Deteksi Banjir Lebih Cepat, Pemko Padangsidimpuan Siapkan Sensor EWS di Angkola Julu

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:27:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan mulai memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis teknologi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan survei sejumlah lokasi yang dinilai strategis untuk pemasangan sensor Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini banjir di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Survei lokasi tersebut dilakukan pada Rabu (7/10/2026) sebagai bagian dari persiapan pemasangan perangkat pendeteksi potensi banjir yang nantinya akan terintegrasi dengan Command Center Pemko Padangsidimpuan.

Tim Diskominfo dipimpin Kepala Seksi Persandian Bidang Prasarana dan Sarana, Muharram Syah. Dalam kegiatan itu, tim meninjau langsung sejumlah titik yang sebelumnya direkomendasikan oleh Sekretaris Camat Padangsidimpuan Angkola Julu, Ibrahim Ritonga.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan bantaran Sungai Batang Ayumi Julu, Desa Simasom.

Survei tersebut dilakukan untuk memastikan sensor EWS ditempatkan pada lokasi yang benar-benar mampu memberikan informasi awal ketika terjadi perubahan kondisi sungai yang berpotensi memicu banjir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, Jhonny Parulian Situmeang, SH, MM, mengatakan penggunaan teknologi dalam sistem peringatan dini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui sensor di lapangan diharapkan dapat diterima dengan lebih cepat sehingga pemerintah memiliki waktu untuk mengambil langkah antisipasi.

"Teknologi kita manfaatkan untuk membantu menyelamatkan masyarakat dan mempercepat proses evakuasi, sehingga risiko kerugian material maupun korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor dapat dikurangi," ujar Jhonny.

Ia menjelaskan, ketika sensor EWS sudah terpasang dan terhubung dengan Command Center, kondisi di lapangan dapat dipantau dan informasi yang diterima selanjutnya dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan setelah bencana terjadi, tetapi dapat melakukan respons lebih awal berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan.

Sementara itu, Muharram Syah menjelaskan bahwa penentuan titik pemasangan sensor tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, terutama kemampuan sensor dalam memberikan informasi sedini mungkin sebelum kondisi di lapangan berkembang menjadi ancaman bagi masyarakat.

"Penempatan sensor EWS harus dapat memberikan waktu yang cukup bagi Command Center untuk mendeteksi potensi banjir, sehingga informasi dapat segera diteruskan kepada OPD terkait dan masyarakat dapat dipersiapkan untuk dievakuasi," jelas Muharram.

Menurutnya, semakin cepat potensi bencana terdeteksi, semakin besar pula kesempatan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Karena itu, survei di kawasan Sungai Batang Ayumi Julu menjadi bagian penting sebelum perangkat EWS benar-benar dipasang dan dioperasikan.

Pemko Padangsidimpuan berharap penerapan sistem peringatan dini tersebut dapat memperkuat langkah mitigasi bencana, khususnya di wilayah yang memiliki potensi terdampak banjir maupun longsor.

Keberadaan sensor EWS yang terintegrasi dengan Command Center nantinya diharapkan mampu mempercepat alur informasi dari lokasi rawan menuju pusat pemantauan dan OPD yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana.

Informasi yang diterima lebih awal juga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari koordinasi lapangan, penyampaian peringatan kepada masyarakat hingga persiapan evakuasi apabila kondisi dinilai membahayakan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan keselamatan masyarakat.

Dengan sistem peringatan dini yang semakin terintegrasi, Pemko Padangsidimpuan menargetkan respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat, terukur dan terkoordinasi.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu.zal

KPK Panggil Dua Eks Bupati, Otti: Jangan Berhenti di Level Pelaksana, Bongkar Siapa Pengendali Proyek Jalan Sumut

admin — Thu, 08 Oct 2026 21:07:00 +0700+0700

MEDAN — Pemanggilan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Jafar Sukhairi Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara mendapat perhatian serius Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi.

Otti S. Batubara menilai langkah KPK memeriksa dua mantan kepala daerah tersebut merupakan perkembangan penting. Namun, ia meminta lembaga antirasuah tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas, melainkan menelusuri secara utuh siapa yang mengetahui, mengatur, menikmati, atau diduga memiliki kepentingan dalam proyek-proyek jalan yang kini menjadi perkara hukum.

"Jangan sampai rakyat hanya disuguhi penangkapan dan pemeriksaan orang-orang di lapangan. Kalau memang ada aliran uang, pengaturan proyek, atau intervensi dalam proses pengadaan, semuanya harus dibuka secara terang," tegas Otti dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

KPK menjadwalkan pemeriksaan Dolly dan Jafar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan. Selain keduanya, penyidik juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR di wilayah Tapsel, Madina dan Padang Lawas Utara.

Menurut Otti, pemanggilan dua mantan bupati tersebut memperlihatkan bahwa perkara proyek jalan Sumut tidak lagi bisa dipandang sekadar persoalan teknis pengadaan atau hubungan antara kontraktor dan pejabat pelaksana.

"Ini sudah menjadi perkara yang harus dilihat dari hulu sampai hilir. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan pekerjaan, bagaimana prosesnya, dan ke mana uangnya mengalir. Semua harus terang," ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan enam proyek dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar.

Yang lebih menarik, pada 7 Oktober 2026 KPK mengumumkan telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut. Identitas dan peran para tersangka baru itu belum seluruhnya diumumkan kepada publik.

Bagi Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, perkembangan ini menjadi momentum bagi KPK untuk membongkar perkara secara lebih menyeluruh.

Otti meminta penyidik tidak hanya mengejar pihak yang diduga menerima atau memberikan uang, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jejaring kepentingan yang berada di balik proyek-proyek bernilai besar tersebut.

"Kalau proyek jalan bernilai ratusan miliar bisa dimainkan, pertanyaannya sederhana: siapa yang menikmati keuntungan paling besar? Jangan hanya mencari tangan yang menerima uang. Telusuri otak, jaringan dan seluruh aliran dananya," katanya.

Ia juga meminta KPK membuka secara transparan setiap perkembangan penyidikan sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

"Publik berhak tahu. Uang yang digunakan untuk membangun jalan adalah uang rakyat. Karena itu rakyat juga berhak mendapatkan jawaban siapa yang bertanggung jawab apabila anggaran tersebut diselewengkan," ujar Otti.

Menurutnya, kualitas pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan, tetapi dari kemampuan aparat hukum mengungkap rantai korupsi secara utuh, termasuk apabila terdapat pihak yang selama ini belum tersentuh.

"Kita berharap KPK jangan tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, apakah pejabat aktif, mantan pejabat, pengusaha atau pihak lain, sepanjang bukti hukumnya cukup, harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Otti menambahkan, pemeriksaan mantan kepala daerah tidak serta-merta berarti mereka bersalah. Status mereka dalam perkara ini adalah saksi dan proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk membuka konteks pengambilan kebijakan dan hubungan para pihak dalam proyek-proyek jalan yang kini sedang didalami KPK.

"Biarkan KPK bekerja dengan bukti. Tetapi jangan pula kasus sebesar ini berhenti pada pemain lapangan. Rakyat ingin tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan," pungkas Otti.

