Praperadilan Dikabulkan, PN Padangsidimpuan Nyatakan Penetapan Tersangka Kadishub Alfian Tidak Sah, Langsung Bebas dari Tahanan

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:49:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan, Alfian, S.Sos., M.M. dalam sidang yang digelar pada Senin (20/7/2026).

Putusan tersebut menjadi salah satu perkara hukum yang menyita perhatian publik karena majelis hakim menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan hingga penahanan terhadap Alfian oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan tidak sah menurut hukum.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dipimpin oleh Hakim Tunggal Firman Ares Bernando, S.H.

Dalam perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2026/PN PSP, hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Alfian dan memerintahkan agar pemohon segera dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan dibacakan.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan di persidangan, hakim terlebih dahulu menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak termohon.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pokok amar putusan tersebut meliputi:

- Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan penetapan Alfian sebagai tersangka berdasarkan Surat- Penetapan Tersangka Nomor PRINT-05/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02/L.2.15/Fd/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tidak sah.
- Menyatakan penahanan terhadap Alfian berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/L.2.15/Fd/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 tidak sah.
- Memerintahkan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan segera mengeluarkan Alfian dari tahanan setelah putusan diucapkan.
- Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil.

Dengan putusan tersebut, status hukum penetapan tersangka, penyidikan, serta penahanan terhadap Alfian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana diputuskan hakim praperadilan.

Permohonan praperadilan diajukan Alfian melalui tim kuasa hukum dari Law Office GAS & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2026.

Adapun Tim kuasa hukum terdiri atas: Amin M. Ghamal Siregar, S.H., M.H. Dipo Alam Siregar, S.H., Alwi Akbar Ginting, S.H., M.H., Awaluddin Harahap, Mochtar Indra Efendi Siregar, S.H., M.H., Febry Alamsyah Lubis, S.H.

Salah satu kuasa hukum Alfian, Dipo Alam Siregar, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, menyampaikan apresiasi atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan yang adil.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah memeriksa perkara ini secara objektif dan independen. Putusan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak boleh mengabaikan hak-hak seseorang sebagai warga negara," ujar Dipo Alam Siregar.

Ia menambahkan, kemenangan praperadilan tersebut bukan hanya menjadi kemenangan bagi kliennya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa seluruh aparat penegak hukum harus mengedepankan asas due process of law dalam setiap penanganan perkara.

"Kami berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur. Negara hukum harus menjamin keadilan bagi siapa pun tanpa terkecuali. Atas putusan ini, kami bersama keluarga besar Bapak Alfian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku," lanjut Dipo.zal

Duta GenRe Harus Jadi Teladan bagi Generasi Muda.

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:20:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M, Sabtu (18/07/2026) secara resmi membuka rangkaian kegiatan Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Solok Tahun 2026 di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok.

Hal ini menjadi wadah pembinaan bagi para remaja untuk mempersiapkan diri sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi teman sebaya mengenai Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Duta Generasi Berencana (GenRe) harus menjadi teladan bagi remaja dan agen perubahan dalam mengampanyekan pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunaan NAPZA, serta perilaku berisiko lainnya guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pesan penting ini disampaikan Wali Kota Ramadhani saat membuka Apresiasi Duta GenRe Kota Solok di Gedung Kubuang Tigo Baleh. Beliau menekankan bahwa Duta GenRe terpilih tidak hanya sekadar memenangkan kompetisi, melainkan harus memiliki rencana masa depan yang matang dan siap menjadi mitra pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil ajang pemilihan terbaru, Gifran Petra Ghaniyy dan Khanaya Andriga Balqis telah dinobatkan sebagai pemenang utama Duta GenRe Kota Solok.

Wako Ramadhani juga mengajak generasi muda Kota Solok untuk terus meningkatkan literasi, mengembangkan kreativitas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital.

Juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Solok untuk terus mendukung berbagai program kepemudaan sebagai upaya melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Kota Solok yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(YOSE)

Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Wawako Suryadi ikut Panen Raya.

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:18:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wakil Wali Kota Solok, Sumatera Barat, H. Suryadi Nurdal, dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional Wilayah Kodim 0309/Solok, Kota Solok,
Jum'at (17/07/2026) menhadiri Panen Raya bertempat di hamparan Sawah Solok.

H. Suryadi Nurdal dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Solok, saya mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0309/Solok beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan Panen Raya ini.

Momentum seperti ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, penyuluh pertanian, dan para petani dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wawako juga apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0309/Solok, yang selama ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Kehadiran TNI di tengah petani menjadi energi positif yang memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.

Sinergi seperti inilah yang harus terus kita pelihara. Sebab, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab petani, melainkan tanggung jawab kita semua. Ketika pangan tersedia dengan baik, masyarakat akan lebih sejahtera, ekonomi daerah akan semakin kuat, dan stabilitas kehidupan sosial akan semakin terjaga.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak mungkin diwujudkan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, akademisi, dunia usaha, Bulog, kelompok tani, hingga masyarakat luas.

Diungkapkan Wawako Suryadi di balik hamparan padi yang menguning dan hasil panen yang kita saksikan hari ini, terdapat perjuangan panjang yang tidak sederhana. Kerja keras para petani yang memulai aktivitas sejak matahari belum terbit. Kesabaran menghadapi cuaca yang tidak menentu, ancaman hama, keterbatasan sarana produksi, hingga fluktuasi harga. Semua itu menjadi bukti bahwa pangan yang kita nikmati setiap hari lahir dari tangan-tangan yang bekerja dengan penuh ketekunan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Solok menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, hingga dinamika ekonomi, sektor pertanian terbukti menjadi penyangga utama kehidupan masyarakat.

Dan Pemerintah Kota Solok terus berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pertanian, penguatan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Pada kesempatan ini juga akan diserahkan bantuan berupa tiga unit pompa air serta bantuan untuk dua kegiatan Air Pom kepada Kelompok Tani Panca Usaha. Bantuan ini bukan sekadar penyerahan sarana, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu petani mengatasi tantangan ketersediaan air, meningkatkan produktivitas lahan, dan menjaga keberlanjutan usaha tani.

Wawako berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dirawat bersama, dan dikelola secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok tani dalam jangka panjang. (YOSE)

Pendidikan Bintara Polri TA 2026 Resmi Dimulai di SPN Hinai, Wakapolda Sumut Tekankan Moral, Integritas, dan Pelayanan

admin — Mon, 20 Jul 2026 21:09:00 +0700+0700

LANGKAT I SUMUT24.CO
Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Polda Sumut, Senin (20/7/2026).

Pembukaan pendidikan ditandai dengan pembacaan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., yang menegaskan pentingnya membentuk personel Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan unggul dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat tersebut, Kalemdiklat Polri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang berhasil melewati proses seleksi hingga dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Mereka dinilai sebagai putra-putri terbaik bangsa yang akan dipersiapkan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian.

"Pendidikan ini tidak boleh dipandang sekadar proses mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan proses transformasi pengetahuan, keterampilan, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik benar-benar siap menjadi pelaksana tugas kepolisian yang profesional, khususnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)," demikian amanat Kalemdiklat Polri yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Secara nasional, Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan SPKT TA 2026 diikuti sebanyak 4.792 peserta didik, terdiri atas 708 polisi wanita yang menjalani pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri dan 4.084 polisi pria yang mengikuti pendidikan di 31 SPN Polda di seluruh Indonesia selama lima bulan.

Pendidikan tahun ini mengusung tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif." Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan Polri tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di era digital.

Kalemdiklat Polri menekankan bahwa personel SPKT merupakan wajah pertama Polri yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lulusan pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, santun, humanis, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan kepolisian.

Selain membangun karakter dan kompetensi pelayanan, kurikulum pendidikan tahun ini juga menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan. Melalui sistem tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu berpikir analitis, memecahkan persoalan, bekerja sama, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Kalemdiklat Polri juga mengingatkan seluruh peserta didik agar menjaga keimanan, memperkuat disiplin, membangun solidaritas, menghormati tenaga pendidik, serta menjadikan setiap tantangan selama pendidikan sebagai proses menempa mental dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang Presisi.

Di sisi lain, para kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh diinstruksikan untuk menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalemdiklat Polri menegaskan bahwa proses pendidikan harus bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.

"Pendidikan yang keras tidak harus kasar. Latihan yang berat tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," demikian penegasan Kalemdiklat Polri dalam amanat yang dibacakan Wakapolda Sumut.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA 2026 ini, Polri berharap dapat melahirkan personel yang memiliki moral dan integritas kuat, profesional dalam menjalankan tugas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas, humanis, dan dipercaya masyarakat.(W05)

FOTO:

Dentuman Maut di Grand Polonia: Rumah Mewah Luluh Lantak, 4 Orang Terjebak di Reruntuhan, 6 Korban Luka

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:52:00 +0700+0700

MEDAN – Suara ledakan dahsyat menggelegar dan menggemparkan kawasan elite Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7) siang. Satu unit rumah mewah hancur berkeping-keping, sementara empat orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kekuatan ledakan begitu besar hingga merobohkan sebagian besar bangunan rumah. Balkon lantai dua ambruk, rangka bangunan miring, dan material bangunan beterbangan hingga ke badan jalan. Tiga mobil mewah yang terparkir di depan rumah ikut ringsek dihantam puing-puing.

Tak hanya menghancurkan rumah utama, gelombang ledakan juga merusak sedikitnya empat rumah di sekitarnya. Kaca-kaca pecah, dinding retak, dan serpihan material bangunan berserakan di kawasan permukiman elite tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya kerusakan pada rumah-rumah di sekitar lokasi.

> "Ada empat rumah lain yang terkena dampak ledakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, hingga kini penyebab ledakan masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung melakukan sterilisasi lokasi dan penyelidikan.

> "Belum tahu asal sumber ledakan. Begitu juga data korban masih didata," kata Alfi Pane.

Suasana di lokasi berubah mencekam. Warga yang mendengar dentuman keras berhamburan keluar rumah. Kepulan debu memenuhi udara, sementara puing-puing bangunan menutupi halaman hingga badan jalan.

Momen paling memilukan terjadi ketika seorang wanita menangis histeris di depan rumah yang telah rata dengan tanah. Ia terus berteriak memanggil ibunya yang diduga masih berada di dalam bangunan yang roboh. Perempuan itu sempat berusaha menerobos masuk, namun dicegah petugas karena kondisi bangunan sangat labil dan berpotensi ambruk kembali.

Informasi sementara menyebutkan empat orang masih berada di dalam reruntuhan saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan kaca yang terlontar akibat ledakan.

Hingga berita ini ditulis, proses pencarian korban masih berlangsung. Polisi belum memastikan penyebab ledakan, termasuk apakah dipicu kebocoran gas, bahan peledak, atau faktor lainnya. Aparat juga mengimbau masyarakat menjauhi lokasi demi keselamatan dan kelancaran proses evakuasi.

Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:00:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Kepatuhan Hukum yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Jalan Yos Sudarso, Medan, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto beserta jajaran manajemen, General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir Salman beserta jajaran, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. yang didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani, S.H., M.H. dan bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Muhibuddin menyampaikan materi mengenai fungsi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman insan PLN terhadap regulasi dan kepatuhan hukum dalam menjalankan proses bisnis perusahaan.

Sebagai penyedia infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pembangunan nasional, PLN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap proses bisnis dan pembangunan ketenagalistrikan berjalan sesuai koridor hukum serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance

"Saat ini listrik merupakan kebutuhan fundamental bagi seluruh masyarakat dan pembangunan Nasional. Untuk itu, diharapkan agar PLN terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan, dalam mendukung kelancaran proses bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya jajaran BUMN yang semakin memahami regulasi dan hukum, mencegah potensi perbuatan melawan hukum, serta mendorong PLN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik," ujar Muhibuddin.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesungguhan dan integritas Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan dukungan serta pendampingan hukum kepada BUMN, termasuk PLN, sehingga perusahaan dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Menurutnya, penguatan pemahaman hukum dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam memastikan proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai regulasi.

"Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan setiap proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami berharap dapat terus memperkuat kesadaran hukum insan PLN sekaligus memperoleh pendampingan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dalam pelaksanaan tugas," ungkap Rizki.

Rizki menambahkan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pendampingan hukum, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan setiap proses bisnis PLN dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, integritas, serta mengedepankan Good Corporate Governance (GCG).

Melalui kegiatan ini, PLN dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. (C04)

Bupati Asahan Hadiri Momen Haru Penyambutan Kepulangan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Usai Tuntaskan Tugas Negara

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:56:00 +0700+0700

sumut24.co -BELAWAN, Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti Dermaga Gudang 104 Pelabuhan Ujung Baru Belawan, Senin pagi tatkala sekira pukul 07.30 Wib berlangsung upacara penyambutan kepulangan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif 126/KC Tahun 2026. Rangkaian kegiatan yang digelar oleh Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) ini menandai kembalinya seluruh prajurit ke kesatuan induk setelah menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan negara.

Upacara penyambutan berjalan khidmat di bawah pimpinan langsung Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa. Turut hadir menyambut kepulangan para pahlawan perbatasan, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, sejumlah pejabat jajaran TNI dan Polri, unsur pimpinan Kodam I/Bukit Barisan, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos., M.Si., Bupati Batu Bara, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi mendalam dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Satgas Pamtas Yonif 126/KC. "Selamat datang kembali ke tanah air, selamat kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat," ujarnya dengan nada haru.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas di wilayah perbatasan merupakan bukti nyata pengabdian tulus kepada bangsa dan negara. "Semoga segala pengalaman, tantangan, dan perjuangan yang kalian lalui selama bertugas menjadi bekal berharga untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

Kehangatan terlihat jelas sepanjang acara berlangsung, terlihat dari sambutan antusias keluarga, rekan sesama prajurit, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Momen ini menjadi penutup yang indah bagi perjalanan panjang tugas mereka menjaga kedaulatan negeri di garis terdepan.

Kegiatan upacara penyambutan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Di balik ketegapan barisan para prajurit yang melangkah, tersimpan kisah panjang tentang pengorbanan, kerinduan, serta dedikasi tinggi. Selama bertugas menjaga perbatasan di wilayah Papua, mereka rela meninggalkan orang-orang tercinta demi memegang teguh amanah negara. Kini mereka pulang bukan hanya membawa perlengkapan dinas dan pengalaman berharga, melainkan membawa kebanggaan luar biasa karena telah menuntaskan tugas mulia menjaga lambang Merah Putih tetap berkibar di tapal batas negeri. (dre)

Wujud Sinergi Dan Kolaborasi, BPN Aceh Serahkan 21 Sertipikat HGB PLTA Peusangan Kepada PLN

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:49:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menerima 21 Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) area reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan sertipikat berlangsung di Hall Baladewa, Medan, Sabtu (18/7/2026).

Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan sekaligus mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTA Peusangan 1 dan 2 di Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan ini dihadiri General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto didampingi Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Reza Pane, Manajer Unit Pelaksana Proyek (MUPP) SBU 2 Irsyad Ardi dan MUPP SBU 4 Parlindungan. Turut Hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Dr. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M. dan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah Heriansyah, S.SiT., M.H beserta jajaran.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah, Heriansyah menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat HGB merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara BPN dan PLN dalam memberikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Penyerahan sertipikat HGB ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberikan kepastian hukum dan administrasi pertanahan bagi PLN. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan PLN dapat terus diperkuat untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Heriansyah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh Dr. Arinaldi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan PLN dalam menyelesaikan proses administrasi pertanahan. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
"BPN Aceh berkomitmen untuk terus mendukung penyelesaian aspek pertanahan bagi pembangunan infrastruktur strategis, termasuk sektor ketenagalistrikan. Penyerahan sertipikat ini merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang baik antara BPN dan PLN. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk mendukung kelancaran pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ungkap Arinaldi.

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Aceh dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah atas dukungan dan kolaborasi dalam proses penyelesaian sertipikat HGB tersebut.
"Penyerahan 21 Sertipikat HGB ini merupakan capaian penting bagi PLN dalam memperkuat kepastian hukum atas aset dan lahan yang mendukung pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2. Kami mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan BPN dalam mendukung kelancaran proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ujar Rizki.

Menurut Rizki, kepastian hukum atas lahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2. Dengan tertibnya administrasi dan legalitas pertanahan, PLN dapat semakin fokus memastikan pembangunan berjalan optimal sekaligus mendukung penguatan sistem kelistrikan di Aceh dan Sumatera Bagian Utara.

Senada, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane menyampaikan bahwa penyerahan 21 Sertipikat HGB menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menyelesaikan aspek pertanahan yang mendukung pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2.

"Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Kanwil BPN Aceh serta Kantor ATR/BPN Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawal proses penyelesaian sertipikat HGB ini. Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan lancar. Kami meyakini melalui sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, setiap proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkas Reza

Penyerahan 21 Sertipikat HGB ini menjadi wujud nyata sinergi PLN dengan BPN dalam mendukung kepastian hukum aset dan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat penyelesaian pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2, sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di Aceh dan Sumatera Bagian Utara. (C04)

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Gala Siswa Indonesia 2026, Wadah Lahirkan Bibit Pesepak Bola Berkarakter dan Berprestasi

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:44:00 +0700+0700

24.co">sumut24.co -ASAHAN, Stadion Mutiara Kisaran berhias semangat dan antusiasme ribuan siswa SMP se-Kabupaten Asahan, saat Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., M.AP secara resmi membuka ajang bergengsi Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026. Acara yang dimulai pukul 09.00 Wib ini berjalan lancar, aman, dan sukses hingga berakhir pada pukul 10.00 Wib.

Penyelenggaraan GSI Tahun 2026 di Kabupaten Asahan mengacu pada pedoman resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hadir dalam acara pembukaan ini sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru pendamping, peserta kompetisi, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Musa Al Bakri, SE., M.Si menjelaskan bahwa GSI bukan sekadar ajang pertandingan sepak bola semata. "Kegiatan ini bertujuan utama memperkuat pendidikan karakter peserta didik, mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola, serta menumbuhkan jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, komunikatif, bersahabat, menghargai prestasi, dan rasa tanggung jawab," ujarnya.

Ia menambahkan, kompetisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap sepak bola, sekaligus menanamkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Tahun ini, GSI Tingkat Kabupaten Asahan diikuti oleh perwakilan SMP dari 20 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di wilayah Asahan. Seluruh pertandingan akan berlangsung selama enam hari, mulai 20 hingga 25 Juli 2026, dan dipusatkan di Stadion Mutiara Kisaran.

24.co/cdn/uploads/images/2026/07/37a749d808e46495a8da1e5352d03cae_IMG-20260720-WA0012.jpg">

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menguraikan bahwa Gala Siswa Indonesia merupakan ajang kompetisi berjenjang yang berjalan berurutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga sampai ke tingkat nasional. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"GSI menjadi wadah strategis dalam menjaring sekaligus mengembangkan potensi dan bakat siswa di bidang sepak bola melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Melalui turnamen ini, saya berharap siswa tingkat SMP mampu menjadi kader-kader pemain sepak bola yang nantinya dapat berprestasi hingga tingkat nasional," tegas Wakil Bupati.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ajang ini bukan hanya soal mencari juara, melainkan menjadi media pendidikan karakter untuk membentuk pribadi yang disiplin, bekerja keras, mampu bergotong royong, dan senantiasa menjunjung tinggi kerja sama. Wakil Bupati pun menyampaikan optimisme besar terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Asahan. "Saya yakin Asahan memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet sepak bola berbakat. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kita akan melihat lahirnya pemain-pemain nasional yang berasal dari tanah kelahiran kita tercinta ini," ujarnya penuh harap.

Acara pembukaan berjalan dengan rangkaian yang khidmat, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penyampaian laporan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan, sambutan Wakil Bupati, dan ditutup secara simbolis dengan penendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Asahan sebagai tanda resmi dimulainya seluruh rangkaian kompetisi GSI Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Kegiatan pembukaan ini berakhir pada pukul 10.00 Wib dengan suasana yang tertib, aman, dan meninggalkan semangat optimisme bagi seluruh peserta untuk tampil maksimal dan berprestasi. (dre)

Gerindra Minta Hotman Tak Kaitkan Kasus Hukum Febrie Adriansyah dengan Presiden

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:36:00 +0700+0700

Jakarta– Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta agar polemik terkait kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga meminta kuasa hukum Febrie, Hotman Paris, tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sugiat, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa membangun narasi yang menyeret institusi kepresidenan.

"Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Sugiat menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Ia menyebut kepala negara selalu memberikan dukungan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Karena itu, Sugiat meminta semua pihak, termasuk tim kuasa hukum, menyampaikan argumentasi melalui jalur hukum yang tersedia tanpa menggiring opini yang mengaitkan Presiden dengan perkara tersebut.

"Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden dalam perkara yang sedang diproses secara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar, terutama narasi yang berupaya menghubungkan kasus tersebut dengan Presiden.

"Masyarakat saya harapkan tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang mengaitkan kasus ini dengan Presiden. Mari kita hormati proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional," kata Sugiat.

Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menjaga ruang publik tetap kondusif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Hotman sebelumnya menyebut kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Dia bahkan mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Ledakan Keras Guncang Perumahan Grand Polonia Medan, Lima Rumah Rusak

admin — Mon, 20 Jul 2026 17:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sebuah ledakan keras mengguncang kawasan Perumahan Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, pada Senin (20/7/2026). Insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya lima unit rumah warga mengalami kerusakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari lima rumah yang terdampak, satu unit bangunan yang diduga menjadi titik pusat sumber ledakan mengalami kerusakan paling parah. Sementara itu, empat rumah lain di sekitarnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat imbas getaran dan material ledakan.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (20/7/2026).

"Sekitar empat rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Alfi Pane.

Meski demikian, Alfi mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab pasti maupun kronologi awal munculnya ledakan. Hingga saat ini, pihak otoritas setempat bersama kepolisian masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa atau luka-luka.

"Belum tahu (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tutur Alfi.

Di sisi lain, muncul dugaan awal di tengah masyarakat bahwa insiden dentuman keras ini berkaitan dengan aktivitas ilegal pencurian besi—atau yang kerap dijuluki warga sebagai aksi "rayap besi"—di sekitar area kompleks perumahan tersebut.

Saat ini, personel kepolisian telah turun ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengamankan area, melakukan olah TKP, serta menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti dari ledakan yang mengejutkan warga Polonia ini. Red

Warga Sipil Masuk DPO Dit Narkoba Poldasu Diketahui Sebagai Pemasok Sabu ke Dua Personel Polres Samosir

admin — Mon, 20 Jul 2026 16:24:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang pria warga sipil berperan penting dalam pengungkapan kasus narkoba yang menjerat 2 personel Polres Samosir.

Pria yang masih dalam pengejaran dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tersebut diketahui sebagai pemasok sabu-sabu kepada Aipda ES dan Brigadir DW.

"Pemasoknya seorang warga sipil yang sedang kita lakukan pengejaran," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan saat rilis pengungkapan kasus narkoba sejak Januari - Juni 2026, Senin (20/7/2026).

Menjawab wartawan, Andi mengaku telah mengetahui identitas pemasok sabu kepada dua personel Polres Samosir tersebut, namun masih dirahasiakannya.

"Pemasoknya warga Medan," pungkasnya.

Sementara dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan, tidak mentolerir anggotanya yang terlibat tindak pidana.

"Saya tegaskan setiap anggota yang terlibat narkoba akan dipecat hingga dijatuhi hukuman pidana sesuai perbuatannya," tegasnya.

Dia mengungkapkan, Polda Sumut juga melakukan rehabilitasi terhadap personel yang terbukti menggunakan narkoba.

"Kita tidak hanya menindak tegas (pecat) terhadap personel yang terlibat peredaran narkoba, tapi juga melakukan rehabilitasi terhadap anggota yang terbukti mengonsumsi narkoba," ungkapnya.

Whisnu menambahkan, Polda Sumut terus meningkatkan upaya pemberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Terbukti selama selama periode Januari-Juni 2026, personel kita di lapangan berhasil menangkap sebanyak 4.628 tersangka narkoba," pungkasnya.(W05)

IAC Indonesia Geruduk Kejagung dan Kementerian ATR/BPN, Desak Usut Dugaan Jual Beli Lahan Eks HGU PT. Karet Mas Yang DiKuasai PT. J surya Sakti Di Lab

admin — Mon, 20 Jul 2026 16:17:00 +0700+0700

JAKARTA – Independent Anti Corruption (IAC) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (20/7/2026).

Dalam aksi tersebut, Ketua IAC Indonesia, Azzaruddin Panjaitan, secara resmi menyerahkan laporan kepada Kejaksaan Agung RI dengan Nomor 018.B/DPP/IAC.IND/2026 terkait dugaan praktik mafia tanah Eks HGU PT. Karet Mas Yang DiKuasai PT. J surya Sakti.

Dalam laporannya, IAC Indonesia menguraikan kronologi penguasaan lahan yang sebelumnya merupakan areal perkebunan PT Karet Rakyat berdasarkan HGU tahun 1966, kemudian beralih pengelolaannya kepada PT J Surya Sakti dan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa Sawit dan perkebunan Karet seluas sekitar 554 hektare.

Namun, setelah masa berlaku HGU PT. Karet Rakyat berakhir, permohonan perpanjangan yang diajukan PT J Surya Sakti kepada Kementerian ATR/BPN disebut ditolak karena diduga tidak memenuhi persyaratan administratif.

Menurut IAC Indonesia, penolakan perpanjangan HGU tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penguasaan dan pengelolaan lahan oleh PT J Surya Sakti hingga saat ini. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum memastikan apakah lahan tersebut telah kembali menjadi tanah negara atau masih memiliki hak yang sah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kejaksaan Agung RI menerima langsung laporan yang disampaikan massa. Perwakilan dari Kejaksaan Agung menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Aksi juga berlanjut di Kementerian ATR/BPN. Dalam dialog bersama massa, perwakilan kementerian menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada HGU yang diterbitkan atas nama PT J Surya Sakti atas objek lahan yang dipersoalkan. Perwakilan ATR/BPN juga menyampaikan bahwa apabila lahan yang belum memiliki hak yang sah diperjualbelikan, maka hal tersebut berpotensi menjadi persoalan pidana dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengaduannya, IAC Indonesia turut mengungkap adanya dokumen yang disebut sebagai Surat Perjanjian Pelepasan Hak Ganti Rugi PT J Surya Sakti dengan Masyarakat.

Dokumen tersebut disebut dibuat di hadapan seorang notaris dan memuat nama Direktur Utama PT J Surya Sakti, Salomo Tabah Ronal Pardede, serta nama Wiratmo Sukito dan Arif Rifai, S.P. sebagai pihak yang disebut menerima pelepasan hak.

Selain itu, IAC Indonesia juga mengungkap dugaan adanya transaksi lahan kepada sekitar 46 orang pembeli dengan luas mencapai kurang lebih 334 hektare melalui mekanisme yang disebut sebagai pembayaran ganti rugi dengan Nilai berkisar 60 Miliar. Organisasi tersebut meminta penyidik menelusuri seluruh aliran dana, dokumen transaksi, serta memeriksa seluruh pihak yang diduga memfasilitasi atau menjadi perantara (agen) dalam penjualan lahan kepada masyarakat.

IAC Indonesia juga secara khusus meminta Kejaksaan Agung memeriksa Salomo Tabah Ronal Pardede, Wiratmo Sukito, dan Arif Rifai, S.P. guna mengklarifikasi kedudukan hukum, kewenangan, serta peran masing-masing dalam proses pelepasan dan pengalihan lahan.

Tidak hanya itu, IAC Indonesia mendesak agar Kepala Desa Sukarame Baru, Zaini, dan Camat Kualuh Hulu, Maruli Tanjung, turut dipanggil dan diperiksa terkait dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas objek lahan yang status hukumnya masih dipersoalkan.

Melalui aksi unjuk rasa dan laporan resmi yang disampaikan hari ini, IAC Indonesia meminta Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tanah di lahan eks HGU PT J Surya Sakti, memeriksa seluruh dokumen pertanahan, menghentikan sementara seluruh transaksi dan pengalihan lahan hingga terdapat kepastian hukum, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum.red

Khutbatul 'Arsy PP TPI Medan 2026: Warisan Nilai Pendiri TPI Ditanamkan kepada Generasi Santri Baru

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:49:00 +0700+0700

Medan – Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PP TPI) Medan menggelar Khutbatul 'Arsy Apel Tahunan Pekan Perkenalan Tahun Ajaran 2026/2027 di Lapangan PP TPI Medan, Jalan Pelajar No. 44 Medan, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap awal tahun ajaran itu diikuti seluruh santri baru dan lama. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PP TPI Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros, Ketua Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Yose Rizal, Ketua I dan II PP TPI H. Ikrom Helmi Nasution, SH, Dr. H.Amar Adly, Lc, MA, Ustaz Dr. Marwin Siahaan, Ustadz Rizal, serta sejumlah tokoh pendidikan dan undangan lainnya.

Ketua Umum PP Taman Pendidikan Islam (TPI)Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. menyampaikan materi mengenai Sejarah Taman Pendidikan Islam (TPI). Ia mengulas perjalanan panjang TPI dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi bangsa serta agama.

Sejarah berdirinya Taman Pendidikan Islam (TPI), nilai-nilai perjuangan, hingga filosofi pendidikan Islam menjadi materi penting yang disampaikan Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. dalam kegiatan pembinaan dan orientasi santri baru Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah.

Dalam paparannya, Prof. Ismet menjelaskan bahwa Taman Pendidikan Islam (TPI) merupakan wadah pembinaan dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam agar melahirkan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah SWT sekaligus menjadi khalifah di muka bumi.
Ia menguraikan bahwa TPI didirikan oleh Drs. KH. Rivai Abdul Manap Nasution bersama tokoh-tokoh lainnya pada 1 Mei 1950 atau bertepatan dengan 12 Rajab 1369 Hijriah di Kota Medan. Organisasi ini lahir sebagai gerakan pendidikan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian sejarah mengenai perkembangan TPI di Sumatera Utara.

Prof. Ismet menyampaikan, saat mendirikan TPI, Rivai Abdul Manap Nasution merupakan seorang guru agama sekaligus pejuang kemerdekaan yang memiliki latar belakang pendidikan Muallimin. Sosoknya dikenal gigih memperjuangkan pendidikan Islam, khususnya bagi masyarakat di kawasan perkebunan yang ketika itu masih minim akses pendidikan.
Dalam materi yang dipaparkan, disebutkan bahwa latar belakang berdirinya TPI adalah untuk memberikan makna nyata terhadap nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada bangsa Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Prof. Ismet juga menjelaskan landasan filosofis TPI, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak "bermain di lapangan yang sempit", tetapi saling mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi sosial dan masyarakat demi kemajuan umat.
Selain itu, TPI berasaskan Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, berakidah Islam, beriktikad Ahlussunnah Wal Jamaah, dan bermazhab Syafi'i.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Ismet memaparkan falsafah perjuangan TPI yang dikenal dengan Tri Azimah Karya, yaitu melahirkan ilmiawan (orang berilmu), amaliawan (orang yang berkarya dan beramal dengan ikhlas), serta maaliawan (orang yang memiliki kemampuan berderma dan memanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan umat).

Sementara itu, bidang amal usaha TPI diwujudkan melalui Tri Program Karya, meliputi tabligh, dakwah dan penerangan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, serta ibadah sosial.
Melalui penyampaian materi sejarah tersebut, para santri baru diharapkan tidak hanya mengenal asal-usul berdirinya TPI, tetapi juga memahami nilai perjuangan para pendirinya sehingga mampu meneruskan semangat membangun pendidikan Islam yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua I dan II PP TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, mengatakan Khutbatul 'Arsy bukan sekadar seremoni menyambut tahun ajaran baru, tetapi menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan pesantren kepada seluruh santri, khususnya santri baru.

"Khutbatul 'Arsy merupakan gerbang awal bagi para santri untuk mengenal kehidupan di pesantren. Di sinilah mereka dibina agar memiliki disiplin, akhlak yang mulia, semangat menuntut ilmu, serta jiwa kepemimpinan yang akan menjadi bekal di masa depan," ujarnya.
Ikrom Helmi menegaskan bahwa Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
"Harapan kami, seluruh santri mampu memanfaatkan kesempatan belajar di pesantren dengan sebaik-baiknya. Jadilah generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara," katanya.
Ia juga mengajak seluruh santri untuk mengikuti seluruh rangkaian Pekan Perkenalan dengan penuh semangat dan menjadikannya sebagai awal perjalanan dalam meraih cita-cita serta mengukir prestasi di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan.
Sementara itu Pembina Upacara , Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Wenny Mokhtar, SH., M.H. mengajak para santri untuk menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan serta jiwa nasionalisme.
Menurutnya, santri harus memiliki konsep "3C", yakni cakap iman dan ilmu, cakap skill, serta cinta tanah air.

"Kalau di kepolisian ada istilah curat, curas, dan curanmor, maka di pesantren kita punya 3C, yaitu cakap iman dan ilmu, cakap skill, dan cinta tanah air. Inilah bekal penting bagi santri menghadapi masa depan," ujarnya yang disambut antusias para peserta.
Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren (BSPP) Sumatera Utara, H. Yulizar Parlagutan Lubis, memberikan motivasi kepada para santri agar bersyukur mendapat kesempatan menempuh pendidikan di pesantren.
"Jangan pernah merasa dipaksa orang tua masuk pesantren. Tidak semua orang memiliki kesempatan belajar di pesantren. Justru kita adalah orang-orang pilihan," katanya.
Ia menegaskan bahwa kehidupan di pesantren memberikan banyak kelebihan yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan lain.
"Di pesantren kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga dilatih hidup mandiri, disiplin, serta belajar kepemimpinan. Bekal seperti ini sulit diperoleh di luar pesantren. Di pesantren kita mendapatkan bekal untuk kehidupan dunia sekaligus akhirat," ujarnya.
Yulizar juga mengingatkan seluruh santri agar memiliki cita-cita yang tinggi sebagai motivasi untuk terus belajar dan berprestasi.
"Kita semua harus punya cita-cita. Dengan cita-cita yang tinggi, semangat belajar akan terus tumbuh. Berbanggalah menjadi santri, karena pesantren mencetak generasi yang siap memimpin dan memberi manfaat bagi umat," pesannya.

Melalui rangkaian Khutbatul 'Arsy tersebut, PP TPI Medan berharap para santri baru mampu beradaptasi dengan kehidupan pesantren serta memiliki semangat untuk menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, berakhlak mulia, mandiri, memiliki keterampilan, serta cinta kepada agama, bangsa, dan negara.rel

Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan membuka kegiatan Seminar Sehari ‘Membangun Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme’

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:05:00 +0700+0700

P.Siantar I Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH membuka kegiatan Seminar Sehari 'Membangun Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme' yang diikuti para tokoh agama. Kegiatan seminar digelar di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Sabtu (18/07/2026).

Hadir sebagai narasumber, Sekjen GKPS Pdt Dr Janhotner Saragih, Ketua Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar Drs H Rasyid Nasution, dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Simalungun Dr H Bahrum Saleh MA. Dengan moderator Pdt Tri Putri Saragih STh.

Wali Kota Wesly Silalahi diwakili Hamdani dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), khususnya Departemen Kesaksian, yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

"Seminar ini merupakan langkah yang sangat baik untuk memperkuat semangat kepemimpinan, persaudaraan, toleransi, serta rasa cinta tanah air di tengah keberagaman masyarakat Kota Pematangsiantar," katanya.

Lebih lanjut, Wesly yang diwakili Hamdani mengatakan, Kota Pematangsiantar dikenal sebagai kota majemuk, dihuni oleh berbagai suku, agama, dan budaya.

"Keberagaman ini adalah kekuatan yang harus terus kita rawat. Melalui forum seperti ini, saya berharap terbangun dialog yang sehat, saling menghormati, serta semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama," sebutnya.

Menurut Wesly, tema yang diangkat pada seminar sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin organisasi, tetapi juga tentang menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan, tempat ibadah, dan masyarakat.

Demikian pula nasionalisme harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa.

"Saya juga mengajak seluruh tokoh agama untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina umat, menjaga kerukunan, serta menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan kepada generasi muda. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, saya yakin Pematangsiantar akan tetap menjadi kota yang aman, damai, dan harmonis," tuturnya.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan pemikiran dan komitmen bersama yang bermanfaat bagi pembangunan karakter kepemimpinan dan semakin memperkokoh semangat nasionalisme di Kota Pematangsiantar.

Wesly diwakili Hamdani juga berpesan agar terus menerus meningkatkan predikat Indeks Kota Toleran di Kota Pematangsiantar. Sehingga Kota Pematangsiantar dapat menduduki peringkat pertama IKT.

Pimpinan Sinode GKPS diwakili Sekjen GKPS Pdt Janhotner Saragih mengatakan, kepemimpinan dan kerukunan umat beragama harus selaras di Kota Pematangsiantar.

"Dan ini menjadi kebanggaan kita bersama karena Kota Pematangsiantar kita sebut sebagai miniatur Indonesia, yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan perbedaan bukan dalam rangka untuk memisahkan atau membangun tembok-tembok pemisah di antara kita, tapi justru menjadi karunia Tuhan untuk semakin mempererat persaudaraan kita. Saya mengingat perjalanan banyak daerah-daerah atau suku-suku bangsa yang kurang memperhatikan bahwa ternyata persaudaraan ini sangat berdampak baik di tengah-tengah kehidupan kita bersama," terangnya.

Ia menegaskan, melalui seminar, membangun kerukunan serta mendukung yang sudah dicanangkan oleh Pemko Pematangsiantar melalui Wali Kota Wesly Silalahi, agar ke depan menjadi kota yang benar-benar aman, damai, dan penuh kesejahteraan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber.

Sekjen GKPS Pdt Janhotner Saragih yang membawakan topik Kepemimpinan, Persaudaraan, Keberagaman.

Kemudian, Rasyid Nasution membawakan topik Merawat Kebhinekaan dan Membangun Indonesia.

Selanjutnya, Bahrum Saleh membawakan topik Pembahasan Keberagaman sebagai Kekuatan Bangsa.

Kesimpulannya, keberagaman adalah keuntungan bersama, bukan tembok pemisah; menjadi pemimpin hanya alat dan kesempatan untuk mensejahterakan rakyat; perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling bergandengan tangan dalam kebaikan; stop rasisme, kita semua bersaudara di bawah payung NKRI; jadikan keberagamaan sebagai anugerah, bukan alasan memecah belah persatuan; mari saling tolong-menolong tanpa memandang latarbelakang SARA dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan; mengedepankan etika dan moral dalam kehidupan adalah hebat dan menjadi tanggung jawab bersama; hubungan vertikal adalah urusan pribadi dengan Tuhannya, hubungan horizontal harus dirawat dan pastikan tidak seorang pun direndahkan; menjadi baik tidak harus sempurna secara formal agama, namun bisa bermanfaat bagi orang lain; rawatlah kebhinekaan untuk membangun bangsa. (LP)

Nobar Final Piala Dunia 2026 Pemkab Simalungun Penuh Semangat Kebersamaan

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:05:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Gelaran Nonton Bareng (Nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Simalungun berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan nuansa kekeluargaan yang kental, sekaligus berjalan tertib, aman, serta lancar hingga selesai.

Acara yang berpusat di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara ini digelar pada Senin dini hari (20/7/2026), dan dihadiri secara langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Turut hadir Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, para pimpinan perangkat daerah, seluruh Camat se-Kabupaten Simalungun, serta perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan.

Suasana semakin hidup dengan kehadiran penyanyi Jhon Elyaman Saragih beserta sederet seniman lokal yang menghibur hadirin sebelum pertandingan.

Puncak ajang sepak bola bergengsi dunia ini mempertemukan dua kekuatan besar, Timnas Argentina melawan Timnas Spanyol, yang saling beradu kemampuan untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Sepanjang jalannya laga, riuh tepuk tangan dan sorak dukungan serentak terdengar dari hadirin yang menyaksikan dengan antusiasme tinggi, menunjukkan betapa besarnya kecintaan masyarakat Bumi Habonaron Do Bona terhadap olahraga sepak bola.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk Timnas Spanyol yang berhasil mengungguli Timnas Argentina dengan skor 1-0, sehingga mengukuhkan posisi mereka sebagai Juara Piala Dunia FIFA 2026. Meskipun mendukung tim yang berbeda, seluruh hadirin tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga suasana kebersamaan yang harmonis.

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menyaksikan pertandingan semata, melainkan menjadi momentum berharga untuk semakin mempererat tali silaturahmi serta membangun rasa persatuan antarwarga melalui olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa batas.

"Sepak bola bukan sekadar pertandingan di lapangan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan, menanamkan nilai sportivitas, dan menjalin persaudaraan yang erat. Semoga semangat pantang menyerah serta kerja sama tim yang ditunjukkan para atlet dapat menginspirasi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Simalungun, untuk terus berjuang dan berprestasi di bidang masing-masing," ujar Bupati Anton.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap semangat kebersamaan dan kekompakan yang terjalin pada kegiatan ini dapat terus terpelihara dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun Kabupaten Simalungun yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing ke depannya.(LP)

Pj Sekretaris Daerah Hadiri Sosialisasi dan Literasi Simpanan Pelajar (SimPel) untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:04:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, H. Jefrizal, S.Pt., M.T.Minggu 19-07-2026, mewakili Bupati Solok, menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Literasi Simpanan Pelajar (SimPel) yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Solok bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah lembaga keuangan, Di Gor Batu Batupang Koto Baru .

Dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, para Asisten Setda, Kepala OPD, perwakilan OJK, lembaga jasa keuangan, para guru, serta ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Solok.

, Pj Sekretaris Daerah H. Jefrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

"Melalui program Simpanan Pelajar (SimPel), kita ingin membangun budaya gemar menabung sejak usia dini. Kebiasaan ini akan menjadi bekal penting bagi para pelajar agar mampu mengelola keuangan secara bijak, memiliki perencanaan keuangan yang baik, serta mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera," ujarnya.

Juga mengapresiasi sinergi antara TPAKD Kabupaten Solok, OJK, dan lembaga keuangan yang terus berkomitmen menghadirkan edukasi keuangan kepada masyarakat.

, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan mengenai pengelolaan keuangan harus dimulai sejak usia sekolah agar terbentuk karakter yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

"Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan merencanakan masa depan. Semoga melalui kegiatan ini para pelajar semakin memahami pentingnya mengelola keuangan secara cerdas," tuturnya.

Sosialisasi ini menghadirkan berbagai materi mengenai pentingnya literasi keuangan, manfaat Simpanan Pelajar (SimPel), pengenalan produk dan layanan jasa keuangan yang aman, serta edukasi mengenai perencanaan investasi jangka panjang sesuai kebutuhan.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Solok, TPAKD, OJK, dan lembaga keuangan, diharapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kabupaten Solok terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang cerdas secara finansial, gemar menabung, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.(YOSE)

Polda Sumut Ungkap 3.865 Kasus Narkoba dalam Enam Bulan, Sita 5,3 Ton Barang Bukti

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:02:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mengungkap sebanyak 3.865 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 4.628 tersangka berhasil diamankan dengan total barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya mencapai sekitar 5,3 ton.

Data tersebut disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto saat memimpin konferensi pers hasil pengungkapan kasus narkoba Semester I Tahun 2026 di Aula Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Sumut, BNN Provinsi Sumut, Bea Cukai, Avsec Bandara Kualanamu, serta para pejabat utama Polda Sumut.

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut beserta seluruh Satresnarkoba jajaran yang dinilai terus menunjukkan peningkatan kinerja dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara.

Menurutnya, tren pengungkapan narkoba di Sumatera Utara terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, Polda Sumut mengungkap sekitar 1,5 ton sabu, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 ton pada 2025. Sementara hingga pertengahan 2026, barang bukti sabu yang berhasil diamankan telah mencapai sekitar 950 kilogram.

Kapolda optimistis jumlah tersebut masih akan bertambah hingga akhir tahun seiring intensitas penindakan yang terus dilakukan. Ia menegaskan pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama karena kejahatan tersebut mengancam masa depan generasi muda.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi menjelaskan, selain ribuan perkara reguler, pihaknya juga mengungkap 869 kasus melalui operasi kepolisian khusus dengan menangkap 1.077 tersangka. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 3,2 ton barang bukti narkotika dari berbagai jenis.

Ia menambahkan, selama Semester I 2026 jajaran Ditresnarkoba juga melaksanakan 168 kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang menghasilkan 82 perkara dengan 105 tersangka, serta 81 patroli dan razia di tempat hiburan malam yang berujung pada pengungkapan lima kasus narkotika.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, pada kesempatan itu Polda Sumut juga memusnahkan barang bukti dari 29 perkara yang melibatkan 40 tersangka, berupa sekitar 35 kilogram sabu, 151 kilogram ganja, 20 ribu butir ekstasi, serta satu kilogram ketamin.

Kapolda menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dan akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang masih menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah perlintasan maupun tujuan peredaran narkotika.(W05)

FOTO:

Membangun Rumah Kedua: Menata Ulang Ekosistem Pemasyarakatan Kita

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:00:00 +0700+0700

Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Selama bertahun-tahun, imajinasi publik tentang lembaga pemasyarakatan hampir selalu berhenti pada tembok tinggi, pintu besi, menara pengawas, dan manusia-manusia yang dipisahkan dari kehidupan sosial. Penjara dipandang sebagai ujung perjalanan hukum: seseorang dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana, kemudian dikurung sampai masa hukumannya selesai.

Pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi sudah tidak memadai. Negara memang harus menghukum pelaku kejahatan, melindungi masyarakat, dan memastikan putusan pengadilan dijalankan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: manusia seperti apa yang akan kembali ke masyarakat setelah pintu lembaga pemasyarakatan dibuka?

Apabila seseorang keluar tanpa keterampilan, tanpa dukungan keluarga, tanpa penerimaan sosial, dan dengan luka psikologis yang semakin dalam, negara sesungguhnya hanya memindahkan persoalan dari balik tembok ke tengah masyarakat.

Karena itu, pemasyarakatan tidak boleh dipahami sekadar sebagai urusan menjaga tahanan dan narapidana. Ia harus ditempatkan sebagai sebuah ekosistem pemulihan manusia.

Titik Balik Hukum Pidana

Indonesia sedang berada dalam momentum penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Fungsinya bukan hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan reintegrasi sosial.

Arah tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional memperluas pilihan pemidanaan, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pesannya jelas: tidak semua pelanggaran harus berakhir dengan pengurungan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin melengkapi perubahan itu. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan terpidana, penerapan keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum membuka jalan menuju sistem yang lebih manusiawi dan proporsional.

Ketiga undang-undang tersebut seharusnya tidak dibaca secara terpisah. Ketiganya membentuk satu arsitektur baru: hukum pidana yang lebih selektif, proses peradilan yang lebih terintegrasi, dan pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku serta reintegrasi sosial.

Masalahnya, perubahan undang-undang tidak otomatis mengubah kenyataan. Reformasi hukum hanya akan bermakna apabila diikuti perubahan cara berpikir, tata kerja, kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan ukuran keberhasilan.

Dari Tempat Pengurungan Menuju Pusat Transformasi

Lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan manusia yang dianggap gagal menaati hukum. Ia harus berfungsi sebagai pusat transformasi yang membantu seseorang memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, dan membangun kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ukuran keberhasilan sebuah lapas tidak cukup dihitung dari seberapa rapat pengamanan atau seberapa sedikit gangguan keamanan terjadi. Keamanan memang mutlak, tetapi keamanan tanpa pembinaan hanya menghasilkan ketertiban sementara.

Keberhasilan pemasyarakatan harus diukur dari perubahan perilaku warga binaan, keterampilan yang diperoleh, kesehatan fisik dan mental yang dipulihkan, hubungan keluarga yang diperbaiki, pekerjaan yang didapatkan setelah bebas, serta menurunnya risiko pengulangan tindak pidana.

Setiap warga binaan juga membutuhkan program yang berbeda. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Usia, jenis tindak pidana, tingkat risiko, kondisi kesehatan, latar belakang pendidikan, ketergantungan narkotika, hubungan keluarga, dan potensi ekonomi harus menjadi dasar penyusunan program pembinaan.

Di sinilah asesmen menjadi penting. Sejak seseorang memasuki sistem pemasyarakatan, negara harus mampu membaca bukan hanya kesalahannya, tetapi juga kebutuhan pemulihannya.

Pembinaan yang baik bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Pelatihan kerja harus terhubung dengan kebutuhan pasar. Pendidikan harus menghasilkan kompetensi yang dapat diakui. Program keagamaan harus mendorong perubahan etika, bukan sekadar memenuhi jadwal. Layanan psikologis dan kesehatan harus tersedia sebagai kebutuhan dasar, bukan kemewahan.

Keadilan Tidak Boleh Terputus di Pintu Lapas

Salah satu kelemahan lama sistem peradilan pidana adalah terputusnya hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masing-masing lembaga bekerja dengan data, prosedur, dan ukuran keberhasilannya sendiri.

Padahal, perjalanan seseorang dari penyidikan hingga reintegrasi sosial merupakan satu rangkaian.

Pemasyarakatan tidak boleh hanya menerima seseorang bersama salinan putusan pengadilan. Informasi mengenai latar belakang perkara, tingkat risiko, kondisi kesehatan, riwayat ketergantungan, situasi keluarga, dan pertimbangan hakim harus mengalir secara aman serta terukur.

Sebaliknya, hasil pembinaan di dalam lapas dan pendampingan oleh balai pemasyarakatan juga harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan mengenai integrasi, pengawasan, dan pendampingan setelah seseorang kembali ke masyarakat.

Kita membutuhkan sistem peradilan pidana terpadu yang benar-benar bekerja sebagai sistem, bukan sekadar kumpulan institusi. Integrasi data memang penting, tetapi integrasi tujuan jauh lebih menentukan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial harus memiliki pemahaman yang sama bahwa tugas mereka bukan hanya menyelesaikan perkara, melainkan juga mencegah kejahatan berulang.

Mengatasi Kelebihan Kapasitas dari Hulunya

Kelebihan kapasitas tidak mungkin diselesaikan hanya dengan membangun lapas baru. Setiap penambahan kamar hunian akan segera kehilangan maknanya apabila aliran orang yang masuk tetap lebih besar daripada yang keluar.

Penataan pemasyarakatan karena itu harus dimulai dari hulu kebijakan pidana.

Pidana penjara perlu digunakan secara lebih selektif, terutama terhadap pelaku yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, keadilan restoratif, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pemidanaan nonpemenjaraan harus diterapkan secara bertanggung jawab.

Ini bukan berarti negara menjadi lunak terhadap kejahatan. Negara justru sedang memilih hukuman yang lebih tepat, proporsional, dan bermanfaat.

Mengirim pelaku berisiko rendah ke dalam lingkungan penjara yang penuh sesak dapat memperbesar biaya negara, memutus hubungan ekonomi keluarga, dan membuka kemungkinan terjadinya proses belajar kejahatan. Pemidanaan yang proporsional memungkinkan lapas memusatkan sumber daya pada warga binaan yang benar-benar membutuhkan pengamanan serta intervensi lebih mendalam.

Balai pemasyarakatan juga harus diperkuat. Ketika pidana pengawasan, kerja sosial, pembebasan bersyarat, dan reintegrasi diperluas, beban pembimbing kemasyarakatan akan meningkat. Tanpa penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan jaringan kerja daerah, alternatif pemidanaan hanya akan menjadi gagasan baik yang sulit dijalankan.

Masyarakat adalah Bagian dari Pemasyarakatan

Pemasyarakatan tidak berakhir ketika seseorang keluar dari pintu lapas. Ujian terbesarnya justru dimulai saat ia kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mantan warga binaan sering menghadapi stigma berlapis. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, ditolak lingkungan, kehilangan kepercayaan keluarga, dan tidak jarang kembali kepada jaringan lama yang membawa mereka pada kejahatan.

Masyarakat karena itu harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemasyarakatan.

Pemerintah daerah dapat membantu melalui layanan kependudukan, kesehatan, sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Dunia usaha dapat membuka jalur pelatihan, sertifikasi, magang, dan pekerjaan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui asesmen, pendidikan, penelitian, serta evaluasi program. Organisasi keagamaan dan masyarakat sipil dapat menyediakan pendampingan mental, mediasi keluarga, dan dukungan sosial.

Kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada pembagian peran, target, pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Membangun Rumah bagi Harapan Kedua

Istilah "rumah kedua" tentu tidak berarti membuat orang merasa nyaman untuk kembali ke penjara. Ia merupakan metafora tentang tempat di mana manusia yang pernah tersesat diberi kesempatan untuk menata ulang hidupnya.

Pemasyarakatan yang manusiawi bukan pemasyarakatan yang kehilangan ketegasan. Disiplin, keamanan, dan pertanggungjawaban tetap harus ditegakkan. Namun, ketegasan tidak boleh menghilangkan martabat manusia.

Kita telah memiliki fondasi hukum yang semakin lengkap. Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan regulasi, kelembagaan, anggaran, data, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Reformasi pemasyarakatan bukan hanya urusan warga binaan, melainkan juga urusan keamanan masyarakat. Hampir semua orang yang menjalani pidana suatu hari akan kembali hidup di antara kita. Keadaan mereka ketika kembali akan sangat menentukan keamanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan sosial.

Pertanyaan terpentingnya bukan apakah mereka akan kembali, melainkan dalam keadaan seperti apa mereka akan kembali: sebagai manusia yang semakin terasing dan putus asa, atau sebagai pribadi yang memiliki keterampilan, tanggung jawab, dan harapan baru.

Di titik inilah masa depan pemasyarakatan Indonesia dipertaruhkan.

Anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung SKM Edukasi Masyarakat Tetap Peduli Hidup Sehat

admin — Mon, 20 Jul 2026 10:03:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan (Partai Golkar) Modesta Marpaung SKM S Keb berikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait Perda No 4/2012 tentang Sistem Kesehatan. Warga diminta supaya tetap peduli hidup sehat karena kesehatan adalah hal segalanya.

Edukasi itu disampaikan Modesta Marpaung saat pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) ke VII Tahun 2026 pada sesi I produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Negara, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (19/7/2026) pagi.

Memang kata Modesta, Pemko Medan telah menjamin biaya berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) selaku provider BPJS Kesehatan setiap warga Medan yang menggunakan program UHC. "Namun demikian bukan berarti kita tidak peduli menjaga kesehatan. Pasti lebih baik mencegah daripada mengobati," ucap Modesta.

Kepada Pemko Medan, Modesta Marpaung menyebut tetap mendorong agar alokasi anggaran di APBD untuk kesehatan tetap lebih besar. "Saya di badan anggaran selalu memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk kesehatan tetap lebih besar daripada alokasi untuk pendidikan," sebut Modesta yang duduk di Komisi II DPRD Medan membidangi kesehatan dan pendidikan itu.

Logikanya tambah Modesta, alasan lebih penting kesehatan dari pada pendidikan yakni kalaupun orang pintar tetapi jika tidak sehat maka sia sia juga. "Maka yang paling utama sehat dulu maka bisa pintar," kata Modesta.

Ditambahkan, kesehatan itu adalah paling utama. "Buktinya kalaupun kaya jika saja sakit sakitan maka harta kekayaan akan habis. Bahkan kekayaan tidak bisa dinikmati kalau saja sakit sakitan," terangnya.

Selanjutnya, Modesta Marpaung melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) ke VII Tahun 2026 pada sesi ke II produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl M Yacub, Gg India, Kelurahan Sei Kera Hilir 2, Kecamatam Medan Perjuangan, Minggu (19/7/2026).

Di tempat acara ini, Modesta juga memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda Sistem Kesehatan. Selain itu Modesta mengakomodir sejumlah keluhan warga terkait kesehatan.

Di kedua tempat acara, kegiatan dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Diketahui, adapaun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (R02)