Bupati Madina Saipullah Nasution Minta Perusahaan Sawit Buka Data, CSR Harus Kembali untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

admin — Thu, 18 Jun 2026 18:00:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut juga menjadi forum koordinasi strategis antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal.

Acara tersebut dihadiri Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Kepala DPMPTSP Faisal, Kepala BPS Madina, serta sejumlah perwakilan perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Dalam arahannya, Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tersedianya data ekonomi yang akurat dan terpercaya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyampaikan data usaha secara lengkap dan benar melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, hingga perencanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Saipullah.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh data yang disampaikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia memastikan informasi yang diberikan perusahaan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.

Selain membahas sensus ekonomi, Saipullah juga menyoroti pentingnya keterbukaan data perusahaan dalam mendukung program pembangunan daerah.

Ia meminta perusahaan menyampaikan informasi yang konkret terkait luas lahan, kapasitas produksi, hingga tingkat pendapatan usaha yang dijalankan di Mandailing Natal.

Menurutnya, data tersebut sangat penting untuk menjadi dasar dalam menghitung kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih proporsional dan tepat sasaran.

Bupati berharap program CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"CSR harus menjadi instrumen pembangunan yang nyata dan dirasakan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur produktif," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 seluruh program CSR perusahaan yang beroperasi di Mandailing Natal akan dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kebijakan ini bertujuan agar program-program CSR dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun fokus pembangunan daerah saat ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur produktif, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan sistem koordinasi yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat CSR dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan dampak yang terukur.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menciptakan iklim investasi yang aman, ramah, dan terbuka bagi para investor.

Menurutnya, Madina memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan menjanjikan, mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, energi, hingga pariwisata.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki tata kelola investasi guna menarik lebih banyak investasi baru yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam forum tersebut, perusahaan PMA dan PMDN juga diingatkan agar segera menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) paling lambat 10 Juli 2026.

Kepatuhan terhadap pelaporan tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan investasi nasional sekaligus pertimbangan dalam pemberian layanan perizinan di masa mendatang.

Salah satu isu strategis yang turut dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Palimbungan.

Bupati Saipullah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pengembangan pelabuhan tersebut agar dapat bertransformasi menjadi kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Barat.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang optimal akan membuka peluang investasi baru sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil perkebunan dan sektor industri lainnya.

Saipullah juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini terjadi di sejumlah ruas strategis akibat tingginya aktivitas kendaraan berat pengangkut Crude Palm Oil (CPO).

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah ruas jalan Jembatan Merah hingga Simpang Gambir yang mengalami kerusakan cukup parah akibat beban kendaraan bertonase tinggi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berencana mendorong distribusi CPO melalui jalur laut dengan memanfaatkan Pelabuhan Palimbungan sebagai pusat pengangkutan.

Langkah ini diyakini dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil perkebunan.zal

Sawah Sudah Direhabilitasi, Air Belum Mengalir: Bupati Madina Saipullah Nasution Minta Irigasi Batang Gadis Segera Dikeruk

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:59:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turun langsung meninjau sejumlah lahan pertanian yang sebelumnya terdampak banjir besar pada akhir tahun lalu. Kunjungan dilakukan ke Kecamatan Hutabargot, Naga Juang, dan Siabu guna memastikan proses pemulihan sektor pertanian berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah memastikan sebagian besar lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat bencana telah berhasil direhabilitasi dan kembali dapat dimanfaatkan oleh petani. Namun, masih terdapat satu persoalan krusial yang berpotensi menghambat produktivitas pertanian, yakni tersumbatnya saluran irigasi Batang Gadis.

Menurut Bupati Saipullah, persoalan irigasi saat ini menjadi prioritas yang harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan air bagi ratusan hektare lahan persawahan di beberapa kecamatan.

Dalam kunjungannya, Saipullah melihat langsung kondisi lahan pertanian di Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, dan Desa Sayurmatua, Kecamatan Naga Juang yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir.

Ia menjelaskan bahwa proses rehabilitasi lahan yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak telah menunjukkan hasil positif. Selain perbaikan lahan pertanian, pekerjaan normalisasi sungai sepanjang 1.150 meter juga telah selesai dilaksanakan.

Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, lahan yang sebelumnya tertutup material banjir kini kembali dapat diolah dan ditanami oleh masyarakat.

"Secara umum kondisi lahan pertanian yang terdampak banjir sudah jauh lebih baik dan sebagian besar sudah bisa dimanfaatkan kembali oleh petani," ujar Saipullah saat meninjau lokasi, Selasa (16/6/2026).

Meski rehabilitasi lahan berjalan baik, Bupati menegaskan bahwa ketersediaan air irigasi masih menjadi hambatan utama bagi petani.

Saluran sekunder Irigasi Batang Gadis yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi sekitar 500 hektare sawah di Kecamatan Hutabargot, Naga Juang, dan Panyabungan Utara saat ini mengalami penyumbatan akibat timbunan material banjir.

Akibatnya, distribusi air ke area persawahan belum dapat berjalan optimal meskipun lahan pertanian telah diperbaiki.

"Masalah saat ini sawah sudah direhabilitasi, tetapi airnya belum tersedia secara maksimal. Penyebabnya karena saluran irigasi Batang Gadis tertutup material dengan volume yang cukup besar sehingga perlu segera dilakukan pengerukan," jelas Saipullah.

Menurutnya, apabila saluran tersebut tidak segera dibersihkan, petani akan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air yang dibutuhkan untuk mendukung musim tanam berikutnya.

Sebagai langkah percepatan penanganan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berencana segera menyurati instansi terkait agar pengerukan material di saluran irigasi dapat dilakukan secepat mungkin.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem irigasi kembali berfungsi normal dan mampu mengairi seluruh areal persawahan yang bergantung pada jaringan Batang Gadis.

"Pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dan menyampaikan surat kepada instansi yang berwenang agar material yang menyumbat saluran irigasi tersebut dapat segera diangkat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga memaparkan perkembangan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir di tiga kecamatan.

Di Kecamatan Siabu, rehabilitasi lahan seluas 25 hektare telah selesai sepenuhnya atau mencapai 100 persen.

Sementara di Kecamatan Naga Juang, rehabilitasi lahan seluas 42 hektare telah mencapai progres sekitar 95 persen dan hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir.

Adapun di Kecamatan Hutabargot, rehabilitasi lahan seluas 30 hektare telah mencapai progres sekitar 75 persen dan masih terus dikerjakan.

Secara keseluruhan, sekitar 95 hektare lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana kini berangsur pulih dan diharapkan dapat kembali menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat.

Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam memastikan pemulihan sektor pertanian berjalan optimal pascabencana.

Selain memperbaiki lahan yang rusak, pemerintah juga berupaya memastikan infrastruktur pendukung seperti irigasi dapat berfungsi maksimal sehingga produktivitas pertanian masyarakat tetap terjaga.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Saipullah turut didampingi Asisten I Sahnan Pasaribu, Asisten III Lismulyadi Nasution, Plt Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, serta Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Syail Lubis.

Pemerintah berharap pengerukan Irigasi Batang Gadis dapat segera terealisasi sehingga ratusan hektare sawah yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kembali mendapatkan pasokan air yang memadai dan siap memasuki musim tanam berikutnya.zal

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Bupati Tapsel Gus Irawan Bidik Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:58:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) secara resmi mencanangkan dan melepas pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah strategis dalam membangun basis data ekonomi yang akurat dan komprehensif.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam Apel Gabungan yang berlangsung di Lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Rabu (17/6/2026).

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan berbasis data. Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa dan pelaku usaha terkecil.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tapanuli Selatan Frits Fahridws Damanik, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapsel, para staf ahli, asisten daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), petugas sensus, serta jajaran aparatur pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang kembali menyelenggarakan Sensus Ekonomi sebagai instrumen penting dalam memotret perkembangan ekonomi nasional maupun daerah.

Menurutnya, data yang akurat dan terpercaya merupakan pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini sangat penting karena akan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung penyusunan program pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan," ujar Gus Irawan.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan membutuhkan data yang valid agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Gus Irawan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Pasalnya, untuk pertama kalinya pendataan juga mencakup sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut sangat relevan dengan karakteristik Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Ini menjadi sangat penting bagi Tapanuli Selatan karena sektor pertanian dan perkebunan merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha," katanya.

Bupati juga menyoroti besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Tapanuli Selatan melalui berbagai komoditas unggulan daerah.

Beberapa sektor yang menjadi andalan masyarakat antara lain perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, salak, hingga berbagai jenis usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.

Menurut Gus Irawan, seluruh potensi tersebut membutuhkan dukungan data yang kuat agar pengembangannya dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Dengan adanya data yang lengkap, pemerintah dapat mengetahui tantangan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menentukan program prioritas yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain mendukung pembangunan daerah, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga diyakini akan menjadi salah satu referensi penting bagi investor yang ingin menanamkan modal di Tapanuli Selatan.

Data yang akurat mengenai jumlah usaha, potensi ekonomi, tenaga kerja, hingga sektor unggulan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peluang investasi di daerah.

Karena itu, Gus Irawan mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan sesuai kondisi di lapangan.

"Kami berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus. Data yang diberikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Tapanuli Selatan di masa depan," tegasnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Melalui data yang diperoleh, pemerintah dapat memetakan kondisi ekonomi daerah secara lebih detail, mengidentifikasi potensi yang perlu dikembangkan, sekaligus merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.zal

Kapolda Sumut Dorong Humas Polri Kuasai Ruang Digital dan Rebut Kepercayaan Publik

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:57:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki peran vital dalam menjaga komunikasi publik yang efektif di tengah derasnya perkembangan informasi digital yang semakin cepat.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan pada kegiatan Rakernis Bidang Humas Polda Sumut Tahun Anggaran 2026 yang mengangkat tema "Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media dalam Mendukung Program Pemerintah", Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolda menyoroti perubahan pola penyebaran informasi yang kini berlangsung sangat cepat melalui berbagai platform digital, khususnya media sosial. Menurutnya, kecepatan arus informasi menuntut jajaran humas untuk mampu bergerak lebih responsif, adaptif, dan profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Humas merupakan bagian penting yang menjembatani kinerja kepolisian dengan publik. Berbagai capaian dan keberhasilan Polri tidak akan diketahui masyarakat secara utuh tanpa adanya peran kehumasan yang aktif dan efektif," ujar Kapolda.

Kapolda menjelaskan, saat ini masyarakat dapat mengetahui sebuah peristiwa hanya dalam hitungan detik melalui telepon genggam mereka. Bahkan, tidak jarang sebuah kejadian telah lebih dulu beredar luas di media sosial sebelum laporan resmi diterima oleh institusi terkait.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi jajaran humas untuk memperkuat kehadiran Polri di ruang digital.

Ia mengingatkan bahwa ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan membuat institusi tertinggal dalam kompetisi informasi yang terjadi setiap saat di dunia maya.

Karena itu, seluruh personel humas diminta terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pengelolaan media sosial, produksi konten kreatif, hingga strategi komunikasi yang mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolda juga mendorong optimalisasi peran personel muda yang memiliki kreativitas serta kemampuan teknologi digital yang baik.

Menurutnya, generasi muda di lingkungan Polri memiliki potensi besar dalam menciptakan berbagai konten positif yang dapat memperkuat citra institusi sekaligus mendukung program-program kepolisian.

Konten yang kreatif, informatif, dan mudah dipahami masyarakat dinilai mampu menjadi sarana efektif untuk membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat.

Selain itu, Kapolda menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, kreator konten, akademisi, mahasiswa, hingga komunitas-komunitas digital yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran informasi.

Kapolda Sumut juga menekankan perlunya strategi viralisasi yang lebih terarah terhadap berbagai prestasi dan keberhasilan Polri.

Menurutnya, banyak capaian positif yang telah dilakukan jajaran kepolisian, namun belum sepenuhnya diketahui masyarakat karena kurangnya amplifikasi informasi.

Oleh sebab itu, setiap keberhasilan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu dikemas dan disampaikan secara menarik tanpa mengurangi unsur fakta dan profesionalisme.

"Prestasi dan kerja nyata Polri harus dapat diketahui masyarakat luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi," tegasnya.

Di tengah tingginya konsumsi informasi masyarakat, Kapolda mengingatkan agar seluruh personel humas tetap menjunjung prinsip transparansi, akurasi, dan objektivitas dalam setiap penyampaian informasi.

Informasi yang disampaikan kepada publik harus berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memunculkan spekulasi maupun kesalahpahaman.

Selain itu, hubungan yang profesional dan konstruktif dengan media massa harus terus diperkuat karena pers merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kapolda turut meminta jajaran humas agar sigap merespons berbagai pemberitaan yang berpotensi mendiskreditkan institusi Polri.

Menurutnya, setiap isu negatif harus dihadapi melalui penyampaian informasi yang jelas, berbasis data, serta mudah dipahami masyarakat.

Pendekatan kontra narasi yang mengedepankan fakta dan transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan.

Menutup arahannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa peningkatan kompetensi kehumasan berbasis digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Di era digital yang semakin kompetitif, kualitas produksi konten menjadi faktor utama dalam menarik perhatian publik sekaligus menyampaikan pesan-pesan kepolisian secara efektif, cepat, dan tepat sasaran.

Melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi yang luas dengan berbagai pihak, Humas Polri diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi publik yang transparan, modern, dan terpercaya.zal

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Tapsel Datangi Gereja dan Masjid, Tebar Pesan Persatuan dan Kepedulian

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:56:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80, jajaran Polres Tapanuli Selatan menggelar kegiatan bakti sosial di dua rumah ibadah berbeda, yakni Gereja GKPA Desa Janjimauli dan Masjid Al-Muttaqin Desa Sibadoar, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., tersebut tidak hanya berupa penyerahan bantuan sosial dan alat kebersihan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol kuat komitmen Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan.

Sejak pagi, personel Polres Tapsel bersama pengurus rumah ibadah dan warga sekitar bergotong royong membersihkan lingkungan gereja dan masjid. Suasana penuh kebersamaan terlihat selama kegiatan berlangsung, mencerminkan semangat persatuan yang terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Tapanuli Selatan.

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup hanya melalui patroli atau penegakan hukum semata. Kehadiran polisi di tengah kehidupan sosial masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik.

"Hari ini kami hadir di gereja dan masjid bukan hanya untuk melaksanakan bakti sosial, tetapi juga untuk merawat kebersamaan dan memperkuat tali persaudaraan di tengah masyarakat," ujar AKBP Yon Edi Winara.

Ia menambahkan, momentum Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

Menurut Kapolres, keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat kepolisian. Dibutuhkan sinergi, komunikasi, dan kepercayaan yang kuat antara masyarakat dengan institusi Polri.

"Polri tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Keamanan dan ketertiban akan terwujud apabila ada rasa saling percaya dan kerja sama yang baik antara warga dan aparat," katanya.

Lebih lanjut, AKBP Yon Edi Winara menegaskan bahwa Polri hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang lainnya.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir untuk semua. Tidak ada sekat dalam pelayanan. Kebersamaan inilah yang harus terus kita jaga demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai," tegasnya.

Kegiatan sosial tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pengurus rumah ibadah yang dikunjungi.

Pengurus Gereja GKPA Desa Janjimauli menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan Polres Tapanuli Selatan. Mereka menilai kehadiran polisi dalam kegiatan sosial seperti ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Muttaqin Desa Sibadoar. Mereka mengapresiasi kehadiran Kapolres bersama jajaran yang turut berbaur dan bekerja bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah ibadah.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Tapanuli Selatan berharap semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dipelihara, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80.zal

Pesan Menyentuh H. Purnadi untuk 23 Santri Al-Shoulatiyah: Jangan Berhenti Belajar!

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana penuh haru, bangga, dan rasa syukur mewarnai prosesi penamatan 23 santri dan santriwati Angkatan IX Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah yang digelar di Desa Bargottopong, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Rabu (17/6/2026).

Para lulusan tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan agama selama enam tahun di lingkungan pesantren dan kini siap melangkah ke jenjang pengabdian berikutnya di tengah masyarakat.

Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri berbagai tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, unsur pemerintah daerah, serta orang tua santri yang datang untuk menyaksikan momen bersejarah putra-putri mereka menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah.

Salah satu tamu undangan yang hadir, Ketua Fraksi Golkar DPRD Padangsidimpuan, H. Purnadi, SE, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para santri yang telah menjalani proses pendidikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan selama enam tahun.

Dalam sambutannya, ia mengungkapkan rasa bangga terhadap para lulusan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan agama dan pembentukan karakter di lingkungan pesantren.

Menurutnya, perjalanan selama enam tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, ilmu yang telah diperoleh harus menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

"Enam tahun adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Saya percaya para santri telah mendapatkan bekal ilmu agama yang kuat serta akhlak yang baik. Jadilah generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan," ujar H. Purnadi.

Ia juga mengingatkan bahwa kelulusan dari pesantren bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas kepada umat, bangsa, dan daerah.

Menurutnya, para santri memiliki peran penting sebagai generasi penerus yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan perkembangan zaman yang terus berubah.

"Kami berharap para lulusan dapat ikut menjaga keharmonisan sosial, berkontribusi dalam pembangunan daerah, serta membawa nama baik Padangsidimpuan di masa mendatang. Jangan pernah melupakan jasa orang tua dan para guru yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan," katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Shoulatiyah, H. Muhammad Ali Sudirman Nasution Al-Makkiyyi yang akrab disapa Tuan Nagodang, turut menyampaikan pesan dan harapan kepada seluruh santri yang telah menyelesaikan pendidikan.

Ia berharap seluruh ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di pesantren dapat menjadi berkah dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Selama enam tahun orang tua mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Hari ini mereka telah menyelesaikan pendidikan. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah, membawa manfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara," ujarnya.

Prosesi penamatan semakin semarak dengan kehadiran sejumlah tokoh dan pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Wali Kota Padangsidimpuan, Ihram Kurnia Agustan, perwakilan Koramil Kota, para pimpinan pondok pesantren se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), serta tokoh masyarakat lainnya.

Di hadapan para undangan, para santri tampak menerima penghargaan dan ucapan selamat dari para guru serta orang tua yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan mereka.

Momentum tersebut menjadi simbol keberhasilan pendidikan pesantren dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan keagamaan, dan siap memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat.zal

Pemkab Asahan Sambut Baik Rencana Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun VIII Desa Pertahanan

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan kerja dari jajaran PLN Unit Pelayanan dan Pengaturan Pembangkitan (UP3) Rantau Prapat pada Kamis siang tadi. Pertemuan berlangsung di Ruang Hijau Rumah Dinas Bupati Asahan mulai pukul 14.00 Wib dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan PLN.

Kunjungan ini difokuskan pada rencana pembangunan jaringan listrik baru di Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang. Dalam sambutannya, Manager PLN UP3 Rantau Prapat, Dwita Aswiyanti Syahfitri, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa usulan pembangunan tersebut telah masuk ke dalam Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) dan sudah disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunggu proses penetapan. "Setelah ditetapkan, kami akan segera merealisasikannya demi menjawab aspirasi masyarakat setempat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil PLN. Menurutnya, kehadiran aliran listrik akan menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan dan kelancaran aktivitas warga di Dusun VIII Desa Pertahanan. "Kami sangat berterima kasih karena aspirasi masyarakat dapat disahuti. Dengan adanya listrik, warga dapat menikmati penerangan yang layak serta mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial," tegas Bupati.

Ia juga berharap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan segera terwujud. Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan kesiapannya memberikan dukungan penuh, termasuk menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat, dan Kepala Desa untuk membantu memperlancar seluruh tahapan pekerjaan.

Pertemuan tersebut berakhir pukul 15.00 Wib dan berlangsung dalam suasana aman, lancar, serta penuh kebersamaan untuk kemajuan daerah. (dre)

Bupati Asahan Salurkan Bantuan Rp 30 Miliar untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Bireuen

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp 30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Ruang Kerja Bupati Asahan pada Kamis (18/6/2026) pukul 11.00 Wib.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Bupati Asahan menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Bireuen. Penyalurannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ tanggal 18 April 2026 mengenai bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dana tersebut merupakan bagian dari pengembalian Transfer ke Daerah tahun 2026 yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pemulihan di Bireuen, serta turut melibatkan sumbangan dari masyarakat Asahan.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban pascabencana. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga wujud kepedulian masyarakat Asahan. Nantinya kami akan berkunjung langsung untuk memantau sekaligus bersilaturahmi. Semoga kerja sama antardaerah ini terus terjalin dengan baik," ujar Taufik.

Sementara itu, Bupati Bireuen H. Mukhlis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Menurutnya, Bireuen termasuk daerah yang terkena dampak bencana cukup parah, sehingga dukungan ini sangat berarti bagi upaya pemulihan.

"Kami akan menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memperbaiki infrastruktur demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan seluruh warga Kabupaten Asahan atas perhatian dan bantuannya," tegas Mukhlis.

Setelah penyerahan secara simbolis dan sambutan dari kedua kepala daerah, kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 Wib. Secara keseluruhan, acara berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. (dre)

Wakil Bupati Asahan Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, Perkuat Kerukunan di HUT Bhayangkara ke-80

admin — Thu, 18 Jun 2026 17:33:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan, Polres Asahan menggelar kegiatan Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-80. Acara yang bertempat di Aula Wira Satya ini berlangsung pada Kamis pagi, pukul 09.30 Wib, dengan mengusung semangat "Merajut Kebersamaan, Menjalin Kerukunan Menuju Indonesia Damai".

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama daerah, antara lain Kapolres Asahan, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., Wakapolres Asahan, serta perwakilan Dandim 0208/Asahan. Turut hadir pula tokoh agama dari berbagai aliran, ibu-ibu Bhayangkari, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Asahan menyatakan bahwa doa bersama ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara. Ia menekankan bahwa keterlibatan tokoh agama dan masyarakat mencerminkan sinergi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. "Saat ini situasi keamanan dan ketertiban di Asahan berjalan aman dan kondusif. Meski ada dinamika sosial, kita ajak semua elemen untuk tetap menjaga kedamaian, dengan tokoh agama sebagai penyejuk dan pengingat ketaatan pada aturan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Kamis (18/6/2026) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Asahan kepada jajaran Polres. "Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan. Kerja sama ini harus terus dipelihara agar Polri semakin profesional dan dekat dengan masyarakat," tegasnya.

Momen puncak acara berlangsung saat doa bersama lintas agama, di mana seluruh peserta memanjatkan harapan agar Indonesia senantiasa damai, personel Polri diberikan kekuatan dan perlindungan dalam bertugas, serta Kabupaten Asahan tetap terjaga kondusifnya. Sebagai wujud kepedulian, kegiatan juga dilengkapi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan berakhir sekitar pukul 10.20 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan penuh rasa persaudaraan. (dre)

Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia

admin — Thu, 18 Jun 2026 15:55:00 +0700+0700

Amsterdam — Menjelang senja di De Natuurkamer Park, kawasan Drijfsijs, Amsterdam, Rabu (17/6), sekelompok diaspora Indonesia berkumpul untuk menyampaikan sebuah pernyataan politik yang mereka yakini mendesak: Indonesia membutuhkan alternatif di luar sistem politik yang ada saat ini.

Bagi para deklarator, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar krisis kepemimpinan, melainkan krisis sistem.

Mereka menilai partai-partai politik semakin kehilangan fungsi representasinya, sementara ruang demokrasi terus menyempit di tengah menguatnya pengaruh oligarki.

Dari kegelisahan itulah lahir Deklarasi Amsterdam, sebuah seruan untuk membangun Blok Politik Alternatif yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil.

Namun sebelum resmi dibacakan, deklarasi ini lebih dulu memicu perdebatan.

*Polemik Sebelum Deklarasi*
Beberapa hari menjelang pelaksanaan, draf awal Deklarasi Amsterdam beredar luas di Indonesia.

Dalam versi tersebut, para penggagas berencana mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi pembentukan blok politik alternatif.

Pilihan itu didasarkan pada penilaian bahwa Dandhy memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai perjuangan sosial, independen dari partai politik, serta memiliki jejaring yang luas di berbagai kalangan masyarakat sipil.

Namun respons yang muncul justru membawa diskusi ke arah yang lebih luas.

Melalui jaringan Ekspedisi Indonesia Baru, Dandhy menyampaikan apresiasi atas inisiatif para diaspora tersebut.

Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa upaya membangun kekuatan politik alternatif sebenarnya telah tumbuh secara organik di berbagai tempat dan tidak membutuhkan fungsi koordinator tunggal.

Yang lebih penting, menurutnya, adalah memperkuat konsolidasi gagasan, membangun organisasi rakyat, dan menciptakan ruang perjumpaan untuk merumuskan agenda bersama.

Alih-alih menjadi kontroversi yang memecah, tanggapan tersebut justru membuka ruang dialog yang lebih besar mengenai bagaimana perubahan politik seharusnya dibangun.

*Ketika Polemik Menjadi Tujuan*
Para deklarator Amsterdam tidak melihat respons Dandhy sebagai penolakan terhadap gagasan mereka.

Sebaliknya, mereka menganggap perdebatan itu sebagai bagian dari tujuan yang ingin dicapai sejak awal.

Dalam respons balik yang mereka sampaikan, para deklarator menegaskan bahwa Deklarasi Amsterdam memang dimaksudkan untuk memantik percakapan publik mengenai jalan keluar dari kebuntuan politik Indonesia.

"Deklarasi Amsterdam pada akhirnya sudah kami anggap berhasil jika berhasil memicu percakapan mendalam dan polemik yang meluas."

Menurut mereka, sebagian besar pihak yang terlibat dalam perdebatan sesungguhnya memiliki titik temu yang sama, yakni perlunya membangun kekuatan politik alternatif di luar pola politik yang selama ini dominan.

Perbedaan muncul ketika diskusi memasuki wilayah taktis: apakah gerakan semacam itu membutuhkan figur penggerak atau harus dibangun melalui kepemimpinan yang lebih kolektif.

Perdebatan tersebut ternyata juga berlangsung di internal para penggagas deklarasi.

*Dari Figur ke Kepemimpinan Kolektif*
Sebelum deklarasi dibacakan, para deklarator sempat membahas dua opsi.

Opsi pertama adalah mendaulat Dandhy Laksono sebagai figur sentral konsolidasi. Opsi kedua adalah membangun kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.

Kedua opsi memiliki pendukung dan argumentasi yang kuat.

Sebagian berpendapat bahwa setiap gerakan membutuhkan figur untuk memulai proses pengorganisasian. Sebagian lainnya menilai perubahan yang hendak dibangun justru harus menghindari ketergantungan pada satu tokoh.

Pada akhirnya, suara mayoritas memilih pendekatan kedua.

Saat deklarasi resmi digelar pada Rabu petang di De Natuurkamer Park, Amsterdam, rumusan yang dibacakan telah mengalami perubahan penting dibandingkan draf awal yang beredar sebelumnya.

Deklarasi tersebut dibacakan secara bergantian oleh Didin Fahrudin, Evi Sutrisno, Brian Trinanda, Andi Alfian, Hertasning Ikhlas, Aboedpriadji Santoso, Muthia, dan Syafiih Kamil.

Mereka merupakan diaspora Indonesia di Belanda yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, perawat, pekerja profesional, pengusaha hingga warga senior.

Alih-alih menunjuk seorang pemimpin tunggal, deklarasi final mendorong terbentuknya kepemimpinan kolektif yang melibatkan Dandhy Dwi Laksono bersama Farid Gaban, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bhima Yudhistira Adhinegara, Alissa Wahid, Busyro Muqoddas, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.

*Menuju Kongres Rakyat*
Gagasan utama yang ditawarkan Deklarasi Amsterdam adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat yang Demokratis dan Damai.

Forum tersebut dibayangkan sebagai ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat sipil—mulai dari gerakan adat, petani, nelayan, buruh, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga diaspora Indonesia—untuk menyusun manifesto politik dan arah perjuangan bersama.

Bagi para deklarator, tujuan akhirnya bukan mencari tokoh penyelamat atau mempersiapkan calon presiden alternatif.

Yang ingin dibangun adalah kekuatan politik yang lahir dari pengorganisasian masyarakat sipil dan mampu menawarkan koreksi terhadap sistem politik yang mereka anggap semakin kehilangan daya perbaikan dari dalam.

Deklarasi itu juga disertai ajakan agar komunitas-komunitas warga, kelompok mahasiswa, organisasi profesi, dan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah menyelenggarakan deklarasi serupa serta membangun ruang-ruang diskusi dan konsolidasi politik.

Untuk memperluas percakapan tersebut, mereka mengajak publik menggunakan tagar #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, #GerakanRakyatBerdaulat, #ResetIndonesia, dan #SistemReformasiTelahGagal.

Meski lahir jauh dari tanah air, Deklarasi Amsterdam tidak dimaksudkan sebagai pernyataan simbolik diaspora semata.

Para penggagasnya berharap deklarasi tersebut menjadi pemantik bagi lahirnya konsolidasi serupa di berbagai daerah, menuju Kongres Rakyat yang mereka cita-citakan sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah, agenda, dan bentuk politik alternatif yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

================

Bimtek Berulang di Brastagi Cottage Disorot, Barapaksi Pertanyakan Transparansi dan Kepatutan Penggunaan Anggaran Daerah

admin — Thu, 18 Jun 2026 15:21:00 +0700+0700

MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, mendesak agar dugaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Hotel Brastagi Cottage menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Menurut Otti, pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan pentingnya mitigasi konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan harus menjadi alarm bagi seluruh pejabat daerah. KPK mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengidentifikasi, mengelola, dan mencegah potensi benturan kepentingan dalam setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran publik.

Otti menilai, meskipun konflik kepentingan belum tentu merupakan tindak pidana korupsi, praktik penggunaan anggaran daerah secara berulang pada lokasi usaha yang dikaitkan dengan keluarga pejabat publik berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Persoalannya bukan sekadar melanggar atau tidak melanggar hukum. Yang dipertanyakan publik adalah aspek etika pemerintahan, transparansi, dan kepatutan. Jika benar kegiatan-kegiatan OPD terus-menerus dilaksanakan di hotel yang diduga terkait dengan keluarga kepala daerah, maka pemerintah harus mampu menjelaskan secara terbuka dasar pemilihan lokasi tersebut," tegas Otti, Kamis (18/6/2026).

Barapaksi juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah apabila kegiatan dilaksanakan di luar wilayah Deli Serdang, padahal terdapat berbagai fasilitas pertemuan dan hotel yang tersedia di daerah tersebut. Menurut Otti, kebijakan itu berpotensi mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan pelaku usaha lokal di Deli Serdang.

Lebih lanjut, Otti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melalui fungsi koordinasi, supervisi, dan pencegahan untuk melakukan telaah terhadap mekanisme penunjukan lokasi kegiatan yang menggunakan APBD. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran negara digunakan dengan pola yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Semua proses harus terbuka, mulai dari perencanaan kegiatan, pemilihan lokasi, hingga pertanggungjawaban anggarannya. Publik berhak mengetahui," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa benturan kepentingan merupakan risiko yang harus diantisipasi karena dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan publik. KPK juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan yang dapat diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Barapaksi menegaskan akan terus mengawal isu tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.red

Polsek Medan Area Perkenalkan Program "BANG JAGA"

admin — Thu, 18 Jun 2026 15:09:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Untuk memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah hukumnya, Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin memperkenalkan "BANG JAGA" (Bangun Keamanan Jaga Warga).

Perkenalan program "BANG JAGA" itu dilakukan melalui silaturahmi dengan masyarakat di Kantor Lurah Tegal Sari III, Jalan Bromo, Kecamatan Medan Area pada Senin (15/6/2026) lalu.

"Kita bersama Forkopicam memperkenalkan program 'BANG JAGA' dalam rangka menjaga dan menjalin pemeliharaan Kamtibmas," kata Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Kamis (18/6/2026).

Dalam silaturahmi itu, Lurah Tegal Sari III bersama jajarannya dan kepala lingkungan (kepling) menyatakan mendukung kegiatan Polsek Medan Area terutama program "BANG JAGA".

Para kepling menjelaskan situasi wilayah masing-masing dan tetap saling berkoordinasi dengan Polsek Medan Area. Secara umum situasi Kelurahan Tegal Sari III dalam keadaan aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin mengucapkan terima kasih atas sambutan pihak kelurahan dan respon positif.

Kapolsek menyampaikan situasi kamtibmas, khususnya program Sabuk dan Kentong kamtibmas yang bertujuan untuk menjaga situasi kelurahan Tegal Sari III kondusif, dan juga memperkenalkan program "BANG JAGA".

"Dengan adanya program ini, kita dapat terus sama-sama bergandeng tangan menjaga kamtibmas dengan Kelurahan Tegal Sari III. Semoga di wilayah hukum Polsek Medan Area, khususnya kelurahan Tegal Sari III aman dan kondusif," ucap Yaqin.

Dia juga mengimbau kepada warga agar dapat memasang CCTV di wilayah masing-masing guna mencegah tindak pidana.

"Apabila membutuhkan kehadiran polisi silahkan menghubungi Call Centre 110. Polsek Medan Area akan mengintensifkan patroli di kawasan perumahan dan pusat perbelanjaan pada jam-jam rawan," pungkas AKP M Ainul Yaqin.

Kegiatan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah antara Polsek Medan Area dan Kelurahan Tegal Sari III itu dihadiri, Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin Waka Polsek, AKP I Sembiring dan jajaran, Lurah Tegal Sari III, Sormin serta para Kepling.(W05)

Rakernis Humas Polda Sumut, Penguatan Komunikasi Publik Jadi Kunci Kepercayaan Masyarakat

admin — Thu, 18 Jun 2026 15:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Sumatera Utara T.A. 2026 yang mengangkat tema "Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media dalam Mendukung Program Pemerintah".

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan materi mengenai penguatan peran strategis Humas Polri dalam menghadapi perkembangan era digital yang semakin dinamis.

Dalam paparannya, Kombes Ferry menjelaskan bahwa humas bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi merupakan fungsi manajemen strategis yang bertugas membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan antara organisasi dengan publik melalui komunikasi yang efektif, terencana, serta dapat dipercaya.

"Keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja yang dilakukan, tetapi juga bagaimana organisasi mampu membangun komunikasi, menghadirkan transparansi, serta menciptakan kepercayaan publik," terang Kombes Ferry.

Ia menjelaskan, dalam perkembangan ilmu kehumasan, berbagai pemikiran dari tokoh seperti Ivy Lee hingga Edward Bernays menjadi dasar berkembangnya praktik humas modern. Humas saat ini dituntut mengedepankan keterbukaan, komunikasi dua arah, memahami opini publik, serta mampu mengelola isu secara profesional.

Menurutnya, seorang personel humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan profesional, memiliki kecerdasan emosional, mampu menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami, serta mampu membangun kedekatan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Sumut menekankan bahwa di tengah masifnya penggunaan media sosial, humas harus mampu melakukan adaptasi dengan teknologi digital. Pemanfaatan platform digital menjadi sarana penting dalam mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan jangkauan komunikasi publik, sekaligus membangun citra positif institusi.

Selain penyebaran informasi, kemampuan manajemen krisis juga menjadi bagian penting dalam tugas kehumasan. Dalam menghadapi isu maupun pemberitaan negatif, humas dituntut untuk melakukan respons cepat, melakukan verifikasi fakta, menentukan strategi komunikasi yang tepat, serta menyampaikan informasi secara transparan, objektif, dan konsisten kepada masyarakat.

"Humas harus hadir sebagai solusi dalam setiap persoalan komunikasi. Kecepatan harus diimbangi dengan akurasi, karena kepercayaan publik dibangun dari informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Kombes Ferry juga mengingatkan bahwa hubungan yang baik dengan insan pers, komunitas digital, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Media dan masyarakat merupakan mitra strategis yang harus dirangkul melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Melalui Rakernis Bidang Humas Polda Sumut 2026, diharapkan seluruh personel humas jajaran mampu menjadi Humas Polri yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya, serta mampu mengoptimalkan teknologi digital untuk memperkuat citra positif Polri dan mendukung berbagai program pemerintah.(W05)

FOTO:

Transformasi Mutu Layanan: Pasatama Institute Dorong Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur SPPG Berstandar Internasional

admin — Thu, 18 Jun 2026 13:17:00 +0700+0700

JAKARTA – Dalam upaya mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh lini, Pasatama Institute secara resmi mengumumkan inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah proaktif ini diambil guna memastikan bahwa implementasi program nasional tersebut didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta kesiapan infrastruktur yang memenuhi standar nasional maupun internasional di masa depan.

Program MBG tidak hanya sekadar memberikan asupan nutrisi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak standarisasi tata kelola pangan berbasis komunitas.

Menyadari pentingnya peran SPPG sebagai ujung tombak operasional, Pasatama Institute hadir memberikan kontribusi nyata lewat program pelatihan terstruktur dan pendampingan teknis.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
Melalui program akselerasi kompetensi, Pasatama Institute membekali para pengelola SPPG dengan keahlian manajemen logistik, keamanan pangan (food safety), tata boga higienis, hingga pemenuhan standar nutrisi yang presisi.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan standarisasi kualitas di setiap unit pelayanan, sehingga setiap hidangan yang disajikan memiliki mutu aman, sehat, dan bergizi tinggi secara konsisten.

Modernisasi Infrastruktur Berstandar Global
Selain fokus pada faktor manusia, kolaborasi ini juga menitikberatkan pada cetak biru (blueprint) perbaikan dan pembangunan infrastruktur SPPG.

Pasatama Institute mengawal standarisasi fasilitas dapur, penyimpanan logistik (cold chain management), hingga sistem distribusi yang higienis. Target jangka panjang dari standardisasi ini adalah membawa fasilitas SPPG di berbagai daerah agar mampu memenuhi sertifikasi mutu nasional (seperti BPOM dan Halal) serta mengadopsi standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan ISO 22000 terkait manajemen keamanan pangan, ISO 45001 terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Direktur Eksekutif Pasatama Institute Coach Arsyam mengungkapkan bahwa sinergi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Kami percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis akan mencapai dampak optimal jika dikelola oleh SDM yang kompeten di dalam fasilitas yang mumpuni. Melalui standardisasi ini, kita sedang membangun pondasi ketahanan pangan nasional yang kokoh sekaligus mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing global."jelas Coach Arsyam di Jakarta. Kamis (18/6/2026).

Dengan adanya integrasi antara program pemerintah yang terarah dan kepakaran akademis serta praktis dari Pasatama Institute, program MBG optimis mampu berjalan secara berkelanjutan.

Langkah maju ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pemenuhan gizi nasional, tetapi juga menetapkan standar baru dalam manajemen pangan publik di Indonesia.

Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah: Pekerja Menderita Negara Rugi Miliaran

admin — Thu, 18 Jun 2026 13:10:00 +0700+0700

COT GIREK: Ribuan orang pekerja dan keluarganya di salah satu Kebun milik BUMN di Cot Girek Aceh, kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Lebih dari 6 bulan terakhir, pendapatan mereka berkurang drastis akibat okupasi dan penjarahan. Tidak hanya itu, kebun negara tersebut juga merugi hingga miliaran.

Adalah Kebun Cot Girek PTPN IV Regional 6, yang kerap di okupasi paksa dan dijarah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai warga setempat. Kegiatan ini muncul akibat kebun negara tersebut akan segera berakhir masa HGU.

Penjarahan disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak September 2025 tersebut memberikan dampak langsung kepada pendapatan 2.400 orang pekerja berserta keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Penjarahan Tandan Buah Segar itu tidak hanya menghilangkan hasil panen kebun, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pendapatan mereka yang menggantungkan penghasilan pada produksinya.

Rusli Cut Ali, salah seorang pekerja kebun mengaku kepada awak media bahwa kondisi tersebut telah memberikan dampak yang sangat berat bagi keluarganya.

"Dulu insentif panen, yang kami sebut premi, menjadi harapan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nilainya Rp 2-5 juta perbulan. Sekarang sudah dari akhir tahun lalu kami tidak mendapatkannya," ungkap Rusli, Kamis (18/06/2026).

Menurutnya hal ini sangat mengganggu. "Sedangkan anak-anak tetap harus sekolah, periuk nasi harus diisi, sementara penghasilan yang biasa kami andalkan sudah tidak ada lagi. Kami hanya berharap penjarahan ini segera berakhir agar kehidupan kami bisa kembali normal," pintanya.

Bagi para pekerja PTPN, selain gaji, premi menjadi bagian penting dari pendapatan bulanan mereka. Ketika produksi terganggu akibat pencurian dan penjarahan, premi yang biasanya diterima ikut tergerus bahkan nihil.

Region Head PTPN IV Regional 6, Yudi Cahyadi menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penjarahan termasuk dalam menyelesaikan proses pengurusan perpanjangan HGU yang menjadi akar permasalahan.

"Upaya-upaya pengamanan dan koordinasi dengan aparat terkait telah kami lakukan. Laporan ke Polisi juga sudah berulang kali. Kita juga sudah mengadu ke pemerintah hingga DPR. Upaya pengurusan perpanjangan HGU juga sudah dilakukan sesuai aturan. Namun aksi penjarahan di Kebun Cot Girek oleh warga pendatang ini malah terus berlarut-larut," ungkapnya.

Yudi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami pekerja bersama keluarga serta masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan sawit BUMN di negeri serambi Mekah tersebut.

"Kita tentu sangat prihatin. Sekali lagi, kita berharap konflik sosial antara pekerja yang merupakan warga cot girek selama puluhan tahun, dengan warga pendatang yang menjarah ini tidak sampai terjadi" ujar Yudi.

Untuk itu pihaknya terus berharap negara melalui seluruh pihak terkait dapat membantu penyelesaian atas tindakan kriminal yang telah berdampak signifikan tidak hanya bagi pekerja, namun juga menimbulkan kerugian bagi negara tersebut.

⁠Diutarakannya, luas areal yang diokupasi dan dijarah mencapai sekitar 3.200 Ha. Ini mendatangkan kerugian akibat kehilangan produksi hingga puluhan milyar.

"Sampai awal Juni ini, perhitungan kerugian mencapai Rp 62,6 Milyar. Itu diluar kerusakan tanaman yang nilainya hampir Rp 1 milyar," terang Yudi.

"Untuk itu kami sangat memohon bantuan seluruh pihak untuk menyelesaikan pernasalahan ini. Semakin banyak hasil panen yang hilang, semakin besar kerugian negara dan yang terutama, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perkebunan," tukasnya.

Yudi juga menambahkan manajemen PTPN akan terus berupaya guna memperjuangkan aset negara, hak-hak para pekerja sawit dan masyarakat yang bergantung di dalamnya.

"Kebijakan manajemen akan selalu tegak lurus dengan harapan seluruh pekerja dan masyarakat, yaitu permasalahan ini bisa diselesaikan. Tidak perlu ada konflik fisik yang terjadi dan negara tidak perlu lagi menanggung rugi. Kita ingin kebun yang aman, produksi yang kembali normal, sebab di balik setiap tandan buah sawit yang hilang, terdapat hak dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terampas," tutupnya.red

OJK Rilis Kebijakan Fleksibel untuk Perkuat Permodalan dan Tata Kelola Sektor PVML

admin — Thu, 18 Jun 2026 12:57:00 +0700+0700

sumut24.co -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri serta perkembangan perekonomian nasional.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah memberikan kebijakan berbeda (penyesuaian khusus) terhadap ketentuan tertentu di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Kebijakan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan industri sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Pemberian kebijakan khusus ini berada dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pelaksanaannya pun wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan tata kelola yang baik (good governance).

Catatan Penting: Kebijakan berbeda ini tidak berlaku secara umum. Penyesuaian hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan serta pemenuhan regulasi yang berlaku.

6 Poin Kebijakan Khusus Sektor PVML

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK, berikut adalah penyesuaian regulasi yang ditetapkan untuk Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TI (Fintech Lending):

1. Batas Kepemilikan Asing

Tujuan, Memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal, demi kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan industri.

Ketentuan: Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan (maksimal 85%) paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan perubahan kepemilikan kepada OJK.

2. Jangka Waktu Minimum Beroperasi Pemegang Saham Pengendali (PSP/PSPT) Badan Hukum

Tujuan: Mendukung penguatan permodalan dari pemegang saham yang memiliki komitmen baik, meski baru beroperasi kurang dari 2 tahun sebelum melakukan penyertaan.

3. Penyesuaian Modal Disetor Minimum Akibat Akuisisi/Pengambilalihan

Tujuan: Memberikan kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan industri dengan mendukung penguatan permodalan oleh pemegang saham yang kondisi keuangannya masih berkembang.

4. Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL)

Tujuan: Memberikan kepastian hukum melalui masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Ketentuan: Lembaga tersebut diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan layanan BNPL mereka.

5. Relaksasi Persyaratan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian (Sertifikasi & Pendidikan)

Tujuan: Menyederhanakan persyaratan awal permohonan izin usaha berdasarkan POJK 29/2025.

Ketentuan: Mengecualikan syarat latar belakang pendidikan formal terakhir untuk Pihak Utama, serta memberikan kelonggaran waktu pemenuhan sertifikasi jabatan paling lambat 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.

6. Administrasi Pelaporan Pembubaran Perusahaan

Tujuan: Memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pengembalian izin usaha, khususnya terkait pelaporan pengesahan/persetujuan RUPS mengenai pembubaran perusahaan dari instansi berwenang.

7. Komitmen OJK ke Depan

Pemberian kebijakan khusus ini dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan serta kebutuhan pengembangan industri. OJK memastikan bahwa aspek perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan tetap menjadi prioritas utama.

Ke depan, OJK akan terus menjalankan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan nasional. (Rel)

Akselerasi Program, MA Swasta TPI Fokus Kembangkan Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius

admin — Thu, 18 Jun 2026 12:55:00 +0700+0700

MEDAN – Madrasah Aliyah (MA) Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan terus mempercepat pengembangan program Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan dan kewirausahaan.
Program strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan Madrasah TPI Entrepreneur Berbasis Religius yang diluncurkan bertepatan dengan tasyakuran Milad ke-75 TPI dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, H. Raden Muhammad Syafii, pada 2 Mei 2025 lalu.
Sejak diluncurkan, manajemen TPI bergerak cepat menyusun berbagai langkah pengembangan melalui sejumlah workshop, pelatihan, serta penguatan program keterampilan yang menjadi fondasi menuju terwujudnya madrasah unggulan berbasis entrepreneur.

Ketua I dan II TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, mengatakan saat ini program masih berada pada tahap pengembangan, namun arah dan target yang ingin dicapai telah terpetakan secara jelas.
"Ke depan, kami menargetkan program ini memperoleh pengakuan dan dukungan penuh dari Kementerian Agama sehingga dapat berkembang menjadi Madrasah Aliyah Unggulan berbasis entrepreneur. Karena itu, berbagai penguatan kelembagaan dan program pendukung terus kami akselerasi," ujarnya.
Menurut Ikrom, pengembangan keterampilan menjadi salah satu fokus utama agar lulusan madrasah tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha.
Untuk mendukung hal tersebut, MA Swasta TPI menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kejuruan dan praktisi profesional sesuai bidang keterampilan yang diajarkan.

Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Drs Zainal Arifin mengatakan, Program Teknik Sepeda Motor (TSM) dibina bersama SMK Negeri 2 Medan dengan tenaga pengajar yang berasal langsung dari sekolah tersebut, termasuk Fakhri Nasri. Sementara program kuliner dan tata busana didukung tenaga pendidik dari SMK Negeri 3 Medan. Adapun program desain grafis dibimbing oleh lulusan Universitas Sumatera Utara (USU).
"Bahkan spanduk-spanduk yang digunakan dalam berbagai kegiatan saat ini sudah merupakan hasil karya siswa sendiri. Ini menjadi bukti bahwa program keterampilan yang kami jalankan mulai menunjukkan hasil nyata," kata Ikrom.
Ia menjelaskan, pemilihan program keterampilan dilakukan berdasarkan kajian terhadap jurusan-jurusan unggulan yang terbukti diminati dan memiliki prospek kerja yang baik. Teknik Sepeda Motor dipilih karena menjadi salah satu jurusan favorit di SMK Negeri 2, desain grafis mengacu pada program unggulan di SMK Negeri 9, sedangkan kuliner dan tata busana terinspirasi dari program favorit di SMK Negeri 10.
"Kami melihat peluang yang sudah terbukti diminati dan dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, program-program tersebut kami adopsi dan kembangkan di Madrasah Aliyah," jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, program keterampilan Teknik Sepeda Motor yang dikembangkan MA Swasta TPI disebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di lingkungan Madrasah Aliyah di Sumatera Utara.
Sebagai bentuk penguatan program, MA Swasta TPI juga menjalin kerja sama dengan PT Indako Trading Co. Honda. Melalui kolaborasi tersebut, siswa program Teknik Sepeda Motor dilibatkan dalam kegiatan servis gratis sepeda motor bagi masyarakat yang digelar di lingkungan sekolah.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 20 unit sepeda motor berhasil dilayani. Masyarakat hanya dikenakan biaya penggantian suku cadang apabila diperlukan, sedangkan jasa servis diberikan secara gratis.
"Anak-anak kami yang melaksanakan servis gratis ini dengan pendampingan teknisi Honda. Ke depan mereka juga akan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Honda sehingga memperoleh pengalaman industri yang lebih luas," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Honda menyambut positif program tersebut. Bahkan siswa yang menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, dan etos kerja yang baik berpeluang direkrut sebagai teknisi setelah menyelesaikan pendidikan.

Sementara itu, Guru Keterampilan Teknik Sepeda Motor (TSM) MA Swasta TPI, Fakhri Nasri, menilai kegiatan servis gratis bersama PT Indako Trading Co. menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif bagi siswa.
Menurutnya, para siswa tidak hanya memperoleh teori di dalam kelas, tetapi juga pengalaman praktik langsung menangani kendaraan milik masyarakat sesuai standar industri.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena siswa dapat melihat dan mempraktikkan langsung proses servis sepeda motor sesuai standar bengkel resmi. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka," ujar Fakhri.
Ia menjelaskan bahwa program TSM dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan teknis yang dapat menjadi bekal setelah lulus, baik untuk bekerja di dunia industri maupun membangun usaha mandiri di bidang otomotif.
"Harapan kami, siswa MA Swasta TPI tidak hanya unggul dalam ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki keterampilan profesional yang mampu membuka peluang kerja dan menciptakan lapangan usaha sendiri," katanya.
Melalui sinergi antara pendidikan agama, penguatan karakter, keterampilan vokasional, dan kemitraan industri, MA Swasta TPI optimistis mampu mewujudkan visi besar sebagai Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius yang melahirkan generasi berakhlak, terampil, mandiri, dan siap bersaing di era modern,pungkasnya.rel

USU Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

admin — Thu, 18 Jun 2026 12:21:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (SPs USU) didirikan sejaktahun 1985 dan merupakan lembaga yang menyelenggarakan berbagai program studi magister (S2) dan doktoral (S3) yang bersifat multi disiplin secara mandiri di lingkungan USU.

Dengan visi menjadi Sekolah Pascasarjana yang berorientasi internasional serta mengedepankankeunggulan lokal, SPs USU berkomitmen melahirkan lulusan yang profesional dan kompeten di bidang manajerial maupun perencanaan.

Untuk tahun ajaran 2026/2027, USU membuka pendaftaran baik S2 maupun S3. Demikian Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian Universitas Sumatera Utara , Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., di Kampus USU, Kamis (18/6/2026).

Saat ini, ungkap Prof Poppy sudah mulai dilaksanakan proses penerimaan dengan jadwal sebagai berikut

Jadwal Kegiatan; Pemilihan Jenjang 06 Mei 2026 hingga 02 Juli 2026,
Proses pembayaran 06 Mei 2026 sampai 02Juli 2026
Pemilihan Program Studi 06 Mei 2026 sampai 02 Juli 2026
Pengisian Biodata dan Berkas 06 Mei 2026 03 Juli 2026
Ujian PLTI 06 Jul 2026
Wawancara 15 Jul 2026 16 Jul 2026

Direktur Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa Prof. Dr. Rudy Sofyan, SS., M.Hum menyampaikan para peserta wajib mematuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta alur pendaftaran seleksi Program Magister dan Doktor USU.

Sebelum mendaftar, calon peserta wajib mengecek terlebih dahulu jenjang dan program studi yang dipilih di BUKA/TIDAK. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dipindahkan ke orang lain/periode selanjutnya.

Bagi peserta yang telah memiliki sertifikat TPDA lebih kurang 2 tahun dari PLTI diperkenankan tidak mengikuti ujian TPDA dengan uang pendaftaran yang tetap sama.

Sertifikat TPDA yang dapat diverifikasi panitia adalah sertifikat TPDA yang dikeluarkan oleh PLTI, untuk sertifikat TPDA yang bukan dikeluarkan oleh PLTI agar tetap mengikuti ujian TPDA. Peserta yang telah mendaftar wajib melakukan KONFIRMASI DATA PENDAFTARAN dan CETAK KARTU PESERTA pada laman pendaftaranhttp://penerimaan-terpadu.usu.ac.id sesuai dengan jadwal yang tertera.

Persyaratan
Program S2
1. Ijazah
2. Lulusan S1 dari USU: wajib melampirkan ijazah S1 atau SKTL (tahun berjalan).
3. Lulusan S1 dari luar USU: wajib melampirkan ijazah S1.
4. Transkrip Nilai
5. Transkrip nilai S1.
6. Pasfoto
7. Ukuran 3x4.
8. Surat Rekomendasi
9. Dari 2 dosen yang pernah mengajar di S1 dan/atau atasan (bagi yang sudah bekerja).
10. Identitas
11. KTP.
12. Proses Seleksi
13. Mengikuti Ujian TPDA dari PLTI atau memiliki nilai TPDA dari PLTI (maksimal 2 tahun terakhir)
14. Mengikuti wawancara di program studi masing-masing.
Program S3
1. Ijazah
2. Lulusan S2 dari USU: wajib melampirkan ijazah S1 dan S2 atau SKTL (tahun berjalan).
3. Lulusan S2 dari luar USU: wajib melampirkan ijazah S1 dan S2.
4. Transkrip Nilai
5. Transkrip nilai S1 dan S2.
6. Pasfoto
7. Ukuran 3x4.
8. Surat Rekomendasi
9. Dari 2 dosen yang pernah mengajar di S1/S2 dan/atau atasan (bagi yang sudah bekerja).
10. Identitas
11. KTP.
12. Proses Seleksi
13. Mengikuti Ujian TPDA dari PLTI atau memiliki nilai TPDA dari PLTI (maksimal 2 tahun terakhir)
14. Mengikuti wawancara di program studi masing-masing.
15. Proposal
16. Proposal usulan disertasi (C04)

Bangun Kembali Setelah Dibongkar, Pagar Yayasan Maitreyawira Tanpa Izin PBG Lagi

admin — Thu, 18 Jun 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Masalah tembok pagar milik Yayasan Pendidikan Maitreyawira di Jalan Gang Setia, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, kembali mencuat.

Padahal awal Januari 2025 lalu, bangunan serupa sudah dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan karena tidak memiliki izin resmi sekaligus menutup akses jalan umum warga. Kini, tembok itu dibangun kembali tanpa adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat.

Pengamatan di lokasi, Rabu (18/06/2026), memperlihatkan sejumlah pekerja tengah melanjutkan pembangunan tembok pagar. Namun, satu hal yang mencolok, tidak terpasang papan keterangan izin PBG seperti yang diwajibkan bagi setiap kegiatan pembangunan. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa pekerjaan berjalan tanpa izin resmi.

"Sudah dua hari ini mereka membangun pagar. Kalau dilihat, tidak ada papan izin yang biasanya terpasang di lokasi bangunan. Ini menandakan kemungkinan besar tidak ada PBG dari dinas terkait," ujar Yusrizal, warga setempat, kepada wartawan.

Ia menambahkan, pembangunan tanpa PBG juga berpotensi merugikan pendapatan daerah. "PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 serta UU Nomor 28 Tahun 2002. Tanpa izin ini, berarti tidak ada kewajiban pembayaran yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini bisa dikategorikan menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi," tegasnya.

Kekesalan juga disampaikan Hendra Piliang, tokoh masyarakat setempat. Ia menilai tindakan pengurus yayasan tidak menghormati aturan yang berlaku. "Kami heran, kenapa hal yang sama terulang lagi? Padahal dulu sudah dibongkar karena melanggar aturan dan menghalangi jalan warga. Ini seolah tidak menghargai kesepakatan dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama," ungkapnya.

Dinas PUTR Kabupaten Asahan pun membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada permohonan PBG yang diajukan untuk pembangunan tembok tersebut. Melalui Kepala Seksi PBG, Faisal, dinas menyatakan akan segera menindaklanjuti.

"Memang sampai hari ini belum ada permohonan resmi untuk pagar yang sedang dibangun itu. Kami akan segera mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. Prosesnya kami usahakan secepatnya, tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan kepala dinas," jelas Faisal.

Fakta bahwa pembangunan diulang kembali pasca pembongkaran sebelumnya juga memunculkan pertanyaan mengenai ketegasan penanganan kasus ini. Warga berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas agar aturan tidak hanya berlaku bagi sebagian pihak saja, serta akses jalan umum tetap terjaga untuk kepentingan bersama.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus Yayasan Pendidikan Maitreyawira belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. (tec)

Tangisan Histeris Seorang Ibu, Melihat Video Pembantaian Anaknya Jaka Malau Oleh Oknum IPK

admin — Thu, 18 Jun 2026 11:10:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Tagisan histeris dari seorang ibu, seakan tak terbendung lagi, melihat video anaknya yang dibantai oleh beberapa okn IPK hingga tewas kamis (28/6) di depan kantor Walikota.

Ibu itu tak lain adalah Dahlia Br Siallagan (56), ibu dari Jaka Janes Malau warga Medan ditemui di Pujisera Kecamatan Siantar Utara, Rabu (17/6/2026).

"Ini tidak lagi pengeroyokan melainkan pembantaian kepada anak saya dan tidak manusiawi lagi," tangis Dahlia.

Menurut Dahlia, dirinya tak tahan melihat penyiksaan yang dilakukan oleh anggota IPK tidak lagi punya hati nurani dan sudah tergolong biadap. Karena tindakan mereka seakan tidak memperdulikan nyawa orang lain.

"Apakah para oknun IPK Siantar yang membunuh anak saya, sudah kebal hukum dan tidak punya pendidikan," tegasnya.

Dikatakan Dahlia, ketidak manusiawinya para penyiksa anak saya, seakan dilindungi oleh petinggi penegak hukum yang tak lain adalah Kapolres Siantar.

"Dia bilang anak saya pembuat tato, dari mana bukti Kapolres Siantar, pembuat tato. Ini harus dipertangung jawabkan Kapolres Siantar," tangis Dahlia.

Dengan ini, Lanjut Dahlia, Kapolres Siantar tidak transparan dengan kematian Jaka J Malau. Karena pelaku tidak dilakukan penangkapan melainkan yang diserahkan oleh organisasi IPK.

"Hal ini seakan membingungkan saya selakh orang tua Jaka, masa petugas kepolisian Siantar tidak gerak cepat melakukan penangkapan kepada 5 orang lagi, yang ikut membantai anak saya," cetusnya.

Kuat dugaan, lanjut Dahlia, bahwa Polres Siantar melindungi para penganiaya terhadap Jaka. "Masa di saat konfrensi pres yang dilakukan Kapolres beberapa minggu yang lalu, pelaku dikatakan 6 orang, sementara dari informasi yang saya ketahui ada 7 pelaku dan 2 telah diamankan, satu 1 rumah sakit. Jadi kemana 4 orang lagi," imbuhnya. (Tim)