertukaran budaya, hingga informasi layanan konsuler yang pernah diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya.
Lebih lanjut, akun tersebut juga menawarkan "layanan konsultasi visa" serta meminta sejumlah biaya dari masyarakat. TETO menegaskan praktik tersebut merupakan bentuk penipuan.
"TETO tidak pernah menyediakan layanan pengurusan visa maupun konsultasi berbayar melalui akun tidak resmi atau akun pribadi apa pun," demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.
TETO juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki akun resmi di platform TikTok. Adapun kanal resmi yang digunakan hanya melalui Facebook dan X dengan nama "Taiwan di Indonesia".
Masyarakat diimbau untuk tidak menghubungi akun mencurigakan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun guna menghindari kerugian.
Untuk layanan resmi, masyarakat diminta menghubungi langsung saluran resmi TETO melalui telepon di (021) 515-3939 atau email idn@mofa.gov.tw.
Saat ini, TETO telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dan melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia serta pihak platform terkait untuk ditindaklanjuti.
TETO juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melaporkan akun ilegal guna mencegah semakin meluasnya praktik penipuan digital dan menjaga keamanan publik.rel

Pengembangan ke Aceh Polrestabes Medan Sita 52 Kg Sabu asal Thailand

admin — Tue, 14 Apr 2026 16:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkoba jaringan Thailand setelah melakukan pengembangan di Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Selayang.

Polisi menangkap seorang tersangka berinisial MF dengan barang bukti sabu seberat 52 kg. Dari hasil penyelidikan narkoba puluhan kilogram itu dikirim melalui jalur laut kawasan wisata Pantai Lau Pau, Aceh Utara.

"Terungkapnya kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal terhadap tersangka MF di Jalan Setiabudi dengan barang bukti awal 2 kilogram sabu," kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Nugraha, Selasa (14/4/2026).

Personel kemudian menuju ke Aceh Utara kawasan wisata Pantai Lau Pau didapati barang bukti sabu seberat 50 kg sabu dari dua orang kurir. Menurutnya barang bukti sabu dipastikan berasal langsung dari Thailand.

"Kedua kurir mengaku telah tiga kali melakukan pengiriman sabu melalui jalur yang sama. Mereka tergiur iming-iming upah besar dari jaringan bandar besar berinisial D," ungkapnya.

Saat ini, tersangka bersama barang bukti telah ditahan di Mapolrestabes Medan.

"Kasus peredaran narkoba jaringan Thailand ini masih terus dikembangkan untuk menangkap para pelaku lainnya. Polrestabes Medan terus berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkoba," pungkasnya.(W05)

Perkuat Benteng Moral Generasi Muda, Sosialisasi Pekat dan Narkoba Digelar di MTsN 7 Solok

admin — Tue, 14 Apr 2026 14:45:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam menekan maraknya penyakit masyarakat (pekat) dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, terus menggencarkan langkah preventif
melalui kegiatan sosialisasi yang dipusatkan di MTsN 7 Solok, Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas, Senin (13/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Solok H. Zulkifli, S.Ag., MM, Camat X Koto Diatas, Ketua Koordinator Wilayah TK dan SD, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, para kepala madrasah dan sekolah, majelis guru, penyuluh agama, hingga para penghulu se-Kecamatan X Koto Diatas.

Kakankemenag Kabupaten Solok H. Zulkifli, dalam sambutannya menyoroti fenomena degradasi moral yang tidak hanya terjadi di kalangan peserta didik, tetapi juga merambah tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa berbagai kasus pelanggaran etika telah terjadi, mulai dari hubungan tidak pantas antara guru dan peserta didik, hingga perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan moral bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau faktor ekonomi. Banyak di antara pelaku merupakan tenaga pendidik profesional dengan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, lemahnya mental dan rapuhnya iman menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya penyimpangan tersebut," ujarnya.

Dan kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pihak, khususnya lembaga pendidikan, agar tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan spiritual peserta didik.

Wakil Bupati Solok H. Candra dalam arahannya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah konkret dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif.

Wabup Candra juga mengungkapkan pengalaman keberhasilan salah satu nagari dalam menekan angka penyakit masyarakat melalui penerapan peraturan nagari (perna) yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Dalam aturan tersebut, aktivitas hiburan malam seperti orgen tunggal dilarang karena terbukti kerap memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga perkelahian antar warga.

