Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan

admin — Wed, 14 Oct 2026 21:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian setelah pemberitaan pada 28 Agustus 2026 menyebutkan sebanyak 11 paket proyek infrastruktur dilaporkan gagal tender.

Nilai pagu anggaran sembilan paket yang disebut dalam laporan tersebut mencapai sekitar Rp8,1 miliar. Namun, angka ini masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pengadaan untuk memastikan rincian nilai masing-masing paket dan total keseluruhan kegagalan tender sepanjang 2026.

Persoalan ini penting ditelusuri karena kegagalan tender dapat memengaruhi jadwal pelaksanaan pembangunan, terutama proyek jalan, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penyebab kegagalan, tindak lanjut pengadaan, serta kepastian pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari anggaran daerah.

Berdasarkan daftar nama paket yang dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padangsidimpuan, terdapat delapan pekerjaan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pertama, Rehabilitasi Jalan BM. Muda, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dengan kode tender 10149993000 dan pagu anggaran Rp1.768.800.000. Paket ini tercatat dalam data pengadaan dengan sumber dana APBD 2026.

Kedua, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Aek Sipogas. Nama pekerjaan ini masuk dalam daftar yang diberitakan, tetapi nilai pagu individual dan kode tendernya masih perlu diverifikasi.

Ketiga, Rehabilitasi Jalan Perumahan Sabungan Indah. Informasi mengenai nilai anggaran, kode tender, dan status akhir pengadaannya belum berhasil dipastikan.

Keempat, Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Desa Manegen, dengan kode tender 10156452000 dan pagu Rp1.195.000.000. Paket ini tercatat dalam data pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Padangsidimpuan dengan sumber dana APBD 2026.

Kelima, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Nilai pagu individual dan riwayat status tendernya masih perlu diperiksa melalui data resmi.

Keenam, Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Sabungan Julu, dengan kode tender 10155835000 dan pagu Rp898.750.000. Paket ini tercatat dalam data pengadaan dengan sumber dana APBD 2026.

Ketujuh, Rehabilitasi Jalan Sutan Parlaungan Hrp, Gang Setia 2, Lingkungan II, Kelurahan Sadabuan. Informasi nilai anggaran dan status akhir tender belum dapat dipastikan.

Kedelapan, Pembangunan Jalan Akses Menuju Huntap. Paket ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya terkait lokasi rinci, nilai pagu, kode tender, dan tindak lanjut pengadaannya.

Daftar tersebut merupakan rincian awal berdasarkan informasi yang tersedia. Karena belum seluruhnya dicocokkan dengan pengumuman resmi LPSE, nama tersebut belum dapat dinyatakan sebagai daftar final seluruh paket gagal tender. Tiga paket lainnya yang disebut dalam laporan berjumlah 11 paket juga belum berhasil diidentifikasi.

*Total Anggaran dan Status Tender Perlu Diverifikasi*

Laporan dari LPSE yang dikutip pada Rabu, 14 Oktober 2026, menyebut nilai pagu sembilan paket mencapai sekitar Rp8,1 miliar. Akan tetapi, nilai tersebut belum dapat dihitung ulang secara independen karena nilai pagu individual seluruh paket belum tersedia.

Dua paket yang nilai pagunya telah ditemukan dalam penelusuran tambahan adalah Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Desa Manegen sebesar Rp1.195.000.000 serta Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Sabungan Julu sebesar Rp898.750.000.

Sementara itu, paket Rehabilitasi Jalan BM. Muda memiliki pagu Rp1.768.800.000. Ketiga nilai tersebut merupakan informasi pagu paket, bukan bukti bahwa seluruhnya telah mengalami kegagalan tender.

Penetapan status gagal tender harus didasarkan pada riwayat tahapan pengadaan, berita acara hasil pemilihan, atau pengumuman resmi. Demikian pula, status tender selesai tidak otomatis berarti kontrak telah ditandatangani.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, mengungkapkan terkait transparansi proses pengadaan dan evaluasi paket proyek yang dilaporkan gagal tender.

"Pemerintah daerah harus membuka data pengadaan secara transparan, mulai dari jumlah paket, nilai pagu anggaran, hasil tender, hingga status kontrak. Jika ada paket yang gagal tender, publik berhak mengetahui penyebabnya dan langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait." ujarnya.

"Jangan sampai kegagalan proses pengadaan membuat program pembangunan terlambat atau kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hal itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang berwenang." lanjutnya.

Dilain sisi, Pemerhati Kebijakan Publik Tabagsel, Bang Regar, juga memberikan tanggapan terkait perkembangan pengadaan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

"Yang perlu dijelaskan bukan hanya berapa paket yang gagal tender, tetapi juga mengapa paket tersebut gagal, apakah sudah dilakukan tender ulang, dan bagaimana kepastian pelaksanaannya. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas karena anggaran yang digunakan merupakan uang publik."

Bang Regar melanjutkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap proyek yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat

"Jika ada pekerjaan yang tertunda akibat persoalan pengadaan, perangkat daerah harus menjelaskan langkah penyelesaiannya, termasuk target waktu dan pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya," lanjutnya.

*Gagal Tender Tidak Otomatis Berarti Kerugian Negara*

Kegagalan tender dapat terjadi karena sejumlah faktor, antara lain tidak adanya peserta yang memenuhi persyaratan atau hasil evaluasi yang tidak sesuai ketentuan. Penyebab setiap paket harus dilihat dari dokumen resmi pengadaan.

Paket yang gagal tender dapat ditindaklanjuti melalui tender ulang atau mekanisme lain sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kegagalan tender tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan ataupun kerugian negara.

Meski demikian, apabila proses pengadaan tidak segera ditindaklanjuti, jadwal pembangunan berpotensi terganggu. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, terutama jika pekerjaan menyangkut akses jalan, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemko Padangsidimpuan dan perangkat daerah terkait perlu menjelaskan penyebab kegagalan, status terkini setiap paket, serta langkah penyelesaian yang direncanakan.zal

Musa Rajekshah Hadiri Mubes XI Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno Kembali Ditetapkan sebagai Ketua Umum

admin — Wed, 14 Oct 2026 21:10:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, menghadiri lanjutan Musyawarah Besar (Mubes) XI Pemuda Pancasila di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam forum musyawarah tersebut, KPH H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, hadir bersama seluruh Ketua MPW Pemuda Pancasila dari berbagai provinsi di Indonesia dalam lanjutan agenda Mubes XI tersebut.

Kehadiran para pimpinan wilayah ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dalam forum musyawarah nasional Pemuda Pancasila.

Usai mengikuti Mubes XI, Ijeck menyampaikan semangat perjuangan yang selama ini menjadi semboyan organisasi Pemuda Pancasila.

"Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang," demikian semboyan yang menggambarkan semangat dan komitmen kader Pemuda Pancasila dalam menjalankan perjuangan organisasi.

Mubes XI Pemuda Pancasila menjadi momentum bagi jajaran pengurus di tingkat nasional maupun wilayah untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga soliditas organisasi.
"Merdeka! Pancasila!"