PKA III BPSDM Sumut Studi Lapangan ke PT Transjakarta, Pelajari Inovasi Pelayanan Publik

admin — Thu, 08 Oct 2026 20:53:00 +0700+0700

JAKARTA – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Kelompok Genap yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Studi Lapangan (Stula) dengan lokus PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Peserta pelatihan disambut langsung oleh Direktur Utama PT Transjakarta Bapak Welfizon Yuza.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memperluas wawasan, serta memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) pengelolaan organisasi, inovasi pelayanan publik, dan tata kelola yang berorientasi pada hasil.

Pemilihan PT Transjakarta sebagai lokus studi lapangan didasarkan pada perannya sebagai salah satu penyelenggara layanan transportasi publik perkotaan yang terus mengembangkan inovasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai strategi kepemimpinan, manajemen perubahan, pengembangan inovasi, serta upaya membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan studi lapangan, peserta PKA Angkatan III Kelompok Genap memfokuskan pembelajaran pada berbagai aspek strategis pengelolaan organisasi, khususnya kepemimpinan transformasional, peningkatan kinerja organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi pelayanan publik.

PT Transjakarta menjadi salah satu contoh organisasi pelayanan publik yang menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kepemimpinan yang responsif, pengambilan keputusan berbasis data, serta kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi terhadap perubahan.

Selain itu, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan aksesibilitas layanan menjadi aspek penting yang dapat dipelajari sebagai referensi dalam pengembangan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun instansi asal peserta.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan memimpin perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam mencetak pemimpin administrator yang profesional, inovatif, adaptif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Studi lapangan ini sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas aparatur yang tidak hanya mampu memahami tantangan organisasi, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadirkan solusi nyata demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Tajak 5 Sumur saat Pemulihan Pascabencana, Pertamina EP Rantau Buktikan Ketangguhan Pejuang Energi

admin — Thu, 08 Oct 2026 19:30:00 +0700+0700

ACEH TAMIANG- Dukung keberlanjutan produksi minyak dan gas nasional, Pertamina EP Rantau Field melakukan pengeboran sumur baru di tengah pemulihan pascabencana banjir Aceh Tamiang. Setelah melakukan program pemulihan secara bertahap hingga penyelesaian tiga sumur bor baru kini produksi minyak kembali stabil di angka 1700 barel per hari.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabencana banjir secara berkelanjutan. Karena itu, dalam waktu empat bulan produksi sudah kembali ke performa awal. Bahkan, saat ini perusahaan sudah melakukan tajak (well spud) lima sumur baru di wilayah kerjanya.

"Kendati masih dalam situasi pemulihan pascabanjir, perusahaan melakukan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan migas baru dan mempertahankan produksi migas. Tajak sumur baru ini sangat penting bagi penyediaan energi nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, sumur RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir RNT DZ-51: 1145 MMD dan RNT DZ-52: 1037 MMD.

Selanjutnya, sumur RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33 di Kampung (Desa) Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sumur itu RNT DZ-11 dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1132 MMD sementara dua sumur lainnya sedang proses pengeboran.

Keberhasilan dalam tajak lima sumur baru ini, lanjut dia, turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan produksi di PEP Rantau Field. Dan, Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi serta mendalami pontensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

Menurutnya, Pertamina EP Rantau Field bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (PHR Zona 1) senantiasa berpegang teguh pada prinsip Environmental, Social and Governance atau (ESG) dalam seluruh kegiatan operasi dan bisnis perusahaan.

Ia juga memastikan seluruh pekerja di atas rig sudah mengikuti pelatihan wajib Health, Safety, Security and Environment (HSSE), termasuk Basic HSSE Training, Corporate Life Saving Rules (CLSR) dan Pertamina Well Control (PETROL) serta sertifikasi keahlian dalam pekerjaan pengeboran.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut ia bilang, sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabanjir yang menerjang wilayah kerjanya secara bertahap. Ada empat fase pemulihan yang diterapkan yakni fase emergency, fase reactivation, fase recovery dan fase sustainability. Fase-fase ini mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional jangka Panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur sumur produksi," ujarnya.

Berinovasi di Tengah Bencana

Tomi menceritakan, tim Pertamina EP Rantau Field melakukan berbagai cara untuk pulih lebih cepat dari bencana banjir. Satu di antaranya menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menjadi "jantung PEP Rantau Field"

Baginya, menghidupkan kembali listrik menjadi bagian penting untuk menggerakkan kembali fasilitas umum dan peralatan produksi. Ketika listrik mati, air bersih ikut hilang, karena instalasi pengolahan air (WTP/water treatment plant) juga terendam dan pompa tidak bisa bekerja begitu juga produksi minyak terhenti total.

"Pembangkit listrik di sini menggunakan gas dari sumur yang telah direaktivasi. Akibat banjir HPCS yang kami miliki mengalami kerusakan berat. Maka kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali menghidupkan listrik," katanya.

Setelah melakukan analisis yang matang, mereka memutuskan tidak mengaktifkan kembali HPCS (High Pressure Compressor Station) yang sebelumnya merupakan stasiun kompresor gas sebagai sumber tunggal pasokan gas untuk pembangkit listrik. Akan tetapi, dengan semangat inovasi mencari penggantinya dan menemukan bahwa SP-5 dengan sedikit modifikasi ternyata mampu mengambil alih fungsi HPCS untuk menghidupkan listrik.

Saat ini, HPCS belum aktif, pasokan gas datang dari SP-5 dan SP 1 dua sekaligus.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik," ujarnya.

Selain itu, pada Mei dan Agustus 2026, produksi menyentuh angka 2000 barel per hari. Artinya, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum banjir. Saat ini produksi minyak PEP Rantau Field stabil diangka 1700 barel per hari.

Ia menuturkan, tidak sedikit pihak berpendapat pemulihan pascabencana banjir ini tergolong cepat, hanya membutuhkan waktu empat bulan. Padahal, mereka memperkirakan dibutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk pulih.

"Pulih lebih cepat ini bisa terwujud karena ada bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina. Seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba dan sejumlah lapangan lainnya ikut terlibat aktif dalam pemulihan fasilitas Rantau Field. Pertamina ini satu keluarga, jika satu tertimpa musibah yang lain datang membantu," katanya.

Atas keberhasilan itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penghargaan terhadap Pertamina EP Rantau Field pada Rabu 8 April 2026. Penghargaan ini sebagai apresiasi atas kinerja percepatan pemulihan produksi pascabanjir besar Aceh Tamiang akhir November 2025.

Diketahui sebelumnya, banjir besar pada akhir tahun lalu dengan ketinggian berkisar 4-4,5 meter dan endapan lumpur 30-80 sentimeter berdampak terhadap fasilitas produksi, perkantoran dan permukiman pekerja.

Sementara itu, Direktur Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1, Muhammad Arifin menyampaikan, terima kasih kepada SKK Migas yang memberikan penghargaan atas dedikasi dan keteguhan pekerja dan mitra kerja saat menghadapi bencana banjir.

"Penghargaan kepada Pertamina EP Rantau Field sangat berarti dan positif untuk memberikan motivasi agar kinerja para perwira bisa meningkat, terlebih setelah adanya bencana kemarin. Penghargaan ini melahirkan komitmen baru dalam proses peningkatan produksi sesuai dengan visi dan misi Pertamina yakni swasembada energi," ucapnya.

