DPRD Sumut Soroti Dugaan Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Banjir

admin — Tue, 12 May 2026 15:32:00 +0700+0700

Medan — Komisi D DPRD Sumatera Utara menegaskan komitmennya membela kepentingan masyarakat yang terdampak banjir akibat dugaan buruknya tata kelola pembangunan perumahan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga korban banjir, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, secara tegas menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam pembahasan persoalan yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.

RDP tersebut dihadiri warga yang mengaku menjadi korban banjir setelah adanya pembangunan kawasan perumahan. Menurut warga, sebelum pembangunan dilakukan, wilayah mereka tidak pernah mengalami banjir separah saat ini.

"Yang membuat kita kecewa, ini wilayah Deliserdang, tetapi pemerintah daerahnya justru tidak hadir. Padahal masyarakat datang mengadu karena rumah mereka sudah berulang kali terendam banjir," tegas Timbul Jaya saat memimpin rapat.

Rapat turut dihadiri anggota Komisi D DPRD Sumut, yakni Abdul Rahim Siregar, Benny Sihotang, dan Luhut Simanjuntak. Hadir pula pihak pengembang Citraland, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Jalan, serta Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Sumut.

Dalam rapat itu, Komisi D memastikan tidak ingin persoalan berhenti sebatas diskusi di ruang rapat. DPRD Sumut bahkan langsung menjadwalkan peninjauan lapangan guna melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi konkret bagi warga.

"Kita tidak mau hanya melihat gambar atau paparan slide. Kita sepakat turun langsung ke lokasi supaya persoalan ini jelas dan ada tindak lanjut nyata," ujar Timbul.

Ia menegaskan, DPRD Sumut tidak akan tinggal diam ketika masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan pembangunan dan buruknya sistem drainase kawasan.

"Kami hadir untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak peduli terhadap penderitaan mereka," katanya.

Selain persoalan agraria, para ahli teknis dari balai dan dinas terkait menilai banjir kemungkinan dipicu perubahan kawasan resapan air menjadi area perumahan tanpa sistem drainase yang memadai dan terintegrasi.

Mereka menjelaskan, kawasan yang dulunya merupakan lahan hijau kini berubah menjadi kawasan padat bangunan sehingga aliran air tidak lagi memiliki ruang tampung alami. Ditambah lagi, drainase tertutup dan sedimentasi memperparah aliran air saat hujan deras terjadi.

"Kalau daerah resapan berubah menjadi perumahan, maka saluran air harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai pembangunan justru memindahkan banjir ke permukiman masyarakat," ujar salah seorang perwakilan balai.

Komisi D DPRD Sumut menilai persoalan banjir tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, DPRD meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengembang, bertanggung jawab serta tidak saling lempar kewenangan.

Timbul Jaya juga menegaskan pihaknya siap mengambil langkah lebih keras jika ada pihak yang tidak kooperatif dalam penyelesaian persoalan tersebut.
"Kita tidak mencari-cari kesalahan, tetapi mencari solusi. Namun kalau ada yang mengabaikan kepentingan rakyat, tentu akan kita panggil dan kita minta pertanggungjawaban," tegasnya.

PLN UIP SBU Dan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan PLTA Kumbih-3

admin — Tue, 12 May 2026 14:51:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menerima hasil pengadaan tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih-3 (45 MW) yang berlokasi di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Kegiatan penyerahan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 PLN UIP SBU, Kota Medan, pada Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Alfredo Pakpahan, Manager Pertanahan, Aset & Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra, AMN Pertanahan & RoW, Alexander J. Sihite, AMN Sertifikasi, Edward Simanihuruk, Officer Aset, Pengadaan Tanah & RoW, Aryo Mitra Hans Marbun, serta Officer Sertifikasi, Rajamin Saragih dan Sarwedy Sihotang.

Turut hadir mewakili stakeholder terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Suryalita, A.Ptnh., Plt. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Dian Asnita, S.E., serta Penelaah Teknis Kebijakan, Akbar Munthana Dharma Aprino, S.Kom.

Dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Subulussalam menyerahkan hasil pengadaan tanah pembangunan PLTA Kumbih-3 (45 MW) berupa asli salinan peta bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi tahap II yang berlokasi di Desa Jontor dan Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dengan luas mencapai 45 hektare.

Selanjutnya, PLN UIP SBU akan melanjutkan proses penyelesaian legal aset terhadap lahan yang telah dibebaskan melalui pengajuan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Kantor Pertanahan Kota Subulussalam guna memberikan kepastian hukum dan legalitas penuh atas aset perusahaan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Suryalita, A.Ptnh., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pengadaan tanah berlangsung.
"Terima kasih atas kerja sama dan kepercayaan dari instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini PLN UIP SBU, atas selesainya proses pengadaan tanah. Seluruh tahapan dapat berjalan lancar berkat sinergi yang baik antara Panitia Pengadaan Tanah Kota Subulussalam, Forkopimda Kota Subulussalam, dukungan penuh dari PT PLN (Persero) UIP SBU, serta Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh, sehingga berbagai kendala di lapangan dapat diselesaikan secara persuasif dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar Suryalita

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, menegaskan bahwa keberhasilan proses pengadaan tanah pembangunan PLTA Kumbih-3 merupakan bentuk nyata kolaborasi yang kuat antara PLN dan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

"PLN meyakini bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah bersama-sama mendukung kelancaran proses pengadaan tanah PLTA Kumbih-3 ini. Kolaborasi yang harmonis ini menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan pembangkit energi bersih guna memperkuat sistem kelistrikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," tegas Dewanto.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Alfredo Pakpahan, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pengadaan tanah tersebut.

"Kami dari PLN UIP SBU menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Tim P2T, Forkopimda Kota Subulussalam, dan Kejaksaan Tinggi Aceh atas dedikasi serta profesionalisme yang luar biasa sehingga tahapan pengadaan tanah ini dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan pengadaan tanah ini menjadi kunci utama bagi PLN untuk melanjutkan tahapan pembangunan berikutnya. Dengan diterimanya hasil pengadaan tanah ini, kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti proses penyelesaian legal aset dan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam terkait penerbitan Hak Guna Bangunan," ungkap Alfredo.

Melalui kegiatan ini, PLN UIP SBU berharap proses pembangunan PLTA Kumbih-3 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penyediaan energi listrik yang andal, berkelanjutan dan ramah lingkungan di Provinsi Aceh. (C04)

Sat Narkoba Polres Asahan Gagalkan Edar 10 Kg Sabu Dan 1.500 Vape Berzat Berbahaya, 11.500 Jiwa Diselamatkan

admin — Tue, 12 May 2026 14:44:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali mencatatkan keberhasilan besar dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika dan zat berbahaya di wilayah hukumnya. Berbekal informasi dari masyarakat, tim operasi berhasil menggagalkan peredaran 10 kilogram sabu dan 1.500 kartrid vape yang diduga berisi cairan etomidate, sebuah zat yang berpotensi membahayakan kesehatan dan nyawa penggunanya.

Keberhasilan ini bermula dari laporan yang diterima Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan pada Kamis malam, 7 Mei 2026, sekitar pukul 22.00 Wib. Informasi tersebut menyebutkan adanya dua pria yang diduga mengangkut barang terlarang bergerak dari Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, menuju wilayah Kota Tanjung Balai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyidik langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penyelidikan mendalam serta pengintaian ketat di sekitar jalur yang dilalui tersangka. Petugas membagi kekuatan tim untuk memaksimalkan jangkauan pengawasan dan mempersempit ruang gerak pelaku. Tepat pada Jumat dini hari, 8 Mei 2026, sekitar pukul 00.20 Wib, tim berhasil mengidentifikasi dua orang yang sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi, yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa karung besar.

Saat penyergapan dilakukan, terjadi perlawanan kecil hingga kedua pelaku terjatuh dari kendaraannya. Namun, satu pelaku sempat memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dengan membawa kendaraan, sementara rekannya tertangkap tangan oleh petugas.

