Andar Amin–Viktor Silaen Pimpin Golkar Sumut, Mesin Organisasi Mulai Dikonsolidasikan

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:51:00 +0700+0700

MEDAN | Babak baru kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara dimulai. Viktor Silaen dipercaya menduduki posisi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030, mendampingi Andar Amin Harahap sebagai ketua.

Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang diterbitkan pada 14 September 2026. SK itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman susunan kepengurusan dalam rapat pleno DPD Golkar Sumut di Medan, Selasa (15/9/2026).

Dalam struktur yang diumumkan, Andar Amin Harahap menjabat Ketua DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen sebagai Sekretaris, dan Mula P Siregar sebagai Bendahara. Total kepengurusan yang diumumkan mencapai 186 orang.

Penetapan Viktor menjadi sekretaris menambah tanggung jawab politiknya di tubuh Golkar Sumut. Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ia kini berada di jajaran inti organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dua Periode di DPRD Sumut

Viktor Silaen bukan nama baru dalam politik Sumatera Utara. Ia saat ini merupakan anggota DPRD Sumut periode 2024–2029 dan sebelumnya juga menjadi anggota DPRD Sumut periode 2019–2024.
Pengalaman dua periode sebagai legislator menjadi bagian dari perjalanan politik Viktor sebelum dipercaya mengemban jabatan struktural di DPD Golkar Sumut.

Dengan posisi baru tersebut, ruang kerja Viktor tidak lagi hanya berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai anggota DPRD. Ia juga dituntut menjalankan fungsi organisasi partai, termasuk membantu memastikan konsolidasi kepengurusan dan komunikasi politik berjalan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

SK Terbit Setelah Penantian Berbulan-bulan

Terbitnya SK kepengurusan DPD Golkar Sumut menjadi penutup penantian yang berlangsung sekitar delapan bulan setelah Musda.

Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap menyebut terbitnya SK tersebut sebagai hal yang wajar. Ia juga membantah bahwa lamanya penerbitan SK berkaitan dengan dinamika internal partai.
Setelah SK diterbitkan, kepengurusan baru langsung menggelar rapat pleno. Sejumlah agenda organisasi selanjutnya mencakup pelantikan, bimbingan teknis, rapat kerja daerah, serta pembentukan badan dan lembaga Partai Golkar Sumut.

Pimpin Kosgoro 1957 Sumut

Selain menjadi anggota DPRD Sumut dan Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen juga dipercaya memimpin PDK Kosgoro 1957 Sumut periode 2026–2031.

Viktor terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV PDK Kosgoro 1957 Sumut yang digelar di Medan pada Februari 2026. Musda tersebut diikuti perwakilan dari 28 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Rangkaian jabatan tersebut menempatkan Viktor pada tiga ruang organisasi sekaligus, yakni sebagai legislator, pengurus inti Partai Golkar, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang memiliki hubungan historis dengan Golkar.
Konsolidasi Menjadi Tantangan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, konsolidasi menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Golkar Sumut.

Penguatan struktur organisasi, komunikasi antarkader, hubungan dengan masyarakat serta koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota menjadi bagian dari agenda yang harus dijalankan kepengurusan Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen.

Di sisi lain, sejumlah kader berharap kepengurusan baru dapat meningkatkan kehadiran Golkar di tengah masyarakat. Harapan tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja-kerja politik dan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Agenda Pemilu 2029 memang masih berada beberapa tahun di depan.

Namun, bagi partai politik, penguatan organisasi dan konsolidasi kader merupakan proses yang berlangsung jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

Karena itu, posisi Viktor sebagai sekretaris akan menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan roda organisasi Golkar Sumut bersama Andar Amin Harahap.

Kini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada siapa yang mengisi struktur kepengurusan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana struktur tersebut menjalankan program organisasi, menjaga konsolidasi internal, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat Sumatera Utara.

Dengan pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Sumut dan kini dipercaya sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen memasuki fase baru dalam perjalanan politiknya. " Saya siap laksanakan amanah ini itu membangun kejayaan Partai Golkar di Sumatera Utara. Mari semua kader golkar rapatkan barisan, " kata Viktor pada pers. red

Dinas Kominfo membahas Perwa dalam rangka Penyelengaraan Smart City peserta PKN dan BPSDM Pemprosu Angkatan 12

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:39:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pematangsiantar membahas Peraturan Wali Kota (Perwa) Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City. Pembahasan yang juga dalam rangka mendukung Kepala Diskominfo Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi sabagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12, berlangsung di aula Dinas Kominfo Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Selasa (08/09/2026).

Kepala Diskominfo Pematangsiantar Johannes Sihombing mengatakan, Perwa Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City menjadi salah satu kriteria penilaian Indeks Smart City Kota Pematangsiantar.

"Sudah ada master plan Pematangsiantar Smart City, dan sudah disesuaikan dengan RPJMD serta lainnya," kata Johannes.

Dalam kesempatan tersebut, Johannes memohon dukungan penuh, masukan, serta saran dari Bagian Hukum dan OPD lainnya.

"Jadi, Perwa Smart City tidak hanya untuk Dinas Kominfo, namun juga terkait dengan OPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lainnya," sebutnya.

Johannes menambahkan, ruang lingkup Pematangsiantar Smart City meliputi enam dimensi, yakni: dimensi Smart Governance, dimensi Smart Society, dimensi Smart Economy, dimensi Smart Environment, dimensi Smart Branding, dan dimensi Smart Living.

Menurut Johannes, tahun ini ditargetkan Perwa Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City sudah ditandatangani wali kota.

Mewakili Bagian Hukum Setdako Pematangsiantar, Rudi Butar Butar memaparkan penyesuaian Rancangan Perwa Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City. Dibahas bab per bab, sehingga tidak tumpang tindih serta dilakukan penyempurnaan.

Turut hadir, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Sudarsono DT Sipayung SSos MSi, Sekretaris Dinas Kominfo Esra Edward Sinaga SH MH, serta jajaran, dan mewakili OPD. (LP)

Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2026, di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/Bukit Barisan

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:38:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2026, di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/Bukit Barisan, Jalan Argasari Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Rabu (09/09/2026) pagi.

Dikmaba ditutup oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Mayjen Hendy Antariksa mengatakan, Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD Gelombang II TA 2026 dilaksanakan dengan penuh rasa bangga.

"Atas nama pribadi dan selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 19.114 orang mantan siswa yang hari ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dan secara resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada)," katanya.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kesungguhan, kedisiplinan, dan kerja keras, serta dukungan lembaga pendidikan. Serta tidak lupa doa dari orang tua yang terus mengalir. Hal ini hendaknya disikapi dengan penuh rasa syukur dan dijadikan sebagai tonggak awal dari perjalanan panjang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dilanjutkannya, perlu dipahami pembangunan kekuatan TNI AD, khususnya pembentukan Satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) sampai saat ini terus dipacu peningkatannya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka mengusung visi Pengembangan Satuan Batalyon di Setiap Kabupaten, TNI AD berupaya maksimal untuk mencetak prajurit yang diproyeksikan mengisi satuan tersebut. Tidak semata untuk melaksanakan tugas pertempuran, para prajurit juga dipersiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah rawan.

"Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan negara kepada kalian untuk menjadi bagian dari pembentukan Yon TP, merupakan sebuah tugas terhormat yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, disertai dedikasi yang tinggi. Pendidikan intensif selama dua bulan telah disusun secara sistematis guna membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak sebagaimana norma dan jati diri prajurit TNI AD dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI," tuturnya.

Sebagai Tamtama Remaja yang berbekal berbagai materi dalam skema 20 latihan terpadu, katanya, kehadiran para prajurit akan membawa tenaga, semangat, dan energi usia produktif yang sangat dibutuhkan satuan.

"Jadikan ilmu pengetahuan, kemampuan teknik, dan taktik militer yang telah diperoleh sebagai modal dasar untuk terus mengembangkan diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Ingatlah, momen pelantikan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal pengabdian yang masih panjang. Karena itu, pelihara kehormatan diri, jaga nama baik satuan, dan buktikan kalian layak menjadi bagian dari kekuatan utama TNI AD," tukasnya.

Maruli berpesan agar memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

"Kedua, asah selalu ketajaman naluri militer untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, olah seluruh potensi diri, pelihara disiplin, dan tetap fokus menatap masa depan pengabdian yang penuh harapan. Ketiga, curahkan kemampuan terbaik untuk terus berkarya nyata bagi satuan, masyarakat, dan negara di mana pun kalian ditugaskan. Keempat, pahami setiap tantangan, hambatan, dan kesulitan yang kalian hadapi nanti, merupakan bagian dari proses panjang pembentukan karakter, ketangguhan mental, dan kedewasaan sebagai seorang prajurit sejati," jelasnya.

Ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak penyelenggara pendidikan, yang telah memberikan dukungan. Sehingga penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai harapan. (LP)

Dua Kali Dipenjara Gak Tobat Juga Oknum Pedagang Nasi Goreng Ditangkap Lagi Karena Jual Narkoba

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang oknum pedagang nasi goreng, yang nyambi menjual narkoba di Jalan Tuasan, Kec.Medan Tembung, Rabu (9/9) malam. Saat ditangkap, petugas menyita satu paket sabu siap edar dari pelaku, yang ternyata sudah dua kali dipenjara dalam dua kasus berbeda.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (16/09/26) pagi mengatakan, penangkapan HI (44) berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, perihal aktivitas pelaku yang menjual narkoba di warung nasi goreng.

Pelaku yang sehari - hari melayani pembeli nasi goreng, ternyata juga melayani pembeli narkoba yang datang ke warungnya.

"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya, pelaku ini sehari - hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar, yang merupakan narkoba sisa yang belum habis terjual," ungkap Rafli.

Pelaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang didapat, dan untuk memenuhi kecanduan narkoba dirinya sendiri.

Dalam setiap satu gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp.100 ribu.

"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," tambah Rafli.

Dari catatan Polisi, pelaku ternyata bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sebelumnya, pelaku pernah dipenjara pada tahun 2019 karena kasus narkotika, dan kemudian setelah bebas kembali dipenjara karena melakukan penganiyaan.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan membongkar seluruh jaringan narkoba yang melibatkan pelaku.

"Pemasok narkoba kepada pelaku kami identifikasi berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami ungkap. Bagaimana pun pelaku mengganti modusnya, hukum pasti tetap menemukan," pungkas Rafli.(W05)

FOTO:

Dalam 2x24 Jam Polda Sumut Ungkap 52 Kasus Curas dan Curat, 59 Tersangka Diamankan

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:36:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara bersama polres jajaran mengungkap 52 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) dalam kurun waktu 2x24 jam, terhitung 14 hingga 15 September 2026.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 59 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai kasus kejahatan terhadap harta benda yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk respons cepat jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan.

"Dalam waktu 2x24 jam, Polda Sumatera Utara bersama polres jajaran berhasil mengungkap 52 kasus curas dan curat dengan mengamankan 59 tersangka," ujar Ferry, Rabu (16/09/26).

Ia merinci, dari jumlah tersebut terdapat 3 kasus curas dengan 3 tersangka, sedangkan 49 kasus curat dengan 56 tersangka.

Menurut Ferry, pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penyelidikan oleh personel di lapangan dengan menindaklanjuti setiap informasi dan laporan yang diterima dari masyarakat.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh personel di lapangan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polri untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan setiap tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Salah satu pengungkapan kasus curas dilakukan Polres Pelabuhan Belawan. Perkara tersebut berawal dari laporan terkait aksi pencurian dengan kekerasan terhadap dua korban yang merupakan pekerja perusahaan pengangkutan minyak.

Dalam peristiwa tersebut, korban diduga diberhentikan sejumlah orang saat mengemudikan mobil tangki usai melakukan pembongkaran minyak di kawasan Ujung Baru, Belawan. Korban kemudian mengalami kekerasan setelah terjadi perselisihan terkait sisa minyak dan permintaan barang milik korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku.

Pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Marcelino T.S. Damanik bergerak ke kawasan Jalan Pelabuhan Raya dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SAP.

"Tersangka selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," kata Ferry.

Sementara itu, pengungkapan kasus curat juga dilakukan jajaran Polrestabes Medan. Salah satunya terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Jalan Selamat Ketaren, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus tersebut dilaporkan setelah korban mendapati sepeda motor Honda Vario miliknya yang sebelumnya diparkir dalam kondisi terkunci telah hilang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Tim Jatanras kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.

Pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, petugas bergerak menuju kawasan Jalan Selamat Ketaren, tepatnya di sekitar Gerbang I Universitas Negeri Medan (Unimed), dan berhasil mengamankan tersangka berinisial SB.

Hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga terlibat dalam pencurian tersebut bersama seorang pelaku lain yang sebelumnya telah diamankan.

Ferry menegaskan, Polda Sumut dan seluruh jajaran akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian, khususnya dalam penanganan kejahatan jalanan dan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan pengamanan terhadap kendaraan maupun barang berharga serta tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara," pungkasnya.(W05)

FOTO:

Golkar Sumut Gelar Pleno Perdana, Bahas Konsolidasi hingga Anggaran Rp250 Miliar

admin — Wed, 16 Sep 2026 12:46:00 +0700+0700

MEDAN, DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar rapat pleno perdana kepengurusan periode 2026-2031 di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapat pleno ini menjadi langkah awal konsolidasi setelah kepengurusan definitif DPD Golkar Sumut terbentuk.
Sebanyak 186 pengurus baru diperkenalkan dalam rapat tersebut. Selain itu, pleno membahas sejumlah agenda organisasi, mulai dari pembentukan panitia pelantikan, badan dan lembaga, hingga persiapan rapat kerja daerah (Rakerda) dan bimbingan teknis (Bimtek).

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, mengatakan konsolidasi menjadi fokus utama kepengurusan baru.
Menurut Andar, struktur yang telah terbentuk akan menjadi dasar bagi partai untuk menjalankan berbagai program dan agenda organisasi secara bertahap.

Golkar Sumut juga akan melakukan penyesuaian kepemimpinan di empat DPD kabupaten/kota dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Penyesuaian tersebut dilakukan karena sejumlah ketua DPD kabupaten/kota kini masuk dalam kepengurusan tingkat provinsi sehingga tidak dapat merangkap jabatan.

Andar mengatakan evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksana tugas dan program organisasi di daerah. Kader yang aktif dan memiliki kemampuan akan didorong untuk menjalankan tugas, sementara pengurus yang tidak aktif akan menjadi bahan evaluasi internal.

Pleno turut membahas pengelolaan anggaran sekitar Rp250 miliar. Andar menyatakan anggaran tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme dan struktur internal partai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepengurusan baru Golkar Sumut selanjutnya akan melanjutkan konsolidasi dengan merangkul kader di berbagai tingkatan.
Fokus berikutnya mencakup pelantikan pengurus, penguatan struktur organisasi, serta persiapan agenda kerja Partai Golkar di Sumatera Utara. (red)

Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:35:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membangun Portal Utama Sistem Terpadu Harmonisasi Data (Pustaha). Tujuannya, demi peningkatan kualitas pelayanan publik, mendukung integrasi layanan, monitoring kinerja, dan penyusunan kebijakan serta pengembangan Smart City di Kota Pematangsiantar. Nantinya, Pustaha tersebut menampilkan data dan informasi secara real time yang meliputi enam dimensi Smart City sebagai salah satu tahapan milestone pada proyek perubahan, dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Portal Utama Sistem Terpadu Harmonisasi Data (Pustaha) Kota Pematangsiantar dalam Mendukung Integrasi Layanan, Monitoring Kinerja, dan Penyusunan Kebijakan.

Demikian diterangkan Kepala Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, dalam sambutannya pada Rapat Tim Efektif terkait Persiapan Soft Launching dan Sosialisasi Terbangunnya Pustaha. Rapat ini digelar di aula Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar, Jalan WR Supratman, Rabu (03/09/2026).

Johannes mengutarakan, dash board ini terbangun, yang nantinya akan mengintegrasikan semua aplikasi, yang berkaitan dengan transformasi digital. Dan Dinas Kominfo memiliki peranan penting di hal tersebut.

"Perkembangan zaman dari tahun ke tahun, Dinas Kominfo semakin mempersiapkan dalam menghadapi tantangan mendatang. Nantinya, kitalah yang mempersiapkan dan Dinas Kominfo memiliki manfaat bagi seluruh perangkat daerah," kata Johannes.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar Sebastian Saragih SKom MIKom menjelaskan, pertemuan tersebut untuk menyampaikan aksi perubahan yang dilakukan Kepala Diskominfo Kota Pematangsiantar, yakni implementasi dashboard untuk persiapan Launching dan Sosialisasi Pustaha.

Dijelaskannya, Pustaha merupakan suatu dashboard yang mengumpulkan data live dari banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Saat ini, sudah beberapa data OPD yang masuk dan terkoneksi dengan dashboard.

"Dan ini membutuhkan kerja sama, khususnya dari Tim Dinas Kominfo, untuk nanti menjaga stabilitas distribusi data lintas OPD," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Pematangsiantar Esra Edward Sinaga SH MH mengutarakan, Jumat (04/09/2026) akan dilaksanakan launching Pustaha dengan mengundang stakeholder terkait dan sejumlah OPD di Kota Pematangsiantar.

"Untuk itu, kami berharap seluruh tim dan kalau boleh seluruh pegawai Dinas Kominfo untuk bekerja sama dan bersinergi dalam mensukseskan kegiatan ini," pintanya. (LP)

Warga Bersyukur jalan Kerasaan Sudah Di Hotmix

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:34:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24
Proyek jalan dengan Hotmix P.Siantar jurusan kerasaan pada Dinas cipta karya
Pada UPTD Bina Marga dan Cipta karya Pematang Siantar Pada Pemeliharaan berkala pada jalan Propinsi dengan Nilai Rp 6.4;miliar sumber dana APBD tahun Anggaran 2026 yang dikerjakan Kontraktor CV mandiri Wibawa
Warga sekitar bersyukur atas jalan yang sudah di hotmix, apalagi para supir angkot yang Selama ini resah akibat jalan berlubang yang kerap kali harus mengganti lahar Ban akibat bantingan Lobang jalan.

Pantauan dilokasi Senin (14/10) kontraktor sedang melaksanakan Pekerjaan Penghamparan Aspal Hotmix dan alat berat siap siaga dalam pelaksanaan, kemudian pada pelaksanaan tetap berfokus pada keamanan dan kepatuhan Spesifikasi yang sudah di sepakati, dimana sesuai pelaksanaan pekerjaan tetap mematuhi anjuran pemberi pekerjaan PU Cipta Karya Pematang Siantar.

Para warga ketika ditanya mengenai Pengaspalan Hotmix ini, mereka berterima kasih atas pengaspalan ini dimana selama ini dengan kondisi rusaknya jalan ini membuat kelancaran jalan Macet, apalagi sering kerusakan Mobil yang lintas akibat patah lahar," kami berterima kasih atas pembangunan ini pemerintah Propinsi masih peduli kepada Wilayah ini," ujar Pria Berkacamata ini dan diamini para Supir angkot yang kebetualan Lintas pada Jalur itu. (LP)

Purnadi Nahkodai Perhiptani Padangsidimpuan dengan Jajaran Pengurus Baru, Wali Kota Letnan Dorong Penyuluh Perkuat Ketapang

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:33:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Peran penyuluh pertanian dinilai semakin penting dalam mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kota Padangsidimpuan masa bakti 2024–2029.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 di Aula Hotel Natama, Kota Padangsidimpuan, Senin (14/9/2026).

Dalam agenda tersebut, H. Purnadi, S.E., resmi dipercaya memimpin DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan untuk periode 2024–2029. Pelantikan dilakukan Ketua DPW Perhiptani Sumatera Utara, Dr. H. Aripay Tambunan, M.M.

Wali Kota Letnan Dalimunthe menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan tersebut tidak hanya menjalankan roda organisasi, tetapi juga mampu memperkuat fungsi penyuluh sebagai pendamping utama petani di lapangan.

Menurut Letnan, sektor pertanian memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, pertanian juga menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani.

Karena itu, keberadaan penyuluh pertanian dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan, pengetahuan dan perkembangan teknologi pertanian dapat diterapkan secara nyata oleh petani.

"Penyuluh pertanian memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah, perkembangan teknologi pertanian dan para petani," ujar Letnan.

Ia meminta Perhiptani terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada petani. Edukasi, transfer pengetahuan dan pengenalan inovasi pertanian disebut perlu diperkuat agar petani mampu meningkatkan produktivitas serta menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di sektor pertanian.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu aspek yang dinilai penting. Menurutnya, perkembangan teknologi pertanian perlu diperkenalkan kepada petani dengan pendekatan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain peningkatan kapasitas penyuluh, Letnan juga mendorong Perhiptani membangun kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan pertanian.

"Ke depan, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi. Pemerintah Kota Padangsidimpuan siap mendukung berbagai upaya yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani," katanya.

Ketua DPW Perhiptani Sumatera Utara Dr. H. Aripay Tambunan, M.M., yang secara langsung melantik jajaran pengurus DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan, juga menyampaikan harapannya terhadap kepengurusan baru.

Aripay meminta Perhiptani Padangsidimpuan terus berkembang dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan sektor pertanian di daerah.

Ia menilai keberadaan organisasi penyuluh harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, terutama dalam membantu petani meningkatkan kemampuan dan produktivitas.

"Selamat dan sukses kepada Perhiptani Kota Padangsidimpuan yang baru saja dilantik. Semoga Perhiptani di Kota Padangsidimpuan semakin maju dan pertanian di Kota Padangsidimpuan semakin maju serta masyarakatnya semakin sejahtera," ungkap Aripay.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak., turut memberikan apresiasi atas pelantikan pengurus DPD Perhiptani tersebut.

Ia berharap Perhiptani dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat kapasitas sekaligus profesionalitas para penyuluh pertanian.

Menurut Sri Fitrah, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Pemerintah, penyuluh, petani, pelaku usaha hingga pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Kolaborasi antarpihak dinilai menjadi bagian penting untuk membangun sektor pertanian yang produktif, adaptif dan berkelanjutan.

Ketua DPD Perhiptani Kota Padangsidimpuan masa bakti 2024–2029, H. Purnadi, S.E., menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya bersama seluruh jajaran pengurus.

Purnadi menegaskan bahwa kepengurusan Perhiptani ke depan akan diarahkan untuk memberikan pengabdian yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para petani.

"Insyaallah kami akan amanah, bekerja dengan amanah, mengabdi dengan amanah untuk masyarakat. Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama memajukan sektor ketahanan pangan (Ketapang) di Kota Padangsidimpuan," ujar Purnadi.

Ia juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Menurutnya, kemajuan pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga organisasi penyuluh tidak bisa berjalan sendiri.

"Mari bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh unsur terkait untuk memajukan pertanian di Kota Padangsidimpuan. Kami siap hadir di tengah-tengah seluruh petani di Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Pelantikan pengurus sekaligus Rakerda Perhiptani Kota Padangsidimpuan 2026 menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja untuk periode mendatang.

Program yang disusun diharapkan tidak berhenti pada agenda organisasi, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi petani di lapangan.zal

MoU Pemko Padangsidimpuan dan UMTS Resmi Diteken, Wali Kota Dorong Kolaborasi Berdampak

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:32:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Kerja Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (14/9/2026).

MoU tersebut ditandatangani Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., bersama Rektor UMTS Darliana Sormin.

Kerja sama ini menjadi pijakan bagi Pemko Padangsidimpuan dan UMTS untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang berkaitan dengan pembangunan kota. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa Pemko Padangsidimpuan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan UMTS.

Menurutnya, pemerintah daerah dan perguruan tinggi memiliki peran yang dapat saling melengkapi. Pemerintah memiliki berbagai kebutuhan pembangunan di lapangan, sementara perguruan tinggi mempunyai sumber daya akademik, pengetahuan, riset, serta tenaga ahli yang dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan daerah.

"Kami siap bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dengan UMTS untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan ke depannya. Kami juga siap terbuka dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan," ujar Letnan.

Namun, Wali Kota mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada agenda formal semata.

Ia meminta agar MoU tersebut segera diterjemahkan ke dalam program kerja yang jelas dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

"Dari hasil penandatanganan ini harus ada perubahan ke depannya yang lebih baik. Harus ada output yang kita buat setelah penandatanganan ini. Apa saja yang bisa kita kerjasamakan, kita siap untuk kemajuan Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Letnan berharap UMTS dapat semakin aktif mengambil bagian dalam pembangunan Kota Padangsidimpuan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian yang sesuai dengan kebutuhan daerah, program pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi penting untuk membangun kebijakan serta program yang lebih tepat sasaran. Kajian akademik dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam melihat persoalan sekaligus mencari solusi pembangunan.

Di sisi lain, Rektor UMTS Darliana Sormin menyampaikan komitmen kampusnya untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemko Padangsidimpuan.

Ia mengatakan UMTS siap membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, termasuk melalui berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan institusi maupun masyarakat.

"Kami dari UMTS ke depannya akan terus berkolaborasi dan bersinergi, khususnya untuk memberikan dampak agar UMTS semakin maju dan berkembang," kata Darliana.

Penandatanganan MoU tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara Pemko Padangsidimpuan dan UMTS. Dengan kolaborasi yang berjalan secara berkelanjutan, potensi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.zal

PNPI: RUU Migas Harus Kembalikan Tata Kelola Energi pada Amanat Pasal 33 UUD 1945

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menilai pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembaruan regulasi industri.
Menurut Syamsul, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas harus menjadi momentum untuk mengembalikan tata kelola minyak dan gas bumi kepada cita-cita kemerdekaan serta amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Migas bukan semata komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam strategis yang pengelolaannya menyangkut kedaulatan negara, ketahanan energi dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Syamsul.
Ia mengingatkan, secara faktual UU Nomor 22 Tahun 2001 telah menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.
Syamsul mengatakan pembahasan RUU Migas saat ini memiliki arti penting karena berlangsung setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan UU 22/2001.
Pada 15 Agustus 2026, DPR menyepakati rancangan tersebut disusun dalam format RUU Penggantian, bukan sekadar perubahan terbatas terhadap sejumlah pasal. Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan proses revisi telah bergulir sejak 2015 dan rancangan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Menurut Syamsul, perkembangan tersebut semestinya membuka ruang untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap arsitektur tata kelola migas nasional.
"Jangan hanya memperbaiki persoalan teknis dan kelembagaan, tetapi juga perlu mengevaluasi filosofi dan desain pengelolaan migas nasional," ujarnya.
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945
Syamsul menilai landasan konstitusional RUU Migas harus dibangun dari konstruksi dasar Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut, antara lain, menempatkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara.
Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, kata dia, keberhasilan tata kelola migas tidak cukup diukur dari besarnya investasi, penerimaan negara atau efisiensi pasar.
"Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan negara memastikan kekayaan energi menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsul.
Karena itu, menurutnya, semangat ekonomi konstitusi perlu menjadi fondasi dalam menentukan hubungan antara negara, BUMN, badan usaha swasta dan investor di sektor migas.
Belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Syamsul juga menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya memiliki arti penting dalam melihat kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya migas.
Dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945, termasuk ketentuan terkait penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK kembali mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Migas dan membatalkan sejumlah ketentuan terkait Badan Pelaksana Migas.
Menurut Syamsul, putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam membentuk kembali konstruksi hubungan negara dengan pengelolaan sumber daya migas.
Dalam perkembangan doktrin konstitusional, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak berhenti pada fungsi regulasi. Dokumentasi putusan MK menjelaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan.
Dalam konteks Putusan 36/PUU-X/2012, pengelolaan langsung oleh negara ditempatkan sebagai bentuk penguasaan negara yang sangat penting dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945, dengan tetap membuka ruang keterlibatan swasta dalam kondisi dan batas tertentu.
"Bagi PNPI, konstruksi inilah yang perlu menjadi salah satu rujukan utama pembentuk undang-undang agar RUU Migas melahirkan kelembagaan yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha," ujar Syamsul.
Kedaulatan Energi dan Investasi
Syamsul menegaskan kedaulatan energi tidak berarti menutup pintu bagi investasi. Menurutnya, industri migas merupakan sektor berisiko tinggi, padat modal, serta membutuhkan teknologi dan kemampuan manajemen yang kuat.
Karena itu, tantangan utama regulasi baru adalah membangun desain yang mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan kebutuhan investasi, eksplorasi dan peningkatan produksi.
Persoalan produksi, lanjut Syamsul, juga menjadi bagian dari pembahasan aktual RUU Migas. Pada Agustus 2026, anggota Baleg DPR menyoroti penurunan lifting minyak sebagai salah satu persoalan substantif yang perlu dijawab melalui regulasi baru.
Di sisi lain, Komisi XII DPR turut menekankan pentingnya kepastian hukum investasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan tata kelola sektor migas.
Syamsul berharap RUU Migas tidak berhenti pada pergantian nomenklatur maupun kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perubahan pada filosofi pengelolaan sumber daya energi nasional.
"Karena itu, RUU Migas jangan hanya melahirkan pergantian nomenklatur dan kelembagaan, sementara filosofi pengelolaannya tidak berubah. Inilah momentum untuk menempatkan kembali minyak dan gas bumi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, investasi, teknologi dan kemitraan global tetap dibutuhkan untuk mengembangkan industri migas nasional. Namun, negara harus memiliki posisi yang kuat untuk memastikan kebijakan dan nilai ekonomi yang lahir dari kekayaan migas Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Bagi PNPI, di situlah cita-cita Proklamasi dan roh Pasal 33 UUD 1945 harus hadir secara nyata dalam undang-undang migas yang baru," pungkas Syamsul Rizal.

Pangdam I/BB Terima Audiensi PLN UID Sumut di Makodam I/BB

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:55:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menerima audiensi jajaran PLN UID Sumatera Utara, UIP Sumbagut, dan UIP3B Sumatera di Ruang Kerja Pangdam I/BB Lantai II Makodam I/BB, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB, termasuk membahas kondisi kelistrikan di Sumatera Utara serta dukungan PLN terhadap berbagai program pemerintah.

Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dari Pangdam I/BB kepada rombongan PLN, kemudian dilanjutkan perkenalan jajaran PLN yang disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad.

Dalam audiensi tersebut, PLN menyampaikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara, khususnya Sumatera Utara, dalam keadaan aman. Pembahasan juga mencakup dukungan PLN terhadap program-program pemerintah yang membutuhkan sinergi lintas instansi.

Pangdam I/BB mengapresiasi audiensi tersebut karena dinilai dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB.

Pangdam menyampaikan, Kodam I/BB siap mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional melalui PLN, sekaligus memperkuat kerja sama dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Audiensi turut dihadiri GM PLN UID Sumut Rizky Mochamad, GM UIP Sumbagut Rizki Aftarianto, serta jajaran manajemen UIP3B Sumatera.

Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut didampingi Asops Kasdam I/BB. Sinergi antara TNI dan PLN diharapkan terus berjalan dalam menjaga keandalan energi sekaligus mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara.(W02)

Akses Warga Makin Aman, Jembatan Beton Aek Karontang Rampung Dibangun

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:52:00 +0700+0700

Humbang Hasundutan |sumut24.co -

Pembangunan Jembatan Beton Aek Karontang di Dusun Karontang, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, rampung 100 persen pada Jumat, 11 September 2026.

Pembangunan jembatan yang dilaksanakan Kodim 0210/TU melalui Babinsa Koramil 11/Parlilitan bersama mitra Kodam I/BB ini merupakan bagian dari program Bakti TNI yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto melalui TNI AD untuk mendukung akses masyarakat di wilayah tersebut.

Jembatan Beton Aek Karontang memiliki panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Infrastruktur ini menjadi penghubung bagi warga di wilayah Desa Sitanduk sekaligus akses menuju dusun dan kawasan pertanian setempat. Sedikitnya 384 jiwa menjadi penerima manfaat dari keberadaan jembatan tersebut.

Pembangunan jembatan dilakukan karena jembatan lama yang sebelumnya digunakan warga telah mengalami kerusakan akibat lapuk dan tidak lagi layak untuk dilintasi.

Dengan rampungnya jembatan beton baru, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan pertanian dan mendukung kegiatan perekonomian warga.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan infrastruktur melalui Bakti TNI merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(W02)

Seorang Penjual Nasi Goreng Edarkan Sabu Ditangkap Polisi di Jalan Tuasan

darma — Wed, 16 Sep 2026 10:49:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang oknum penjual nasi goreng, yang nyambi edarkan narkoba jenis sabu di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (9/9/2026) malam.

Saat ditangkap, petugas menyita satu paket sabu siap edar dari pelaku, yang ternyata sudah dua kali dipenjara dalam dua kasus berbeda.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (16/9/2026) pagi mengatakan, penangkapan HI (44) berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, perihal aktivitas pelaku yang menjual narkoba di warung nasi goreng.

Pelaku yang sehari - hari melayani pembeli nasi goreng, ternyata juga melayani pembeli narkoba yang datang ke warungnya.

"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya, pelaku ini sehari - hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar, yang merupakan narkoba sisa yang belum habis terjual," ungkap Rafli.

Pelaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang didapat, dan untuk memenuhi kecanduan narkoba dirinya sendiri.

Dalam setiap satu gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp.100 ribu.

"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," tambah Rafli.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan membongkar seluruh jaringan narkoba yang melibatkan pelaku.

Petani Beringin Perluas Tanam Cabai, Pemkab Hadir Jaga Harga dan Kesejahteraan

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:30:00 +0700+0700

BERINGIN – Jumlah petani yang menanam cabai merah di Kecamatan Beringin terus bertambah. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan petani dalam menjaga ketersediaan pasokan serta membantu stabilisasi harga cabai di tengah harga yang masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, Sugiarto, kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang usai panen cabai merah bersama di Dusun Kauman, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Selasa (15/9/2026).

Sugiarto mengatakan, saat ini terdapat 11 kelompok dalam Gapoktan Mandiri. Sebelumnya, baru lima kelompok yang menanam cabai. Namun, kini seluruh kelompok telah mulai menanam sehingga luas tanam cabai semakin bertambah.

Peningkatan aktivitas tanam tersebut juga mulai berdampak pada kondisi keuangan kelompok yang semakin baik. Para petani turut menerapkan pengaturan pola tanam untuk membantu pengendalian hama.

"Ini juga berkat Pak Bupati. Kami sekarang rapat dulu sebelum tanam dan menyepakati kapan mulai tanam. Dengan pola tanam yang teratur, pengendalian hama juga lebih mudah dan panen bisa terus-menerus," katanya.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi peningkatan luas tanam tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian hingga pengaturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pemerintah pada prinsipnya pasti mendukung kebutuhan petani untuk memaksimalkan hasil, menjaga stabilitas komoditas, sekaligus menjaga penyangga pangan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk merespons tingginya harga cabai saat ini, Pemkab Deli Serdang melakukan intervensi melalui Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS) yang tersebar di enam titik pasar tradisional. Operasi pasar murah juga dilakukan untuk membantu menstabilkan harga di tingkat masyarakat.

Petani lokal juga dilibatkan dalam memasok cabai ke TOPPIS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, intervensi harga sekaligus menjadi ruang bagi petani untuk memperluas akses pasar.

"Pembelian cabai di TOPPIS dibatasi maksimal satu kilogram per keluarga agar manfaat intervensi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas," terangnya.

Selain itu, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi petani melalui sejumlah indikator, termasuk tingkat tabungan, penggunaan QRIS, dan aktivitas perbankan lainnya.

"Intinya, tingkat ekonomi masyarakat dan petani akan kita ukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan tabungan, penggunaan QRIS, serta instrumen-instrumen lain yang berkaitan dengan perbankan," ujarnya.

Perluasan tanam oleh petani, dukungan pemerintah, intervensi pasar, dan kerja sama antardaerah diharapkan dapat berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kegiatan panen bersama turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, Direktur BUMD Bhinneka Perkasa Jaya, dan para kelompok tani.

Wagub Surya Saksikan Penandatanganan SKB RBI, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:24:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. SKB tersebut menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional.

Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyaksikan penandatanganan tersebut melalui siaran langsung dari Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (14/9/2026).

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ucap Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin rapat.

Oleh karena itu, ucapnya, seluruh daerah diharapkan memasukkan program RBI ke dalam program kerja untuk tahun 2027.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyampaikan bahwa RBI berfungsi sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia memaparkan kondisi terkini pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun yang sama mencapai 91,85. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42%, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,66%.

"Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," jelasnya.

Salah satu implementasi RBI dilakukan melalui penerapan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut merupakan bagian dari RBI untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan terdapat 75.226 desa di Indonesia. Ia mengatakan, sudah banyak desa yang mengimplementasikan RBI berdasarkan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing desa dalam memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak.

"Di Kementerian Desa dalam menterjemahkan asta cita keenam presiden, kami sudah melakukan prgram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di sejumlah 1.110 desa. Pelakunya adalah perempuan sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga perempuan berdaya dan desa mempunyai kompetensi," katanya.

Ia juga menekankan bahwa perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa. Beberapa desa yang telah melakukan aksi nyata RBI antara lain Desa Muer, Sumbawa, Desa Mallari, Bone, dan Desa Rossoan, Enrekang.

"Ada musyarawarah desa khusus perempuan. Mereka berdiskusi apa saja yang menjadi tantangan di desa itu. Jadi ruang mereka di dengar dalam menyusun RKP Desa. Ada juga pemberdayaan perempuan dengan dibentuknya sekolah perempuan. Kemudian ada pula relawan perlindungan anak berbasis masyarakat yang tujuannya menekan angka TPPO dengan memberikan literasi," pungkasnya.**

Pemprov Sumut Ajak Masyarakat Kenali Risiko dan Siaga Hadapi Bencana

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:21:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Sumut. Masyarakat juga diminta mengenali risiko bencana di lingkungan masing-masing, serta menyiapkan langkah mitigasi dan penyelamatan sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut yang diwakili Penelaah Teknis Kebijakan Kebencanaan, Afdoli, saat menjadi narasumber dalam talk show di Radio Kardopa, Jalan Iskandar Muda, Medan, Selasa (15/9/2026). Kegiatan hasil kerja sama Dinas Kominfo Sumut dengan Radio Kardopa tersebut mengangkat topik "Sumut Siaga Bencana, Kenali Risikonya, Siap Mitigasinya."

"Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain gempa bumi, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ditandai dengan munculnya titik api. Serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang," kata Afdoli.

Menurutnya, dalam menghadapi berbagai ancaman bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk gerakan nasional pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Program tersebut mendorong masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan mandiri untuk menghadapi, mengurangi risiko, serta pulih dengan cepat dari dampak bencana.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi kebencanaan terus dilakukan ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini. Afdoli menekankan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya mengetahui potensi bencana, tetapi juga memahami cara membaca informasi peringatan dini, mengenali kondisi lingkungan, serta menentukan tindakan yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Dalam kesempatan itu, Afdoli mengajak masyarakat mengenali risiko bencana di lingkungan masing-masing dan menyiapkan langkah mitigasi. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko kerugian harta benda maupun jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi.

Masyarakat juga diimbau tidak mengabaikan informasi resmi terkait kondisi cuaca, aktivitas gunung api, potensi banjir, maupun ancaman bencana lainnya. Informasi peringatan dini harus menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan langkah penyelamatan secara cepat dan tepat.

"Peringatan dini jangan hanya dibaca, tetapi perlu dipahami. Jika kita ingin bepergian, gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi cuaca," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah I Medan yang diwakili Pengamat Meteorologi Geofisika Budi Prasetyo menekankan pentingnya masyarakat memahami potensi bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah Sumut.

Menurutnya, ancaman hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor perlu menjadi perhatian, terutama ketika terjadi curah hujan tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir sekaligus memicu longsor di wilayah yang memiliki kondisi lereng dan tanah yang rentan.

Selain bencana hidrometeorologi, masyarakat juga perlu mewaspadai bencana geofisika, khususnya gempa bumi. Sumut berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas tektonik di sepanjang wilayah Sumatera, sehingga potensi gempa bumi perlu menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat.

"Ancaman gempa juga perlu diantisipasi masyarakat di wilayah pesisir karena gempa bumi kuat di laut dapat berpotensi diikuti tsunami. Selain itu, masyarakat pesisir perlu memperhatikan potensi banjir rob dan gelombang tinggi," jelasnya.

Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian masyarakat, termasuk nelayan. Ketika terdapat informasi gelombang tinggi dan kondisi laut tidak aman, masyarakat diimbau tidak memaksakan diri melaut serta mengikuti informasi dan rekomendasi keselamatan dari pihak berwenang.

"Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya membaca informasi cuaca dan peringatan dini, tetapi memahami konsekuensi serta tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan informasi tersebut," jelasnya. **

Pemkab Deli Serdang Terima Mobil Penunjang dari Program TJSL BRI

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:19:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima satu unit mobil penunjang kegiatan kemasyarakatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Selasa (15/9/2026).

Serah terima berlangsung di halaman Kantor Bupati Deli Serdang dari Kepala Cabang BRI Lubuk Pakam Muzaiyin dan Area Head Lubuk Pakam Catur Wahyu Endra kepada Kepala Disbudporapar Deli Serdang, Yudi Hilmawan, disaksikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS.

Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

"Semoga mobil ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan Pramuka dan berbagai aktivitas kemasyarakatan," ucapnya.

Mobil tersebut selanjutnya dimanfaatkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang untuk menunjang kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan. Serah terima turut disaksikan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Deli Serdang beserta jajaran.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menerima kunjungan Kepala Karantina Sumatera Utara, N. Prayatno Ginting. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari silaturahmi dan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Deli Serdang dan Karantina Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta lalu lintas komoditas di daerah.

Keinginan Petani Terwujud, Bupati Tanam Bawang Bersama di Demplot Tanjung Morawa

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:10:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memenuhi permintaan petani untuk melakukan budidaya bawang merah di Desa Dalu X-B, Kecamatan Tanjung Morawa. Penanaman perdana dilakukan bersama Kelompok Tani Sri Lestari di demplot seluas 2,5 rantai, Selasa (15/9/2026).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan demplot tersebut menjadi langkah awal untuk melihat potensi bawang merah sebagai komoditas yang menjanjikan bagi petani sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan bawang di daerah.

"Mudah-mudahan hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membantu mengurangi tekanan inflasi terhadap kebutuhan bawang di Deli Serdang. Pada akhirnya, kita ingin daerah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan yang dibutuhkan sehari-hari," ujarnya.

Untuk tahap awal, disiapkan 100 kilogram bibit bawang merah varietas Brebes, pupuk, mulsa, dan pestisida. Demplot tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar satu ton bawang merah.

Bupati menegaskan Dinas Pertanian akan terus mengawal proses budidaya bersama petani. Hasil dari lahan percontohan ini nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih luas.

"Petani kita dukung dari awal. Kita coba dulu dua setengah rantai ini. Mudah-mudahan hasilnya baik sehingga bisa menjadi percontohan bagi petani yang lain," katanya.

Yuliadi, pemilik lahan, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap permohonannya untuk menanam bawang merah di lahannya.

"Terima kasih sudah mengabulkan permohonan kami untuk menanam bawang di lahan ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa terus dikembangkan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan alsintan berupa traktor roda empat dan pompa air kepada Brigade Pangan Bersinar, serta traktor roda empat kepada Gapoktan Lestari.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat akan dilanjutkan untuk melengkapi kebutuhan alsintan agar dapat dimanfaatkan kelompok tani melalui UPT Dinas Pertanian.

Sejumlah aspirasi turut disampaikan petani, mulai dari penambahan cultivator, normalisasi sungai untuk memperlancar irigasi, hingga kebutuhan pintu air. Aspirasi tersebut akan dikaji dan segera ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.

Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 20:40:00 +0700+0700

KARO – Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, *Iriani Br. Tarigan*, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, *Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M.*, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

*Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST*, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.red