Tentang Pertamina EP Field Rantau.

PT Pertamina EP Field Rantau merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut. Kegiatan operasional PEP Rantau berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). Area operasional PEP Rantau tersebar di dua kabupaten/kota yang mencakup empat kecamatan dan puluhan desa.

PEP Rantau menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola kelembagaan guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

admin — Thu, 08 Oct 2026 19:23:00 +0700+0700

Bogor- Kesehatan bersama sejumlah Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) sebagai langkah implementasi KAPJ sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor (6/10/2026).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret dari pembahasan KAPJ yang telah dilakukan secara intensif melalui forum KKSK.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan,otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi Asuransi Kesehatan Tambahan membentuk Tim Task Force Percepatan Implementasi KAPJ untuk menyiapkan berbagai aspek kebijakan, operasional, dan tata kelola implementasi KAPJ.

Penandatanganan perjanjian kerja sama kali ini menambah jumlah mitra Asuransi Kesehatan Tambahan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ.

Sebanyak 18 AKT menandatangani perjanjian kerja sama pada kesempatan ini. Dengan demikian, total terdapat 31 AKT yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara AKT dengan fasilitas kesehatan (rumah sakit/grup rumah sakit).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk penguatan koordinasi manfaat antara Program JKN dan AKT yang berorientasi pada peningkatan perlindungan peserta.

"Penandatanganan kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem jaminan kesehatan yang semakin kuat dan kolaboratif.
[8/10, 19.06] Bang Isn: sendiri, tetapi saling melengkapi untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Melalui KAPJ, kami ingin mendorong pembiayaan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan," ujar Ogi.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa OJK terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Dalam POJK ini yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta sinergi dengan fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya termasuk Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ogi mengungkapkan, dari 31 AKT yang sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, ada 25 AKT yang telah bermitra dengan 13 rumah sakit atau grup rumah sakit. Hal ini menjadi fondasi penting bagi implementasi KAPJ.

OJK berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif di lapangan dan terus diperluas sehingga seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam KAPJ pada 2027, demi memberikan kemudahan bagi peserta serta mewujudkan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berikut Daftar Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Hanwha Life Insurance Indonesia,PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT AIA Financial,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah

Selain itu, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung (EquiraLife),PT Asuransi Sinar Mas, PT Bosowa Asuransi,PT Pertalife Insurance, PT AJ Central Asia Raya, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, PT Avrist Assurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Prudential Sharia Life Assurance, PT Prudential Life Assurance.

Selanjutnya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, BNI Life Insurance, PT Panin Dai-ichi Life, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sun Life Financial Indonesia,PT Sun Life Syariah,PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT AXA Financial Indonesia,PT Zurich Topas life,PT Panin Dai-ichi Life Syariah Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.rel

PKSS Perkuat Profesionalisme 7.943 Satpam Lewat Jambore dan Pendidikan Gada Pratama

admin — Thu, 08 Oct 2026 18:43:00 +0700+0700

MEDAN – PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) terus memperkuat profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pembinaan serta pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui Jambore Satpam 2026 yang digelar serentak di 34 cabang PKSS dan diikuti sebanyak 7.943 personel Satuan Pengamanan (Satpam).

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi, kedisiplinan, kekompakan, serta kualitas pelayanan personel Satpam dalam menjalankan tugas pengamanan di lapangan.

Jambore Satpam 2026 dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Ambon, Balikpapan, Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jambi, Medan, serta sejumlah daerah lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, PKSS mendorong seluruh personel Satpam agar semakin tanggap menghadapi berbagai situasi di lapangan, sekaligus mampu memberikan pelayanan pengamanan yang profesional, humanis, disiplin, dan bertanggung jawab kepada pengguna layanan.

Tidak berhenti pada kegiatan Jambore, PKSS juga secara konsisten melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama di sejumlah cabang, antara lain Ambon, Balikpapan, Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Yogyakarta, dan Purwokerto.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Polda setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, serta profesionalisme personel Satpam dalam menjalankan fungsi pengamanan.

Business Director PT PKSS, Moh. Harsono, mengatakan penguatan SDM merupakan bagian penting dari strategi perusahaan dalam menjaga kualitas layanan.

"Profesionalisme tidak hanya dibangun melalui kemampuan teknis, tetapi juga melalui sikap, komunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Karena itu, kami terus mendorong pembinaan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan agar setiap insan Prima mampu memberikan kontribusi terbaik di lingkungan kerjanya," ujar Harsono kepada wartawan di Medan, Kamis (8/10/2026) malam.

Menurutnya, komitmen membangun SDM yang profesional tidak dapat dipisahkan dari upaya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan operasional di berbagai wilayah Indonesia, PKSS juga terus mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Setiap dinamika yang muncul di lapangan diupayakan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Prinsip kami adalah setiap proses harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pembinaan SDM menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas tersebut terus terjaga," katanya.

Melalui Jambore Satpam 2026 dan Pendidikan Gada Pratama, PKSS menegaskan komitmennya untuk terus mencetak insan Prima yang profesional, disiplin, tanggap, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

Penguatan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan personel dalam menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap kualitas layanan PKSS di berbagai wilayah Indonesia.

Jalan Rp94,3 Miliar di Paluta Sudah Rusak Sebelum Tahun Anggaran Berakhir, GMPT Desak KPK Periksa Proyek Sipiongot

admin — Thu, 08 Oct 2026 18:35:00 +0700+0700

MEDAN | Proyek pembangunan jalan provinsi pada ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Belum berakhir tahun anggaran 2026, kondisi jalan yang baru dikerjakan tersebut disebut sudah mengalami kerusakan.

Kondisi itu memantik dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Sumatera Utara tersebut.

Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi (GMPT), Rahmat Ritonga, saat ditemui di Medan, Kamis (8/10/2026), mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

"Temuan kerusakan jalan provinsi pada ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu di Kabupaten Paluta ini menimbulkan dugaan adanya korupsi yang terjadi pada proyek tersebut," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sumatera Pionner Building Meterial, dengan konsultan PT Esconsoil Ensan KSO PT Puri Dimensi. Nilai kontraknya disebut mencapai Rp94,3 miliar, bersumber dari APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan dimulai pada 16 April 2026, berdasarkan kontrak Nomor 620/UPTD-BMCK-GT/KPA/124/2026, dengan masa pelaksanaan selama 260 hari kalender.

Rahmat mempertanyakan bagaimana proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah tersebut dapat mengalami kerusakan ketika masa pelaksanaan bahkan belum berakhir.

"Kalau benar pekerjaan belum selesai tetapi sudah mengalami kerusakan, ini harus menjadi perhatian serius. Aparat hukum harus memeriksa KPA, PPK dan pihak perusahaan yang mengerjakan proyek," tegasnya.

Sebagai putra daerah Paluta, Rahmat mengaku kecewa dengan kondisi infrastruktur tersebut.

"Saya sebagai putra daerah Paluta sangat dirugikan. Kami tentu kecewa melihat kondisi jalan yang belum lewat tahun anggaran tetapi sudah hancur. Uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," katanya.

Objek Perkara Lama, Proyek Tetap Dilanjutkan

Sorotan GMPT semakin tajam karena ruas jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu tersebut disebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek jalan yang sebelumnya menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2025.