Pelaku yang berhasil diamankan diketahui berinisial SAH alias H (36), warga Kota Tanjung Balai. Dari penggeledahan tubuh dan barang bawaan tersangka, petugas menemukan satu tas jinjing hitam dan satu karung plastik putih berukuran besar. Di dalamnya, tersembunyi 10 bungkus plastik berkemas teh merek Qing Shan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 10.751,16 gram, atau berat bersih sebesar 10 kilogram.

Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 1.500 kartrid vape yang diduga mengandung cairan etomidate. Barang bukti ini terdiri dari 800 kartrid merek 7-Eleven, 400 kartrid merek X-Men, dan 300 kartrid merek El Capo. Seluruh barang bukti dan tersangka langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan untuk menjalani rangkaian proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui perannya sebagai kurir pengantar barang terlarang. Ia mengaku terjebak dalam jalur tersebut karena desakan kondisi ekonomi, dan menjalankan tugas tersebut demi mendapatkan uang tambahan.

Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukuman yang membayangi pelaku sangat berat, mulai dari penjara selama 20 tahun hingga pidana penjara seumur hidup.

Dari jumlah barang bukti yang disita, pihak kepolisian memperkirakan langkah ini telah menyelamatkan sekitar 11.500 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat berbahaya yang bisa merusak masa depan dan kesehatan.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH, Selasa (12/5/2026) menegaskan komitmennya untuk tidak berhenti memburu jaringan di balik peredaran ini hingga ke akar-akarnya, serta mengejar pelaku yang sempat melarikan diri.

"Pihak kepolisian juga kembali mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, dengan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau indikasi peredaran barang terlarang demi menciptakan wilayah Asahan yang bersih dari narkotika", ungkap Kapolres mengakhiri. (tec)

Anggaran Rp1,5 Miliar Digelontorkan, Perbaikan Jalan di Tanjungbalai Baru Terealisasi Rp800 Juta

admin — Tue, 12 May 2026 14:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2026.

Dana yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai tersebut dialokasikan untuk perbaikan tujuh titik jalan dalam kota serta beberapa titik lainnya yang masih dalam tahap survei.

Kepala Bidang Jalan Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Juliadi Sitorus, mengatakan hingga kini realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp800 juta.

"Untuk saat ini baru tujuh titik jalan yang diperbaiki. Sisanya masih dalam proses survei dan penyesuaian kebutuhan," ujar Juliadi, Senin (11/4/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara swakelola oleh Dinas PUTR. Namun, untuk pengadaan material tetap melibatkan penyedia barang dan jasa.

"Kalau penyedia atau CV ada dua atau tiga, namun nama CV-nya saya kurang ingat," katanya.

Menurut Juliadi, kontrak pekerjaan sebenarnya telah siap dikerjakan sejak April 2026. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menjadi kendala sehingga belum seluruh titik jalan rusak dapat ditangani secara maksimal.

"Target perbaikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari anggaran pemeliharaan yang tersedia," pungkasnya.(eko)

Air Bersih Kini Mengalir di Masjid Al Hikmah Kalangan, Terima Kasih pun Mengalir Untuk PLN

admin — Tue, 12 May 2026 14:35:00 +0700+0700

sumut24.co -TAPANULI TENGAH, Rasa syukur dan bahagia dirasakan jamaah Masjid Al Hikmah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan anak - anak Panti asuhan Namira, Pandan. Kini, kebutuhan air bersih untuk berwudu, menjaga kebersihan masjid, serta mendukung aktivitas masyarakat sekitar menjadi lebih mudah terpenuhi setelah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menghadirkan bantuan instalasi sumur dan sarana air bersih melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bantuan tersebut menjadi kabar baik bagi jamaah dan masyarakat Kalangan yang selama ini membutuhkan dukungan fasilitas air bersih yang lebih memadai. Kehadiran instalasi sumur dan jaringan air bersih ini memberikan manfaat langsung, khususnya bagi jamaah Masjid Al Hikmah Kalangan dalam menjalankan ibadah dengan lebih nyaman.

Selain di Masjid Al Hikmah Kalangan, manfaat program ini juga dirasakan oleh anak-anak dan pengurus Panti Asuhan Namira, Pandan, serta masyarakat di sekitar Gudang PLN UP3 Sibolga, Jalan Oswal Siahaan, Kelurahan Aek Kolang, Kecamatan Pandan, dan kawasan Mess UP Pandan. Bantuan instalasi sumur dan sarana air bersih tersebut menjadi dukungan nyata PLN dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari berwudu, mandi, mencuci, memasak, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menciptakan ruang ibadah, tempat tinggal, dan lingkungan aktivitas yang lebih sehat, nyaman, serta layak..

Jamaah sekaligus Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al Hikmah Kalangan, Saribudi Waruhu, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian PLN. Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh jamaah, terutama untuk kebutuhan ibadah dan kebersihan lingkungan masjid.

"Kami sangat berterima kasih kepada PLN atas bantuan instalasi sumur dan air bersih ini. Jamaah sangat senang karena sekarang kebutuhan air bersih di masjid menjadi lebih mudah terpenuhi. Bantuan ini sangat bermanfaat, terutama untuk berwudu, membersihkan masjid, dan mendukung aktivitas jamaah sehari-hari. Semoga kebaikan ini membawa manfaat yang luas bagi masyarakat," ujar Saribudi

Menurut Saribudi, keberadaan sarana air bersih tersebut bukan hanya membantu aktivitas keagamaan, tetapi juga memberi rasa nyaman bagi masyarakat sekitar yang turut merasakan manfaatnya. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dijaga bersama agar manfaatnya berkelanjutan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, Selasa (12/5/2026) menyampaikan bahwa bantuan instalasi sumur dan air bersih tersebut merupakan wujud nyata kehadiran PLN di tengah masyarakat. Menurutnya, PLN tidak hanya berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga berupaya menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Penyediaan sarana air bersih ini sejalan dengan semangat PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui transisi energi bersih, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Bagi PLN, keberlanjutan adalah tentang memastikan energi, lingkungan, dan kehidupan sosial dapat tumbuh bersama. Transisi energi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan menuju energi yang lebih bersih, tetapi juga sebagai upaya membangun masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya.

Melalui bantuan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung energi kebaikan dari PLN," tambah Mundhakir.

Melalui kegiatan ini, PLN terus berupaya memperkuat kepedulian sosial, menghadirkan manfaat berkelanjutan, dan menjadi bagian dari solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. (C04)

Pendidikan untuk Siapa? Shohibul Anshor Siregar Soroti Krisis Pengetahuan dan Nasib Tenaga Pengajar Indonesia

admin — Tue, 12 May 2026 13:03:00 +0700+0700

Medan — Akademisi dan penulis Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai masalah teknis sekolah, kurikulum, atau administrasi birokrasi. Menurutnya, pendidikan nasional saat ini menghadapi krisis yang lebih mendasar, yakni krisis pembangunan pengetahuan dan ketimpangan struktural yang memengaruhi masa depan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Siregar dalam telaahan akademiknya berjudul Pendidikan untuk Siapa? Telaahan Akademik atas Ekonomi Politik Pendidikan, Kesejahteraan Tenaga Pengajar, dan Krisis Pengetahuan di Indonesia.

Dalam keterangannya, Siregar mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini sering diperlakukan secara ambigu: di satu sisi disebut sebagai prioritas nasional, tetapi di sisi lain tenaga pengajar masih banyak menghadapi tekanan ekonomi dan birokrasi yang berat.

"Guru dan dosen selalu dipuji sebagai pahlawan bangsa, tetapi realitas material banyak tenaga pengajar justru menunjukkan kerentanan ekonomi yang serius. Ini kontradiksi yang harus dibicarakan secara jujur," kata Siregar.

Menurutnya, pendidikan tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan arah pembangunan negara. Karena itu, pertanyaan "pendidikan untuk siapa?" menjadi penting untuk melihat siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat terbesar dari sistem pendidikan nasional.

Siregar menjelaskan bahwa dalam perkembangan global saat ini, pendidikan semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetisi ekonomi. Akibatnya, pendidikan berisiko kehilangan fungsi emansipatorisnya sebagai sarana pembentukan manusia yang kritis dan berdaya.

