Saat Sosper No 7/2024, Modesta Marpaung SKM S Keb Sahuti dan Beri Solusi Terkait Aspirasi Warga

admin — Tue, 16 Jun 2026 02:49:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terkait kebersihan. Modesta Marpaung mengajak masyarakat Medan agar peduli kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Ajakan itu disampaikan Modesta Marpaung SKM saat melakukan Sosper ke VI Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan, sesi I di Jl Seulawah Gg Kelabu, Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Minggu (14/6/2026) pagi.

Pada kesempatan itu, dihadapan ratusan konstituen, Modesta Marpaung memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Perda Persampahan. Disebutkan, sampah dapat menguntungkan bila dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi bahaya jika dibuang sembarangan.

Untuk itu kata Modesta, masyarakat supaya mewadahi dan memilah sampah mulai rumah. Dengan begitu, sampah dapat dikumpul dijual baik itu langsung ke botot maupun melalui Bank Sampah.

Dan apabila sampah dibuang sembarangan atau ke parit, dapat menimbulkan berbagai penyakit dan saluran parit tumpat, terjadi genangan air bahkan banjir.

Untuk itu kata Modesta, supaya masyarakat dapat mewadahi sampah masing masing. Menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan membuang sampah sembarangan sangat berakibat fatal.

Di hari yang sama, Modesta juga menggelar Sosper yang sama di Jl Surya Komplek Krakatau Garden, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (14/6/2026) sore. Di Sosper sesi ke II ini, Modesta terus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan.

"Kebersihan sangat penting guna mendapatkan kesehatan. Dan kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Maka itu ayo peduli kebersihan. Kita dukung program Pemko Medan," sebut Modesta.

Pada kesempatan itu Modesta banyak menerima keluhan terkait fasilitas pendukung masalah pengumpulan sampah. Modesta berharap kepada Kepling, Lurah dan Camat tetap melakukan kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terutama pengadaan sarana tempat sampah.

Seperti diketahui, adapun Perda yang disosialisasi yakni Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan itu dilakukan perubahan pada Pasal 1, 7, 13, 14, 15, 30 dan 32. Ditetapkan di Medan 17 September 2024 oleh Walikota Medan M Bobby Afif Nasution.

Dalam perubahan itu seperti di Pasal 30 agar Camat diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis tentang pengelolaan persampahan ke Dinas paling sedikit 1 x dalam 3 bulan. Laporan itu, jumlah dan sumber sampah. Pengurangan, penanganan dan pemanfaatan serta sistem pengelolaan sampah di daerahnya.

Sementara itu dalam Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Persampahan tetap memiliki sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda bagi perorangan maupun badan yang melanggar Perda.

Bahkan, Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 sudah jelas disebutkan pada BAB XVI, ada ketentuan pidananya yakni pada pasal (1) berbunyi, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Perda No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2015 ini memiliki 37 pasal dan XVII BAB.

Sedangkan pada Pasal 13 disebutkan, agar Pemko Medan diwajibkan melakukan pelatihan dan pembinaan bidang pengelolaan persampahan. (R02)

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

darma — Tue, 16 Jun 2026 02:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik perlu terus bertransformasi menuju sistem yang lebih responsif, cepat, dan dapat diakses selama 24 jam tanpa libur, terutama untuk layanan administrasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurut Imanuel Tarigan, masih banyak urusan administrasi publik yang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jam pelayanan, hari libur, maupun prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Kondisi tersebut sering kali berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya yang memerlukan dokumen dan pelayanan administratif secara cepat.

"Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pelayanan terhenti karena jam kerja atau hari libur, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pelayanan publik bergerak menuju sistem 24 jam yang didukung teknologi digital dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Imanuel Tarigan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan pelayanan publik selama 24 jam tidak selalu berarti seluruh pegawai bekerja tanpa henti, melainkan melalui pengaturan sistem kerja bergiliran (shift), digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pusat layanan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.

Imanuel Tarigan menilai bahwa era transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan efisien. Berbagai layanan administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, hingga layanan informasi publik dapat diakses secara berkelanjutan tanpa dibatasi oleh waktu dan hari kerja.

"Negara yang maju adalah negara yang mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat kapan saja rakyat membutuhkannya. Pelayanan publik yang tersedia 24 jam bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan pasti," tambahnya.

Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, memperkuat integrasi data, serta membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini mengganggu kinerja masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan secara signifikan.

"Pelayanan publik yang hadir 24 jam adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah rakyat dilayani, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara." ujar
Imanuel Tarigan Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual.(W02)

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Asahan Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Purnawirawan Polri

admin — Tue, 16 Jun 2026 02:22:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegiatan bakti sosial berupa bedah rumah. Kegiatan yang sarat makna ini digelar di Jalan Elang Gang Bersama Nomor 42, Lingkungan VII, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, pada Senin (15/6/2026).

Rumah yang direnovasi adalah milik almarhum Aipda (Purn) Finonda Sipahutar, yang kini dihuni oleh putrinya, Taruli Br. Sipahutar. Bantuan ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan wujud nyata kepedulian dan penghargaan Polri kepada keluarga besar institusi, sekaligus bukti perhatian bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.

Proses dimulai secara resmi dengan peletakan batu pertama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. Turut mendampingi dalam momen penuh kehangatan itu adalah Kasat Reskrim, Kapolsek Kisaran Timur, Lurah Lestari, Kepala Lingkungan setempat, serta warga sekitar dan keluarga penerima bantuan.

Kapolres menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang tidak hanya bersifat seremonial, namun lebih mengutamakan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Semoga setelah selesai nanti, rumah ini menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi keluarga ini," ujarnya.

Rencana renovasi dijadwalkan berlangsung selama sekitar dua minggu. Seluruh proses akan diawasi agar hasilnya sesuai standar dan bisa segera dimanfaatkan penghuninya.

Kehadiran program ini disambut sukacita oleh keluarga Taruli dan warga sekitar. Banyak yang menyampaikan apresiasi mendalam, merasa keberadaan Polri terasa sangat dekat dan peduli.

Dimomen Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Asahan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengamalkan nilai kemanusiaan, melayani dengan sepenuh hati, serta mewujudkan Polri yang Presisi, dekat, dan dicintai oleh segenap lapisan masyarakat. (tec)

Berawal dari Temuan Etomidate, Polres Asahan Ungkap Penyimpanan Ratusan Gram Narkoba di Kisaran

admin — Tue, 16 Jun 2026 01:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisian pada pengungkapan peredaran narkotika dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan melaksanakan operasi penggerebekan pada dini hari Minggu, 7 Juni 2026, yang berujung pada pengamanan tersangka dan penyitaan barang bukti bernilai cukup tinggi.

