USU dan BTN Sinergikan Inovasi Kampus Untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

admin — Sat, 11 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) menerima kunjungan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam rangka peninjauan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) USU yang berlokasi di Jalan Tridarma, Pintu IV USU, Kamis, 9 Juli 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kolaborasi USU dan BTN dalam program diseminasi model teknologi pengolahan sampah ke kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BTN, yaitu Kepala Kantor Wilayah Sumatera BTN, Vidy Aryo Fajar, dan Branch Manager BTN KCP USU, Shindy Zara. Dari pihak USU, hadir Direktur Kerja Sama dan Internasionalisasi, Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E, MPH, Sp.ParK; Direktur Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi, Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P.; serta Ketua PUI Circularity Center USU, Zaid Perdana Nasution, M.T., Ph.D.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan inovasi perguruan tinggi dengan program keberlanjutan industri. BTN selama ini menanamkan prinsip keberlanjutan pada setiap kebijakan, produk, dan layanan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Pendekatan tersebut memastikan bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Komitmen BTN terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui penerapan prinsip 5P, yaitu Planet, People, Peace, Partnership, dan Prosperity, yang menjadi dasar pengembangan keuangan berkelanjutan. Berbagai inisiatif seperti rumah rendah emisi, peningkatan inklusi keuangan, pengembangan ekonomi sirkular, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menunjukkan upaya BTN dalam mengintegrasikan nilai berkelanjutan ke dalam setiap aspek kehidupan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG.

Dalam konteks tersebut, TPST USU dinilai memiliki potensi besar sebagai model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dapat dikembangkan bersama. Melalui TPST, USU tidak hanya mengelola sampah kampus, tetapi juga mengembangkan riset, edukasi, dan hilirisasi produk olahan sampah, seperti kompos, maggot, tepung maggot, kasgot, Refuse-Derived Fuel atau RDF, bahan bakar hasil pirolisis, serta aplikasi pencatatan persampahan.

Kepala Kantor Wilayah Sumatera BTN, Vidy Aryo Fajar, menyampaikan bahwa kunjungan ke TPST USU menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung potensi kolaborasi yang sejalan dengan arah keberlanjutan BTN.

"BTN memiliki komitmen untuk terus mendorong program keberlanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui prinsip 5P, kami ingin memastikan bahwa setiap kolaborasi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan komunitas. Model TPST USU ini menarik karena mampu menghubungkan edukasi, teknologi, dan ekonomi sirkular dalam satu ekosistem yang dapat direplikasi," ujar Vidy.

Ia menambahkan, pengalaman BTN dalam mengembangkan inisiatif ekonomi sirkular, termasuk program yang mengubah sampah menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat, memiliki keselarasan dengan model pengelolaan sampah yang dikembangkan USU.

"Kami melihat ada irisan yang kuat antara program keberlanjutan BTN dan pengembangan TPST USU. Sampah dapat dikelola menjadi sumber nilai baru jika didukung dengan teknologi, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, peluang diseminasi teknologi ini ke kabupaten sekitar Danau Toba menjadi sangat relevan, terutama untuk mendukung kawasan wisata yang bersih, produktif, dan berkelanjutan," tambahnya.

Direktur Kerjasama dan Internasionalisasi USU, Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E, MPH, Sp.ParK, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BTN membuka peluang penting bagi USU untuk memperluas manfaat inovasi kampus ke masyarakat.

"TPST USU tidak hanya kami tempatkan sebagai fasilitas pengolahan sampah, tetapi sebagai laboratorium hidup yang mengintegrasikan riset, edukasi, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi inovasi. Melalui kerja sama dengan BTN, kami berharap model ini dapat dikembangkan lebih luas, khususnya untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di kabupaten sekitar Danau Toba," ujarnya.

Ketua PUI Circularity Center USU, Zaid Perdana Nasution, M.T., Ph.D., menjelaskan bahwa teknologi pengolahan sampah yang dikembangkan di TPST USU dirancang agar dapat diterapkan secara sederhana dan adaptif di berbagai konteks masyarakat.

"Prinsipnya adalah bagaimana sampah dipilah, diolah, dicatat, lalu dikembangkan menjadi produk yang memiliki manfaat. Model ini dapat diterapkan di kawasan kampus, desa wisata, sekolah, pasar, permukiman, maupun komunitas sekitar Danau Toba. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi pengolahan sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan," ujarnya.

Program diseminasi yang dibahas dalam kunjungan tersebut diarahkan pada pelatihan, pendampingan, replikasi teknologi pengolahan sampah sederhana, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan model ekonomi sirkular berbasis komunitas. Kabupaten sekitar Danau Toba dipandang sebagai wilayah strategis karena memiliki nilai ekologis, pariwisata, budaya, dan ekonomi yang perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, USU dan BTN dapat membangun model kerja sama antara perguruan tinggi, industri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Dari TPST USU, teknologi pengolahan sampah diharapkan dapat direplikasi ke kawasan Danau Toba; dari kolaborasi USU dan BTN, ekonomi sirkular diharapkan dapat tumbuh; dan dari pengelolaan sampah yang lebih baik, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara langsung. (C04)

Dugaan Alih Fungsi 1.266,6 Hektar HTR Koptan Mandiri Jadi Sawit, Praktisi Hukum : Itu Pelanggaran Berat Terancam 10 Tahun Penjara

admin — Sat, 11 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Penyalahgunaan fungsi kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) milik Koperasi Tani (Koptan) Mandiri di Kabupaten Asahan yang diduga berubah menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.266,6 hektar dinilai sebagai pelanggaran hukum yang sangat berat. Pelaku yang terbukti dapat dijerat sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun serta denda administratif mencapai Rp25 juta per hektar.

Praktisi hukum di Asahan, Rusmanto Sirait, SH, MH, mengungkapkan hal ini kepada awak media, Sabtu (11/7/2026) di Kisaran. Menurutnya, seluruh aturan penindakan sudah tertuang jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025, Undang-Undang Kehutanan yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B, hingga UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

"Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2025, setiap perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin sah akan dikenakan denda administratif sebesar Rp25 juta dikalikan luasan lahan. Denda ini wajib disetor dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak," tegas Rusmanto.

Selain denda, pelaku juga menghadapi ancaman pidana berat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bahkan memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan lahan yang terbukti dialihfungsikan secara ilegal. Lahan tersebut nantinya akan dikuasai kembali oleh negara dan wajib direboisasi jika masuk kategori kawasan hutan lindung atau konservasi.

Rusmanto menjelaskan secara hukum, bahwa HTR Bukan Lahan Perkebunan Sawit, sebab kawasan HTR mutlak tidak boleh dialihfungsikan secara permanen menjadi perkebunan kelapa sawit—meskipun dikelola oleh koperasi petani. HTR secara khusus diperuntukkan bagi penanaman tanaman pokok kehutanan seperti kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) demi menjaga kelestarian sistem perhutanan sosial. Kelapa sawit sendiri tidak termasuk dalam kategori tanaman hutan.