Rahmat mempertanyakan keputusan untuk melanjutkan pekerjaan pada ruas yang disebutnya masih berkaitan dengan perkara yang ditangani KPK.

"Objek perkara masih dalam proses penyidikan tetapi proyeknya bisa dilanjutkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa proyek tersebut dipaksakan untuk dikerjakan?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan belum diperiksanya sejumlah pihak yang dinilainya berkaitan dengan proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Rahmat bahkan mendesak KPK membuka secara terang keterkaitan proyek tersebut dengan perkara sebelumnya, termasuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, penetapan pemenang, kontrak, spesifikasi teknis hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyek jalan dibangun, tetapi kualitasnya justru dipertanyakan. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dibuka siapa yang bertanggung jawab," katanya.

KPK Diminta Jangan Tutup Mata

GMPT meminta KPK tidak berhenti pada penanganan perkara sebelumnya. Jika ruas jalan yang kini dikerjakan merupakan bagian dari objek atau memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, menurut Rahmat, seluruh prosesnya harus ditelusuri.

"KPK di mana sekarang? Apakah diam saja melihat kondisi jalan yang rusak dan berbau dugaan korupsi ini?" kata Rahmat.

Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa KPA, PPK, konsultan pengawas, kontraktor serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Rahmat juga mengingatkan agar APBD Sumut tidak sekadar menjadi instrumen pembangunan yang menghasilkan proyek secara fisik, tetapi harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat Sipiongot hanya dijadikan objek pencitraan politik. Jalan dibangun dengan uang rakyat, tetapi belum selesai sudah rusak. Kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, harus ada yang bertanggung jawab," pungkasnya.red

Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun

admin — Thu, 08 Oct 2026 18:10:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat realisasi pembangunan daerah dengan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap seluruh program yang sedang berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/10/2026).

"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik non infrastruktur," ujar Faisal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Selain itu, terdapat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Faisal menjelaskan, total porsi anggaran kegiatan secara umum di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 triliun.

"Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut," kata Faisal.

Terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut atau Quick Wins, Faisal mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan. Pagu anggaran PHTC dialokasikan sekitar Rp1,1 triliun, dengan nilai yang telah berkontrak sebesar Rp1 triliun dan capaian realisasi fisik mencapai 39,30%.

Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar. Nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61% hingga triwulan III.

Faisal menyebutkan, capaian realisasi pembangunan daerah masih mengalami dinamika. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai faktor teknis maupun nonteknis, termasuk jadwal proses pengadaan barang dan jasa.

"Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu," tegas Faisal.

Untuk memastikan akurasi data sekaligus mempercepat evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu juga memanfaatkan aplikasi PRP2 Sumut. Setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk menginput data realisasi secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

"Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," kata Faisal. **

Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data

darma — Thu, 08 Oct 2026 17:57:00 +0700+0700

Jakarta |sumut24.co -

Media sosial sempat riuh oleh hujatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video siswa yang dilarikan ke puskesmas, foto ompreng berisi makanan basi, dan potongan berita keracunan menyebar cepat dari satu linimasa ke linimasa lain. Dalam hitungan jam, satu insiden di sebuah sekolah bisa berubah menjadi vonis publik atas seluruh program.

Kegelisahan itu punya dasar. Sepanjang 2025, ribuan kasus keracunan makanan dilaporkan dari berbagai daerah, dan pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Namun di media sosial, fakta, opini, dan kabar yang belum terverifikasi sering bercampur menjadi satu.

Perdebatan pun bergeser dari soal gizi anak menjadi soal percaya atau tidak percaya kepada program.

Di tengah situasi itulah Damera Press bersama LPPM UPNVJ Press menerbitkan buku Kondisi Sosial atas Praktik MBG: Antara Mitos Medsos dan Realitas (September 2026).

Buku ini merupakan salah satu bunga rampai akademik awal yang mengkaji MBG secara lintas disiplin, dari hukum, persepsi lapangan, tata kelola digital, hingga ekonomi.

Para penulisnya, sebagian besar akademisi UPN Veteran Jakarta, mencoba memisahkan mana yang mitos dan mana yang realitas dengan memakai data dan metode ilmiah.

Buku ini tidak menutup mata terhadap masalah. Diani Sadiawati dan Edward Benedictus Roring menunjukkan bahwa regulasi MBG cenderung disusun setelah persoalan muncul, sehingga anak-anak sebagai penerima utama paling merasakan dampaknya.

Survei Purwanto Widodo terhadap siswa dan guru di Jakarta dan Bekasi mencatat keluhan nyata, seperti nasi keras, sayur yang mulai basi, kemasan kotor, dan distribusi yang tidak tepat waktu. Kegelisahan yang ramai di media sosial dibaca di sini secara sistematis, bukan sekadar diulang.

Buku ini juga menawarkan jalan keluar. Dr. Alfatih S. Manggabarani merekam bagaimana dasbor digital dan verifikasi berbasis kode QR di sejumlah daerah membantu pengawasan, sambil mengakui kesenjangan infrastruktur antardaerah.

Prof. Dianwicaksih Arieftiara mengusulkan pengelolaan sisa makanan lewat ekonomi sirkular sebagai bentuk bela negara non-militer. Buku ini ditutup dengan artikel lepas Rémy Herrera, peneliti CNRS Prancis, tentang ketahanan Kuba menghadapi blokade.

Sisi yang jarang muncul di media sosial, yaitu dampak ekonomi, dibahas oleh Dr. Fachru Nofrian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, ekonom, sekaligus Sekjen Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI).

Dalam bab "Inflasi dengan dan tanpa Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia Periode 2023-2025", Fachru membaca MBG sebagai program ekonomi berskala besar yang menambah permintaan agregat dan pendapatan masyarakat. Temuan awalnya menunjukkan harga bahan pangan cenderung lebih stabil seiring berjalannya program.

Ia juga berargumen bahwa pendekatan universal lebih tepat, karena program yang disasar berdasarkan data kerap meleset dari sasarannya.

"Kritik publik itu sah dan penting. Tetapi kebijakan sebesar MBG tidak boleh diperbaiki hanya berdasarkan apa yang viral. Ia perlu diperbaiki berdasarkan data dan kajian ilmiah," ujar Fachru pada Kamis (8/10/2026).

Sebagai Sekjen LPPI, ia juga mengingatkan bahwa MBG menyentuh banyak pekerja, dari petani, pemasok, hingga pekerja dapur, sehingga dampaknya terhadap lapangan kerja dan daya beli perlu diteliti secara serius.

Para penulis menyebut karya ini sebagai penelitian awal yang masih perlu disempurnakan.

Justru karena itu, buku ini menarik untuk didiskusikan lebih luas oleh publik, akademisi, pengambil kebijakan, dan pelaksana di lapangan, agar lahir masukan baru yang lebih komprehensif secara akademik.

Program sebesar MBG membutuhkan lebih banyak kajian ilmiah, bukan sekadar sorak atau hujatan, supaya negara dapat melayani rakyatnya dengan lebih baik.(W02)

Kompak Perangi Bandar Narkoba! Kejaksaan Padangsidimpuan Dapat Back-Up JMSI, MUI dan Masyarakat

admin — Thu, 08 Oct 2026 17:19:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Langkah tegas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan dalam memburu jaringan peredaran narkotika diapresiasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan).

Ketua JMSI Tabagsel, Yusrizal Nasution atau yang akrab disapa Ucok Rizal, menilai pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius, konsisten dan menyasar seluruh mata rantai peredarannya, terutama pihak yang berada di balik distribusi narkotika.

Menurutnya, penindakan terhadap pengguna dan pengedar di lapangan memang penting. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan pengungkapan jaringan yang lebih besar agar peredaran narkoba tidak terus berulang.

"JMSI Tabagsel memberikan apresiasi kepada Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan yang terus bekerja keras mengungkap jaringan narkoba dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang meresahkan masyarakat," ujar Ucok Rizal, Kamis (8/10/2026).

Ia berharap langkah tersebut terus ditingkatkan dan tidak berhenti pada penangkapan di tingkat lapangan. Menurutnya, pemberantasan narkotika harus diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran hingga ke aktor yang menjadi pemasok maupun pengendali jaringan dan disikapi dalam penegakkan hukum yang tegas dari pihak Jaksa dan Pengadilan.

Ucok Rizal juga mendorong seluruh jajaran kepolisian juga kejaksaan di kawasan Tabagsel untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman narkotika.

"Harapan kita seluruh Polres dan kejaksaan di wilayah Tabagsel terus meningkatkan pembersihan dan pemberantasan dari maraknya peredaran para bandar narkoba. Ini sudah menjadi warning sebelum persoalan ini merembet lebih parah dan merusak generasi muda," tegasnya.

*Polisi Dukung Kejaksaan Beri Hukuman Tegas*

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono menegaskan bahwa perang terhadap narkotika membutuhkan kerja bersama dan kesinambungan proses penegakan hukum.

Menurut Juli, penanganan perkara narkotika tidak boleh hanya berhenti pada proses penangkapan dan penyidikan. Setelah perkara dinyatakan lengkap, proses hukum di kejaksaan hingga persidangan juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

"Kita berharap seluruh wilayah Padangsidimpuan dapat dibasmi para bandar narkoba, mengingat wilayah ini bisa dikategorikan pintu pasar wilayah Tabagsel sebelum berembet parah ke generasi muda," ujar AKP Juli Purwono, Kamis (8/10/2026).

Ia menegaskan, narkotika bukan persoalan kriminal biasa karena dampaknya dapat menghancurkan masa depan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Karena itu, pihak kepolisian menyatakan siap mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan dan Pengadilan terhadap perkara narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Mendukung pihak kejaksaan dan pengadilan, jangan kasih ruang para bandar apabila mereka meminta keringanan, karena awal rusak dari bandar, barang tersebut bisa beredar luas di lapangan," tegas Juli.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum.

*Tiga Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan*

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sebelumnya telah melaksanakan tahap II dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing Zainuddin Ginting, Pardamean Nasution dan Starlina Hutajulu.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Narkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., membenarkan pelaksanaan tahap II tersebut.

"Betul kita sudah menyerahkan ketiga tersangka atas kasus tindak pidana narkotika ke Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. Ketiganya masing-masing Zainuddin Ginting, Pardamean Nasution dan Starlina Hutajulu," ujar Juli.

Ia menjelaskan, pelimpahan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Perkara tersebut bermula dari laporan polisi LP/A/33/V/2026/SPKT, Satresnarkoba/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara tertanggal 4 Mei 2026 atas nama pelapor Sugianto.

Untuk perkara Zainuddin Ginting, penyidikan dituangkan dalam surat BP/25/V/RES.4.2./2026 Satresnarkoba tertanggal 21 Mei 2026.

Sementara perkara Pardamean Nasution tercatat dalam surat BP/26/V/RES.4.2./2026 tertanggal 21 Mei 2026.

Sedangkan perkara Starlina Hutajulu tercantum dalam surat BP/27/V/RES.4.2./2026 Satresnarkoba tertanggal 21 Mei 2026.

*JMSI: Jangan Beri Ruang bagi Jaringan Narkoba*

Ketua JMSI Tabagsel Ucok Rizal mengatakan, proses hukum terhadap perkara narkotika tersebut harus dikawal sampai persidangan.

Ia menilai sinergi antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat menentukan keberhasilan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

"Kita mendukung pihak kejaksaan dan pengadilan. Jangan memberikan ruang kepada para bandar untuk kembali mengulangi perbuatannya. Karena dari bandar inilah barang tersebut bisa beredar luas di lapangan," katanya.

Menurut Ucok, dukungan terhadap aparat penegak hukum juga harus datang dari masyarakat. Masyarakat tidak boleh bersikap diam ketika mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Ia berharap masyarakat berani memberikan informasi kepada aparat melalui jalur yang tersedia sehingga upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

"Ini bukan hanya tugas polisi. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau masyarakat, polisi, jaksa dan hakim memiliki komitmen yang sama untuk memutus mata rantai narkoba, ruang gerak para pelaku akan semakin sempit," ujarnya.

*MUI Padangsidimpuan: APH Jangan Takut Berantas Bandar*

Dukungan terhadap aparat penegak hukum juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.

Ia mendukung langkah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak perlu takut mengambil tindakan tegas terhadap jaringan narkoba sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

"Polisi, jaksa dan hakim jangan takut memberantas bandar narkoba. Masyarakat akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum yang berani menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba," ujar Zulfan.

Ia menilai peredaran narkotika telah menjadi ancaman serius karena dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat menghancurkan keluarga dan masa depan generasi muda.

Karena itu, Zulfan meminta seluruh elemen penegak hukum tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara terpadu dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan.

"Masyarakat tentu berharap hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Jangan sampai orang yang menjadi bagian penting dalam peredaran narkoba justru terus memiliki ruang untuk merusak generasi bangsa," katanya.

*Polisi, Jaksa dan Hakim Didorong Satu Komitmen*

Dukungan JMSI Tabagsel dan MUI Padangsidimpuan tersebut menjadi bagian dari dorongan masyarakat agar pemberantasan narkotika tidak berhenti pada penangkapan semata.

AKP Juli Purwono menegaskan bahwa narkotika merupakan musuh bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

"Narkoba musuh kita bersama," tegasnya.

Sementara Ucok Rizal berharap penindakan terhadap jaringan narkotika di Padangsidimpuan dapat menjadi momentum memperkuat pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Tabagsel.

Ia juga mengapresiasi langkah Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan yang terus melakukan penindakan dan mendorong agar kerja tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur penegak hukum.

"Polisi sudah bekerja. Sekarang sinergi itu harus terus berjalan sampai proses hukum selesai. Kita harus berdiri bersama untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba," pungkas Ucok Rizal.zal

Lagi lagi dan lagi, Empat Dosen Raih Jabatan Lektor Kepala, UNPAB Perkuat Kapasitas SDM untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi

admin — Thu, 08 Oct 2026 16:51:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat kapasitas sumber daya manusia akademik melalui peningkatan jabatan akademik empat dosen. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Jabatan Akademik tersebut berlangsung di Aula Lantai 2 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, Rabu (7/10/2026).

Empat dosen UNPAB yang menerima SK Jabatan Akademik berasal dari berbagai bidang keilmuan, yakni Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Program Studi Ilmu Hukum; Assoc. Prof. Dr. Darmeli Nasution, S.Kom., M.Kom., Program Studi Kecerdasan Buatan; Assoc. Prof. Dr. Slamet Widodo, S.E., M.M., Program Studi Manajemen; serta Assoc. Prof. Dr. Heriyati Chrisna, S.E., M.Si., Program Studi Akuntansi.