Operasi ini didorong oleh informasi yang disampaikan warga mengenai adanya aktivitas transaksi mencurigakan di salah satu tempat hiburan malam setempat. Menanggapi laporan tersebut, Kasat Reserse Narkoba Polres Asahan, AKP Gunawan Effendi, S.H segera mengerahkan tim untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan rahasia.

Langkah awal membuahkan hasil saat petugas menangkap tiga orang pria berinisial R (24), MSA (20), dan MP (20) yang kedapatan sedang melakukan pertukaran barang terlarang. Di lokasi penangkapan, polisi mengamankan ekstasi dengan berat kotor 4,09 gram serta tujuh butir etomidate dengan merek yang beredar di kalangan pengguna. Sebagai alat bukti pendukung, dua unit telepon genggam juga turut disita.

Berdasarkan keterangan ketiga pelaku, penyelidikan kemudian dikembangkan untuk melacak asal pasokan barang tersebut. Jejak informasi mengarah pada kediaman seorang pria berinisial I (53) yang beralamat di Jalan Ir H. Juanda Gang Keluarga, Kelurahan Lestari. Saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, petugas menemukan persediaan narkotika dalam jumlah yang jauh lebih banyak.

Dari rumah itu, berhasil disita sabu seberat sekitar 186,97 gram, 210 butir ekstasi dengan berat kotor 73,74 gram, ganja seberat 1,94 gram, serta 12 butir pil jenis Happy Five. Selain itu, polisi juga mengamankan perlengkapan yang diduga dipakai untuk mengemas dan menjual barang haram, beserta uang tunai senilai Rp500 ribu yang diduga merupakan keuntungan dari transaksi.

Tersangka I mengaku mendapatkan pasokan narkotika dari seseorang bernama A, yang saat ini masih menjadi sasaran pencarian tim kepolisian. AKP Gunawan Effendi, Senin (15/6/2026) menegaskan bahwa penyelidikan masih terus diperdalam guna memutus mata rantai jaringan peredaran yang lebih luas.

Saat ini seluruh tersangka dan barang bukti telah dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan segala hal yang mencurigakan terkait narkotika melalui layanan darurat 110 demi menjaga lingkungan tetap aman dan bersih. (tec)

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,

admin — Tue, 16 Jun 2026 01:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan sekaligus melepas petugas pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin pagi (15/6/2026) pukul 09.00 Wib.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, perwakilan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Asahan, Rahmat Gustiar, S.Si., M.Si menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 bertujuan utama menyediakan data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data ini nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi serta struktur usaha di seluruh wilayah Kabupaten Asahan, sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang lebih tepat sasaran.

"Melalui sensus ini, kita ingin membangun dasar informasi yang kuat guna mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing," ujar Rahmat.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BPS Kabupaten Asahan telah menyiapkan sebanyak 654 petugas yang telah mengikuti pelatihan intensif selama periode 1 hingga 13 Juni 2026. Rinciannya meliputi 567 Petugas Pencacah Lapangan, 83 Petugas Pemeriksa Lapangan untuk pendataan umum, serta 4 petugas khusus yang menangani usaha besar. Seluruh petugas diharapkan bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.

Pendataan di lapangan akan dimulai hari ini, 15 Juni 2026, dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan target menjangkau 321.757 unit yang terdiri dari rumah tangga dan unit usaha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan. Kepala BPS juga memohon dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar petugas dapat memperoleh akses yang mudah serta data yang disampaikan bersifat benar, lengkap, dan jujur.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa hasil sensus ini memiliki peran sangat penting sebagai acuan utama dalam menyusun arah dan program pengembangan perekonomian daerah. "Data yang akurat akan membantu kita merumuskan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan cara mengoptimalkan potensi dunia usaha yang ada di Asahan," tegasnya.

Bupati juga berpesan kepada seluruh petugas agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menginstruksikan kepada para camat untuk segera menyampaikan informasi ini kepada kepala desa dan kepala dusun agar dapat memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran pendataan di lapangan.

Acara dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan simbolis, mulai dari penyematan perlengkapan kepada perwakilan petugas oleh Bupati, penandatanganan piagam komitmen bersama oleh unsur pimpinan daerah, Kepala BPS, dan instansi terkait, hingga pelaksanaan pencacahan percobaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, aman, dan lancar, serta ditutup sekitar pukul 10.30 Wib. Keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Asahan di masa mendatang. (dre)

KH. Akhmad Khambali: Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil

admin — Mon, 15 Jun 2026 23:00:00 +0700+0700

Medan - Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan efek berantainya terhadap harga kebutuhan pokok.

KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.
Menurut beliau, apabila tidak diantisipasi dengan baik, kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan usaha kecil, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Solusi dan Langkah Strategis untuk Bangsa Indonesia

KH. Akhmad Khambali menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi rakyat kecil, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Harga BBM dan Energi Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran Program subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil.
3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UMKM harus menjadi prioritas utama melalui kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar digital.
4. Menekan Biaya Distribusi Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan tata kelola distribusi agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang tetap stabil.
5. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif Investasi yang masuk harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serta menjaga stabilitas harga pangan.
7. Mendorong Gerakan Ekonomi Gotong Royong Pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi ekonomi berbasis gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

KH. Akhmad Khambali menegaskan bahwa tantangan ekonomi global harus dijawab dengan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global jangan sampai menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling menanggung beban.

Negara harus hadir dengan solusi nyata, perlindungan sosial yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, masyarakat harus terus meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan semangat gotong royong sebagai modal besar kebangkitan bangsa Indonesia."

"Bangkit Bersama, Kuatkan Ekonomi Rakyat, Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Sejahtera."

KH. Akhmad Khambali, SE., MM.
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara

Soal Fasum Cotempo, Ketua Komisi IV Diduga Diintervensi Politik

admin — Mon, 15 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency dan Contempo, Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.

Dugaan tersebut mencuat karena hingga kini dua tembok yang berada di kawasan perumahan itu belum juga dibongkar, padahal berdasarkan dokumen pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), area tersebut telah resmi menjadi aset Pemko Medan.

Perwakilan Hansin, pemilik lahan yang berada di kawasan Contempo dan Contempo Regency, mengaku heran atas lambannya penertiban bangunan tersebut. Menurutnya, status PSU di kawasan itu sudah jelas diserahkan kepada Pemko Medan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran.