Pemerintah memang mengizinkan keberadaan sawit di kawasan HTR melalui skema jangka benah dalam UU Cipta Kerja, namun itu bukan berarti pelepasan fungsi lahan. Skema ini hanya berlaku untuk kasus keterlanjuran penanaman sawit sebelum izin diterbitkan, dengan syarat petani wajib menanam pohon kehutanan di sela-sela tanaman sawit.

"Hak memanfaatkan sawit hanya diberikan maksimal satu daur hidup atau sekitar 25 tahun. Setelah itu, lahan wajib dikembalikan sepenuhnya menjadi kawasan hutan dan dilarang menanam sawit kembali. Penanaman sawit baru atau menjadikan HTR sebagai kebun sawit murni adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan izin koperasi dicabut," paparnya.

Dalam skema jangka benah, pemegang izin wajib menanam minimal 100 batang tanaman kehutanan per hektar selambat-lambatnya satu tahun setelah rencana disahkan. Penanaman dapat dilakukan dengan pola sisipan di sela gawangan sawit, tanaman penyangga di batas lahan, atau mengubah blok sawit yang sudah tidak produktif menjadi kawasan tanaman hutan penuh.

Kasus dugaan manipulasi izin dan sengketa lahan merupakan pelanggaran, ini menyasar kawasan HTR Koptan Mandiri yang tersebar di dua wilayah: Blok I seluas 697 hektar di Dusun 14, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, serta Blok II seluas 565,61 hektar yang berada di perbatasan Kabupaten Labuhanbatu Utara namun masuk wilayah administrasi Asahan pasca terbit Permendagri Nomor 42 Tahun 2014 tentang batas daerah.

Koperasi yang berdiri sejak 1999 ini diduga mulai mengubah fungsi lahan setelah peralihan kepengurusan pada tahun 2014. Sejumlah kwitansi pembayaran bermaterai bermunculan, yang diduga menjadi bukti adanya transaksi pengalihan pengelolaan lahan dengan modus ganti rugi. Tercatat harga jual pengelolaan lahan berkisar Rp30 hingga Rp50 juta untuk luas 6 hektar, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Koptan Mandiri sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Asahan, H. Muhammad Wahyudi, S.ST, M.Kes.

Wahyudi menolak seluruh tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada jual beli lahan maupun pengalihan pengelolaan kawasan HTR kepada pihak lain, termasuk kepada pejabat tertentu. Ia juga menyebut Ramlan Sinaga yang disebut-sebut menguasai ratusan hektar lahan hanyalah anggota koperasi yang mengelola lahan seluas 6 hektar sekaligus penampung buah sawit panenan koperasi.

"Tentang alat berat yang masuk lokasi, itu beroperasi dari luar kawasan HTR, bukan di dalam wilayah izin kami. Soal bibit tanaman keras bantuan pemerintah memang banyak yang mati karena sifat tanah gambut yang sangat asam, hanya sengon yang bisa bertahan hidup," jelas Wahyudi membela diri.

Berbeda dengan Wahyudi, mantan Kepala Dusun setempat menyampaikan bahwa kawasan tersebut dulunya ditanami pohon oleh masyarakat sejak 1998 dengan bantuan bibit pemerintah. Namun masyarakat heran, akhirnya lahan berubah menjadi perkebunan sawit yang dikuasai orang-orang dari luar desa.

Akar Masalah dan Dampak, Rusmanto menilai kasus ini adalah contoh nyata penyalahgunaan skema perhutanan sosial. Koperasi yang seharusnya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat justru dijadikan tameng legalitas oleh oknum tertentu untuk mengubah fungsi hutan demi keuntungan pribadi.

"Akar masalahnya ada pada celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi birokrasi yang memudahkan manipulasi dokumen batas wilayah hingga tumpang tindih lahan. Dampaknya tidak hanya kerusakan lingkungan dan risiko bencana alam, tetapi juga memicu konflik agraria dengan warga yang telah mengelola lahan secara turun-temurun," pungkasnya.

Saat ini kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan aparat penegak hukum serta Satgas PKH segera melakukan pemeriksaan mendalam guna menegakkan aturan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya. (tec)

BREAKING NEWS! Baru Mundur Sehari, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU*

admin — Sat, 11 Jul 2026 16:32:00 +0700+0700

JAKARTA - Jagat hukum Indonesia diguncang kabar besar. Hanya berselang satu hari setelah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah (FA), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan status hukum Febrie dalam konferensi pers bersama jajaran Komisi III DPR RI yang digelar langsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026) siang.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara megakorupsi PT Asabri, korupsi batu bara, serta Krakatau Steel.

"Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka. Kita juga sudah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers resmi di Jakarta.

*Poin Utama & Fakta Hukum dari Konferensi Pers Resmi:*

*Alat Bukti Kuat:* Status tersangka ini ditetapkan setelah penyidik memeriksa secara maraton 15 orang saksi, meminta keterangan dari 2 orang ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi.

*Tersangka Lain Ditahan:* Selain Febrie, Polri juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto) sebagai tersangka TPPU. Tersangka DR saat ini telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

*Pasal Berlapis:* Mantan bos Gedung Bundar tersebut dijerat dengan Pasal 12 e dan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b dalam KUHP baru).

*Sinergi dan Pelimpahan Kasus:* Plt.Jampidsus yang baru ditunjuk, Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara ini dari kepolisian demi percepatan, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang turut mengawal jalannya konferensi pers membenarkan bahwa pengumuman ini menjawab teka-teki publik. "Apa yang dinanti masyarakat sudah gamblang diberitakan," tuturnya. Kasus ini menjadi ironi besar mengingat Febrie Adriansyah selama ini dikenal sebagai figur yang memimpin pengusutan berbagai kasus korupsi kakap di tanah air.*(SS68)*

Dorong Komoditas Unggulan Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Bupati Simalungun Lakukan Panen Raya Cabai Lokal Siboras

admin — Sat, 11 Jul 2026 13:44:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi sejumlah pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan panen raya Cabai Merah Varietas Lokal Siboras di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimahuta, Sumatera Utara, Jumat (10/7/2026).

Panen raya tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan salah satu varietas cabai unggulan asli Kabupaten Simalungun yang dinilai memiliki produktivitas tinggi serta berpotensi meningkatkan pendapatan petani.

Bupati Simalungun, mengaku bangga melihat keberhasilan petani dalam mengembangkan Varietas Cabai Lokal Siboras yang memiliki produktivitas tinggi dan kualitas yang sangat baik.

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras para petani. Cabai Lokal Siboras ini memiliki potensi luar biasa. Tanamannya dapat tumbuh hingga sekitar dua meter dengan masa panen mencapai satu tahun. Ini merupakan potensi pertanian yang harus kita jaga dan kembangkan bersama," ujar Bupati.

Menurut Bupati, keberhasilan budidaya Cabai Lokal Siboras menjadi bukti bahwa Kabupaten Simalungun memiliki sumber daya pertanian yang mampu bersaing dan layak menjadi contoh bagi daerah lain.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus mendorong pengembangan komoditas hortikultura unggulan melalui peningkatan pendampingan kepada petani, penguatan akses sarana produksi pertanian, serta memperluas promosi hasil pertanian daerah.

