Kejar Target Kategori Wiwerda 2027, Pemko Medan Matangkan Persiapan Kota Sehat

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:30:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan tidak ingin cepat berpuas diri setelah mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Swasti Saba Kategori Padapa pada tahun 2025. Kini Pemko Medan bersiap ke jenjang kategori yang lebih tinggi untuk penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tahun 2027.

Komitmen ini ditegaskan dalam rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2026 yang digelar di Balai Kota, Selasa (10/11/2026).

Rapat ini dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, dan dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, jajaran Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

Dalam arahannya, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan menegaskan bahwa berbagai penghargaan dan penilaian dari kementerian bukanlah sekadar trofi atau kepuasan semata. Lebih dari itu, instrumen tersebut merupakan cerminan objektif untuk mengukur sejauh mana capaian pembangunan Kota Medan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain secara nasional.

"Dari berbagai penilaian-penilaian terhadap kota ini, sebetulnya itu menjadi instrumen evaluasi diri kita terhadap kota-kota yang lain. Jadi bukan puas karena mencapai predikatnya, tapi ini merupakan cerminan," ujar Ferri.

Ferri juga menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari ikhtiar jangka panjang untuk mewujudkan ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini sebagai kota yang sehat dan hunian yang ideal bagi masyarakat.

"Saya rasa kalau kita bisa mempertahankan kota sehat ini tentunya akan berdampak terhadap kota Medan menjadi kota yang lebih layak huni, kota yang berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Tim Forum Kota Sehat, Tim Pembina, para Camat, Lurah, hingga kepala Puskesmas yang sukses menggenjot angka bebas buang air besar sembarangan (BABS) hingga 93%. Capaian inilah yang mengantar Kota Medan lulus prasyarat dan meraih predikat Padapa pada tahun 2025.

Kendati demikian, Surya mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri dan langsung bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar pada tahun 2027 mendatang.

"Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan awal untuk melangkah lebih jauh. Pada tahun 2027 mendatang, Kota Medan akan kembali menghadapi proses penilaian KKS guna meraih jenjang penghargaan Swasti Saba yang lebih tinggi," tegas Surya Syahputra Pulungan.

Untuk mewujudkan target status Wiwerda hingga Wistara, lanjutnya, Pemko Medan telah merumuskan empat langkah strategis yang harus segera dieksekusi bersama, yakni mengevaluasi capaian indikator dari sembilan tatanan kota sehat secara menyeluruh, mengidentifikasi kendala dan hambatan teknis yang dihadapi masing-organisasi perangkat daerah (OPD) maupun sektor terkait, menyepakati pembagian peran, jadwal pengumpulan dokumen pembentukan, serta pendampingan lapangan yang intensif, dan menyusun roadmap dan rencana aksi terpadu yang aplikatif hingga ke tingkat paling bawah di kelurahan. Rel

Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH Pimpin Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:29:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa, Ruslan SH, memimpin langsung kegiatan Apel Akbar Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia Akbar Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Medan, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10‑11).

Kegiatan aksi damai ini diikuti jajaran kader Pendawa, mahasiswa dan elemen masyarakat Kota Medan.

Mengusung semangat Hari Pahlawan, para peserta mengangkat spanduk bertuliskan "Dengan Semangat Hari Pahlawan, Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia, NKRI Harga Mati" serta ikrar "Pendawa Jaga Keutuhan dan Kesatuan serta Jaga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto".

Dalam pernyataannya, Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud dukungan dan doa seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara terhadap Presiden Republik Indonesia, sekaligus komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita hadir di sini dengan semangat para pahlawan, tidak untuk membuat kerusuhan, murni aksi damai. Kami sebagai bagian dari masyarakat berikrar menjaga persatuan, menjaga keamanan, mendukung kinerja Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia," ujar Ruslan SH.

Ia juga menegaskan seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, menghormati petugas TNI‑Polri yang bertugas di lokasi, serta tidak melakukan tindakan‑tindakan yang mengganggu ketenteraman warga sekitar.

Seluruh rangkaian apel akbar berjalan tertib dan damai di bawah pengawasan aparat keamanan Kota Medan. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara organisasi masyarakat, mahasiswa dan warga dalam menjaga stabilitas daerah di Sumatera Utara. (R02)

Pj Sekdaprov Timur Tumanggor Pimpin Ziarah Nasional, Kenang Jasa Pahlawan di Sumut

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:27:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak seluruh elemen masyarakat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing. Semangat tersebut disampaikannya saat memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Sumut Tahun 2026.

Upacara berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan SM Raja, Medan, Selasa (10/11/2026), dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.

"Ziarah nasional ini adalah bentuk penghormatan dan wujud bakti kita kepada para sesepuh, pejuang, dan pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui pengabdian terbaik di bidang masing-masing," ucap Timur Tumanggor.

Usai upacara, Pj Sekdaprov bersama unsur Forkopimda melaksanakan ziarah dan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Ziarah pertama dilakukan di makam almarhum Mayjen TNI (Purn) M Dzali Yusuf, alumni Akademi Militer (Akmil) Tahun 1972 yang pernah menjabat sebagai Waasops Kasdam I/Bukit Barisan pada 1992 dan Pangdam Iskandar Muda pada 2002. Almarhum wafat pada 18 Maret 2022.

Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam Kolonel Inf Ndjajahi Pelawi, tokoh pejuang kelahiran 16 Oktober 1918 yang pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Militer Tinggi (Ka Mahmilti) Kowilhan I. Almarhum wafat pada 23 Mei 2007.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan mereka bagi bangsa dan negara. Setelah itu, Pj Sekdaprov bersama rombongan meninggalkan lokasi upacara.**(Rel/DISKOMINFO SUMUT)

Kepemimpinan Bobby Nasution Berhasil Turunkan Inflasi Sumut ke Level 2,71 Persen

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:25:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sukses mengendalikan inflasi tahunan di wilayahnya hingga turun signifikan dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, penurunan tersebut terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir dan berhasil mengembalikan angka inflasi ke dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari 19 program lintas sektor yang digalakkan pemerintah. Langkah-langkah tersebut mencakup pemantauan rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah secara serentak, operasi pasar, penguatan produksi pangan di sektor hulu, hingga intervensi stabilisasi harga di berbagai kabupaten dan kota.

Guna menjaga stabilitas secara berkelanjutan, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi dalam tiga tahapan waktu. Fokus jangka pendek diarahkan pada ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, strategi jangka menengah berfokus pada penguatan produksi dan logistik, sementara jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi lintas sektor.

Meski demikian, pengamat ekonomi dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengingatkan agar keberhasilan menekan angka inflasi ini harus diimbangi dengan penguatan daya beli masyarakat. Pemerintah diminta untuk terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta menjaga produktivitas dan distribusi pangan, khususnya dalam menghadapi potensi kenaikan permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan. Konsistensi dalam menjaga stabilitas harga dan kualitas kesejahteraan masyarakat akan terus menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. Rel

Malam-Malam Bawa Ganja di Jalan Alboin Hutabarat, Pensiunan 64 Tahun Ditangkap Polres Padangsidimpuan

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:24:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Seorang pria berinisial AHL (64), yang diketahui berstatus pensiunan dan merupakan residivis, diamankan polisi saat melintas di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Senin (9/11/2026) malam.

Dari tangan pria yang berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara tersebut, petugas menyita satu bungkus kertas nasi berwarna cokelat berisi dugaan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,56 gram. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan pelaku.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Operasional Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan sekitar pukul 22.30 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan Jalan Alboin Hutabarat.

Menindaklanjuti laporan itu, tim langsung berkoordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H. Selanjutnya, Kasat Narkoba memerintahkan personel melakukan penyelidikan intensif guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sekitar pukul 23.00 WIB, petugas yang melakukan penyisiran di lokasi melihat seorang pria dewasa mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut, memperlihatkan surat perintah tugas, lalu melakukan pemeriksaan terhadap pengendara.

Hasilnya, polisi menemukan satu bungkus kertas nasi yang diduga berisi ganja. Saat diinterogasi awal, AHL mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di kawasan Jalan Alboin Hutabarat.

Barang yang diduga ganja tersebut disebut dibeli dengan harga Rp50.000.

Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang segera direspons oleh personel di lapangan.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di Jalan Alboin Hutabarat. Setelah menerima informasi tersebut, anggota langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pria berinisial AHL beserta barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,56 gram," ujar AKP Juli Purwono.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian mengungkap aktivitas peredaran barang terlarang tersebut.

"Kami mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.

Setelah diamankan, AHL bersama seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga melakukan pengembangan perkara dengan meminta keterangan saksi-saksi serta kepala lingkungan setempat guna menelusuri asal-usul barang bukti dan mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap keterangan pelaku dan memburu identitas orang yang disebut sebagai pemasok ganja tersebut.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat agar peredaran barang terlarang tidak semakin meluas di Kota Padangsidimpuan.zal

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:20:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen Polda Sumut untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal kebebasan berpendapat di muka umum. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bersama unsur Forkopimda dan berbagai organisasi mahasiswa se-Sumatera Utara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/26).

Di hadapan sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Polri terus berupaya membangun komunikasi dan memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Menurutnya, sejak menjabat sebagai Kapolda Sumut, dirinya telah melaksanakan safari kamtibmas dengan menyambangi dan membangun komunikasi bersama berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolda juga menegaskan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Jika sebelumnya dikenal dengan pendekatan pengamanan, kini Polda Sumut mengedepankan konsep pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

"Saat ini kami telah mengubah pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan unjuk rasa," tegas Irjen Pol. Sonny Irawan.

Penegasan tersebut menjadi komitmen Polda Sumut untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif dengan tetap menghormati hak-hak demokrasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut turut memaparkan empat program prioritas yang menjadi perhatian Polda Sumut, yakni menjaga persatuan dan kesatuan, mengajak seluruh elemen masyarakat menolak narkoba, memberantas kejahatan jalanan, serta mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Secara khusus, Kapolda mengajak mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum di Sumatera Utara.

Sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa di antaranya pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, penanganan konflik agraria, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, hingga evaluasi terhadap penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Dokumen aspirasi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok Cipayung selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan Ketua DPRD Sumut, Kapolda Sumut, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pembangunan Sumatera Utara selama dua tahun terakhir dan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan.

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan DPRD Sumut turut memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi mahasiswa bersama Forkopimda Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan kondusivitas daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan mahasiswa semakin terbuka sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan konstruktif dalam mewujudkan Sumatera Utara yang aman, maju, dan kondusif.(W05)

Foto:

Wagub Sumut Dorong Seni dan Qasidah Tak Sekadar Tampil di Panggung, tetapi Hidup di Tengah Masyarakat

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:20:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya berharap seni dan qasidah tidak hanya berkembang sebagai ajang kompetisi dan pertunjukan di atas panggung, tetapi juga tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat. Selain melestarikan budaya, seni dan qasidah diharapkan menjadi sarana dakwah, mempererat silaturahmi, serta pendidikan agama.

Menurut Surya, seni dan qasidah memiliki nilai positif yang lebih luas daripada sekadar penampilan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Tidak hanya sebatas penampilan, pembinaan, tetapi seni dan qasidah perlu tumbuh di masyarakat sebagai sarana dakwah, silaturahmi dan juga pendidikan agama," kata Surya saat membuka Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Senin (9/11/2026).

Surya juga mengajak para tokoh seni dan qasidah untuk terus mengembangkan tradisi dan budaya tersebut serta mewariskannya kepada generasi muda. Upaya mendekatkan seni dan qasidah kepada masyarakat juga perlu dibarengi dengan berbagai inovasi agar tetap berkembang dan diminati lintas generasi.

"Kami Pemprov Sumut akan terus mendukung penuh pengembangan seni dan qasidah, karena ini bagian dari budaya kita, bagian dari dakwah," kata Surya.

Sementara itu, Ketua Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026 Basarin Yunus Tanjung mengatakan, kompetisi tersebut berlangsung hingga Jumat (13/11), dengan mempertandingkan tiga cabang lomba. Kegiatan ini diikuti 17 kafilah yang merupakan perwakilan kabupaten/kota se-Sumut.

"Ini merupakan upaya Lasqi untuk berdakwah, melestarikan seni dan qasidah serta membantu pemerintah dalah hal melestarikan budaya," kata Basarin.

Pembukaan festival tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Ketua Baznas Sumut M. Hatta, Ketua Babinrohis Sumut Damri Tambunan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam Sumut. **(Rel/DISKOMINFO SUMUT)

Hari Pahlawan 2026, Basri Harahap Serukan Masyarakat Paluta Lanjutkan Perjuangan

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:18:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Paluta, Selasa (10/11/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema nasional "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa para pahlawan telah mewariskan nilai-nilai luhur yang harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut meliputi keberanian, pengabdian, persatuan, serta sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Basri Harahap menyampaikan bahwa perjuangan pada masa sekarang tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran mengangkat senjata, melainkan melalui berbagai tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, tantangan bangsa yang terus berkembang membutuhkan bentuk pengabdian yang relevan dengan kondisi saat ini, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Menteri Sosial mengenai pentingnya menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Amanat tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidato itu, pemerintah juga didorong untuk bergerak cepat menghadirkan perhatian, perlindungan, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan.

Pada bagian akhir amanat, Basri Harahap mengajak masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat kepedulian sosial.

Semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial, menurutnya, harus terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari perjuangan membangun Indonesia yang lebih baik.

Pelaksanaan upacara dipimpin oleh Kapten Inf Zega selaku Komandan Upacara, sedangkan Perwira Upacara dipercayakan kepada Asisten I Setdakab Paluta, Lairar Rusdi Nasution, S.STP., M.M.

Peserta upacara berasal dari berbagai unsur, yakni personel Koramil 05/PB, Kompi C 123/RW, Polres Padang Lawas Utara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Paluta, serta para pelajar.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, dan pimpinan instansi turut menghadiri kegiatan tersebut.

Di antaranya Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, S.Sos., Wakapolres Paluta Kompol Dahrun Harahap, Kapolsek Padang Bolak AKP Abdul Hakim, S.H., M.H., serta Danramil 05/PB Kapten Misran Edi Natal Dalimunthe.

Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Paluta H. Mara Timbul Daulay, Kepala Kantor Haji dan Umrah H. Samaruddin Siregar, Kepala Lapas Gunung Tua Japaruddin Ritonga, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perbankan, Ketua MUI, Ketua NU, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan (OKP), serta undangan lainnya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 ini, Pemkab Padang Lawas Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja, berkarya, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah serta Indonesia.zal

Danyonif 123/Rajawali Lepas Prajurit Pindah Satuan, Pesan Tegas: Jaga Loyalitas dan Nama Baik Korps

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:17:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Batalyon Infanteri (Yonif) 123/Rajawali menggelar upacara serah terima dan pindah satuan bagi prajurit Perwira, Bintara, dan Tamtama di Tribun Darmawangsa, Markas Komando (Mako) Yonif 123/Rajawali, Kota Padangsidimpuan, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung tertib dan khidmat dengan dipimpin langsung Komandan Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi TNI dalam rangka penyegaran personel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme prajurit.

Dalam arahannya, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan menegaskan bahwa perpindahan satuan merupakan hal yang lumrah dalam perjalanan karier seorang prajurit TNI. Selain sebagai kebutuhan organisasi, penugasan di satuan berbeda juga menjadi kesempatan bagi setiap personel untuk memperluas wawasan, menambah pengalaman, serta mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Ia berpesan agar seluruh prajurit yang mendapatkan penugasan di satuan baru tetap menjaga loyalitas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan setiap amanah.

"Ke mana pun kalian ditugaskan, tetaplah menjadi prajurit yang setia, profesional, dan menjaga nama baik korps serta satuan. Teruslah berprestasi dan berikan yang terbaik di tempat baru kalian bertugas," pesan Letkol Inf Anhar Agil Gunawan.

Pada kesempatan tersebut, Danyonif 123/Rajawali juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi satuan.

Menurutnya, dedikasi, kerja keras, serta pengabdian yang telah ditunjukkan para prajurit selama bertugas di Yonif 123/Rajawali merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan menjaga nama baik satuan.

Ia berharap pengalaman selama berdinas di Yonif 123/Rajawali dapat menjadi bekal berharga bagi para personel untuk terus meningkatkan kemampuan dan memberikan kontribusi positif di tempat penugasan berikutnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan suasana penuh keakraban. Danyonif bersama para prajurit yang pindah satuan saling berjabat tangan, dilanjutkan dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dan sesi foto bersama.

Momen tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus simbol kebersamaan dan ikatan kekeluargaan yang telah terjalin selama para prajurit menjadi bagian dari keluarga besar Yonif 123/Rajawali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel yang berpindah satuan dapat menjalankan tugas baru dengan penuh tanggung jawab, membawa semangat pengabdian, serta terus menjunjung tinggi kehormatan prajurit TNI di mana pun berada.zal

AMPG All Out Dukung Irsan Efendi Kembali Pimpin Golkar Padangsidimpuan, Ady Lubis: Kami Siap Kawal!

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:16:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dukungan terhadap H. Irsan Efendi Nasution, SH, MM, untuk kembali memimpin DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan semakin menguat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan pada 18 November 2026.

Kali ini, dukungan tegas datang dari Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Padangsidimpuan. Organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar tersebut secara terbuka menyatakan mendukung Irsan Efendi Nasution kembali maju sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025–2030.

Ketua AMPG Kota Padangsidimpuan, H. Ady Lubis, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap organisasi yang menginginkan keberlanjutan kepemimpinan dan penguatan Partai Golkar di Kota Padangsidimpuan.

"AMPG Kota Padangsidimpuan mendukung H. Irsan Efendi Nasution, SH, MM, maju kembali menjadi Ketua Golkar Padangsidimpuan periode 2025–2030," tegas H. Ady Lubis.

Menurutnya, Irsan Efendi Nasution memiliki rekam jejak kepemimpinan yang patut menjadi pertimbangan dalam menentukan arah Golkar Padangsidimpuan ke depan.

Ady menilai, keberhasilan Partai Golkar mempertahankan kekuatan politik sekaligus meningkatkan perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2024 merupakan capaian penting yang tidak boleh diabaikan.

Dukungan AMPG juga didasari harapan agar konsolidasi internal partai semakin kuat, hubungan antarkader semakin solid, serta peran generasi muda dalam membesarkan Golkar semakin diperhatikan.

Bagi AMPG, kepemimpinan partai ke depan tidak hanya dituntut mampu mempertahankan kemenangan, tetapi juga harus sanggup membangun kekuatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

*Golkar Raih 37.723 Suara, AMPG Soroti Rekam Jejak Irsan*

Salah satu catatan penting yang menjadi perhatian menjelang Musda adalah hasil Pemilu Legislatif 2024.

Dibawah kepemimpinan H. Irsan Efendi Nasution, Partai Golkar berhasil meraih 37.723 suara sah di Kota Padangsidimpuan dan memperoleh 10 kursi DPRD. Capaian tersebut meningkat dibandingkan Pemilu 2019 ketika Golkar memperoleh enam kursi.

Dengan demikian, Golkar berhasil menambah empat kursi DPRD atau meningkat sekitar 66,7 persen dibandingkan hasil pemilu sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi modal politik yang cukup besar bagi Golkar Padangsidimpuan dalam menghadapi kontestasi politik berikutnya.

Ady Lubis menilai keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus bekerja dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia berharap prestasi politik yang telah dicapai tidak membuat kader berpuas diri. Sebaliknya, kemenangan tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat soliditas dan memperluas basis dukungan masyarakat.

"Golkar membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kekompakan seluruh elemen partai, termasuk organisasi sayap dan kalangan generasi muda, itu semua ada di H. Irsan Efendi Nasution," ujarnya.

Lebih lanjut yang juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengambil bagian dalam membesarkan partai, mengawal konsolidasi organisasi, serta mendorong keterlibatan anak muda dalam kegiatan politik yang positif.

*Ady Lubis: Musda Harus Jadi Momentum Memperkuat Golkar*

Menjelang Musda 18 November 2026, AMPG berharap seluruh kader dapat menjaga suasana politik internal tetap kondusif.

Ady menilai Musda bukan sekadar agenda pergantian atau penentuan ketua, melainkan momentum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat langkah politik Partai Golkar di Kota Padangsidimpuan.

Ia juga berharap proses Musda berlangsung dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kepentingan besar partai.

Dukungan AMPG terhadap Irsan Efendi Nasution diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi sekaligus mempertahankan prestasi politik Golkar yang telah diraih.

Dengan dukungan tersebut, AMPG Kota Padangsidimpuan menyatakan siap mengambil peran dalam memperkuat barisan kader dan mendukung langkah-langkah organisasi sesuai mekanisme serta aturan Partai Golkar.

Musda mendatang pun menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana soliditas dukungan terhadap Irsan Efendi Nasution dalam mempertahankan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin di Kota Padangsidimpuan.zal

Anggaran Dana Bencana Rp110 Miliar PUPR Padangsidimpuan Disorot, KPK Didesak Usut Tender Hingga Dugaan Fee 15 Persen

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, menuai sorotan serius. Sejumlah persoalan terkait proyek yang disebut bersumber dari dana penanganan bencana senilai Rp110 miliar dan APBD Tahun Anggaran 2026 kini menjadi perhatian publik.

Mulai dari tender proyek yang dikabarkan gagal berulang kali, perubahan mekanisme pengadaan menjadi penunjukan langsung, penetapan perusahaan pelaksana, tambahan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD), hingga kualitas pekerjaan konstruksi, semuanya diminta untuk ditelusuri secara transparan.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan fee proyek sebesar 15 persen yang diminta untuk ditelusuri aparat penegak hukum.

Ketua DPD Prabowo Mania 08, Saparuddin Hasibuan, secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur di instansi yang dipimpin Chairul Amri tersebut.

Menurut Saparuddin, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur harus diikuti keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang jelas. Apalagi, sebagian anggaran tersebut dikaitkan dengan penanganan dampak bencana yang seharusnya menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

"Pengelolaan dana bencana yang disebut mencapai Rp110 miliar ini, khususnya yang berkaitan dengan PUPR, harus dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang benar-benar dikelola, proyek apa saja yang dikerjakan, siapa perusahaan pelaksananya, dan bagaimana perkembangan pekerjaannya," tegas Saparuddin.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan administratif. Seluruh tahapan pengadaan hingga hasil pekerjaan di lapangan harus diperiksa untuk memastikan uang negara digunakan sesuai peruntukannya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Saparuddin adalah informasi mengenai sejumlah paket pembangunan jalan dan irigasi yang disebut mengalami kegagalan tender sebanyak dua kali, yakni pada September dan Oktober 2026.

Setelah proses tender tersebut dinyatakan gagal, sejumlah pekerjaan dikabarkan dilanjutkan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Perubahan metode pengadaan ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan. Sebab, setiap metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah memiliki persyaratan serta dasar hukum yang harus dipenuhi.

Saparuddin meminta agar dokumen perencanaan, pengumuman tender, hasil evaluasi penawaran, berita acara tender gagal, hingga dokumen penetapan perusahaan pelaksana diperiksa secara menyeluruh.

"Kalau ada proyek yang gagal tender sampai dua kali, kemudian pelaksananya ditetapkan melalui penunjukan langsung, tentu harus dijelaskan apa dasar dan pertimbangannya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proses pengadaan hanya formalitas untuk menentukan perusahaan tertentu," ujarnya.

Ia menegaskan, kegagalan tender tidak otomatis membenarkan penggunaan metode penunjukan langsung. Karena itu, keabsahan perubahan mekanisme tersebut harus diuji berdasarkan kondisi pekerjaan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada perusahaan yang memperoleh perlakuan istimewa dalam proses penetapan kontraktor.

Sorotan berikutnya menyangkut dugaan adanya praktik pemberian fee dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.

Saparuddin menyebut angka 15 persen sebagai salah satu informasi yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi.

"Ini sudah perlu didalami lebih jauh oleh KPK. Apakah ada fee proyek sebesar 15 persen atau tidak, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Kita tidak ingin pengelolaan anggaran pembangunan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Ia meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara proses pengadaan, perusahaan penyedia, pejabat yang memiliki kewenangan, hingga mekanisme pencairan pembayaran proyek.

Menurutnya, apabila terdapat indikasi pemberian imbalan yang bertentangan dengan hukum, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan agar tidak berkembang spekulasi yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Tidak hanya proyek yang bersumber dari anggaran penanganan bencana, Saparuddin juga mempertanyakan informasi mengenai tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk Dinas PUPR melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka alasan penambahan anggaran tersebut, termasuk kegiatan yang memperoleh alokasi dan dasar kebutuhan pembangunannya.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah tambahan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur prioritas atau terdapat persoalan lain yang perlu diperiksa.

"Penambahan anggaran sekitar Rp2 miliar dalam P-APBD juga perlu dijelaskan. Apakah memang berdasarkan kebutuhan pembangunan yang mendesak atau ada persoalan lain dalam proses pengalokasiannya? Semua harus terbuka," ungkapnya.

Saparuddin juga mendorong agar proses pengusulan dan pembahasan anggaran bersama DPRD Kota Padangsidimpuan dapat ditelusuri apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti.

Meski demikian, penambahan anggaran melalui mekanisme P-APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Anggaran perjalanan dinas Dinas PUPR yang disebut mencapai sekitar Rp1 miliar turut menjadi perhatian.

Saparuddin mempertanyakan kesesuaian alokasi tersebut dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Ia meminta agar rincian perjalanan dinas dibuka, mulai dari tujuan kegiatan, jumlah pejabat dan pegawai yang melakukan perjalanan, lama perjalanan, hingga hasil yang diperoleh.

Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus memiliki manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas justru tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang harus diselesaikan. Semua pengeluaran harus jelas peruntukan dan manfaatnya," ujarnya.

Meski begitu, besaran anggaran perjalanan dinas tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta laporan realisasi belanja sebelum dapat dipastikan nilainya.

Di luar persoalan administrasi dan pengadaan, kualitas pekerjaan konstruksi juga menjadi perhatian penting.

Saparuddin mengingatkan bahwa proyek yang menggunakan uang negara, terlebih anggaran untuk pemulihan pascabencana, harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Ia meminta pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan volume, mutu material, ketebalan konstruksi, dan standar teknis yang ditetapkan.

"Jangan hanya mengejar pekerjaan selesai secara administrasi, tetapi kualitasnya tidak diperhatikan. Proyek yang menggunakan dana bencana harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh dikerjakan asal jadi," tegasnya.

Ia juga meminta pemeriksaan terhadap dokumen pengujian material, laporan pengawasan lapangan, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta berita acara serah terima.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang dikerjakan dengan kualitas rendah berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat karena fasilitas publik dapat kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

Salah satu pekerjaan yang turut menjadi perhatian adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Sabungan Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Pekerjaan tersebut disebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp889.983.000 yang bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Rehabilitasi ini berkaitan dengan pemulihan infrastruktur irigasi setelah terdampak banjir Sungai Aek Sibontar pada 2025.

Keberadaan jaringan irigasi tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan air pertanian. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan harus dipastikan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan target penyelesaian.

Selain proyek irigasi, pembangunan dan perbaikan jalan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah juga perlu mendapatkan pengawasan ketat.

Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian nilai kontrak, volume pekerjaan, kualitas material, sistem drainase, serta hasil akhir konstruksi.

Dengan demikian, anggaran pemulihan pascabencana tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang kuat dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Munculnya berbagai pertanyaan mengenai pengelolaan proyek tersebut juga mendorong desakan agar Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas PUPR.

Evaluasi dinilai perlu mencakup proses pengadaan, penyerapan anggaran, perkembangan pekerjaan, pengawasan lapangan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga didorong membuka informasi mengenai daftar paket pekerjaan, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, sumber pendanaan, dan jadwal penyelesaian proyek kepada masyarakat.

Selain itu, Inspektorat Kota Padangsidimpuan diharapkan menjalankan fungsi pengawasan internal untuk memeriksa potensi persoalan administrasi maupun indikasi penyimpangan.

Apabila ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana, hasil pemeriksaan dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Saparuddin menegaskan, desakan agar KPK melakukan penelusuran bukan berarti menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Ia berharap KPK dapat memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana penanganan bencana dan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Padangsidimpuan, terutama terhadap sejumlah persoalan yang kini dipertanyakan masyarakat.

"Kita meminta KPK turun langsung melakukan penelusuran. Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Ia juga menekankan bahwa besarnya anggaran pembangunan tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen pemerintahan. Masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya melalui jalan yang layak, jaringan irigasi yang berfungsi, serta fasilitas publik yang aman dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Chairul Amri, disebut telah dimintai konfirmasi mengenai sejumlah persoalan tersebut.

Konfirmasi yang diminta mencakup mekanisme pengadaan proyek, informasi kegagalan tender, dasar penggunaan metode penunjukan langsung, penetapan perusahaan pelaksana, besaran anggaran, hingga pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, perusahaan pelaksana proyek, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini.

Publik kini menantikan keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan pengelolaan anggaran tersebut. Sebab, dana penanganan bencana dan APBD merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Jika seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka akan menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat. Namun, apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.red

Bupati Paluta Reski Basyah Harahap Gandeng Tirtanadi, Bidik Perbaikan Layanan Air Bersih hingga ke Kecamatan

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:14:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mulai menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Salah satunya melalui rencana Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Langkah tersebut dibahas langsung oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, SSTP., M.Si., saat melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Direktur Utama Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Ardian Surbakti, beserta jajaran di Medan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM., Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Paluta, serta sejumlah pejabat dan pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SPAM.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Reski Basyah menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan air minum yang tidak hanya tersedia, tetapi juga terjamin kualitasnya, memiliki kapasitas mencukupi, serta dapat disalurkan secara berkelanjutan.

Perhatian khusus diarahkan pada wilayah Ibu Kota Kabupaten (IKK) Gunungtua dan sejumlah kecamatan di sekitarnya yang membutuhkan peningkatan jangkauan maupun kualitas pelayanan.

"Kami ingin pelayanan air bersih di Padang Lawas Utara ini lebih profesional, kontinyu, dan terukur. Melalui KSO dengan Tirtanadi, kita harapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan air, instalasi yang tidak terurus, dan kebocoran yang tidak tertangani," ujar Reski Basyah.

Bupati berharap rencana kerja sama tersebut tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, melainkan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan infrastruktur air minum dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, terdapat empat agenda utama yang menjadi perhatian bersama sebelum kerja sama operasional direalisasikan.

Pertama, terkait status dan pengelolaan aset UPTD SPAM. Pemerintah daerah bersama Tirtanadi akan melakukan inventarisasi serta penilaian terhadap aset yang dibangun menggunakan APBD dan direncanakan masuk dalam skema kerja sama.

Langkah ini diperlukan agar seluruh aset memiliki kejelasan administrasi, nilai, status kepemilikan, serta pencatatan yang sesuai ketentuan. Hasilnya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kedua, perluasan cakupan pelayanan air bersih. Pemkab Paluta mendorong penambahan sambungan rumah baru, terutama di wilayah IKK Gunungtua, Portibi, Padang Bolak, dan Halongonan.

Perluasan jaringan ini diharapkan dapat membuka akses pelayanan air minum bagi lebih banyak masyarakat, termasuk kawasan yang selama ini belum mendapatkan layanan secara optimal.

Ketiga, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (3K) pelayanan. Upaya yang dibahas mencakup pengurangan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA), serta penerapan sistem pengawasan dan pengendalian berbasis teknologi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).

Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penanganan gangguan, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran jaringan distribusi.

Keempat, transparansi tarif dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Penyesuaian tarif nantinya perlu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kemampuan masyarakat.

Sosialisasi kepada pelanggan juga menjadi bagian penting agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam pembahasan tersebut, turut menjadi bahan pembelajaran pengalaman kerja sama operasional Tirtanadi dengan Kabupaten Samosir untuk periode 2024–2029 serta Kabupaten Padang Lawas.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirtanadi Sumatera Utara, Ardian Surbakti, menyambut positif komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mendorong peningkatan pelayanan air bersih melalui skema KSO.

Ardian menjelaskan, pembahasan lanjutan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan penyusunan kerja sama akan menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi, memastikan kejelasan aset, serta merumuskan pola pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menyampaikan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KSO yang nantinya bertugas melakukan pengawasan terhadap aset dan pelaksanaan kerja sama.

"Tirtanadi siap memperkuat koordinasi. Kita ingin Paluta seperti daerah lain yang sudah KSO, pelayanan lebih baik, laporan keuangan jelas," kata Ardian.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan Tirtanadi harus dibangun secara berkelanjutan agar pengelolaan SPAM dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan transparan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemkab Padang Lawas Utara dan Perumda Tirtanadi sepakat melanjutkan pembahasan melalui FGD teknis.

Forum tersebut akan membahas lebih terperinci aspek administrasi, kondisi aset, kesiapan infrastruktur, cakupan pelayanan, hingga mekanisme operasional yang akan diterapkan.

Selain itu, kedua pihak akan mulai menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) KSO UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum sebagai landasan pelaksanaan kerja sama.

Melalui rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berharap pengelolaan sistem penyediaan air minum dapat semakin tertata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Peningkatan akses air bersih diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan Gunungtua, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai kecamatan yang membutuhkan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.zal

Geger! Pria Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal di Warung Makan Batang Toru, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir Korban

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:13:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Warga Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, dikejutkan dengan penemuan seorang pria dewasa yang meninggal dunia di sebuah warung makan milik warga, Senin (9/11/2026) malam.

Pria yang hingga kini belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi duduk dan kepala bersandar di sela-sela pagar warung.

Kapolsek Batang Toru, IPTU Danni M. Sidauruk, S.H., membenarkan peristiwa penemuan jenazah tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di lokasi kejadian.

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Batang Toru langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan awal sekaligus memastikan kondisi korban.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pria tersebut diketahui sudah berada di kawasan Kelurahan Aek Pining sejak awal 2026. Dalam kesehariannya, korban bekerja sebagai pemulung barang bekas.

Korban juga dikenal beberapa kali mendatangi warung makan tersebut untuk meminta makanan. Bahkan, menurut keterangan saksi, aktivitas itu telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban disebut sempat mengeluhkan gangguan kesehatan berupa sakit perut dan diare. Kondisinya kemudian semakin melemah hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri.

"Dari keterangan para saksi, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban memang sempat mengeluhkan sakit perut dan diare. Bahkan, beberapa saksi melihat kondisi korban semakin lemah," ungkap IPTU Danni.

Usai melakukan pemeriksaan awal di lokasi, petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan luar.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik korban, petugas medis tidak menemukan adanya tanda-tanda luka pada tubuh pria tersebut.

Meski demikian, kepolisian belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban. Penentuan penyebab meninggalnya pria tersebut tetap mengacu pada hasil pemeriksaan medis.

"Pada pemeriksaan luar awal, tidak ditemukan adanya luka pada tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematiannya, kami tetap mengedepankan hasil pemeriksaan medis," tegas Kapolsek.

Selain menyelidiki kronologi penemuan jenazah, kepolisian kini berupaya mengungkap identitas pria tersebut agar keberadaan keluarga maupun kerabatnya dapat diketahui.

Salah satu langkah yang akan dilakukan Polsek Batang Toru adalah memanfaatkan sistem MAMBIS (Mobile Automated Biometric Identification System), yakni teknologi identifikasi biometrik yang dapat membantu proses pencarian identitas seseorang.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi, mengingat hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang diketahui datang untuk mengenali korban.

Kapolsek Batang Toru IPTU Danni M. Sidauruk mengatakan, pihaknya berharap proses identifikasi segera membuahkan hasil sehingga keluarga korban dapat mengetahui kabar duka tersebut.

Saat ini, jenazah telah berada di kamar jenazah RSUD Kota Padangsidimpuan untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi juga mengharapkan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi mengenai pria tersebut agar dapat membantu proses pengungkapan identitasnya.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban dan penyebab pasti kematiannya masih menunggu hasil proses identifikasi serta pemeriksaan medis.zal

Media Online Dituntut Cepat dan Akurat, Pemko Medan Harapkan Pers Tetap Jaga Independensi

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:11:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Di tengah derasnya arus informasi digital, media online dituntut tidak sekadar menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga memastikan setiap informasi yang sampai kepada masyarakat akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waasmelalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Budi Hariono pada peresmian kantor redaksi kolaborasinews.com di Jalan HM Joni No. 11 A, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Selasa (10/11/2026).

Budi berharap kehadiran kantor baru tersebut menjadi semangat bagi kolaborasinews.com untuk meningkatkan kualitas jurnalistik, memperluas akses informasi, serta memperkuat peran media sebagai salah satu pilar demokrasi, khususnya di Sumatera Utara.

Menurutnya, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi, kontrol sosial, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, profesionalisme, integritas, independensi, serta prinsip pemberitaan yang akurat dan berimbang harus tetap dijunjung tinggi.

Budi juga menyampaikan, Pemko Medan terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari insan pers. Sinergi yang sehat antara pemerintah dan media diperlukan untuk mendukung pembangunan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.

"Semoga kehadiran kantor ini membawa kemajuan dan kesuksesan bagi seluruh jajaran redaksi serta menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.

Peresmian kantor redaksi ditandai dengan pengguntingan pita oleh Budi Hariono. Acara tersebut turut dihadiri antara lain oleh perwakilan PWI, pimpinan dan jajaran redaksi kolaborasinews.com, Sam'an Lubis dan Pimpinan Umum Helmi Agusra Nasution.

Kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dalam momentum peresmian kantor media tersebut. Rel

Hari Pahlawan, Rico Waas: Pendidikan Jadi Jalan Perjuangan Membangun Masa Depan Bangsa

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:07:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Perjuangan mengisi kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja keras, kepedulian sosial, dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pesan inilah yang ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Upacara yang hadir Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Kakankemenag Kota Medan Impun Siregar, Unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan para veteran Kota Medan serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan ini diawali dengan penaikan bendera merah putih.

Kemudian Hening Cipta yang ditandai dengan suara sirine dan pembacaan teks Pancasila yang dilanjutkan dengan pembacaan UUD 1945 dan diakhiri dengan pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

Dikatakan Rico Waas, semangat perjuangan para pahlawan harus diterjemahkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan saat ini. Jika dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan dengan membangun bangsa, memperkuat kepedulian sosial, serta menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan sesama.

Menurutnya, kemajuan bangsa tidak bisa dibangun secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Bagaimana kita bekerja harus lebih keras lagi, membangun kepedulian sosial, perhatian kepada negara, mencintai negara, mencintai bangsa dan saudara-saudara kita. Sehingga kita membangun ini tidak sendirian, tetapi melangkah bersama," kata Rico Waas.

Di tengah momentum Hari Pahlawan tersebut, Rico secara khusus menyoroti pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan penting untuk menentukan masa depan bangsa. Ia menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius, terutama dalam membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu.

Rico menilai, akses pendidikan yang inklusif dan merata akan menjadi fondasi untuk melahirkan generasi yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Karena itu, Pemko Medan berkomitmen memperkuat perhatian terhadap dunia pendidikan, termasuk mendukung keberadaan program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Kita juga mendukung Sekolah Rakyat yang mengakomodasi anak-anak dari desil paling rendah di Kota Medan. Kita berharap pendidikan ini bisa mengubah kehidupan mereka, bahkan mengubah nasib keluarganya," ungkapnya.

Terkait dukungan terhadap Sekolah Rakyat, Rico menjelaskan Pemko Medan telah mengambil bagian sejak awal melalui penyediaan dan hibah lahan. Selain itu, Pemko Medan juga akan mendukung kebutuhan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan, penerangan, serta koordinasi terkait perawatan fasilitas sekolah.

Lebih lanjut, Rico memastikan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Pemko Medan akan mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan sesuai ketentuan dengan memastikan penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya penebusan ijazah, pemberian beasiswa, perbaikan bangunan sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga berbagai kegiatan yang dapat menunjang kualitas pembelajaran.

"Bagaimana mandatory spending tersebut bisa tepat sasaran, supaya anggarannya tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Fokusnya bagaimana pemberdayaan pendidikan anak-anak kita," tegas Rico.

Rico berharap, semangat Hari Pahlawan tidak berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap jasa para pejuang, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam memastikan generasi muda memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebab, menurutnya, membangun masa depan bangsa merupakan perjuangan bersama yang harus dimulai dari memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Sebelumnya saat memimpin upacara, Rico Waas membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah. Dalam Peringatan hari pahlawan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan", Menteri Sosial menekankan bahwa nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, pengorbanan, dan semangat persatuan harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan di masa kini diwujudkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan berkelanjutan, serta komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peringatan ini juga menjadi momentum untuk kembali memedomani amanat konstitusi UUD 1945, khususnya dalam memastikan hak pendidikan, perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pengelolaan kekayaan alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Pemerintah Kota Medan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat kebersamaan dan gotong royong demi kemajuan bangsa. Rel

Peringati HUT ke-36 di Berbagai Kota, Adira Finance Hadir di Medan Lewat Gelaran Adira Expo

admin — Tue, 10 Nov 2026 20:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 yang mengusung tema Melangkah Bersama, Lebih Bermakna, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menggelar rangkaian Adira Expo di berbagai kota Indonesia. Di Kota Medan, perhelatan ini berlangsung pada 13–15 November 2026 di Ringroad City Walks Mall dengan menghadirkan beragam solusi finansial, kemudahan layanan, serta program apresiasi pelanggan.

Head of Branch SSD Medan 1 Adira Finance, Tulus Baktiar Samosir, menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadirkan untuk mendekatkan berbagai produk pembiayaan kepada masyarakat Medan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah setempat. Momentum ini sekaligus menjadi wadah interaksi untuk mempererat hubungan dengan nasabah dan mitra kerja yang mendukung perjalanan bisnis perusahaan selama 36 tahun.

Sebagai bagian dari MUFG Group, Adira Finance memperkuat sinergi ekosistem finansial bersama Bank Danamon, Zurich Asuransi Indonesia, dan Home Credit Indonesia. Kolaborasi terpadu ini memungkinkan pengunjung mengakses berbagai layanan keuangan dalam satu tempat, mulai dari pembiayaan kendaraan dan multiguna, produk perbankan, hingga perlindungan asuransi.

Selama tiga hari pameran, Adira Finance menyediakan sederet program promo dan kemudahan transaksi. Pengunjung dapat memanfaatkan bunga spesial mulai 0% untuk pembiayaan mobil bekas dan 1,36% p.a. untuk mobil baru, potongan tenor serta angsuran motor, hingga fasilitas persetujuan langsung di tempat (instant approval). Tersedia pula cashback adirapoin hingga Rp1 juta untuk pembiayaan dana tunai (SolusiDana BPKB), hadiah langsung barang elektronik, dan tambahan perlindungan asuransi.

Pada lini syariah, dipasarkan produk Pembiayaan Multi Dana Syariah (Amanah), Pembiayaan Porsi Haji Khusus (Hasanah) dengan penawaran cashback Rp5 juta serta adirapoin Rp200.000, serta Pembiayaan Umrah dengan cashback Rp2 juta dan adirapoin Rp100.000. Kegiatan pameran turut diramaikan dengan aktivitas donor darah serta lomba menyanyi dan mewarnai anak.

Sebagai bentuk apresiasi konsumen, Adira Finance juga mengusung program loyalitas HARCILNAS (Harinya Cicilan Lunas). Konsumen aktif dapat menukarkan 500 adirapoin di aplikasi adiraku dengan satu kupon undian. Program ini menyediakan hadiah pelunasan seluruh sisa angsuran untuk 36 pemenang dan pelunasan satu kali angsuran bagi 360 pemenang.

Kinerja operasional perusahaan mencatatkan pertumbuhan positif hingga September 2026, dengan total pembiayaan baru mencapai Rp35,1 triliun dan pengelolaan piutang pembiayaan sebesar Rp65,8 triliun. Saat ini Adira Finance melayani sekitar 2,6 juta konsumen aktif di seluruh Indonesia melalui jaringan 600 kantor cabang serta aplikasi digital adiraku.

Head of Regional Business Area Sumbagut Adira Finance, Taufik, mengajak masyarakat Medan untuk memanfaatkan berbagai kemudahan pembiayaan dan hiburan yang ditawarkan selama gelaran berlangsung. Ia menambahkan bahwa rangkaian Adira Expo akan berlanjut ke sejumlah wilayah lain di Indonesia sepanjang tahun 2026. Rel

Pendawa Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:53:00 +0700+0700

Medan –Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa, Ruslan SH, memimpin langsung kegiatan Apel Akbar Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Medan, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10‑11). Kegiatan aksi damai ini diikuti jajaran kader Pendawa, mahasiswa dan elemen masyarakat Kota Medan.

Mengusung semangat Hari Pahlawan, para peserta mengangkat spanduk bertuliskan "Dengan Semangat Hari Pahlawan, Bergerak Rakyat Bersatu Menjaga Indonesia, NKRI Harga Mati" serta ikrar "Pendawa Jaga Keutuhan dan Kesatuan serta Jaga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto".

Dalam pernyataannya, Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud dukungan dan doa seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara terhadap Presiden Republik Indonesia, sekaligus komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita hadir di sini dengan semangat para pahlawan, tidak untuk membuat kerusuhan, murni aksi damai. Kami sebagai bagian dari masyarakat berikrar menjaga persatuan, menjaga keamanan, mendukung kinerja Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia," ujar Ruslan SH.

Ia juga menegaskan seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, menghormati petugas TNI‑Polri yang bertugas di lokasi, serta tidak melakukan tindakan‑tindakan yang mengganggu ketenteraman warga sekitar.

Seluruh rangkaian apel akbar berjalan tertib dan damai di bawah pengawasan aparat keamanan Kota Medan. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara organisasi masyarakat, mahasiswa dan warga dalam menjaga stabilitas daerah di Sumatera Utara.

Bukan Sekadar Menjaga Kamtibmas, Polda Sumut Fasilitasi 640 Lowongan Kerja Lewat Poliran

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kepolisian Daerah Sumatera Utara memfasilitasi 640 lowongan pekerjaan bagi masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, dalam pelaksanaan awal program tersebut, sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi. Para pencari kerja juga langsung mengikuti proses wawancara dan seleksi untuk mengisi posisi yang tersedia.

"Hari ini ada sebanyak 640 lowongan pekerjaan. Tadi sudah kita lihat ada perusahaan yang membutuhkan 10 tenaga kerja, ada yang 60, 50, bahkan ada yang lima dan enam orang. Prinsipnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ujar Sonny saat peluncuran Poliran di Mapolda Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Poliran merupakan program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat agar kehadiran Polri dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Melalui program tersebut, Polda Sumut berperan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja.

Menurut Sonny, kewenangan penerimaan tenaga kerja tetap berada pada masing-masing perusahaan. Sementara pemerintah dan balai latihan kerja berperan membantu meningkatkan kemampuan serta kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

"Polisi memberikan fasilitasi. Yang memiliki kewenangan menerima atau tidak adalah pihak perusahaan. Pemerintah, dalam hal ini kota maupun provinsi, membantu melatih kemampuan dan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kita mempertemukan semuanya melalui Poliran sehingga prosesnya bisa lebih cepat," jelasnya.

Sonny berharap program tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia menilai, semakin luas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka diharapkan kesejahteraan meningkat dan potensi terjadinya tindak kriminalitas dapat ditekan.

Lebih lanjut, Polda Sumut juga akan menggelar puncak kegiatan Poliran pada 19 November 2026 dengan melibatkan sekitar 50 perusahaan bersama instansi pemerintah dan Apindo.

Kegiatan tersebut direncanakan membuka kesempatan kerja dalam skala lebih besar dengan target melibatkan ribuan pencari kerja dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.(W05)

Foto:

Geger Sidang Korupsi Dek Kantin! Saksi Akui Terima Rp25 Juta dari PPK, Pokja Kebagian Uang

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, Kota Padangsidimpuan, Tahun Anggaran 2022, mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian.

Selain persoalan kelengkapan dokumen perusahaan pemenang tender, muncul pula pengakuan saksi mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Dasuki yang disebut dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Senin (9/11/2026), dengan terdakwa Rudi Sahputra Nasution.

Dalam pemeriksaan saksi, Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., yang merupakan anggota Pokja Pemilihan, mengakui pernah menerima uang sebesar Rp25 juta dari PPK Muhammad Dasuki. Uang tersebut, menurut keterangannya di hadapan majelis hakim, kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Pengakuan itu menambah perhatian terhadap proses pengadaan proyek bernilai Rp2,37 miliar tersebut. Sebab, dalam persidangan yang sama juga terungkap adanya dugaan kekurangan dokumen persyaratan teknis pada perusahaan yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Persidangan ini sekaligus membuka sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi penawaran, independensi Pokja, serta transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., bersama hakim anggota Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiga saksi tersebut adalah Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., Kemal Idris Batubara, S.T., M.M., dan Syukri Ramadani, S.T.

Mereka dimintai keterangan terkait proses pengadaan proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin, mulai dari persyaratan administrasi, evaluasi teknis, penentuan pemenang tender, hingga munculnya keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut terdiri dari Batara Ebenezer, S.H., dan Natalius Sinta Mardame Tamba, S.H.

*Mantan Kepala UKPBJ Ungkap Persoalan Dokumen dan Uang*

Salah satu keterangan penting disampaikan Mohd. Ary Junaidi Dwi P., S.E., M.M., yang pada 2022 menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Padangsidimpuan sekaligus Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Di hadapan majelis hakim, Ary menerangkan bahwa proses tender proyek tersebut sempat menghadapi persoalan kelengkapan dokumen dan perizinan pembangunan di kawasan Sungai Batang Ayumi.

Menurut keterangannya, persoalan administrasi dan perizinan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan, mengingat pekerjaan pembangunan dilaksanakan di kawasan sungai.

Tidak hanya itu, Ary juga mengungkap adanya bungkusan berisi uang tunai yang dibawa Kemal Idris Batubara, salah seorang anggota Pokja Pemilihan.

Uang tersebut disebut berasal dari PPK Muhammad Dasuki. Ary mengaku menolak menerima uang itu karena tidak mengetahui secara pasti tujuan pemberiannya.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang diterimanya, uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Pokja.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami untuk memastikan latar belakang pemberian uang dan kaitannya dengan proses pengadaan proyek.

*Kemal Akui Terima Rp25 Juta, Tender Diikuti 32 Perusahaan*

Keterangan yang lebih jauh disampaikan Kemal Idris Batubara. Dalam persidangan, ia menjelaskan bahwa tender proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin diikuti sebanyak 32 perusahaan.

Dari seluruh peserta tersebut, CV Karya Indah Sumatera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp2.374.000.520.

Namun, dalam pemeriksaan saksi, Kemal mengakui terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan teknis perusahaan pemenang, khususnya berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Persoalan tersebut disebut tidak ditindaklanjuti dalam tahapan evaluasi tender.

Di sisi lain, Kemal juga memberikan keterangan mengenai uang Rp25 juta yang diterimanya dari PPK Muhammad Dasuki. Ia menyebut uang tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota Tim Pokja dengan nominal masing-masing Rp4 juta.

Kemal turut menerangkan bahwa uang tersebut telah dititipkan kepada penyidik melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL).

Meski demikian, tujuan pemberian uang tersebut tetap menjadi persoalan yang harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya. Penerimaan maupun penitipan uang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana tanpa pembuktian mengenai asal-usul dan maksud pemberiannya.

Persoalan lain yang mencuat adalah kelengkapan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi milik CV Karya Indah Sumatera.

SMKK merupakan salah satu aspek penting dalam pekerjaan konstruksi karena berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian risiko keselamatan selama proyek berlangsung.

Dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, setiap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan seharusnya menjadi dasar evaluasi terhadap seluruh peserta tender.

Karena itu, pengakuan mengenai kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang menjadi perhatian tersendiri.

Apalagi, tender tersebut diikuti 32 perusahaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Pokja melakukan evaluasi terhadap seluruh peserta dan apa pertimbangan yang digunakan hingga CV Karya Indah Sumatera ditetapkan sebagai pemenang.

Apabila dokumen yang dipersoalkan merupakan persyaratan wajib, dasar penerimaan kekurangan tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen pengadaan dan keterangan pihak-pihak yang berwenang.

*Saksi Syukri Sempat Ungkap Dugaan Arahan Memenangkan Perusahaan*

Keterangan berikutnya datang dari Syukri Ramadani, S.T., yang juga merupakan anggota Pokja Pemilihan.

Dalam pemeriksaan, Syukri menyebut adanya sejumlah kekurangan dokumen persyaratan pada CV Karya Indah Sumatera. Kekurangan tersebut antara lain berkaitan dengan dokumen keselamatan konstruksi dan surat pernyataan yang dipersyaratkan dalam proses tender.

Menurut keterangannya, kekurangan tersebut tidak disampaikan kepada PPK maupun anggota Pokja lainnya sampai perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterangan Syukri mengenai adanya arahan untuk memenangkan perusahaan tersebut.

Namun, pada bagian lain pemeriksaan, Syukri menyatakan tidak menerima intervensi dari pihak mana pun.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu didalami lebih lanjut dalam proses pembuktian. Majelis hakim dan JPU perlu mencermati konteks pernyataan tersebut, termasuk siapa yang dimaksud memberikan arahan dan apakah arahan itu benar-benar memengaruhi hasil evaluasi tender.

Dengan demikian, dugaan adanya pengaturan pemenang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu keterangan tanpa didukung alat bukti lainnya.

*Dugaan Aliran Uang Rp25 Juta Jadi Perhatian*

Pengakuan mengenai penerimaan uang Rp25 juta dari PPK kepada anggota Pokja menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian dalam perkara ini.

Pasalnya, Pokja Pemilihan memiliki kewenangan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melakukan evaluasi penawaran dan menentukan penyedia yang memenuhi persyaratan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Pokja dituntut menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalitas.

Jika terdapat pemberian uang dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan, maka tujuan pemberian, waktu penyerahan, pihak yang menerima, serta hubungannya dengan keputusan tender perlu diperiksa secara menyeluruh.

Penelusuran aliran uang juga diperlukan untuk mengetahui apakah pemberian tersebut memiliki dasar yang sah atau berkaitan dengan dugaan penyimpangan kewenangan.

Seluruh fakta tersebut nantinya harus dinilai berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.

*Dugaan Kerugian Negara Capai Rp2,1 Miliar*

Perkara proyek lanjutan pembangunan Dek Kelurahan Kantin Tahun Anggaran 2022 sebelumnya juga dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.101.311.270.

Nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Terungkapnya persoalan proses tender, dugaan kekurangan dokumen perusahaan pemenang, serta keterangan mengenai pemberian uang kepada anggota Pokja membuat pemeriksaan perkara tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan fisik.

Tahapan pengadaan juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri, mulai dari perencanaan, penyusunan persyaratan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan pembayaran pekerjaan.

Setiap pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, dan tindakan masing-masing sesuai hasil pembuktian.

Munculnya berbagai persoalan dalam persidangan ini juga menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek yang menggunakan anggaran daerah.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., diharapkan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Kelengkapan dokumen, proses evaluasi, penetapan pemenang, serta pelaksanaan kontrak harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat pengawasan internal pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem pengadaan sejak dini.

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

Publik Menanti Kelanjutan Persidangan

Sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan masih menyisakan pertanyaan penting. Mulai dari alasan kekurangan dokumen teknis perusahaan pemenang tidak ditindaklanjuti, dasar penetapan CV Karya Indah Sumatera sebagai pemenang, hingga tujuan pemberian uang Rp25 juta yang disebut berasal dari PPK.

Keterangan mengenai dugaan arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu juga membutuhkan pendalaman agar seluruh fakta dapat terungkap secara utuh.

Di sisi lain, terdakwa Rudi Sahputra Nasution tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan, menyampaikan pembelaan, serta menghadirkan bukti dan saksi yang meringankan.

Pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam persidangan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas keterangan yang disampaikan para saksi.

Hingga berita ini disusun, bahan siaran pers yang diterima belum memuat tanggapan langsung dari Muhammad Dasuki maupun pihak CV Karya Indah Sumatera terkait keterangan para saksi tersebut.

Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terang mengenai proses pengadaan proyek Dek Kelurahan Kantin, termasuk dugaan aliran uang dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.red

KSMI Gandeng Imane hingga 2029, Pasar Olahraga Indonesia Jadi Daya Tarik

admin — Tue, 10 Nov 2026 18:13:00 +0700+0700

JAKARTA – Kerja sama olahraga lintas negara mulai menjadi jalan memperkuat industri sepak bola mini di Indonesia. Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) menjalin kemitraan strategis dengan Imane, perusahaan asal Thailand yang bergerak di bidang produksi jersey dan perlengkapan olahraga.

Kontrak kerja sama
tiga tahun, 2026–2029, ditandatangani oleh Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin dan CEO Imane Takkasit Jittivanich di Sekretariat KSMI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Melalui kemitraan ini, Imane akan mendukung kebutuhan jersey dan perlengkapan olahraga untuk berbagai kegiatan serta kompetisi yang diselenggarakan KSMI.

Kerja sama tidak sebatas penyediaan kebutuhan perlengkapan pertandingan. Lebih jauh lagi memperlihatkan terbukanya peluang sepak bola mini Indonesia untuk membangun jaringan industri olahraga di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menarik keterlibatan perusahaan internasional dalam pengembangan olahraga nasional.

Bagi KSMI, dukungan industri menjadi bagian penting dalam membangun kompetisi yang berkelanjutan. Penyelenggaraan turnamen tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan atlet, pelatih, perangkat pertandingan, dan infrastruktur.

Ketersediaan perlengkapan dengan standar yang baik serta dukungan perusahaan olahraga juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan profesionalisme kompetisi.

Menariknya, keputusan Imane masuk ke pasar sepak bola mini Indonesia tidak semata-mata didorong pertimbangan bisnis. Takkasit Jittivanich melihat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga tersebut, seiring dengan besarnya jumlah penduduk dan terbukanya pasar perlengkapan olahraga.

Ia menilai, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi pengembangan produk olahraga. Dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan komunitas sepak bola, serta semakin banyaknya kompetisi di berbagai daerah, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pasar penting bagi industri apparel olahraga di Asia Tenggara.

Di sisi lain, Takkasit juga ingin mengambil bagian dalam mendorong perkembangan sepak bola mini Indonesia. Menurut dia, dukungan terhadap olahraga tidak hanya dapat dilakukan di negara asal perusahaan, tetapi juga melalui kemitraan dengan organisasi olahraga di negara lain yang memiliki potensi pertumbuhan.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan karakter bisnis Imane yang memang memiliki keterkaitan erat dengan olahraga. Perusahaan asal Thailand itu mengembangkan berbagai produk pakaian olahraga, termasuk seragam pertandingan untuk klub sepak bola, futsal, dan bola voli, serta perlengkapan olahraga lainnya.

Kejar Target Kategori Wiwerda 2027, Pemko Medan Matangkan Persiapan Kota Sehat

Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH Pimpin Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan

Pj Sekdaprov Timur Tumanggor Pimpin Ziarah Nasional, Kenang Jasa Pahlawan di Sumut

Kepemimpinan Bobby Nasution Berhasil Turunkan Inflasi Sumut ke Level 2,71 Persen

Malam-Malam Bawa Ganja di Jalan Alboin Hutabarat, Pensiunan 64 Tahun Ditangkap Polres Padangsidimpuan

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Wagub Sumut Dorong Seni dan Qasidah Tak Sekadar Tampil di Panggung, tetapi Hidup di Tengah Masyarakat

Hari Pahlawan 2026, Basri Harahap Serukan Masyarakat Paluta Lanjutkan Perjuangan

Danyonif 123/Rajawali Lepas Prajurit Pindah Satuan, Pesan Tegas: Jaga Loyalitas dan Nama Baik Korps

AMPG All Out Dukung Irsan Efendi Kembali Pimpin Golkar Padangsidimpuan, Ady Lubis: Kami Siap Kawal!

Anggaran Dana Bencana Rp110 Miliar PUPR Padangsidimpuan Disorot, KPK Didesak Usut Tender Hingga Dugaan Fee 15 Persen

Bupati Paluta Reski Basyah Harahap Gandeng Tirtanadi, Bidik Perbaikan Layanan Air Bersih hingga ke Kecamatan

Geger! Pria Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal di Warung Makan Batang Toru, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir Korban

Media Online Dituntut Cepat dan Akurat, Pemko Medan Harapkan Pers Tetap Jaga Independensi

Hari Pahlawan, Rico Waas: Pendidikan Jadi Jalan Perjuangan Membangun Masa Depan Bangsa

Peringati HUT ke-36 di Berbagai Kota, Adira Finance Hadir di Medan Lewat Gelaran Adira Expo

Pendawa Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan

Bukan Sekadar Menjaga Kamtibmas, Polda Sumut Fasilitasi 640 Lowongan Kerja Lewat Poliran

Geger Sidang Korupsi Dek Kantin! Saksi Akui Terima Rp25 Juta dari PPK, Pokja Kebagian Uang

KSMI Gandeng Imane hingga 2029, Pasar Olahraga Indonesia Jadi Daya Tarik

Ketua Umum PB Pendawa Ruslan SH Pimpin Apel Akbar Aksi Damai Bergerak Rakyat Bersatu di Medan