Di Muara Selat Malaka, Bupati Asahan Kibarkan Bendera Raksasa : Indonesia Jaya Juga di Lautan

admin — Tue, 11 Aug 2026 23:20:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun meluap hingga ke perairan Kabupaten Asahan. Selasa (11/08/2026), sekira pukul 14.00 Wib, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memimpin pengibaran dan pembentangan bendera Merah Putih berukuran raksasa di kawasan Muara Selat Malaka, tepatnya di Destinasi Perairan Bagan Asahan Panton. Kegiatan penuh makna ini digelar sebagai wujud cinta tanah air sekaligus merefleksikan kedaulatan bangsa di wilayah laut.

Pengibaran bendera berukuran 2 x 50 meter ini menjadi pemandangan gagah yang membentang di perairan Selat Malaka, disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Dandim 0208/Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta jajaran, serta para tamu undangan dan masyarakat luas.

Kegiatan ini turut melibatkan kekuatan unsur keamanan dan masyarakat perairan, tampak berjejer Kapal TNI Angkatan Laut, Kapal Basarnas, Kapal Polairud, hingga kapal-kapal nelayan yang ikut memeriahkan suasana. Selain pengibaran bendera raksasa, rangkaian kegiatan juga dirangkai dengan pembagian sebanyak 2.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat, sebagai simbol semangat kebangsaan yang tumbuh di setiap hati warga.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air. Lebih dari itu, pengibaran bendera di perairan menjadi momentum merefleksikan bahwa kedaulatan negara tidak hanya terjaga di darat, melainkan juga membentang luas di lautan. Semangat ini sejalan dengan semboyan TNI Angkatan Laut "Jalesveva Jayamahe", yang bermakna "Justru di Lautan Kita Jaya".

"Kita ingin membangun sinergi yang erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan wilayah perairan, dan masyarakat nelayan. Kemerdekaan ini juga milik mereka yang hidup dan mencari nafkah di laut, dan kedaulatan maritim adalah bagian tak terpisahkan dari keutuhan Indonesia," ujar Azmy.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya menegaskan bahwa pengibaran bendera raksasa di Muara Selat Malaka adalah bentuk nyata kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan kepada semua: wilayah Indonesia bukan hanya ada di darat, tetapi juga membentang luas di laut. Laut adalah bagian dari negeri ini, tempat saudara-saudara kita mencari nafkah, dan kedaulatannya harus kita jaga bersama," tegas Bupati Taufik.

Bupati pun mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersatu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. "Mari kita jaga Indonesia, baik di darat maupun di laut. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu bangsa. Bendera raksasa ini melambangkan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas saat usia kemerdekaan ke-100 tahun nanti," tambahnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Danlanal Tanjung Balai Asahan serta seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan penuh makna ini dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum puncak pengibaran bendera, suasana dihiasi penampilan seni bela diri Pencak Silat dan tarian persembahan yang memukau. Hadirin pun berdiri tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melaksanakan doa bersama demi kemajuan dan keselamatan bangsa. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera Merah Putih kepada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tanjung Balai, sebelum Bupati beserta tamu kehormatan menuju perairan untuk menaikkan dan membentangkan bendera raksasa.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan penuh haru hingga berakhir sekira pukul 17.00 WIB. Di perairan Selat Malaka itu, Merah Putih berkibar gagah — mengingatkan semua orang, bahwa kemerdekaan harus dijaga di mana pun kita berpijak, baik di darat maupun di laut. (dre)

Platform Boleh Berubah, Karya Pers Harus Tetap Berpegang pada Kaidah Jurnalistik

admin — Tue, 11 Aug 2026 22:52:00 +0700+0700

Platform Boleh Berubah, Karya Pers Harus Tetap Berpegang pada Kaidah Jurnalistik

Oleh: Dr Teguh Santosa, Ketua Umum PP JMSI

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hingga website atau world wide web (www) belakangan lazim disebut sebagai platform digital. Sederhananya, platform adalah ruang atau wadah tempat berbagai jenis konten ditempatkan dan disebarluaskan.

Konsep yang sama sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia media. Televisi, radio, dan surat kabar cetak juga merupakan platform—atau ruang—yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Karena itu, ketiganya dapat disebut sebagai platform konvensional.
Dengan demikian, platform pada dasarnya hanyalah sarana. Ia bukan karya pers.

Karya pers dapat ditempatkan di berbagai jenis platform, sesuai dengan kebutuhan, strategi, dan kemampuan masing-masing perusahaan pers. Karya jurnalistik dapat hadir dalam bentuk berita di koran, siaran televisi, program radio, artikel di website, maupun dalam format video pendek yang disebarluaskan melalui TikTok, Instagram, Facebook, atau YouTube.

Itulah salah satu konteks mengapa Dewan Pers menerbitkan ketentuan yang memungkinkan perusahaan pers memanfaatkan berbagai jenis platform untuk mendistribusikan karya pers. Yang menjadi pokok perhatian bukan semata-mata platform yang digunakan, melainkan bagaimana karya tersebut diproduksi.

Karya pers harus tetap dikerjakan dengan berpegang pada prinsip dan kaidah jurnalistik.
Di sinilah persoalan yang menurut saya masih sering terjadi.

Masih banyak yang kesulitan membedakan antara platform dan karya pers. Ada pula pandangan keliru yang menganggap karya pers hanya dapat ditempatkan atau disebarluaskan melalui surat kabar cetak, televisi, radio, atau website.

Pandangan seperti itu sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Namun, ada kekeliruan lain yang justru lebih serius.
Perusahaan pers memang dapat memanfaatkan TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram sebagai platform untuk mendistribusikan karya jurnalistik. Tetapi, pemanfaatan platform digital tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap konten yang diproduksi sebagai karya pers.

Masalah muncul ketika perusahaan pers ikut terbawa arus kehebohan di media sosial. Konten dibuat sekadar untuk mendapatkan perhatian. Yang dikejar adalah keramaian. Yang menjadi ukuran adalah viralitas.

Asal ramai, Asal viral.

Menurut saya, cara berpikir seperti itu tidak boleh menjadi dasar bagi perusahaan pers dalam memproduksi karya jurnalistik.

Sebab, identitas kita adalah perusahaan pers. Karena itu, produk yang kita hasilkan haruslah karya pers.
Platform boleh berubah. Format boleh berkembang. Cara penyajian boleh menyesuaikan karakteristik masing-masing platform. Bahkan, bahasa dan durasi penyampaian informasi pun dapat disesuaikan dengan karakter audiens.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah: karya yang dihasilkan harus tetap merupakan karya pers yang diproduksi berdasarkan hukum, prinsip, dan kaidah jurnalistik.

Dengan kata lain, TikTok bukan karya pers. Instagram bukan karya pers. Facebook bukan karya pers. YouTube bukan karya pers. Begitu pula koran, televisi, radio, dan website bukanlah karya pers.
Semua itu adalah platform.

Yang disebut karya pers adalah produk jurnalistik yang dibuat oleh perusahaan pers dengan menjalankan proses jurnalistik dan tunduk pada ketentuan serta prinsip-prinsip jurnalistik.
Karena itu, perdebatan mengenai apakah sebuah perusahaan pers boleh menggunakan platform digital semestinya tidak berhenti pada pertanyaan, "Di mana karya itu ditayangkan?"

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: "Apa yang diproduksi dan bagaimana karya itu diproduksi?"
Jika sebuah karya dibuat melalui proses jurnalistik yang benar, memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik, dan diproduksi oleh perusahaan pers, maka platform distribusinya tidak seharusnya menjadi persoalan.
Sebaliknya, jika sebuah perusahaan pers memproduksi konten yang hanya mengejar sensasi, kehebohan, dan viralitas tanpa menjalankan prinsip jurnalistik, penggunaan platform digital tidak serta-merta membuat konten tersebut menjadi karya pers.
Inilah yang harus dipahami bersama.

Platform adalah ruang. Karya pers adalah produk.
Ruang boleh berubah mengikuti zaman. Produk pers boleh beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi jati diri dan tanggung jawab jurnalistik tidak boleh ikut berubah hanya karena perusahaan pers berpindah platform.

Apa pun platform yang kita pilih—cetak, radio, televisi, website, TikTok, Instagram, Facebook, maupun YouTube—sekali lagi, produk kita harus tetap karya pers. ****

SIDANG SMARTBOARD LANGKAT: JEJAK FEE Rp19 MILIAR, CHAT WHATSAPP DAN SPK “MISTERIUS” TERBONGKAR

admin — Tue, 11 Aug 2026 22:28:00 +0700+0700

MEDAN — Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan 312 unit smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp29,5 miliar mulai membuka lapisan demi lapisan dugaan permainan di balik proyek tersebut.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/8/2026), nama Bahrun Walidin alias Baron kembali mencuat. Kali ini bukan sekadar soal peran dalam proyek, tetapi menyangkut dugaan aliran dana hingga Rp19 miliar yang disebut sebagai fee dari penjualan smartboard.

Keterangan itu disampaikan terdakwa Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, di hadapan majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang.

Budi menyebut, perusahaan yang dipimpinnya hanya bertindak sebagai distributor sekaligus reseller dengan membeli perangkat dari PT Global Harapan Nawasena. Namun, di tengah transaksi tersebut, muncul permintaan fee dalam jumlah fantastis.

«"Fee tersebut diminta langsung oleh Baron," ujar Budi dalam persidangan.»

Angka Rp19 miliar tentu bukan angka kecil. Jika dikaitkan dengan nilai pengadaan Rp29,5 miliar, maka nominal tersebut setara sekitar 64 persen dari total nilai proyek.

Pertanyaan besarnya kemudian bukan hanya ke mana uang itu mengalir, tetapi juga untuk apa uang sebesar itu diminta dan siapa saja yang menikmatinya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting karena proyek pengadaan menggunakan uang negara dan menyangkut pengadaan fasilitas pendidikan untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat.

CHAT WHATSAPP BISA MENJADI PETUNJUK PENTING

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian membuka percakapan dalam grup WhatsApp bernama "Bisma Sumatra".

Grup tersebut disebut hanya beranggotakan tiga orang, yakni Baron, Budi dan istri Budi, Fatimah alias Bu Fei.

Di dalam percakapan itu muncul surat pesanan smartboard tertanggal 26 Agustus 2024.

Dokumen tersebut langsung menimbulkan pertanyaan serius karena dalam persidangan disebut proses pengklikan melalui e-katalog baru terjadi pada 12 September 2024.

Jika tanggal tersebut benar, maka muncul persoalan yang patut didalami:

Bagaimana mungkin surat pesanan sudah muncul sebelum proses pengadaan melalui e-katalog disebut dilakukan?

Apakah surat tersebut hanya sebatas dokumen administratif awal?

Ataukah sudah ada kesepakatan dan proses pengadaan yang berjalan sebelum mekanisme e-katalog dilakukan?

Budi mengaku tidak mengingat secara pasti tanggalnya. Namun ia menyampaikan bahwa menurut pemahamannya, jika sudah terdapat surat pesanan, berarti telah ada SPK dan proses pengadaan telah berjalan.

«"Saya tidak ingat tanggal pastinya. Tetapi kalau sudah ada surat pesanan, menurut pemahaman saya berarti sudah ada SPK dan proses pengadaan sudah berjalan," katanya.»

Pernyataan tersebut membuat keberadaan dokumen dan komunikasi WhatsApp menjadi bagian penting yang layak diuji lebih jauh dalam persidangan.

Sebab, apabila proses pengadaan memang baru diklik melalui e-katalog pada 12 September 2024, maka mengapa surat pesanan sudah dibuat pada 26 Agustus 2024?

BARON: PENGUSAHA ATAU ASN?

Budi juga mengungkap bagaimana dirinya mengenal Baron.

Ia menyebut Baron sebagai pengusaha asal Aceh Jaya yang menjalankan usaha dengan nama CV Bina Riski.

Yang menarik, Budi mengaku tidak mengetahui bahwa Baron sebenarnya berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Budi bahkan mengatakan penampilan Baron yang selalu rapi membuat dirinya tidak menyangka bahwa orang yang dikenalnya sebagai pengusaha tersebut merupakan aparatur sipil negara.

Fakta ini tentu menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk didalami.

Sebab, apabila seorang ASN terlibat dalam rangkaian komunikasi dan transaksi sebuah proyek pengadaan pemerintah di daerah lain, maka publik berhak mengetahui dalam kapasitas apa yang bersangkutan bergerak dan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan kewenangan atau status kedinasannya.

PERNAH DIMINTA Rp5 MILIAR

Di persidangan, Budi juga mengungkap pengalaman yang membuat dirinya mulai berhati-hati terhadap tawaran proyek dari Baron.

Menurut Budi, sebelumnya Baron pernah menawarkan pekerjaan pengadaan smartboard di Aceh Jaya. Namun saat itu Baron menyebut proyek tersebut tidak memiliki anggaran dan meminta uang sebesar Rp5 miliar.

Pengalaman tersebut membuat Budi dan istrinya lebih berhati-hati dalam menerima informasi proyek yang disampaikan Baron.

Keterangan ini menjadi menarik ketika kemudian dikaitkan dengan perkara pengadaan smartboard Langkat.

Sebab, di satu sisi terdapat pengakuan mengenai permintaan fee hingga Rp19 miliar, sementara di sisi lain muncul cerita mengenai permintaan uang Rp5 miliar dalam proyek berbeda.

Apakah semua itu hanya transaksi bisnis?

Atau terdapat pola tertentu dalam pengurusan proyek pengadaan?

Persidanganlah yang akan menguji.

Rp2,5 MILIAR UNTUK SAIFUL ABDI JUGA DIPERTANYAKAN

JPU juga mengonfirmasi keterangan Baron dalam persidangan sebelumnya mengenai dugaan pemberian uang sebesar Rp2,5 miliar kepada terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

Namun Budi membantah pernah memerintahkan pemberian uang tersebut.

Ia bahkan mempertanyakan alasan Baron harus menjadi perantara jika dirinya memang mengenal Saiful Abdi.

Budi menegaskan dirinya baru mengenal Saiful ketika keduanya sama-sama berada di Rutan Kelas I Medan pada November 2025.

Keterangan yang saling bersinggungan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi jaksa untuk menguji siapa mengatakan apa, kapan uang diberikan, dari mana sumbernya, melalui siapa, dan untuk kepentingan apa.

Dalam perkara dugaan korupsi, aliran uang tidak cukup hanya disebutkan. Jejak transaksi, komunikasi, perintah dan penerima manfaat harus dibuktikan secara terang di persidangan.

SUADARA TERDAKWA: "TIDAK TAHU" DAN "LUPA"

Sementara itu, terdakwa lainnya, Supriadi, menghadapi pertanyaan tim penasihat hukum Saiful Abdi yang dipimpin Jonson David Sibarani.

Namun sebagian besar jawaban Supriadi justru berkutat pada kalimat "tidak tahu" dan "lupa".

Ia bahkan mencabut sejumlah keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Supriadi mengaku tidak mengingat pertemuan dengan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, yang disebut turut dihadiri M Nuh selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dirinya.

Ia juga membantah pernah memerintahkan pendistribusian smartboard ke sejumlah sekolah.

Tak hanya itu, Supriadi menolak disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut.

PROYEK Rp29,5 MILIAR, SIAPA SEBENARNYA PENGENDALINYA?

Rangkaian keterangan dalam persidangan tersebut semakin memperlihatkan bahwa perkara smartboard Langkat bukan sekadar persoalan pembelian dan pendistribusian perangkat teknologi pendidikan.

Ada surat pesanan yang tanggalnya dipersoalkan, percakapan WhatsApp, dugaan fee Rp19 miliar, dugaan pemberian Rp2,5 miliar, serta keterangan terdakwa yang berubah atau ditarik kembali.

Semua fakta itu menempatkan satu pertanyaan besar di tengah persidangan:

Siapa sesungguhnya yang mengendalikan proyek smartboard Rp29,5 miliar tersebut?

Apakah proyek berjalan murni melalui mekanisme pengadaan pemerintah?

Ataukah sejak awal sudah ada pihak-pihak tertentu yang menentukan distributor, harga, aliran uang dan pembagian keuntungan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak boleh berhenti pada siapa yang duduk sebagai terdakwa.

Publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai seluruh rantai pengadaan—mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan, proses e-katalog, penetapan penyedia, distribusi barang, pembayaran hingga ke mana uang proyek tersebut akhirnya mengalir.

Sebab, jika benar ada fee Rp19 miliar dari proyek Rp29,5 miliar, maka perkara ini bukan lagi sekadar soal 312 unit smartboard.

Ini adalah soal bagaimana uang rakyat dikelola, siapa yang mengambil keuntungan, dan apakah mekanisme pengadaan pemerintah hanya menjadi formalitas untuk melegalkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Semua itu kini berada di tangan majelis hakim dan JPU untuk dibuktikan secara terang berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.red

Tim Cara’de BEM KMF TP UH Dorong Masyarakat Desa Tinggimae Optimalkan Media Sosial untuk Promosi Produk

admin — Tue, 11 Aug 2026 20:52:00 +0700+0700

GOWA — Tim Cara'de BEM KMF TP UH melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2026 menggelar Cara'de Pabuloang: Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial Kreatif dan Promosi di Kantor Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri atas Kelompok Wanita Tani (KWT), Karang Taruna, aparat desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelatihan ini menghadirkan Ahmad Nurkholis Arif, S.Ds. (Kholis Works) sebagai narasumber yang memiliki pengalaman luas di bidang desain, branding, strategi bisnis, digital advertising, dan marketing. Sejak 2016 hingga 2026, Ahmad telah menangani lebih dari 116 proyek dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, BUMN, properti, food and beverage (F&B), teknologi, pendidikan, sosial, hingga organisasi nasional.

Pengalamannya mencakup berbagai proyek dan pendampingan untuk sejumlah institusi dan perusahaan, di antaranya FHCI, BPJS, Pelindo, Pertamina, APJII, Angkasa Pura, serta berbagai UMKM dan bisnis lokal. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memberikan perspektif praktis kepada peserta mengenai bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan bukan sekadar sebagai ruang publikasi, tetapi sebagai bagian dari strategi membangun merek dan mempromosikan produk.

