MAKAR, PENGKHIANATAN DAN HARI PAHLAWAN

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:31:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya menolak ultimatum untuk menyerahkan senjata. Republik belum genap tiga bulan berdiri. Dari radio, Bung Tomo mengobarkan keberanian rakyat yang tahu betul apa yang mereka pertaruhkan.

Delapan puluh satu tahun kemudian, Hari Pahlawan menghadapkan kita pada ujian kesetiaan yang berbeda. Bagaimana jika kewenangan yang dipercayakan negara kepada aparatnya justru diduga dipakai untuk mengintai kepala negara?

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang.

Dalam tahun ke-80 peringatan Hari Bhayangkara, perkara ini layak disebut salah satu skandal paling serius dalam sejarah Polri. Dugaan itu menyentuh mantan pucuk pimpinan institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum.

*PENGKHIANATAN TERHADAP SUMPAH BHAYANGKARA*

Setiap anggota Polri bersumpah setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi hukum. Sumpah itu diuji ketika perintah atasan bertentangan dengan hukum, terlebih ketika menolaknya dapat mengancam karier.

Jika terbukti perangkat penyadapan kepolisian digunakan secara ilegal untuk mengintai Presiden, perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap sumpah Bhayangkara. Negara mempercayakan kewenangan itu untuk penegakan hukum. Menyalahgunakannya untuk mengawasi Presiden berarti membelokkan amanah yang melekat pada jabatan.

Taruhannya melampaui kerahasiaan percakapan. Orang yang menguasai hasil sadapan berpotensi mengetahui keputusan sebelum diumumkan, memetakan orang-orang yang dipercaya Presiden, atau memakai informasi itu sebagai alat tekan.

Karena itu, penyidikan harus menjawab tiga pertanyaan. Siapa yang memberi perintah? Siapa yang menerima hasil sadapan? Untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan? Dugaan penghapusan bukti elektronik juga harus diusut sampai jelas siapa yang memerintahkan dan apa yang hendak disembunyikan.

*DUGAAN MAKAR HARUS DIUSUT SAMPAI KE TUJUANNYA*

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menilai perkara ini mengarah ke makar. Margarito Kamis, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyampaikan penilaian yang lebih keras. Dalam wawancara dengan Kaidah.id pada 9 November 2026, ia mengatakan, "Penyadapan itu adalah upaya kudeta terhadap Presiden." Menurut Margarito, dugaan makar itu perlu dilihat dari tujuan politik di balik perbuatan tersebut.

Pernyataan itu mempertajam pertanyaan yang harus dijawab Bareskrim. Apakah penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Pasal 160 KUHP mengaitkan makar dengan niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dalam persiapan. Karena itu, penyidik harus membuktikan tujuan, perbuatan, dan peran masing-masing tersangka berdasarkan unsur pasal yang relevan.

Jika bukti mengarah ke makar, perkara itu harus diuji di pengadilan. Pangkat dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tak boleh membatasi pemeriksaan. Para tersangka berhak membela diri, dan publik berhak mengetahui bagaimana dugaan seberat ini dipertanggungjawabkan.

*KEBERANIAN SETELAH UPACARA*

Kehormatan Polri kini bergantung pada keberaniannya memeriksa rantai komando sampai ke atas. Anggota yang mengetahui duduk perkara harus bisa memberi keterangan tanpa tekanan. Pimpinan Polri harus memberi ruang kepada penyidik untuk mengikuti bukti, termasuk ketika bukti itu mengarah kepada orang-orang yang pernah memegang jabatan tertinggi di institusinya.

Bung Tomo mengangkat suara ketika diam terasa lebih aman. Hari ini, semangat itu hidup pada anggota yang berani menolak perintah melawan hukum, pada saksi yang bersedia bicara, dan pada penyidik yang terus bekerja sekalipun perkara itu menyentuh mantan atasannya sendiri.

*Para pahlawan mempertaruhkan nyawa agar Republik bisa berdiri. Orang yang diberi kuasa oleh Republik setidaknya harus berani mempertaruhkan jabatan untuk menegakkan hukumnya.*

Bikin Haru! Polisi Padang Lawas Bantu Ayah, Ibu dan Tiga Anak yang Mobilnya Mogok di Jalan

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:08:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polres Padang Lawas. Di tengah pelaksanaan patroli malam, personel kepolisian bergerak cepat membantu sebuah keluarga yang mengalami kebocoran ban mobil di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Barumun, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Minggu (8/11/2026) dini hari.

Aksi spontan tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pertolongan ketika warga menghadapi kesulitan.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB saat Tim Gabungan Polres Padang Lawas melaksanakan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Blue Light. Patroli berlangsung sejak Sabtu (7/11/2026) pukul 23.00 WIB hingga Minggu (8/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menjelaskan, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kegiatan patroli malam tidak hanya difokuskan pada pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Patroli gabungan tersebut dipimpin Kasiwas AKP Syarmargaya Sinaga selaku Perwira Pengawas (Pawas) piket. Sementara itu, Kanit Pidum sekaligus Kepala Tim Khusus (Katimsus) Serigala Sakti Polres Padang Lawas, Ipda Taufik Akbar, bertugas sebagai Perwira Pengendali (Padal).

Saat menyusuri sejumlah ruas jalan untuk memastikan situasi tetap aman, petugas melihat sebuah mobil pribadi berhenti di pinggir jalan. Setelah didekati, ternyata kendaraan tersebut mengalami kebocoran ban belakang sebelah kiri.

Mobil itu dikemudikan Ramadhan Harahap yang sedang melakukan perjalanan bersama istri dan ketiga anaknya dari Kecamatan Sosopan menuju Kecamatan Sosa.

Kondisi tersebut membuat keluarga itu terpaksa menghentikan perjalanan di tengah malam. Situasi jalan yang relatif sepi dan waktu yang sudah memasuki dini hari membuat bantuan menjadi sangat dibutuhkan.

Melihat kondisi tersebut, personel patroli langsung menghentikan kendaraan dinas dan mendatangi pengemudi. Tanpa menunggu lama, para personel turun tangan membantu mengganti ban mobil yang bocor hingga kendaraan kembali siap digunakan.

"Melihat kondisi warga yang tengah kesulitan di jalan sepi, Tim Patroli KRYD Polres Padang Lawas yang sedang melintas spontan menghentikan kendaraannya. Tanpa ragu, para personel kepolisian langsung turun tangan membantu proses penggantian ban mobil yang bocor tersebut hingga tuntas," ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Pertolongan yang diberikan personel Polres Padang Lawas tersebut mendapat apresiasi dari Ramadhan Harahap. Ia mengaku sangat terbantu karena saat kejadian dirinya sedang bersama istri dan ketiga anaknya dalam perjalanan.

Ramadhan mengatakan, kehadiran petugas patroli memberikan rasa aman sekaligus menghilangkan kekhawatiran keluarganya akibat kendaraan yang mengalami kerusakan di tengah malam.