KPLP Richwell Hutagakung Ingatkan Tahanan Baru Lapas Padangsidimpuan: Disiplin dan Kesehatan Jadi Prioritas

admin — Wed, 14 Oct 2026 21:00:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIB Padangsidimpuan, Richwell Hutagakung, A.Md.P., S.H., M.H., mengingatkan para tahanan baru agar mematuhi seluruh peraturan, menjaga kesehatan, serta ikut menciptakan suasana aman dan tertib selama menjalani masa penahanan.

Arahan tersebut disampaikan Richwell kepada tahanan baru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan sekaligus membantu para tahanan beradaptasi dengan lingkungan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Richwell menegaskan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib menjadi salah satu hal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Para tahanan diminta menghormati petugas, menjaga perilaku, serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama berada di lingkungan pemasyarakatan.

Menurutnya, suasana lapas yang aman dan kondusif membutuhkan kesadaran serta kerja sama dari seluruh penghuni. Karena itu, setiap tahanan diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Selain menekankan pentingnya disiplin, Richwell juga mengingatkan para tahanan baru agar tidak mengabaikan kebersihan dan kesehatan selama menjalani masa penahanan.

Para tahanan diimbau untuk menjaga kebersihan diri, merawat kamar hunian, serta menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Mereka juga diminta segera menyampaikan kepada petugas apabila mengalami keluhan atau gangguan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

"Patuhi seluruh peraturan yang berlaku, jaga keamanan dan ketertiban, serta utamakan kebersihan dan kesehatan. Jagalah hubungan baik dengan sesama dan hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban di dalam lapas," demikian pesan Richwell dalam arahannya.

Ia juga mengajak para tahanan untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama penghuni, saling menghormati, menjaga kerukunan, dan menghindari perselisihan yang dapat memicu konflik di dalam kamar hunian maupun lingkungan lapas.

Para tahanan baru diharapkan dapat mengikuti setiap kegiatan dan arahan petugas secara tertib. Sikap disiplin, kepedulian terhadap kesehatan, serta kemampuan menjaga hubungan sosial dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Melalui kegiatan pengarahan tersebut, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan berupaya memastikan para tahanan baru memahami tata tertib, hak dan kewajiban selama menjalani masa penahanan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kedisiplinan dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan, dengan harapan tercipta suasana lapas yang aman, tertib, bersih, dan sehat bagi seluruh penghuni maupun petugas.zal

Operasi Sarang Narkoba di Silayang-layang, Tiga Pria Positif Sabu, Polres Padangsidimpuan Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Bandar

admin — Wed, 14 Oct 2026 20:59:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan bersama TNI, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan, Subdenpom I/2-3, dan Satpol PP Kota Padangsidimpuan menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di kawasan Silayang-layang, Jalan Sudirman, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Rabu (14/10/2026).

Dalam operasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut, petugas mengamankan tiga pria berinisial ES (38), NH (23), dan DW (28). Ketiganya kemudian menjalani tes urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu.

Meski demikian, saat pemeriksaan awal di lokasi, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan dipimpin Kabagops Polres Padangsidimpuan, AKP Juliapan Panjaitan, S.H., dengan melibatkan personel Satresnarkoba yang dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., serta unsur lintas instansi.

Penyisiran dilakukan secara menyeluruh di kawasan Silayang-layang yang menjadi sasaran operasi karena adanya informasi mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan tiga pria untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, yakni lima alat isap sabu, tujuh plastik klip transparan, dan satu buah karet.

Petugas selanjutnya membakar sebuah gubuk yang berada di lokasi operasi. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan penertiban di kawasan yang menjadi sasaran operasi.

Sekitar pukul 15.00 WIB, ketiga pria yang diamankan dibawa ke Markas Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine oleh BNNK Tapanuli Selatan.

Setelah hasil tes urine menunjukkan positif sabu, ketiganya diserahkan kepada pihak BNNK Tapanuli Selatan untuk menjalani asesmen. Proses tersebut menjadi bagian dari penanganan lebih lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika.

Hasil tes urine positif tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran narkotika. Penanganan setiap orang tetap harus dilakukan sesuai hasil asesmen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan narkoba dan tidak akan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan langkah tegas dari aparat penegak hukum sekaligus dukungan aktif masyarakat. Informasi dari warga dinilai penting untuk membantu petugas mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Polres Padangsidimpuan tidak main-main dalam memberantas narkoba. Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran gelap narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda. Kami mengajak seluruh masyarakat agar berani melapor apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya," demikian imbauan Kapolres.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian melalui petugas terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.

"Sekecil apa pun informasi dari masyarakat sangat berarti bagi upaya penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba. Pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengimbau warga Silayang-layang agar segera melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Polres Padangsidimpuan berharap pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba dapat menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk narkoba.

Sinergi antara kepolisian, TNI, BNNK, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkotika.

Melalui kegiatan Operasi Sarang Narkoba dan program Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Polres Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan langkah pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan Padangsidimpuan Bersinar (Bersih dari Narkoba) serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.zal

Kabut Asap Kiriman Masuk Medan, BMKG Deteksi Sebaran di Seluruh Sumut

admin — Wed, 14 Oct 2026 20:55:00 +0700+0700

MEDAN – Kemunculan kabut asap di Kota Medan menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas udara yang dihirup sehari-hari, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Kabut yang menyelimuti sejumlah kawasan itu menjadi perhatian warga. Masyarakat berharap pemerintah segera memastikan kondisi kualitas udara sekaligus mengidentifikasi penyebab munculnya kabut asap tersebut.

Warga juga membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mengambil langkah pencegahan, terutama apabila kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.

Pemerintah Kota Medan bersama instansi terkait diharapkan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak berwenang untuk melakukan pemantauan kualitas udara di sejumlah titik.

Jika ditemukan indikasi pencemaran atau kebakaran yang menjadi sumber asap, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur. Informasi hasil pemantauan juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Di sisi lain, warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat, menggunakan masker yang sesuai ketika diperlukan, serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan serius.

Masyarakat kini menanti langkah nyata pemerintah untuk memastikan penyebab kabut asap, menjaga kualitas udara, dan memberikan kepastian mengenai kondisi lingkungan di Kota Medan.

Jangan sampai masyarakat hanya diminta waspada tanpa memperoleh informasi yang jelas mengenai apa yang sedang terjadi dan bagaimana pemerintah menanganinya.

Terekam CCTV Pencuri 5 HP di Ringkus Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal

admin — Wed, 14 Oct 2026 20:47:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Mhd I alias A (28), tidak berkutik ketika ditangkap Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Sabtu (10/10/2026) sekira pukul 16.00 WIB.

Sebab, warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal itu terbukti melakukan pencurian di kediaman korban, Romi (36), warga Kecamatan Medan Sunggal pada Jum'at (2/10/2026) lalu.

"Tersangka masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak jendela," terang Kapolsek Medan Sunggal, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (14/10/2026).

Dijelaskannya, pencurian 5 unit handphone (HP) itu diketahui korban setelah diberitahu istrinya ketika bangun dari tidur sekira pukul 05.00 WIB. Saksi mendapati HP miliknya yang sedang dicas dan di lemari telah hilang.

"Korban dan istrinya melihat jendela telah terbuka," jelas AKP M Ainul Yaqin.