"Kita akan memperkenalkan Cabai Lokal Siboras ini lebih luas agar semakin banyak petani di Kabupaten Simalungun yang membudidayakannya. Selain memiliki kualitas yang baik, komoditas ini juga memberikan peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani," tegasnya.

Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani terus diperkuat sehingga sektor pertanian Kabupaten Simalungun semakin maju, produktif, berdaya saing, serta mampu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Petani Cabai Lokal Siboras, Rando Jawak, menjelaskan bahwa varietas cabai lokal tersebut memiliki keunggulan dibandingkan varietas lainnya. Dengan perawatan yang baik serta pemupukan yang optimal, tinggi tanaman dapat mencapai sekitar dua meter.

Menurutnya, tanaman mulai memasuki masa panen pada umur sekitar 145 Hari Setelah Tanam (HST) dan mampu berproduksi secara produktif hingga satu tahun dengan frekuensi panen setiap minggu.

"Dalam satu hektare terdapat sekitar 14.000 batang tanaman cabai. Produktivitasnya dapat mencapai rata-rata 3 ton per hektare setiap minggu selama masa panen apabila pemeliharaan dilakukan secara optimal," jelas Rando.

Meski demikian, Rando berharap pemerintah dapat membantu mengatasi keterbatasan ketersediaan pupuk non-subsidi yang sangat dibutuhkan petani hortikultura, khususnya untuk budidaya cabai dan jeruk.

"Kami berharap ketersediaan pupuk non-subsidi dapat lebih mudah diperoleh karena tanaman cabai dan jeruk sangat bergantung pada pupuk tersebut untuk menjaga kualitas dan produktivitas hasil panen," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rando juga mempraktikkan secara langsung teknik pemanenan cabai yang baik dan benar kepada Bupati beserta rombongan. Menurutnya, cara panen yang tepat sangat menentukan kualitas buah, menjaga produktivitas tanaman, serta memperpanjang masa panen.(LP)

Hadir Di Kecamatang Pamatang Silimahuta, Bupati Simalungun Berikan Pelayanan Dan Carikan Solusi Persoalan Masyarakat

admin — Sat, 11 Jul 2026 13:43:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui sejumlah perangkat daerah menyelenggarakan pelayanan publik terpadu di Nagori Siboras, Kecamatan Pematang Silimahuta, Sumatera Utara,bJumat (10/7/2026). Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah menghadirkan layanan yang mudah dijangkau, sekaligus memastikan pembangunan menyentuh hingga ke pelosok nagori.

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah. Kehadiran Bupati bersama rombongan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kecamatan maupun kabupaten untuk mengurus kebutuhan.

Berbagai layanan dihadirkan dalam satu lokasi: mulai dari administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan berupa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi medis.

Dinas Pendataan Pendudukan dan Keluarga Berencana menggelar pelayanan KB. Dari BPJS juga menggelar layanan BPJS Kesehatan, hingga layanan sosial lainnya. Warga cukup membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk memanfaatkannya.

Dalam dialog langsung dengan warga, Bupati menemukan sejumlah persoalan mendesak seperti, masih ada warga yang baru mengurus akta kematian setelah 13 tahun berlalu, seorang lansia yang tinggal sendiri belum menerima bantuan sosial, serta kurangnya peralatan pendukung pelayanan administrasi di Kantor Camat yang menghambat urusan dokumen kependudukan.

Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan akan segera mengambil langkah cepat. "Kekurangan peralatan pelayanan di kecamatan akan segera kita penuhi agar pelayanan kembali berjalan maksimal. Setiap persoalan yang disampaikan akan kita selesaikan satu per satu," ujarnya tegas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 360 liter minyak goreng, dan 100 papan telur. Dinas Sosial turut menyalurkan paket sembako. Secara langsung, Bupati juga menyerahkan bantuan sembako serta alat pertanian berupa Hand Traktor dan Corn Sheller Mobile kepada kelompok tani setempat.

Warga tampak sangat antusias memanfaatkan layanan sekaligus menyampaikan harapan secara langsung. "Saya senang melihat antusiasme ini. Kehadiran kami di sini adalah untuk mendengar kebutuhan nyata warga, bukan sekadar laporan di meja kerja," tambah Bupati, yang juga mengingatkan warga menjaga kesehatan dan memperhatikan kesejahteraan sesama lansia.

Untuk mempercepat kemajuan wilayah, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas diantanya: Rekonstruksi Jalan Jurusan Tiga Raja - Rakut Besi: sekitar Rp13 miliar

Pembangunan jalan usaha tani di sejumlah Nagori yaitu: Nagori Saribu Candi Rp.151,2 juta, Nagori Bandar Saribu Rp. 210,4 juta, Nagori Sinar Naga Mariah Rp. 190,7 juta, serta alokasi umum Rp. 190,7 juta

Selain itu, Pembangunan sumur bor: Nagori Siboras dan Bintang Mariah Juma Pulian masing-masing Rp. 130 juta. Bantuan alat pertanian: 1 unit Cultivator untuk Nagori Ujung Mariah, serta 2 unit untuk Nagori Mardinding

Merespons aspirasi warga terkait belum adanya SPBU dan kesulitan mendapatkan BBM, melihat wilayah ini memiliki sekitar 1.200 hektare lahan pertanian jeruk, Bupati menyatakan akan segera menjalin komunikasi dengan investor dan pelaku usaha. "Kami akan berupaya agar kebutuhan BBM untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari segera terpenuhi," ujarnya.

Camat Pematang Silimahuta Robbi Silalahi bersama Pangulu Nagori Siboras Esron Girsang, serta tokoh masyarakat P. Sipayung menyampaikan apresiasi mendalam. Mereka berharap perbaikan jalan segera berjalan dan rencana pembangunan SPBU dapat terwujud demi kesejahteraan warga.

Kunjungan ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta menegaskan tekad mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Simalungun.(LP)

TACO Hadirkan “Prismatic Journey” di IndoBuildTech 2026, Tunjukkan Kebebasan Berekspresi Melalui Keragaman Material

admin — Sat, 11 Jul 2026 12:05:00 +0700+0700

Jakarta, Sejalan dengan semangat "Explore New Horizons", TACO membawa perspektif baru di IndoBuildTech (IBT) 2026 lewat instalasi imersif bertajuk "Prismatic Journey", hasil kolaborasi bersama Helen Agustine Studio. Berlangsung pada 8-12 Juli 2026 di ICE BSD, Tangerang, TACO mengajak pengunjung mengeksplorasi bagaimana keragaman material dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan ruang yang berkarakter.

Mengambil inspirasi dari cara kerja prisma yang mengubah satu sumber cahaya menjadi spektrum warna yang kaya, "Prismatic Journey" diterjemahkan menjadi sebuah perjalanan ruang yang bertransformasi dari suasana monokromatis menuju atmosfer yang lebih dinamis dan ekspresif. Melalui perpaduan warna, tekstur, dan material, setiap area menghadirkan karakter yang berbeda sekaligus menunjukkan fleksibilitas serta luasnya potensi aplikasi material dalam desain interior maupun eksterior.

