Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri HUT ke-81 TNI di Asahan

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:50:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Alun-Alun Rambate Rata Raya, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Senin (5/10/2026).

Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Upacara yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra selaku inspektur upacara.

Dalam amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Letkol Inf Edy Syahputra, seluruh prajurit dan ASN TNI diminta terus menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Panglima TNI menekankan penguatan profesionalisme prajurit melalui budaya kerja PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

"Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga," demikian amanat Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

Karena itu, penguatan institusi TNI harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit sesuai bidang tugas masing-masing.
Selain itu, perkembangan lingkungan strategis juga menjadi perhatian.

Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI.

Panglima TNI meminta seluruh prajurit tetap berpegang pada jati diri TNI serta memperkuat komitmen menjaga persatuan dan kedaulatan negara.
Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh pengabdian dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan dan melindungi kekayaan Nusantara.

"Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten, sehingga PRIMA menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap dan bertindak, saat ini dan di masa yang akan datang," kata Panglima TNI.

Upacara tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergitas TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Asahan, Tanjungbalai dan Batubara.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, Kapolres Batubara AKBP Dony Satria Wicaksono, serta Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran, pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi dan atraksi peragaan prajurit.
(eko)

Bersama Alumni, Rektor USU Ingatkan Adaptasi Dan Perubahan

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Industri perbankan Indonesia memasuki 2027 dengan fondasi yang relatif solid, namun menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks. Pertumbuhan kredit mencapai 13,65% secara tahunan per Agustus 2026, dengan permodalan 24,1% dan rasio kredit bermasalah (NPL) 2,11%. Di tengah kondisi tersebut, perkembangan teknologi, ancaman siber, perubahan regulasi, ketidakpastian makroekonomi, tuntutan ESG, dan kesenjangan talenta menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara bersamaan.

Merespons dinamika tersebut, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional "Tantangan Bisnis Perbankan 2027– Adaptasi atau Tertinggal" dengan tema "Menjinakkan Risiko, Menguasai Teknologi: Tujuh Tantangan Utama Perbankan Indonesia Menuju 2027, di Jakarta, Selasa (6/10/2026)

Seminar tersebut mempertemukan regulator, perbankan, fintech, akademisi, dan praktisi untuk membahas strategi menghadapi perubahan industri.

Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si pada kegiatan tersebut mengatakan tema seminar yang diangkat tidak hanya relevan bagi dunia perbankan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan tinggi. Perubahan teknologi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), dinamika kebutuhan dunia kerja, serta perubahan karakter generasi mahasiswa menuntut perguruan tinggi untuk terus melakukan penyesuaian.

"Konsep adaptasi atau tertinggal ini juga sejalan dengan apa yang kita hadapi di Universitas Sumatera Utara. Perguruan tinggi harus beradaptasi terhadap perubahan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tertinggal," ujar Prof. Muryanto Amin.

Rektor USU mengatakan adaptasi di lingkungan perguruan tinggi tidak sebatas mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, tata kelola, proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga kemampuan institusi membaca kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Prof. Muryanto Amin menilai perguruan tinggi perlu membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Adaptasi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Kita harus mampu membaca perubahan, memahami kebutuhan masyarakat, kemudian menerjemahkannya dalam kebijakan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Ketua IKA USU Jakarta, Tujuh Martogi Siahaan mengungkapkan tantangan perbankan menuju 2027 tidak lagi datang satu per satu, tetapi hadir secara bersamaan—dari risiko makroekonomi dan regulasi hingga disrupsi teknologi, keamanan siber, AI, keberlanjutan, dan talenta. Karena itu, kita tidak cukup hanya beradaptasi terhadap perubahan; kita harus mampu mengantisipasinya.

"Melalui seminar ini, IKA USU Jakarta ingin mempertemukan regulator, industri, dan akademisi untuk membangun perspektif bersama dan merumuskan langkah konkret agar perbankan Indonesia semakin tangguh, adaptif, dan kompetitif,"katanya.

Seminar mengidentifikasi tujuh tantangan utama perbankan, yakni disrupsi digital dan fintech; keamanan siber dan pelindungan data; adopsi AI; tekanan regulasi dan kepatuhan; risiko kredit dan kondisi makroekonomi; ESG; serta sumber daya manusia. Ketujuh tantangan tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan respons yang terintegrasi. Dari sisi teknologi, persaingan bank, fintech, neobank, dan platform pembayaran digital semakin intensif. AI membuka peluang untuk meningkatkan credit scoring, deteksi fraud, dan efisiensi, tetapi sekaligus menghadirkan risiko baru seperti penipuan berbasis AI dan deepfake. Di sisi lain, perubahan standar pelaporan, penyelarasan dengan Basel, penguatan pengawasan dan pelindungan data menuntut industri meningkatkan kemampuan adaptasi dan kepatuhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso menegaskan bahwa masa depan sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan inovasi, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas, keamanan, tata kelola, pelindungan konsumen, dan manfaat ekonomi."Transformasi digital sektor keuangan harus diarahkan menjadi mesin produktivitas yang memperluas akses pembiayaan dan memberikan manfaat nyata bagi sektor riil serta masyarakat." Dalam konteks prudensial, kerangka Basel menempatkan kecukupan modal, supervisory review, dan market discipline sebagai tiga pilar pengawasan. Sementara itu, PSAK 118 memperkuat kualitas dan struktur penyajian informasi keuangan. Kombinasi permodalan yang memadai, pengawasan efektif, manajemen risiko yang disiplin, dan transparansi menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan kepercayaan pasar.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menilai konsolidasi dan restrukturisasi perbankan diperlukan untuk memperkuat efisiensi dan kesehatan industri. Namun, proses tersebut harus tetap menjaga persaingan usaha yang sehat, inovasi, pilihan konsumen, dan akses pembiayaan. Konsentrasi pasar dan berkurangnya jumlah pesaing efektif juga perlu menjadi perhatian.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menekankan bahwa transformasi digital harus menghasilkan dampak ekonomi nyata. BTN mengembangkan transformasi proses melalui Loan Factory, Monoline Collection System, AI/OCR, modernisasi Core Banking, BDS, dan AS400 untuk memperkuat efisiensi, tata kelola, serta manajemen risiko. "Teknologi bukan tujuan akhir transformasi sektor keuangan. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan teknologi untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, memperkuat resiliensi, dan menggerakkan sektor riil."

Dari sisi manajemen risiko, Johanes Barus, Direktur Risk Management BTN, menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pengelolaan risiko yang lebih proaktif, terukur, dan berbasis data. Pemanfaatan AI dan advanced analytics dinilai dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan keputusan yang lebih prediktif dan adaptif. Pada saat yang sama, BSSN menegaskan bahwa keamanan siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat berdampak pada operasional, keuangan, reputasi, aspek hukum, hingga keberlangsungan perusahaan.

Karena itu, transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan resiliensi, tata kelola, perlindungan data, dan keamanan sistem. "Inovasi tanpa resiliensi dapat menjadi kerentanan sistemik. Karena itu, ketika sektor keuangan semakin digital, cybersecurity harus bergeser dari sekadar fungsi IT menjadi bagian dari strategi dan keberlangsungan bisnis."

Tantangan berikutnya adalah membawa digitalisasi dari otomatisasi parsial menuju kecerdasan otonom yang terintegrasi. Penggunaan chatbot, RPA, OCR, dan berbagai perangkat digital perlu diintegrasikan melalui fondasi data, multi-agent architecture, human oversight, dan governance. Tujuannya adalah membangun sistem yang semakin cerdas tanpa kehilangan kendali, keamanan, akuntabilitas, dan kepercayaan. Namun, kemajuan teknologi juga harus diikuti dengan penguatan persaingan yang sehat.

Guru Besar Hukum Persaingan Usaha USU, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, menilai transformasi digital tidak otomatis menciptakan persaingan yang sehat. Pergeseran kekuatan pasar menuju data, algoritma, dan infrastrukturdigital memunculkan risiko seperti ecosystem lock-in, self-preferencing, eksklusivitas, dan akuisisi calon pesaing. Karena itu, kebijakan persaingan perlu lebih preventif dan hadir sejak tahap desain produk.

Seminar menegaskan bahwa menghadapi tujuh tantangan perbankan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, media, dan komunitas agar inovasi tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga aman, inklusif, bermakna secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dengan teknologi sebagai penggerak, tata kelola sebagai kompas, keamanan sebagai fondasi, dan kolaborasi sebagai kekuatan, industri perbankan Indonesia diharapkan mampu memasuki 2027 dengan lebih cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan—serta menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. (C04)

Luncurkan "Jaksa Sahabat Pendidik", Kejati Sumut Tegaskan Komitmen Kawal Kemajuan Pendidikan Bersama Pemprov

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara resmi meluncurkan program unggulan "Jaksa Sahabat Pendidik" pada Selasa (06/10/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Program ini menjadi jembatan hukum bagi tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugas dengan aman, tepat, dan bebas dari kekhawatiran kendala regulasi.

Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, SH., MH., dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Turut hadir para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kejati Sumut, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, serta para Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dari berbagai daerah di provinsi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Muhibuddin menegaskan bahwa seluruh jajaran kejaksaan di Sumut berkomitmen penuh untuk mendampingi dan mengawal dunia pendidikan.

"Kami siap mendampingi pendidik, termasuk kepala sekolah yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika mengalami kendala regulasi. Program Jaksa Sahabat Pendidik ini hadir agar teman-teman pendidik tidak sendiri menghadapi masalah, terutama saat mendapat penugasan sebagai PPK. Kurangnya pemahaman aturan bisa menimbulkan hambatan, di situlah kami hadir untuk membantu dan mengawal," ujar Muhibuddin.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kejati Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama antara masing-masing Kajari dengan Bupati maupun Wali Kota di seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Kerja sama ini membentuk jaring pendampingan hukum yang menyeluruh bagi lembaga pendidikan.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, kehadiran kejaksaan sebagai mitra pendidikan memberikan perlindungan ganda bagi sekolah, baik dari gangguan luar maupun penyimpangan dari dalam.

"Program ini melindungi sekolah dari perbuatan yang tidak baik, baik dari dalam maupun dari luar. Guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya kini dibimbing dan diawasi oleh lembaga yang tepat dan kredibel. Kejati Sumut dapat memberikan masukan serta arahan hukum yang jelas sehingga tugas pendidikan dapat berjalan tertib, aman, dan berkualitas," ungkap Bobby.

Dengan terluncurnya program ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut bertekad bergerak lintas sektor, bahu-membahu memajukan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, serta memastikan setiap pendidik dapat bekerja dengan tenang, tertib hukum, dan penuh tanggung jawab. (tec)

Syahganda: Jarak Gagasan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat Diperkecil

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:35:00 +0700+0700

JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menegaskan arah penguatan komunikasi pemerintah yang mengutamakan penyampaian informasi secara sederhana, penyerapan aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangan kepada media pada kegiatan serah terima jabatan, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, Selasa sore, 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih aktif memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan usulan, masukan, keluhan, dan kritik publik.

"Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda Nainggolan, Presiden mengarahkan Bakom untuk mendengarkan suara rakyat secara sungguh-sungguh. Bakom akan mengembangkan pendekatan aktif atau menjemput bola agar memperoleh umpan balik masyarakat, sekaligus membantu menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Bakom akan memperkuat kerja sama dengan unsur komunikasi dan kehumasan pada kementerian, lembaga, instansi vertikal, serta pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.

Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono menegaskan bahwa program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan pemerintah secara utuh.

Fadli Tri Hartono juga menyampaikan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan meneruskan aspirasi kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Kerja sama dengan media akan diperkuat untuk mendukung penyampaian informasi dan penerimaan masukan publik.

Bakom akan melanjutkan dan mengoptimalkan kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, serta pertemuan rutin bersama media.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung kerja komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan responsif.

Melalui komunikasi dua arah, Bakom berupaya membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus memastikan suara masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berwenang. Rel

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Tak Diterima MK, Ini Alasannya

admin — Tue, 06 Oct 2026 21:34:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
MK mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024 dibatalkan.
Persoalan yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan, MK turut mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan bukti pendidikan tersebut. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus apakah syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi atau tidak.

Pasalnya, persoalan kedudukan hukum pemohon menjadi alasan utama perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan.
Dengan demikian, putusan MK kali ini tidak menyatakan bahwa substansi persoalan syarat pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti. Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki legal standing.red/dt

Kampung Berkah Syahmad Diresmikan, Warga Kini Nikmati Lingkungan Lebih Layak

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:36:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meresmikan Kampung Berkah Syahmad, Selasa (6/10/2026), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat serta mengeluarkan kawasan tersebut dari kategori kumuh.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima kunci rumah hasil program bedah rumah, sertifikat tanah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai nol rupiah kepada warga penerima manfaat.

Penataan Kampung Berkah Syahmad dilakukan secara menyeluruh melalui program bedah rumah dan pembenahan lingkungan, seperti drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, serta peningkatan kelayakan hunian. Penataan tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

"Penataan Kampung Berkah Syahmad bukan hanya soal memperbaiki rumah melalui program bedah rumah, tetapi juga bagaimana kita membenahi lingkungannya secara menyeluruh. Mulai dari drainase, sanitasi, persampahan, sampai memastikan masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih layak," ujar Asri.

Menurutnya, perubahan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi keluarga dan generasi berikutnya.

"Kita ingin kawasan yang sebelumnya kumuh bisa benar-benar berubah. Harapannya, lingkungan yang lebih baik ini bisa mengangkat martabat masyarakat sekaligus menjadi investasi untuk anak-anak dan keluarga ke depan," katanya.

Selain peresmian, dilakukan pula penyerahan secara simbolis alat pemadam api ringan (APAR) untuk empat lokasi kawasan kumuh serta tong sampah untuk mendukung keamanan dan kebersihan lingkungan.

Ia mengatakan penataan kawasan akan terus dilanjutkan, termasuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang masih diperlukan masyarakat.

"Masukan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kita. Termasuk normalisasi sungai dan kebutuhan bronjong. Normalisasi akan dilakukan segera setelah alat berat kita selesai melakukan penanganan banjir si Hamparan Perak," ujarnya.

Ia menegaskan, Kampung Berkah Syahmad bukan menjadi akhir dari penanganan kawasan kumuh di Deli Serdang. Masih terdapat delapan kawasan kumuh yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun depan.

"Saya berharap apa yang sudah dibangun dapat dijaga bersama. Karena Kampung Berkah ini adalah milik dan untuk masyarakat," tambahnya.

Salah satu warga penerima manfaat, Usman, yang masuk kelompok desil 1, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deli Serdang atas bantuan bedah rumah yang diterimanya.

"Terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah yang sudah membantu memperbaiki rumah kami," ujarnya.

Warga lainnya, Sri Wahyuni, mengaku merasakan perubahan setelah penataan dilakukan. Menurutnya, lingkungan tempat tinggalnya kini tidak lagi mudah becek saat hujan.

"Kami tinggal di sini sekarang sudah tidak becek lagi. Kami juga berharap sungai dapat dinormalisasi dan dibuat bronjong," katanya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:30:00 +0700+0700

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sambut Kapolda Sonny Irawan, Siap Perkuat Kolaborasi

DELISERDANG — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, sekaligus menegaskan kesiapan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan kepolisian.

Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu saat menyambut Irjen Pol Sonny Irawan bersama Ketua Bhayangkari Sumut Yessie Sonny Irawan di Gate 12 Pintu Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (6/10/2026).

Dalam penyambutan tersebut, Bobby Nasution turut memakaikan pakaian adat Melayu berupa tanjak kepada Irjen Pol Sonny Irawan sebagai simbol penghormatan dan penyambutan atas kedatangannya di Sumatera Utara.

Bobby menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Sonny Irawan. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Polda Sumut menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan kepolisian.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Utara. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Polda Sumut semakin kuat dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bobby.

Bobby menyampaikan, keamanan dan ketertiban merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Sumut. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus terus diperkuat.

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

Sementara itu, Sonny Irawan resmi dilantik sebagai Kapolda Sumut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, Sonny menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997. Sepanjang kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ia menduduki sejumlah jabatan strategis, khususnya di bidang lalu lintas.

Pada 2007, Sonny dipercaya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Banyuwangi. Kariernya kemudian berlanjut di bidang lalu lintas hingga dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur pada 2022–2023.

Setelah bertugas di Kalimantan Timur, Sonny mendapat amanah sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023. Pada 2025, Sonny dipercaya menduduki jabatan Wakapolda Sumut.

Selanjutnya, pada 30 Juli 2026, Sonny dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut dan dipercaya sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Tidak lama berselang, Sonny kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Sumut.

Turut menyambut kedatangan Kapolda Sumut anggota DPRD Sumut, jajaran Kejaksaan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Polda Sumut.**

KAPOLDA SUMUT IRJEN POL. SONY IRAWAN DISAMBUT HANGAT DI BUMI SUMATERA UTARA

admin — Tue, 06 Oct 2026 20:25:00 +0700+0700

MEDAN — Kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. di Bumi Sumatera Utara disambut hangat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan.

Penyambutan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas Sumatera Utara.

Hadir dalam momentum tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kasdam I/Bukit Barisan, Danlantamal, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap momentum tersebut KH. Akhmad Khambali, SE, MM., Ketua Umum Gema Santri Nusa, yang menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumatera Utara merupakan energi baru bagi penguatan kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

BUKAN SEKADAR PENYAMBUTAN, TETAPI AWAL GERAKAN BESAR

KH. Akhmad Khambali mengatakan, penyambutan Kapolda Sumut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik awal membangun gerakan bersama yang nyata dan berkelanjutan.

«"Kami menyambut Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sony Irawan dengan penuh hormat dan optimisme. Kehadiran beliau kami maknai sebagai energi baru untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, sejuk dan bermartabat," ujar KH. Akhmad Khambali.»

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar karena memiliki banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan serta unsur TNI dan Polri yang dapat bergerak bersama dalam satu visi.

«"Kalau ulama membimbing, umat bersatu, umaro mengayomi, TNI menjaga kedaulatan dan Polri melindungi masyarakat, maka insyaallah Sumatera Utara akan menjadi rumah besar yang aman, damai dan bermartabat," tegasnya.»

DUKUNG PENUH PROGRAM KAPOLRI

Gema Santri Nusa, lanjut KH. Akhmad Khambali, siap mengambil bagian dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Kapolri di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kebangsaan dan pembinaan masyarakat, termasuk dakwah kebangsaan, sholawat kebangsaan, pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan ekstremisme, pemberantasan narkoba, serta gerakan menjaga kerukunan dan persatuan.

«"Program Kapolri harus kita turunkan dari tingkat institusi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi program kepolisian, tetapi kita jadikan gerakan bersama. Gema Santri Nusa siap menjadi bagian dari gerakan tersebut," katanya.»

SINERGI TNI-POLRI DAN ULAMA UNTUK SUMUT

Kehadiran unsur Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, Kasdam I/Bukit Barisan, Lantamal, Polda Sumut dan jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

KH. Akhmad Khambali menilai kolaborasi lintas institusi tersebut sangat penting menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, narkoba, kenakalan remaja hingga potensi konflik sosial, semuanya membutuhkan pendekatan bersama yang mengedepankan komunikasi, edukasi dan keteladanan.

«"Kita jangan menunggu masalah menjadi besar. Ulama hadir memberikan pencerahan, pemerintah hadir memberikan pelayanan, TNI menjaga stabilitas, Polri memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan masing-masing," jelasnya.»

DARI SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA

KH. Akhmad Khambali menegaskan, Sumatera Utara harus menjadi contoh bagaimana kekuatan Ulama, Umaro, TNI, Polri dan Umat dapat berjalan dalam satu frekuensi.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan hasil dari kepercayaan, komunikasi dan gotong royong seluruh masyarakat.

«"Kita ingin membangun Sumatera Utara bukan hanya aman secara keamanan, tetapi juga aman secara sosial, damai secara kehidupan, kuat secara persatuan dan bermartabat dalam peradaban," ungkapnya.»

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sony Irawan di Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang luas bersama para ulama dan tokoh masyarakat.

SATU BUMI, SATU SEMANGAT, SATU KOMITMEN

Momentum penyambutan Kapolda Sumatera Utara ini menjadi simbol bahwa seluruh elemen strategis Sumatera Utara siap berjalan bersama menjaga stabilitas daerah.

Ulama membimbing.
Umat bersatu.
Umaro mengayomi.
TNI menjaga.
Polri melindungi.

SATU KOMITMEN:

SUMATERA UTARA AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT.

Dari Bumi Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat menyampaikan pesan kuat:

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu tujuan.

Kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita satu Indonesia.

Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan pernah berbeda dalam menjaga persatuan."

Gema Santri Nusa siap bersinergi bersama Polda Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda untuk mengawal program-program Kapolri, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun Sumatera Utara yang aman, damai, sejuk, religius dan bermartabat.

Dari Sumut untuk Indonesia.
Bersama menjaga persatuan.
Bersama merawat kedamaian.
Bersama membangun negeri.

Tempat Penyimpanan Peralatan Dekorasi Pesta di Medan Johor Terbakar

admin — Tue, 06 Oct 2026 18:55:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Sebuah lokasi penyimpanan peralatan dekorasi pesta di Jalan Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan terbakar, Selasa (06/10/26) dini hari.

Kobaran api dengan cepat meluas menghanguskan sebagian besar bangunan yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dekorasi pesta.

Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Suriono mengatakan, objek yang terbakar merupakan satu unit tempat penyimpanan peralatan dekorasi pesta.

"Persentase yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 80 persen," kata Suriono.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 05.00 WIB.

"Korban jiwa nihil. Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 05.00 WIB," ujar Suriono.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber awal munculnya api.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga sekitar, mengingat kebakaran terjadi pada dini hari ketika sebagian besar masyarakat masih beristirahat.(W05)

Madina Memanas, 3 Ekskavator Tambang Ilegal Dibakar Warga

admin — Tue, 06 Oct 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT26.CO
Kerusuhan terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Sebanyak tiga unit alat berat (ekskavator) dibakar warga, Minggu (04/10/26) dinihari.

Warga merusak dan membakar alat berat tersebut karena diduga digunakan akan digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pihaknya telah menurunkan personel untuk menyelidiki peristiwa pembakaran alat berat tersebut

"Awalnya kelompok masyarakat sekitar berkumpul menghentikan aktivitas tiga unit ekskavator yang disebut milik seseorang bernama Pawang. Lalu warga melakukan pembakaran tiga unit alat berat di TKP," sebut Kombes Pol Ferry, Selasa (06/10/26).

Ferry menerangkan, aksi pembakaran itu diduga dipicu aktivitas ekskavator yang melakukan pengerukan material ke arah pertapakan Masjid Al Muhtadin sejauh 40 meter.

"Pengelola ekskavator diduga melanggar kesepakatan dengan pengurus Masjid Al Muhtadin untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas dengan radius 40 meter dari pertapakan masjid," terangnya.

"Jadi aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan diduga ilegal itu menggunakan ekskavator sudah berulang terjadi. Alasannya si pemilik ekskavator melakukan kegiatan karena merasa lokasi itu merupakan miliknya," tambah juru bicara Polda Sumut tersebut.

Dia menerangkan, kasus pembakaran alat berat eskavator yang terjadi Desa Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, masih dalam penyelidikan.

"Kita tunggu saja hasilnya ya. Penyidik masih berada di TKP melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pembakaran alat berat tersebut," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Tangkapan layar pembakaran alay berat oleh massa yang menentang pertambangan diduga ilegal di Madina(W05)

Pengedar Narkoba di Desa Puji Mulyo Diringkus 8 Paket Sabu Dikemas Dalam Kotak Rokok Disita

admin — Tue, 06 Oct 2026 18:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu yang kerap beroperasi di Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Kamis (01/10) siang. Dari tangan pelaku, Polisi menyita 8 paket sabu siap edar, yang dikemas dalam kotak rokok.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (06/10/26) sore mengungkapkan, pengedar narkoba yang ditangkap itu yakni, ES (49) warga Jalan Sentosa, Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang.

ES, diringkus usai Polisi mendapat informasi dari masyarakat, terkait dengan praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku, yang kemudian direspon Tim 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Kanit 1, AKP Ruspian, SH, MH.

Saat ditangkap, pelaku sempat berkilah menyimpan narkoba, sebelum akhirnya petugas menemukan 8 paket sabu siap edar, yang disimpan di dalam kotak rokok.

"Pelaku menyimpan narkoba di dalam kotak rokok, ada 8 paket sabu siap edar yang beratnya mencapai 1,74 gram yang kami sita, kami juga menyita uang hasil penjualan narkoba dari tangan pelaku," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, hasil pemeriksaan pelaku mengaku baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir menjual narkoba. Namun, keterangan pelaku masih akan didalami.

Petugas pun, kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, yang identitasnya sudah diketahui.

"Pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru satu bulan mengedarkan narkoba, namun tentunya masih akan kami dalami keterangannya, untuk mengungkap jaringan pelaku yang lain, terkhusus pemasok narkoba kepada pelaku," pungkasnya.(W05)

Foto:

Airin Rico Waas dan Dokter Kecil Praktik Cuci Tangan, Tandai Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia di Medan

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:53:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Bukan sekadar seremoni, Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tingkat Kota Medan Tahun 2026 ditandai dengan aksi sederhana namun penuh makna ketika Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil siswa sekolah dasar mempraktikkan langsung cara mencuci tangan pakai sabun.

Dengan mengikuti setiap tahapan mencuci tangan, Airin Rico Waas bersama para siswa menunjukkan bahwa kebiasaan menjaga kebersihan tangan dapat dimulai dari hal sederhana dan dilakukan siapa saja. Aksi tersebut berlangsung di SD Negeri 060923, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (6/10/26).

Dalam aksi cuci tangan pakai sabun tersebut, Airin Rico Waas juga didampingi Pj Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Medan Ny Fahriatunisa Erfin Fahrurrazi dan Plt Kadis DP3APMPPKB, Viyanti Dewi Nasution.

Di hadapan para siswa, Airin mengajak anak-anak menjadikan cuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan peringatan.

"Cuci tangan pakai sabun jangan sampai hanya kita lakukan saat ada kegiatan seperti ini. Saya ingin kebiasaan ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Airin.

Menurut Airin, tangan merupakan bagian tubuh yang paling banyak digunakan dalam berbagai aktivitas. Karena itu, menjaga kebersihan tangan menjadi langkah sederhana yang penting untuk membantu mencegah kuman dan penyakit.

Ia pun mengingatkan para siswa untuk membiasakan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah bermain, maupun setelah melakukan aktivitas yang membuat tangan kotor.

Airin berharap kebiasaan baik tersebut tidak berhenti di lingkungan sekolah. Ia mengajak para siswa menjadi contoh di rumah dengan mengingatkan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk turut membiasakan cuci tangan pakai sabun.

"Yang kita bangun bukan hanya kegiatan mencuci tangannya, tetapi kebiasaan baik yang terus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan setelah kegiatan ini selesai," katanya.

Momen praktik bersama dokter kecil itu sekaligus menjadi pesan bahwa membangun perilaku hidup bersih dan sehat dapat dimulai sejak usia dini. Anak-anak tidak hanya diajak mengetahui pentingnya mencuci tangan, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung agar menjadi kebiasaan.

Selain praktik cuci tangan, Ny Airin Rico Waas bersama dokter kecil juga melakukan aksi menari cuci tangan pakai sabun. Gerakan dalam tarian tersebut mengajak generasi muda untuk rumah rutin melakukan cuci tangan pakai sabun di kehidupan sehari-hari.

Kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon mangga madu dan penandatanganan prasasti yang dilakukan Airin Rico Waas. Kemudian ditutup dengan pelepasan balon sebagai simbol kampanye pentingnya menjaga kebersihan tangan. Rel

Pengedar Narkoba di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal Dibekuk, 8 Paket Sabu Dikemas Dalam Kotak Rokok Disita

darma — Tue, 06 Oct 2026 17:45:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, bekuk seorang pengedar narkotika jenis sabu yang rutin beroperasi di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (1/10/2026) siang. Dari tangan pelaku, Polisi menyita 8 paket sabu siap edar, yang dikemas dalam kotak rokok.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (6/10/2026) sore mengungkapkan, pengedar narkoba yang ditangkap itu yakni, ES (49) warga Jalan Sentosa, Desa Puji Mulyo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang.

Saat ditangkap, pelaku sempat berkilah menyimpan narkoba, sebelum akhirnya petugas menemukan 8 paket sabu siap edar, yang disimpan di dalam kotak rokok.

Rafli menambahkan, hasil pemeriksaan pelaku mengaku baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir menjual narkoba. Namun, keterangan pelaku masih akan didalami.

Petugas pun, kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, yang identitasnya sudah diketahui.

Rp2,94 Miliar Pengadaan Bibit KPH VIII Kotanopan Dipersoalkan, APMI Desak Kejatisu Turun Tangan

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:21:00 +0700+0700

MEDAN – Empat paket pengadaan bibit di UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan, Mandailing Natal, dengan nilai hampir Rp3 miliar dipersoalkan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (APMI) Sumatera Utara.

APMI menduga terdapat kejanggalan dalam proses pengadaan sepanjang 2024-2026. Mereka menyebut indikasi mark-up, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga dugaan pengondisian penyedia. Laporan itu dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa, 6 Oktober 2026.

Koordinator APMI Sumut Abdul Razak mengatakan empat paket tersebut memiliki nilai total Rp2.949.109.455. Rinciannya, belanja bibit penghijauan untuk masyarakat tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.359.082.000; belanja bibit penghijauan di luar kawasan hutan atau DBH-DR tahun 2025 sebesar Rp379.415.000; belanja bahan atau bibit tanaman tahun 2024 sebesar Rp725.862.455; serta pengadaan bibit produktif untuk desa dari dana SILPA tahun 2024 sebesar Rp485.750.000.

Menurut Razak, persoalan bukan semata nilai anggaran. APMI mempertanyakan bagaimana proses pengadaan dilakukan dan apakah barang yang dibeli benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan program.

"Empat paket itu dilaksanakan melalui e-Purchasing. Kami menduga persyaratannya sudah dikondisikan sejak awal," kata Razak dalam orasinya di depan Kantor Kejatisu.

APMI juga menduga terjadi mark-up dan ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya dengan pelaksanaan di lapangan. Mereka bahkan mencurigai adanya pemufakatan antara pejabat pengadaan dan penyedia.

Dugaan tersebut, kata Razak, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan penyedia, dan pengecekan fisik di lapangan.

Karena itu, APMI meminta Kejatisu membentuk tim untuk turun langsung ke KPH Wilayah VIII Kotanopan. Mereka meminta aparat memeriksa harga satuan, volume, spesifikasi bibit, dokumen pemesanan, penerimaan barang, hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan bibit.

"Jangan hanya memeriksa dokumen. Kami meminta Kejatisu turun langsung melihat kondisi sebenarnya," ujarnya.

APMI juga mendesak Kejatisu memanggil Kepala KPH Wilayah VIII Kotanopan, kepala seksi, Pejabat Pembuat Komitmen, serta penyedia barang.

Menunggu Jawaban dari Lapangan

Tudingan APMI masih berupa dugaan. Belum ada putusan atau kesimpulan hukum yang menyatakan telah terjadi korupsi dalam empat paket tersebut.

Karena itu, pemeriksaan lapangan menjadi penting. Ada sejumlah pertanyaan yang menurut APMI perlu dijawab: berapa harga bibit di pasaran ketika pengadaan dilakukan? Apakah jenis dan kualitas bibit sesuai kontrak? Berapa jumlah yang benar-benar diterima? Ke mana bibit tersebut disalurkan? Dan siapa saja penerima manfaatnya?

Jawaban atas pertanyaan itu dapat menunjukkan apakah dugaan mark-up dan ketidaksesuaian pengadaan memiliki dasar atau tidak.

Selain meminta pemeriksaan hukum, APMI meminta Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi tata kelola KPH Wilayah VIII Kotanopan.

Razak bahkan meminta Kepala KPH dievaluasi dan, bila ditemukan pelanggaran, diberikan sanksi sesuai ketentuan.

"Menurut dugaan kami, jabatan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan serius. Karena itu, pembuktiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan semata berdasarkan klaim pihak yang melakukan aksi.

Kejatisu: Laporan Sudah Diproses

Setelah sekitar 30 menit berorasi, perwakilan Intelijen Kejatisu menemui massa.

Monang Sihotang mengatakan laporan APMI telah diterima dan sedang diproses. Pihaknya masih menunggu arahan pimpinan.

"Laporan yang adik-adik masukkan sudah kami proses dan tinggal menunggu arahan pimpinan," kata Monang.

Ia meminta APMI bersabar dan menyatakan Kejatisu siap memproses laporan tersebut.

APMI menyambut pernyataan itu, tetapi tidak menganggap persoalan selesai. Razak mengatakan organisasinya akan terus memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan sekitar sebulan sebelumnya.

"Pekan depan kami akan kembali melakukan aksi untuk mengawal laporan ini," katanya.

Kini perhatian tertuju pada Kejatisu. Dengan nilai pengadaan hampir Rp3 miliar, perkara ini tidak cukup dijawab dengan ada atau tidaknya dokumen administrasi. Yang lebih penting adalah apakah uang negara benar-benar menghasilkan bibit sesuai spesifikasi, dibeli dengan harga wajar, dan sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

Jika seluruhnya sesuai, pemeriksaan semestinya dapat menjernihkan tudingan. Jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum memiliki alasan untuk melangkah lebih jauh.

(Red)

Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:15:00 +0700+0700

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia," kata Evan.

Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.

Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.

"Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," katanya.

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.

"Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.

"Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan," kata Evan.**

Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:12:00 +0700+0700

Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untuk mencegah penyimpangan anggaran dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut meneken nota kesepahaman untuk memberikan rasa aman bagi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya.

Program tersebut merupakan inisiasi Kejati Sumut melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, yang memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran.

Langkah ini dilatarbelakangi banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah serta adanya gangguan dari pihak luar terhadap sekolah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat sosialisasi program Kejati Sumut Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby Nasution, kepala sekolah, KPA, dan PA menghadapi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran kepada kepala sekolah, KPA, dan PA.

"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," kata Bobby Nasution.

Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan, pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik. Karena itu, program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.

"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan. Melalui layanan tersebut, masyarakat, guru, dan kepala sekolah dapat melaporkan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar (pungli), dan dugaan korupsi.

Hadir dalam kegiatan tersebut bupati/walikota se-Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut, dan kepala dinas pendidikan se-Sumut. Hadir juga kepala sekolah dan guru secara daring maupun luring, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.**

Kolaborasi Jadi Kunci, Bobby Nasution Paparkan Pengelolaan Program Strategis Sumut

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:10:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai program strategis di Sumut. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk memastikan program pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dapat berjalan efektif.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi peserta Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

"Apapun programnya, apakah itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat desa, pasti kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Tidak ada satu program pun yang akan sukses penuh tanpa dijalankan bersama," ujar Bobby.

Bobby mencontohkan penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Sumut beberapa waktu lalu yang berjalan efektif berkat kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Selain penanganan bencana, Bobby menggarisbawahi posisi strategis Sumut sebagai salah satu produsen pangan terbesar nasional yang turut mendukung program Swasembada Pangan dan pengembangan Food Estate.

Bobby juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor.

"Bukan hanya menjanjikan kepada investor, tetapi memastikan saat mereka masuk ke sini ada kepastian hukum dan keamanan yang terjaga dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rakhmad Setyadi menyampaikan, kunjungan PKDN Sespimti Polri ke Sumut bertujuan mempelajari kepemimpinan strategis daerah (strategic leadership) dalam mengelola program-program strategis nasional.

"Tujuan utama kami di Sumut adalah belajar kepada Pak Gubernur mengenai kepemimpinan daerah dalam mengelola program nasional, khususnya terkait ketahanan pangan melalui Food Estate, hilirisasi, serta pengelolaan investasi di KEK Sei Mangkei," kata Irjen Pol Rakhmad.

Ia menjelaskan, peserta PKDN yang terdiri dari perwira menengah/tinggi Polri, TNI, dan Kejaksaan disiapkan menjadi calon-calon pimpinan masa depan yang memahami sinergi tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Rangkaian kegiatan PKDN di Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.**

Pemprov Sumut Bersama BBPOM Medan Perkuat Pengawasan Produk Pangan Olahan UMKM

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:08:00 +0700+0700

Pemprov Sumut Bersama BBPOM Medan Perkuat Pengawasan Produk Pangan Olahan UMKM

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk mengawasi dan menjamin keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim BBPOM di ruang kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).

Pada kesempatan itu, Pj Sekda menyampaikan bahwa Gubernur Sumut juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dengan menyediakan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut. Timur juga menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dibangun pemerintah dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM.

"Kita berharap dengan melakukan pengwasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khusunya produk olahan pangan UMKM yang diekspor," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait memaparkan sejumlah poin yang memerlukan kolaborasi, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

Selain itu, BBPOM Medan juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM. Pihaknya selama ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan ESDM Sumut dalam melakukan pendampingan UMKM dan pengawasan produk ekspor.

"Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya," sebutnya.

Untuk itu, ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat/kelayakan produk yang beredar demi melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *

Wagub Surya Ajak Alumni UINSU Perkuat Kolaborasi untuk Almamater dan Masyarakat

admin — Tue, 06 Oct 2026 17:06:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Forum Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat kolaborasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat. Menurutnya, kekuatan ikatan alumni dapat menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Wagub Surya saat menghadiri Temu Alumni IAIN/UINSU dan Pengukuhan Pengurus Forum Alumni UINSU Medan di Aula Gedung H Anif, Kampus UINSU Medan, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Selasa (6/10/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Surya menyampaikan pesan Gubernur Sumut Bobby Nasution bahwa tema kegiatan, Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pengembangan Almamater untuk Mewujudkan UINSU Maju, memiliki arti penting. Sebab, perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada perubahan yang berlangsung begitu cepat, mulai dari perkembangan teknologi, transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan kebutuhan dunia kerja hingga tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

"Dari kondisi itu, alumni dapat berkontribusi melalui berbagai cara. Melalui pemikiran/gagasan, jejaring kerja sama, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, menghadirkan peluang magang dan pekerjaan, memperkuat riset dan inovasi, maupun berkontribusi sosial bagi masyarakat," ujar Wagub Surya.

Menurutnya, hubungan alumni dan almamater perlu berkembang dari sekadar ikatan emosional menjadi kolaborasi yang menghasilkan karya nyata. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

"Tentunya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, UINSU tidak hanya memiliki tanggung jawab melahirkan lulusan unggul secara keilmuan, tetapi juga generasi bermoral, peduli kepada masyarakat, serta mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan zaman," sebut Wagub.

Wagub mengatakan, hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas mahasiswa, lulusan, serta manfaat yang diberikan para alumni kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap Forum Alumni UINSU dapat menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan hal tersebut melalui komunikasi dan kolaborasi antara alumni, universitas, mahasiswa, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik setiap upaya yang memperkuat kolaborasi, yang menjadi semangat kita membangun daerah. Menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Karenanya mari jadikan Forum ini sebagai rumah bersama bagi para alumni. Dan semoga bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Senada dengan itu, Rektor UINSU Nurhayati mengapresiasi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terhadap dunia pendidikan tinggi. Sesuai dengan harapan pemerintah, pihaknya terus berupaya menjadikan UINSU sebagai tempat mencetak lulusan berkualitas yang mampu mengisi posisi dan menjalankan peran penting di berbagai bidang.

Pihaknya juga berharap UINSU dapat terus menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan di Sumatera Utara melalui konsep kolaborasi. Demikian pula para alumni diharapkan terus menjaga dan mengharumkan nama almamater di berbagai tempat.

Hadir di antaranya Kakanwil Kemenhaj Umroh Zulkifli Sitorus, Ketua Forum Alumni UINSU dan jajaran Hasan Matsum, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua Baznas Sumut Mohammad Hatta, serta sejumlah pimpinan OPD. **

HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

admin — Tue, 06 Oct 2026 15:46:00 +0700+0700

LABUHANBATU — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Labuhanbatu ke-81 menjadi perhatian serius terhadap persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat. Tokoh pemuda Labuhanbatu sekaligus Ketua PC HIMMAH Kota Medan, Sahmurad, mendesak pihak PTPN untuk memberikan kejelasan terkait status lahan perkebunan di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.
Sahmurad meminta agar lahan yang berada di wilayah tersebut segera ditinjau kembali status hukumnya, khususnya apabila benar terdapat areal yang hak guna usahanya (HGU) telah berakhir sejak tahun 2010 dan tidak lagi memiliki dasar perpanjangan yang sah.
Menurutnya, persoalan pertanahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah dan instansi pertanahan harus memastikan status setiap bidang tanah berdasarkan dokumen dan data administrasi pertanahan yang sah.

"Kami meminta PTPN terbuka terkait status HGU di Kecamatan Bilah Barat. Jika benar ada HGU yang telah berakhir sejak tahun 2010 dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, maka tanah tersebut harus ditinjau kembali peruntukannya dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum serta kepentingan masyarakat," ujar Sahmurad.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kepentingan perusahaan maupun masyarakat, melainkan menyangkut kepastian hukum atas tanah serta tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan aset dan tanah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sahmurad juga meminta Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan Kanwil BPN Sumatera Utara untuk melakukan verifikasi dan membuka informasi mengenai nomor HGU, luas areal, masa berlaku, riwayat perpanjangan, serta status terkini lahan yang dipersoalkan.
"Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak. Data HGU harus dibuka secara terang. Kalau masa berlakunya memang sudah berakhir, harus ada penjelasan apa dasar penguasaan tanah tersebut sampai hari ini," tegasnya.

Sahmurad menilai momentum HUT Kabupaten Labuhanbatu ke-81 seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian persoalan agraria dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta Pemkab Labuhanbatu tidak hanya menjadikan persoalan agraria sebagai isu yang muncul pada momentum tertentu, tetapi ikut mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama BPN, PTPN, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
"Labuhanbatu harus tumbuh dengan kepastian hukum dan keadilan. Tanah yang statusnya jelas akan memberikan kepastian bagi investasi, pemerintah, maupun masyarakat. Karena itu, kami mendorong persoalan ini segera diverifikasi dan diselesaikan secara transparan," pungkas Sahmurad.