Selanjutnya, korban memeriksa kamera CCTV dan melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Medan Sunggal.

Korban mengaku kehilangan 5 unit HP masing-masing 1 merek Vivo V21, 1 iphone 14 Pro, 1 Vivo Y22, 1 Vivo Y21, 1 Vivo Y03T, dan uang Rp 180.000-,dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 20 juta.

Berbekal rekaman CCTV tersebut polisi kemudian berhasil menangkap tersangka di kediamannya. Dia mengakui perbuatannya, masuk ke kediaman korban dengan cara merusak jendela.

"Tersangka mengaku telah menjual handphone tersebut kepada seseorang berinisial Y, yang kini masih dalam penyelidikan (DPO)," pungkas AKP M Ainul Yaqin.(W05)

Teks foto :
Polisi amankan tersangka pencurian 5 unit HP(W05)

Wujudkan Keadilan Energi, PLN UID Sumut Dukung Sambungan Listrik Gratis Bagi 584 Rumah Tangga Prasejahtera

admin — Wed, 14 Oct 2026 19:44:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mendukung pemerataan akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sepanjang 2026 hingga 12 Oktober, sebanyak 584 rumah tangga prasejahtera di Sumatera Utara telah memperoleh bantuan sambungan listrik gratis melalui program tersebut.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, hadir langsung mengikuti penyalaan listrik di rumah penerima manfaat di wilayah layanan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., bersama jajaran manajemen PLN.

Program BPBL membantu keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Melalui bantuan ini, penerima manfaat dapat mengakses listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, mendukung aktivitas belajar anak, serta membuka peluang usaha rumahan.

Andriah menyampaikan bahwa program BPBL merupakan wujud kehadiran negara dalam mendorong pemerataan akses energi. Ia turut mengapresiasi dukungan PLN dalam merealisasikan penyambungan listrik bagi penerima manfaat.

"Program BPBL merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama atas akses energi listrik. Kami mengapresiasi PLN UID Sumut dan UP3 Lubuk Pakam yang terus bergerak aktif di lapangan. Semoga hadirnya sambungan listrik ini dapat mendorong produktivitas, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan menggerakkan roda ekonomi keluarga," ungkap Andriah.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

"Melihat langsung listrik menyala di rumah penerima manfaat mengingatkan kita bahwa setiap sambungan membawa harapan bagi sebuah keluarga. Hingga 12 Oktober tahun ini, sebanyak 584 rumah tangga prasejahtera di Sumatera Utara telah memperoleh bantuan pasang baru listrik. Kami berharap semakin banyak masyarakat dapat terbantu dan memanfaatkan listrik untuk kegiatan produktif yang meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga," ujar Rizky.

Rizky menambahkan, PLN terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan BPBL. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyambungan listrik dan pelayanan kepada penerima manfaat agar listrik dapat dimanfaatkan dengan aman untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi.

Manfaat program turut dirasakan Shinta Fitryani, warga Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sambungan listrik yang diberikan kepada keluarganya.

"Terima kasih kepada Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan pemasangan listrik gratis di rumah kami. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami. Dengan adanya listrik sendiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Kami berharap listrik ini juga dapat kami manfaatkan untuk usaha kecil di rumah agar bisa menambah penghasilan keluarga," ujar Shinta.

Dalam kegiatan penyaluran BPBL tersebut, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga turut menyalurkan paket sembako kepada penerima manfaat. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, melengkapi dukungan akses kelistrikan melalui program BPBL.

Melalui kolaborasi tersebut, PLN UID Sumatera Utara berkomitmen mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Kehadiran sambungan listrik mandiri diharapkan membuka peluang kegiatan produktif, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (C04)

Lindungi Siswa dari Kabut Asap, Bupati Madina Saipullah Nasution Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh

admin — Wed, 14 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyetujui pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kesehatan siswa dan warga sekolah di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai.

Keputusan itu disampaikan Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution setelah memimpin rapat koordinasi penanganan dampak kabut asap di Ruang Kerja Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, Rabu (14/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Asisten I Muhammad Sahnan Pasaribu, Asisten III Lismulyadi Nasution, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Koordinasi lintas instansi ini dilakukan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat menyusul perkembangan kondisi udara dan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan laporan yang dibahas dalam rapat, sebaran asap terdeteksi di wilayah Sumatera Utara dengan konsentrasi partikulat halus PM2.5 yang menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Sementara itu, hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Silangit mencatat jarak pandang berkisar satu hingga empat kilometer.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki masalah pernapasan.

Setelah mendengarkan pemaparan dan masukan dari instansi terkait, Bupati Saipullah Nasution menyetujui pelaksanaan PJJ serta pembagian masker kepada masyarakat melalui BPBD sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap dampak kabut asap.

Saipullah juga mengimbau masyarakat agar mengurangi risiko paparan asap, khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara.

Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, seperti batuk, sesak napas, maupun gangguan pernapasan lainnya, diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Selain langkah perlindungan kesehatan, Bupati meminta seluruh OPD terkait meningkatkan koordinasi dan memantau perkembangan kualitas udara secara berkala.

Informasi mengenai kondisi udara dan langkah penanganan juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan tepat waktu agar warga dapat mengambil tindakan pencegahan tanpa menimbulkan kepanikan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Madina, drg. Muhammad Firdausi Batubara, menyampaikan sejumlah usulan penanganan untuk meminimalkan risiko paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap gangguan kualitas udara.

Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina, dr. Muhammad Faisal Situmorang, menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh akan mulai diterapkan pada Kamis hingga Sabtu, 17 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya melindungi siswa, guru, dan warga sekolah dari kemungkinan dampak buruk paparan kabut asap.

Meski kegiatan belajar dilakukan dari jarak jauh, Faisal menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan secara ketat agar pelaksanaan PJJ tetap berjalan dengan baik dan siswa tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap langkah antisipatif tersebut dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan sekaligus memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya kondusif.

Pemantauan kondisi udara dan koordinasi lintas instansi akan terus menjadi bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan sesuai perkembangan situasi di lapangan.zal

Wakapolres Padangsidimpuan Hadiri Pemusnahan 6,36 Kg Ganja dan 152,21 Gram Sabu Oleh Kejari

admin — Wed, 14 Oct 2026 18:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan memusnahkan berbagai barang bukti dari perkara tindak pidana yang telah ditangani, termasuk narkotika jenis sabu seberat 152,21 gram dan ganja seberat 6,36 kilogram. Pemusnahan tersebut turut dihadiri jajaran Polres Padangsidimpuan bersama unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

Kegiatan pemusnahan barang bukti itu berlangsung pada Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Jalan Serma Lian Kosong Nomor 8, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Wakapolres Padangsidimpuan, KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., hadir bersama Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat terkait dalam kegiatan tersebut.

Pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian dari pelaksanaan proses hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Langkah tersebut juga memastikan barang bukti yang telah memperoleh dasar hukum untuk dimusnahkan tidak kembali disalahgunakan.