Anastasia Tirtabudi, CMO TACO, mengatakan bahwa partisipasi TACO di IndoBuildTech 2026 mencerminkan semangat perusahaan untuk terus membuka cakrawala baru mendorong lahirnya inspirasi baru di industri desain.

"Kami percaya bahwa inovasi tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan produk, tetapi juga lewat kolaborasi yang mampu menghadirkan inspirasi dan membuka ruang dialog bagi industri. Prismatic Journey merepresentasikan semangat tersebut dengan mempertemukan desain, material, dan berbagai perspektif dalam satu petualangan desain yang menginspirasi. Sejalan dengan itu, kami terus memperluas portofolio solusi interior dan eksterior agar dapat menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang," ujar Anastasia.

Berbagai kategori produk TACO turut diaplikasikan di dalam instalasi, mulai dari Laminates, Flooring, Hardware, Adhesive, FIDECO Wall Panel, Aluminium Composite Panel (ACP), Hyperfon dan Superfon. Melalui pendekatan tersebut, TACO menunjukkan setiap material dapat saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan desain yang semakin beragam. Pada momen ini pula, TACO memperkenalkan inovasi terbarunya yaitu TACO Sealant sebagai bagian new line-up dalam kategori adhesive. Inisiatif ini menjadi wujud komitmen TACO untuk terus menghadirkan inovasi, memperluas pilihan produk, dan menjawab kebutuhan pelanggan.

Pada IBT 2026, TACO menggandeng Helen Agustine Studio yang dipilih berdasarkan pada pendekatan desainnya yang dikenal mampu menghadirkan narasi visual yang kuat dan dinamis. Kesamaan visi tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan instalasi yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga mengajak pengunjung melihat material dari sudut pandang yang berbeda.

Helen Agustine, Founder dan Principal Interior Designer Helen Agustine Studio, menjelaskan bahwa konsep prisma dipilih karena merepresentasikan keberagaman ide yang lahir dari satu titik awal yang sama.

"Kami menerjemahkan filosofi prisma ke dalam sebuah perjalanan ruang yang terus berevolusi, dari kesederhanaan menuju keberagaman ekspresi. Keragaman material TACO memberikan keleluasaan untuk menciptakan transisi tersebut secara harmonis, sehingga setiap area dapat menghadirkan pengalaman yang berbeda sekaligus tetap terhubung dalam satu cerita yang utuh," jelas Helen.

Selain menghadirkan pengalaman eksploratif, instalasi ini juga menjadi ruang bertemunya berbagai perspektif melalui rangkaian talk show, sesi berbagi wawasan, dan aktivitas interaktif yang melibatkan desainer, arsitek, praktisi industri, mahasiswa, Mitra TACO, hingga masyarakat umum. TACO juga berkolaborasi dengan Robries untuk menghadirkan elemen instalasi berbasis material daur ulang sebagai wujud eksplorasi desain berkelanjutan dan komitmen terhadap prinsip Zero Waste. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin, memperkaya wawasan, serta menginspirasi lahirnya ide dan inovasi baru bagi industri desain.

Untuk melengkapi pengalaman pengunjung, TACO juga menghadirkan berbagai aktivitas digital interaktif di setiap area instalasi, mulai dari mengumpulkan postcard stamp yang mengajak pengunjung menjelajahi setiap area booth secara lebih menarik dan partisipatif hingga mengunggah foto instalasi ke Instagram Story dengan tag ke @taco.id untuk berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif. Beragam informasi terkini mengenai rangkaian kegiatan TACO selama IndoBuildTech 2026 juga dapat diakses melalui akun official Instagram TACO.re

YPPSI Berikan Total Santunan Lebih Dari Rp21 Juta bagi Pengemudi dan Penumpang di Gunungsitoli

admin — Sat, 11 Jul 2026 12:03:00 +0700+0700

Sumut |Sebagai bentuk peningkatan perlindungan mitra pengemudi dan penumpang, Maxim melalui Yayasan
Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) memberikan santunan kepada mitra pengemudi berinisial AW
dan pengguna Maxim berinisial CHH yang mengalami insiden kecelakaan di Gunungsitoli.
Kejadian bermula saat AW bersama CHH sedang dalam perjalanan menuju lokasi tujuan di Jalan Yos Sudarso
Ujung, Kelurahan Saombo, Gunungsitoli. Di tengah perjalanan, kondisi jalan membuat kendaraan menjadi tidak
seimbang dan menyebabkan pengemudi serta penumpang terjatuh dari kendaraan. Akibat kejadian tersebut,
AW mengalami dislokasi pada jari kaki, sementara CHH mengalami patah tulang pada pergelangan tangan.
Keduanya kemudian dilarikan ke RSUD dr. M. Thomsen Nias untuk mendapatkan penanganan medis.
Dari kejadian ini, Maxim melalui YPSSI memberikan santunan mencapai Rp21.977.100, termasuk Rp7.325.700
kepada AW dan Rp14.651.400 kepada CHH. Santunan tersebut merupakan bentuk komitmen perlindungan
Maxim kepada pengguna dan mitra pengemudi.
"Kami berharap santunan yang diberikan dapat membantu meringankan beban para korban sehingga
pengemudi maupun penumpang dapat fokus menjalani proses pemulihan. Maxim akan terus berkomitmen
memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna layanan kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar
Jamal Syarif Telambanua, Head of Subdivision Maxim Gunungsitoli.
Perlu diketahui bahwa santunan akan diberikan kepada mitra pengemudi selama kecelakaan terjadi bukan
disebabkan oleh tindakan pengemudi Maxim. Sedangkan pengguna akan tetap mendapatkan santunan terlepas
dari penyebab kecelakaan. Proses klaim santunan dapat dilakukan di kantor Maxim terdekat. Untuk informasi
lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui e-mail di info@ypssisocial.org atau kunjungi situs
https://www.ypssisocial.org.rel

