Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut

admin — Mon, 09 Nov 2026 16:37:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Pemerintah Pusat, sebagai upaya meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Usulan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada peresmian Desk Investasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/11/2026).

Kata Gubernur Bobby, ada beberapa yang direkomendasikan oleh Sumut. Ada KEK kesehatan, KEK pariwisata, KEK teknologi pangan. "Dan juga ada, KEK tentang kawasan industri yang dikelola langsung di bawah pemerintah provinsi dan juga di bawah BUMD kami," kata Bobby.

Bobby berharap berbagai usulan pembentukan KEK tersebut dapat direalisasikan di Sumut, sehingga mampu membuka peluang investasi baru, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Bobby juga memaparkan capaian investasi Sumut. Berdasarkan data yang disampaikannya, target investasi Sumut pada 2025 sebesar Rp53,67 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp58,5 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Bobby meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Sumatera Utara (SIMPONI). Aplikasi ini menjadi sarana penyediaan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di Sumut.

Melalui SIMPONI, calon investor dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memahami peluang usaha, mengenali potensi daerah, serta memperoleh gambaran awal mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan sepakat dengan usulan Gubernur Sumut tersebut. Menurutnya, pembentukan kawasan industri dan KEK perlu diperluas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan investasi.

"Dan, juga setuju Pak Gubernur, saya rasa juga memang Sumatera Utara ini memang harus kita dorong untuk pembentukan-pembentukan kawasan. Karena strategi kawasan itu, jenis kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Itu memang harus kita buka. Karena salah satu strategi kita dalam menaikkan daripada investasi itu adalah pembukaan area kawasan. Sehingga di area kawasan ini nanti semuanya satu pintu," kata Wamen.

Todotua juga meresmikan Desk Investasi yang dibentuk melalui kerja sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Sumut. Kehadiran desk ini diharapkan memperkuat koordinasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi investor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut. Pelaksanaannya meliputi pertukaran data dan informasi, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, koordinasi pengawasan penanaman modal, serta penanganan indikasi investasi ilegal atau fiktif sesuai kewenangan.

Selain itu, Desk Investasi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumut.**

Diduga Tipu Eks Pejabat Kabupaten Ratusan Juta, Oknum Pejabat DLHK Sumut Justru Dapat Jabatan?

admin — Mon, 09 Nov 2026 16:28:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan praktik penipuan bermodus penitipan uang untuk mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintahan menyeret seorang oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara. Oknum pejabat tersebut juga diduga mendapat jabatan dari dugaan suap kepada oknum pihak swasta di Sumut.

Oknum pejabat tersebut diduga menerima uang hingga ratusan juta rupiah dari seorang mantan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Uang itu diduga diserahkan sejak 2022 dengan harapan dapat membantu memuluskan proses mendapatkan jabatan tertentu.

Namun, jabatan yang diharapkan ternyata tidak diperoleh. Ironisnya, uang yang telah diserahkan tersebut hingga kini diduga belum dikembalikan atau dilunasi, meskipun persoalan itu disebut telah berlangsung hingga 2026.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan ini bukan sekadar urusan penitipan uang biasa. Sebab, terdapat dugaan bahwa uang ratusan juta rupiah tersebut berkaitan dengan upaya memperoleh posisi atau jabatan di lingkungan pemerintahan.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, praktik pemberian uang untuk mendapatkan jabatan berpotensi mencederai sistem meritokrasi, merusak tata kelola birokrasi, serta membuka ruang terjadinya praktik transaksional dalam pengisian jabatan ASN.

Pernah Diperiksa Inspektorat, Mengapa Justru Dapat Jabatan?

Hal yang semakin mengundang tanda tanya adalah informasi bahwa oknum pejabat DLHK Sumut tersebut dikabarkan pernah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait persoalan tersebut.

Namun, hingga kini belum diketahui secara terbuka bagaimana hasil pemeriksaan itu, apakah ditemukan pelanggaran, serta apakah ada rekomendasi sanksi terhadap yang bersangkutan.

Justru muncul informasi bahwa pejabat tersebut kemudian memperoleh jabatan di lingkungan DLHK Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan tidak ditemukan pelanggaran? Jika memang ada persoalan, apakah sudah ditindaklanjuti? Dan apa dasar pertimbangan pimpinan DLHK Sumut memberikan jabatan kepada pejabat yang bersangkutan?

Inspektorat Sumut tidak boleh terkesan menutup mata. Hasil pemeriksaan internal perlu dijelaskan secara transparan agar tidak muncul dugaan bahwa pemeriksaan hanya menjadi formalitas tanpa konsekuensi.

Aparat Penegak Hukum Perlu Turun Tangan

Persoalan ini juga perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum (APH). Apabila benar terdapat penyerahan uang dengan tujuan memperoleh jabatan, penyidik perlu menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, komunikasi antara pemberi dan penerima, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan atau praktik suap.

Sebab, apabila praktik semacam ini dibiarkan, bukan hanya merugikan pihak yang menyerahkan uang, tetapi juga berpotensi merusak integritas birokrasi pemerintahan.

Publik kini menunggu penjelasan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan DLHK Sumut. Terlebih, dugaan persoalan tersebut disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

Jangan sampai pejabat yang diduga bermasalah justru mendapat promosi, sementara dugaan pelanggaran yang menyeret namanya tidak pernah dijelaskan secara transparan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pejabat yang disebut maupun Inspektorat Sumut terkait dugaan tersebut.

LSM KNTKPP DPW Sumut Gelar Rakor Perdana, Simon Purba Pimpin Konsolidasi Pengawasan Pembangunan

admin — Mon, 09 Nov 2026 15:00:00 +0700+0700

MEDAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Nasional Transparansi Kontroling Pembangunan Pemerintah (LSM KNTKPP) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana kepengurusan.

Rapat tersebut membahas konsolidasi organisasi, penetapan struktur kepengurusan, serta penyusunan program kerja jangka pendek dan jangka panjang guna memperkuat peran lembaga dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, khususnya kegiatan pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

LSM KNTKPP DPW Sumut merupakan kepengurusan yang ditunjuk langsung oleh pengurus pusat dan telah memiliki badan hukum. Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menjadi mata, telinga, dan mulut masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara.

Dalam pembahasan rapat, para pengurus menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara agar dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain membahas arah kebijakan organisasi, rapat perdana yang berlangsung di Champion Cafe, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Minggu (8/11/2026) siang, juga menetapkan sejumlah nama dalam struktur kepengurusan. Adapun Simon Purba ditetapkan sebagai Ketua, Muhammad Muhajir Radli SH sebagai Sekretaris, sedangkan Jane Piya Pinem SPd MP sebagai Bendahara.

Rapat juga membahas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus serta rencana audiensi dengan sejumlah instansi pemerintah. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan keberadaan LSM KNTKPP di Sumatera Utara sekaligus membuka peluang kemitraan dengan pemerintah.

Pembina LSM KNTKPP Sumut, Robin STP, dalam arahannya berharap seluruh pengurus segera menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan bersama.

"Melalui rapat koordinasi perdana ini, para pengurus diharapkan dapat membangun soliditas, memperjelas pembagian tugas, serta menyusun langkah strategis organisasi dalam menjalankan program kerja di wilayah Sumatera Utara," kata Ketua Dewan Pembina Robin Sitepu.

Ia juga mendorong masing-masing bidang untuk segera menyusun program kerja serta memperkenalkan organisasi kepada unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat luas.

Pada kesempatan tersebut, para pengurus turut menyampaikan apresiasi kepada Robin STP atas dukungan dan fasilitas kantor sekretariat yang telah dipersiapkan untuk menunjang aktivitas organisasi.

Keberadaan LSM KNTKPP diharapkan dapat mengambil bagian dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Konsolidasi organisasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh jajaran pengurus memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

*Struktur kepengurusan dan alamat Kantor*

Berikut struktur kepengurusan LSM KNTKPP DPD Provinsi Sumatera Utara.

Pembina: Robin Sitepu, SIKom
Ketua DPD : Simon Purba, ST
Sekretaris : Muhammad Muhajir Radli, SH MH
Bendahara: Jane Piya Pinem, SPd MP

Kantor sekretariat LSM KNTKPP Sumut beralamat di Jalan Asrama, Kompleks Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 17, Medan. Organisasi tersebut tercatat dengan Nomor AHU: 0003269.AH.01.07.Tahun 2026.

Rapat koordinasi perdana kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus dan pembina sebagai bagian dari konsolidasi awal organisasi. (*)

DPD Partai Golkar Deli Serdang Siap Digaris Terdepan Bela Ketum Bahlil Lahadalia

admin — Mon, 09 Nov 2026 14:14:00 +0700+0700

Deli Serdang - Ketua DPD Partai Golkar Deli Serdang H. Hamdani Syahputra S.sos MH meminta pihak-pihak yang ingin menjatuhkan ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar jangan tebarkan isu-isu yang menyesatkan.
" Sesuai arahan dari ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, kami dari DPD Partai Golkar Deli Serdang tegak lurus dan siap menerima perintah Ketum Bahlil Lahadalia untuk melawan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dan memfitnah ketua kami," ungkap pria yang juga wakil ketua DPRD Deli Serdang ini didampingi ketua Fraksi Partai Golkar Zul Amri ST, Senin (9/11) pukul 12.00 wib, kepada media.
Langkah ini, ungkapnya, untuk merespons dinamika politik saat ini yang dinilai marak dengan tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepada Bahlil Lahadalia.‎ ‎
" Kami sebagai pengurus Partai Golkar di Deli Serdang, Sumatera Utara, wajib menjaga marwah Ketua Umum dan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia. Dan saya meminta seluruh kader partai Golkar di Deli Serdang untuk mempertahankan komitmen tunggal dan tidak berspekulasi dalam garis perjuangan partai,"ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, agar tidak ada kader yang mencoba mengambil keuntungan politik dengan sikap tidak loyal.
" Kita harus sama-sama mengawal Ketum kita. Jika ada kader yang main-main, kita sikat,"paparnya seraya mengatakan agar kader-kader Partai Golkar di Deli Serdang, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat jika ada isu-isu yang menjelek-jelekkan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Sekali lagi kami sampaikan, DPD Partai Golkar Deli Serdang, Sumatera Utara, siap digaris terdepan membela Ketum Partai Golkar. (*)

Kolaborasi Pemko dan Buddha Tzu Chi, 241 Rumah Permanen Disiapkan untuk Warga Padangsidimpuan

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:46:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung progres pembangunan Huntap di kawasan Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan, Minggu (8/11/2026).

Peninjauan ini bertujuan memastikan perkembangan pembangunan di lapangan sekaligus melihat sejauh mana pelaksanaan penyediaan tempat tinggal permanen bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemko Padangsidimpuan melibatkan sejumlah pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Bappeda.

Turut hadir jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, Bagian Pembangunan, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pembangunan Huntap di Pijorkoling merupakan bagian dari kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, Yayasan Buddha Tzu Chi akan membangun sebanyak 241 unit hunian tetap di Kota Padangsidimpuan. Dari total tersebut, sebanyak 38 unit yang berada di kawasan Pijorkoling saat ini tengah memasuki tahap pembangunan.

Program pembangunan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Keberadaan hunian tetap diharapkan tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga menghadirkan kepastian tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi warga terdampak.

Peninjauan bersama tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sinergi diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana serta berbagai kebutuhan teknis di lapangan dapat ditangani secara optimal.

Pemko Padangsidimpuan menyambut positif kontribusi Yayasan Buddha Tzu Chi beserta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pembangunan hunian tersebut.

Melalui kerja sama berbagai pihak, pembangunan 241 unit Huntap diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga berharap warga terdampak bencana dapat segera menempati rumah permanen yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kehidupan mereka ke depan.

Pembangunan Huntap ini menjadi wujud pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam mempercepat pemulihan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak.zal

Bersatu Lawan Narkoba! Kapolres Padangsidimpuan dan Jemaat GKPA Deklarasikan Tim Tinjoman Nol Narkoba

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:46:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus diperkuat Polres Padangsidimpuan melalui pendekatan persuasif dan kolaborasi bersama masyarakat.

Kali ini, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menyambangi jemaat Gereja GKPA Tinjoman, Desa Tinjoman, Minggu (8/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB hingga 12.15 WIB tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kasat Samapta Polres Padangsidimpuan AKP Yusup, S.H., M.H., Kapolsek Hutaimbaru IPTU Ahmad Edi Sitompul, S.H., serta personel Polmas, Bapak Basari. Turut hadir pengurus gereja, tokoh masyarakat, dan jemaat GKPA Tinjoman.

Di hadapan jemaat, AKBP Noval N.G. Desky menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan kekeluargaan, memberikan perlindungan, serta menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Dibutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lingkungan tetap aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai ancaman kejahatan.

"Polri merupakan bagian dari masyarakat. Kami hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar AKBP Noval.

Selain membahas kamtibmas, Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan generasi muda. Ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi di era digital harus diimbangi dengan pendidikan moral, etika, serta pembentukan karakter yang kuat.

Peran orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, dan tempat ibadah dinilai sangat penting dalam mengarahkan anak-anak dan generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

"Kita harus bersama-sama menjaga generasi muda. Pembinaan moral, etika, dan adab harus dimulai dari keluarga, kemudian diperkuat melalui lingkungan masyarakat dan tempat ibadah. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan arah akibat pengaruh negatif lingkungan maupun perkembangan teknologi yang tidak digunakan secara bijak," pesannya.

Salah satu pesan utama dalam pertemuan tersebut adalah penguatan komitmen bersama untuk menjadikan Desa Tinjoman sebagai lingkungan yang bersih dari narkoba.

Dalam dialog bersama jemaat, terungkap bahwa masyarakat Desa Tinjoman telah berupaya menjaga wilayahnya agar terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

Komitmen tersebut dibangun melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh agama yang secara konsisten memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan narkoba.

Semangat itu kemudian digaungkan melalui deklarasi "TIM TINJOMAN NOL NARKOBA" sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kapolres Padangsidimpuan mengapresiasi komitmen masyarakat tersebut. Ia berharap gerakan bersama ini tidak berhenti sebatas deklarasi, tetapi diwujudkan melalui kepedulian, pengawasan lingkungan, serta keberanian masyarakat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Kami sangat mengapresiasi komitmen masyarakat Desa Tinjoman yang selama ini berupaya menjaga lingkungannya tetap bersih dari narkoba. Semangat Tim Tinjoman Nol Narkoba ini harus terus dipertahankan dan menjadi gerakan bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan berkomitmen melakukan pemberantasan narkoba melalui langkah pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Noval turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Layanan tersebut dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa selama 24 jam. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak ragu menghubungi kepolisian apabila membutuhkan bantuan atau menemukan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110. Layanan ini bebas pulsa dan tersedia selama 24 jam. Jika mengetahui adanya gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, maupun aktivitas mencurigakan, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas," jelas Kapolres.

Sementara itu, Kapolsek Hutaimbaru IPTU Ahmad Edi Sitompul memperkenalkan diri kepada jemaat dan mengajak seluruh masyarakat Desa Tinjoman untuk membangun komunikasi serta kerja sama yang lebih aktif dengan jajaran kepolisian.

Ia berharap hubungan kemitraan tersebut dapat mempermudah koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Hutaimbaru.

Kunjungan jajaran Polres Padangsidimpuan disambut hangat oleh pengurus dan jemaat Gereja GKPA Tinjoman. Mereka menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas perhatian dan kepedulian kepolisian yang selama ini terus membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan sambang.

Jemaat menilai kehadiran langsung pimpinan kepolisian di tengah masyarakat menjadi langkah positif dalam mempererat hubungan emosional sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi Polri.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan penguatan komitmen bersama dalam menjaga keamanan lingkungan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta mendukung upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Polres Padangsidimpuan berharap kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga semakin kuat.

Kapolres menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan sinergi antara kepolisian, keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan Desa Tinjoman yang aman serta bebas narkoba diharapkan dapat terus dipertahankan.

Deklarasi Tim Tinjoman Nol Narkoba pun menjadi pesan tegas bahwa masyarakat tidak ingin memberikan ruang bagi narkotika dan siap berdiri bersama kepolisian untuk melindungi generasi muda serta masa depan desa.zal

Kunjungan Bobby Nasution ke Tabagsel Paling Minim, Bagas Godang Institute Tagih Janji Berkantor 3 Bulan

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:21:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Janji Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berkantor selama minimal tiga bulan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kembali menjadi sorotan.

Bagas Godang Institute menilai komitmen tersebut perlu segera diperjelas realisasinya menyusul minimnya jumlah kunjungan gubernur ke wilayah Tabagsel berdasarkan hasil penelusuran pemberitaan publik.

Dalam rekapitulasi kunjungan Gubernur Sumatera Utara periode 20 Februari 2025 hingga 29 Oktober 2026, kawasan Tabagsel tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kunjungan paling sedikit dibandingkan sejumlah kelompok wilayah lain di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang dihimpun Bagas Godang Institute, terdapat sembilan kunjungan yang berhasil ditelusuri di kawasan Tabagsel. Rinciannya, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak empat kunjungan, Kota Padangsidimpuan dua kunjungan, Kabupaten Padang Lawas Utara dua kunjungan, dan Kabupaten Padang Lawas satu kunjungan.

Sementara itu, untuk Kabupaten Mandailing Natal, belum ditemukan bukti kunjungan langsung yang memadai dalam penelusuran tersebut.

Angka ini terpaut cukup jauh dibandingkan wilayah lain. Kelompok Medan dan sekitarnya mencatat 28 kunjungan di luar Kota Medan, disusul kawasan Toba–Tapanuli Utara–Dairi/Pakpak sebanyak 21 kunjungan, Kepulauan Nias 15 kunjungan, Pantai Timur–Labuhanbatu Raya 10 kunjungan, serta Sibolga–Tapanuli Tengah sebanyak 10 kunjungan.

Secara keseluruhan, terdapat 93 kunjungan yang berhasil diidentifikasi di luar Kota Medan.

Bagas Godang Institute menegaskan bahwa angka tersebut merupakan jumlah minimum berdasarkan dokumentasi pemberitaan publik, bukan data resmi keseluruhan perjalanan dinas gubernur. Dengan demikian, daerah yang belum memiliki dokumentasi kunjungan memadai tidak serta-merta dapat diartikan tidak pernah dikunjungi.

Sorotan terhadap minimnya kunjungan tersebut tidak terlepas dari janji Bobby Nasution ketika berkampanye di Kabupaten Padang Lawas pada 30 September 2024.

Saat itu, Bobby menyampaikan komitmen untuk berkantor minimal tiga bulan di kawasan Tabagsel apabila terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Janji tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kehadiran gubernur di daerah diharapkan dapat membantu mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan, terutama menyangkut konektivitas antarwilayah dan sektor pertanian.

Namun, hingga penelusuran Bagas Godang Institute pada akhir Oktober 2026, belum ditemukan dokumentasi publik yang cukup untuk memastikan bahwa komitmen berkantor selama tiga bulan tersebut telah direalisasikan.

Bahkan, dalam pemberitaan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026, rencana berkantor di Tabagsel masih disebut sebagai salah satu agenda yang akan dilaksanakan sebelum akhir tahun, bersama kawasan Pantai Timur dan Dataran Tinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat Tabagsel telah ditindaklanjuti.

Bagas Godang Institute menilai masyarakat tidak cukup hanya menerima pengulangan pernyataan atau rencana. Publik membutuhkan kepastian jadwal, bukti pelaksanaan, serta hasil nyata dari komitmen yang telah disampaikan seorang kepala daerah.

Bagas Godang Institute juga mengingatkan bahwa jumlah kunjungan tidak bisa serta-merta disamakan dengan jumlah hari gubernur berkantor di suatu daerah.

Karena itu, sembilan kunjungan yang tercatat dalam rekap tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase pemenuhan janji tiga bulan.

Penilaian terhadap realisasi komitmen itu harus didasarkan pada data yang lebih lengkap, mulai dari tanggal kedatangan, durasi keberadaan gubernur, lokasi berkantor, agenda pemerintahan, hingga hasil pekerjaan yang dilakukan selama berada di Tabagsel.

Menurut Bagas Godang Institute, esensi dari janji berkantor di daerah bukan sekadar kehadiran seremonial atau menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang berkelanjutan, membuka ruang pengaduan, menyelesaikan persoalan lintas kabupaten, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berbagai persoalan strategis di Tabagsel, seperti infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan, dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah provinsi.

Kehadiran gubernur secara langsung diharapkan mampu mempercepat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat tidak terus berlarut-larut.

Untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap janji tersebut, Bagas Godang Institute meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan komitmen berkantor di Tabagsel.

Ada empat hal yang menjadi perhatian utama.

Pertama, Pemprov Sumut diminta mempublikasikan jumlah hari realisasi berkantor di Tabagsel, disertai tanggal, lokasi, serta agenda pemerintahan yang dilaksanakan.

Kedua, pemerintah provinsi perlu menetapkan jadwal pelaksanaan atau penyelesaian komitmen tiga bulan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan memantaunya secara terbuka.

Ketiga, Pemprov Sumut diminta menyampaikan hasil serta tindak lanjut dari kegiatan pemerintahan di Tabagsel, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan.

Keempat, pemerintah provinsi diharapkan membuka data resmi seluruh kunjungan gubernur ke kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Data tersebut penting agar pemetaan yang dilakukan masyarakat dan lembaga independen dapat dilengkapi serta dikoreksi berdasarkan informasi yang akurat.

Bagas Godang Institute menyatakan terbuka terhadap klarifikasi maupun tambahan data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi gubernur, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik dalam mendorong transparansi dan pemerataan pembangunan.

Bagi masyarakat Tabagsel, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa kali gubernur datang berkunjung. Lebih penting dari itu adalah kepastian bahwa janji yang pernah disampaikan benar-benar diwujudkan.

Masyarakat berhak mengetahui kapan gubernur mulai berkantor, berapa lama berada di daerah, agenda apa yang dikerjakan, dan persoalan apa saja yang berhasil diselesaikan.

Sebab, sebuah janji pembangunan tidak cukup hanya disampaikan di hadapan masyarakat. Janji tersebut harus dibuktikan melalui tindakan, keterbukaan informasi, dan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.zal

Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

admin — Mon, 09 Nov 2026 11:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Kabar duka datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus senior sekaligus wartawan kawakan, Panda Nababan, meninggal dunia pada Senin (9/11/2026).

Kabar meninggalnya Panda Nababan dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

"Iya benar," ujar Adhi saat dikonfirmasi.

Panda dikabarkan mengembuskan napas terakhir pada pukul 09.37 WIB akibat penyakit leukemia di kediamannya, Jalan Damai Nomor 9, Pondok Aren, Jombang, Tangerang Selatan.

Duka mendalam juga disampaikan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Ia menyebut kepergian Panda sebagai kehilangan besar bagi partai dan perjuangan politik.

"Kami sangat berduka cita, kehilangan tokoh pejuang," kata Guntur Romli melalui pesan singkat.

Semasa hidupnya, Panda Nababan dikenal sebagai wartawan senior yang kemudian terjun ke dunia politik. Namanya juga dikenal luas sebagai salah satu kader yang loyal kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Di dunia politik, Panda pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP sejak 1999 hingga 2012.

Sebelum aktif di dunia politik, Panda mengawali perjalanan karier jurnalistiknya di Warta Harian pada 1969. Pengalaman panjangnya sebagai wartawan turut membentuk kiprahnya sebagai salah satu tokoh senior yang disegani di lingkungan PDIP.

Kepergian Panda Nababan menjadi kehilangan bagi keluarga besar PDIP, dunia jurnalistik, serta perjalanan politik nasional.

Bupati Solok Tekankan Peningkatan Disiplin dan Pelayanan kepada Masyarakat.

admin — Mon, 09 Nov 2026 10:11:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., Senin (09/11/2026) di Halaman Kompleks Kantor Bupati Solok, bertindak sebagai pembina Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok .

Hadir dalam apel gabungan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., para Asisten, para Staf Ahli, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Bupati Solok, dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah hadir dan mengikuti apel gabungan. Dan mengatakan bahwa masih banyak tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang harus diselesaikan bersama, terlebih dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, termasuk penanganan bencana.

Juga menyampaikan bahwa apel gabungan kali ini menjadi apel perdana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, sekaligus sebagai sarana pembinaan bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh ASN harus meningkatkan semangat dan etos kerja, serta tidak menunda-nunda dalam merespons aspirasi masyarakat.

Jangan sampai aspirasi masyarakat lambat kita respons. Kita hadir sebagai pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Saya bersama Wakil Bupati memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program berjalan, dan tugas Bapak/Ibu semua adalah melaksanakan serta mengeksekusi program tersebut dengan sebaik-baiknya,.

Dan meminta seluruh kepala OPD dan jajaran agar meningkatkan kepedulian, koordinasi, serta keseriusan dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok membutuhkan aparatur yang memiliki semangat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap tugas masing-masing.

Bupati juga menghimbau, Kita harus bekerja dengan suasana yang riang gembira, tetapi tetap serius dan penuh tanggung jawab. Saya berharap mulai hari ini semangat kita kembali ditingkatkan. Mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Dan juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. Ia berharap Sekda dapat memperkuat koordinasi dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh aparatur untuk terus menjaga kesehatan, kekompakan, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas demi kemajuan Kabupaten Solok.(YOSE)

Jika Gibran Lengser, Shohibul Anshor Sodorkan Dua Nama ke Prabowo: Amran Sulaiman dan Purbaya

admin — Mon, 09 Nov 2026 09:04:00 +0700+0700

MEDAN – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah masa jabatan pemerintahan Prabowo Subianto mulai menjadi bahan perbincangan politik. Pengamat sosial-politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menyebut dua figur yang dinilainya layak dipertimbangkan Prabowo apabila terjadi pergantian wakil presiden sebelum 2029.

Kedua figur tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Shohibul, keduanya memiliki kapasitas dan karakter berbeda, tetapi sama-sama berpotensi memperkuat pemerintahan Prabowo, khususnya dalam merealisasikan visi dan misi yang tertuang dalam ASTA CITA.

Ia menilai Amran Sulaiman memiliki pengalaman strategis dalam menangani persoalan pangan, sektor yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas politik dan kepentingan nasional.

"Amran Sulaiman yang kini menjabat Menteri Pertanian dapat membantu begitu besar pelaksanaan ASTA CITA agar memiliki keberhasilan lebih bermutu dan meyakinkan untuk sisa masa jabatan hingga 2029 mendatang," ujar Shohibul.

Ia menilai Amran bukan tipe pejabat yang hanya mengandalkan pencitraan maupun laporan administratif untuk menunjukkan keberhasilan.

"Amran berurusan dengan komoditi politik-strategis, yakni pangan, yang sangat rumit dan hingga kini cukup berhasil. Ia bukan profil yang senang berdiam diri dan memanipulasi laporan untuk citra," tegasnya.

Shohibul juga menanggapi anggapan yang menyamakan gaya komunikasi Amran dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama karena aktivitas mereka yang banyak terekspos melalui media sosial.

Menurutnya, ketiga figur tersebut memiliki karakter dan pendekatan berbeda. Ia justru menilai Amran mempunyai kelebihan karena terbuka terhadap kritik dan bersedia mendengarkan perspektif berbeda mengenai kinerjanya.

"Amran selalu siap dikritik dan bahkan berusaha mendapatkan sudut pandang yang berbeda atas kinerjanya. Figur seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh Prabowo untuk memenuhi visi dan misinya," katanya.

Purbaya Dinilai Punya Strategi Selamatkan Kekayaan Negara

Selain Amran, Shohibul menyebut nama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai figur yang memiliki keunggulan dalam analisis ekonomi, strategi fiskal, serta upaya penyelamatan kekayaan negara.

Menurutnya, persoalan kebocoran penerimaan negara, penggelapan pajak, praktik under-invoicing hingga berbagai penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan nasional membutuhkan penanganan serius dan keberanian politik.

"Ia sangat unggul dalam analisis dan strategi penyelamatan kekayaan negara. Sejak Belanda masih berkuasa, praktik seperti yang kerap dikeluhkan Prabowo, antara lain penggelapan pajak, under-invoicing dan lain-lain seolah dianggap normal. Negeri kaya raya dengan rakyat miskin yang massif, itulah Indonesia," ungkapnya.

Shohibul berpandangan, apabila Purbaya berada di posisi wakil presiden, ia dapat membantu Prabowo lebih fokus mengawasi sekaligus menggerakkan berbagai lembaga penegak hukum dalam upaya menyelamatkan aset dan kekayaan negara.

Baginya, persoalan Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya alam maupun potensi ekonomi, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola, diawasi, dan benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Prabowo Harus Menghitung Risiko Politik hingga 2029

Meski mengajukan dua nama, Shohibul mengingatkan bahwa keputusan mengganti wakil presiden bukan perkara sederhana. Prabowo harus memperhitungkan konsekuensi politik dan stabilitas pemerintahan.

Pertama, pergantian Gibran harus mempertimbangkan potensi gangguan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.

"Dari ekspose penyadapan yang melibatkan Kapolri kemarin tentu sudah cukup tergambar tantangannya," ujarnya.

Kedua, figur pengganti juga harus diperhitungkan dari sisi elektabilitas dan peta persaingan politik menuju Pilpres 2029.

Menurut Shohibul, baik Amran maupun Purbaya memiliki potensi untuk menjadi figur penting dalam konstelasi politik nasional mendatang.

"Baik Amran maupun Purbaya sama-sama memiliki potensi untuk itu," pungkasnya.

Pernyataan Shohibul ini sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai kebutuhan figur pendamping Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah tantangan ekonomi, penegakan hukum, penyelamatan kekayaan negara, dan stabilitas politik, kapasitas serta integritas seorang wakil presiden menjadi faktor yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Shohibul Anshor Siregar merupakan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan pengamat sosial-politik yang kerap menyampaikan analisis mengenai persoalan kebangsaan dan pemerintahan.

Melampaui Diskrepansi: Ketika Ekonometrika Membaca Apa yang Terlewat dari Angka

admin — Mon, 09 Nov 2026 08:47:00 +0700+0700

### Menanggapi Kritik Anthony Budiawan atas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Fithra Faisal Hastiadi Ph.D
Dosen FEB UI

Ada kalanya kita begitu sibuk mencari kesalahan di balik angka, hingga lupa membaca kenyataan yang sedang diceritakannya. Ekonomi kemudian direduksi menjadi sekumpulan identitas akuntansi, seolah-olah seluruh denyut kehidupan masyarakat dapat dijelaskan melalui selisih antara dua sisi neraca. Padahal, ekonomi tidak hanya hidup dalam tabel statistik. Ia bergerak di lantai pabrik, mengalir melalui jalan raya, berdenyut di pasar tradisional, dan tumbuh bersama keputusan jutaan rumah tangga serta pelaku usaha yang setiap hari menentukan arah kehidupannya.

Saya membaca dengan saksama tulisan Anthony Budiawan berjudul *"Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026"*, yang dipublikasikan pada 7 November 2026. Dalam tulisan tersebut, Anthony mempertanyakan kredibilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III dan 5,45 persen secara kumulatif sepanjang Januari–September 2026. Argumentasi utamanya bertumpu pada besarnya diskrepansi statistik dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yang kemudian digunakan untuk membangun simulasi bahwa pertumbuhan ekonomi sesungguhnya mungkin jauh lebih rendah, bahkan negatif.

Saya menghargai upaya Anthony mengajak publik membaca statistik secara kritis. Sebab, dalam tradisi intelektual, angka tidak seharusnya diterima sebagai dogma. Namun, justru karena kita menghormati tradisi ilmiah, setiap kesimpulan perlu lahir dari metodologi yang tepat, asumsi yang teruji, dan pembacaan yang utuh terhadap kenyataan.

Di sinilah saya melihat persoalan mendasar dalam argumentasi Anthony. Ia berangkat dari pertanyaan metodologis yang sah, tetapi bergerak menuju kesimpulan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibuktikan oleh data yang digunakannya. Diskrepansi statistik diperlakukan seolah-olah merupakan bukti kesalahan estimasi produksi, padahal secara metodologis ia hanya menunjukkan adanya perbedaan hasil pengukuran yang belum sepenuhnya dapat direkonsiliasi.

Dalam sistem neraca nasional, PDB dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Secara konseptual, ketiganya harus menghasilkan nilai yang sama. Namun, dalam praktik, masing-masing pendekatan menggunakan sumber data, cakupan, waktu pencatatan, dan teknik estimasi yang berbeda. Diskrepansi yang positif tidak dengan sendirinya berarti produksi dibesar-besarkan. Ia dapat mencerminkan keterbatasan pencatatan konsumsi, investasi, perubahan inventori, maupun perbedaan waktu pengakuan aktivitas ekonomi.

Anthony benar ketika mengatakan bahwa diskrepansi yang besar patut dipertanyakan. Namun, mempertanyakan bukan berarti telah membuktikan. Ada jarak epistemologis antara menemukan ketidaksesuaian statistik dan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami estimasi berlebihan.

Menariknya, diskrepansi statistik atas dasar harga berlaku justru menurun dari Rp461,9 triliun pada triwulan II menjadi Rp333,2 triliun pada triwulan III 2026. Proporsinya terhadap PDB juga turun dari 7,05 persen menjadi sekitar 4,94 persen.

Besarnya residual tersebut tetap membutuhkan penjelasan metodologis. Namun, membandingkannya dengan konsumsi pemerintah hingga menghasilkan rasio 67,9 persen dapat menciptakan kesan dramatis tanpa menjelaskan sumber ketidaksesuaian pengukuran. Konsumsi pemerintah sendiri hanya menyumbang 7,28 persen terhadap PDB triwulan III. Membandingkan residual keseluruhan perekonomian dengan satu komponen yang relatif kecil bukanlah pengujian yang memadai terhadap akurasi pertumbuhan nasional.

Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDB atas dasar harga konstan. Menghilangkan diskrepansi nominal secara arbitrer, kemudian mempertahankan deflator yang sama untuk menghasilkan simulasi pertumbuhan alternatif, tidak cukup untuk membuktikan terjadinya *over-estimation*. Simulasi tersebut hanya memperlihatkan konsekuensi sebuah asumsi, bukan kebenaran asumsi itu sendiri.

Dalam ilmu ekonomi, asumsi dapat membantu kita memahami kenyataan. Tetapi asumsi tidak boleh menggantikan kenyataan itu sendiri.

*Ada satu hal yang menurut saya terlewat dalam argumentasi Anthony, yakni kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya dapat diperkirakan melalui pendekatan ekonometrika yang berbeda dari metode akuntansi nasional yang dipersoalkannya*.

Sebelum BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen, saya telah melakukan estimasi melalui pendekatan *economic nowcasting* dengan memanfaatkan sejumlah model ekonometrika, termasuk *Bayesian Vector Autoregression* (BVAR). Pendekatan ini menggunakan informasi dari berbagai indikator aktivitas ekonomi untuk memperkirakan pertumbuhan berdasarkan hubungan empiris antarkomponen perekonomian.

Namun, yang menarik dari pendekatan Bayesian bukan sekadar kemampuannya menghasilkan sebuah angka estimasi. Kekuatan utamanya justru terletak pada kemampuannya memetakan ketidakpastian dalam bentuk distribusi probabilitas.

Dalam pemodelan yang saya lakukan, estimasi awal pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang prediksi dengan tingkat probabilitas 80 persen pada kisaran 5,3 hingga 5,50 persen.

Artinya, jauh sebelum angka resmi dipublikasikan, model telah mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen ke atas merupakan salah satu kemungkinan yang tercakup dalam distribusi prediksi. Realisasi sebesar 5,47 persen bahkan masih berada dalam batas atas rentang tersebut.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pendekatan probabilistik dan simulasi deterministik yang digunakan Anthony.

Anthony membangun sejumlah skenario dengan mengasumsikan bahwa sebagian atau seluruh diskrepansi statistik merupakan kelebihan estimasi produksi. Dari asumsi tersebut kemudian dihasilkan angka pertumbuhan alternatif yang jauh lebih rendah. Namun, asumsi tersebut tidak dengan sendirinya memiliki landasan probabilistik yang dapat diuji. Mengasumsikan diskrepansi sebesar nol, dua persen, atau separuh dari nilai yang dipublikasikan, tidak sama dengan membuktikan bahwa skenario tersebut memiliki kemungkinan empiris yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan resmi BPS.

Sebaliknya, pendekatan Bayesian memungkinkan kita mengevaluasi berbagai kemungkinan pertumbuhan dengan mempertimbangkan pola historis, hubungan dinamis antarvariabel, serta informasi ekonomi terbaru.

Dengan kata lain, model ekonometrika saya tidak harus menghasilkan estimasi titik sebesar 5,47 persen untuk menunjukkan bahwa angka tersebut masuk akal. Yang jauh lebih penting adalah bahwa angka tersebut telah berada dalam wilayah probabilitas yang dihasilkan model sebelum BPS mengumumkannya.

Dan ini bukan sekadar perbedaan teknis.

Dalam kerangka Bayesian, ketidakpastian bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan bagian dari realitas yang perlu diukur. Sebuah estimasi pertumbuhan tidak seharusnya dipahami sebagai satu titik yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi sebagai distribusi kemungkinan dengan tingkat keyakinan yang dapat dinyatakan secara eksplisit.

Perlu ditegaskan bahwa rentang prediksi 80 persen tersebut bukan berarti terdapat probabilitas 80 persen bahwa pertumbuhan akan mencapai 5,4 persen atau lebih. Angka 80 persen merujuk pada cakupan keseluruhan interval prediksi. Namun, keberadaan realisasi 5,47 persen di dalamnya menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan salah satu kemungkinan yang telah diantisipasi model.

Tentu, saya tidak sedang mengatakan bahwa berada dalam rentang prediksi berarti angka BPS telah terbukti benar. Rentang probabilitas bukan sertifikat kebenaran statistik. Namun, temuan ini melemahkan argumentasi bahwa pertumbuhan sebesar 5,47 persen tidak memiliki pijakan empiris dan hanya dapat dijelaskan melalui dugaan pembesaran angka produksi.

Lebih jauh lagi, ketika model diperkuat dengan pembacaan indikator sektoral terkini, estimasi akhir *nowcasting* saya mencapai 5,32 persen. Artinya, bahkan setelah memperhitungkan berbagai tekanan eksternal, informasi ekonomi yang tersedia tetap mengarah pada ekspansi yang relatif kuat.

Bagi saya, inilah esensi dari pendekatan ilmiah. Kita tidak memulai analisis dengan keyakinan bahwa suatu angka pasti keliru, lalu membangun simulasi untuk membenarkan keyakinan tersebut. Kita memulai dari informasi yang tersedia, mengukur hubungan empirisnya, dan membiarkan distribusi probabilitas menunjukkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen mungkin berada di sisi optimistis dari distribusi prediksi, tetapi optimisme yang masih berada dalam rentang probabilistik tentu berbeda dengan sebuah kemustahilan statistik.

**Dalam ekonomi, sesuatu yang berada di ekor atas distribusi probabilitas tidak otomatis merupakan anomali, sebagaimana sesuatu yang berada di bawah estimasi rata-rata tidak otomatis menjadi kebenaran.**

### Ekonomi Riil yang Tidak Bisa Diabaikan

Lebih jauh lagi, data sektoral BPS memberikan gambaran yang konsisten dengan ekspansi ekonomi.

Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, meningkat dari 4,52 persen pada triwulan sebelumnya. Sektor ini memiliki kontribusi sekitar 19,22 persen terhadap PDB, sehingga perbaikannya memiliki implikasi besar terhadap pertumbuhan nasional.

Konstruksi tumbuh 6,42 persen, perdagangan 5,46 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta akomodasi dan makan minum mencapai 11,22 persen. Pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada satu sektor, melainkan tersebar di berbagai aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan produksi dan permintaan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat 6,06 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen.

Angka-angka tersebut tidak dapat dipandang sebagai sekadar ornamen statistik. Masing-masing merepresentasikan aktivitas yang dapat dibandingkan dengan indikator ekonomi lainnya.

Sebagai contoh, peningkatan aktivitas manufaktur sejalan dengan *Prompt Manufacturing Index* Bank Indonesia yang berada pada zona ekspansi sebesar 52,28 selama triwulan III. Penjualan mobil baru tumbuh 31,25 persen secara *wholesale* dan 25,36 persen secara *retail*, sementara penjualan sepeda motor meningkat 8,92 persen.

Di sektor jasa, data BPS menunjukkan perjalanan wisatawan nusantara pada Juli–Agustus 2026 meningkat 9,28 persen secara tahunan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara bertambah 4,63 persen. Jumlah penumpang angkutan laut domestik meningkat 8,07 persen, kereta api 4,97 persen, dan angkutan penyeberangan 11,69 persen.

Indikator transaksi juga memperlihatkan dinamika serupa. Volume transaksi QRIS meningkat 75,80 persen secara tahunan sepanjang triwulan III, sementara nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik pada Juli–Agustus tumbuh 30,32 persen.

Tentu, pertumbuhan transaksi digital tidak dapat diterjemahkan secara langsung sebagai pertumbuhan konsumsi riil, mengingat adanya pergeseran metode pembayaran dan perluasan adopsi teknologi. Namun, ketika dibaca bersama indikator produksi, penjualan kendaraan, mobilitas, dan investasi, keseluruhannya memperlihatkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak.

Inilah yang dalam analisis ekonomi disebut pentingnya *cross-validation* atau validasi silang antarindikator.

Ketika berbagai indikator yang dihasilkan melalui sumber dan metodologi berbeda bergerak ke arah yang relatif konsisten, kita memiliki alasan empiris yang lebih kuat untuk mempercayai adanya ekspansi ekonomi.

### Gejolak Global Tidak Selalu Berarti Kontraksi

Anthony juga mempertanyakan bagaimana ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah lonjakan harga minyak, depresiasi rupiah, dan ketegangan geopolitik.

Pertanyaan ini relevan, tetapi mengandung asumsi implisit bahwa guncangan eksternal harus selalu menghasilkan perlambatan pertumbuhan secara langsung dan proporsional.

Padahal, mekanisme transmisi ekonomi jauh lebih kompleks.

Depresiasi nilai tukar memang meningkatkan biaya impor, tetapi pada saat yang sama dapat memperbaiki daya saing harga sebagian produk ekspor. Kenaikan harga energi dapat menekan margin perusahaan dan daya beli masyarakat, tetapi dampaknya bergantung pada struktur subsidi, respons kebijakan fiskal, kemampuan perusahaan menyesuaikan harga, serta perbedaan eksposur antarsektor.

Lebih penting lagi, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil bersih dari berbagai kekuatan yang bekerja secara simultan. Pelemahan satu variabel tidak otomatis meniadakan ekspansi variabel lainnya.

Dalam kerangka keseimbangan umum, guncangan negatif pada satu sektor dapat berlangsung bersamaan dengan peningkatan aktivitas pada sektor lain. Bahkan, dalam situasi ketidakpastian global, perusahaan dapat meningkatkan persediaan dan mempercepat pengadaan bahan baku untuk mengantisipasi gangguan pasokan.

Karena itu, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi semestinya mendekati nol hanya berdasarkan tekanan eksternal merupakan penyederhanaan terhadap mekanisme ekonomi yang sesungguhnya jauh lebih dinamis.

### Membaca Pertumbuhan dengan Kerendahan Hati Intelektual

Pada akhirnya, saya sepakat dengan Anthony dalam satu hal: kualitas statistik nasional harus senantiasa diperbaiki. Namun, transparansi statistik tidak boleh disamakan dengan kewajiban membenarkan setiap dugaan yang lahir dari pembacaan parsial terhadap angka.

Begitu pula, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen tidak berarti seluruh masyarakat telah menikmati kesejahteraan yang sama. Pertumbuhan agregat dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan terhadap pendapatan riil sebagian rumah tangga, ketimpangan kesempatan ekonomi, maupun persoalan kualitas lapangan kerja.

Karena itu, kita perlu terus menguji distribusi manfaat pertumbuhan, bukan sekadar merayakan angka agregatnya.

Tetapi mengakui adanya persoalan struktural tidak mengharuskan kita menafikan ekspansi ekonomi yang secara empiris memang terindikasi terjadi.

Saya percaya bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Produktivitas harus terus ditingkatkan, kualitas investasi harus diperbaiki, dan manfaat pertumbuhan perlu semakin merata. Namun, seluruh agenda tersebut justru membutuhkan diagnosis yang jernih terhadap kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Di sinilah saya berbeda dengan kesimpulan Anthony.

Diskrepansi statistik adalah alasan untuk memperdalam pemeriksaan, bukan dasar yang cukup untuk membatalkan pertumbuhan. Sementara itu, konsistensi antara indikator ekonomi riil dan hasil estimasi ekonometrika memberikan landasan tambahan untuk memahami mengapa pertumbuhan sebesar 5,47 persen tetap masuk akal.

Lebih dari itu, pendekatan Bayesian yang telah saya bangun sebelum publikasi BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan di atas 5,4 persen bukanlah sesuatu yang berada di luar jangkauan kemungkinan empiris. Ia telah menjadi bagian dari distribusi prediksi yang dibentuk oleh dinamika ekonomi itu sendiri.

Angka memang tidak pernah sempurna. Model ekonometrika pun tidak pernah bebas dari kesalahan. Tetapi ilmu pengetahuan berkembang bukan dengan mengganti satu ketidakpastian menggunakan keyakinan yang lebih keras, melainkan dengan mempertemukan sebanyak mungkin bukti untuk mendekati kebenaran.

Sebab, pada akhirnya, ekonomi bukan semata-mata persoalan bagaimana angka dijumlahkan, melainkan bagaimana kehidupan sebuah bangsa bergerak di baliknya.

**Dan terkadang, untuk memahami sebuah angka, kita justru harus berani melihat lebih jauh daripada angka itu sendiri.**

Jelang Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan, Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Pengabdian Letkol Edy Syahputra

admin — Mon, 09 Nov 2026 01:25:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P., yang akan mengakhiri masa tugasnya dan mendapat penugasan baru di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Apresiasi tersebut disampaikan Mahyaruddin saat bertemu langsung dengan Letkol Edy Syahputra di Markas Kodim 0208/Asahan, Kisaran, Sabtu (7/11/2026), menjelang acara pisah sambut Dandim 0208/Asahan.

Letkol Edy Syahputra selanjutnya akan menempati jabatan Pabandya-2/Jabkat II Spaban V/Binkar Spersad (Perwira Pembantu Madya-2/Jabatan Kepangkatan II, Staf Personel Angkatan Darat).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Mahyaruddin mengapresiasi pengabdian serta kontribusi Letkol Edy Syahputra selama menjabat sebagai Dandim 0208/Asahan.

Ia juga berharap penugasan baru yang diemban dapat berjalan lancar dan menjadi kesempatan untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Menurut Mahyaruddin, pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Namun, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara serta komitmen membantu masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Ia menambahkan, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan jajaran TNI serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini telah berjalan dengan baik.

Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari hubungan kemitraan, komunikasi, dan koordinasi yang terjalin selama Letkol Edy Syahputra menjabat sebagai Dandim 0208/Asahan selama kurang lebih satu tahun tiga bulan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Tentunya saya mendoakan yang terbaik bagi Letkol Edy Syahputra. Semoga semakin sukses dalam penugasan baru dan terus mengabdi bagi bangsa dan negara," ujar Mahyaruddin.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, TNI, dan Forkopimda dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
(eko)

Momentum Hari Pahlawan, PLN Perkuat Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan 88 MW di Aceh

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:36:00 +0700+0700

sumut24.co -ACEH TENGAH, PT PLN (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 & 2 dengan kapasitas total 88 Megawatt (MW) yang berlokasi di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proyek pembangkit energi terbarukan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kelistrikan dan mendukung kebutuhan energi masyarakat di Provinsi Aceh.

Dalam rangkaian momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, PLN juga mengangkat semangat pengabdian dan perjuangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi seluruh insan PLN dalam menghadirkan energi bersih sebagai salah satu fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Executive Vice President (EVP) MKS PLN, Wisnu Kuntjoro Adi, bersama General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto, dan Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 2 (UPP SBU 2), Irsyad Ardhi, melaksanakan site visit ke proyek PLTA Peusangan 1 & 2 pada Jumat (6/11/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor perkembangan pembangunan, mengevaluasi tahapan komisioning, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Melalui evaluasi tersebut, PLN mendorong langkah-langkah strategis agar penyelesaian PLTA Peusangan Unit 1 berkapasitas 45 MW dapat direalisasikan pada tahun 2026.

EVP MKS PLN, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan PLTA Peusangan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan infrastruktur energi yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Pembangunan PLTA Peusangan memiliki peran penting dalam mendukung penguatan sistem kelistrikan di Aceh. Karena itu, kami terus mendorong agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, kualitas, dan keandalan pembangkit. Saya berharap kehadiran PLTA ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Aceh," ujar Wisnu.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas utama proyek yang menjadi bagian penting dalam tahapan penyelesaian pembangunan dan kesiapan operasional pembangkit.

Peninjauan pertama dilakukan di area No. 1 Diversion Weir yang telah berhasil digenangi pada 7 September 2026. Keberhasilan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung kesiapan infrastruktur pengelolaan aliran air sebagai sumber energi pembangkit.

Selanjutnya, rombongan meninjau area No. 1 Switchyard, tempat Transformator Mesin (TM) Generator 1 telah berhasil melalui proses energize pada 10 Oktober 2026. Pencapaian tersebut merupakan bagian dari kesiapan sistem kelistrikan pembangkit sebelum memasuki tahapan pengujian dan pengoperasian.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke No. 1 Power House untuk memonitor secara langsung perkembangan proses komisioning Unit 1. Salah satu capaian penting proyek ini adalah keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi perdana (first synchronization) pada 31 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut menyaksikan proses sinkronisasi dan pengujian berbeban (load test) terhadap sejumlah peralatan utama pembangkit, meliputi sistem eksitasi, governor, generator, dan turbin. Pengujian ini merupakan bagian dari rangkaian komisioning untuk memastikan seluruh sistem pembangkit dapat berfungsi sesuai persyaratan teknis, serta memenuhi aspek stabilitas dan keandalan sebelum memasuki tahap operasional.

Rombongan juga meninjau area No. 2 Power House. Peninjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan pekerjaan lanjutan sekaligus memastikan tahapan penyelesaian Unit 2 dapat direncanakan secara lebih terukur.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Minggu (8/11/2026) menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh tim proyek dalam mengawal penyelesaian infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki nilai strategis bagi Aceh.

"Keberhasilan sinkronisasi perdana Unit 1 menjadi salah satu milestone penting dalam pembangunan PLTA Peusangan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan terus bergerak maju menuju tahap penyelesaian. Kami bersama seluruh tim akan terus memperkuat koordinasi, menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan seluruh tahapan komisioning berjalan sesuai standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan," jelas Rizki.

Ia menambahkan bahwa keberadaan PLTA Peusangan diharapkan dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi masyarakat melalui penguatan pasokan listrik yang mendukung berbagai sektor kehidupan.

"Ketersediaan listrik yang andal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi energi air di Aceh, PLTA Peusangan diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga pengembangan sektor industri. Kami ingin pembangunan ini memberikan nilai tambah bagi daerah dan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," tambah Rizki.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan diskusi bersama tim proyek dan tim Pusat Sertifikasi (Pusertif) PLN. Diskusi difokuskan pada evaluasi kesiapan teknis serta perumusan langkah strategis untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sebagai salah satu persyaratan penting sebelum pembangkit dapat dioperasikan.

Manager PLN UPP SBU 2, Irsyad Ardhi, menyampaikan bahwa pengendalian pekerjaan dan koordinasi lintas fungsi terus diperkuat untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek, khususnya pada Unit 1 yang saat ini telah memasuki tahapan komisioning.

"Kami terus mengawal setiap tahapan pekerjaan di lapangan, mulai dari penyelesaian konstruksi, kesiapan peralatan utama, hingga proses pengujian dan komisioning. Koordinasi bersama tim teknis dan Pusertif juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi langkah percepatan proses sertifikasi. Harapannya, seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memastikan aspek keselamatan, mutu, dan keandalan pembangkit," ungkap Irsyad.

Sebagai salah satu proyek strategis pengembangan energi terbarukan di Provinsi Aceh, PLTA Peusangan 1 & 2 dengan kapasitas total 88 MW diproyeksikan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Aceh. Pemanfaatan energi air sebagai sumber pembangkitan merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendukung transisi energi dan meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Selain memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan, kehadiran PLTA Peusangan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Pasokan listrik yang semakin andal dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, pengembangan sektor pertanian, perdagangan, serta tumbuhnya investasi dan aktivitas industri di wilayah Aceh.

Momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai bidang pengabdian. Bagi insan PLN, semangat tersebut tercermin melalui dedikasi dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan energi dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Melalui pembangunan PLTA Peusangan, PLN terus memperkuat komitmen menghadirkan energi bersih, mendukung ketahanan energi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. (C04)

Hadiri Bulan Bakti KKP ke-27, Wali Kota Tanjungbalai Dorong Penguatan Sektor Perikanan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:30:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya perikanan, mengonsumsi pangan ikan yang sehat dan bermutu, serta memperkuat perekonomian berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Ajakan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 yang digelar Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Tanjungbalai Asahan di Alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, Kepala Stasiun PPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Peringatan Bulan Bakti KKP diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, di antaranya car free day, senam kesegaran jasmani, bazar UMKM, sosialisasi pangan berbahan ikan yang sehat dan bermutu, pengujian formalin gratis pada produk perikanan, serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menekankan pentingnya memastikan masyarakat mendapatkan produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu. Menurutnya, kesadaran terhadap kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian Kota Tanjungbalai. Sebagai daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perairan dan kehidupan masyarakat pesisir, sektor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data produksi perikanan Kota Tanjungbalai, jumlah produksi pada 2023 tercatat sebanyak 10.751 ton. Angka tersebut meningkat menjadi 24.167 ton pada 2024 dan kembali naik menjadi 33.769 ton pada 2025.

Mahyaruddin mengatakan peningkatan produksi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi dan peluang pasar hasil perikanan di Kota Tanjungbalai.

Karena itu, pembangunan sektor perikanan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas hasil tangkapan, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga perluasan akses pasar.

Salah satu langkah strategis yang tengah didorong Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjutnya, adalah pengembangan Pulau Buaya sebagai kawasan sentra perikanan.

Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat kegiatan perikanan yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan.

Mahyaruddin juga menegaskan bahwa Pemko Tanjungbalai akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan sektor perikanan dan UMKM.

Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan nelayan meningkat, pelaku usaha semakin berkembang, masyarakat memperoleh produk perikanan yang aman dan berkualitas, serta perekonomian daerah semakin kuat.

Ia mengatakan pengembangan sektor perikanan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Menutup sambutannya, Mahyaruddin mengajak seluruh pihak menjadikan Bulan Bakti KKP ke-27 Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap sumber daya perikanan, meningkatkan kesadaran hidup sehat, serta membangun semangat bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(eko)

Fadly Abdina Dorong Sultan Ahmadsyah Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:24:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNG BALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong agar perjuangan Sultan Ahmadsyah, tokoh Kesultanan Asahan, terus ditelusuri dan didokumentasikan sebagai bagian dari upaya pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Hal tersebut disampaikan Fadly saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Provinsi Sumatera Utara (ISMI Provsu), Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang dirangkai dengan jalan sehat tersebut berlangsung di Ladang Edukasi, Jalan Jati Pasar IV, Mencirim, dan mengangkat tema "Menelusuri Jejak Perjuangan Sultan Ahmadsyah".

Dalam diskusi itu, Fadly memaparkan sejumlah catatan sejarah mengenai perjuangan Sultan Ahmadsyah, khususnya perlawanan terhadap kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Asahan.

Ia menjelaskan, Sultan Ahmadsyah dikenal sebagai pemimpin yang menolak tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Ketika Belanda melancarkan ekspedisi militer ke wilayah Tanjungbalai pada 1865, Sultan Ahmadsyah memilih melanjutkan perlawanan daripada menyerah.

Perjuangan tersebut berlanjut melalui perlawanan gerilya bersama rakyat dan saudara-saudaranya hingga ke wilayah pedalaman. Akibat perlawanan itu, Sultan Ahmadsyah kemudian ditangkap dan diasingkan Belanda ke Riau selama kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya dipulangkan.

Selain perjuangannya melawan kolonialisme, Fadly juga menyoroti warisan sejarah Sultan Ahmadsyah, salah satunya Masjid Raya Sultan Ahmadsyah di Kota Tanjungbalai yang hingga kini menjadi salah satu simbol sejarah dan budaya masyarakat setempat.

"Perjuangan para pendahulu bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan warisan nilai, semangat, dan keteladanan yang harus terus kita jaga dan sampaikan kepada generasi penerus," ujar Fadly.

Menurut dia, upaya mengusulkan Sultan Ahmadsyah sebagai Pahlawan Nasional tidak boleh berhenti pada diskusi semata. Diperlukan komitmen, kajian mendalam, serta kerja sama berbagai pihak untuk menghimpun dokumen, data, dan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Proses ini memerlukan kerja sama, kajian yang mendalam, dan dukungan semua pihak agar sejarah perjuangan beliau dapat terdokumentasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Fadly berharap diskusi tersebut menjadi langkah awal untuk menggali lebih jauh perjalanan hidup dan perjuangan Sultan Ahmadsyah. Dokumentasi sejarah yang kuat diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional kepada pemerintah.

Ia juga berharap generasi muda dapat mengenal dan mengambil nilai keteladanan dari perjuangan Sultan Ahmadsyah sebagai bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Tanjungbalai dan Sumatera Utara.

Dengan demikian, pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh sejarah, tetapi juga upaya menjaga warisan perjuangan agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. (eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:19:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan dari Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.S.P., kepada pejabat baru Letkol Czi Andri Prasetyo W., S.Hub.Int.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Sabtu (8/11/2026) malam.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjungbalai.

Acara tersebut turut dihadiri Mayjen TNI Maulana Ridwan, S.H., M.H., Brigjen TNI Dr. Anton M. Tambunan, S.H., M.H. selaku Kaotmilti I Medan, Kolonel Purn Muslim Amin Tawa, unsur Forkopimda dari tiga daerah, Danyonif 126/KC Letkol Inf Muhammad Syahirin Yahya Ginting, serta Danyon TP 954/NB Letkol Inf Setyo Erlang Nugroho.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh etnis, perwakilan perbankan, jajaran perwira Kodim 0208/Asahan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan perpisahannya, Letkol Inf Edy Syahputra menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan tugas sebagai Dandim 0208/Asahan selama kurang lebih satu tahun tiga bulan 14 hari.

Kehadiran Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan TNI.

Koordinasi lintas institusi dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain menjadi agenda serah terima kepemimpinan, acara pisah sambut tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
(eko)

HUT Ke-42 Vihara Tri Ratna, Wali Kota Tanjungbalai Paparkan Empat Prioritas Pembangunan

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:14:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memaparkan empat poin penting terkait arah pembangunan Kota Tanjungbalai saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Vihara Tri Ratna di Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Sabtu (7/11/2026) malam.

Keempat poin tersebut meliputi pengembangan kegiatan keagamaan sebagai daya tarik wisata dan budaya, penataan Jalan Asahan sebagai kawasan ekonomi dan heritage, peningkatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta rencana perubahan addendum kerja sama reklamasi pantai di kawasan Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Vihara Tri Ratna yang telah memasuki usia ke-42 tahun.

Ia berharap vihara tersebut terus berkembang sebagai tempat pembinaan spiritual, memperkuat persaudaraan umat, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Mahyaruddin, kegiatan keagamaan memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas spiritual, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan kebudayaan di Kota Tanjungbalai.

Ia mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, seperti pawai keagamaan, pertunjukan seni dan budaya, atraksi barongsai, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, Wali Kota menjelaskan rencana pemerintah daerah mengembangkan kawasan Jalan Asahan sebagai salah satu sentra ekonomi sekaligus kawasan bersejarah atau heritage.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mempertahankan nilai sejarah dan budayanya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjutnya, telah melaksanakan rehabilitasi jalan di kawasan tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur yang perlu dibenahi, terutama fasilitas penerangan jalan.

Ia berharap penataan kawasan Jalan Asahan dapat menjadi tanggung jawab bersama melalui semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait.

"Kita ingin mewujudkan kawasan Jalan Asahan yang lebih tertata, terang, nyaman, dan memiliki daya tarik sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Poin ketiga yang disampaikan berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mahyaruddin menegaskan bahwa penerbitan kedua dokumen tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pemerintah memahami masih adanya kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan menggunakan tenaga ahli atau konsultan teknis serta kewajiban pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, poin keempat menyangkut rencana perubahan addendum perjanjian kerja sama reklamasi pantai di kawasan Sungai Asahan dan Sungai Silau wilayah Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin menyatakan pemerintah kota menyambut baik komunikasi dan rencana perubahan addendum tersebut. Penyesuaian diharapkan dapat diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, perubahan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial budaya, dan keagamaan di atas lahan hasil reklamasi, termasuk penyesuaian klausul kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mahyaruddin menegaskan, keempat poin tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Kota Tanjungbalai yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperkuat kerukunan, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat.

Hal tersebut, katanya, sejalan dengan visi pembangunan Kota Tanjungbalai 2025–2030, yakni Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Ia juga mengingatkan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi merupakan kekuatan sekaligus modal sosial yang harus dijaga bersama.

"Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus kita jaga bersama," katanya.

Menutup sambutannya, Mahyaruddin berharap Vihara Tri Ratna semakin maju, terus memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kota Tanjungbalai. (Eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Penanaman Pohon dalam Rangkaian Bimtek ASWAKADA 2026

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:07:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan penanaman bibit pohon bersama Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Bundaran Gaforaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional ASWAKADA 2026 yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya pada 4–6 November 2026.

Penanaman pohon ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan, rangkaian kegiatan ASWAKADA tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan sinergi antarpemerintah daerah

Menurut dia, forum tersebut memberikan kesempatan bagi para wakil kepala daerah untuk bertukar gagasan dan pengalaman dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing.

Selain penanaman pohon, rangkaian kegiatan Bimtek Nasional ASWAKADA juga diisi dengan jamuan makan malam (gala dinner), rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta Ketua Komisi II DPR RI, dan kegiatan silaturahmi.

Fadly berharap, melalui kegiatan tersebut, kolaborasi antardaerah semakin erat sehingga berbagai pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga berharap keikutsertaan dalam forum nasional tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya dalam memperkuat sinergi dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(eko)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di Kalimantan Barat

admin — Sun, 08 Nov 2026 22:03:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada 4–6 November 2026.

Kegiatan tersebut membahas penguatan kapasitas wakil kepala daerah, terutama dalam membangun harmonisasi hubungan kerja dengan kepala daerah, memahami pembaruan regulasi, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Bimtek nasional yang diikuti para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia itu mengangkat tema "Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dalam Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Pembaruan Revisi Peraturan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah".

Salah satu materi yang dibahas adalah arah kebijakan dan strategi pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, H. Akmal Malik, menyampaikan materi mengenai penguatan sinergi pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Fadly Abdina mengatakan, harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para wakil kepala daerah untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika kebijakan dan regulasi pemerintahan.

Ia juga menekankan bahwa setiap pembaruan regulasi perlu dipahami secara menyeluruh agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain harmonisasi internal pemerintahan, Fadly menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kota Tanjungbalai.
Yang terpenting adalah bagaimana membangun koordinasi yang baik, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, hasil Bimtek Nasional ASWAKADA dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kota Tanjungbalai, khususnya dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, harmonisasi hubungan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(eko)

Mujahadah Kubro Digelar Serentak se-Indonesia, 110 Jamaah di Hamparan Perak Doakan Keselamatan Bangsa dan Presiden Prabowo

admin — Sun, 08 Nov 2026 21:25:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 110 jamaah dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dalam rangka Mujahadah Kubro yang digelar serentak se-Indonesia, Minggu (8/11/2026) malam.

Kegiatan yang mengusung tema "Berdoa untuk Negeri, Bersholawat untuk Umat, Bersatu untuk NKRI!" ini berlangsung di Griya Sholawat Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Roudhotul Ulum, Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara bekerja sama dengan Majlis Mujadalah Kyai Kampung (MKK), Forum Kyai Kampung, Gema Santri Nusa, serta Afni Haromain Wisata.

Pimpinan Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH Akhmad Khambali, SE, MM, mengatakan bahwa Mujahadah Kubro merupakan ikhtiar batin sekaligus bentuk kepedulian para kyai kampung dan masyarakat terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Menurutnya, berbagai persoalan, tantangan, serta ujian yang dihadapi bangsa Indonesia membutuhkan persatuan, kesabaran, kearifan, dan pertolongan Allah SWT.

"Berbagai persoalan dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan persatuan, kesabaran, serta kearifan. Karena itu, melalui doa bersama ini kita memohon pertolongan Allah SWT agar Indonesia senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan," ujar KH Khambali yang juga Ketua Umum Gema Santri Nusa.

Sementara itu, Founder Majlis Mujadalah Kyai Kampung, Muhammad Najib Salim Attamimi atau yang dikenal dengan Syech Najib, menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumah bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, mendoakan keselamatan bangsa dan para pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab moral serta ikhtiar spiritual masyarakat.

"Menjaga keselamatan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Mendoakan pemimpin agar senantiasa berada di jalan yang benar juga merupakan bagian dari ikhtiar kita dalam menyelamatkan bangsa," ungkap Syech Najib.

Secara khusus, dalam kegiatan tersebut jamaah juga memanjatkan doa agar Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, kejernihan pikiran, keteguhan hati, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Doa juga dipanjatkan agar setiap langkah dan kebijakan Presiden senantiasa mendapat bimbingan Allah SWT, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan nasional, menjaga stabilitas bangsa, serta menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

KH Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil Sumatera Utara menegaskan, mendoakan pemimpin bukan sekadar bentuk dukungan, tetapi juga ikhtiar moral agar pemimpin senantiasa memperoleh petunjuk Allah SWT dalam menjalankan amanahnya.

Melalui lantunan sholawat, dzikir, istighotsah, dan doa bersama, para jamaah diajak mengetuk pintu langit, memohon agar Indonesia dijauhkan dari perpecahan, konflik, bencana, fitnah, serta berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KH Khambali juga mengingatkan bahwa persatuan bangsa harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan, pilihan politik, golongan, maupun latar belakang.

"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan sampai terpecah sebagai satu bangsa. Mari kita doakan negeri ini dan para pemimpin agar selalu diberikan petunjuk serta kekuatan oleh Allah SWT," tegasnya.

Ia berharap Mujahadah Kubro menjadi momentum kebangkitan kesadaran spiritual dan kebangsaan. Menurutnya, menjaga Indonesia tidak cukup hanya melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui doa, akhlak, persaudaraan, kepedulian sosial, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Mujahadah Kubro ini menjadi bagian dari gerakan doa bersama yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia bersama gerakan Mujadalah Kyai Kampung yang dipelopori Syech Najib.

Gerakan tersebut mengajak para ulama, kyai, habaib, tokoh agama, santri, jamaah majelis taklim, dan seluruh komponen bangsa untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat.

DARI KYAI KAMPUNG UNTUK INDONESIA. DARI MAJELIS SHOLAWAT UNTUK PERSATUAN UMAT. DARI DOA BERSAMA UNTUK KESELAMATAN BANGSA.

Dengan semangat Satukan Doa, Kuatkan Ukhuwah, Selamatkan Indonesia, Mujahadah Kubro diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada kekayaan alam dan pemerintahan, tetapi juga pada persatuan rakyat, ketulusan pemimpin, doa para ulama, serta kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Indonesia Damai, Pemimpin Sehat, Rakyat Sejahtera, NKRI Tetap Utuh!