HMI Padang Lawas Dorong Audit Program MBG, Transparansi Pelaksanaan SPPG Jadi Sorotan

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:11:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah mulai mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola program tersebut secara nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang Lawas meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Padang Lawas.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris HMI Cabang Padang Lawas, Ejji Darisman Harahap, yang mendorong Kejaksaan Negeri Padang Lawas untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Menurut Ejji, langkah pengawasan diperlukan untuk memastikan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda, dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Ia menilai upaya aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai persoalan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, proses tersebut dinilai perlu diikuti dengan evaluasi dan pengawasan hingga ke tingkat daerah guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

"Hukum harus berjalan secara menyeluruh. Jika ada persoalan yang ditemukan di tingkat pusat, maka daerah juga perlu dievaluasi agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa program ini benar-benar dijalankan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku," ujar Ejji, Kamis (4/6/2026).

Selain mendorong audit, HMI Padang Lawas juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG. Menurut mereka, transparansi menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program strategis nasional tersebut.

HMI menilai masyarakat berhak menpgetahui mekanisme pelaksanaan, sistem pengawasan, hingga pola kemitraan yang dijalankan dalam mendukung operasional SPPG. Keterbukaan informasi dinilai dapat meminimalisir munculnya berbagai spekulasi sekaligus memperkuat akuntabilitas program.

"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat," kata Ejji.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat jalannya program pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan setiap anggaran dan kebijakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.

Lebih lanjut, HMI Padang Lawas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan pelaksanaan Program MBG di daerah. Organisasi mahasiswa tersebut juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan langkah-langkah investigatif apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, berbagai kalangan menilai pengawasan terhadap program MBG memang menjadi kebutuhan penting mengingat program tersebut melibatkan anggaran besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berkelanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Koordinator Wilayah SPPG Padang Lawas, Saidi Daulay, terkait berbagai masukan dan perhatian yang disampaikan oleh HMI Padang Lawas.

Upaya konfirmasi telah dilakukan guna memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan kepada pihak terkait. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan.

Pemberitaan ini akan diperbarui apabila pihak yang bersangkutan memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi guna menjaga keseimbangan informasi dan memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

Pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan program tersebut berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran penerima.zal

Polres Madina Gempur Kejahatan! Puluhan Kasus Narkoba, Pembunuhan hingga Predator Anak Berhasil Dibongkar

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:10:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kepolisian Resor Mandailing Natal (Polres Madina) menunjukkan langkah tegas dalam memberantas berbagai bentuk tindak kriminal di wilayah hukumnya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Rupatama Tantya Sudhirajati, Kamis (4/6/2026), jajaran Polres Madina membeberkan sederet pengungkapan kasus menonjol sepanjang Mei hingga awal Juni 2026.

Konferensi pers tersebut dipimpin langsung Wakapolres Madina, Kompol Aris Fianto, S.Sos., didampingi Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, serta para pejabat utama Polres Madina lainnya.

Dalam keterangannya, Kompol Aris menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

"Kami hadir untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Tidak ada kompromi terhadap pelaku kejahatan, baik narkoba, kekerasan maupun kejahatan terhadap anak," tegasnya.

Salah satu capaian terbesar datang dari Satresnarkoba Polres Madina melalui Operasi Antik Toba 2026 yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengungkap sebanyak 25 laporan polisi (LP) dengan total 24 tersangka yang diamankan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 tersangka ditahan untuk menjalani proses hukum, sementara 9 orang lainnya diarahkan menjalani rehabilitasi.

"Penegakan hukum tetap kami lakukan, namun pendekatan rehabilitasi juga menjadi perhatian terhadap pengguna narkotika," ujar Kompol Aris.

Tak hanya itu, polisi juga melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba, termasuk di wilayah Siabu. Dari operasi tersebut, sebanyak 24 orang diamankan dan hasil tes urine menunjukkan seluruhnya positif menggunakan narkotika.

Mereka kemudian dirujuk untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam pengungkapan kasus narkoba tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti dalam jumlah besar.

Barang bukti yang diamankan di antaranya sabu-sabu seberat 208 gram. Selain itu, petugas juga menemukan ladang ganja seluas tiga hektare yang diperkirakan berisi sekitar 3.000 batang ganja siap panen.

Ladang ganja tersebut langsung dimusnahkan oleh petugas guna mencegah peredaran lebih luas.

Tidak berhenti di Operasi Antik Toba, Polres Madina juga mengungkap sebanyak 66 laporan polisi lainnya sejak 1 Mei 2026 dengan total 7 tersangka yang berhasil diamankan.

Di sektor kriminal umum, Satreskrim Polres Madina juga berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol yang sempat menghebohkan masyarakat.

Salah satunya kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial BC (29), warga setempat.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku nekat melakukan aksi kekerasan karena emosi terhadap korban yang disebut sering merusak pondok miliknya.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Kasus KDRT Berdarah Gegerkan Kota Siantar

Kasus lain yang turut diungkap yakni tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kelurahan Kota Siantar pada 8 Mei 2026.

Peristiwa tersebut dilaporkan oleh orang tua korban bernama Sulaiman.

Polisi menetapkan MJ sebagai tersangka. Pelaku diketahui merupakan abang tiri korban.

Dalam kasus itu, petugas mengamankan barang bukti berupa gunting yang digunakan pelaku saat melakukan penganiayaan.

Aksi kekerasan dipicu cekcok antara pelaku dan korban setelah permintaan pelaku tidak dipenuhi.

Kasus yang paling menyita perhatian publik yakni pengungkapan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang pria lanjut usia berinisial ALS (75).

Pelaku diamankan di wilayah Banua Rakyat setelah orang tua korban membuat laporan resmi ke polisi.

Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dalam kasus tersebut berjumlah enam anak di bawah umur.

Modus yang digunakan tersangka terbilang memprihatinkan. Pelaku diduga membujuk korban menggunakan uang pecahan Rp2 ribu sebelum membawa mereka ke area perkebunan untuk melancarkan aksi cabulnya.

"Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal sembilan tahun penjara," jelas Kompol Aris.

Menutup konferensi pers, Wakapolres Madina mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga meminta warga tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya aktivitas kriminal di lingkungan sekitar.

"Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan di Mandailing Natal. Semua proses hukum akan kami jalankan secara tegas, transparan, dan tuntas," pungkas Kompol Aris.zal

Tekan Harga dan Bantu Ekonomi Warga, Bupati Madina Saipullah Nasution Salurkan 62 Ribu Paket Beras dan Minyak Goreng

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:09:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebagai upaya membantu meringankan tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga. Sebanyak 62 ribu paket bantuan beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (BPN) bersama Bulog resmi disalurkan pada Kamis, 4 Juni 2026.

Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan.

Dalam kegiatan itu, tercatat sebanyak 7.503 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Siabu dan 11.139 keluarga di Kecamatan Panyabungan menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat tersebut.

Bupati Saipullah Nasution mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat sekaligus menjaga daya beli warga di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

"Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan cukup berat oleh masyarakat, bantuan ini diharapkan mampu membantu kebutuhan keluarga sekaligus menekan laju inflasi, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat kilogram minyak goreng kemasan. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk periode Februari hingga Maret 2026.

Program bantuan pangan ini juga disebut sebagai bagian dari program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan membantu keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

"Semoga program ini benar-benar bisa membantu masyarakat dan mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga sehari-hari," tambahnya.

Suasana penyaluran bantuan berlangsung tertib dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan beras dan minyak goreng di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dalam beberapa bulan terakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Bulog, Plt Kepala Kesbangpol Sudrajat Putra, Plt Kadis Kominfo Muhammad Syail, serta unsur Forkopimcam Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap distribusi bantuan pangan ini dapat berjalan lancar hingga seluruh penerima manfaat menerima haknya secara utuh dan tepat sasaran.zal

Digerebek Polres Padangsidimpuan, Pengedar Sabu di Palopat Pijorkoling Ditangkap Bersama Puluhan Paket Narkoba

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan. Seorang pria berinisial PL alias ULI (44), warga Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan H.T Rizal Nurdin, Dusun II, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.

Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam berbagai ukuran paket, ganja, alat hisap, hingga uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

"Polres Padangsidimpuan berkomitmen penuh memberantas peredaran narkotika sampai ke akar-akarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya," tegas AKBP Wira Prayatna.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut.

"Keberhasilan pengungkapan ini tidak terlepas dari dukungan dan informasi masyarakat. Ini bukti bahwa sinergi antara warga dan kepolisian sangat penting dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tambahnya.

Kasus ini terungkap setelah Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi narkoba di Gang Rukun, Dusun II, Desa Palopat Pijorkoling.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek bersama personel langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penindakan, petugas berhasil mengamankan PL beserta sebuah tas pinggang warna coklat merek Polo Armstar yang berisi sejumlah paket narkotika.

Tak hanya itu, petugas juga melakukan penggeledahan di lokasi yang disaksikan langsung oleh Kepala Dusun II Desa Palopat Pijorkoling bernama Rayo.

Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial Ipeh yang disebut berdomisili di kawasan Makam Pahlawan. Pelaku juga mengaku rutin membeli sabu sebanyak dua paket dengan harga mencapai Rp8 juta dan telah menjalankan aktivitas tersebut selama kurang lebih dua bulan terakhir.zal

Restorative Justice Bukan Sekadar Damai, Polres Tapsel Tegaskan Tak Bisa Dipakai “Cuci Tangan” dari Hukum

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:07:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Upaya memperkuat pemahaman hukum di tengah masyarakat terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Polres Tapanuli Selatan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ambil bagian dalam kegiatan Sosialisasi Restorative Justice (RJ) yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memberikan edukasi hukum kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari aparat desa, lurah, camat, tokoh masyarakat, hingga unsur penegak hukum terkait penerapan keadilan restoratif secara benar dan tidak disalahgunakan.

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, IPTU BD Sitorus, SH, MH, menegaskan bahwa konsep Restorative Justice tidak boleh dipahami hanya sebagai jalan damai antara pelapor dan terlapor semata.

Menurutnya, penerapan RJ harus tetap mengedepankan rasa keadilan, perlindungan terhadap korban, serta tanggung jawab hukum dari pelaku.

"Prinsip Restorative Justice adalah menghadirkan keadilan yang memulihkan, bukan mengabaikan proses hukum," tegas IPTU BD Sitorus di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menjelaskan, dalam praktiknya, RJ harus dijalankan secara profesional dan proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa pelaku dapat dengan mudah lolos dari tanggung jawab hukum.

Sementara itu, materi teknis terkait penerapan RJ disampaikan langsung oleh KBO Satreskrim Polres Tapsel, IPTU Tua Pardamean Saragih, SH. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif wajib dilakukan secara selektif, terbuka, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Menurutnya, aparat pemerintah di tingkat desa hingga kelurahan memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas sosial, karena sering menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya konflik atau persoalan di tengah masyarakat.

"Restorative Justice harus menjadi sarana penyelesaian yang bermartabat, bukan ruang untuk menekan korban ataupun menghindari pertanggungjawaban hukum," ungkap IPTU Tua Pardamean Saragih.

Polres Tapsel juga menilai pemahaman tentang mekanisme RJ sangat penting dimiliki perangkat pemerintahan daerah agar penyelesaian konflik sosial di masyarakat tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum, di antaranya perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Aprilla H. Siregar, Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Basri Harahap, serta Anggota DPRD Sumatera Utara Komisi A Abdul Rahim Siregar, ST, MT.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Farhan Marpaung, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dr. Patuan Ramat Syukur P. Hasibuan, para kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, hingga Ketua MUI Paluta.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah terkait Restorative Justice semakin meningkat, sehingga penerapannya benar-benar menjadi solusi hukum yang adil, manusiawi, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.zal

Satlantas Polres Padangsidimpuan dan Warga Gotong Royong Perbaiki Bahu Jalan Rusak, Tekan Risiko Kecelakaan di Batunadua

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co -

Upaya menjaga keselamatan pengguna jalan terus dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan. Bersama masyarakat setempat, personel Satlantas turun langsung melakukan penimbunan dan perbaikan bahu jalan yang mengalami kerusakan di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Rabu (3/6/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Padangsidimpuan, IPDA Endarianto, S.H., M.H., didampingi BRIPTU Febri E. Pohan, S.H. Aksi sosial ini mendapat dukungan penuh dari warga sekitar yang secara sukarela ikut bergotong royong memperbaiki bagian bahu jalan yang berlubang dan dinilai membahayakan pengendara.

Langkah perbaikan dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif guna mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Selama ini, kondisi bahu jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi kendaraan bertonase besar, terutama truk, saat melintas. Tidak sedikit kendaraan yang mengalami kesulitan karena kondisi jalan yang tidak stabil dan berisiko menyebabkan kendaraan terguling.

Kasat Lantas Polres Padangsidimpuan, AKP Jonni Silalahi, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan meski bersifat sederhana memiliki dampak besar terhadap keselamatan pengguna jalan. Selain mengurangi risiko kecelakaan, kondisi jalan yang lebih baik juga dapat membantu memperlancar arus lalu lintas dan mencegah kemacetan akibat insiden kendaraan yang mengalami gangguan saat melintas.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kolaborasi antara Polri dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas serta menjaga kondisi jalan tetap aman digunakan," ujar AKP Jonni Silalahi.

Suasana cerah selama pelaksanaan kegiatan turut mendukung kelancaran proses penimbunan. Berkat kerja sama antara personel kepolisian dan warga, perbaikan bahu jalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala berarti.

Masyarakat sekitar menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai kehadiran polisi di lapangan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi fasilitas umum yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.

Dengan selesainya perbaikan tersebut, diharapkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan kendaraan angkutan berat, dapat diminimalkan. Selain itu, pengguna jalan kini dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman saat melewati ruas Jalan Raja Inal Siregar.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar. Satlantas Polres Padangsidimpuan juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik melalui langkah-langkah preventif, humanis, dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di jalan raya.zal

Sosialisasi KUHAP dan KUHP Baru Digelar di PN Padangsidimpuan, Polres Tekankan Profesionalisme Penegakan Hukum

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kegiatan sosialisasi implementasi KUHAP dan KUHP baru, E-Berpadu, standar layanan publik serta pengendalian gratifikasi digelar di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergitas antar aparat penegak hukum serta meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum terbaru yang akan diterapkan di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Silvianingsih SH, MH, perwakilan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, perwakilan Lapas Kelas II B Padangsidimpuan, para Kapolsek dan operator jajaran Polres Padangsidimpuan serta Polres Tapanuli Selatan, penyidik Satreskrim, para advokat se-Tabagsel, hingga jajaran operator Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Rangkaian kegiatan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesiapan seluruh unsur penegak hukum dalam menghadapi perubahan regulasi hukum pidana yang baru. Menurutnya, implementasi KUHAP dan KUHP terbaru membutuhkan pemahaman yang menyeluruh agar pelaksanaan hukum berjalan efektif, profesional, dan tetap mengedepankan keadilan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memaparkan materi terkait implementasi KUHAP baru, KUHP baru, penggunaan sistem E-Berpadu, standar pelayanan publik, hingga pengendalian gratifikasi di lingkungan peradilan.

Sesi tanya jawab juga berlangsung interaktif. Para peserta tampak aktif berdiskusi terkait penerapan aturan baru, termasuk tantangan teknis dalam pelaksanaan sistem digital E-Berpadu yang kini menjadi bagian penting dalam proses administrasi perkara.

Kapolres Polres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap seluruh aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Padangsidimpuan, semakin memahami implementasi KUHAP dan KUHP yang baru, termasuk penerapan sistem E-Berpadu dan standar pelayanan publik. Profesionalisme, transparansi, serta integritas harus terus ditingkatkan demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian gratifikasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kegiatan sosialisasi berakhir sekitar pukul 12.15 WIB dan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.zal

DJ Mart Super Market Bahan Bangunan Siantar Gelar Promo Flash Sale 6:6 2026 Besok Sabtu.

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:03:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Super market bahan bangunan DJ Mart lokasi Di Kelurahan Simarimbun, kecamatan Siantar Marimbun, jalan Parapat
Kembali menggelar Promo pada moment tanggal cantik Tanggal Kembar ( Double Date ) Flash Sale 6 : 6
Dimana Event ini urgensinya memberikan barang dan jasa secara spontan kepada konsumen tanpa rencana pada pertimbangan kebutuhan yang logis dan waktunya singkat hanya satu hari dengan mendapatkan Diskon sampai dengan 10 persen promo ini singkat ini diadakan satu hari saja Sabtu tanggal 6 Bulan 6. Mulai jam 08-20 wib.

President Direktur Deco Mart Sentra Jimmy Wijaya mengatakan Promo Flash sale ini sangat membantu customer yang sedang bangun rumah , Renovasi bangunan di tengah kenaikan harga," dan saat ini Gerai DJ Mart sudah ada di Medan, Tebing Tinggi, Duri, dan Bali, " ujarnya.

Sementara Ferry Siahaan (Dept Store DJ Mart Siantar) jumat (5/5) ketika di jumpai mengatakan, event Promo Flash Sale tanggal Kembar 6 : 6 ini penjualan secara kilat, dimana Toko atau Platform melakukan Promo dan memberikan Diskon 10 persen dalam Durasi waktu yang sangat Singkat," jadi event ini untuk menciptakan Urgensi bagi pembeli agar membangun Antusiasme dan membeli Barang dan jasa secara Spontan tanpa rencana dari pada pertimbangan atas kebutuhan yang logis," ujarnya.

Ditambahkannya customer selain mendapatkan yang lebih murah customer juga mendapatkan hadiah bila membeli barang seperti Bath kitchen plumbing, building material,door and Windows, elektreical ligjting, foloring and Wall, Hardware and tools, home appliamces, home living, housesware and Hobbies, kemudian hadiah yang menarik langsung saat berbelanja dan kupon undian di DJ mart bila berbelanja senilai 1 juta berlaku kelipatan kupon undian dan berhadiah Rice cooker, Water heater, Hand Phone , honda Beat, honda ADV dan Voucher belanja akan di tarik undian Februari 2027 saat Anniversary DJ Mart, jadi datang lah dan dapatkan barang yang anda butuhkan dengan harga yang lebih murah di DJ Mart Simarimbun anda senang kamipun bangga," ujarnya.(LP)

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri Menghadiri Kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev)

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:01:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri, didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani beserta Kabid PIPS Baitul Azwar beserta staf, menghadiri kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Prov Sumbar, Kepala Dinas Kominfo se Sumatera Barat dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sumbar Organisasi Perangkat Daerah, serta badan publik se-Sumatera Barat berserta seluruh pemangku kepentingan terkait se-Sumatera Barat.

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadhli, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen seluruh badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Launching Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi , mewakili Gubernur.Dalam sambutannya menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, seluruh badan publik diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pengelolaan informasi yang profesional, cepat, dan mudah diakses.

Asisten III Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh badan publik untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Pemerintah Kabupaten Solok siap mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat.(YOSE)

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Eva Nasri Menghadiri Kegiatan Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev)

admin — Fri, 05 Jun 2026 11:01:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat.

admin — Fri, 05 Jun 2026 10:55:00 +0700+0700

Padang - Sumut24.co

Kamis (04/06/2026) Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat,

Rapat dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Barat.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan serta pengendalian distribusi JBT dan JBKP agar tepat sasaran, sesuai regulasi, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor produktif.

Dalam rapat juga, dibahas berbagai isu strategis terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan, peningkatan pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi dalam monitoring distribusi, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di seluruh daerah di Sumatera Barat.

Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya," ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu ketersediaan energi di daerah.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan serta pengendalian JBT dan JBKP di Sumatera Barat, sehingga penyalurannya dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.(YOSE)

Bupati Solok Buka Bimtek Panitia Pemilihan Walinagari Pilwana Serentak Tahun 2026

admin — Fri, 05 Jun 2026 10:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok, Sumetera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Kamis (04/06/2026).secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Walinagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok,

Diikuti oleh panitia pemilihan dari 23 nagari yang akan melaksanakan Pemilihan Walinagari Serentak Tahun 2026. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Solok Drs. Zaitul Ikhlas, Kepala DPMN Kabupaten Solok Hendrianto, para kepala OPD terkait, serta panitia pemilihan walinagari se-Kabupaten Solok.

Kepala DPMN Kabupaten Solok dalam laporan, Hendrianto menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan profesionalisme panitia dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Walinagari Serentak Tahun 2026.

Ditekankan, "Panitia pemilihan memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwana. Melalui bimtek ini diharapkan seluruh panitia dapat memahami tugas, fungsi, serta regulasi yang berlaku sehingga tahapan pemilihan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.

Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam arahannya menegaskan bahwa Pemilihan Walinagari merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi di tingkat nagari. Oleh karena itu, seluruh panitia dituntut untuk bekerja secara profesional, netral, jujur, dan bertanggung jawab.

Dikatakannya panitia pemilihan adalah ujung tombak keberhasilan Pilwana. Dan berharap seluruh panitia dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjaga netralitas, serta berpedoman pada aturan yang berlaku agar proses pemilihan berjalan aman, tertib, dan demokratis.

Juga mengingatkan bahwa Walinagari yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilwana Serentak Tahun 2026 agar berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin nagari yang berkualitas, amanah, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di nagarinya masing-masing," ujarnya.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Bupati berharap seluruh panitia pemilihan memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaan Pilwana, sehingga pelaksanaan Pemilihan Walinagari Serentak Tahun 2026 di 23 nagari dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan kondusif.(YOSE)

Didukung Penuh Gubsu Bobby, Syah Afandin Tancap Gas Kelola Sumur Tua Langkat untuk Rakyat

admin — Fri, 05 Jun 2026 10:11:00 +0700+0700

MEDAN | sumut24.co

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH terus menunjukkan komitmennya dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah percepatan pengelolaan sumur minyak tua masyarakat secara legal dan profesional untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap target swasembada energi nasional.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pertemuan yang digelar bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula T. Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syah Afandin menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Langkat terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat. Saat ini, tercatat sebanyak 607 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat telah terverifikasi dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi energi nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Syah Afandin, pengelolaan sumur tua yang selama ini masih terkendala aspek administrasi perlu segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

"Terima kasih Pak Gubernur telah mendukung penuh Kabupaten Langkat. Ini sangat penting bagi kami, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan PAD, dan berbagai manfaat ekonomi lainnya bagi masyarakat," ujar Syah Afandin.

Bupati Langkat menegaskan, legalisasi dan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat merupakan peluang besar bagi daerah untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan daerah, keberadaan sumur tua yang dikelola sesuai regulasi juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan bahwa penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menata pengelolaan sumur minyak rakyat secara profesional.

Menurut Bobby, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional dengan target produksi minyak sebesar 610 ribu barel per hari.

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

Ia menjelaskan bahwa selama ini keberadaan sumur minyak masyarakat sering dipandang sebagai aktivitas yang merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun kini, melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut telah memperoleh dasar hukum yang kuat sehingga dapat dikelola secara lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun negara.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat. Oleh karena itu, percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," ujarnya.

Bobby juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan," tegas Bobby.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara SKK Migas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," kata Sebastian.

Melalui dukungan penuh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sinergi bersama SKK Migas, langkah yang diinisiasi Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH diharapkan mampu mempercepat legalisasi serta pengelolaan 607 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat. Selain menjadi sumber peningkatan PAD dan pembuka lapangan kerja baru, potensi tersebut juga diharapkan mampu menjadikan Langkat sebagai salah satu daerah yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada energi nasional./rel

Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:53:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan

Banyaknya pendirian bangunan di Kota Medan tidak memiliki izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) telah berdampak minimnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG. Kondisi demikian patut menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Medan karena tingginya kebocoran PAD.

Seperti yang Disampaikan wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung Kamis (4/6/2026). Menurutnya, ketidakpatuhan warga mengurus izin PBG karena mahalnya biaya konsultan serta rumitnya administrasi dan birokrasi.

"Akibatnya berdampak minimnya perolehan PAD Pemko Medan. Parahnya lagi, banyak bangunan berdiri melanggar roilen, jalur hijau garis sempadan bangunan. Yang pasti merusak estetika kota," tegasnya.

Atas dasar itu pula, kata Dame Duma Sari Hutagalung, Dianya bersama anggota dewan di komsi 4 DPRD Medan menginisiasi untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PBG. "Pansus nantinya akan bekerja lebih maksimal menelusuri dan kemudian membuat rekomendasi perubahan," cetusnya.

Dijelaskan Dame Duma Sari, selama ini banyak pemilik bangunan mengeluhkan mahalnya biaya konsultan dan rumitnya urusan adminstriasi dan birokrasi. "Hal itu akan menjadi bahan Pansus untuk mempelajari dan telusuri kebenaran dan kelayakannya," paparnya.

Ditambahkan Dame, setiap pendirian bangunan jangan sampai tidak memiliki izin PBG dan jangan melanggar ketentuan. "DPRD dan Pemko Medan harus sepakat memaksimalkan PAD tanpa melanggar aturan," ungkapnya.

Terkait mahalnya biaya konsultan sangat dimungkinkan untuk direvisi. Pansus akan berkonsultasi ke pemerintah pusat dan berikut regulasi yang mengharuskan. "Tujuan Pansus untuk memudahkan urusan tanpa melanggar ketentuan. Berikut memaksimal perolahan PAD," tutupnya. (Rel)

Rico Waas–Kemenkeu Bahas Penguatan Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Komitmen membangun ekonomi Kota Medan yang lebih kuat dan berdaya saing menjadi pembahasan utama dalam audiensi jajaran Kementerian Keuangan Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini turut membahas penguatan pengawasan cukai, pengembangan kawasan Belawan, serta dorongan bagi UMKM agar mampu menembus pasar ekspor.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas menegaskan Medan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menerima produk dari luar daerah, tetapi juga mampu menghasilkan dan mengirimkan produk ke berbagai pasar. Ia menekankan pentingnya ekosistem perdagangan yang sehat, pengawasan optimal, serta kolaborasi lintas instansi.

"Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai hub UMKM di Sumatera Utara. Karena itu, Medan harus mampu menyiapkan produk yang dibutuhkan pasar luar daerah maupun luar negeri guna meningkatkan ekspor dan memperkuat perekonomian daerah," ujar Rico.

Meski demikian, Rico mengakui masih ada tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama pada aspek kemasan produk. Biaya packaging yang relatif tinggi dinilai kerap menghambat peningkatan daya saing.

"Kita punya banyak produk unggulan seperti rengginang, sumpia, hingga teri Medan dengan kualitas sangat baik. Namun pelaku UMKM sering terkendala pada kemasan karena biayanya cukup tinggi. Ini perlu kita carikan solusi bersama agar produk lokal bisa tampil lebih menarik dan bersaing di pasar yang lebih luas," katanya.

Selain UMKM, Rico juga menyoroti percepatan pembangunan kawasan Belawan yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur, khususnya akses jalan, untuk mendorong investasi, memperlancar distribusi barang, dan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyatakan kesiapan pihaknya bersinergi dengan Pemko Medan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain pengembangan Belawan sebagai kawasan pelabuhan dan industri yang kompetitif, Kementerian Keuangan juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk yang telah berhasil menembus pasar ekspor.

Rudy menambahkan, posisi strategis Medan sebagai hub UMKM di Sumatera Utara perlu didukung kolaborasi konkret, terutama dalam meningkatkan kualitas produk dan mengatasi kendala kemasan yang selama ini menjadi tantangan utama bagi produk unggulan daerah. Rel

Rico Waas Puji Film 'Samudera' Karya Anak Medan: Ini Trigger Kebangkitan Industri Kreatif Kota

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peluncuran film terbaru berjudul "Samudera". Karya sinematik ini menjadi sangat spesial karena sepenuhnya diproduksi oleh talenta lokal asal Kota Medan. Mulai dari produser, jajaran aktor, hingga proses pascaproduksi dilakukan di ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Usai menghadiri Gala Primer Film Samudera di Sun Plaza Medan, Rabu (3/6/2026), Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan rasa bangganya atas pencapaian ini.

Menurut Rico Waas yang menonton bersama para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dan para camat, kehadiran film Samudera membuktikan bahwa ekosistem kreatif di Kota Medan, khususnya dalam industri perfilman, memiliki potensi yang sangat besar dan mampu mandiri secara produksi.

"Yang pertama, yang menjadi kesan kita semuanya adalah film ini diproduksi di Kota Medan, dibuat oleh anak Kota Medan, aktornya orang Kota Medan sendiri, dan finishing-nya semuanya di Kota Medan. Artinya, ini milik kita bersama, miliknya Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga secara khusus melayangkan pujian kepada Dewi Budiarti , sang produser film Samudera. Dirinya menilai dedikasi serta semangat juang sang produser menjadi ruh utama di balik terwujudnya karya sinematik lokal yang solid ini.

Lebih lanjut, Rico Waas menyampaikan bahwa Samudera membawa narasi yang sangat dekat dengan realita kehidupan lokal. Cerita dalam film ini berfokus pada dinamika kehidupan masyarakat di kawasan pesisir, tepatnya di ujung utara Kota Medan, yang kerap diwarnai dengan berbagai kompleksitas permasalahan sosial.

"Tadi kita melihat inspirasinya mungkin tentang pesisir, ataupun di ujung utara Kota Medan, yang menjadi salah satu main ceritanya dengan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut," Jelas Rico Waas.

Bagi orang nomor satu di Pemko Medan tersebut, film Samudera merupakan sebuah trigger atau pemantik yang sangat kuat. Ia optimis karya ini akan menginspirasi calon-calon sineas baru di Kota Medan untuk tidak ragu mengeksplorasi dan mengangkat kekayaan cerita lokal ke layar lebar. Medan, menurut Rico, adalah gudang cerita yang tidak akan pernah habis untuk digali.

"Ternyata Kota Medan itu punya banyak sekali cerita. Yang kita saksikan tadi barulah satu bagian kecil cerita saja. Jika kita berkeliling Kota Medan, masih banyak cerita-cerita lain yang sangat layak diangkat," ungkap Rico Waas.

Rico Waas berharap momentum ini menjadi langkah awal (starting point) yang konsisten bagi perkembangan industri seni secara luas di Medan. Ia menaruh harapan besar agar di masa depan, Kota Medan tidak hanya dikenal lewat film-film lokal berkualitas tinggi, melainkan juga karya-karya musik industri yang lahir dari rahim talenta asli daerah.

"Saya rasa ini menjadi awal yang baik agar nantinya Kota Medan bisa memproduksi film-film ataupun musik-musik yang diinisiasi dan diawali dari talenta asli kota ini," pungkasnya dengan optimis.

Sutradara Egi Fauzi Fahreza mengungkapkan film Samudera bukan sekadar hiburan visual, film ini membawa misi besar untuk menyuarakan isu kerusakan lingkungan pesisir sekaligus melestarikan kebudayaan lokal Melayu Sumatera Utara yang autentik.

Menurutnya Salah satu fokus utama yang diangkat dalam film "Samudera" adalah kerusakan ekosistem laut akibat ulah manusia. Ide ini lahir dari keprihatinannya setelah menyaksikan langsung kehancuran terumbu karang di kawasan Mandailing Natal.

"Kami menyaksikan sendiri terumbu karang yang luasnya berhektar-hektar hancur akibat keserakahan manusia yang menggunakan pukat trawl. Padahal, terumbu karang adalah rumah bagi bibit-bibit ikan," ujarnya

Selain isu alam, menurutnya film ini didedikasikan sebagai media sosialisasi bagi kepemudaan. Melalui alur ceritanya, "Samudera" menyelipkan pesan kuat agar para pemuda menjauhi narkoba, memperbaiki akhlak, dan kembali fokus membangun kampung halaman mereka masing-masing. Rel

Perkuat Hubungan dengan Insan Pers, Sekretariat DPRD Medan Sambut Baik Kehadiran PWPM

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, SE.,MSP menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung publikasi berbagai capaian positif dan kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Erisda, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk membangun sinergi dan kemitraan yang baik dengan insan pers, termasuk PWPM.

"Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi pengurus PWPM. Sebagai bagian dari OPD Pemko Medan, tentu kami menyambut baik terjalinnya hubungan yang harmonis dengan PWPM. Apalagi sebagian besar wartawan yang tergabung di PWPM juga menjalankan tugas peliputan di lingkungan DPRD Kota Medan," ujar Erisda.

Dalam kesempatan itu, Erisda turut mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus PWPM yang telah dilantik oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 7 Mei 2026 lalu.

"Semoga kepengurusan baru PWPM dapat membawa semangat dan warna baru bagi dunia jurnalistik, khususnya bagi wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan," katanya.

Erisda menjelaskan, Sekretariat DPRD Kota Medan memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan maupun anggota DPRD.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.

Selain itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan guna mendukung optimalisasi kinerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Menurut Erisda, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan sekretariat kepada pimpinan serta anggota DPRD.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap pelayanan di lingkungan DPRD Medan semakin profesional, responsif, dan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja dewan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan awal kerja sama tersebut akan diawali dengan survei kepuasan layanan. Tim dari LAN RI nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke Sekretariat DPRD Medan, mewawancarai sekitar 50 anggota DPRD, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan yang masih perlu dibenahi.

"Dari hasil survei dan masukan para stakeholder, kami akan lebih mudah menyusun inovasi dan langkah perbaikan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di lingkungan DPRD Medan," jelasnya.

Erisda juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan dan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Ia membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan.

"Jika ada kritik, saran, maupun masukan yang positif, tentu akan kami terima dan apresiasi sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus mempererat kemitraan antara insan pers dengan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Menurut Edison, DPRD dan wartawan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.

"Semoga kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat komunikasi, sinergi, dan kemitraan antara PWPM dengan Sekretariat DPRD Medan. Kami siap mendukung penyebarluasan informasi yang positif dan membangun," ujarnya.

Menutup pertemuan, Erisda menyampaikan harapannya agar ke depan dapat terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Sekretariat DPRD Medan, wartawan yang bertugas di DPRD, PWPM serta anggota DPRD Kota Medan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kasubbag Humas DPRD Medan Ika serta sejumlah pengurus PWPM, di antaranya Irwan Manalu, Zulpiana Vina, Ronal Tambunan, Lilik Riadi, Alian Napiah Siregar, Robenson Sidabariba, dan Diky Irawan.(Rel)

Tim JCS Polrestabes Medan Bekuk Dua Pelaku Penganiayaan Pasutri

darma — Thu, 04 Jun 2026 19:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Dua pelaku penganiayaan terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Jalan Baru bawah terowongan kereta api Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan pada Rabu (3/6/2026) sekira pukul 18.30 wib yang sempat viral di media sosial diamankan Tim JCS dan Resmob Polrestabes Medan yang berkolaborasi dengan TRC.

Paska video viral, dalam waktu lima jam kemudian sekira pukul 23.00 wib, kedua pelaku yakni Zulyarham dan Zulfikar diringkus di Jalan Pasar 7 Tembung.

Proses penangkapan berlangsung cukup dramatis karena kedua pelaku disebut sempat melakukan perlawanan saat hendak diamankan petugas.

Penangkapan dilakukan setelah video aksi kekerasan tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik, terlebih karena korban perempuan disebut tengah mengandung saat peristiwa terjadi.

"Benar, dua pelaku sudah kita amankan tadi malam," ucap Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Kamis (4/6/2026).

Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita barang bukti satu AirGun pistol, tujuh buah tabung AirGun, tiga jarum tabung airgun, botol peluru amunisi airgun, baju, dompet dan HP.

Kedua pelaku menambahkan, pemukulan dilakukan karena korban berhenti di depan terowongan rel yang membuat karena macet. Saat itu ada tawuran di atas rel sehingga korban takut melintas.

Tak mau disuruh maju, salah seorang pelaku Zulfikar emosi karena istri korban mengambil handphone hendak merekam tawuran. Zulfikar lalu menendang perut istri korban.

Di waktu bersamaan, pelaku lainnya Zulyarhan memukul wajah suami korban secara berulang. "Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui pebuatannya," tambahnya.

Kini keduanya di sel tahanan Polrestabes Medan dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.(W02)

Brimob Sumut dan Polrestabes Medan Perkuat Patroli Malam, Cegah Kejahatan Jalanan dan Jaga Rasa Aman Masyarakat

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan patroli mandiri sebagai bentuk dukungan kepada Polrestabes Medan dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, khususnya aksi kejahatan jalanan di wilayah Kota Medan, Rabu malam hingga Kamis dini hari (03–04 Juni 2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh IPDA Sangap Ginting tersebut melibatkan 25 personel Brimob yang bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan utama dan titik-titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan keamanan. Sebelum pelaksanaan patroli, personel mengikuti apel kesiapan dan dilanjutkan dengan apel gabungan bersama jajaran Polrestabes Medan sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Patroli dilaksanakan secara mobile dengan menyisir berbagai kawasan strategis di Kota Medan guna mencegah tindak kriminalitas, balap liar, aksi premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat. Kehadiran personel berseragam di lapangan menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan di malam hingga dini hari.

Dari hasil patroli, personel menemukan beberapa ruas jalan utama yang minim penerangan dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut menjadi perhatian untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna jalan.

Selain melakukan pemantauan situasi, kehadiran personel Brimob di sejumlah titik juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga mengaku merasa lebih aman dengan adanya patroli rutin yang dilakukan aparat keamanan, terutama pada waktu malam hari saat aktivitas masyarakat mulai berkurang.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan kesiapsiagaan dan komitmennya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian kewilayahan, sekaligus memastikan situasi keamanan di Kota Medan tetap terjaga dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan terkendali.(W05)

Foto:

Aniaya Ibu Hamil, Dua Preman Kampung Bawa Senjata Mirip Pistol Diciduk Unit Reskrim Polrestabes Medan

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:06:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polrestabes Medan menangkap dua preman kampung membawa senjata mirip pistol di Jalan Baru, Pasar 7, Kecamatan Percut Seituan, Rabu (03/06/26) malam.

Keduanya adalah, J dan Z viral di media sosial (medsos) karena diduga menganiaya dengan cara menendang seorang ibu hamil bersama suami saat mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis (04/06/26) awalnya korban bersama suami melintas di Jalan Baru, Pasar 7, melihat aksi tawuran kelompok pemuda yang terjadi di atas terowongan perlintasan rel kereta api.

Karena takut menjadi korban dalam aksi tawuran itu membuat pasangan suami istri itu pun memberhentikan laju kendaraan. Melihat adanya sepeda motor yang berhenti lalu datang kedua pelaku menghampiri korban agar kembali jalan namun pasutri tersebut tidak mau melintas.

Lantaran perkataannya tidak didengar membuat kedua pelaku inisial, J dan Z langsung menganiaya pasangan suami istri tersebut. Tidak hanya itu pelaku Julfikar juga kedapatan membawa senjata Air Softgun.

Personel Polrestabes Medan menerima laporan tentang adanya aksi penganiaya yang dilakukan pelaku premanisme terhadap seorang ibu hamil dan suaminya bergerak cepat turun ke TKP. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan personel polisi akhirnya kedua pelaku dapat diamankan saat berada di rumahnya.

Usai diamankan kedua pelaku dibawa ke Mapolrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan. Dari penangkapan itu turun disita barang bukti berupa senjata Air Softgun, amunisi, tabung gas, serta pakaian.

Kanit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, Iptu Bimo Setiadi, membenarkan penangkapan kedua pelaku penganiayaan yang aksinya viral di media sosial tersebut. "Sudah kami amankan. Saat ini kasusnya masih didalami," ujarnya singkat.(W05)

Teks foto :
Polisi menggiring 2 preman kampung penganiaya ibu hamil(W05)