"Kalau sudah menjadi aset Pemko Medan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran. Apalagi sudah ada surat peringatan berulang kali dan surat dari Wali Kota untuk melakukan penertiban," ujarnya saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Medan, Senin (15/6).

Dalam peninjauan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri, serta OPD terkait, lurah, kepala lingkungan Kelurahan Titi Kuning, dan perwakilan Contempo, Boydo Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Lailatul Badri menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan harus segera dilaksanakan. Ia meminta Pemko Medan menindaklanjuti hasil pembahasan pansus dengan melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA).

Dua bangunan yang menjadi sorotan adalah tembok penghalang akses jalan dan taman berbentuk huruf "L" yang diduga berdiri di atas fasilitas umum sehingga menghambat akses menuju lahan milik warga.

Komisi IV menilai keberadaan bangunan tersebut tidak hanya mengganggu akses publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan tata ruang.

Berdasarkan Surat Peringatan III Satpol PP Kota Medan Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026, pemilik bangunan telah diperintahkan membongkar sendiri tembok dan taman yang berada di atas DAMIJA dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga kini perintah tersebut belum juga dijalankan.

"Kasatpol PP Kota Medan harus berani menegakkan Perda karena sudah tiga kali surat peringatan dikeluarkan, tetapi belum ada tindakan nyata," ujar salah seorang pihak yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta Satpol PP melakukan penertiban karena surat teguran I, II dan III yang diterbitkan sebelumnya tidak diindahkan.

Polemik ini semakin menjadi perhatian karena PSU Perumahan Contempo Regency telah resmi diambil alih Pemko Medan. Berdasarkan berita acara pengambilalihan, aset yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang berhak menguasai maupun menghalangi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan umum.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Pansus Aset DPRD Medan karena berkaitan dengan penyelamatan aset daerah yang masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi IV DPRD Medan mendatangi lokasi akses menuju lahan milik Felix yang diwakili Hansin. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa akses jalan yang ada saat ini tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga tembok di kawasan Contempo dinilai menjadi objek terdekat yang harus ditertibkan guna membuka akses jalan.

Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak belum memberikan sikap tegas terkait waktu pembongkaran. Ia hanya menyatakan akan mempelajari hasil kunjungan lapangan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya intervensi politik yang menyebabkan proses penertiban aset Pemko Medan berjalan lamban, meskipun status aset, rekomendasi pansus, surat peringatan Satpol PP hingga instruksi penertiban dari pemerintah telah diterbitkan.

Sementara itu, Hansin menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila tidak ada kepastian hukum. Ia mengaku siap melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna memperoleh kepastian hukum terkait pembukaan akses jalan dan penertiban bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah.

"Pemerintah harus tegas. Kalau aset itu milik Pemko Medan, maka seluruh rekomendasi dan surat penertiban harus dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pihak tertentu," tegasnya.r/01

Semoga Jadi Haji Mabrur”, Pesan Menyentuh Wali Kota H. Letnan Dalimunthe Saat Sambut Jamaah Haji Padangsidimpuan

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:31:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Sebanyak 357 jamaah dan petugas haji yang tergabung dalam Kloter 12 Debarkasi Medan akhirnya kembali ke Tanah Air dengan selamat pada Senin (15/6/2026).

Kedatangan rombongan disambut penuh haru dan rasa syukur di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Kualanamu sekitar pukul 05.50 WIB.

Rombongan jamaah tiba di Asrama Haji Medan pada pukul 07.35 WIB dan langsung disambut oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, MA.

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Kloter 12 terdiri dari 340 jamaah asal Kota Padangsidimpuan, tujuh jamaah dari Kabupaten Tapanuli Utara, dua jamaah asal Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing satu jamaah dari Kabupaten Asahan dan Kota Medan, serta petugas kloter dan petugas haji daerah.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut sejumlah pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan, unsur Kementerian Haji dan Umrah, tokoh agama, hingga pihak penyelenggara transportasi yang selama ini mendukung proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat setelah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

"Atas nama Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kembali kepada para tamu Allah. Alhamdulillah seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Semoga seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT dan membawa predikat haji yang mabrur," ujar Letnan Dalimunthe.

Ia berharap sepulang dari Tanah Suci, para jamaah mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dan terus menebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kemabruran haji hendaknya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kami berharap bapak dan ibu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menjadi panutan di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta ikut menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai religius di Kota Padangsidimpuan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, MA mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya diukur dari kesempurnaan ibadah selama berada di Makkah dan Madinah, tetapi juga dari perubahan sikap setelah kembali ke daerah masing-masing.

Menurutnya, tanda-tanda kemabruran mulai terlihat dari para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci.

"Kami melihat wajah bapak dan ibu tampak lebih segar dibanding saat berangkat 40 hari lalu. Semangat berbagi juga terlihat dari banyaknya barang bawaan untuk keluarga dan kerabat. Tinggal satu lagi yang kami harapkan, yakni menjadi teladan yang baik di masyarakat dan membawa kedamaian di lingkungan masing-masing," katanya.

Zulkifli juga mengapresiasi kekompakan seluruh jamaah, petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

Ia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabrurah sebagaimana harapan setiap umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi selama mendampingi jamaah di Tanah Suci, Wali Kota Padangsidimpuan bersama Ketua PPIH Debarkasi Medan turut mengalungkan selempang apresiasi kepada Ketua Kloter 12.

Usai acara penyambutan, para jamaah menerima paspor, air zamzam, serta barang bawaan sesuai manifes sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing.

Suasana haru tampak menyelimuti Aula Madinatul Hujjaj ketika para jamaah bersiap kembali bertemu keluarga setelah lebih dari satu bulan menjalankan ibadah di Makkah dan Madinah.

Kepulangan Kloter 12 Debarkasi Medan menjadi akhir dari perjalanan spiritual yang penuh makna bagi para jamaah. Nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di Tanah Suci diharapkan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu membawa manfaat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.zal

Tak Perlu Khawatir, Data Dijamin Aman! Bupati Padang Lawas Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:30:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan melakukan pencanangan sekaligus pendataan perdana kepada Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, di kediaman pribadinya, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Padang Lawas, Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan, sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yang bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha secara menyeluruh.

Momentum pendataan perdana ini menjadi tanda dimulainya rangkaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta pembangunan daerah.