"Kita melihat kecenderungan pendidikan semakin pragmatis. Fokusnya sering hanya pada sertifikasi, angka administratif, dan kebutuhan pasar. Sementara budaya membaca, berpikir kritis, dan pengembangan intelektual justru melemah," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih besarnya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis, kelas sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga.

"Anak-anak dari kelompok ekonomi kuat memiliki akses jauh lebih besar terhadap sekolah unggulan, teknologi, dan lingkungan belajar yang baik. Sementara banyak daerah lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas pengajar," kata Siregar.

Dalam telaahannya, Siregar menilai bahwa profesi tenaga pengajar seharusnya ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara, bukan sekadar bagian administratif birokrasi pendidikan.

Ia menegaskan bahwa guru dan dosen memiliki fungsi penting dalam:

pembangunan budaya ilmiah;
pembentukan karakter bangsa;
penguatan demokrasi;
dan produksi pengetahuan nasional.

Karena itu, menurutnya, penguatan kesejahteraan tenaga pengajar harus dipahami sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia.

"Negara modern tidak lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam. Kekuatan utama abad ke-21 adalah pengetahuan, inovasi, dan kualitas manusia. Kalau profesi pendidik lemah, sulit membangun negara pengetahuan yang kuat," jelasnya.

Siregar juga menanggapi kritik bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dapat membebani fiskal negara dan memicu inflasi. Menurutnya, pandangan tersebut sering terlalu dipengaruhi pendekatan ekonomi ortodoks yang melihat belanja pendidikan hanya sebagai beban anggaran.

Ia menjelaskan bahwa banyak teori ekonomi kontemporer, termasuk pendekatan Job Guarantee dan kritik terhadap Kurva Phillips klasik, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan publik tidak otomatis menghasilkan inflasi selama disertai peningkatan kapasitas produktif ekonomi nasional.

"Persoalan utamanya bukan semata-mata pengeluaran negara, tetapi bagaimana negara membangun produktivitas ekonomi dan kualitas manusianya. Pendidikan seharusnya dilihat sebagai investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran konsumtif," katanya.

Menurut Siregar, negara-negara dengan sistem pendidikan kuat umumnya memiliki:

budaya akademik yang sehat;
perlindungan profesi pendidik;
dan investasi besar terhadap riset serta pengetahuan.

Ia mencontohkan negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang berhasil membangun daya saing global melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Di akhir keterangannya, Siregar menegaskan bahwa arah pendidikan Indonesia akan sangat menentukan masa depan peradaban nasional.

"Kalau pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja semata, kita mungkin tumbuh secara ekonomi tetapi kehilangan kedalaman intelektual sebagai bangsa. Pendidikan seharusnya membangun manusia yang kritis, rasional, dan bermartabat," ujarnya.

Ia berharap diskursus mengenai pendidikan tidak berhenti pada persoalan administratif dan pergantian kurikulum, tetapi bergerak menuju pembahasan yang lebih mendasar mengenai:

keadilan sosial;
pembangunan pengetahuan nasional;
dan masa depan Indonesia sebagai negara pendidikan modern.

Polisi Tak Boleh Kumal! Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Tegaskan Pentingnya Sikap Tampang

admin — Tue, 12 May 2026 12:59:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Komitmen menjaga disiplin dan profesionalisme terus diperkuat jajaran Polres Padang Lawas. Senin (11/05/2026), Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., turun langsung melakukan inspeksi terhadap sikap tampang dan kerapian personel di lingkungan Polres Padang Lawas.

Kegiatan tersebut turut didampingi Wakapolres Padang Lawas Kompol Sugianto, S.Pd., serta PS Kasi Propam Polres Padang Lawas Iptu H. Salim, S.H. Pemeriksaan dilakukan usai apel pagi dengan menyasar seluruh anggota yang hadir.

Dalam pengecekan itu, pimpinan memeriksa berbagai aspek kedisiplinan personel, mulai dari kerapian rambut, kelengkapan atribut dinas, kondisi seragam, hingga kebersihan pribadi anggota. Pemeriksaan berlangsung tertib dan penuh kedisiplinan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal sekaligus memastikan setiap personel siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto menegaskan bahwa penampilan anggota Polri memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Menurutnya, masyarakat akan terlebih dahulu menilai sosok polisi dari sikap, penampilan, dan cara berinteraksi saat berada di lapangan.

"Penampilan adalah cerminan kepribadian dan profesionalisme kita sebagai anggota Polri. Masyarakat menilai dari apa yang mereka lihat terlebih dahulu, sehingga kerapian dan sikap tampang harus selalu kita jaga," tegas AKBP Dodik Yuliyanto.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tetap menjaga marwah institusi dengan menunjukkan sikap disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Wakapolres Padang Lawas Kompol Sugianto menyoroti pentingnya menjaga standar penampilan dinas bagi seluruh anggota Polri.

Ia meminta personel untuk memperhatikan detail kecil seperti rambut yang rapi, penggunaan atribut lengkap, hingga kebersihan seragam saat bertugas di tengah masyarakat.

Menurutnya, disiplin dalam penampilan merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.

"Disiplin dan penampilan yang baik merupakan bentuk penghormatan terhadap tugas dan institusi," ujar Kompol Sugianto.

Di sisi lain, PS Kasi Propam Polres Padang Lawas Iptu H. Salim juga mengingatkan pentingnya menjaga perilaku dan etika dalam pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa polisi bukan hanya dituntut tampil rapi, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap santun, ramah, dan humanis kepada masyarakat.

"Kita hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi. Mulailah dari penampilan yang baik, sikap yang santun, dan pelayanan yang ikhlas," katanya.

Menurutnya, pelayanan yang humanis akan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang lebih kondusif.

Melalui kegiatan pengecekan rutin tersebut, Polres Padang Lawas menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya disiplin di internal kepolisian.

Kedisiplinan dan profesionalisme anggota dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas.zal

Polres Palas Buka Rekrutmen Relawan Gizi, Kapolres AKBP Dodik Yuliyanto: Ini Program Penting untuk Masa Depan Anak Bangsa

admin — Tue, 12 May 2026 12:59:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepolisian Resor Padang Lawas (Polres Palas) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pemenuhan gizi. Hal itu ditandai dengan dibukanya sosialisasi rekrutmen Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Polsek Sosa yang digelar di Aula Mapolres Padang Lawas, Senin (11/05/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK., didampingi Kabag SDM Polres Palas Kompol Charles J Panjaitan, SH., MH., Kasubsi Dumas Siwas Iptu Sabar Sihombing, personel Bag SDM, serta personel Siwas Polres Palas.

Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah memperluas informasi kepada masyarakat terkait peluang menjadi relawan SPPG yang nantinya bertugas membantu pengolahan hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Kapolres Palas AKBP Dodik Yuliyanto menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.

"Program ini sangat baik karena menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif menjadi relawan demi mendukung pelayanan pemenuhan gizi yang tepat sasaran," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Menurutnya, keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam membantu kelancaran pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi tersebut, informasi rekrutmen dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, sehingga proses perekrutan berlangsung terbuka dan transparan.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Palas Kompol Charles J Panjaitan menjelaskan berbagai tahapan dalam proses rekrutmen relawan SPPG. Mulai dari mekanisme pendaftaran, pembagian tugas relawan, sistem jam kerja, hingga standar operasional kerja yang harus dipahami peserta.

"Para relawan nantinya akan bertugas dalam proses pengolahan bahan makanan, packing makanan, hingga distribusi kepada masyarakat penerima manfaat," jelas Kompol Charles.

Selain itu, peserta sosialisasi juga diberikan penjelasan terkait tahapan seleksi, meliputi pemeriksaan administrasi, wawancara, serta tes kesehatan yang dilakukan oleh tim Sidokkes Polres Palas.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Warga yang hadir tampak serius menyimak setiap materi yang disampaikan pihak kepolisian. Bahkan, salah seorang peserta mengapresiasi proses rekrutmen yang dinilai dilakukan secara terbuka dan transparan.