"Melalui musyawarah bersama niniak mamak, lahirlah aturan nagari yang memberikan sanksi sosial bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut berupa tidak dihadirinya pelanggar dalam kegiatan adat oleh niniak mamak. Ternyata, sanksi sosial ini jauh lebih efektif dan ditakuti masyarakat dibandingkan sanksi hukum formal," ungkapnya.

Keberhasilan tersebut bahkan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan penghargaan kepada nagari tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kearifan lokal dalam menjaga ketertiban sosial.

Wabup Candra juga mengajak seluruh perangkat nagari, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan untuk bersinergi aktif dalam mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. Ia menekankan bahwa peran sekolah sangat strategis dalam memberikan pemahaman sejak dini kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, kami bersama Bapak Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama beserta seluruh jajaran yang telah berperan aktif dalam upaya meminimalisir penyakit masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan generasi kita," tutupnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga moralitas generasi muda sebagai aset masa depan daerah, pungkasnya.(YOSE)

Wisuda Tahfidz ke-4 MTsN 7 Solok, 30 Siswa Dikukuhkan.

admin — Tue, 14 Apr 2026 14:43:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Wisuda Tahfidz angkatan ke-4 di MTsN 7 Solok Tanjung Balik, Senin (13/04/2026), diawali dengan pawai arak-arakan para wisudawan bersama orang tua yang menyusuri lingkungan sekitar madrasah, menjadi simbol kebanggaan atas capaian para penghafal Al-Qur'an muda.

Sebanyak 30 siswa resmi diwisuda dalam berbagai kategori hafalan, mulai dari 1 hingga 6 juz. Rinciannya, 1 orang hafal 6 juz, 2 orang 5 juz, 3 orang 4 juz, 2 orang 3 juz, 6 orang 2 juz, dan 16 orang 1 juz. Momentum ini sekaligus menjadi bukti konsistensi MTsN 7 Solok dalam membina generasi Qurani di tengah dinamika pendidikan modern.

Kepala MTsN 7 Solok, Dra. Hj. Ifa Yetriani, dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Solok, jajaran Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan wisuda tahun ini sempat mengalami penundaan akibat padatnya agenda madrasah di awal semester.

"Wisuda tahfidz ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hafalan Al-Qur'an kini menjadi salah satu pertimbangan strategis dalam seleksi masuk perguruan tinggi," ujarnya.

Juga mendorong para wisudawan untuk terus melanjutkan hafalan sebagai bagian dari upaya membangkitkan semangat keluarga dan lingkungan. "Kami berharap tahun depan jumlah peserta wisuda semakin meningkat," tuturnya.

Ifa Yetriani juga mengungkapkan berbagai capaian prestasi MTsN 7 Solok sepanjang tahun pelajaran 2025–2026, di antaranya masuk 10 besar nasional ajang Bric, juara II robotik tingkat Sumatera, juara II Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bahasa Indonesia tingkat nasional di Palembang, serta juara II MSI di Sawahlunto. Saat ini, MTsN 7 Solok didukung oleh 24 guru ASN dan PPPK, 4 pegawai, serta 4 tenaga honorer, dengan jumlah siswa mencapai 160 orang.

Usai prosesi wisuda, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Akumantap 7 (Ajang Kompetisi Ukhuwah Madrasah Negeri Tanjung Balik), yang akan mempertandingkan berbagai lomba antar SD dan sederajat, seperti tahfidz, story telling, pildacil, solo song, PBB, hingga voli mini.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok dalam sambutannya mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, khususnya dapat berada di tengah para penghafal Al-Qur'an.

"Jika ingin sukses dunia dan akhirat, kuncinya ada dua, yakni iman dan ilmu. Anak-anak kita hari ini telah dibekali tiga hal penting, yaitu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan akhlak mulia. Dengan bekal ini, InsyaAllah mereka akan menjadi generasi yang unggul dan diridhai Allah," ujarnya.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, dalam sambutannya mengaku terharu dan bangga atas capaian para siswa MTsN 7 Solok. Ia menilai program tahfidz dan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah tersebut berjalan dengan sangat baik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

"Kami tidak menyangka jumlah wisudawan tahfidz di tingkat Tsanawiyah sebanyak ini. Ini luar biasa. Ditambah lagi kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan berkualitas, tentu akan membuat MTsN 7 Solok semakin diminati," ujarnya.

Bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap para penghafal Al-Qur'an. Menurutnya, siswa dengan hafalan di atas 10 juz memiliki peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, bahkan hafalan 30 juz membuka akses lebih luas ke berbagai institusi pendidikan, termasuk sekolah kedinasan.

"Ini bukti bahwa negara hadir dan memberikan ruang bagi generasi Qurani. Bahkan dalam rekrutmen profesi tertentu, seperti aparat penegak hukum, penghafal Al-Qur'an juga mulai mendapatkan perhatian khusus," tuturnya.

Wabup Candra juga memaparkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Solok dalam bidang pendidikan, salah satunya menjadikan SMA 2 Sumbar sebagai sekolah rujukan bagi 20 persen siswa terbaik dari seluruh Kabupaten Solok. Program tersebut juga akan disertai dengan pemberian beasiswa, terutama bagi siswa kurang mampu.

"Bagi siswa yang tidak mampu akan diberikan pembiayaan penuh. Kami ingin memastikan anak-anak terbaik Solok dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati secara resmi membuka rangkaian kegiatan Wisuda Tahfidz dan Akumantap 7 dengan pembacaan basmalah, disambut antusias oleh seluruh peserta dan tamu undangan.(YOSE)

Minim Transparansi, Anggaran Gebyar Pajak Sumut Rp28 M Didesak Audit Investigatif

admin — Tue, 14 Apr 2026 14:19:00 +0700+0700

MEDAN — Kontroversi anggaran Rp28 miliar untuk program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026 kembali disoal. Kali ini datang dari Ketua Kornas Koordinator Nasional Kader Muda Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly. Ia melontarkan kritik tajam dengan menilai alokasi tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang pascabencana di sejumlah daerah.

"Angka Rp28 miliar itu sangat besar. Apalagi ini hanya untuk kegiatan gebyar pajak, sementara masyarakat masih berjuang pascabencana," tegasnya melalui pernyataan tertulis yang diterima awak media, Selasa (14/4/2026).

Kritik ini memperpanjang daftar sorotan terhadap kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinilai tidak sejalan dengan narasi efisiensi anggaran yang belakangan digaungkan pemerintah pusat.

"Apalagi sejumlah anggota DPRD Sumut sebelumnya sudah mempertanyakan efektivitas program tersebut. Mereka mengaku tidak memperoleh penjelasan rinci saat pembahasan APBD, termasuk struktur anggaran dan tujuan program. Kondisi ini memunculkan dugaan awal: apakah program disusun secara terbuka dan partisipatif, atau justru muncul sebagai pos anggaran 'titipan' yang luput dari pengawasan optimal legislatif," ujar Azmi.

**Detail Anggaran Tetap Kabur
Meski telah disahkan dengan nilai mencapai Rp28 miliar—mencakup pelaksanaan event hingga pengadaan hadiah undian—publik hingga kini belum mendapat gambaran utuh terkait: rincian belanja program, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta indikator keberhasilan yang terukur. Ketiadaan transparansi ini dinilai berpotensi menggerus akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Karenanya KAMAK mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Desakan tersebut tidak hanya menyasar program Gebyar Pajak, melainkan keseluruhan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang dinilai belum transparan.

KAMAK mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan utama:
1. Ketimpangan Prioritas Anggaran:

Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, alokasi puluhan miliar untuk kegiatan berbasis seremonial dinilai tidak proporsional dan berpotensi melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.

2. Transparansi Dipertanyakan:

Pengakuan DPRD yang tidak mengetahui detail program mengindikasikan lemahnya perencanaan terbuka, bahkan berpotensi mengarah pada maladministrasi.

3. Efektivitas Diragukan:

Tanpa data pembanding yang jelas, program ini berisiko menjadi kebijakan berbiaya tinggi namun berdampak rendah (high cost–low impact), jika tidak mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

Meski belum ditemukan pelanggaran hukum, sejumlah celah dinilai rawan konflik kepentingan, antara lain:

•Pengadaan Event Organizer (EO):
Penunjukan pihak ketiga tanpa mekanisme transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan relasi kedekatan.

•Distribusi Hadiah:
Pengadaan barang bernilai besar memunculkan pertanyaan soal mekanisme vendor dan potensi keuntungan tidak proporsional bagi pihak tertentu.

