Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

admin — Mon, 15 Jun 2026 15:16:00 +0700+0700

Medan - Sektor industri asuransi dan perbankan tanah air kembali diguncang keluhan serius terkait produk asuransi berbalut investasi (unit link). Kali ini, kekecewaan mendalam disampaikan oleh tokoh militer nasional, Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin. Mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut mengaku menjadi korban janji manis agen saat mendaftar program kombinasi asuransi dan investasi dari AIA yang ditawarkan di bank BCA.

Melalui pernyataan tertulisnya, jenderal bintang dua yang pernah memimpin komando wilayah Sumatra Utara ini memperingatkan masyarakat luas untuk ekstra waspada terhadap produk keuangan sejenis.

"HATI-HATI PENIPUAN ALA ASURANSI DGN POLA ASURANSI + INVESTASI dgn UNIT LINK," tegas Daniel dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Kronologi Janji Manis Investasi 10 Tahun Silam

Kisah ini bermula pada 15 Mei 2017. Saat mendatangi kantor cabang BCA, Daniel ditawari sebuah program investasi yang dilengkapi bonus proteksi asuransi. Dalam prospek tersebut, nasabah diwajibkan menyetor premi tahunan selama jangka waktu 10 tahun. Agen kala itu menjanjikan bahwa di akhir periode, nasabah akan menerima pengembalian modal utuh ditambah keuntungan minimal sebesar 5%.

Estimasi keuntungan tersebut dipaparkan melalui tabel ilustrasi, yang membandingkan perkiraan nilai unit link saat pembukaan polis dengan asumsi lonjakan harga di masa depan. Namun, realita yang dihadapi Daniel setelah 10 tahun menjadi nasabah loyal berbanding terbalik dengan simulasi awal, padahal dirinya mengklaim tidak pernah mengajukan klaim proteksi dalam bentuk apa pun.

Menurut Daniel, ini merupakan salah satu bentuk jebakan laten dari pihak pemasar. Seringkali apa yang dijelaskan secara lisan berbeda jauh dengan dokumen tertulis. Celakanya, nasabah cenderung menaruh percaya begitu saja pada penjelasan agen tanpa membaca detail klausulnya. Terlebih lagi, buku polis fisik baru diterima setelah nasabah signatures (tanda tangan) kontrak dan menyetorkan dana awal, sehingga celah ini baru disadari satu dekade kemudian.

Harapan untuk mencairkan dana akumulasi sebesar Rp520 juta plus keuntungan 5% sirna seketika saat ia mengecek saldo investasinya secara berkala pada pertengahan tahun 2026 ini:

Senin, 25 Mei 2026: Saldo tercatat hanya sebesar Rp288 juta.

Jumat, 29 Mei 2026: Saat dicek kembali untuk kedua kalinya, nilai dana merosot ke angka Rp283 juta.

Senin, 1 Juni 2026: Customer Service (CS) Kantor Pusat AIA BCA mengonfirmasi nilai investasi menyusut lagi menjadi Rp281 juta.

Kamis, 4 Juni 2026: Daniel mendatangi petugas AIA di BCA Kantor Cabang (KC) Matraman untuk menutup polisnya. Di momen tersebut, angka investasi terjun bebas ke posisi Rp263 juta.

Kekecewaan Daniel kian bertambah saat mencoba mengurus pembatalan polis secara mandiri. Berdasarkan pengalamannya, proses pencairan dana 50% saja memakan waktu lama, apalagi untuk pengembalian utuh 100%. Setelah mengisi formulir pembatalan melalui aplikasi resmi, nasabah diminta menunggu 5 hari kerja. Namun, karena Daniel menyertakan nota komplain, pihak maskapai justru mengulur waktu hingga 10 hari kerja tambahan dengan alasan perlu mempelajari kasus terlebih dahulu. Kondisi ini membuatnya merasa industri asuransi penuh dengan trik yang merugikan.

Tak hanya itu, saat mengisi formulir pembatalan di aplikasi digital, Daniel menilai sistem terkesan sengaja menggiring opini seolah-olah nasabah menutup polis karena sedang membutuhkan dana mendesak. Opsi penutupan akibat "Nilai Investasi Tidak Sesuai Harapan" justru tidak disediakan di menu pilihan. Ironisnya, saat ia mencoba menuliskan alasan riil tersebut secara manual pada kolom catatan, sistem aplikasi selalu mengalami gagal kirim (submit).

Pihak pengelola berdalih bahwa penurunan drastis tersebut murni akibat fluktuasi pasar modal karena "harga unit link sedang jatuh."

Bongkar Modus Verbal dan Tuntut Intervensi OJK

Mantan perwira tinggi TNI AD yang juga pernah menjabat sebagai Aster Kasad ini menilai dalih tersebut tidak bisa diterima. Ia membeberkan adanya jurang pemisah antara penjelasan lisan oknum pemasar dengan isi dokumen resmi.

"Hal ini jelas merugikan dan merupakan penipuan terhadap saya sebagai nasabah BCA dan AIA. MODUS nya memanfaatkan ketidak jelian calon nasabah, yakni penjelasan verbal saat prospek calon nasabah berbeda dgn isi buku polis yg disodorkan dan kita tanda tangani," jelas Daniel.

Atas kerugian finansial yang dialaminya, Daniel meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak manajemen AIA dan BCA. Ia melayangkan tuntutan agar uang yang telah disetorkannya selama satu dekade terakhir dikembalikan secara utuh tanpa potongan.

Lebih lanjut, mantan Pangdam I/BB ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator tertinggi untuk turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Jika keluhannya diabaikan, ia memastikan akan menempuh langkah hukum formal.

"Saya menuntut minimal seluruh dana yg telah saya bayar kan untuk dikembalikan. Saya minta OJK sbg lembaga yg ikut mengawasi aktifitas Asuransi dan Perbankan utk membantu pengembalian dana saya dan bila tdk diatensi saya akan bawa masalah ini ke jalur Hukum," pungkas Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin.

Ibunda Almarhum Jaka Malau yang Tewas Dalam Pengeroyokan Bermohon Atensi Komisi 3 DPR RI Ungkap Keadilan

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:50:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Dahlia Siallagan, ibu kandung dari korban penganiayaan Jaka Malau, sampai saat ini masih menuntut keadilan hukum terhadap kematian anaknya. Merasa masih ada yang janggal terhadap pelaku pengeroyokan, ibu rumah tangga beralamat di Medan Petisah, Kota Medan, ini mengharapkan atensi wakil rakyat di Komisi 3 DPR RI, agar peristiwa kematian Jaka yang secara tragis terang benderang.

"Kami keluarga merasa sendiri menghadapinya selama ini, sudah 2 Minggu setelah kematian anak saya, seperti di diamkan. Polisinya saya kirim pesan gak dibalas, saya telepon pun tidak diangkat," pukas Dahlia, ditemui di seputaran Kota Pematangsiantar, Minggu (14/6/2025) sekira pukul 16.00 WIB, berharap tidak ada yang ditutup- tutupi terhadap kematian putra bungsunya itu.

Kata Dahlia, dia tidak terima seperti dikatakan Kapolres Pematangsiantar, dalam gelar konferensi pers beberapa waktu, menyatakan Jaka Malau tukang pembuat tato. Jelasnya, korban bahkan tidak mengetahui sama sekali membuat tato. Persis dengan informasi diseputaran lokasi kejadian, menegaskan korban bukan pembuat tato dan tidak pernah sama sekali membuat tato. "Saya pastikan anak saya bukan pembuat tato, saya tahu anak saya," ujar Dahlia, dibenarkan Tina Malau dan Rizki Malau, merupakan kakak dan Abang kandung dari korban Jaka Malau.

Permintaan sampai ke wakil rakyat di DPR RI Komisi 3 yang membidangi hukum, menurut keluarga korban, berharap dengan turun tangannya anggota dewan tersebut, dapat membuka tabir kematian Jaka Malau, kematian tragis yang dialami Jaka Malau. "Mohon kepada komisi 3 di DPR RI di Jakarta untuk membantu kami dalam peristiwa kematian anak saya, bapak ibu DPR, tolong pak atensikan kematian anak saya ini pak, berikan keadilan buat kami bapak ibu komisi 3 yang di pusat Jakarta sana," isak Dahlia, tidak dapat membendung air matanya mengharapkan Komisi 3 DPR RI turun tangan langsung.

Kejanggalan terhadap kematian Jaka Malau, dibeberkan Tina Malau beberapa hari ini usai peristiwa pengeroyokan tragis yang dialami adiknya terhadap para pelaku. Katanya, "Kenapa wajah pelakunya tidak bisa dilihat, sementarakan sudah di realis, 3 orang lagi pelaku kami tidak bisa mengetahui siapa. Belum lagi sampai sekarang SP2HP tidak diberikan, mau dihubungi menanyakan perkembangan pun tidak dijawab," ungkapnya, mencerita luka dialami korban sungguh mengenaskan disekujur tubuhnya.

*Adik kami itu bukan kami biarkan, saya selalu komunikasi dengan asik saya, bahkan mamak saya sering ke Siantar, terakhir 2 Minggu lalu jumpa," ujarnya.

Sementara Punguan Silau Raja, Ambarita Raja dan Sagala Raja, ditempat yang sama yang turut mendampingi keluarga korban, mengungkapkan fakta - fakta yang didapat dilokasi kejadian. "Hampir semua orang yang sering melakukan aktivitasnya di taman bunga, menyatakan korban adalah orang baik. Bahkan ada seorang wanita bermarga Purba, berani bersaksi kalau korban itu orang baik,* tegas Econ Damanik.