Polres Palas menilai program relawan SPPG bukan sekadar kegiatan sosial biasa, melainkan bagian dari implementasi pelayanan humanis Polri yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan pelayanan pemenuhan gizi ini berjalan cepat, tepat sasaran, serta memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Para relawan akan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan tersebut," tambah Kompol Charles.

Polres Palas berharap program ini mampu menjadi wadah kolaborasi positif antara institusi kepolisian dan masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan.

"Semakin banyak masyarakat yang peduli dan ikut terlibat, maka pelayanan yang bisa diberikan juga akan semakin maksimal. Kami ingin menghadirkan Polri yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat," pungkasnya.zal

Sungai Aek Sianciing Meluap, Pemkab Madina Bergerak Cepat Normalisasi Sungai Demi Selamatkan Warga Siabu

admin — Tue, 12 May 2026 12:58:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bergerak cepat merespons musibah banjir yang menerjang Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Rabu (11/05/2026). Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina turun langsung meninjau lokasi terdampak di Lingkungan 1 untuk melihat kondisi terkini pasca meluapnya Sungai Aek Sianciing.

Banjir yang dipicu curah hujan tinggi tersebut menyebabkan puluhan rumah warga terendam air. Warga menyebut banjir kali ini menjadi salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir karena debit air naik begitu cepat dan merendam permukiman dalam waktu singkat.

Peninjauan lapangan dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan solusi permanen agar banjir serupa tidak terus berulang setiap musim hujan tiba.

Dalam peninjauan tersebut, tim teknis dari Dinas PUPR dan BPBD Madina melakukan pemetaan di sejumlah titik sungai yang mengalami pendangkalan. Kondisi aliran sungai yang menyempit dinilai menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga.

Hadir dalam kegiatan itu Anggota DPRD Madina Sulton Nasution, Camat Siabu Sudrajat Putra, SH, Lurah Siabu Iswadi Idris, S.Sos, beserta jajaran perangkat kelurahan dan unsur terkait lainnya.

Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan banjir yang selama ini menjadi ancaman bagi masyarakat Siabu, khususnya warga di Lingkungan 1.

Camat Siabu, Sudrajat Putra, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara sementara. Menurutnya, normalisasi Sungai Aek Sianciing menjadi langkah penting agar kapasitas sungai kembali mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

"Kondisi di lapangan memang membutuhkan penanganan teknis secepatnya. Normalisasi Aek Sianciing harus segera dilakukan agar aliran air kembali lancar dan masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran setiap kali hujan turun," ujarnya di sela peninjauan.

Selain pengerukan sungai, pemerintah juga menyiapkan rencana penguatan tanggul pada titik-titik rawan longsor dan luapan air.

Sementara itu, Anggota DPRD Madina, Sulton Nasution, memastikan pihaknya akan mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan normalisasi sungai agar penanganan banjir benar-benar berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga langkah cepat dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan.

BPBD Madina juga menyatakan tetap siaga memantau perkembangan cuaca dalam beberapa hari ke depan guna mengantisipasi kemungkinan banjir susulan apabila intensitas hujan kembali meningkat.

Warga berharap langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah kali ini dapat menjadi solusi nyata sehingga bencana banjir yang terus menghantui Kelurahan Siabu tidak lagi terulang di masa mendatang.zal

Dipimpin Iptu Ahmad Edi SH, Polsek Hutaimbaru Gerebek Lokasi Diduga Tempat Pesta Sabu di Padangsidimpuan

admin — Tue, 12 May 2026 12:57:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upaya pemberantasan narkoba terus digencarkan jajaran Polres Padangsidimpuan. Kali ini, Polsek Padangsidimpuan Hutaimbaru melaksanakan kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) di wilayah Jalan Sutan Muhammad Arif, Lingkungan II Aek Sipogas, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Senin (11/5/2026) sore.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Padangsidimpuan Hutaimbaru, Iptu Ahmad Edi SH, bersama personel kepolisian serta melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kanit Provos Aiptu Idrus Sihite, Kanit Bimas Aiptu Indra Ritonga, Ka SPKT II Aiptu Oskandar bersama anggota Reskrim, tokoh agama H. Mukmin Harahap, tokoh adat H. Alimuda Pohan, Lurah Batang Ayumi Jae Nora Juanna Siregar, serta tokoh pemuda Rikki Rahmat Harahap.

Sebelum bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika, seluruh personel terlebih dahulu melaksanakan apel kesiapan yang dipimpin langsung Kapolsek Hutaimbaru.

Sekitar pukul 16.30 WIB, tim kemudian bergerak menuju kawasan Lingkungan II Aek Sipogas untuk melakukan penyisiran sejumlah pondok yang dicurigai kerap digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Dari hasil kegiatan tersebut, petugas menemukan alat hisap sabu atau bong di salah satu pondok yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika.

Meski tidak ditemukan pelaku di lokasi, aparat kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Hutaimbaru.

Kapolsek Padangsidimpuan Hutaimbaru Iptu Ahmad Edi SH menegaskan bahwa kegiatan Grebek Sarang Narkoba merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika hingga ke lingkungan masyarakat.

"Kegiatan Grebek Sarang Narkoba ini merupakan langkah nyata kami untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan bersih dari narkoba. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Hutaimbaru," tegas Iptu Ahmad Edi SH.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam memerangi narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

"Kami berharap dukungan penuh dari masyarakat. Narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas demi menyelamatkan generasi muda," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, tokoh adat, tokoh agama, lurah, dan tokoh pemuda setempat turut menyampaikan apresiasi kepada Polres Padangsidimpuan, khususnya Polsek Hutaimbaru, atas langkah cepat dan tegas dalam memberantas narkoba di lingkungan mereka.

Kegiatan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi sekitar pukul 18.00 WIB setelah seluruh rangkaian Grebek Sarang Narkoba selesai dilaksanakan.

Langkah preventif dan penindakan yang dilakukan aparat kepolisian ini diharapkan mampu menekan peredaran narkoba sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di Kota Padangsidimpuan.zal

Wisuda Ponpes Darul Istiqomah Padangsidimpuan ke-XXVIII Berlangsung Khidmat, AKP Sulaiman: Santri Harus Jadi Generasi Berkarakter

admin — Tue, 12 May 2026 12:56:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana penuh haru dan khidmat mewarnai pelaksanaan Penammatan atau Wisuda Alumni ke-XXVIII Pondok Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan Tahun 2026 yang digelar di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Minggu (10/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri berbagai unsur Forkopimda, tokoh pendidikan, pimpinan pondok pesantren, wali santri hingga masyarakat sekitar. Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh nuansa religius hingga selesai pada pukul 13.15 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., diwakili oleh Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti.

Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., Asisten I Pemko Padangsidimpuan Iswan Nagabe Lubis, S.Sos., M.M., Kacab Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan Irfan Sanusi Tarigan, pimpinan pondok pesantren se-Tabagsel, Kepala Desa Huta Padang Heri Gunawan, serta Pimpinan Ponpes Darul Istiqomah H. Zainuddin Arifin, M.Pd.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh protokol, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, penampilan pidato dan puisi dari para santri, hingga hiburan nasyid yang mendapat apresiasi dari para tamu undangan.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sambutan dari panitia, perwakilan orang tua santri, Kepala Desa Huta Padang, pimpinan pondok pesantren, hingga sambutan dari Wali Kota Padangsidimpuan.

Momen inti wisuda berlangsung penuh haru saat para santri menerima penghargaan dan dinyatakan lulus sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Acara kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Abuya Ahmad Sanjaya Banurea, S.Pd.I.

Kapolres Padangsidimpuan melalui Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan berharap para alumni dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

"Polri sangat mendukung dunia pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren. Kami berharap para alumni Ponpes Darul Istiqomah dapat menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar AKP Sulaiman Rangkuti mewakili Kapolres Padangsidimpuan.

Ia juga menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk moral dan mental generasi muda di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Setelah prosesi wisuda selesai, kegiatan ditutup dengan doa bersama, sesi foto bersama, makan bersama, serta pelaksanaan salat Zuhur berjamaah.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif berkat kerja sama semua pihak yang terlibat.zal

Cegah Balap Liar dan Kriminalitas, Polres Padangsidimpuan Intensifkan Patroli Gabungan

admin — Tue, 12 May 2026 12:55:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan bersama TNI dan instansi terkait melaksanakan KRYD pada malam Minggu untuk mengantisipasi balap liar, kemacetan, hingga tindak kriminal di sejumlah titik rawan Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) kembali digelar oleh Polres Padangsidimpuan bersama unsur TNI dan instansi terkait guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Padangsidimpuan, Sabtu (9/5/2026) malam.

Patroli gabungan tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terhadap aksi kriminalitas, balap liar, kemacetan lalu lintas, hingga penyakit masyarakat.

Kegiatan dipimpin oleh Paurmin Baglog IPTU Hotman Pakpahan dan turut dihadiri Kanit Gakkum Satlantas IPDA Endarianto, S.H., M.H., personel TNI, personel Polres Padangsidimpuan, Dishub, serta Satpol PP.

Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel di Lapangan Apel Polres Padangsidimpuan yang dipimpin oleh IPDA Endarianto. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara humanis namun tetap tegas demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan yang dinilai rawan gangguan kamtibmas.

"Patroli ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kondusifitas Kota Padangsidimpuan dari berbagai potensi gangguan keamanan," ujar IPDA Endarianto dalam arahannya.

Usai apel, tim patroli bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Padangsidimpuan, mulai dari Jalan Sisingamangaraja, Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan FL Tobing.

Beberapa titik yang menjadi sasaran patroli di antaranya kawasan Masjid Raya Al-Abror, komplek sekolah di Jalan Sutan Soripada Mulia, warung kopi di Simpang Simarsayang, depan Futsal Gelora, Halaman Bolak, hingga kawasan Rumah Sakit Umum.

Di Masjid Raya Al-Abror, petugas melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan dan memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap berhati-hati saat berkendara di malam hari.

Selanjutnya, patroli bergerak menuju kawasan komplek sekolah di Jalan Sutan Soripada Mulia untuk mengantisipasi aksi balap liar dan tindak kriminal 3C (curat, curas, dan curanmor) yang kerap meresahkan masyarakat.

Petugas juga memberikan imbauan kepada pemilik dan pengunjung warung kopi di kawasan Simarsayang agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan lingkungan sekitar.

Saat berada di depan Futsal Gelora di Jalan Sudirman, personel patroli merespons informasi masyarakat terkait adanya kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Selain itu, pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan di kawasan Halaman Bolak guna mengurai kepadatan kendaraan.

Patroli kemudian dilanjutkan menuju Jalan FL Tobing menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aksi balap liar. Namun, selama patroli berlangsung, petugas tidak menemukan aktivitas balap liar di kawasan tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa KRYD akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

"Kami akan terus meningkatkan patroli dan kegiatan preventif bersama TNI serta instansi terkait guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Padangsidimpuan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas," tegas AKBP Dr. Wira Prayatna.

Kegiatan patroli KRYD berakhir sekitar pukul 23.00 WIB dan dilanjutkan dengan apel konsolidasi. Secara keseluruhan, situasi selama pelaksanaan patroli berlangsung aman, lancar, dan tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.zal

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe “Panaskan” Mesin Pemko, Pejabat Baru Diminta Kerja Cepat dan Anti Lamban

admin — Tue, 12 May 2026 12:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe kembali melakukan penyegaran di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan melantik dan mengambil sumpah lima pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Senin (11/05/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan itu berlangsung khidmat dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, hingga para camat se-Kota Padangsidimpuan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dra. Monalisa MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 270/KPTS/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ditetapkan pada 8 Mei 2026.

Adapun lima pejabat yang resmi dilantik yakni Abdul Rahman Nasution, ST., MM sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahrizal Islami, SP sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jhonny Parulian Situmeang, SH., MH sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Holidin Siregar, S.Pd., MM sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Chairul Amri, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam arahannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan biasa, melainkan bagian dari langkah serius pemerintah daerah untuk memperkuat birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Jabatan ini bukan hadiah. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, loyalitas, disiplin, dan dedikasi tinggi demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu bergerak cepat, menghadirkan solusi, dan tidak terjebak dalam pola kerja birokrasi yang lamban.

"Pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi, bekerja cepat, melahirkan inovasi, dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengingatkan seluruh pejabat agar mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Jadilah pemimpin yang bisa menjadi teladan, mampu memberi solusi, dan hadir untuk masyarakat. Jangan hanya nyaman di balik meja," tutupnya.

Pelantikan lima pejabat strategis ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan tengah bersiap melakukan percepatan kinerja birokrasi dan pembenahan pelayanan publik di berbagai sektor penting.zal

PTPN 1 Regional 1 Dukung Kejuaraan Voli U-15 Se-Sumut

admin — Tue, 12 May 2026 12:29:00 +0700+0700

Tanjung Morawa |Sumut24.co

PTPN 1 Regional 1 melalui Humas Rahmat Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejuaraan Voli U-15 se-Sumatera Utara tingkat provinsi. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam pembinaan generasi muda, khususnya atlet bola voli di Sumut.

Hal itu disampaikan Rahmat Kurniawan saat menerima audiensi pengurus MAVI Sumut yang dipimpin Paryono selaku Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, didampingi Wakil Ketua Panitia Pelaksana Rianto SH MH, Senin (12/5/2024).

"Ini adalah kegiatan pembinaan generasi muda, khususnya atlet voli Sumut, yang dilaksanakan oleh para mantan atlet voli Sumut," ujar Rahmat.

Menurutnya, pembinaan olahraga sejak usia dini sangat penting untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang nantinya mampu membawa nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Paryono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PTPN 1 Regional 1 terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut.

"Ini merupakan bukti nyata kepedulian seluruh jajaran direksi dan pimpinan PTPN 1 Regional 1 terhadap pembinaan olahraga, khususnya bola voli di Sumatera Utara," ujar Paryono yang akrab disapa Yono.

Kejuaraan Voli U-15 se-Sumut ini diharapkan menjadi ajang lahirnya bibit-bibit atlet potensial sekaligus mempererat silaturahmi antarpecinta olahraga voli di Sumatera Utara.red

Tindakan Preventif, Modesta Marpang SKM Minta Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Posyandu

admin — Tue, 12 May 2026 11:48:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dan seluruh Puskesmas agar maksimalkan fungsi Posyandu di setiap lingkungan. Pelayanan kesehatan di Poyandu patut dimaksimalkan sebagai tindakan preventif mengantisipasi resiko penyakit lebih berbahaya.

Hal tersebut disampaikan Modesta Marpaung saat pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) ke V Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada sesi ke I di Jl Pertemuan Kelurahan, Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (10/5/2026) pagi.

"Dinas Kesehatan supaya memaksimalkan dan memperbanyak kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif. Sehingga mengurangi resiko kuratif ," sebut Modesta.

Untuk itu kata Modesta Marpaung asal politisi Golkar itu, Dinkes atau Puskesmas supaya menambah jumlah petugas kader di Posyandu dengan memastikan seluruh peralatan Posyandu tersedia dan lengkap. Begitu juga honor para kader supaya tetap diperhatikan dan layak. Sehingga dapat memotivasi semangat kerja.

Menurut Modesta, ada beberapa jenis Posyandu yang harus digalakkan yakni Posyandu Balita, Posyandu Ibu Hamil, Posyandu Lansia dan Posyandu Remaja. Kepada Puskemas, Kelurahan dan Kepling supaya melaksanakan cecara rutin.

Begitu juga soal senam lansia, kegiatan senam lansia supaya rutin dilaksanakan.

Kemudian Modesta Marpaung melanjutkan Sosialisasi Perda (Sosper) ke V Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada sesi ke II di Jl Dorowati Lorong Rejo
Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (10/5/2026) sore.

Di dua tempat acara, kegiatan dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Diketahui, adapaun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (R02)

Ketika 320 WNA Mengelola Judi Online di Jakarta: Alarm Kedaulatan Negara

admin — Tue, 12 May 2026 11:42:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Penggerebekan jaringan judi online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana wajah ancaman terhadap negara telah berubah.

Dulu, ancaman negara identik dengan invasi militer, penyusupan senjata, atau perang terbuka. Kini, ancaman hadir dalam bentuk yang lebih senyap: server, laptop, visa, apartemen sewaan, rekening digital, dan jaringan internet lintas negara.

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan WNA ternyata mampu membangun "pabrik judi online" yang diduga mengoperasikan puluhan situs digital secara sistematis. Mereka bekerja dalam ruang tertutup, hidup dalam komunitas eksklusif, bergerak nyaris tanpa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun dampaknya mengalir ke seluruh Indonesia: menghancurkan ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan digital, hingga memicu kebocoran devisa dan pencucian uang lintas negara.

Pertanyaan paling mendasar tentu muncul: bagaimana ratusan WNA bisa masuk, tinggal, dan menjalankan aktivitas ilegal secara terorganisasi di pusat ibu kota?

Jawabannya kemungkinan pahit: ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.

Kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman keimigrasian modern tidak lagi hanya soal orang asing overstay atau pelanggaran administrasi biasa. Kini, imigrasi berada di garis depan pertarungan kedaulatan digital dan ekonomi nasional.

Bisa jadi sebagian dari mereka masuk menggunakan visa wisata, visa bisnis, atau sponsor tertentu yang kemudian disalahgunakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan telah menegaskan adanya dugaan pemalsuan sponsor visa dan membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pihak penjamin yang terlibat.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Sebab sistem sponsor dalam keimigrasian sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab hukum. Ketika sponsor berubah menjadi "jasa masuk" bagi operasi ilegal transnasional, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya aturan administrasi, tetapi integritas negara.

Indonesia tampaknya mulai dibaca sebagai pasar besar sekaligus basis operasi yang potensial bagi jaringan judi online internasional. Populasi digital yang besar, tingginya pengguna internet, serta besarnya perputaran uang di sektor ilegal membuat Indonesia menjadi target empuk.

Dalam perspektif geopolitik modern, kontrol terhadap arus manusia dan arus data adalah bagian dari kekuatan negara. Negara yang tidak mampu mengawasi siapa yang masuk, bekerja, dan menjalankan aktivitas digital di wilayahnya perlahan akan kehilangan kontrol atas ruang kedaulatannya sendiri.

Inilah mengapa persoalan judi online tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai isu moral atau kriminal biasa. Ia sudah berkembang menjadi ancaman keamanan nasional nonmiliter.

Bayangkan ironi ini: di saat negara sedang mendorong transformasi digital, ekonomi kreatif, dan hilirisasi teknologi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, justru ruang digital Indonesia disusupi oleh industri ilegal transnasional yang memanfaatkan teknologi untuk merusak masyarakat.

Judi online bekerja seperti perusahaan modern. Ada operator, tim pemasaran, pengelola transaksi, customer service, hingga pengatur algoritma digital. Mereka berpindah server dengan cepat, menggunakan rekening nominee, memanfaatkan cryptocurrency, dan bekerja lintas yurisdiksi negara.

Karena itu, pendekatan penanganannya juga tidak bisa konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital. Pengawasan visa tidak cukup berhenti di pintu masuk bandara. Negara harus mulai membangun integrasi intelijen antara data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, hingga pengawasan hunian dan kawasan bisnis.

Di era kecerdasan buatan (AI), profiling risiko WNA berbasis big data sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Negara harus mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan sejak awal: kedatangan dalam jumlah besar, sponsor berulang, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga pola tinggal tertutup dalam satu lokasi tertentu.

Di titik inilah negara, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu melakukan transformasi pengawasan secara lebih agresif dan modern.

Pertama, memperkuat selective policy keimigrasian berbasis risiko. Indonesia harus semakin selektif terhadap WNA yang masuk, terutama dari sektor-sektor dan pola perjalanan yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen keamanan nasional.

Kedua, membangun sistem integrated immigration intelligence. Data perlintasan, sponsor, tempat tinggal, aktivitas ekonomi, hingga pola digital perlu diintegrasikan dengan Polri, PPATK, Komdigi, BIN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa bekerja dalam pola sektoral yang terpisah-pisah.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Selama ini sponsor sering dipandang formalitas administratif. Padahal sponsor adalah pintu utama masuknya orang asing. Karena itu, sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperkuat pengawasan wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, atau kantor tertutup sebagai basis operasi. Karena itu, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya di bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus bergerak ke pusat-pusat ekonomi digital perkotaan.

Kelima, mempercepat penggunaan AI dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi. Negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola manual. Sistem analitik harus mampu membaca anomali: misalnya kedatangan WNA dalam jumlah besar dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, atau aktivitas digital dan transaksi mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala. Judi online adalah kejahatan multidimensi. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan model whole of government approach yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kasus Hayam Wuruk menunjukkan bahwa perang melawan judi online pada hakikatnya adalah perang menjaga kedaulatan negara.

Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal global.

Karena jika negara lengah, maka kota-kota besar kita perlahan bisa berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

Bahas Ideologi Pembangunan Prabowo, Teguh Santosa: Partisipasi Diperlukan untuk Atasi Stagnasi Ekonomi

admin — Tue, 12 May 2026 11:40:00 +0700+0700

SURABAYA – Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bukanlah langkah sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari ideologi pembangunan Prabowo Subianto yang berakar kuat pada kesadaran akan realisme politik global dan keinginan membangun kedaulatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam "Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026" yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Teguh menjelaskan bahwa "ideologi pembangunan" ini lahir sebagai jawaban konkret atas kegelisahan yang dituangkan Prabowo dalam bukunya "Paradoks Indonesia". Untuk membedah struktur pemikiran tersebut, Teguh menggunakan tiga karya monumental sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pondasi pertama pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran akan anarkisme dunia internasional. Mengutip Morgenthau, ia menyebut tidak ada otoritas tertinggi di dunia yang bisa memaksakan aturan kepada negara berkuasa. Hal ini memaksa Indonesia untuk memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas segalanya melalui sistem self-help yang mandiri.

Sementara dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sistem internasional memaksa negara untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup.

"Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan apa yang disebutnya sebagai doktrin dasar bahwa keamanan suara negara adalah situasi di mana pertahanannya lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Kesadaran akan hal ini, membuat Indonesia di era Prabowo terlibat aktif menjaga keamanan di kawasan dan arena internasional. Ini yang disebut sebagai inclusive security, yang kata kuncinya adalah partisipasi dan keterlibatan.

Indonesia di era Prabowo juga mengembangkan prinsip active neutrality, di mana netralitas dan ketidakberpihakan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Bukan karena tekanan pihak lain.

Warisan "Soemitronomics"

Sementara untuk bisa melesat menjadi negara dengan kekuatan dan reputasi yang diperhitungkan, menggunakan kacamata dalam "Breakout Nations", Teguh menekankan empat syarat utama, yakni stabilitas politik, pemanfaatan demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan pada komoditas mentah.

Menariknya, ideologi pembangunan Prabowo ini juga membawa nafas "Soemitronomics", warisan pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo. Teguh menyebut implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan daya dukung finansial melalui BPI Danantara adalah langkah yang diambil untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi yang masif.

Teguh juga menyinggung sisi sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo. Berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter, konsep ini menekankan manajemen perekonomian nasional secara mandiri melalui koperasi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi.

"Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja memiliki akses terhadap alat produksi," jelasnya.

Strategi "opening up" atau membuka pintu juga diterapkan pemerintahan Prabowo dengan semangat pragmatisme "kucing hitam-putih" ala Deng Xiaoping di Tiongkok. Indonesia, katanya, terbuka terhadap modal dan teknologi asing, namun tetap fokus pada modernisasi empat sektor kunci, yakni pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam tataran praktis, Teguh menyoroti sejumlah program yang sedang dikerjakan pemerintah. Teguh menekankan bahwa modal manusia adalah aset terpenting.

"Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban. Inilah mengapa program Sekolah Rakyat dan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin menjadi pilar yang tidak bisa ditawar," tambah Teguh.

Teguh juga membela program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Menurutnya, anak-anak yang bebas dari stunting hari ini adalah tenaga kerja cerdas dan sehat yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia setidaknya dalam 20 tahun mendatang. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan keberlanjutan bangsa.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Merah Putih disebut sebagai mekanisme desentralisasi kekuasaan ekonomi. Teguh berpendapat bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dapat mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir elite atau oligarki yang selama ini sering membajak ruang pengelolaan sumber daya alam.

Di sisi lain, Teguh juga memberikan catatan kritis bahwa ujian serius pemerintah terletak pada penegakan hukum, termasuk penertiban pelanggaran lingkungan oleh kelompok oligarki.

Dia juga mengatakan, dalam berbagai referensi disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi ekonomi adalah keterlambatan lambat dalam melakukan transisi energi. Terkait isu kedaulatan energi, Teguh optimis Indonesia memiliki peluang besar melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dari CPO. Baginya, EBT bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal kedaulatan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi luar negeri yang fluktuatif.

Menutup seminarnya, Dr. Teguh Santosa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi luas dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa kemauan untuk melepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan negara yang kuat dan dukungan rakyat yang aktif.

"Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global," pungkasnya. []

Buatkan berita 15 paragraph dari pernyataan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah seminar di Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Materi yang dibawa Dr. Teguh berjudul "Ideologi Pembangunan Prabowo Subianto". Untuk membedah ideologi pembangunan Prabowo, Teguh menggunakan tiga buku sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Teguh mengatakan, ideologi pembangunan Prabowo dikembangkan Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan dalam buku "Paradoks Indonesia" yang ditulisnya.

Anarkisme Dunia Internasional
•Ketiadaan Otoritas Tertinggi: Tidak ada lembaga yang dapat memaksakan aturan kepada negara-negara, bahkan kepada negara yang paling berkuasa sekalipun.
•Setiap negara memprioritaskan keamanan dan kepentingannya sendiri, menciptakan lingkungan mandiri (self-help system).

Realisme Ofensif
•Struktur sistem internasional yang anarkis memaksa negara-negara besar untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup mereka.
•Negara tidak akan pernah merasa cukup aman dan akan selalu berusaha menjadi hegemon regional sekaligus mencegah munculnya pesaing di wilayah lain.
•Realisme ofensif: dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki di mana setiap negara hanya memikirkan kepentingan nasionalnya.
•Prabowo melakukan pergeseran cara pandang (paradigm shift) dari ekonomi liberal yang berbasis mekanisme pasar bebas (market-driven), menjadi ekonomi komando perang yang berbasis intervensi negara (state-driven).

Key Words
•Si vis pacem para bellum
•Thucydides' Trap
•Security = Defence > Threat: doktrin dasar
•Inclusive Security: pentingnya partisipasi
•Active Neutrality: merangkul tanpa berpihak
•Good Neighbour

"Breakout"
Pertumbuhan yang berkelanjutan lahir dari:
1.kombinasi politik yang stabil,
2.demografi produktif,
3.kebijakan ekonomi pragmatis, dan
4.kemauan memutus ketergantungan pada komoditas.

Warisan Soemitronomics
•Program Benteng (1950-1957).
•Industrialisasi/Hilirisasi
•Trilogi Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, Stabilitas nasional
•Sovereign Wealth Fund, pengelolaan cadangan negara (Khazanah Nasional Berhad & BPI Danantara)
•Koperasi Tani dan Koperasi Pegawai

Sosialisme Demokrasi
•Ekonomi sosialis: alat produksi dimiliki secara sosial, dijalankan melalui pemerintahan demokratis.
•Menghapus kapitalisme dan mewujudkan masyarakat sosialis melalui cara-cara demokratis.
•Pekerja mengelola alat produksi (skema koperasi pekerja).
•Menekankan manajemen mandiri (self-management) dan demokrasi dalam institusi ekonomi.
•Dikontraskan dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter.

Opening Up
•Penerimaan Modal dan Teknologi Asing (Pintu Terbuka)
•Pragmatisme "Kucing Hitam-Putih"
•Desentralisasi dan Reformasi Pasar
•"Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok"
•Modernisasi Empat Sektor: pertanian, industri, pertahanan nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
•Down to Earth
•Negara yang terjebak dalam "middle income trap" biasanya terlalu bergantung pada sumber kekayaan tanpa hilirisasi.
•Modal manusia bagaimanapun adalah yang terpenting. Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban, bukan kekuatan.
•
•Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin.
•Kemampuan negaramelepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan partisipasi luas masyarakat.
•Makan Bergizi Gratis adalah investasi produktivitas. Anak yang tidak stunting, yang mendapat gizi cukup, adalah tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih cerdas pada 20 tahun ke depan.
•
•
•Koperasi Merah Putih. Koperasi adalah mekanisme untuk mendesentralisasi kekuasaan ekonomi. Jika berjalan baik, ia bisa mencegah akumulasi kekayaan yang mematikan persaingan sehat.
•Korupsi dan pembajakan ruang pengelolaan sumber daya oleh kelompok elite adalah pembunuh pertumbuhan yang efektif.
•
•
•Penertiban pelanggaran lingkungan oleh oligarki menjadi ujian serius lainnya.
•Negara yang terjebak pada stagnasi ekonomi biasanya lambat dalam transisi energi.
•Indonesia punya peluang besar dengan energi baru terbarukan (EBT): panas bumi, tenaga surya, bioenergi dari CPO. Bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kedaulatan energi.

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

admin — Tue, 12 May 2026 00:11:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan masyarakat khususnya warga Batak agar tidak mengabaikan pengurusan akta pernikahan. Kelalaian tersebut, menurutnya, kerap berujung pada kesulitan di kemudian hari hingga memaksa masyarakat menggunakan jasa calo dengan biaya besar.

"Kalau sudah terdesak, yang disalahkan biasanya Pemko Medan, kepling atau lurah. Padahal kita sendiri yang kurang peduli terhadap pentingnya administrasi kependudukan," tegas Antonius saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Minggu (10/5/2026) di Jalan Kuali, Kecamatan Medan Petisah.

Sosialisasi tersebut digelar dalam kegiatan partangiangan Parsadaan Toga Manurung Dohot Boru (Patambor) Sektor Sei Putih. Di hadapan pengurus dan warga yang hadir, Antonius menyoroti ironi dalam tradisi pernikahan Batak yang dikenal sangat matang dalam perencanaan, namun kerap melupakan aspek administrasi.

"Proses pernikahan adat Batak itu panjang mulai dari marhori-hori dinding, martumpol hingga pesta. Semua dipersiapkan dengan detail, termasuk sinamot yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi anehnya, akta pernikahan sering tidak dibahas," ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, sebenarnya pengurusan akta nikah dapat dipermudah dengan menghadirkan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) langsung ke gereja sebelum pemberkatan.

"Bahkan sebelum pemberkatan, akta nikah bisa langsung diproses jika Disdukcapil diundang. Secara resmi tidak ada biaya, hanya kesepakatan teknis saja," jelasnya.

Dengan demikian, pasangan pengantin sudah memiliki dokumen sah sejak awal. Hal ini sangat penting, sebab akta pernikahan menjadi syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran anak.

Antonius mengingatkan, kelalaian mengurus akta nikah dapat berdampak serius bagi anak di kemudian hari, terutama saat mengurus administrasi pendidikan.

"Memang akta kelahiran bisa diterbitkan tanpa akta nikah orang tua, tapi status anak hanya tertulis sebagai anak ibu. Nama ayah tidak tercantum. Ini tentu berdampak psikologis bagi anak," ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika orang tua lebih peduli sejak awal. Karena itu, Antonius meminta para tokoh adat maupun juru bicara dalam prosesi pernikahan turut berperan mengingatkan pentingnya pengurusan administrasi.

"Saat persiapan pernikahan, hal ini harus jadi perhatian. Undang Disdukcapil sebelum pemberkatan agar semua dokumen selesai tepat waktu," imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution dan Lurah Sei Putih Awal. Warga Patambor mengaku mendapat wawasan baru dari sosialisasi tersebut. Mereka berharap edukasi serupa dapat terus dilakukan secara masif hingga ke tingkat lingkungan, kelurahan, dan kecamatan.(R02)

Gubsu Didesak Akhiri Rangkap Jabatan Pj Sekdaprovsu Elfanda : Seolah-olah Tidak Ada SDM Lain

admin — Mon, 11 May 2026 23:13:00 +0700+0700

Medan –Praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menuai sorotan tajam. Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumut, Elfanda Ananda, menilai kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas kinerja birokrasi serta fungsi pengawasan internal di Pemprov Sumut.
Elfanda secara tegas menyebut persoalan utama berada pada kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang dinilai membiarkan rangkap jabatan berlangsung dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sumut.
"Persoalannya sebenarnya ada di Gubsu. Seolah-olah tidak ada lagi sumber daya manusia yang mampu mengisi jabatan strategis di Pemprovsu sehingga harus terjadi rangkap jabatan. Padahal dari sisi organisasi pemerintahan, ini tidak sehat dan tidak membangun fungsi checks and balances," ujar Elfanda.
Ia menilai, pejabat yang memegang lebih dari satu posisi strategis berisiko tidak mampu bekerja secara maksimal karena beban tugas yang terlalu besar. Dampaknya, fokus kerja menjadi terpecah dan roda pemerintahan tidak berjalan optimal.
Menurut Elfanda, persoalan ini semakin serius karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran daerah. Apalagi, posisi Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah juga merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara di sisi lain terdapat fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan independen.
"Ini bukan sekadar soal administrasi jabatan. Ini menyangkut tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah. Kalau satu orang memegang terlalu banyak fungsi strategis, maka potensi bias dalam pengambilan keputusan akan sangat besar," katanya.
Ia menegaskan, rangkap jabatan yang terus berlangsung selama berbulan-bulan menunjukkan belum adanya langkah serius dari pimpinan daerah untuk melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh.
"Tidak boleh sebenarnya rangkap jabatan seperti ini terus berlangsung. Ini sudah berjalan beberapa bulan dan harus menjadi catatan serius bagi Gubsu. Bagaimana Pemprovsu bisa berjalan baik kalau pejabatnya tidak fokus karena memegang banyak posisi sekaligus," tegasnya.
Elfanda juga meminta Gubsu segera melakukan evaluasi total terhadap dampak rangkap jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap OPD harus dipimpin oleh pejabat definitif yang benar-benar bertanggung jawab dan fokus terhadap tugasnya masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa terlalu sering terjadi bongkar pasang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut justru memperburuk stabilitas birokrasi dan memunculkan ketidakpastian di internal pemerintahan.
"Yang harus dilakukan pertama adalah evaluasi dampak dari rangkap jabatan itu sendiri. Pastikan setiap OPD dipimpin orang yang bertanggung jawab penuh, jangan ada lagi rangkap jabatan. Karena kita juga melihat terlalu banyak bongkar pasang jabatan dan itu membuat organisasi tidak sehat," ujarnya.
Lebih jauh, Elfanda mempertanyakan alasan di balik lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menilai publik wajar bertanya mengapa rangkap jabatan dibiarkan berlangsung begitu lama.
"Pertanyaannya sekarang, kenapa rangkap jabatan itu tidak segera diselesaikan? Ada motif apa sehingga posisi itu terus dipertahankan? Ini yang akhirnya memunculkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, Gubsu harus segera mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri rangkap jabatan demi menjaga profesionalisme birokrasi dan memperbaiki sistem manajemen organisasi pemerintahan daerah.
"Habis ini Gubsu harus segera menghentikan rangkap jabatan tersebut. Karena dari sisi manajemen organisasi, ini jelas tidak sehat," tegas Elfanda.
Selain menyoroti aspek birokrasi dan anggaran, Elfanda juga memberi perhatian serius terhadap posisi Inspektorat yang secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah. Menurutnya, fungsi utama Inspektorat adalah memastikan jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan serta bebas dari penyimpangan.
Namun ketika pejabat yang sama juga memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran sebagai Ketua TAPD, maka fungsi pengawasan berpotensi kehilangan independensinya.
"Memang Inspektorat berada di bawah Sekda. Tapi fungsi Inspektorat itu memastikan pemerintahan dan keuangan berjalan baik. Ketika tidak segera dipisahkan, maka fungsi pengawasan bisa terganggu karena ada potensi bias dalam melihat persoalan," jelasnya.
Elfanda bahkan mengingatkan agar Inspektorat tidak dijadikan alat kepentingan kekuasaan untuk menekan atau memperkuat keputusan terhadap OPD tertentu. Ia menilai, jika kondisi itu terjadi, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan internal pemerintah akan semakin menurun.
"Kalau Inspektorat sering dimanfaatkan untuk memberikan ultimatum kepada OPD yang bermasalah atau memperkuat keputusan tertentu, maka muncul kesan lembaga itu ditarik ke wilayah kepentingan kekuasaan. Misalnya ketika ada keinginan menghukum satu OPD lalu menggunakan tangan Inspektorat. Hal-hal seperti itu sebelumnya pernah terjadi dan jangan sampai terulang lagi," pungkasnya. ***

Launching Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok Resmi Digelar

admin — Mon, 11 May 2026 22:41:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Senin (11/05/2026) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatra Barat, di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok secara resmi menggelar acara Launching Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026.

Launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Ketua KPU Kabupaten Solok, para Camat se-Kabupaten Solok, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, Forum Ketua KAN Kabupaten Solok, Ketua Forwana Kabupaten Solok, Ketua PABPDSI Kabupaten Solok serta para wali nagari.

Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si. Dalam laporannya, menyampaikan penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir serta menjelaskan tahapan dan dasar pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.

Dijelaskan, bahwa tema Pilwana Serentak Tahun 2026 yakni "Sejuk Warganya, Damai Pilwananya" sebagai upaya menciptakan suasana demokrasi yang aman, damai dan kondusif di tengah masyarakat.

Juga disampaikan gambaran umum pelaksanaan launching Pilwana Serentak Tahun 2026, dimana sebanyak 23 nagari di Kabupaten Solok akan mengikuti pelaksanaan pemilihan wali nagari secara serentak.

Bupati Solok, DR. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat dalam menyukseskan agenda tersebut.

Bupati berharap seluruh rangkaian Pilwana Serentak Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar sesuai tema yang diusung, yakni "Sejuk Warganya, Damai Pilwananya."

Pertama, kita memiliki 23 nagari yang akan melaksanakan pemilihan wali nagari. Kami meminta kepada panitia, Forkopimda dan Forkopincam agar bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Bupati.

Dan menegaskan bahwa launching Pilwana Serentak ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan dampak positif pembangunan nagari di masa mendatang. Proses pemilihan wali nagari merupakan bagian penting dari demokrasi dalam menentukan pemimpin yang amanah dan mampu melayani masyarakat.

"Momentum ini adalah kesempatan untuk mencari orang-orang terbaik yang akan melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok ingin mewujudkan pemerintahan yang benar-benar hadir melayani masyarakat," tuturnya.

Bupati berharap seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh adat dan elemen masyarakat lainnya dapat bersama-sama menjaga dan mengawal pelaksanaan Pilwana agar berjalan tertib, aman dan lancar.
"Ini bukan hanya tugas Bupati, Wakil Bupati dan OPD saja, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur masyarakat, adat dan semua pihak agar pelaksanaan Pilwana berjalan dengan baik," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Pemilihan Wali Nagari Serentak Kabupaten Solok direncanakan akan dilaksanakan pada 9 September 2026.

"Insya Allah pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026. Dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok resmi saya launching pada hari ini," ucap Bupati.

Launching Pilwana Serentak kemudian ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Solok sebagai simbol dimulainya tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok.

Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video tahapan dan jadwal Pilwana Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026, serta diakhiri dengan penandatanganan deklarasi damai Pilwana Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026 oleh seluruh unsur terkait.(YOSE)