Persiapan Porprovsu XII Tahun 2026 Capai 99%, KONI Sumut Ajak Masyarakat Semarakkan Pesta Olahraga Terbesar

admin — Sun, 15 Nov 2026 14:05:00 +0700+0700

MEDAN – Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII tahun 2026 telah mencapai 99%. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyemarakkan pesta olahraga terbesar di Sumut yang akan dibuka secara resmi pada 1 Desember 2026.

Berbagai persiapan, mulai dari peralatan pertandingan, venue, hingga aspek teknis lainnya, terus dimatangkan. Selain itu, KONI Sumut bersama pihak terkait juga gencar melakukan promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan antusiasme masyarakat menyambut Porprovsu 2026.

"Persiapannya sudah 99%, peralatan, venue dan kesiapan teknis lainnya, kami sangat berharap masyarakat ikut serta menyemarakkan event bersejarah ini," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut Mahfullah Pratama Daulay usai kegiatan Road to Porprovsu 2026 di Lapangan Merdeka Medan, Jalan Balai Kota, Medan, Minggu (15/11/2026).

Kegiatan Road to Porprovsu 2026 kali ini diisi dengan parade atlet Program Pembinaan Intensif. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan piala bergilir dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada KONI Sumut serta sejumlah kegiatan lainnya.

Mahfullah optimistis seluruh rangkaian kegiatan hingga pelaksanaan Porprovsu 2026 dapat berjalan sesuai harapan. Menurutnya, ajang ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah perkembangan olahraga di Sumut.

"Masih banyak rangkaian kegiatan kita sebelum pembukaan di 1 Desember nanti dan kami optimis Porprovsu akan sukses baik secara prestasi maupun penyelenggaraan," kata pria yang akrab dipanggil Ipung ini.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 3.400 atlet akan ambil bagian dalam Porprovsu 2026. Jumlah tersebut masih ditambah lebih dari 700 ofisial yang akan mendampingi para atlet selama kompetisi berlangsung.

Dia berharap Porprovsu 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah penjaringan dan pengembangan atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional.

"Ini bagian dari telescouting kita dan tryout atlet, kami sangat berharap atlet-atlet yang jauh dari ibu kotapun bisa berprestasi dan mewakili Sumut di event nasional, yang terdekat yaitu PON 2028," kata Hatunggal Siregar. **

Dari Gagasan Megawati ke Aksi Nyata, PDI Perjuangan Sumut Pulihkan Eks Lahan TPL

admin — Sun, 15 Nov 2026 13:56:00 +0700+0700

SAMOSIR– DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menanam 5.000 pohon di kawasan bekas pengelolaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan *Mega Merawat Pertiwi* sekaligus upaya memulihkan kawasan yang kehilangan tutupan vegetasi di lereng Danau Toba.

Penanaman tersebut menjadi wujud konkret komitmen PDI Perjuangan Sumut dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini juga memiliki keterkaitan dengan sikap politik partai yang sebelumnya disampaikan melalui rekomendasi Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Sumut pada November 2025 di Medan.

Dalam rekomendasi poin ketujuh, PDI Perjuangan Sumut secara tegas menyuarakan penutupan PT TPL. Setahun setelah rekomendasi tersebut disampaikan, perhatian partai kini diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan di kawasan bekas pengelolaan perusahaan tersebut.

Kegiatan penanaman dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M. Sejumlah pengurus DPD, perwakilan DPC PDI Perjuangan dari kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, anggota legislatif, yayasan, serta masyarakat adat setempat turut terlibat langsung.

Hadir di antaranya Mangapul Purba, Sarma Hutajulu, Sorta Ertaty Siahaan, Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut Meriahta Sitepu, Tavip Ginting Munthe, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Osvaldo Ardiles Simbolon, Maraden Sinaga, serta Darma Siagian, anggota DPRD Kabupaten Toba dari Fraksi PDI Perjuangan. Turut hadir perwakilan DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara, Tiurma Silitonga, perwakilan DPC PDI Perjuangan Humbang Hasundutan Nikcodemus Munte, serta Pastor Walden Sitanggang.

Kegiatan penghijauan ini juga melibatkan Yayasan Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) serta masyarakat adat keturunan Ompu Raja Ulosan Sinaga.

Jenis tanaman yang ditanam tidak hanya berupa pohon kayu, tetapi juga tanaman produktif seperti petai dan jengkol. Selain itu, ditanam pula ingol, salah satu jenis kayu lokal yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Batak.

Pemilihan beragam jenis tanaman tersebut diharapkan dapat mengembalikan tutupan vegetasi sekaligus memberikan manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Rapidin Simbolon menjelaskan, gerakan Mega Merawat Pertiwi memiliki dua agenda utama, yakni pengelolaan sampah berbasis sumber dan pemulihan lingkungan melalui penghijauan.

Agenda pertama diarahkan pada pengelolaan sampah rumah tangga dengan mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian, sementara sampah anorganik dikelola melalui bank sampah.

"Pada akhirnya kita melaksanakan dua program kegiatan. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik nantinya dapat diolah menjadi pupuk yang bisa digunakan petani untuk tanaman mereka," kata Rapidin.

Agenda kedua adalah mengembalikan tutupan vegetasi di kawasan yang mengalami kerusakan atau kehilangan pepohonan. Pemilihan kawasan eks TPL di Desa Partungko Naginjang merupakan bagian dari upaya tersebut.

"Kita memilih tempat ini, yakni kawasan eks TPL. Kawasan ini sebelumnya dikelola TPL, tetapi kemudian ditinggalkan. Karena itu, kader-kader PDI Perjuangan Sumatera Utara tergerak untuk melakukan penanaman pohon bersama yayasan dan masyarakat setempat," ujarnya.

Rapidin menegaskan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas rekomendasi Konferda PDI Perjuangan Sumut pada November 2025, khususnya poin ketujuh mengenai penutupan PT TPL.

Menurutnya, sikap politik terhadap persoalan lingkungan harus diikuti langkah nyata. Upaya pemulihan kawasan yang kehilangan tutupan pepohonan menjadi bagian penting dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan penghijauan tidak boleh berhenti pada seremoni penanaman. Pohon-pohon yang telah ditanam harus dirawat dan dipastikan dapat tumbuh dengan baik. Untuk mendukung keberlanjutan program, DPD PDI Perjuangan Sumut merencanakan pembangunan tempat pembibitan bersama yayasan dan masyarakat adat setempat.

"Rencananya kita bekerja sama dengan masyarakat adat untuk membangun pembibitan di sini. Jadi, ini merupakan kerja sama PDI Perjuangan Sumatera Utara dengan masyarakat setempat. Kita ingin ada pembibitan sehingga penanaman pohon bisa terus dilakukan, bukan hanya hari ini," katanya.

Rapidin mengatakan, pemulihan kawasan tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan fungsi ekologis kawasan Danau Toba, khususnya wilayah perbukitan yang menjadi daerah penyangga dan daerah tangkapan air.

Menurutnya, keberadaan pepohonan di kawasan lereng perlu dijaga karena memiliki peran penting dalam mempertahankan kondisi tanah, membantu penyerapan air hujan, serta menjaga keseimbangan tata air yang bermuara ke Danau Toba.

"Kita ingin kawasan ini dikembalikan kepada fungsi alam yang sebenarnya, sebagai daerah penyangga dan daerah tangkapan air Danau Toba. Agar tetap lestari dan terpelihara, kawasan ini harus terus kita jaga dan rawat sehingga ketersediaan air bagi Danau Toba tetap berkesinambungan," ujar Rapidin.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyampaikan bahwa Danau Toba merupakan anugerah Tuhan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara, Indonesia, bahkan dunia.

Menurut Sutrisno, kelestarian Danau Toba tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan di kawasan daratan yang mengelilinginya. Kerusakan hutan dan berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah perbukitan perlu menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan sumber daya air.

Ia menilai, penanaman kembali kawasan yang telah kehilangan pepohonan akibat aktivitas pengelolaan hutan menjadi salah satu langkah penting dalam memulihkan fungsi ekologis kawasan Danau Toba.

"Danau Toba adalah anugerah Tuhan bagi masyarakat Toba, Sumatera Utara, Indonesia, dan dunia. Karena itu, kelestariannya harus dijaga. Penanaman kembali kawasan yang telah kehilangan tutupan pepohonan merupakan bagian dari upaya memulihkan lingkungan, terutama di wilayah lereng dan daerah tangkapan air Danau Toba," kata Sutrisno.