Menurut KAMAK, program berbasis event publik seperti inilah yang justru dinilai rentan bergeser menjadi alat komunikasi politik. Anggaran besar berpotensi tidak lagi murni sebagai instrumen peningkatan PAD, melainkan sarana pencitraan kinerja instansi atau pejabat.

"Polemik ini bukan sekadar soal angka melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah. Di tengah tekanan ekonomi dan pemulihan pascabencana, setiap rupiah dituntut tepat guna dan transparan," demikian Azmi Hadly. ***

Kasus Penipuan di Polrestabes Medan Mandek 4 Bulan, Pelapor Desak Penetapan Tersangka

admin — Tue, 14 Apr 2026 13:52:00 +0700+0700

Medan – Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan Nomor Laporan Polisi (LP) 301 di Polrestabes Medan menuai sorotan. Pasalnya, perkara yang telah berjalan selama kurang lebih empat bulan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Pelapor, Fitriani, menyampaikan kekecewaannya karena hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, meskipun proses penyelidikan (lidik) dan pemanggilan sejumlah saksi telah dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Sudah empat bulan berjalan, saksi-saksi sudah dipanggil, namun belum juga ada tersangka dalam kasus ini," ujar Fitriani.
Ia pun mendesak Kapolrestabes Medan agar segera mengambil langkah tegas dan memastikan perkara tersebut ditangani secara serius hingga tuntas.
Menurutnya, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
"Kami meminta kepada Kapolrestabes Medan untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius dan segera menangkap serta menuntaskan perkara penipuan dan penggelapan ini," tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proses hukum yang dinilai berjalan lambat meskipun tahapan awal penyelidikan telah dilakukan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan terkait alasan belum ditetapkannya tersangka dalam perkara tersebut.red

Ambisi Jadi Ketua Pansel KPID Sumut, Sulaiman Harahap Malah Tak Muncul di Hadapan Publik

admin — Tue, 14 Apr 2026 13:07:00 +0700+0700

Medan -Keikutsertaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Sulaiman Harahap, dalam jajaran Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut menuai sorotan.

Pasalnya, meski tercatat sebagai salah satu anggota pansel, Sulaiman justru tidak menghadiri konferensi pers terkait proses seleksi anggota KPID Sumut yang digelar di Grand Hotel Inna Medan, Selasa (14/4/2026).

Konferensi pers tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pansel, Corry Novrika A.P. Sinaga, bersama sejumlah anggota lainnya, yakni Dr. Yovita Sabarina Sitepu, Dr. Faisal, dan Mimah Susanti dam Ketua Komisi A DPRD Sumut, Prof.Usmam Ja'far. Namun, absennya Sulaiman Harahap menimbulkan tanda tanya, mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi daerah mewakili Pemprovsu sekaligus bagian dari tim seleksi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansel anggota KPID Sumut, Corry Novrika Sinaga menyebut ketidakhadiran Sulaiman disebabkan padatnya agenda sebagai Sekda.

"Pak Sulaiman tidak bisa hadir karena jadwal beliau sebagai Sekda cukup padat. Jadi tidak bisa ikut dalam konferensi pers hari ini," ujar Corry.

Namun demikian, Corry menegaskan bahwa Sulaiman mengetahui dan menyadari posisinya sebagai anggota pansel, bahkan disebut aktif dalam sejumlah rapat internal.

"Beliau tahu dan ikut dalam jajaran pansel. Bahkan beberapa kali hadir dalam rapat-rapat bersama kami," jelasnya.

Lebih jauh, Corry juga mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Menurutnya, Sulaiman Harahap sempat menyampaikan keinginan untuk memimpin proses seleksi tersebut.

"Beliau pernah menyampaikan ingin sekali menjadi ketua panitia seleksi anggota KPID kali ini," ungkap Corry.

Pernyataan ini justru memperkuat sorotan terhadap sikap Sulaiman. Di satu sisi, ia disebut memiliki keinginan besar untuk memimpin pansel, namun di sisi lain justru absen dalam forum terbuka yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik proses seleksi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen dan keseriusan Sulaiman Harahap dalam menjalankan perannya sebagai anggota pansel, terutama dalam memastikan transparansi dan kredibilitas proses seleksi KPID Sumut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sulaiman Harahap terkait ketidakhadirannya dalam konferensi pers tersebut.