Tembus Kebuntuan Pembangunan Desa, Pemprov Siapkan Kampung Kreatif Sumut Berkah

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:22:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) sebagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan. Program Strategis Daerah (PSD) di era Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya itu diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Muhammad Suib mengatakan, KKSB telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu program strategis daerah.

Program Kampung Kreatif Sumut Berkah ini sudah dituangkan dalam RPJMD dan merupakan program strategis daerah di era Gubernur Sumut Bobby-Surya," ujar Suib dalam konferensi yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jumat (28/8/2026).

Menurut Suib, program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya pembangunan di sejumlah desa. Selama ini, pembangunan cenderung dilakukan secara parsial dan belum menyentuh kawasan secara menyeluruh sehingga dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal.

"Dampak kebuntuan pembangunan ini juga mengakibatkan produktivitas ekonomi masyarakat rendah dan potensi alam tidak bisa bangkit dan hanya dapat digunakan secara tradisional saja, potensi alam di daerah itu tidak bisa dikembangkan," kata Suib.

Melalui KKSB, Pemprov Sumut ingin menggeser paradigma pembangunan yang selama ini bersifat parsial menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama KKSB dengan program pembangunan melalui dana desa.

"Bedanya dengan program dana desa, kalau selama ini pembangunan sifatnya hanya parsial, membangun jembatan setitik, rumah sedikit itu parsial tapi KKSB ini program area based development artinya pembangunan kawasan yang terintegrasi bisa satu dusun yang dirombak, satu kawasan wisata yang dirombak," jelas Suib.

Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan 'community driven'. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas serta kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong kawasan menjadi lebih produktif.

"Melalui program KKSB ini Gubernur akan menginjeksi bantuan keuangan khusus yang nantinya akan dikirimkan ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk kampung kreatif, bantuan ini sama sekali tidak bisa diubah untuk program lainnya. Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 miliar per kawasan," terang Suib.

Ia menambahkan, intervensi keuangan melalui KKSB dirancang secara terpadu dan lintas sektor. Pendekatan transformasional tersebut ditujukan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan terukur dalam waktu relatif singkat, dari kawasan kurang berkembang menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 343 Tahun 2025, masih terdapat 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui program KKSB.

"Kondisi ini menjadi kerja berat kita, bagaimana kita bisa menggeser desa sangat tertinggal dan desa tertinggal bisa naik kelas dan menjadi desa berkembang," kata Suib.

Program KKSB akan mulai dilaksanakan pada 2027 melalui kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi akan terlibat dalam tim penjaringan proposal dari kabupaten/kota. Masing-masing kepala daerah akan mengirimkan satu calon penerima bantuan KKSB kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk selanjutnya akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," kata Suib. Rel

Pemprov Sumut Tegaskan P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:19:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan jawaban tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026). Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumut memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Sumut juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprov Sumut turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. "Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan, setelah Pemprov Sumut memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut. Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumut dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut. Rel

Banjir Besar Jadi Pelajaran, Pemko Medan Perkuat Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Kemanusiaan

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:15:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu tidak hanya meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kuatnya solidaritas kemanusiaan di tengah bencana. Pengalaman itu kini menjadi pijakan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas-Zakiyuddin, untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak.

Hal itu mengemuka saat Pemerintah Kota Medan menerima audiensi International Organization for Migration (IOM) di Balai Kota Medan, Jumat (28/8/2026). Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi kepada IOM yang turut membantu Pemko Medan ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu.

Zakiyuddin mengatakan, banjir tersebut menjadi salah satu bencana berskala besar yang menuntut kerja keras pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak. Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kepedulian dan kerja sama lintas lembaga dalam menghadapi situasi darurat.

"Sesama manusia tetap saling tolong dan membantu. Terima kasih IOM telah membantu Pemko Medan saat bencana banjir tahun lalu," ujar Zakiyuddin.

Pemko Medan terus melakukan rapat dan koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir, terlebih memasuki September yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan.

Zakiyuddin menegaskan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, apalagi Kota Medan menghadapi bencana besar yang sama selama dua tahun berturut-turut. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadapi kemungkinan bencana.

Di sisi lain, pengalaman banjir tahun lalu juga memperlihatkan sisi kemanusiaan yang kuat dari para pengungsi yang berada di Kota Medan.

Chief of Mission IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan, saat ini jumlah pengungsi di Medan tercatat sedikit di atas 1.000 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 2.200 orang.

Para pengungsi tersebut berasal dari 15 negara, dengan populasi terbesar berasal dari Afganistan dan Somalia. Jeffrey menuturkan, salah satu pengalaman paling berkesan dalam kerja IOM di Medan terjadi ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah pengungsi turut membantu warga yang terdampak.

Mereka ikut membersihkan rumah warga lanjut usia yang tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut secara mandiri.

Kisah itu memperlihatkan, solidaritas dalam menghadapi bencana tidak mengenal latar belakang. Mereka yang selama ini menerima bantuan juga dapat mengambil bagian untuk membantu masyarakat di sekitarnya.

"Kunjungan kali ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemko Medan atas dukungan berkelanjutan dalam menerima dan membantu para pengungsi, sekaligus memperkuat kembali hubungan baik antara IOM dan Kota Medan," ungkap Jeffrey.rel

Diskominfo Medan Perkuat Keterbukaan Informasi di Sekolah, Siapkan Pembentukan PPID UPT SMP Negeri

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan melalui Bidang Statistik dan Informasi Publik terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke satuan pendidikan. Hal tersebut merupakan komitmen Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis pelayanan publik yang terbuka.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coaching Clinic Pengelolaan Informasi Publik bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai langkah awal pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada UPT SMP Negeri se-Kota Medan.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tersebut diikuti oleh Prajati Hot Uli selaku Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama operator layanan informasi dari seluruh UPT SMP Negeri se-Kota Medan.

Hadir sebagai pemateri, Ketua Tim Informasi Publik Diskominfo Kota Medan, Mhd. Ariq Luthfi Siregar, yang memberikan pembekalan mengenai pengelolaan informasi publik, tata kelola PPID, serta implementasi keterbukaan informasi di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam pemaparannya, Ariq menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang bertujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Informasi publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keberadaan PPID di lingkungan sekolah menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pendidikan yang cepat, tepat, dan mudah diperoleh.

"Sekolah merupakan salah satu badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi harus dilakukan secara profesional agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik," jelas Ariq.Ia menambahkan, pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri akan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta meminimalisasi potensi sengketa informasi di sektor pendidikan.

