Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:59:00 +0700+0700

MEDAN– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mendorong evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, siswa dari empat sekolah di Kecamatan Galang tersebut mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.

Para siswa tersebut berasal dari empat sekolah diantaranya SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak 7 Orang, SDN 106197 Desa Paku 13 orang, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 Orang dan SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak 1 orang. Dinas Kesehatan Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman, termasuk susu yang dikonsumsi siswa, untuk diperiksa di laboratorium. Hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut masih belum keluar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan dengan memastikan keamanan makanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan program.

"Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Seluruh proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa, harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Rapidin.

Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan meminta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang telah diamankan segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap makanan yang dikonsumsi siswa. Proses penyediaan MBG secara keseluruhan perlu diperiksa, termasuk standar pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah. Hal tersebut penting agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi di daerah lain.

"Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder," tegas Paul.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi siswa perlu tetap dipantau meskipun sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.

Sutrisno mengatakan pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan yang dilakukan. Penanganan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

"Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih. Kondisi mereka juga perlu dipantau setelah kembali ke rumah maupun sekolah. Jangan sampai ada keluhan lanjutan yang tidak terpantau," kata Sutrisno.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah keluar. Menurutnya, kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

DPD PDI Perjuangan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan tidak hanya diperketat setelah muncul kasus dugaan keracunan.

"Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dameria.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X, Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kekhawatiran para orang tua setelah terjadinya dugaan gangguan kesehatan pada siswa. Komunikasi dan pendampingan perlu dilakukan agar orang tua mendapatkan kepastian mengenai kondisi anak mereka sekaligus mengetahui langkah yang ditempuh pemerintah.

"Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi," pungkas Partogi.

Kasus Penganiayaan Tokoh Pers oleh Oknum Polisi masih berlanjut

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:50:00 +0700+0700

Madina - Kasus yang menimpa Tokoh Pers (Wartawan) Tabagsel Jhonatan Siregar oleh Oknum Polisi dari Polres Mandailing Natal masih berlanjut dan dalam proses yang ditangani Polres Padangsidimpuan.

"Ya benar, orang tua kami sedang dipanggil kembali, Senin (21/9/2026) untuk kesekian kalinya dimintai keterangannya," kata Maidana Aulia yang merupakan Anak Sulung Jonathan Siregar.

Latjut Maidana Aulia, Doain saja agar kondisi ini menjadi perhatian bersama, dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Sumatera Utara bapak Irjen Pol Whisnu dan bapak Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh yang memberikan ruang keadilan kepada orangtua kami, ungkapnya.

Diketahui Jhonatan Siregar yang merupakan tokoh Tabagsel juga Senior Pemuda Pancasila, Senior Wartawan yang sudah malang melintang sebelum Kabupaten Tapanuli Selatan memekarkan diri menjadi beberapa daerah.

Sementara itu Marwan yang juga sebagai pendamping hukum Jhonatan Siregar menyampaikan bahwa atas atensi bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto yang menyeret oknum polisi dari Polres Mandailing Natal tersebut segera diadili, harapnya.

Sebelumnya dalam surat perintah penyelidikan Nomor SP.Lidik/536/VIII/2026/Reskrim tanggal 26 Agustus 2026 yang dikeluarkan Kapolres Padangsidimpuan pada Kamis 24 September 2026 akan digelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menimpa tokoh pers tabagsel tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Sambangi JMSI Tabagsel: Sahabat Sejati Berani Mengkritik, Yusrizal Nasution Siap Bersinergi

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:44:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara kepolisian dan insan pers untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas di Kota Padangsidimpuan.

Hal itu disampaikan AKBP Noval saat bersilaturahmi dengan keluarga besar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Selain mempererat hubungan kelembagaan, silaturahmi ini juga menjadi ruang dialog antara jajaran Polres Padangsidimpuan dan perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI Tabagsel.

Dalam kesempatan itu, AKBP Noval menyampaikan bahwa keberadaan Polri pada hakikatnya adalah untuk melayani masyarakat. Karena itu, menurutnya, kepolisian harus mampu membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media.

"Sejatinya kami di Polri ini hanyalah pelayan masyarakat, bukan alat penguasa. Kehadiran kami adalah untuk membantu dan melayani masyarakat," ujar AKBP Noval.

*AKBP Noval: Polri dan Pers Sama-Sama Bagian dari Reformasi*

Kapolres Padangsidimpuan juga menyinggung peran pers dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari semangat reformasi.

Ia menyebut Polri dan media sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat.

"Baik Polri maupun rekan-rekan media, kita adalah anak kandung reformasi. Lahir dari semangat yang sama: keterbukaan, transparansi, dan demokrasi," katanya.

AKBP Noval menilai perbedaan pandangan antara kepolisian dan media merupakan sesuatu yang wajar. Perbedaan tersebut, kata dia, tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutus komunikasi.

"Perbedaan pendapat itu lumrah. Layaknya abang dan adik kandung, pun terkadang berbeda pandangan. Itu hal yang wajar," ucapnya.

Menurut AKBP Noval, kritik dari media justru dapat menjadi bagian dari proses evaluasi bagi institusi kepolisian.

Ia bahkan meminta insan pers tidak ragu menyampaikan kritik apabila menemukan persoalan yang perlu mendapat perhatian.

"Kami tidak butuh pujian, tapi kami butuh kritik. Karena sahabat sejati adalah mereka yang berani mengingatkan ketika kita keliru," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Noval juga menyoroti pentingnya komunikasi dalam mencegah munculnya persoalan di tengah masyarakat.

Ia menilai banyak persoalan dapat berkembang lebih besar ketika komunikasi antarpihak tidak berjalan dengan baik.

"Sembilan puluh persen masalah muncul karena sumbatan komunikasi. Sungkan, gengsi, ego sektoral, lalu kita hidup dengan persepsi masing-masing," ungkapnya.

Karena itu, Kapolres Padangsidimpuan mengajak awak media untuk tidak sungkan berkomunikasi dengan kepolisian, termasuk menyampaikan informasi maupun temuan yang diperoleh di lapangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu semua pihak memahami persoalan secara lebih utuh sebelum mengambil langkah.

"Jangan takut bersuara kritis selama berniat baik. Silakan datang, sampaikan, diskusikan. Kita selesaikan bersama," ajaknya.

AKBP Noval berharap hubungan Polres Padangsidimpuan dan media tidak hanya sebatas hubungan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang sehat dan saling mengingatkan.

"Kita ingin membangun hubungan sebagai sahabat sejati, yakni saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling mendukung, bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah dan iklim demokrasi yang sehat di Padangsidimpuan," ujarnya.

*Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution Sambut Positif*

Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution menyambut positif silaturahmi yang dilakukan Kapolres Padangsidimpuan tersebut.

Yusrizal yang akrab disapa Ucok Rizal menilai komunikasi langsung antara kepolisian dan perusahaan media merupakan langkah penting dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Kapolres Padangsidimpuan yang hadir langsung di tengah keluarga besar JMSI. Komunikasi terbuka seperti ini adalah modal utama menjaga kondusivitas daerah," ujar Yusrizal.

Ia menegaskan JMSI Tabagsel siap membangun sinergi dengan Polres Padangsidimpuan, terutama dalam menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Yusrizal, media memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan tetap mengedepankan verifikasi dan keberimbangan.

"Dan kami khususnya JMSI Tabagsel, siap bersinergi, menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Polres Padangsidimpuan," kata Yusrizal.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dijaga melalui dialog dan koordinasi secara berkelanjutan.

Silaturahmi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai persoalan dan perkembangan di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Sejumlah hal yang dibahas berkaitan dengan penguatan kemitraan, penyampaian informasi, kritik, serta upaya menjaga komunikasi antara kepolisian dan insan pers.

Pertemuan ini sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan informasi yang terverifikasi, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Polres Padangsidimpuan, komunikasi terbuka dengan media menjadi salah satu ruang untuk menerima masukan dari masyarakat. Sementara bagi JMSI Tabagsel, hubungan kemitraan dengan kepolisian diharapkan tetap berada dalam koridor profesionalisme dan fungsi pers.zal

Polres Palas Tangkap SS, Tersangka Dugaan Pencurian Sawit PT Barapala yang Hampir Setahun Buron

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:44:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pelarian SS, tersangka kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT Barapala, berakhir setelah hampir satu tahun menjadi buronan. SS diamankan personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas saat berada di sebuah yayasan rehabilitasi narkoba di Kota Pinang.

Penangkapan tersebut dilakukan pada Sabtu malam, 19 September 2026. SS diketahui tengah menjalani program rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Medan Plus, Kota Pinang, ketika petugas datang mengamankannya.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto membenarkan penangkapan tersebut. Keterangan itu disampaikan melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus, Senin (21/9/2026).

Menurut Irwansah, penangkapan SS merupakan tindak lanjut atas laporan polisi terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di kawasan perkebunan PT Barapala.

"Penangkapan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/324/X/2025/SPKT/PALAS/SU tertanggal 19 Oktober 2025," kata Irwansah.

Selain laporan polisi tersebut, penyidik juga telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/57/IX/RES.1.8./2026/Reskrim atas nama SS.

Kasus yang menjerat SS bermula dari dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada Sabtu, 18 Oktober 2025, sekitar pukul 10.00 WIB.

Lokasi kejadian berada di kawasan Divisi V PT Barapala, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Setelah menerima laporan dan melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya mendapatkan informasi mengenai keberadaan SS yang selama ini dicari.

Tim operasional Satreskrim Polres Padang Lawas kemudian bergerak melakukan penangkapan pada Sabtu malam sekitar pukul 20.30 WIB.

Operasi tersebut dipimpin Kanit Tipidum Satreskrim Polres Padang Lawas Ipda Taufik Akbar bersama empat personel, yakni Brigpol William R. Hutabarat, Briptu Johannes Butarbutar, Briptu Jonathan Ramotan S. dan Bripda Farhan Azhari Siregar.

Dari hasil penyelidikan, petugas mengetahui SS berada di Yayasan Rehabilitasi Medan Plus, Kota Pinang. Lokasi tersebut menjadi tempat SS mengikuti program rehabilitasi narkoba.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan SS. Dalam proses penangkapan tersebut, tersangka disebut tidak melakukan perlawanan.

Setelah diamankan, SS langsung dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Padang Lawas untuk menjalani pemeriksaan.

Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap SS sekaligus melengkapi administrasi penyidikan terkait perkara dugaan pencurian tersebut.

Polisi menyatakan proses penyidikan masih berjalan. Satreskrim Polres Padang Lawas juga akan melakukan gelar perkara sebagai bagian dari tahapan penanganan kasus.

Gelar perkara tersebut nantinya berkaitan dengan langkah penyidik dalam menentukan proses penahanan, melengkapi berkas perkara, hingga tahap pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).zal

FIS UNIMED Sukses Sebagai Tuan Rumah Rapat Tahunan HISPISI 2026

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:43:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (FIS UNIMED) mendapat kehormatan dan amanah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Tahunan Pengurus Pusat Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat HISPISI Nomor 02/Kep.PP.HISPISI/X/2025.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan lomba kompetisi pelajar nasional dengan 3 (tiga) kategori lomba yaitu; karya tulis ilmiah, lomba film pendek, dan lomba asuh.

Kegiatan lomba ini dibawah penanggung jawab Wakil Dekan Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama Arif Wahyudi, SH., MH(dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2026), selanjutnya kegiatan konferensi internasional bergengsi The 6th International Conference on Humanities, Education, Law, and Social Science (ICHELSS) 2026 dan dikolaborasikan dengan 8thInternational Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS).

Kegiatan ini dibawah penanggung jawab Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ridha Syafi'i Damanik, M.Sc. (dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026 di Hotel Arya Duta Medan).

Selanjutnya kegiatan Rapat Tahunan HISPSI tahun 2026 dilksanakan di Hotel Niagara Parapat pada tanggal 18-20 September 2026. Kegiatan rapat tahunan ini dihadiri 12 Perguruan Tinggi LPTK se-Indonesia terdiri dari; Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang UM), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Universitas Negeri Padang (UNP), dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Ketua Pelaksana Rapat Tahunan HISPISI 2026 yang juga merupakan Wakil Dekan II FIS UNIMED, Dr. Tappil Rambe, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategi untuk mempertemukan jajaran pengurus dan anggota, baik dalam agenda penguatan tata kelola organisasi maupun pengembangan kegiatan akademik yang berkelanjutan.
Keberlanjutan dan eksistensi organisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.

Dekan FIS UNIMED, Dr. Ratih Baiduri, M.Si., dalam Segalanya menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada FIS UNIMED merupakan wujud komitmen institusi dalam mendorong kolaborasi akademik lintas perguruan tinggi.
Melalui penguatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pertemuan ini diharapkan mampu menguraikan arah pengembangan keilmuan sosial yang adaptif serta kontekstual terhadap dinamika sosial transformasi di tengah masyarakat.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HISPISI yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof. Komarudin, M.Si., kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Negeri Medan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh jajaran kepanitiaan atas komitmen serta dedikasi luar biasa dalam mempersiapkan agenda ini.

Ia menekankan bahwa Rapat Tahunan menjadi momentum penting untuk mengkonsolidasikan organisasi, evaluasi capaian program, serta perumusan arah strategi HISPISI dalam merespons tantangan global seperti transformasi digital, kecerdasan artifisial, dinamika dunia kerja, kemiskinan lingkungan, kekejian sosial, persoalan pendidikan, hingga mutasi kebudayaan.

Plh Rektor UNIMED, Dr. Abil Mansyur, S.Si.,M.Si. menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan kepada UNIMED sebagai tuan rumah penyelenggara. Ia menyambut hangat kehadiran seluruh peserta di kawasan destinasi super prioritas Danau Toba.

"Selamat datang di Parapat, Danau Toba. UNIMED merasa sangat terhormat dapat menjadi tuan rumah Rapat Tahunan HISPISI dan ICHELSS VI tahun ini. Forum ini merupakan momentum strategi untuk memperkuat jejaring akademik sekaligus membentuk kontribusi nyata ilmu-ilmu sosial terhadap pembangunan bangsa.khususnyapendidikan ilmu-ilmu sosial, untuk terus bertransformasi. Ilmu-ilmu sosial tidak boleh hanya berhenti sebagai teori di ruang kelas, melainkan harus hadir sebagai solusi aplikatif bagi persoalan nyata masyarakat bangsa. Kami berharap keindahan Danau Toba ikut memberi inspirasi dan semangat baru para Pemikiran dalam melahirkan gagasan-gagasan transformatif," ujar Dr. Abil Mansyur.

Rangkain kegiatan rapat tahunan HISPISI 2026 di Parapat Danau Toba diisi dengan seminar nasional dengan narasumber Prof. Komarudin, M.Si dengan materi "Peran Strategis Ilmu Sosial merespons dalam merespon desrupsi digital dan menjaga kohesi sosial masyarakat" narasumber ke dua Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Pd, dengan materi "Strategi transformasi perguruan tinggi rumpun HISPISI agar adaptif terhadap kebutuhan masyarakat abad ke-21 tanpa kehilangan akar identitas budaya bangsa".
Selanjutnya kegiatan rapat tahunan HISPISI 2026 juga diisi dengan melihat langsung keindahan Kaldera Toba, kekayaan ragam budaya bangsa melalui wisata di pondok siallagan dan desa Tomok Kabupaten Samosir.

"Seluruh rangkaian kegiatan HISPISI ini mendapat berbagai dan apresiasi yang luar biasa dari seluruh peserta kegiatan," ujar Tappil Rambe.

Pada malam penutupan dengan rangkain acara penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba mahasiswa tingkat nasional dan juga rapat organisasi HISPISI membicarakan berbagai hal terkait dengan pengembangan dan kemajuan organisasi serta proyeksi program kerja untuk masa yang akan datang.
Dan salah satu keputusan organisasi menetapkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai tuan rumah Rapat Tahunan HISPISI tahun 2027. (C04)

Antisipasi Erupsi Gunung Sinabung, PLN UIP SBU Gelar Simulasi Penyelamatan Dan Tuntaskan Peta Jalur Evakuasi di Kuta Gugung

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:38:00 +0700+0700

sumut24.co -KARO, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketangguhan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana. Melanjutkan rangkaian kegiatan sebelumnya, PLN UIP SBU sukses menyelenggarakan hari kedua Pelatihan Desa Siaga Bencana PLN Tahun 2026 yang dipusatkan di Aula Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, pada Kamis (17/09/2026).

Kegiatan pada hari kedua ini berfokus penuh pada materi penanganan darurat dan pengelolaan pengungsian. Berbagai kegiatan pelatihan praktis yang krusial dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari manajemen dapur umum dan shelter, teknik penanganan pemadaman api, pelatihan penyelamatan tingkat tinggi (vertical rescue), hingga sesi praktik simulasi penyelamatan serta evaluasi akhir pelatihan.

Hadir mewakili manajemen PT PLN (Persero) UIP SBU dalam kegiatan ini tim dari bidang komunikasi dan TJSL, yakni Officer Komunikasi dan TJSL Divo Michael Hutabarat bersama Officer Komunikasi dan TJSL Norma Yunita.

Kepala Desa Kuta Gugung, Terkelin Sembiring, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian berkelanjutan yang diberikan oleh PLN kepada warga desanya.

"Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Kuta Gugung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN UIP SBU. Pelatihan hari kedua ini sangat aplikatif, terutama materi dapur umum dan penyelamatan yang sangat relevan dengan kondisi geografis daerah kami. Warga kini merasa jauh lebih siap dan terlatih dalam menghadapi potensi kebencanaan," ujar Terkelin.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Karo, Junaidi Pranata Sembiring, SSTP., S.Sos., turut menyoroti pentingnya sinergi pentahelix dalam membangun budaya sadar bencana di tingkat akar rumput.

"Ketangguhan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk BUMN seperti PLN. Pelatihan mitigasi mandiri seperti ini menjadi fondasi penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa dan kerugian material di wilayah Kabupaten Karo," ungkap Junaidi.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Senin (21/9/2026) menegaskan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN senantiasa hadir sebagai wujud bukti nyata kepedulian perusahaan yang berorientasi pada penciptaan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.

"Komitmen PLN tidak hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal, tetapi juga diwujudkan melalui bukti nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat lewat program-program yang memberikan dampak langsung dan berkelanjutan. Melalui Pelatihan Desa Siaga Bencana ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran PLN benar-benar dirasakan manfaatnya dalam membangun kemandirian, ketangguhan, serta perlindungan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana," pungkas Rizki Aftarianto.

Seluruh rangkaian acara Pelatihan Desa Siaga Bencana PLN Tahun 2026 di Desa Kuta Gugung pada hari pertama hingga hari kedua berjalan dengan lancar, tertib dan disambut dengan antusiasme tinggi oleh seluruh warga peserta pelatihan. (C04)

Terkait Kasus Tersangka Dhody Thahir, Ketua DPRDSU Diperiksa Polda Sumut

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:38:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus diperiksa penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026).

Pemeriksaan orang nomor satu di DPRD Sumut itu diduga terkait kasus tersangka Dhody Thahir, anggota DPRDSU dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Amatan wartawan di Ditreskrimum Polda Sumut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) itu dilakukan di ruang rapat Lantai II Ditreskrimum Polda Sumut.

Erni Aryanti Sitorus tiba di gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan mobil Alphard hitam nomor polisi BK.1946 J, mengenakan kemeja lengan panjang corak bunga-bunga warna biru dipadu celana panjang warna hitam dan hijab terang.

Dia ditemani seorang sopir dan stafnya seorang wanita. Namun, kedua stafnya itu hanya menunggu di depan gedung Ditreskrimum. Kemudian, Erni Aryanti Sitorus dibawa penyidik masuk ke ruang rapat Lt II.

Erni Aryanti Sitorus terlihat diapit tiga anggota Subdit II/ Harda-Bangtah. Politisi Partai Golkar itu selesai diperiksa pukul 18.00 WIB.

Erni Aryanti Sitorus yang coba ditanya wartawan buru-buru masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di teras gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Sementara itu, informasi diperoleh wartawan di Polda Sumut menyebutkan, oknum Ketua DPRDSU Erni Aryanti Sitorus dipanggil terkait dugaan upaya dirinya memperlambat pemeriksaan tersangka Dhody Thahir dalam kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik/pemalsuan surat tanah.

Disebut-sebut Ketua DPRDSU itu sengaja memberikan penugasan kepada Dhody Thahir ke luar kota walau dirinya tahu ada panggilan penyidik Polda Sumut. Sehingga Dhody Thahir dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Direktur Reskrimum Poldasu Kombes Cornelis H Simanjuntak dikonfirmasi soal pemanggilan dan alasan pemeriksaan Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tidak memberi jawaban.

Sementara Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan, "Belum ada info".

Sedangkan Kasubdit II/Harda-Bangtah AKBP Bayu Putro Wijayanto melalui Iptu Ertina, perwira Bid Humas Polda Sumut mengatakan, keterangan akan disampaikan Ditreskrimum.

"Bu sampaikan ke media akan dilakukan release oleh pak dir segera," demikian keterangan singkat yang diterima wartawan lewat WA Iptu Ertina, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Dhody Thahir, anggota DPRDSU fraksi Golkar dijemput paksa penyidik pada Rabu (16/9/2026) setelah dua kali tidak memenuhi panggilan.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9/2026).

"Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9/2026).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9/2026) pukul 20.00 WIB, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Diketahui, H Dhody Thahir, SE warga Komplekw Bumi Asri Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.()

Mahasiswa Dibegal di Lahan Garapan, Pelaku Sembunyi Dalam Sumur

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:36:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang mahasiswa menjadi korban begal saat melintas di kawasan lahan garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (19/8/2026) sekira pukul 04.30 WIB lalu.

Polisi berhasil menangkap seorang pelaku, Ahmad Dedi alias Dedi Grandong (43), warga Jalan Pengabdian, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan, penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai keberadaan pelaku.

"Pelaku berhasil diamankan setelah tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi keberadaannya," katanya, Senin (21/9/2026).

Kapolsek menjelaskan, peristiwa pembegalan tersebut terjadi saat korban Muhammad Iqbal Aulia (28) mengendarai sepeda motor Honda Beat merah hitam nomor polisi BK 5060 AKW.

"Korban diketahui hendak menuju rumah pamannya," jelas Ras Maju.

Namun, dilanjutkannya, ketika melintas di Jalan PWI Tanah Garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, korban tiba-tiba dihentikan sejumlah pria yang tidak dikenalnya.

Berdasarkan keterangan dalam laporan kepolisian, terdapat sekitar delapan pria yang menghentikan korban.

"Salah seorang pelaku kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor serta telepon seluler milik korban," ungkap Kapolsek.

Setelah mengambil barang-barang tersebut, korban disuruh pergi. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian dan selanjutnya membuat laporan ke Polsek Medan Tembung.

Ras Maju menjelaskan, pihaknya yang mendapat informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap keberadaan pelaku.

Pada Jumat (18/9/2026) 2026 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas mendapat informasi Ahmad Dedi berada di kawasan Jalan Pengabdian, Desa Sampali. Polisi kemudian bergerak mendatangi lokasi.

"Saat dilakukan pencarian, polisi menemukan pelaku bersembunyi dalam sumur di sekitar lokasi tersebut," ucapnya.

Meski begitu, Ras Maju mengatakan pihaknya tetap mengamankan Ahmad Dedi. Dari penangkapan itu, polisi turut menyita satu celurit.

"Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan bersama sejumlah rekannya," ungkapnya.

Kapolsek juga menyebut pelaku mengaku uang hasil penjualan barang curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Ahmad Dedi merupakan residivis dan pernah melakukan tindak kejahatan sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polsek Medan Tembung.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

KAMMI Sumut Geruduk DPRD: Bongkar Polemik KPID, Desak KPK–Kejati Usut Anggaran DPRD

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:33:00 +0700+0700

MEDAN — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (21/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa KAMMI Sumut membawa sejumlah tuntutan terkait pengelolaan anggaran DPRD Sumut serta proses pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026–2029.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah penetapan Muhammad Yusron sebagai salah satu dari tujuh anggota KPID Sumut terpilih. Dalam rapat pleno Komisi A DPRD Sumut pada 15 September 2026, Yusron memperoleh 15 suara. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar.

PW KAMMI Sumut menilai proses tersebut perlu dibuka secara transparan, khususnya menyangkut persyaratan independensi dan nonpartisan calon serta potensi konflik kepentingan.

Aqso Anshari, Koordinator Aksi PW KAMMI Sumatera Utara, menegaskan bahwa persoalan yang dibawa dalam aksi bukan persoalan pribadi terhadap calon tertentu, melainkan menyangkut integritas proses pengisian jabatan publik.

"Kami datang ke DPRD Sumatera Utara bukan untuk menyerang pribadi siapapun. Kami mempertanyakan prosesnya. KPID adalah lembaga publik yang membutuhkan independensi. Kalau ada informasi mengenai afiliasi politik calon, maka DPRD wajib menjelaskan kepada publik bagaimana proses verifikasinya dilakukan," tegasnya.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga mencatat adanya sorotan terhadap informasi mengenai keterkaitan Muhammad Yusron dengan PKS. Karena itu, menurut KAMMI Sumut, persoalan tersebut harus dibuktikan atau dibantah melalui verifikasi administratif dan faktual, bukan dibiarkan menjadi polemik di ruang publik.

KAMMI DESAK USMAN JAKFAR DICOPOT DARI KETUA KOMISI A

Dalam aksi tersebut, massa PW KAMMI Sumut juga menyampaikan tuntutan agar Usman Jakfar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.

Menurut KAMMI Sumut, tuntutan tersebut berkaitan dengan perlunya memastikan proses pemilihan KPID berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

"Ketua Komisi A memiliki posisi strategis dalam proses ini. Ketika muncul persoalan mengenai independensi calon dan transparansi proses, maka kepemimpinan Komisi A juga harus dipertanggungjawabkan secara politik dan kelembagaan," ujar Aqso.

KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut tidak sekadar menyatakan bahwa tujuh nama telah ditetapkan, tetapi juga membuka seluruh dokumen dan mekanisme yang menjadi dasar proses tersebut.

"Jangan hanya mengatakan sudah final. Publik berhak mengetahui apakah prosesnya sudah benar-benar sesuai aturan. Kalau ada persoalan prosedural atau persyaratan yang belum terang, jangan ditutup-tutupi," lanjutnya.

KECEWA KETUA DPRD SUMUT TAK MENGAKOMODIR MASSA AKSI

Selain menyoroti Komisi A, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, karena dinilai tidak mengakomodir massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Irham Sadani Rambe ketua PW KAMMI Sumut mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Sumut. Namun, menurutnya, komunikasi tersebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

"Kami datang ke rumah rakyat, Gedung DPRD Sumatera Utara, membawa aspirasi masyarakat. Tetapi ketika pimpinan lembaga tidak membuka ruang dialog, bahkan komunikasi Ketua PW KAMMI Sumut melalui WhatsApp diblokir, tentu kami mempertanyakan sikap tersebut," kata Irham.

Menurut Irham, pimpinan DPRD seharusnya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan kelompok mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi.

"DPRD itu rumah rakyat. Jangan sampai rakyat datang membawa aspirasi justru tidak diberikan ruang untuk bertemu dan berdialog. Bagi kami, sikap seperti ini menunjukkan persoalan serius dalam kepemimpinan DPRD Sumut," tegasnya.

Irham bahkan menilai bahwa Erni Ariyanti perlu mengevaluasi kapasitas kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Sumut apabila tidak mampu membuka ruang dialog dengan masyarakat.

"Kalau Ketua DPRD tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat, bahkan menutup komunikasi dengan mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi secara terbuka, kami mempertanyakan kelayakan kepemimpinannya dalam menjalankan fungsi representasi rakyat," ujar Irham.

BONGKAR ANGGARAN DPRD SUMUT

Selain persoalan KPID, massa KAMMI Sumut juga membawa tuntutan mengenai transparansi dan pemeriksaan penggunaan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumatera Utara.

KAMMI Sumut mendesak agar penggunaan anggaran tersebut diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

KAMMI meminta KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut, termasuk penggunaan anggaran yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar dan H. Ahmad Hadian, untuk periode 2019–2024 serta 2024 hingga saat ini.

Irham menegaskan, tuntutan pemeriksaan bukan berarti KAMMI telah menyimpulkan adanya tindak pidana.

"Kami tidak sedang menjadi hakim. Dugaan harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum," katanya.

Menurutnya, seluruh anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang publik sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.

KAMMI: KPID JANGAN MENJADI RUANG TRANSAKSI POLITIK

KAMMI Sumut menegaskan bahwa proses pengisian KPID Sumut harus terbebas dari kepentingan politik praktis.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri dalam informasi resmi mengenai seleksi KPID menyebutkan bahwa calon harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki integritas, rekam jejak yang baik, pengetahuan atau pengalaman di bidang penyiaran, serta bersifat independen dan nonpartisan.

Karena itu, KAMMI Sumut meminta DPRD Sumut menjelaskan secara terbuka bagaimana persyaratan tersebut diverifikasi terhadap seluruh calon.

"Kami ingin KPID diisi oleh orang-orang yang independen dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai lembaga penyiaran daerah justru menjadi ruang distribusi kepentingan politik," kata Irham.

KAMMI Sumut juga meminta DPRD Sumut menindaklanjuti seluruh keberatan masyarakat serta melakukan peninjauan apabila kemudian ditemukan pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian persyaratan.

MATINYA NURANI DEMOKRASI: KETIKA REGULASI HANYA MENJADI ASURANSI KEMENANGAN REZIM

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700

MEDAN — Perbincangan mengenai perbaikan budaya dan peradaban demokrasi melalui diskursus arsitektur elektoral kembali disuarakan dengan nada alarm kritis oleh akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Dalam pandangan Siregar, usulan ambang batas parlemen sebesar 45 persen—yang diajukannya sebagai wahana pembenahan peradaban politik dan pembentukan dua poros tegas antara penguasa dan oposisi—harus dipahami secara utuh dalam kerangka moralitas hukum yang paling mendasar.

Siregar menegaskan bahwa pertikaian pemikiran tentang angka ambang batas bukanlah sesuatu yang mutlak tak berguna, namun seluruh ikhtiar tersebut akan kehilangan makna substansialnya apabila penegakan hukum dan integritas regulasi diabaikan. Yang jauh lebih mengerikan, jika regulasi pemilu berubah fungsi secara substansial menjadi sekadar "asuransi bagi kemenangan rezim" yang berkuasa, maka pada titik itulah demokrasi dan pemilu kehilangan seluruh raison d'être-nya dan tidak perlu lagi diselenggarakan di negeri ini.

"Usulan ambang batas 45 persen ini saya ajukan sebagai ikhtiar mendalam untuk memperbaiki budaya dan peradaban demokrasi kita, melenyapkan mitos keliru yang memantangkan oposisi, serta mengakhiri cengkeraman oligarki. Akan tetapi, kita harus bersikap jujur secara moral: seketat apa pun aturan ambang batas dirancang, jika regulasi pemilu pada akhirnya hanya bergeser substansinya menjadi asuransi pengaman kemenangan bagi rezim yang berkuasa, maka pemilu dan demokrasi itu sendiri tidak perlu lagi diselenggarakan," tegas Siregar di Medan, Senin (21/9/2026).

Siregar mengingatkan bahwa ritual pemilu lima tahunan tidak boleh dipertahankan jika hanya bertransformasi menjadi teater prosedural yang melegitimasi tirani secara sah. Tanpa adanya jaminan mutlak berupa regulasi pemilu berintegritas yang memiliki keberanian hukum untuk menjebloskan setiap pelaku kecurangan pemilu ke dalam penjara, seluruh perdebatan mengenai arsitektur elektoral hanya akan menjadi instrumen penipuan massal yang mengkhianati kedaulatan rakyat.

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:35:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu kalimat yang layak dibawa pulang dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026: evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, paparan, atau daftar masalah.

Evaluasi baru punya arti ketika ia berujung pada perubahan.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah tantangan birokrasi selama ini. Kita cukup pandai membuat rapat, menyusun laporan, menampilkan grafik, menumpuk rekomendasi, dan merumuskan daftar pekerjaan rumah. Yang lebih sulit adalah memastikan bahwa setelah forum selesai, ada sesuatu yang benar-benar berubah di lapangan.

Karena itu, tema Rakor Kemenimipas 2026, "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas", seharusnya tidak berhenti menjadi slogan acara. Ia harus menjadi cara kerja.

Tahun anggaran 2026 telah memasuki triwulan terakhir. Waktu makin sedikit, tetapi pekerjaan tidak ikut mengecil. Pada titik seperti ini, organisasi kerap tergoda mengejar dua hal: kegiatan selesai dan anggaran terserap.

Keduanya penting. Namun keduanya belum cukup.

Ukuran kerja pemerintah tidak boleh berhenti pada berapa banyak kegiatan dilaksanakan, berapa besar anggaran dibelanjakan, atau berapa tebal laporan disusun. Ukuran akhirnya justru lebih sederhana: apa yang berubah dan siapa yang merasakan manfaatnya?

Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah masyarakat memperoleh kepastian?
Apakah persoalan benar-benar selesai?
Apakah penyimpangan makin sulit terjadi?
Apakah kepercayaan publik meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar angka realisasi.

Di sinilah Rakor seharusnya menggeser orientasi kerja: dari output menuju outcome.

Kemenimipas telah menetapkan 15 Program Aksi Tahun 2026. Skalanya tidak kecil. Ada ribuan kegiatan yang bergerak dari bawah melalui skema bottom-up, disertai program strategis yang ditetapkan secara top-down. Ada anggaran besar, satuan kerja yang tersebar, serta ratusan pimpinan yang memegang tanggung jawab masing-masing.

Semua itu memperlihatkan bahwa mesin organisasi sedang bergerak.

Tetapi pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: bergerak menuju ke mana?

Di bidang keimigrasian, misalnya, digitalisasi layanan tidak boleh dimaknai sekadar memindahkan formulir dari meja ke layar. Digitalisasi harus membuat layanan lebih cepat, lebih pasti, lebih transparan, sekaligus lebih aman.

Pelayanan paspor harus semakin mudah. Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus semakin akurat. Regulasi visa dan izin tinggal harus semakin sederhana bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Pada saat yang sama, pengawasan orang asing, pencegahan TPPO dan TPPM, serta penguatan perbatasan tidak boleh melemah.

Itulah tantangan sebenarnya.

Imigrasi harus mampu berdiri pada dua kaki sekaligus: mempermudah mereka yang patuh, dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang berisiko.

Cepat, tetapi tidak ceroboh.
Mudah, tetapi tidak longgar.
Modern, tetapi tetap menjaga kedaulatan.

Prinsip yang sama berlaku pada pemasyarakatan.

Program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengendalian penipuan, pendidikan narapidana, dapur sehat, pemberdayaan warga binaan, hingga penanganan overcrowding sudah bergerak dalam berbagai bentuk.

Angka capaian penting. Berapa hasil panen, berapa warga binaan yang terlibat, berapa razia dilakukan, berapa tes urine dilaksanakan, semuanya perlu dicatat.

Tetapi angka-angka itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Pertanyaan terpenting justru sesudahnya.

Apakah lapas menjadi lebih aman?
Apakah peredaran narkoba berkurang?
Apakah penipuan dapat ditekan?
Apakah warga binaan memiliki keterampilan setelah bebas?
Apakah proses pembinaan benar-benar membantu mereka kembali ke masyarakat?

Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga orang tetap berada di balik tembok. Ia seharusnya membuat seseorang keluar dalam keadaan lebih siap untuk kembali menjadi bagian masyarakat.

Rakor juga menyoroti lima wilayah perbaikan: kecepatan layanan, prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem dan teknologi informasi.

Kelima hal itu sesungguhnya saling berhubungan.

Pelayanan yang lambat belum tentu karena petugasnya malas. Bisa jadi prosedurnya terlalu panjang. Prosedur yang panjang mungkin lahir dari regulasi yang bertumpuk. Sistem teknologi yang tidak terintegrasi dapat memaksa pegawai mengulang pekerjaan secara manual. Beban kerja yang tidak merata kemudian melahirkan kesalahan, bahkan membuka ruang penyimpangan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya selalu dimulai dengan pertanyaan, siapa yang salah?

Mulailah dengan pertanyaan lain: di mana sistem tidak bekerja?

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang berwenang memperbaikinya.

Masalah yang bisa diselesaikan UPT jangan semuanya dikirim ke pusat. Persoalan yang merupakan kewenangan kantor wilayah jangan dibiarkan berlarut. Sebaliknya, hambatan yang bersumber dari regulasi nasional jangan dibebankan kepada petugas di bawah seolah-olah merekalah penyebabnya.

Masalah harus diselesaikan pada tingkat kewenangan yang tepat.

Cepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada satu perkara yang tidak boleh tenggelam di antara target, angka, dan program: integritas.

Kemenimipas memegang kewenangan besar.

Imigrasi menjaga pintu negara, mengeluarkan dokumen perjalanan, memberi izin tinggal, dan mengawasi orang asing. Pemasyarakatan mengelola manusia yang sedang berada dalam proses hukum dan pembinaan.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Karena itu, pesan tentang zero tolerance terhadap pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang harus diterjemahkan menjadi sistem nyata. Tidak cukup melalui imbauan. Tidak cukup lewat slogan.

Integritas harus dimulai dari keteladanan pimpinan.

Pimpinan yang meminta bawahannya bersih harus terlebih dahulu menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan secara benar. Pimpinan juga harus memberi ruang bagi orang di bawahnya untuk mengatakan bahwa ada masalah.

Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang mengaku tidak punya masalah.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mendeteksi masalah lebih cepat, mengakuinya lebih jujur, lalu menyelesaikannya sebelum berubah menjadi krisis.

Teknologi pun harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda integritas.

Digitalisasi bukan hanya soal kenyamanan. Ia harus meninggalkan digital trace, memperkecil transaksi gelap, mengurangi ruang diskresi yang tidak terukur, dan membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dengan cara itu, pengawasan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia bergerak lebih awal untuk mencegahnya.

Di sinilah Rakor Kemenimipas 2026 seharusnya menemukan maknanya.

Rakor tidak boleh berhenti sebagai meeting room. Ia harus berubah menjadi delivery room.

Setiap pimpinan seharusnya pulang dengan lima kejelasan: apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai, bagaimana keberhasilannya diukur, dan bagaimana hasilnya dilaporkan.

Lima pertanyaan itu tampak sederhana. Namun kalau diterapkan dengan disiplin, ia bisa mengubah budaya kerja.

Rakor tidak lagi menghasilkan tumpukan rekomendasi.

Ia menghasilkan kontrak penyelesaian masalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali kementerian melakukan rapat.

Mereka ingin paspornya selesai cepat dan pasti. Mereka ingin perbatasan aman. Mereka ingin orang asing yang datang membawa manfaat dilayani dengan baik, sementara yang melanggar ditindak tegas. Mereka ingin lapas bebas narkoba dan penipuan. Mereka ingin warga binaan memperoleh kesempatan kedua.

Itulah ukuran akhir pelayanan publik.

Jabatan, seperti diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bukan sekadar kedudukan. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah pada waktunya akan berakhir.

Yang tinggal bukan kursinya.

Yang dikenang adalah apa yang pernah dikerjakan, perubahan apa yang berhasil dihasilkan, dan manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Maka "Dari Evaluasi Menuju Aksi" tidak boleh selesai ketika Rakor ditutup.

Justru ketika layar presentasi dimatikan, meja rapat dikosongkan, dan para pimpinan kembali ke tempat tugas masing-masing, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai.

Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:35:00 +0700+0700

JAKARTA -- Dukungan penuh yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai telah mengalami peningkatan signifikan, bergeser dari tingkat yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.

Menurut Dr. Teguh Santosa, seruan mengenai kemerdekaan Palestina yang kembali digemakan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam lawatannya baru-baru ini ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, memperlihatkan komitmen nyata bangsa Indonesia. Langkah tegas pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai komoditas berita atau pembicaraan diplomatik semata.

"Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat," ujar Dr. Teguh Santosa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina sebenarnya sudah mengakar sejak lama. Salah satu contoh historisnya terjadi pada awal era 1990an, ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, terpaksa menutup banyak kedutaan besarnya di berbagai negara akibat kesulitan finansial.

Mendengar kabar tersebut, Presiden Soeharto di masa itu meminta agar operasional kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan sampai ditutup. Bantuan dan sokongan penuh pun diberikan, yang membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia terus berjalan lancar hingga kini berkat dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dalam dinamika geopolitik modern, Dr. Teguh Santosa melihat bahwa ketegasan sikap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat dari langkah aktif Indonesia dalam ikut serta mensponsori upaya penghentian kekerasan. Pemerintah berupaya agar konflik yang berkepanjangan ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme forum internasional yang kredibel.

Sebagai wujud nyata dukungan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masa depan, saat ini tercatat ada lebih dari seratus anak muda Palestina yang sedang menuntut ilmu di Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di Universitas Pertahanan, serta sebagian lainnya tersebar di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air.

Dr. Teguh Santosa juga menyoroti adanya pergeseran sikap politik luar negeri dari sejumlah negara Barat, seperti Inggris dan Prancis, yang kini mulai menerima solusi dua negara. Menurutnya, perubahan sikap dari dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran aktif diplomasi Indonesia.

"Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka," jelas Dr. Teguh Santosa.

Terkait instrumen penyelesaian konflik yang realistis, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menggunakan jalur multilateralisme melalui platform hukum internasional dan PBB. Salah satu perdebatan hangat yang sempat mencuat adalah mengenai peran Board of Peace.

Ia meluruskan bahwa Board of Peace bukanlah instrumen yang dibentuk sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resmi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mekanisme kerja di dalam platform tersebut mencakup berbagai usulan komprehensif, termasuk ketentuan agar tentara Israel menarik diri dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.

"Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump," tegas Dr. Teguh Santosa.

Selain Indonesia, banyak negara lain yang turut bergabung dalam inisiatif global tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam. Keterlibatan berbagai negara menunjukkan bahwa forum internasional dapat dimanfaatkan secara luas tidak hanya untuk misi perdamaian, tetapi juga untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar bagi produk nasional di kancah global.

Ketika disinggung mengenai kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Dr. Teguh Santosa menyatakan bahwa langkah ini dilandasi oleh utang sejarah serta amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Di samping itu, keaktifan ini menjadi ujian penting bagi Indonesia untuk memulihkan pengaruh diplomatiknya di panggung internasional.

Melalui lawatan luar negeri yang masif oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, Indonesia dinilai sedang membangun kembali kepercayaan dan kapasitas di mata dunia internasional. Kepercayaan global ini nantinya dapat dioptimalkan guna mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi serta memperkuat posisi tawar bangsa Indonesia.

Selama ini, Indonesia sering kali dilekatkan dengan istilah "perantara yang jujur" atau "honest broker" dalam proses perdamaian dunia. Namun, Dr. Teguh Santosa berpendapat bahwa paradigma lama di mana Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang mendamaikan lalu pergi begitu saja sudah harus dievaluasi.

Mengingat kebutuhan domestik yang mendesak untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional juga memberikan dampak timbal balik berupa pembukaan pasar ekonomi yang lebih luas bagi produk-produk nasional.

Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya sukses mengawal isu kemerdekaan Palestina hingga tuntas, tetapi juga mampu meningkatkan performa geopolitik dan geoekonomi bangsa di kancah global secara berkelanjutan.[]

Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju, Sumut Sabet Perak dan Gelar Pasangan Campuran Terbaik

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:12:00 +0700+0700

MAMUJU | SUMUT24.CO

MAMUJU | Kontingen Sumatera Utara (Sumut) menorehkan prestasi pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bridge ke-60 Tahun 2026 yang berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dari tiga nomor pertandingan yang diikuti, Sumut berhasil meraih medali perak melalui pasangan Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq pada nomor Pasangan Junior.

Ketua GABSI Sumut Novan Efendy Siregar menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih atlet Sumut pada ajang nasional tersebut.
"Alhamdulillah, Sumut meraih perak dari tiga nomor pertandingan yang diikuti di Kejurnas Mamuju ini," ujar Novan.

Selain meraih medali perak, wakil Sumut juga berhasil menyabet gelar Pasangan Campuran Terbaik pada Special Event Piala Ketua Umum PB GABSI Novan Efendy Siregar.

Gelar tersebut diraih pasangan Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma, yang tampil sebagai pasangan campuran terbaik dalam special event tersebut.

Novan menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Sumatera Utara pada Kejurnas Bridge ke-60 Tahun 2026 di Mamuju.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada kontingen Sumut selama mengikuti kejuaraan.

"Terima kasih atas doa dan dukungan dari KONI Sumut," kata Novan.

Prestasi tersebut menambah catatan positif bagi pembinaan olahraga bridge Sumatera Utara di tingkat nasional.red

Bawa Sabu Seberat 240 Gram ke Medan, Polisi Sergap Seorang Penumpang Travel Medan - Aceh di Jalan Williem Iskandar

darma — Mon, 21 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, seorang penumpang travel rute Medan - Aceh, berhasil disergap di kawasan Jalan Williem Iskandar/Pancing MMTC, Desa Medan Estate ,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (17/9/2026) malam. Petugas, menyita 480 gram sabu yang disimpan di tas dengan ruang khusus.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (21/9/2026) siang menjelaskan, pelaku yakni FYM (42) warga Kabupaten Pidie, Aceh, ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan upaya pengiriman narkoba yang dilakukan pelaku, memanfaatkan travel mini bus yang menggunakan sistem penjemputan penumpang di rumah masing - masing penumpang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas pun kemudian melakukan penyelidikan, dan berhasil mengidentifikasi mini bus yang ditumpangi pelaku, dan kemudian melakukan penangkapan.

"Pelaku rencananya akan berangkat dari Medan menuju Aceh menggunakan travel yang menjemput penumpangnya dari rumah ke rumah. Dalam keberangkatannya kembali ke daerah asalnya inilah, pelaku membawa narkoba," ungkap Rafli.

Saat diturunkan dari mini bus, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Bahkan, pelaku juga enggan menujukkan dimana narkoba disimpan.

Petugas pun, sempat tidak menemukan barang bukti narkoba, karena saat penggeledahan awal di ruang penyimpanan baju dan barang bawaan pelaku pada tas yang dibawanya, tidak ditemukan narkoba.

Narkoba baru ditemukan, saat petugas mencurigai adanya ruang khusus yang letaknya berada di bagian bawah tas, yang ternyata menyimpan enam bungkus narkotika jenis sabu.

"Kami temukan 480,56 gram sabu yang dikemas dalam 6 bungkus. Pelaku menyimpan narkoba ke ruang penyimpanan khusus di bagian bawah tas, yang biasanya digunakan untuk menyimpan pelindung tas atau jas hujan," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru kali pertama hendak membawa narkoba dari Medan menuju Aceh, pelaku tergiur upah Rp.3 juta yang dijanjikan pengendali kepadanya.

"Pemeriksaan awal pelaku mengaku baru pertama kali, namun kami akan dalami. Kami juga sedang mengejar pengendali atau bos dari pelaku. Kami sampaikan, narkoba bisa saja berpindah tempat, bisa saja berpindah tangan, tapi kami pastikan hukum tidak pernah kehilangan arah," pungkas Rafli.(W02)

Seorang Pria Pencuri Sepeda Motor Ditangkap Polsek Tanjung Morawa

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:39:00 +0700+0700

Deliserdang- ZH, (34) warga Gang Rahayu Dusun XII Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang berhasil di tangkap Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Pada hari Sabtu tgl 19 September 2026 sekira pkl 19.30 Wib di

Gang Pupuk Dusun XII Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

ZH ditangkap unit Reskrim karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban seorang wanita berinisial SEP.

Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2026 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu Saksi/S ( suami dari korban ) datang ke Tempat kejadian di rumah sdra W jalan kebun sayur dusun XII desa limau manis kecamatan Tanjung Morawa dengan mengendarai sepeda Motor Pelapor untuk membabat rumput , sesampainya Saksi/S memarkirkan sepeda motor Pelapor tersebut dalam keadaan mati mesin, namun kunci kontaknya masih lengket ditempat kunci kontak sepeda motor dimaksud, pada saat Saksi S sedang membabat rumput disekitar Tempat kejadian, kemudian datang korban menjumpai Saksi S dan menyuruh Saksi S untuk membabat rumput didepan rumah dengan dijanjikan akan diberikan uang rokok , setelah Saksi S selesai membabat rumput didepan rumah Terlapor dan sewaktu Saksi S hendak kembali ke TKP yang masih berjarak lebih kurang 100 Meter dari TKP , Saksi S melihat pelaku ZH membawa sepeda motor, namun Saksi S belum menyadari bahwa sepeda motor yang dibawa Terlapor tersebut adalah sepeda motor milik korban.

Kemudian datang saksi W menjumpai Saksi S, lalu saksi W bertanya kepada Saksi S " sepeda motor dimana? Kemudian saksi S menyebutkan sepeda motor di bawah pohon namun saksi W mengatakan bahwa sepeda motor uda di bawa orang.

Saat itu juga saksi S menyadari bahwa sepeda motor yang dilihatnya tadi yang dibawa oleh pelaku ZH adalah sepeda motor yang diparkirkan saksi S, lalu saksi S dan W pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku namun sepeda motor tersebut tidak ketemu, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Mendapat laporan adanya pencurian personil unit reskrim Polsek Tanjung Morawa langsung melakukan penyelidikan kepada pelaku yang saat itu dikenali oleh pelapor.

Dari hasil penyelidikan Pada hari Sabtu tgl. 19 September 2026 sekira pkl 19.30 Wib, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya pelaku ZH sedang berada di Gang Pupuk Dusun XII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH. menuju lokasi yang di maksud dan melakukan Penyelidikan serta Pencarian.

Setelah 30 menit menunggu akhirnya Personil berhasil mengamankan Pelaku dan selanjutnya pelaku di boyong ke Mako guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Saat dikonfirmasi Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, mengatakan "pelaku kini sudah diamankan di Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan kepada pelaku dikenakan Pasal 477 ayat I huruf F Subs Pasal 476 UU 1/2023 KUHPidana." ujarnya.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Intensifkan Pemadaman Karhutla di Inhu, Titik Api Masih Ditangani

darma — Mon, 21 Sep 2026 14:30:00 +0700+0700

Inhu |sumut24.co -

Personel gabungan yang dipimpin Kodim 0302/Indragiri Hulu terus melanjutkan upaya pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan kebun masyarakat Desa Pulau Jum'at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Senin (21/9/2026). Hingga hari ini, tim di lapangan masih menangani sejumlah titik api dan asap guna mencegah kebakaran meluas ke area sekitar.

Sejak pagi, personel TNI bersama Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Satpol PP bergerak di lokasi untuk melakukan pemadaman serta pendinginan. Berbagai peralatan pemadam dikerahkan guna mendukung operasi penanganan karhutla yang masih berlangsung.

Komandan Kodim 0302/Inhu melalui keterangan dari lokasi menyampaikan bahwa seluruh unsur yang terlibat tetap fokus melaksanakan penanganan secara terpadu meskipun menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

"Tim gabungan saat ini terus melaksanakan pemadaman dan pendinginan serta membuka jalur akses menuju titik api dan asap agar proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan, medan yang sulit dijangkau, suhu udara yang cukup panas, serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat personel untuk terus melakukan upaya pemadaman hingga situasi benar-benar terkendali.

Selain melakukan pemadaman langsung, petugas juga terus memantau perkembangan di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan risiko penyebaran kebakaran ke wilayah yang lebih luas.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penanganan karhutla melalui sinergi bersama seluruh instansi terkait dan masyarakat guna menjaga wilayah Riau tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (W02)

Pemprov Sumut-AS Perkuat Kemitraan Strategis, Buka Peluang Investasi dan Perdagangan Baru

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:25:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyambut kunjungan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, dan Kepala Bagian Kerja Sama Militer (Military Group) Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos, di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (21/9/2026).

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," ucap Surya.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut mencatat sejumlah sektor yang dapat menjadi prioritas kerja sama, antara lain perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), tanggap bencana, serta penguatan hubungan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mengenalkan sejumlah peluang investasi kepada Lisa Podolny, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM). Selain itu, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.

Menurut Surya, KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan investasi. Kawasan tersebut juga terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan sejumlah pelabuhan lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut. Ia mengatakan, sejak memulai tugasnya pada Juli 2025, dirinya telah berkesempatan mempelajari berbagai prioritas pembangunan Provinsi Sumut sekaligus menjajaki kerja sama di sejumlah bidang baru.

Lisa mengatakan, Amerika Serikat memiliki kemitraan yang kuat dengan Sumut di berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Melalui EducationUSA di UMSU, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan konsultasi gratis bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

Selain itu, lanjut Lisa, kerja sama juga telah terjalin dengan Universitas Negeri Medan (UNIMED) melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada para guru dengan strategi baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

"Bukan hanya itu, kerja sama juga sudah terjalin dengan USU dengan memberikan beasiswa mikro ACCESS. Program ini memberikan kesempatan kepada para siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka," jelas Lisa.

Lisa juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana telah dilakukan melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Baru-baru ini, ada juga kerja sama Pacific Partnership. Ini adalah misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasific yang singgak ke Sibolga dan Tapanuli Tengah," jelasnya.

Menurut Lisa Podolny, berbagai kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Sumut, untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik. Lisa juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Kehadirannya dalam kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera. **

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir Cata PK TNI AD Gel III, 2.171 Calon Ikuti Seleksi

darma — Mon, 21 Sep 2026 14:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026 tingkat Subpanpus Kodam I/BB di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Senin (21/9/2026).

Sebanyak 2.171 calon mengikuti sidang yang menjadi salah satu tahapan sebelum pelaksanaan Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Rangkaian sidang diawali dengan laporan Sekretaris II kepada Ketua Sidang, kemudian paparan hasil pelaksanaan seleksi sebagai dasar penentuan calon yang akan diusulkan mengikuti Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Dalam amanat Aspers Kasad Mayjen TNI I Wayan Suarjana yang dibacakannya, Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD saat ini memasuki tahun kedua pembentukan Satuan TP tahap VI sehingga pemenuhan personel perlu didukung sistem rekrutmen yang transparan dan modern.

Sistem rekrutmen terus ditingkatkan melalui digitalisasi, termasuk pengunggahan hasil pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani dan penelitian personel secara langsung ke server Panpus.

Sementara itu, tim psikologi telah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) bagi seluruh calon. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses seleksi yang objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI AD gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Pangdam mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang maupun bentuk lainnya karena seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hasil seleksi masing-masing peserta.

Mekanisme pengumuman juga harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan data serta memastikan calon yang dinyatakan lulus sesuai keputusan resmi yang diterbitkan Panpus.

Pangdam juga mengingatkan bahwa hasil Sidang Pantukhir tingkat Subpanpus belum bersifat final karena masih akan dilaksanakan sidang verifikasi di tingkat Panpus yang dihadiri pengawas Itjenad, para Wakil Ketua Tim Rik/Uji Panpus dan Tim Pam Sintelad sebagai tahapan akhir proses rekrutmen sebelum pengumuman resmi.

Karena itu, seluruh panitia diminta menjaga kerahasiaan hasil sidang serta melaksanakan setiap tahapan rekrutmen dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan profesionalisme.

Kegiatan ini turut dihadiri Danrindam I/BB, Wakil Ketua, Pawas, Sekretaris, Katim Rik/Uji, serta para pejabat utama Rindam I/BB.(W02)

Bobby Nasution Dukung Rakerwil Abpednas, Dorong Program yang Berdampak bagi Masyarakat Desa

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumut dan mendorong agar program yang dirumuskan memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

Bobby juga mengapresiasi peran Abpednas yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, setelah pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakerwil, Abpednas dapat segera menjalankan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Abpednas mengundang Gubernur Sumut untuk menghadiri Rakerwil yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

"Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa," ujar Bobby Nasution.

Bobby berharap pelaksanaan Rakerwil Abpednas dapat berjalan sukses dan menghasilkan program yang mampu mengayomi seluruh kader sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang. Pihaknya berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disinkronkan dengan agenda Gubernur Sumut.

"Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah," ungkap Abdul Khair, didampingi Bendahara Agus Salim Arja dan jajaran pengurus lainnya.

Selain itu, Abpednas Sumut menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Abdul Khair juga memohon kesediaan Bobby Nasution untuk hadir sekaligus membuka Rakerwil tersebut secara resmi.**

Baksoskes HUT ke-81 TNI di Wilayah Kodim 0207/Simalungun

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:10:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Bakti Sosial Kesehatan (Baksoskes) Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Wilayah Kodim 0207/Simalungun. Kegiatan baksoskes tersebut dilaksanakan di Lapangan Adam Malik Pematangsiantar, Minggu (20/09/2026).

Wesly dan tamu undangan lainnya diajak Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP, meninjau stand kesehatan yang tersedia, yakni pelayanan dan cek kesehatan gratis, donor darah, khitanan massal, dan tempat latihan pemberian bantuan hidup dasar (BHD) bagi korban yang mengalami gangguan jantung dan pernafasan.

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, sekaligus sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kegiatan hari ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0207/Simalungun yang telah peduli dengan masyarakat Kota Pematangsiantar. Wesly berharap, kerja sama, sinergitas, dan kolaborasi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan TNI, khususnya Kodim 0207/Simalungun bisa terus terjalin dengan baik.

"Selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur," sebut Wesly.

Kegiatan ini melibatkan Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, dan lainnya.

Kegiatan baksoskes dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat.

Tampak hadir, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, Kasiter Korem 022/Pantai Timur (PT) Letkol Arm Marzuq Ashidiqi, Pasiminkes Denkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Kapten CKM S Damanik, Deputi KPw BI Pematangsiantar Rizki Rizky Reflizar, mewakili BRI, dan lainnya. (LP)