"Kami sekeluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Padang Lawas dan jajaran, khususnya tim patroli yang lewat malam itu. Saat kami panik ban mobil bocor tengah malam bersama istri dan anak-anak, bapak-bapak polisi dengan sangat sigap langsung membantu menggantikan ban mobil kami," ungkap Ramadhan.

Setelah proses penggantian ban selesai, petugas juga memberikan sejumlah imbauan kamtibmas kepada Ramadhan dan keluarganya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Sosa.

Polisi mengingatkan pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta meningkatkan kewaspadaan ketika melakukan perjalanan pada malam hari.

Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila menghadapi keadaan darurat, membutuhkan bantuan kepolisian, atau mengalami kendala selama perjalanan. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis.

Melalui patroli KRYD Blue Light, Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aksi membantu warga yang mengalami kebocoran ban tersebut menjadi gambaran bahwa tugas kepolisian tidak sebatas melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Lebih dari itu, polisi juga dituntut hadir dengan kepedulian, memberikan perlindungan, serta menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.zal

Menuju 2027, Pemko Padangsidimpuan Targetkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:07:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan tata kelola Puskesmas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengevaluasi kesiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi seluruh Puskesmas di wilayah tersebut.

Penilaian pembentukan BLUD Puskesmas itu dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026), dengan melibatkan tim terkait untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, serta kesiapan operasional masing-masing fasilitas kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE.

Rahmat mengungkapkan, dari total 10 Puskesmas yang beroperasi di Kota Padangsidimpuan, sebanyak delapan Puskesmas telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh.

Sementara itu, dua Puskesmas lainnya masih membutuhkan pembinaan serta sejumlah perbaikan agar dapat memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih ditemukan harus segera ditindaklanjuti. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya kesiapan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan peralatan kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Ia menegaskan, pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab masing-masing Puskesmas, tetapi membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah terkait.

"Seluruh kekurangan yang masih ada harus kita benahi bersama. Baik dari sisi SDM, peralatan kesehatan, maupun sarana dan prasarana. Kita berharap dua Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan bisa segera menyusul," ujar Rahmat.

Lebih lanjut, Sekda mengingatkan bahwa penetapan status BLUD bukan berarti proses pembinaan telah selesai. Sebaliknya, perubahan status tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Menurutnya, seluruh Puskesmas yang nantinya berstatus BLUD harus mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, tim pembina diminta tidak hanya fokus pada proses penetapan, tetapi juga memastikan pelaksanaan BLUD berjalan optimal melalui evaluasi dan monitoring secara berkala.

"Kita tidak boleh berhenti setelah penetapan. Justru tugas tim semakin berat untuk melakukan pendampingan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring. Harapannya, dua Puskesmas lainnya dapat segera memenuhi seluruh persyaratan sehingga pada awal tahun 2027 bisa menyusul ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh," tegasnya.

Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Puskesmas diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi fasilitas kesehatan dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem tersebut, Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, memenuhi kebutuhan operasional, serta memperkuat kualitas layanan kesehatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Pemko Padangsidimpuan menargetkan seluruh 10 Puskesmas dapat memenuhi persyaratan BLUD secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan didukung fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai.zal

KNPI Resmi Dilantik, Wali Kota Padangsidimpuan MINTA PEMUDA JADI MOTOR PEMBANGUNAN

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya pemuda, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan gagasan, inovasi, dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Padangsidimpuan Periode 2026–2029 di Gedung Adam Malik, Senin (9/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada Ricky A. Gova Siregar yang dipercaya memimpin DPD KNPI Kota Padangsidimpuan bersama seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap kepengurusan KNPI periode 2026–2029 mampu menjadikan organisasi tersebut sebagai rumah besar bagi seluruh organisasi kepemudaan. Dengan demikian, KNPI dapat menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, membangun komunikasi, serta menyatukan potensi generasi muda demi kemajuan Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, energi, kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan generasi muda perlu diarahkan menjadi kekuatan positif yang dapat mendorong kemajuan berbagai sektor.

Sekda juga menyampaikan empat pesan penting yang diharapkan menjadi perhatian pengurus KNPI yang baru.

Pertama, memperkuat persatuan dan soliditas antarpemuda agar perbedaan latar belakang organisasi tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda melalui pengembangan kompetensi, keterampilan, serta penguasaan literasi digital agar mampu bersaing menghadapi perkembangan zaman.

Ketiga, membangun kemitraan yang produktif dengan pemerintah daerah maupun berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Keempat, menyusun program kerja yang terarah dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki manfaat nyata serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah Kota Padangsidimpuan membuka ruang bagi KNPI untuk berkolaborasi, menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang konstruktif. Saya berharap KNPI dapat menjadi mitra yang aktif dalam mendukung program pembangunan daerah," demikian pesan Wali Kota yang disampaikan Sekda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak, mengingatkan agar pelantikan kepengurusan KNPI tidak hanya dipandang sebagai agenda seremonial organisasi.

Menurutnya, momentum pelantikan harus menjadi awal dari tanggung jawab baru dalam melanjutkan estafet kepemimpinan serta memperkuat peran pemuda dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Ia menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola ekonomi, hingga dinamika sosial menuntut organisasi kepemudaan untuk lebih adaptif, kreatif, dan mampu menghadirkan solusi.

Karena itu, KNPI diharapkan dapat mengambil bagian dalam mendorong lahirnya generasi muda yang produktif, mandiri, serta memiliki daya saing.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda. KNPI diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka peluang ekonomi baru.

Namun, kemajuan tersebut juga harus tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Padangsidimpuan.

Adapun susunan inti kepengurusan DPD KNPI Kota Padangsidimpuan Periode 2026–2029 yang dilantik terdiri dari Ricky A. Gova Siregar sebagai Ketua, Marakali Harahap sebagai Sekretaris, dan Tua Dalimunthe sebagai Bendahara.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, KNPI Padangsidimpuan diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, merangkul seluruh elemen kepemudaan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Harapan besarnya, KNPI tidak hanya hadir sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya pemuda yang berdaya saing, memiliki kepedulian sosial, serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan Kota Padangsidimpuan yang lebih maju.zal

Tak Mau Terus Bergantung dari Luar Daerah, Padangsidimpuan Kembangkan Penangkaran Benih Padi

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengembangkan penangkaran benih padi seluas 10 hektare melalui bantuan benih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan benih tersebut diserahkan untuk pengembangan penangkaran di Kelurahan Lembah Lubuk Raya, Kota Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026).

Penyerahan bantuan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, yang mewakili Wali Kota Padangsidimpuan. Turut hadir perwakilan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Sumatera Utara, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima bantuan.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekda, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan benih berkualitas bagi petani.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan penyediaan sarana produksi, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan benih secara mandiri.

Pemerintah Kota berharap program penangkaran ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kualitas hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan.

"Bantuan ini merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, meningkatkan kualitas hasil panen, serta memperkuat ketahanan pangan. Kami berharap benih ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar memberikan hasil yang maksimal," ujar Rahmat.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Dinas Pertanian bersama para penyuluh diminta memastikan seluruh proses penangkaran berjalan sesuai petunjuk teknis sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok tani.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, tenaga pendamping, dan petani dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian benih di daerah.

Sementara itu, perwakilan BRMP Provinsi Sumatera Utara, Siti Maryam, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri dari benih padi varietas Inpari 32 dan Inpari 33 untuk pengembangan penangkaran pada lahan seluas 10 hektare.

Benih tersebut merupakan benih kelas label putih yang nantinya dikembangkan melalui tahapan penangkaran hingga menghasilkan benih kelas ungu dan biru sebelum didistribusikan untuk kebutuhan petani.

Siti Maryam mengatakan, pemilihan varietas juga mempertimbangkan kebutuhan dan minat petani setempat. Dengan demikian, benih yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan kondisi pertanian dan kebutuhan masyarakat.

"Tujuan kami adalah menumbuhkan kemandirian benih di daerah. Jadi, varietas yang diberikan merupakan varietas yang diminati petani setempat, bukan ditentukan secara sepihak. Harapannya, ke depan kebutuhan benih dapat dipenuhi dari hasil penangkaran petani sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah," jelasnya.

BRMP Sumatera Utara juga memastikan dukungan pendampingan teknis bagi petani selama proses penangkaran berlangsung. Pendampingan tersebut mencakup penanganan berbagai kendala budidaya, termasuk serangan hama dan penyakit tanaman.

Tidak hanya berfokus pada keberhasilan produksi, aspek pemasaran juga menjadi perhatian agar hasil penangkaran memiliki nilai ekonomi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi petani.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Edi Darwan Harahap, SP, MP, mengungkapkan bahwa daerah tersebut sebenarnya telah memiliki petani yang berpengalaman dalam usaha penangkaran benih padi.

Namun, potensi penangkar lokal selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, ketika kebutuhan benih muncul, pengadaan masih banyak mendatangkan pasokan dari luar Sumatera Utara.

"Kita memiliki penangkar benih di daerah, tetapi ketika ada kebutuhan benih, pengadaannya justru berasal dari luar Sumatera Utara. Kami berharap ke depan penangkar lokal dapat lebih diberdayakan karena benih yang diproduksi di daerah memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan setempat," ungkap Edi.

Ia berharap program bantuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan petani penangkar lokal sekaligus mendorong pemanfaatan benih produksi daerah dalam memenuhi kebutuhan pertanian.

Harapan serupa juga disampaikan kelompok tani penerima bantuan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya memberikan dukungan produksi, tetapi turut membantu membuka akses pemasaran agar benih yang dihasilkan dapat terserap oleh pasar.

Salah satu kelompok yang memiliki pengalaman dalam usaha tersebut adalah Kelompok Tani Satahi Saoloan. Kelompok ini telah menjalankan kegiatan penangkaran benih sejak 2009, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan dalam memasarkan hasil produksinya.

Karena itu, dukungan pemerintah dalam memperluas jaringan pemasaran dinilai penting agar kegiatan penangkaran tidak berhenti pada proses produksi, melainkan berkembang menjadi usaha pertanian yang menguntungkan.

Melalui pengembangan penangkaran benih padi seluas 10 hektare ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan diharapkan mampu memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Keberhasilan program tersebut nantinya tidak hanya diukur dari jumlah benih yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan petani memenuhi kebutuhan benih lokal, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan melalui usaha penangkaran yang berkelanjutan.zal

Ditinggal Belanja, Honda Supra 125 Raib! Pelaku Diduga Jual Motor Curian Rp500 Ribu

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:04:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan Pekan Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara. Pelaku berinisial MES alias Enda diduga membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Supra 125 milik warga yang sedang diparkir di depan toilet umum pasar.

Ironisnya, sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual pelaku kepada seorang pria yang tidak dikenalnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dengan harga hanya Rp500 ribu.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Polres Padang Lawas dalam konferensi pers yang digelar di halaman depan Satreskrim Polres Padang Lawas, Senin (9/11/2026).

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menjelaskan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu (2/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Korban diketahui bernama Pangadilan Daulay. Saat kejadian, sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BB 4633 RG tersebut digunakan saksi Fitria Handayani untuk pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Pasar Binanga.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, saksi memarkirkan kendaraan di depan WC umum pasar. Namun, kondisi sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki kunci kontak. Untuk menghidupkannya, kendaraan itu hanya perlu disambungkan melalui kabel yang berada di bawah bagian stang.

Sekitar pukul 13.00 WIB, ketika saksi hendak pulang, sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak berada di tempatnya. Menyadari kendaraan tersebut hilang, kejadian itu kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa tersangka MES alias Enda diduga telah datang ke kawasan Pasar Binanga sekitar pukul 11.00 WIB dengan berjalan kaki.

Sekitar pukul 12.40 WIB, tersangka melintas di depan WC umum dan melihat tiga unit sepeda motor terparkir di lokasi tersebut. Kendaraan itu terdiri dari dua unit Honda Beat dan satu unit Honda Supra 125.

Tersangka kemudian memeriksa kondisi ketiga kendaraan. Setelah mengetahui dua Honda Beat dalam keadaan terkunci stang, sementara Honda Supra 125 tidak memiliki kunci kontak, tersangka diduga memilih motor tersebut sebagai sasaran pencurian.

Pelaku selanjutnya mendorong sepeda motor hingga berjarak sekitar 10 meter dari lokasi parkir. Setelah itu, tersangka menyambungkan kabel di bawah stang untuk menghidupkan mesin kendaraan.

Sepeda motor tersebut kemudian dibawa menuju Desa Portibi Julu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di wilayah tersebut, tersangka diduga menjual kendaraan hasil curian kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp500 ribu.

AKP Irwansah Sitorus menegaskan, hingga konferensi pers digelar, sepeda motor Honda Supra 125 milik korban masih dalam proses pencarian atau daftar pencarian barang (DPB).

Sementara itu, pihak kepolisian juga masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap identitas pihak yang diduga menerima atau membeli kendaraan hasil pencurian tersebut.

"Untuk satu unit sepeda motor Honda Supra yang dicuri oleh tersangka masih dalam proses pencarian barang (DPB). Sedangkan terkait penadah sepeda motor, saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan," jelas AKP Irwansah Sitorus.

Atas perbuatannya, kasus tersebut ditangani dengan sangkaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 476 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Padang Lawas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keamanan kendaraan ketika beraktivitas di tempat umum, termasuk pasar tradisional dan lokasi keramaian lainnya.

Masyarakat diminta memastikan kendaraan terkunci dengan baik, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta menghindari meninggalkan kendaraan dalam kondisi yang memudahkan orang lain untuk menghidupkannya.

Kepolisian berharap masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.zal

Dorong Lulusan Madrasah Lebih Terampil, TPI Medan Ajukan Pendirian Madrasah Vokasi

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:58:00 +0700+0700

MEDAN – Perguruan Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan terus berupaya mengembangkan kualitas pendidikan dengan memperkuat pendidikan berbasis keterampilan dan keahlian. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui usulan pendirian Madrasah Vokasi yang kini memasuki tahapan visitasi oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara.

Dalam rangkaian proses tersebut, Tim Vokasi dan Inklusi yang dipimpin Furqon Arif melakukan kunjungan ke lingkungan TPI Medan untuk melaksanakan visitasi terkait usulan izin pendirian Madrasah Vokasi.

Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian terhadap kesiapan lembaga, sekaligus melihat secara langsung potensi, fasilitas, serta dukungan penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan TPI Medan.

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) dan Keterampilan TPI Medan, Zainal Arifin, mengatakan bahwa visitasi ini merupakan momentum penting bagi TPI untuk mengembangkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis.

Menurutnya, pendirian Madrasah Vokasi merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan dan tantangan dunia kerja yang semakin berkembang.

"Kami menyambut baik kunjungan Tim Vokasi dan Inklusi dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Visitasi ini menjadi bagian penting dari proses pengajuan izin pendirian Madrasah Vokasi di TPI Medan. Harapan kami, usulan ini dapat memperoleh persetujuan sehingga pengembangan pendidikan vokasi di TPI dapat segera diwujudkan," ujar Zainal Arifin.

Ia menjelaskan, keberadaan Madrasah Vokasi nantinya diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peserta didik melalui perpaduan pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

Dengan demikian, lulusan madrasah tidak hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan dan karakter keislaman, tetapi juga kompetensi yang dapat menjadi modal untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Zainal juga berharap proses visitasi tersebut menjadi langkah awal bagi TPI Medan untuk semakin memperluas kontribusinya dalam mencetak generasi muda yang unggul, mandiri, terampil, serta memiliki daya saing.

Pihak TPI Medan memandang pengembangan Madrasah Vokasi sebagai investasi pendidikan jangka panjang. Sebab, pendidikan masa kini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan Tim Vokasi dan Inklusi Furqon Arif tersebut pun menjadi momentum penting dalam upaya TPI Medan memperkuat peran lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama pendidikan.

Perayaan HUT Dewa Empat Muka Diwarnai Pembagian Sembako Harap Walikota Medan Buka Akses Jalan Ke Vihara

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:19:00 +0700+0700

MEDAN | Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka (Si Mian Fo/Phra Phom) tidak hanya menjadi momentum bagi umat untuk memanjatkan doa, tetapi juga diwujudkan melalui aksi kepedulian sosial dengan membagikan bantuan sembako kepada kaum duafa.

Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Flora Kuning Mas No. 52 LL, Jalan Brigjen Zein Hamid, Titi Kuning, Medan, Senin (9/11/2026), tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama.

Rangkaian perayaan diisi dengan puja dan persembahan bunga, buah serta lilin. Umat juga memanjatkan doa bersama untuk kesehatan, kelancaran rezeki, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dijelaskan, vihara ini berada di Jalan Brigjen Zein Hamid Komplek Cottempo, namun tidak diberi akses jalan menuju vihara.

Menyikapi kondisi tersebut, Muhammad Ajri Darul Ihsan, SH, MH, yang merupakan akademisi dan juga sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Medan berharap Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian serius dan turun tangan dalam penyelesaian persoalan sengketa mengenai tata cara penyerahan PSU antara pemko Medan , pengembang, dan warga perumaha. Sengketa administrasi, katanya tidak bisa membatalkan, mengurangi, atau menunda hak keperdataan atas akses jalan umum yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ''Walikota Medan harus tegas dalam penyelesaian permasalahan tersebut,'' katanya.

Menurut Ajri, rumah ibadah merupakan tempat masyarakat menjalankan keyakinan dan memperoleh ketenangan spiritual. Karena itu, keberadaan serta akses menuju tempat ibadah perlu mendapatkan kepastian dan penghormatan.

"Harapan kita, Bapak Wali Kota Medan Rico Waas dapat turun tangan secara langsung mencari solusi. atas persoalan akses jalan ini yang terus berlarut-larut dan mengganggu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah," ujar Ajri.

Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah agar seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan solusi terbaik yang merugikan pihak mana pun dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat.

Ajri juga menekankan pentingnya penyelesaian secara komprehensif dengan memperhatikan status pertanahan, hak atas akses jalan umum, serta kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan sesuai ketentuan yang berlaku. Walikota Medan juga harus memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan no, 572/Pdt.G/2022/PN.Mdn Jo. PT. Medan No. 296/Pdt/2023/PT.Mdn, dimana dalam amar putusan tersebut, Hakim Secara Tegas menetapkan bahwa jalan di komplek perumahan Contempo Regency adalah jalan umum , ini secara otomatis melekatkan hak publik pada jalan tersebut, sehingga tidak lagi berstatus sebagai properti privat eksklusive kelompok / warga tertentu.

Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi antarpihak, tetapi harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen pertanahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah inkrah.

Ia berharap Pemko Medan dapat mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

"Yang kita harapkan adalah solusi yang adil, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hubungan sosial antarwarga tetap terjaga," tambahnya.

Sementara itu, pembagian sembako kepada kaum duafa dalam rangkaian perayaan menjadi gambaran bahwa momentum keagamaan juga dapat diisi dengan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka tersebut diharapkan semakin mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Acara dihadiri Ketua Yayasan Vihara Empat Muka, Hansin dan Kapolsek Delitua AKP Kennedy Sitompul. Acara berlangsung sukses. Warga antre dengan tertib menerima sembako.red

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di TPI Medan: H. Ikrom Helmi Nasution Tekankan Pentingnya Teladani Semangat Perjuangan Pahlawan

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:14:00 +0700+0700

MEDAN — Perguruan Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026. Bertempat di kamus II Jalan SM Raja Medan, Selasa (10/11).

Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, S.H., memimpin langsung jalannya kegiatan yang diikuti oleh para pendidik, staf, serta ratusan peserta didik di lingkungan TPI Medan.

Mengusung tema nasional Hari Pahlawan Tahun 2026, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab sosial kepada generasi muda.

"Tantangan zaman terus berubah, dan bentuk pengabdian kita saat ini adalah dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, kesungguhan dalam menuntut ilmu, menjaga persatuan, serta saling membantu antarsesama di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas," ujar H. Ikrom Helmi Nasution di hadapan para peserta upacara.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, pihak TPI Medan berharap para pelajar dan seluruh civitas akademika dapat terus merawat semangat kesetiakawanan sosial serta termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa, sejalan dengan cita-cita luhur para pendiri Republik Indonesia.
Upacara yang berlangsung dengan tertib dan khidmat tersebut ditutup dengan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sementara itu Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam amanat tertulisnya dibacakan pembina upacara Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution mengatakan, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Dalam amanatnya, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan zaman modern.

Gus Ipul menyampaikan bahwa tanggal 10 November merupakan momentum penting untuk mengenang keberanian para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, perjuangan hari ini tidak lagi berbentuk pertempuran fisik, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Sosial juga mengingatkan pentingnya memaknai warisan luhur para pendiri bangsa yang tertuang di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 31 mengenai hak pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang menegaskan perlindungan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Ketiga pasal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui program Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan program-program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program seperti Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Hadir dalam upacara hari Pahlawan 10 Nopember di kampus II TPI Medan, Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution, Kepsek MAS dan Keterampilan Zainal Arifin, Kepsek MTS Ustad Anwar Saleh, Kepala SDIT Uswatun Hasanah Harahap, Kepala SLB TPI Medan Lindayani, para staf dan guru lainnya.rel

Harga Ratusan Juta Baju Batik Jambore Posyandu Belum Dibagikan Dinas Kesehatan Asahan, Kader Bertanya-Tanya

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kembali mencuat. Kali ini menyangkut pengadaan baju batik untuk Jambore Kader Posyandu yang nilainya mencapai Rp500 juta per tahun, namun hingga kini belum sepenuhnya sampai ke tangan para kader yang sudah menunggu sejak lama.

Kegiatan Jambore Kader Posyandu ke-XII tahun 2025 digelar di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada 18 Juli 2025, dan Jambore ke-XIII tahun 2026 berlangsung di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada 13 September 2026. Pada kedua acara itu, penyematan baju batik dilakukan langsung oleh Istri Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan. Namun di lapangan, banyak kader yang mengaku belum menerima barang tersebut.

"Sebelum acara, ukuran baju sudah dicatat lewat Puskesmas. Tapi sampai sekarang kami belum menerima baju batik itu," ungkap sejumlah kader yang meminta identitasnya dirahasiakan di Kisaran, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data, jumlah kader yang tercatat saat jambore tahun 2025 sebanyak 1.550 orang, terdiri dari kader desa/kelurahan, tenaga kesehatan, camat, Ketua TP-PKK kecamatan, kepala puskesmas, hingga pendamping desa. Secara keseluruhan, Kabupaten Asahan memiliki sekitar 970 unit Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan. Jika diasumsikan rata-rata lima kader per Posyandu, total kebutuhan baju batik bisa mencapai 4.850 set.

Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini tercatat Rp500 juta pada 2025 dan kembali Rp500 juta pada 2026. Namun ketidakjelasan pendistribusian memunculkan pertanyaan publik : berapa sebenarnya jumlah baju yang dibeli, berapa harga satuan yang dibayarkan, dan di mana sisa barang yang belum terbagi saat ini?

Saat dikonfirmasi Wartawan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan, menjelaskan bahwa pendistribusian masih berlangsung.

"Saat ini jumlah Posyandu ada 970 unit, dengan lima kader per unit berarti total 4.850 orang. Insya Allah tahun 2026 ini semua kader akan mendapatkannya, saat ini masih dalam proses," ujarnya lewat pesan singkat.

Namun penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Pasalnya, anggaran sudah dicairkan sejak tahun berjalan, dan acara jambore pun telah usai berbulan-bulan. Pertanyaan warga pun mengarah pada kemungkinan praktik penandaan harga berlebih atau mark-up, serta kejelasan pertanggungjawaban anggaran yang telah dihabiskan.

Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, SIP, belum dapat memberikan data rinci realisasi anggaran dengan alasan sedang berada di luar kantor dan berjanji akan mengeceknya terlebih dahulu.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka dan transparan, sehingga tidak menimbulkan dugaan negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya untuk kepentingan pelayanan publik. (tec)

Bupati Asahan Terima Hibah Aset Imigrasi, Wujud Sinergi Pusat–Daerah yang Semakin Kokoh

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:51:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima penyerahan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Asahan. Penyerahan simbolis berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Senin (09/11/2026), langsung diterima oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.

Penyerahan ini bukan sekadar urusan administrasi aset, melainkan bukti nyata semakin eratnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyerahan hibah ini merupakan langkah strategis dalam menata dan memanfaatkan aset negara agar lebih tepat guna.

"Pengelolaan aset negara tidak sekadar soal administrasi dan pemeliharaan, tetapi harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan. Kami harap aset ini dapat dikelola secara optimal oleh Pemkab Asahan dan memberi dampak positif bagi penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi yang terjalin diharapkan terus diperkuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat melalui kolaborasi antarlembaga.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyambut baik dan sangat menghargai kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, hibah ini adalah amanah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset ini akan kami jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya, guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Asahan," tegas Bupati.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Plt. Kepala Dinas Kominfo Asahan, Kepala Dinas Mal Pelayanan Publik, serta Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan beserta jajaran. Kegiatan berjalan lancar, aman, dan penuh suasana kebersamaan.

Penyerahan hibah ini menjadi bukti bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aset negara dapat berfungsi lebih maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (dre)

Jelang Hari Guru Nasional, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rangkaian HUT ke-81 PGRI

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:44:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan dukungannya terhadap rangkaian kegiatan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menerima audiensi pengurus PGRI Kota Tanjungbalai yang dipimpin Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan di ruang kerja Wali Kota, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Sri Gunawan menyampaikan sejumlah agenda yang telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan HGN dan HUT ke-81 PGRI. Kegiatan tersebut meliputi lomba sains guru, donor darah, lomba vokal solo guru, serta jalan sehat yang melibatkan guru dan keluarga.

Lomba sains guru dan kegiatan donor darah dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di halaman Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya, lomba vokal solo guru akan digelar pada 12-14 November 2026 di Lapangan SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
Sementara itu, kegiatan jalan sehat guru dan keluarga akan dilaksanakan pada 22 November 2026, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Panitia menyiapkan 3.000 kupon undian atau lucky draw bagi peserta. Kegiatan tersebut akan dimulai dari depan Pendopo Rumah Dinas Wali Kota dan berakhir di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Adapun upacara peringatan HGN dan HUT ke-81 PGRI direncanakan berlangsung pada 25 November 2026 di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan resepsi pada 26 November 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Dalam acara tersebut, PGRI juga akan mengundang para guru yang memasuki masa pensiun pada tahun ini serta memberikan tali asih dan upah-upah sebagai bentuk penghargaan.

Sri Gunawan berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan penghargaan terhadap profesi guru.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut baik seluruh agenda yang disampaikan pengurus PGRI. Ia juga mengapresiasi dedikasi para guru dalam menjalankan tugas mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Semoga peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI nanti dapat berjalan sukses dan memberikan semangat baru bagi seluruh tenaga pendidik di Kota Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin.
(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Muhammadiyah, Bahas Sinergi hingga Persiapan Muktamar 2027

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:40:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Tanjungbalai di ruang kerja wali kota, Senin (9/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Muhammadiyah dan Pemerintah Kota Tanjungbalai, termasuk dukungan terhadap sejumlah agenda organisasi dan program sosial kemasyarakatan.

Ketua PD Muhammadiyah Kota Tanjungbalai, DTM Halbay, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi kepada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara untuk menjalin silaturahmi dengan kepala daerah masing-masing menjelang pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-49 tahun 2027 di Kota Medan.

Dalam pertemuan itu, Halbay juga menyampaikan rencana peringatan Milad Muhammadiyah ke-114 yang akan dirangkaikan dengan kegiatan Tabligh Akbar pada 5 Desember 2026.

Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dengan menggunakan Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Selain itu, PD Muhammadiyah Tanjungbalai berharap dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi stand promosi daerah pada pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah 2027.

Stand tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi dan ciri khas Kota Tanjungbalai, mulai dari produk UMKM, kuliner hingga kerajinan lokal.

"Kami berharap Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat mendukung dan memfasilitasi stand tersebut sehingga potensi daerah, khususnya produk UMKM dan kerajinan khas Tanjungbalai, dapat diperkenalkan kepada peserta Muktamar," ujar Halbay.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammadiyah juga menyampaikan harapan agar pemerintah kota memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Tanjungbalai setelah pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kelurahan Bunga Tanjung, kawasan Sei Dua, selesai.

Halbay menyebutkan, pembangunan masjid tersebut saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pihaknya juga menyampaikan komitmen Muhammadiyah untuk terus membuka masjid-masjid Muhammadiyah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemerintah, termasuk Safari Ramadan.

Sementara itu, LAZISMU berharap dapat menyediakan tabung infak di sejumlah lokasi pelayanan masyarakat dan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Menanggapi berbagai hal yang disampaikan, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Menurut Mahyaruddin, keterlibatan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas.

"Alhamdulillah, Muhammadiyah telah banyak berkontribusi dalam membantu masyarakat Kota Tanjungbalai. Kami percaya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak," katanya.

Ia berharap hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Muhammadiyah terus diperkuat, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Terkait rencana peringatan Milad Muhammadiyah ke-114 dan Tabligh Akbar pada 5 Desember mendatang, Mahyaruddin menyatakan dukungannya. Ia meminta pengurus Muhammadiyah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri pengurus PD Muhammadiyah Kota Tanjungbalai, PD Aisyiyah Kota Tanjungbalai, perwakilan panitia Milad Muhammadiyah, serta pengurus LAZISMU.
(eko)

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemko Tanjungbalai Salurkan Bantuan Alsintan, Bibit dan Sarana Perikanan

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:36:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyalurkan berbagai bantuan pendukung ketahanan pangan kepada kelompok tani dan masyarakat.

Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian (alsintan), benih tanaman, bibit ikan, sarana perikanan tangkap, hingga perlengkapan pertanian.

Penyerahan bantuan dilakukan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, di halaman Kantor Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, jajaran lurah, kelompok tani, serta masyarakat penerima bantuan.

Fadly mengatakan, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurut dia, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemerintah.

Dia menilai, tantangan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga bahan pangan, keterbatasan sumber daya, hingga dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

"Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, kelompok tani, kelompok perikanan, maupun berbagai elemen lainnya," ujar Fadly.

Dia menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pertanian, pangan, dan perikanan.

Fadly berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap seluruh penerima dapat memanfaatkan, memelihara, dan mengelola bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab agar memberikan manfaat secara berkelanjutan," katanya.

Dia juga meminta Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian tidak berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi melanjutkannya dengan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan.

Adapun bantuan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut mencakup sejumlah program dari pemerintah pusat dan daerah.

Dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, diserahkan dua unit traktor roda crawler kepada Kelompok Tani Karya Tani dan Gerak Tani.

Selain itu, empat unit mesin power thresher atau perontok padi dan jagung diberikan kepada Kelompok Tani Harapan, Makmur Tani, Satkamling Bersinar, dan Sehati Gemilang.

Pemko Tanjungbalai juga menyalurkan benih jagung hibrida sebanyak 10 kilogram, dengan penyerahan simbolis sebanyak 5 kilogram kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, disalurkan pula bantuan benih sayuran dan pupuk kepada kelompok PKK di sejumlah kelurahan.

Bantuan tersebut terdiri atas benih cabai rawit, kacang panjang, kangkung, sawi, terung, cabai merah, insektisida, pupuk kandang, dan pupuk NPK.

Di sektor perikanan budidaya, pemerintah menyerahkan secara simbolis 500 ekor bibit ikan nila kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Bina Baru.

Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian juga mencatat telah menyalurkan sebanyak 31.274 ekor bibit ikan, terdiri atas 10.009 ekor ikan lele dan 21.265 ekor ikan nila. Bantuan tersebut didistribusikan kepada unsur TNI-Polri, instansi lintas sektoral, sekolah, PKK, kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, melalui UPTD Pembibitan Pertanian, pemerintah menyerahkan bantuan tanaman obat keluarga (TOGA) kepada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 5 masing-masing sebanyak 10 polibag. Bantuan tanaman bunga, buah, dan bibit jeruk nipis juga diberikan kepada dua warga, yakni Mali dan Alim, masing-masing lima polibag.

Secara keseluruhan, UPTD Balai Pembibitan Pertanian telah menyalurkan 1.091 polibag bibit tanaman, terdiri atas 264 polibag tanaman hias, 492 polibag tanaman buah-buahan, 161 polibag tanaman obat keluarga, 74 polibag tanaman sayuran, dan 100 polibag pohon pelindung.

Dalam kesempatan tersebut, Pemko Tanjungbalai turut menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga pedagang yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Tanjungbalai.

Selain bantuan tersebut, melalui APBN Tahun 2026, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada kelompok tani dan masyarakat berupa satu unit mesin cultivator, tiga unit hand tractor, 1.250 kilogram benih padi, 75 kilogram bibit jagung, serta benih cabai rawit untuk lahan seluas setengah hektare.

Di sektor perikanan tangkap, bantuan yang disalurkan meliputi 292 unit jaring gembung dan lima unit kapal berkapasitas 5 GT.

Adapun melalui APBD Tahun 2026, Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan sarana pengendalian hama berupa 550 botol insektisida, 110 botol herbisida, serta 20 unit handsprayer elektrik kepada 20 kelompok tani.

Menutup sambutannya, Fadly mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, memperkuat distribusi pangan, serta memanfaatkan sumber daya pangan lokal.

Dia optimistis, melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Kota Tanjungbalai dapat memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (eko)

Wali Kota Tanjungbalai Minta Satpol PP Tegakkan Perda Secara Humanis dan Disiplin

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI,, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mengedepankan pendekatan humanis dalam menegakkan peraturan daerah (perda), tanpa mengesampingkan ketegasan dan kedisiplinan.

Penegasan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Satpol PP Kota Tanjungbalai, Senin (9/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi serta seluruh personel Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

Dalam arahannya, Mahyaruddin mengapresiasi kinerja jajaran Satpol PP yang dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban serta menegakkan perda, baik di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebagai aparat penegak perda, personel Satpol PP harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

"Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap humanis dan berwibawa. Personel Satpol PP juga harus memberikan contoh yang baik dengan menaati seluruh peraturan yang berlaku," ujar Mahyaruddin.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada personel Satpol PP maupun Damkar yang terlibat pelanggaran hukum, khususnya penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya.

Menurut dia, Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti terlibat dalam perbuatan tersebut dan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Mahyaruddin menyoroti kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Ia meminta agar tidak ada lagi ASN yang meninggalkan tempat kerja atau berkeliaran pada jam dinas tanpa keterangan yang jelas.

Ia menegaskan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap ASN maupun masyarakat yang melanggar ketentuan, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Penegakan aturan harus berlaku bagi semua pihak. Jangan sampai aparat yang bertugas menegakkan peraturan justru melakukan pelanggaran," tegasnya.

Usai apel, Mahyaruddin bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, serta Kepala Dinas Perhubungan Elvandia menyapa personel yang baru mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) di Rindam.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan tali asih dan bingkisan kepada seluruh personel Satpol PP dan Damkar yang mengikuti apel pagi.
(eko)

Bupati Asahan Dukung Penuh DESK Investasi 2026, Buka Peluang Investasi Lebih Luas untuk Kesejahteraan Masyarakat

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:25:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri peresmian DESK Investasi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (9/11/2026).

Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mempercepat realisasi investasi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi para investor.

2026/11/e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0_IMG-20261109-WA0029.jpg">

DESK Investasi 2026 merupakan langkah strategis yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, sekaligus menjadi wadah penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi investor di daerah. Peresmian ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.

Dalam laporannya, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa kehadiran DESK Investasi diharapkan mampu mengidentifikasi dan memecahkan berbagai persoalan investasi secara terpadu, sehingga proses penanaman modal berjalan lebih cepat dan efisien.

2026/11/f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0_IMG-20261109-WA0032.jpg">

Gubernur Bobby Afif Nasution menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah kunci utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. "Koordinasi yang kuat akan mempercepat penyelesaian kendala, sehingga investor semakin percaya berinvestasi di Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu memberikan apresiasi atas inisiatif pembentukan DESK Investasi ini. Pemerintah pusat berkomitmen mendukung penuh upaya percepatan investasi dan hilirisasi di daerah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

2026/11/31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d_IMG-20261109-WA0028.jpg">

Usai acara, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. "Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus memperkuat pelayanan perizinan, menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, transparan, dan berdaya saing. Melalui DESK Investasi, kami berharap potensi unggulan Asahan semakin dikenal dan diminati investor," tegasnya.

2026/11/76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c_IMG-20261109-WA0031.jpg">

Bupati juga berharap peningkatan investasi di Kabupaten Asahan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Peresmian DESK Investasi 2026 menjadi awal yang baik bagi sinergi tiga pilar pemerintahan — pusat, provinsi, dan kabupaten/kota — untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. (dre)

Jambore Posyandu Asahan Rp1,2 Miliar Cuma Sehari? Diduga Mark-up dan Anggaran Ganda, Dinkes Panen Untung

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:18:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kegiatan Jambore Kader Posyandu ke-XIII Kabupaten Asahan yang digelar hanya satu hari pada 13 September 2026 di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran menelan anggaran fantastis Rp1,2 miliar.

Angka ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, yang menuding kegiatan tahunan ini berpotensi menjadi "ladang korupsi" oknum di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Berbeda dengan Jambore Anak yang diadakan Dinas DP2KBP3A dengan biaya Rp675 juta selama dua hari dan tercatat jelas penyalurannya, Jambore Posyandu yang dikelola Dinkes justru menyisakan banyak tanda tanya.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada sejumlah celah kerawanan yang diduga dimanfaatkan untuk merugikan keuangan daerah, seperti, Pengadaan Barang dimark-up,

Pembelian seragam, kaos, tas, suvenir untuk ribuan kader diduga dihargai jauh di atas harga pasar, bahkan ada yang diduga menggunakan vendor fiktif. Anggaran Ganda (Double Budgeting), Kegiatan yang sama dibebankan ke APBD Dinkes sekaligus membebankan biaya transportasi dan uang saku lewat Dana Desa. Satu objek, dua sumber anggaran.

Konsumsi & Akomodasi diduga direkayasa, seperti Jumlah porsi makanan dan peserta didik dilebih-lebihkan. Padahal acara cuma berlangsung sehari, namun laporan dibuat seolah berjalan beberapa hari.

Kemudian, Peserta Fiktif diduga dibuat Nama kader yang tidak hadir tetap dimasukkan dalam daftar untuk mencairkan uang saku dan transportasi.

Pemangkasan Durasi Acara, Jadwal yang direncanakan beberapa hari dipadatkan jadi sehari, sisa anggaran akomodasi dan sewa gedung diduga digelapkan.

Selanjutnya Honor Narasumber Fiktif, Nama pejabat atau ahli dicantumkan sebagai pembicara berhonor tinggi, padahal materi disampaikan panitia internal atau bahkan tidak dilaksanakan.

Serta Pemilihan Vendor Berbasis Kickback, Sewa tenda, gedung, dan peralatan diduga ditentukan berdasarkan komisi balik kepada oknum, bukan penawaran terbaik.

Kegiatan Penyelenggara Anggaran Durasi, Jambore Anak DP2KBP3A Rp675 juta 2 hari, sementara Jambore Posyandu ke-XIII Dinkes Asahan Rp1,2 miliar 1 hari.

Pada Jambore Anak, uang transport Rp240.000 per orang langsung diterima peserta, porsi makan tercatat jelas, dan pajak 12,5 persen dikenakan secara transparan. Sementara untuk Jambore Posyandu, rincian penggunaan dana belum terlihat sejelas itu.

Tidak hanya tahun ini, Jambore Posyandu tahun 2025 yang berlangsung dua hari dengan anggaran miliaran rupiah juga sempat disorot. Kini dugaan penyimpanan itu kian menguat.

Saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (9/11/2026), Sekretaris Dinas Kesehatan Asahan, Fahrizal Pohan, membantah adanya penyimpangan.

Ia menyatakan kegiatan telah melalui mekanisme perencanaan APBD sesuai peraturan berlaku.

"Kegiatan 2025 telah diperiksa BPK dan selesai. Tahun 2026 baru memasuki pemeriksaan pendahuluan. Besaran anggaran tidak serta-merta bukti penyimpangan. Kami terbuka terhadap masukan, namun tunggu hasil resmi BPK," ujar Fahrizal.

Sementara itu, Plt Kepala BKAD Asahan, Sri Lusi Masdiany, belum dapat memberikan data rinci anggaran dan meminta waktu untuk pengecekan lebih lanjut.

Masyarakat dan berbagai elemen meminta Inspektorat Kabupaten Asahan dan BPK RI Perwakilan Sumut menelusuri secara menyeluruh setiap lembar perincian anggaran Jambore Posyandu. Jika terbukti ada mark-up, anggaran ganda, maupun manipulasi peserta, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Anggaran rakyat harus jelas ke mana perginya. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menghargai kader Posyandu justru dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri sendiri," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Proses pemeriksaan BPK atas anggaran 2026 masih berjalan. Masyarakat berharap hasilnya segera dipublikasikan agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak semakin runtuh. (tec)

Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:09:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT|, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pakpak Bharat Ny.Juniatry Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Kerja (Raker) Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Rapat Kerja ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Tim Pembina Posyandu di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara bahwa Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan pelayanan dasar, yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Karena kebutuhan dasar bertransformasi, maka Posyandu juga bertransformasi. Posyandu menjadi wadah untuk mengindentifikasi kebutuhan masyarakat, menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan pemerintah, dan ikut memastikan pelayanan pemerintah telah hadir, jelas Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Sumatera Utara, Ny Hj Titiek Sugiarti dalam sambutannya.

Posyandu harus menjadi mitra strategis pemerintah. Seperti dalam peningkatan pendapatan, Posyandu memiliki peranan penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka Posyandu dituntut untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan yang dinamis, ucap Ny.Juniatry Franc Bernhard Tumanggor.

Transformasi Posyandu mencakup bidang dasar kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sosial.(rbm)

KRYD Selama Sepekan, Polresta Deli Serdang Berhasil Ungkap 08 Kasus Curanmor dan Amankan 3 Motor

admin — Mon, 09 Nov 2026 21:06:00 +0700+0700

Deliserdang- Satreskrim Polresta Deli Serdang dari 1 Nopember hingga 7 Nopember 2026 mengungkap 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah tersangka 8 orang dan 4 buron.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Muhammad SH, SIK, MSI didampingi Wakapolresta AKBP Juliani Prihartini SIK, Kabag Ops Kompol Amdi Karna, Kasat Reskrim Kompol M Isral SIk, MH, Kasat Samapta Kompol Sisworo, dalam keterangan persnya pada Senin (9/11/2026) menjelaskan, pengungkapan berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan jumlah kendaraan sepedamotor yang diamankan sebanyak 3 unit.

Lanjut perwira jebolan akpol berpangkat tiga melati emas dipundak ini, sebaran pengungkapan perkara dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Polsek jajaran dengan rincian Satreskrim Polresta Deli Serdang satu kasus, Polsek Tanjung Morawa 2 Kasus, Polsek Lubuk Pakam 2 kasus, Polsek Beringin satu kasus, Polsek Pantai Labu satu kasus, dan Polsek STM Hulu satu kasus

Modus operandi dari hasil pengungkapan sementara dilakukan para tersangka atau pelaku antara lain mengambil kendaraan saat parkir, pelaku memanfaatkan kendaraan yang ditinggalkan pemilik di halaman rumah, di perladangan / sawah dan ditempat umum, menggunakan kunci palsu atau alat tertentu, pelaku menggunakan sarana tidak sah untuk menguasai kendaraan, memanfaatkan kelengahan korban. Pelaku mengambil kendaraan ketika pemilik sedang lengah atau meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan. Pelaku melakukan secara berkelompok, beberapa orang berbagai peran dalam mengambil dan memindahkan kendaraan

Ada juga pelaku melakukan pencurian kendaraan dalam rumah atau garasi, pelaku mengambil kendaraan yang berada didalam rumah korban dengan cara memanjat dinding dapur masuk kedalam rumah kemudian keluar dari pintu depan dengan membawa kendaraan menggunakan kunci palsu dan kendaraan hasil curian ditampung atau diperjualbelikan oleh pihak lain. "Modus operandi lainnya, pelaku merampas kendaraan di jalan umum dari korban saat berkendaraan di jalan sepi yang dimanfaatkan para pelaku untuk mengambil sepeda motor korban. Terhadap perkara yang berhasil diungkap, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lainnya serta jaringan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," sebut Kapolresta Deli Serdang

Dari pengungkapan kasus curanmor, Satreskrim Polresta Deli Serdang dan Unit Reskrim Polsek Jajaran, berhasil menangkap 8 pelaku bernama Wahyu Ramadhan Pulungan, Jonathan Hutabarat, Maulana Irfan Nasution, Ikhsan Ananda Nasution, Muhammad Arif Al Husein, Wandi Syahputra Siregar, Saprol, Darmansyah alias Cipto. Sedangkan 4 pelaku lain yang masih di buron berinisial An, Rv, RA dan RR.

Dari hasil penyidikan, para tersangka atau pelaku tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 476, 477 dan pasal 479 dari UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana dengan ancaman pasal 476 ancaman pidana penjara 5 tahun, 477 ayat (1) ancaman pidana penjara 7 tahun, ayat (2) ancaman pidana penjara 9 tahun, pasal 479 ayat (1) ancaman pidana penjara 9 tahun, ayat (2) ancaman pidana penjara 12 tahun, ayat (3) ancaman pidana penjara 15 tahun, ayat (4) ancaman pidana hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun

Polresta Deli Serdang bersama seluruh Polsek jajaran akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian guna menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, tertib dan kondusif di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang," pungkas Kapolresta Deli Serdang.

"Kami mengimbau masyarakat agar melengkapi kendaraannya dengan kunci pengaman tambahan. Jika memungkinkan, pasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan tempat tinggal maupun lokasi parkir, serta manfaatkan perangkat GPS untuk membantu memantau keberadaan kendaraan," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun mengetahui adanya tindak pidana.

"Apabila masyarakat mengalami atau mengetahui adanya tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun secara gratis," imbaunya.

Kapolresta Deli Serdang berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu kepolisian dalam mencegah tindak kriminalitas sekaligus menjaga situasi kamtibmas di Polresta Deli Serdang tetap aman dan kondusif.

Di akhir konferensi pers, Kapolresta Deli Serdang serahkan sepeda motor hasil curian dikembalikan kepada pemiliknya.

Melalui langkah tersebut, Polresta Deli Serdang berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Sambut Hari Pahlawan 2026, PB Pendawa Indonesia Ikrarkan Jaga Persatuan dan Dukung Presiden Prabowo

admin — Mon, 09 Nov 2026 20:54:00 +0700+0700

MEDAN – Menyambut Hari Pahlawan 10 November 2026, keluarga besar Pendawa Indonesia menggelorakan ikrar kebangsaan bertajuk "Jaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia serta Jaga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto."

Ikrar tersebut menjadi bentuk komitmen organisasi Pendawa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat persatuan bangsa, serta mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, dalam pernyataannya, Senin (9/11/2026), menegaskan bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk tidak mudah terpecah belah oleh berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Menurut Ruslan, munculnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa merupakan persoalan serius yang harus diusut secara tuntas.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti sebagai tindakan ilegal yang mengancam kedaulatan negara, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, bahkan perlu ditelusuri apakah memenuhi unsur tindak pidana makar.

"Seluruh anak bangsa harus merapatkan barisan. Jangan biarkan bangsa ini terpecah belah. Kita harus bersatu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta menjaga Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tegas Ruslan.

Lebih lanjut, Ruslan mengajak seluruh keluarga besar Pendawa Indonesia di berbagai daerah untuk menjadikan Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat semangat nasionalisme, patriotisme, dan solidaritas kebangsaan.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, persaudaraan, dan keutuhan bangsa.

"Semangat para pahlawan harus tetap hidup dalam diri kita. Berbeda suku, agama, golongan maupun pilihan politik, kita tetap satu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.

Melalui ikrar tersebut, PB Pendawa Indonesia menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga NKRI, mengawal demokrasi, serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi Indonesia yang aman, damai, dan bermartabat.