Pada kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai dasar hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi PPID, pembagian kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, klasifikasi informasi publik, hingga mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

Pembahasan juga difokuskan pada pengelolaan informasi di lingkungan sekolah, termasuk identifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta-merta, serta informasi yang dikecualikan. Peserta juga memperoleh pendampingan teknis terkait pengelolaan dokumen dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai salah satu instrumen utama pelayanan informasi publik.

Selain penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan praktik penggunaan Portal PPID. Para peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara pengunggahan dokumen, pengelolaan informasi digital, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan PPID di masing-masing UPT SMP Negeri.

Sementara itu, *Prajati Hot Uli, S.E., M.M.* menyambut baik pelaksanaan coaching clinic tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapan satuan pendidikan untuk mengelola informasi publik secara lebih terstruktur dan profesional.

"Kami berharap seluruh operator layanan informasi di UPT SMP Negeri dapat memahami tugas dan fungsi PPID dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesamaan pemahaman sehingga nantinya setiap sekolah mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Prajati juga berharap pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan.

"Transparansi informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang akuntabel. Dengan adanya PPID di sekolah, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sementara sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan pelayanan informasi," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kota Medan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan pendidikan. Pembentukan PPID pada UPT SMP Negeri diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin terbuka, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat transparansi yang menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Rel

Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, GOW Kabupaten Solok Salurkan Bantuan kepada Warga Dusun Kandang Muntuang

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Semangat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial dan perlombaan. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memilih mengisinya dengan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat.

Pada Jumat, 28 Agustus 2026, GOW Kabupaten Solok menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Dusun Kandang Muntuang, Nagari Talang Babungo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan sosial tersebut dipimpin oleh Ketua GOW Kabupaten Solok, Lian Oktavia, bersama jajaran pengurus GOW Kabupaten Solok.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Solok, drh. Basrizal, yang memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial dan semangat kepedulian yang terus dibangun di tengah masyarakat.

Kemerdekaan Dimaknai dengan Kepedulian

Kehadiran GOW Kabupaten Solok di Dusun Kandang Muntuang menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat penerima.

Bagi GOW Kabupaten Solok, peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk melanjutkan nilai perjuangan tersebut melalui kepedulian terhadap sesama.

Ketua GOW Kabupaten Solok, Lian Oktavia, mengatakan bahwa semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semangat kemerdekaan adalah semangat untuk terus peduli dan berbagi. Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat di Dusun Kandang Muntuang serta menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong,"ujarnya.

Hadir Membawa Kepedulian
Anggota DPRD Kabupaten Solok, drh. Basrizal, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan dukungan terhadap langkah GOW Kabupaten Solok dalam menghadirkan kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial perlu terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara organisasi perempuan, unsur pemerintah dan masyarakat.

Kehadiran jajaran pengurus GOW Kabupaten Solok bersama masyarakat berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Masyarakat Dusun Kandang Muntuang menyambut baik bantuan serta perhatian yang diberikan.

Mengisi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata. Di usia ke-81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat perjuangan terus diwariskan dalam berbagai bentuk.

Jika dahulu para pejuang berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, persatuan dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan sosial tersebut, GOW Kabupaten Solok berharap nilai kebersamaan dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan akan memiliki makna yang lebih besar ketika manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Dari Dusun Kandang Muntuang, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI kembali digaungkan: merdeka untuk peduli, merdeka untuk berbagi dan merdeka untuk bersama-sama membangun masyarakat yang semakin sejahtera.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.(YOSE)

Kontraktor Mangkir RDP DPRK Lhokseumawe, Proyek Jalan Muara Satu Disorot: DPRK Siapkan Langkah Tegas

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:29:00 +0700+0700

LHOKSEUMAWE — Lambannya pengerjaan proyek perbaikan jalan di kawasan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, menuai sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe.

DPRK Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang tak kunjung tuntas.

RDP berlangsung di Gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (27/8/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, Camat Muara Satu serta perwakilan mahasiswa.

Namun, di tengah rapat yang membahas proyek tersebut, pihak kontraktor pelaksana yang disebut sebagai pemenang tender, PT Takabeya, justru tidak hadir.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, mengatakan ketidakhadiran pihak rekanan tersebut terjadi tanpa konfirmasi. Padahal, pihak Sekretariat DPRK telah melakukan upaya komunikasi untuk meminta kehadiran kontraktor.

"Kami sudah melakukan upaya komunikasi, tetapi pihak kontraktor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi," ujar Faisal.

Ketidakhadiran kontraktor tersebut menjadi perhatian serius karena RDP digelar untuk meminta penjelasan langsung mengenai progres pekerjaan, kendala di lapangan serta target penyelesaian proyek yang dikeluhkan masyarakat.

Proyek Lamban, Keselamatan Pengguna Jalan Dipertaruhkan

Faisal mengatakan, DPRK menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai lambannya pengerjaan jalan di Kecamatan Muara Satu.

Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi proyek yang belum selesai juga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pada sejumlah titik yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Dalam RDP, aspek keselamatan lalu lintas menjadi salah satu pembahasan utama.

Minimnya rambu-rambu peringatan serta penerangan di sejumlah lokasi proyek pada malam hari dinilai harus segera dibenahi.

Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena ruas jalan yang sedang dikerjakan tetap digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perwakilan mahasiswa yang hadir bahkan mengungkapkan pengalaman langsung. Ia mengaku pernah menjadi korban kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum dilengkapi pengamanan yang memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan proyek jalan bukan sekadar soal lambat atau cepatnya pekerjaan selesai. Ada aspek keselamatan publik yang tidak boleh dikorbankan.

Pimpinan dan Komisi C DPRK Lhokseumawe bersama jajaran terkait menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta keselamatan masyarakat selama proyek berlangsung.

Kontraktor Kembali Mangkir, DPRK Ancam Tempuh Jalur Hukum

DPRK Lhokseumawe tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas RDP.

Dari hasil pembahasan, DPRK bersama pihak terkait menyepakati sejumlah langkah.

Pertama, DPRK akan kembali melayangkan surat pemanggilan resmi kepada pihak kontraktor untuk meminta penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam RDP, perkembangan pekerjaan serta target penyelesaian proyek.

Kedua, apabila pemanggilan berikutnya kembali tidak diindahkan, DPRK akan mempertimbangkan meneruskan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta menyampaikan rekomendasi tertulis kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pihak terkait didesak segera memastikan pemasangan rambu-rambu peringatan, pengamanan lokasi dan penerangan yang memadai pada titik-titik rawan sepanjang ruas jalan yang sedang dikerjakan.

Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban tambahan.

DPRK Lhokseumawe menegaskan, fungsi pengawasan terhadap pembangunan bukan sekadar formalitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran dan proyek pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lambannya pekerjaan, ditambah ketidakhadiran kontraktor dalam forum resmi DPRK, menjadi persoalan yang patut mendapat penjelasan terbuka.

Pertanyaannya kini sederhana: mengapa kontraktor yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut tidak hadir ketika DPRK meminta penjelasan?

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana progres sebenarnya di lapangan, apa kendala yang menyebabkan pekerjaan berjalan lamban, serta kapan proyek tersebut ditargetkan selesai.

DPRK Lhokseumawe memastikan akan terus memantau perkembangan proyek hingga pekerjaan rampung dan masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman.

Sebab, proyek infrastruktur menggunakan uang publik. Maka pelaksanaannya juga harus tunduk pada kepentingan publik, bukan justru menghindari forum pengawasan publik.said

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Kunjungan Silaturahmi Ketua LAM Medan, Sepakat Bangun Kemitraan Sosial

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Anak Medan (LAM), Zainul Anwar, didampingi Ir. Sabar S, di Pesanggrahan Pendawa, Marendal, Kamis (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, H. Ruslan didampingi Wakil Ketua (Waka) PB Pendawa Indonesia, Doni Rizal. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Ketua LAM Medan, Zainul Anwar, mengatakan kunjungan tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga menjadi langkah awal membangun kemitraan antara LAM Medan dan keluarga besar Pendawa Indonesia.

"Kami datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Pendawa Indonesia sekaligus membangun kemitraan dan kerja sama dalam berbagai program sosial kemasyarakatan," ujar Zainul.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia H. Ruslan, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Ketua LAM Medan beserta rombongan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Pendawa Indonesia siap bersinergi dan bekerja sama dalam program-program sosial kemasyarakatan," kata Ruslan.

Ia menegaskan, silaturahmi antarlembaga dan organisasi kemasyarakatan perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

"Mari kita bangun terus semangat persaudaraan dan kebersamaan. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tegasnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terjalinnya kerja sama yang lebih konkret antara PB Pendawa Indonesia dan LAM Medan, khususnya dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan serta program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Silaturahmi itu juga menjadi momentum untuk memperkuat jaringan kebersamaan antarorganisasi kemasyarakatan di Kota Medan dan sekitarnya.

Program MBG Polresta Deli Serdang Menjangkau Pelajar hingga Balita

admin — Fri, 28 Aug 2026 18:34:00 +0700+0700

Deliserdang- - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilaksanakan Polresta Deli Serdang melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada Kamis (27/8/2026), pendistribusian MBG dilaksanakan oleh SPPG Polresta Deli Serdang 1 di Kecamatan Lubuk Pakam dan SPPG Polresta Deli Serdang 3 di Kecamatan Pantai Labu.

Di wilayah Lubuk Pakam, MBG didistribusikan kepada penerima manfaat di sejumlah satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Penerima manfaat juga mencakup guru serta kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Desa Pasar Melintang.

Sementara di Kecamatan Pantai Labu, pendistribusian MBG menyasar pelajar dan guru di sejumlah sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita di beberapa desa, di antaranya Desa Ramunia II, Desa Ramunia I, Desa Perkebunan Ramunia dan Desa Pantai Labu Baru.

Menu yang diberikan dalam kegiatan tersebut terdiri dari nasi putih, ayam lada hitam, tempe balado, acar timun dan buah kelengkeng. Porsi dan kandungan gizi makanan disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat, termasuk pelajar, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam pelaksanaannya, pengelola SPPG melibatkan puluhan relawan dan menggunakan kendaraan operasional untuk mendukung proses distribusi. Berdasarkan laporan kegiatan, makanan yang disiapkan dinyatakan layak konsumsi dan selama pelaksanaan tidak ditemukan kendala maupun hambatan.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., didampingi Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol Rusdi, SH, MM, mengatakan Polresta Deli Serdang berkomitmen mendukung pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

"Pelaksanaan MBG terus kami dukung dengan memastikan proses penyediaan dan pendistribusian berjalan dengan baik. Kualitas makanan, kebersihan, kelayakan konsumsi serta ketepatan sasaran menjadi hal yang harus diperhatikan," ujarnya.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi penerima, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Kami juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga kualitas dan memastikan makanan yang diberikan aman serta layak dikonsumsi," pungkasnya.

JMSI Sumut Dukung Penuh Program Irigasi Bobby Nasution, Pastikan Air Mengalir ke Lahan Petani

admin — Fri, 28 Aug 2026 16:33:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH atau akrab disapa Anto Genk, menyatakan JMSI Sumut mendukung penuh program Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mengoptimalkan 21 daerah irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Program tersebut menargetkan optimalisasi lahan pertanian produktif hingga sekitar 41 ribu hektare di Sumatera Utara. Menurut Anto Genk, program ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali lahan pertanian, khususnya persawahan yang selama ini belum mendapatkan layanan irigasi secara maksimal.

"Kami mendukung penuh program Gubernur Bobby Nasution yang diimplementasikan melalui jajaran terkait. Optimalisasi irigasi harus benar-benar menyentuh lahan pertanian yang selama ini terisolasi atau belum tersentuh jaringan irigasi secara optimal," ujar Anto Genk.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik jaringan irigasi. Pemerintah harus memastikan air benar-benar mengalir hingga ke lahan petani.
"Jangan hanya infrastrukturnya yang dibangun. Yang paling penting airnya sampai ke sawah petani dan berdampak terhadap peningkatan produksi," tegasnya.

Apresiasi Gibson Panjaitan

Anto Genk juga mengapresiasi penunjukan Ir. Gibson Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Dinas SDA Sumut.

Menurutnya, pengalaman Gibson yang pernah menjabat di lingkungan Dinas PU Kota Medan menjadi modal penting dalam melakukan pemetaan, koordinasi dan kolaborasi untuk menjawab persoalan irigasi di berbagai daerah.

"Dengan kemampuan Ir. Gibson Panjaitan dan pengalaman yang pernah menjabat di Dinas PU Medan, saya yakin mampu mengkolaborasikan dan memetakan kondisi pertanian serta kebutuhan irigasi di Sumatera Utara," katanya.

Anto Genk berharap optimalisasi irigasi dapat mendukung pencetakan dan pemanfaatan lahan sawah secara maksimal.
Dengan sistem pengairan yang baik, produktivitas pertanian berpeluang meningkat. Bahkan, di wilayah yang memiliki potensi dan kondisi yang memungkinkan, petani dapat melakukan penanaman hingga dua atau tiga kali dalam setahun.

"Kalau irigasinya mumpuni, pencetakan sawah dan peningkatan produksi padi akan lebih mudah diwujudkan. Ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," ujarnya.

Dorong Sinergi di Wilayah Bah Bolon

Anto Genk juga menyoroti pentingnya peran Ir. Syahrial Effendi, ST., MT., selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bah Bolon Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah kerja UPTD PSDA Bah Bolon mencakup sejumlah kawasan di sekitar Wilayah Sungai (WS) Bah Bolon, di antaranya Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara.
Sebagai putra kelahiran Kabupaten Simalungun, Anto Genk berharap sinergi Gubernur Bobby Nasution, Gibson Panjaitan dan Syahrial Effendi mampu mengembalikan kejayaan daerah-daerah sentra produksi pangan, termasuk Simalungun.

"Harapan kita, kolaborasi ini mampu mengoptimalkan pembangunan irigasi sehingga daerah-daerah sentra pertanian kembali produktif dan mampu meningkatkan produksi pangan," katanya.

Menurutnya, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan produksi padi dan hortikultura, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan perekonomian daerah.

JMSI Sumut Siap Kawal

Sebagai Ketua JMSI Sumut dan CEO Sumut24 Group, Anto Genk menegaskan media memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Media, kata dia, harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan petani. Pemberitaan yang objektif diperlukan untuk menyampaikan keberhasilan program sekaligus mengungkap persoalan yang masih terjadi di lapangan.

"Media harus ikut mengawal program ini. Kita mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, tetapi media juga harus tetap objektif. Kalau ada keberhasilan, kita beritakan. Kalau ada kendala, kita sampaikan agar segera mendapatkan perhatian dan solusi," katanya.

Anto Genk yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPW Tani Merdeka Sumut berharap sinergi pemerintah, petani, organisasi masyarakat dan media terus diperkuat.
"Tujuan akhirnya adalah memastikan lahan pertanian kembali produktif, produksi pangan meningkat, petani semakin sejahtera dan ketahanan pangan Sumatera Utara semakin kuat," pungkasnya.red

Siap Hadapi Musim Baru, JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027

admin — Fri, 28 Aug 2026 14:09:00 +0700+0700

Cibubur– Cosmo JNE Futsal Club siap raih prestasi terbaiknya dalam menghadapi Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2026-2027. Upaya untuk meraih momentum prestasi tersebut ditandai dengan memperkenalkan pemain muda potensial untuk memperkuat tim dan peresmian official jersey yang dilaksanakan di GOR POPKI Cibubur, Senin (24/8).

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.

KETUM GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL: JIKA RUU PERAMPASAN ASET DISAHKAN, PRABOWO BISA TUNTASKAN AMANAH REFORMASI 98

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:48:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum Garuda 08, Syamsul Rizal, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar mencatatkan salah satu tonggak penting dalam perjalanan Reformasi 1998 apabila pemerintah bersama DPR berhasil mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Menurut Syamsul, agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Negara juga harus mampu mengejar, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

"Hanya Presiden Prabowo yang berpeluang menuntaskan salah satu amanah besar Reformasi 1998 tentang pemberantasan korupsi jika RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan dan diterapkan secara konsisten," ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti pemberantasan korupsi baru dimulai pada era pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, agenda tersebut merupakan amanah Reformasi yang telah memperoleh dasar hukum sejak lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, kemudian diperkuat melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 dan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena itu, kata Syamsul, pengesahan RUU Perampasan Aset harus dilihat sebagai kelanjutan dari proses panjang membangun sistem hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku.

BUKAN SEKADAR MENGHUKUM PELAKU

Syamsul menilai salah satu kelemahan pemberantasan korupsi selama ini adalah kecenderungan melihat keberhasilan dari berapa banyak pelaku yang ditangkap dan berapa lama mereka dihukum.

Padahal, menurut dia, ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah apakah kekayaan yang berasal dari tindak pidana benar-benar dapat dipulihkan kepada negara.

"Koruptor dipenjara itu penting. Tetapi kalau uang dan aset hasil korupsi masih aman, masih disembunyikan, dialihkan atau dinikmati pihak lain, maka perjuangan pemberantasan korupsi belum selesai," tegasnya.

Ia menyebut UU Tipikor sebenarnya telah mengenal instrumen perampasan aset dan uang pengganti. Salah satunya melalui Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti.

Selain itu, Pasal 38B juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian terhadap persoalan asal-usul harta kekayaan terdakwa.

"Artinya, gagasan perampasan aset bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Fondasinya sudah ada dalam rezim pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan adalah penguatan dan penyempurnaan mekanismenya," kata Syamsul.

FOLLOW THE MONEY, FOLLOW THE ASSET

Menurut Syamsul, RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pendekatan follow the money dan follow the asset.

Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak boleh hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus mengikuti jejak uang dan aset yang diperoleh melalui kejahatan.

Instrumen penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan hingga pengelolaan aset harus dibangun dalam satu sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Negara jangan sampai hanya berhasil menangkap tangan pelaku, tetapi gagal menemukan ke mana uangnya pergi. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman sementara hasil kejahatannya tetap hidup dan dinikmati oleh jaringan di belakangnya," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat pemulihan aset juga telah menjadi bagian dari komitmen internasional Indonesia setelah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam kerangka tersebut, asset recovery menjadi salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

PRABOWO DAN MOMENTUM REFORMASI

Syamsul mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo kini berada pada momentum strategis untuk menyelesaikan agenda yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan.

Namun ia mengingatkan, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak boleh sekadar menjadi pencapaian politik.

Undang-undang tersebut harus benar-benar kuat secara konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

"Jangan sampai semangat merampas aset hasil kejahatan justru melahirkan kewenangan yang tidak terkontrol. Negara hukum harus tetap berdiri di atas due process of law," katanya.

Menurutnya, perlindungan terhadap hak milik yang sah, pihak ketiga yang beritikad baik, kontrol pengadilan, transparansi pengelolaan aset, serta mekanisme keberatan harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atas nama negara.

REFORMASI HARUS MENGEMBALIKAN HAK RAKYAT

Syamsul menilai makna Reformasi 1998 jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kekuasaan.

Salah satu tuntutan fundamental Reformasi adalah membangun pemerintahan yang bersih serta membebaskan penyelenggaraan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, menurut dia, keberhasilan Presiden Prabowo dalam konteks RUU Perampasan Aset harus diukur dari implementasinya.

"Pengesahan undang-undang hanyalah pintu masuk. Ukuran keberhasilannya adalah apakah negara benar-benar mampu mengambil kembali aset hasil korupsi, mengembalikannya kepada negara, dan melakukannya tanpa pandang bulu."

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun pelakunya, dari level bawah hingga elite kekuasaan, harus diperlakukan sama di depan hukum.

"Kalau undang-undang ini kuat, aparat penegak hukum konsisten, aset hasil kejahatan benar-benar dikembalikan, dan penegakannya tanpa pandang bulu, maka di situlah kita bisa mengatakan bahwa ada bagian dari amanah Reformasi 1998 yang benar-benar dituntaskan," ujar Syamsul.

Pada akhirnya, kata dia, penegakan hukum menghukum pelaku, perampasan aset mengejar hasil kejahatan, sementara Reformasi menuntut negara memastikan keduanya berjalan bersama dalam koridor negara hukum.

"Jangan sampai koruptornya masuk penjara, tetapi hartanya tetap hidup di luar sana. Itu bukan kemenangan negara. Kemenangan negara adalah ketika pelaku dihukum dan hasil kejahatannya kembali kepada rakyat," pungkasnya.

40 Pelajar SMK Negeri 1 Barumun Dibekali Paham AI, Kapolres Palas Soroti Ancaman Kejahatan Digital

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:28:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa banyak manfaat bagi kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu dipahami, terutama oleh generasi muda.

Menyikapi perkembangan itu, Polres Padang Lawas menggelar sosialisasi Training of Trainer (ToT) Paham AI bagi pelajar SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praktik Siswa (RPS) jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) tersebut diikuti sebanyak 40 siswa dan siswi terpilih. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah kepolisian memperkuat literasi digital pelajar agar mampu menggunakan teknologi AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. hadir langsung sekaligus membuka kegiatan tersebut. Ia meminta para siswa mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi dengan serius karena program Paham AI merupakan bagian dari program yang didorong oleh Mabes Polri.

Menurut Dodik, pemahaman terhadap AI menjadi semakin penting karena teknologi tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

"Adik-adik berpotensi menjadi korban kejahatan di bidang AI, berpotensi juga menjadi pelaku. Untuk itu kita cegah dan kita mitigasi dengan cara seperti ini," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Kapolres menilai perkembangan AI harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Pelajar tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan berbagai aplikasi berbasis AI, tetapi juga harus memahami etika, keamanan, serta konsekuensi dari penggunaannya.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan AI secara tepat sekaligus berbagai potensi ancaman yang dapat muncul di ruang digital.

Edukasi tersebut diharapkan mampu membentuk pelajar yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keamanan digital.

Polri juga mendorong adanya kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekolah, guru, orang tua, dinas pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi dinilai penting karena pembentukan ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak.

Dalam program Paham AI, para trainer yang telah mendapatkan pembekalan ToT nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMA, SMK, dan sederajat.

Materi yang diberikan mencakup pemanfaatan teknologi AI, etika dalam ruang digital, keamanan siber hingga upaya mencegah berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

"Program Paham AI, Polri dan Kemendikdasmen mendorong terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif," kata Dodik.

Ia menegaskan, perkembangan teknologi harus diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi salah satu kelompok paling aktif menggunakan teknologi digital.

Sementara itu, pihak Polres Padang Lawas menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMK Negeri 1 Barumun yang telah memberikan kesempatan bagi kepolisian melaksanakan sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi ToT Paham AI di SMK Negeri 1 Barumun berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.

Polres Padang Lawas berharap edukasi semacam ini dapat terus dikembangkan sehingga para pelajar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara produktif sekaligus mampu mengenali dan menghindari potensi penyalahgunaan teknologi.zal

Maulid Nabi di Polres Tapsel: AKBP Anton Santoso Dorong Personel Teladani Akhlak Rasulullah

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:27:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula Lantai II Mapolres Tapanuli Selatan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan bagi personel yang beragama Islam, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) anggota Polri.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap sikap dan perilaku personel dalam menjalankan tugas.

Menurut Anton, keteladanan Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi kuat dengan tugas kepolisian, terutama dalam hal kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh amanah.

"Peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polres Tapanuli Selatan, khususnya personel yang beragama Islam," ujar Anton.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW hendaknya tidak berhenti pada pemahaman keagamaan semata. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika anggota Polri berhadapan langsung dengan masyarakat.

AKBP Anton menilai, akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman bagi personel dalam membangun karakter sebagai anggota kepolisian yang profesional dan humanis.

Sikap peduli terhadap sesama, bertanggung jawab terhadap amanah, serta mengedepankan perilaku yang baik dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

"Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kami berharap nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Bagi anggota Polri, perbaikan sikap dan perilaku menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kualitas pelayanan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga oleh karakter dan integritas setiap personel.

Karena itu, pesan-pesan moral yang diperoleh melalui peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, baik ketika bertugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa kegiatan keagamaan di lingkungan Polres Tapsel diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Ia ingin nilai spiritual yang diperoleh personel mampu membentuk sikap yang lebih baik, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Momentum Maulid Nabi hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh personel agar terus memperbaiki diri," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Polres Tapanuli Selatan bahwa peningkatan profesionalitas kepolisian perlu berjalan seiring dengan penguatan moral dan mental personel.zal

Soal Lahan 3.000 Hektare, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan Desak PT Barapala Diperiksa

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:27:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Penindasan dan Kriminalisasi PT Barapala menggelar aksi di depan Mapolres Padang Lawas, Kamis (27/8/2026).

Massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan persoalan penguasaan lahan, dugaan perambahan kawasan hutan, serta status tanah ulayat masyarakat Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Ahmad Sayuti sebagai koordinator lapangan dan Muliadi Harahap sebagai koordinator aksi.

Dalam aksi itu, massa meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap persoalan lahan yang mereka sebut telah berlangsung antara masyarakat dengan PT Barapala.

*Desak Polres Padang Lawas Tidak Lindungi PT Barapala*

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa adalah meminta Polres Padang Lawas tidak memberikan perlindungan kepada PT Barapala apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan persoalan terkait legalitas perusahaan maupun penguasaan lahan.

Massa mempertanyakan dasar hukum PT Barapala dalam menguasai dan mengelola lahan yang berada di wilayah Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah.

Selain itu, mereka meminta kepolisian membuka penanganan perkara secara transparan agar masyarakat mengetahui dasar hukum setiap tindakan yang dilakukan terhadap warga.

"Kami meminta Kapolres Padang Lawas agar tidak melindungi PT Barapala karena sampai sekarang kami menilai legalitasnya belum jelas," demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap kelompok tersebut.

*Soroti Lahan Sekitar 3.000 Hektare*

Persoalan lahan menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut.

Kelompok masyarakat menyebut terdapat lahan sekitar 3.000 hektare di wilayah Unterudang yang menjadi bagian dari konflik antara masyarakat dan PT Barapala.

Dalam surat pernyataan sikap tertanggal 27 Agustus 2026, mereka juga mencantumkan Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt/2014/PT MDN sebagai salah satu dokumen yang mereka jadikan rujukan dalam mempersoalkan status lahan.

Massa meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh riwayat penguasaan lahan, status kawasan, dokumen kepemilikan serta dasar hukum aktivitas perusahaan.

Menurut mereka, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari satu sisi, tetapi perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Massa juga menyampaikan tuntutan agar masyarakat yang disebut telah diamankan atau diproses berdasarkan laporan PT Barapala dibebaskan.

Mereka beralasan, PT Barapala dinilai bukan pemilik sah atas kebun yang menjadi objek sengketa di wilayah Unterudang.

"Jangan masyarakat yang mempertahankan tanahnya justru dikriminalisasi. Kami meminta persoalan ini diperiksa berdasarkan bukti dan dasar hukum yang jelas," kata Muliadi Harahap dalam penyampaian aspirasi.

Namun, klaim mengenai status kepemilikan lahan maupun proses hukum terhadap masyarakat tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak yang melakukan aksi. Kebenaran dan status hukumnya tetap perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum serta PT Barapala.

*Massa Soroti Dugaan Perambahan Kawasan Hutan*

Selain persoalan kepemilikan lahan, Gerakan Masyarakat Anti Penindasan dan Kriminalisasi PT Barapala juga meminta aparat mengusut dugaan aktivitas perusahaan yang disebut berkaitan dengan kawasan hutan.

Dalam surat pernyataan sikap mereka, lahan yang dipersoalkan disebut masuk dalam kawasan hutan dan terdapat penandaan yang dikaitkan dengan Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKH).

Atas dasar itu, massa meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas ikut memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Persoalan tersebut membutuhkan verifikasi dari instansi berwenang, terutama terkait batas kawasan hutan, status tanah, perizinan perusahaan dan legalitas kegiatan di atas lahan yang dipersoalkan.

Situasi di depan Mapolres Padang Lawas sempat memanas. Massa dan petugas terlihat terlibat aksi saling dorong ketika peserta aksi menilai respons aparat terhadap aspirasi mereka belum sesuai harapan.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap menerima massa dan aspirasi yang disampaikan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Polres Padang Lawas disebut berjanji bahwa pada kedatangan berikutnya, massa akan diterima secara langsung oleh Kapolres Padang Lawas.

Janji tersebut menjadi salah satu poin yang kemudian disampaikan kepada peserta aksi.

Massa pun menyatakan akan kembali untuk meminta penjelasan langsung mengenai langkah kepolisian dalam menangani persoalan PT Barapala dan konflik lahan yang mereka soroti.

Dalam orasinya, Muliadi Harahap juga menyampaikan tudingan mengenai dugaan adanya kepentingan tertentu apabila aparat tidak mengambil tindakan terhadap persoalan yang mereka tuduhkan kepada PT Barapala.zal

6 Sertifikat Tanah Wakaf Diserahkan, Bupati Paluta Reski Basyah Dorong Legalitas Aset Umat

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:26:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memperkuat langkah percepatan legalisasi tanah wakaf melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas instansi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan aset umat memiliki kepastian hukum sekaligus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., memimpin langsung penandatanganan PKS tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf se-Kabupaten Paluta di Ruang Rapat Bupati, Kamis (27/8/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan instansi pertanahan dalam mengamankan aset wakaf dari berbagai potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam kegiatan itu, PKS turut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas Utara Muhammad Junaidi, S.H., M.H.; Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Padang Lawas Utara H. Mara Timbul Daulay, S.Pd., M.M.; Ketua BWI Padang Lawas Utara H. Sarifuddin Harahap, S.Sos., M.M.; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama. Seusai prosesi, Bupati H. Reski Basyah Harahap langsung menyerahkan enam sertifikat tanah wakaf kepada penerima.

Dari enam sertifikat tersebut, empat sertifikat diperuntukkan bagi tanah wakaf yang berada di Kecamatan Padang Bolak. Sementara dua sertifikat lainnya merupakan tanah wakaf yang berada di Kecamatan Portibi.

Penyerahan sertifikat ini menjadi langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf menjadi lebih jelas secara administrasi dan hukum. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada nazir maupun masyarakat yang berkepentingan dengan pengelolaan aset wakaf.

Kegiatan di Paluta tersebut digelar secara hibrida dan terhubung dengan agenda utama Penandatanganan Nota Kesepahaman di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga serta mendorong optimalisasi aset wakaf di Sumatera Utara.

Bobby bahkan menyatakan kesiapannya menjadi "Ayah Asuh" bagi para nazir atau pengelola wakaf. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan terkait legalitas dan pengelolaan tanah wakaf di Sumatera Utara.

"Saya siap menjadi orang tua asuh bagi para Nazir. Dari 14.000 bidang tanah, baru sekitar 97 yang ada SK Nazirnya. Ini menjadi PR besar kita bersama ke depan yang harus segera diselesaikan," ujar Bobby.

Menurut Bobby, percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan kepastian status hukum tanah. Legalitas yang jelas juga membuka peluang agar aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat, kata dia, akan lebih mudah dikolaborasikan dengan pihak ketiga maupun investor untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukan wakaf.

Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, maupun berbagai sarana lain yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak sekadar menyelesaikan proses administrasi, tetapi juga memikirkan bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara profesional tanpa menghilangkan tujuan dan fungsi wakaf.

Untuk mempercepat target tersebut, Gubernur Sumut menginstruksikan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus di daerah. Satgas tersebut diharapkan memiliki target sertifikasi tahunan yang jelas sehingga proses legalisasi tanah wakaf dapat dipantau dan diukur perkembangannya.

Bobby juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara mengambil peran sebagai "orang tua asuh" bagi aset wakaf di daerah masing-masing.

Selain percepatan sertifikasi tanah, pemerintah provinsi juga mewacanakan program wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut.

Konsep tersebut berupa partisipasi sukarela ASN dengan menyisihkan sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap bulan melalui Badan Wakaf Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem wakaf sekaligus mendorong agar aset wakaf tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, penandatanganan PKS dan penyerahan enam sertifikat tanah wakaf menjadi momentum penting untuk mempercepat penataan aset wakaf. Sinergi lintas instansi diharapkan terus berlanjut sehingga semakin banyak tanah wakaf di Paluta yang memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.zal

Kabar Baik! 102 Tanah Wakaf di Madina Segera Bersertifikat, Pengurusannya Gratis

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:25:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperkuat langkah untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf. Upaya tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf bersama sejumlah lembaga terkait.

Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (27/8/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Pemkab Madina, Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Kementerian Agama, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat legalisasi tanah wakaf sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.

Penandatanganan kerja sama serupa juga dilaksanakan secara serentak di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pemerintah daerah bersama BPN, kejaksaan, dan instansi terkait mendorong agar tanah yang telah diwakafkan memiliki dokumen legal yang jelas.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memastikan aset wakaf memiliki kepastian hukum.

Menurut Atika, legalitas tersebut juga menjadi langkah antisipasi agar tanah wakaf tidak mudah dipersoalkan atau berujung sengketa pada masa mendatang.

"Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian hukum," ujar Atika.

Ia mengungkapkan, Pemkab Madina saat ini telah menerima 102 sertifikat tanah wakaf. Sertifikat tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada desa maupun kelurahan yang menjadi lokasi tanah wakaf.

Atika menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa pungutan biaya atau gratis.

Pemkab Madina berharap program ini dapat mendorong pengelola wakaf untuk segera melengkapi administrasi dan legalitas aset yang selama ini belum memiliki sertifikat.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Kejaksaan Negeri Madina. Kepala Kejari Madina Mohammad Nursaitias memastikan pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah wakaf.

Ia mengatakan, tanah wakaf yang masih menghadapi sengketa akan diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Setelah persoalan hukum diselesaikan, tanah tersebut akan didorong untuk segera mendapatkan sertifikat sehingga dapat kembali dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf.

"Tanah wakaf yang bersengketa, bersama pemerintah daerah akan kami selesaikan persoalannya dan selanjutnya dibuat sertifikatnya untuk kembali difungsikan," kata Mohammad Nursaitias.

Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga melindungi aset wakaf dari potensi konflik kepemilikan di masa depan.zal

BKPSDM Simalungun Monitoring Administrasi Kepegawaian dan Pelayanan ASN di Dolok Batu Nanggar

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:24:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan monitoring penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara.

Kegiatan yang dirangkai dengan pertemuan bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut berlangsung di Wisma Karya Serbelawan, Rabu (19/8/2026).

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan pengelolaan administrasi kepegawaian berjalan secara efektif, efisien, dan tertib, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh ASN di daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, jajaran pimpinan dan staf BKPSDM Kabupaten Simalungun, serta para ASN dan PPPK yang mewakili tenaga pendidik dan tenaga kesehatan se-Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Dalam sambutannya, Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Simalungun atas pelaksanaan kunjungan kerja dan monitoring tersebut.

Menurutnya, pembinaan dan pengembangan ASN merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, disiplin, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman ASN sekaligus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan kepegawaian," ujar Siti Aminah.

Siti Aminah berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi ASN untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat ditemukan solusi dan langkah perbaikan secara bersama.

Siti Aminah juga mengajak seluruh ASN yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebaik-baiknya, terutama dalam meningkatkan pemahaman terkait manajemen kepegawaian, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan pelayanan administrasi kepegawaian.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesannya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Simalungun, Jonrismantuah Damanik, menjelaskan bahwa monitoring dilakukan terhadap sejumlah aspek penting dalam administrasi kepegawaian, antara lain penyampaian dan pemutakhiran data kepegawaian, penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kelengkapan dokumen pada aplikasi MyASN, pemahaman terhadap visi dan misi Kabupaten Simalungun, serta penyampaian ketentuan mengenai disiplin ASN dan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik.

Monitoring tersebut diharapkan dapat memastikan setiap ASN memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sekaligus memiliki administrasi kepegawaian yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, secara umum penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar berjalan dengan baik.

Berbagai informasi dan ketentuan kepegawaian juga telah disampaikan secara menyeluruh kepada para ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi, kedisiplinan, dan profesionalitas aparatur.

Jonrismantua menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi semacam ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian serta upaya memperkuat kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara BKPSDM, pemerintah kecamatan, UPTD, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, dan seluruh ASN, sehingga pengelolaan kepegawaian semakin tertib, efektif, dan efisien, serta bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.(LP)

Sambut Hangat Kunjungan Kompolnas, Wakil Bupati Simalungun: Kolaborasi Polri dan Pemerintah Hasilkan Kebaikan Bagi Masyarakat

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:23:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati, bersama Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, menyambut dengan hangat kunjungan kerja Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Mapolres Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (19/8/2026).

Kehadiran rombongan Kompolnas dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, dalam rangka penilaian nominator Kompolnas Awards 2026 Kategori Partnership. Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperlihatkan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Simalungun, Polri, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung inovasi pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.

Pada ajang bergengsi Kompolnas Awards 2026 tersebut, AIPTU Bona Sinaga, S.H., personel Polres Simalungun, menjadi salah satu nominator yang mewakili Polda Sumatera Utara. Ia dinilai berprestasi melalui inovasi sebagai konten kreator yang aktif mengedukasi masyarakat, khususnya terkait keselamatan berlalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan di Aula Tathya Dharaka, diawali dengan sambutan Kapolres Simalungun, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga dan Ketua DPRD Simalungun Sugiarto, S.E.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Kompolnas sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan personel Polres Simalungun. Menurutnya, inovasi pelayanan publik yang dilakukan anggota kepolisian harus terus didukung karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Inovasi tersebut menyentuh langsung masyarakat, memberikan edukasi dan mendorong kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas," ujar Benny.

Wakil Bupati berharap prestasi AIPTU Bona Sinaga dapat menjadi motivasi bagi personel kepolisian lainnya untuk terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Yang terpenting bukan hanya penghargaan, tetapi bagaimana inovasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dapat menghasilkan sesuatu yang positif," kata Wakil Bupati.

Lebih lanjut, Benny Gusman Sinaga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan jajaran kepolisian dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

"Sinergitas ini harus terus kita jaga dan perkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan Polri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Simalungun," ujarnya.

Selanjutnya, Tim Kompolnas melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak untuk memvalidasi capaian serta dampak inovasi AIPTU Bona Sinaga di tengah masyarakat. Wawancara melibatkan berbagai unsur, antara lain kepala sekolah, guru, orang tua murid Polisi Cilik, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ojek online, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala KUA Kecamatan Raya, Kepala Sekolah SDN Plus Tiga Balata beserta rombongan, orang tua murid Polisi Cilik Lestari Sianturi, perwakilan Dispora Kabupaten Simalungun, tokoh agama Abdul Ghofur, tokoh masyarakat Bambang Heri Purnomo, Kabid LLAJ Dinas Perhubungan, Ketua Gemais Simalungun, Sekretaris Kesatuan Mahasiswa Indonesia, perwakilan Persatuan Ojek Online Siantar-Simalungun, serta sejumlah undangan lainnya.

Seluruh rangkaian penilaian Kompolnas Awards 2026 berlangsung lancar dan selesai sekitar pukul 13.00 WIB, ditutup dengan sesi foto bersama sebelum Tim Kompolnas meninggalkan Mapolres Simalungun untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap keikutsertaan AIPTU Bona Sinaga sebagai nominator Kompolnas Awards 2026 dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh personel Polri dan aparatur pemerintahan untuk terus menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(LP)

Dibalik Usia Senja, Langkah Berbahaya Kakek Tua Pengedar Narkoba Diciduk Satresnarkoba Polrestabes Medan

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:23:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang pria tua pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Banten, Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, Rabu (12/08/26) sore kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 paket ganja siap edar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (28/8) pagi menjelaskan, pelaku ES (53) warga Jalan Banten, Desa Helvetia, Kec.Labuhan Deli, diringkus Tim 6 Subnit 1 Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan, usai petugas mendapat informasi dari masyarakat yang resah dengan praktek jual beli narkoba di lokasi penangkapan.

"Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Saat kami tangkap, kami sita 8 paket ganja siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan," ungkap Rafli.

Hasil pemeriksaan awal, ES mengaku baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir mengedarkan ganja di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Motif ekonomi, jadi alasan ES untuk menjual narkotika jenis ganja.

"Motifnya ekonomi, pelaku ini baru satu bulan terakhir mengedarkan narkoba," tambah Rafli.

Kepada petugas, ES mengaku mendapat narkoba dari seseorang yang tidak dikenalnya. Bahkan, setiap mendapat pasokan narkoba, ES juga tidak pernah bertemu, karena pasokan narkoba biasanya diletakkan di sembarang tempat, yang sebelumnya sudah ditentukan sang pemasok.

"Kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada ES, sistem pembelian narkoba antara ES dan pemasoknya sistem terputus, ini yang harus kami ungkap," terang Rafli.

Satresnarkoba Polrestabes Medan, mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi dalam memerangi narkoba. Sebab, informasi yang disampaikan masyarakat kepada Polisi, dan pencegahan yang dilakukan dari lingkungan masyarakat, dapat menekan angka peredaran narkoba dengan signifikan.

"Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba, demi generasi penerus yang lebih baik. Tugas masyarakat menolak, tugas kami menindak segala bentuk kejahatan narkoba," ucap Rafli mengakhiri.(W05)

Foto:

Bupati Solok , Jon Firman Pandu Dorong Rp 54,78 Miliar untuk Bangkitkan Pertanian Kabupaten Solok Pascabencana

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:22:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok , Sumatera Barat pada 2025 sempat menghantam sektor pertanian. Sawah terdampak, lahan membutuhkan pemulihan, sementara irigasi dan akses menuju kawasan pertanian harus segera diperbaiki.

Bencana tidak membuat sektor pertanian berhenti. Di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu Pemerintah Kabupaten Solok mendorong berbagai program pemulihan sekaligus penguatan pertanian melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

Total dukungan anggaran yang diarahkan untuk sektor pertanian mencapai Rp54,78 miliar dari APBN, DAK Fisik dan APBD Kabupaten Solok.

Anggaran tersebut bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat program yang langsung menyentuh kebutuhan petani, mulai dari pemulihan sawah terdampak bencana, optimalisasi ribuan hektare lahan, pembangunan irigasi, jalan usaha tani hingga fasilitas pascapanen.

Ribuan Hektare Lahan Dipulihkan dan Dioptimalkan, Salah satu program utama adalah optimasi lahan sawah terdampak bencana seluas 1.247 hektare dengan dukungan APBN sebesar Rp5,73 miliar.Selain itu, 253 hektare lahan sawah direhabilitasi dengan anggaran Rp3,41 miliar.

Tak berhenti di sana, Pemerintah Kabupaten Solok juga mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp23,39 miliar untuk optimasi lahan nonrawa seluas 5.086 hektare.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian Kabupaten Solok.

Irigasi Diperkuat, Jalan Usaha Tani Dibangun. Pemulihan pertanian tidak akan maksimal tanpa ketersediaan air dan akses yang memadai.

Karena itu, berbagai infrastruktur irigasi juga diperkuat. Di antaranya 15 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, 33 unit irigasi perpipaan, serta 24 unit irigasi perpompaan dengan total dukungan APBN mencapai miliaran rupiah.

Dari APBD Kabupaten Solok, juga dialokasikan anggaran untuk 10 unit pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani sebesar Rp1,07 miliar.

Sementara untuk membuka dan memperlancar akses petani menuju lahan, sebanyak 52 unit jalan usaha tani dibangun dan direhabilitasi dengan anggaran Rp6,30 miliar dari APBD Kabupaten Solok.

Jalan usaha tani tersebut penting untuk memudahkan petani membawa sarana produksi sekaligus mengangkut hasil panen.Tak Hanya Menanam, Hasil Panen Juga Diperhatikan, Penguatan pertanian juga diarahkan hingga tahap pascapanen.

Melalui DAK Fisik, dibangun bangsal pascapanen bawang merah beserta sarana pendukung dengan anggaran Rp2,31 miliar. Kemudian bangsal pascapanen cabai beserta sarana pendukung dengan anggaran Rp4,17 miliar.

Langkah ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada produksi. Hasil pertanian juga perlu mendapatkan dukungan agar lebih mudah ditangani dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, pengembangan komoditas kentang seluas 3 hektare juga mendapat dukungan APBD sebesar Rp94,95 juta.

Jika dirangkum, dukungan anggaran sektor pertanian tersebut mencapai Rp54.787.872.924.

Anggaran itu diarahkan untuk: Pemulihan sawah terdampak bencana 1.247 hektare, Rehabilitasi sawah 253 hektare, Optimasi lahan nonrawa 5.086 hektare, Penguatan berbagai jaringan irigasi, Pembangunan dan rehabilitasi 52 jalan usaha tani, Pembangunan fasilitas pascapanen bawang merah dan cabai, Pengembangan komoditas kentang

Di baliknya ada harapan agar sawah kembali produktif, air kembali mengalir, akses pertanian semakin mudah dan hasil panen semakin mendapat dukungan.

Bagi Bupati Jon Firman Pandu , tantangan pascabencana menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan, bukan alasan untuk berhenti.

Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang dibutuhkan masyarakat. Sementara APBD diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang menyentuh langsung kawasan pertanian.

Pesannya sederhana: ketika petani menghadapi kesulitan, pemerintah harus hadir membawa solusi, dari sawah yang terdampak, harapan kembali ditumbuhkan, dari irigasi yang diperkuat, produksi diharapkan meningkat, dari jalan usaha tani yang dibangun, akses petani semakin terbuka , dan dari fasilitas pascapanen, hasil pertanian diharapkan memiliki nilai tambah.

Jon Firman Pandu ingin memastikan pembangunan tidak hanya terlihat di pusat pemerintahan, tetapi benar-benar sampai ke sawah, ladang dan kehidupan masyarakat. Bencana boleh meninggalkan kerusakan. Namun, pembangunan harus menghadirkan harapan.

Bergerak Memulihkan, Bekerja Menguatkan, Membangun untuk Rakyat Kabupaten Solok.(YOSE)