Dalam kesempatan itu, KOMPOL Parlindungan Panjaitan menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menuntaskan penanganan perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

"Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum. Polres Padangsidimpuan mendukung langkah Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan untuk memastikan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan dapat dimusnahkan dan tidak disalahgunakan kembali," ujar Parlindungan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

"Penanganan narkotika tidak cukup hanya melalui penindakan. Diperlukan sinergi semua pihak, termasuk peran masyarakat, untuk mencegah peredaran narkoba dan melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah barang bukti dari berbagai perkara dimusnahkan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 152,21 gram dan ganja seberat 6,36 kilogram.

Selain narkotika, petugas juga memusnahkan 15 unit telepon genggam, tujuh unit timbangan elektrik, serta 17 buah sendok pipet dan kaca pirek yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Barang bukti lainnya terdiri atas lima alat isap bong, empat benda tajam berupa pisau, serta 88 barang bukti lain, di antaranya kertas, plastik klip kosong, tas, pakaian, dompet, flashdisk, kotak rokok, sepatu, korek api, dan toples.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan bersama para tamu undangan, kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti sesuai jenis dan karakteristiknya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Dr. Hartadhi Christianto, S.H., M.H., Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., serta Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih, S.H., M.H.

Turut hadir Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan drg. Susanti Lubis, M.K.M., perwakilan BNNK Tapanuli Selatan Syahran, S.AP., M.M., Inspektur Kota Padangsidimpuan Sulaiman Lubis, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Balyan, S.K.M., M.Kes., dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jhonny Parulian Situmeang, S.H., M.M.

Sejumlah pejabat Polres Padangsidimpuan, organisasi perangkat daerah, jaksa, pegawai Kejari, serta tamu undangan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa pembukaan, dilanjutkan sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan serta Wali Kota Padangsidimpuan.

Setelah prosesi pemusnahan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Kajari, jaksa penuntut umum, dan para saksi dari unsur tamu undangan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Acara berlangsung aman dan kondusif serta ditutup dengan sesi foto bersama.

Melalui kegiatan tersebut, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah diharapkan terus terjaga untuk mendukung penegakan hukum yang transparan serta upaya pencegahan tindak pidana, khususnya peredaran narkotika di wilayah Padangsidimpuan.zal

Silaturahmi Perdana Gus Sonny ke PWNU Sumut, KH Marahalim Tekankan Pentingnya Menjaga Harmoni

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:50:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara, KH. Marahalim Harahap, menyambut hangat dan bahagia kunjungan silaturahmi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang akrab disapa Gus Sonny, ke Kantor PWNU Sumut di Jalan Sei Batanghari, Medan, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Kepolisian dan kalangan ulama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat di Sumatera Utara.

Kedatangan Gus Sonny disambut langsung KH. Marahalim Harahap bersama Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

KH. Marahalim menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan kepada Gus Sonny untuk memimpin Polda Sumut. Ia berharap pengalaman Sonny Irawan sebagai Wakapolda Sumut sebelumnya menjadi modal penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang dikenal memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam merawat persatuan serta mencegah berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Gus Sonny Paparkan Tiga Program Prioritas Polda Sumut

Dalam pertemuan tersebut, Gus Sonny memaparkan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni pemberantasan narkoba melalui Germastoba atau Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba, pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan aparat kepolisian. Dukungan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Karena itu, Gus Sonny mengajak PWNU Sumut dan seluruh jajaran organisasi hingga tingkat ranting untuk ikut menyosialisasikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk program Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

"Kami membutuhkan dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di Sumatera Utara," kata Gus Sonny.

PWNU Sumut Tegaskan Komitmen Bersinergi

Menanggapi ajakan tersebut, PWNU Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

KH. Marahalim menegaskan, NU sejak dahulu memiliki komitmen kebangsaan dengan mengedepankan sikap santun, persatuan, serta nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, peran ulama dan organisasi keagamaan sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, membangun kesadaran masyarakat, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah perbedaan.

Silaturahmi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial, tetapi dapat menjadi awal penguatan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara PWNU Sumut dan Polda Sumut.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pemberantasan narkoba, pencegahan kejahatan jalanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara, doa yang dipimpin Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga, serta foto bersama Kapolda Sumut dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

Pertemuan ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, dan harmonis membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama dan aparat penegak hukum.

Andar Amin Harahap Matangkan Agenda Golkar Sumut, Pelantikan hingga Rakerda Jadi Fokus

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:42:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., memimpin rapat perdana pengurus harian DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030 di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12, Medan, Rabu (14/10/2026).

Hadir dalam rapat perdana DPD Golkar Sumut antara lain; Viktor Silaen (Sekretaris), Mula Rotua Siregar (Bendahara), Rolel Harahap (Wakil Ketua Bidang Organisasi), H.M. Syaf Lubis
(Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas), AS Suruhenta Sembiring (Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat), Rianto selaku Wakil Sekretaris Bidang Perdagangan dan seluruh unsur Pengurus Harian lainnya.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat pleno pertama, termasuk persiapan pelantikan kepengurusan, pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), serta Bimbingan Teknis (Bimtek).

Dalam arahannya, Andar menyampaikan bahwa rapat pengurus harian menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan seluruh agenda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan Partai Golkar.

Ia mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus yang tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk mengikuti rapat.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh pengurus merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan roda organisasi.

"Rapat pengurus harian ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut atas rapat pleno pertama yang telah diselenggarakan pada 15 September 2026," ujar Andar dalam arahannya.

*Badan Saksi Nasional Telah Terbentuk*

Pada kesempatan itu, Andar melaporkan sejumlah langkah yang telah dilakukan DPD Partai Golkar Sumut setelah rapat pleno pertama.

Salah satunya adalah pembentukan Badan Saksi Nasional Partai Golkar Sumatera Utara. Pembentukan badan tersebut, kata Andar, telah ditetapkan melalui surat keputusan dan dilaporkan kepada DPP Partai Golkar.

Selain itu, panitia pelantikan dan Rakerda juga telah terbentuk serta mulai melaksanakan rapat-rapat awal untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan organisasi tersebut.

DPD Partai Golkar Sumut juga telah menyampaikan surat permohonan jadwal pelaksanaan Bimtek, pelantikan, dan Rakerda kepada DPP Partai Golkar.

Namun, hingga rapat berlangsung, pihaknya masih menunggu penetapan jadwal dari DPP.

Andar berharap seluruh jajaran pengurus memberikan dukungan agar persiapan dan pelaksanaan agenda tersebut dapat berjalan lancar.

*Empat Daerah Telah Melaksanakan Musda*

Dalam laporannya, Andar juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, DPD Partai Golkar Sumut telah melaksanakan Musda di empat daerah, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Musda di keempat daerah tersebut berlangsung dengan baik dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Andar menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang telah turun langsung memberikan dukungan dan memastikan proses Musda berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Sementara itu, penjadwalan Musda untuk sejumlah DPD Partai Golkar kabupaten/kota lainnya masih menunggu proses lebih lanjut.

Ia juga meminta masukan dari para ketua DPD, Ketua Organizing Committee (OC), serta Ketua Steering Committee (SC) mengenai perkembangan persiapan kegiatan dan berbagai hal yang masih memerlukan koordinasi bersama.

*Siapkan Peringatan HUT Partai Golkar*

Selain agenda konsolidasi organisasi, rapat tersebut turut membahas rencana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar pada 22 Oktober 2026.

Andar menjelaskan, meskipun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis resmi dari DPP Partai Golkar belum diterima, DPD Partai Golkar Sumut berencana menggelar kegiatan ziarah dan kemungkinan syukuran sederhana di kantor DPD.

Pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan arahan resmi dari DPP Partai Golkar.

Menurut Andar, koordinasi dan kesiapan organisasi menjadi hal penting agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan kebijakan partai.

*Minta Pengurus Aktif Berikan Masukan*

Menutup arahannya, Andar berharap rapat pengurus harian tersebut menjadi forum untuk menyampaikan gagasan, saran, dan masukan dalam mempersiapkan agenda organisasi ke depan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran pengurus, khususnya dalam mematangkan persiapan Bimtek, pelantikan, Rakerda, serta penjadwalan Musda di daerah lainnya.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, DPD Partai Golkar Sumut diharapkan dapat menjaga soliditas kepengurusan dan memastikan program organisasi berjalan sesuai rencana.

Rapat perdana pengurus harian ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi internal DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam menjalankan agenda kepengurusan periode 2025–2030.

232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:10:00 +0700+0700

SIMALUNGUN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas hingga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi.

"Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah," ucap Surya saat berdialog secara daring dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, dari SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin, Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu (14/10/2026).

Peresmian tersebut merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 232 SPPG berada di Sumut, termasuk 59 SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Surya menegaskan, keberadaan SPPG diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempat tinggal.

"Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis," ujarnya.

Menurut Surya, peresmian SPPG harus diikuti dengan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas pengelolaan serta pelayanan yang diberikan setiap hari.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, peresmian 1.400 SPPG tersebut merupakan tahap kedua. Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia.

Pada tahap kedua ini, BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T.

"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ucapnya.

Sudaryono juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah beserta perangkat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program, termasuk memberikan rekomendasi apabila ditemukan fasilitas maupun pelayanan SPPG yang belum memenuhi standar.

"Kalau IPA dan fasilitas, higienis, tidak sesuai mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami, kami ingin kepala daerah trlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan," ucapnya.

Usai mengikuti peresmian, Wagub Surya meninjau langsung fasilitas SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin. Peninjauan dilakukan mulai dari ruang ompreng, ruang persiapan, hingga ruang memasak untuk melihat kesiapan fasilitas pelayanan pemenuhan gizi tersebut.

Kehadiran SPPG di wilayah 3T juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang orangtua siswa, Nursiah Kurniati, mengaku antusias dengan program tersebut. Ia berharap kedua anaknya yang saat ini duduk di kelas I dan V SD semakin bersemangat mengonsumsi makanan bergizi melalui program MBG.

"Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau disekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan," pungkasnya. **

Rakornis TP PKK Kabupaten Asahan, Perkuat Administrasi & Sinergi Program Demi Kesejahteraan Masyarakat

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:08:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TP PKK Kabupaten Asahan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (14/10/2026), pukul 09.00 Wib. Kegiatan ini mempertemukan pengurus TP PKK dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan se-Kabupaten Asahan guna menyelaraskan pelaksanaan program kerja pasca-Rakernas X PKK Tahun 2025.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Asahan, serta jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Asahan.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama organisasi PKK. Hasil kunjungan pembinaan ke sejumlah desa dan kelurahan menunjukkan, masih terdapat kendala, belum semua desa memiliki kelengkapan buku administrasi dan papan data sesuai pedoman Rakernas X, serta belum meratanya pelaksanaan program kerja.

"Administrasi yang rapi menjadi dasar tata kelola yang teratur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Ny. Yusnila Indriati Taufik. Ia juga mengimbau para Ketua TP PKK Kecamatan untuk lebih memperketat pembinaan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam pidato yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran PKK — dari tingkat kabupaten hingga kelompok Dasawisma, atas persiapan matang dalam menghadapi evaluasi lomba HKG-PKK, PHBS, LBS, dan Posyandu 6 SPM Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Semoga kerja keras tersebut membuahkan hasil terbaik dan prestasi yang diraih dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

"Rakornis ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan wadah menyatukan langkah dan pandangan agar program PKK selaras dari pusat sampai ke desa. Semakin baik sinergi, semakin besar peran PKK dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan," tegasnya.

Rangkaian kegiatan berjalan khidmat, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan lagu Dasawisma. Selain paparan arahan, peserta juga meninjau hasil unggulan One Village One Product (OVOP) dari berbagai kecamatan serta menyaksikan kegiatan kerajinan mewarnai kain ikat yang diikuti langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Asahan. Kegiatan pun ditutup pukul 12.15 Wib secara lancar dan aman. (dre)

Integrasi Pembelajaran dan Pertukaran Pengetahuan, FMIPA USU Gelar Sumatra Biosphere Summer Course 2026

admin — Wed, 14 Oct 2026 16:43:00 +0700+0700

MEDAN - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 dengan tema "From Fungal Ecology to Wildlife Conservation and Biotechnology", pada 5–13 Oktober 2026.

Program akademik internasional ini, mengintegrasikan pembelajaran, pertukaran pengetahuan, konservasi keanekaragaman hayati, dan bioteknologi, sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional serta kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan rangkaian kuliah pakar, diskusi ilmiah, kegiatan lapangan, pertukaran budaya, kompetisi fotografi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan experiential learning, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami ekologi fungi, konservasi satwa liar, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan, baik melalui pembelajaran akademik maupun pengamatan langsung di kawasan Danau Toba.

Dalam sambutan pembukaan, Dekan FMIPA USU, Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa program ini merupakan kesempatan untuk memperluas wawasan ilmiah, membangun jejaring internasional, dan mendorong kolaborasi akademik di bidang biodiversitas, ekologi, mikrobiologi, virologi, fisiologi tumbuhan, serta pengembangan produk berbasis bahan alam.

Penyelenggaraan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 juga sejalan dengan upaya USU memperkuat internasionalisasi pendidikan, kolaborasi akademik lintas negara, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) universitas. Program ini menjadi salah satu bentuk implementasi kerja sama internasional yang telah terjalin antara USU dan berbagai mitra, termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Chulalongkorn University (Thailand), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan PanEco (Swiss).

Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E., MPH., Sp.Par.K., Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU.

Dukungan pimpinan universitas dan fakultas menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan program akademik internasional yang membuka peluang pertukaran keahlian, pengembangan jejaring, dan kolaborasi berkelanjutan.

Ketua Panitia, Dr. Cheryl Grace Pratiwi Rumahorbo, M.Si., dalam laporannya menjelaskan, bahwa program yang berlangsung secara hibrida pada 5–13 Oktober 2026 ini dirancang untuk mempertemukan peserta, akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara.

"Keberagaman latar belakang peserta diharapkan memperkaya pertukaran perspektif, memperluas pengalaman belajar, serta membuka peluang kerja sama pendidikan dan penelitian pada masa mendatang," ungkapnya, Rabu (14/10/2026).

Program ini juga menghadirkan narasumber nasional dan internasional dengan beragam kepakaran. Salah satunya adalah Prof. Dr. Hunsa Punnapayak, yang berasal dari Chulalongkorn University, Thailand, yang berbagi pengetahuan dalam bidang bioteknologi tumbuhan dan mikrobiologi industri. Materi lainnya mencakup ekologi dan evolusi, enzim fungi, bioteknologi, bioremediasi, genetika, biologi molekuler, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Selain kegiatan akademik, program ini juga memberikan perhatian khusus pada pelestarian lingkungan melalui kegiatan lapangan di kawasan Aek Batu, Huta Tiga, Kabupaten Simalungun, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sipolha. Kegiatan lapangan meliputi pengamatan biodiversitas, observasi lingkungan, bird watching, dan aktivitas edukatif yang menghubungkan pembelajaran ilmiah dengan tantangan konservasi di tingkat lokal.

Pengabdian kepada masyarakat di Sipolha melibatkan empat program studi di FMIPA USU, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika.

Kolaborasi ini menunjukkan penerapan Tridarma Perguruan Tinggi melalui pendekatan multidisiplin yang menghubungkan ilmu pengetahuan, pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Studi Biologi melaksanakan kegiatan bertajuk "Tree Planing to Support Ecosistem Conservation and Environmental Sustainability in Aek Batu, Sipolha" yang berfokus pada penanaman pohon untuk mendukung konservasi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga tutupan vegetasi, melestarikan lingkungan, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem setempat.

Sementara itu, untuk Program Studi Fisika sendiri mengusung kegiatan "Enhancing Students Interest in Physics through Hands-On Basic Measurrment Training at SMP Negeri 1 Pematang Sidamanik: An International Community Service Program".

Melalui pelatihan pengukuran dasar secara langsung, kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap fisika, memperkenalkan penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif.

Sedangkan Program Studi Kimia menyelenggarakan "Pilah Hebat: Sort Weste, Live Clean and Healthy", yang mendorong peningkatan kesadaran mengenai pemilahan sampah, kebersihan, dan pola hidup sehat. Kegiatan ini diharapkan membantu menumbuhkan kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik serta memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Selanjutnya, Program Studi Matematika menghadirkan "Matj Fun Day: Learning Mathematics through Games - Improving Elementary School Students' Interest in and Understanding of Mathematics through Game-Based Learning at SDN 091437 Hutamala". Melalui pendekatan pembelajaran berbasis permainan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat dan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap matematika dengan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami.

Keterlibatan keempat program studi tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui beragam pendekatan keilmuan yang saling melengkapi. Tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, kegiatan ini juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan partisipasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Liana Dwi Sri Hastuti, S.Si., M.si., Ph.D., Wakil Dekan III FMIPA USU, dalam sambutan penutupan menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, mitra, panitia, dan peserta yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Saya berharap Summer Course ini dapat memperkuat hubungan akademik internasional dan membuka peluang kolaborasi dalam penelitian bersama, pertukaran akademik, serta pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua Panitia, Ozoe Akbar Pratama, M.Sc., bersama tim panitia turut berperan dalam mendukung koordinasi berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari sesi akademik hingga aktivitas lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara pimpinan fakultas, panitia, dosen, mahasiswa, mitra, dan peserta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini.

Melalui Sumatran Biosphere Summer Course 2026, FMIPA USU menegaskan komitmennya untuk menghubungkan pendidikan tinggi, penelitian, kerja sama internasional, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat internasionalisasi USU, meningkatkan kepedulian terhadap biodiversitas Sumatera, serta mendorong kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat dan lingkungan.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Pimpin Penggerebekan Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Diamankan

admin — Wed, 14 Oct 2026 14:41:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H., memimpin langsung penggerebekan sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (13/10/2026).

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang sebagai bentuk sinergi aparat dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Petugas gabungan menyasar sejumlah titik di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa yang disinyalir kerap digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Lokasi tersebut meliputi Gang Kalimantan di kawasan Tanjung Morawa B, Gang Aman, hingga Lorong 3 Pekan Tanjung Morawa.

Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan tujuh orang yang terdiri atas enam laki-laki dan satu perempuan. Mereka masing-masing berinisial SAH (25), PS (36), YY (36), SA (24), AS (51), IS (31), serta SMN (31).

Ketujuh orang tersebut kemudian menjalani tes urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruhnya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Selain mengamankan tujuh orang, petugas juga melakukan penyisiran di sekitar barak-barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkotika. Dalam penyisiran itu, ditemukan satu plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 5,86 gram.

Meski demikian, kepastian jenis kandungan barang tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumatera Utara.

Berawal dari Laporan Masyarakat

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, menegaskan bahwa penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka.

"Kami akan terus mengejar para pelaku pengedar narkoba dan menindak tegas serta terukur," ujar Ferry Kusnadi.

Ia menegaskan, pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang akan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai arahan Kapolri.

"Penggerebekan sarang narkoba ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Pengembangan untuk Memburu Pengedar

Usai penggerebekan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang akan melanjutkan penyelidikan guna mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika, termasuk memburu seorang pengedar berinisial P.

Sementara itu, plastik klip berisi barang yang diduga sabu dengan berat 5,86 gram tersebut akan diperiksa di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara untuk memastikan kandungannya.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan peredaran narkotika di kawasan Tanjung Morawa.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan serta melindungi warga dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dua Kali Dugaan Peristiwa Terjadi, Pria PN Ditahan dalam Kasus Pencabulan Anak di Palas

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:53:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menetapkan dan menahan seorang pria berinisial PN sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penahanan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menerbitkan surat penetapan tersangka serta surat perintah penangkapan dan penahanan.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus membenarkan penanganan perkara tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2026).

"Tersangka PN saat ini telah kita amankan dan menjalani penahanan di Ruang Tahanan Polri (RTP) Polres Padang Lawas untuk proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Irwansah Sitorus.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang disampaikan seorang pelapor berinisial NN pada 6 Mei 2024. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/96/V/2024/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan perbuatan cabul itu disebut terjadi di kediaman tersangka di wilayah Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Peristiwa pertama diduga berlangsung pada pertengahan 2023 sekitar pukul 17.00 WIB.

Dugaan perbuatan serupa kembali terjadi pada Minggu, 5 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi yang sama. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga melaporkan perkara itu kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Padang Lawas melakukan serangkaian langkah penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Tim penyidik dipimpin Ipda Hasan Basri Harahap bersama sejumlah personel, yakni Briptu Nico Stafanus, Briptu Deni Hasibuan, dan Bripda Yudha M. H. Harahap.

Perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 11 Juni 2024. Proses penanganan berlanjut hingga penyidik menggelar perkara pada Selasa (13/10/2026).

Hasil gelar perkara itu menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/83/X/Res.1.24./2026/Reskrim terhadap PN.

"Setelah penetapan tersangka dan penerbitan Surat Perintah Penangkapan serta Penahanan, tersangka PN kami amankan dan periksa secara intensif mulai Senin malam hingga Selasa dini hari," jelas Irwansah.

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, penyidik melanjutkan proses hukum untuk mendalami perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini, PN disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan transparan. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap korban.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Setiap dugaan tindak pidana terhadap anak perlu ditangani secara serius, dengan tetap menjaga identitas dan privasi korban selama proses hukum berlangsung.zal

Disdik Padangsidimpuan Keluarkan 9 Instruksi Hadapi Kabut Asap, Sekolah Diminta Waspada

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan dan langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap lingkungan sekolah, Selasa (14/10/2026).

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Padangsidimpuan.

Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/3993.TU/2026 tentang Kewaspadaan dan Langkah Antisipasi Dampak Kabut Asap pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, seluruh sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan kondisi kualitas udara.

Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah membatasi kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. Aktivitas seperti olahraga, upacara bendera, senam bersama, ekstrakurikuler di lapangan, serta kegiatan lain yang berpotensi meningkatkan paparan asap harus dikurangi atau disesuaikan dengan kondisi udara.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, AR Hariri Hasibuan, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

"Ini merupakan langkah kewaspadaan. Kegiatan siswa di luar ruangan agar dibatasi, serta dianjurkan menggunakan masker jika kondisi kabut asap semakin memburuk," kata Hariri.

Selain membatasi aktivitas luar ruangan, Disdik Padangsidimpuan juga membuka kemungkinan penyesuaian sistem pembelajaran apabila kondisi kabut asap terus memburuk.

Hariri menjelaskan, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring masih dalam tahap kajian. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Artinya, untuk saat ini sekolah diminta menjalankan langkah-langkah antisipasi sesuai surat edaran yang telah diterbitkan. Kebijakan lanjutan akan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kabut asap dan pertimbangan keselamatan warga sekolah.

*Sembilan Langkah Antisipasi yang Wajib Diperhatikan Sekolah*

Dalam surat edaran tersebut, Disdik Padangsidimpuan menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan seluruh satuan pendidikan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat kabut asap.

Pertama, seluruh sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

Kedua, kepala sekolah harus memantau perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan peserta didik secara berkala. Koordinasi dengan instansi terkait juga perlu dilakukan apabila situasi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ketiga, kegiatan pembelajaran di luar ruangan, termasuk olahraga, upacara bendera, senam bersama, dan ekstrakurikuler lapangan, harus dibatasi atau disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.

Keempat, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dianjurkan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama apabila paparan asap semakin meningkat.

Kelima, sekolah diminta memastikan ketersediaan air minum yang cukup dan mengimbau seluruh warga sekolah memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu menjaga kondisi tubuh.

Keenam, peserta didik yang mengalami keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, pusing, atau gejala lainnya yang diduga berkaitan dengan kabut asap harus segera mendapatkan penanganan medis. Pihak sekolah juga diminta menghubungi orang tua atau wali murid.

Ketujuh, kepala sekolah perlu memastikan ruang belajar memiliki sirkulasi udara yang baik serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar kegiatan belajar berlangsung dalam kondisi yang lebih aman.

Kedelapan, apabila kabut asap semakin memburuk dan terdapat rekomendasi dari instansi berwenang, Disdik Padangsidimpuan akan menerbitkan kebijakan lanjutan mengenai penyesuaian proses pembelajaran, termasuk kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh.

Kesembilan, setiap satuan pendidikan diwajibkan melaporkan perkembangan kondisi di sekolah masing-masing kepada Disdik Padangsidimpuan melalui pengawas sekolah atau bidang terkait.

*Keselamatan Siswa Jadi Prioritas*

Penerbitan surat edaran ini menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan. Pemantauan kualitas udara, kondisi kesehatan siswa, serta kepatuhan sekolah terhadap arahan dinas menjadi faktor penting dalam menentukan langkah berikutnya.

Sekolah juga diharapkan segera merespons apabila terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan belajar berlangsung.

Sementara itu, kemungkinan penerapan pembelajaran daring masih menunggu perkembangan situasi dan rekomendasi instansi berwenang. Disdik Padangsidimpuan menegaskan melalui surat edarannya bahwa penyesuaian kegiatan pendidikan perlu dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

Surat edaran tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).zal

Program TMMD Kabupaten Pakpak Bharat Dipusatkan Jalan Menuju Desa Sbongkaras Kecamatan Salak

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:51:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Ratusan prajurit TNI dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan jalan yang memadai menuju desa Sibongkaras, kecamatan Salak(13/10), Pakpak Bharat. Prajurit TNI ini tergabung dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke - 130 Tahun Anggaran 2026.

Bupati Pakpak Franc Berhard Tumanggor saat membuka kegiatan mengungkapkan bahwa program TMMD ini merupakan salah satu program terpadu untuk meningkatkan sinergitas antara TNI, Pemerintah Daerah serta masyarakat yang memiliki makna mempercepat pembangunan daerah yang nyata dan berkelanjutan.

Sinergitas yang solid antara Pemerintah Daerah dengan TNI sesungguhnya sangat banyak, terutama membangun infrastruktur seperti ini, juga memberikan penyuluhan-penyuluhan bidang pertanian dan peternakan, dan kesehatan. Kita sengaja memilih desa Sibongkaras ini sebagai lokasi program TMMD tahun ini untuk mempercepat membuka akses yang terisolasi selama ini. Untuk itu dukungan anggaran dan sarana juga kita siapkan, jelas Bupati.

Pelaksanaan Program TMMD ke 130 ini direncanakan akan rampung pada 11 november 2026 mendatang dengan sasaran fisik berupa perkerasan badan jalan sepanjang 1000 m, pemasangan 2 unit plat beton, pembukaan jalan sepanjang 1000 m, serta pembersihan jalan sepanjang 3700 m.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan bela negara, wawasn kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi hukum dan kamtibmas, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan stunting, pos BINDU dan PTM.

Desa Sibongkaras merupakan sebuah desa terpencil dan jauh di wilayah kecamatan Salak. Desa ini berada di kawasan pegunungan bukit barisan yang subur. Untuk mencapai desa ini harus menempuh perjalanan panjang, menembus perbukitan dan hutan lebat yang masih asri.

Untuk mengakses desa ini, ratusan warga Sibongkaras menggantungkan harapan pada satu-satunya jalan penghubung melalui desa Kuta Tinggi yang masih sangat sederhana dan sulit dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat.(rbm)

INDONESIA–MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN

admin — Wed, 14 Oct 2026 10:25:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama keimigrasian untuk menghadapi kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, penipuan, dan penyalahgunaan dokumen. Perlindungan terhadap korban turut menjadi perhatian dalam Pertemuan Bilateral ke-3 di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Oktober 2026.

Berdasarkan unggahan Direktorat Jenderal Imigrasi, kerja sama dengan Jabatan Imigresen Malaysia mencakup pertukaran informasi, deteksi dini, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kemampuan petugas, serta koordinasi penegakan hukum.

Kedua negara memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Orang melintasi perbatasan untuk bekerja, berusaha, belajar, dan menemui keluarga. Di tengah lalu lintas tersebut, jaringan kejahatan memanfaatkan tawaran pekerjaan palsu dan berbagai bentuk penipuan untuk menjaring korban.