Ia menambahkan, pepohonan memiliki peran penting dalam menjaga struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, penghijauan harus menjadi bagian dari agenda pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Sutrisno juga menyebutkan bahwa gerakan Mega Merawat Pertiwi di Sumatera Utara tidak hanya diwujudkan melalui penanaman pohon. DPD PDI Perjuangan Sumut juga mendorong pembangunan hampir 700 Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di berbagai wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bentuk penerjemahan gerakan Mega Merawat Pertiwi yang dicetuskan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ke dalam kegiatan nyata yang menyentuh persoalan lingkungan di tengah masyarakat.

"Dari rekomendasi penutupan TPL hingga penanaman kembali pohon di bekas kawasan pengelolaannya, PDI Perjuangan Sumut berupaya membawa isu lingkungan dari sikap politik menuju tindakan pemulihan. Sebab, setelah kawasan kehilangan tutupan pepohonan, pekerjaan berikutnya adalah mengembalikan fungsi ekologisnya," ujar Sutrisno.

Melalui penanaman 5.000 pohon dan pengembangan program pengelolaan sampah berbasis sumber, PDI Perjuangan Sumut berharap upaya menjaga lingkungan tidak berhenti sebagai agenda politik, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan demi kelestarian Danau Toba dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Komandan Resimen Hanud I Pasgat Terima Kunjungan Kerja Hari Ketiga Pangkorpasgat

darma — Sun, 15 Nov 2026 12:59:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat, Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang, S.I.Kom., M.Han., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Hanud 1 Pasgat, Ny.Anna R.H. Aritonang, menerima kunjungan kerja hari ketiga Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat), Marsekal Madya TNI Deny Muis, S.E., M.M., beserta Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan Korpasgat, Ny. Dewi Deny Muis, di Medan, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan diawali dengan penyambutan oleh Komandan Lanud Soewondo, Marsma TNI Tiopan Hutapea, S.Sos., M.A.P., Pangkosek I Medan, Marsma TNI Imam Subekti, S.T., M.I.R., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Selanjutnya, Pangkorpasgat menerima jajar kehormatan dan penyematan kain ulos sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang,doa restu,serta simbol kehangatan dan persaudaraan masyarakat Sumatera Utara kepada tamu kehormatan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Pangkorpasgat menerima paparan komando dari Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat dan Komandan Batalyon Komando 463 Pasgat mengenai kondisi satuan, pelaksanaan pembinaan, serta kesiapan operasional masing-masing satuan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas dan sarana prasarana yang menjadi pendukung pelaksanaan tugas.

Selain itu, Pangkorpasgat juga meninjau program ketahanan pangan melalui kegiatan penaburan bibit ikan lele. Program tersebut merupakan salah satu upaya satuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan pangan di lingkungan satuan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tatap muka bersama keluarga besar Resimen Hanud 1 Pasgat dan Batalyon Komando 463 Pasgat. Dalam kesempatan tersebut, Pangkorpasgat memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit agar senantiasa meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pangkorpasgat juga menekankan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, melaksanakan pembinaan satuan secara berkelanjutan, serta menjaga soliditas, loyalitas, dan semangat pengabdian sebagai prajurit Korpasgat.

Pada kesempatan yang sama,Pangkorpasgat memberikan cendera mata kepada Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat beserta Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01-3 Resimen Hanud 1 Pasgat, Komandan Batalyon Komando 463 Pasgat beserta Ketua PIA Ardhya Garini Anak Ranting 003-01-2 Yon Parako 463 Pasgat.

Selain itu, diberikan pula bantuan sosial kepada keluarga anggota yang membutuhkan, meliputi penyandang sakit menahun, anak berkebutuhan khusus, serta para purnawirawan dan warakawuri sebagai wujud kepedulian dan perhatian keluarga besar Korpasgat.

Turut mendampingi Pangkorpasgat dalam kunjungan tersebut Kapoksahli Korpasgat,Pangdiv Parako I Pasgat, Pangdiv Hanud Pasgat, para Asisten Korpasgat, Danpom Korpasgat, Kakum Korpasgat, serta Kakes Korpasgat.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan dapat semakin memperkuat komunikasi dan hubungan antara pimpinan dengan prajurit, meningkatkan kualitas pembinaan satuan, serta mengoptimalkan kesiapan operasional Resimen Hanud 1 Pasgat dan Batalyon Komando 463 Pasgat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Korpasgat.(W02)

OJK Bekali Pelajar Surakarta Literasi Keuangan dan Waspada Penipuan Digital

admin — Sun, 15 Nov 2026 10:28:00 +0700+0700

sumut24.co - Surakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggencarkan upaya peningkatan literasi keuangan bagi generasi muda melalui program "OJK Mengajar" yang digelar di SMAN 4 Surakarta, Kamis (12/11). Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 400 siswa ini bertujuan untuk mendorong para pelajar agar mampu mengelola uang secara bijak, memahami risiko produk keuangan, serta mewaspadai berbagai modus penipuan digital sejak usia dini.

Dalam pemaparannya, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan, Juda Agung, mengingatkan para siswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena mengikuti tren atau tergiur keuntungan orang lain. Ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, mulai dari membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran secara rutin, hingga menyisihkan uang untuk tabungan demi menghadapi masa kemandirian finansial saat memasuki perguruan tinggi.

Selain pengelolaan keuangan, Juda juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan digital seperti bank digital maupun Buy Now Pay Later (BNPL). Pelajar diminta agar selalu waspada terhadap investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, serta ancaman pencurian data pribadi melalui teknik phishing dan rekayasa sosial yang kerap memanipulasi korban.

Sebagai langkah pelindungan, OJK mengenalkan prinsip 2L, yaitu memastikan aspek Legal dan Logis dari setiap penawaran keuangan, serta memegang teguh pesan "Stop, amankan, laporkan" apabila menghadapi indikasi penipuan. Tidak hanya memberikan edukasi finansial, dalam kesempatan tersebut Juda juga memotivasi para siswa untuk memanfaatkan berbagai peluang beasiswa pendidikan tinggi, seperti program beasiswa S1 maupun LPDP. Rel

Pemkab Solok Gelar Sosialisasi dan Capacity Building Pimpinan SKPD

admin — Sun, 15 Nov 2026 07:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Sabtu (14/11/2026) menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 dan Capacity Building Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, sebagai narasumber.

Juga dihadir oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, S.STP., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., para Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta seluruh Camat se-Kabupaten Solok.

Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I.dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta rombongan di Kabupaten Solok. Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat terjalin dialog dan diskusi terkait berbagai persoalan serta tantangan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok.

Juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok tengah berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di nagari-nagari yang terdampak bencana, tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Dan menjelaskan bahwa dampak bencana banjir bandang (galodo) yang terjadi pada tahun 2026 membutuhkan perhatian dan penanganan serius, terutama dalam memenuhi kebutuhan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Diungkapkannya, kami sangat mengharapkan pendampingan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, agar berbagai kebutuhan pemulihan pascabencana dapat ditangani secara optimal.

Serta atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, Wakil Bupati turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I.secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut mewakili Bupati Solok.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pengantar sekaligus memperkenalkan narasumber, yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE. Ia kemudian mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi dan arahan kepada seluruh peserta.

Dalam pemaparannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Dan menyampaikan bahwa anggaran daerah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah perlu memperhatikan realisasi anggaran serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Dikatakannya, terkait masih rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah, Agus Fatoni menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi adalah keterlambatan proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan komitmen, ketepatan, serta kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

"Berapa pun anggaran yang dimiliki daerah, harus bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada tahun mendatang pengelolaan dan realisasi anggaran dapat semakin baik," ungkapnya.

Agus Fatoni juga turut membahas mekanisme pergeseran dan perubahan APBD serta berbagai alternatif pembiayaan daerah yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah senantiasa siap memberikan dukungan, pendampingan, serta konsultasi kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.(YOSE)

Lokot Nasution Unggul 19 Suara, Sabam Sinaga Raih 16 Suara di Musda Demokrat Sumut

admin — Sat, 14 Nov 2026 22:05:00 +0700+0700

MEDAN – Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumut yang berlangsung di Grand Mercure Medan, Sabtu (14/11/2026), H Muhammad Lokot Nasution unggul sementara dengan perolehan 19 suara, mengalahkan Sabam Sinaga yang memperoleh 16 suara.

