Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah

admin — Sat, 17 Oct 2026 15:14:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Program revitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemen Dikdasmen) RI mulai menunjukan hasil positif. Sejumlah sekolah di Indonesia berubah drastis menjadi lebih modern usai dilakukannya revitalisasi tersebut.

Dijelaskan, Revitalisasi sekolah adalah program strategis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki, membangun, dan melengkapi sarana serta prasarana fisik satuan pendidikan (mulai dari PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah) agar menjadi lebih layak, aman, dan nyaman bagi proses belajar-mengajar.

Di Kabupaten Solok sendiri, pada tahun 2025 mendapatkan program revitalisasi sebanyak 12 sekolah dengan 2 tingkatan SD dan SMP. Sedangkan di tahun 2026, Kabupaten Solok mendapatkan program revitalisasi sebanyak 76 program dengan 3 tingkatan dari SD, SMP dan SMA.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kunjungan tersebut menyampaikan sebanyak 800 sekolah masuk dalam program revitalisasi Presiden Prabowo.

Bupati meminta agar seluruh stakeholder mampu memanfaatkan program-program pembangunan pendidikan yang saat ini sangat banyak terletak di Kementerian pendidikan.

Dia meminta agar seluruh guru dan siswa memanfaatkan dampak dati bantuan ini sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita rawat untuk keberlanjutan fasilitas dan sarana bagi generasi kita berikutnya.

Dan juga menyampaikan apresiasi yang besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dikdasmen yang telah memberikan perhatian lebih kepada daerah Kabupaten Solok dalam soal pendidikan.

Bupati menargetkan dalam periode kepemimpinan ini bisa menuntaskan sebanyak 800 sekolah yang telah didaftarkan untuk mendapatkan program revitalisasi. Saya minta Disdik Kabupaten Solok dan jajaran untuk kerja keras mengejar program ini sampai dapat ke kementerian.

Dr. Khairullah, kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menyebutkan bahwa kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Target pencapaian diutamakan dalam program revitalisasi ini adalah perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran untuk siswa siswi di seluruh Indonesia

Seperti atap bocor, fasilitas kebersihan toilet dan lantai yang bersih serta dukungan digitalisasi dalam pola pembelajaran. Program milyaran yang dikucurkan di setiap sekolah ini harus mencapai sasaran pendidikan yang lebih baik dan meningkat terciptanya modernisasi dalam pembelajaran, " jelasnya Khairullah.

Tambahnya, program revitalisasi yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo dan kementerian Dikdasmen adalah merupakan langkah strategis, dalam percepatan modernisasi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Di samping revitalisasi ini sebut Khairullah, Presiden dan Menteri Dikdasmen juga memberikan digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) yang akan diterapkan di seluruh sekolah.

" Presiden dan Menteri Dikdasmen menargetkan program PID ini terlaksana secara menyeluruh dan serentak di seluruh sekolah. Sehingga target modernisasi di sektor pendidikan anak Indonesia tercapai dalam masa kepemimpinan Presiden saat ini. Insya allah tahun ini ditambah dan mencapai 800 ribu sekolah penerima,' jelasnya.(YOSE)

Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako

admin — Sat, 17 Oct 2026 15:12:00 +0700+0700

Medan - DPD Partai Golkar Kota Medan menyalurkan 3.062 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan di berbagai kecamatan di Medan. Kegiatan ini dilakukan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Rahmaddian Shah, mengatakan paket yang dibagikan berisi berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), itu mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rahmaddian mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan ke seluruh kecamatan di wilayah Medan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Kami ingin peringatan hari ulang tahun ke-62 ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan sejalan dengan instruksi dari DPP Partai Golkar kepada seluruh jajaran pengurus DPD," ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Ia berharap inisiatif sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat ikatan antara Partai Golkar dan warga Kota Medan.

"Melalui bantuan ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, khususnya dalam menghadapi kondisi kondisi kualitas udara yang buruk akibat kabut asap yang melanda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan," ucapnya.

Dirinya berharap peringatan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat pengabdian, memperluas jangkauan kepedulian sosial, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.red

Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700

Medan- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Melalui Operasi Sadar Pajak Kendaraan 2026, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat.

Operasi gabungan tersebut digelar Bapenda Sumut bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, Jasa Raharja Sumut, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo, serta unsur terkait lainnya, di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak Kendaraan yang diinsteuksikan Gubernur Sumut Bobby Nasution tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

"Kita mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang dengan berbagai alasan sehingga belum membayar pajak. Jadi kita ingatkan, kita ajak mereka," kata Sutan Tolang Lubis.

Disebutkan Operasi Sadar Pajak digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut sepanjang Oktober 2026. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Sutan Tolang.

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya pada pelaksanaan operasi, diberikan souvenir apresiasi berupa payung, helm, dan kaca spion sepeda motor.

Tak hanya itu, pelaksanaan operasi gabungan ini dirangkaikan juga dengan membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara di Sumatera Utara yang belum membaik.

"Dan bagi setiap masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak dengan berbagai hadiah melalui mekanisme undian. Karena membayar pajak bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara," sebutnya.

Sutan Tolang menegaskan Operasi Sadar Pajak Kendaraan bukan semata tentang penindakan, tetapi tentang mengajak masyarakat semakin sadar dan tertib dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Achmad Fauzi, turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat. (*)

Dinkes, Disdik, dan BPBD Paluta Bersinergi, Ratusan Masker Dibagikan ke Sekolah

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:14:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, memperkuat upaya pencegahan penularan penyakit influenza di lingkungan sekolah melalui pembagian masker kepada peserta didik.

Sebanyak 600 lembar masker disalurkan kepada siswa SD Negeri 3 Gunungtua dan SMP Negeri 1 Padang Bolak, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan, terutama di tengah kewaspadaan terhadap penyakit yang menyerang saluran pernapasan.

Penyaluran masker dilakukan di dua sekolah. SMP Negeri 1 Padang Bolak menerima sebanyak tujuh kotak atau 350 lembar masker, sedangkan SD Negeri 3 Gunungtua memperoleh lima kotak atau 250 lembar masker.

Dengan demikian, total masker yang dibagikan kepada peserta didik di kedua sekolah tersebut mencapai 12 kotak atau 600 lembar.

Kegiatan pembagian masker dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Dinas Kesehatan.

Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penularan penyakit. Aktivitas belajar yang melibatkan banyak siswa dalam satu ruangan membuat penerapan kebiasaan hidup sehat menjadi hal penting untuk terus disosialisasikan.

Melalui pembagian masker ini, para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, memperhatikan kebersihan lingkungan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kegiatan sehari-hari.

Penggunaan masker dapat menjadi salah satu langkah pendukung untuk mengurangi risiko penularan penyakit pernapasan, terutama ketika seseorang mengalami batuk, pilek, atau gejala gangguan pernapasan lainnya.

Selain penggunaan masker, upaya pencegahan juga perlu disertai kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menghindari kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit.

Siswa yang mengalami gejala penyakit diharapkan segera menyampaikan kondisinya kepada orang tua, guru, atau petugas kesehatan agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai.

Edukasi kesehatan secara berkelanjutan juga diperlukan agar pembagian masker tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat mendorong terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik.

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan di lingkungan pendidikan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit.

Pembagian 600 masker di SD Negeri 3 Gunungtua dan SMP Negeri 1 Padang Bolak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan kesehatan peserta didik.

Ke depan, keberlanjutan edukasi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas belajar mengajar agar berlangsung di lingkungan yang aman dan sehat.

Seluruh rangkaian kegiatan pembagian masker di kedua sekolah tersebut dilaporkan berlangsung tertib dan lancar.zal

Lahan Sitataring Diklaim Tanah Adat dan Pemegang SHM, Riwayat Kepemilikan Disorot

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sengketa kepemilikan lahan di kawasan Sitataring, Kelurahan Batang Ayumi, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, menjadi sorotan setelah dua papan penanda kepemilikan berbeda terpasang di lokasi yang sama.

Satu papan mencantumkan nama Kasim Wijaya dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara papan lainnya menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat milik Kekuriaan/Kedewanan Negeri Losungbatu.

Keberadaan dua plang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status hukum lahan yang disebut sebagai bekas lapangan tembak dan berada berdampingan dengan gudang amunisi tersebut. Persoalan ini juga mendorong masyarakat hukum adat meminta kejelasan mengenai riwayat penguasaan dan dasar kepemilikan tanah.

Raja Luat/Panusunan Bulung Kekuriaan Negeri Losungbatu, Asalsah Harahap, ST, bergelar Sutan Radja Asal III, menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki riwayat penyerahan kepada institusi TNI sebelum akhirnya dikembalikan kepada masyarakat adat.

"Jika lahan ini diklaim milik pribadi bersertifikat SHM, dasarnya dari mana? Tentu harus ditelusuri bagaimana prosesnya hingga lahan yang dihibahkan ini bisa diklaim sebagai milik pribadi," kata Asalsah kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Padangsidimpuan.

Asalsah menjelaskan, berdasarkan riwayat yang disampaikan pihaknya, lahan bekas lapangan tembak Sitataring sebelumnya dihibahkan oleh Raja Luat Losungbatu kepada TNI pada 1 Juli 2020.

Menurut dia, proses penyerahan lahan tersebut merupakan bagian dari hubungan antara masyarakat adat dan institusi TNI. Setelah melalui koordinasi, lahan itu disebut telah diserahkan kembali kepada masyarakat hukum adat berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat baru-baru ini.

Dokumen penyerahan tersebut, menurut Asalsah, menjadi bagian penting dalam menjelaskan riwayat penguasaan lahan yang kini kembali dipersoalkan.

Namun, untuk memastikan status hukum tanah secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen hibah, berita acara penyerahan kembali, riwayat administrasi pertanahan, serta data pendaftaran tanah yang tercatat pada instansi berwenang.

Hal ini penting agar persoalan kepemilikan tidak hanya berhenti pada pemasangan plang atau pernyataan sepihak, melainkan dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, plang yang terpasang di lokasi mencantumkan nama Kasim Wijaya dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik.

Kasim disebut sebagai pengusaha yang memiliki Hotel Mega Permata di Padangsidimpuan. Meski demikian, keterkaitan nama tersebut dengan lahan yang disengketakan perlu dijelaskan melalui dokumen dan keterangan langsung dari yang bersangkutan.

Hingga berita ini disusun, awak media belum berhasil menemui maupun menghubungi Kasim Wijaya untuk meminta klarifikasi mengenai dasar kepemilikan, proses penerbitan SHM, serta tanggapannya atas klaim masyarakat adat Kekuriaan Negeri Losungbatu.

Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah terdapat pelanggaran dalam proses peralihan atau penerbitan hak atas tanah tersebut. Kepastian mengenai persoalan itu memerlukan pemeriksaan dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Asalsah menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup pintu penyelesaian melalui mediasi. Ia menyatakan masyarakat adat menginginkan penyelesaian yang mengedepankan bukti, legitimasi hukum, dan kejelasan riwayat kepemilikan.

Namun, apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum dalam proses peralihan atau penguasaan lahan, pihaknya menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Kami memohon kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersinergi demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan ketidakjelasan status untuk menguasai tanah adat, khususnya lahan bekas lapangan tembak Sitataring, kami siap menempuh jalur hukum," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak masyarakat adat menginginkan persoalan diselesaikan secara terbuka, dengan tetap memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Selain meminta kejelasan status lahan Sitataring, Asalsah mengatakan pihaknya kini melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap aset tanah adat yang berada dalam wilayah kewenangan Kekuriaan Negeri Losungbatu.

Wilayah yang disebut berada dalam cakupan kewenangan tersebut meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), hingga Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Menurut Asalsah, langkah pemantauan itu merupakan upaya menjaga aset yang diyakini sebagai warisan leluhur agar tidak beralih penguasaan tanpa dasar yang jelas.

"Langkah ini adalah tanggung jawab moral pewaris leluhur agar aset adat tetap terjaga untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Sengketa lahan Sitataring kini menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, mulai dari riwayat penyerahan tanah kepada TNI, proses pengembalian kepada masyarakat adat, hingga dasar penerbitan sertifikat yang dicantumkan pada plang lainnya.

Pemeriksaan dokumen oleh instansi pertanahan serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait menjadi langkah penting untuk memastikan status hukum lahan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara transparan, menghindari spekulasi, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.zal

KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Imigrasi mempertemukan negara dengan banyak harapan. Ada orang tua yang mengurus paspor untuk beribadah, mahasiswa yang bersiap melanjutkan pendidikan, pekerja migran yang berharap bisa membantu keluarganya, dan warga yang ingin pulang. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada keinginan yang sama: mendapat penjelasan yang jelas, diperlakukan dengan baik, dan bepergian dengan aman.

Pertemuan dengan petugas mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, pengalaman singkat itu bisa menentukan cara seseorang memandang pemerintah. Penjelasan yang sabar, antrean yang tertib, serta biaya yang pasti sering lebih mudah diingat daripada pidato panjang tentang perbaikan pelayanan.

Dari pengalaman sehari-hari itulah kerja nyata dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dinilai. Angka capaian membantu kita melihat seberapa jauh pekerjaan telah dilakukan. Namun, masyarakat juga ingin tahu apa yang berubah dalam kehidupan mereka.

Selama dua tahun ini, ada kemajuan dalam pelayanan keimigrasian, pelindungan warga, dan pembinaan di pemasyarakatan. Hasilnya patut mendapat perhatian, termasuk kerja petugas yang jarang terlihat. Apresiasi itu tetap perlu disertai kesediaan melihat kekurangan. Warga yang masih menghadapi kesulitan tentu ingin keluhannya didengar dan diselesaikan.

Negara di pintu perjalanan

Pada 2025, sebanyak 306 autogate melayani lebih dari 27,63 juta transaksi perlintasan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pemeriksaan keimigrasian tercatat hampir 39,81 juta.

Besarnya perlintasan itu memperlihatkan betapa sibuknya pekerjaan di pintu masuk dan keluar Indonesia. Petugas harus melayani perjalanan sekaligus memeriksa kemungkinan pelanggaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan rutin dan memberi waktu untuk mendalami perlintasan yang berisiko.

Bagi pengguna, manfaatnya terasa jika pemeriksaan berjalan lancar. Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memakai perangkat digital. Penumpang lanjut usia, orang yang baru pertama bepergian, atau keluarga dengan anak kecil mungkin membutuhkan bantuan.

Di tengah penggunaan teknologi, kesabaran petugas tetap penting. Orang yang bingung memerlukan seseorang untuk bertanya. Kalau sistem bermasalah, mereka membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Pengalaman semacam ini menentukan apakah pembaruan layanan benar-benar memudahkan warga.

Keamanan pun harus tetap terjaga. Pemeriksaan yang teliti dan pelayanan yang ramah sama-sama diperlukan di tengah mobilitas yang terus berlangsung.

Harapan yang perlu dijaga

Bagi calon pekerja migran, berangkat ke luar negeri bisa menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ada tabungan yang dikumpulkan, utang yang mungkin dibuat, dan keluarga yang menunggu kiriman. Dalam keadaan terdesak, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar mudah dipercaya.

Pada 2025, kementerian mencatat 8.821 penundaan keberangkatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tercatat pula pemulangan 1.442 WNI terkait penanganan kedua persoalan tersebut.

Angka penundaan belum menunjukkan berapa orang yang berhasil diselamatkan. Namun, pemeriksaan sebelum keberangkatan memberi kesempatan untuk menemukan risiko lebih awal, ketika seseorang masih berada di Indonesia dan lebih mudah memperoleh bantuan.

Kita juga perlu memahami kecemasan mereka yang tertunda berangkat. Tiket sudah dibeli, keluarga sudah diberi kabar, pekerjaan sudah dibayangkan. Dalam situasi itu, petugas perlu menjelaskan alasan penundaan dan langkah yang dapat ditempuh. Penjelasan yang baik membantu warga memahami tindakan yang diambil untuk melindunginya.

Pada capaian program aksi 2026, PIMPASA menjangkau 1.126 desa binaan. Kehadiran petugas di desa memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya sebelum memutuskan berangkat. Mereka membutuhkan informasi yang bisa dipercaya dan tempat meminta bantuan ketika meragukan tawaran pekerjaan.

Bekal untuk pulang

Di pemasyarakatan, ada penantian yang berlangsung lebih panjang. Keluarga menghitung waktu. Warga binaan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah bebas: apakah bisa bekerja, bagaimana bertemu anak, dan apakah lingkungan bersedia menerima mereka kembali.

Kegelisahan itu layak dipahami, tanpa mengabaikan kesalahan yang dilakukan maupun penderitaan korban. Hukuman harus dijalani. Selama masa tersebut, kesempatan belajar dan memperbaiki diri perlu tersedia.

Pada 2025, tercatat 4.772 warga binaan bersertifikat keterampilan. Sebanyak 16 lapas juga dilaporkan mengekspor produk ke 11 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari di lapas dapat menghasilkan karya yang diterima pasar.

Capaian 2026 mencatat 9.075 peserta aktif dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi. Angka tersebut berasal dari 385 dari 532 satuan kerja, sehingga belum mencakup seluruh layanan.

Bagi orang yang pernah putus sekolah, kembali belajar bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu pula ketika seseorang berhasil menguasai keterampilan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari penghasilan setelah bebas.

Tentu, sertifikat saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan pendampingan. Di sinilah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan agar persiapan selama di lapas tersambung dengan kehidupan setelah pulang.

Masyarakat pun berkepentingan terhadap keberhasilan pembinaan. Orang yang kembali dengan kemampuan bekerja dan dukungan yang memadai mempunyai bekal lebih baik untuk menjalani hidupnya.

Kepastian yang ditunggu keluarga

Sebagian pembenahan berlangsung dalam urusan administrasi yang jarang mendapat perhatian. Pada capaian 2026, sebanyak 526 dari 530 satuan kerja telah melakukan pertukaran data peradilan pidana. Sebanyak 199 Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga telah dibentuk.

Bagi keluarga tahanan, ketepatan data bukan urusan kecil. Informasi yang terlambat atau keliru bisa membuat mereka terus bertanya tentang proses hukum dan masa penahanan. Bantuan hukum memberi tempat untuk memperoleh penjelasan ketika prosedur terasa sulit dipahami.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi PNBP mencapai Rp10,53 triliun pada 2025. Hingga pertengahan Oktober 2026, penerimaan sekitar Rp8,62 triliun telah melampaui target tahunan. Besarnya penerimaan menuntut pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja nyata dua tahun Kemenimipas juga harus menghadapi persoalan yang belum selesai: kepadatan lapas, integritas aparatur, dan kualitas data. Membicarakan kekurangan secara terbuka memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Keluhan warga membantu menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian.

Dengan begitu, kontribusi terhadap Asta Cita dapat dirasakan melalui layanan yang pasti, keluarga yang terlindungi, dan pembinaan yang berguna. Bagi warga, kehadiran negara terasa ketika ada petugas yang mau mendengar, pertanyaan yang dijawab, dan kesulitan yang dibantu penyelesaiannya.

Harapan mereka sederhana. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan aman. Keluarga memperoleh kepastian. Orang yang selesai menjalani hukuman mendapat kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki hidup. Kerja nyata Kemenimipas akan semakin berarti ketika harapan-harapan itu makin banyak terpenuhi.

---

Data mengacu pada bahan Capaian Kinerja Kemenimipas 2025–2026. Angka 2026 merupakan capaian berjalan dengan batas pengukuran berbeda pada tiap bagian.

KARHUTLA, TOBAT EKOLOGIS Dan KOMUNIKASI PEMERINTAH

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:08:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Ketika asap mulai masuk ke rumah, orang tua memikirkan hal yang sangat sederhana: apakah anaknya masih aman bernapas? Mereka memeriksa jendela, membatasi anak bermain di luar, lalu mencari kabar tentang sekolah besok pagi. Di tempat seperti itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan diukur dari sesuatu yang dekat: udara yang kembali bersih dan kehidupan yang bisa berjalan seperti biasa.

Kita sering membicarakan karhutla melalui angka. Berapa titik panas terpantau, berapa hektare terbakar, berapa personel diturunkan. Angka diperlukan untuk membaca keadaan. Namun, di balik setiap laporan, ada keluarga yang menunggu pertolongan dan petugas yang berusaha menjangkau api.

Karena itulah, karhutla perlu dibaca sekaligus sebagai persoalan lingkungan, tata kelola, dan komunikasi pemerintah. Ketiganya bertemu dalam satu pertanyaan: seberapa jauh negara mampu melindungi warga dan menjelaskan pekerjaannya dengan terang?

Kerja yang Perlu Diakui

Penilaian terhadap pemerintah harus adil. Kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi tidak berarti pemerintah diam. Manggala Agni bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, dan masyarakat menjalankan patroli, pemeriksaan titik panas, serta pemadaman. Pemantauan melalui SiPongi membantu menunjukkan lokasi yang membutuhkan perhatian.

Di Kalimantan Tengah, laporan Kementerian Kehutanan pada Oktober 2026 menyebut penanganan darat masih mencakup pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan. Pada gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun nyala api sudah tidak terlihat. Petugas harus memastikan lokasi benar-benar aman sebelum meninggalkannya.

Ada ketekunan yang mudah luput dari pemberitaan. Mendatangi kembali lahan yang sama, memeriksa sisa bara, lalu membasahinya sekali lagi mungkin tidak menghasilkan gambar yang menarik. Tetapi pekerjaan itulah yang membantu mencegah api kembali menyala.

Pemerintah juga menggabungkan operasi modifikasi cuaca dengan penanganan satgas darat. BNPB menekankan perlunya perpaduan tersebut dalam menghadapi kebakaran gambut. Teknologi membantu operasi, sementara pekerjaan di lapangan tetap menentukan.

Semua itu layak diakui. Dukungan kepada pemerintah pun akan lebih bermakna apabila disertai kesediaan melihat bagian yang belum selesai.

Tobat yang Menyentuh Tata Kelola

Pemadaman menghadapi ancaman hari ini. Pencegahan menuntut jawaban tentang mengapa kebakaran kembali terjadi dan apa yang harus diubah sebelum kemarau berikutnya.

Gagasan tobat ekologis relevan di sini. KLH/BPLH mengaitkannya dengan kesadaran memperbaiki hubungan manusia dengan alam, mengubah perilaku, dan tidak mengulangi tindakan yang merusak lingkungan.

Bagi saya, maknanya harus sampai pada cara lahan dikelola. Mengakui kerusakan membawa kewajiban menghentikan penyebabnya, memperbaiki akibatnya, dan mencegah pengulangan. Menanam pohon penting, tetapi merawat tata air gambut, mengawasi kegiatan usaha, serta menyediakan pilihan pengolahan lahan tanpa membakar juga membutuhkan perhatian.

Tanggung jawab itu tidak boleh dibagikan secara serampangan. Petani kecil membutuhkan alat, pendampingan, dan biaya yang terjangkau. Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga areal kelolaannya. Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan dan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk pembekuan izin terhadap satu perusahaan. Kewajiban memperbaiki pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak menjadi bagian dari tindakan tersebut.

Langkah itu perlu dikawal sampai kewajibannya dipenuhi. Tobat ekologis memperoleh bobot ketika keputusan mengubah perilaku pengelola, memperbaiki kawasan, dan mengurangi risiko bagi warga sekitar.

Menjelaskan Keadaan, Mendengar Warga

Tulisan Yuwono Setyo Widagdo tentang komunikasi negara dalam menghadapi karhutla mengangkat kegelisahan yang patut diperhatikan. Warga membutuhkan informasi yang membantu mereka menghadapi keadaan, termasuk ketika penanganan belum menghasilkan keadaan yang diharapkan.

Pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat tetap kebingungan apabila informasi datang terlambat atau berbeda antarinstansi. Karena itu, komunikasi perlu melekat pada penanganan sejak awal.

Pertanyaan warga biasanya langsung: bagaimana kondisi udara hari ini, ke mana memperoleh layanan kesehatan, apakah kegiatan sekolah berubah, dan bagaimana meminta bantuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya mudah ditemukan.

Di sinilah Bakom RI perlu mengambil peran dalam koordinasi komunikasi. Informasi kehutanan, lingkungan hidup, kebencanaan, cuaca, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus saling mendukung. Kewenangan teknis tetap berada pada masing-masing instansi, sementara penjelasan kepada warga disusun agar utuh dan mudah dipahami.

Perbedaan angka juga perlu diterangkan. Titik panas, laporan kejadian, luas terbakar, dan kualitas udara mengukur hal berbeda. Sumber data, cakupan wilayah, metode, serta waktu pembaruan harus menyertai penjelasan. Dengan begitu, publik dapat membaca angka tanpa menebak-nebak.

Pemerintah juga perlu menyampaikan apa yang belum diketahui. Perkiraan yang berubah harus diperbarui, kekeliruan informasi dikoreksi, dan keterbatasan penanganan dijelaskan. Keterusterangan semacam ini membantu warga menilai keadaan secara wajar.

Saluran keluhan pun harus berujung pada tindakan. Laporan tentang bantuan yang belum sampai atau informasi sekolah yang membingungkan perlu diteruskan kepada pejabat yang dapat menyelesaikannya. Warga berhak mengetahui tindak lanjutnya.

Kepercayaan Melampaui Batas

Pembahasan Great Talk mengenai karhutla di Kalimantan membawa perhatian pula pada dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dan dampak asap lintas batas. Dugaan harus diperiksa, sedangkan kekhawatiran negara tetangga perlu dijawab dengan data dan perkembangan penanganan.

Kerja sama ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas menyediakan ruang untuk membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membawa pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pemantauan, dan penegakan hukum dalam pembahasan regional tersebut.

Keterbukaan memperkuat posisi Indonesia. Negara yang bersedia menjelaskan masalah dan menunjukkan upayanya mempunyai dasar lebih kuat untuk meminta kerja sama.

Pemerintah terus berusaha mengatasi karhutla. Petugasnya bekerja, perangkat penanganannya bergerak, dan tanggung jawab pengelola mulai ditagih. Pekerjaan itu perlu diteruskan sambil memperbaiki kekurangannya.

Tobat ekologis harus diwujudkan dalam kebijakan yang mencegah kebakaran, penegakan hukum yang konsisten, dan pemulihan kawasan yang terukur. Pemerintah perlu membuka data, memastikan bantuan serta informasi sampai kepada warga, dan menindak pengelola yang lalai. Masyarakat dapat ikut menjaga lahan, melaporkan pembakaran, dan mengawasi tindak lanjutnya. Mari menuntut udara bersih bukan hanya saat asap datang, melainkan sebagai hasil kerja bersama yang dimulai sekarang.

Bupati Bersama Forkopimda Pakpak Bharat Menerima Kunjungan Kerja Tim Satgas PRR

admin — Sat, 17 Oct 2026 11:58:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Tim Satgas Percepatan Rehabitas dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumut Aceh melakukan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Tim yang di Pimpin oleh Brigjen TNI Fadjar Tjahjono S.I.P selaku Koordinator Wilayah Sumatera Utara didampingi Kepala Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma diterima langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd di ruang rapat bale sada arih, Kantor Bupati Pakpak Bharat (16/10).

Atas nama pemerintah dan masyarakat Pakpak Bharat kami sampaikan selamat datang kepada seluruh Tim Satgas yang hadir hari ini, kehadiran bapak dan ibu sekalian merupakan wujud nyata sinergitas yang erat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat bagi upaya percepatan pemulihan pasca bencana alam beberapa waktu lalu.

Semua tindakan dan respon cepat ini menjadi titik krusial sehingga masyarakat kembali hidup normal pasca bencana alam. Kami yakin bahwa berkat kesigapan dari seluruh tim lah sehingga rumah ibadah, rumah penduduk serta pemulihan ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pakpak Bharat bisa terlaksana dengan cepat. kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan upaya penanganan pasca bencana ini, ucap Bupati dalam sambutannya.

Sementara itu Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satuan Tugas PRR Pasca Bencana Sumut Aceh, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono S.I.P mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya Pemulihan pasca bencana alam beberapa waktu lalu.

Kami melihat progresnya cukup baik, nanti akan kita sesuaikan untuk langkah selanjutnya. Kami juga ingin mengupdate data, sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada bapak Presiden.

Laporan tentang situasi jalan penghubung Pagindar-Aceh akan kami tindak lanjuti bersama Tim Satgas Aceh II yang membawahi kota Subulussalam dan Aceh Singkil serta beberapa daerah lain di Aceh. mudah-mudahan harapan terkait jalan penghubung ini bapak bisa terlaksana. Kami hadir disini juga untuk mencari solusi apabila ada kendala-kendala di lapangan.

Alhamdulillah dari tiga belas indikator pemulihan Pakpak Bharat sudah masuk kategori hijau.

Dukungan korban rumah rusak berat/hilang memang belum cair anggarannya, itu bukan hanya Kabupaten Pakpak Bharat namun seluruh wilayah, jelas Fajar dalam paparannya.

Usai mengadakan rapat koordinasi, tim Satgas bersama Bupati Pakpak Bharat melaksanakan kunjungan lapangan guna melihat langsung upaya penanganan pasca bencana alam di beberapa kecamatan.(rbm)

Bupati Solok Serahkan Reward kepada 187 Petugas Satpol PP dan Damkar

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:57:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC)Jon Firman Pandu, S.H. Jumat (16/10/2026) menyerahkan reward berupa sembako dan uang lelah kepada 187 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang telah berpartisipasi dalam proses pembersihan material pascabencana banjir bandang di Arosuka. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Solok.

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Asril, beserta jajaran. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petugas Satpol PP dan Damkar serta semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam membantu proses pembersihan material pascabencana banjir bandang di Arosuka.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati sempat menanyakan secara langsung mengenai penyaluran uang lelah kepada seluruh petugas yang terlibat dalam proses pembersihan pascabencana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Asril, menjelaskan bahwa uang lelah telah diserahkan kepada seluruh petugas. Namun, jumlah yang diterima saat ini belum sepenuhnya lengkap dan akan diberikan tambahan pada tahap berikutnya.

Dan mengatakan , dedikasi, kerja keras, dan semangat gotong royong seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Ia berharap seluruh tahapan pemulihan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Solok bisa segera pulih," ucap Bupati Solok.

Penyerahan reward ini menjadi bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Solok terhadap para petugas yang telah bekerja keras di lapangan. Diharapkan, semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur masyarakat serta pemerintah terus terjaga demi mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang di Arosuka.(YOSE)

Sarang Narkoba Mencirim Digerebek Bandar Diringkus, Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan, BNNP Sumut, Ditresnarkoba Polda Sumut, dan Satpol PP, Jum'at (16/10/26) sore menggerebek sarang narkoba di Desa Mencirim, Kec.Kutalimbaru, Kab.Deli Serdang. Dalam penggerebekan, petugas berhasil meringkus seorang bandar, dan menyita sepucuk pistol serta sejumlah senjata tajam.

Penggerebekan, dilakukan tim gabungan usai berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya praktek jual beli narkoba di lokasi penggerebekan.

Tim gabungan yang melakukan pengintaian selama beberapa hari, kemudian berhasil meringkus FI (27) yang merupakan bandar narkoba di lokasi penggerebekan.

"Ini merupakan operasi gabungan yang kami lakukan bersama BNNP dan Ditnarkoba Polda Sumut. Dari tangan FI yang merupakan bandar, kami menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Usai menangkap FI, petugas kemudian melakukan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti lain seperti setengah kilogram ganja, sejumlah alat hisap sabu, dan timbangan elektrik. Petugas, juga menemukan sepucuk airsoft gun, 2 bilah sangkur.

"Kami temukan sepucuk pistol dan sejumlah senjata, kami duga ini memang disiapkan untuk menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan," tambah Rafli.

Pelaku dan barang bukti, kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas kemudian menghancurkan dan membakar lapak - lapak narkoba yang ada.

"Sebagai komitmen kami, kami menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada. Kawasan ini, nantinya akan kami awasi, dan penindakan serupa akan kami lakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Suling Perdana Kapolda Sumut, Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:33:00 +0700+0700

MEDAN |– Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menggelar kegiatan Subuh Keliling (Suling) perdana di Masjid Abidin, Jalan Brigjen Katamso, persimpangan Jalan Pelangi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan, silaturahmi, serta komunikasi langsung dengan warga.

Program Suling tersebut mengusung semangat transformasi Polri dengan tema "Polri Bersama Masyarakat", sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk periode 2026–2029.

Kehadiran Kapolda Sumut dalam kegiatan keagamaan di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga, sekaligus membuka ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial memiliki peran strategis dalam membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan nilai-nilai kedamaian dan kepedulian sosial.

Melalui program Subuh Keliling, jajaran Polda Sumut diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

H IKROM HELMI NASUTION SAMBUT POSITIF PROGRAM SULING

Sementara itu, tokoh masyarakat H. Ikrom Helmi Nasution menyambut baik pelaksanaan program Subuh Keliling yang digelar Kapolda Sumatera Utara di Masjid Abidin, Medan.

Menurutnya, kegiatan yang mengedepankan pendekatan keagamaan dan silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Ia berharap program Suling tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah komunikasi yang berkelanjutan untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat rasa aman, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Semangat "Polri Bersama Masyarakat" diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis, berbagai persoalan sosial maupun gangguan keamanan diharapkan dapat diantisipasi secara bersama-sama.

Pelaksanaan Suling perdana ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kemitraan antara Polda Sumatera Utara dan masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, pelayanan, serta kepercayaan publik.

Gerebek Markas Narkoba Mencirim Kampung, Bandar Disergap dan Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

darma — Sat, 17 Oct 2026 00:46:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Tim Gabungan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan - BNNP Sumut - Ditresnarkoba Polda Sumut dan Satpol PP, Jumat (16/10/2026) sore menggerebek markas narkoba di Desa Mencirim Kampung, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan, petugas berhasil sergap seorang bandar, dan menyita sepucuk pistol serta sejumlah senjata tajam.

Penggerebekan, dilakukan tim gabungan usai berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya praktek jual beli narkoba di lokasi penggerebekan.

Tigm gabungan yang melakukan pengintaian selama beberapa hari, kemudian berhasil meringkus FI (27) yang merupakan bandar narkoba dil lokasi penggerebekan.

"Ini merupakan operasi gabungan yang kami lakukan bersama BNNP dan Ditnarkoba Polda Sumut. Dari tangan FI yang merupakan bandar, kami menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH SIK MIP didampingi Wakasat Abdi Harahap SH MH kepada wartawan.

"Kami temukan sepucuk pistol dan sejumlah senjata, kami duga ini memang disiapkan untuk menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan," tambah Rafli.

Pelaku dan barang bukti, kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas kemudian menghancurkan dan membakar lapak - lapak narkoba yang ada.

Tim Kuasa Hukum PT Tun Sewindu Bantah Jokowi Laporkan Kepala Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:56:00 +0700+0700

Medan - Pembongkaran bangunan rumah liar di atas areal tambak udang milik PT Tun Sewindu di Desa Regemuk, Pantai Labu, yang dilakukan Satpol PP Pemkab Deli Serdang sudah benar dan sesuai dengan prosedur dan aturan.

Eksekusi pembongkaran banguna ruamh liar tersebut dilakukan atas permohonan dari PT Tun Sewindu.

"PT Tun Sewindu yang memohon eksekusi pembongkaran bangunan rumah liar tersebut. Tindakan Satpol PP Deli Serdang pada 14 Juli 2026 itu sudah benar dan merupakan penegakan aturan atau Perda. Tindakan Satpol PP Deli Serdang itu legal," tegas Tim Kuasa Hukum PT Tun Sewindu, AKBP (P) Amwizar SH MH dan Junirwan Kurnia SH di kantornya, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat 16 Oktober 2026.

Kepala Satpol PP Deli Serdang Marzuki telah dilaporkan Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi ke Polda Sumut dengan nomor: STTLP/B/1744/X/2026/SPKT pada 14 Oktober 2026.

"Laporan dia (Abdul Rahim) itu ke Polda Sumut tidak benar. Apa yang dilakukan Satpol PP Deli Serdang sudah benar dan tidak ada aturan yang dilanggar," kata Amwizar.

Amwizar pun menjelaskan kronologis eksekusi pembongkaran bangunan rumah liar di atas areal tambak udang milik PT Tun Sewindu di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Pada awal 2025, terdapat tiga bangunan rumah liar di atas areal tanah tambak udang PT Tun Sewindu, di antaranya milik Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi. Tim hukum PT Tun Sewindu telah mesomasi ketiga pemilik bangunan rumah liar tersebut pada 28 Juli 2025, dan dua di antara pemiliknya telah membongkar sendiri bangunan rumah liar tersebut. Berbeda dengan Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi. Ia tetap membandel dan memasang jaringan listrik PLN ke bangunan rumah liarnya.

PT Tun Sewindu pun membuat permohonan eksekusi kepada Satpol PP Deli Serdang agar mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran bangunan rumah liar milik Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi. Sehingga pada 14 Juli 2026, Satpol PP Pemkab Deli Serdang membongkar dan merobohkan bangunan rumah liar milik Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi tersebut.

Selanjutnya, pada 18 Juli 2026, Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi bersama teman-temannya lebih dari sepuluh orang, menyerbu masuk ke dalam areal tanah tambak udang milik PT Tun Sewindu dan menganiaya pegawai bernama Ir Asril Umar hingga harus membuat laporan ke Polres Deli Serdang, dengan bukti laporan nomor 750/2026 tertanggal 18 Juli 2026.

Status perkara ini sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan, setelah ditemukan fakta sebagian tanah milik PT Tun Sewindu diduga telah dialihkan Abdul Rahim alias Sadek alias
Jokowi dan kawan-kawan dengan melibatkan Kepala Desa. Sehingga PT Tun Sewindu membuat laporan dengan Nomor 782/2026 pada 27 Juli 2026. Ini juga status perkaranya sudah dalam penyelidikan di Polresta Deli Serdang.

Tidak itu saja, PT Tun Sewindu pada 23 Agustus 2026 juga kembali membuat laporan dengan Nomor 867/2026 tertanggal 23 Agustus 2026 atas dugaan tindak pidana pembakaran dan pengrusakan aset diduga dilakukan Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi dan kawan kawan.

"Status perkara ini pun dalam penyelidikan di Polresta Deli Serdang," sambung Junirwan Kurnia SH.

Tim hukum PT Tun Sewindu pun memastikan semua statement Kuasa Hukum Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi tidak benar sama sekali.

Junirwan Kurnia menegaskan lahan tambak udang tersebut sudah dimiliki dan digunakan PT Sewindu sejak tahun 1988, lengkap dengan izin bangunan, dan sampai saat ini tetap membayar PBB ke Pemkab Deli Serdang.

"Jadi tidak masuk di akal areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan diterbitkan PBB nya oleh pemerintah," katanya.

Tim Hukum PT Tun Sewindu pun meminta aparat penegak hukum untuk dapat memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Abdul Rahim alias Sadek alias Jokowi, agar ada efek jera kepadanya.

"Manusia seperti ini memang patut dan
pantas dihukum karena telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan investasi di daerah Kabupaten Deli Serdang," katanya

Junirwan Kurnia mengimbau kepada masyarakat umum, instansi sipil, dan militer, untuk tidak begitu saja percaya terhadap statement-statement maupun video-video sinetron murahan beraroma playing victim yang dibuat oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab dan terkesan membodohi publik, dimana pelaku kejahatan mengaku sebagai korban untuk menarik simpati masyarakat.

Kunjungi Labusel, Bobby Nasution Bantu Pembangunan Rumah Tahfiz dan Percepat Program Bedah Rumah

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:19:00 +0700+0700

LABUSEL – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendengarkan langsung keluhan masyarakat Desa Rintis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), sekaligus menyiapkan solusi atas sejumlah persoalan yang disampaikan warga, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan hingga bantuan bedah rumah.

Dalam pertemuan dengan masyarakat tersebut, Jumat (16/10/2026), warga menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya kebutuhan pembangunan rumah tahfiz dan perbaikan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Raudhatul Athfal Ulumahuam yang kondisinya memprihatinkan.

"Kita akan bantu pembangunan rumah tahfiz yang ada di sini, tadi katanya sekitar Rp100 juta, sama TPA juga yang kondisinya sudah cukup memperihatinkan, ini lembaga pendidikan perlu kita perhatikan," kata Bobby Nasution di Desa Rintis, Labusel, Jumat (16/10/2026).

Selain membantu fasilitas pendidikan, Bobby Nasution meminta pemerintah setempat mempercepat pendataan calon penerima bantuan program bedah rumah. Ia menargetkan pendataan warga Desa Rintis rampung dalam waktu satu minggu.

"Satu minggu saya harap sudah siap, waktu kita tidak banyak lagi, ada 15 ribu kuota bedah rumah kita dari pusat, kalau tidak terpenuhi nanti dikurangin, jadi percepat pendataannya," kata Bobby Nasution di hadapan masyarakat Desa Rintis.

Pendidik TPA Raudhatul Athfal Ulumahuam, Ita, mengungkapkan kondisi bangunan tempat anak-anak belajar masih memprihatinkan. Atap bangunan kerap bocor, bahkan monyet yang jatuh dari pohon terkadang masuk ke ruang belajar. Selain itu, fasilitas pendukung pembelajaran, seperti meja, papan tulis, dan alat musik, masih sangat terbatas.

"Saya kadang menangis saat atapnya bocor, kasihan anak-anak Pak, kadang masuk monyet yang jatuh dari pohon, mereka juga tak punya alat musik dan mejanya udah pada rusak, Alhamdulillah Pak Gubernur mau bantu, terima kasih banyak Pak," kata Ita.

Bupati Labusel Fery Syahputra Simatupang menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membantu masyarakat Desa Rintis. Ia berharap sinergi tersebut dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus mendorong pembangunan desa-desa di Labusel.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah memperhatikan warga kami, kami akan terus berkolaborasi agar lebih banyak desa lagi yang bisa kami bantu agar lebih berkembang," kata Fery.**

Kejagung Jemput Paksa Direktur PT TPL, Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:08:00 +0700+0700

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Laden alias AL, Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing.

Anwar Laden dijemput paksa oleh penyidik di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (15/10/2026), setelah disebut mangkir dari panggilan pemeriksaan Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penetapan tersangka tersebut dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Menurut Anang, tersangka diduga melakukan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari yang semestinya melalui manipulasi kode Harmonized System (HS) produk.

Penyidik menduga produk yang berdasarkan karakteristik, kegunaan, dan nilai pasarnya seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp, sengaja diklasifikasikan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Perbedaan klasifikasi produk tersebut diduga berkaitan dengan praktik pelaporan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan Manipulasi Dokumen Pajak

Selain dugaan manipulasi klasifikasi produk, Anwar Laden juga diduga menyampaikan laporan transaksi yang tidak sesuai dalam dokumen transfer pricing (Transfer Pricing Documentation/TP Doc) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB), Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik juga menduga terdapat aliran uang suap kepada tim pemeriksa pajak dalam perkara tersebut.

Kejagung memperkirakan rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan tersangka bersama pihak pemeriksa pajak itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Di sisi lain, penyidik menyatakan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp500 miliar dari Direktorat Jenderal Pajak.

Angka tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan perkara, terutama untuk mengungkap mekanisme transaksi, dugaan penyimpangan pelaporan pajak, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ditahan di Rutan Salemba

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anwar Laden ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyimpangan transaksi perusahaan, kepatuhan perpajakan, serta dugaan keterlibatan pemeriksa pajak.

Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, aliran dana, pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan, serta mekanisme yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kemnaker Latih 1.041 Penyandang Disabilitas, Sebagian Besar Sudah Bekerja dan Berwirausaha

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:04:00 +0700+0700

Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melatih 1.041 penyandang disabilitas selama Januari hingga Oktober 2026. Sebagian besar alumni pelatihan telah bekerja, sementara sebagian lainnya membuka usaha sendiri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan dan memasuki dunia kerja.

"Semoga bisa terus ditingkatkan sampai akhir tahun. Menurut saya, 1.041 ini satu capaian yang luar biasa karena kita ingin menghadirkan kesempatan yang sama kepada teman-teman disabilitas. Sebagian besar dari mereka sudah bekerja dan membuka usaha sendiri," ujar Yassierli saat menghadiri Orientasi Peserta Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch V Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jumat (16/10/2026).

Untuk memperluas akses pelatihan, Kemnaker berencana membangun pusat pelatihan khusus penyandang disabilitas di Bekasi pada 2027. Pusat pelatihan ini diharapkan menjadi sarana bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Pusat pelatihan tersebut direncanakan menyediakan sejumlah program, antara lain call center, teknologi informasi (IT), barista, dan menjahit. Program-program tersebut diharapkan membekali peserta dengan keterampilan yang relevan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Yassierli berharap pusat pelatihan tersebut dapat menjadi percontohan pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu terus hadir untuk memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas.

"Kita ingin teman-teman disabilitas tersenyum dan pemerintah hadir untuk mereka," kata Yassierli.

Manfaat pelatihan vokasi dirasakan Muhammad Fahri (21), penyandang disabilitas tunarungu yang mengikuti pelatihan barista selama satu bulan. Setelah menyelesaikan pelatihan, Fahri mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe.

"Manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan, saya mendapatkan pekerjaan. Sekarang saya sudah bekerja di sebuah kafe," ujar Fahri melalui penerjemah bahasa isyarat.

Berbekal pengalamannya, Fahri mengajak penyandang disabilitas lainnya, khususnya sesama tunarungu, untuk mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kemampuan masing-masing.rel

Antisipasi Dampak Kabut Asap di Medan, DPRD Minta Sinergi Lintas Instansi dan Kesiapan PJJ

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Medan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd., menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah jika kondisi udara dinilai sudah membahayakan. Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan Pemerintah Kota Medan dan pihak sekolah untuk melakukan persiapan matang, khususnya terkait ketimpangan kepemilikan gawai serta kuota internet agar kebijakan PJJ tidak malah membebani orang tua siswa.

Sri Rezeki menegaskan bahwa opsi meniadakan pembelajaran tatap muka harus dipertimbangkan secara terukur dan tetap mengacu pada panduan Kemendikbudristek agar kualitas belajar siswa tidak merosot. Ia berharap opsi PJJ hanya bersifat sementara sembari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bekerja sama menanggulangi sumber karhutla. Menurutnya, perlindungan terhadap anak-anak dan capaian kurikulum pendidikan harus berjalan seimbang di tengah situasi tanggap darurat bencana asap ini.

Guna melindungi masyarakat secara menyeluruh, DPRD Kota Medan mendorong sinergi ketat antar-instansi seperti Diskominfo, BMKG, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Secara khusus, Dinas Kesehatan diminta bertindak cepat mengantisipasi potensi lonjakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. Langkah konkrit yang didorong meliputi pembagian masker gratis di area publik, edukasi kesehatan secara masif, serta penyiagakan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Medan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan sejauh ini telah menerbitkan Surat Edaran No. 400.3.5/9753 yang mewajibkan penggunaan masker dan melarang aktivitas luar ruangan bagi para siswa. Kepala Disdikbud Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, menjelaskan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan kualitas udara secara berkala dan belum memutuskan untuk meliburkan sekolah atau mengalihkan pembelajaran penuh ke PJJ. Rel

IHSG Anjlok 8 Persen, Bursa Efek Indonesia Lakukan Pembekuan Sementara Perdagangan

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:58:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada sistem perdagangan Jakarta Automated Trading System (JATS) pada Jumat (16/10/2026). Langkah darurat ini dipicu oleh penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melorot tajam hingga mencapai 8 persen. Pembekuan sementara diberlakukan pada pukul 08:58:00 waktu JATS dan perdagangan dijadwalkan kembali berlanjut pada pukul 09:28:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Langkah penghentian sementara ini diambil oleh pihak bursa guna menjaga perdagangan saham agar senantiasa berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien di tengah tingginya volatilitas pasar. Pihak BEI menegaskan bahwa penerapan trading halt tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas serta Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

Bagi para pelaku pasar dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih mendalam terkait ketentuan serta regulasi mengenai kebijakan penghentian perdagangan ini, BEI telah menyediakan akses dokumen resmi melalui laman resminya di www.idx.co.id. Informasi detail mengenai Peraturan Nomor II-A dapat diakses pada menu Peraturan Perdagangan, sedangkan rincian Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025 dapat dilihat pada tab Keputusan Direksi. Rel

Bupati Klaten Hamenang Ditahan KPK, Uang Rp1,9 Miliar Disita

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:57:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, setelah memeriksanya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sejak Kamis (15/10/2026).

Hamenang keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 18.31 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan kedua tangan diborgol.

Dalam perkara ini, Hamenang ditahan bersama dua pihak lainnya, yakni Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, serta M Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang terungkap melalui OTT tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah dilakukan ekspose pada Kamis malam.

"Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Hamenang sendiri telah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 07.01 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Ia datang dengan didampingi penyidik menggunakan mobil berwarna hitam.

19 Orang Diciduk, Uang Rp1,9 Miliar Disita

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 20 orang, termasuk Hamenang dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yakni Klaten dan Jakarta.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai yang nilainya mencapai Rp1,9 miliar.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Kasus tersebut juga dikaitkan dengan dugaan suap proyek dan rekayasa hasil audit BPK. Dugaan ini menjadi perhatian serius karena melibatkan kepala daerah dan pejabat lembaga pemeriksa keuangan negara.

Keterlibatan pejabat BPK dalam perkara yang berkaitan dengan hasil audit menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Meski demikian, konstruksi lengkap perkara, termasuk dugaan aliran uang, proyek yang menjadi objek perkara, serta peran masing-masing pihak, masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Dinas LHK Pastikan Tidak Ada Titik Api, Kabut Asap di Sumut Kiriman Luar Daerah

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara (Sumut) memastikan tidak ada lagi titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumut. Sementara kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi belakangan ini, termasuk di Kota Medan, merupakan dampak asap kiriman dari luar daerah akibat pergerakan arah angin.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).

Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan lalu, Sumut sempat mendeteksi dua titik api yang berada di Kabupaten Asahan dan Samosir. Namun, berkat kesiapsiagaan dan kolaborasi masyarakat bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Dinas LHK, seluruh titik api tersebut berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar," ujar Heri.

Ia mengatakan, Karhutla secara nasional saat ini didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau. Kondisi lahan gambut yang mengering akibat cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan serta menghasilkan asap pekat.

Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik langkah Pemerintah Pusat yang telah membentuk badan khusus untuk penanganan dan rehabilitasi mangrove serta gambut. Menurut Heri, ekosistem gambut memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan metode penanganan yang berbeda dibandingkan hutan produksi maupun hutan lindung.

"Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemprov Sumut terus membagikan masker kepada masyarakat dan berkoordinasi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak. DLHK Sumut juga mengimbau masyarakat untuk terus berkolaborasi dan tidak melakukan pembakaran lahan guna mencegah meluasnya karhutla serta dampak kesehatan yang ditimbulkannya.**(Rel/DISKOMINFO SUMUT)