Penyerahan SK yang turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. Dalam arahannya, Saiful menekankan bahwa peningkatan jabatan akademik perlu diiringi dengan tanggung jawab yang semakin besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Peningkatan jabatan akademik tidak hanya mencerminkan perkembangan karier seorang dosen, tetapi juga menuntut kontribusi akademik yang lebih luas. Dosen pada jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi diharapkan mampu memperkuat aktivitas penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi bagi lingkungan pendidikan tinggi dan masyarakat.

Penguatan kapasitas akademik tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang berkualitas. Dosen tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan melalui penelitian serta memberikan kontribusi akademik yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Bagi UNPAB, penerimaan SK Jabatan Akademik bagi empat dosen tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengembangan sumber daya manusia akademik. Bertambahnya dosen dengan jenjang jabatan akademik yang semakin kuat turut mendukung pengembangan keilmuan di berbagai program studi yang ada di lingkungan universitas.

Penguatan jenjang akademik juga membuka ruang yang lebih luas bagi dosen untuk meningkatkan kontribusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya UNPAB dalam membangun sumber daya akademik yang terus berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tinggi.

Melalui pengembangan karier akademik dosen secara berkelanjutan, UNPAB terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi.

Peningkatan jabatan akademik empat dosen tersebut menjadi bagian dari langkah UNPAB dalam memperkuat ekosistem akademik sekaligus mendorong kontribusi dosen yang semakin luas dalam pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Resmi Pimpin Polda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan Disambut Ulos dan Tarian Tradisional

admin — Thu, 08 Oct 2026 15:15:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Kamis pagi (08/10/2026), ditandai dengan pengalungan bunga dan ulos serta pertunjukan tarian khas Melayu dan Batak.

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat" kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya.(W05)

FOTO:

Brigjen Pol Rony Samtana Dipercaya Jabat Kapolda Sumsel, Rianto: Semoga Amanah

admin — Thu, 08 Oct 2026 14:51:00 +0700+0700

PALEMBANG | SUMUT24.CO — Ucapan selamat dan sukses disampaikan kepada Brigjen Pol Rony Samtana atas amanah dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Ucapan tersebut disampaikan Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, CEO Media Sumut24 dan juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia ( JMSI) Sumut. Ia berharap Irjen Pol Rony Samtana senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Selamat dan sukses Brigjen Pol Rony Samtana. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, selalu sehat, sukses dan mendapat ridho Allah SWT. Aamiin," ujar Rianto.

Ia juga berharap kepemimpinan Brigjen Pol Rony Samtana dapat terus membawa semangat pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan, pungkas Anto Genk.
(Red/Sumut24)

Kapolresta Deli Serdang Resmikan Jembatan Merah Putih, Perkuat Akses dan Mobilitas Warga Desa Pardamean dan Wonosari

admin — Thu, 08 Oct 2026 14:16:00 +0700+0700

Deliserdang- Wujud nyata Polri bersama masyarakat, Polresta Deli Serdang untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui program Jembatan Merah Putih. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, secara langsung meresmikan Jembatan Merah Putih di Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Rabu (07/10/2026)

Keberadaan jembatan penghubung antar Desa memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Pardamean dan Desa Wonosari. Akses tersebut dimanfaatkan warga untuk mendukung berbagai keperluan, baik dalam menjalankan aktivitas harian, kegiatan sosial maupun menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah setempat karena Jembatan tersebut merupakan penghubung antar Desa Pardamean dan Desa Wonosari.

Demi menunjang akses warga antar Desa. Polresta Deli Serdang melakukan Pembangunan Jembatan melalui program Jembatan Merah Putih.

Program tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polresta Deli Serdang berupaya menghadirkan kontribusi nyata dengan membantu membangun fasilitas yang memiliki manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, mengatakan bahwa Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri yaitu Polisi bersama masyarakat untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memberikan manfaat melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

"Kami berharap Jembatan Merah Putih ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Perdamean dan sekitarnya. Dengan adanya jembatan yang telah diperbaiki, kami berharap mobilitas warga dapat berjalan lebih lancar dan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah," ujar Kapolresta Deli Serdang.

Kapolresta juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga serta merawat jembatan tersebut. Menurutnya, fasilitas yang telah diperbaiki akan dapat memberikan manfaat lebih panjang apabila digunakan secara bertanggung jawab dan dipelihara secara bersama-sama.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan ini. Mari kita gunakan dengan baik dan menjaga kondisinya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang," tambahnya.

Dalam kegiatan peresmian tersebut, Kapolresta Deli Serdang didampingi Waka Polresta Deli Serdang dan PJU Polresta Deli Serdang. Turut hadir Camat Tanjung Morawa Gontar Syahputra Batubara, Kepala Desa Pardamen Toni H. Sitorus, Kepala Desa Wonosari Suparman, para tokoh masyarakat serta warga masyarakat setempat.

Kehadiran unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan adanya sinergi dalam mendukung fasilitas yang memiliki manfaat langsung bagi warga.

Kapolresta Deli Serdang bersama rombongan juga meninjau kondisi Jembatan Merah Putih setelah dilakukan Pembangunan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi jembatan sekaligus memastikan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

Suasana kebersamaan turut terlihat dalam rangkaian kegiatan. Kapolresta bersama jajaran dan masyarakat melakukan dokumentasi bersama di lokasi jembatan yang telah dibangun sebagai bagian dari rangkaian peresmian.

Kehadiran Jembatan Merah Putih di Desa Pardamen diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai akses penghubung antar Desa, jembatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Polresta Deli Serdang terus mendorong pelaksanaan kegiatan yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui program Jembatan Merah Putih, kehadiran Polri diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sekaligus membangun semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum.

Dengan telah diresmikannya jembatan tersebut, masyarakat Desa Pardamen dan wilayah sekitarnya diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut secara aman, tertib dan bertanggung jawab. Polresta Deli Serdang juga mengajak masyarakat untuk menjaga serta merawat jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Peresmian Jembatan Merah Putih ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polresta Deli Serdang kepada masyarakat, sejalan dengan semangat menghadirkan Polri yang Presisi, humanis dan dekat dengan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Warga Setempat Menyampaikan Ucapkan terimakasih kepada Kapolresta Deli Serdang yang telah membangun jembatan penghubung antar desa sehingga dapat dilalu untuk aktivitas warga dari pengangkutan hasil panen dan kegiatan lainya.

Apresiasi juga diucapkan oleh Kepala Desa Wonosari bersama Kepala Desa Pardamean "terimakasih kami ucapkan kepada Kapolresta Deli Serdang atas pembangunan jembatan Merah Putih ini, karena sebenarnya jembatan ini sudah lama didambakan oleh warga. kini Polri melalui Polresta Deli Serdang telah mendukung dalam pembangunan jembatan penghubung antar desa Pardamean dan desa Wonosari ini, sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman, lancar dan baik"ungkapnya.

Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG

darma — Thu, 08 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG) Bhayangkara Holiland di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan diduga bermasalah.

Dilokasi, pengembang bangunan rumah dengan model villa berjumlah 20 unit terkesan disulap melebihi izin PBG yang dikeluarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.

Pengembang Bhayangkara Holyland bernama Salim yang disebut sebut seorang warga keturunan saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp melalui Arif selaku pengawas bangunan belum memberikan keterangan.

Terpisah, Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan menyayangkan bila benar terjadi adanya pelanggaran Izin PBG Bhayangkara Holyland.

"Bila terbukti adanya penyalahgunaan izin PBG, Pemko Medan melalui Dinas Perkimcikataru segera bertindak. Sehingga, peraturan dan perundang undangan perijinan bangunan tidak disalah gunakan oleh pengembang untuk keuntungan pribadi dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan dari retribusi izin bangunan," ucap Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi Sormin (Busor) didampungi, Sudarmanto Sekretaris DPC AWI Kota Medan, Kamis (8/10/2026).(W02)

Sergap Komplotan Kurir Narkoba, Seorang Pria Warga Aceh dan 450 Pcs Pod Getar Asal Malaysia Diamankan

darma — Thu, 08 Oct 2026 12:35:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, sergap seorang kurir yang membawa 450 pcs pod getar asal Malaysia di kota Medan, Senin (21/9/2026) dinihari. Pengungkapan kasus ini berlangsung dramatis, karena diwarnai aksi kejar - kejaran sejauh 5 kilometer, sebelum akhirnya pelaku berhasil diringkus di Jalan Setia Budi Medan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Kamis (8/10/2026) pagi menjelaskan, digagalkannya upaya peredaran 450 pcs vape dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pod getar, berkat kerjasama Polisi dengan masyarakat.

Informasi yang disampaikan masyarakat kepada petugas, direspon cepat Tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, yang langsung melakukan penyelidikan.

Dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, AKP Ruspian, SH, MH, petugas kemudian mengidentifikasi keberadaan sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surbakti Medan, yang terindikasi membawa narkoba dalam jumlah besar. Saat itu, petugas tidak langsung melakukan penyergapan, karena ingin memastikan kemana narkoba akan diantar.

"Kami sempat membuntuti mobil pelaku, namun dalam proses pembuntutan gerak - gerak laju mobil pelaku semakin mencurigakan, sehingga kami putus melakukan penyergapan di Jalan Seria Budi Medan, setelah pembuntutan dan kejar - kejaran berlangsung sejauh 5 kilometer," ungkap Rafli.

Saat disergap, polisi kemudian meringkus RS (31) yang merupakan warga Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Petugas, juga menemukan setidaknya 450 pcs pod getar, yang terdiri dari 320 pod getar merk King, dan 130 pod getar merk Wukong.

"Narkoba kami temukan di kursi tengah mobil yang dikemudikan pelaku, 320 pod getar merk King, dan 130 pod getar merk Wukong," tambah Rafli.

Selain narkoba, petugas juga menyita beberapa lembar mata uang asing, mulai dari mata uang Malaysia, Singapura, Cina, hingga Mesir.

Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru kali pertama menjadi kurir narkoba. Namun, kuat dugaan pelaku merupakan bagian dari jaringan utama narkoba Malaysa - Indonesia, karena dari data perjalana pelaku, dalam satu bulan terakhir pelaku bolak - balik melakukan perjalanan dari Medan menuju Malaysia dengan intensitas yang cukup tinggi.

"Pelaku ini bolak - balik Indonesia - Malaysia, kita dugaan yang bersangkutan masuk dalam jaringan utama. Pelaku juga berupaya menghilangkan jejak komunikasi, karena saat diringkus hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah merusak handphonenya sendiri," beber Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba dan pengendali pelaku, yang diduga berada di Malaysia.

Polisi memastikan, tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi pelaku narkoba, yang mencoba memasok, terlebih menjual narkoba di kota Medan.

"Kami pastikan para DPO akan kami terus kejar, karena ini bagian dari upaya menyelamatkan generasu bangsa dari Bahaya narkoba," pungkasnya.(W02)

Proficiat ! Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH. MH Rektor Universitas Adhyaksa

admin — Thu, 08 Oct 2026 11:30:00 +0700+0700

Jakarta -Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, pengelola Universitas Adhyaksa mengangkat dan memberi amanah kepada Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH. MH jabatan Rektor Universitas Adhyaksa .

Mengambil tempat di Kampus Universitas Adhyaksa di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026, Jaksa Agung yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan dan Kepala Badan Kajian Kejaksaan Universitas Adhyaksa periode 2026-2031.

Ada pun yang dilantik hari itu yakni, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH. MH untuk jabatan sebagai Rektor Universitas Adhyaksa. Prof. Dr. Hasbullah, SH. MH untuk jabatan Wakil Rektor Universitas Adhyaksa. Zul Karmen, S.S, M.Si untuk jabatan Wakil Rektor Universitas Adhyaksa.

Selanjutnya, Dr. Amir Firmansyah, SH. MH untuk jabatan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Universitas Adhyaksa. Terakhir, Suci Wijayanti, SH. M.Kn, untuk jabatan Kepala Lembaga Kajian Kejaksaan Universitas Adhyaksa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat rektorat yang baru dilantik hari itu, Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan, dan Kepala Lembaga Kajian Kejaksaan.

Khusus kepada Rektor Universitas Adhyaksa yang baru, Jaksa Agung ST Burhanuddin menaruh harapan besar dibawah kepemimpinan Prof. Pujioyono Suwadi kampus kebanggaan warga Adhyaksa ini berkembang pesat dan mampu menelurkan sarjana hukum yang berkualitas.

"Semoga Universitas Adhyaksa dapat menjadi pusat pembelajaran yang mendukung perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Universitas Adhyaksa berkomitmen dalam mendukung pendidikan hukum berkualitas dan menjawab kebutuhan akan lulusan hukum yang unggul dan bertaraf global," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pembentukan mentalitas dan nilai-nilai hukum yang harus diinternalisasi mahasiswa selama proses pendidikan.

"Keberhasilan seorang lulusan hukum tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada niat dan usaha untuk mengembangkan diri serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu hukum yang semakin dinamis," ungkap Jaksa Agung.

Rektor Universitas Adhyaksa Pujiyono Suwadi mengaku bangga dan terharu atas amanah yang diberikan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa kepada dirinya, sebagai rektor kampus kebanggaan Insan Adhyaksa ini. Dia meneguh komitmen dan dedikasinya kampus ini terus berkembang, mahasiswa bertambah dan sarjana yang dihasilkan berkualitas.

"Mohon dukungannya, khususnya para guru besar, dosen, pegawai Universitas Adhyaksa dan mahasiswa agar kepemimpinan dan menejerial kita dapat kita laksanakan dengan baik, profesional dan berintegritas," ujar Pujiyono Suwadi.

Sebelum menjadi Universitas Adhyaksa, lembaga pendidikan tinggin yang dikelola Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa ini awalnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa.

Sejak peresmian awal STIH Adhyaksa pada 3 Oktober 2022, kampus ini telah berkembang pesat dengan berhasil memperoleh akreditasi kategori "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Sertifikasi ISO 9001:2015, yang menjamin penerapan standar manajemen mutu internasional di institusi tersebut. ( )

Bravo! 5 Kasus Kejahatan Dibongkar Satreskrim Polres Tapsel, 7 Tersangka Masuk Jerat Hukum

admin — Thu, 08 Oct 2026 11:26:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) mengungkap lima kasus tindak pidana sepanjang September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Lima perkara yang berhasil diungkap terdiri dari empat kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan satu kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Dari empat perkara Curat, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sementara dalam perkara Curanmor, terdapat dua tersangka yang diamankan.

Pengungkapan sejumlah kasus tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Tapsel dalam merespons laporan masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya.

Kasat Reskrim Polres Tapsel IPTU Bontor Desmonth Sitorus, S.H., M.H., mengatakan setiap laporan masyarakat menjadi perhatian serius jajarannya.

"Setiap laporan yang masuk menjadi perhatian serius kami dan kami pastikan setiap perkara ditangani secara maksimal," ujar Bontor, Rabu (7/10/2026) malam.

Menurutnya, pengungkapan lima kasus tersebut tidak terlepas dari kerja keras personel Satreskrim bersama jajaran kepolisian di tingkat Polsek.

Petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para tersangka yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian.

Bontor menegaskan, jajaran Satreskrim Polres Tapsel akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.

Selain penindakan, kepolisian juga memperkuat langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Kami akan terus meningkatkan kinerja dalam melakukan penegakan hukum, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar potensi tindak kriminal dapat ditekan di wilayah hukum Polres Tapsel," katanya.

Bontor juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Menurutnya, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan maupun ketika menjadi korban tindak pidana.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak pidana, segera laporkan agar dapat segera kami tindak lanjuti," pungkasnya.zal

Dukung Asta Cita, Pemkab Madina Dorong Alih Lahan Ganja Jadi Sentra Bawang Putih, 170 Hektare Disiapkan

admin — Thu, 08 Oct 2026 11:25:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyiapkan lahan seluas 170 hektare untuk pengembangan budi daya bawang putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya daerah mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, mengatakan kesiapan lahan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi Pelaksanaan Kegiatan Bawang Putih Tahun 2026 serta Persiapan Tahun 2027.

Rapat tersebut berlangsung di Aula Lantai I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Atika, Pemkab Madina telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan bawang putih di daerah tersebut pada tahun anggaran 2027.

"Kami memasukkan permohonan ke Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian sekitar 170 hektare untuk penanaman bawang putih tahun anggaran 2027," ujar Atika.

Ia menjelaskan, pengajuan tersebut berkaitan dengan dukungan sarana produksi pertanian (saprodi) yang nantinya diharapkan dapat difasilitasi Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian.

Sementara untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), Pemkab Madina akan berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

Selain mengajukan lahan untuk program bawang putih, Pemkab Madina juga mendorong adanya pendampingan dari pemerintah pusat dalam pengembangan komoditas tersebut.

Salah satu gagasan yang disampaikan Atika adalah menjadikan lahan yang selama ini diketahui sebagai lokasi tanaman ganja sebagai bagian dari kajian Kementerian Pertanian untuk kemungkinan dialihkan menjadi lahan produktif bagi komoditas bawang putih.

Menurut Atika, pengembangan tersebut tetap membutuhkan sejumlah prasyarat, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan kepastian pasar.

"Tentu dengan catatan, akses dibetulkan kemudian ada juga kepastian hasil panen petani ada pembelinya," katanya.

Dengan demikian, pengembangan bawang putih di Madina tidak hanya diarahkan pada persoalan produksi. Pemerintah daerah juga menilai akses menuju lokasi pertanian serta kepastian penyerapan hasil panen menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan berkelanjutan.

Atika mengatakan luas lahan yang diajukan untuk tahap awal masih sekitar 170 hektare. Salah satu pertimbangannya adalah karakteristik tanaman bawang putih yang membutuhkan kondisi geografis tertentu.

Bawang putih umumnya dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara di wilayah Madina dengan karakteristik tersebut, sebagian lahan telah dimanfaatkan masyarakat untuk tanaman kopi dan berbagai komoditas hortikultura lainnya.

Selain itu, bawang putih juga tergolong komoditas yang relatif baru dikembangkan secara khusus di Madina. Karena itu, Pemkab Madina memandang perlu adanya proyek percontohan atau pilot project sebelum pengembangannya diperluas.

"Ini bagian dari dukungan Pemkab Madina mewujudkan swasembada pangan sesuai Asta Cita Pak Presiden, khususnya swasembada bawang putih," kata Atika.

Pengembangan tahap awal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat kesesuaian lahan, pola budi daya, produktivitas, hingga peluang ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat.

Pemkab Madina juga membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan budi daya bawang putih.

Atika mengatakan masih terdapat lahan yang berpotensi dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian produktif.

"Lahan-lahan tidur ini tentu masih banyak di Mandailing Natal yang harapannya dapat digunakan, dimaksimalkan oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan lahan tidur tidak hanya dapat mendukung peningkatan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat melalui pengembangan komoditas hortikultura.

Dengan persiapan lahan 170 hektare, dukungan sarana produksi, kebutuhan alsintan, perbaikan akses, serta kepastian pasar, Pemkab Madina berharap pengembangan bawang putih dapat menjadi salah satu langkah konkret memperkuat sektor pertanian daerah.

Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan lahan yang tersedia sehingga memiliki nilai ekonomi dan mendukung agenda swasembada pangan secara berkelanjutan.zal

Berawal dari Informasi Warga, Satres Narkoba Polres Padang Lawas Sita 9,60 Gram Sabu

admin — Thu, 08 Oct 2026 11:24:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Padang Lawas kembali mengungkap dugaan tindak pidana narkotika. Kali ini, polisi mengamankan dua pria dan menyita narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,60 gram dari sebuah rumah di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin (5/10/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Penindakan ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat (Dumas) yang diterima dan ditindaklanjuti oleh personel Satres Narkoba Polres Padang Lawas.

Dua pria yang diamankan masing-masing berinisial E (35) dan SH (29). Keduanya diketahui merupakan warga Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu.

Informasi mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika tersebut diterima polisi pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas yang dipimpin Kanit I kemudian bergerak melakukan penyelidikan. Petugas mendatangi lokasi yang disebut dalam informasi masyarakat untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi yang dinilai cukup, petugas kemudian melakukan penggerebekan pada Senin dini hari.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah wadah beras.

Dari tangan E, petugas menyita tiga bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 9,60 gram.

Selain sabu, polisi juga mengamankan satu ball plastik klip kosong, dua sendok sabu yang dibuat dari pipet plastik, satu unit timbangan elektrik, satu bungkus rokok merek Marlboro, satu kantong kain warna putih, serta satu unit telepon seluler Android.

Sementara dari SH, petugas mengamankan satu unit telepon seluler merek Redmi berwarna hitam.

Dalam pemeriksaan awal, E disebut mengaku memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang berinisial J.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui keberadaan J sekaligus mengungkap asal-usul barang yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., menegaskan bahwa jajarannya akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

"Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara serius. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Padang Lawas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tegas Dodik.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Saat ini, E dan SH bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Padang Lawas untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, para terduga diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski demikian, proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Satres Narkoba Polres Padang Lawas juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Polisi mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya dugaan transaksi, penyalahgunaan, maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Informasi dari masyarakat dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.zal.