Medan - Keluarga Besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Ranting (PR), Pengurus Anak Ranting (PAR), Badan dan Sayap, Senior, Kader, Anggota, dan Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se- Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra bin Soekarno pada usia 73 tahun. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu".

Rapidin Simbolon mengatakan bahwa informasi yang diterima DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara dari Sekjend DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu, 26 September 2026, pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi Jakarta. Selanjutnya disemayamkan di rumah duka, Jalan Sriwijaya Raya No.26 Jakarta.

Rapidin memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan dari almarhum selama hidupnya. Selanjutnya mohon doa, Semoga almarhum husnul khotimah serta Allah SWT menerima semua amal ibadahnya, diampuni dan dihapuskan segala dosa- dosa dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi-Nya.

"Keluarga besar PDI Perjuangan se- Provinsi Sumatera Utara sungguh kehilangan Mas Guruh Soekarnoputra. Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis, dan pejuang partai". Pungkas Rapidin.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menyampaikan instruksi DPP PDI Perjuangan kepada seluruh jajaran DPD, DPC, PAC, Ranting, hingga Anak Ranting, Badan, dan Sayap partai se- Sumatera Utara agar mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 (tujuh) hari di seluruh kantor partai sebagai ungkapan dukacita yang mendalam atas meninggalnya sosok marhaenis, pejuang partai, dan seniman Indonesia.

Sungguh Miris nasib seorang ibu bernama Suliwaty (65), warga Dusun V, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.Laporan dugaan Penipuan dan penggelapan yang daporkan ke Polda Sumatera Utara.sejak September 2023 terduga belum memberikan kepastian hukum bagi korban.

Dalam perkara tersebut, Suliwaty mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah terkait proyek penimbunan lahan persawahan seluas sekitar 4 hektare yang berada di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.Salah satu pihak yang dilaporkannya berinisial BDPS, yang menurut Suliwaty berpangkat Sersan Satu dan bertugas di Pangkalan TNI AU Soewondo Medan.

Kepada wartawan Jumat (25/9/2026), Suliwaty menceritakan perkara tersebut bermula pada Agustus 2022. Saat itu, ia mendapat pekerjaan untuk melakukan penimbunan lahan persawahan seluas sekitar 4 hektare di kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Untuk mengerjakan proyek tersebut, Suliwaty kemudian mencari rekanan. Pada waktu hampir bersamaan, BDPS bersama rekannya, DAB, mendatangi Suliwaty dan menawarkan diri untuk mengerjakan proyek penimbunan tersebut. Menurut Suliwaty, pada awal pertemuan BDPS mengaku sebagai warga sipil dan belum mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota TNI AU.

Suliwaty kemudian menyetujui kerja sama tersebut dan melakukan pembayaran secara bertahap. Menurutnya, pembayaran dilakukan beberapa kali, antara lain sebesar Rp300 juta, Rp250 juta, Rp250 juta dan Rp250 juta,Rp.250 Juta hingga nilai pembayaran yang disebutnya mencapai Rp1,6 miliar.

Pembayaran tersebut, menurut Suliwaty, disertai kuitansi.Namun, pekerjaan penimbunan tersebut disebut tidak diselesaikan. Suliwaty mengatakan masih terdapat sekitar 1 hektare lahan yang belum ditimbun meski pembayaran telah diberikan.

Suliwaty kemudian melaporkan DAB ke Polda Sumatera Utara pada 29 September 2023. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1163/IX/2023/SPKT Polda Sumatera Utara terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang.

Namun, menurut Suliwaty, hingga kini belum ada perkembangan penanganan laporan tersebut sebagaimana yang diharapkannya. Ia menyebut DAB dan BDPS belum mendapat proses hukum terkait laporan tersebut.

Belakangan, Suliwaty kembali menempuh jalur hukum dengan melaporkan BDPS ke Polisi Militer Pangkalan TNI AU (POM AU) Soewondo. Laporan tersebut diterima dengan tanda penerimaan laporan nomor Pom-444/02/IX/2026/Satpom Swo tertanggal 10 September 2026.

Suliwaty juga menyebut nilai kontrak pekerjaan penimbunan lahan tersebut mencapai Rp2,05 miliar. Namun, ia mengklaim total uang yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

Menurut dia, pekerjaan penimbunan tersebut belum selesai sehingga dirinya harus kembali mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan penimbunan lahan tersebut.

Akibat persoalan tersebut, Suliwaty mengaku mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar. Ia berharap Polda Sumut maupun Polisi Militer Pangkalan TNI AU Soewondo segera memberikan kepastian atas laporan yang telah disampaikannya.

"Tolong saya lah pak. Tolong bantu saya Pak Kapolda, kasus saya ini sudah cukup lama. Begitu juga dengan pihak TNI AU, saya mohon keadilan. Saya tidak tahu mengadu sama siapa lagi," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan saat dikonfirmasi Wartawan mengenai perkembangan laporan tersebut mengatakan akan mengecek penanganannya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

"Saya cek dulu ya ke Krimum. Itukan laporan sudah lama, saya cek dulu," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat sore kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Penerangan Pangkalan TNI AU Soewondo, Lettu Lucky Pratama, ketika dikonfirmasi kru media ini melalui pesan whatsapp nya belum memberikan penjelasan terkait laporan tersebut.

Saat awal dikonfirmasi melalui WhatsApp, pesan yang dikirim kepada Lettu Lucky Pratama terlihat telah diterima dan ceklis centang dua. Namun, ketika dikonfirmasi kembali beberapa saat kemudian, pesan tersebut hanya menunjukkan tanda centang satu.(W02)

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

KETEGANGAN geopolitik antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir ini sering kali dianalogikan sebagai sebuah keniscayaan sejarah yang suram.

Namun saya kira, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Washington DC akhir September 2026 ini bukan pertemuan diplomatik biasa, melainkan sebagai momentum peredaan ketegangan (de-escalation) yang sangat dibutuhkan untuk stabilitas planet bumi.

Selama satu dekade terakhir, narasi dominan yang mewarnai hubungan Washington dan Beijing didominasi pesimisme struktural. Banyak pengamat yang mengacu langsung pada tesis terkenal Graham Allison mengenai Perangkap Thucydides, sebuah jebakan historis yang menyatakan bahwa ketika kekuatan yang sedang naik daun (dalam hal ini Tiongkok) mengancam untuk menggantikan kekuatan hegemon yang ada (Amerika Serikat). Dalam analogi perangkap ini, perang sering kali menjadi hasil yang hampir tidak terhindarkan.

Dinamika persaingan di Laut China Selatan, perang dagang, pembatasan teknologi semikonduktor, hingga isu kedaulatan Taiwan telah membuat dunia berada di ambang ketakutan kolektif akan pecahnya Perang Dingin jilid kedua atau bahkan konfrontasi militer terbuka.

Pertemuan Trump dan Xi akhir September 2026 ini yang merupakan pertemuan kedelapan menghadirkan realisme baru yang cukup melegakan. Pertemuan ini membuktikan bahwa teori-teori hubungan internasional tidak boleh diposisikan sebagai takdir mutlak yang membelenggu para pemimpin dunia.

Baik Trump maupun Xi menunjukkan kapasitas pragmatisme politik yang melampaui determinisme struktural. Mereka menyadari bahwa biaya eskalasi konflik tanpa batas melampaui keuntungan jangka pendek politik unjuk kekuatan.

Jika kita membedah peristiwa ini melalui kacamata realisme ofensif yang digagas John Mearsheimer, situasi ini menghadirkan paradoks yang menarik tetapi sekaligus menjanjikan. Mearsheimer secara konsisten berargumen bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, kekuatan besar didorong oleh ketakutan intrinsik untuk memaksimalkan kekuasaan demi kelangsungan hidup mereka.

Dalam pandangan Mearsheimer, benturan antara dua raksasa global adalah sebuah keniscayaan struktural karena masing-masing pihak akan terus berupaya mendominasi dan mencegah munculnya hegemon saingan.

Meskipun demikian, Mearsheimer juga mengakui bahwa para pemimpin yang rasional mampu memperhitungkan batas-batas kalkulasi strategis ketika biaya dari konflik ofensif menjadi terlalu mahal. Nah, pertemuan Trump dan Xi di Washington DC merefleksikan kesadaran rasional tersebut.

Di tengah kekhawatiran pecahnya perang dengan menggunakan senjata pemusnah massal modern, ketergantungan rantai pasok global yang rumit, serta kerapuhan ekonomi pasca-krisis, AS dan Tiongkok patut diduga menyadari presmis bahwa upaya untuk terus-menerus mengejar hegemoni regional tanpa rem pengaman justru akan menghancurkan keamanan nasional kedua negara itu sendiri.

Dari sudut pandang ini, ketika dihadapkan pada dilema keamanan dengan kalkulasi yang begitu rumit, great powers mengembangkan diplomasi tingkat tinggi.

Pertemuan Trump dan Xi menunjukkan bahwa diplomasi para pemimpin puncak dapat berfungsi sebagai katup pengaman. Donald Trump dengan gaya negosiasi transaksionalnya yang khas dan Xi Jinping dengan visi jangka panjangnya mengenai peremajaan (rejuvenation) bangsa Tiongkok berhasil menemukan titik keseimbangan baru di mana stabilitas ekonomi global menjadi kepentingan bersama yang mendesak.

Lebih jauh lagi, dialog konstruktif di Washington DC ini secara langsung menantang fatalisme Perangkap Thucydides. Graham Allison mengingatkan kita bahwa dari 16 kasus historis pergeseran kekuasaan besar di masa lalu, 12 di antaranya berujung pada perang besar.

Memang tidak sedikit pandangan yang menilai pertemuan tertutup yang berlangsung singkat tersebut gagal membuahkan kesepakatan berarti terkait masalah-masalah utama seperti kecerdasan buatan (AI), perdagangan global, isu kedaulatan Taiwan, hingga konflik di Iran. Kendati demikian, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang jeda perang dagang mereka hingga 10 Januari mendatang.

***

Sejarah bukanlah cetakan dan pola kaku yang harus diulang secara membabi buta. Kepemimpinan politik yang matang hari ini mampu belajar dari kesalahan masa lalu untuk menghindari jebakan psikologis dan struktural tersebut.

Namun demikian peredaan ketegangan ini tidak berarti bahwa persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta-merta lenyap. Kompetisi di bidang teknologi masa depan, kecerdasan buatan, pengaruh diplomatik di Global South, serta norma-norma tata kelola global akan tetap berlangsung sengit.

Ada perbedaan mendasar antara persaingan yang dikelola dengan aturan main yang jelas dengan konfrontasi buta yang menuju pada jurang kehancuran. Pertemuan di Washington DC memilih jalan pertama, meletakkan pagar pembatas yang kokoh bagi hubungan bilateral kedua negara.

Bagi negara-negara berkembang dan kawasan strategis seperti Asia Tenggara, peredaan ketegangan ini membawa angin segar yang luar biasa. Selama ini, polarisasi antara Washington dan Beijing memaksa banyak negara di dunia untuk "memilih kubu", yang pada akhirnya mengancam kedaulatan dan pembangunan ekonomi nasional mereka.

Penurunan tensi global ini memberikan ruang napas bagi diplomasi independen dan aktif, memungkinkan kerja sama multilateral berjalan tanpa bayang-bayang paksaan geopolitik yang destruktif.

Dari perspektif geopolitik saya menilai, apa yang terjadi di Washington DC membuktikan bahwa tatanan dunia multipolar masa kini menuntut bentuk keterlibatan baru. Kepemimpinan global tidak lagi merupakan monopoli satu kekuatan tunggal, melainkan tentang bagaimana kekuatan-kekuatan utama mampu mengelola gesekan melalui mekanisme dialog yang berkesinambungan.

Pragmatisme strategis yang ditampilkan oleh Trump dan Xi menjadi penanda penting bahwa perdamaian bukanlah tentang absennya konflik, melainkan tentang kemampuan mengelola perbedaan secara damai.

Tentu saja, tantangan terbesar kini berada pada implementasi di tingkat birokrasi dan lapangan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Retorika positif di Washington harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan konkret di lapangan, mulai dari pelonggaran tarif dagang tertentu, pembukaan saluran komunikasi militer yang lebih transparan, hingga kolaborasi dalam menghadapi isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan global.

Kita harus mengapresiasi keberanian politik kedua pemimpin yang memilih jalan perundingan alih-alih membiarkan ego nasional menyeret dunia ke dalam malapetaka. Politik kekuasaan tidak harus selalu bermuara pada tragedi. Ketika para pemimpin besar menyadari bahwa kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada kerja sama minimal, rasionalitas kemanusiaan dapat mengalahkan dorongan struktural menuju perang.

Pada akhirnya, pertemuan Trump dan Xi di Washington DC pada September 2026 ini akan dikenang sebagai tonggak penting di mana dunia, walaupun untuk sementara, berhasil mengelak dari takdir buruk Perangkap Thucydides. Ini adalah kemenangan diplomasi atas arogansi kekuatan, dan bukti nyata bahwa batas-batas realisme politik dapat diperluas melalui kebijaksanaan kenegarawanan.

Saya berharap dunia kini dapat menatap masa depan dengan optimisme yang lebih terukur, di mana perdamaian global dijaga bukan oleh irasionalitas yang kebetulan, melainkan oleh komitmen untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia. Rel]]> https://www.sumut24.co/news/286724/peredaan-ketegangan-trumpxi-sementara-selamat-dari-perangkap-thucydides/ Pemprov Sumut Targetkan Predikat SAKIP BB, OPD Diminta Serius Tingkatkan Kinerja Fri, 25 Sep 2026 22:17:00 +0700+0700 sumut24.co - Medan