Ditambahkan Rudi Malau, keterangan Orang- orang yang mengenal Jaka Malau pun, menyebutkan bukan korban sebagai orang yang membuat tato, tapi orang lain dan orang berbeda.

"Sebagai Popparan Silau Raja, kami masih mempercayakan penuh kasus ini sama kepolisian, terkhususnya Polres Pematangsiantar yang menangani perkara ini. Penyidik punya teknis dan strategi sendiri dalam pengungkapan kasus ini sampai benar- benar tuntas semua dan seterangkan mungkin,* imbuh pria yang merupakan advokat ini.

Sebagai informasi, peristiwa berdarah itu terjadi pada Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 21.20 WIB di kawasan Taman Bunga, Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, tepat di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Dari 6 orang terduga Pelaku, 2 orang menyerahkan diri pada tanggal 1 Juni sudah ditahan dan menjalani proses hukum Roitnandah Panjaitan, 24 tahun, dan Frengki Silaen, 30 tahun,
Satu orang lainnya masih dirawat di rumah sakit sehingga belum bisa ditahan. (LP)

Fraksi DPRD Medan Soroti LPJ APBD 2025, Wawali Zakiyuddin Harahap Dengarkan Pandangan di Paripurna

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:22:00 +0700+0700

Medan — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Medan mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin 15 Juni 2026.

Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kota Medan tersebut, Wakil Wali Kota terlihat mendengarkan dengan seksama setiap pandangan, catatan, serta masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah fraksi menyoroti berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRD Medan Lily MBA menekankan perlunya peningkatan penerangan lampu jalan di sejumlah titik kota yang masih dianggap belum optimal.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui anggota DPRD Medan Sri Rejeki menyoroti pelaksanaan proyek transportasi publik, khususnya pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan. Ia meminta pemerintah kota memastikan proyek tersebut berjalan tepat waktu, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan dalam pembahasan LPJ APBD 2025 antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan.red

Polres Asahan Musnahkan Lebih Dari 14 Kg Sabu Dan 1.400 Lebih Cartridge Vape Narkotika, Diperkirakan Selamatkan 16.000 Jiwa

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Kepolisian Resor (Polres) Asahan, Polda Sumatera Utara, menggelar siaran pers resmi pada Senin pagi pukul 10.00 WIB terkait rencana pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil diamankan dalam dua kasus terpisah. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan aparat dalam memberantas peredaran gelap zat berbahaya di wilayah hukum Asahan dan sekitarnya.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH dengan didampingi Kasat Narkoba AKP Gunawan Efendi, SH dan Perwakilan Pengadilan Negeri, Perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, Perwakilan BNN dan Labfor Polda Sumut serta Penasehat Hukum, Senin (15/6/2026) dalam siaran pers menjelaskan rincian penanganan dua kasus besar yang berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Asahan.

Adapun kasus pertama, berdasarkan Laporan Polisi (LP) nomor LPI/A/117/IV/2026 tertanggal 27 April 2026, petugas mengamankan barang bukti seberat 5.000 gram sabu. Sebanyak 158,1 gram disisihkan untuk kebutuhan proses hukum, sedangkan sisanya seberat 4.841,9 gram rencananya akan dimusnahkan. Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial S telah ditetapkan dan saat ini sedang menjalani proses hukum.

Dan kasus kedua, berdasarkan Laporan Polisi nomor LPI/A/135/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026, aparat berhasil mengamankan 10.000 gram sabu dan 1.500 buah kartrid vape yang diduga mengandung zat berbahaya. Sebanyak 313,72 gram sabu dan 87 kartrid disisihkan untuk keperluan penyidikan. Sementara itu, barang yang akan dimusnahkan berjumlah 9.686,28 gram sabu serta 1.413 kartrid vape yang diduga berisi etomidat. Satu orang tersangka berinisial SAH alias H juga telah ditetapkan dalam kasus ini.

Dengan selanjutnya total Barang Bukti (BB) yang dimusnahkan secara keseluruhan berjumlah, Sabu 14.528,18 gram dan Cartridge
Vape: 1.413 buah.

Pemusnahan dilakukan setelah melalui prosedur hukum yang ketat. Sebagian barang disisihkan secara sah untuk melengkapi berkas penuntutan, proses persidangan, serta menjadi bahan bukti jika terjadi upaya hukum lanjutan seperti banding. Tindakan ini juga bertujuan mencegah agar barang bukti tersebut tidak kembali beredar ke masyarakat dan merugikan banyak pihak.

Kapolres Asahan menegaskan akan terus meningkatkan operasi pengawasan dan penindakan guna memutus rantai peredaran narkotika. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan setiap indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekitar agar wilayah Asahan tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba.

"Diperkirakan bahwa pemusnahan barang bukti ini setara dengan menyelamatkan sekitar 16.000 nyawa warga dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika", ungkap Kapolres. (tec)

Lily MBA Soroti Kebocoran PAD dan Pengelolaan Aset dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Medan3

admin — Mon, 15 Jun 2026 13:02:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Lily MBA, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Lily MBA menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Lily, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Medan yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kota Medan tercatat enam kali berturut-turut meraih opini tertinggi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah hasil audit BPK tersebut turut disertai catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemko Medan.

"Kami ingin mengetahui apakah terdapat catatan-catatan penting dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan. Jika ada, kami meminta penjelasan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat," ujar Lily saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 triliun atau sekitar 83,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut Lily, capaian tersebut memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat persoalan serius pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah akibat lemahnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi. Temuan tersebut diperoleh dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Kota Medan yang hingga kini masih melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pendapatan daerah.

"Masih ditemukan potensi kebocoran dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak," kata Lily.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan belum diterapkannya sistem pengawasan berbasis teknologi seperti tapping box secara menyeluruh untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.

Selain persoalan PAD, Lily MBA turut menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal. Salah satu temuan Pansus Aset Daerah adalah penyewaan gudang penyimpanan barang rongsokan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemko Medan dengan biaya sekitar Rp400 juta per tahun yang telah berlangsung selama lima tahun.

Menurut Fraksi PDIP, kebijakan tersebut dinilai tidak efisien karena nilai barang yang tersimpan diperkirakan lebih rendah dibandingkan total biaya sewa yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyesalkan belum tersedianya data aset daerah yang lengkap dan valid sebagaimana rekomendasi yang pernah disampaikan DPRD melalui Panitia Khusus LKPJ Kota Medan.

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Wali Kota Medan untuk memperkuat pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah.

"Tujuan utama pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan," pungkas Lily MBA.red/anto genk

Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa

admin — Mon, 15 Jun 2026 12:34:00 +0700+0700

Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Hari Sabtu dan Minggu pekan lalu, kami, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, melakukan Studi Strategis ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjalanan akademik ini bukan sekadar kunjungan lapangan. Ia menjadi ruang belajar yang mempertemukan teori pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, pariwisata, teknologi, dan kenyataan hidup masyarakat.

Sebelumnya, dalam kunjungan akademik ke Fudan University, Shanghai, kami belajar tentang bagaimana tata kelola modern bergerak menuju digital governance, artificial intelligence government, dan evidence-based policy. Shanghai memberi pelajaran bahwa kota, data, teknologi, dan kebijakan publik dapat disusun secara sistemik untuk membangun pelayanan yang cepat, cerdas, dan terukur.

Namun Minahasa Utara memberi pelajaran yang tidak kalah penting. Bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga manusia, alam, budaya, dan ruang hidup masyarakat. Jika Shanghai dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola digital, maka Likupang dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Duduk di tepi Pantai Likupang, orang akan mudah mengerti mengapa wilayah ini dipilih sebagai salah satu wajah baru pariwisata Indonesia. Angin laut berembus pelan. Ombak datang tanpa tergesa. Pasir putih membentang seperti sabuk mutiara. Di kejauhan, laut biru bertemu pulau-pulau kecil yang hijau, seakan alam sedang memperlihatkan salah satu halaman terbaiknya.

Tetapi Likupang tidak boleh hanya dibaca sebagai gambar indah dalam brosur pariwisata. Ia bukan sekadar pantai, pasir putih, laut jernih, resort, atau kawasan ekonomi khusus. Likupang adalah ruang hidup masyarakat pesisir. Ia adalah lanskap maritim, simpul sejarah, halaman depan Minahasa Utara, dan sekaligus ujian besar bagi tata kelola pembangunan Indonesia.

Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: bisakah Indonesia membangun destinasi kelas dunia tanpa mencabut akar sosial, budaya, dan ekologinya?

Selama bertahun-tahun, pariwisata Sulawesi Utara lebih sering diidentikkan dengan Manado dan Bunaken. Bunaken telah lama menjadi ikon wisata bahari dunia. Sementara Likupang seperti halaman belakang yang tenang, indah, tetapi belum sepenuhnya dibaca sebagai pusat pertumbuhan baru. Kini situasinya berubah. Melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado–Likupang yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2024, kawasan ini ditempatkan sebagai salah satu destinasi prioritas yang harus dikembangkan secara terpadu.

Potensinya besar. Ada Bunaken sebagai ikon bahari kelas dunia. Ada posisi kawasan dalam Coral Triangle. Ada KEK Likupang sebagai motor investasi. Ada kekayaan budaya Minahasa. Ada dukungan Bandara Sam Ratulangi. Ada kombinasi wisata bahari, pegunungan, budaya, agrowisata, kuliner, desa wisata, dan wisata minat khusus.

Namun potensi besar selalu datang bersama risiko besar. Banyak destinasi di Indonesia memberi pelajaran bahwa pariwisata yang tumbuh tanpa kendali dapat berubah menjadi beban. Bali menghadapi tekanan kepadatan dan ruang hidup warga lokal. Labuan Bajo menghadapi kekhawatiran ekologis. Borobudur harus menjaga daya dukung fisik situs. Beberapa kawasan wisata alam bahkan pernah ditutup sementara karena sampah dan kerusakan lingkungan.

Pesannya jelas: destinasi yang indah bisa rusak bukan karena kurang promosi, melainkan karena terlalu banyak dieksploitasi tanpa tata kelola.

Karena itu, masa depan Likupang tidak boleh diserahkan kepada logika wisata massal semata. Mengejar jumlah kunjungan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah wisatawan tinggal lebih lama? Apakah belanja mereka lebih besar? Apakah masyarakat lokal ikut naik kelas? Apakah UMKM, nelayan, pemandu lokal, pelaku kuliner, perajin, pemilik homestay, dan komunitas desa wisata memperoleh manfaat nyata? Apakah laut tetap bersih, terumbu karang tetap hidup, dan budaya lokal tetap menjadi jiwa destinasi?

Di sinilah gagasan digital governance dan evidence-based policy menemukan relevansinya. Tata kelola pariwisata modern tidak cukup hanya mengandalkan promosi, seremoni, dan pembangunan fisik. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan peta daya dukung. Ia membutuhkan integrasi lintas sektor. Ia membutuhkan kemampuan membaca arus kunjungan, perilaku wisatawan, dampak lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, serta kesiapan masyarakat lokal.

Stuart Russell, pakar Artificial Intelligence dari University of California, Berkeley, pernah mengingatkan bahwa persoalan besar umat manusia bukan hanya teknologi, melainkan ketimpangan antara emosi manusia, institusi yang tertinggal, dan teknologi yang semakin kuat. Dalam konteks pariwisata, peringatan ini sangat relevan. Teknologi dapat membantu mengelola destinasi, tetapi jika institusinya lemah, data tidak dipakai, dan kebijakan hanya mengejar angka kunjungan, maka teknologi hanya menjadi pajangan.

Daron Acemoglu dari MIT juga mengingatkan bahwa AI akan mengubah dunia, tetapi apakah ia membuat masyarakat lebih inklusif atau justru lebih timpang sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang kita ambil. Dalam konteks Likupang, pertanyaannya menjadi: apakah teknologi dan investasi akan membuat masyarakat lokal lebih sejahtera, atau justru menjadikan mereka penonton di kampungnya sendiri?

Maka, pengembangan Likupang harus berangkat dari paradigma baru. Pariwisata dunia sedang bergerak dari mass tourism menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisatawan semakin mencari pengalaman yang otentik, tidak terlalu padat, dekat dengan budaya lokal, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Likupang tidak boleh tumbuh menjadi destinasi yang hanya menjual hotel dan pantai. Ia harus tumbuh sebagai destinasi yang menawarkan cerita, pengalaman, kedalaman budaya, keindahan ekologi, dan keramahan masyarakat.

Dalam kerangka itu, Manado, Bunaken, dan Likupang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Manado harus diperkuat sebagai gerbang utama dan pusat layanan. Bunaken harus dijaga sebagai mahkota wisata bahari. Likupang harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang premium, berkelanjutan, dan terhubung. Gagasan Integrated Manado–Bunaken–Likupang Tourism Corridor menjadi penting karena pariwisata tidak bisa lagi dipahami sebagai titik-titik terpisah, melainkan sebagai koridor pengalaman yang menyambungkan akses, atraksi, amenitas, budaya, kuliner, konservasi, dan ekonomi lokal.

Tantangannya tidak kecil. Konsentrasi kunjungan masih berada di titik-titik tertentu. Tekanan terhadap ekosistem laut dan terumbu karang masih menjadi isu. Konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya optimal. Kawasan juga rentan terhadap bencana alam. Daya saing destinasi masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, Likupang tidak cukup hanya dibangun dengan semangat promosi. Ia membutuhkan manajemen destinasi yang serius.

Manajemen destinasi berarti perencanaan yang tidak tambal sulam. Infrastruktur harus terhubung dengan produk wisata. Jalan harus tersambung dengan desa wisata. Pelabuhan harus terhubung dengan wisata bahari. Bandara harus disambungkan dengan paket perjalanan yang jelas. Event harus menggerakkan UMKM. Kawasan konservasi harus memiliki pembiayaan berkelanjutan. Data kunjungan harus dipakai untuk mengatur daya dukung. Masyarakat lokal harus ditempatkan bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik manfaat.

Di sinilah pentingnya kolaborasi. Pengembangan Manado–Likupang tidak bisa hanya menjadi proyek satu kementerian, satu pemerintah daerah, atau satu investor. Ia harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan masyarakat adat. Pariwisata modern adalah kerja orkestrasi, bukan kerja sektoral.

Namun orkestrasi saja tidak cukup bila arahnya keliru. Likupang harus diarahkan pada high-value tourism: wisatawan yang datang bukan hanya sebentar untuk mengambil foto, tetapi tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, menghargai budaya lokal, dan ikut menjaga lingkungan. Produk unggulannya jelas: marine tourism, diving, wellness, ecotourism, gastronomi, desa wisata, budaya Minahasa, pulau-pulau kecil, dan wisata minat khusus.

Likupang juga harus belajar dari Bunaken. Keindahan laut adalah berkah, tetapi sekaligus amanah. Terumbu karang bukan dekorasi pariwisata. Ia adalah rumah ekologi. Laut bukan sekadar latar foto. Ia adalah ruang hidup nelayan, sumber pangan, jalur budaya, dan modal alam yang harus diwariskan. Karena itu, pembangunan marina, resort, akses jalan, dan kawasan investasi harus selalu tunduk pada satu prinsip: jangan sampai pariwisata membunuh alasan mengapa wisatawan datang.

Budaya Minahasa juga harus menjadi bagian penting dari pengembangan destinasi. Pariwisata tanpa budaya akan mudah menjadi generik. Hotel bisa dibangun di mana saja. Pantai indah juga banyak di Indonesia. Tetapi cerita masyarakat, kuliner, bahasa, musik, tarian, sejarah kampung, tradisi pesisir, dan keramahan lokal adalah pembeda yang tidak bisa ditiru begitu saja. Jika Likupang ingin menjadi destinasi berkelas Asia Pasifik, ia tidak boleh kehilangan rasa Minahasa.

Maka, pengembangan Likupang harus menjawab tiga agenda besar.

Pertama, agenda ekologis. Daya dukung destinasi harus dihitung. Sampah harus dikelola. Terumbu karang harus dilindungi. Konservasi tidak boleh menjadi lampiran, tetapi harus menjadi inti pembangunan. Dashboard destinasi, sistem pemantauan lingkungan, data kunjungan, dan pembiayaan konservasi harus menjadi bagian dari tata kelola baru pariwisata.

Kedua, agenda sosial. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama. Desa wisata, UMKM kuliner, ekonomi kreatif, pemandu lokal, homestay, nelayan, komunitas perempuan, dan anak muda harus masuk dalam rantai nilai pariwisata. Jangan sampai tanah menjadi mahal, investasi masuk, hotel berdiri, tetapi warga sekitar hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Ketiga, agenda tata kelola. Manado–Bunaken–Likupang memerlukan pengelolaan destinasi yang kuat, berbasis data, lintas wilayah, dan lintas sektor. Destination Management Organization atau DMO tidak boleh hanya menjadi istilah teknokratis. Ia harus bekerja nyata: mengatur arus kunjungan, menjaga kualitas layanan, memastikan standar keselamatan, mempromosikan destinasi, menghubungkan pelaku usaha, dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.

Di titik inilah pelajaran dari Shanghai dan Fudan University bertemu dengan pelajaran dari Likupang. Shanghai mengajarkan pentingnya tata kelola berbasis data, teknologi, dan inovasi. Likupang mengingatkan bahwa teknologi harus berpihak kepada manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Pemerintahan masa depan bukan hanya pemerintahan yang digital, tetapi pemerintahan yang bijak menggunakan teknologi untuk menjaga kehidupan.

Sebagai institusi yang menyiapkan kader pemerintahan masa depan, IPDN memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk membaca dinamika ini secara serius. Studi strategis tidak boleh berhenti sebagai kunjungan seremonial. Ia harus menjadi latihan intelektual untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja di lapangan, bagaimana daerah membangun masa depannya, dan bagaimana pembangunan tidak boleh memutus hubungan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan orang. Pariwisata yang baik adalah kemampuan membuat orang datang dengan hormat, tinggal dengan nyaman, membelanjakan uangnya secara adil, lalu pulang dengan membawa cerita baik tentang tempat yang ia kunjungi. Lebih dari itu, pariwisata yang baik harus membuat masyarakat lokal merasa hidupnya lebih baik, bukan lebih terdesak.

Likupang hari ini berdiri di persimpangan penting. Ia bisa menjadi contoh keberhasilan pariwisata Indonesia Timur: indah, berkelas, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Tetapi ia juga bisa tergelincir menjadi destinasi yang ramai sesaat, lalu lelah oleh sampah, konflik ruang, kerusakan laut, dan ketimpangan manfaat.

Pilihan itu ada pada tata kelola kita hari ini.

Karena itu, Likupang harus dibangun dengan cinta, bukan sekadar dengan beton. Dengan data, bukan sekadar dengan promosi. Dengan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata kepada investasi. Dengan kesadaran ekologis, bukan hanya ambisi ekonomi. Dan dengan penghormatan kepada budaya lokal, bukan sekadar selera pasar.

Likupang adalah mutiara maritim. Tetapi mutiara hanya berharga bila dijaga cangkangnya. Lautnya adalah cangkang. Budayanya adalah cangkang. Masyarakatnya adalah cangkang. Alamnya adalah cangkang. Jika semua itu rusak, yang tersisa hanya nama destinasi tanpa jiwa.

Maka tugas kita bukan hanya membuat dunia datang ke Likupang. Tugas kita adalah memastikan ketika dunia datang, Likupang tetap menjadi Likupang: indah, ramah, berbudaya, lestari, cerdas, dan bermartabat.rel

FPKS Soroti Pelaksanaan Proyek BRT Mebidang, Minta DPRD Dilibatkan

admin — Mon, 15 Jun 2026 12:32:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang saat ini telah memasuki tahap implementasi dan konstruksi awal. FPKS menilai DPRD Kota Medan selama ini belum pernah dilibatkan secara langsung dalam perkembangan proyek strategis nasional tersebut.

Hal itu disampaikan juru bicara FPKS DPRD Medan, Sri Rejeki, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam pandangan fraksinya, Sri Rejeki mengatakan proyek BRT Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai dan Deli Serdang merupakan program besar yang akan menjadi tulang punggung transportasi massal perkotaan di kawasan Mebidangro.

"FPKS menilai DPRD Kota Medan belum pernah dilibatkan terkait perkembangan proyek BRT Mebidang. Seharusnya DPRD dilibatkan agar pelaksanaan proyek ini berjalan transparan dan seluruh informasi dapat diketahui secara terbuka," ujar Sri Rejeki.

Dijelaskannya, proyek BRT Mebidang-Binjai-Deli Serdang mendapat dukungan pendanaan dari World Bank melalui Program Mastran (Mass Transit Project) dan menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang dikelola Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan perencanaan, sistem BRT tersebut akan memiliki 12 koridor, terdiri dari 10 koridor di wilayah Kota Medan dan dua koridor yang menghubungkan Medan dengan Binjai serta Deli Serdang.

Saat ini Pemko Medan telah mengoperasikan sekitar 60 unit bus yang melayani lima koridor. Ke depan, jumlah armada direncanakan bertambah hingga mencapai 273 unit untuk melayani seluruh koridor yang telah dirancang.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga sedang melaksanakan pembangunan jalur khusus BRT, Depo Amplas dan Pinang Baris, serta halte naik dan turun penumpang di sejumlah koridor. Pekerjaan konstruksi tersebut telah mendapat dukungan pemerintah daerah dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2027.

Menurut FPKS, besarnya investasi dan dampak proyek terhadap masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi kepada DPRD sebagai lembaga pengawasan. Dengan keterlibatan DPRD, pelaksanaan proyek diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Pemandangan umum FPKS tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap LPj APBD Kota Medan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Medan. (Red)

Pengurus Mantan Pemain PSMS Dikukuhkan, Rico Waas Dorong Kebangkitan Sepak Bola Medan

admin — Mon, 15 Jun 2026 11:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Semangat kebangkitan sepak bola Kota Medan menguat dalam acara pengukuhan Pengurus Mantan Pemain PSMS Medan di Stadion Kebun Bunga, Minggu (14/6/2026). Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan momentum ini menjadi titik awal mengembalikan kejayaan sepak bola Medan melalui kolaborasi antara legenda, pemerintah, dan insan olahraga.

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa para mantan pemain PSMS bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan legenda yang telah mengharumkan nama daerah di kancah nasional.

"Hari ini kita melihat semangat yang sama dari para legenda PSMS. Jangan lagi disebut mantan, karena mereka adalah legenda yang telah mengukir prestasi dan membanggakan Kota Medan di sepak bola Indonesia," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya merawat sejarah PSMS sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah menghadirkan jejak kejayaan para legenda di ruang publik.

"Saya ingin nama-nama legenda PSMS terpajang di dinding Stadion Teladan. Ini akan menjadi energi dan semangat bagi generasi muda agar sepak bola Medan kembali bangkit," katanya.

Selain itu, Rico Waas menyatakan dukungannya terhadap usulan anggota DPRD Kota Medan, H. Iswanda Nanda Ramli, untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola antarklub secara serius dan berkelanjutan. Ia meminta dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Dispora Kota Medan, KONI Kota Medan, dan Askot PSSI Kota Medan.

Menurutnya, kompetisi yang dulu diikuti sekitar 40 klub kini mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar 10 klub. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menghidupkannya kembali.

"Kalau semua serius dan menjaga semangat kebersamaan, insya Allah tahun depan kompetisi itu bisa kita gelar. Kita punya waktu satu tahun untuk mempersiapkannya secara matang," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah lapangan di Medan dapat dimanfaatkan sebagai venue pertandingan, sementara babak semifinal dan final direncanakan berlangsung di Stadion Teladan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyerahkan tiga piala yang pernah diraih PSMS di ajang Piala Emas Bang Yos (PEBY). Piala-piala tersebut selama ini disimpan di Balai Kota Medan sebagai bagian dari bukti sejarah kejayaan klub berjuluk Ayam Kinantan itu.

Ketua Pengurus Mantan Pemain PSMS, Abdul Rahman Gurning, berharap organisasi yang baru dikukuhkan mampu berkontribusi nyata dalam pembinaan sepak bola, khususnya usia dini. Program awal yang akan dijalankan meliputi pembinaan kelompok usia U-13, U-15, dan U-17.

Untuk mengenang sekaligus menghidupkan kembali semangat kejayaan PSMS, juga direncanakan pertandingan persahabatan antara Pemko Medan dan para legenda PSMS di Stadion Teladan.

Ketua Panitia, Iwan Karo Karo, menambahkan, pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan para legenda sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pihak dalam memajukan sepak bola Medan. Rel

Terpujilah GURU Telkomsel Naikkan Level 1.000 Tenaga Pendidik di Indonesia

admin — Mon, 15 Jun 2026 11:33:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Telkomsel meluncurkan Terpujilah GURU, sebuah program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik di Indonesia untuk membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sekaligus mendorong peran mereka sebagai Educator, Creator, dan Innovator.

Program Terpujilah GURU mengadakan roadshow ke Kota Medan yang mengajak komunitas guru dari berbagai sekolah untuk berdiskusi tentang pemanfaatan teknologi secara bijak. Diskusi ini membahas tentang tantangan yang semakin terasa bagi para guru, mengingat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan sekitar 81% guru di Indonesia belum mencapai standar minimum sehingga penguatan kapasitas pendidik menjadi semakin penting.

GM Mobile Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, menyatakan, "Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, Telkomsel memberdayakan guru agar bisa ciptakan hari yang lebih baik dan masa depan gemilang. Terpujilah GURU dihadirkan untuk membantu tenaga pendidik memanfaatkan teknologi secara tepat guna agar pembelajaran jadi lebih efektif, kreatif, dan berdampak."

Melalui platform pembelajaran praktis dan aplikatif di Terpujilah GURU, peserta diharapkan dapat langsung menerapkan keterampilan baru di aktivitas belajar mengajar, termasuk pemanfaatan AI untuk produktivitas, pembuatan konten edukasi kreatif, hingga desain visual materi pembelajaran.

Terpujilah GURU akan berlangsung selama periode Mei–September 2026 di berbagai kota, dengan target menjangkau lebih dari 1.000 guru melalui tahapan Scouting, Screening, Academy, Mentoring, hingga Bootcamp. Agar turut berdampak terhadap kualitas pembelajaran secara lebih luas, para guru peserta akan memperoleh sejumlah manfaat, antara lain: peningkatan keterampilan digital, portofolio materi ajar aplikatif, jejaring komunitas guru inovatif, dukungan pembinaan dan apresiasi.

Direktur The Language Access, Elnoviamy MA, menambahkan, "Kami mengapresiasi inisiatif Telkomsel untuk memperkuat kompetensi guru. Penguatan literasi digital guru menjadi kunci agar pembelajaran tetap selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Kami berharap program ini dapat terus diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak pendidik."

Untuk memperluas dampak secara berkelanjutan, Program Terpujilah GURU juga melibatkan komunitas dan organisasi profesi, seperti PGRI, IGI, MGMP, Guru Pejuang Digital, PPG Prajabatan, The Language Access, dan 1.000 Guru. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan nyata, Telkomsel berharap Terpujilah GURU dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, sekaligus memperkuat kesiapan generasi berikutnya menghadapi era digital. Rel

Pemko Tanjungbalai dan Forkopimda Sambut Kepulangan 130 Jamaah Haji

admin — Mon, 15 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kepulangan 130 jamaah haji asal Kota Tanjungbalai yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Penyambutan berlangsung di Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu (14/6/2026), dan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.

Kedatangan para jamaah disambut hangat dengan lantunan marhaban serta kehadiran ratusan keluarga yang telah menunggu sejak pagi.

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah yang telah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kembali kepada jamaah haji dan hajjah. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga serta selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji. Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah," ujar Fadly.

Ia mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna dan diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan para jamaah setelah kembali ke tengah masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai kesabaran, keteladanan, keikhlasan, dan semangat kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Sepulang dari ibadah haji, kami berharap para jamaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Tanjungbalai," katanya.

Fadly juga mengingatkan para jamaah agar memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan hingga pemulangan jamaah ke daerah.

"Terima kasih kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Agama, panitia penyelenggara, serta keluarga jamaah yang terus memberikan doa dan dukungan," ucapnya.

Sebelumnya, jamaah haji Kota Tanjungbalai yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 11 tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 3411 pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.01 WIB.

Setelah tiba di Sumatera Utara, para jamaah selanjutnya menuju Asrama Haji Medan dan disambut Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Haji dan Umrah serta unsur terkait lainnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjungbalai.

Turut hadir dalam penyambutan di Tanjungbalai sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, serta keluarga jamaah yang memadati lokasi acara untuk menyambut kepulangan sanak saudara mereka.(eko)

PLN Sukses Kawal Keandalan Listrik Tanpa Gangguan Saat Final Piala AFF U-19 Boy's Championship 2026

admin — Mon, 15 Jun 2026 11:24:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara berhasil mengawal keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan laga final Piala AFF U-19 Boy's Championship 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara (13/6/2026). Melalui sistem pengamanan berlapis, kesiapan personel, serta dukungan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN memastikan kebutuhan listrik selama pertandingan dapat terpenuhi dengan baik sehingga laga final berlangsung lancar dan aman.

Keberhasilan pengamanan kelistrikan pada laga final melengkapi dukungan PLN selama seluruh rangkaian Piala AFF U-19 Boy's Championship 2026 yang berlangsung di Sumatera Utara.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, mengatakan PLN menempatkan ajang sepak bola internasional tersebut sebagai salah satu prioritas pengamanan kelistrikan karena menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara sebagai tuan rumah kegiatan berskala internasional.

"PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026. Kami bersyukur seluruh rangkaian pertandingan, termasuk laga final, dapat berlangsung lancar berkat kesiapan sistem, dukungan peralatan cadangan, serta kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak terkait," ujar Mundhakir.

Untuk mendukung keandalan pasokan listrik pada laga final di Stadion Utama Sumatera Utara, PLN menyiapkan pasokan listrik utama berkapasitas 555 kVA yang diperkuat dengan tiga unit Uninterruptible Power Supply (UPS) masing-masing berkapasitas 750 kVA serta tiga unit genset berkapasitas 900 kVA. Sebanyak 121 personel disiagakan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan sistem kelistrikan selama pertandingan berlangsung.

Selain dukungan peralatan cadangan, PLN juga menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui dua jalur pasokan listrik, pemantauan sistem secara real time, inspeksi berkala sebelum pertandingan, serta penempatan petugas siaga di titik-titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan dan memastikan respons cepat apabila terjadi kondisi darurat.

Selama pelaksanaan turnamen, PLN terus melakukan pemantauan kondisi sistem kelistrikan secara intensif, termasuk saat menghadapi cuaca ekstrem yang sempat terjadi pada awal penyelenggaraan pertandingan.

Mundhakir menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan kelistrikan selama Piala AFF U-19 2026 merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan turnamen.

"Keandalan kelistrikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan event internasional. Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, panitia penyelenggara, aparat keamanan, seluruh stakeholder, dan masyarakat yang telah bersama-sama mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026. PLN akan terus meningkatkan keandalan layanan kelistrikan untuk mendukung berbagai agenda strategis nasional maupun internasional di Sumatera Utara," tutup Mundhakir.

Melalui infrastruktur yang andal, sistem pengamanan berlapis, dan kesiapsiagaan personel, PLN terus berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan terbaik guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, investasi, dan pengembangan olahraga nasional. (C04)

SPPG Buntu Pane Dihentikan Sementara, Terkait Enam Siswa Penerima Manfaat Keracunan Makanan Program MBG

admin — Mon, 15 Jun 2026 11:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Sebuah dugaan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG) Buntu Pane, wilayah kerja Puskesmas Prapat Janji, Kabupaten Asahan. Menanggapi laporan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan segera mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pengecekan dan investigasi langsung ke lokasi pada Jumat, 12 Juni 2026.

Langkah cepat ini diambil guna menelusuri penyebab kejadian sekaligus memastikan aspek keamanan pangan dan kondisi sanitasi lingkungan di tempat pengolahan makanan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan tim, tercatat sebanyak (6) enam orang penerima manfaat telah berobat ke Puskesmas dengan keluhan utama sakit perut dan diare setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program ini.

Sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan, operasional SPPG Buntu Pane resmi dihentikan sementara terhitung sejak 8 Juni 2026 sampai batas waktu yang belum ditentukan lebih lanjut. Hasil pengawasan juga menunjukkan bahwa SPPG tersebut belum mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini dikarenakan nilai hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan baru mencapai 50 persen, dan sampai saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan sesuai rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat, memberikan pembinaan, serta melaksanakan pengawasan secara rutin agar makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

"Keamanan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama kami. Penghentian operasional ini diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum layanan dibuka kembali," ujarnya.

Sementara Kadis Kesehatan Kabupaten Asahan, dr. Hari Sapna, MKM melalui Sekretaris Fahrizal Pohan, SKM, M.Kes saat dikonfirmasi Wartawan, Minggu (14/6/2026) membenarkan dan mengajak seluruh warga untuk lebih peduli terhadap kondisi makanan yang dikonsumsi dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan jika menemukan gejala atau kejadian yang berpotensi mengganggu kesehatan, demi kebaikan bersama. (tec)

Forum Alumni BEM & MASKER PRAGI Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran 'INDONESIA RESPONSIF'

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:56:00 +0700+0700

Jakarta , Kordinator Nasional (Kornas) Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (Masker Pragi) yang juga sebagai Wakil ketua Umum DPP FABEM - SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa ) Tody Ardiansyah Prabu, S.H menuturkan tatanan ekonomi Indonesia, nilai tukar mata uang, aksi mahasiswa, dan dinamika politikmenjadi perbincangan utama di Indonesia. Topik paling mendominasi saat ini.

Kondisi Ekonomi & Nilai Tukar Rupiah,Fluktuasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus kisaran Rp 18.000 per Dolar AS terhadap harga kebutuhan pokok saat ini memerlukan kewaspadaan ekstra, meskipun beberapa komoditas pangan pokok di area lokal masih relatif terkendali.

Kendati penurunan nilai rupiah akibat faktor luar negeri tetap diwaspadai, Menteri Keuangan Bapak Purbaya memastikan koordinasi yang erat dan harmonis antara Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) akan terus berjalan guna menjaga kestabilan kurs. Indonesia kini bukan lagi negara yang gampang gemetar mendengar gertakan pasar luar, melainkan sebuah kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara yang siap melangkah mantap di atas kaki sendiri demi kesejahteraan kemakmuran & berkeadilan rakyat Indonesia yang hakiki.

Pemerintah optimistis, begitu data-data riil mengenai kuatnya ekonomi ini terbaca utuh oleh pasar internasional, maka segala bentuk kampanye negatif dan kepanikan palsu yang ditiupkan oleh pihak luar termasuk ketakutan terselubung dari negara tetangga, lambat laun akan rontok dengan sendirinya.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa,Gelombang demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia terkait isu ekonomi, kenaikan harga BBM non-subsidi, dan evaluasi kebijakan nasional harus tetap kondusif, terarah dan sesuai aturan. Penyampaian Aspirasi juga sesuai dengan amanah demokrasi, Janganlah Rakyat mahasiswa di adu domba untuk menyerang pemerintahan negara kesatuan republik indonesia Justru Pemerintah Presiden Prabowo Responsif terhadap hal partisipasi publik dalam mengambil kebijakan publik pro rakyat. Dan Seruan moral dan imbauan agar mahasiswa tidak terpancing untuk menghina Presiden sangat penting demi menjaga etika berdemokrasi dan efektivitas perjuangan gerakan mahasiswa itu sendiri. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki peran krusial dalam menyuarakan aspirasi.Selalu utamakan nalar kritis dan argumen yang solutif dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum.

Berbagai situasi terkini indonesia kita harus tetap menjaga semangat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa.berbagai pendapat tentang kondisi bangsa indonesia saat ini harus bersama kita sikapi dengan baik dan bijaksana Jangan mudah terprovokasi hingga dapat menyebabkan bangsa indonesia terpecah belah.Kondisi Geo politik Global saat ini sangat tidak kondusif sulit diprediksi, sedang tidak baik baik saja, jangan sampai terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa.

"INDONESIA RESPONSIF" BUKAN "INDONESIA BANGKRUT" Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan prabowo subianto saat ini.mulai evalusasi kebijakan ekonomi,nilai tukar rupiah, ketahanan pangan energi nasional, penegakan hukum terhadap BGN,Evaluasi kebijakan Program MBG juga sudah dilakukan, akan tetapi ada yang lebih penting dari itu semua."JAGA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA"
Tutur " Tody Ardiansyah Prabu, S.H

"Narasi negatif 'Sell Indonesia' yang ditiupkan media asing, terutama Singapura, diduga karena adanya kecemasan akut terhadap penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia"

Jika kita jeli melihat arah angin ekonomi, turunnya nilai mata uang akibat memanasnya situasi di Timur Tengah antara Iran melawan koalisi AS-Israel hanyalah guncangan sesaat. Di balik riuh rendah tersebut, sebenarnya ada ketakutan besar dari negara tetangga seperti Singapura terhadap bangkitnya kemandirian ekonomi kita.

Kabar miring yang ditulis media asing sekelas The Straits Times dan Bloomberg belakangan ini sebenarnya menyimpan pesan rahasia: Singapura sedang cemas akut. Posisi mereka sebagai pusat keuangan dan tempat transit barang di Asia Tenggara kini mulai terancam.

Langkah berani Presiden Prabowo menggabungkan aset-aset raksasa negara ke dalam perusahaan induk raksasa (superholding) Danantara, ditambah percepatan program pengolahan bahan mentah di dalam negeri serta pengetatan ekspor komoditas penting, secara langsung telah memotong jalur manis yang selama ini dinikmati oleh para makelar di Singapura.

Tody Menegaskan Nilai tukar rupiah bergerak menguat signifikan hingga ke level Rp17.860 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 12 Juni 2026. Mata uang garuda berhasil memangkas pelemahan tajam yang sempat menyentuh level psikologis Rp18.171 per dolar AS pada awal pekan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia ikut menguat ke posisi Rp17.921 per dolar AS.

Faktor Utama Pemicu Penguatan Rupiah

Kenaikan Suku Bunga Acuan: Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk membentengi mata uang rupiah dan meningkatkan imbal hasil aset domestik.

Derasnya Aliran Modal Asing (Inflow): Keputusan BI langsung menarik minat investor portofolio global. Aliran modal asing yang masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) menembus angka Rp15,11 triliun dalam sehari.

Sentimen Positif Obligasi Danantara: Keberhasilan penerbitan perdana obligasi internasional Danantara yang sukses menghimpun dana senilai Rp26,9 triliun mendongkrak kepercayaan pasar global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Diversifikasi Mata Uang Non-Dolar: Penguatan stabilitas eksternal didukung oleh perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) bersama People's Bank of China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata menuturkan kebijakan BI (Bank Indonesia) tetap membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan moneter,intervensi pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan pada 17–18 Juni 2026 sangat penting. Langkah ini sangat krusial untuk mengantisipasi ketegangan geopolitik global dan fluktuasi permintaan valas domestik. Pemerintah memproyeksikan rupiah akan terus menguat secara bertahap memasuki Semester II-2026.

Rinno menuturkan beberapa point penting Dampak Positif dari Kenaikan Harga Pertamax :

1.Menghemat Anggaran Negara (APBN).

Menurut estimasi pengamat ekonomi di media ekonomi Kontan, kebijakan penyesuaian harga ini mampu menghemat anggaran negara hingga Rp11,4 triliun per tahun. Tanpa adanya penyesuaian, pemerintah berpotensi menanggung tambahan beban kompensasi energi hingga Rp27,7 triliun.

2.Menjaga Cadangan Devisa dan Rupiah

Langkah ini berhasil menghemat devisa negara sebesar US$ 0,6 miliar, yang membantu meredam tekanan pelemahan nilai tukar rupiah di pasar global.

3.Memperkuat Arus Kas Pertamina

Selama harga jual ditahan di bawah nilai keekonomian, PT Pertamina (Persero) harus menanggung selisih biayanya terlebih dahulu. Penyesuaian ke Rp16.250 per liter memulihkan kesehatan arus kas perusahaan untuk dialokasikan pada investasi infrastruktur energi.

4.Meningkatkan Kepercayaan Investor

Analis dari lembaga keuangan seperti Stockbit melalui GoKepri menilai respons cepat ini memberikan sentimen positif pasar. Investor melihat komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola fiskal yang disiplin dan transparan sesuai mekanisme pasar.

5.Mendorong Efisiensi dan Energi Alternatif

Kenaikan harga secara jangka panjang memicu kesadaran masyarakat untuk lebih bijak mengonsumsi BBM serta mempercepat transisi ke kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif berbasis gas.

Rinno menilai ada upaya narasi negatif yang di duga sengaja dibangun untuk melemah kan pemerintahan Prabowo Gibran.Suatu permasalahan bangsa yang kompleks ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja.

Substansi Masalah dan Fakta Penyeimbang :

Untuk melihat isu ini secara objektif, terdapat fakta dan data ekonomi yang melandasi situasi,antara lain :

1.Faktor Global Bukan Domestik Semata

Pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax dipicu secara langsung oleh faktor eksternal, yaitu lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik geopolitik global. Kondisi ini memaksa dilakukannya penyesuaian harga demi menyelamatkan APBN dari beban kompensasi yang membengkak.

2.Perlindungan Subsidi Tetap Berjalan

Meski harga Pertamax nonsubsidi naik menjadi Rp16.250 per liter, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM penugasan rakyat kecil. Harga Pertalite tetap ditahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.

3.Tren Pemulihan dan Intervensi dalam tindakan Nyata

Kritik mengenai rupiah yang "anjlok", "Indonesia Bangkrut" perlahan terbantahkan oleh data di lapangan. Melalui respons cepat (Indonesia Responsif), kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia serta masuknya modal asing ke instrumen domestik, nilai tukar rupiah justru berhasil berbalik menguat signifikan ke level Rp17.860 per dolar AS.
Jalan Menuju Indonesia Emas butuh proses,tidak mudah,bukan seperti membangun "CANDI Dalam Satu Malam" dalam Kisah Legenda.tutur Rinno pria Berdarah Ternate Jawa.
Cucu pejuang kemerdekaan RI 1945 "Pertempuran Medan Area".rel

UNPAB Tingkatkan Kompetensi Kehumasan melalui Workshop LLDIKTI Wilayah I, Perkuat Strategi Komunikasi Publik Digital

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:47:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat komunikasi publik dan branding institusi melalui partisipasi aktif pada Workshop Kehumasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I yang berlangsung pada 11–12 Juni 2026 di STIKes Mitra Husada Medan.

Pada kegiatan yang diikuti oleh perwakilan humas dari 100 Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara tersebut, UNPAB diwakili oleh Risha Joanda, S.E., Kepala Urusan Komunikasi Publik & Media UNPAB.

Workshop mengusung tema "Membangun Komunikasi Publik Digital dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di Era Diktisaintek Berdampak", yang bertujuan meningkatkan kapasitas humas perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang terus berkembang.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai wawasan strategis terkait pengelolaan komunikasi publik, penguatan citra institusi, optimalisasi media sosial, publikasi capaian perguruan tinggi, serta implementasi keterbukaan informasi publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada hari pertama, materi disampaikan oleh sejumlah praktisi dan akademisi kehumasan, di antaranya Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom., Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Ignatius Edward Riantono, Perwakilan BINUS University PSDKU Medan, Dr. Herna Rinayanti, M.Kes., Ketua STIKes Mitra Husada Medan, serta Abdul Karim Syahputra, M.Kom., Dosen Universitas Royal.

Dalam sesi tersebut, para narasumber menekankan pentingnya peran humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif perguruan tinggi melalui penyampaian informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Workshop juga menghadirkan Muhammad Safii Sitorus, S.H., M.H., Kepala Divisi Sengketa Komisi Informasi Sumatera Utara, yang membahas implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Materi ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi informasi sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan wawasan langsung dari jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yakni Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si., Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemdiktisaintek, serta Agi Bahari Ediyana Rusly, S.I.Kom., Ketua Tim Kerja Layanan Publik, Layanan Informasi, dan Perpustakaan Kemdiktisaintek.

Dalam pemaparannya, Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si. menegaskan bahwa humas perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kampus dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus mampu menunjukkan dampak nyata pendidikan tinggi sekaligus memberikan manfaat bagi publik.

Rangkaian workshop ditutup secara resmi oleh Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya transformasi kehumasan perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan komunikasi publik yang berdampak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

Keikutsertaan UNPAB dalam workshop ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik kampus, memperkuat branding institusi, serta mengoptimalkan pengelolaan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Hasil dan praktik terbaik yang diperoleh selama kegiatan akan didiseminasikan kepada Unit Komunikasi Publik dan Media UNPAB sebagai langkah penguatan strategi komunikasi digital, peningkatan kualitas publikasi institusi, serta persiapan menghadapi berbagai program dan penghargaan kehumasan di tingkat nasional.rel

DPW FKWJ Sumatera Utara Lestarikan Budaya melalui Perayaan Kenduri Suroan 1 Muharam 1448 H

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:36:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA– Dalam upaya menjaga kelestarian tradisi leluhur serta mempererat tali silaturahmi antarwarga perantauan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Nusantara Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan penyelenggaraan kegiatan budaya "Kenduri Suroan". Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati datangnya 1 Muharam 1448 Hijriyah.

Kegiatan yang sarat dengan nilai spiritual dan kearifan lokal ini dijadwalkan akan berlangsung pada Senin malam, 15 Juni 2026. Acara ini menjadi momentum tahunan yang dinantikan oleh keluarga besar FKWJ Sumatera Utara untuk berkumpul, memanjatkan doa bersama, serta merefleksikan nilai-nilai kebaikan yang diusung dalam menyambut tahun baru Islam.

Ketua Umum DPW FKWJ Sumatera Utara, Djamin Sumitro, didampingi oleh Sekretaris Umum, Supriadi, menekankan bahwa Genduri Suroan bukan sekadar agenda seremoni, melainkan pilar penting dalam memperkuat guyub rukun (kerukunan) di tengah masyarakat.

"Kenduri Suroan adalah warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya merayakan pergantian tahun Hijriyah, tetapi juga mempererat jalinan komunikasi antaranggota serta mendoakan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi seluruh warga dalam menjalankan tugas sehari-hari," ujar Djamin Sumitro.

Kegiatan ini akan dipusatkan di Kecamatan Hamparan Perak, sebagai bentuk dedikasi organisasi untuk menyentuh basis-basis komunitas warga di tingkat daerah. Panitia penyelenggara mengharapkan kehadiran seluruh undangan untuk mengikuti prosesi acara dengan khidmat dan disiplin waktu.

Detail Penyelenggaraan Kegiatan:

Nama Agenda: Genduri Suroan (Peringatan 1 Muharam 1448 H)

Waktu Pelaksanaan: Senin Malam / Selasa Wage, 15 Juni 2026

Pukul: 20.00 WIB s.d. Selesai

Lokasi: Kediaman Mbah Sukermanto, Ketua DPC FKWJ Kecamatan Hamparan Perak

Alamat: Dusun V, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak

Pihak DPW FKWJ Sumatera Utara berharap agar melalui kegiatan ini, semangat persaudaraan dan gotong royong warga Jawa di Sumatera Utara semakin kokoh, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi harmoni kehidupan sosial di lingkungan masyarakat setempat.

Tentang FKWJ:
Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Nusantara Provinsi Sumatera Utara adalah organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pelestarian nilai budaya Jawa, penguatan silaturahmi, serta pemberdayaan sosial bagi warga Jawa yang berada di wilayah Sumatera Utara.rel

Guna memaksimalkan kelurahan pada perlombaan tingkat Sumut Ketua TP PKK meninjau Kelurahan Tong Marimbun dan Kelurahan Pematang Marihat

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:33:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Guna memaksimalkan kelurahan pada perlombaan tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi meninjau Kelurahan Tong Marimbun dan Kelurahan Pematang Marihat yang berada di Kecamatan Siantar Marimbun, Sabtu (13/06/2026). Kelurahan Tong Marimbun mengikuti Lomba Kategori Amalkan dan Kukuhkan Halaman, Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Aku Hatinya) PKK. Sedangkan Kelurahan Pematang Marihat di kategori Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam kunjungan tersebut, Ny Liswati melihat langsung situasi dan kondisi tanaman yang akan diperlihatkan kepada Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumut.

Hal tersebut merupakan bentuk kolaborasi dan kebersamaan TP PKK Kota Pematangsiantar, TP PKK Kecamatan Siantar Marimbun, dan TP PKK Kelurahan Tong Marimbun, guna memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kelurahan.

Camat Siantar Marimbun Alexsandro Siahaan SIP MSi memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan guna menyambut Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumut, seperti gotong royong, sosialisasi kepada warga, hingga partisipasi warga dalam program Aku Hatinya PKK.

Selanjutnya, Ny Liswati mengunjungi Kelurahan Pematang Marihat. Di lokasi,
Ny Liswati beserta rombongan melihat dan berdiskusi dengan warga yang memanfaatkan drainase untuk budidaya ikan. Ny Liswati kagum melihat warga dapat memanfaatkan drainase kecil untuk budidaya ikan nila dan ikan mas.

Kelurahan Pematang Marihat dipersiapkan untuk mengikuti monitoring lomba PHBS TP PKK Provinsi Sumut September 2026 mendatang.

Tampak hadir, Asisten Administrasi Umum Setdako Dedi Tunasto Setiawan SH MH, Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP, Sekretaris TP PKK Kota Pematangsiantar Rasta Eliya Ginting, Lurah Tong Marimbun Tumbur A Pardede, Lurah Pematang Marihat Arif Arianto, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter dan Keluarga TP PKK Kota Pematangsiantar Asima Sarah Liliana Silalahi, Ketua TP PKK Kecamatan Siantar Marimbun Theresia Anggreini, dan jajaran pengurus lainnya. (LP)

Pemko bersama DPW dan BKPRMI menggelar rapat persiapan perhelatan FASI XIII Tingkat Sumut

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:32:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat persiapan perhelatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XIII Tingkat Sumut. Rapat pematangan kegiatan berlangsung di dua tempat, yakni di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar Jalan Merdeka, dan rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus, Sabtu (13/06/2026).

FASI merupakan ajang perlombaan dan gebyar kreativitas Islami untuk anak-anak. Perlombaan yang akan dipertandingkan meliputi: Nasyid Islami, Menggambar, Mewarnai, Peragaan Sholat, Ceramah Agama Islam, Kaligrafi, Tilawah Al-Qur'an, Tartil Al-Qur'an, Tahfiz Juz Amma, hingga Lomba Azan dan Iqamah.

Kemudian juga akan dilangsungkan pelantikan DPW BKPRMI Sumut di Kota Pematangsiantar.

Rapat dihadiri Ketua BKPRMI Sumut Syafrizal Harahap SHI, Dewan Pengarah FASI Ny Liswati Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdako Irwansyah Saragih SSos MSi, Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP, Kasat Intel Polres Pematangsiantar Iptu Hary Isdayanto SH MH,
Ketua BKPRMI Kota Pematangsiantar Khoir Parinduri, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
‎
Usai rapat teknis, Ketua BKPRMI Sumut Syafrizal Harahap mengatakan Pemko Pematangsiantar sangat luar biasa dalam hal kesiapan menyambut delegasi peserta dari masing-masing kabupaten/kota se-Sumut.

"Alhamdulillah, sekali lagi atas nama DPW BKPRMI Sumut, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama dengan Ibu Liswati yang merupakan Dewan Pengarah, yang membantu penuh agar suksesnya acara Festival Anak Sholeh dan pelantikan DPW BKPRMI Sumut," katanya.

Syafrizal menambahkan, ia menunggu para peserta dari kabupaten/kota yang akan mengutus pesertanya untuk datang ke Kota Pematangsiantar.

"Karena Kota Siantar akan menjadi tuan rumah yang baik, menikmati wisata kuliner, menikmati udara yang sejuk, dan semoga ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa kita bersilaturahmi, kita ber-Fastabikhul Khairat," tukasnya.

‎Sebelumnya, untuk menunjang kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, panitia telah menentukan titik-titik lokasi pelaksanaan lomba.

‎Dalam rapat teknis, Ny Liswati selaku Dewan Pengarah pada FASI XIII Sumut, mengatakan merupakan suatu kebanggaan Kota Pematangsiantar menjadi tuan rumah pelaksanaan FASI.

"Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Kota Pematangsiantar yang telah dihunjuk sebagai penyelenggara Festival Anak Sholeh Indonesia ke XIII Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Oleh karena itu, melalui momentum pertemuan pada hari ini, saya mengajak kita semua agar dengan penuh kesungguhan dan antusiasme, bekerja sama dalam suatu kepanitiaan untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut," terangnya.

Ny Liswati yakin, dengan pengalaman, kemampuan, dan kapasitas aparatur panitia dan lainnya, mampu untuk menyelenggarakan dan menyukseskan pelaksanaan FASI dengan baik, dan dengan hasil yang membanggakan bagi Kota Pematangsiantar.

"Terima kasih atas dukungan, kerja sama dan perhatian bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kemudahan dan melindungi kita dalam melaksanakan amanah yang mulia ini," tukasnya.

Kegiatan ini bertujuan menggali serta mengembangkan potensi dan bakat anak-anak di bidang keagamaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur Islam sejak usia dini.

Melalui kompetisi, FASI diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia, cinta Al-Qur'an, dan berprestasi di bidang keagamaan.

‎Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat kerukunan keberagaman Kota Pematangsiantar sebagai Kota Toleransi keempat se- Indonesia, sekaligus melahirkan bibit-bibit unggul yang kelak menjadi penerus bangsa yang religius dan berprestasi.
‎
‎Panitia terus mematangkan segala persiapan, mulai pendaftaran peserta, hingga penataan tempat pelaksanaan yang menjamin kelancaran dan kualitas pelaksanaan lomba. (LP)

IAI Sumut Gelar Sayembara Arsitektur Regional “SUTURA UTARA”, Dorong Penguatan Wisata Gastronomi KSP 1 Petisah

admin — Mon, 15 Jun 2026 10:29:00 +0700+0700

MEDAN– Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Utara sebagai asosiasi profesi arsitek berkomitmen tinggi dalam mendukung perancangan lingkungan binaan yang berkualitas serta menjadi mitra strategis pembangunan daerah. Sebagai bagian dari rangkaian perhelatan akbar Arsitek Jumpa Tengah (AJT) tahun 2026, IAI SUMUT melalui Board of Development, menggandeng Dinas Pariwisata Kota Medan meluncurkan sayembara arsitektur regional. Langkah kolaboratif ini juga merupakan wujud kontribusi nyata profesi arsitek dalam mengoptimalisasi nilai kota dan menyuplai gagasan fisik untuk program akselerasi Pemerintah Kota Medan pada wilayah KSP 1 - Kuliner Petisah sebagai pusat wisata gastronomi unggulan Sumatera Utara.
Mengangkat tajuk filosofis "SUTURA UTARA: Merajut Nadi Ruang Wisata Kota". Sayembara ini merupakan sebuah intervensi arsitektural berupa akupunktur urban yang digagas untuk menjahit kembali fragmentasi spasial pada koridor pariwisata gastronomi KSP 1 Petisah Medan. Sejalan dengan tema besar AJT 2026 yaitu "Nadi Ruang", Sayembara SUTURA UTARA bermaksud mentransformasikan infrastruktur kawasan kuliner menjadi urat nadi kehidupan masyarakat yang menghidupkan ruang urban dan memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan.
Ketua IAI Sumatera Utara, Ar. Achmad Aryanto, IAI, AA, menegaskan bahwa melalui sayembara ini, IAI Sumut ingin menguji sensitivitas para perancang melalui metode Urban Acupuncture (Akupunktur Urban). Jika kuliner adalah jantung yang menghidupkan rasa di Kota Medan, maka infrastruktur kawasan adalah nadi kehidupan masyarakat yang harus dijahit dengan untaian pengalaman (experiential tourism) yang berkesan bagi wisatawan.
Guna melahirkan tolok ukur desain yang aplikatif, kompetisi ini melibatkan panel dewan juri lintas sektor yang kompeten, antara lain Ketua IAI Sumut sendiri, pakar pariwisata berkelanjutan Prof. Ir. Nurlisa Ginting, M.Sc, PhD, IPM, praktisi arsitektur senior Ar. Ramadhoni Dwi Payana, IAI, serta kepala kebijakan dari Dinas Pariwisata Kota Medan dan praktisi industri perjalanan H. Solahuddin Nasution, S.E., M.S.P..
Bersamaan dengan itu, Lomba Fotografi Urban turut dibuka untuk menangkap perspektif visual publik dalam merekam denyut kehidupan, estetika, dan interaksi sosial yang menghidupkan ruang-ruang Kota Medan baik pada ruang luar maupun ruang dalam bangunan.
AGENDA & LINIMASA PENTING KEGIATAN
Menandai eksistensi pergerakannya, IAI Sumatera Utara menetapkan garis waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
06 Juni 2026: Official Launching (Peluncuran Resmi) & Pembukaan Pendaftaran Kompetisi.
20 Juni 2026: Agenda Aanwijzing / Rapat Penjelasan Teknis Sayembara (Format Hybrid).
11 Juli 2026: Batas Akhir Penutupan Pendaftaran Resmi.
25 Juli 2026: Batas Akhir Pengumpulan Karya Digital (Submission Deadline).
03 Agustus 2026: Pengumuman Nominator Terbaik / Finalis (Top 3).
07 Agustus 2026: Babak Presentasi Terbuka Finalis di Hadapan Dewan Juri
09 Agustus 2026: Malam Penganugerahan Juara & Penyerahan formal Piala Wali Kota Medan.
Melalui sinergi erat antara IAI Sumatera Utara dan Dinas Pariwisata Kota Medan ini, perhelatan AJT 2026 sebagai wadah arsitektur terbesar di Sumatera diharapkan mampu melahirkan masterplan mikro yang tidak hanya memperkuat identitas pariwisata daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif pariwisata urban yang berkelanjutan.red

MENUJU MUKTAMAR VIII IPHI DI BALI, Merawat Kemabruran, Menguatkan Persaudaraan, Meneguhkan Pengabdian

admin — Sun, 14 Jun 2026 20:20:00 +0700+0700

MENUJU MUKTAMAR VIII IPHI DI BALI

Merawat Kemabruran, Menguatkan Persaudaraan, Meneguhkan Pengabdian

Oleh H.Rahudman Harahap MM
Ketua Pengurus Wilayah IPHI Sumut

Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang akan diselenggarakan di Pulau Bali pada 15–16 Juni 2026 bukan sekadar agenda organisasi lima tahunan. Lebih dari itu, muktamar merupakan momentum strategis untuk melakukan konsolidasi, evaluasi, dan proyeksi masa depan organisasi dalam menjawab tantangan umat, bangsa, dan dunia yang terus berkembang.

Sejak berdiri, IPHI hadir sebagai wadah berhimpunnya para haji Indonesia yang memiliki komitmen menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Kemabruran bukan hanya tercermin dalam ibadah personal, tetapi juga dalam kepedulian sosial, penguatan ukhuwah, pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Muktamar VIII menjadi sangat penting. Organisasi yang menghimpun jutaan haji Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan moral dan sosial. Dengan jaringan yang tersebar dari pusat hingga daerah, IPHI memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis, religius, dan berkeadaban.

Penyelenggaraan muktamar di Bali juga memiliki makna simbolik yang mendalam. Bali dikenal sebagai miniatur kebhinekaan Indonesia. Di tengah masyarakat yang majemuk, nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kerukunan hidup tumbuh dengan baik. Karena itu, Bali menjadi tempat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen IPHI dalam merawat persatuan nasional dan memperkuat moderasi beragama.

Tantangan yang dihadapi umat Islam dewasa ini tidak ringan. Arus digitalisasi yang begitu cepat, perubahan sosial yang dinamis, krisis moral, hingga berbagai persoalan ekonomi dan lingkungan membutuhkan respons yang cerdas dan konstruktif. Para haji sebagai kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pengalaman spiritual di Tanah Suci diharapkan mampu menjadi teladan dalam menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin di tengah kehidupan masyarakat.

Karena itu, Muktamar VIII tidak cukup hanya menghasilkan kepengurusan baru. Yang lebih penting adalah lahirnya gagasan-gagasan besar dan program-program unggulan yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Penguatan kaderisasi, pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi dan usaha produktif, pengembangan food estate berbasis komunitas, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan dakwah digital perlu menjadi perhatian bersama.

Muktamar juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi antargenerasi. Para haji senior yang kaya pengalaman perlu berjalan beriringan dengan generasi muda yang memiliki energi, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Kolaborasi keduanya akan menjadi modal penting bagi keberlanjutan organisasi di masa depan.

Di atas semua itu, semangat utama yang harus terus dijaga adalah persaudaraan. Perbedaan pandangan dalam organisasi adalah sesuatu yang wajar, tetapi persatuan dan kemaslahatan yang lebih besar harus selalu menjadi prioritas. Muktamar hendaknya menjadi ajang musyawarah yang penuh hikmah, menghasilkan keputusan yang memperkuat organisasi, bukan sebaliknya.

Kita berharap Muktamar VIII IPHI di Bali berjalan lancar, sukses, dan membawa keberkahan. Semoga forum tertinggi organisasi ini mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, program yang visioner, serta langkah-langkah strategis untuk semakin mengokohkan peran IPHI sebagai organisasi yang menjaga kemabruran haji sepanjang hayat, mempererat persaudaraan, dan mengabdi bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Selamat bermuktamar. Dari Bali, mari meneguhkan tekad: Haji Mabrur, Persaudaraan Kokoh, Pengabdian Tak Pernah Berakhir.ref

Tuan Guru Batak Prihatin atas Pernyataan Tiyo Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

admin — Sun, 14 Jun 2026 20:06:00 +0700+0700

Medan -- Tuan Guru Batak Syekh Dr. H. Ahmad Sabban el-Rahmaniy Rajagukguk, M.A menyampaikan keprihatinannya atas pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang viral di media sosial karena menyebut seekor kucing dengan nama yang dianggap menghina Presiden Prabowo Subianto.

Dalam video yang beredar, Tiyo mengaku menyelamatkan seekor kucing yang dalam kondisi terkena penyakit kulit. Setelah itu, Tiyo menyebut memberikan nama kepada kucing itu yang dimana nama tersebut diduga menghina Presiden.

"Kemarin saya meresque seekor kucing, saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, saya kasih nama kucing itu prabodoh subiantolol," kata Tiyo dalam video.

Menanggapi hal tersebut, Tuan Guru Batak menilai kritik dan kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap disampaikan dengan mengedepankan etika, moralitas, dan adab sebagai ciri bangsa Indonesia.

"Saya sebagai anak bangsa, sebagai orang kampung, yang sangat mencintai negeri ini, saya bukan siapa-siapa. Tapi sungguh saya sangat prihatin menyaksikan apa yang telah disampaikan oleh ananda Tiyo Ardianto ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama, Pancasila, serta budaya ketimuran yang mengedepankan sopan santun dalam menyampaikan pendapat.

"Sebagai anak bangsa, sebagai bangsa yang beragama, yang punya Pancasila dimana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dan kita juga sebagai bangsa yang berbudaya, yang memiliki nilai-nilai moralitas. Tentu kita sangat prihatin, dan mengecam apa yang dilakukan, disampaikan oleh ananda Tiyo Ardianto," katanya.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh diwujudkan dalam bentuk cacian, makian, maupun penghinaan kepada pihak lain.

"Silakan bersuara, akan tetapi jangan sampai melakukan cacian, makian, cercaan. Kita tidak boleh saling menghujat, saling mencerca, karena kita bangsa yang beradab," tegasnya.

Tuan Guru Batak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita sama-sama memberikan edukasi, mengajarkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moralitas kepada seluruh anak bangsa kita, agar bangsa tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab yang senantiasa menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai budaya dan moralitas," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah agar tetap fokus menghadapi berbagai persoalan yang sedang dirasakan masyarakat. Tuan Guru Batak menyebut kondisi ekonomi dan sosial saat ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.

"Kami juga mengingatkan sekaligus mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan segenap jajaran kementerian dan seluruh para pemimpin dan elit bangsa ini, bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja," katanya.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari antrean kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan BBM hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Sepanjang jalan kita lihat ada antrean kendaraan, mobil, truk, bus, bahkan sepeda motor di setiap SPBU karena kelangkaan BBM. Bahan-bahan sembako dan kebutuhan lain naik. Naiknya harga dolar seiring dengan situasi geopolitik global dan ekonomi dunia. Semua ini berpotensi mengundang ketidakstabilan ekonomi dan stabilitas politik," ujarnya.

Karena itu, Tuan Guru Batak berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi.

"Kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama masyarakat yang lemah dan susah," pungkasnya.rel