"Saya sudah dicatat dalam Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Padang Lawas untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya," ujar Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang valid. Sebab, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan usaha masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat lebih mudah memetakan kondisi ekonomi daerah, mengetahui perkembangan usaha masyarakat, hingga menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam memperkuat sektor UMKM, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi salah satu agenda nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Padang Lawas.

Melalui dukungan masyarakat dan kerja sama semua pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, tepat sasaran, dan berdaya saing.zal

Pengajian Sejuta Selawat di Madina Jadi Sorotan, Bupati Saipullah Serukan Madina Bersih Narkoba

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:29:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memadati Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, dalam kegiatan Pengajian Sejuta Selawat sekaligus penyambutan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Senin (15/6/2026).

Kegiatan keagamaan yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Gordang Sambilan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

Pengajian akbar itu menghadirkan tausiah agama yang disampaikan Buya Salman Ahmad Al Mandaili, sementara pembacaan zikir, selawat, dan doa bersama dipimpin Ustaz Abdul Karim Lubis. Suasana religius begitu terasa ketika ribuan jemaah larut dalam lantunan selawat yang menggema di lokasi acara.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Pagur dan seluruh jemaah yang antusias menghadiri pengajian. Ia menilai semangat masyarakat dalam mengikuti syiar Islam menjadi energi positif dalam memperkuat moral dan spiritual umat.

"Saya bangga kepada Ustaz Salman yang terus semangat menyampaikan syiar Islam. Semoga kegiatan ini mendapat rida Allah SWT dan membawa manfaat besar bagi kehidupan kita semua," ujar Saipullah.

Tak hanya menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, Saipullah menegaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti pengajian sejuta selawat juga memiliki peran penting dalam mencegah berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang mengancam generasi muda.

Menurutnya, penguatan spiritual melalui pengajian dapat menjadi benteng bagi keluarga untuk menghadapi berbagai pengaruh negatif yang semakin berkembang.

"Saya meminta kepada seluruh orang tua agar terus mengawasi dan mengingatkan anak-anak supaya tidak terlibat dalam kejahatan maupun peredaran narkoba. Mari bersama-sama kita berantas narkoba dan pergaulan bebas di Bumi Gordang Sambilan. Saya yakin pengajian dan selawat seperti ini mampu membentengi diri dan keluarga," tegasnya.

Selain menyoroti persoalan sosial, Bupati juga mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran pemerintah.

Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif dengan menanam sayuran atau membuat kolam ikan sederhana.

"Manfaatkan pekarangan yang ada untuk kebutuhan pangan keluarga. Ini bisa membantu ekonomi rumah tangga sekaligus menjaga ketahanan pangan," ungkapnya.

Saipullah berharap pengajian sejuta selawat dapat menjadi sarana memperkuat persatuan masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di Kabupaten Mandailing Natal.

"Semoga Allah SWT mengangkat segala bentuk kejahatan dari Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini," pungkasnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga dan jemaah pengajian yang hadir.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena selain memperkuat nilai-nilai keagamaan, juga memberikan manfaat langsung melalui pelayanan kesehatan kepada warga.zal

Rifky Budi Setiawan Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude dari Universitas Sumatera Utara

admin — Mon, 15 Jun 2026 21:18:00 +0700+0700

MEDAN – Kebahagiaan menyelimuti Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor dan dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (15/6/2026).

Sidang terbuka promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang IMT-GT II, Gedung BPA Biro Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, dan dihadiri para promotor, penguji, keluarga, serta tamu undangan.

Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si. sebagai promotor, didampingi Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, S.E., M.Si. dan Dr. Beby Karina Fawzea Sembiring, S.E., M.M. sebagai ko-promotor.

Sementara itu, dewan penguji di antaranya Prof. Dr. Arlina Nurbaiti Lubis, S.E., M.B.A., Dr. Fadli, S.E., M.Si., Prof. Dr. Raden Andi Sularso, M.S.M., serta Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si., Ak., CA., QGIA., CHS.. Salah satu penguji eksternal, Prof. Andi Sularso, mengikuti sidang secara daring.

Dalam sidang tersebut, Rifky mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Pengalaman Nasabah Berbasis Transformasi Digital melalui Service Ecosystem Co-Development untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank BUMN di Sumatera Utara."

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana transformasi digital, pengalaman nasabah, dan pengembangan ekosistem layanan secara kolaboratif dapat meningkatkan loyalitas nasabah perbankan, khususnya pada bank-bank milik negara di Sumatera Utara.

Saat diberi kesempatan oleh ketua sidang untuk memaparkan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit, Rifky menjelaskan berbagai temuan terkait dinamika industri perbankan di era digital. Ia menyoroti perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital serta pentingnya menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal guna mempertahankan loyalitas di tengah persaingan yang semakin ketat.

Setelah pemaparan selesai, sesi tanya jawab dan pendalaman materi berlangsung. Para penguji secara bergantian mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait metodologi, hasil penelitian, hingga kontribusi akademik dari disertasi tersebut.

Meski mendapat berbagai pertanyaan dan masukan dari dewan penguji, Rifky mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan sistematis. Suasana ruang sidang sempat dipenuhi ketegangan saat dewan penguji melakukan penilaian akhir terhadap hasil ujian promosi doktor tersebut.

Usai melakukan rapat tertutup selama sekitar 10 menit, dewan penguji kembali memasuki ruang sidang untuk menyampaikan keputusan.

"Berdasarkan hasil rapat dewan penguji, Saudara Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat Cum Laude," ujar Ketua Sidang.
Keputusan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi ruang sidang.

Usai dinyatakan lulus, Rifky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya hingga mencapai gelar doktor.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sang istri tercinta, dr. Ami Utamiati, M.Ked., Sp.DV, beserta anak-anaknya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama proses studi.
Tak lupa, Rifky juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada ibundanya yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh perjuangan sejak kepergian sang ayah.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan keluarga serta semua pihak yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan doktoral," ungkapnya.

Keberhasilan meraih gelar doktor dengan predikat Cum Laude ini menjadi pencapaian akademik penting bagi Rifky sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang transformasi digital dan loyalitas nasabah di sektor perbankan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut segenap keluarga diantaranya dr. Ami Utamiati, M.Ked(DV), Sp.D.V.E (istri), AKBP (Purn) H.Misahnan, AKBP (Purn) Rosmiati Koto, Fepty Aniar,SE, drg.Rifaidah Fajrina, ⁠Zainil Pilie dan istri,

Farianda Putra Sinik (Ketua PWI Sumatera Utara) Sofyan A. hutasuhut, Mhd Ichsan, Pegawai Bank Sumut, Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi, Suherwin (Ketua DPD MAPPI Sumut - Aceh), Taslim (Pimpinan KJPP ANA & Rekan)
dan segenap Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara BES)

Piala Danseskoad Jadi Wadah Talenta Muda Sepak Bola

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:31:00 +0700+0700

BANDUNG | sumut24.co

Bandung, 15 Juni 2026 – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad di Lapangan Melati Mekar Seskoad. Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han) dan dihadiri oleh H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kadispora, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para Pejabat Utama Seskoad.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Seskoad juga meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Turnamen Piala Danseskoad tahun 2026 diikuti lebih dari 120 klub sepak bola yang terdiri dari kategori U-11 dan kategori U-9. Keikutsertaan ratusan atlet muda dalam turnamen ini menunjukkan tingginya antusiasme serta potensi besar generasi muda dalam mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sepak bola.

Komandan Seskoad berharap turnamen ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan mengembangkan talenta-talenta muda di bidang sepak bola. Melalui kompetisi yang sehat, anak-anak dapat mengasah kemampuan teknik dan keterampilan bermain sepak bola sekaligus menumbuhkan disiplin, sportivitas, serta menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan membentuk karakter dan daya saing mereka sejak usia dini.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-75 Seskoad yang tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan. Penseskoad./rel

Polresta Deli Serdang Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:09:00 +0700+0700

Deliserdang - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan jiwa kemanusiaan.

Kegiatan donor darah ini dihadiri langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personel Polresta Deli Serdang, personel Polsek jajaran, Bhayangkari, serta melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk sinergitas lintas instansi.

Adapun peserta donor darah terdiri dari personel Polri, personel TNI, anggota Satpol PP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta masyarakat umum yang secara sukarela turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Keterlibatan berbagai elemen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi para pendonor yang dengan sukarela menyumbangkan darahnya demi membantu sesama.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, berhasil terkumpul sebanyak 119 kantong darah dari para pendonor yang telah memenuhi syarat kesehatan.

Hasil tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui kegiatan ini, Polresta Deli Serdang tidak hanya memperingati Hari Bhayangkara ke-80, tetapi juga memperkuat komitmen Polri sebagai institusi yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat nyata melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan implementasi nyata dari semangat Hari Bhayangkara, di mana Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama.

"Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Kami mengapresiasi partisipasi seluruh pihak, baik dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Bhayangkari maupun masyarakat umum yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kemanusiaan ini. Alhamdulillah, terkumpul sebanyak 119 kantong darah yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Semoga semangat kebersamaan dan gotong royong ini terus terjalin dalam mendukung terciptanya Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat," ujar Kapolresta Deli Serdang.

Pemkab Paluta Gaspol Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Door to Door Dimulai

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:08:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara resmi mencanangkan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 melalui apel siaga yang digelar di halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Senin (15/06/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hsb, S.STP., MM yang hadir mewakili Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si.

Dalam amanatnya, Sekda menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperoleh data ekonomi yang lengkap, mutakhir, dan berkualitas di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.

Menurutnya, perubahan pola usaha, kemajuan teknologi digital, hingga munculnya berbagai model bisnis baru menuntut pemerintah memiliki basis data yang kuat sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

"Sensus Ekonomi 2026 hadir sebagai instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Sekda dalam sambutannya.

Sekda menjelaskan, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) telah memasuki tahapan penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yakni proses pendataan lengkap secara langsung ke lapangan.

Pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas sensus dengan mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan campuran yang digunakan sebagai hunian sekaligus lokasi usaha.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara menyeluruh, termasuk usaha pertanian, UMKM, usaha keluarga, hingga sektor ekonomi digital yang kini terus berkembang.

Sebelumnya, BPS telah melakukan berbagai tahapan persiapan mulai dari sosialisasi, koordinasi lintas sektor, rekrutmen petugas, hingga pelatihan teknis bagi petugas lapangan.

Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Padang Lawas Utara juga menekankan pentingnya integritas para petugas lapangan selama proses pendataan berlangsung.

Ia meminta seluruh petugas bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memahami konsep dan definisi yang telah diberikan selama pelatihan.

"Kepada seluruh petugas lapangan saya minta agar bekerja dengan jujur dan profesional. Petugas harus mampu melakukan probing untuk memastikan seluruh jenis usaha dapat terdata dengan baik sehingga menghasilkan data yang benar, berkualitas, dan akurat," tegasnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk aktif mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang benar.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR, yakni:

- T : Terima petugas Sensus Ekonomi 2026
- I : Isi data dengan benar
- R : Rahasia terjaga

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha, khususnya perusahaan besar yang telah lebih dahulu berpartisipasi mengisi data secara mandiri dan online.

"Terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang telah ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pendataan ini," katanya.

Di akhir kegiatan, Sekretaris Daerah secara resmi mencanangkan dimulainya Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan mengucapkan basmalah, Sekda menandai dimulainya tugas para petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan dalam beberapa waktu ke depan.

"Mari kita sukseskan bersama Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah sensus milik Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos, unsur Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Kepala BPS Padang Lawas Utara beserta jajaran, unsur TNI-Polri, para kepala OPD, camat, pelaku usaha, hingga petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026.zal

Polri Tak Hanya Jaga Keamanan, Polres Padang Lawas Hadir Beri Layanan Kesehatan untuk Masyarakat

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:07:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Resor Padang Lawas (Polres Palas) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, Senin (15/06/2026).

Kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan Polres Padang Lawas sejak pukul 09.00 WIB itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Warga tampak antusias memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara tahun ini.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Wakapolres Padang Lawas KOMPOL Sugianto, S.Pd, jajaran pejabat utama (PJU) Polres, pengurus Bhayangkari, personel Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Padang Lawas, tim Klinik Polres Palas, personel Polres dan Polsek jajaran, hingga masyarakat setempat.

Dalam kegiatan bakti kesehatan itu, masyarakat mendapatkan berbagai layanan medis secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pengecekan kadar gula darah, konsultasi kesehatan, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Menurutnya, Polri ingin hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam bidang keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata di bidang kesehatan," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Kapolres menjelaskan, kesehatan menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Polres Padang Lawas berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ia berharap masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga dapat melakukan langkah pencegahan maupun penanganan medis secara tepat.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat," jelasnya.

Tak hanya pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan aksi donor darah yang melibatkan personel kepolisian dan masyarakat.

Sebelum mendonorkan darah, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah (tensi) dan kadar hemoglobin (HB) untuk memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat.

Dalam kegiatan donor darah tersebut, tercatat sebanyak 23 peserta mengikuti aksi kemanusiaan itu dengan total 23 kantong darah berhasil dikumpulkan.

Adapun rincian golongan darah pendonor meliputi:

- Golongan darah A sebanyak 8 orang
- Golongan darah B sebanyak 5 orang
- Golongan darah O sebanyak 8 orang
- Golongan darah AB sebanyak 2 orang

Kapolres menegaskan, semangat HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk semakin dekat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"HUT Bhayangkara ke-80 mengusung semangat agar Polri semakin hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan terbaik tidak hanya soal keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian menuju Polri yang Presisi, humanis, dan semakin dicintai masyarakat.

Kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tersebut berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dan berlangsung aman, tertib, serta penuh antusiasme masyarakat.zal

Sampai Tuntas! Tak Ingin Petani Terus Menunggu, Roby Agusman Harahap Siap Kawal Irigasi Ujung Gurap Rp8 Miliar

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kabar yang telah lama dinantikan masyarakat Batunadua akhirnya datang juga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap/Batunadua melalui APBD Sumut Tahun 2026.

Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara, H. Roby Agusman Harahap, menegaskan dirinya akan mengawal penuh proses realisasi anggaran tersebut agar pembangunan irigasi tidak kembali tertunda seperti yang dikhawatirkan masyarakat selama ini.

Menurut Roby, keberadaan Irigasi Ujung Gurap bukan sekadar proyek pembangunan biasa, melainkan menyangkut kebutuhan hidup masyarakat dan masa depan para petani di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik. Irigasi Ujung Gurap merupakan kebutuhan vital masyarakat karena menjadi sumber pengairan untuk satu kelurahan dan tujuh desa di Batunadua. Kami akan memastikan anggaran ini benar-benar terealisasi hingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujar Roby saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumut VII itu mengungkapkan, perjuangan menghadirkan kembali pembangunan irigasi tersebut telah berlangsung cukup lama. Kerusakan bendung dan terganggunya jaringan pengairan selama beberapa tahun terakhir membuat masyarakat terus menyuarakan aspirasi kepada pemerintah karena berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Akibat kerusakan tersebut, ratusan hektare sawah di wilayah Batunadua mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Kondisi itu membuat hasil panen menurun dan berdampak terhadap pendapatan para petani.

Roby menyebut, pihaknya sejak awal terus mendorong agar rehabilitasi Irigasi Ujung Gurap masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Alhamdulillah, perjuangan itu mulai membuahkan hasil. Tahun ini anggarannya sudah tersedia. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu kepastian pembangunan irigasi tersebut," katanya.

Masuknya anggaran Rp8 miliar dalam APBD Sumut 2026 dinilai menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Batunadua akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Tidak hanya untuk pembangunan fisik irigasi, Dinas Sumber Daya Air Sumut juga disebut telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk kebutuhan konsultan pengawasan serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) rehabilitasi bendung.

Meski demikian, Roby mengingatkan bahwa proses pembangunan masih harus melewati sejumlah tahapan administrasi, termasuk proses tender dan pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing berbagai spekulasi.

"Kami memahami keresahan masyarakat karena persoalan ini sudah terlalu lama terjadi. Namun yang terpenting sekarang anggarannya sudah tersedia. Selanjutnya kami akan mengawal agar seluruh proses berjalan lancar dan proyek ini tidak lagi mengalami penundaan," tegasnya.

Roby juga memastikan DPRD Sumut akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut mulai dari tahap tender hingga pengerjaan fisik.

"Kami tidak ingin masyarakat hanya menerima janji. Pengawasan akan terus kami lakukan agar pembangunan berjalan sesuai harapan. Petani Batunadua harus benar-benar merasakan manfaat dari program ini," pungkasnya.

Diketahui, Daerah Irigasi Ujung Gurap selama ini menjadi salah satu sumber pengairan utama bagi kawasan pertanian di Batunadua. Karena itu, masyarakat kini menaruh harapan besar agar rehabilitasi irigasi tersebut segera terealisasi dan mampu mengakhiri persoalan krisis air yang telah berlangsung bertahun-tahun.zal

Rakyat Menunggu! Kejatisu Didesak Buka Status Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina, Tamperak: Jangan Sampai Kasus Ini “Dikubur”

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Dugaan penyimpangan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik, Senin (15/06/2026).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus yang disebut melibatkan anggaran bernilai puluhan miliar rupiah pada Tahun Anggaran 2022–2023.

Desakan tersebut muncul setelah LSM Tamperak secara resmi menyerahkan laporan beserta data tambahan kepada Kejatisu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran program stunting yang selama ini menjadi perhatian publik di Mandailing Natal.

Ketua DPD LSM Tamperak Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Yakub Lubis, menegaskan masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai status penanganan perkara tersebut.

Menurut Yakub, jangan sampai perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas berakhir tanpa kejelasan. Ia menilai publik berhak mengetahui apakah dugaan penyimpangan itu masih dalam proses pendalaman, telah dituntaskan, atau justru dihentikan.

"Kepastian hukum adalah hak masyarakat. Jangan sampai publik terus bertanya-tanya tanpa ada penjelasan resmi," ujarnya.

Yakub menegaskan bahwa persoalan dana stunting tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Program percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mencegah gagal tumbuh pada generasi penerus bangsa.

Namun di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, efektivitas pelaksanaan program serta penggunaan dana kini menjadi bahan diskusi publik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran stunting di daerah, termasuk di Mandailing Natal.

Sorotan terhadap program ini bukan tanpa alasan. Dalam Sidang Paripurna DPRD Mandailing Natal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, Badan Anggaran DPRD diketahui pernah meminta Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap penggunaan anggaran stunting.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan administratif semata.

*KPK Pernah Ingatkan Potensi Korupsi Program Stunting*

Di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga pernah mengingatkan bahwa program penanganan stunting termasuk sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.

Kerawanan tersebut dinilai bisa terjadi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

Karena itu, Tamperak menilai dugaan penyimpangan pada program stunting harus ditangani secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program.

Yakub mengatakan, semakin lama status penanganan perkara tidak dijelaskan secara terbuka, semakin besar ruang spekulasi berkembang di tengah masyarakat.

"Yang berbahaya bukan hanya jika korupsi itu benar terjadi. Tetapi juga hilangnya kepercayaan publik akibat tidak adanya kejelasan terhadap proses penanganan kasus," katanya.

*Tamperak Tegaskan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah*

Meski mendesak transparansi, Tamperak menegaskan pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak sedang menghakimi pihak mana pun.

Namun demikian, menurut mereka, prinsip keterbukaan harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum. Jika hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur pidana, hal itu dinilai perlu dijelaskan kepada publik secara terbuka.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka proses hukum harus dilanjutkan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Tamperak juga mengingatkan pesan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran kejaksaan agar berani menangani perkara korupsi besar yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Pesan itu dianggap relevan dengan dugaan penyimpangan dana stunting di Mandailing Natal, mengingat program tersebut merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar dan menyentuh langsung kelompok masyarakat rentan.

"Kejaksaan merupakan benteng terakhir kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kami berharap Kejatisu tetap berada di garis depan untuk mengungkap persoalan ini secara terang dan tuntas," ujar Yakub.

*Komitmen Kawal Dugaan Kasus Hingga Tuntas*

Sebagai bentuk komitmen pengawasan publik, LSM Tamperak menyatakan akan terus menyerahkan data, dokumen, dan informasi tambahan hasil pendalaman lapangan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan negara.

Bagi Tamperak, persoalan dugaan penyimpangan dana stunting bukan sekadar masalah administrasi keuangan, melainkan soal akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Dana stunting, kata mereka, diperuntukkan melindungi anak-anak dari ancaman gagal tumbuh. Karena itu, setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Tamperak berharap dugaan persoalan tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum yang jelas atas penanganannya.red

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumut Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah untuk Kemanusiaan

admin — Mon, 15 Jun 2026 19:04:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa donor darah yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sumut, Senin (15/6/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Bhayangkari, serta personel jajaran Polda Sumut yang turut berpartisipasi sebagai pendonor.

Pelaksanaan donor darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang digelar Polda Sumut dalam menyemarakkan HUT Bhayangkara ke-80. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kegiatan donor darah merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Momentum HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang refleksi bagi institusi Polri, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan donor darah ini, Polda Sumut ingin hadir memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, karena setiap tetes darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama," ujar Ferry.

Ia menambahkan, semangat Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak positif secara langsung.

"Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kami kepada masyarakat Sumatera Utara," tambahnya.

Melalui kegiatan bakti kesehatan donor darah tersebut, Polda Sumut berharap dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.(W05)

FOTO:

Perkumpulan Raja Parhata SeDunia Resmi Dibentuk, Dorong Pelestarian Adat dan Regenerasi Budaya untuk Nusantara

admin — Mon, 15 Jun 2026 15:36:00 +0700+0700

Jakarta — Di tengah derasnya arus globalisasi yang terus menggerus nilai-nilai tradisi dan identitas budaya, lahir sebuah gerakan besar yang membawa harapan bagi keberlangsungan adat Batak lintas generasi dan lintas negara pada Minggu dan Senin 14 dan 15 Juni 2026, di Jalan Jambu, Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta Pusat secara resmi dideklarasikan Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD) sebagai wadah pemersatu para Raja Parhata, tokoh adat, akademisi, budayawan, dan masyarakat Batak di seluruh dunia.

Kehadiran organisasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Batak di berbagai belahan dunia untuk memperkuat eksistensi adat istiadat yang diwariskan para leluhur agar tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah dinamika zaman modern.

PRPD lahir dari gagasan dan komitmen enam tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan adat Batak, yaitu Ediwardo Ritonga, S.Sos., Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., Drs. Binton Simonangkir, M.M., Dra. Murniati Lumban Tobing, M.Si., Pardomuan Ritonga, SIP, M.AP dan Mukhlis Ritonga, S.H. Kelima pendiri tersebut memiliki latar belakang pengalaman yang beragam, namun dipersatukan oleh semangat yang sama untuk menjaga marwah adat Batak sebagai identitas budaya yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

Salah satu tokoh yang menjadi perhatian dalam pembentukan organisasi ini adalah Ediwardo Ritonga, S.Sos., yang dikenal sebagai Raja Parhata dalam berbagai kegiatan adat Batak. Beliau juga pernah menjadi salah satu Raja Parhata pada prosesi pernikahan Kahiyang Ayu, putri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dengan Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., pada tahun 2017 di Kota Medan. Dalam prosesi adat tersebut, Ediwardo Ritonga berperan mewakili unsur Anak Boru atau Tulang, sebuah posisi terhormat yang menunjukkan kapasitas dan penguasaannya terhadap tata cara adat Batak.

Pembentukan PRPD didasari oleh keprihatinan terhadap semakin berkurangnya pemahaman generasi muda mengenai filosofi, tata krama, dan nilai-nilai luhur adat Batak. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, banyak tradisi yang mulai ditinggalkan atau dipahami secara parsial. Karena itu, PRPD hadir sebagai wadah yang akan melakukan edukasi, kaderisasi, dokumentasi, serta pengembangan kapasitas para Raja Parhata agar tetap mampu menjadi penjaga nilai-nilai budaya yang autentik.

Sebagai organisasi yang bersifat inklusif, PRPD dibentuk untuk merangkul seluruh marga dan sub-etnis Batak, baik Batak Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, Pakpak maupun kelompok Batak lainnya yang tersebar di Indonesia dan berbagai negara. PRPD menegaskan bahwa organisasi ini berdiri di atas semangat persaudaraan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada di tengah masyarakat Batak. Keanggotaan dan partisipasi terbuka bagi seluruh masyarakat Batak tanpa membedakan agama, latar belakang sosial, profesi, maupun afiliasi organisasi.

Lebih dari sekadar organisasi adat, PRPD diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan adat Batak yang mampu menjawab tantangan zaman. Organisasi ini akan mendorong lahirnya berbagai program strategis, seperti pelatihan Raja Parhata muda, seminar budaya, penelitian adat, digitalisasi naskah dan dokumen adat, hingga penguatan jaringan komunitas Batak internasional. Dengan demikian, adat Batak tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan secara modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.

Dalam falsafah Batak dikenal nilai Dalihan Na Tolu, yang mengajarkan keseimbangan hubungan sosial melalui prinsip Manat Mardongan tubuh/Markahanggi, Elek Marboru/Maranak Boru, Somba Marhula-hula/Hormat Mamora. Nilai inilah yang menjadi salah satu fondasi utama PRPD dalam menjalankan visi organisasinya. Para pendiri meyakini bahwa kekuatan adat Batak tidak hanya terletak pada pelaksanaan seremoni, tetapi juga pada nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, gotong royong, musyawarah, dan rasa tanggung jawab yang terkandung di dalamnya.

