MEDAN – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 441/SK-DPN/TANIMERDEKA/V/2026 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031.

SK yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Mei 2026 tersebut ditandatangani Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dan Sekretaris Jenderal H. Nandang Sudrajat, serta diketahui Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono.

Dalam keputusan tersebut, DPN sekaligus mencabut SK Nomor 051/SK-DPN-TANIMERDEKA/VI/2024 tentang susunan kepengurusan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara periode 2024–2030 dan menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031.

Berdasarkan lampiran SK, Gusmiyadi, S.E. dipercaya memimpin DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua. Ia didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Harian.

Struktur kepengurusan turut diperkuat oleh sejumlah wakil ketua yang membidangi berbagai sektor strategis, mulai dari organisasi, hubungan antar lembaga, politik, advokasi dan bantuan hukum, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, penelitian dan pengembangan, sarana dan prasarana, usaha dan koperasi, industri dan teknologi, informasi dan komunikasi, sosial dan mitigasi bencana, SATGAS, pemberdayaan perempuan hingga kepemudaan.

Pada jajaran Dewan Pembina, Gubernur Sumatera Utara ditetapkan sebagai Ketua, sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menjabat Sekretaris. Dewan Pembina juga melibatkan unsur dari berbagai instansi yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, pangan, karantina, hingga Perum Bulog.

Sementara Dewan Penasehat dipimpin Ade Jona Prasetyo, SH., M.M. sebagai Ketua dan Sugiat Santoso, S.E. sebagai Sekretaris, serta beranggotakan sejumlah tokoh, di antaranya Sabam Rajagukguk, Jejen Kusnawan, Muhammad Misbah, Harun Mustafa Nasution, H. Dr. Drs. Aripay Tambunan, Dr. Wihamo, Riduwan, Irwan Nasution, Ricky Prananda Nasution, S.E., dan Alwendra Frans Ulin Barus, SSTP., M.Si.

Dalam konsideran SK disebutkan bahwa pembentukan kepengurusan baru merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi Tani Merdeka Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraan petani, memperluas jaringan organisasi hingga ke daerah, serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Salah satu figur yang turut bergabung dalam kepengurusan baru adalah Rianto, SH., MH., yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Rianto yang akrab disapa Anto Genk dikenal sebagai CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara semula dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 19.30 WIB. Namun, panitia mengumumkan perubahan jadwal sehingga pelantikan diundur menjadi Selasa, 28 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

Prosesi pelantikan direncanakan berlangsung di BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Perintis, Kota Medan. Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono, dijadwalkan hadir sekaligus melantik jajaran pengurus DPW Sumatera Utara.

Sudaryono juga dikenal sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian RI dan saat ini menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Momentum pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan konsolidasi organisasi Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta menyukseskan program ketahanan pangan nasional.rel

"Kegiatan memperingati Hari Mangrove Sedunia ini dapat berjalan rutin dan terus bersinergi dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan Kawasan Edu dan Eko wisata ini untuk lebih maju," ujarnya.

Ia menambahkan, ekosistem mangrove memiliki fungsi krusial antara lain melindungi kawasan daratan pantai dari hantaman gelombang besar. Selain itu, dapat menjadi habitat alami tempat berkembang biak komoditas pesisir seperti ikan, kepiting dan udang yang menompang ekonomi masyarakat lokal. Sebanyak 5.800 pohon juga telah ditanam pada tahun sebelumnya.

Field Manager PEP Pangkalan Susu, Edwin Susanto yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa rehabilitasi ekosistem mangrove tak hanya menyelamatkan ekologi tetapi juga menopang ekonomi masyarakat pesisir. Mangrove yang lestari akan memberikan tangkapan melimpah bagi nelayan dan menghidupkan pariwisata.

"Mangrove sangat penting untuk ekologi dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Kegiatan penanaman mangrove ini merupakan bentuk sinergi perusahaan dengan masyarakat. Lewat kolaborasi dalam menjalankan program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) ini bisa mendukung kelancaran operasi hulu migas yang selamat, andal, patuh dan ramah lingkungan

"Penanaman 2.500 bibit mangrove ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina EP dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi gerakan bersama untuk menjaga kelestarian pesisir bagi generasi mendatang," katanya.

PEP Pangkalan Susu Field berharap penanaman mangrove bisa memantik kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Sehingga, gerakan menjaga, merawat dan menanam mangrove bisa menjadi gaya hidup masyarakat demi mewariskan lingkungan untuk generasi masa depan.
</p> <p>Tentang Pertamina EP Field Pangkalan Susu</p> <p>PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Sumut. Kegiatan operasional PEP Pangkalan Susu berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).</p> <p>PEP Pangkalan Susu Field menjalankan program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.</p> <p>(*)

Jakarta - Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat menilai momentum pengisian posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda besar Indonesia menuju swasembada pangan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional serta implementasi berbagai program strategis pemerintah, sosok yang dipercaya mendampingi Menteri Pertanian dinilai harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap sektor peternakan, khususnya dalam membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, **Irsan**, menyampaikan bahwa tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak lagi hanya berkutat pada persoalan produksi. Persoalan distribusi, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga kesejahteraan petani dan peternak menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersamaan.

> *"Menuju swasembada pangan, Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pengalaman membangun rantai pasok pangan, memahami kebutuhan petani dan peternak, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat,"* ujar Irsan.

Menurut FABEM Jawa Barat, keberhasilan berbagai program nasional seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)**, penguatan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)**, hingga target peningkatan konsumsi protein hewani sangat bergantung pada kekuatan sistem rantai pasok nasional.

Apabila rantai pasok tidak terintegrasi dengan baik, maka persoalan klasik seperti fluktuasi harga, kelangkaan pasokan, tingginya biaya distribusi, hingga rendahnya nilai tambah bagi petani dan peternak akan terus berulang.

### Sosok Berpengalaman di Dunia Peternakan

Dalam pandangan FABEM Jawa Barat, terdapat sejumlah figur yang memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut. Salah satu nama yang dinilai memiliki rekam jejak kuat adalah **drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H.**

Cecep dikenal sebagai dokter hewan yang kemudian mengembangkan kiprahnya sebagai pengusaha di sektor pangan dan peternakan. Pengalaman tersebut membuatnya memahami persoalan industri peternakan tidak hanya dari sisi teknis produksi, tetapi juga dari aspek investasi, tata niaga, pembiayaan, industri pengolahan, hingga distribusi pangan.

Saat ini Cecep dipercaya sebagai **Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan**. Dalam posisi tersebut, ia aktif mendorong penguatan ekosistem peternakan nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, koperasi, dan peternak rakyat. Ia juga menjabat sebagai **Wakil Ketua Umum HKTI**, sehingga memiliki ruang kolaborasi yang luas antara sektor pertanian dan peternakan.

Menurut Irsan, pengalaman Cecep di dunia usaha menjadi nilai tambah karena memahami tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, mulai dari ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, investasi, hingga akses pasar.

> *"Beliau bukan hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung membangun usaha di sektor pangan. Pengalaman tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan peternak setiap hari,"* katanya.

### Konsep Digital Supply Chain untuk Membangun Ekosistem Pangan Nasional

Salah satu gagasan yang dinilai relevan adalah konsep **Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan** yang dikembangkan Cecep M. Wahyudin.

Konsep tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem rantai pasok berbasis teknologi digital yang menghubungkan seluruh pelaku dalam satu ekosistem, mulai dari petani, peternak, koperasi, UMKM pangan, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen.

Melalui sistem yang terintegrasi tersebut, data produksi, kebutuhan pasar, distribusi, dan harga dapat dipantau secara lebih akurat sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut FABEM Jawa Barat, konsep tersebut memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain:

* meningkatkan kepastian pasar bagi petani dan peternak;
* memperpendek rantai distribusi sehingga harga lebih stabil;
* memperkuat peran koperasi sebagai agregator hasil produksi masyarakat;
* mempermudah akses pembiayaan melalui data usaha yang terdokumentasi;
* memperkuat ketahanan pangan berbasis data;
* menjamin ketersediaan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
* menciptakan sistem distribusi protein hewani yang lebih efisien hingga ke daerah.

Irsan menilai bahwa Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam tata kelola pangan. Digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan aplikasi, tetapi sebagai instrumen untuk membangun keterhubungan seluruh rantai produksi dan distribusi sehingga petani serta peternak memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

> *"Kalau kita ingin benar-benar swasembada pangan, maka petani, peternak, koperasi, industri, perbankan, hingga pemerintah harus berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Digital supply chain menjadi fondasi agar kebijakan pangan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,"* jelasnya.

FABEM Jawa Barat juga berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan dunia usaha. Menurut organisasi tersebut, penguatan investasi, hilirisasi produk peternakan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, serta penciptaan pasar yang sehat harus berjalan secara bersamaan agar target swasembada pangan dapat tercapai.

Meski demikian, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penentuan Wakil Menteri Pertanian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan ini merupakan pandangan organisasi mengenai kriteria figur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.

> *"Kami tidak sedang berbicara mengenai siapa yang harus dipilih, tetapi mengenai kompetensi yang dibutuhkan bangsa ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami sektor peternakan secara menyeluruh, mampu membangun rantai pasok nasional yang kuat, serta memiliki pengalaman nyata dalam mengembangkan ekosistem pangan. Dengan kepemimpinan seperti itu, kami optimistis cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,"* tutup Irsan.rel

Medan | Koordinator Presidium MW KAHMI Sumut, H Rusdi Lubis SH MMA menegaskan, KAHMI siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk bersama-sama memperjuangkan dan meningkatkan perekonomian (kesejahteraan) umat.

Rusdi menekankan hal itu dalam sambutannya usai dilantik Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama sekitar 430 pengurus lainnya di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan, Sabtu (25/7/2026).

Terkait dengan kolaborasi dengan Pemprovsu dalam memberdayakan ekonomi umat itu, kata Rusdi, KAHMI Sumut juga sudah memiliki koperasi yang siap menjalin kerja sama. "Ada juga Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA)," ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, Rusdi berharap para tokoh lintas profesi yang tergabung di dalam kepengurusan KAHMI bisa bersinergi dengan para toke, sehingga kolaborasi tokoh dan toke, akhirnya membuat KAHMI menjadi oke.

Sementara Gubsu Bobby Afif Nasution menyambut positif tawaran kolaborasi yang disampaikan Rusdi. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu siap berkolaborasi dengan KAHMI, demi penguatan ekonomi umat dan pengembangan produk halal," ujarnya.

Gubsu juga mengajak jajaran pengurus KAHMI Sumut di provinsi dan daerah untuk turut serta bergerak memerangi musuh kita bersama, yaitu narkoba. "Melihat potensi yang ada di KAHMI, banyak hal bisa kita sinergikan, demi peningkatan kesejahteraan umat," katanya.

Sebelumnya, Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan apresiasi dan salut dengan banyaknya pengurus KAHMI Sumut, yaitu sekitar 430 orang. "Ini pertanda antusiasme menjadi pengurus KAHMI Sumut masih sangat tinggi," katanya.

Doli yang mengaku merasa angat berhutang kepada HMI, karena dirinya HMI secara biologis dan ideologis berharap Presidium dan pengurus KAHMI ikut bertanggungjawab menjaga mata air perkaderan HMI, baik secara kuantitatif dan kualitatif. "Jangan sampai sumber mata air KAHMI itu mengeruh," tegasnya.

Presidium MW KAHMI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik, Koordinator H Rusdi Lubis SH MMA, anggota Dr Hatta Ridho SSos MSP, Dr Sadikin Bintang MM, Prof Dr Hasyim Purba, Dr Mansyur Hidayat Pasaribu, M Iskandar Nasution MP, Prof Assoc Ade Parlaungan Nasution PhD.

Sekretaris Umum Dr Ir Zulkifli Ikhwan Harahap MSi, Ketua Dewan Penasihat Drs H Syahrul M Pasaribu SH, Ketua Dewan Pakar Prof Dr H Fakhruddin Azmi, Ketua Dewan Etik Ir H Murlan Tamba MM.

Para Ketua Bidang Prof Pujiati Khalid, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA, Elson Angkat SS, Hj Anita Lubis, H Borkat SSos MM, Dr Muazzul, Anggi Rhaditya Lubis SP MM, Dr Walid Sembiring, Prof Lusiana Andriani Lubis, Serasi Malem Sitepu SPd, Dr TA Saladin, M Taufik Umar Dhani Harahap SH, Dr Indra Sakti Harahap, Marasamin Ritonga SH MH, dan lainnya.

Para Sekretaris Bidang Andi Akbar Pulungan, Andi Wiliandi, Agung Arif Wibowo Angkat, Omar Arafat Berutu, Agus Salim Ujung, Nazir Salim Manik, Elvi Mahalli, Benyamin Keliat, Khairul Munadi, M Yusuf Pasaribu, Agussalim Aja, Edo, Indra Prawira, Henny Pratiwi, Khairul Ansari, Indrayani, Nurhayati Harahap, dan lainnya. Turut serta dilantik Koordinator Presidium Forhati Sumut Elva Citra Sari dan Rosliani.

Sekum MW KAHMI Sumut, Zulkifli Ikhwan Harahap mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama Sekjen Syamsul Qamar dan Koordinator Presidium MN Forhati, Wa Ode Nurhayati.

"Terima kasih juga atas kehadiran Gubsu, Bupati Tapsel, Bupati Madina, Wali Kota Padang Sidimpuan, Wakil Bupati Deli Serdang, Wakil Wali Kota Tanjung Balai dan Wakil Bupati Pakpak Bharat," kata Zulkifli Harahap.rel

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban Susiani, S,KM, MM, dikonfirmasi awak media ini, Jumat, (18/07/2026) membantah adanya pungutan liar yang ia lakukan terhadap para pegawai tenaga medis di Puskesmas tersebut.

Menurut Susiani, pegawai tenaga medis yang viral mengatakan dia melakukan pungli itu bernama Jenni Silalahi. Dikatakan Susiani, Jenni tidak hadir menjalankan tugasnya di Puskesmas selama 3 minggu, bahkan pernah 3 bulan tidak masuk menjalankan tugas.

"Dia (Jenni) meminta saya meneken SKP per tri wulannya ( Sasaran Kerja Kepegawaian), saya tidak mau teken karena dia jarang masuk, sakit hati dia, karena itulah dia marah dan mengatakan saya melakukan pungli,"kilah Susiani.

Kata Susiani lagi, konflik internal di Puskesmas itu juga disebabkan adanya seorang pegawai tenaga medis yang bernama Era Maya tidak bersedia dimutasi ke Puskesmas Negeri Lama sebagai bendahara.

Diterangkannya lagi, pada hari kejadian viralnya masalah itu, Susiani mengaku disekap dalam sebuah ruangan di Puskesmas Tanjung Haloban oleh Jenni Silalahi dan Era Maya serta beberapa pegawai medis lainnya.

"Mobil saya kan dihadang lalu saya diminta turun, lalu saya turun dari dalam mobil lalu saya disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan oleh Jenni dan Era. Di ruangan itu saya disekap oleh Jenni dan Era Maya dan beberapa orang lainnya, tidak boleh ada pegawai yang lain masuk, saya dimaki - maki juga diusir dari Puskesmas,"ujar Susiani.

Di dalam ruangan, sambungnya lagi, Era Maya memaki - maki dirinya seraya merobek - robek surat mutasinya dari Kadis Kesehatan lalu dilemparkan robekan surat mutasi itu ke wajahnya.

"Era Maya melempar robekan surat itu ke wajah saya dan memaki saya, sedangkan Jenni mengusir saya dengan mengatakan kepada saya, keluar kau dari puskesmas ini, kami yang punya puskesmas ini, aku kapusnya di sini,"terang Susiani menirukan ucapan Jenni.

Dikesempatan itu, Susiani menyebut Jenni mempengaruhi seluruh pegawai separuh waktu di Puskesmas itu untuk menjatuhkannya dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas.

Susiani menyebut, Jenni melakukan intimidasi terhadap para pegawai separuh waktu, bagi pegawai separuh waktu bila tidak mendukung gerakannya akan dipersulitnya bila kelak dia jadi Kepala Puskesmas Tanjung Haloban.

"Awas kalian nanti kalau tidak ikutan mendemo kapus, aku persulit kalian kalau aku duduk jadi kapus di sini. Begitulah ucapan si Jenni bang, "beberapa Susiani.

PERNYATAAN KAPUS DIBANTAH

Guna perimbangan berita,Jenni Silalahi, Era Maya dan beberapa pegawai tenaga medis Puskesmas Tanjung Haloban ditemui awak media ini satu tempat, Kamis,(23/07/2026) membantah keras apa yang dikatakan Susiani.

"Dia bilang kami sekap bohong itu bang, saksinya banyak, dia ( Susiani) katakan saya mempengaruhi kawan - kawan untuk menjatuhkannya itu juga bohong. Apalagi dia katakan saya mengucapkan kalimat sayalah kapus di Puskesmas itu dan mengusirnya itu bohong besar,"kata Jenni dibenarkan oleh pegawai tenaga medis lainnya yang hadir di tempat itu.

Jenni menegaskan, dia tidak pernah berambisi menjadi kepala Puskesmas Tanjung Haloban. Keributan yang viral itu dikarenakan Susiani selama menjabat sebagai Kepala Puskesmas bertindak otoriter dan melakukan pungli.

Jenni mencontohkan, dia selama 4 tahun menangani program PTM ( Penyakit Tidak Menular) di Puskesmas tersebut, tetapi kemudian dia dinonjobkan dari program itu oleh Susiani tanpa mengetahui apa kesalahan yang dia lakukan.

"Tertanggal 1 Januari 2026 saya dinonjobkan memegang program PTM, saya dialihkan ke meja pelayanan. Saat saya dinonjobkan saya tanya ke Kapus, mengapa program itu dinonjobkan dari saya, tetapi kapus tidak pernah mau memberikan penjelasan, ya sudah saya terima dan saya bertugas dimeja pelayanan,'ungkap Jenni.

Menurut Jenni lagi, selama 4 tahun dia memegang program PTM, kinerjanya diakui dinas kesehatan yang terbaik peringkat 1 dari 15 Puskesmas yang ada se- Labuhanbatu.

"Saya punya prestasi kerja bang, diakui selama ini oleh dinas kesehatan, dibilangnya saya 3 bulan tidak masuk kerja, kemana saya bang?,"ucap Jenni seraya disambut tawa oleh tenaga medis puskesmas itu dan mengatakan kapus mereka sudah halusinasi.

Dituturkan Jenni kembali, program PTM yang dia pegang oleh Susiani dialihkan ke Dodindah Siahaan. Karena program PTM melalui aplikasi dan harus pandai menggunakan laptop, Dodindah Siahaan tidak mampu dan mundur dari program itu.

"Gara-gara saya mundur dari program itu SKP per triwulan saya tidak diteken oleh Kapus Bang, saya terus dipersulitnya. Saya disuruh ke Dinkes menemui Kabid kepagawaian, dari sana saya disuruh kembali menemui kapus untuk menekan SKP saya, tetapi tidak juga dia mau menekennya,"sahut Dodindah Siahaan menimpali ucapan Jenni Silalahi.

Disoal apa benar dirinya tidak pernah masuk selama 3 minggu dan mempengaruhi pegawai separuh waktu di Puskesmas itu untuk menjatuhkan posisi Susiani sebagai kapus? Jenni malah tertawa dan mengatakan Susiani takut bayangan akan dijatuhkan.

"Dia bilang saya mempengaruhi pegawai separuh waktu untuk menjatuhkannya dan ambisi jadi kapus, bahkan mengancam para pegawai separuh waktu, coba Abang tanya kepada mereka pegawai separuh waktu siapa yang mengancam dan apa perbuatannya kepada pegawai paruh waktu di Puskesmas kami itu. Sudah halu dia dan mutar balik fakta dia bang,"tukas Jenni.

Menurut para pegawai tenaga medis yang ditemui awak media ini, Susiani menjalankan roda kepemimpinan sebegai kepala Puskesmas otoriter dan bertindak diskriminasi.

"Kapus bilang kepada pegawai paruh waktu agar tidak dekat dengan kami para ASN, nanti terkontaminasi, nasib kalian ada di ujung pena saya,"tutur Jenni menirukan ucapan Susiani.

"Kalau dia gak suka langsung dia non jobkan dari program, kemudian ada 1 orang sampai megang 2 program, diajak duduk bersama untuk berkomunikasi secara kekeluargaan tidak pernah dia mau bang. Sangat otoriter sekali,"timpal sumber lainnya.

Masih kata sumber, akibat sikap dan kepemimpinannya yang otoriter banyak pegawai tenaga medis di Puskesmas itu bertahun - tahun tidak bisa naik golongan.

"Terhadap pegawai medis lainnya yang dia suka walau pun tidak aktif bertugas tetap dipermudahnya untuk penekenan SKP. Bagi yang dia tidak suka mau naik golongan bayarlah bang,kalau tidak mau bayar ya dipersulitnya dan tidak naik golongan,"terang sumber.

"Ada 35 orang tenaga medis paruh waktu, 33 orang siap berkata jujur apa adanya Pak, sedangkan 2 orang lagi tenaga paruh waktu itu orang dekat kapus dan tidak aktif bertugas, tetapi SKPnya tidak pernah dipersulit kapus bang,"sambung Jenni.

ERA MAYA MEMBANTAH

DI tempat yang sama, bidan Era Maya juga membantah dirinya merobek - robek surat mutasi dari dinas kesehatan dan melemparkan robekan surat itu ke wajah Susiani.

"Bohong kali dia bang, surat mutasi itu masih ada bang, masih saya simpan. Dibilang pula saya memakai - maki, saya hanya bertanya, kenapa saya dimutasikan, itu saja yang saya pertanyakan kepada kapus, "aku Era Maya.

MEMBUAT REKENING TANPA IJIN

Dilanjutkan Jenni kembali, selain kepimpinan yang otoriter, Susiani selaku kapus nekat membuka rekening tenaga medis paruh waktu di BNI tanpa ijin si pemilik nama.

Terungkapnya hal itu, tamba Jenni, ketika para tenaga medis paruh waktu sudah memegang program BOK ( Bantuan Operasiona Kesehatan) dan akan membuat rekening baru di BNI Aek Nabara.

"Benar itu Pak, saat itu kami komplain kepada pihak bank BNI, kami katakan kepada pihak bank bisa kami tuntut membuat rekening tanpa ijin kami, dijawab pihak bank, silahkan kalau mau ibu tuntut, kami gantian akan menuntut kapus kalian, karena dia yang membuat rekening kalian di sini,"sebut seorang pegawai medis paruh waktu di lokasi bertemu.

Ditanya,bagaimana cara kapus melakukan pemotongan dana JKN dan dana BOK, sumber menyebutkan pemotongan dana JKN dan dana BOK setelah cair dari bank, lalu dipotong secara manual melalui bendahara Puskesmas Tanjung Haloban.

"Masih ada kami simpan chatannya bendahara Pak untuk penyunatan dana JKN dan dana BOK Pak,"ungkap sumber.

KAPUS BUAT STEMPEL KADES DAN TANDA TANGAN PALSU

Di kesempatan itu, para sumber mengatakan Kepala Puskesmas Tanjung Haloban Susiani membuat stempel 4 kepala desa dan memalsukan tandatangan kepala desa guna membuat surat perjalanan tugas ( SPT)

"Stempelnya ada Pak, surat SPT dengan tanda tangan palsu kepala desa juga ada Pak, silahkan bapak tanya kepada kepala desa Tanjung Haloban dan Kades Sei Tarolat, "beber sumber.

KAPUS ULTAH MINTA JAM TANGAN ALEXANDRE

Sumber menerangkan lagi, di setiap ultah tahunnya Susiani melalui pegawai medis yang menjadi "tangan kanannya" meminta dirayakan di Puskesmas dan meminta uang untuk membeli hadiah berupa jam tangan merk Alexandre.

"Selain itu, kapus juga pernah meminta dibelikan tas sandang merk BONIA , pakai bolu tart dan buket uang dari kami, masih ada chatingannya Pak,"imbuh sumber kembali.

Terpisah, Kepala Desa Tanjung Haloban Andi Rahman, dikonfirmasi awak media ini membenarkan adanya tanda tangannya yang dipalsukan dalam surat perintah tugas dari Puskesmas Tanjung Haloban.

"Benar bang, saya pun terkejut ketika SPT itu ditunjukkan ke saya oleh beberapa pegawai tenaga medis Puskesmas Tanjung Haloban, itu bukan tandatangan saya,"sebut Andi.

Kepala Puskesmas Tanjung Haloban Susiani, S,KM, MM dihubungi kembali via seluler guna dikonfirmasi ulang atas pernyataan para tenaga medis di puskesmas tersebut, hingga berita ini dikirimkan belum bisa terhubung. ( Jok).