Sebagian korban berangkat dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Setelah tiba, mereka justru dieksploitasi atau dipaksa terlibat dalam jaringan penipuan. Keadaan ini membuat identifikasi dan perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Mempercepat Penanganan

Pertemuan di Bandung juga mendorong penguatan Joint Immigration Enforcement Task Force (JIETF). Melalui forum ini, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi dan tindak lanjut penegakan hukum.

Kerja sama tersebut melanjutkan langkah yang dibahas dalam pertemuan perdana JIETF di Batam pada 30 September–2 Oktober 2026. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok kerja teknis bersama serta mekanisme komunikasi antarkelompok kerja.

Koordinasi diperlukan karena perekrut, perantara, korban, dan pengendali jaringan dapat berada di negara berbeda. Informasi yang dimiliki satu pihak perlu dihubungkan dengan temuan pihak lainnya agar penanganan tidak terputus di perbatasan.

Tindak lanjutnya perlu terlihat dalam pekerjaan sehari-hari: pemeriksaan informasi tentang perekrut, penelusuran dokumen yang disalahgunakan, serta penanganan laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Pencegahan Dimulai Sebelum Keberangkatan

Dalam tulisan sebelumnya, "Menjaga Harapan, Memutus Rantai Perdagangan Manusia", saya menyoroti pentingnya pencegahan sejak warga menerima tawaran pekerjaan.

Tawaran itu bisa datang melalui media sosial, pesan pribadi, bahkan orang yang sudah dikenal. Gaji yang menarik dan janji keberangkatan cepat mudah mendapat perhatian, terutama ketika keluarga sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Karena itu, informasi pencegahan perlu menjawab pertanyaan yang benar-benar dihadapi calon pekerja. Apakah perekrutnya dapat dipercaya? Siapa pemberi kerjanya? Apa pekerjaan yang akan dilakukan? Apakah kontrak dan prosedur keberangkatannya jelas? Ke mana harus meminta bantuan jika ada sesuatu yang mencurigakan?

Tulisan tersebut juga menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa sebagai penghubung penting dalam edukasi masyarakat. Kehadirannya perlu didukung kerja sama dengan pemerintah desa, instansi ketenagakerjaan, lembaga pelindungan pekerja migran, dan kepolisian.

Warga membutuhkan bantuan untuk memeriksa tawaran pekerjaan. Peringatan agar berhati-hati akan lebih berguna jika disertai tempat bertanya dan jalur bantuan yang jelas.

Keluarga pun perlu mendapat informasi. Permintaan untuk merahasiakan perjalanan, menyerahkan dokumen kepada perantara, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai tujuan sebenarnya patut diperiksa sebelum keberangkatan.

Sejalan dengan Asta Cita

Penguatan kerja sama Indonesia–Malaysia dapat ditempatkan dalam arah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda keamanan negara, pembangunan manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi.

Asta Cita kedua memuat penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Kerja sama pengawasan perbatasan dan penanganan jaringan kejahatan lintas negara mendukung arah tersebut.

Asta Cita keempat menekankan pembangunan sumber daya manusia, termasuk penguatan peran perempuan dan pemuda. Perlindungan dari perdagangan orang berkaitan dengan kesempatan mereka untuk bekerja dan mengembangkan diri tanpa terjebak eksploitasi.

Adapun Asta Cita ketujuh mencakup reformasi hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan. Dalam penanganan TPPO, arah ini membutuhkan layanan yang transparan, petugas yang berintegritas, dan tindak lanjut laporan yang dapat diperiksa.

Hubungan tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan dan perlindungan yang dirasakan warga. Calon pekerja memperoleh informasi yang jelas, keluarga dapat melaporkan kekhawatiran, dan korban mendapat penanganan sesuai kebutuhannya.

Memastikan Laporan Ditindaklanjuti

Dalam "Rekomendasi Komunikasi Strategis Imipas", saya menekankan perlunya menghubungkan keluhan masyarakat dengan tindakan. Prinsip ini relevan bagi keluarga yang melaporkan dugaan perdagangan orang.

Mereka membutuhkan kepastian tentang siapa yang menangani laporan, apa yang sedang dilakukan, dan kapan perkembangan berikutnya dapat diketahui. Jawaban awal harus diikuti proses penanganan yang jelas.

Petugas juga perlu cermat membedakan pelaku dan korban. Orang yang ditemukan bekerja dalam jaringan penipuan mungkin mengalami ancaman atau paksaan. Pemeriksaan perlu menelusuri keadaan tersebut agar orang yang membutuhkan pertolongan mendapat perlindungan.

Kerja sama bilateral ini menjadi langkah penting. Hasilnya perlu dinilai dari kecepatan tindak lanjut informasi, pengungkapan jaringan, dan akses korban terhadap bantuan.

Bagi keluarga yang menunggu kabar dari luar negeri, ukuran keberhasilan itu sangat konkret: orang yang mereka sayangi ditemukan, dilindungi, dan dapat kembali dengan selamat.

Lolos Praperadilan, Status Tersangka Dhody Thahir Dinyatakan Tidak Sah, Polda Sumut Harus Evaluasi Penyidikan

admin — Wed, 14 Oct 2026 09:50:00 +0700+0700

MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar, Dhody Thahir, terhadap Polda Sumut. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (13/10/2026), hakim tunggal Khamozaro Waruwu menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini menjadi pukulan bagi proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumut dalam perkara dugaan pemalsuan akta autentik yang dilaporkan Muhammad Ghazali Iskandar, Direktur PT Rapy Ray Putratama.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan bukan dibuat di kediaman Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon. Hakim juga menilai pihak kepolisian tidak mampu menghadirkan bukti dan saksi yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan akta autentik dalam pemeriksaan praperadilan tersebut.

Hakim bahkan menilai persoalan surat itu lebih berkaitan dengan ranah perdata dan tidak terbukti memenuhi dasar yang cukup untuk menetapkan Dhody sebagai tersangka sebagaimana dipersoalkan dalam permohonan praperadilan.

Putusan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi penyidik Polda Sumut. Penetapan tersangka bukan sekadar tindakan administratif, melainkan keputusan hukum yang harus ditopang alat bukti dan prosedur yang sah.

Meski demikian, putusan praperadilan ini perlu dipahami secara proporsional. Hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah berdasarkan pemeriksaan praperadilan, bukan serta-merta memutus seluruh pokok perkara atau menyatakan semua dugaan yang dilaporkan tidak pernah terjadi.

Karena itu, publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar penetapan tersangka sebelumnya, kecukupan alat bukti, serta langkah hukum yang akan ditempuh penyidik setelah putusan tersebut.

Polda Sumut perlu menjelaskan apakah akan menerima putusan itu, melakukan evaluasi internal, atau mengambil langkah hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi penting agar perkara ini tidak menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dapat berjalan tanpa pengujian yang memadai terhadap dasar penetapan seseorang sebagai tersangka.

Di sisi lain, pihak pelapor juga tetap memiliki hak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setiap proses lanjutan harus menghormati putusan pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik harus mampu menunjukkan dasar hukum dan alat bukti yang memadai, sedangkan pengadilan berperan menguji apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan hukum.

Putusan praperadilan Dhody Thahir harus menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar polemik sesaat. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin kuat apabila setiap penetapan tersangka dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.