Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

admin — Fri, 23 Oct 2026 22:54:00 +0700+0700

Medan|sumut24.co

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I menyalurkan dana bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan III Tahun 2026 senilai Rp 417,64 juta. Penyaluran bantuan yang ditujukan bagi 36 objek penerima ini berlangsung di Aula Sawit Kantor PTPN IV Regional I Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/10/2026).

Penyaluran bantuan tersebut dialokasikan untuk menyokong sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Wilayah kerja PTPN IV Regional I mencakup sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, seperti Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Induk, Labuhanbatu Utara, Asahan, Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, hingga Kota Medan.

Hendra Kesuma, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional I menjelaskan, landasan pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

"Dari 36 proposal yang disetujui, alokasi bantuan diselaraskan dengan ketersediaan dana serta skala prioritas. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing objek penerima kami harapkan dapat diterima paling lambat 30 hari setelah dana bantuan ditransfer," ujarnya saat menyampaikan laporan kegiatan.

Rurianto, Region Head PTPN IV Regional I dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan program TJSL menjadi salah satu bentuk kehadiran perusahaan di tengah masyarakat sekaligus bagian dari upaya mewujudkan bisnis yang berkelanjutan.

"Kegiatan ini sebagai bukti nyata bahwa PTPN IV Regional I tetap bisa dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ucap Rurianto dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan TJSL dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan (planet), sumber daya manusia (people), dan keuntungan perusahaan (profit). Program tersebut juga diarahkan agar memberikan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam melaksanakan seluruh operasi bisnis termasuk survei objek bantuan, PTPN IV Regional I menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Petugas tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun," tegasnya.

Penetapan nilai akhir bantuan menggunakan pendekatan Social Impact Assessment (SIA) bagi pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional distrik dan kebun, serta menerapkan prinsip Creating Shared Value (CSV). Pendekatan ini mengintegrasikan penanganan isu sosial ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan manfaat ekonomi bersama bagi masyarakat dan perusahaan.

"Dana bantuan yang nantinya akan diberikan PTPN IV Regional I melalui transfer, kiranya dapat bermanfaat dan sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukan yang diajukan pada proposal," ujarnya.

Perusahaan juga mengharapkan dukungan masyarakat agar produktivitas dan kinerja PTPN IV Regional I terus meningkat sehingga penyaluran bantuan TJSL dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Sementara itu, perwakilan penerima bantuan Muhammad Ali Parinduri dari Yayasan Taklimil Quran Hubbur Rasul menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PTPN IV Regional I atas bantuan yang diberikan. Ia berharap bantuan Program TJSL tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen PTPN IV Regional I, semoga PTPN IV Regional I ini semakin maju, jaya dan barokah. Dan Perusahaan ini menjadi Perusahaan yang membawa manfaat besar bagi kita semua," tutur Ali.

Melalui program TJSL yang mengedepankan prinsip terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, PTPN IV Regional I berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.

(Red)

PB Pendawa Indonesia dan PT Bank Sumut Teken MoU, Siap Dorong UMKM Binaan Naik Kelas

admin — Fri, 23 Oct 2026 22:33:00 +0700+0700

Medan- Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Sumut dalam upaya meningkatkan kapasitas dan ekonomi pelaku UMKM binaan.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berlangsung di Aula PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (23/10/2026).

MoU ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH dan Dirut PT Bank Sumut yang diwakili oleh Pimpinan Divisi Funding and Wealth Management, Muhammad Sadli.

Dalam sambutannya, Muhammad Sadli menyambut baik kolaborasi ini. Ia mengatakan Bank Sumut berkomitmen untuk terus bertransformasi mendukung pelaku UMKM agar lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Kerjasama peningkatan UMKM ini kiranya dapat membawa perbaikan ekonomi bagi pelaku UMKM binaan Pendawa. Bank Sumut akan selalu bertransformasi untuk membuat pelaku UMKM lebih maju sesuai kemajuan zaman," ujar Sadli.

Sementara itu, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH dalam arahannya sangat mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Bank Sumut.

Menurutnya, kerjasama ini harus dijaga dan dirawat dengan baik, terlebih di tengah tantangan modernisasi ekonomi saat ini.

"Kerjasama yang kita lakukan ini bukan hanya seremonial, tapi harus kita sambut agar UMKM yang kita bina bisa berkembang ke depannya," tegas Ruslan.

Sebelum penandatanganan MoU, para pelaku UMKM binaan PB Pendawa Indonesia terlebih dahulu mengikuti sosialisasi pentingnya digitalisasi UMKM sesuai perkembangan zaman.

Sosialisasi dipandu langsung oleh tim dari Bank Sumut, yakni Rini Maulisa Pimpinan Departemen Merchant dan E-Bisnis, Fahmiza Irsyaf Pimpinan Departemen Funding Prioritas dan Korporasi, serta Eko Cahyadi Pimpinan Departemen Pembiayaan Multi Guna.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua UMKM PB Pendawa Indonesia Rendy Rugeri Lubis, S.Kom, Sekjen PB Pendawa Indonesia Edy Rianto, SE, Humas PB Pendawa Indonesia Dedi Setiawan, serta pengurus Pendawa dari berbagai wilayah. Rel

Dua Anak di Desa Percut Keluar dari Stunting, Jelita: Kader Harus Tetap Lakukan Pemantauan

admin — Fri, 23 Oct 2026 22:20:00 +0700+0700

PERCUT SEI TUAN – Dua dari enam anak di Desa Percut berhasil keluar dari kategori stunting. Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, meminta kader PKK terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar tumbuh kembang anak tetap terjaga.

"Anak-anak yang sudah keluar dari kategori stunting harus tetap dipantau. Jangan sampai karena tidak lagi mendapat perhatian, kondisinya kembali bermasalah," ujarnya saat penyerahan hadiah Pelaksana Terbaik I dan II Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 di Aula Kantor Camat Percut Sei Tuan, Jumat (23/10/2026).

Jelita meminta kader PKK aktif mendatangi rumah warga, khususnya keluarga dengan ibu hamil dan anak berisiko stunting. Pendampingan meliputi edukasi gizi seimbang, pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak melalui posyandu.

Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan dengan memastikan ibu dan anak memperoleh asupan gizi yang cukup serta layanan kesehatan yang memadai.

"Kader harus turun langsung ke masyarakat. Dampingi ibu hamil, pasangan yang baru menikah, dan keluarga yang membutuhkan perhatian agar anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas menuju generasi emas 2045," tegasnya.

Adapun penyerahan hadiah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/662/KPTS/2026 tentang Pelaksana Terbaik Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026. Desa Percut meraih juara I dan Desa Cinta Damai meraih juara II sebagai pelaksana terbaik PTP2WKSS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026. Para pemenang menerima hadiah berupa mesin jahit, mesin bordir, mixer, blender, dan gilingan ampia untuk mendukung kegiatan PKK serta pengembangan usaha produktif masyarakat.

Jelita berharap hadiah tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan PKK dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Ia juga mengingatkan agar pendampingan masyarakat terus berlanjut setelah perlombaan selesai.

Jabidi Ritonga: LKP PKB Sumut Siapkan Instruktur Orientasi Politik, Perkuat Kader Hadapi Pemilu 2029

admin — Fri, 23 Oct 2026 22:00:00 +0700+0700

MEDAN – Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara menggelar coaching clinic bagi para instruktur kaderisasi, Sabtu (24/10/2026), di Kantor DPW PKB Sumut.

Ketua Lembaga Kaderisasi Provinsi (LKP) DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara H A Jabidi Ritonga mengatakan, Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan instruktur yang akan ditugaskan Ketua DPW PKB Sumut, H. Ashari Tambunan, untuk menjadi pemateri dalam kegiatan Orientasi Politik (Orpol) pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, LKP DPW PKB Sumut menghadirkan pemateri dari Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB, yakni Sahabat Nur Budi Harianto dan Hadiqun Nuha.

Orientasi politik menjadi bagian penting dalam proses penguatan kader PKB. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai identitas, nilai, visi, dan misi partai, sekaligus memperkuat orientasi perjuangan dalam menjalankan tata kelola organisasi.

Selain itu, pembekalan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kader dalam menghadapi dinamika politik dan kontestasi Pemilu 2029.

Kegiatan coaching clinic ini dihadiri para instruktur LKP DPW PKB Sumut, anggota DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, Ir. Loso, Mumiruddin Ritonga, serta Dewi. Turut hadir anggota DPRD kabupaten/kota dari sejumlah daerah, di antaranya Langkat, Deli Serdang, Karo, dan Serdang Bedagai.

Melalui pembekalan tersebut, para instruktur diharapkan mampu menyampaikan materi orientasi politik secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan garis perjuangan partai. Dengan demikian, kegiatan orientasi politik tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat militansi kader.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPW PKB Sumut, H. Ashari Tambunan, LKP DPW PKB Sumut menyatakan komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan orientasi politik serta pengukuhan DPC PKB kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya kader, serta mempersiapkan PKB Sumut menghadapi agenda politik mendatang, khususnya Pemilu 2029.

Musda ke IV Partai Golkar Palas Digelar 29 Oktober,Dihadiri Ketua DPD Golkar Sumut

admin — Fri, 23 Oct 2026 21:31:00 +0700+0700

PALAS - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Partai Golkar Kabupaten Padanglawas ( Palas), panitia pelaksana membuka pendaftaran bakal calon atau "balon" Ketua DPD Partai Golkar Padanglawas periode 2026-2031.

Ketua Penyelenggara Akhmad Husein Nasution, SH didampingi Sekretaris Aulia Rahman Nasution, S.IP, Bendahara Arfan Habibi, S.IP yang juga KetuaOrganizing Comitte (OC),

Ketua Steering Commite (SC), M Syukri H. Daulay. S.Sos M Syukri H. Daulay. S.Sos, mengatakan, Musda ke IV Partai Golkar Kabupaten Padanglawas bukan hanya sekadar untuk memilih ketua dan struktur pengurus baru Partai Golkar.

Tetapi Musda ini adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan membangun kesolidan organisasi,bukan menjadi ajang perebutan kekuasaan.

" Musda Golkar Padanglawas ini memiliki makna strategis sebagai momentum konsolidasi dan membangun kesolidan kader dan pengurus partai," kata Akhmad Husein Nasution di kantor Partai Golkar Padanglawas Jalan Ikpos Lingkungan VI ,Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Jumat (23/10/2026)

Menurut Ahmad Husein, Musda IV Partai Golkar Padanglawas dilaksanakan atas petunjuk dan persetujuan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober 2026.

"Musda IV Golkar Padanglawas akan digelar pada 29 Oktober ini,bertempat di Hotel Al Marwah Sibuhuan dengan tetap mengikuti petunjuk dari DPP Golkar tentang pelaksanaan Musda. Salah satu mekanismenya melalui penjaringan bakal calon ketua," kata Ahmad Husein.

Ia menambahkan, penjaringan balon ketua periode 2026-2031 melalui tahapan dan syarat yang disusun oleh Stering Committee (SC) berdasarkan AD, ART dan Jutlak Partai Golkar hasil Munas XI Tahun 2024.

Sementara Ketua SC Sukri Daulay menjelaskan, tahapan penjaringan balon ketua diawali pengumuman, pendaftaran, penetapan dan pengumuman balon, yang dijadwalkan 26-28 Oktober 2026.

Terkait syarat, kata Sukri Daulay, ada beberapa syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh bakal calon ketua yaitu, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan daftar riwayat hidup, foto copy SK pengurus (pernah atau sedang menjadi pengurus kabupaten atau Kecamatan), foto copy Ijazah dan melampirkan surat-surat pernyataan.

Kemudian, melampirkan foto copy sertifikat lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar, melampirkan foto copy KTP-E wilayah Kabupaten Padanglawas dan mendapat dukungan tertulis dari pemegang hak suara yang ditandatangani oleh ketua pemegang hak suara minimal 30 persen dari keseluruhan pemegang hak suara.

"Waktu pendaftaran (pengambilan dan pengembalian) formulir mulai 26 hingga 28 Oktober 2026, pada jam kerja hingga penutupan sampai pukul 18.00 WIB," kata Sukri.

Sesuai catatan, peserta Musda IV Golkar Padanglawas sebagai pemilik hak suara sebanyak 22 suara, terdiri dari DPD Partai Golkar Sumut, Ketua Kabupaten Padanglawas, Dewan Pertimbangan, 17 Pengurus Kecamatan, 2 organisasi yang mendirikan dan didirikan Golkar, dan 1 organisasi sayap Golkar, dengan total 22 suara.

" Jadi total keseluruhan pemilik hak suara pada Musda ke IV Partai Golkar Palas ini sebanyak 22 suara," tutup Sukri Daulay.

Ia menambahkan, Musda Partai Golkar ke IV ini,akan dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut,Andar Amin Harahap,S.STP dan jajaran pengurus Provinsi Simut.

Menurut Sukri Daulay, Partai Golkar sebagai partai yang inklusif dan demokratis membuka peluang seluas-luasnya kepada seluruh kader kader terbaik partai golkar yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar Padang Lawas.

Stering Committee (SC akan berpedoman dan taat pada aturan main serta azas yang mengatur tentang mekanisme pencalonan ketua partai Golkar di tingkat Kabupaten serta berdasarkan AD, ART dan Jutlak Parta

Kata Sukri Daulay, sesuai Juklak 02, SC akan membuka pendaftaran sejak H-3 hingga H-1 pelaksanaan musda partai Golkar Padang Lawas yakni pada tanggal 26 hingga 28 oktober 2026 di Kantor DPD Partai Golkar Padang Lawas.

Partai Golkar yang sudah eksis selama 62 tahun tentu akan menjadikan musda sebagai momentum dan ajang konsolidasi seluruh struktur partai baik kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa," tandasnya.rel

Deli Serdang Dukung Penanaman 1.997 Bibit Pohon Lintas Generasi

admin — Fri, 23 Oct 2026 20:37:00 +0700+0700

PERCUT SEI TUAN – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan Penanaman 1.997 Bibit Pohon Lintas Generasi yang diselenggarakan Polrestabes Medan di Dusun I, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Jumat (23/10/2026).

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya, mengapresiasi inisiatif Polrestabes Medan dalam mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan penghijauan lintas generasi.

Menurutnya, penanaman pohon merupakan langkah nyata untuk menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Upaya tersebut juga membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.

"Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Bibit pohon yang ditanam hari ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menegaskan, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon, tetapi harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan generasi muda diperlukan agar upaya penghijauan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, Wakapolrestabes Medan, Rudy Silaen, menyampaikan bahwa penanaman pohon lintas generasi merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam.

Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus disertai perawatan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

Melalui penanaman 1.997 bibit pohon ini, diharapkan tumbuh budaya peduli lingkungan dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Biomassa Jadi Peluang Baru Penguatan Ekonomi Desa Deli Serdang

admin — Fri, 23 Oct 2026 20:35:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM – Pemanfaatan biomassa menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan perekonomian desa di Kabupaten Deli Serdang. Limbah pertanian, perkebunan, dan industri yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikembangkan menjadi bahan baku energi bernilai ekonomi.

Peluang tersebut dibahas dalam Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Sumber Daya Alam di Desa Guna Mencapai Swasembada Energi" di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Jumat (23/10/2026).

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menilai biomassa merupakan potensi yang belum sepenuhnya mendapat perhatian. Ia berharap FGD ini menjadi langkah awal untuk memperluas pemanfaatan biomassa di Deli Serdang dan menjadi contoh bagi daerah lain.

"Biomassa ini merupakan harta karun yang terkadang belum diperhatikan secara langsung oleh masyarakat. Padahal, potensinya besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan energi terbarukan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, memaparkan potensi dan kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan biomassa.

Lom Lom menjelaskan, Deli Serdang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Berbagai hasil samping kegiatan tersebut, seperti sekam padi, jerami, tongkol dan batang jagung, serta tandan kosong kelapa sawit, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biomassa.

"Yang perlu kita ubah bukan hanya cara mengolahnya, tetapi juga cara kita melihat sisa pertanian, perkebunan, dan industri. Bukan semata-mata sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya dan peluang usaha," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan biomassa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, BUMDes, dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian desa.

Pemanfaatan biomassa untuk energi bukan hal yang sepenuhnya baru bagi Deli Serdang. Pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dengan memanfaatkan kayu karet dari peremajaan kebun pernah dilakukan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pengalaman tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Deli Serdang untuk terus mengembangkan biomassa sebagai sumber energi alternatif.

Lom Lom juga menekankan pentingnya membangun rantai pasok biomassa yang profesional dan berkelanjutan, mulai dari petani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi, BUMDes, pengepul, pengolah, pengujian kualitas, transportasi, hingga pembeli akhir.

Ia berharap FGD tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur, antara lain penyusunan rencana pengembangan rantai pasok biomassa, identifikasi BUMDes dan koperasi yang siap menjadi pelaku usaha, penetapan titik pengumpulan biomassa di kecamatan dan desa, serta pembangunan kemitraan dengan pihak pembeli.

"Desa jangan hanya menjadi penyedia bahan baku. Kita harus memastikan masyarakat desa juga memperoleh nilai tambah dari pengolahan dan pemanfaatan biomassa," tegasnya.

Pengembangan biomassa, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang, yakni mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Nikson Silalahi, menjelaskan bahwa biomassa merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan pencampur atau pengganti sebagian batu bara dalam proses pembangkitan listrik.

Menurutnya, potensi biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan di Deli Serdang membuka kesempatan bagi petani, Gapoktan, koperasi, dan BUMDes untuk terlibat dalam rantai pasok energi sekaligus mengembangkan usaha produktif di desa.

PLN EPI berperan memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik, termasuk melalui pengembangan pasokan biomassa guna mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

Nikson menyebutkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, penyediaan 100.000 ton biomassa per tahun berpotensi melibatkan sekitar 1.000 orang dalam kegiatan ekonomi. Pemanfaatan biomassa dalam skala tersebut juga disebut berpotensi mendukung pengurangan emisi karbon.

Karena itu, ia mendorong kerja sama konkret antara PLN EPI, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.

Pemaparan para narasumber turut memperkaya pembahasan mengenai pengembangan biomassa dari berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan potensi desa hingga penguatan kebijakan dan ekonomi masyarakat.

Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Hokkop Situngkir, memaparkan potensi desa sebagai pilar kemandirian energi masa depan, khususnya dalam mendukung ketersediaan bahan baku biomassa. Sementara itu, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Soni Sisbudi Harsono, membahas hilirisasi limbah biomassa menjadi produk energi terbarukan bernilai tinggi.

Dari sisi kebijakan, Staf Khusus Menteri Desa Bidang Kebijakan Publik pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Andi Rahmah, menjelaskan strategi dan kolaborasi desa dalam membangun ekosistem biomassa berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan potensi lokal hingga pembentukan rantai pasok energi nasional.

Aspek sosial budaya dibahas Andrey Ikhsan Lubis, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada kementerian terkait. Ia memaparkan pentingnya partisipasi dan penerimaan masyarakat dalam pengembangan ekosistem biomassa. Adapun Rizky Rahmawati Lubis, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyampaikan arah kebijakan pengembangan ekonomi desa untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut.

Melalui seminar dan FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap potensi biomassa dapat dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Optimalisasi sumber daya lokal diharapkan tidak hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Polresta Deli Serdang Melalui Kapolsek Tanjung Morawa Sampaikan Belasungkawa dan Berikan Tali Asih kepada Keluarga Korban Tabrakan*

admin — Fri, 23 Oct 2026 20:27:00 +0700+0700

Deliserdang- Peristiwa tabrakan yang terjadi saat insiden penembakan di Dusun IV, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, pada Minggu (18/10/2026), turut menimpa Duzi Fadila (22), bersama suaminya, Muhammad Irfan (29), dan anak mereka yang berusia 4 tahun. Dalam peristiwa tersebut, Duzi mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia pada Jumat (23/10/2026) setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Wujud kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah ditunjukkan Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni Harianto Damanik, S.H., M.H., bersama Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, dan Bhabinkamtibmas Desa Bangun Rejo, Aiptu Sugiono, dengan menjenguk Duzi Fadila saat menjalani perawatan di ruang ICU RSU Grand Medistra Lubuk Pakam pada Rabu (21/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek bersama Kepala Desa Bangun Rejo juga menyerahkan tali asih kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril.

Sebelumnya, almarhumah sempat mendapatkan perawatan di RS Mitra Sehat Bangun Rejo sebelum dirujuk ke RSU Grand Medistra Lubuk Pakam karena kondisinya yang cukup serius. Berdasarkan laporan, korban mengalami pembekuan darah di kepala akibat benturan keras dan telah menjalani operasi pada malam 20 Oktober 2026.

Setelah menjalani perawatan di ruang ICU selama beberapa hari, Duzi Fadila akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebagai bentuk ungkapan belasungkawa, Kapolsek Tanjung Morawa bersama personelnya kemudian menyambangi rumah duka almarhumah di Dusun VII, Desa Bangun Rejo, pada Jumat (23/10/2026). Kehadiran mereka bertujuan menyampaikan rasa duka cita sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang tengah menghadapi kehilangan.

Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni Harianto Damanik, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya turut berduka cita atas kepergian almarhumah dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.

"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Duzi Fadila. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Kami berharap keluarga tetap tabah dan dapat melalui masa sulit ini dengan dukungan orang-orang terdekat," ungkapnya.

Kapolsek juga menegaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi musibah.

Sementara itu, pada hari yang sama, personel Polsek Tanjung Morawa turut melakukan pengawalan terhadap jenazah almarhumah dari rumah duka menuju lokasi pemakaman umum di Desa Bangun Rejo. Prosesi pemakaman berlangsung dengan aman dan kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Tanjung Morawa berharap kehadiran dan perhatian yang diberikan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban, sekaligus mencerminkan kedekatan serta kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami kedukaan.

Ikan Nila Berlendir, 41 Santri Diduga Keracunan Usai Peringatan Hari Santri di Deli Serdang

admin — Fri, 23 Oct 2026 20:05:00 +0700+0700

Deli Serdang— Sebanyak 32 santri dan santriwati Pondok Pesantren Mazilah Darussalam dan 9 orang dari Pondok Pesantren Ponpes Daarul Syifa diduga mengalami keracunan setelah mengikuti peringatan Hari Santri Nasional di Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (22/10/2026). Puluhan santri tersebut harus dilarikan ke tiga rumah sakit berbeda untuk mendapatkan penanganan medis.

Pimpinan Pondok Pesantren Mazilah Darussalam, Ustad Dahrul Yusuf, mengungkapkan bahwa dirinya bersama para santri berangkat menuju Kantor Bupati Deli Serdang sekitar pukul 06.00 WIB untuk mengikuti kegiatan peringatan Hari Santri Nasional.

Menurut Dahrul, kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 pondok pesantren. Sekitar pukul 12.00 WIB, para peserta mendapatkan makan siang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang.

Saat pembagian dan konsumsi makanan berlangsung, tidak ada kejadian mencurigakan yang mereka ketahui. Namun, situasi berubah ketika memasuki waktu petang.

Dahrul menuturkan, sekitar waktu Magrib pada hari yang sama, sejumlah santri mulai mengeluhkan mulas dan kondisi tubuh yang tidak nyaman. Meski demikian, dirinya bersama para guru lainnya belum mengetahui kondisi yang dialami anak-anak didik mereka.

Kecurigaan baru muncul pada Jumat (23/10/2026) menjelang pagi, ketika tidak ada santri maupun santriwati yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat Subuh.

Setelah dilakukan pengecekan, mereka mendapati sejumlah santri terbaring dalam kondisi lemah.

Menyadari situasi tersebut, Dahrul segera membawa para santri yang mengalami gejala ke fasilitas kesehatan. Karena jumlahnya cukup banyak, sebanyak 32 santri dan santriwati dibawa ke tiga rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Madani dan dua rumah sakit lainnya di kawasan Saentis.

Pengurus Ponpes Lain Melaporkan Keluhan Serupa
Di tengah situasi tersebut, Dahrul berinisiatif mencari informasi apakah kejadian serupa juga dialami santri dari pondok pesantren lain yang menghadiri peringatan Hari Santri.

Ia kemudian menyampaikan pertanyaan melalui salah satu grup WhatsApp yang beranggotakan pengurus pondok pesantren.

Sambil menunggu tanggapan, Dahrul mengaku berusaha mengingat kembali kemungkinan adanya faktor lain yang dapat menjelaskan kondisi kesehatan para santrinya.

Namun, berdasarkan ingatannya, para santri tidak mengonsumsi makanan lain setelah berangkat dari pondok pesantren selain makanan yang mereka terima saat mengikuti kegiatan Hari Santri di Kantor Bupati Deli Serdang.

Tak lama kemudian, sejumlah pengurus pondok pesantren lain pada grup WhatsApp yang sama mulai menyampaikan bahwa anak-anak didik mereka juga mengalami keluhan kesehatan yang kurang lebih serupa.

Keterangan tersebut menambah perhatian terhadap dugaan keterkaitan antara gangguan kesehatan para santri dan makanan yang disajikan dalam kegiatan tersebut. Meski demikian, penyebab pasti kejadian masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan pengujian sampel makanan.

Terpisah, Prof Dr Adil Akhyar Pimpinan Ponpes Daarul Syifa menjawab pertanyaan dari wartawan dan mengatakan bahwa anak didiknya ada 9 orang yang mengalami kejadian serupa.

"Ia, ada 9 orang dari ponpes daarul Syifaa, tadi pertolongan pertama kami beri minum air kelapa, lalu dibawa ke puskesmas," ujar Prof Dr Adil Akhyar.

Ikan Nila Berlendir dan Berbau Menjadi Sorotan
Dahrul mengungkapkan, salah satu hal yang membuatnya mencurigai makanan dalam kegiatan tersebut adalah kondisi lauk ikan nila yang diterima para santri.

Menurut dia, salah satu menu yang dibagikan yaitu pada ikan nila yang dibungkus untuk makan siang, dilaporkan dalam kondisi berlendir dan sedikit mengeluarkan bau tidak sedap.

Kondisi tersebut menjadi dasar kecurigaannya terhadap makanan yang dikonsumsi para santri sebelum mereka mulai mengalami keluhan pada petang harinya.

Kendati demikian, kondisi ikan sebagaimana dituturkan Dahrul belum dapat dijadikan bukti bahwa makanan tersebut merupakan penyebab keracunan. Kepastian penyebab kejadian memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk penelusuran sumber makanan dan hasil pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.

Pemkab dan Kandepag Disebut Telah Menyampaikan Permintaan Maaf
Perkembangan lain disampaikan Dahrul melalui pesan kepada wartawan. Ia menyebutkan bahwa pihak Pemkab Deli Serdang dan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Deli Serdang telah datang menemui pihak pesantren untuk meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Informasi ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus dugaan keracunan yang dialami para santri setelah mengikuti peringatan Hari Santri Nasional.

Namun, bentuk tanggung jawab yang dimaksud, termasuk penanganan biaya pengobatan para korban, penelusuran penyebab kejadian, dan langkah evaluasi penyediaan makanan, masih perlu diperjelas.

Konfirmasi langsung kepada Pemkab Deli Serdang dan instansi Kementerian Agama terkait diperlukan untuk mengetahui tindak lanjut yang akan dilakukan serta memastikan langkah penanganan bagi para santri yang terdampak.

Penyebab Keracunan Masih Perlu Dipastikan
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyediaan konsumsi dalam kegiatan yang melibatkan banyak peserta, termasuk santri dari berbagai pondok pesantren.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium yang memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Jumlah korban dari pondok pesantren lain dan kondisi terkini seluruh santri yang terdampak juga masih perlu dikonfirmasi.

Pemeriksaan terhadap makanan, penelusuran pihak penyedia konsumsi, serta keterangan resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait diperlukan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan medis dan pemulihan para santri yang terdampak menjadi hal utama yang harus dipastikan. (****)

Luncurkan Teras Pelajar Sumut Berkah, Bobby Nasution Siapkan Ruang Kreativitas dan Pengembangan Bakat Siswa

admin — Fri, 23 Oct 2026 20:04:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan program Teras Pelajar Sumut Berkah sebagai wadah kreativitas, ekspresi, dan pengembangan potensi siswa SMA sederajat di Sumut. Program ini diharapkan mampu menggali bakat dan minat pelajar, baik di bidang akademik maupun nonakademik, melalui berbagai kegiatan positif di luar lingkungan sekolah.

Peluncuran program tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini dimeriahkan berbagai aktivitas pelajar, mulai dari pentas seni, fashion show, sains, galeri pameran, hingga UMKM.

Bobby Nasution mengatakan, Pemprov Sumut berkomitmen menyediakan fasilitas pendukung bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan potensi mereka. Bahkan, mulai tahun depan, gedung heritage Kantor Gubernur Sumut akan dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul dan berkreasi bagi para pelajar.

"Tahun depan silahkan gunakan gedung heritage Kantor Gubernur, kita akan fasilitasi studio musik, studio podcast, ruang belajar dan diskusi, lab komputer dan lainnya, jadi di luar sekolah kalian bisa ngumpul di sini saling berinteraksi untuk menggali potensi-potensi kalian," kata Bobby Nasution.

Program Teras Pelajar Sumut Berkah dijadwalkan berlangsung rutin setiap dua minggu sekali secara bergiliran berdasarkan wilayah Cabang Dinas Pendidikan Sumut. Melalui program ini, diharapkan semakin banyak potensi dan prestasi pelajar yang dapat dikembangkan.

Bobby juga menekankan pentingnya dukungan tenaga pendidik terhadap siswa yang memiliki bakat di luar bidang akademik. Menurutnya, pendidikan formal dan pengembangan potensi harus berjalan beriringan, bukan justru saling menghambat.

"Potensi itu bukan hanya dari akademik, jadi saya harap tenaga pendidik tidak menghambat siswa-siswinya yang punya potensi di luar akademik, misalnya siswanya potensi jadi atlet, jangan sampai bilang ke siswa 'mau jadi atlet apa sekolah' saya rasa pendidikan dan potensi itu harus berjalan bersama," kata Bobby Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga berdialog langsung dengan para pelajar untuk mendengarkan berbagai keluhan terkait fasilitas sekolah. Sebagian besar siswa menyampaikan persoalan kondisi kamar mandi serta fasilitas laboratorium yang dinilai belum memadai.

Menanggapi keluhan tersebut, Bobby meminta para kepala sekolah secara berkala melaporkan kondisi fasilitas sekolah masing-masing. Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Sumut mendata kebutuhan laboratorium agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Nanti kepala sekolah coba secara berkala fotokan kamar mandi sekolahnya, kirim ke kami biar kita benahi dan fasilitas lab komputer, sains yang kurang tolong didata Pak Kadis Pendidikan agar kita benahi," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga mengatakan, berbagai potensi siswa SMA sederajat di Sumut mulai menunjukkan perkembangan menggembirakan. Salah satunya di bidang desain fesyen, dengan rencana memberangkatkan siswa berbakat ke Paris Fashion Week untuk memperkenalkan karya mereka.

"InsyaAllah minggu depan atau dua minggu lagi kita akan kirim siswa kita ke Paris Fashion Week karena potensi mereka sangat bagus, siswa-siswa lain juga sudah mulai terlihat potensinya seperti teater musik dan lainnya, kita harap dengan program ini semakin banyak yang muncul," kata Alexander.

Antusiasme terhadap program ini juga disampaikan salah seorang pelajar, Alya. Ia mengaku senang karena Teras Pelajar Sumut Berkah tidak hanya menjadi ruang berekspresi dan bertemu dengan pelajar dari sekolah lain, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur.

"Senang sekali, bisa langsung curhat ke Pak Gubernur, bisa bertemu dengan teman-teman sekalah lain dan Saya sama teman saya dapat beasiswa ke universitasdari Pak Gubernur," kata Alya.

Peluncuran Teras Pelajar Sumut Berkah turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, para kepala sekolah Wilayah I, tenaga pendidik, tokoh pendidikan, serta siswa-siswi dari Medan dan Deliserdang. **

Lantik 15 Pejabat Bapenda, Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Optimalisasi PAD

admin — Fri, 23 Oct 2026 19:14:00 +0700+0700

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menegaskan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki peran strategis sebagai "jantung" yang memompa pendanaan bagi pembangunan daerah. Karena itu, seluruh jajaran Bapenda dituntut terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Timur Tumanggor saat mengukuhkan dan melantik pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Bapenda Sumut, di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (23/10/2026). Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menetapkan 15 pejabat struktural di lingkungan Bapenda Sumut.

Timur Tumanggor menekankan pentingnya peran Bapenda dalam menopang roda pembangunan Sumut, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, maupun pariwisata. "Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sumber pendapatan daerah yang kita kelola berasal dari 7 macam pajak serta retribusi daerah dari 15 OPD," ujar Timur Tumanggor, saat membacakan arahan Gubernur Sumut.

Menurut Timur, optimalisasi PAD semakin penting di tengah tantangan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer pusat sebesar Rp1,125 triliun pada tahun 2027. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan struktur APBD Sumut dari Rp13,101 triliun pada 2026 menjadi Rp11,929 triliun pada 2027.

Karena itu, Timur meminta seluruh jajaran Bapenda bergerak cepat dan bekerja lebih optimal dalam menggali berbagai potensi pendapatan daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pada kesempatan tersebut, Timur juga menyampaikan sejumlah arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution kepada para pejabat yang baru dilantik. Di antaranya segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi secara maksimal potensi pajak dan retribusi daerah melalui langkah kerja yang terukur dan berbasis data.

Selain itu, jajaran Bapenda diminta terus menghadirkan inovasi pelayanan perpajakan yang cepat, praktis, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi juga harus senantiasa dijunjung tinggi.

Para pejabat yang baru dilantik juga diharapkan membangun kepemimpinan yang kuat dan mengayomi serta mampu memotivasi jajaran dalam mencapai target kinerja. Dengan kepemimpinan yang solid, Bapenda diharapkan semakin optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"Di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Pak Sutan Tolang Lubis, saya yakin dan percaya Bapenda Sumut akan semakin kuat. Pengukuhan ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Gubernur Bobby Nasution. Gunakan potensi diri, optimalkan pelayanan, dan jangan kecewakan amanah ini," tegasnya.

Timur berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Ia juga meminta para pejabat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. **

Bobby Nasution Apresiasi Pengungkapan 1,16 Ton Ketamin, Minta Jaringan Narkotika di Sumut Diputus

admin — Fri, 23 Oct 2026 19:11:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama instansi terkait mengungkap dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat sekitar 1,16 ton di perairan Selat Malaka. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memutus jaringan dan mempersempit ruang gerak peredaran narkotika, khususnya yang masuk melalui jalur perairan Sumut.

Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam konferensi pers di Terminal Penumpang Bandar Deli, Jalan Pelabuhan Lama I, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan langsung kepada Kapolri mengenai tantangan serius yang dihadapi Sumut terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ia berharap pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut menjadi momentum memperkuat pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

Bobby juga menyoroti kawasan Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba dan membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, kehadiran Kapolri di Belawan diharapkan semakin memperkuat sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika.

"Kehadiran Bapak Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda, menjaga keamanan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

Pengungkapan ketamin seberat sekitar 1,16 ton tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI. Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di kawasan perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.

Kapolri juga merespons tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut. Ia mengingatkan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan diikuti langkah nyata dengan memperkuat pencegahan, menindak jaringan pengedar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya pencegahan narkoba, termasuk kebijakan Gubernur terkait pelarangan penggunaan vape di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan zat berbahaya.

Kapolri turut mengingatkan adanya tantangan baru berupa dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair. Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antaraparat penegak hukum dalam membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka.

"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai berkomitmen terus mendukung pemberantasan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat, guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat di Sumut. Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan dalam menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumut.

Turut hadir para bupati dan Walikota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, para tokoh agama, serta perwakilan lembaga antinarkoba di Sumut. **

Beras Sumut Surplus 27.633 Ton, Kawasan Pertanian Unggulan Terus Digenjot

admin — Fri, 23 Oct 2026 19:08:00 +0700+0700

MEDAN – Neraca beras Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2026 mencatat surplus 27.633 ton. Capaian tersebut sejalan dengan pengembangan kawasan pertanian unggulan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Fariz Haholongan Hutagalung menyampaikan hal tersebut pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (23/10/2026).

"Kebutuhan beras Oktober sebesar 116.433 ton. Produksi beras sekitar 144.066 ton," kata Fariz.

Selain beras, sejumlah komoditas hortikultura juga mencatat produksi yang cukup baik. Produksi cabai merah mencapai 14.213 ton dengan kebutuhan 9.855 ton, sedangkan cabai rawit mencapai 7.594 ton dengan kebutuhan 3.712 ton. Sementara itu, bawang merah diproduksi setara umbi basah 5.021 ton atau 3.306 ton dalam kondisi kering, dengan kebutuhan 5.353 ton.

Pada sektor peternakan, produksi daging sapi mencapai 1.773 ton dengan kebutuhan 891 ton. Produksi daging ayam ras mencapai 20.383 ton dengan kebutuhan 16.037 ton, sedangkan produksi telur ayam ras mencapai 53.810 ton dengan kebutuhan 20.491 ton.

"Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, Pemprov Sumut melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pun melakukan intervensi. Intervensi ini masuk ke dalam bagian Program Strategis Daerah (PSD)," kata Fariz.

Melalui PSD tersebut, Pemprov Sumut membangun kawasan pertanian terpadu untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, bawang merah, sapi potong, serta rumah produksi kelapa dan kopi. Intervensi dipusatkan pada satu hamparan yang dikelola satu kelompok tani, dilengkapi paket bantuan penuh dan kemitraan BUMD sebagai offtaker.

Program tersebut telah berjalan dan menunjukkan sejumlah capaian positif. Kawasan padi terdiri dari 10 kawasan dengan luas total 300 hektare. Panen telah berlangsung di 44,5 hektare dengan produksi mencapai 327,95 ton.

Sementara itu, kawasan jagung mencakup 13 kawasan dengan luas 260 hektare. Panen telah dilakukan di 43 hektare dengan produksi mencapai 345,6 ton.

"Kawasan cabai merah terdiri dari 15 kawasan seluas 60 hektare. Enam kawasan seluas 24 hektare sudah panen dengan produksi 264 ton, kawasan bawang merah terdiri dari 16 kawasan seluas 48 hektare. Enam kawasan seluas 18 hektare sudah panen dengan produksi 299,4 ton," papar Fariz.

Untuk kawasan sapi potong, empat kawasan yang berada di Simalungun, Serdangbedagai, Asahan, dan Batubara masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada minggu pertama Desember 2026.

Kawasan tersebut akan menerima sekitar 150 ekor sapi, terdiri dari 120 ekor untuk penggemukan dan 30 ekor untuk pengembangbiakan. Sementara itu, rumah produksi kelapa di Nias Utara telah mencapai progres 80% dan ditargetkan selesai pada 6 November 2026.

Adapun tiga rumah produksi kopi, masing-masing satu di Humbang Hasundutan dan dua di Tapanuli Utara, ditargetkan selesai pada November 2026. Pengembangan berbagai kawasan tersebut diharapkan semakin memperkuat produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Sumut. **

The Khourt Competition Vol. 1 Digelar, Bank Danamon Dukung Pengembangan Olahraga Padel di Medan

admin — Fri, 23 Oct 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN – Turnamen padel bertajuk The Khourt Competition Vol. 1 resmi dibuka pada Jumat (23/10/2026) di The Khourt, Kompleks CBD Polonia, Medan. Kegiatan yang diselenggarakan Match Hub ID Sports ini menjadi salah satu upaya mendorong perkembangan olahraga padel sekaligus memperluas interaksi antarkomunitas olahraga di Kota Medan.

Turnamen yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 tersebut menargetkan partisipasi sebanyak 120 pasangan atau sekitar 240 atlet. Para peserta akan berkompetisi dalam enam kategori, yakni Lower Bronze Men, Upper Bronze Men, Silver, Mixed Lower Bronze, Lower Bronze Women, dan Upper Bronze Women.

Selain menjadi ajang kompetisi untuk mengasah kemampuan atlet dan menjunjung tinggi sportivitas, kegiatan ini juga menghadirkan ruang interaksi komunitas, gaya hidup aktif, promosi, aktivasi merek, serta area tenant yang melibatkan pelaku usaha.

Ketua penyelenggara, Dwi Pambudi Utomo, didampingi Sekretaris Ali Akbar V. Siregar dan Bendahara Wike Gusti Ayu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga padel yang semakin diminati masyarakat. Acara ini juga dihadiri Boby Hadinatha dan Bobby Kuari selaku panitia

Menurut Dwi, kegiatan ini diharapkan dapat menggairahkan olahraga padel yang kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya pencinta olahraga.

"Kami berharap seluruh rangkaian pertandingan berjalan lancar dan sukses. Terima kasih kepada semua pihak dan sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana," ujarnya.

Anto Genk Apresiasi Turnamen Padel

CEO Sumut24, Rianto yang akrab disapa Anto Genk, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya The Khourt Competition Vol. 1. Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda rutin dan masuk dalam kalender tahunan olahraga padel di Kota Medan.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai positif dalam mendorong minat masyarakat terhadap olahraga sekaligus membangun kebersamaan antarkomunitas.

Ia juga berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan dan pembinaan olahraga padel.

Dukungan pemerintah dan organisasi olahraga dinilai penting agar pembinaan atlet dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga olahraga padel tidak hanya berkembang sebagai tren gaya hidup, tetapi juga memiliki prestasi kompetitif.

Bank Danamon Perkuat Kemitraan dan Dukungan

Kegiatan ini turut mendapat dukungan Bank Danamon dalam rangka program community event, melalui kolaborasi bersama penyelenggara turnamen padel tersebut.

Sejumlah perwakilan Bank Danamon yang hadir di antaranya Monaliska Sitanggang selaku Branch Manager Danamon Stabat, Hendra Gunawan selaku Branch Manager Danamon Tanjung Pura, serta T. M. Ivan Jorilanda selaku Area Manager Medan 3 Sumatera 1.

Dalam kesempatan tersebut, Ivan Jorilanda juga menyampaikan apresiasi kepada CEO Sumut24 sebagai mitra yang mendukung berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat.

"Semoga kemitraan ini bisa terus berlanjut untuk saling mendukung. Sukses untuk event ini," ungkap Ivan.

Kolaborasi antara Bank Danamon dan penyelenggara diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia usaha dan komunitas olahraga, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengusaha sukses di bidang properti Benny Basri serta sejumlah undangan dan komunitas olahraga.

Final dan Penutupan Digelar Minggu

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, babak final dan acara penutupan The Khourt Competition Vol. 1 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di The Khourt, Kompleks CBD Polonia, Medan.

Babak final tersebut akan menjadi penentu para juara dari kategori yang dipertandingkan sekaligus menandai berakhirnya rangkaian turnamen.

Penyelenggara berharap The Khourt Competition Vol. 1 tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antarkomunitas, menumbuhkan semangat sportivitas, serta memperkuat perkembangan olahraga padel di Kota Medan.
(Red)

Tujuh Pimpinan PTS Sumut Raih Gelar CHEL di Jakarta, Isa Indrawan Pimpin Delegasi

admin — Fri, 23 Oct 2026 18:39:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.co

Prestasi membanggakan ditorehkan dunia pendidikan tinggi Sumatera Utara. Sebanyak tujuh pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) asal Sumut berhasil meraih gelar eksekutif CHEL (Coach of Higher Education Leaders) setelah mengikuti program AERLA (APTISI Executive Rector Leadership Academy) Angkatan I yang berlangsung di Jakarta, 21–23 Oktober 2026.

Ketujuh pimpinan tersebut menjadi bagian dari 40 rektor terpilih dari perguruan tinggi swasta berakreditasi Unggul di seluruh Indonesia yang mengikuti program pengembangan kepemimpinan pendidikan tinggi tersebut.

Adapun tujuh pimpinan perguruan tinggi asal Sumatera Utara yang meraih gelar CHEL yakni Agussani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Muhammad Isa Indrawan dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Johannes Sembiring dari DELI HUSADA, Siti Nurmawan Sinaga dari MITRA HUSADA, Jopinus Ramli Saragih dari EFARINA, Syafrida dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), serta Rahmat Gurusinga dari MEDISTRA.

Delegasi Sumut dipimpin Muhammad Isa Indrawan, Rektor UNPAB yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Sumatera Utara.

Program AERLA Angkatan I merupakan kolaborasi APTISI Pusat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan rektor dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, meningkatkan mutu akademik, serta memperkuat daya saing institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Siap Dorong Peningkatan Mutu Kampus di Sumut

Perolehan gelar CHEL diharapkan menjadi modal penting bagi ketujuh pimpinan tersebut untuk berkontribusi lebih luas dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Tantangan pendidikan tinggi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, peningkatan akreditasi, transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri.

Para penerima gelar CHEL diharapkan mampu membagikan pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kampus, sekaligus mendorong kolaborasi ant perguruan tinggi guna mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi di daerah.

Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, memberikan apresiasi terhadap komitmen para pimpinan perguruan tinggi yang mengikuti program tersebut.

Kehadiran para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan yang semakin kuat diharapkan dapat menjadi penggerak penerapan tata kelola kampus modern untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Isa Indrawan: Ini Amanah untuk Pendidikan Sumatera Utara

Muhammad Isa Indrawan menegaskan, capaian tersebut tidak boleh berhenti pada pemberian gelar semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang memberikan dampak bagi perguruan tinggi di Sumatera Utara.

Ia menyampaikan rencana pembentukan tim akselerasi yang melibatkan para pimpinan penerima gelar CHEL guna memperkuat sinergi dan mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi swasta di daerah.

"Amanah nasional ini adalah kemenangan bagi dunia pendidikan Sumatera Utara. Kami, ketujuh pimpinan pendidikan tinggi yang telah mengikuti program ini, siap bersinergi dan turun langsung ke daerah-daerah untuk memastikan kampus swasta di Sumut tidak hanya bertahan, tetapi melompat menjadi pusat keunggulan akademik berbasis teknologi digital," ujar Isa.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan tinggi yang semakin dinamis. Perguruan tinggi dituntut terus berinovasi, memperkuat kualitas lulusan, memanfaatkan teknologi, serta membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri.

Dengan raihan gelar CHEL tersebut, tujuh pimpinan perguruan tinggi Sumatera Utara diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong peningkatan akreditasi, penguatan tata kelola, dan transformasi digital kampus.

Prestasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi swasta Sumut dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red

Pemilihan Dituding Cacat Hukum, Calon Komisioner KPID Sumut Periode 2026-2029 Bakal Gugat DPRD Sumut

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:55:00 +0700+0700

Medan - Sejumlah calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029 bakal menggugat Komisi A DPRD Sumut yang telah menetapkan 7 nama komisioner terpilih. Hal ini dipicu pelanggaran tatib DPRD Sumatera Utara yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Sumut pada 26 Agustus 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Sumut bulan September. Muhammad Hidayat, seorang calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029 mengatakan pemilihan dan penetapan anggota KPID Sumut Periode 2026 - 2029 menyalahi aturan yang berlaku. "Sesuai undangan yang kami terima, tanggal 14 dan 15 September itu hanya pelaksanaan Perkenalan serta Uji Kepatutan dan Kelayakan saja, tidak disebutkan pemilihan dan penetapan calon terpilih," kata Hidayat.

Mengutip keterangan anggota Komisi A DPRD Pdt Berkat Laoli dalam sebuah talk show pada media online Orbit, setelah Uji Kepatutan dan Kelayakan itu usai digelar pada hari Selasa, 15 September 2026 Komisi A DPRD Sumut yang diketuai Usman Jafar langsung melanjutkan agenda pemilihan dan penetapan calon terpilih.
Hal ini sempat diprotes Wakil Ketua Komisi A Zera Salim Ritonga dan anggota komisi A DPRD Sumut Pdt Berkat Laoli. Menurut mereka, pemilihan dan penetapan calon terpilih tidak dijadwalkan pada hari tersebut. Sesuai undangan yang diterima anggota Komisi A DPRD Sumut tanggal 14 dan 15 September itu hanya perkenalan dan Uji Kepatutan dan Kelayakan saja. Namun Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jafar tetap bersikukuh memilih dan menetapkan calon terpilih. Alasannya, Badan Musyawarah DPRD Sumut telah melakukan perubahan atas jadwal rapat Komisi A DPRD Sumut.
Setelah dikonfirmasi dengan anggota Bamus DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem ternyata mereka tidak pernah menerima undangan rapat Bamus tentang perubahan agenda tersebut. Karena, Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jafar tetap memaksakan pemilihan dan penetapan calon terpilih dilakukan pada Selasa, 15 September 4 orang anggota komisi A DPRD Sumut meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes. Meskipun ada anggota komisi A DPRD Sumut yang protes, Ketua Komisi A DPRD Sumut tetap menggelar rapat pemilihan dan penetapan calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029 yang dihadiri 17 orang anggota Komisi A DPRD Sumut.

Hidayat mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 42 ayat 2, agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD hanya dapat diubah melalui rapat paripurna. "Kata "hanya" dalam pasal itu menunjukkan tidak ada alternatif lain selain dalam rapat paripurna DPRD. Harus diingat rapat paripurna itu dinyatakan kuorum jika 2/3 anggota DPRD itu hadir. Nah, kalau perubahan agenda itu hanya dilakukan oleh badan musyawarah maka itu dianggap tidak sah," ujar Hidayat.

Hidayat melanjutkan, biasanya setiap lembaga legislatif setiap daerah akan membuat peraturan daerah tentang tata tertib DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja dalam hirarki hukum yang berlaku di Indonesia saat ini Peraturan Pemerintah lebih tinggi daripada Peraturan Daerah atau keputusan gubernur/bupati/walikota atau keputusan pimpinan DPRD. "Jadi alasan Usman Jafar itu yang bilang Bamus DPRD Sumut telah mengubah agenda rapat itu jelas melanggar aturan. Karena, aturan dalam PP No 12 tahun 2018 itu perubahan agenda dewan hanya bisa dilakukan melalui rapat paripurna," tegas Hidayat.

Hidayat menambahkan, dalam siaran podcast itu Pdt Berkat Laoli mempertanyakan dua hal penting dalam rapat Bamus DPRD Sumut tentang perubahan agenda rapat Komisi A DPRD Sumut itu. Rapat perubahan Bamus itu hanya menambahkan kata "pemilihan" setelah kata "uji kepatutan dan kelayakan" dan hal itu dituliskan dalam bagian keterangan surat. Menurut Pdt Berkat Laoli seharusnya tambahan kata itu dimasukkan dalam judul agenda rapat. Hal ini yang dianggapnya menyalahi aturan.

Hal lain yang ironis, sebagian anggota Bamus DPRD Sumut sedang berada di Provinsi Jogyakarta saat rapat Bamus itu digelar. "Yang ditanyakan Pak Berkat ini soal ketentuan anggota Bamus harus hadir secara fisik saat rapat Bamus digelar. Hal ini yang menurutnya benar-benar aneh bin ajaib, sampai pak Berkat mencontohkan apa mungkin kepala seseorang ada di Jogja tapi kakinya main bola di Medan," ujar Hidayat sambil tertawa.

Hidayat mengatakan selain persoalan legalitas rapat persoalan yang dipertanyakan tentang keputusan Komisi A DPRD Sumut tidak disampaikan secara langsung kepada calon komisioner. Selama pelaksanaan seleksi KPID Sumut Periode 2026 - 2029 semua informasi tes dan pengumuman disampaikan secara langsung kepada calon komisioner secara pribadi. Namun keputusan tentang calon komisioner terpilih tidak ada diterima calon komisioner. Keputusan itu, hanya dirilis sejumlah media massa tentang suasana pemilihan waktu itu, bukan keterangan resmi dari Ketua Komisi A DPRD Sumut.

"Mengapa ketua Komisi A tidak berani membuat pengumuman resmi. Aneh kan. Nampaknya, sengaja didiamkan nanti tiba-tiba SK terbit," ungkap Hidayat.

Hidayat mengatakan berdasarkan kondisi itu, mereka meminta Gubernur Sumatera Utara tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota KPID Sumut Periode 2026 - 2029.
Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jakfar ketika dikonfirmasi waspada.id via pesan WhatsApp, hingga Kamis (22/10) malam belum membalas.

Satreskrim Polres Palas Awasi SPBU, Cegah Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Tangki Modifikasi

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:27:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Pengawasan tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10/2026), dengan menyasar dua SPBU di wilayah Kabupaten Padang Lawas, yakni SPBU 14.227.309 di kawasan Padang Luar dan SPBU 14.227.349 di kawasan Jalur Dua.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus mengatakan, monitoring lapangan merupakan langkah preventif kepolisian untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan mengantisipasi potensi pelanggaran dalam proses penyalurannya.

"Monitoring ini merupakan langkah preventif guna menjaga ketertiban, mencegah potensi kelangkaan, serta memastikan pihak pengelola SPBU menjalankan aturan distribusi sesuai ketentuan Pertamina," ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin Kanit Ekonomi Satreskrim Polres Padang Lawas, Ipda Hasan Basri Harahap. Ia didampingi personel Unit Ekonomi, yakni Briptu Nico Stafanus, Briptu Deni Irawan Hasibuan, dan Bripda M.H. Harahap.

Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa aktivitas operasional SPBU, memantau proses pengisian BBM, serta berkoordinasi dan meminta keterangan dari pengelola maupun pengawas SPBU.

Salah satu perhatian utama dalam monitoring tersebut adalah memastikan mekanisme pembelian BBM bersubsidi berjalan sesuai prosedur. Petugas mengingatkan pengelola SPBU agar menerapkan pencatatan transaksi menggunakan barcode atau QR Code dengan mencocokkan data kendaraan, termasuk nomor polisi (nopol) pembeli, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Selain itu, kepolisian menyoroti potensi penyalahgunaan BBM melalui penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi maupun pengisian menggunakan jerigen tanpa izin resmi.

AKP Irwansah menegaskan, pengelola SPBU harus menjalankan prosedur penyaluran secara disiplin dan tidak memberikan fasilitas pengisian yang bertentangan dengan aturan.

"Kami menegaskan kepada pengelola SPBU untuk tidak memfasilitasi pengisian BBM bersubsidi dengan tangki modifikasi atau jerigen. Jika menemukan adanya indikasi kecurangan maupun hal-hal yang mencurigakan di area SPBU, pengelola diminta untuk segera menghubungi personel Satreskrim Polres Padang Lawas," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak SPBU dan kepolisian apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan distribusi BBM.

Berdasarkan hasil pemantauan di SPBU Padang Luar dan Jalur Dua, aktivitas pelayanan kepada masyarakat terpantau berjalan normal. Antrean kendaraan berlangsung lancar dan tidak ditemukan lonjakan antrean yang mencurigakan selama kegiatan berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang dipantau petugas untuk mengetahui situasi penyaluran BBM di lapangan.

Satreskrim Polres Padang Lawas memastikan kegiatan pengawasan akan dilaksanakan secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM, mencegah praktik penyalahgunaan, serta mendukung distribusi energi yang tertib bagi masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

Kepolisian juga mengimbau pengelola SPBU agar tetap mematuhi ketentuan penyaluran BBM dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.

Melalui pengawasan berkelanjutan tersebut, Polres Padang Lawas berupaya memastikan pelayanan BBM kepada masyarakat berjalan lancar, transparan, dan sesuai aturan.zal

Rakornas TPAKD 2026, Bupati Reski Basyah Dorong Peluang Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Paluta

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:26:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kehadiran Bupati Paluta dalam agenda nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Reski Basyah didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara, Amri Hamonangan Siregar, S.STP., M.M.

Rakornas TPAKD 2026 mengangkat tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Forum ini menjadi wadah koordinasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program, memperkuat kolaborasi, serta menyusun strategi percepatan akses keuangan yang akan dijalankan pada 2027.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pemerataan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif, mudah dijangkau, dan berkelanjutan.

Perluasan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan tersedianya layanan keuangan formal, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, hingga memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

Bagi Kabupaten Padang Lawas Utara, upaya tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, pertanian, serta berbagai sektor ekonomi potensial lainnya.

Melalui penguatan peran TPAKD, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha produktif untuk mengakses layanan perbankan maupun sumber pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain memperluas akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan agar dapat mengambil keputusan secara bijak, mengelola keuangan dengan baik, serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan skala usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai wilayah Paluta.

Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan memberikan arahan kepada para kepala daerah yang bertindak sebagai pengarah TPAKD di wilayah masing-masing.

Agenda tersebut juga mencakup penyerahan TPAKD Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjalankan program percepatan akses keuangan berdasarkan pelaksanaan program kerja sepanjang 2025.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan inovasi dan efektivitas program perluasan akses keuangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Keikutsertaan Bupati Reski Basyah Harahap dalam forum nasional ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pemerintah pusat, OJK, serta berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan.

Sinergi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program akses keuangan tidak hanya berhenti pada tingkat koordinasi, tetapi juga dapat diterapkan melalui program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah.

Dengan penguatan peran TPAKD, Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan usaha produktif, serta menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas, memperkuat perekonomian lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara secara berkelanjutan.zal

Danrem 023/KS Iwan Budiarso Sambangi Yonif 123/Rajawali, Prajurit Pulang dari Papua Dapat Pesan Penting

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:23:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komandan Korem (Danrem) 023/Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Iwan Budiarso, memberikan pengarahan kepada prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 123/Rajawali yang baru menyelesaikan penugasan di Papua.

Pengarahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Danrem ke Markas Komando (Mako) Yonif 123/Rajawali di Kota Padangsidimpuan, Jumat (23/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Danrem didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcabrem 023 PD I/Bukit Barisan, Ny. Miya Iwan Budiarso. Kehadiran pimpinan Korem 023/Kawal Samudra bersama rombongan disambut langsung oleh Komandan Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, beserta jajaran perwira dan prajurit.

Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pimpinan untuk bertemu langsung dengan para prajurit sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas negara di wilayah Papua.

Dalam arahannya, Kolonel Inf Iwan Budiarso menyampaikan penghargaan atas dedikasi, keberanian, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan seluruh personel selama melaksanakan tugas pengamanan.

Ia menilai keberhasilan menjalankan penugasan tidak terlepas dari kedisiplinan, kekompakan, serta komitmen prajurit dalam menjaga kehormatan institusi TNI.

"Saya bangga dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas pengabdian kalian di tanah Papua. Kalian telah menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjaga kehormatan institusi TNI di mana pun kalian berada. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan kalian," ujar Danrem.

Selain menyampaikan apresiasi, Danrem 023/Kawal Samudra juga memberikan perhatian terhadap kondisi prajurit setelah menyelesaikan penugasan. Ia mengingatkan bahwa pemulihan fisik dan mental menjadi hal penting agar setiap personel dapat kembali menjalankan aktivitas kedinasan dengan kondisi yang baik.

Menurutnya, masa setelah penugasan perlu dimanfaatkan untuk beristirahat secara cukup, menjaga kesehatan, serta membangun kembali kedekatan dengan keluarga.

Dukungan keluarga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga semangat dan kesiapan prajurit setelah menjalankan tugas di daerah operasi.

Meski demikian, Danrem mengingatkan agar masa istirahat tidak membuat prajurit mengabaikan disiplin dan tanggung jawab sebagai anggota TNI. Kesiapan personel dan kemampuan satuan harus tetap dipelihara untuk menghadapi kemungkinan penugasan berikutnya.

"Manfaatkan masa istirahat ini dengan baik bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan jangan pernah kendurkan kedisiplinan. Kita harus selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa di mana pun ditempatkan," tegasnya.

Sementara itu, Komandan Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan arahan langsung dari Danrem 023/Kawal Samudra kepada seluruh prajuritnya.

Ia menegaskan bahwa pengarahan tersebut menjadi motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan kualitas diri, mempertahankan kekompakan, serta menjaga nama baik satuan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, seluruh prajurit akan terus menjaga kedisiplinan dan memelihara kesiapan satuan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah negara.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pimpinan dan prajurit, terutama setelah personel menyelesaikan tugas di wilayah Papua.

Melalui pengarahan tersebut, diharapkan para prajurit Yonif 123/Rajawali dapat menjalani masa pemulihan dengan baik, kembali berkumpul bersama keluarga, serta tetap menjaga profesionalisme dan kesiapan dalam menghadapi tugas-tugas selanjutnya.zal

Tegas Lawan Narkoba, Wabup Atika Jadi Saksi Pemusnahan 83,96 Kg Ganja dan 185 Gram Sabu di Madina

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:21:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menyaksikan pemusnahan barang bukti dari 50 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal, Panyabungan, Kamis (22/10/2026).

Pemusnahan tersebut turut disaksikan Wakapolres Madina Kompol Arisfianto dan Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hukum terhadap barang bukti perkara yang telah selesai diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari 50 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, sebanyak 30 perkara berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas ganja seberat 83.959,27 gram atau sekitar 83,96 kilogram, serta sabu seberat 185,49 gram.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkara narkotika masih menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana di wilayah Mandailing Natal.

Sementara itu, 20 perkara lainnya mencakup tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, serta berbagai tindak pidana umum lainnya.

Beberapa jenis perkara yang termasuk dalam kelompok tersebut di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perjudian, dan tindak pidana terkait perlindungan anak.

Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Mohammad Nursaitias, menjelaskan bahwa barang bukti narkotika menjadi bagian terbesar dalam kegiatan pemusnahan kali ini.

Menurutnya, barang bukti yang diserahkan kepada kejaksaan pada umumnya merupakan sisa dari proses pemeriksaan laboratorium. Setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut selanjutnya ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Nursaitias menegaskan, pemusnahan barang bukti juga penting untuk mencegah risiko penyalahgunaan apabila barang-barang tersebut disimpan terlalu lama.

"Jadi, tidak menjadi beban kami lagi untuk menyimpannya. Barang bukti narkoba jika disimpan terlalu lama memiliki nilai ekonomis, sehingga dikhawatirkan rawan diselewengkan. Namun, selama masa penyimpanan, kami tetap memasang CCTV untuk pengawasannya," ujar Nursaitias.

Ia menjelaskan, pengawasan melalui kamera CCTV dilakukan selama barang bukti masih berada dalam penyimpanan kejaksaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan barang bukti sebelum dimusnahkan.

Pemusnahan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara yang telah diputus secara tetap oleh pengadilan. Penanganan barang bukti secara tertib dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas proses hukum serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Kehadiran Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution bersama unsur kepolisian dan pengadilan dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan keterlibatan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proses hukum di Mandailing Natal.

Melalui pemusnahan barang bukti tersebut, kejaksaan memastikan barang-barang yang telah diputuskan untuk dimusnahkan tidak lagi disimpan setelah proses hukum selesai, sesuai ketentuan yang berlaku.ZAL