Kolaborasi Indonesia dan Singapura: MASA Art & Culture, Orchid Extravaganza Resmi Dibuka di Gardens by the Bay

admin — Sat, 11 Jul 2026 12:02:00 +0700+0700

SINGAPURA, Flower Dome di Gardens by the Bay — salah satu landmark
paling ikonik di Singapura — malam ini bertransformasi menjadi jendela hidup menuju
kepulauan Indonesia, saat Indonesia x Singapore Orchid Extravaganza resmi dibuka
sebagai bagian dari rangkaian MASA Singapore 2026.
Lebih dari 30 instalasi seni dan budaya yang merangkum delapan wilayah geografis Indonesia
— dari ujung barat Sumatra hingga kepulauan timur Kalimantan — hadir menyala di bawah
kubah kaca ikonik tersebut.
Pembukaan ini menandai momen penting dalam hubungan budaya Indonesia–Singapura:
Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berkontribusi sebagai peserta
pameran di Gardens by the Bay sebagai global hub — sebuah pencapaian yang mencerminkan
kuatnya hubungan bilateral kedua negara sekaligus semakin besarnya kehadiran ekosistem
kreatif Indonesia di panggung internasional.
Menjelang pembukaan, Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
mengunjungi Flower Dome untuk meninjau persiapan akhir, di mana ia disambut oleh Mr. Felix
Loh, Chief Executive Officer Gardens by the Bay, yang menyampaikan kesan dan apresiasinya
terhadap pameran.
"Ini adalah salah satu instalasi seni paling elaboratif dan memukau yang pernah kami
sambut di Flower Dome. Konsep dan eksekusinya benar-benar luar biasa — sebuah
persembahan Indonesia yang akan membuat pengunjung dari seluruh dunia terpesona."
— Mr. Felix Loh, Chief Executive Officer, Gardens by the Bay
Upacara pembukaan berlangsung pada 4 Juli 2026 pukul 18.00–21.00 SGT, diselenggarakan
dalam kerangka Singapore Garden Festival 2026 bersamaan dengan Presentasi Penghargaan
Singapore Orchid Show yang diselenggarakan oleh Orchid Society of South East Asia.
Pameran terbuka untuk umum mulai 4 Juli hingga 10 Agustus 2026, setiap hari pukul
09.00–21.00.
Perayaan untuk Dua Bangsa
Malam pembukaan dimulai dengan sambutan dari Mr. Felix Loh, CEO Gardens by the Bay,
dilanjutkan oleh Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang
menegaskan posisi pameran ini dalam agenda besar diplomasi budaya dan pengembangan
ekonomi kreatif nasional.
"Orchid Extravaganza bukan sekadar pameran — ini adalah cara Indonesia bercerita
kepada dunia. Melalui kekayaan geografis dan budaya yang diterjemahkan ke dalam

karya seni, kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia adalah ekosistem kreatif yang
hidup dan terus berkembang."
— Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia
Mr. Nicholas Chua, Presiden Orchid Society of South East Asia, turut menyampaikan
sambutan sebelum Presentasi Penghargaan Singapore Orchid Show dilangsungkan.
Puncak malam hadir lewat persembahan Tari Sirna Kala, sebuah pertunjukan budaya yang
memadukan gerakan dan narasi warisan Indonesia, sebelum peluncuran resmi Orchid
Extravaganza dikukuhkan melalui momen seremonial bersama para tamu kehormatan.
Di balik megahnya pameran ini berdiri visi sebuah tim kreatif muda Indonesia yang dengan
penuh semangat memahami bagaimana warisan budaya bisa berbicara dalam bahasa visual
yang universal.
"Saya ingin setiap orang yang masuk ke Flower Dome merasakan perjalanan melintasi
Indonesia — bukan melalui peta, tapi melalui rasa, bentuk, dan cerita yang hidup dalam
setiap instalasi. Ini adalah cara kami menerjemahkan kekayaan intelektual geografis
Indonesia ke dalam pengalaman yang bisa dirasakan oleh siapa saja, dari mana saja."
— Ferdiansah Dela, Event Activation Director MASA
30+ Instalasi dari 8 Wilayah Geografis Nusantara
Orchid Extravaganza menghadirkan perjalanan imersif melintasi delapan wilayah geografis
Indonesia — Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, East Nusa Tenggara, Papua,
dan Kalimantan — masing-masing diwakili oleh instalasi seni yang menggabungkan kekayaan
intelektual geografis, arsitektur tradisional, flora endemik, dan fauna Nusantara.
Dikreasikan dari dedaunan, delapan wilayah yang direpresentasikan dalam pameran ini
masing-masing membawa identitas visual dan budaya yang khas:
• Jawa Tengah — The Peacock (Burung Merak)
• Jakarta — The Ondel-Ondel (Ondel-ondel)
• Lampung — Siger Tiger (Harimau Sumatra)
• Bali — Balinese Naga Sculpture (Patung Naga Bali)
• Nusa Tenggara Timur — Komodo Dragon (Komodo)
• Papua — Lotus Spirit (Bunga Lotus)
• Sumatra — Rafflesia Bloom (Bunga Raflesia)
• Kalimantan — Hornbill's Canopy (Burung Rangkong)
Orchid Extravaganza lahir dari semangat gotong royong — prinsip kolektif Indonesia — yang
melibatkan beberapa nama dan kolektif kreatif terbaik Tanah Air. Tim Make a Scene berperan
sebagai bagian dari kolaborasi untuk menciptakan anyaman patung dari dedaunan yang
menjadi jiwa dari instalasi ini.
Pagelaran Sabang Merauke dan Mortier x Jerhemy Owen memperdalam pengalaman imersif
budaya Indonesia dan keberlanjutan. Seorang pelukis muda, Erika Richardo,
mempersembahkan sebuah karya lukisan khusus sebagai hadiah dan penghormatan kepada
Gardens by the Bay, Singapura — sebuah gestur seni yang memperkuat dimensi diplomatik
dari Orchid Extravaganza dan kehangatan hubungan Indonesia–Singapura yang menjadi
fondasinya.

Sound of Indonesia karya Maestro Addie MS mengiringi pameran ini sebagai latar musik
resminya. Mengalun di seluruh area pameran, komposisi ini menciptakan perjalanan imersif
yang merayakan kekayaan budaya Indonesia dan melengkapi pengalaman Orchid
Extravaganza secara keseluruhan.
Electronic Gamelan (E-Gamelan), yang dikembangkan oleh Universitas Dian Nuswantoro
(Udinus), menghadirkan reimajinasi gamelan Jawa melalui inovasi robotik — mewujudkan visi
MASA tentang budaya Indonesia sebagai warisan hidup di mana tradisi dan inovasi bertemu
untuk membentuk masa depan.
Didukung oleh Ekosistem Kreatif dan Institusional Indonesia
Orchid Extravaganza terwujud berkat dukungan luas dari ekosistem kreatif dan institusional
Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi yang menjadi fondasi MASA. Pameran ini
didukung oleh: Astra, BCA, CFX, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Hukum RI,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), AMMAN, InJourney, Tiket.com, Vidio, Wonderful
Indonesia, Citilink, Garuda Indonesia, MAIKA, Museum of Toys, Nusaé, TALE X, dan
ZigZag.r

JAM PMII Apresiasi Transparansi BNNP Sumut, Hasan Basyri Simanjuntak Ajak Publik Hormati Proses Hukum

admin — Sat, 11 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

Medan – Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara atas langkah terbuka dan transparan dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram.

Hasan Basyri Simanjuntak menilai, penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala BNNP Sumut beserta jajaran merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi sikap terbuka BNNP Sumut yang telah memberikan penjelasan secara resmi kepada masyarakat. Transparansi seperti ini penting agar tidak berkembang informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah publik," ujar Hasan.

Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan integritas serta profesionalisme yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hasan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menggiring opini sebelum adanya fakta dan keputusan berdasarkan proses hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita semua tentu menginginkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun, mari kita sama-sama menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

JAM PMII juga memberikan apresiasi kepada Kepala BNNP Sumut beserta seluruh jajaran yang selama ini konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Menurut Hasan, kerja keras aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan pemuda, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.

"Kami berharap BNNP Sumut terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. JAM PMII siap mendukung setiap langkah positif dalam upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.rel

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan menghadiri Pembukaan Rapat Sinode Kerja ke-48 Gereja Pentakotakosta

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:53:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely menghadiri Pembukaan Rapat Sinode Kerja ke-48 Gereja Pentakosta, di Gedung Gereja Pentakosta Jalan Lingga Kelurahan Toba Kecamatan Siantar Selatan, Jumat (10/07/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly yang diwakili Happy, mengatakan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat sinode.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Kota Pematangsiantar menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang penuh makna ini. Rapat Sinode Kerja bukan sekadar agenda organisasi gereja, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan, menyusun program kerja, mempererat persaudaraan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan yang semakin relevan bagi umat dan masyarakat," terangnya.

Dilanjutkannya, Pemko Pematangsiantar meyakini kehidupan beragama yang harmonis merupakan modal penting dalam membangun daerah.

"Karena itu, kami terus mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama, semangat gotong royong, serta kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Saya berharap hasil Rapat Sinode Kerja ke-48 ini dapat melahirkan berbagai keputusan yang membawa kemajuan bagi Gereja Pentakosta, memperkuat pelayanan kepada jemaat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan daerah," ungkapnya.

Ia juga mengucapkan selamat mengikuti Rapat Sinode Kerja ke-48.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang bijaksana, serta membawa berkat bagi gereja, masyarakat, dan Kota Pematangsiantar," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt EV Edgar Siburian menyampaikan pihaknya sudah memersiapkan beberapa hal penting.

"Yang paling penting adalah saya menyambut para peserta sinodistan yang hadir dalam rapat tahun 2026 yang terkasih di dalam kita," sebutnya.

Katanya, di Gereja Pentakosta, dalam pelayanan mengalami banyak memiliki pengalaman baru, situasi yang dialami, dan tantangan, serta dinamika dalam pelayanan. Tantangan dinamika itu menjadi pelajaran berharga bagi gereja-gereja kami di lokal.

Ia juga mengatakan, gereja itu tidak mudah, makanya kali ini membawa tema, yang penting itu kuat dan teguhkan hatimu.

"Dan kamu orang kuat dan hatinya adalah ciri pemimpin yang berhasil membawa dia menjadi pemimpin. Terutama pemimpin rohani, bukanlah yang mudah. Karena saat ini kami berkumpul bersama mengevaluasi kinerja, lalu sebelumnya apa yang sudah kami lakukan, apa yang telah dilaksanakan, dan program- program apa saja yang akan kami kerjakan untuk ke depan. Hari ini kami berkumpul kembali, dan setiap tahun kerja, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan baru dan hal-hal baru yang bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kerohanian di Pematangsiantar, dan juga di beberapa daerah di tempat kami," jelasnya.

Ia mengatakan, kemarin sudah menyelesaikan beberapa orientasi melayani.

Ketua Umum Panitia St Poltak Tampubolon SH MTh, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan maupun gembala-gembala maupun pimpinan-pimpinan daerah Indonesia, diucapkan selamat datang untuk melaksanakan Rapat Gereja Pentakosta Jalan Lingga.

"Kami sebagai panitia berharap terobosan-terobosan baru bisa tercipta di gereja, agar kita bisa membawa dampak positif kemajuan gereja ini. Saya juga melaporkan, dari administrasi peserta sinode yang hadir sekitar 630 peserta," jelasnya.

Ia berharap Rapat Sinode berjalan baik.

"Semoga bisa membawa dampak yang positif, dampak yang baik ke depan, supaya Gereja Pentakosta semakin jaya, semakin maju," tukasnya. (LP)

Bupati Simalungun: Pembangunan Daerah Dilaksanakan Secara Bertahap dan Terencana

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:52:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Simalungun.

Mengusung visi "Semangat Baru, Simalungun Maju", kedua pemimpin ini terus berupaya mewujudkan daerah yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pembangunan serta perbaikan jaringan jalan bukan sekadar urusan memperbaiki akses fisik, melainkan langkah strategis untuk membuka peluang ekonomi, memperlancar mobilitas warga, mendukung kelancaran sektor pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan pemerataan kemajuan hingga ke pelosok nagori.

Mengingat wilayah Kabupaten Simalungun sangat luas dengan cakupan 386 nagori dan 27 kelurahan, Bupati Simalungun, Jum'at (10/7/2027 di Pamatang Raya, Sumatera Utara menjelaskan bahwa kemajuan tidak dapat diselesaikan sekaligus dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses berjenjang, perencanaan yang matang, dukungan anggaran, serta kerja sama erat dari seluruh elemen masyarakat.

"Saya memohon kesabaran dari seluruh masyarakat Simalungun. Sebagai Bupati, saya dan seluruh jajaran akan terus bekerja keras, menyusun prioritas, dan melaksanakan pembangunan secara bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap penjuru daerah. Komitmen kami teguh: menghadirkan pembangunan yang nyata dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif mendukung program pemerintah, sekaligus bersama-sama menjaga dan merawat sarana serta prasarana yang telah dibangun, agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka waktu panjang.

"Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, dan bergerak bersama membangun Kabupaten Simalungun yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing," ajak Bupati.(LP)

Kemnaker dan bank bjb Jalin Kerja Sama Pengembangan Kompetensi SDM dan Layanan Perbankan

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:48:00 +0700+0700

Bandung—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan layanan perbankan. Kerja sama tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pelaksanaan program ketenagakerjaan yang semakin adaptif, produktif, dan berdaya saing.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna di Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

"Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kedua institusi, tetapi juga menghadirkan layanan yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Cris.

Menurut Cris, dinamika dunia kerja yang terus berubah menuntut kolaborasi lintas sektor agar setiap institusi mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan. Karena itu, kemitraan antara Kemnaker dan bank bjb diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup ke rja sama meliputi peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kemnaker maupun bank bjb. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan berbagai program pengembangan lainnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.

Selain itu, kedua pihak sepakat memanfaatkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Kemnaker.

"Pemanfaatan layanan perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel," ujar Cris.

Kesepahaman Bersama tersebut juga mencakup pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua institusi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati bersama.

Cris menjelaskan implementasi kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun oleh pejabat berwenang dari kedua pihak. PKS tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari K esepahaman Bersama yang telah ditandatangani.

Ia berharap kolaborasi dengan bank bjb dapat memperluas sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam mendukung pengembangan SDM serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang produktif, adaptif, dan berdaya saing," tuturnya.rr

Menaker: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:46:00 +0700+0700

Medan— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), transformasi digital, dan dinamika industri telah membentuk wajah baru dunia kerja. Kondisi tersebut menjadi momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang adaptif, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus ber kembang.

"Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya," kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Unggul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7/2026).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

"Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai kemudian mengantarkan mereka selesai beke rja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama," ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosistem digital. Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan s ehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri. Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

"Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang," katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan. Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

"CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja," pungkas Yassierli.rel

Menaker Tegaskan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:44:00 +0700+0700

Medan — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus meningkatkan produktivitas, memperkuat pelindungan pekerja, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagai upaya menjawab perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi, transformasi industri, dan dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026) malam.

Menurut Yassierli, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

"Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan," katanya.

Ia menjelaskan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri se rta memperoleh pelindungan yang memadai.

"Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut," ujarnya.

Yassierli mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain memperkuat pelindungan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan berbagai instrumen ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif.

Yassierli menilai upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

"Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," katanya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang harmonis dan produktif menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

"Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat," tuturnya.r

Menaker Tekankan Transformasi Balai K3 Jadi Pusat Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:41:00 +0700+0700

Medan — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi Occupational Safety and Health (OSH) Management Hub atau pusat pengelolaan K3 guna membangun tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan ke pada jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).

Menurut Yassierli, Balai K3 tidak lagi cukup hanya menjalankan layanan teknis. Balai K3 perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif.

Melalui peran tersebut, Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli mengatakan tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah-langkah pencegahan yang efektif.

"Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahay a dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja," katanya.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Padahal, SMK3 dirancang sebagai instrumen untuk mengenali potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

"Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja," ujarnya.

Yassierli menegaskan keberhasilan penerapan K3 memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar budaya K3 dapat diterapkan secara berkelanjutan di setiap sektor.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan K3 juga perlu diukur dari dampak yang dirasakan secara ny ata. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi, tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.

"Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi," katanya.r

Wamenaker: Peningkatan Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja Masa Depan

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:39:00 +0700+0700

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia mampu menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung semakin cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau (green economy).

Menurut Wamenaker, transformasi dunia kerja telah mengubah kebutuhan kompetensi sekaligus melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Dalam konteks inilah, kebijakan pasar kerja aktif memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan ini harus mampu menjadi jembatan untuk menyelaraskan ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang bergerak dinamis," kata Wamenaker saat membuka acara ASEAN Leader: Dream, Lead, Inspire di Gedung Vokasi Kementerian Ke tenagakerjaan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sebagai langkah nyata menghadapi tantangan tersebut, Wamenaker menegaskan lima prioritas yang perlu diakselerasi bersama, yakni memperkuat program reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan industri, mewujudkan pasar kerja yang inklusif, dan memperkuat dialog sosial dan kolaborasi multipihak.

Selain itu, perlunya memodernisasi layanan ketenagakerjaan melalui bimbingan karier dan digitalisasi informasi pasar kerja, serta memperkuat berbagai program pasar kerja yang mendukung pencari kerja dan kewirausahaan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemnaker berupaya memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi tersebut.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemnaker terus memperluas jejaring kolaborasi di tingkat bilateral, regional, maup un multilateral guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sebagai focal point ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM), Indonesia berperan aktif dalam mengoordinasikan kerja sama ketenagakerjaan kawasan serta mengawal lahirnya berbagai dokumen strategis, di antaranya ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work dan ASEAN Labour Ministers' Statement on the Future of Work.

Sejalan dengan berbagai upaya tersebut, ia menilai kebijakan dan kolaborasi perlu didukung oleh kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.

"Regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup tanpa hadirnya kepemimpinan yang transformatif. Masa depan dunia kerja menuntut para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki empati, ketangkasan, dan visi yang mampu menginspirasi perubahan di dalam organisasinya," ujarnya.rel

Kemnaker dan GERTANUSA Jajaki Kolaborasi Pengembangan SDM

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:36:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation untuk menjajaki kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan. Penjajakan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi guna mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penjajakan kerja sama tersebut mengemuka saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menerima audiensi pimpinan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA Foundation) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dala m audiensi tersebut, GERTANUSA Foundation menyampaikan sejumlah usulan kerja sama, antara lain Program Pemagangan Nasional (MagangHub), Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Pelatihan Vokasi Nasional, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam pengembangan Agri Business Hub Centre, pemanfaatan fasilitas pelatihan GERTANUSA Foundation sebagai lokasi penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan program inkubasi wirausaha yang terintegrasi dengan Talent Innovation Hub (TIH) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula.

Menanggapi usulan tersebut, Cris menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation. Menurutnya, usulan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya Kemnaker memperluas kolaborasi dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Cris mengatakan, tantangan dunia kerja yang terus berkembang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku k epentingan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap program peningkatan kompetensi.

"Pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi yang kuat. Karena itu, Kemnaker terus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan vokasi, pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan," ujar Cris.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan GERTANUSA Foundation berkomitmen mempersiapkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama yang berkelanjutan. MoU tersebut diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Hasan Basyri Simanjuntak: NU Butuh Pemimpin Pemersatu, Bukan Sumber Kegaduhan

admin — Sat, 11 Jul 2026 11:20:00 +0700+0700

MEDAN – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada akhir Agustus 2026, Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KORNAS JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Hasan, muktamar seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan pembenahan organisasi setelah berbagai dinamika kepemimpinan yang dinilainya menimbulkan kegaduhan di tubuh PBNU dan berdampak hingga ke tingkat daerah.

"NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini menjadi teladan dalam menjaga persatuan, moderasi, dan kedamaian. Karena itu, konflik internal yang terus dipertontonkan kepada publik sangat disayangkan," ujar Hasan dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Ia menilai kepemimpinan PBNU periode saat ini tidak layak untuk dilanjutkan apabila tidak mampu menciptakan soliditas organisasi. Hasan menyoroti polemik penentuan jadwal dan lokasi Muktamar yang menurutnya mencerminkan lemahnya konsolidasi internal.

Hasan juga menyinggung Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa. Menurutnya, terdapat dugaan adanya upaya pergantian kepemimpinan di internal PBNU yang pada akhirnya tidak berhasil dan berujung pada proses islah.

"Kami melihat adanya dinamika yang mengarah pada upaya perubahan kepemimpinan, namun akhirnya tidak berhasil dan diselesaikan melalui islah. Ke depan, para tokoh NU harus lebih mengedepankan persatuan daripada kepentingan kelompok," katanya.

Ia berharap seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia serta para kiai dapat menggunakan Muktamar NU ke-35 sebagai momentum memilih kepemimpinan yang mampu menghadirkan suasana rukun, damai, dan menjaga marwah organisasi.

"Kami berharap para peserta muktamar benar-benar memilih figur yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, bukan figur yang justru menjadi bagian dari konflik internal. NU harus kembali menjadi rumah besar umat yang meneduhkan dan menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Hasan.red

Langit Biru Bertemu Tobat Ekologis, Abdullah Rasyid Dorong Agenda Lingkungan Jadi Fondasi Pembangunan Nasional

admin — Sat, 11 Jul 2026 09:51:00 +0700+0700

MEDAN – Wacana pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dinilai memasuki babak baru dengan munculnya dua gerakan besar yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kesadaran ekologis. Hal itu disampaikan Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Pendiri GREAT Institute, sekaligus Deputy BRAINS Partai Demokrat, dalam artikel opininya berjudul "Ketika Langit Biru Bertemu Tobat Ekologis".

Menurut Abdullah, Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Gerakan Tobat Ekologis yang digagas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, merupakan dua inisiatif yang lahir dari pendekatan berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Gerakan Langit Biru membawa semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas udara, pantai, sungai, dan ruang hidup masyarakat. Sementara Gerakan Tobat Ekologis mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap alam, dari objek eksploitasi menjadi warisan yang harus dijaga bersama.

"Langit Biru memberi gerakan, sedangkan Tobat Ekologis memberi kedalaman. Yang satu menggerakkan tangan untuk bertindak, yang lain menggugah hati agar manusia memperbaiki hubungan dengan alam," tulis Abdullah.

Ia menilai selama ini kebijakan lingkungan sering berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi terdapat gerakan sosial yang penuh semangat namun sering berhenti pada kegiatan seremonial. Di sisi lain, terdapat regulasi dan kebijakan yang kuat di atas kertas, tetapi belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara luas.

Karena itu, Abdullah mendorong agar kedua gerakan tersebut dipadukan menjadi fondasi politik lingkungan nasional yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi diposisikan berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan melalui konsep infrastruktur hijau yang memperhatikan daya dukung lingkungan, rendah emisi, hemat energi, tangguh terhadap perubahan iklim, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Tobat Ekologis tidak boleh berhenti sebagai seruan moral semata. Pemerintah, katanya, harus berani memperkuat penegakan hukum lingkungan, membenahi tata kelola sampah, memulihkan ekosistem, serta memastikan pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Dalam artikelnya, Abdullah mengingatkan adanya risiko greenwashing, yakni ketika isu lingkungan hanya dijadikan alat pencitraan tanpa perubahan nyata dalam kebijakan maupun praktik pembangunan.

"Gerakan membersihkan pantai akan kehilangan makna apabila sampah terus mengalir dari hulu. Penanaman pohon hanya menjadi angka administratif jika bibit tidak dirawat. Lingkungan tidak boleh menjadi bahasa baru bagi pencitraan lama," tegasnya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar keberhasilan gerakan lingkungan diukur melalui indikator yang jelas dan terukur, seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, luas kawasan mangrove yang dipulihkan, proyek infrastruktur rendah karbon yang dibangun, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular.

Abdullah juga mendorong penerapan collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan, partai politik, dan masyarakat harus menjadi bagian dari satu ekosistem kerja yang saling mendukung.

Ia menambahkan, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari pendidikan politik, penyusunan kebijakan, legislasi, hingga pengawasan anggaran.

Menutup tulisannya, Abdullah menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga kelestarian alam.

"Indonesia membutuhkan langit yang tetap biru, sungai yang jernih, hutan yang lestari, laut yang sehat, serta generasi yang tidak mewarisi utang ekologis. Di situlah Gerakan Langit Biru dan Tobat Ekologis menemukan makna bersama, yaitu membangun Indonesia tanpa kehilangan alam yang menjadi rumahnya," pungkasnya.

Ketum JMSI: Jurnalisme Beperan Memitigasi Persoalan Kemanusiaan

admin — Sat, 11 Jul 2026 08:27:00 +0700+0700

Jakarta,Kemanusiaan sudah sepatutnya menjadi fondasi utama dalam praktik jurnalisme. Ini artinya bagi masyarakat pers nasional mengusung sisi kemanusiaan bukan sekadar pilihan, melainkan salah satu prinsip utama.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam acara bedah buku berjudul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Pembedah lain dalam diskusi ini adalah Pemimpin Redaksi CNN Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais. Adapun Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad membuka diskusi ini.

Dalam kesempatan itu, Teguh memberikan apresiasi tinggi kepada Roni Tabroni atas peluncuran buku tersebut. Teguh menilai karya ini sebagai sebuah pengalaman intelektual yang sangat berarti.

Teguh menduga, judul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" digunakan penulis karena prihatin pada praktik jurnalisme yang dirasa menjauh dari tema kemanusian. Sementara, sesungguhnya jurnalisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek kemanusiaan.

Lalu dengan nada bercanda yang khas Teguh menyarankan agar dalam cetakan berikutnya, sang penulis menambahkan kata "memang" pada judul buku sehingga menjadi "Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan".

Dalam pandangan Teguh, jurnalisme seharusnya bekerja dari "hulu ke hilir". Artinya, jurnalisme secara ideal harusnya juga berperan memitigasi persoalan.

"Tidak cukup kita hanya bergerak untuk membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak malah menciptakan ketimpangan yang ekstrem, yang menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan," ujar Teguh.

Intinya, Teguh menganalogikan, jurnalisme tidak sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Namun mencegah akar kebakaran tidak terjadi.

Pada bagian lain, Teguh juga menyoroti tantangan era digital yang kerap membuat jurnalisme terjerembab dalam perangkap algoritma, sehingga hanya membicarakan hal-hal yang superfisial dan artifisial. Karena itu perlu kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pers untuk mencegah praktik jurnalisme menjadi "budak algoritma" yang justru dapat menjauhkan jurnalisme dari isu-isu kemanusiaan yang substansial.

Pada akhir pernyataannya, Teguh berharap diskusi ini menjadi momentum bagi para pengelola media untuk kembali meneguhkan komitmen pada tugas suci jurnalisme, yaitu bekerja untuk kemanusiaan.

Panduan Jurnalisme Filantropi

Dr. Roni Tabroni dalam sambutannya mengatakan bahwa buku ini hadir sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek teoretik. Tawaran gagasan di dalam buku ini lahir dari konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.

"Berangkat dari dua realitas besar yang selama ini berjalan beriringan namun jarang dipertemukan secara sistematis, yakni dunia jurnalisme yang tengah kehilangan relevansi sosialnya di era disrupsi digital, dan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia," ujarnya.

Buku ini juga menawarkan sebuah paradigma baru, yakni jurnalisme yang tidak sekadar melaporkan realitas sosial, tetapi juga turut bergerak sebagai katalisator perubahan.

Dia menambahkan, secara sistematis dan komprehensif, buku ini menguraikan fondasi filosofis hingga teknik operasional, mulai dari framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau dan framework P3 (Penyadaran–Pemberdayaan–Perubahan) sebagai kontribusi orisinal, hingga panduan teknis liputan berbasis data dan narasi.

"Buku ini dirancang untuk dapat dipraktikkan oleh lembaga atau individu. Dengan demikian, dapat dijadikan pegangan oleh kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi media, aktivis filantropi, dan konten kreator yang ingin menjadikan karya mereka bukan sekadar produk informasi, melainkan sebuah instrumen perubahan sosial yang nyata," katanya lagi.

Roni Tabroni adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang aktif dalam bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Jawa Barat (2020–2024) dan saat ini menjadi Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik UMBandung.

Di lingkungan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Selain aktif di dunia akademik, ia terlibat dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Pengurus Pusat Aspikom, Pengurus Wilayah ISKI Jawa Barat, Ikatan Jurnalis Indonesia (Ikaji), serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ. Rel