Bocoran perolehan suara tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat memberikan keterangan terkait dinamika pemilihan Ketua DPD Demokrat Sumut.

Herman menyebutkan, terdapat dua kandidat yang mengikuti proses pemilihan, yakni H Muhammad Lokot Nasution dan Sabam Sinaga.

Berdasarkan dukungan suara yang disampaikan dalam forum Musda, Lokot memperoleh 19 suara, sedangkan Sabam mengantongi 16 suara.

Meski Lokot unggul dengan selisih tiga suara, hasil tersebut belum menjadi keputusan final. Kedua nama masih harus melalui mekanisme persidangan Musda sebelum hasilnya disampaikan kepada DPP Partai Demokrat.

"Kedua nama ini akan ditetapkan melalui sidang-sidang Musda, kemudian hasilnya dikirimkan ke DPP. Selanjutnya, Ketua Umum yang akan menetapkan siapa yang menjadi Ketua DPD," ujar Herman.

Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya ditetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut harus mampu merangkul seluruh kader dan elemen partai.

Termasuk merangkul pihak yang sebelumnya memberikan dukungan kepada kandidat lain agar tidak terjadi perpecahan pascakontestasi.

Menurutnya, dinamika pemilihan dalam Musda merupakan bagian dari proses demokrasi internal partai. Karena itu, perbedaan dukungan harus diakhiri dengan semangat persatuan dan soliditas organisasi.

Dengan demikian, meskipun Lokot Nasution sementara unggul 19-16 atas Sabam Sinaga, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui mekanisme organisasi.

Soliditas kader menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Demokrat Sumut ke depan, terutama dalam mempersiapkan kekuatan partai menghadapi Pemilu 2029.

Dedi Iskandar Batubara: Prabowo Harus Kirim Dua Nama Calon Wapres, Tim Verifikasi MPR Berjumlah 36 Orang

admin — Sat, 14 Nov 2026 20:39:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Fraksi DPD RI juga Senator asal Sumatera Utara, H. Dedi Iskandar Batubara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mengirimkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna pada 2 Desember 2026.

Jadwal Sidang Paripurna tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan anggota MPR RI untuk menentukan Wakil Presiden dalam sisa masa bakti 2024–2029.

Dedi menjelaskan, setelah Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden, selanjutnya kedua calon tersebut akan menjalani proses verifikasi oleh tim MPR RI yang berjumlah 36 orang.

Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap persyaratan calon sebelum proses pemilihan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Dengan demikian, paling lambat 18 November 2026, dua nama calon Wakil Presiden sudah harus disampaikan Presiden kepada pimpinan MPR RI.

Ketentuan pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Tahapan ini menjadi perhatian karena proses pemilihan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan mekanisme yang telah disepakati MPR RI.red

Kamar Kos Jadi Tempat Simpan Ganja, Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Jaringan Lintas Provinsi

admin — Sat, 14 Nov 2026 20:22:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis ganja di sebuah rumah kos di Jalan Sutan Moh. Arif, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Jumat (13/11/2026) malam.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria dewasa berinisial YA (23), seorang mahasiswa asal Padangsidimpuan Selatan, dan AFH (21), warga Desa Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari lokasi penindakan di kamar D 11 Kos Pondok Yasmine, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan total berat bruto sekitar 2.680,06 gram atau 2,68 kilogram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sekitar pukul 21.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang pria yang diduga menyimpan narkotika jenis ganja di salah satu kamar kos di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satresnarkoba berkoordinasi dengan Kasat Narkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H. Selanjutnya, tim diperintahkan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memetakan lokasi dan ciri-ciri orang yang dicurigai.

Setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi, petugas bergerak melakukan penindakan sekitar pukul 22.00 WIB. Saat memasuki kamar D 11, polisi menemukan dua pria yang kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan tiga paket besar yang diduga berisi ganja, masing-masing dalam plastik hitam dengan berat bruto 930 gram, plastik biru seberat 700 gram, serta satu bal ganja dengan berat bruto 1.040 gram.

Selain itu, polisi turut menyita ganja dalam plastik merah jambu seberat 6,19 gram, satu plastik klip transparan seberat 2,73 gram, serta satu batang rokok yang diduga dicampur ganja dengan berat bruto 1,14 gram.

Petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, timbangan digital, dua pisau kater, dan satu potong celana jeans warna biru.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, YA mengaku memperoleh ganja tersebut dari seseorang berinisial Mr X yang kini masih dalam penyelidikan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Ganja tersebut disebut dibeli dengan harga Rp1 juta. Rencananya, barang terlarang itu akan dikirim ke Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, melalui jasa ekspedisi.

YA juga mengaku telah beberapa kali melakukan pengiriman ganja ke wilayah Kota Malang. Pengakuan tersebut kini menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lintas daerah.

Sementara itu, AFH mengaku turut menjemput ganja tersebut ke Kabupaten Mandailing Natal. Atas keterlibatannya, AFH disebut dijanjikan upah sebesar Rp500 ribu.

Usai penindakan, kedua pria beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Ia menyampaikan bahwa informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran narkoba.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam memberantas peredaran narkotika di Kota Padangsidimpuan. Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba menjadikan wilayah ini sebagai tempat penyimpanan maupun jalur distribusi narkoba," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengapresiasi masyarakat yang telah berani memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Identitas pelapor akan kami jaga sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri asal-usul barang bukti, termasuk memburu pihak yang diduga menjadi pemasok ganja tersebut.

Saat ini, kedua pria yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan. Polisi juga terus mendalami dugaan pengiriman ganja ke luar daerah untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dampaknya dapat merusak masa depan generasi muda serta mengancam keamanan lingkungan.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran narkotika dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan rumah kos, sehingga kewaspadaan dan kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan.zal

Rahmat Nasution Resmi Ambil Formulir Calon Ketua Golkar Tapsel, Langsung Diantar 7 PK dan Siap Bertarung di Musda XI

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:09:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dinamika perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mulai menghangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI.

Rahmat Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tapsel sekaligus Ketua DPRD Tapanuli Selatan, resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua untuk periode 2025–2030, Sabtu (14/11/2026).

Pengambilan formulir berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Tapsel, Jalan Ade Irma Nasution Nomor 20, Padangsidimpuan. Rahmat Nasution tidak datang sendiri. Langkah politiknya menuju Musda XI tersebut turut diiringi rombongan yang melibatkan tujuh Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar.

Kehadiran tujuh PK dalam rombongan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam tahapan awal penjaringan bakal calon Ketua DPD Golkar Tapsel. Rahmat Nasution menunjukkan kesiapannya untuk kembali mengikuti kontestasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin itu.

Pengambilan formulir dilakukan melalui perwakilannya, Andes Mar Siregar, yang juga merupakan anggota DPRD Tapanuli Selatan.

Andes Mar Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melengkapi seluruh dokumen administrasi serta persyaratan dukungan suara sebagaimana telah ditetapkan panitia Musda XI.

"Kami mewakili Bapak Rahmat Nasution mengambil formulir untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Tapsel periode 2025–2030. Berkas ini akan segera kami isi, lengkapi datanya, dan secepatnya kami kembalikan kepada panitia," ujar Andes.

Ia juga menegaskan bahwa pencalonan Rahmat Nasution telah didasari adanya diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Menurut Andes, Rahmat Nasution memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Musda sesuai mekanisme organisasi. Pihaknya juga berharap proses pemilihan berlangsung secara terbuka, demokratis, dan tetap mengedepankan persatuan seluruh kader Golkar di Tapanuli Selatan.

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah Musda XI Golkar Tapsel, Armansyah Nasution, menjelaskan bahwa setiap bakal calon diwajibkan mengisi empat jenis formulir yang telah disiapkan panitia.

Keempat formulir tersebut diserahkan langsung kepada Andes Mar Siregar sebagai perwakilan Rahmat Nasution.

Armansyah mengatakan, tahapan awal pengambilan formulir telah diselesaikan secara administratif, termasuk pencatatan kehadiran perwakilan bakal calon.

"Secara administrasi proses awal ini sudah selesai dan daftar hadir sudah kami terima. Hari ini ada perwakilan Bapak Rahmat Nasution, yakni Bapak Andes Mar Siregar, yang hadir mengambil formulir," jelas Armansyah.