Dalam pelatihan, peserta dibekali pengetahuan mengenai cara membuat dan mengelola akun media sosial yang optimal dan menarik, menyusun konten secara terencana, serta membangun konsistensi dalam mengunggah konten. Peserta juga didorong untuk menghasilkan konten yang menarik sehingga dapat memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan jumlah pengikut.

Kholis menekankan bahwa media sosial dapat menjadi etalase digital yang berperan dalam membangun tahapan hubungan antara calon konsumen dengan sebuah produk, mulai dari mengenal, percaya, hingga akhirnya melakukan pembelian. Karena itu, konten promosi tidak cukup hanya menampilkan produk, tetapi perlu mampu menyampaikan manfaat dan pengalaman kepada audiens.

«"Jangan hanya membuat orang melihat produk, tetapi buat mereka merasakan manfaatnya dan membayangkan pengalaman saat memilikinya."»

Selain strategi pembuatan konten, peserta diperkenalkan pada prinsip "mulai kecil, konsisten, ukur" sebagai langkah sederhana dalam membangun pemasaran digital. Peserta didorong untuk tidak merasa harus hadir di seluruh platform media sosial, melainkan memulai dari satu atau dua platform yang paling dekat dengan calon pembeli.

Strategi tersebut juga menekankan pentingnya konsistensi. Peserta diarahkan untuk membangun kebiasaan publikasi secara bertahap, mulai dari merapikan profil, menyiapkan aset foto produk, membuat konten edukasi, menampilkan bukti atau testimoni, menggunakan story dan call to action (CTA), hingga mengevaluasi respons audiens melalui interaksi dan insight.

Pelatihan ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni membekali peserta agar mampu membuat dan mengelola akun media sosial secara optimal dan menarik, meningkatkan keterampilan dalam menyusun serta mengunggah konten secara konsisten dan terencana, serta mendorong peserta menghasilkan konten yang menarik untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan jumlah pengikut.

Melalui Cara'de Pabuloang, Tim Cara'de BEM KMF TP UH berharap peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai strategi media sosial, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung untuk mendukung promosi produk, kegiatan, dan potensi Desa Tinggimae.

Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mendorong masyarakat Desa Tinggimae untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta mampu menjadikan media sosial sebagai ruang produktif untuk membangun citra, memperluas jejaring, dan meningkatkan nilai ekonomi produk desa.rel

KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL BERIKAN APRESIASI TINGGI KEPADA MENKO POLKAM DJAMARI CHANIAGO*

admin — Tue, 11 Aug 2026 20:39:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Nasional PP PNPI Syamsul Rizal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago atas berbagai langkah dan kinerja yang telah dijalankan dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional.
Menurut Syamsul Rizal, sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago menunjukkan kepemimpinan yang menekankan koordinasi, stabilitas, kesiapsiagaan aparat, serta sinergi antarlembaga.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Beliau menunjukkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Ini merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan pengalaman, ketegasan dan kemampuan membangun koordinasi," ujar Syamsul Rizal.

Syamsul menilai sejumlah agenda yang dijalankan Menko Polkam memperlihatkan perhatian serius terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Di antaranya penguatan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, peningkatan kesiapan unsur pertahanan dan keamanan, serta upaya menjaga situasi nasional agar tetap aman dan kondusif.

Dalam sejumlah kunjungan kerja, Djamari juga terlihat melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan dan fasilitas pertahanan. Salah satunya kunjungan ke Lanud Abdulrachman Saleh pada Februari 2026 untuk melihat kesiapan pasukan dan alutsista.

Syamsul Rizal juga memberikan perhatian terhadap langkah Menko Polkam dalam membangun komunikasi dengan insan pers. Djamari menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam menghadapi penyebaran hoaks serta informasi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
Dalam Silaturahmi Media Nasional pada Februari 2026, Menko Polkam menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan meluruskan informasi yang menyimpang. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik karena kritik merupakan bagian penting dari evaluasi dan penguatan demokrasi.

"Menurut kami, keterbukaan terhadap kritik dan komunikasi dengan media merupakan bagian penting dari pemerintahan yang sehat. Stabilitas keamanan tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui komunikasi publik yang baik dan kepercayaan masyarakat," kata Syamsul.

Apresiasi juga diberikan atas perhatian Djamari terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemahaman generasi muda mengenai tantangan geopolitik.
Dalam pembekalan kepada Praja IPDN pada Mei 2026, Djamari menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap kondisi geopolitik dunia dan dinamika kawasan Asia Pasifik. Ia juga menekankan posisi aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurut Syamsul, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tugas Menko Polkam tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut pembangunan ketahanan nasional secara menyeluruh.
"Ketahanan nasional membutuhkan SDM yang berkualitas, pemerintahan yang kuat, koordinasi yang solid dan masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan. Karena itu, perhatian beliau terhadap generasi muda dan aparatur pemerintahan patut diapresiasi."

Dalam menjaga stabilitas dan Persatuan Nasional
Syamsul Rizal berharap kepemimpinan Djamari Chaniago dapat terus memperkuat koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa.
Ia menilai stabilitas nasional merupakan fondasi utama agar pembangunan dan program pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan.

"PNPI mendukung setiap langkah positif yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI, memperkuat persatuan, meningkatkan keamanan nasional dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan. Kami berharap sinergi seluruh komponen bangsa semakin kuat."
Djamari sendiri juga telah melakukan berbagai kunjungan dan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, termasuk dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Maret 2026. Agenda tersebut diarahkan untuk mempererat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah.

Syamsul menegaskan bahwa apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pengabdian dalam menjalankan amanah negara.
"Kami memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga Bapak Menko Polkam beserta seluruh jajaran senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara, demi Indonesia yang semakin aman, kuat, bersatu dan maju."

GANNAS Jabar Apresiasi Razia Narkoba di THM Bandung, Serukan Perlawanan Bersama

admin — Tue, 11 Aug 2026 20:36:00 +0700+0700

BANDUNG — Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) DPW Jawa Barat mengapresiasi langkah tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, Kogartap II/Bandung, Bea Cukai, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Bandung.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun obat keras tertentu yang berpotensi menyasar masyarakat, khususnya generasi muda.
GANNAS DPW Jawa Barat menilai pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, komunitas, organisasi sosial hingga seluruh lapisan masyarakat.
Ketua GANNAS DPW Jawa Barat, Tody Ardiyansyah Prabu, S.H., mengatakan persoalan narkoba bukan semata-mata masalah hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, keluarga, pendidikan, produktivitas masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa.
"Narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan masa depan bangsa. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan generasi muda menjadi korban. GANNAS DPW Jawa Barat akan terus mendorong kesadaran masyarakat dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan narkoba."
Razia THM Bandung
Apresiasi GANNAS tersebut disampaikan menyusul kegiatan razia narkoba dan obat keras tertentu yang dilakukan aparat gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung.
Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 8–9 Agustus 2026, Polda Jawa Barat bersama TNI dan jajaran terkait melakukan pemeriksaan di sejumlah tempat hiburan. Sedikitnya 15 lokasi menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk kawasan Jalan Buahbatu.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap ruangan, pengunjung, pekerja tempat hiburan, serta barang bawaan. Dari pemeriksaan awal, terdapat tiga orang yang terindikasi mengonsumsi obat keras tertentu, di antaranya alprazolam dan tramadol.
Ketiga orang tersebut kemudian menjalani pemeriksaan dan tes urine lebih lanjut untuk memastikan kondisi serta dugaan penggunaan zat terlarang.
Kegiatan penertiban tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya pengawasan berkala untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak yang terlibat dalam peredaran zat terlarang.
Ancaman Modus Baru
GANNAS DPW Jawa Barat juga menyoroti perkembangan modus penyalahgunaan narkoba yang semakin beragam. Salah satunya adalah dugaan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai media untuk memasukkan zat psikoaktif ke dalam tubuh.
Perkembangan di Malaysia menjadi salah satu peringatan mengenai potensi modus tersebut. Pada 2026, kepolisian Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memperingatkan masyarakat mengenai vape yang dicampur narkoba sintetis, kanabis sintetis maupun zat psikoaktif baru.
Modus tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, halusinasi hingga risiko overdosis.
Menteri Kesehatan Malaysia juga menyampaikan bahwa hingga April 2026 terdapat 402 kasus vape yang melibatkan cairan atau perangkat yang ditemukan mengandung berbagai jenis narkoba sintetis. Zat yang teridentifikasi antara lain benzodiazepine, MDMA, cannabinoid termasuk THC dan methamphetamine.
GANNAS menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Namun demikian, GANNAS menegaskan bahwa tidak berarti setiap pengguna vape menggunakan narkoba. Kekhawatiran yang disampaikan lebih berkaitan dengan munculnya modus baru dalam penyalahgunaan perangkat elektronik tersebut sebagai media konsumsi zat terlarang.
"Jaringan peredaran narkoba akan terus mencari cara baru untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, kewaspadaan dan edukasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum," demikian sikap GANNAS DPW Jawa Barat.
Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat
GANNAS DPW Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam gerakan pencegahan narkoba.
Tokoh masyarakat, Gubernur Jawa Barat beserta jajaran birokrasi, kepala daerah di 27 kabupaten/kota, artis, seniman, budayawan, pengusaha, akademisi, tokoh agama, pendidik, komunitas hingga kelompok profesional dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik.
Menurut GANNAS, edukasi mengenai bahaya narkoba harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Masyarakat juga perlu didorong agar berani menolak, mencegah dan melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya.
Upaya tersebut, kata GANNAS, tidak boleh hanya dilakukan ketika seseorang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga lingkungan masyarakat.
Menjaga Generasi dalam Momentum Kemerdekaan
Memasuki momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, GANNAS DPW Jawa Barat mengajak masyarakat melihat persoalan narkoba sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan manusia.
Kemerdekaan, menurut GANNAS, tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat dapat hidup sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara produktif dan berada dalam lingkungan sosial yang aman.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,98 poin atau 1,31 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 74,92.
Selain itu, umur harapan hidup saat lahir pada 2025 mencapai 75,53 tahun. Harapan Lama Sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,14 tahun. Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat menjadi Rp12,45 juta per tahun.
Menurut GANNAS, kemajuan tersebut perlu dijaga dengan menciptakan masyarakat yang sehat dan terlindungi dari penyalahgunaan narkoba.
Ancaman narkotika dinilai tidak boleh dibiarkan menggerus kualitas sumber daya manusia Jawa Barat yang tengah dibangun.
Karena itu, GANNAS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, akademisi serta seluruh elemen masyarakat memperkuat gerakan pencegahan narkoba.
Perang terhadap Narkoba Harus Jadi Gerakan Bersama
Tody menegaskan bahwa perlindungan generasi muda dari narkoba harus dilakukan secara lintas generasi dan lintas sektor.
Anak-anak, remaja, mahasiswa, kelompok usia produktif hingga masyarakat lanjut usia dinilai perlu mendapatkan edukasi sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing.
"Narkoba tidak mengenal latar belakang pekerjaan, status sosial maupun usia. Karena itu, kita semua harus memiliki kepedulian yang sama dan tidak menganggap narkoba sebagai masalah kelompok tertentu saja," ujarnya.
Menurutnya, perang terhadap narkoba membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak, kepedulian terhadap orang di sekitar serta kerja sama antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan organisasi sosial.
GANNAS DPW Jawa Barat berharap razia dan penertiban yang dilakukan aparat dapat terus diperkuat melalui langkah pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.
Bagi GANNAS, ketika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, yang dijaga bukan hanya keselamatan seorang individu, tetapi juga masa depan generasi muda, Jawa Barat dan Indonesia.rel

