Belum Terapkan Tilang, Polres Paluta Pilih Cara Humanis dalam Operasi Patuh Toba 2026

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:34:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Polres Padang Lawas Utara (Paluta), Polda Sumatera Utara, terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026. Pada tahap awal operasi, kepolisian lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, menyasar berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari pengendara kendaraan bermotor, pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pengemudi angkutan umum.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Paluta berupaya membangun budaya tertib berlalu lintas dengan mendorong masyarakat memahami pentingnya keselamatan selama berkendara, bukan semata-mata karena adanya pengawasan petugas kepolisian.

Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandino melalui Kasat Lantas Iptu Kusno Siagian, S.H., mengatakan bahwa sosialisasi menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan jajarannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.

Menurutnya, penggunaan perlengkapan keselamatan berkendara, khususnya helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI), menjadi perhatian utama dalam kegiatan edukasi tersebut.

"Untuk saat ini kita masih melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelajar dan ASN, juga para pengemudi angkutan umum. Tujuannya untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm standar SNI," ujar Iptu Kusno Siagian.

Selain mengingatkan penggunaan helm SNI, personel Satlantas Polres Paluta juga memberikan imbauan mengenai kelengkapan kendaraan bermotor agar sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Masyarakat turut diingatkan untuk tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain menimbulkan kebisingan, penggunaan knalpot tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta ketertiban di lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, Satlantas Polres Paluta saat ini belum menerapkan penindakan hukum berupa tilang. Petugas masih mengedepankan penyampaian imbauan, pemahaman aturan, serta edukasi secara langsung kepada para pengguna jalan.

Iptu Kusno Siagian menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas dalam tahapan sosialisasi yang sedang berlangsung.

"Untuk penindakan hukum secara tilang belum kita laksanakan. Kita masih mengedepankan pendekatan humanis melalui edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, sekaligus membentuk kebiasaan berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh pengguna jalan.

Dengan demikian, pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 di wilayah hukum Polres Padang Lawas Utara diharapkan mampu menekan angka pelanggaran serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Polres Paluta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, dan berkeselamatan.

Melalui semangat Operasi Patuh Toba 2026, polisi dan masyarakat diharapkan dapat membangun budaya berlalu lintas yang mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar kewajiban untuk menghindari sanksi.zal

Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan Tangkap Dua Perempuan dalam Kasus Sabu, Pemasok Berinisial IPIN Diburu

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu.

Dalam pengungkapan yang berlangsung Rabu malam (4/11/2026), polisi mengamankan dua orang perempuan di kawasan Silayang-layang, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Kedua perempuan tersebut masing-masing berinisial SPH alias Cecun (24), warga Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dan LL (48), warga Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Keduanya diamankan sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gudang milik seseorang berinisial RISKI. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika jenis sabu yang melibatkan dua perempuan di lokasi tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky, SH, SIK, MH, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya, termasuk menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

"Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang berupaya merusak masyarakat, khususnya generasi muda, melalui peredaran barang haram tersebut," tegas Kapolres.

Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu aparat mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima informasi mengenai dugaan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan dua orang perempuan di kawasan Silayang-layang.

Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono, SH, MH.

Menindaklanjuti laporan itu, Kasat Resnarkoba bersama KBO Satresnarkoba IPDA Amun K. Siregar, SH, MH, menginstruksikan tim operasional untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud.

Setelah memastikan keberadaan target, petugas bergerak menuju lokasi dan melakukan penindakan sekitar pukul 22.00 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi menemukan satu plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,61 gram dari tangan SPH alias Cecun.

Petugas kemudian mengamankan LL yang diduga menjual sabu kepada SPH alias Cecun.

Selain mengamankan kedua perempuan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,61 gram, satu unit timbangan digital berukuran kecil, serta satu plastik klip transparan berisi 10 plastik klip kosong berukuran kecil.

Petugas juga menyita satu alat isap sabu atau bong yang ditemukan di lantai, uang tunai sebesar Rp130.000, serta satu kantong plastik berwarna hitam.

Dari hasil interogasi awal, LL menerangkan bahwa sabu yang diduga diperjualbelikannya tersebut diperoleh dari seorang perempuan berinisial IPIN yang saat ini masih dalam penyelidikan polisi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky kembali mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, tokoh masyarakat hingga generasi muda, untuk bersama-sama membangun lingkungan yang bersih dari narkoba.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Setiap informasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum," ujarnya.

Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Saat ini, SPH alias Cecun dan LL beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Keduanya diduga melanggar ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Padangsidimpuan menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan melalui penegakan hukum, penyelidikan, serta kerja sama dengan masyarakat demi menjaga keamanan dan melindungi generasi penerus bangsa.zal

Bupati Solok Buka Pelatihan Akses Keuangan bagi Pelaku IKM, UMKM dan Usaha Disabilitas Kabupaten Solok

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:33:00 +0700+0700

Kabupaten Solok: Dumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat dan mendorong kemandirian pelaku usaha, Kamis (05/11/2026), bertempat di Aula Islamic Center Koto Baru secara resmi membuka Pelatihan Akses Keuangan bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Pelaku Usaha Disabilitas Kabupaten Solok.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Kepala Baznas Kabupaten Solok, kepala OPD terkait, serta para pelaku IKM, UMKM dan pelaku usaha disabilitas di Kabupaten Solok.

Dengan mengusung tema "Membangun Ekosistem Pembiayaan, Penguatan Produk dan Perluasan Pasar di Kabupaten Solok". Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan, memperkuat kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Solok dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan IKM dan UMKM merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan mengatakan Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan membuka peluang bagi para pelaku usaha agar dapat berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan.

Juga menekankan pentingnya semangat, kreativitas, dan inovasi bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, pelaku UMKM harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia, termasuk akses permodalan dan pemasaran, agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Solok, pada kesempatan tersebut turut menyerahkan bantuan sebesar Rp. 80 juta untuk pelaku UMKM di Kabupaten Solok. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pengembangan usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi para penerima manfaat.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan, dengan dukungan akses pembiayaan yang lebih mudah, produk yang semakin berkualitas, serta pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha di Kabupaten Solok.(YOSE)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:32:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24co

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (05/11/2026) di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dan persetujuan penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda), serta penandatanganan berita acara persetujuan, penyampaian pendapat akhir Bupati Solok,

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, kepala OPD, serta para camat.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Yetti Aswati. Dalam laporannya, disampaikan bahwa pembahasan RAPBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

APBD merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembahasan Ranperda APBD bertujuan untuk melakukan pencermatan, penelaahan, penyesuaian, serta penyempurnaan terhadap rancangan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta aspirasi masyarakat.

Diharapkan melalui pembahasan tersebut, APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan bagi terwujudnya anggaran yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok.

Kemudian , rapat dilanjutkan dengan persetujuan penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi Perda serta penandatanganan berita acara persetujuan oleh pihak terkait.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah melaksanakan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 secara intensif dan konstruktif.

Bupati menjelaskan bahwa berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan selama proses pembahasan merupakan bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah agar lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Bupati mengatakan, terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dan memberikan perhatian serius untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku.

Juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya Bapelitbang dan perangkat daerah terkait, agar mencermati serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara sungguh-sungguh.

Dengan disetujuinya Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 menjadi Perda, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.(YOSE)

Walikota Solok Terima Penghargaan Parasamya Karya Kencana Solok

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:31:00 +0700+0700

Jakarta : Sumut24.co

Kamis, ( 05/11/ 26 ) Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Ramadhani Kirana Putra, di Hotel Bidakara, Jakarta
menerima penghargaan Parasamya Karya Kencana, sebagai apresiasi bagi pengelola Program Keluarga Berencana (KB) tingkat Kabupaten/Kota yang
Penghargaan tingkat nasional tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr.H.Wihaji.

Wali Kota Solok didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kota Solok Delfianto.Tur Asia Tenggara

Dikatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai memiliki komitmen, kinerja, dan keberhasilan dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana, mulai dari tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, hingga berbagai inovasi di bidang pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut.
Dikatakannya, capaian ini merupakan wujud nyata kerja keras, kolaborasi, dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Penghargaan Parasamya Karya Kencana ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kota Solok untuk terus memperkuat pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga secara berkelanjutan,"tuturnya.

Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra mengatakan Capaian ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh perangkat daerah, tenaga lini lapangan, kader, serta partisipasi aktif masyarakat yang selama ini bersama-sama menyukseskan berbagai program pembangunan keluarga di Kota Solok.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Solok berharap semangat kolaborasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Prestasi bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi bukti komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan pembangunan keluarga yang lebih baik bagi masyarakat Kota Solok, (YOSE)

Wakil Ketua DPRD Simalungun Bonauli Rajagukguk sebagai Kader Gerindra : Usut Tuntas Penyadapan Presiden Prabowo

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:30:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24 Wakil

Ketua DPRD Simalungun Bonauli Rajagukguk menyampaikan kekhawatirannya terhadap penyadapan presiden Prabowo Subianto.

Bona menilai, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga tindakan yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kader Gerindra itu pun menyampaikan dukungan terhadap Prabowo.

"Saya sebagai kader Gerindra merasa khwatir dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ini bukan tindakan yang patut dan kami selaku kader Gerindra meminta agar kasus ini diusut tuntas," kata Bona kepada tribun, Kamis (5/11/2026).

Bona berpandangan, penyadapan terhadap presiden Prabowo tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengarah pada tindakan makar sebab kedudukan Prabowo sebagai kepala negara.

Dia menyampaikan, seluruh kader Gerindra termasuk di Simalungun terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendukung Polri mengusut persoalan tersebut.

"Kami kader Gerindra yang ada Simalungun bersama presiden Prabowo. Kami meminta agar kasus penyadapan ini diusut tuntas," jelas Bona.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri sebagai tersangka.

Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Aksi tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Bona pun mengajak seluruh kader Gerindra di Simalungun bersama sama mengawal proses hukum yang berjalan dan tetap mengikuti intrusi partai dengan tetap menjaga kondusifitas.

"Kami akan mengawal proses hukum yang tengah berjalan dan akan tetap menjaga kondusifitas di tengah masyarakat. Dan sekali lagi kami sangat menyayangkan peristiwa ini," tutur Bona.(LP)

Rakernas SPS 2026 Hasilkan Enam Rekomendasi Strategis, Lampung Jadi Tuan Rumah Kongres 2027

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:20:00 +0700+0700

SAMARINDA, — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2026 menghasilkan enam rekomendasi strategis yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, persiapan Kongres SPS 2027, hingga keberlanjutan industri pers nasional dan daerah. Salah satu keputusan penting forum tersebut adalah penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Kongres SPS 2027 yang direncanakan berlangsung pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 SPS.

Mengusung tema "Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres SPS 2027", Rakernas yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (5/11), menjadi momentum konsolidasi pengurus pusat dan provinsi dalam memperkuat kelembagaan SPS sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan industri pers yang terus berkembang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa perjalanan delapan dekade SPS merupakan upaya organisasi dan industri pers Indonesia untuk terus beradaptasi menghadapi perubahan zaman. "Delapan puluh tahun perjalanan SPS telah membawa organisasi ini melintasi berbagai perubahan besar dalam kehidupan pers Indonesia. Dari masa ketika surat kabar menjadi salah satu sumber utama informasi masyarakat, hingga hari ini ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi," ujar Januar P. Ruswita.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut SPS untuk terus memperkuat peran sebagai rumah bersama perusahaan pers, sekaligus menjadi organisasi yang mampu menjawab kebutuhan anggotanya di tengah tantangan keberlanjutan bisnis media.

Dalam konteks itu, Kongres SPS 2027 dipandang bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat bersama SPS Provinsi Lampung untuk menetapkan jadwal dan mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Kongres sesuai AD/ART SPS.

Selain menetapkan Lampung sebagai tuan rumah, Rakernas merekomendasikan agar penyempurnaan AD/ART menjadi salah satu agenda prioritas Kongres 2027, khususnya menyangkut pengaturan Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) dan tata kelola SPS Provinsi. Penyempurnaan aturan organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian mekanisme kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi antara pengurus pusat dan daerah, serta memastikan organisasi mampu merespons dinamika dan kebutuhan anggotanya.
Dalam pembahasan tata kelola organisasi, Rakernas juga merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 membahas penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Pengurus SPS Provinsi dalam organisasi partai politik.

Ketentuan tersebut saat ini tercantum dalam Anggaran Dasar SPS, BAB IV tentang Organisasi, Pasal 12 Ayat (8). Rekomendasi Rakernas merupakan usulan perubahan yang selanjutnya perlu dibahas dan diputuskan melalui mekanisme Kongres sesuai ketentuan organisasi.

Di sisi lain, Rakernas turut memberikan perhatian terhadap penguatan identitas kelembagaan SPS melalui rekomendasi pembentukan lagu mars organisasi. Kehadiran Mars SPS diharapkan menjadi simbol pemersatu yang memperkuat rasa memiliki, kebanggaan, dan semangat kebersamaan seluruh anggota SPS di berbagai daerah.

Kemitraan Strategis
Selain membahas agenda internal organisasi, Rakernas SPS 2026 memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah. Forum menyepakati pentingnya penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha perusahaan media, serta meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Bagi SPS, keberlanjutan perusahaan pers merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberadaan media yang profesional dan mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya bagi masyarakat.
Karena itu, hubungan antara industri pers dan pemerintah perlu dibangun dalam kerangka kemitraan yang sehat, saling mendukung, dan berorientasi jangka panjang, tanpa mengurangi kebebasan redaksional maupun fungsi kontrol sosial pers.

Rakernas juga menyoroti dampak kebijakan fiskal Pemerintah Pusat terhadap aktivitas ekonomi daerah dan keberlangsungan industri pers. Melalui rekomendasi keenam, SPS mendorong Pemerintah Pusat agar lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan mempertimbangkan dampak turunannya terhadap sektor riil serta ekosistem pers nasional dan daerah.

Pengurangan kapasitas fiskal daerah dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan belanja pemerintah daerah, yang pada akhirnya turut berdampak pada berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan pers.

Bagi industri media daerah, dinamika ekonomi lokal memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, SPS memandang pentingnya kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kondisi daerah serta dampak yang mungkin timbul terhadap ekosistem pers.

Seruan tersebut merupakan bagian dari komitmen SPS untuk memperjuangkan lingkungan usaha yang memungkinkan perusahaan pers tetap tumbuh secara sehat, profesional, dan independen.

Rakernas SPS 2026 diikuti perwakilan dari sembilan provinsi, yakni SPS Aceh, SPS Riau, SPS Jawa Barat, SPS Banten, SPS Jawa Timur, SPS Kalimantan Tengah, SPS Kalimantan Timur, SPS Kepulauan Riau, dan SPS Sulawesi Utara.

Berikut enam rekomendasi SPS yang ditetapkan saat Rakernas:
Rakernas menyepakati Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggaraan Kongres SPS 2027, dengan rencana pelaksanaan pada Juni 2027 bersamaan dengan HUT ke-81 SPS. Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat dan SPS Lampung untuk menetapkan jadwal serta mempersiapkan seluruh kebutuhan Kongres sesuai AD/ART SPS.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 menjadikan penyempurnaan AD/ART, khususnya pengaturan Musdaprov dan tata kelola SPS Provinsi, sebagai salah satu agenda prioritas.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres 2027 melakukan Penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan Pengurus SPS Provinsi dalam Organisasi Partai Politik seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) BAB IV – Organisasi, Pasal 12 Ayat (8).

Rakernas merekomendasikan agar SPS memiliki lagu mars sebagai simbol pemersatu, menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan seluruh anggota, serta memperkuat identitas organisasi.

Rakernas SPS 2026 menyepakati penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Guna secara bersama-sama menguatkan ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha, dan menjaga kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Rakernas SPS mendorong agar Pemerintah Pusat lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), karena dampak turunannya sangat memukul sektor riil dan ekosistem pers nasional dan daerah.rel

Cook for World: Menghidupkan Teknologi AI dengan Sentuhan 'Beautiful Heart'

admin — Fri, 06 Nov 2026 11:52:00 +0700+0700

JAKARTA – Natalia Tjahja, pendiri Maria Monique Last Wish Foundation dan Kreator 100 CTFP, kembali membawa terobosan kemanusiaan yang menyentuh hati. Setelah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan anak-anak dan kaum disabilitas global—termasuk menciptakan Anthem untuk APC dan film non-profit Movie Boccia, pencetus Asia Cooking Journeys —kini sebuah berkat baru hadir dalam perjalanannya sebagai seorang AI filmmaker.

Melalui proyek sinematik bertajuk "Cook for World", Natalia berkolaborasi secara indah dengan teknologi Google Veo. Dalam kerja sama ini, Natalia merancang seluruh alur cerita, karakter, serta arahan kamera dari hati, sementara Google Veo menghidupkannya secara visual. Kolaborasi ini lahir dari diskusi mendalam untuk menyebarkan pesan ketulusan universal melalui keindahan kuliner global.

Menariknya, "Cook for World" hadir sebagai sebuah gerakan sinematik baru yang unik di YouTube, yang merayakan pesan beautiful hearts lewat tayangan kuliner dunia.

Sebagai hidangan perdana, proyek ini mengangkat Pão de Queijo, makanan khas legendaris dari Brasil. Dipilihnya kuliner Brasil ini secara khusus didedikasikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk negara asal Andrew Parsons,President IPC, sosok luar biasa yang dihormati sebagai "Father of 100 CTFP Worldwide". Kehangatan cita rasa autentik inilah yang dipilih untuk menjembatani pesan cinta kasih antarbangsa.

Melalui karya ini, Natalia Tjahja juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Larry Page, Sergey Brin, serta Sundar Pichai. Visi dan kepemimpinan humanis mereka telah melahirkan teknologi inklusif yang kini mampu menjadi jembatan kebaikan bagi para kreator di seluruh dunia.

Seluruh karya sinematik ini dapat disaksikan melalui channel YouTube resmi @beautifulheartai. Proyek "Cook for World" hadir bukan untuk mencari pengikut, melainkan menjadi ruang bagi siapa saja untuk berhenti sejenak dan merasakan indahnya from the heart.red

Kasus Meninggalnya Yasmin Nazwa Munibah : LBH RI Nusantara Kirim Surat Somasi ke RSUD HAMS Kisaran, Beri Waktu 3×24 Jam

admin — Fri, 06 Nov 2026 08:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH RI) Nusantara telah secara resmi mengirimkan surat somasi dan teguran hukum kepada Plt. Direktur RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, terkait meninggalnya pasien anak bernama Yasmin Nazwa Munibah (±7 tahun) pada Senin, 2 November 2026. Surat bernomor 018/YLBH/RI/Nusantara/AS/XI/2026 tertanggal 5 November 2026 ini memberikan tenggang waktu 3 kali 24 jam bagi pihak rumah sakit untuk memberikan tanggung jawab dan penjelasan resmi kepada keluarga serta masyarakat luas.

Berdasarkan kronologi yang dirinci dalam surat somasi, Yasmin dibawa ke IGD RSUD HAMS pada tanggal 1 November 2026 sekira pukul 19.00 WIB. Saat itu, keluarga sudah menyampaikan bahwa almarhumah belum terdaftar BPJS, dan salah seorang aparat kelurahan setempat siap membantu pendaftarannya. Dokter spesialis anak yang ditunjuk untuk menangani, dr. Alfian, dijadwalkan baru akan bertugas keesokan harinya, yaitu Senin, 2 November 2026.

Sejak pagi hari tanggal 2 November, keluarga berulang kali menanyakan kedatangan dokter tersebut, namun terus diberitahu bahwa dokter akan datang sekitar pukul 10.00 WIB. Pada pukul 10.00 pagi, kondisi Yasmin justru menurun drastis. Keluarga berulang kali memanggil perawat dan menanyakan keberadaan dokter, namun dokter tidak kunjung hadir. Hingga akhirnya sekitar pukul 12 siang, kondisi almarhumah semakin kritis dan dokter jaga yang turun tangan menanganinya.

Dalam kepanikan, keluarga mendatangi kediaman dokter tersebut yang diketahui berjarak hanya sekitar 10 meter dari ruang perawatan anak Asoka. Dokter berjanji akan segera datang, namun sesampainya keluarga kembali ke ruangan, Yasmin telah meninggal dunia. Dokter baru tiba beberapa menit setelah kejadian tersebut.

Ketua Umum YLBH RI Nusantara, Julianto Putra LH, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa hingga saat ini pihak keluarga belum menerima salinan rekam medis almarhumah, padahal itu adalah hak pasien yang dijamin undang-undang. Diduga kuat terjadi pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan hukum, antara lain, Pasal 174, 438, dan 440 (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan — kewajiban mendahulukan penyelamatan nyawa dan sanksi penolakan penanganan, Pasal 474 (3) dan 475 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) kelalaian yang menyebabkan kematian, Serta aturan disiplin profesi tenaga kesehatan berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2025 dan KMK No.HK.01.07/MENKES/775/2025.

"Kami minta itikad baik berupa pertanggungjawaban dan keterangan resmi kepada publik dalam waktu 3 × 24 jam sejak surat ini diterima. Jika tidak ada tanggapan, kami akan melakukan upaya hukum lebih lanjut, baik jalur pidana maupun perdata," tegas Julianto Putra LH saat dikonfirmasi Wartawan, Jum'at (6/11/2026).

Tembusan surat ini juga disampaikan kepada Presiden RI, Kapolri, Ketua Ombudsman RI, Menteri Kesehatan RI, Bupati Asahan, Inspektorat Kabupaten Asahan, serta disebarkan ke seluruh media massa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD HAMS Kisaran terkait surat somasi tersebut. (tec)

TP Posyandu Asahan Ukir Prestasi, Raih Harapan I Lomba 6 Bidang SPM Tingkat Sumut 2026

admin — Fri, 06 Nov 2026 08:45:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Asahan! Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Asahan berhasil meraih peringkat Harapan I dalam Lomba Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian Rapat Kerja TP Posyandu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (05/11/2026).

Raker yang dimulai pukul 09.00 Wib ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat konsolidasi antara TP Posyandu di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi terkait pelaksanaan enam bidang SPM. Acara juga menjadi momen pemberian apresiasi bagi daerah yang berprestasi, diharapkan dapat memacu kabupaten/kota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di wilayah masing-masing.

Plt. Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhamad Suib, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan cermin sejauh mana pelayanan dasar di masyarakat telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Pengurus TP Posyandu Pusat, Yudhi Timor Bimo Prakoso, menekankan peran strategis Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. "Posyandu merupakan pelayanan dasar yang berhak diterima seluruh warga negara. Kami juga menitipkan pesan pentingnya perhatian terhadap anak usia 0–5 tahun, terutama pemenuhan imunisasi, karena ini adalah investasi kesehatan generasi penerus bangsa," ujarnya.

Ia berharap keberadaan Posyandu benar-benar hadir dan menjangkau masyarakat luas, serta terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Atas capaian membanggakan ini, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya. "Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan gotong royong seluruh kader Posyandu, pemerintah daerah, serta semua pihak yang senantiasa mendukung penguatan pelayanan Posyandu di Asahan," ungkapnya.

Ny. Yusnila juga mengingatkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar piala semata, melainkan motivasi untuk terus berbenah. "Kita tidak boleh berpuas diri. Mari kita tingkatkan kapasitas, perkuat koordinasi lintas sektor, dan hadirkan pelayanan yang berkualitas, merata, serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat," ajaknya.

Adapun hasil lengkap Lomba Kabupaten/Kota Pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut, Juara I : Kabupaten Humbang Hasundutan., Juara II : Kabupaten Deli Serdang., Juara III : Kabupaten Tapanuli Selatan., Harapan I : Kabupaten Asahan., dan Harapan II : Kabupaten Toba., serta Harapan III : Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kemudian kategori Desa/Kelurahan, Juara I : Desa Sibuntuon Parpea, Kabupaten Humbang Hasundutan., Juara II : Pasar VI Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang., Juara III : Desa Bulumario, Kabupaten Tapanuli Selatan., Harapan I : Desa Naru Monda I, Kabupaten Toba., dan Harapan II : Desa Air Teluk Kiri, Kabupaten Asahan., serta Harapan III : Desa Kota Pari, Kabupaten Serdang Bedagai.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung lancar dan sukses ini resmi ditutup pada pukul 11.30 Wib dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Semangat kader Posyandu Asahan untuk terus berbakti bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pun semakin terpupuk. (dre)

Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi BSI, Siap Bersinergi Kembangkan Ekonomi Tanjungbalai

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:22:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana kerja sama dan sinergi yang ditawarkan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menerima audiensi Branch Manager BSI KCP Tanjungbalai, M Fadli Azmi, bersama jajaran di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis antara BSI dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan itu, Branch Manager BSI KCP Tanjungbalai, M Fadli Azmi, menyampaikan sejumlah program yang berpotensi disinergikan dengan pemerintah daerah.

Di antaranya penguatan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Fadli, BSI juga siap mendukung pelaku UMKM melalui pemanfaatan layanan perbankan syariah, akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga edukasi pengelolaan keuangan.

Selain itu, BSI menawarkan peluang kerja sama dalam optimalisasi layanan perbankan, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengelolaan transaksi keuangan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kami berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan produktif. Melalui sinergi ini, kami ingin turut mendorong kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah," ujar Fadli.

Sementara itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut positif berbagai program dan tawaran kerja sama yang disampaikan jajaran BSI KCP Tanjungbalai.

Ia menegaskan, sinergi antara lembaga perbankan dan pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan, mendukung pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh pihak agar setiap rencana kerja sama dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat nyata.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kolaborasi dengan BSI terus diperkuat, sehingga kehadiran layanan perbankan syariah tidak hanya memperluas akses keuangan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pendorong berkembangnya UMKM dan perekonomian daerah. (eko)

Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai, Wali Kota Mahyaruddin Turun ke Gerai Samsat Tanjungbalai

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:19:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Kota Tanjungbalai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) resmi memberikan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 2 hingga 30 November 2026.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapat sejumlah keringanan, mulai dari penghapusan tunggakan pokok pajak hingga denda administrasi.

Menyikapi kebijakan itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turun langsung mengunjungi Gerai Samsat Tanjungbalai yang beroperasi di Kantor Wali Kota, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungannya, Mahyaruddin mengajak masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebab, program pemutihan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan.

"Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjungbalai. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, program yang digulirkan Pemprov Sumut tersebut bukan hanya memberikan keringanan kepada wajib pajak, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk menyukseskan program tersebut, UPT Samsat Tanjungbalai juga menggencarkan sosialisasi dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengapresiasi langkah tersebut dan berharap informasi mengenai pemutihan pajak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan Sumatera Utara ke depan," katanya.

Ia menegaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat diimbau segera mendatangi Kantor UPT Samsat Tanjungbalai maupun gerai Samsat yang tersedia.

Adapun keringanan yang diberikan dalam program pemutihan tersebut meliputi pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, pajak progresif, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL maupun layanan e-Samsat sesuai persyaratan yang berlaku.

Program pemutihan tersebut hanya berlangsung hingga 30 November 2026. Masyarakat diharapkan segera memanfaatkan kesempatan itu sebelum masa pemberlakuannya berakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPT Samsat Tanjungbalai Susi Haryanti, Asisten Administrasi dan Umum Hamdani, Kepala BPKPD Siti Fatimah serta sejumlah warga yang sedang membayar pajak kendaraan. (eko)

Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:15:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO – Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

"Peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi)," ujar Suhermanto.
Ia menjelaskan, penyidik telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Slamet Uliandi dalam perkara tersebut.
Dengan penetapan ini, Slamet Uliandi menjadi tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik Bareskrim Polri masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta keterlibatan pihak-pihak lainnya.
(Redaksi SUMUT24.CO)

Nama Listyo Sigit Ikut Disorot dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Begini Respons Jokowi saat Dicecar Wartawan

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:10:00 +0700+0700

Jakarta — Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Saat ditanya awak media seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi dimintai tanggapan mengenai perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Nama Listyo Sigit Muncul dalam Persidangan

Kasus penyadapan turut menjadi pembahasan dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo.

Awalnya, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menanyakan sosok Kapolri yang menjabat ketika Jokowi melaporkan perkara ijazahnya ke kepolisian.

Jokowi sempat menjawab tidak mengingat nama Kapolda Metro Jaya saat itu. Namun, ketika ditanya mengenai Kapolri, ia menyebut nama Listyo Sigit.

"Pak Listyo Sigit," jawab Jokowi di hadapan majelis hakim.

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai hubungan pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Jaksa penuntut umum sempat menyampaikan keberatan karena menilai pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ijazah.

Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Nama Listyo Sigit menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik.

Penyidikan Masih Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan perkara tersebut masih berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Menurut Yusril, penyidik masih mendalami materi yang menjadi sasaran penyadapan serta tujuan tindakan tersebut.

Karena itu, pernyataan Jokowi agar semua pihak menghormati proses hukum disampaikan di tengah penyidikan yang masih berlangsung.

Kasus ini masih harus melalui tahapan hukum untuk menguji dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban para tersangka.
Red

Enam Brigade Pangan Dapat 34 Alsintan, Saipullah Pasang Target Swasembada Pangan Madina

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:10:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sektor pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Sebanyak enam Brigade Pangan di Kecamatan Siabu menerima bantuan 34 unit alsintan dari Kementerian Pertanian melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Kamis (5/11/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, setelah pelaksanaan kegiatan Tanam Serentak Pertanian Modern menggunakan metode PM-AAS di Desa Hutaraja, Kecamatan Siabu.

Bantuan ini terdiri dari enam unit traktor roda empat, enam unit crawler, serta 22 unit pompa air. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan, meningkatkan efektivitas pengairan, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Madina.

Bupati Saipullah Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, khususnya Polbangtan Medan, atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurutnya, bantuan alsintan tersebut bukan sekadar penambahan fasilitas pertanian, tetapi merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi menuju sistem pertanian modern.

Ia menegaskan, modernisasi pertanian harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, serta kemampuan petani dalam mengelola teknologi pertanian secara tepat.

"Ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sektor pertanian kita. Kita ingin produksi pangan meningkat, pekerjaan petani semakin efisien, dan pertanian Madina semakin modern serta memiliki daya saing," ujar Saipullah.

Dalam arahannya kepada enam Brigade Pangan penerima bantuan, Saipullah menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan.

Ia meminta agar seluruh peralatan yang diberikan tidak hanya digunakan untuk kepentingan kelompok masing-masing, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani lain yang membutuhkan.

Menurutnya, keberadaan Brigade Pangan harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan pengolahan lahan dan peningkatan hasil pertanian.

Saipullah juga mengingatkan pengurus Brigade Pangan agar membuat jadwal perawatan dan servis secara berkala sehingga seluruh peralatan tetap dalam kondisi baik dan memiliki masa penggunaan yang panjang.

"Alat rusak karena tidak dirawat itu dosa terhadap petani," tegasnya.

Selain pemeliharaan, Bupati juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan biaya operasional alsintan. Ia meminta setiap kelompok memiliki sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang jelas, khususnya terkait biaya sewa penggunaan alat.

Dana yang diperoleh dari pemanfaatan alsintan, lanjutnya, harus dikelola secara terbuka dan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti kas Brigade Pangan, pembelian bahan bakar minyak (BBM), serta biaya perawatan dan perbaikan peralatan.

"Uang sewa alsintan harus jelas, untuk kas brigade, untuk beli BBM, dan untuk perbaikan. Jangan sampai pengelolaannya justru menimbulkan persoalan atau keributan di antara anggota," ujarnya.

Lebih jauh, Saipullah berharap enam Brigade Pangan penerima bantuan tersebut mampu menjadi pelopor pengembangan pertanian modern di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia bahkan menargetkan penambahan 20 Brigade Pangan pada tahun mendatang apabila enam kelompok yang saat ini mendapatkan dukungan alsintan mampu menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kalau enam ini berhasil, tahun depan kita minta 20 brigade lagi ke Jakarta," ungkapnya.

Untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, Saipullah meminta Dinas Pertanian bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pendampingan secara intensif, mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga masa panen.

Ia juga meminta laporan perkembangan program disampaikan setiap bulan. Laporan tersebut harus memuat luas lahan yang sudah ditanami, luas lahan yang telah dipanen, hingga jumlah produksi yang berhasil diperoleh petani.

"Saya mau laporan tiap bulan, berapa hektare sudah ditanam, berapa yang sudah dipanen, dan berapa ton hasilnya. Kalau target 10 ton tidak tercapai, kita evaluasi bersama," katanya.

Menurut Saipullah, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produksi pangan, bukan sekadar menjadi fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga mengajak generasi muda agar tidak ragu menjadikan sektor pertanian sebagai bidang usaha dan profesi masa depan.

Ia menilai Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi pertanian yang besar, didukung ketersediaan lahan, sumber daya petani, serta mulai berkembangnya penggunaan teknologi dan peralatan modern.

Karena itu, keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk mempercepat perubahan pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berbasis teknologi.

"Madina punya potensi besar. Kita punya lahan, kita punya petani hebat, sekarang kita punya alat modern. Tinggal satu yang kita butuhkan, disiplin dan kerja keras. Mari kita jadikan Siabu ini sebagai awal Madina swasembada pangan," pungkasnya.

Adapun enam Brigade Pangan yang menerima bantuan alsintan tersebut yakni:

1. Brigade Pangan Merah Putih, Desa Hutaraja.
2. Brigade Pangan Aek Kalombu, Desa Simangambat.
3. Brigade Pangan Tani Bersinar, Desa Bonan Dolok.
4. Brigade Pangan Tani Jaya, Desa Bonan Dolok.
5. Brigade Pangan Sri Tani Farm, Desa Huraba I.
6. Brigade Pangan Tangga Bersama, Desa Tangga Bosi I.

Melalui penyaluran bantuan tersebut, Pemkab Mandailing Natal berharap pemanfaatan teknologi pertanian semakin meluas, kapasitas produksi petani meningkat, dan Kecamatan Siabu dapat berkembang menjadi salah satu kawasan percontohan pertanian modern di Madina.zal

Tak Hanya Tilang! Satlantas Polres Tapsel Bagikan Helm Gratis dan Periksa Kesehatan Pengendara

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:08:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut.co

Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) mengintensifkan kegiatan edukasi keselamatan berkendara dengan menyasar langsung masyarakat dan pengguna jalan.

Kali ini, kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas diwujudkan melalui pembagian helm berstandar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis, penyuluhan tertib berlalu lintas, hingga pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pos Polisi (Pospol) Palsabolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (4/11/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan humanis kepolisian dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026. Tidak hanya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, polisi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan selama berkendara.

Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan, IPTU James Sihombing, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kapolres Tapanuli Selatan saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2026.

Menurutnya, operasi kepolisian di bidang lalu lintas harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan dan menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

"Operasi ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi juga upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara," ujar IPTU James.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas tidak hanya membagikan helm SNI kepada pengendara, tetapi juga menyampaikan sosialisasi melalui pembagian brosur dan leaflet.

Masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan helm sesuai standar, memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menaati seluruh ketentuan berkendara.

Pemeriksaan kesehatan juga menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan, sehingga dapat berkendara dengan lebih aman.

IPTU James menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud pelayanan kepolisian yang mengedepankan kepedulian dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

"Dari seluruh kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan pengguna jalan," jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas tidak hanya bergantung pada kehadiran petugas kepolisian. Kesadaran dan kepatuhan setiap pengguna jalan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi kecelakaan.

Karena itu, Kasat Lantas Polres Tapsel mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika berlangsung operasi kepolisian.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan jangan menunggu ada petugas untuk patuh, karena keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.

Melalui kegiatan edukatif dan sosial tersebut, Satlantas Polres Tapanuli Selatan berharap pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 dapat meningkatkan kesadaran pengendara sekaligus mendorong terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Membangun Kepercayaan dan Sinergi, Medan Rental Car Jalin Kemitraan Strategis dengan Denpom I/5 Medan

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:59:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Semangat kebersamaan dan kepedulian antar-lembaga semakin diperkuat. Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, S.H., M.Tr.Mil., M.Han., didampingi Wakil Komandan Mayor Cpm Obet Santoso, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus penawaran kemitraan strategis dari pihak Medan Rental Car (MRC), Rabu (4/11/2026) pukul 16.00 Wib di ruang kerjanya, Jalan Jenderal Suprapto No. 1 Medan.

Kunjungan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, mempererat tali persaudaraan, dan menjalin kerja sama yang harmonis antara institusi TNI AD melalui Denpom I/5 Medan dengan pelaku jasa transportasi masyarakat.

Direktur MRC, Rusmayadi, menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan upaya menciptakan kebersamaan yang dilandasi rasa saling percaya, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

"Kami ingin menumbuhkan hubungan kekeluargaan, solidaritas, dan rasa saling menghormati, baik dalam bermasyarakat maupun kelembagaan. Kemitraan ini diharapkan terjalin secara profesional, saling menguntungkan, dan tetap menghormati tugas serta fungsi masing-masing pihak," ujar Rusmayadi, didampingi Kepala Seksi Humas dan Biro Hukum MRC, Abdul Halil, S.E., S.H.

Lebih lanjut, Rusmayadi menegaskan bahwa sinergi ini juga bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui hubungan yang harmonis antara institusi negara dan elemen masyarakat.

Sementara itu, Dandenpom I/5 Medan, Letkol Cpm Atep Priatna, menyambut baik niat baik yang disampaikan pihak MRC. Ia menegaskan bahwa Denpom I/5 Medan terbuka untuk terus membangun silaturahmi dan kerja sama yang positif dengan berbagai elemen masyarakat, berlandaskan semangat Satya Wira Wicaksana — kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaan.

"Kami terus membangun komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Kemitraan dengan pihak masyarakat seperti MRC tentu sangat kami apresiasi selama sejalan dengan nilai-nilai hukum dan kepentingan bersama," ungkap Letkol Atep Priatna.

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban selama kurang lebih satu jam tersebut ditutup dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dari pihak MRC kepada Dandenpom I/5 Medan, serta sesi foto bersama sebagai simbol awal terjalinnya kemitraan yang berkesinambungan. (tec)

Inalum Perkuat Inovasi Teknologi Untuk Efisiensi dan Produktivitas Industri Aluminium

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:54:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum terus memperkuat inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing industri aluminium nasional.

Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Transformation & Improvement Summit (TIS) 2026 yang menghimpun 119 karya inovasi dari 273 inovator di lingkungan Inalum Group.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak kegiatan pertama kali digelar pada 2004.
Berbagai inovasi yang dikembangkan mencakup optimalisasi proses peleburan aluminium, pengendalian kualitas produksi, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga penguatan efisiensi bisnis dan keberlanjutan perusahaan.
Sejumlah inovasi unggulan di antaranya optimalisasi parameter bath pada proses peleburan aluminium serta pengaturan sudut eccentric counterweight untuk mengatasi keretakan anoda.

Kedua inovasi tersebut diarahkan untuk mendukung stabilitas proses produksi dan meningkatkan efektivitas operasional.

"Selain sektor produksi, Inalum juga mengembangkan pemanfaatan AI dalam pemodelan keuangan perusahaan serta berbagai gagasan di bidang energi dan keberlanjutan,"kata Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, diterima Sumut24.co, Kamis (5/11/2026) petang.

Ia menegaskan, inovasi harus menghasilkan manfaat nyata dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kegiatan perusahaan.

"Keberhasilan inovasi yang sesungguhnya bukan ketika sebuah karya memenangkan kompetisi, tetapi ketika karya tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jangan sampai ide terbaik kita hanya tersimpan sebagai dokumen," ucapnya.

Mengusung tema "Innovate to Elevate, Harnessing Technology in Continuous Improvement", TIS 2026 memperluas kompetisi menjadi empat kategori, yakni Teknis Implementasi, Teknis Konseptual, Nonteknis, serta HSE & ESG.

Dari total 119 karya, sebanyak 39 karya berasal dari kategori Teknis Implementasi, 40 karya Teknis Konseptual, 13 karya Nonteknis, dan 27 karya HSE & ESG.

Kegiatan juga melibatkan anak perusahaan Inalum, yakni PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan PT Indonesia Aluminium Alloy (IAA). Salah satu rangkaiannya dilaksanakan melalui TIS Goes to Borneo di lingkungan PT BAI, Mempawah, Kalimantan Barat.

Proses seleksi dan penjurian, sebanyak 12 karya terpilih mengikuti pameran poster inovasi, sedangkan delapan karya melaju ke Grand Final TIS 2026 yang diselenggarakan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pada 3 November 2026.

"Sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, Inalum terus mendorong penerapan inovasi dalam proses produksi dan pengelolaan bisnis. Ini bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung daya saing industri aluminium nasional,"jelas Melati.(Jo)

Duo Rayap Besi Bangunan Gedung Power House Diamankan Polsek Sunggal

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua rayap besi tertangkap tangan saat beraksi di bangunan gedung Power House Jalan Merpati Kelutahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal pada Minggu (01/11/26) sekira pukul 01.30 WIB.

Keduanya adalah, Rudi Frengki (38), warga Jalan Merpati Gang Bersama Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sunggal dan Dodo (28), warga Jalan Lembaga Dan I Kecamatan Pancurbatu.

"Kita langsung mendatangi TKP setelah mendapat laporan dari sekuriti pembangunan gedung tersebut sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi," kata Kapolsek Medan Sunggal, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Kamis (05/11/26) malam.

Dijelaskannya, kasus pencurian bahan bangunan tersebut dilaporkan oleh Santa (41), warga Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi.
HP 081217529285

Aksi kedua tersangka dipergoki dua sekuriti yang melihat orang tak kenal (OTK) menaiki becak bermotor (betor) masuk ke area pembangunan gedung Power House yang mereka jaga.

"Setelah diintai, kedua tersangka dipergoki sedang mencuri besi bangunan gedung tersebut," sebut AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka diamankan barang bukti 1 unit betor nomor polisi BK 4502, 11 batang besi Holo dan 1 batang besi Jekbes.

"Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 3.450.000,-," pungkas Kapolsek Medan Sunggal.(W05)

Teks foto :
Duo rayap besi diamankan di Mapolsek Medan Sunggal bersama barang bukti(W05)

Satresnarkoba Padangsidimpuan Gerebek Kampung Darek, Sabu Disembunyikan dalam Kotak Rokok

admin — Thu, 05 Nov 2026 20:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Darek, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kamis (5/11/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial ASPL alias J (36), warga Lingkungan III, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI atau yang dikenal sebagai kawasan Kampung Darek.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sekitar pukul 00.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Satresnarkoba langsung berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H.

Selanjutnya, Kasat Resnarkoba bersama KBO Satresnarkoba, Ipda Amun K. Siregar, S.H., M.H., mengarahkan tim operasional untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Setelah melakukan pemantauan, petugas kemudian bergerak ke lokasi dan melakukan penindakan terhadap seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat satu buah timah rokok.

Dari dalam timah rokok tersebut, polisi menemukan satu bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 gram.

Selain sabu, petugas turut mengamankan satu kotak rokok merek Surya dan satu buah timah rokok yang diduga digunakan untuk menyimpan barang tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, ASPL alias J mengaku memperoleh narkotika jenis sabu itu dari seorang laki-laki bernama Raja, yang saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik.

Petugas kemudian membawa terduga pelaku beserta seluruh barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, dukungan dan informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu kepolisian mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padangsidimpuan. Kami akan terus melakukan penindakan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar AKP Juli Purwono.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap informasi mengenai aktivitas mencurigakan harus segera disampaikan kepada pihak kepolisian.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tambahnya.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Warga yang mengetahui atau melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba dapat segera melaporkannya kepada petugas kepolisian atau melalui layanan Call Center Polri 110.

Polisi menegaskan, setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam upaya penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika.

Melalui pengungkapan kasus ini, Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan masyarakat serta menekan peredaran gelap narkotika di Kota Padangsidimpuan.zal