Bupati Asahan Buka LK II Tingkat Nasional HMI : Lahirkan Kader Solutif yang Jadi Mitra Strategis Pembangunan

admin — Mon, 28 Sep 2026 23:58:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran-Asahan Tahun 2026.

Upacara pembukaan berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (28/09/2026), dan dihadiri beragam pimpinan daerah serta tokoh masyarakat.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan wahana strategis peningkatan kapasitas diri para kader—mulai dari wawasan intelektual, kemampuan kepemimpinan, ketajaman berpikir kritis, hingga kepedulian terhadap isu sosial dan pembangunan.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Batu Bara, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Kapolres Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Kominfo Asahan, para alumni HMI, Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, jajaran pimpinan HMI Cabang Kisaran-Asahan, seluruh peserta LK II, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa LK II merupakan pijakan penting bagi kader untuk mengasah kemampuan analisis dan memperkuat tekad pengabdian.

"Intermediate Training bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah memperdalam wawasan, memperkuat kepemimpinan, dan menumbuhkan semangat pengabdian. Para kader diharapkan menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah maupun nasional," ujar Taufik Zainal Abidin.

Ia juga berpesan agar kesempatan berharga ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, dan mempererat jaringan persaudaraan antarpeserta dari berbagai daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai ruang bertukar gagasan dan memperkaya pandangan.

"Kader HMI harus mampu melahirkan ide dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat," tandasnya.

Bupati Batu Bara yang turut memberi sambutan sekaligus pemaparan menyampaikan kebanggaannya terhadap kiprah HMI yang telah lama melahirkan generasi berkualitas bagi bangsa. Ia menekankan peran organisasi ini dalam mencetak kader yang cerdas, berjiwa pemimpin, dan tulus mengabdi kepada masyarakat serta negara.

Rangkaian pembukaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan ini ditutup dengan sesi foto bersama, setelah berjalannya seluruh acara mulai dari menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne HMI, mengheningkan cipta, doa, hingga rangkaian sambutan-sambutan. (dre)

Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji

admin — Mon, 28 Sep 2026 22:10:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, sumatera Barat, mulai menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana galodo. Salah satu agenda utama adalah menyiapkan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, termasuk kemungkinan relokasi dari kawasan yang dinilai memiliki risiko bencana.

Wakil Bupati Solok H. Candra mengungkapkan berbagai dokumen untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses penyelesaian.Hal itu disampaikan Candra kepada wartawan di Arosuka, Senin (28/9/2026).

"Dokumen yang diperlukan sudah kita siapkan dan saat ini sedang diproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh persyaratan bisa selesai," kata Candra.Pemkab Solok juga meminta tim terkait mengecek kondisi lahan dan kawasan di sekitar lokasi terdampak.

Berdasarkan pemantauan balai teknis di Sumatera Barat, kawasan sekitar sungai dan dataran sungai menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam rencana penataan dan relokasi.
Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi relokasi. Kajian menyeluruh masih dilakukan dengan melibatkan unsur teknis dan instansi terkait.

Dan menegaskan keputusan relokasi harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah tidak ingin warga yang telah dipindahkan justru kembali menghadapi ancaman bencana di lokasi baru.
"Kita tidak ingin masyarakat sudah dipindahkan, ternyata lokasi yang baru juga rawan. Karena itu, kita ingin memastikan terlebih dahulu dengan melibatkan para ahli," ujarnya.

Pemkab Solok juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tenaga ahli. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan lokasi yang layak, aman, nyaman, dan memiliki risiko bencana lebih rendah.

Untuk warga terdampak, pemerintah menyiapkan skema Huntap mandiri dan Huntap terpadu. Warga yang memiliki tanah di lokasi aman dan berada di luar kawasan aliran sungai dapat dibangunkan rumah di atas lahannya.
Sementara warga yang tidak memiliki tanah akan disiapkan melalui skema Huntap terpadu di kawasan yang telah ditentukan.

"Skemanya sedang kita siapkan, mulai dari lokasi, tata kelola hingga pembangunan. Aspek keselamatan dan pengurangan risiko bencana menjadi pertimbangan utama," tutur Candra.
Pemerintah juga akan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan penataan untuk mencari solusi bersama sebelum relokasi dilaksanakan.(YOSE)

Gelar Pelantikan dan Rakerda 2026, Golkar Sumut Siap Menguningkan Sumatera Utara

admin — Mon, 28 Sep 2026 22:07:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap bersiap menggelar agenda akbar Pelantikan Pengurus DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Periode 2025-2030 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026.

Kepastian ini dimatangkan dalam rapat perdana panitia yang dipimpin langsung oleh Ketua Penyelenggara, H.M. Syaf Lubis, didampingi Sekretaris Edi Surahman Sinuraya, serta jajaran Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Medan, Senin (28/9/2026).

Agenda strategis ini direncanakan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2026 di Kota Medan. Kendati demikian, penetapan tanggal pasti akan diselaraskan dengan jadwal kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ketua Penyelenggara, H.M Syaf Lubis, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat kejayaan partai di Sumatera Utara. Ia menyerukan kepada seluruh kader dan organisasi sayap—baik yang mendirikan maupun yang didirikan—untuk bersatu padu total mendukung penuh acara ini.

"Mari kita semua bekerja sama dan bahu-membahu menyukseskan serta memeriahkan pelantikan dan rakerda ini. Kita berharap seluruh kader Partai Golkar berkontribusi aktif menggaungkan energi positif ini, dan yang terpenting, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi mempertahankan kebesaran Partai Golkar di Sumatera Utara," ujar Syaf Lubis dengan optimis.

Usai pembukaan rapat perdana tersebut, pembahasan langsung masuk ke ranah teknis pelaksanaan yang dipimpin oleh AS Suruhenta Sembiring selaku Ketua Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC).

Suruhenta menginstruksikan kepada seluruh jajaran panitia untuk menjaga soliditas dan bekerja ekstra fokus sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Soliditas adalah kunci. Kita ingin memastikan pelantikan dan rakerda ini berjalan spektakuler, tertata rapi, dan menjadi sinyal kuat kesiapan Golkar Sumut menyongsong agenda-agenda politik strategis ke depan," pungkas Suruhenta.

Acara pelantikan dan Rakerda Golkar Sumut 2026 ini diprediksi akan menjadi salah satu panggung politik terbesar di Sumatera Utara menjelang akhir tahun, mengingat konsolidasi ini melibatkan ribuan kader dari seluruh kabupaten/kota di Sumut. (***)

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Sumut

admin — Mon, 28 Sep 2026 22:03:00 +0700+0700

Medan, Sumut24.co — Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, didampingi Sekretaris Jenderal Edy Rianto, SE, menerima kunjungan silaturahmi sejumlah tokoh masyarakat Jawa Sumatera Utara di Pesanggrahan Pendawa, Marendal, Senin (28/9/2026).

Rombongan tokoh yang hadir antara lain Prof. Dr. H. Abdiyanto, SE., MM, H. Benny Subarjo, SH, Drs. H. Agus Suriono, dan Syamsul Bahri, SH.

Prof. Abdiyanto menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai pemberdayaan masyarakat Jawa di Sumatera Utara, termasuk isu sosial kemasyarakatan dan penguatan peran paguyuban.

H. Ruslan mengapresiasi kunjungan tersebut dan mengajak seluruh organisasi paguyuban Jawa membangun sinergi yang lebih kuat.

> "Ada 39 organisasi paguyuban masyarakat Jawa di Sumut. Saatnya kita memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas paguyuban demi kemajuan masyarakat," ujar Ruslan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian sosial agar keberadaan paguyuban memberi manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pertemuan berlangsung hangat dan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat paseduluran serta kolaborasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat Jawa di Sumatera Utara.

Anggunnya Jelita Asri Ludin Tambunan dalam Balutan Tenun Deli Serdang di Kriyanusa 2026

admin — Mon, 28 Sep 2026 21:48:00 +0700+0700

JAKARTA – Kain tenun Deli Serdang tampil dalam Parade Pakaian Daerah (Wastra) Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota pada Kriyanusa 2026 di Jakarta, Senin (28/9/2026). Karya tersebut dikenakan Ketua Dekranasda Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan.

Jelita tampil dengan busana bernuansa biru dan tosca. Busana tersebut menggunakan kain karya Raki Tenun Deli Serdang dan dirancang oleh Halime, desainer asal Deli Serdang yang sebelumnya juga tampil di Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

Perpaduan kain tenun dengan rancangan Halime menghadirkan wajah wastra Deli Serdang yang lebih segar, sekaligus menunjukkan bagaimana karya tradisional dapat terus berkembang mengikuti dunia fesyen tanpa meninggalkan identitas daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iwa Raki Tenun dan Ibu Halime atas karya-karyanya yang begitu luar biasa. Saya bangga bisa memperagakan dan membawa karya dari Deli Serdang," ujar Jelita.

Melalui keikutsertaan ini, wastra Deli Serdang mendapat ruang untuk tampil bersama karya dari berbagai daerah dalam rangkaian Kriyanusa 2026.

Parade turut dihadiri Wakil Ketua Umum Dekranas, Tri Tito Karnavian, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, dan Wakil Ketua Dekranasda Deli Serdang, Asniar Lom Lom Suwondo, turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

SYAMSUL RIZAL: PASAL 33 HARUS MENJADI KOMPAS PEMBANGUNAN DAN KEDAULATAN EKONOMI BANGSA*

admin — Mon, 28 Sep 2026 20:42:00 +0700+0700

JAKARTA- Syamsul Rizal, Ketua Umum PPIR Persatuan Pemuda Indonesia Raya, berpandangan bahwa arah pembangunan nasional harus senantiasa berpijak pada filosofi bernegara yang telah diletakkan para pendiri Republik. Karena itu, para menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab yang tidak semata-mata administratif, tetapi juga konstitusional dan historis: menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan yang menghadirkan kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semestinya ditempatkan sebagai kompas utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, bukan sekadar sebagai teks normatif yang berhenti dalam diskursus ketatanegaraan.

Secara filosofis, Pasal 33 merupakan artikulasi dari cita-cita keadilan sosial yang menjadi salah satu roh Pancasila. Gagasan ini memiliki pertalian kuat dengan pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi ekonomi, yakni tata perekonomian yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan menempatkan asas kekeluargaan serta usaha bersama sebagai fondasinya. Literatur konstitusi juga mencatat Hatta sebagai salah satu konseptor penting Pasal 33 dan menghubungkan pemikirannya dengan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan agregat, melainkan juga melalui kemampuan negara memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghadirkan kesempatan, kesejahteraan, dan martabat bagi rakyat secara luas.

Basis konstitusionalnya sangat terang. Pasal 33 mengamanatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; menempatkan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara; serta mengharuskan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konstitusi juga menegaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangannya memandang unsur-unsur Pasal 33 sebagai suatu konstruksi yang harus dibaca secara utuh.

Dalam konteks itulah Syamsul Rizal memandang kecerdasan seorang menteri tidak cukup diukur dari kecakapan teknokratis, kemampuan menyusun program, ataupun keberhasilan mengelola birokrasi. Kualitas kepemimpinan kementerian juga tercermin dari kemampuan menerjemahkan mandat konstitusi menjadi kebijakan yang konkret. Presiden Prabowo sendiri dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2025 menekankan pentingnya menjalankan Pasal 33 dan mengaitkannya dengan pengelolaan kekayaan nasional bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, agenda pemerintahan dapat dibaca dalam kerangka bagaimana sumber daya, industri strategis, pangan, energi, investasi, dan instrumen ekonomi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.

Pengejawantahan prinsip tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam kebijakan pengelolaan mineral yang tidak berhenti pada eksploitasi dan ekspor bahan mentah, tetapi mendorong pengolahan, industrialisasi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pembentukan nilai tambah di dalam negeri. Demikian pula pada sektor pangan: keberhasilan tidak semata-mata terletak pada ketersediaan komoditas, tetapi juga pada penguatan petani, produktivitas, distribusi yang efisien, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta ketahanan rantai pasok nasional. Pada sektor energi, prinsip serupa menuntut keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan bagi masyarakat, kepentingan strategis negara, investasi, dan keberlanjutan lingkungan. Semua itu sejalan dengan konstruksi Pasal 33 yang mempertemukan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, dan keberlanjutan.

Kedaulatan ekonomi juga tidak harus dimaknai sebagai penutupan diri terhadap modal, teknologi, ataupun kerja sama internasional. Kedaulatan justru menuntut kemampuan negara menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional dengan tetap memanfaatkan kerja sama yang memberikan nilai tambah. Investasi dapat menjadi instrumen pembangunan ketika menghadirkan transfer teknologi, memperkuat industri nasional, membuka pekerjaan bermutu, mengembangkan sumber daya manusia, dan menciptakan keterkaitan dengan pelaku usaha domestik. Dalam kerangka ekonomi konstitusi, negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dapat mengambil peran yang saling melengkapi, sementara negara memastikan bahwa kepentingan publik dan kemakmuran bersama tetap menjadi orientasi akhirnya. Literatur kebijakan hukum nasional juga menempatkan negara, swasta, dan koperasi sebagai unsur penting dalam struktur perekonomian yang berakar pada semangat Pasal 33.

Oleh sebab itu, para menteri perlu memiliki keberanian intelektual untuk keluar dari cara pandang pembangunan yang hanya mengejar indikator jangka pendek. Mereka dituntut mampu membangun kebijakan lintas sektor yang memperkuat produktivitas, industri nasional, koperasi dan UMKM, kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai nilai dunia. Pasal 33 tidak meniadakan efisiensi; justru konstitusi secara eksplisit mengenal prinsip efisiensi berkeadilan. Artinya, efisiensi ekonomi dan keadilan sosial tidak semestinya dipertentangkan, tetapi dipadukan agar kemajuan menghasilkan fondasi ekonomi yang tangguh sekaligus manfaat yang tersebar luas.

Pada akhirnya, menurut Syamsul Rizal, keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuan jajaran kabinet mengubah gagasan besar menjadi kebijakan yang bekerja dan dirasakan rakyat. Pasal 33 harus hidup dalam tata kelola sumber daya alam, kebijakan industri, energi, pangan, investasi, koperasi, pembangunan wilayah, dan penguatan ekonomi rakyat. Di sanalah konstitusi menemukan makna praktisnya: ketika kekayaan bangsa menjadi kekuatan bangsa, ketika pembangunan memperbesar kemampuan rakyat untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan ketika kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial. Kedaulatan nasional pada akhirnya bukan sekadar kemampuan menjaga batas wilayah, melainkan kemampuan sebuah bangsa menentukan masa depannya sendiri dan memastikan bahwa kekayaan negeri bekerja sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Prabowo Bertakziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Duka atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra

admin — Mon, 28 Sep 2026 20:39:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co — Presiden RI Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada Senin malam, 28 September 2026, untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra.

Kedatangan Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan kepada almarhum Guruh Soekarnoputra, putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno sekaligus adik kandung Megawati Soekarnoputri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam serta doa bagi almarhum, seraya memberikan penghormatan kepada keluarga besar Soekarno yang ditinggalkan.

Presiden turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Takziah tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan. Presiden berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," demikian doa yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

Yaspend Mulia Medan Cetak Atlet Pelajar Berprestasi hingga Tingkat Nasional

admin — Mon, 28 Sep 2026 20:33:00 +0700+0700

Medan- Memiliki anak didik berprestasi di berbagai cabang olahraga hingga tingkat nasional bukanlah hal mudah. Namun hal itu berhasil diwujudkan Yayasan Pendidikan Mulia (Yaspend Mulia) Medan.

Capaian tersebut membuat para guru dan pendidik di Yaspend Mulia, Jalan Kenanga Sari No. 33 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, merasa bangga dan penuh suka cita.

Kepala Yaspend Mulia, Hj. Dewi Marlina, S.E.,M.Pd., mengatakan berbagai juara kerap diraih anak didiknya dalam berbagai pertandingan tingkat pelajar.

"Selain cabang olahraga bulu tangkis, senam lantai, atletik, tinju, panahan, angkat besi, bela diri dan renang, beberapa anak didik kami juga tampil pada cabor sepak bola di Piala Soeratin," ujarnya saat disambangi awak media, Senin (28/9).

Mereka adalah Bintang Fairuz kelas XI TKR, M. Qodri kelas XII SMA, M. Nur Ikhsan dan Khairi Ardiansyah kelas XII SMA.

Prestasi membanggakan juga ditorehkan Juan Tama Imam Salim, atlet disabilitas cabang renang yang mewakili kontingen Sumatera Utara pada Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas) XI Jakarta 2025 dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Pencapaian prestasi anak didik Yaspend Mulia tingkat pelajar juga di torehkan Risky Adetia Pratama & Adeni Tri Anggreni dari Badminton dengan meraih juara tingkat Propinsi.

"Dengan memiliki anak didik berprestasi di bidang olahraga, seni, dan akademik, kami akan terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar lebih baik dan maju sesuai kurikulum dan perkembangan zaman," lanjutnya.

Ia berharap dengan bekal prestasi dan mutu pendidikan yang berkualitas, para alumni Yaspend Mulia mampu bersaing dan menjadi pemimpin bangsa yang muslim lewat ilmu dan akhlak. Rel

Siap Ruang, Si Petarung dan BPHTB Perkuat Layanan Digital Deli Serdang

admin — Mon, 28 Sep 2026 17:58:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meluncurkan tiga aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, di Aula Cendana, Kantor Bupati, Senin (28/9/2026).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan yang ditemuinya selama 1 tahun 8 bulan memimpin Deli Serdang, terutama terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Selama ini saya mendapati banyak keluhan dari teman-teman notaris mengenai lamanya penerbitan PKKPR dan BPHTB, serta banyak calon investor yang keliru bahkan tertipu karena tidak memahami kesesuaian tata ruang, sehingga rencana pembangunan industri, perumahan, dan lainnya yang mereka siapkan akhirnya tidak dapat terwujud," ujarnya.

Menurutnya, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukannya bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Asri berharap digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung pemohon dengan aparatur sekaligus meningkatkan transparansi proses layanan.

"Kita harap aplikasi ini membuat pemohon tidak perlu lagi bertemu dengan aparatur untuk meminimalisir persekutuan atau persekongkolan yang tidak baik," tegasnya.

Melalui sistem tersebut, pemohon juga dapat memantau perkembangan berkas tanpa harus datang ke kantor.

"Nantinya di sistem ini akan terlihat sampai mana berkas permohonannya. Saya harap sampai 2030 tidak perlu ada yang berurusan ke kantor," harapnya.

Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak.

"Pemda harus jadi trigger supaya swasta bergerak, UMKM berkembang, investor masuk, dan lain-lain," katanya.

Asri juga menyebut proses penerbitan PKKPR dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Deli Serdang telah mengalami percepatan. Ia berharap masukan dari pengguna layanan dapat menjadi bahan penyempurnaan aplikasi.

"Saya harapkan masukan, feedback untuk pengembangan aplikasi ini menjadi lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deli Serdang, Rio Laka Dewa, menjelaskan digitalisasi dilakukan untuk menyederhanakan alur permohonan, mempercepat layanan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terintegrasi.

Rio menjelaskan, Siap Ruang merupakan aplikasi pendamping Online Single Submission (OSS) untuk proses penerbitan PKKPR dan menjadi aplikasi pendamping PKKPR pertama di Sumatera Utara yang dapat diakses melalui https://siapruang.deliserdangkab.go.id/ Sementara Si Petarung, pengembangan dari aplikasi Sipentar untuk mendukung layanan tata ruang, dapat diakses melalui https://sipetarung.deliserdangkab.go.id/ Adapun layanan BPHTB Kabupaten dapat diakses melalui httbphtb.deliserdangkab.go.id

"Aplikasi ini masih perlu pengembangan dan kami akan terus melakukan penyempurnaan di kemudian hari demi terwujudnya pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan mudah," ucapnya.

Peluncuran turut dihadiri perwakilan Kantor Pertanahan Deli Serdang, Apindo Deli Serdang, REI Sumatera Utara, Apersi, Apernas, Ikatan Konsultan Penilai Bangunan Gedung, Himpera, asosiasi pengusaha, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pemkab Deli Serdang Konsultasikan Perubahan KUA-PPAS 2026 ke Kemendagri

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:29:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM - Pemkab Deli Serdang berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait proses Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, sekaligus memastikan tahapan selanjutnya berjalan sesuai ketentuan.

Konsultasi yang dilaksanakan melalui Zoom, Kamis (24/9/2026), membahas mekanisme tindak lanjut Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang belum memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, serta penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) TA 2026.

Sebelumnya, Pemkab Deli Serdang telah menetapkan Perubahan RKPD 2026 melalui Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2026 pada 4 Agustus 2026. Selanjutnya, Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2026 telah disampaikan kepada DPRD Deli Serdang pada 6 Agustus 2026 untuk dibahas berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan kepala daerah.

Sesuai ketentuan, pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua Agustus. Namun, persetujuan bersama tidak diperoleh.

Dalam hasil konsultasi, Kemendagri merekomendasikan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS belum disepakati bersama, kepala daerah menetapkan rancangan tersebut menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS melalui keputusan kepala daerah.

"Kepala daerah menetapkan rancangan tersebut menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah," demikian rekomendasi yang tercantum dalam hasil konsultasi.

Menindaklanjuti ketentuan dan hasil konsultasi dengan Kemendagri, Bupati Deli Serdang menetapkan Perubahan KUA TA 2026 melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 840 Tahun 2026 dan Perubahan PPAS TA 2026 melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 841 Tahun 2026.

Selanjutnya, Pemkab Deli Serdang telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2026 beserta Nota Keuangan Perubahan APBD.

"Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Deli Serdang melalui surat Nomor 900.1.3/5706 tanggal 25 September 2026 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 September 2026," ujar Kepala BKAD Deli Serdang, Baginda Thomas Harahap, Minggu (27/9/2026).

Selain mekanisme Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, konsultasi juga membahas penyesuaian TKD TA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah TA 2026 bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyesuaian TKD tersebut juga telah ditindaklanjuti Pemkab Deli Serdang melalui Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026. Penyesuaian tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Perda Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak terdapat Perubahan APBD.

Konsultasi tersebut diikuti Sekretaris Daerah Deli Serdang Dedi Maswardy, Sekretaris DPRD Deli Serdang Iwan Januar Salewa, Kepala Bappeda Litbang Deli Serdang Yetty Sembiring, dan Kepala BKAD Deli Serdang Baginda Thomas Harahap. Dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri hadir Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Shalia A. Joya, serta Perencana Ahli Pertama, Aripradana.

Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, Pemprov Pastikan Ketersediaan Vaksin

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:23:00 +0700+0700

DELISERDANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumut mendeklarasikan Sumut bebas rabies 2030. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian rabies secara terpadu sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Deklarasi tersebut disaksikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Minggu (27/9/2026). Pada kesempatan tersebut, Surya juga menerima sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) atas capaian vaksinasi rabies terbanyak, yakni sebanyak 15 ribu dosis.

Surya mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan pusat kesehatan hewan, peningkatan kapasitas tenaga medis veteriner, serta penguatan surveilans, deteksi dini, pelaporan, dan penanganan kasus secara cepat dan tepat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota, memperkuat pusat kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas tenaga medis veteriner, memperkuat surveilans, deteksi dini, pelaporan, serta penanganan kasus secara cepat dan tepat," kata Surya.

Surya mengungkapkan, Sumatera Utara mencatat 280 kasus rabies sepanjang 2025. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut perlindungan dan keselamatan masyarakat.

Lebih lanjut, Surya menegaskan target Sumut bebas rabies pada 2030 tidak akan tercapai apabila hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan melalui pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Selain itu, ia menyebut vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan merupakan langkah nyata untuk mendorong kesadaran masyarakat agar rutin memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaannya. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai penularan rabies.

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat, rutin memvaksinasi hewan peliharaannya. Kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk memutus rantai penularan rabies," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan persoalan rabies tidak sekadar berbicara soal angka kasus atau program vaksinasi, melainkan menyangkut kesehatan dan kehidupan manusia.

"Di balik satu kasus rabies, ada keluarga yang cemas, ada orang tua yang berharap anaknya dapat diselamatkan, dan ada kehidupan yang dapat berakhir karena penyakit rabies ini sebenarnya dapat kita cegah," ujarnya.

Deklarasi tersebut berisi komitmen bersama untuk mewujudkan Sumatera Utara bebas rabies pada 2030 melalui pencegahan dan pengendalian rabies secara terpadu, penyediaan vaksin di seluruh kabupaten/kota, pelaksanaan surveilans dan deteksi dini, edukasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health.**

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Dua Hadiah untuk UMSU, Beasiswa hingga Dukungan Pembangunan Kampus

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:21:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan dua bentuk dukungan bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yakni dukungan terhadap pembangunan Kampus IV UMSU dan pemberian kuota khusus beasiswa bagi mahasiswa UMSU. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat pengembangan pendidikan tinggi sekaligus membuka akses pendidikan bagi lebih banyak mahasiswa di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution di hadapan ribuan mahasiswa baru UMSU, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, para Wakil Menteri, anggota DPR RI, Kapolda Sumut, sejumlah kepala daerah, civitas akademika UMSU, serta undangan lainnya pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Jalan Kapten Muchtar Basri, Kota Medan, Senin (28/9/2026).

"Di Provinsi Sumut banyak sekali paket untuk beasiswa. Dan kami juga akan meluncurkan beasiswa kepada mahasiswa UMSU. Jumlah mahasiswa baru sebanyak 6.027 orang, kami yakin banyak yang bisa kami berikan beasiswa sampai tamat," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, Pemprov Sumut juga telah mengubah mekanisme pemberian beasiswa agar diberikan secara tuntas. Beasiswa tidak hanya diberikan kepada mahasiswa baru, tetapi akan diberikan hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya.

"Pak Wamen, setelah ini yang dibilang Pak Rektor tadi selesai. Jadi Pak Rektor ini ada hadiah tambahan selain yang harus selesai 2027. Kami akan memberikan kuota khusus bagi mahasiswa UMSU," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan sejumlah pesan kepada mahasiswa UMSU. Menurutnya, tema PKKMB "Satu Klik Sejuta Dampak" berkaitan erat dengan perkembangan dunia digital dan kecerdasan buatan (AI).

Bobby berpesan agar mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya untuk menghasilkan karya, bahkan menjadi pencipta.

"Ini kampus yang tepat untuk adik-adik. Karena itu belajarlah yang baik dan benar. Dan yang paling penting juga adalah tetap berbakti kepada orangtua," pesannya.

Sementara itu, Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim, M.Pd menyebutkan UMSU merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumut. Jumlah mahasiswa baru UMSU tahun ini juga mengalami peningkatan hingga mencapai 6.027 orang, sehingga total mahasiswa UMSU kini mencapai 29.617 orang.

"Tahun ini terjadi peningkatan penerimaan mahasiswa baru sebanyak 1.000 orang. Terdapat 194 mahasiswa baru yang non muslim, sehingga total mahasiswa non muslin menjadi 1.031 orang. Ini membuktikan kampus yang terbuka dan inklusif pada siapa saja untuk belajar di UMSU," katanya.

UMSU, katanya, juga menerima mahasiswa asing yang jumlahnya telah mencapai 117 orang dari kawasan Asia dan Afrika. Selain itu, UMSU terus mengembangkan pembangunan Kampus IV Terpadu UMSU yang berlokasi di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Kampus tersebut dirancang di atas lahan seluas 25 hektare sebagai pusat pendidikan modern terintegrasi, dilengkapi sarana olahraga hingga pusat penelitian lingkungan. Pembangunan kampus terpadu itu telah menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan mulai beroperasi sebagian pada Januari 2027.

Keberadaan Kampus IV Terpadu UMSU juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur Sumut yang akan menjadi tuan rumah Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan Aisyiyah pada 2027. *

Terlelap di Dalam L300, Pria Diduga Pelaku Pencurian Sawit PT Barapala Diciduk Polres Padang Lawas

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:15:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menangkap seorang pria berinisial MPH yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit secara bersama-sama dan bersekutu di kawasan PT Barapala.

Penangkapan terhadap MPH merupakan tindak lanjut atas laporan polisi terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada 24 Oktober 2025. Perkara tersebut kini kembali dikembangkan penyidik untuk mengungkap rangkaian kejadian dan kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus, membenarkan adanya penangkapan tersebut pada Senin (28/9/2026).

Menurut Irwansah, penangkapan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/335/X/2025/SPKT/PALAS/SU yang dibuat pada 24 Oktober 2025. Polisi kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan sebagai dasar tindakan terhadap terduga pelaku.

Proses penangkapan bermula ketika tim Satreskrim memperoleh informasi mengenai keberadaan MPH pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa pria yang menjadi target penyelidikan berada di sekitar kawasan perkebunan PT Barapala. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengintaian, petugas akhirnya mengetahui lokasi persembunyian MPH.

Tim kemudian bergerak menuju sebuah warung yang berada di tengah areal perkebunan sawit milik masyarakat di Desa Aek Litta, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada Sabtu (26/9/2026) malam.

Petugas mendapati MPH berada di lokasi tersebut. Saat dilakukan penindakan, pria tersebut diketahui sedang tertidur di dalam sebuah mobil pikap Mitsubishi L300 berwarna hitam yang terparkir di depan warung.

MPH kemudian diamankan tanpa perlawanan berarti.

Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Padang Lawas IPDA Taufik Akbar bersama personel opsnal, yakni AIPDA Wedi Rakhman Nasution, Brigadir William Hutabarat, Briptu Jonatan Ramotan, dan Bripda Farhan Azhari Siregar.

Setelah diamankan, MPH dibawa ke Mapolres Padang Lawas untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyidikan lebih lanjut.

"Untuk saat ini, satu orang yang telah diamankan tersebut telah dititipkan di sel tahanan Polres Padang Lawas guna proses penyidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut," kata AKP Irwansah Sitorus.

Penyidik Satreskrim Polres Padang Lawas masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Polisi juga akan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta mengumpulkan alat bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut.

Polisi menegaskan proses hukum terhadap perkara ini akan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.zal

Rumah Dibobol, Motor hingga Jam Tangan Raib, Resmob Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Curat

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:13:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Tim Opsnal Resmob Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padangsidimpuan mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial AA alias B (26), warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh Tim Opsnal Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho, S.H., M.H.

Kasus pencurian itu diketahui terjadi di sebuah rumah di kawasan Jalan Imam Bonjol, Gang Bengkel Anas, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, pada Minggu, 6 September 2026.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, korban Arnisah Siregar (29) mendapati kondisi rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Pintu papan rumah juga ditemukan telah terbuka dan bergeser dari posisi semula.

Setelah memeriksa bagian dalam rumah, korban mengetahui sejumlah barang miliknya telah hilang.

Dua tabung gas LPG ukuran 3 kilogram yang sebelumnya berada di dapur tidak lagi ditemukan. Korban kemudian memeriksa kamar dan mendapati celengan berisi uang tabungan sekitar Rp500 ribu telah kosong.

Selain itu, dua unit jam tangan milik korban juga dilaporkan hilang.

Korban kemudian menanyakan keberadaan satu unit sepeda motor kepada pamannya. Dari pengecekan tersebut, sepeda motor yang sebelumnya berada di rumah juga diketahui telah hilang.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp10 juta dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan. Tim Opsnal Resmob melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada AA alias B.

Terduga pelaku kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu buah jam tangan merek Halei warna hitam dan satu buah jam tangan merek Mirage warna putih.

Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah dan lingkungan. Pastikan pintu, jendela maupun kunci rumah dalam kondisi terkunci dengan baik, khususnya ketika rumah ditinggalkan atau saat malam hari," ujar AKP Hasiholan Naibaho.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan situasi atau aktivitas yang dianggap mencurigakan di lingkungan tempat tinggal.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mencegah dan mengungkap tindak pidana.

"Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri," katanya.

Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penanganan dan penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.zal

Usai Wapres Gibran Datang, Wabup Candra Bergerak: R3P Solok Dikebut untuk Percepat Pembangunan Pascabencana

admin — Mon, 28 Sep 2026 15:11:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka.

Dibuktikan oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah tersebut dilakukan menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming ke Kabupaten Solok pada Jumat, 25 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan dan pemulihan infrastruktur serta akses masyarakat yang terdampak bencana.

"Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden, sesuai arahan Bapak Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok akan mengebut penyusunan dokumen R3P bersama OPD terkait," ujar Wabup Candra di Arosuka, Senin (28/9/2026).

Dikatakan Candra, penyusunan R3P menjadi bagian penting dalam tahapan pemulihan setelah masa tanggap darurat. Dokumen tersebut diperlukan untuk memetakan kerusakan, kebutuhan pemulihan serta menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terarah.

BNPB sendiri menjelaskan bahwa R3P merupakan dokumen perencanaan berbasis kajian kebutuhan pascabencana yang mencakup kerusakan dan kebutuhan pemulihan berbagai sektor, sekaligus menjadi dasar koordinasi dan pengusulan pembiayaan kepada pemerintah pusat.

Jangan Sampai Masyarakat Menunggu Terlalu Lama Candra menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin momentum pemulihan pascabencana berjalan lamban.

Bagi pemerintah daerah, katanya, pekerjaan setelah bencana bukan hanya membersihkan material dan memulihkan kondisi darurat. Ada pekerjaan yang lebih besar, yakni memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan perencanaan yang lebih baik.

"Kita ingin ada percepatan pembangunan pascabencana galodo di Arosuka. Karena itu, dokumen R3P harus kita siapkan dengan baik dan secepat mungkin," tegasnya.

Ia meminta seluruh OPD tidak bekerja sendiri-sendiri. Data kerusakan dan kebutuhan dari masing-masing sektor harus dihimpun dan disinergikan sehingga menjadi dokumen yang komprehensif.

"Ini bukan pekerjaan satu OPD. Ini pekerjaan bersama. Kita harus bergerak dalam satu langkah, satu data dan satu tujuan, yaitu mempercepat pemulihan masyarakat Kabupaten Solok," ujarnya.

Dari Tanggap Darurat Menuju Pemulihan

Kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Solok sebelumnya juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah diminta memastikan akses utama, infrastruktur, distribusi bantuan dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, arahan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Candra mengatakan, seluruh kebutuhan yang muncul akibat bencana akan diinventarisasi dan disusun berdasarkan kewenangan serta tingkat urgensinya.

"Harapan kita, melalui R3P ini, kebutuhan pembangunan pascabencana dapat tergambar dengan jelas. Mana yang menjadi prioritas, mana yang harus segera ditangani, dan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," katanya.

Ia menambahkan, percepatan tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan ketepatan data, kelengkapan administrasi dan aturan yang berlaku.

Sebab, menurutnya, cepat saja tidak cukup. Pembangunan pascabencana juga harus tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang kita kejar bukan sekadar cepat selesai dokumennya. Kita ingin dokumen ini benar-benar menjadi dasar bagi percepatan pembangunan dan pemulihan masyarakat," tutur Candra.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Solok berharap proses pemulihan pascagalodo dapat segera memasuki tahapan pembangunan yang lebih terencana, sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Kini, pekerjaan besar pascabencana memasuki babak berikutnya: dari penanganan darurat menuju membangun kembali Solok dengan lebih baik dan lebih kuat.(YOSE)

Hebohh!! Dugaan TPPO PMI Asal Medan ke Malaysia Dilaporkan ke Mabes Polri, Paspor hingga Gaji Disoal

admin — Mon, 28 Sep 2026 14:05:00 +0700+0700

MEDAN | S24

Dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Medan yang diberangkatkan ke Malaysia dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

Pengaduan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KEDAN PRABO NOL LAPAN Advokasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui surat Nomor 216-27/LP/DPP-DPD-KP08/VII/2026, tertanggal 27 Juli 2026.

Surat itu ditujukan kepada Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Mabes Polri. Dalam surat tersebut, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pengiriman PMI ke Malaysia untuk bekerja pada pengguna perseorangan tanpa P3MI atau secara nonprosedural.

Dalam laporan tersebut, seorang PMI bernama Nurhayati, warga Medan Belawan, Sumatera Utara, disebut diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) pada pengguna perseorangan.

Berdasarkan dokumen pengaduan, Nurhayati disebut mendapat sponsor dari perempuan bernama Indah, sementara proses kelengkapan dokumen keberangkatannya disebut dilakukan oleh perempuan bernama Linda.

Nurhayati disebut berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan pada 20 April 2026.

Dalam kronologi yang dituangkan dalam surat pengaduan, setelah berada di Malaysia, Nurhayati kemudian meminta bantuan DPP KEDAN PRABO NOL LAPAN untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus proses pemulangan ke Indonesia.

Permintaan bantuan tersebut disebut disampaikan pada 26 Juni 2026.

Nurhayati selanjutnya disebut kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan pada 6 Juli 2026.

*Paspor Diduga Ditahan*

Persoalan disebut belum selesai setelah Nurhayati tiba di Indonesia.

Dalam surat pengaduan disebutkan, setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Nurhayati dijemput oleh orang yang disebut sebagai suruhan dari pihak pemroses. Dalam kesempatan tersebut, dokumen berupa paspor disebut ditahan.

Selain persoalan dokumen perjalanan, pihak pelapor juga mencantumkan sejumlah hak finansial yang disebut belum terpenuhi.

Adapun yang dipersoalkan meliputi biaya proses pemberangkatan sebesar Rp5,25 juta yang disebut dianggap sebagai utang, pengembalian potongan gaji sebesar MYR750, serta gaji bulan terakhir sebesar MYR1.500 yang disebut belum dibayarkan.

*Dua Pihak Dilaporkan*

Dalam pengaduannya, DPP KEDAN PRABO NOL LAPAN melaporkan I yang disebut sebagai sponsor dan L yang disebut sebagai pemroses.

Dokumen tersebut menyebut kedua pihak diduga merekrut, memberangkatkan dan mempekerjakan Nurhayati sebagai PMI untuk pengguna perseorangan secara nonprosedural di Malaysia.

Pihak pelapor juga menduga terdapat unsur TPPO dan perbudakan terhadap Nurhayati.

Dalam surat tersebut, pihak pelapor menyatakan laporan dibuat berdasarkan pengakuan dan pernyataan pemberi kuasa yang diperoleh melalui wawancara secara langsung.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih merupakan materi laporan pengaduan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab tetap harus ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

*Minta Polisi Tindaklanjuti*

DPP KEDAN PRABO NOL LAPAN meminta Mabes Polri, khususnya unit yang menangani perkara PPA/PPO, menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil pihak-pihak yang dilaporkan untuk dimintai keterangan.

Dalam surat pengaduan, pelapor mencantumkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum pengaduan.

Pelapor juga meminta Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan perkembangan penanganannya.

"Kami meminta kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, up. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA), Pidana Perdangan Orang (PPO) MABES POLRI untuk mengundang para pemroses dengan inisial yang kami sebutkan namanya di atas," demikian salah satu bagian surat pengaduan tersebut.

Surat pengaduan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP KEDAN PRABO NOL LAPAN Jonson P. Simalango, S.H. dan Sekretaris Jenderal Hendi Irawan.

Dalam dokumen itu, KEDAN PRABO NOL LAPAN juga menyatakan berharap Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan dan memberikan perkembangan penanganannya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak yang dilaporkan terkait tuduhan yang tercantum dalam laporan pengaduan tersebut.red

HUT ke-81 TNI, Kodam I/BB Gelar Lomba PBB Pelajar dan Mahasiswa

darma — Mon, 28 Sep 2026 13:21:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Kodam I/Bukit Barisan menggelar Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) tingkat pelajar dan mahasiswa dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Merdeka Medan pada 13 dan 27 September 2026 tersebut diikuti sebanyak 50 tim, terdiri dari 49 tim SMA/SMK dan satu tim mahasiswa. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Pertandingan pertama dilaksanakan pada Minggu, 13 September 2026, kemudian dilanjutkan pada Minggu, 27 September 2026 dengan melibatkan 20 tim. Sebelum perlombaan, para peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tekanan darah, penjelasan teknis kegiatan, serta open ceremony yang dilanjutkan gerak jalan satu putaran di kawasan Lapangan Merdeka. Setelah itu, peserta mengikuti lomba PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

Dalam pelaksanaannya, peserta dituntut menjaga ketepatan gerakan, disiplin dan kekompakan selama perlombaan. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan panitia, karena pelanggaran dapat berpengaruh terhadap perolehan poin atau nilai. Dari rangkaian perlombaan tersebut, SMA Islam Plus Al-Fatih Medan meraih juara pertama, disusul SMA Plus Sedayu Nusantara Medan sebagai juara kedua dan MAN 4 Medan sebagai juara ketiga.

Kegiatan PBB Open Tournament ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan disiplin, kekompakan, ketelitian dan semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kajasdam I/BB Kolonel Inf Batara C. Pangaribuan, S.E., M.I.P., Kabid SMK Provsu Dr. Mhd. Basir S. Hasibuan, M.Pd., serta Penata Ops Disdik Wilayah I Medan M. Fauzan Batubara, S.Ikom.(dar)

Ketua Dewan Dekranasda menghadiri Pameran Kerajinan Nusantara bertajuk Kriyanusa Tahun 2026. Kegiatan dengan tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin

admin — Mon, 28 Sep 2026 12:27:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pematangsiantar Ny Wesly Silalahi menghadiri Pameran Kerajinan Nusantara bertajuk Kriyanusa Tahun 2026. Kegiatan dengan tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia" dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Ny Selvi Gibran Rakabuming Raka di Jakarta International Convention Center (JICC) Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (26/09/2026).

Pameran Kriyanusa 2026 melibatkan 257 peserta dengan 410 booth dari Dekranasda, kementerian/lembaga, yayasan, hingga pelaku kuliner. Beragam produk ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai kerajinan tangan, wastra, hingga produk UMK binaan dan karya perajin dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, Provinsi Sumatera Selatan menjadi ikon Kriyanusa 2026.

Ketua Umum Dekranas Ny Selvi Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya menegaskan, pameran kriya tidak hanya menjadi tempat menampilkan karya, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi para perajin.

Selvi menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan transformasi dalam pengembangan produk kriya. Menurutnya, budaya merupakan akar identitas, namun pelestarian budaya perlu berjalan bersama inovasi agar produk Indonesia mampu menghadapi perkembangan global.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus mencintai dan mendukung produk lokal serta produk buatan Indonesia. Dukungan terhadap produk lokal bukan hanya bentuk kebanggaan terhadap karya anak bangsa, tetapi juga bagian dari upaya menggerakkan ekonomi keluarga dan daerah.

"Harapannya, para perajin kita tidak hanya terampil berkarya, tetapi juga memiliki daya saing dan semakin sejahtera," pesan Selvi.

Ketua Dekranasda Kota Pematangsiantar Ny Liswati mengatakan, kehadirannya di Kriyanusa 2026 menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan produk kriya dari berbagai daerah sekaligus memperluas jejaring dengan perajin dan pelaku UMKM.

Menurutnya, semangat "Cipta Karya Berkelanjutan, Perajin Mendunia" sejalan dengan upaya Dekranasda Kota Pematangsiantar dalam mendorong perajin meningkatkan kualitas, kreativitas, inovasi, kemasan serta pemasaran produk agar memiliki nilai tambah dan daya saing.

"Perajin kita harus terus didorong untuk naik kelas. Bukan hanya dari sisi kualitas karya, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan pemasaran. Kita ingin produk kerajinan daerah semakin dikenal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," terangnya.

Masih kata Ny Liswati, Kriyanusa 2026 menjadi momentum untuk belajar, bertukar pengalaman, dan melihat berbagai inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kriya di Kota Pematangsiantar. Ia berharap semakin banyak karya perajin Kota Pematangsiantar yang mampu dikenal lebih luas, membuka peluang pasar baru, dan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ny Liswati berkesempatan berkeliling sejumlah booth yang menampilkan kriya dari berbagai daerah, termasuk booth Dekranasda Kota Pematangsiantar. Bahkan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution turut singgah ke booth Dekranasda Kota Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Harian Dekranas Ny Tri Suswati Tito Karnavian, jajaran Dekranas Pusat, Dekranasda provinsi, serta Dekranasda kabupaten/kota se-Indonesia. (LP)

Dinas Pendidikan Pematangsiantar Tindak Lanjut Video Viral terkait Bullying dan Pemukulan Siswi SMP, Tidak Ada Pengeroyokan

admin — Mon, 28 Sep 2026 12:25:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menindaklanjuti video yang viral terkait kasus perundungan (bullying) dan pemukulan yang terjadi terhadap seorang siswi di salah satu SMP Negeri di Kota Pematangsiantar, berinisial NR. Kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sekaligus menegaskan tidak ada pengeroyokan terhadap siswi tersebut.

Disdik Pematangsiantar bersama Polsek Siantar Selatan mempertemukan sejumlah pihak terkait, Sabtu (26/09/2026). Pihak yang hadir yaitu: kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pematangsiantar Syaiful Rizal SSTP, sejumlah guru, orang tua NR, dan juga orang tua pelaku.

Kadisdik Pematangsiantar Syaiful Rizal didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Pendidikan Dasar Friado Damanik SPd MPd, menerangkan berdasarkan keterangan NR, beberapa temannya kerap mengejek dirinya, bahkan ejekan sampai menyinggung nama orang tua. Hingga kemudian, Jumat (26/09/2026) salah seorang siswi, GLH, memukul NR hingga matanya bengkak dan memar.

Wali kelas yang kemudian mengetahui kejadian tersebut memanggil keduanya, NR dan GLH. Lalu, wali kelas melapor kepada kepala sekolah. Langsung saja kepala sekoh memberikan pertolongan perawatan kepada NR. Mata NR yang bengkak diberi obat. Malamnya, sekitar pukul 21.00 WIB, kepala sekolah mengunjungi kediaman NR. Di sana, sudah ada amangboru (paman) GLH.

"Malam itu, pihak keluarga korban serta keluarga pelaku sudah menyepakati akan melakukan penyelesaian dengan kekeluargaan," sebut Syaiful.

Rencananya, perdamaian dilakukan keesokan harinya, Sabtu (26/09/2026) di sekolah. Namun ternyata sebelum surat perdamaian dibuat, ada pihak keluarga NR yang memosting video terkait bullying di media sosial.

Upaya mediasi/perdamaian tetap dilaksanakan Sabtu (26/09/2026) di ruang kerja kepala sekolah. Dari mediasi tersebut, disepakati orang tua GLH membawa NR untuk berobat ke Rumah Sakit (RS) Mata di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar. Selanjutnya, kedua belah pihak membuat surat perdamaian bermaterai, yang disaksikan Kadisdik dan kepala sekolah.

"Juga akan dibuat video klarifikasi terkait video yang sudah viral di media sosial dari pihak sekolah, keluarga korban, dan keluarga pelaku," sebut Syaiful.

Dalam kesempatan tersebut, orang tua GLH meminta maaf kepada orang tua NR, dan menyatakan bersedia menanggung biaya pengobatan NR hingga sembuh.

"Pihak sekolah juga memberikan sanksi skorsing selama 10 hari kepada pelaku," tambah Syaiful.

"Jadi, sejak awal pihak sekolah sudah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Tidak ada pembiaran. Kita dari Pemerintah Kota Pematangsiantar berharap tidak ada informasi yang simpang siur, yang dapat mengganggu mental dan psikis kedua belah pihak," tukas Syaiful.

Baik Syaiful maupun kepala sekolah menegaskan tidak ada pengeroyokan terhadap NR.

"Tidak benar ada pengeroyokan. Yang memukul satu orang, bukan beramai-ramai," sebutnya. (LP)

Indosat 5G Perkuat Pengembangan Jaringan Berbagai Titik Strategis di Kota Medan

admin — Mon, 28 Sep 2026 10:24:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Mau mabar tapi takut nge-lag? Mau live streaming tapi khawatir buffering? Atau lagi penasaran coba AI buat cari ide, belajar, atau sekadar iseng-iseng berhadiah? Buat masyarakat Medan yang makin aktif dan produktif secara digital, mau ini, mau itu, jaringan harus bisa ikut gerak.

Karena hari ini, internet bukan cuma soal chatting atau scrolling. Ada yang dipakai buat kerja dari mana saja, kuliah dan belajar, main game bareng teman, bikin dan upload konten, streaming hiburan, sampai mengeksplorasi berbagai teknologi baru seperti AI. Semakin banyak yang ingin dilakukan, semakin penting pula konektivitas yang mampu mengikuti ritme tersebut.

Menjawab kebutuhan ini, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus memperkuat pengalaman Indosat 5G di Kota Medan melalui pengembangan jaringan di berbagai titik strategis. Bagi Indosat, 5G bukan sekadar soal teknologi yang lebih baru atau angka kecepatan yang lebih tinggi, tetapi tentang membuat aktivitas digital masyarakat menjadi lebih lancar.

*Agus Sulistio, EVP Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison,* mengatakan, "Masyarakat Medan memiliki kebutuhan digital yang semakin beragam. Hari ini, konektivitas digunakan untuk banyak hal, mulai dari menikmati hiburan dan bermain game hingga belajar, berkarya, dan memanfaatkan AI. Melalui Indosat 5G, kami ingin mendukung masyarakat untuk melakukan lebih banyak hal dengan pengalaman digital yang semakin baik. Inilah semangat #LebihBaikIndosat, membawa teknologi lebih dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat."

Mengusung tema *"Mau Ini Itu, Ya Indosat 5G"* pengalaman tersebut hadir untuk menemani berbagai aktivitas digital masyarakat Medan. Mau streaming? Gas. Mau mabar? Gas. Mau upload konten? Gas. Mau kerja dari mana saja? Bisa. Mau coba AI? Ayo.

Salah satu pengalaman tersebut dapat dirasakan langsung masyarakat melalui Car Free Day Kota Medan pada 27 September 2026. Di tengah aktivitas warga yang berolahraga, menikmati hiburan, dan berkumpul bersama keluarga, teman, maupun komunitas, konektivitas menjadi bagian dari keseruan berbagi momen.

Mau live streaming bareng instruktur Zumba? Bisa. Mau upload kuliner favorit? Bisa. Mau main game bareng komunitas? Bisa juga.

Dengan pengalaman Indosat 5G, mau ini itu, tidak perlu terlalu banyak mikir soal koneksi. No Buffer, No Drama!

Selain mendukung aktivitas digital sehari-hari, Indosat 5G juga mendukung aktivitas pembelajaran khususnya dalam di bidang AI bagi pelajar di Sumatra Utara. Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui program AI Future Leaders, Indosat membekali lebih dari 10.000 pelajar tingkat SMA dan SMK dengan keterampilan menggunakan AI seperti Gemini dan Adobe Express, bukan sekadar untuk membuat tugas jadi lebih mudah, tetapi juga untuk membuka lebih banyak ruang bagi mereka untuk belajar, berkarya, dan siap menghadapi dunia masa depan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memanfaatkan AI dalam mendukung proses pembelajaran, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan produktivitas dan keterampilan digital untuk menghadapi masa depan.

Dari mabar sampai belajar, dari bikin konten sampai mencoba AI, Indosat terus menghadirkan konektivitas yang semakin dekat dengan cara masyarakat Medan menjalani kesehariannya.

Karena pada akhirnya, 5G bukan cuma soal koneksi yang lebih cepat. Ini tentang punya lebih banyak ruang untuk melakukan apa yang mau kita lakukan. Mau ini. Mau itu. Ya Indosat 5G. Rel