Wujud Nyata Pelayanan Prioritas Untuk Rakyat, Imigrasi Kelas I TPI Polonia Hadir di RS.Martha Friska Medan.

admin — Tue, 11 Aug 2026 18:57:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan terus meningkatkan pelayanan sebagai wujud nyata ditengah masyarakat yang keterbatasan akan mobilitasnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelayanan keimigrasian yang mudah, humanis dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui layanan "KUPAS SIPOLAN" (Kunjungan Pasien Imigrasi Medan) dengan para petugas imigrasi langsung mendatangi masyarakat yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Martha Friska Medan, Kemarin (10/8/26).

Program pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat yang nilai perlu melanjutkan pengobatan ke luar negeri tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.

Hadirnya inovasi terobosan pelayanan
"KUPAS SIPOLAN" menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas tanpa memandang latar belakang. Bila masyarakat mengalami keterbatasan ruang gerak karena kondisi kesehatan maka masyarakat dapat memperoleh layanan imigrasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang sangat mudah.

Menurut salah seorang warga Medan bernama Sunardi menuturkan, ibu saya dalam keadaan sakit tua dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pengobatan ke Pineng ( Luar Negeri)

"Terima kasih saya ucapkan atas pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan yang mempermudah serta membantu pengurusan pemberkasan dengan cepat. Program pelayanan yang sangat kami butuh kan dalam waktu dekat kami dapat membawa orang tua kami ke pineng guna melakukan perawatan yang lebih intensif "Ucap, Sunardi kepada wartawan.

Kepala Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan, Ridha Sah Putra menuturkan prioritas pelayanan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perawatan atau pengobatan di luar negeri.

Ridha menambahkan kondisi masyarakat sebagai prioritas pelayanan kita.Dan Imigrasi akan selalu hadir sebagai wujud nyata serta menjadi perhatian dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kita akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan yang inklusif , adaptif dan responsif tanpa melihat latar belakang masyarakat. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan imigrasi terus berbenah memprioritaskan masyarakat karena imigrasi untuk rakyat" Ujar , Ridha Sah Putra Kepada wartawan, (11/08/26)pagi.(R02/rel)

Dana RDN Rp2,58 Miliar Dipersoalkan, Paramitra Alfa Sekuritas Gugat BCA ke PN Jakarta Pusat*

admin — Tue, 11 Aug 2026 16:06:00 +0700+0700

JAKARTA | Persoalan dana Rekening Dana Nasabah (RDN) senilai Rp2,58 miliar kini bergulir ke meja hijau. PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabah menggugat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi yang menurut pihak penggugat terjadi pada 21 November 2025.

Perkara ini bukan sekadar mempersoalkan hilangnya dana miliaran rupiah. Gugatan tersebut sekaligus membuka pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan RDN, mekanisme validasi transaksi, penggunaan whitelist, autentikasi berlapis hingga sistem pendeteksi transaksi mencurigakan.

Sidang perdana perkara dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut telah digelar pada Senin, 27 Juli 2026. Para penggugat diwakili kantor hukum Ismangun & Co.

10 RDN, Dua Rekening Perusahaan dan Satu Rekening Pribadi
Kuasa hukum penggugat, Andre Ismangun, mengungkapkan bahwa transaksi yang menjadi pokok perkara melibatkan 10 Rekening Dana Nasabah, dua rekening perusahaan dan satu rekening pribadi.

Menurut dalil penggugat, dana tersebut berpindah ke sejumlah rekening pihak ketiga yang tidak tercantum dalam daftar rekening terdaftar atau whitelist.

Persoalan semakin serius karena pihak penggugat menyebut transaksi tersebut dilakukan tanpa instruksi dari nasabah atau pemilik dana.

Andre menyebut pola transaksi tersebut tidak lazim karena berlangsung hampir bersamaan pada sejumlah RDN dan, menurut penggugat, tidak melalui tahapan Maker pada layanan KlikBCA Bisnis.

"Transaksi tersebut menunjukkan pola yang tidak lazim karena dilakukan hampir bersamaan pada sejumlah RDN tanpa melalui tahapan Maker dan dialihkan ke rekening di luar whitelist," kata Andre Ismangun.

Dalil tersebut kini menjadi salah satu poin yang harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Dipersoalkan Terjadi Dua Bulan Setelah Aturan SRO
Pihak penggugat juga menyoroti waktu terjadinya transaksi.

Menurut mereka, transaksi pada 21 November 2025 tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bersama Self Regulatory Organization (SRO) pada 12 September 2025 yang melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam keterangannya, Andre menyebut ketentuan tersebut berkaitan dengan penguatan pengamanan transaksi RDN, termasuk verifikasi whitelist, autentikasi bertingkat dan Fraud Detection System (FDS).

Karena itu, pihak penggugat mempertanyakan bagaimana transaksi yang mereka klaim tidak melalui mekanisme otorisasi sebagaimana mestinya dapat tetap diproses.

"Berdasarkan Surat Edaran Bersama SRO 12 September 2025, transaksi semacam itu seharusnya terlebih dahulu melalui proses validasi, verifikasi, autentikasi, serta mekanisme pendeteksian transaksi yang tidak wajar sebelum transaksi diproses," ujar Andre, sebagaimana dikutip Koran Jakarta.

Menurut pihak penggugat, dana tetap diproses meski disebut ditujukan ke rekening di luar whitelist dan tanpa validasi yang dianggap memadai.

Pertanyaan Besarnya: Bagaimana Transaksi Bisa Lolos?
Perkara ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan.

Jika benar transaksi terjadi tanpa instruksi pemilik dana, bagaimana transaksi tersebut dapat diproses?

Jika rekening tujuan berada di luar whitelist, bagaimana sistem dapat mengizinkannya?

Jika terdapat mekanisme autentikasi berlapis dan fraud detection, mengapa transaksi yang disebut berlangsung hampir bersamaan pada sejumlah rekening tidak terdeteksi atau dihentikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan hukum. Namun, semuanya menjadi bagian penting dari pokok sengketa yang kini diminta penggugat untuk diuji melalui proses peradilan.

Dampaknya Disebut Menjalar ke PAS
Pihak PAS juga menyatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada dana yang dipersoalkan.

Menurut dalil penggugat, kondisi tersebut berdampak terhadap Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan hingga kemudian berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan efek.

Kondisi tersebut disebut turut menekan operasional perusahaan karena sumber pendapatan terganggu sementara kewajiban operasional tetap berjalan.

Pihak penggugat bahkan menyebut kondisi tersebut berujung pada efisiensi hingga sejumlah karyawan harus dirumahkan.

Dengan demikian, nilai Rp2,58 miliar yang menjadi pokok persoalan disebut memiliki efek lanjutan terhadap kegiatan usaha PAS.

Penggugat Minta Sistem Pengamanan Diuji
Melalui gugatan PMH tersebut, para penggugat meminta PN Jakarta Pusat memeriksa dan menguji apakah sistem pengamanan transaksi RDN telah diterapkan sebagaimana mestinya.

Termasuk di dalamnya mekanisme validasi transaksi, autentikasi, fraud detection, pengawasan transaksi tidak wajar serta penerapan whitelist.

Andre mengatakan proses hukum tersebut diharapkan dapat memperjelas standar tanggung jawab dan kehati-hatian bank yang menjadi mitra RDN dalam menjaga dana nasabah.

"Sangat tidak adil ketika kendala sistemik terjadi di RDN, namun dampak operasional dan reputasi justru sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekuritas dan nasabah," kata Andre.

Ia menilai BCA selaku bank mitra RDN perlu terbuka dalam proses evaluasi serta menghadirkan solusi konkret.

Bukan Sekadar Rp2,58 Miliar
Perkara ini pada akhirnya tidak hanya mengenai berapa uang yang dipersoalkan.

Ada persoalan lebih besar mengenai keamanan dana investor dan kepercayaan terhadap ekosistem pasar modal.

RDN merupakan instrumen penting dalam transaksi pasar modal karena menjadi rekening tempat dana nasabah ditempatkan untuk kebutuhan transaksi efek.

Karena itu, apabila dalil penggugat nantinya terbukti, perkara ini berpotensi menjadi perhatian penting mengenai standar pengamanan transaksi RDN dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sebaliknya, jika dalam proses pembuktian ditemukan fakta berbeda, maka hal tersebut juga harus menjadi dasar pemberitaan secara berimbang.

BCA Belum Terbukti Bersalah
Penting ditegaskan, perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Dugaan bahwa dana berpindah tanpa otorisasi, transaksi dilakukan di luar whitelist, maupun dugaan tidak berjalannya mekanisme pengamanan merupakan dalil pihak penggugat yang masih harus dibuktikan di persidangan.

Gugatan tidak sama dengan putusan pengadilan.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan BCA telah melakukan pelanggaran atau bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum.

Yang kini berada di hadapan majelis hakim adalah pertanyaan mengenai bagaimana transaksi tersebut terjadi, apakah prosedur pengamanan telah dijalankan sesuai ketentuan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan penggugat.

Satu hal yang pasti, Rp2,58 miliar telah menjadi bagian dari sengketa hukum yang menarik perhatian karena menyentuh persoalan fundamental: seberapa kuat sistem melindungi dana nasabah ketika transaksi yang dipersoalkan disebut berlangsung tanpa otorisasi. *(SS68)*

Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang

admin — Tue, 11 Aug 2026 15:42:00 +0700+0700

Deliserdang- -Sat Narkoba Polresta Deli Serdang kembali tangkap 2 pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Sabtu (08/08/26)

Kedua pelaku berinisial I alias M (30) warga Dusun IV Desa Kebun Ubi Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai dan ASN (33) warga Dusun I Desa Makmur Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai dan petugas sita barang bukti 1 bungkung plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,14 gram dari kantong celana salah satu pria yang ditangkap.

Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnady menerangkan bahwa penangkapan M dan ASN berawal dari keresahan masyarakat terkait dengan adanya pria yang mengedarkan narkoba jenis shabu di Desa Sei Tua Kec. Pantai Labu.

"Usai menerima informasi tentang keberadaan pelaku personil Satres Narkoba Polresta Deli Serdang langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan dan berhasil menyita barang bukti narkoba dari dalam kantong celana salah satu pelaku" ungkapnya.

Kedua pelaku mengakui atas kepemilikan narkoba tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti diboyong ke Mako Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyidikan atas kepemilikan narkoba tersebut.

"Kami menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba, dengan informasi sekecil apapun kami dari Sat Narkoba akan langsung melakukan penyelidikan dan bila terbukti menyimpan atau mengedarkan akan kami tindak tegas" tutup Kasat Narkoba

17 Bulan Pimpin Kota Medan, Rico Waas Medan Belum Selesai: Parkir, PBG, Pajak dan Birokrasi Menunggu Gebrakan

admin — Tue, 11 Aug 2026 15:15:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

Perjalanan kepemimpinan duet Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap telah memasuki 17 bulan. Meski masih terus berbenah, pemerintahan keduanya mulai memperlihatkan warna kepemimpinan yang semakin jelas.

Rico Waas, yang dikenal sebagai kader Partai NasDem, terlihat aktif dan bersemangat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Begitu pula Zakiyuddin Harahap kader partai Gerindra yang terus menunjukkan semangat pengabdian, meski kondisi kesehatannya masih membutuhkan perhatian dan perawatan.

Kepemimpinan keduanya sejauh ini bukan hanya ditandai penghargaan dan capaian administratif. Pemerintahan Rico-Zakiyuddin juga mulai memperlihatkan keberanian melakukan evaluasi terhadap aparatur pemerintahan yang dinilai bermasalah.

Teranyar, Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan sementara mulai Senin, 10 Agustus 2026. Sebelumnya, Pemko Medan juga mengambil langkah administratif terhadap Lurah Aur serta melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Rico Waas tidak ingin persoalan birokrasi dibiarkan berlarut-larut. Namun, publik kini menunggu langkah berikutnya. Jika wali kota sudah berani mengevaluasi camat dan lurah, apakah Rico Waas juga berani mengevaluasi kepala dinas yang kinerjanya dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat?

Sebab, persoalan Kota Medan tidak berhenti di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masih banyak pekerjaan rumah besar yang berada langsung di bawah kendali kepala perangkat daerah.

WTP Keenam Bukan Semata Prestasi Pribadi
Pemerintah Kota Medan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi WTP keenam secara berturut-turut. Capaian ini patut diapresiasi. Namun, harus ditempatkan secara proporsional.
Enam WTP tersebut bukan seluruhnya merupakan hasil pemerintahan Rico Waas karena sebagian besar diraih sebelum dirinya menjabat.

Yang patut dicatat dari pemerintahan Rico adalah kemampuannya mempertahankan opini WTP atas LKPD 2025. Ini menunjukkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Tetapi WTP juga bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.Opini audit terhadap laporan keuangan tidak otomatis menggambarkan bahwa seluruh pelayanan publik sudah berjalan sempurna.

Rico Mulai Menunjukkan Ketegasan

Kasus aparatur menjadi salah satu warna yang cukup menonjol dalam 17 bulan pemerintahan Rico Waas dan Zakiyuddin. Dalam kasus Lurah Paya Pasir, Syerly, Rico memilih menyerahkan persoalan kepada Inspektorat untuk diperiksa setelah video percakapan yang melibatkan lurah tersebut viral.

Langkah itu patut diapresiasi karena kepala daerah tidak langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan tekanan media sosial. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kasus Lurah Aur yang dinonaktifkan sementara setelah adanya audit khusus Inspektorat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Kemudian, giliran Camat Medan Timur Fernanda yang dibebastugaskan sementara berkaitan dengan hasil audit khusus Inspektorat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penempatan jabatan.

Perlu ditegaskan, pembebastugasan sementara bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses pemeriksaan tetap harus berjalan sesuai aturan dan asas praduga tak bersalah. Namun secara administratif, langkah Rico memberikan pesan bahwa jabatan bukan jaminan seseorang kebal dari evaluasi.

Kini Bola Ada di Tangan Kepala Dinas

Setelah menunjukkan keberanian di level camat dan lurah, publik tentu berharap ketegasan yang sama diterapkan kepada seluruh jajaran kepala dinas.
Sebab masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah parkir, penataan parkir di Kota Medan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah. Persoalannya bukan hanya kendaraan yang berhenti di badan jalan.lebih jauh, pemerintah harus memastikan sistem retribusi berjalan transparan dan potensi kebocoran dapat ditekan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi penerimaan daerah tidak maksimal.

Kalau ada perubahan tarif atau mekanisme pembayaran, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Jangan sampai muncul kebingungan di lapangan mengenai tarif resmi, bukti pembayaran maupun mekanisme pengaduan.
Retribusi Parkir Jangan Sampai Bocor
Rico Waas perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor parkir.

Parkir merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika sistemnya tertib, tarif jelas dan penerimaan masuk ke kas daerah secara optimal, masyarakat akan melihat manfaatnya.
Sebaliknya, jika masih terjadi kebocoran atau ketidakjelasan di lapangan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang menangani parkir perlu dilakukan secara terukur.
Berapa targetnya? berapa realisasinya? Berapa titik parkir yang sudah tertata? Berapa penerimaan yang masuk? Dan berapa potensi kebocoran yang berhasil ditutup?

Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas.
PBG Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dievaluasi
Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG juga menjadi salah satu ujian pelayanan publik Pemko Medan. Pemerintah memang telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan PBG. Namun publik tentu ingin melihat hasil akhirnya.

Apakah proses pengurusan benar-benar semakin cepat? apakah tahapan birokrasi sudah dipangkas?
Apakah masyarakat tidak lagi menghadapi pelayanan yang berbelit? Dan yang paling penting, apakah celah pungutan liar benar-benar sudah ditutup?

Dinas Perkimcikataru di bawah Kepala Dinas John Ester Lase sebelumnya juga menjadi sorotan terkait sejumlah persoalan pengelolaan program dan PAD.

Media Sumut24.co sebelumnya memberitakan adanya kritik terhadap pengelolaan aset, target PAD serta peringatan Pemko terkait potensi kebocoran perizinan bangunan. Karena itu, Rico tidak cukup hanya meminta evaluasi. Masyarakat membutuhkan hasil. Pajak Restoran, BPHTB dan PAD Harus Dikebut
Sektor penerimaan daerah juga harus menjadi perhatian. Pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber PAD lainnya harus diperkuat. Bukan semata-mata dengan menaikkan beban masyarakat dan pelaku usaha, tetapi dengan memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, digitalisasi pembayaran dan menutup celah kebocoran.

Pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana, berapa potensi PAD yang sebenarnya bisa diterima Kota Medan dan berapa yang selama ini belum tertagih secara optimal?
Di sinilah kepala dinas diuji.

Bukan hanya pintar membuat program, tetapi mampu menghasilkan angka dan pelayanan yang nyata.
Penebangan Pohon untuk Infrastruktur Harus Transparan Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah penebangan pohon dalam pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan proyek rapid transit bus. Pembangunan transportasi massal tentu penting bagi Kota Medan.
Tetapi pembangunan juga harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

Masyarakat berhak mengetahui pohon mana yang ditebang, berapa jumlahnya, apa alasan teknisnya dan bagaimana skema penggantian atau penanaman kembali dilakukan. Jangan sampai pembangunan transportasi yang bertujuan memperbaiki kualitas kota justru menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Transparansi menjadi kunci.

Stadion Teladan: Pemko Melanjutkan, Bukan Mengklaim Memulai

Revitalisasi Stadion Teladan juga menjadi salah satu proyek besar yang berada dalam radar pemerintahan Kota Medan. Namun proyek tersebut harus dilihat secara proporsional. Revitalisasi Stadion Teladan bukan dimulai pada masa Rico Waas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, tepat jika seluruh proyek pemerintah dilihat sebagai kesinambungan pembangunan Kota Medan, bukan semata-mata klaim satu periode pemerintahan.

Meski demikian, Rico Waas dan Zakiyuddin tetap memiliki tanggung jawab memastikan proyek berjalan dan selesai dengan baik. Inilah salah satu ukuran kepemimpinan: mampu melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pendahulunya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Medan Tampil di Panggung Nasional

Di sisi lain, Medan berhasil menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026. Kegiatan tersebut membawa Medan menjadi pusat perhatian pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Ini merupakan peluang bagi Medan untuk memperkenalkan UMKM, kuliner, budaya, pariwisata dan potensi investasi.

Namun sukses menjadi tuan rumah harus diikuti dampak ekonomi dan kebijakan yang berkelanjutan.
Jangan sampai kegiatan besar hanya ramai ketika acara berlangsung, kemudian hilang tanpa meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Investasi Rp14,5 Triliun Harus Terasa di Masyarakat
Realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini patut diapresiasi karena melampaui target yang ditetapkan.
Tetapi angka investasi tidak boleh berhenti menjadi statistik.

Pemko harus memastikan investasi tersebut menghasilkan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Sebab keberhasilan investasi bukan hanya soal berapa rupiah yang masuk.

Rico Jangan Takut Evaluasi Kepala Dinas

Di sinilah pesan paling penting untuk Rico Waas dan pasangannya, Zakiyuddin. Jangan hanya berani mengevaluasi lurah dan camat. Kalau memang ada kepala dinas yang tidak mampu memenuhi target dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, evaluasi harus dilakukan.

Publik Tidak Butuh Panggung, Publik Butuh Bukti
Pada akhirnya, 17 bulan pemerintahan Rico Waas tidak boleh hanya menjadi panggung untuk memuji.
Tetapi juga bukan ruang untuk menjatuhkan.
Semua harus dinilai berdasarkan fakta dan hasil.
WTP bukan berarti semua masalah selesai.

Publik membutuhkan bukti, dan di titik inilah Rico Waas benar-benar akan diuji, apakah keberaniannya menata birokrasi mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Medan.

(Penuli: Rianto, SH, MH (Anto Genk) __ Wartawan Senior Tinggal di Medan )

Musa Rajekshah–Hervian Soejono Juara APRC 2026 di Tobasari, Bupati Simalungun Apresiasi Semua Pihak

admin — Tue, 11 Aug 2026 14:27:00 +0700+0700

SIMALUNGUN | Ajang Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran III yang berlangsung di kawasan Tobasari, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, resmi berakhir. Pelaksanaan event reli bertaraf internasional tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih.
Anton menyampaikan apresiasi kepada seluruh pereli, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah ikut menjaga jalannya kompetisi sehingga berlangsung aman, tertib dan sportif.

Dalam ajang tersebut, pasangan Musa Rajekshah–Hervian Soejono berhasil keluar sebagai juara. Posisi kedua ditempati Ryan Nirwan–Adi Indiarto, sedangkan posisi ketiga diraih M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna.
"Selamat kepada Musa Rajekshah dan Hervian Soejono yang berhasil menjadi juara, disusul Ryan Nirwan–Adi Indiarto di posisi kedua dan M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna di posisi ketiga," ujar Anton.

Menurut Anton, kehadiran APRC di Simalungun memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar kompetisi olahraga. Event internasional tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi alam dan budaya Simalungun sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

"Bagi Simalungun, rally ini bukan hanya tentang olahraga. Kehadiran kompetisi bertaraf internasional menjadi kesempatan memperkenalkan alam dan budaya kita sekaligus menggerakkan UMKM, penginapan, dan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menilai, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional dapat menjadi sarana promosi efektif bagi Simalungun. Selain meningkatkan popularitas daerah, event tersebut juga berpotensi membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, sektor akomodasi, kuliner, hingga usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Karena itu, Pemkab Simalungun, kata Anton, akan terus membuka ruang bagi pelaksanaan event nasional maupun internasional di daerah tersebut.

"Kami akan terus membuka ruang bagi event nasional dan internasional agar nama Simalungun semakin dikenal hingga mancanegara," tegasnya.

Berakhirnya APRC 2026 Putaran III di Tobasari diharapkan tidak hanya meninggalkan catatan positif dari sisi olahraga otomotif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap promosi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Simalungun.
(Red)

Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

admin — Tue, 11 Aug 2026 12:09:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co
Wali Kota Medan Rico Waas melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, S.STP., M.Si.

Pelantikan tersebut menandai dipercayakannya amanah baru kepada Erfin Fachrur Razi untuk membantu Wali Kota Medan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memastikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan amanah besar yang membutuhkan dedikasi, integritas dan profesionalisme.

"Jabatan sekretaris daerah adalah sebuah amanah besar yang menuntut dedikasi penuh, integritas tinggi, serta profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel," ujar Rico Waas.

Ia berharap Erfin Fachrur Razi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung program pembangunan Kota Medan.

Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat kepada Erfin Fachrur Razi atas pelantikan tersebut.
"Selamat bertugas. Mari bersama-sama mewujudkan Medan Untuk Semua," kata Rico.

Pelantikan Pj Sekda ini diharapkan semakin memperkuat kinerja Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.red

Bupati Tinjau Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kaji Penataan Pedagang di Jalan Perintis

admin — Tue, 11 Aug 2026 10:25:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA — Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meninjau kondisi Pasar Rakyat Tanjung Morawa di Jalan Inpres, Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (10/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus mencari solusi penataan pedagang yang masih berjualan di luar area pasar.

Didampingi Sekretaris Daerah, Camat Tanjung Morawa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait, ia melihat kondisi lapak dan aktivitas perdagangan di dalam pasar serta masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar, termasuk di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.

Bupati mengatakan, penataan pedagang perlu dicarikan solusi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan, sekaligus kawasan pasar dan jalan di sekitarnya menjadi lebih tertib.

"Kita lihat dulu kondisinya, kemudian kita cari solusi bagaimana pedagang yang masih di luar bisa kita akomodir dengan tetap memperhatikan kapasitas dan penataan pasar," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hesron Girsang, mengatakan kapasitas lapak yang ada di bangunan Pasar Rakyat diyakini cukup untuk menampung para pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, permintaan pedagang terkait pelebaran lapak akan menjadi pertimbangan.

"Jika dua lapak digunakan untuk satu pedagang, kapasitas yang tersedia tentu tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh pedagang yang saat ini masih berjualan di luar," ujarnya dalam dialog bersama Bupati.

Ukuran lapak yang tersedia saat ini, lanjutnya, telah mengacu pada standar yang sudah ada. Penentuan zonasi pun akan dilakukan dengan tepat agar penempatan pedagang lebih tertib dan sesuai kapasitas pasar.

BAKOPAM SUMUT YAKIN BUNDA YIN MAMPU MEMBAWA WALUBI SUMUT LEBIH BAIK

admin — Tue, 11 Aug 2026 10:20:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyatakan keyakinannya bahwa Meriyawaty Amelia Prasetio, akan mampu membawa Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatera Utara ke arah yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keyakinan tersebut disampaikan Ketua BAKOPAM Sumut dengan melihat sosok Meriyawaty Amelia Prasetio, atau yang akrab disapa Bunda yin sebagai figur yang memiliki kepedulian sosial tinggi serta selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar menilai, jiwa sosial dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan modal penting dalam memimpin sebuah organisasi keumatan seperti WALUBI.

"Bunda Yin adalah sosok yang sangat berjiwa sosial. Beliau peduli dengan masyarakat dan selama ini juga dikenal sebagai pekerja sosial. Kami melihat karakter seperti ini sangat dibutuhkan untuk membawa WALUBI Sumut semakin maju dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan organisatoris, tetapi juga kepedulian, kepekaan dan keikhlasan untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat.

BAKOPAM Sumut berharap, di bawah kepemimpinan Meriyawaty Amelia Prasetio,
nantinya, WALUBI Sumut dapat semakin memperkuat peran sosial, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat serta meningkatkan kontribusi dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan di Sumatera Utara.

"Kami yakin Bunda Yin mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik. Semangat sosial dan kepeduliannya kepada masyarakat menjadi kekuatan tersendiri," katanya.

BAKOPAM Sumut juga berharap seluruh elemen WALUBI Sumut dapat bersinergi dan memberikan dukungan demi terwujudnya organisasi yang semakin solid, inklusif dan hadir untuk kepentingan masyarakat.

Dengan pengalaman serta kepedulian sosial yang dimilikinya, Meriyawaty Amelia Prasetio, dinilai memiliki peluang besar untuk menghadirkan warna baru dalam perjalanan WALUBI Sumut ke depan.rel

Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok Dilepas Bupati Solok.

admin — Tue, 11 Aug 2026 07:17:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Senin (10/8/2026) di Halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, Sumatera Barat, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok melepas secara resmi Kontingen Jambore Nasional (Jamnas) XII Kwartir Cabang 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok.

Pelepasan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI selaku Ketua Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran pengurus Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok, para anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional, serta undangan lainnya.

Upacara pelepasan berlangsung di Halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, dan Bupati Solok bertindak langsung sebagai pembina upacara.

Bupati Solok, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh anggota Pramuka yang dipercaya mewakili Kabupaten Solok dalam ajang Jambore Nasional XII. Menurutnya, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Solok di tingkat nasional.

Dia berpesan kepada seluruh anggota kontingen agar menjaga kekompakan, disiplin, sopan santun dan nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional.

"Jaga nama baik Kabupaten Solok. Tunjukkan bahwa anak-anak Pramuka Kabupaten Solok memiliki karakter, disiplin, mandiri dan mampu bekerja sama dengan baik," pesan Bupati.

Bupati juga berharap para peserta dapat memanfaatkan Jambore Nasional sebagai momentum untuk menambah pengalaman, wawasan dan persahabatan dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia.

"Jangan hanya mengejar prestasi, tetapi ambil pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya. Bangun persaudaraan dengan Pramuka dari seluruh Indonesia, karena itulah salah satu nilai penting dalam Gerakan Pramuka," tuturnya.

Wakil Bupati Solok selaku Ketua Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok menyampaikan bahwa keberangkatan kontingen ini merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.

"Jadikan Jambore Nasional ini sebagai pengalaman berharga. Ikuti seluruh kegiatan dengan disiplin, jaga kesehatan dan kekompakan, serta selalu membawa nama baik Kabupaten Solok," ujarnya.

Pelepasan kontingen ditandai dengan penyematan tanda peserta dan prosesi pelepasan secara simbolis oleh Bupati Solok kepada perwakilan kontingen.

Dengan dilepasnya kontingen tersebut, para anggota Pramuka Kabupaten Solok diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan yang terbaik pada Jambore Nasional XII, sekaligus menjadi duta daerah yang membawa semangat, karakter dan nilai-nilai kepramukaan Kabupaten Solok di tingkat nasional.(YOSE)

Bupati Solok Buka Kegiatan Bersih-Bersih Masjid di Nagari Cupak

admin — Tue, 11 Aug 2026 07:16:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Senin (10/08/2026) Bupati Solok, Sumatera Barat, yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, membuka kegiatan bersih-bersih masjid yang dilaksanakan di Masjid Raya Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Dijelaskan, legiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesucian rumah ibadah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Bupati Solok dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kegiatan membersihkan masjid sebagai bagian dari budaya gotong royong. Masjid bukan hanya tempat melaksanakan ibadah, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Masjid adalah rumah Allah yang harus kita jaga kebersihan dan kenyamanannya. Jangan hanya ramai ketika ada kegiatan keagamaan, tetapi mari kita bersama-sama merawat dan memakmurkannya setiap hari," ujar Bupati.

Kebersihan masjid merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, DMI Kabupaten Solok akan terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masjid, baik dari sisi kebersihan, pengelolaan maupun kegiatan keagamaan.

"Kalau masjid kita bersih dan nyaman, insyaallah masyarakat juga akan semakin senang datang ke masjid. Kita ingin masjid benar-benar menjadi pusat kegiatan umat, tempat mendidik generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat," tuturnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Nagari Cupak yang ikut bergotong royong dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti ini perlu terus dipertahankan dan dikembangkan di seluruh nagari di Kabupaten Solok.

Kegiatan bersih-bersih masjid tersebut diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan masjid, bagian dalam dan luar bangunan, serta berbagai fasilitas yang digunakan oleh jamaah.

Sebagai Ketua DMI Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran DMI dalam mendorong gerakan memakmurkan masjid di Kabupaten Solok. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masjid-masjid lainnya.

"Yang kita bangun bukan hanya masjidnya, tetapi juga semangat masyarakat untuk memakmurkan masjid. Mari kita mulai dari hal sederhana, menjaga kebersihan, meramaikan masjid, dan menjadikannya pusat pembinaan umat," pungkasnya.

Kegiatan di Nagari Cupak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun gerakan bersama untuk mewujudkan masjid-masjid yang bersih, nyaman, aktif, dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, pungkasnya.(YOSE)

KETUM GARDA MUDA PRABOWO / GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL : MENGAWAL PRESIDEN PRABOWO SAMA HALNYA MENGAWAL UUD 1945

admin — Tue, 11 Aug 2026 06:02:00 +0700+0700

Jakarta — Ketua Umum Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam koridor konstitusi, demokrasi, serta kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Syamsul Rizal, dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata-mata persoalan politik praktis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan untuk memastikan kepemimpinan nasional dapat menjalankan amanat rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Karena Presiden adalah pemegang amanat konstitusi dan mandat rakyat. Maka yang kami kawal bukan sekadar sosok atau figur, tetapi bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, kepentingan rakyat, dan cita-cita bangsa," ujar Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal menjelaskan bahwa makna mengawal pemerintahan tidak boleh dipahami sebagai sikap membenarkan seluruh kebijakan tanpa ruang evaluasi. Sebaliknya, Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 ingin mengambil posisi sebagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan sekaligus menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Ia menilai sebuah pemerintahan yang kuat membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial, kritik yang sehat, serta masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

"Bagi kami, mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang ada. Kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, tentu harus disampaikan secara baik, objektif, dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Kritik yang konstruktif justru merupakan bagian dari demokrasi," kata Syamsul Rizal.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Syamsul Rizal juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan Presiden Republik Indonesia yang memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

"Presiden adalah simbol mandat rakyat. Ketika kita menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi, pada saat yang sama kita sedang menjaga amanat rakyat. Inilah yang kami maksud dengan mengawal Presiden Prabowo," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok sosial, dunia usaha, akademisi, serta berbagai elemen bangsa lainnya.

Sebagai organisasi yang membawa nama Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal menyatakan bahwa generasi muda harus mengambil peran lebih besar dalam perjalanan bangsa.

Generasi muda, menurutnya, bukan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan nasional, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang ikut menjaga persatuan, mengawal demokrasi, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah perjuangan bangsa.

"Anak muda harus hadir. Jangan hanya berbicara tentang politik ketika ada momentum tertentu. Generasi muda harus memahami konstitusi, memahami sejarah bangsa, memahami persoalan masyarakat, dan ikut memberikan solusi," tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa semangat tersebut harus dibangun melalui pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Syamsul Rizal juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah. Menurutnya, kontestasi politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi setelah proses politik selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok.

"Pemilu boleh berbeda pilihan. Pandangan politik boleh berbeda. Tetapi Merah Putih kita sama, Indonesia kita sama, dan UUD 1945 kita sama. Karena itu jangan sampai perbedaan politik membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa," tuturnya.

Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga suasana kebangsaan yang kondusif sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan program pembangunan dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjut Syamsul Rizal, akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai agenda nasional.

Dukungan terhadap Presiden Prabowo diharapkan dapat diterjemahkan menjadi dukungan terhadap program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang peningkatan kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

"Kami ingin dukungan itu memiliki arti. Bukan hanya dukungan dalam bentuk slogan, tetapi dukungan yang diwujudkan melalui kerja nyata, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ikut menjaga persatuan bangsa," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa organisasi masyarakat dan kelompok relawan memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan konstruktif sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Syamsul Rizal kembali menegaskan bahwa komitmen Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 tidak terlepas dari semangat menjaga konstitusi. Baginya, UUD 1945 bukan sekadar dokumen negara, tetapi merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Artinya, kami ingin memastikan bahwa dukungan yang kami berikan tetap berada dalam bingkai konstitusi. Kami mendukung kepemimpinan nasional, tetapi pada saat yang sama kami juga menjunjung tinggi hukum, demokrasi, persatuan, dan kepentingan rakyat," tegasnya.

Menurut Syamsul Rizal, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipecah belah, serta mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Di akhir pernyataannya, Syamsul Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan Indonesia.

Ia berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme demokrasi yang sehat.

"Indonesia terlalu besar untuk terus dipertentangkan. Kita membutuhkan persatuan. Kita membutuhkan kerja sama. Kita membutuhkan generasi muda yang berani mengambil tanggung jawab. Mari kita kawal pemerintahan, kawal demokrasi, kawal konstitusi, dan yang paling penting, kawal kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Syamsul Rizal.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjutnya, akan terus berkomitmen mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung pembangunan nasional dalam semangat Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pastikan Siap Tampil Terbaik, Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Persiapan Lomba "Aku Hatinya PKK" ke Tingkat Provinsi

admin — Mon, 10 Aug 2026 23:41:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan peninjauan langsung kesiapan Desa Persatuan, Kecamatan Pulo Rakyat, dalam menghadapi penilaian Lomba "Aku Hatinya PKK" Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan monitoring tersebut berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026.

Kedatangan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan disambut hangat oleh Camat Pulo Rakyat, Kepala Desa Persatuan, jajaran pengurus TP PKK di tingkat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan segala aspek yang menjadi tolok ukur penilaian telah dipersiapkan dengan matang, sekaligus memberikan arahan dan membangkitkan semangat seluruh pihak yang terlibat.

Dalam arahannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menekankan bahwa keikutsertaan dalam lomba bukan semata-mata untuk meraih kemenangan atau penghargaan semata. Lebih dari itu, program "Aku Hatinya PKK" harus benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat dan membawa manfaat nyata yang dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita mendapatkan hasil terbaik dalam perlombaan, tetapi bagaimana program AKU HATINYA PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Beliau juga mengingatkan agar segala upaya yang dilakukan tidak hanya sekadar tampil sempurna saat penilaian berlangsung, melainkan dijadikan kebiasaan dan gerakan bersama. Mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah secara produktif, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga kebersihan dan keindahan lingkungan, harus tumbuh dari kesadaran dan partisipasi seluruh warga.

"Kami berharap seluruh pihak dapat mempersiapkan Desa Persatuan dengan sungguh-sungguh, mengedepankan kekompakan, semangat gotong royong, serta keterlibatan aktif masyarakat agar segala indikator penilaian dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Kegiatan monitoring berjalan lancar dan penuh semangat. Berbagai masukan dan arahan yang diberikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga Desa Persatuan tampil dengan kesiapan terbaik dan mampu membuktikan kualitas pembinaan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Asahan saat dinilai nanti. (dre)

Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto Saksikan Penandatanganan MOU Antara UT dan KSPSI

admin — Mon, 10 Aug 2026 23:07:00 +0700+0700

Jakarta - Mengejar pendidikan tinggi rupanya juga digandrungi oleh kaum pekerja Indonesia. Hal itu ditunjukan oleh adanya MOU antara Universitas Terbuka (UT) dengan KSPSI, Senin malam 10/9/26 di Gedung Kemndiktisaintek, Senayan Jakarta.

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto itu dilakukan oleh Prof. Ali Muktiyanto mewakili UT dan Jumhur Hidayat mewakili KSPSI. Dalam MOU itu pada intinya kaum pekerja Indonesia dari Konfederasi/Federasi manapun bisa memanfaatkan kerjasama ini termasuk Rekognisi Pembelajaran Lampau yang bisa dikonversi sebagai pengakuan yang duaetarakan dengan sejumlah SKS mata kuliah.

Menurut Prof. Brian kerjasama ini adalah tindakan yang mulia karena kelak, kaum pekerja yang berpendidikan lebih tinggi bisa membawa kebaikan bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga masyarakat sekitar termasuk yang utama adalah bagi perusahaan tempat kerjanya.

"Dengan kerjasama ini juga sangat terbuka pengalaman belajar lampau dari pekerja bisa mempercepat kelulusan, misal yang harusnya 4 tahun bisa jadi 3 tahun saja", tambah Prof. Brian

Sementara itu, saat memberi sambutan, Rektor UT Prof. Ali menjelaskan karena ini untuk pekerja yang diorganisir dengan baik maka bisa saja uang kuliahnya mendapat harga khusus.

"Nanti bisa saja pekerja yang masuk kuliah lewat program ini akan nendapat diskon khusus", kata Prof. Ali

Hadir pada acara MOU malam tadi tokoh-tokoh pekerja dari KSPSI seperti Arif Minardi, Idrus, Wiwit Widuri, Tamrin, Raslina Rasyidin dan Anna Sumarna. Sementara itu dari UT nampak beberapa Wakil Rektor UT.rel

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunjungan Pangdam I/Bukit Barisan ke Kodim 0208/Asahan

admin — Mon, 10 Aug 2026 22:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0208/Asahan, Senin (10/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam I/Bukit Barisan meresmikan Masjid Al Ikhlas Kodim 0208/Asahan.

Kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, penandatanganan prasasti mural 3D Presiden RI Prabowo Subianto, serta penanaman pohon di lingkungan Makodim 0208/Asahan.

Kedatangan Pangdam disambut Komandan Kodim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra bersama jajaran.

Turut hadir Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjungbalai.

Resmikan Masjid Al Ikhlas

Peresmian Masjid Al Ikhlas ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pangdam I/Bukit Barisan. Setelah itu, Pangdam meninjau sejumlah fasilitas masjid.

Masjid tersebut diharapkan dapat menjadi sarana ibadah bagi prajurit, pegawai negeri sipil (PNS), serta keluarga besar Kodim 0208/Asahan.

Selain sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Kodim 0208/Asahan.

Berikan Santunan dan Tanam Pohon.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam I/Bukit Barisan juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Pangdam meninjau mural 3D Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di lingkungan Makodim 0208/Asahan.

Mural tersebut menjadi bagian dari kreativitas di lingkungan satuan sekaligus media visual yang mengangkat semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang hijau serta sehat.

Pangdam Tekankan Disiplin Prajurit.

Dalam arahannya kepada prajurit dan PNS Kodim 0208/Asahan, Mayjen TNI Hendy Antariksa meminta seluruh personel meningkatkan disiplin, loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan nama baik satuan serta TNI AD.

Menurut Pangdam, prajurit harus mampu hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jaga kekompakan, disiplin serta nama baik TNI AD. Jadilah prajurit yang selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Hendy.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengatakan, kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan menjadi motivasi bagi jajaran Kodim 0208/Asahan untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

"Kami keluarga besar Kodim 0208/Asahan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan arahan Bapak Pangdam I/Bukit Barisan.

Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," kata Edy.

Kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah.(eko)

Di Muara Selat Malaka, Bupati Asahan Kibarkan Bendera Raksasa : Indonesia Jaya Juga di Lautan

Platform Boleh Berubah, Karya Pers Harus Tetap Berpegang pada Kaidah Jurnalistik

SIDANG SMARTBOARD LANGKAT: JEJAK FEE Rp19 MILIAR, CHAT WHATSAPP DAN SPK “MISTERIUS” TERBONGKAR

Tim Cara’de BEM KMF TP UH Dorong Masyarakat Desa Tinggimae Optimalkan Media Sosial untuk Promosi Produk

KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL BERIKAN APRESIASI TINGGI KEPADA MENKO POLKAM DJAMARI CHANIAGO*

GANNAS Jabar Apresiasi Razia Narkoba di THM Bandung, Serukan Perlawanan Bersama

Wujud Nyata Pelayanan Prioritas Untuk Rakyat, Imigrasi Kelas I TPI Polonia Hadir di RS.Martha Friska Medan.

Dana RDN Rp2,58 Miliar Dipersoalkan, Paramitra Alfa Sekuritas Gugat BCA ke PN Jakarta Pusat*

Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang

17 Bulan Pimpin Kota Medan, Rico Waas Medan Belum Selesai: Parkir, PBG, Pajak dan Birokrasi Menunggu Gebrakan

Musa Rajekshah–Hervian Soejono Juara APRC 2026 di Tobasari, Bupati Simalungun Apresiasi Semua Pihak

Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Bupati Tinjau Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kaji Penataan Pedagang di Jalan Perintis

BAKOPAM SUMUT YAKIN BUNDA YIN MAMPU MEMBAWA WALUBI SUMUT LEBIH BAIK

Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok Dilepas Bupati Solok.

Bupati Solok Buka Kegiatan Bersih-Bersih Masjid di Nagari Cupak

*KETUM GARDA MUDA PRABOWO / GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL : MENGAWAL PRESIDEN PRABOWO SAMA HALNYA MENGAWAL UUD 1945*

Pastikan Siap Tampil Terbaik, Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Persiapan Lomba "Aku Hatinya PKK" ke Tingkat Provinsi

Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto Saksikan Penandatanganan MOU Antara UT dan KSPSI

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunjungan Pangdam I/Bukit Barisan ke Kodim 0208/Asahan

KETUM GARDA MUDA PRABOWO / GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL : MENGAWAL PRESIDEN PRABOWO SAMA HALNYA MENGAWAL UUD 1945