Dengan berdirinya Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD), diharapkan lahir sebuah gerakan budaya yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Batak di dunia dalam satu semangat yang sama, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan leluhur untuk generasi masa depan. PRPD bukan hanya milik para Raja Parhata, melainkan milik seluruh masyarakat Batak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.rel

Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

admin — Mon, 15 Jun 2026 15:16:00 +0700+0700

Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

Medan - Sektor industri asuransi dan perbankan tanah air kembali diguncang keluhan serius terkait produk asuransi berbalut investasi (unit link). Kali ini, kekecewaan mendalam disampaikan oleh tokoh militer nasional, Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin. Mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut mengaku menjadi korban janji manis agen saat mendaftar program kombinasi asuransi dan investasi dari AIA yang ditawarkan di bank BCA.

Melalui pernyataan tertulisnya, jenderal bintang dua yang pernah memimpin komando wilayah Sumatra Utara ini memperingatkan masyarakat luas untuk ekstra waspada terhadap produk keuangan sejenis.

"HATI-HATI PENIPUAN ALA ASURANSI DGN POLA ASURANSI + INVESTASI dgn UNIT LINK," tegas Daniel dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Kronologi Janji Manis Investasi 10 Tahun Silam

Kisah ini bermula pada 15 Mei 2017. Saat mendatangi kantor cabang BCA, Daniel ditawari sebuah program investasi yang dilengkapi bonus proteksi asuransi. Dalam prospek tersebut, nasabah diwajibkan menyetor premi tahunan selama jangka waktu 10 tahun. Agen kala itu menjanjikan bahwa di akhir periode, nasabah akan menerima pengembalian modal utuh ditambah keuntungan minimal sebesar 5%.

Estimasi keuntungan tersebut dipaparkan melalui tabel ilustrasi, yang membandingkan perkiraan nilai unit link saat pembukaan polis dengan asumsi lonjakan harga di masa depan. Namun, realita yang dihadapi Daniel setelah 10 tahun menjadi nasabah loyal berbanding terbalik dengan simulasi awal, padahal dirinya mengklaim tidak pernah mengajukan klaim proteksi dalam bentuk apa pun.

Menurut Daniel, ini merupakan salah satu bentuk jebakan laten dari pihak pemasar. Seringkali apa yang dijelaskan secara lisan berbeda jauh dengan dokumen tertulis. Celakanya, nasabah cenderung menaruh percaya begitu saja pada penjelasan agen tanpa membaca detail klausulnya. Terlebih lagi, buku polis fisik baru diterima setelah nasabah signatures (tanda tangan) kontrak dan menyetorkan dana awal, sehingga celah ini baru disadari satu dekade kemudian.

Harapan untuk mencairkan dana akumulasi sebesar Rp520 juta plus keuntungan 5% sirna seketika saat ia mengecek saldo investasinya secara berkala pada pertengahan tahun 2026 ini:

Senin, 25 Mei 2026: Saldo tercatat hanya sebesar Rp288 juta.

Jumat, 29 Mei 2026: Saat dicek kembali untuk kedua kalinya, nilai dana merosot ke angka Rp283 juta.

Senin, 1 Juni 2026: Customer Service (CS) Kantor Pusat AIA BCA mengonfirmasi nilai investasi menyusut lagi menjadi Rp281 juta.

Kamis, 4 Juni 2026: Daniel mendatangi petugas AIA di BCA Kantor Cabang (KC) Matraman untuk menutup polisnya. Di momen tersebut, angka investasi terjun bebas ke posisi Rp263 juta.

Kekecewaan Daniel kian bertambah saat mencoba mengurus pembatalan polis secara mandiri. Berdasarkan pengalamannya, proses pencairan dana 50% saja memakan waktu lama, apalagi untuk pengembalian utuh 100%. Setelah mengisi formulir pembatalan melalui aplikasi resmi, nasabah diminta menunggu 5 hari kerja. Namun, karena Daniel menyertakan nota komplain, pihak maskapai justru mengulur waktu hingga 10 hari kerja tambahan dengan alasan perlu mempelajari kasus terlebih dahulu. Kondisi ini membuatnya merasa industri asuransi penuh dengan trik yang merugikan.

Tak hanya itu, saat mengisi formulir pembatalan di aplikasi digital, Daniel menilai sistem terkesan sengaja menggiring opini seolah-olah nasabah menutup polis karena sedang membutuhkan dana mendesak. Opsi penutupan akibat "Nilai Investasi Tidak Sesuai Harapan" justru tidak disediakan di menu pilihan. Ironisnya, saat ia mencoba menuliskan alasan riil tersebut secara manual pada kolom catatan, sistem aplikasi selalu mengalami gagal kirim (submit).

Pihak pengelola berdalih bahwa penurunan drastis tersebut murni akibat fluktuasi pasar modal karena "harga unit link sedang jatuh."

Bongkar Modus Verbal dan Tuntut Intervensi OJK

Mantan perwira tinggi TNI AD yang juga pernah menjabat sebagai Aster Kasad ini menilai dalih tersebut tidak bisa diterima. Ia membeberkan adanya jurang pemisah antara penjelasan lisan oknum pemasar dengan isi dokumen resmi.

"Hal ini jelas merugikan dan merupakan penipuan terhadap saya sebagai nasabah BCA dan AIA. MODUS nya memanfaatkan ketidak jelian calon nasabah, yakni penjelasan verbal saat prospek calon nasabah berbeda dgn isi buku polis yg disodorkan dan kita tanda tangani," jelas Daniel.

Atas kerugian finansial yang dialaminya, Daniel meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak manajemen AIA dan BCA. Ia melayangkan tuntutan agar uang yang telah disetorkannya selama satu dekade terakhir dikembalikan secara utuh tanpa potongan.

Lebih lanjut, mantan Pangdam I/BB ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator tertinggi untuk turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Jika keluhannya diabaikan, ia memastikan akan menempuh langkah hukum formal.

"Saya menuntut minimal seluruh dana yg telah saya bayar kan untuk dikembalikan. Saya minta OJK sbg lembaga yg ikut mengawasi aktifitas Asuransi dan Perbankan utk membantu pengembalian dana saya dan bila tdk diatensi saya akan bawa masalah ini ke jalur Hukum," pungkas Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin.