Indonesia Debut Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Pembuktian Pembinaan Talenta Muda

admin — Sun, 11 Oct 2026 13:54:00 +0700+0700

JAKARTA — Indonesia akan ambil bagian untuk pertama kalinya dalam Piala Dunia Sepakbola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 yang berlangsung di Turki pada 1-6 November 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) untuk menunjukkan keseriusan membangun sepakbola mini sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda.

Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

Selain membangun prestasi, Tundra Meliala Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Teknologi mengatakan, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.RED

Polsek Medan Kota Sergap Seorang Spesialis Bongkar Rumah Mewah

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota kembali berhasil sergap seorang komplotan spesialis bongkar rumah mewah di Jalan Harimau, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota.

Pelaku yang diamankan Irwadi alias Adi (44) warga Jalan Bersama, No 48, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. " Korban Helmi Idris (67) warga Jalan Gunung Martimbang, No 20, Kecamatan Medan Timur mengalami kerugian 30 juta, " ucap Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan SH MH melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan SH MH kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Kronologis kejadian dan penangkapan,
Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana kejadian bermula rumah tersebut di Jalan Madong Lubis, No 121, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sudah sekitar 3 tahun ini dalam keadaan kosong dan di depannya dipasang pamflet bahwa rumah tersebut dijual akan tetapi belum ada pembeli yang cocok, lalu karena rumah tersebut dalam keadaan kosong jadi korban datang ke TKP sekitar sekali dalam dua minggu dan, dalam pengecekan terakhir yaitu pada hari kamis tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 WIB, korban ketahui pada saat melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut sudah dibongkar dan barang barang yang disebutkan di atas telah hilang. atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan membuat laporan di Kantor Polsek Medan Kota.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2026 sekira pukul 14.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Medan Kota mendapat informasi tentang keberadaan pelaku pencurian dengan pemberatan (bongkar rumah) yang terjadi di Jalan Madong lubis, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota yang bernama Irwadi alias Adi sedang berada di Jalan Harimau Medan. Atas Informasi tersebut tim menuju ke TKP dan benar pada saat di TKP, tim melihat pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Selanjutnya pelaku diboyong ke Kantor Polsek Medan Kota Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari Hasil Interogasi, pelaku Adi menerangkan bahwa pelaku melakukan aksinya tersebut pada pagi subuh hari. Peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai membantu untuk mengangkat jerjak pintu dan meletakkannya ke becak yang diambil oleh teman-temannya.

Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku ditemani oleh teman-temannya yang bernama Adil dan Fauzi. Menurut keterangan pelaku, Dari hasil tindak pidana tersebut, pelaku mendapatkan bagian Rp. 50.000, Selanjutnya hasil keuntungan dari kejahatannya digunakan untuk membeli sabu-sabu.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Upaya pemberantasan dan memerangi narkotika jenis sabu sabu dan penyakit masyarakat seperti perjudian beberapa kali sudah pernah digempur oleh tim gabungan Aparat Penegak Hukum dengan mengamankan para pelaku maupun barang buktinya, akan tetapi keberadaan peredaran barang haram yang melanggar hukum di kawasan Jalan Jermal, Kabupaten Deliserdang kini mulai kembali bergerilya.

Terbukri, tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terkesan diabaikan oknum tidak bertanggungjawab yang terkesan terorganisir.

Dengan aktivitas peredaran narkotika (sabu) itu, tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, TNI Kodam I/Bukit Barisan, BNN Provinsi Sumatera Utara, dan Polrestabes Medan, Jumat (9/10/2026) sore kembali menggempur kawasan jalan Jermal.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

"Sesuai instruksi Presiden kepada Bapak Kapolri, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama rekan-rekan BNNP Sumut, Polrestabes Medan, rekan-rekan dari TNI dan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan grebek sarang narkoba," ujar Kombes Andy Arisandi, Jumat (9/10/2026) kemarin.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

Dari lokasi tersebut, tim gabungan juga menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya alat isap sabu, narkotika dalam bentuk paket kecil, dan beberapa barang bukti lainnya. Kelima orang yang diamankan akan diserahkan ke BNN Provinsi Sumut untuk menjalani rehabilitasi.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Peredaran Narkoba di Jermal Kembali Bergerilya, Tim Gabungan Mengamankan Pengguna dan Barang Bukti

darma — Sun, 11 Oct 2026 12:46:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Andy menyebut kawasan Jermal menjadi sasaran karena dikenal rawan penyalahgunaan narkotika. Setibanya di lokasi, tim gabungan menemukan sejumlah sarang narkoba yang sudah berulang kali ditindak.

"Lokasi ini (Jermal) selalu menjadi tempat beberapa kali penindakan terdapat sarang narkoba. Adapun hasil yang kami dapatkan, yaitu menangkap lima orang pengguna narkoba," terang Andy.

"Terhadap para pengguna, kita akan melakukan rehabilitasi, akan dibantu oleh rekan-rekan BNNP untuk pelaksanaan rehabilitasi," terangnya.

Andy berharap dengan kegiatan ini Kawasan Jermal dapat terbebas dari predikat rawan narkotika. Pihaknya berkomitmen melakukan penindakan secara masif di wilayah Sumatera Utara.(W02)

Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:37:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.rel

REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:28:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.

Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Safari Dakwah Anak Palestina, Santuni Anak Yatim di Sei Bejangkar

admin — Sun, 11 Oct 2026 10:18:00 +0700+0700

BATU BARA – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap saudara-saudara Muslim di Palestina melalui kegiatan Safari Dakwah Anak Palestina yang digelar di Masjid Bahar Zein, Desa Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara.

Dalam kegiatan tersebut, Baharuddin Siagian hadir bersama Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Momentum Safari Dakwah ini menjadi ajang memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Palestina, Bupati Baharuddin Siagian menyerahkan tali asih sebesar Rp1.500.000 kepada masing-masing dari dua anak Palestina yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, santunan berupa uang dan bantuan sembako juga diberikan kepada 20 anak yatim sebagai wujud perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan dukungan dan kasih sayang.

Baharuddin Siagian berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat terus menumbuhkan rasa empati, mempererat persaudaraan sesama umat manusia, serta menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepedulian terhadap sesama tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui tindakan nyata dan bantuan yang dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Melalui Safari Dakwah Anak Palestina tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membiasakan diri berbagi, memperkuat persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina serta melimpahkan keberkahan bagi kita semua," demikian doa yang menyertai kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud semangat Batu Bara Bahagia, dengan menanamkan kepedulian sosial, memperkuat nilai keagamaan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

#BatuBaraBahagia

Mendorong Generasi Muda Berkarya: Deden Prayoga Komitmen Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

darma — Sun, 11 Oct 2026 00:33:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Di tengah pesatnya dinamika pembangunan daerah, peran aktif generasi muda menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, Deden Prayoga, S.M., seorang praktisi muda berpengalaman di bidang konstruksi dan pemasaran, secara konsisten mengemban misi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi kreatif. (11/10/2026)

Berbekal latar belakang pendidikan S1 Manajemen serta rekam jejak profesional yang solid di sektor industri strategis, Deden melihat bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada fisik semata, melainkan juga pada kualitas hidup dan kemandirian masyarakatnya.

"Pembangunan infrastruktur yang megah akan menjadi lebih bermakna jika diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal. Bagi saya, inti dari pembangunan adalah menciptakan kesempatan, membuka ruang ikhtiar, dan memastikan setiap warga khususnya pemuda memiliki daya saing untuk berkembang," ujar Deden Prayoga di Medan.

Sebagai wujud komitmen nyatanya terhadap kepemudaan, Deden secara aktif menginisiasi dan mendampingi pengembangan Koperatif, sebuah platform kolaboratif yang dirancang khusus untuk mewadahi aspirasi anak muda. Wadah ini hadir sebagai ruang inkubasi bagi generasi muda untuk berorganisasi, mengasah keterampilan berwirausaha, serta menciptakan gerakan sosial yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.

Melalui wadah ini, Deden mendorong lahirnya wirausahawan-wirausahawan muda baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

"Anak muda adalah motor penggerak perubahan. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton; generasi muda harus berani bergerak, berani berkarya, dan berkontribusi nyata. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten di sekitar kita," tegas Deden.

Lebih lanjut, Deden menekankan bahwa berbagai gagasan besar untuk memajukan potensi daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Ia mengusung pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda.

Menurutnya, penggabungan pengalaman praktis di industri konstruksi dan keahlian manajemen pemasaran yang dimilikinya menjadi modal penting dalam merancang program-program pemberdayaan yang terstruktur, terukur, dan tepat sasaran.

"Membangun masa depan bukan sekadar wacana atau retorika belaka, melainkan tentang keberanian untuk memulai dan komitmen untuk bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis dapat memaksimalkan seluruh potensi daerah demi kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Melalui spirit pengabdian yang berkesinambungan, Deden Prayoga berharap dapat terus menebar inspirasi serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat di Sumatera Utara dan sekitarnya.(W02)

Musda XI Partai Golkar Asahan : Kokohkan Soliditas, Siap Pertahankan dan Tingkatkan Kemenangan

admin — Sat, 10 Oct 2026 22:33:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Asahan resmi berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Hotel Sabty Garden, Kisaran, Sabtu (10/10/2026) pukul 09.00 Wib, dan berjalan aman, lancar, serta sukses hingga pukul 11.00 Wib.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., anggota DPR RI Fraksi Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provsu Rolel Harahap, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, perwakilan partai politik lainnya, serta tamu undangan.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan yang dinilai cukup kondusif dan telah mencatatkan berbagai prestasi. Partai Golkar Kabupaten Asahan tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang suara terbesar pada Pemilu 2024, sekaligus berhasil meningkatkan perolehan kursi di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun DPRD Kabupaten Asahan.

"Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, melalui Musda ini, kita harus merumuskan program kerja secara terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan," ujar Doli.

Ia menegaskan Partai Golkar adalah milik bersama yang lahir dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, membesarkan partai tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh gotong royong dan komitmen seluruh kader. Setiap langkah organisasi pun harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menyatakan kekuatan kader yang solid menjadi modal utama untuk terus membesarkan partai dan meningkatkan perolehan kursi di masa mendatang. Ia mengajak seluruh elemen untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan.

"Saya tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita terus berjuang bersama. Kita bangun kembali kekuatan partai untuk lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh kader," ungkapnya.

Perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Rolel Harahap, memberikan apresiasi atas keberhasilan DPD Asahan merebut kembali kemenangan partai di daerah ini. Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan selamat berlangsungnya Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

"Terima kasih kepada rekan-rekan partai politik yang telah banyak berkontribusi mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Semoga kepengurusan yang terpilih nantinya terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat," harap Bupati Taufik.

Rangkaian kegiatan Musda XI ini dimeriahkan dengan tarian penyambutan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar, laporan ketua panitia, tarian kreasi, sambutan-sambutan, serta ditutup dengan simbolik pemukulan gong. (dre)

Bupati Asahan Sambut Hangat Safari Anak Gaza, Serahkan Bantuan dan Tegaskan Solidaritas untuk Palestina

admin — Sat, 10 Oct 2026 22:24:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut hangat kunjungan rombongan anak-anak Gaza dalam kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (9/10/2026). Kehadiran mereka disambut penuh haru, sekaligus menjadi momen mempererat ikatan persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian kemanusiaan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPR RI sekaligus Ketua The World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, serta Pengurus Tahfiz Masjid Agung Achmad Bakrie Kisaran dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik menyampaikan rasa simpati dan dukungannya kepada anak-anak Gaza. Ia berpesan agar mereka tetap kuat, tabah, dan penuh harapan di tengah segala kesulitan yang dihadapi. Sebagai wujud nyata kepedulian, Bupati menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada rombongan anak-anak Gaza.

"Kita semua bersaudara. Penderitaan saudara-saudara kita di Gaza adalah keprihatinan kita bersama. Semoga bantuan dan doa kita dapat sedikit meringankan beban mereka," ujar Bupati Taufik.

Sementara itu, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan, melainkan momentum mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak Gaza dan masyarakat Palestina secara luas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan solidaritas kemanusiaan melalui doa-doa tulus maupun bantuan nyata, dengan harapan perdamaian segera terwujud di tanah Palestina.

Abdurahman Al-Masry, anak kelahiran Beit Hanoun, Gaza Utara, yang turut hadir membagikan kisah nyata kehidupan di Gaza. Ia menceritakan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, mulai dari keterbatasan fasilitas dasar hingga ancaman serangan yang merenggut banyak nyawa. Menurutnya, masyarakat Gaza sangat membutuhkan dukungan pengobatan dan bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia. Ia juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa dan menyampaikan pesan yang menyentuh hati: "Bantulah kami, bangsa Palestina, dengan doa." Ia tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada rakyat Palestina.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Asahan, dilanjutkan sesi foto bersama dan salam-salaman yang penuh kehangatan di antara seluruh peserta. (dre)

AJMI Minta Kodam I Bukit Barisan Replikasi Sinergi Komunikasi Publik Mabesad

darma — Sat, 10 Oct 2026 22:21:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Aliansi Jurnalis Militer Indonesia (AJMI) mendorong Makodam I/BB mereplikasi langkah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam memperkuat komunikasi publik bersama insan pers.

Langkah Kasad yang mengundang para Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional di Mabesad Jakarta, Jumat (9/10/2026), dinilai menjadi tonggak penting dalam membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan objektif antara militer dan media.

Hal tersebut disampaikan Ketua AJMI, Ryan Noer Sinaga, di Medan, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan bahwa ruang diskusi dan evaluasi komunikasi publik perlu diimplementasikan hingga tingkat daerah, khususnya di wilayah hukum Kodam I/BB

# Membumikan Program Unggulan TNI AD di Daerah #

Ryan menjelaskan bahwa Kasad telah memaparkan berbagai program strategis nasional. Program tersebut meliputi pembangunan 4.477 unit jembatan perintis, ribuan titik program Manunggal Air, hingga perbaikan sarana pertanian dan tempat ibadah.

Mengingat cakupan geografis Kodam I/BB yang sangat luas dengan tantangan infrastruktur beragam, kolaborasi dengan media lokal dan Pemred regional dinilai sangat krusial. Diskusi berkala antara Pangdam I/BB dan Pemred akan memastikan program kemanunggalan TNI dan rakyat di pelosok Sumatera terpublikasi secara transparan dan akurat.

Membangun Ruang Evaluasi Dua Arah
Sebagaimana ditegaskan Kasad, pertemuan dengan media bukan sekadar ajang publikasi capaian, melainkan forum evaluasi bersama. Ruang tatap muka rutin di Makodam I/BB akan memberikan manfaat dua arah bagi kedua pihak.

Bagi Kodam I/BB, forum ini menjadi sarana menyampaikan arah kebijakan, penanganan keamanan wilayah, dan progres program bakti TNI. Sementara bagi insan pers, forum ini menjadi wadah memberikan masukan objektif terkait dinamika lapangan, aksesibilitas konfirmasi, hingga edukasi ketahanan nasional.

# Perkuat Sinergi Prajurit dan Pers di Lapangan #

Ryan menambahkan bahwa komitmen komunikasi terbuka dari pimpinan Kodam I/BB akan berdampak positif hingga ke satuan bawah seperti Korem, Kodim, dan Koramil. Sinergi ini akan membuat hubungan kerja antara prajurit di lapangan dan jurnalis semakin profesional serta saling mendukung.

Mengutip pandangan Aiman Witjaksono saat pertemuan di Mabesad, Ryan menegaskan bahwa komunikasi jujur dan terbuka merupakan modal utama agar pengabdian TNI AD dapat dipahami secara jernih oleh publik.

AJMI berharap Pangdam I/BB beserta jajaran dapat menindaklanjuti semangat keterbukaan ini melalui agenda silaturahmi dan diskusi berkala bersama para Pemimpin Redaksi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.(W02)

Menaker: Penyandang Disabilitas Perlu Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:53:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyandang disabilitas membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dunia usaha. Selain penguasaan keterampilan, akses terhadap lingkungan belajar yang inklusif juga penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi proses rekrutmen hingga menjalankan pekerjaan.

"Kami sadar teman-teman disabilitas tidak bisa langsung diserap begitu saja oleh perusahaan. Mereka harus dibekali keterampilan yang memadai," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (10/10/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus penyandang disabilitas di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta sekaligus memperluas kesempatan mereka memasuki pasar kerja.

Gedung dua lantai tersebut dilengkapi sarana yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, antara lain jalur landai (ramp), lift, jalur pemandu (guiding block), dan toilet khusus disabilitas. Kelengkapan ini diharapkan membantu peserta beraktivitas secara mandiri selama mengikuti pelatihan.

Di lantai dasar, tersedia sejumlah fasilitas pembelajaran berbasis praktik, seperti Lobby KOS 3 in 1, layanan customer service berbasis biometrik, serta Public Café yang berfungsi sebagai laboratorium pelatihan barista. Peserta juga dapat memanfaatkan Exhibition & Sales Gallery untuk memamerkan hasil karya dan Public Speaking Lab untuk berlatih menghadapi wawancara kerja.

Menurut Yassierli, pelatihan di balai ini tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis. Kurikulum juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kecakapan digital agar kemampuan peserta selaras dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Untuk menunjang pembelajaran, Kemnaker menyiapkan Digital Skills Lab untuk pelatihan pemrograman berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Batik & Craft Studio, serta Laboratorium Terapi Sensori. Ruang kelas dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun disabilitas intelektual.

Selain keterampilan, kesiapan mental menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kemnaker menyediakan layanan konseling psikologi karier untuk membantu peserta mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi lingkungan profesional.

Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kawasan pelatihan juga dilengkapi Healing Garden, musala inklusif dengan fasilitas wudu adaptif, panduan Braille dan audio, serta Playground & Entertainment Zone. Berbagai fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan di balai.

Yassierli berharap dunia usaha dan para pemangku kepentingan turut membuka kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Keterlibatan perusahaan diperlukan agar kompetensi yang diperoleh peserta dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sekaligus membuka jalan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.red

Kemnaker Targetkan 70 Persen Lulusan Vokasi Bekerja

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700

Bandung Barat — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi. Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

"Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini," ujar Yassierli saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di BPVP Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai. Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kebekerjaaan pasca pelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

"Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas," tutur Yassierli.red

Ketua Umum APKASI, Salurkan Bantuan Kepedulian bagi Masyarakat Terdampak Banjir Bandang Arosuka

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, bersama Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi,
Sabtu (10/10/2026) diterima Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH di Posko Utama Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Solok, Arosuka, Sumatera Barat.

Dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Gunung Talang, serta jajaran terkait lainnya.

Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antar pemerintah kabupaten terhadap masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana banjir bandang di kawasan Arosuka.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum APKASI beserta rombongan atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Solok.

Dan menjelaskan bahwa penanganan bencana masih terus dilakukan, terutama di kawasan perkantoran dan sekitar aliran sungai yang masih membutuhkan penanganan material serta dukungan peralatan. Pemerintah Kabupaten Solok juga telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 Oktober 2026 untuk memastikan proses penanganan darurat dapat berjalan.

Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran dan kepedulian APKASI memberikan semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi musibah. Ia berharap dukungan dan sinergi tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali berjalan normal.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, dalam kunjungannya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar APKASI terhadap daerah yang mengalami bencana.

Mengatakan, semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama perlu terus diperkuat, mengingat berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi menghadapi bencana alam. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat serta peran informasi dan peringatan dini cuaca dalam mengantisipasi risiko bencana.

Bursah berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu meringankan beban warga terdampak.

Wakil Ketua Umum APKASI Delis Julkarson Hehi mengatakan dukungan moral kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dia menegaskan bahwa kehadiran rombongan merupakan bentuk solidaritas sesama anak bangsa untuk turut merasakan dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami musibah.

Juga mengajak seluruh pihak untuk tetap tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan, seraya meyakini bahwa setiap peristiwa terjadi atas izin Allah SWT.

Sebagai bentuk nyata kepedulian tersebut, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama Wakil Ketua Umum APKASI Delis Julkarson Hehi menyerahkan bantuan secara langsung kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usai kegiatan di posko utama, Bupati Solok bersama rombongan APKASI melanjutkan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi lokasi terdampak banjir bandang di Arosuka. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk melihat kondisi wilayah pascabencana sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan APKASI. Diharapkan semangat kebersamaan dan gotong royong antardaerah terus terjaga, sehingga upaya penanganan darurat, pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik.(YOSE)

Dua Lokasi Jadi Sasaran Penindakan, Polres Padang Lawas Amankan Tiga Pria Terkait Dugaan Narkoba

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:51:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026) dini hari. Dalam dua rangkaian tindakan kepolisian di kawasan Pasar Sibuhuan, petugas mengamankan tiga pria dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu dengan berat bruto 1,36 gram.

Pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi dan konsumsi narkotika di wilayah Kecamatan Barumun. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti personel Satres Narkoba Polres Padang Lawas melalui penyelidikan di sejumlah lokasi.

Kasus pertama terungkap sekitar pukul 01.00 WIB di kawasan Batang Taris, Lingkungan VII, Kecamatan Barumun. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan dua pria berinisial ASL (38) dan A (48) untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil tindakan kepolisian itu, petugas menyita satu plastik klip berisi serbuk yang diduga sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Selain itu, turut diamankan satu sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, satu bungkus rokok, sehelai tisu, satu unit telepon genggam Android, serta uang tunai Rp120.000.

Petugas juga mengamankan satu alat hisap sabu atau bong dan satu unit telepon genggam Android dari A.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, ASL mengakui bahwa sabu yang ditemukan merupakan miliknya. Sementara itu, A mengaku baru saja mengonsumsi sabu yang dibelinya dari ASL.

Keterangan kedua pria tersebut masih menjadi bagian dari materi pemeriksaan dan pendalaman penyidik untuk mengungkap peran masing-masing dalam perkara tersebut.

Penindakan berlanjut sekitar pukul 03.00 WIB ketika tim operasional Satres Narkoba dalam perjalanan kembali menuju Mapolres Padang Lawas.

Di kawasan Simpang Lingkungan IV, Pasar Sibuhuan, petugas mendapati seorang pria berinisial AA (36) yang dinilai mencurigakan. Saat melihat kedatangan petugas, pria tersebut berusaha melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran.

Petugas akhirnya berhasil mengamankan AA. Dalam tindakan tersebut, polisi turut menyita satu unit telepon genggam Android yang selanjutnya dibawa untuk kepentingan pemeriksaan.

Meski demikian, keterlibatan AA dalam dugaan tindak pidana narkotika tersebut masih harus didalami melalui proses penyidikan. Polisi juga perlu memastikan apakah terdapat keterkaitan antara penindakan terhadap AA dan kasus yang sebelumnya diungkap di Batang Taris.

Sebelum pengungkapan berlangsung, pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, tim operasional Unit II Satres Narkoba Polres Padang Lawas menerima informasi mengenai dugaan aktivitas jual beli dan konsumsi sabu di wilayah Kecamatan Barumun.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasat Narkoba Polres Padang Lawas AKP Muhammad Taufik Siregar, S.H., memerintahkan Kanit II IPDA Eben Pakpahan, S.H., bersama personel untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan masyarakat.

Hasil penyelidikan tersebut kemudian mengarah pada tindakan kepolisian di kawasan Batang Taris dan Simpang Lingkungan IV, Pasar Sibuhuan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polres Padang Lawas dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai aktivitas yang diduga berkaitan dengan narkoba.

Polres Padang Lawas juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini, melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Saat ini, ketiga pria yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Padang Lawas. Penyidik masih melakukan pemeriksaan, mendalami peran masing-masing, dan melengkapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepolisian belum menyimpulkan keterlibatan masing-masing pria di luar keterangan awal dan hasil pemeriksaan yang telah diperoleh. Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan perkembangan perkara tersebut.zal

Berawal dari Aduan Warga, Polres Padang Lawas Amankan Dua Pria dalam Penggerebekan di Huragi

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:51:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas menggerebek sebuah rumah di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026) dini hari.

Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial M.R.A.N. (24) dan M.H. (23). Petugas juga menyita dua bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,44 gram, beserta sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengungkapan ini berawal dari informasi dan pengaduan masyarakat mengenai aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Desa Menanti.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim operasional Satresnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang diterima. Tim dipimpin Kanit I Satresnarkoba, IPDA Asroedin Sihotang, S.H., hingga akhirnya dilakukan penggerebekan di lokasi.

Saat petugas memasuki rumah, kedua pria tersebut ditemukan berada di dalam kamar bersama sejumlah barang bukti. Polisi kemudian mengamankan keduanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain dua bungkus plastik klip yang berisi diduga sabu dengan berat bruto 2,44 gram, petugas turut mengamankan satu ball plastik klip kosong dan satu unit timbangan elektrik.

Barang bukti lainnya yang disita meliputi satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa bodi, satu buah tas berwarna hitam, dua unit telepon genggam Android, serta uang tunai sebesar Rp200.000.

Seluruh barang tersebut dibawa bersama kedua pria yang diamankan ke Mapolres Padang Lawas untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Polisi masih mendalami keterkaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana narkotika yang sedang ditangani. Peran masing-masing pria yang diamankan juga menjadi bagian dari pemeriksaan penyidik.

Dalam pemeriksaan awal, M.R.A.N. mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial I.B. Namun, identitas lengkap dan keberadaan orang yang disebutkan itu masih dalam penyelidikan kepolisian.

Penyidik akan mendalami keterangan tersebut, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap secara utuh perkara yang terjadi.

Polisi juga masih perlu memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh. Karena itu, status hukum serta dugaan keterlibatan setiap orang harus mengacu pada hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Penanganan perkara, menurut keterangan kepolisian, dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Padang Lawas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas narkotika di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian melakukan deteksi dini dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Polres Padang Lawas menyatakan akan terus melakukan penindakan berdasarkan informasi yang diterima serta hasil penyelidikan, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.zal

Terungkap di Papaso! Polisi Sita 8 Paket Ganja, Pria 40 Tahun Dibawa ke Mapolres Palas

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:50:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padang Lawas mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Kamis (8/10/2026) malam. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MTPH (40) dan menyita ganja dengan berat bruto total 43,10 gram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Papaso. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Sekitar pukul 21.00 WIB, tim operasional yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba Polres Padang Lawas mendatangi lokasi dan mengamankan MTPH di belakang sebuah rumah di desa tersebut.

Setelah mengamankan pria itu, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan satu bungkus plastik transparan berisi ganja dengan berat bruto 3,52 gram di saku celana sebelah kanan.

Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp60.000 serta satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru yang ditemukan bersama tersangka.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan terhadap sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi L 6303 GZ yang digunakan MTPH.

Dari dalam bagasi kendaraan tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisi tujuh paket ganja. Barang bukti itu memiliki berat bruto 39,58 gram.

Dengan penemuan tersebut, total ganja yang diamankan dalam pengungkapan kasus di Desa Papaso mencapai 43,10 gram, terdiri atas 3,52 gram dari saku celana dan 39,58 gram dari bagasi sepeda motor.

Selain narkotika, polisi turut membawa telepon genggam, sepeda motor, dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan hasil interogasi awal, MTPH mengaku memperoleh ganja tersebut dari seseorang berinisial L. Menurut keterangan awal tersangka, narkotika itu rencananya akan diperjualbelikan kembali.

Meski demikian, keterangan tersebut masih perlu didalami oleh penyidik untuk memastikan asal-usul ganja serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Setelah penangkapan, MTPH bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Lawas guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Penyidik selanjutnya akan memeriksa tersangka dan saksi-saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirimkan barang bukti untuk pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Polres Padang Lawas mengimbau masyarakat agar berperan aktif membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika. Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing diharapkan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi kepolisian.

Kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Padang Lawas.

Pengungkapan kasus di Desa Papaso ini menjadi salah satu upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Padang Lawas. Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara jelas asal barang haram tersebut serta pihak-pihak yang diduga terlibat.zal

Wabup Atika Dorong BI Buka Akses Beasiswa bagi Pelajar Madina, Siapkan Kolaborasi Program Pendidikan

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:48:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, mendorong penguatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Bank Indonesia (BI), terutama dalam membuka peluang beasiswa bagi pelajar serta generasi muda di daerah tersebut.

Peluang kolaborasi itu mengemuka setelah Atika menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).

Menurut Atika, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daerah. Tugas BI tidak hanya berkaitan dengan kestabilan nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi, tetapi juga mendukung terciptanya iklim ekonomi yang kondusif.

"Peran BI hari ini sangat sentral. Selain menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi, BI juga memiliki fungsi penting dalam menjaga iklim ekonomi yang stabil," kata Atika.

Ia menegaskan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, BI, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Atika menjelaskan, persoalan inflasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi harga barang dan kebutuhan pokok di daerah. Sementara itu, kebijakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi di berbagai tingkatan pemerintahan dengan dukungan analisis dan masukan dari Bank Indonesia.

"Angka inflasi itu lahir dari harga-harga yang tercatat di daerah. Karena itu, penting adanya keselarasan antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Selain membahas stabilitas ekonomi, Atika mengungkapkan adanya peluang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah fasilitasi akses beasiswa bagi pelajar Mandailing Natal, baik untuk pendidikan formal maupun pendidikan vokasi.

Menurut Atika, program tersebut berpotensi menjadi kesempatan bagi generasi muda Madina untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Contohnya, tadi ada beberapa program kerja. Salah satunya mungkin kami akan membuka ruang bagi anak-anak sekolah kita yang ingin mencari beasiswa yang dapat difasilitasi oleh Bank Indonesia, baik itu sekolah formal maupun vokasi," ungkapnya.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dengan jajaran BI Sumatera Utara dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mandailing Natal.

Akses terhadap informasi dan peluang beasiswa dinilai penting agar pelajar di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Meski demikian, rencana tersebut masih berupa peluang kolaborasi yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh kedua pihak.

Atika juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Bank Indonesia Sumatera Utara sebelumnya atas kontribusi dan kerja sama yang telah terjalin.

Pada kesempatan yang sama, ia menyambut kepala kantor perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi langsung sekaligus membuka ruang koordinasi dalam menjalankan program-program ke depan.

Pemkab Mandailing Natal berharap hubungan kelembagaan dengan Bank Indonesia dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, tetapi juga dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui sinergi tersebut, peluang kerja sama di bidang pendidikan diharapkan dapat berkembang menjadi program konkret yang memberi manfaat bagi pelajar dan masyarakat Madina.zal

Dari Masjid Miftahul Jannah, Bupati dan Wabup Palas Hadir di Tengah Warga, Santunan Anak Yatim Jadi Agenda Jumat Berkah

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:48:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, bersama Wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., melaksanakan program Jumat Berkah dengan mengikuti salat Jumat berjamaah sekaligus bersilaturahmi bersama masyarakat di Masjid Miftahul Jannah, Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi secara langsung antara pemerintah daerah dan warga.

Program Jumat Berkah merupakan agenda rutin Bupati dan Wakil Bupati Palas yang dilaksanakan dengan mengunjungi berbagai desa. Selain menjalankan ibadah bersama masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi, menunaikan nazar, serta mendengarkan aspirasi warga terkait kebutuhan dan persoalan di lingkungan mereka.

Usai salat Jumat, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Wakil Bupati Achmad Fauzan Nasution menyerahkan bantuan dan santunan kepada anak-anak yatim dari Desa Hapung dan wilayah sekitarnya.

Pada kesempatan yang sama, keduanya juga memberikan bantuan berupa kipas angin untuk Masjid Miftahul Jannah. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung bersama rombongan pemerintah daerah yang turut hadir dalam kegiatan itu.

Penyerahan santunan kepada anak yatim menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, bantuan perlengkapan masjid diharapkan dapat menunjang kenyamanan warga dalam melaksanakan ibadah.

Tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan dan penyaluran bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui komunikasi secara terbuka, pemerintah dapat mendengar berbagai masukan mengenai kondisi sosial, kebutuhan fasilitas, serta persoalan yang dihadapi warga di tingkat desa.

Pemkab Padang Lawas berharap kegiatan Jumat Berkah dapat terus menjadi sarana untuk menjaga kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka tanpa harus menunggu forum pertemuan resmi di tingkat kabupaten.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., para asisten, tenaga ahli Bupati Padang Lawas, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, alim ulama, tokoh masyarakat, Naposo Nauli Bulung, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Padang Lawas menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.zal

Lapas Padangsidimpuan Gelar Nobar, Herizal Yusuf Tekankan Pembinaan Humanis dan Kebersamaan

admin — Sat, 10 Oct 2026 20:47:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan terus berupaya menghadirkan suasana pembinaan yang humanis bagi warga binaan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang melibatkan pegawai dan warga binaan, Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai sarana hiburan sekaligus upaya mengurangi kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari di dalam lapas. Selain memberikan suasana yang lebih santai, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan serta membangun interaksi positif antara petugas dan warga binaan.

Melalui kegiatan rekreatif ini, Lapas Padangsidimpuan ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan masa pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Herizal Yusuf, A.Md.IP., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sederhana seperti nonton bareng memiliki nilai positif dalam mendukung terciptanya suasana pemasyarakatan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Menurutnya, proses pemasyarakatan harus mengedepankan pembinaan serta memberikan kesempatan kepada setiap warga binaan untuk memperbaiki diri. Karena itu, kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan dan menciptakan suasana yang lebih positif di lingkungan lapas.

"Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalankan masa pidana, tetapi juga tentang membina, memanusiakan manusia, dan memberikan ruang bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Melalui kegiatan sederhana seperti ini, kita ingin membangun kebersamaan dan menghadirkan suasana positif di dalam lapas," ujar Herizal.

Ia menegaskan, pelaksanaan kegiatan rekreatif tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, kegiatan hiburan dapat berlangsung secara tertib tanpa mengesampingkan tanggung jawab petugas dalam menjaga kondisi lapas tetap kondusif.

Suasana kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan penyegaran bagi warga binaan sekaligus meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang telah disiapkan.

Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan positif, edukatif, dan rekreatif sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Upaya ini diharapkan mampu mendukung perubahan perilaku warga binaan agar lebih baik serta mempersiapkan mereka untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.zal