Ia menerangkan, total terdapat 20 pemilik suara dalam Musda XI Golkar Tapsel. Berdasarkan ketentuan panitia, bakal calon harus memperoleh dukungan minimal 30 persen dari total suara atau setara enam dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Dengan demikian, setiap kandidat harus mampu membangun komunikasi dan memperoleh dukungan dari pemilik suara sesuai ketentuan organisasi.

Armansyah juga mengingatkan bahwa persyaratan pencalonan tidak hanya berkaitan dengan dukungan suara. Aspek administrasi dan rekam jejak kepengurusan partai juga menjadi bagian yang harus dipenuhi.

Bagi kader yang pernah maupun baru pertama kali mencalonkan diri, terdapat ketentuan mengenai pengalaman sebagai pengurus Partai Golkar di berbagai tingkatan. Apabila persyaratan tertentu tidak terpenuhi, mekanisme diskresi dari DPP Partai Golkar dapat menjadi bagian dari ketentuan yang harus diperhatikan.

Panitia pun meminta agar seluruh formulir yang telah diambil segera dikembalikan sehingga proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen dapat dilakukan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Di sisi lain, Andes Mar Siregar mengungkapkan bahwa Rahmat Nasution membawa visi kepemimpinan yang menitikberatkan pada penguatan komunikasi politik dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, perjuangan politik Partai Golkar harus dibangun melalui kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas struktural di lingkungan internal partai.

"Visi dan misi kami dimulai dari tingkat akar rumput hingga ke atas. Kami berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat tanpa batas waktu dan tanpa batas wilayah," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan yang dibawa Rahmat Nasution dalam pencalonannya kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tapsel.

Dengan pengambilan formulir tersebut, Rahmat Nasution secara resmi memasuki tahapan awal penjaringan bakal calon Ketua DPD Golkar Tapsel periode 2025–2030.

Kontestasi Musda XI diperkirakan menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai sekaligus menentukan arah kepemimpinan Golkar di Tapanuli Selatan untuk periode mendatang.

Seluruh bakal calon kini memiliki kesempatan yang sama untuk melengkapi persyaratan dan memperoleh dukungan sesuai mekanisme organisasi yang telah ditetapkan panitia.zal

JSR Bidik Kursi Ketua Golkar Tapsel, 7 PK Masuk Radar Dukungan, Enam Suara Jadi Tantangan

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:08:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga (JSR), resmi masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2025–2030. Namanya didaftarkan sebagai bakal calon ketua dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Tapsel, Sabtu (14/11/2026).

Pendaftaran JSR dilakukan melalui perwakilannya, Iskandar, di Kantor DPD Partai Golkar Tapsel, Jalan Ade Irma Nasution Nomor 20, Kota Padangsidimpuan.

Masuknya JSR dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Tapsel menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Musda XI. Sosok yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Tapsel tersebut membawa visi memperkuat peran Partai Golkar dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus membangun sinergi yang lebih kuat demi kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Iskandar, selaku perwakilan JSR, menyampaikan bahwa pencalonan tersebut didasari keinginan untuk membawa Partai Golkar menjadi kekuatan politik yang mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, JSR memiliki komitmen untuk menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat sinergi antarkader agar program pembangunan di Tapsel dapat berjalan lebih optimal dan merata.

"Pak Jafar ingin membangun Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Partai Golkar dengan penuh semangat dan sinergi. Harapannya, seluruh pembangunan di Tapsel dapat terus berjalan, semakin merata, dan membawa daerah ini lebih maju ke depannya," ujar Iskandar.

Dalam proses pencalonan tersebut, Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk memenuhi persyaratan dukungan sebagaimana ditetapkan panitia Musda.

Dari informasi yang diperoleh, saat ini terdapat tujuh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Tapsel yang telah terlibat dalam dinamika dukungan terhadap pencalonan JSR. Dukungan tersebut menjadi salah satu modal politik dalam menghadapi tahapan Musda XI.

Meski demikian, Iskandar belum merinci jumlah dukungan resmi yang telah dikantongi. Pihaknya mengakui bahwa upaya konsolidasi masih terus berjalan dan akan dimaksimalkan untuk memenuhi ketentuan pencalonan.

"Upaya terus dilakukan untuk memenuhi syarat dukungan yang ditetapkan panitia," jelasnya.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan, bakal calon diwajibkan memenuhi dukungan minimal 30 persen dari total 20 pemilik hak suara atau sekurang-kurangnya enam suara.

Dengan demikian, komunikasi politik dan konsolidasi internal menjadi bagian penting bagi JSR untuk memastikan persyaratan pencalonannya terpenuhi.

Selain JSR, nama Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Rahmat Nasution, juga resmi didaftarkan sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Tapsel.

Pendaftaran Rahmat dilakukan oleh Andesmar Siregar dengan didampingi tujuh Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Tapsel.

Kehadiran dua nama tersebut menandai dinamika persaingan dalam perebutan kursi kepemimpinan Golkar Tapsel periode mendatang. Musda XI pun menjadi momentum penting bagi kader untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan partai lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Musda XI Partai Golkar Tapanuli Selatan, Armansyah Nasution, SH, telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon ketua dalam konferensi pers di Kantor DPD Partai Golkar Tapsel, Kamis (12/11/2026).

Armansyah menjelaskan, pendaftaran dibuka pada 14 hingga 15 November 2026 dan dipusatkan di Kantor DPD Partai Golkar Tapsel, Jalan Ade Irma Suryani, Kota Padangsidimpuan.

"Pendaftaran bakal calon Ketua Partai Golkar Padangsidimpuan resmi dibuka pada 14 November hingga 15 November 2026. Pendaftaran dilaksanakan di Kantor DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh kader Partai Golkar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan organisasi.

Salah satu persyaratan utama adalah bakal calon pernah atau sedang aktif sekurang-kurangnya satu periode sebagai pengurus Partai Golkar, baik pada tingkatannya, satu tingkat di atas, maupun satu tingkat di bawahnya.

Persyaratan pengalaman organisasi juga dapat dipenuhi melalui jabatan kepengurusan pada organisasi pendiri maupun organisasi yang didirikan Partai Golkar di tingkatan yang dipersyaratkan. Seluruh pengalaman tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan.

Dengan masuknya JSR dan Rahmat Nasution dalam bursa pencalonan, Musda XI Golkar Tapsel diperkirakan menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai.

Kini, perhatian tertuju pada proses pemenuhan persyaratan dukungan, dinamika komunikasi antarkader, serta keputusan pemilik hak suara yang nantinya menentukan siapa figur yang dipercaya memimpin Partai Golkar Tapanuli Selatan periode 2025–2030.zal

Golkar Tapsel Buka Penjaringan Calon Ketua Periode 2025–2030, Kandidat Wajib Kantongi Minimal 30 Persen Dukungan

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:07:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan mulai terbuka. Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Tapsel resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua untuk periode 2025–2030, mulai 14 hingga 15 November 2026.

Proses penjaringan tersebut menjadi tahapan penting menjelang pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Tapanuli Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 di Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Sipirok.

Pengumuman pembukaan pendaftaran disampaikan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Musda XI Partai Golkar Tapsel, Armansyah Nasution, SH, dalam konferensi pers di Kantor DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan, Jalan Ade Irma Suryani, Kota Padangsidimpuan, Kamis (12/11/2026).

Armansyah menjelaskan, penjaringan bakal calon ketua terbuka bagi seluruh kader Partai Golkar yang memenuhi persyaratan sesuai aturan dan mekanisme organisasi. Pendaftaran dapat dilakukan langsung di Kantor DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan selama jadwal yang telah ditentukan.

Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi setiap kader yang ingin mengikuti kontestasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki pengalaman kepengurusan sekurang-kurangnya satu periode, baik pada tingkat kepengurusan yang sama, satu tingkat di atas maupun satu tingkat di bawahnya.

Pengalaman organisasi juga dapat dibuktikan melalui keterlibatan sebagai pengurus organisasi pendiri atau organisasi yang didirikan Partai Golkar pada tingkatan yang dipersyaratkan. Seluruh pengalaman tersebut harus didukung dokumen resmi berupa surat keputusan (SK).

Selain rekam jejak organisasi, bakal calon diwajibkan memiliki ijazah minimal Diploma III (D3) atau sederajat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta kelengkapan administrasi lainnya.

Armansyah menegaskan, kader yang belum memenuhi persyaratan tertentu tetap memiliki kemungkinan untuk maju melalui mekanisme persetujuan atau diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Apabila terdapat bakal calon yang ingin maju sebagai calon ketua, tetapi tidak memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan atau diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar," tegasnya.

Selain persyaratan administrasi dan pengalaman organisasi, dukungan pemilik suara menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan bakal calon untuk melanjutkan proses pencalonan.

Ketua Panitia Penyelenggara (Organizing Committee/OC) Musda XI Partai Golkar Tapsel, Defri Siregar, menjelaskan bahwa setiap bakal calon diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total 20 pemegang hak suara.

Dukungan tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tetapi harus dibuktikan melalui surat dukungan sesuai ketentuan panitia.

Adapun 20 hak suara dalam Musda XI Partai Golkar Tapsel terdiri atas 15 suara Pimpinan Kecamatan (PK), satu suara DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan, satu suara DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, satu suara Dewan Pertimbangan, satu suara Hasta Karya, serta satu suara organisasi pendiri.

"Dari total 20 pemegang hak suara, bakal calon harus memiliki minimal 30 persen dukungan agar memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon ketua. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan surat dukungan," jelas Defri.

Dengan komposisi tersebut, setiap bakal calon setidaknya harus mengantongi enam dukungan dari pemegang hak suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Setelah pendaftaran ditutup pada Minggu (15/11/2026), panitia akan melanjutkan tahapan dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan para bakal calon.

Verifikasi dilakukan secara administratif dan faktual guna memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen yang menjadi dasar pencalonan.

Panitia menjadwalkan pengumuman hasil verifikasi pada 17 November 2026, bertepatan dengan pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Tapanuli Selatan di Mess Pemprovsu, Sipirok.

Armansyah menyebutkan, seluruh tahapan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi agar proses penjaringan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Lebih jauh, Musda XI Partai Golkar Tapanuli Selatan tidak hanya dipandang sebagai forum untuk menentukan sosok ketua yang akan memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.

Forum tersebut juga menjadi momentum konsolidasi internal, evaluasi perjalanan organisasi, serta penentuan arah kebijakan dan strategi politik Partai Golkar di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Karena itu, panitia berharap seluruh elemen partai dapat mengambil bagian dalam menyukseskan agenda tersebut, baik sebagai pemegang hak suara, peserta maupun peninjau.

Dinamika menjelang Musda XI diperkirakan menjadi perhatian kader dan simpatisan Golkar, mengingat kepemimpinan baru nantinya akan memegang peranan penting dalam memperkuat struktur partai hingga tingkat kecamatan serta menghadapi agenda politik mendatang.

Dengan dibukanya pendaftaran, para kader yang memiliki ambisi dan kapasitas memimpin kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kesiapan, rekam jejak organisasi, serta dukungan politik internal demi memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan periode 2025–2030.zal

Musda XI Golkar Tapsel Mulai Panas! Rahmat Nasution dan JSR Adu Kekuatan, Siapa Paling Solid?

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mulai menghangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Tapsel.

Dua nama yang mencuat, yakni Rahmat Nasution dan Jafar Syahbuddin Ritonga (JSR), mulai menunjukkan keseriusan untuk memperebutkan kursi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut periode 2025–2030.

Pendaftaran bakal calon ketua resmi dibuka pada Sabtu (14/11/2026) di Kantor DPD Partai Golkar Tapsel, Jalan Ade Irma Nasution Nomor 20, Padangsidimpuan.

Dinamika persaingan mulai terlihat ketika dua kubu sama-sama bergerak mengamankan dukungan dari pemilik suara di internal partai. Berdasarkan informasi yang dihimpun, masing-masing kandidat disebut telah mengantongi dukungan tujuh Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Tapsel.

Rahmat Nasution yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Tapsel datang melalui perwakilannya, Andesmar Siregar, bersama tujuh pimpinan kecamatan untuk mengambil formulir pendaftaran pencalonan.

Di kubu Rahmat Nasution, Andesmar Siregar menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh tahapan pencalonan sesuai ketentuan organisasi.

Ia menyebut, Rahmat memiliki komitmen untuk memperkuat peran partai dalam menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat akar rumput hingga struktur organisasi di tingkat atas.

"Visi dan misi kami dimulai dari tingkat akar rumput hingga ke atas. Kami berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat tanpa batas waktu dan tanpa batas wilayah," ujar Andesmar.

Sementara itu, Jafar Syahbuddin Ritonga yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Tapsel juga menunjukkan keseriusannya mengikuti kontestasi. JSR diwakili Iskandar untuk mengambil formulir pendaftaran di sekretariat panitia Musda XI.

Kehadiran kedua kandidat melalui perwakilan masing-masing menjadi sinyal bahwa perebutan kepemimpinan Golkar Tapsel diperkirakan berlangsung kompetitif.

Iskandar yang mewakili Jafar Syahbuddin Ritonga menyampaikan bahwa pencalonan JSR membawa semangat untuk membangun Tapanuli Selatan melalui kekuatan politik Partai Golkar.

Menurutnya, Golkar diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang lebih merata.

Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Tapsel, Armansyah Nasution, menjelaskan bahwa setiap bakal calon diwajibkan mengisi empat jenis formulir yang telah disiapkan panitia.

Formulir tersebut menjadi bagian dari tahapan awal administrasi sebelum panitia melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap persyaratan masing-masing kandidat.

Armansyah mengatakan, perwakilan Rahmat Nasution telah hadir mengambil formulir sekaligus menyerahkan daftar hadir kepada panitia.

"Secara administrasi proses awal ini sudah selesai dan daftar hadir sudah kami terima. Hari ini ada perwakilan Bapak Rahmat Nasution, yakni Bapak Andesmar Siregar, yang hadir mengambil formulir," jelas Armansyah.

Ia juga menerangkan bahwa total pemilik suara dalam Musda XI Golkar Tapsel berjumlah 20 suara. Dengan ketentuan dukungan minimal 30 persen, setiap bakal calon harus mengantongi sedikitnya enam suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Artinya, dukungan enam suara menjadi salah satu syarat penting bagi kandidat yang ingin melanjutkan proses menuju perebutan kursi Ketua DPD Golkar Tapsel.

Armansyah mengimbau seluruh bakal calon agar segera melengkapi dan mengembalikan formulir pendaftaran sehingga panitia dapat melakukan verifikasi administrasi.

Selain dukungan pemilik suara, panitia juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan organisasi, termasuk ketentuan mengenai pengalaman kepengurusan di lingkungan Partai Golkar.

Bagi bakal calon yang belum memenuhi ketentuan kepengurusan sebagaimana dipersyaratkan, diperlukan mekanisme diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sesuai aturan organisasi.

Andesmar Siregar menyampaikan bahwa pencalonan Rahmat Nasution didasarkan pada adanya diskresi dari DPP Partai Golkar.

"Saya mewakili Bapak Rahmat Nasution mengambil formulir untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Tapsel periode 2025–2030. Berkas ini akan segera kami isi, lengkapi datanya, dan secepatnya kami kembalikan kepada panitia," kata Andesmar yang juga merupakan anggota DPRD Tapsel.

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menjalani seluruh tahapan Musda secara terbuka dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Andesmar juga berharap seluruh kader dapat menjaga suasana kondusif serta mengedepankan persatuan selama proses pemilihan berlangsung.

Dengan munculnya dua nama yang sama-sama disebut memiliki dukungan tujuh PK, kontestasi Musda XI Golkar Tapsel diperkirakan menjadi pertarungan menarik di internal partai.

Meski demikian, dukungan yang telah diklaim masing-masing kubu masih perlu dipastikan melalui mekanisme verifikasi resmi panitia Musda.

Tahapan berikutnya akan menjadi penentu bagi para bakal calon, terutama dalam melengkapi persyaratan administrasi, memastikan dukungan pemilik suara, serta memenuhi ketentuan organisasi Partai Golkar.zal

PETI di Kawasan TNBG Aek Nabontar Jadi Sorotan, Balai Tegaskan Proses Hukum Ditangani Penyidik Kehutanan

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:05:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), tepatnya di wilayah Aek Nabontar, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kini memasuki perhatian aparat penegak hukum kehutanan.

Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) menegaskan bahwa penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut akan diproses melalui jalur hukum oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah I Sumatera.

Kepala Urusan Tata Usaha (KTU) Balai TNBG, Herbet Aritonang, menyampaikan hal itu kepada salah satu awak media, Sabtu (14/11/2026), ketika dimintai keterangan mengenai perkembangan dugaan aktivitas PETI di kawasan hutan konservasi tersebut.

"Proses hukum akan dilakukan oleh penyidik PNS dari Balai Gakkum Kehutanan Wilayah I Sumatera," ujar Herbet.

Terkait keberadaan pihak yang diduga melakukan aktivitas penambangan di lokasi, Herbet menyebutkan bahwa petugas tidak menemukan pelaku saat berada di lapangan.

"Tidak ada ditemukan pelaku di lokasi," katanya.

Ia juga meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat penyidik untuk menangani persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Percayakan kepada penyidik," tegasnya.

*Dua Excavator Diduga Beroperasi di Kawasan Konservasi*

Sebelumnya, dugaan aktivitas PETI di kawasan Aek Nabontar mencuat setelah adanya informasi mengenai masuknya sejumlah alat berat ke kawasan TNBG.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya dua unit excavator diduga telah berada di lokasi yang disinyalir menjadi titik aktivitas penambangan emas. Bahkan, satu unit alat berat lainnya disebut masih dalam proses pergeseran menuju kawasan tersebut.

Informasi dari masyarakat juga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan pihak yang berasal dari Jorong Panggambiran, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Namun, informasi mengenai asal-usul pihak yang diduga terlibat, jumlah alat berat, serta aktivitas pertambangan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang.

Warga yang memberikan informasi sebelumnya meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena khawatir terhadap keselamatannya.

Jauh sebelum perkembangan terbaru, pada Jumat (23/10/2026), Herbet Aritonang yang mewakili Kepala Balai TNBG, Agusman, telah menegaskan bahwa pihak Balai TNBG tidak pernah memberikan izin memasukkan alat berat ke dalam kawasan taman nasional.

Penegasan itu disampaikan menyusul informasi mengenai dugaan keberadaan excavator yang digunakan untuk aktivitas pertambangan di kawasan konservasi.

Herbet juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan Balai TNBG untuk membenarkan atau melegalkan aktivitas tersebut.

"Kami tidak pernah memberikan izin untuk memasukkan alat berat ke kawasan hutan TNBG. Jika ada yang mengatasnamakan TNBG, silakan laporkan ke kami langsung," tegasnya saat itu.

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Balai TNBG bahwa tidak ada persetujuan resmi dari pihaknya untuk memasukkan alat berat ke kawasan konservasi sebagaimana informasi yang berkembang.

Persoalan dugaan PETI di Aek Nabontar juga menjadi perhatian karena Balai TNBG diketahui memiliki alokasi anggaran sekitar Rp6,028 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Besarnya anggaran tersebut tentu berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas serta fungsi lembaga. Namun, munculnya dugaan aktivitas pertambangan menggunakan alat berat di kawasan konservasi menjadi momentum penting untuk melihat efektivitas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

Kawasan Taman Nasional Batang Gadis merupakan wilayah konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta keberlangsungan sumber daya alam.

Apabila aktivitas penambangan tanpa izin benar-benar berlangsung di dalam kawasan tersebut, dampaknya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, gangguan habitat satwa, hingga pencemaran aliran air akibat aktivitas penggalian dan pengolahan material tambang.

Karena itu, penanganan dugaan PETI tidak hanya menyangkut penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menyangkut upaya memastikan kawasan konservasi tetap terlindungi.

Dengan diserahkannya penanganan perkara kepada penyidik PPNS Balai Gakkum Kehutanan Wilayah I Sumatera, masyarakat kini menunggu perkembangan proses hukum atas dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Aek Nabontar.

Sejumlah hal penting yang perlu mendapatkan kejelasan di antaranya kebenaran keberadaan alat berat, identitas pihak yang bertanggung jawab, asal-usul excavator, kemungkinan adanya jaringan pemodal, serta luas kawasan yang diduga terdampak.

Selain itu, hasil pemeriksaan lapangan dan langkah pemulihan apabila ditemukan kerusakan lingkungan juga menjadi bagian penting yang patut diperhatikan.

Penanganan perkara ini diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan semata.zal

PETI di Aek Bontar Terbongkar! Excavator Disita, Kerusakan Hutan TNBG Ditaksir 3 Hektare, Siapa Pemiliknya?

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:04:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Balai Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) bersama tim gabungan berhasil mengamankan satu unit alat berat jenis excavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis, tepatnya di wilayah Aek Bontar, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Pengungkapan dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut menjadi perhatian serius karena berdasarkan perkiraan awal petugas, kegiatan penambangan itu telah menyebabkan kerusakan kawasan hutan konservasi seluas kurang lebih tiga hektare.

Meski demikian, hingga proses penindakan dilakukan, petugas belum menemukan operator excavator maupun pihak yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas penambangan di lokasi.

Kepala Balai TNBG, Agusman, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Balai TNBG, Panyabungan, Jumat (13/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri unsur TNI, Polri, serta jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan.

Agusman menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat dan pemberitaan media yang mengindikasikan adanya aktivitas penambangan emas ilegal di dalam kawasan TNBG.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Balai TNBG terlebih dahulu melakukan pengumpulan bahan keterangan melalui tim investigasi. Setelah informasi awal dinilai perlu ditindaklanjuti, petugas kemudian diterjunkan untuk melakukan patroli dan penyisiran langsung ke kawasan yang dilaporkan.

Pada 9 November 2026, tim mulai melakukan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menelusuri kawasan hutan. Penyisiran berlangsung selama dua hari hingga akhirnya pada 11 November 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas menemukan satu unit excavator yang sudah tidak beroperasi dan ditinggalkan di lokasi.

"Ketika ditemukan, alat berat tersebut sudah tidak berada di bawah kendali operator. Kami juga tidak menemukan orang yang diduga melakukan aktivitas penambangan di lokasi," jelas Agusman.

Setelah menemukan alat berat tersebut, petugas segera melaporkan hasil patroli kepada pimpinan Balai TNBG. Koordinasi lintas instansi kemudian dilakukan mengingat lokasi penemuan memiliki akses keluar melalui wilayah Jorong Ponggambiran, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Untuk memastikan proses pengamanan dan evakuasi berjalan lancar, Balai TNBG berkoordinasi dengan Kapolres Mandailing Natal, Polres Pasaman Barat, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman.

Dari hasil operasi gabungan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal, yakni satu unit excavator, genset, mesin dompeng, serta bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Seluruh barang bukti selanjutnya dievakuasi melalui jalur Jorong Ponggambiran dan dibawa ke Kantor Balai TNBG untuk kepentingan penanganan perkara lebih lanjut.

Selain mengamankan alat berat dan perlengkapan pendukung, petugas juga melakukan identifikasi awal terhadap kondisi kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI.

Berdasarkan perkiraan sementara, area hutan yang terdampak aktivitas penambangan tersebut mencapai sekitar tiga hektare.

Agusman menegaskan bahwa angka tersebut masih merupakan estimasi awal dan belum menjadi hasil pengukuran definitif. Karena itu, luas kerusakan sebenarnya masih membutuhkan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut.

Ia juga menegaskan bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin di dalam kawasan taman nasional merupakan persoalan serius yang harus ditangani melalui mekanisme hukum.

Walaupun tidak ada orang yang ditemukan maupun diamankan ketika petugas tiba di lokasi, Balai TNBG memastikan penanganan perkara tidak berhenti pada pengamanan barang bukti.

Proses hukum akan dilanjutkan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan menelusuri barang bukti serta berbagai informasi yang telah dikumpulkan petugas.

Penanganan perkara tersebut selanjutnya akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah I Sumatera yang berkedudukan di Medan.

Sementara itu, Kepala Urusan Tata Usaha (KTU) Balai TNBG, Herbet Aritonang, saat dikonfirmasi salah satu awak media, Sabtu (14/11/2026), turut membenarkan bahwa proses hukum dugaan PETI tersebut akan ditangani oleh penyidik dari Gakkum Kehutanan.

"Proses hukum akan dilakukan oleh penyidik PNS dari Balai Gakkum Kehutanan Wilayah I Sumatera," ujar Herbet.

Ia juga menegaskan bahwa petugas tidak menemukan pihak yang diduga sebagai pelaku ketika melakukan penindakan di lokasi.

"Tidak ada ditemukan pelaku di lokasi. Percayakan kepada penyidik," tegasnya.

Dengan diamankannya excavator beserta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan, kini perhatian tertuju pada proses penyidikan Gakkum Kehutanan.

Publik tentu berharap pengusutan perkara ini tidak hanya berhenti pada pengamanan alat berat, tetapi juga mampu mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan aktivitas PETI di kawasan konservasi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Sebab, kerusakan kawasan taman nasional bukan sekadar persoalan hilangnya tutupan hutan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekosistem dan perlindungan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama.zal

Harga Komputer Disdik Aceh Rp29 Juta, TTI Pertanyakan Selisih Rp15 Juta

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:03:00 +0700+0700

BANDA ACEH-Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Pasalnya, harga satu unit komputer dalam kontrak pengadaan disebut mencapai Rp29 juta, sementara perangkat yang diduga memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta.

Perbedaan Rp15 juta per unit itu memunculkan pertanyaan serius tentang kewajaran harga, transparansi, dan proses pengadaan barang yang menggunakan anggaran pendidikan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera menjelaskan dasar penetapan harga tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui mengapa pemerintah harus membayar lebih dari dua kali lipat harga pembanding yang ditemukan TTI.

"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Selisih Rp15 juta ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Nasruddin.

TTI meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka merek, tipe, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, hingga jumlah unit yang dibeli.

Bagi TTI, penjelasan mengenai spesifikasi bukan sekadar formalitas administrasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menguji apakah harga kontrak benar-benar sebanding dengan barang yang dibeli.

"Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," ujarnya.

Sorotan TTI juga diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Lembaga tersebut diminta menelaah proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia hingga pemeriksaan barang yang diterima.

Nasruddin menilai perbedaan harga tersebut cukup menjadi alasan untuk meminta penelusuran awal terhadap dokumen pengadaan.

Dampak selisih harga itu berpotensi besar apabila jumlah komputer yang dibeli mencapai ratusan unit. Dengan selisih Rp15 juta per unit, pengadaan 100 unit saja menghasilkan perbedaan Rp1,5 miliar. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan kerugian negara yang telah dibuktikan.

TTI mengakui harga toko daring tidak otomatis dapat disamakan dengan harga kontrak pemerintah. Perbedaan spesifikasi, pajak, pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi dan layanan purnajual harus diperhitungkan.

Namun, justru karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting agar kewajaran harga dapat diuji secara objektif.

"Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya. Jangan sampai anggaran pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas," kata Nasruddin.

TTI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kadisdik Aceh memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Kejati Aceh didesak menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Sebab, anggaran pendidikan semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sekolah dan peserta didik. Bukan justru menyisakan tanda tanya besar tentang harga barang yang dibeli menggunakan uang rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Aceh belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer tersebut. (MU/Red)

Bakar Ban dan Usung Keranda, Warga Pasangkayu Tagih Janji Kapolda Usut Grup Astra Argo

admin — Sat, 14 Nov 2026 18:01:00 +0700+0700

Mamuju — Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Aksi ini diwarnai pengusungan keranda mayat dan replika pocong bertuliskan "Hukum", sebagai simbol matinya keadilan bagi masyarakat adat dan petani di Kabupaten Pasangkayu.

Massa menuntut penghentian dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL), yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Koordinator Lapangan Aksi, Akbar Firman, menyatakan bahwa penegakan hukum dalam konflik ini dinilai sangat timpang dan merugikan masyarakat kecil.

Soroti Kriminalisasi Petani dan Tokoh Masyarakat
Ketegangan sempat mewarnai aksi ketika perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan penderitaan warga yang kerap dipanggil polisi dan dijadikan tersangka di atas tanah garapan mereka sendiri.

Aliansi menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida—tokoh masyarakat Pasangkayu—yang digerebek oleh sekitar 20 personel polisi pada 7 November 2026 dini hari. Aco Rida ditahan atas tuduhan pencurian 25 tandan sawit yang nilainya di bawah Rp2 juta.

Selain itu, massa juga mencatat 18 petani lainnya dijerat Undang-Undang Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu hingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21). Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga dilaporkan berkali-kali hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Akar Konflik dan Dugaan Pelanggaran Perusahaan
Berdasarkan data aliansi, persoalan agraria ini bersumber dari masalah legalitas lahan yang dinilai cacat sejak awal. Perkebunan sawit dilaporkan telah ditanam sejak 1990-an, jauh sebelum Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan diterbitkan pada 1996 dan sebelum Hak Guna Usaha (HGU) diberikan.

Luas Hak Guna Usaha PT Pasangkayu diduga membengkak dari 5.008 hektare (sesuai SK pelepasan) menjadi 9.319 hektare. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2021 mencatat ada 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa yang tumpang tindih dengan HGU Grup Astra, mencakup fasilitas umum seperti kampung, sekolah, rumah ibadah, hingga tanah adat Suku Bunggu. Satgas PKH sebelumnya juga telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu yang dinilai bermasalah.

Tuntutan Penegakan Hukum yang Berimbang
Aliansi menilai penanganan perkara oleh aparat penegak hukum berjalan tidak adil. Laporan pihak perusahaan terhadap warga diproses dengan cepat hingga berujung penahanan. Sebaliknya, laporan masyarakat terhadap PT Letawa terkait penggarapan kebun seluas 635 hektare di luar HGU dihentikan dengan alasan "bukan ranah pidana".

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menyampaikan sejumlah tuntutan utama:

Pemeriksaan Korporasi: Menagih janji Kapolda Sulbar untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan mega korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari, serta mendesak pemeriksaan terhadap direksi dan beneficial owner. Jika Polda Sulbar tidak sanggup, perkara diminta untuk diserahkan ke Kortas Tipidkor Mabes Polri.

Pencopotan Pejabat Polri: Meminta pencopotan dan pemeriksaan terhadap Kapolres Pasangkayu serta Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Serta mendesak Propam Polri, Itwasum, dan PPATK memeriksa pejabat Polda Sulbar yang diduga terlibat kriminalisasi dan aliran dana dari korporasi.

Penghentian Kriminalisasi: Menuntut moratorium perkara pidana terhadap warga sesuai Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI (26 Agustus 2026) dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026. Meminta penangguhan penahanan Aco Rida Cs serta penghentian proses hukum terhadap Yani Pepy.

Pemberantasan Premanisme & Evaluasi Peradilan: Meminta penangkapan dalang pengerahan kelompok preman bersenjata di lokasi konflik, serta mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memeriksa hakim dan jaksa yang menangani perkara warga.

Aksi damai ini akhirnya diterima oleh perwakilan Polda Sulbar, yakni Kompol Jamaluddin (Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus) dan AKBP Rizal (Wadir Intelkam Polda Sulbar). Aliansi menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar dari Pasangkayu jika dalam pekan ini Kapolda Sulbar tidak mengambil langkah konkret atas tuntutan warga.

Ratusan Petani Bakar Ban dan Usung Keranda, Tagih Janji Kapolda Usut Grup Astra Argo

darma — Sat, 14 Nov 2026 16:59:00 +0700+0700

Mamuju |sumut24.co -

Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Aksi ini diwarnai pengusungan keranda mayat dan replika pocong bertuliskan "Hukum", sebagai simbol matinya keadilan bagi masyarakat adat dan petani di Kabupaten Pasangkayu.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menyampaikan sejumlah tuntutan utama:

Andar Amin Harahap Tegaskan Ketua Golkar Simalungun Harus Mau Mengurus Partai, Bukan Sekadar Duduki Jabatan

admin — Sat, 14 Nov 2026 14:30:00 +0700+0700

SIMALUNGUN | Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, memberikan penegasan penting kepada jajaran pengurus Partai Golkar Kabupaten Simalungun agar kepemimpinan partai tidak hanya berorientasi pada jabatan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata, tanggung jawab, dan kesediaan mengurus organisasi.

Pesan tersebut disampaikan Andar Amin Harahap saat memberikan arahan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Simalungun yang digelar di Hotel Siantar Dua, Pematangsiantar, Sabtu (14/11/2026).

Dalam arahannya, Andar menekankan bahwa seorang ketua partai harus benar-benar hadir untuk membesarkan organisasi, menjalankan program kerja, membangun komunikasi dengan kader, serta memastikan seluruh struktur partai berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, menjadi ketua bukan sekadar memperoleh kedudukan dan mendapatkan perhatian dari organisasi. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki kemauan dan komitmen untuk mengurus serta membesarkan partai.

"Kita tekankan, menjadi ketua itu bukan hanya diurus, tetapi harus mengurus Golkar. Jangan mengajak orang yang tidak mau mengurus Golkar," tegas Andar.

Penegasan tersebut menjadi pesan penting bagi Ketua DPD Partai Golkar Simalungun yang kembali dipercaya memimpin organisasi, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, untuk periode 2025–2030.

Andar berharap kepemimpinan yang baru kembali mendapat mandat tersebut mampu menerjemahkan kepercayaan kader menjadi program dan kerja organisasi yang nyata. Konsolidasi hingga tingkat kecamatan juga harus menjadi perhatian agar kekuatan Partai Golkar tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan bahwa soliditas tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi harus tercermin dalam kebersamaan, loyalitas, koordinasi, dan kesungguhan seluruh pengurus dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menyebut seluruh pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar memberikan dukungan agar dirinya kembali memimpin DPD Golkar Simalungun.

"Amanat ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya untuk membawa Partai Golkar semakin baik ke depan. Tentunya, dengan 15 kursi yang kita miliki saat ini, kita menargetkan jumlah kursi tersebut dapat bertambah pada pemilu mendatang," ujarnya.

Timbul Jaya juga menegaskan komitmen seluruh kader Golkar Simalungun untuk tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara H. Andar Amin Harahap dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Sebagai kader Golkar Simalungun, kita harus tetap tegak lurus kepada Ketua DPD Golkar Sumut dan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar solid," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, ST, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Partai Golkar dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia berharap sinergi tersebut terus dipertahankan demi mendorong kemajuan Kabupaten Simalungun.

Musda turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, di antaranya Sekretaris Viktor Silaen, Bendahara Mula Rotua Siregar, para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, pengurus bidang, jajaran pengurus Golkar Simalungun, serta undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Melalui Musda tersebut, pesan Andar Amin Harahap menjadi penegasan bahwa kepemimpinan di tubuh Partai Golkar harus diikuti tanggung jawab nyata. Ketua dan seluruh pengurus diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi struktural, tetapi juga aktif membangun komunikasi, merawat soliditas kader, serta bekerja membesarkan organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Musda Golkar Simalungun, Andar Amin Tekankan Soliditas dan Kerja Nyata Pengurus

admin — Sat, 14 Nov 2026 13:29:00 +0700+0700

SIMALUNGUN – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Simalungun menetapkan kembali Timbul Jaya Hamonangan Sibarani sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Siantar Dua, Pematangsiantar, Sabtu (14/11/2026).

Terpilihnya kembali Timbul Jaya merupakan bentuk dukungan dari seluruh pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di 31 kecamatan se-Kabupaten Simalungun.

Dalam keterangannya, Timbul Jaya menyampaikan bahwa seluruh pengurus PK Golkar di 32 kecamatan memberikan dukungan penuh agar dirinya kembali memimpin Partai Golkar Simalungun.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader Partai Golkar Simalungun tetap tegak lurus terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, serta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Sebagai kader Golkar Simalungun, kita harus tetap tegak lurus kepada Ketua DPD Golkar Sumut dan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar solid," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, dalam arahannya meminta ketua terpilih agar menjalankan seluruh program kerja yang telah disusun organisasi.

Andar menegaskan bahwa menjadi pemimpin Partai Golkar bukan sekadar menduduki jabatan, tetapi harus benar-benar menjalankan tugas dan mengurus organisasi.

"Kita tekankan, menjadi ketua itu bukan hanya diurus, tetapi harus mengurus Golkar. Jangan mengajak orang yang tidak mau mengurus Golkar," tegas Andar.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, ST, menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi yang selama ini terjalin bersama Partai Golkar dalam membangun Kabupaten Simalungun.

Ia berharap sinergi dan kerja sama tersebut dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Simalungun.

Musda tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, di antaranya Ketua DPD H. Andar Amin Harahap, Sekretaris Viktor Silaen, Bendahara Mula Rotua Siregar, serta para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan pengurus bidang lainnya.

Turut hadir Rolel Harahap, H.M. Syaf Lubis, Zainuddin Purba, Darma Putra Rangkuti, AS Suruhenta Sembiring, Susi Mery Junita Sinaga, Dasa Marolop Sinaga, Budi Heriyanto Dalimunthe, Rianto, Alfan HR Sihombing, Muhammad Asril, Bobby Chandra Sinaga, Hendri Palti Tampubolon, Boy Iskandar Rangkuti, Fachru Rozi, Reinhart Manurung, Zainul Arifin Siregar, Riris Silalahi, Muhammad Nasir, Chrysmon Wifandy Gultom, Masdin Effendi Girsang, Sortua Tjarda Situmorang, dan Rano Tindano.

Turut hadir zpengurus Golkar Simalungun serta undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Simalungun.

Melalui Musda ini, Partai Golkar Simalungun diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi, menjalankan program kerja, serta mempersiapkan langkah-langkah menghadapi agenda politik mendatang.red

Daniel Terinspirasi Memasak Loco Moco dari Film Kartun Cook for World

admin — Sat, 14 Nov 2026 12:44:00 +0700+0700

SALATIGA – Sebuah kejutan datang dari SLB Bina Putra Salatiga. Daniel C Aprianto , siswa kelas 11 berkebutuhan khusus (tunagrahita), terinspirasi memasak Loco Moco setelah menonton film kartun memasak dari channel YouTube dan TikTok Cook for World.

Loco Moco merupakan kuliner populer dari Hawaii yang terdiri dari nasi putih, beef patty (daging sapi), telur mata sapi, dan saus gravy.

Kisah ini bermula ketika Natalia menghubungi teman lamanya, Nursih Yamtini, salah satu pemilik SLB Bina Putra Salatiga, dan memperkenalkan channel Cook for World.

Setelah menerima link video tersebut, Daniel tertarik mencoba memasak Loco Moco sendiri. Ia kemudian memberikan hasil masakannya kepada Nursih. Di luar dugaan, Nursih terkejut karena masakan Daniel ternyata enak.

Nursih berharap resep sederhana seperti ini dapat diikuti anak-anak SLB lainnya karena mudah dibuat, enak, dan tidak rumit.

"Cook for World adalah channel kuliner berbagai negara yang menyajikan resep dengan langkah memasak yang sangat mudah diikuti. Channel ini terutama ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga untuk menginspirasi kreativitas mereka dalam memasak," ujar Natalia.

The Wheelchair: The Light of My Life

Selain film kartun kuliner, Cook for World juga menghadirkan film kartun series berjudul The Wheelchair: The Light of My Life (Kursi Roda, Cahaya Hidupku) yang direncanakan terdiri dari 10 episode.

Film ini mengangkat kisah persahabatan, persaudaraan, dan forgiveness (saling memaafkan). Pada episode terakhir, akan ada pembagian kursi roda bagi mereka yang membutuhkan di Indonesia.

Berbagai Apresiasi dan Tanggapan

Film kartun ini mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai kalangan.

1. Dr. Joseph Chandra, M.Kes., menilai animasinya bagus. Namun, penonton Indonesia mungkin tidak mudah mengikuti ceritanya karena menggunakan dua bahasa yang bercampur.

2. Rina Damayanti, Festival Director Jakarta Film Week, mengatakan film kartun ini memiliki konsep internasional karena menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai negara.

3. Vivi Vira Viridianti, Humas Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, menilai film ini bagus dan berharap produksinya terus dilanjutkan.

4. Elly Rinawati, aktivis perempuan dari Kamboja, mengapresiasi film ini, baik dari segi penciptaan karakter maupun jalan ceritanya. Ia juga mengaku penasaran untuk menyaksikan episode berikutnya.

5. Boy Iskandar, jurnalis Beritain, menilai film ini bagus dan mendorong Natalia untuk terus mengembangkan kreativitasnya.

"Thank God atas semuanya," ujar Natalia.

Sebuah langkah kecil dari Daniel menjadi bukti bahwa film kartun dapat membuka kesempatan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus.