Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba “Menelikung” Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar

admin — Sun, 24 May 2026 00:29:00 +0700+0700

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti keras polemik mega proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azmi menilai munculnya informasi bahwa proyek tersebut diajukan tanpa paparan menyeluruh kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan mekanisme penganggaran di Pemprov Sumut.
"Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa dipaparkan secara terbuka kepada gubernur, ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kesan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menelikung atau melangkahi kewenangan kepala daerah," tegas Azmi Hadly kepada wartawan, Jumat (23/5).
Menurut Azmi, proyek bernilai fantastis tersebut seharusnya dibahas secara transparan karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan, siapa pihak yang mendorong percepatan, hingga dasar perencanaan proyek tersebut.
"Kita bicara hampir setengah triliun rupiah. Ini bukan proyek kecil. Maka tidak boleh ada proses diam-diam, tidak boleh ada pengajuan yang tiba-tiba tinggal minta tanda tangan tanpa penjelasan detail," katanya.
Azmi juga menyoroti mencuatnya nama Plt Sekda Sumut, Sulaiman, dalam pusaran polemik proyek RS Haji Medan tersebut. Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis dalam alur administrasi pemerintahan sehingga wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan sepengetahuan gubernur.
"Kalau sampai gubernur merasa tidak dilibatkan, berarti ada yang tidak beres dalam komunikasi birokrasi. Plt Sekda harus menjelaskan secara terbuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Azmi.
Ia menilai sikap tegas Bobby Nasution yang menolak menandatangani proyek tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
"Kami melihat Bobby Nasution menunjukkan sikap tegas dan hati-hati. Itu langkah yang benar. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, mendesak agar seluruh dokumen perencanaan proyek pembangunan RS Haji Medan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk proses pengusulan, kajian kebutuhan, hingga skema penganggaran.
"Kami minta Inspektorat, DPRD Sumut, bahkan aparat penegak hukum ikut mengawasi persoalan ini. Karena publik harus tahu apakah proyek ini memang benar-benar prioritas atau justru sarat kepentingan tertentu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku menolak proyek pembangunan gedung RS Haji Medan karena tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya namun tiba-tiba diminta untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan itu kini memicu sorotan luas publik dan memunculkan dugaan adanya konflik serius dalam internal birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan proyek strategis daerah.red

Dihadiri Megawati dan Sri Sultan HB X, Resepsi Pernikahan Putra Hasto Kristiyanto Berlangsung Hangat di Yogyakarta

admin — Sat, 23 May 2026 23:42:00 +0700+0700

YOGYAKARTA – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo) dengan Lim Xin Rui (Emily) yang digelar di Pendapa Kridha Manunggal Budaya, Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026). Acara ini turut dihadiri Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, serta Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Igo merupakan putra dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Maria Ekowati.
Megawati tiba di lokasi resepsi sekitar pukul 13.00 WIB mengenakan busana batik bernuansa elegan. Ia hadir didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, M. Prananda Prabowo bersama istrinya Nancy Prananda. Turut hadir pula cucu Megawati, Diah Pikatan O.P. Haprani atau Pinka.

Kedatangan Megawati dan rombongan disambut langsung oleh keluarga besar kedua mempelai serta tim protokoler VVIP. Di ruang khusus tamu kehormatan, Megawati menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Hasto Kristiyanto, Maria Ekowati, serta pasangan pengantin baru.
Momen haru tampak ketika Megawati menyalami Hasto yang berdiri di barisan terdepan keluarga.

Hasto terlihat menitikkan air mata sebelum mencium tangan Megawati sebagai bentuk hormat dan rasa haru dalam momen bahagia keluarganya tersebut.
Setelah itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X tiba dan turut memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai serta keluarga besar. Usai menyalami keluarga pengantin, Sri Sultan menghampiri meja VIP dan berbincang akrab dengan Megawati beserta keluarga.

Percakapan hangat antara dua tokoh nasional tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan menjadi perhatian para tamu undangan yang hadir. Setelah berbincang santai, Megawati berpamitan didampingi Sri Sultan serta Hasto dan istrinya.

Sebelum resepsi berlangsung, pasangan Igo dan Emily lebih dahulu menjalani upacara pemberkatan pernikahan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Banteng, Yogyakarta, pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.

Prosesi sakramen pernikahan berlangsung khidmat. Kedua mempelai tampil serasi mengenakan beskap dan kebaya bernuansa putih serta soft pink. Di hadapan altar gereja, keduanya mengucapkan janji suci perkawinan yang disaksikan keluarga inti dan para saksi.

Bertindak sebagai saksi dari pihak mempelai pria adalah Yohanes Sarwo Wibowo, sementara pihak mempelai wanita diwakili Prof. Dr. dr. Daldiyono.
Setelah pemberkatan dinyatakan sah, rombongan keluarga dan pengantin kembali menuju Pendapa Kridha Manunggal Budaya untuk melanjutkan rangkaian resepsi bernuansa adat Yogyakarta.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan elite PDI Perjuangan. Tampak hadir antara lain Komaruddin Watubun, Ganjar Pranowo, Bambang Wuryanto, Rudianto Tjen, Andreas Pareira, Deddy Yevri Sitorus, Ribka Tjiptaning, Yanti Sukamdani, Dolfie OFP, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Yuke Yurike, hingga Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Selain itu hadir pula Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, Rocky Gerung, Akbar Faisal, Feri Amsari, dan mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto.

Kehadiran Megawati di Yogyakarta merupakan bagian dari agenda kegiatannya sejak Jumat (22/5/2026). Sebelumnya, Megawati memberikan sambutan utama dalam acara National Policy Dialogue di Balai Senat Universitas Gadjah Mada sebelum menghadiri resepsi keluarga Hasto Kristiyanto.red

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang H. Hamdani Syaputra Raih Gelar Magister Hukum UISU

admin — Sat, 23 May 2026 23:26:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syaputra SE resmi meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FU UISU), kemarin.

Pria yang akrab disapa H. Dani itu dikenal sebagai salah satu tokoh muda Partai Golkar di Sumatera Utara. Selain menjabat Ketua Partai Golkar Deli Serdang, dirinya juga dipercaya sebagai Ketua Pengprov Sumut Taekwondo Indonesia.

Keberhasilan menyelesaikan pendidikan strata dua tersebut dinilai menjadi bukti bahwa H. Dani merupakan sosok intelektual yang terus meningkatkan kapasitas diri di tengah kesibukannya sebagai politisi dan pimpinan organisasi.

"Atas capaian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Pendidikan adalah hal penting dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat," ujar salah seorang kerabat dekatnya.

Dalam kesempatan itu, H. Dani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan studinya hingga berhasil menyandang gelar Magister Hukum.

"Trimakasih dukungan dan doa istri tercinta dan keluarga besar bapak H Alm H Anif. Serta dukungan dari teman-teman semua. Ilmu ini semoga bisa bermanfaat bagi saya dan masyarakat tentunya," kata Dani.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU, H. Danialsyah SH, M.Hum memberikan apresiasi atas capaian pendidikan tersebut. Ia berharap H. Dani sebagai alumni UISU dapat terus menjaga nama baik almamater di tengah masyarakat.

"Kami mengapresiasi capaian pendidikan ini. Sebagai alumni UISU, diharapkan dapat menjaga nama baik almamater," pungkasnya.red

HMTI Minta PLN Benahi Manajemen, Jangan Rakyat yang Dirugikan

admin — Sat, 23 May 2026 22:38:00 +0700+0700

JAKARTA — Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) meminta manajemen PT PLN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola internal agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan kelistrikan.
Permintaan itu disampaikan menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan listrik, pelayanan yang dinilai lamban, hingga dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat padamnya aliran listrik di sejumlah daerah.
Ketua Umum HMTI, H Sobirin Harahap, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha kecil masyarakat.
"PLN harus melakukan evaluasi dan pembenahan manajemen secara serius. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya sistem pelayanan maupun pengelolaan," ujarnya, Jumat (23/5/2026).
Menurutnya, masyarakat selama ini selalu diminta taat membayar tagihan listrik tepat waktu, sehingga PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Ia menilai, gangguan listrik yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
HMTI juga meminta adanya transparansi dari PLN terkait penyebab gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Selain itu, organisasi masyarakat Tabagsel tersebut berharap pemerintah turut melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor kelistrikan agar hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi.
"HMTI mendukung perbaikan pelayanan publik. Yang paling penting adalah jangan sampai rakyat yang terus menanggung dampaknya," kata Sobirin yang juga dewan pakar PKS Sumut itu.
HMTI berharap PLN dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kesiapan infrastruktur, serta mempercepat respons pelayanan terhadap keluhan masyarakat di berbagai daerah.

Pemadaman Berskala Nasional, KAMAK: Ini Bukan Lagi Masalah Sistem, Tapi Sudah Korsleting Moral

admin — Sat, 23 May 2026 22:28:00 +0700+0700

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, kembali melontarkan sindiran keras terhadap kondisi PT PLN yang dinilai terus dihantui persoalan klasik: pemadaman, dugaan korupsi, proyek bermasalah, hingga krisis kepercayaan publik.

Menurut Azmi, masyarakat kini tidak lagi heran ketika listrik padam bergilir atau infrastruktur kelistrikan bermasalah. Sebab, kata dia, persoalan di tubuh PLN sudah terlalu sering muncul, bahkan hingga menyeret sejumlah petinggi perusahaan ke meja hijau.

"Kalau rakyat cuma kena mati lampu beberapa jam, mungkin masih bisa sabar. Tapi kalau yang mati itu akal sehat pengelolaan perusahaan negara, ini yang bahaya," sindir Azmi dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Ia menyinggung fakta bahwa beberapa mantan petinggi PLN pernah tersandung kasus hukum. Mantan Dirut PLN Eddie Widiono pernah divonis penjara dalam kasus korupsi proyek CIS-RISI. Sementara eks Dirut PLN Nur Pamudji juga sempat terseret kasus dugaan korupsi pengadaan BBM pembangkit listrik senilai Rp173 miliar.

Belum lagi nama Fahmi Mochtar yang kembali dikaitkan dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU Kalbar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Kalau dihitung-hitung, kursi Dirut PLN itu seperti kursi listrik. Duduk sebentar, lalu sebagian berakhir diperiksa aparat penegak hukum. Ini ironis," ujar Azmi.

Ia juga menyebut PLN seolah memiliki "tradisi tahunan" berupa gangguan layanan, proyek mangkrak, kabel semrawut, pemadaman massal, hingga alasan klasik gangguan sistem setiap kali terjadi blackout besar.

"Rakyat ini pelanggan listrik, bukan peserta uji kesabaran nasional. Masa tiap ada gangguan jawabannya selalu 'gangguan sistem'? Sistem apa? Sistem bikin rakyat pasrah?" katanya lagi.

Azmi menilai pembenahan di tubuh PLN tidak cukup hanya lewat permintaan maaf setiap kali listrik padam. Menurutnya, perlu audit menyeluruh terhadap tata kelola proyek, pengadaan, hingga manajemen internal perusahaan pelat merah tersebut.

"PLN jangan hanya cepat kirim tagihan, tapi lambat kirim transparansi. Karena rakyat sekarang bukan cuma ingin lampu menyala, tapi juga ingin pengelolaan negara tidak gelap-gelapan," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, setiap persoalan di tubuh PLN tidak bisa lagi dianggap sekadar gangguan teknis biasa, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.

"Kalau gardu meledak mungkin teknis. Tapi kalau masalah terus berulang, proyek bermasalah terus muncul, dan pejabat silih berganti diperiksa, itu bukan lagi gangguan listrik. Itu sudah korsleting moral," tutup Azmi.

Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah

admin — Sat, 23 May 2026 22:11:00 +0700+0700

Deliserdang - Seorang pria berinisial C alias Geleng (36) warga Gang Karsono, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tak berkutik saat ditangkap Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa pada Jumat (22/5/2026).

Informasi diperoleh, kasus peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 10.30 wib. Pelaku C alias Geleng membobol rumah korban Eliana Rambe di Jalan Pasar Baru KM 16,4 Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dari rumah korban, pelaku C alias Geleng menggasak harta benda korban berupa 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 15 gram, 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 16 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 10 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 5 gram, 1 pasang kerabu berlian berbentuk bunga, 1 pasang kerabu berlian, dan beberapa emas lainnya yang tidak dingat korban, 1 buah televisi LCD merek Panasonic ukuran 32 Inc warna hitam, 1 buah AC portabel, 1 buah mesin outdoor AC merek sharp, 1 buah rice cooker warna hitam dan uang tunai berkisar Rp. 2.000.000. Sehingga total kerugian korban berkisar Rp 136 juta.

Mendapat laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH dan sejumlah personil melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku

Pencarian petugas kepolisian membuahkan hasil. Pada Jumat (22/5/2026) dinihari sekitar pukul 00.30 wib, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa mendapat kabar jika pelaku C alias Geleng berada di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa. Petugas bergerak kesana dan meringkus pelaku C alias Geleng tanpa perlawanan. Guna pemeriksaan, pelaku C alias Geleng dibawa ke Polsek Tanjung Morawa.

Kapolsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang AKP Jonni H Damanik, SH, MH, didampingi Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus SH ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku C alias Geleng diamankan.

"Pelaku C alias Geleng mengakui perbuatannya dan dijerat pasal 477 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana," ujarnya.

Mengurai Sengkarut Posisi Sekda: Antara Meritokrasi Birokrasi dan Syahwat Politik Kepala Daerah

admin — Sat, 23 May 2026 21:53:00 +0700+0700

MEDAN – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota kembali menjadi sorotan tajam. Sebagai puncak karier tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, posisi Sekda idealnya menjadi jangkar netralitas birokrasi. Namun, dalam realitas politik lokal, jabatan ini kerap kali bergeser menjadi komoditas politik yang rentan terhadap intervensi kepala daerah terpilih.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar, menilai bahwa kriteria ketat yang diatur oleh negara saat ini sedang mengalami ujian berat akibat kemungkinan potensi benturan dengan syahwat politik lokal.

"Secara regulasi, syarat menjadi Sekda itu sangat berlapis dan ketat. Mulai dari pangkat minimal Pembina Tingkat I (Golongan IV/b untuk Kabupaten/Kota), rekam jejak eselon minimal dua tahun di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, hingga bersih dari hukuman disiplin. Negara mendesain ini agar Sekda diisi oleh teknokrat murni," ujar Shohibul saat diwawancarai di Medan.

Benturan Dua Kepentingan di Tubuh Birokrasi
Shohibul menjelaskan, posisi Sekda di Indonesia secara teoretis terjebak dalam apa yang disebut sebagai dikotomi politik-administrasi. Di satu sisi, Sekda adalah ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang harus menguasai tata kelola APBD dan menterjemahkan visi misi kepala daerah (RPJMD). Di sisi lain, Sekda diwajibkan menjadi benteng pertahanan netralitas ASN dari intervensi politik praktis.

"Ini yang membuat posisi Sekda sangat seksi sekaligus rawan. Kepala daerah yang terpilih lewat jalur politik elektoral sering kali tidak mencari orang yang paling kompeten secara teknis, melainkan orang yang paling 'aman' dan 'bisa diajak kompromi' untuk mengamankan anggaran dan birokrasi demi kepentingan politiknya," kata pengamat sosiologi politik ini.

Kondisi inilah yang menurut Shohibul melahirkan fenomena open bidding (seleksi terbuka) formalitas. Regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2005 sejatinya sudah sejak lama meletakkan dasar penilaian objektif, mulai dari pemahaman konsep otonomi daerah hingga kemampuan komunikasi lintas sektoral. Namun, celah regulasi di mana Kepala Daerah berhak memilih satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi, sering kali disalahgunakan.

"Hasil assessment (penilaian) bisa saja menempatkan figur A sebagai yang tercerdas dan paling bersih. Tetapi jika kepala daerah lebih sreg dengan figur C karena faktor kedekatan atau balas budi politik, maka figur C yang dilantik. Di sinilah meritokrasi kita kerap kali tumbang oleh patronase politik," kritiknya tajam.

Siasat 'Penjabat Sekda' dan Intervensi Pusat
Menariknya, sengkarut politik lokal ini kerap kali menyebabkan kekosongan jabatan Sekda definitif. Tidak sedikit kepala daerah yang sengaja menunda pelantikan Sekda definitif dan lebih memilih menggunakan Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) agar lebih mudah dikendalikan.

Merespons taktik lokal tersebut, Shohibul menunjuk pentingnya kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

"Regulasi seperti Permendagri 91/2019 itu sebenarnya adalah instrumen darurat yang diciptakan pusat untuk menjewer kepala daerah yang nakal. Jika dalam waktu tiga bulan posisi Sekda dibiarkan kosong karena konflik politik lokal, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat punya hak konstitusional untuk menunjuk Pj Sekda secara sepihak," urai Shohibul.

Langkah intervensi pusat ini, menurutnya, sangat krusial untuk menyelamatkan pelayanan publik. Tanpa adanya Sekda yang sah, roda anggaran (APBD) di daerah bisa lumpuh karena tidak adanya fungsi pengawasan dan eksekusi administratif yang berkekuatan hukum tetap.

Menuju Birokrasi yang Dewasa

Di akhir analisisnya, dosen FISIP UMSU ini menekankan bahwa masa depan otonomi daerah di Indonesia sangat bergantung pada seberapa kuat komitmen bersama untuk menjaga kesucian jabatan Sekda dari polusi politik praktis.

"Kita punya regulasi yang sudah mumpuni, dari tata cara penilaian era Permendagri 5/2005 hingga penyelamatan administrasi di Permendagri 91/2019. Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada penegakan hukum dan kedewasaan berpolitik para kepala daerah. Jika kita ingin birokrasi yang melayani rakyat, kembalikan Sekda pada khittahnya: sebagai panglima administrasi, bukan pion politik," pungkas Shohibul Anshor Siregar. Red

Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?

admin — Sat, 23 May 2026 21:52:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan, Fachri Ananda Harahap, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 atau sekitar Rp2,28 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025.

Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 7 Januari 2026 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif. Di tengah pelaporan kekayaan tersebut, sorotan publik justru mengarah pada kinerja pengawasan proyek di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil audit, BPK menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Tapanuli Selatan dengan total nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan itu memantik pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan internal di instansi yang dipimpin Fachri Ananda Harahap. Pasalnya, proyek infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung akses ekonomi dan mobilitas warga di wilayah Tapanuli Selatan.

Di tengah berbagai persoalan pembangunan infrastruktur, muncul pula kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan intensitas pengawasan lapangan oleh pimpinan dinas.

Bahkan, beredar penilaian di tengah masyarakat bahwa pengawasan proyek dinilai belum maksimal, sementara aktivitas pejabat lebih sering terlihat di ruang-ruang informal dibanding memastikan mutu pekerjaan di lapangan. Namun demikian, hal tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Kondisi ini kemudian memunculkan kekhawatiran publik agar kasus-kasus pengelolaan proyek infrastruktur yang bermasalah tidak kembali terulang.

Sebagian masyarakat pun mulai mengaitkan pentingnya pengawasan ketat dengan sejumlah perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur yang pernah mencuat di Sumatera Utara, termasuk kasus yang menyeret mantan pejabat sektor PUPR di tingkat provinsi sebagai pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara.

Sorotan semakin menguat lantaran hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana tindak lanjut atas temuan BPK tersebut, termasuk terkait mekanisme pengembalian kerugian atau tindak korektif terhadap pekerjaan yang diduga mengalami kekurangan volume dan mutu.

Sementara itu, berdasarkan dokumen LHKPN, sebagian besar harta kekayaan Fachri berasal dari aset tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp1,07 miliar yang tersebar di wilayah Kota Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan.

Aset yang dilaporkan di antaranya berupa dua bidang tanah dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dengan nilai masing-masing Rp275 juta dan Rp375 juta. Selain itu, terdapat sejumlah bidang tanah di wilayah Tapanuli Selatan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk alat transportasi dan mesin, Fachri melaporkan kepemilikan kendaraan senilai total Rp850 juta, terdiri dari satu unit Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp520 juta serta satu unit Mitsubishi Xforce tahun 2023 senilai Rp330 juta yang disebut diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga mencatat kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp57,8 juta serta kas dan setara kas mencapai Rp326,29 juta. Di sisi lain, terdapat kewajiban berupa utang sebesar Rp20.078.375 sehingga total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp2,28 miliar.

Sebagai informasi tambahan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan tahun sebelumnya, yakni Rp2.107.007.964 pada periode pelaporan 31 Desember 2024.

Jika ditarik lebih jauh, tren kenaikan harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan itu terlihat cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, total kekayaan yang dilaporkan tercatat sebesar Rp1.844.460.647. Angka itu kemudian naik dari tahun sebelumnya ketika Fachri masih menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PUPR.

Sementara pada 2022, total kekayaannya tercatat sebesar Rp1.688.225.515, kemudian Rp1.121.478.341 pada 2021, serta Rp1.104.913.317 di 2020.

Bahkan, berdasarkan data yang tersedia, jumlah kekayaan yang dilaporkan pada 2019 berada di angka Rp874.292.485, sedangkan pada 2018 tercatat sebesar Rp814.126.648.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Tapanuli Selatan disebut telah beberapa kali dikonfirmasi terkait temuan BPK atas dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, termasuk perkembangan tindak lanjut pengembalian yang dimaksud. Namun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak dinas.zal

Berdasarkan data pelaporan periodik yang tercatat, Fachri Ananda Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.284.019.053 per 31 Desember 2025.red

WTP 12 Kali Berturut-Turut Dipertaruhkan? Temuan BPK Rp1,3 Miliar di PUPR Tapsel Picu Desakan Copot Kadis

admin — Sat, 23 May 2026 21:52:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menjadi sorotan publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 14 paket proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total nilai mencapai Rp1.345.035.672,93.

Temuan tersebut mencuat di tengah kebanggaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut, yakni sejak 2014 hingga 2024.

Artinya, apabila laporan keuangan tahun berjalan kembali dinilai baik, maka Pemkab Tapsel berpeluang menerima opini WTP ke-12 secara berturut-turut untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.

Namun, muncul pertanyaan publik, apakah capaian prestisius tersebut akan tetap memiliki makna jika sejumlah proyek fisik di lapangan justru ditemukan bermasalah?

Desakan evaluasi terhadap jajaran Dinas PUPR kini mulai menguat. Bahkan, sebagian kalangan meminta Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas PUPR apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.

Sorotan publik semakin tajam karena posisi strategis Kadis PUPR Tapsel disebut memiliki hubungan keluarga dengan Bobby Nasution.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberanian pemerintahan Gus Irawan dalam melakukan pembenahan birokrasi tanpa melihat latar belakang relasi maupun kedekatan politik.

*Temuan BPK pada 14 Paket Proyek Jalan*

Dalam dokumen hasil audit, BPK mengungkap bahwa sejumlah pekerjaan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak.

Beberapa proyek bahkan telah dinyatakan selesai 100 persen secara administrasi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan hingga mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah Peningkatan Jalan Simpang Jalan Nasional Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, yang dikerjakan oleh CV KLB dengan nilai kontrak sekitar Rp1,47 miliar. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan senilai lebih dari Rp152 juta.

Tak hanya itu, proyek Peningkatan Jalan Paya Somanggol–Panabari di Kecamatan Sayur Matinggi yang dikerjakan CV FC menjadi salah satu temuan terbesar dengan nilai kekurangan mencapai Rp255,99 juta.

Kemudian proyek Peningkatan Jalan Simaninggir menuju Sungai di Kecamatan Tano Tombangan Angkola yang dikerjakan PT HHB juga tercatat mengalami kekurangan pekerjaan senilai Rp171,27 juta.

Sementara proyek Pelebaran Cor Bahu Jalan Pargumbangan–Pasir Matogu di Kecamatan Angkola Muara Tais ditemukan mengalami kekurangan volume pekerjaan beton senilai Rp113,65 juta.

Atas hasil audit tersebut, BPK menilai terdapat kelemahan dalam pengawasan internal dan pengendalian kontrak pekerjaan di tubuh Dinas PUPR Tapsel.

Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan bahwa Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) belum sepenuhnya melakukan pengawasan optimal terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga disebut tidak maksimal dalam mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas pengawasan proyek infrastruktur daerah masih menyisakan persoalan serius yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah.

*Konfirmasi Berulang, PUPR Tapsel Masih Bungkam*

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait hasil audit BPK tersebut.

Awak media mengaku telah melakukan upaya konfirmasi untuk kesekian kalinya, termasuk meminta penjelasan mengenai dugaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada sejumlah proyek jalan, serta mempertanyakan mekanisme pengembalian kerugian atau tindak lanjut atas nilai temuan yang dimaksud.

Namun sampai berita ini tayang, belum ada respons maupun klarifikasi resmi dari pihak Dinas PUPR Tapsel.

Kini publik menanti langkah konkret dari Bupati Gus Irawan. Apakah akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas PUPR demi menjaga marwah pemerintahan dan mempertahankan peluang WTP ke-9, atau justru polemik ini akan berlalu tanpa tindakan tegas?.red

Sumut Gelap, Harta Dirut PLN Rp110 Miliar Jadi Sorotan Publik

admin — Sat, 23 May 2026 17:54:00 +0700+0700

MEDAN — Pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga Aceh membuat publik menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.

Gangguan kelistrikan yang terjadi sejak Jumat malam (22/5/2026) itu menyebabkan jutaan pelanggan terdampak. PLN menyebut gangguan dipicu masalah pada sistem transmisi 275 kV di wilayah Jambi yang diduga dipengaruhi cuaca buruk.

Di tengah kondisi tersebut, perhatian masyarakat juga tertuju pada laporan harta kekayaan Darmawan. Berdasarkan data LHKPN, kekayaan Dirut PLN itu mencapai Rp110.072.697.106 atau sekitar Rp110 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar Rp5 miliar dibanding laporan periodik 2024 yang tercatat sebesar Rp104.422.909.444.

Darmawan sendiri diketahui telah menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak tahun 2021. Selama memimpin perusahaan listrik negara itu, ia beberapa kali menjadi sorotan terkait gangguan kelistrikan di berbagai daerah, termasuk pemadaman massal di Sumatera.

Dalam konferensi pers, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di Pulau Sumatera.

"Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Sumatera," ujar Darmawan.

PLN mengklaim proses pemulihan sistem terus dilakukan secara bertahap. Namun hingga Sabtu siang, jutaan pelanggan dilaporkan masih terdampak pemadaman listrik. Rel

Pasatama Institute Cetak SDM Tata Boga Bersertifikat HACCP

admin — Sat, 23 May 2026 17:16:00 +0700+0700

MEDAN – Pasatama Institute menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Penyusunan Dokumentasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Grandhika Stiabudi Hotel Medan, Sabtu (23/5). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri dari tenaga ahli gizi dan relawan MBG/SPPG dari Medan dan sekitarnya.
Direktur Pasatama Institute, Coach Dwi Arsyam, mengatakan pelatihan dan sertifikasi profesi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang tata boga dan keamanan pangan.
Menurutnya, seluruh tenaga yang bekerja di dapur harus memiliki kompetensi yang jelas agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara optimal.
"SDM yang terlibat di dapur harus memiliki kompetensi dan keahlian. Untuk dapur yang ingin diakui memiliki sertifikat HACCP," ujar Dwi.
Ia menjelaskan, sistem HACCP mencakup seluruh proses keamanan pangan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi makanan kepada konsumen.
Karena itu, pihaknya mendorong tenaga dapur dan penjamah makanan memiliki sertifikasi profesi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar diakui sebagai tenaga profesional sesuai standar nasional.
"Kalau sudah diakui negara sebagai profesi, tentu ada standarnya. Karena itu kami ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan bersama menggerakkan food safety hygiene melalui sertifikasi nasional," katanya.
Dwi mencontohkan pentingnya pemeriksaan bahan baku seperti beras untuk memastikan tidak terdapat kontaminasi batu, plastik, kaca maupun bakteri yang dapat membahayakan konsumen.
Melalui kegiatan tersebut, Pasatama Institute menargetkan lahirnya tenaga tata boga profesional yang memiliki legalitas, kompetensi serta daya saing tinggi guna mendukung penerapan standar ISO 22000:2018 dan ISO 45001:2018 di berbagai dapur industri dan layanan pangan.
Sementara itu, Direktur Pasatama Institute Cabang Medan, Syamsul Adha, menilai pengelolaan dapur dan keamanan pangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Menurut dia, sertifikasi HACCP dan kompetensi profesi menjadi syarat penting dalam menjamin pelayanan makanan yang aman dan higienis.
"Dalam sistem HACCP ada banyak kompetensi yang wajib dikuasai, mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan penjamahan makanan, manajemen praktis dapur, audit internal hingga strategi keamanan pangan," jelasnya.
Kegiatan itu juga menghadirkan akademisi dan praktisi industri kuliner, salah satunya Dr Rita Patriasih, S.Pd., M.Si dari Program Studi Pendidikan Tata Boga FPTI Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rita menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan massal guna mencegah kasus keracunan makanan.
"HACCP bertujuan menganalisis titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya pada makanan, lalu mengendalikannya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan," pungkasnya.red

PLN UIP SBU Dorong Ketahanan Pangan Melalui Program Budidaya Burung Puyuh Petelur di Kabupaten Langkat

admin — Sat, 23 May 2026 15:29:00 +0700+0700

sumut24.co -KABUPATEN LANGKAT, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 3 (UPP SBU 3) melaksanakan kegiatan pembukaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa Program Ketahanan Pangan Budidaya Burung Puyuh Petelur di Kabupaten Langkat, Rabu 20 Mei 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya PLN dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam Kegiatan ini, dilaksanakan juga pelatihan dan edukasi teknik perawatan dan pengembangbiakan burung puyuh petelur yang baik dan benar, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha burung puyuh petelur kepada sebanyak 25 peserta penerima manfaat yang berasal dari 3 Kecamatan di Kabupaten Langkat.

Melalui pelatihan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan usaha, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola peternakan secara mandiri sehingga diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Desa Padang Langkat M. Andhika, Kepala Desa Pasarawa Hatta Mulia, Kepala Desa Paluh Manis Ngatimin, Pimpinan YKAPI Lukman, S.Sos., Divo Hutabarat, Officer Komunikasi dan TJSL PLN UIP SBU beserta Officer Keuangan dan Administrasi PLN UPP SBU 3, Dahlia Hutapea dan Nelly Simare-Mare.

Sebagai bentuk dukungan lanjutan terhadap program tersebut, PLN UIP SBU juga memberikan bantuan sarana dan prasarana pengembangbiakan serta penyaluran sebanyak 3.500 ekor bibit burung puyuh petelur kepada penerima manfaat pada tujuh titik lokasi, yaitu satu lokasi di Kecamatan Tanjung Pura, dua lokasi di Kecamatan Hinai dan empat lokasi di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memiliki peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta membuka kesempatan pengembangan usaha peternakan skala kecil yang berkelanjutan di desa.

Pimpinan YKAPI, Lukman, S.Sos., menyampaikan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi langkah awal tumbuhnya kelompok usaha masyarakat yang produktif dan mandiri.

"Program ini tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat tentang cara mengelola usaha peternakan yang baik sehingga hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat penerima manfaat," ujar Lukman.

Kepala Desa Padang Langkat, M. Andhika, turut mengapresiasi kepedulian PLN terhadap masyarakat desa melalui program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kami berharap program ini dapat menjadi peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan adanya pelatihan dan bantuan usaha ini, masyarakat memiliki bekal untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan," ucapnya.

Salah seorang penerima manfaat program, M. Irwan, warga yang berdomisili di jalur pembangunan SUTT 150 kV Pangkalan Susu – Medan Barat, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kepedulian PLN melalui program tersebut.
"Kami sangat berterima kasih kepada PLN UIP SBU atas bantuan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Program ini sangat membantu kami untuk memiliki usaha tambahan yang dapat mendukung kebutuhan keluarga sehari-hari. Kami berharap usaha budidaya burung puyuh ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, Jumat (22/5/2026) menyampaikan bahwa PLN ingin hadir tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Bagi kami, keberhasilan program ini bukan hanya tentang bantuan yang diberikan, tetapi tentang bagaimana masyarakat nantinya dapat merasakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Dewanto.

"Kami berharap usaha budidaya burung puyuh petelur ini dapat berkembang, memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga, serta menumbuhkan semangat masyarakat untuk terus maju dan mandiri. PLN ingin tumbuh bersama masyarakat dan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan," pungkas Dewanto.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Alfredo Pakpahan, menambahkan bahwa program TJSL tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat penerima manfaat di sekitar jalur pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN.

"Melalui program TJSL ini, PLN UIP SBU ingin memastikan bahwa kehadiran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar jalur pembangunan. Kami berharap program budidaya burung puyuh petelur ini dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus mempererat hubungan dan kolaborasi yang harmonis antara PLN dengan masyarakat," ujarnya.

"PLN percaya bahwa pembangunan yang baik tidak hanya menghadirkan manfaat kelistrikan, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Karena itu, kami akan terus berupaya menghadirkan program-program sosial yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat," ungkap Alfredo. (C04)

Kejahatan "Kera Putih" di Lingkungan Dinas Kehutanan Sumut Terbongkar : Bisnis Kayu Ilegal Beroperasi Bertahun-Tahun, Diduga Ada Oknum yang Dibekingi

admin — Sat, 23 May 2026 15:20:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Praktik pembalakan liar atau illegal logging berskala besar kembali mencoreng wajah pengelolaan hutan di Sumatera Utara. Penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan, ribuan batang kayu diduga ilegal beredar bebas, beroperasi bertahun-tahun, dan diduga kuat berjalan lancar karena perlindungan oknum pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam operasi yang digelar Rabu, 13 Mei 2026 lalu, tim gabungan berhasil mengamankan sebanyak 1.677 batang kayu bulat beserta puluhan unit mesin pengolahan dari lima perusahaan di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Kayu-kayu tersebut diduga kuat merupakan hasil pembalakan liar yang diangkut secara ilegal dari kawasan hutan lindung Kabupaten Labuhan Batu Utara, lalu disalurkan ke sejumlah industri pengolahan kayu di Asahan dan sekitarnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Heri Novianto, menjelaskan penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran kayu gelondongan tanpa dokumen sah. "Kami langsung turun ke lapangan menelusuri asal-usul kayu, memeriksa kelengkapan dokumen angkutan, serta kesesuaian izin usaha industri. Hasilnya, ditemukan pelanggaran berat pada lima perusahaan yang diamankan," ungkapnya.

Rincian barang bukti yang disita cukup mencengangkan, seperti CV AMS ditemukan memiliki 758 batang kayu dan 12 unit mesin, UD R sebanyak 413 batang kayu dan 5 mesin, CV FJ 36 batang kayu dan 6 mesin, CV MBS sekitar 360 batang kayu dan 2 mesin, serta CV SJP sekitar 110 batang kayu dan 5 mesin. Selain kayu bulat, tim juga menemukan hasil olahan berupa papan dan reng kaso yang tak memiliki jejak legalitas yang jelas. Hingga kini, penyidik masih mendalami kelengkapan izin dan dokumen sah hasil hutan, serta memeriksa para pemilik usaha dan saksi terkait.

Fakta bahwa aktivitas penimbunan dan pengolahan kayu ilegal ini berlangsung lama tanpa ada tindakan tegas, memicu kecurigaan mendalam dari kalangan pengamat hukum dan masyarakat sipil. Fadli Harun Manurung, SH, praktisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Publik Asahan, menilai hal ini adalah bukti nyata kegagalan sistem pengawasan yang dilakukan DLHK Sumut, serta UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Kisaran dan Wilayah V Aek Kanopan.

"Jika pengawasan berjalan sebagaimana mestinya, aktivitas ini pasti sudah dicegah sejak awal. Kenapa bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa gangguan? Apakah karena ada 'upeti' atau aliran dana gelap yang membuat bisnis haram ini aman terkendali? Ini adalah praktik kejahatan 'kera putih' yang melibatkan oknum, dan sangat meresahkan," tegas Fadli saat diwawancarai di Kisaran, Sabtu (23/5/2026).

Lebih jauh, Fadli menyoroti keanehan lain merupakan izin perdagangan kayu di wilayah Asahan diketahui sudah ditutup, namun kilang-kilang kayu masih beroperasi lancar seolah tak ada aturan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, membuka ruang dugaan konflik kepentingan, praktik suap, hingga tindak pidana korupsi di lingkungan dinas terkait.

"Kita menduga ada aliran dana yang masuk ke kantong oknum pejabat sebagai imbalan perlindungan. Penegak hukum harus telusuri sampai ke akar-akarnya, mulai dari pemodal, pelaku lapangan, hingga siapa saja pejabat yang menerima suap dan membekingi kejahatan ini. Mereka semua harus bertanggung jawab," serunya.

Kerusakan akibat pembalakan liar ini bukan sekadar merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam keselamatan lingkungan. Hutan lindung yang gundul akan kehilangan fungsi utamanya sebagai penyerap air dan penyimpan karbon, yang berpotensi memicu bencana banjir serta tanah longsor di wilayah Sumatera Utara ke depannya.

Melihat kompleksitas kasus yang berbau jaringan dan dugaan keterlibatan pejabat, Fadli meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan langsung mengusut kasus ini. Ia juga mendesak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Polda Sumut, serta Kejati Sumut membentuk tim gabungan khusus untuk membedah seluruh jaringan, mulai dari aktor intelektual, pelaku di lapangan, hingga pihak yang memberikan perlindungan hukum semu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengingatkan bahwa industri pengolahan kayu atau sawmill adalah simpul utama dalam menjaga tata kelola hasil hutan nasional. "Pabrik pengolahan bukan sekadar tempat memproduksi kayu, tapi pintu gerbang pemastian legalitas. Jika kayu tanpa asal jelas lolos di sana, berarti sistem pengawasan kita sudah rusak. Pengawasan harus diperketat agar kayu ilegal tak sampai ke pasar," ujarnya.

Sebagai langkah awal, pihak Gakkum Kehutanan telah memasang plang peringatan penghentian kegiatan usaha di lokasi-lokasi pengolahan kayu yang bermasalah. Kini, publik menanti langkah hukum selanjutnya, apakah jaringan "kera putih" di lingkungan dinas kehutanan ini benar-benar akan diusut tuntas, atau hanya menjadi kasus yang tenggelam lagi tanpa keadilan?. (tec)

Pengurus LP3KD Kota Medan Audiensi dengan Walikota Medan, Bahas Pelantikan Hingga Persiapan Pesparani

admin — Sat, 23 May 2026 15:11:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Jalan Balai Kota Medan, Jumat (22/5).

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Tumanggor bersama Sekretaris Pinta Omastri Pandiangan dan jajaran pengurus lainnya.

Audiensi dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru LP3KD Kota Medan yang Surat Keputusannya telah ditandatangani sejak 25 Oktober 2025.

Dalam suasana penuh keakraban, Antonius Tumanggor menyampaikan rencana pelantikan pengurus LP3KD Kota Medan yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan kontingen Kota Medan untuk menghadapi Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar serta Pesparani Nasional di Manado pada November 2026.

"Kami berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan karena banyak program pembinaan yang ingin dijalankan. Mulai dari pembentukan paduan suara hingga tingkat kecamatan, sosialisasi ke paroki-paroki, sampai persiapan Pesparani Kota Medan yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang," ujar Antonius.

LP3KD Kota Medan juga berharap adanya dukungan hibah dari Pemerintah Kota Medan guna menunjang program pembinaan dan kegiatan keagamaan Katolik di Kota Medan.

Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menyambut baik kehadiran serta berbagai program yang dipaparkan pengurus LP3KD Kota Medan. Menurutnya, kegiatan pembinaan seni paduan suara keagamaan sangat positif karena mampu menjadi wadah pengembangan kreativitas sekaligus mempererat persaudaraan antarumat beragama.

"Pelantikan kapan saja bisa dilaksanakan, kalau bisa di bulan Juli. Kami tentu ingin kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar," kata Rico Waas didampingi Kadis Damkarmat Wandro Malau, Plt BKAD Suluh, serta Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prayogi.

Rico Waas juga berharap Pesparani dapat menjadi agenda tahunan bergengsi di Kota Medan, layaknya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Bahkan, menurutnya kegiatan tersebut dapat dipadukan dengan Pesparawi sebagai bentuk penguatan toleransi dan harmonisasi antarumat beragama di Kota Medan.

"Perlombaan paduan suara ini bisa menjadi ajang bergengsi Kota Medan seperti MTQ. Potensi paduan suara di Kota Medan sangat besar dan tidak kalah dengan daerah lain," ujarnya.

Terkait usulan hibah, Rico Waas menyebut Pemerintah Kota Medan akan mempelajarinya lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia pun menegaskan, kegiatan seperti Pesparani dan Pesparawi sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua" yang terus digaungkan Pemerintah Kota Medan.

"Bisa dibuat menjadi agenda rutin tahunan, bahkan digelar bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi. Pemko Medan sangat mendukung kegiatan seperti ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Ini menunjukkan bahwa Kota Medan terbuka untuk semua," pungkasnya.(R02)

Mohd Tondi Rais Lubis : Gelar Bisa Ditoreh, Adab Tetap yang Utama

admin — Sat, 23 May 2026 14:41:00 +0700+0700

Palembang – Di balik kelancaran dan ketepatan setiap agenda resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ada tangan dingin para protokol yang bekerja tanpa kenal waktu.

Salah satu sosok muda yang kini mengemban tanggung jawab penting itu adalah Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si. Di usianya yang terbilang muda, pria kelahiran Kota Pematang Siantar tahun 1995 ini dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (KP) Setda Kota Palembang.

Namun, pencapaian Tondi, sapaan akrabnya, bukanlah sebuah proses instan. Jabatan yang diembannya saat ini merupakan buah dari dedikasi, kedisiplinan, dan komitmen tinggi sejak ia mengawali kariernya sebagai Abdi Negara.

Darah pengabdian sebagai pamong praja nyatanya memang mengalir kuat di tubuh Tondi. Ia merupakan putra dari seorang alumni APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) institusi yang kini bertransformasi menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Mengikuti jejak ayah dan ibunya, Tondi berhasil menyelesaikan pendidikannya di IPDN pada tahun 2018 sebagai bagian dari Angkatan XXV.

Tondi diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya. Prinsip itulah yang ia bawa di dunia kerja, karena dunia pemerintahan harus tetap santun dan memiliki tata krama baik, terutama kepada orang yang lebih tua.

Sebelum bertugas di Pemkot Palembang, setamatnya dari IPDN, Tondi mengawali karir sebagai Calon Pegawai (Capeg) di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN.

Selanjutnya mendapatkan penempatan tugas pertama pada tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebagai pengelola data penyelenggaraan tes pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Non Jabatan. Setahun berselang, pada 2020, loyalitasnya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Penyusun Rencana Mutasi di sub bidang yang sama.

Titik balik kariernya di dunia keprotokolan dimulai pada tahun 2021 ketika ia diamanahi tugas baru sebagai Analis Protokol dan dipercaya mendampingi Sekda Palembang saat itu yakni Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Palembang.

Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si bersama Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa., M.Si
Di sinilah ia mulai mengasah kemampuan komunikasi, koordinasi, dan ketahanan kerja di bawah tekanan dinamisnya agenda pimpinan daerah.

Kinerjanya yang baik membuat Tondi dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Protokol pada periode Mei–Juni 2024. Hingga akhirnya, pada 26 Juli 2024, ia resmi dilantik menjadi pejabat definitif sebagai Kasubag Protokol Setda Kota Palembang.

Kepemimpinan dan kompetensi Tondi kian teruji di tingkat regional. Pada tahun 2025, ia mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau Diklat PIM IV Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui kedisiplinan dan inovasi yang dibawanya, Tondi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai Terbaik 3 se-Sumatera Selatan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kapabilitas kepemimpinannya diakui secara luas di level provinsi.

Meniti Karier Sembari Mengejar Gelar Doktor

Bagi Tondi, kesibukan mengawal agenda pimpinan tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Di tengah padatnya aktivitas kedinasan di Kota Selatan Sumatra ini, ia berhasil menyelesaikan studi Strata 2 (S2) dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Agustus 2021.

Semangat akademisnya tidak mandek sampai di sana. Saat ini, di sela-sela tanggung jawabnya yang kian besar merapikan sistem penjadwalan Pemkot Palembang, Tondi tengah menempuh pendidikan Doktoral (S3) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) Angkatan 12.

Langkah ini menjadi bukti komitmennya untuk menyeimbangkan antara praktik birokrasi di lapangan dengan pemikiran ilmiah demi peningkatan pelayanan publik.

Suka Duka Perantau

Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus perantau di tanah orang tentu membawa cerita tersendiri. Tondi tak menampik bahwa rasa rindu terhadap kampung halaman dan kedua orang tuanya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kerap kali datang menyapa.

Namun, pemuda berusia 30 tahun ini menyikapinya dengan bijak. Baginya, batasan jarak geografis kini tidak lagi menjadi penghalang besar berkat kemajuan teknologi.

"Suka dukanya menjadi ASN sekaligus perantau itu tentu saat rindu dengan ayah dan ibu. Tapi alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi saat ini, kami bisa melepas rindu kapan saja lewat video call," ungkap Tondi.

Rasa rindu itu pun kian terobati ketika orang tuanya berkesempatan menginjakkan kaki di Kota Pempek. Kehadiran sang ayah dan ibu ke Palembang tidak hanya untuk mendukung penuh karier sang anak, melainkan juga untuk melepas rindu bersama sang cucu tercinta.

Kisah Mohd Tondi Rais Lubis adalah potret nyata seorang pamong praja muda, tangguh merantau, berbakti lewat birokrasi, dan terus menempa diri dengan pendidikan tinggi demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, khususnya bagi kemajuan tata kelola administrasi Pemerintah Kota Palembang.rel

MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK,PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

admin — Sat, 23 May 2026 14:32:00 +0700+0700

MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK:

PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang berubah. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi hanya datang dari perang militer, konflik ideologi, atau perebutan wilayah. Ancaman terbesar abad ini justru bergerak perlahan, tetapi dampaknya menghantam langsung kehidupan manusia: kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, krisis pangan, hingga kebocoran ekonomi nasional.

Banjir, kekeringan, polusi udara, kerusakan laut, cuaca ekstrem, hingga hilangnya kekayaan negara akibat tata kelola yang lemah kini saling berkaitan dalam satu persoalan besar: masa depan republik.

Di tengah situasi global yang penuh gejolak itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026 menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam. Pidato itu bukan sekadar pidato APBN biasa. Ia terasa seperti deklarasi arah baru ekonomi Indonesia.

Prabowo menyampaikan kegelisahan yang selama ini hidup di benak banyak rakyat Indonesia: negeri ini sesungguhnya kaya, tetapi kekayaannya terlalu lama bocor.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan nikel besar, batu bara, sawit, gas, laut yang luas, serta kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun di saat yang sama, masih banyak desa tertinggal, irigasi rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Paradoks itulah yang menjadi inti pidato Prabowo.

Bahwa masalah Indonesia bukan terutama kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya tata kelola dan kebocoran kekayaan nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik, pidato tersebut memperlihatkan upaya menggeser Indonesia dari model ekonomi yang terlalu liberal menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Negara ingin kembali hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pengarah pembangunan nasional.

Pasal 33 kembali ditempatkan sebagai fondasi moral pembangunan: bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun menariknya, arah itu tidak sepenuhnya anti pasar. Prabowo tetap berbicara tentang entrepreneurship, inovasi, industrialisasi, dan efisiensi. Yang ingin dibangun tampaknya adalah jalan tengah: pasar tetap hidup, tetapi negara memastikan pasar bekerja untuk kepentingan nasional.

Di titik ini, gagasan pembangunan Indonesia mulai mendekati model developmental state Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan. Negara memimpin industrialisasi, melindungi kepentingan nasional, sekaligus membangun kapasitas industri dan teknologi.

Tetapi di era modern, pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya berbicara soal industri dan pertumbuhan ekonomi. Dunia kini memasuki fase baru ketika lingkungan hidup menjadi bagian penting dari geopolitik global.

Carbon tax, perdagangan karbon, energi hijau, hingga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) telah mengubah lingkungan hidup menjadi instrumen ekonomi internasional.

Negara-negara maju kini berlomba membangun ekonomi hijau. Investasi global bergerak menuju energi terbarukan, kendaraan listrik, industri rendah karbon, dan perdagangan karbon bernilai miliaran dolar.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang luar biasa.

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar kawasan hijau. Mangrove bukan sekadar tanaman pesisir. Gambut bukan hanya lahan basah. Semua itu adalah aset geopolitik dan ekonomi masa depan.

Indonesia memiliki potensi karbon biru terbesar di dunia melalui mangrove dan ekosistem pesisir. Nilai ekonomi karbon Indonesia diperkirakan dapat mencapai miliaran dolar per tahun apabila mampu dikelola secara serius, transparan, dan terintegrasi.

Karena itu, menjaga bumi sejatinya adalah menjaga republik.

Pidato Prabowo tentang menghentikan kebocoran ekonomi menemukan relevansi penting di sini. Sebab kebocoran kekayaan negara tidak hanya terjadi melalui manipulasi ekspor, under invoicing, atau transfer pricing. Kebocoran juga terjadi ketika kerusakan lingkungan dibiarkan tanpa kendali.

Hutan yang rusak berarti hilangnya potensi ekonomi karbon. Laut yang tercemar berarti hilangnya sumber pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Polusi dan krisis iklim pada akhirnya menjadi beban APBN, memperbesar biaya kesehatan, bencana, dan kemiskinan.

Dengan kata lain, kerusakan lingkungan adalah bentuk kebocoran ekonomi nasional yang paling mahal dalam jangka panjang.

Karena itu industrialisasi Indonesia ke depan tidak boleh lagi dibangun dengan paradigma eksploitasi sumber daya alam semata. Hilirisasi harus bergerak menuju industrialisasi hijau berbasis teknologi, inovasi, dan keberlanjutan.

Indonesia tidak boleh berhenti sebagai eksportir bahan mentah. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menjadi negara industri yang merusak masa depan ekologisnya sendiri.

Di sinilah tantangan terbesar pembangunan Indonesia modern: bagaimana membangun ekonomi yang kuat tanpa menghancurkan lingkungan hidup.

Prabowo tampaknya memahami bahwa negara membutuhkan kedaulatan ekonomi sekaligus ketahanan ekologis. Ketahanan pangan membutuhkan tanah dan air yang sehat. Kemandirian energi membutuhkan transisi energi bersih. Industrialisasi masa depan membutuhkan standar hijau global.

Karena itu negara harus hadir melalui tata kelola yang kuat, modern, dan berbasis digital governance.

Digitalisasi tata kelola ekspor, blockchain untuk rantai perdagangan komoditas, integrasi data lintas kementerian, hingga real-time monitoring perdagangan sumber daya alam menjadi penting untuk menutup celah manipulasi dan kebocoran.

Tetapi teknologi saja tidak cukup.

Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa negara kuat tanpa integritas justru dapat berubah menjadi pusat rente baru. Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak, tetapi karena lemahnya institusi dan rusaknya tata kelola. Nigeria lama terjebak dalam paradoks serupa: kaya sumber daya, tetapi bocor oleh korupsi dan kelemahan negara.

Karena itu ujian Indonesia bukan hanya nasionalisme.

Ujiannya adalah kompetensi.

Negara yang kuat harus sekaligus bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

BUMN yang diberi mandat strategis harus diaudit secara independen, berbasis meritokrasi, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Industrialisasi harus menghasilkan transfer teknologi, lapangan kerja, riset, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Jika berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.

Kebocoran ekonomi mengecil. Hilirisasi bergerak menuju industri teknologi dan energi hijau. Perdagangan karbon menjadi sumber pertumbuhan baru. APBN menjadi alat pembangunan berkelanjutan. Dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat.

Dalam skenario terbaik, Pasal 33 UUD 1945 tidak berhenti sebagai teks konstitusi, tetapi berubah menjadi mesin pemerataan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Sekolah menjadi lebih baik. Guru lebih sejahtera. Desa lebih produktif. Industri nasional lebih kuat. Lingkungan hidup tetap terjaga.

Namun jika gagal, nasionalisme ekonomi hanya akan berubah menjadi monopoli birokrasi baru. Negara menjadi besar, tetapi tidak efektif. Kekayaan alam tetap bocor, hanya berganti tangan.

Karena itu masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan negara membangun tata kelola yang bersih, modern, dan visioner.

Pidato Prabowo pada akhirnya bukan sekadar pidato tentang APBN.

Ia adalah refleksi tentang luka lama republik: negeri kaya yang terlalu lama kehilangan kekayaannya sendiri.

Dan di tengah ancaman krisis iklim global, pesan itu menjadi semakin penting.

Sebab menjaga bumi bukan lagi sekadar agenda lingkungan hidup. Ia telah menjadi agenda kedaulatan nasional.

Menjaga bumi berarti menjaga pangan, menjaga energi, menjaga ekonomi, menjaga masa depan generasi muda, dan menjaga keberlangsungan republik.

Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa tata kelola hanya akan menjadi cerita sedih.

Jika Indonesia mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi hijau, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, maka inilah fondasi Indonesia baru.

Sebuah republik yang tidak lagi sekadar kaya sumber daya, tetapi juga kaya peradaban, kaya keberlanjutan, dan kaya keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, bangsa besar bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki kekayaan alam, melainkan bangsa yang mampu menjaga bumi sekaligus memastikan kekayaan itu tidak bocor dari tangan rakyatnya sendiri.rek

Nama Sulaiman Disorot, Bobby Nasution Murka, Dugaan ‘Main Belakang’ Orang Dalam Mulai Terkuak

admin — Sat, 23 May 2026 12:16:00 +0700+0700

Medan — Aroma panas di lingkaran elite Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyeruak ke publik. Proyek pembangunan gedung senilai fantastis Rp484 miliar mendadak menjadi polemik besar setelah disebut-sebut memicu kemarahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Informasi yang dihimpun redaksi Sumut24 Group menyebutkan, proyek-proyek bernilai jumbo di lingkungan Pemprov Sumut diduga mulai "dikuasai" kelompok pejabat tertentu yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Bobby. Nama-nama pejabat yang dibawa dari pejabat Pemko Medan penting pun ikut terseret dalam isu panas tersebut.

Mereka di antaranya Sulaiman yang kini menjabat Kepala Inspektorat sekaligus dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provsu, Yuda yang menjabat Kadis Perhubungan Sumut sekaligus Plt Kadis Pariwisata Sumut, hingga Candra Dalimunte selaku Kadis PU Bina Marga Sumut dan Alex Sinulingga selaku Kadisdik Sumut.

Sumber internal di Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek bernilai hampir setengah triliun rupiah itu berkaitan dengan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan. Di tengah proses yang berjalan, muncul dugaan adanya permainan proyek yang dilakukan secara tertutup tanpa sepengetahuan penuh gubernur.

"Ini yang bikin suasana memanas. Proyek sebesar itu kok enggak pernah dipaparkan secara jelas ke gubernur. Tiba-tiba sudah minta diteken saja. Wajar kalau gubernur marah besar," ungkap sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (23/5), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, kemarahan Bobby bukan tanpa alasan. Sebab, proyek dengan nilai fantastis Rp484 miliar itu disebut-sebut sudah bergerak pada tahap pembahasan teknis tanpa melalui proses pemaparan terbuka kepada gubernur maupun tim evaluasi Pemprov Sumut.

"Kesannya seperti ada yang main belakang. Ini yang membuat gubernur merasa dikadali oleh orang-orang dekat sendiri," lanjut sumber itu.

Bahkan, sumber lain menyebutkan bahwa proyek-proyek strategis di Pemprov Sumut belakangan mulai dikelola kelompok tertentu yang memiliki akses kuat di lingkar birokrasi. Ironisnya, beberapa pihak yang selama ini tidak mendukung Bobby justru disebut ikut bermain dalam proyek-proyek besar tersebut.

Kondisi ini disebut mulai memicu ketegangan internal di tubuh Pemprov Sumut. Hubungan antara Bobby dengan sejumlah pejabat kepercayaannya dikabarkan mulai tidak harmonis.

"Padahal selama ini Sulaiman sudah diberi kewenangan besar dan posisi strategis. Tapi sekarang justru muncul persoalan seperti ini," ujar sumber lainnya.

Nama Direktur Utama RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, M.Kes, juga ikut menjadi perbincangan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya kedekatan dengan salah satu pejabat penting di lingkungan Pemprov Sumut, meski hal tersebut belum dapat diverifikasi secara resmi.

Di tengah isu yang semakin liar berkembang, Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya buka suara. Dengan nada tegas, Bobby mengaku menolak proyek pembangunan gedung tersebut karena tidak pernah dipresentasikan secara jelas kepada dirinya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.

Pernyataan itu langsung memantik spekulasi publik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proyek bernilai jumbo bisa berjalan tanpa pemaparan resmi kepada kepala daerah.

Pengamat menilai, polemik ini bisa menjadi ujian serius bagi soliditas pemerintahan Bobby Nasution di Sumatera Utara. Jika benar ada kelompok internal yang bermain proyek tanpa koordinasi yang jelas, maka bukan tidak mungkin persoalan ini akan melebar menjadi konflik politik dan birokrasi yang lebih besar.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Sekda Provsu Sulaiman belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi juga belum mendapatkan jawaban.

Sementara itu, publik kini menunggu apakah polemik proyek Rp484 miliar ini akan berujung pada pembongkaran dugaan permainan anggaran di tubuh Pemprov Sumut, atau justru menjadi awal pecahnya konflik besar di lingkar kekuasaan Sumatera Utara.
Red

Pemilihan Kepling Lingkungan 3 Kelurahan Gaharu Disorot, Warga Nilai Proses Terkesan Dipaksakan

admin — Sat, 23 May 2026 11:58:00 +0700+0700

Medan– Proses pemilihan Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur menuai sorotan warga. Sejumlah warga menilai tahapan seleksi terkesan rancu dan dipaksakan.
Berbagai dugaan muncul terkait perpanjangan masa verifikasi berkas calon Kepling yang sudah tidak valid. Warga menyebut, masa verifikasi yang disebut sudah berakhir justru diperpanjang sepihak oleh Ketua Panitia Seleksi yang dijabat Sekretaris Lurah Gaharu.

"Jadwal awal sudah habis, tapi tiba-tiba diperpanjang. Kami khawatir ini tidak sesuai aturan," kata salah seorang warga Lingkungan 3 yang enggan disebut namanya, Sabtu (23/5/2026).

Selain soal perpanjangan waktu, beredar pula dugaan bahwa Ketua Pansel memaksakan kehendak karena disinyalir menerima intervensi dari salah satu calon Kepling. Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum dapat mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.

Merujuk pada Perwal Kota Medan tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan, tahapan seleksi wajib berpedoman pada jadwal yang ditetapkan lurah dan diumumkan terbuka. Perpanjangan waktu harus melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan tertulis.

Sekretaris Lurah Gaharu selaku Ketua Pansel ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jum'at (22/5/2026) malam untuk meminta klarifikasi terkait jadwal verifikasi dan adanya dugaan upeti menjawab," untuk konfirmasi silahkan datang saja ke kantor ya pak," jawabnya.

Lurah Gaharu, Ricky Irawan Nasution, juga sudah dimintai tanggapan terkait proses pemilihan Kepling di wilayahnya menjawab pada Jum'at malam,(22/5/2026) via WhatsApp," saya baru di Gaharu pak, nanti coba saya konfirmasi ke kecamatan ya pak," jawabnya.

Camat Medan Timur menyatakan pihaknya akan mengecek laporan warga. "Kalau ada tahapan yang tidak sesuai Perwal, akan kita evaluasi. Prinsipnya harus transparan," ujarnya saat dihubungi terpisah. (*)

Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah

admin — Sat, 23 May 2026 11:06:00 +0700+0700

Kapolsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang AKP Jonni H Damanik, SH, MH, didampingi Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus SH ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku C alias Geleng diamankan.

"Pelaku C alias Geleng mengakui perbuatannya dan dijerat pasal 477 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana," ujarnya.

Proyek Gedung Rp 484 Miliar Ditolak Bobby Nasution, Dinilai Tak Jelas

admin — Sat, 23 May 2026 11:04:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menolak usulan proyek pembangunan gedung senilai Rp 484 miliar yang diajukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Proyek bernilai fantastis itu ditolak karena dinilai tidak memiliki paparan maupun kajian yang jelas.
Bobby mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba diajukan untuk ditandatangani tanpa pernah dipresentasikan kepada dirinya maupun tim evaluasi di Pemprov Sumut.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.

Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek-proyek untuk segera disetujui.

Ia mengaku heran karena sejumlah proposal proyek langsung masuk ke meja kerjanya tanpa melalui mekanisme perencanaan yang semestinya.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujarnya.

Penolakan proyek gedung Rp 484 miliar itu, lanjut Bobby, merupakan bagian dari langkah Pemprov Sumut memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menegaskan seluruh pengajuan proyek harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.

Bobby juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek pembangunan.

Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar yang tidak memiliki kajian perencanaan matang.rel