Usia Emas PRSU Menjadi Fondasi Baru Menuju Pusat Promosi Perdagangan dan Investasi Nasional

admin — Mon, 03 Aug 2026 00:20:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 resmi ditutup setelah berlangsung selama 31 hari, sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Mengusung tema "Harmoni Emas", penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting dalam perjalanan lima dekade PRSU untuk memulai transformasi menuju penyelenggaraan yang lebih profesional, modern, inklusif, dan berdaya saing.

Direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT PPSU) menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, tenaga, pikiran, dan kolaborasi sehingga PRSU ke-50 dapat terselenggara dengan aman, tertib, dan sukses.

Menurut Direksi PT PPSU, usia emas PRSU bukan sekadar penanda perjalanan waktu, tetapi menjadi titik awal untuk mengembalikan PRSU sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara sekaligus sebagai instrumen pembangunan daerah melalui perdagangan, investasi, budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Melalui tema "Harmoni Emas", PRSU menghadirkan wajah baru yang lebih terbuka, inklusif, dan kolaboratif dengan memberikan ruang bagi seluruh etnis, suku, komunitas, pelaku usaha, akademisi, generasi muda, serta insan seni dan budaya untuk menampilkan karya dan potensi terbaiknya.

Transformasi tersebut menegaskan komitmen menjadikan PRSU sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pada penyelenggaraan tahun ini, PRSU menghadirkan paviliun kabupaten dan kota serta satu paviliun negara sahabat, Pulau Pinang, Malaysia, sebagai etalase promosi potensi daerah, peluang investasi, destinasi pariwisata, kekayaan budaya, dan produk unggulan Sumatera Utara.

Kawasan pameran juga diikuti oleh 50 peserta Pameran Terpadu yang terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi, dan pelaku UMKM, serta didukung kehadiran 13 tenant kuliner dan 12 peserta Sumut Merchant Coffee Culture yang memperkenalkan kekayaan kuliner dan kopi khas Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi pelayanan publik, PRSU juga menghadirkan Paviliun Dinas Pendidikan, layanan publik terpadu, serta kawasan rekreasi keluarga. Seluruh partisipasi tersebut menunjukkan bahwa PRSU telah berkembang menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan.

Penyelenggaraan PRSU ke-50 juga menjadi bukti bahwa sebuah agenda berskala besar dapat dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan ini didukung oleh sinergi Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta berbagai mitra strategis melalui pola kemitraan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selama penyelenggaraan, panggung PRSU menampilkan 3.064 pengisi acara yang terdiri atas 201 talenta nasional, 1.274 talenta kreatif Sumatera Utara, 1.333 penampil panggung budaya, dan 256 peserta kompetisi. Lebih dari 75 persen konten pertunjukan berasal dari talenta Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi putra putri daerah untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem seni, budaya, dan ekonomi kreatif.

Kesuksesan penyelenggaraan juga tidak terlepas dari dedikasi lebih dari 600 personel yang terdiri atas Event Organizer, petugas keamanan, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, petugas pemadam kebakaran, teknisi, relawan, dan berbagai unsur pendukung lainnya yang bekerja sejak tahap persiapan hingga penutupan. PRSU ke-50 berhasil mencatatkan trafik sebanyak 161.309 orang, yang terdiri atas pengunjung, tamu undangan, peserta pameran, talenta, tamu kehormatan, insan pers, serta berbagai mitra pendukung lainnya.

Sementara itu, nilai perputaran transaksi ekonomi selama penyelenggaraan mencapai Rp50.712.483.695, yang mencerminkan kontribusi nyata PRSU terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika perekonomian saat ini. Bagi penyelenggara, keberhasilan PRSU tidak semata-mata diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan.

Keamanan, kenyamanan, kualitas layanan, kepuasan pengunjung, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi indikator utama dalam proses transformasi PRSU menuju penyelenggaraan yang semakin berkualitas. PRSU ke-50 juga memperoleh perhatian dari pemerintah pusat melalui kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong PRSU menjadi agenda nasional yang didukung oleh Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Di sektor industri masa depan, kunjungan Persatuan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) membuka peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan. Kehadiran Periklindo memperkuat posisi PRSU sebagai platform promosi yang mampu mendukung transformasi industri sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif di Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara juga memperluas jejaring kemitraan melalui penjajakan kerja sama di sektor kesehatan dan energi bersama PT CNEC Engineering Indonesia serta PT Kartika Amersial Aquasys. Langkah tersebut diharapkan menjadi katalis dalam menghadirkan investasi baru, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Di bidang perdagangan internasional, kehadiran Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menjadi langkah strategis dalam membuka peluang transaksi business-to-business (B2B), memperluas akses pasar ekspor, dan memperkuat promosi komoditas unggulan Sumatera Utara di pasar global.

Momentum PRSU ke-50 juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan Rumah Sakit Umum Haji Medan sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis yang mendukung pengembangan kawasan PRSU serta peningkatan nilai ekonomi penyelenggaraan di masa mendatang. Direksi PT PPSU menegaskan bahwa seluruh kritik, masukan, dan saran yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan PRSU pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan PRSU ke-50 juga tidak terlepas dari dukungan para sponsor dan mitra strategis, yaitu Indosat melalui brand Tri dan IM3, Bank Sumut, Oxygen, Podomoro City DeliPark Medan, Lazada, Gojek, INALUM, Agincourt Resources, PDAM Tirtanadi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Kawasan Industri Medan, PTPN IV, dan PT Musim Mas.

Ke depan, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berkomitmen melanjutkan transformasi PRSU sebagai ruang kolaborasi seluruh etnis, budaya, komunitas, dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan generasi muda. PRSU juga diarahkan untuk berkembang menjadi trade fair bertaraf nasional yang profesional, modern, serta dipercaya sebagai pusat promosi perdagangan, investasi, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Transformasi tersebut diharapkan menjadikan PRSU tidak hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga sebagai platform strategis yang mampu mempertemukan pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan peluang investasi, memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi, PRSU diharapkan terus tumbuh sebagai salah satu agenda unggulan nasional sekaligus menjadi etalase terbaik Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional. Rel

CFD Pertama di Medan Belawan, Rico Waas: Bahagia dan Sehat Harus Menjangkau Seluruh Sudut Kota Medan

admin — Mon, 03 Aug 2026 00:14:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Suasana di kawasan jalan Sumatera, Medan Belawan mendadak riuh dan penuh semangat. Untuk pertama kalinya, kegiatan Car Free Day (CFD) resmi menyapa masyarakat pesisir di wilayah utara Kota Medan, Minggu (2/8/2026).

Kegiatan yang diinisiasi bersama oleh Kodaeral I Belawan dan Pemko Medan, serta didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) itu, berhasil menyedot antusiasme ribuan masyarakat.

Selain mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat, CFD perdana ini juga digelar dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-81, serta memperingati HUT Kodaeral ke-1 dan HUT Jalasenastri ke-80.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi kreatif ini. Rico Waas menegaskan bahwa pemerataan kebahagiaan dan kesehatan harus menjangkau seluruh sudut Kota Medan.

"Hari ini tentu menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. CFD yang biasa kita laksanakan hanya di inti kota Medan, namun hari ini dilaksanakan juga di Medan Belawan. Saya ucapkan terimakasih kepada Kodaeral I Belawan dan seluruh Stakeholder yang telah menggagas ide kreatif ini,"kata Rico Waas.

Melalui kegiatan CFD ini, Rico Waas berharap dapat menumbuhkan pola hidup sehat di masyarakat serta menggerakan roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Medan Belawan.

"Harapannya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi terus berlanjut, karena memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Medan Belawan,"harap Rico Waas.

Sementara itu, Dankodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana mengungkapkan rasa bangganya atas tingginya antusiasme warga yang hadir. Menurutnya, kesuksesan CFD perdana ini menjadi bukti nyata transformasi positif di wilayah Belawan.

"Ini adalah kegiatan pertama kita, dengan harapan kota Belawan menjadi titik tolak kemajuan masa depan. Kehadiran masyarakat hari ini memberikan harapan baru bahwa Belawan yang dulu dikesankan mencekam, sekarang tidak lagi," Tegas Deny Septiana.

Ia juga menambahkan bahwa para pemangku kepentingan juga telah sepakat untuk menjadikan CFD di Belawan sebagai agenda rutin. Rencananya, kegiatan ini akan diagendakan sebulan sekali hingga ditingkatkan menjadi dua minggu sekali secara berkala.

"Melalui kolaborasi manis antara Pemko Medan, Kodaeral I Belawan, Kepolisian, dan masyarakat, Belawan kini siap bersolek menjadi kawasan yang lebih ramah, sehat, produktif, dan aman bagi siapa saja," Pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga menjelang siang itu, diisi dengan olahraga bersama, Bakti Kesehatan, serta Bazar UMKM. Rel

Tinjau Pasar dan Terminal Aksara, Bupati Minta Rencana Pengembangan Dikaji Matang

admin — Sun, 02 Aug 2026 22:51:00 +0700+0700

DELI SERDANG | SUMUT24.co

– Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, meninjau Pasar Tradisional Aksara di kawasan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sabtu (1/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktivitas perdagangan sekaligus rencana pengembangan kawasan Terminal Aksara.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati berdialog dengan para pedagang dan mendapati aktivitas pasar yang saat ini masih relatif sepi pengunjung. Pasar yang didominasi pedagang pakaian itu dinilai perlu didukung dengan aktivitas ekonomi lain agar lebih ramai dan menarik masyarakat untuk datang.

Salah satu yang disiapkan adalah pengembangan fasilitas pendukung di kawasan Terminal Aksara berupa pusat kuliner dan UMKM. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus mendukung keberadaan pasar tradisional di kawasan tersebut.

"Untuk sewa per tahun kios ini sudah murah, Pak. Mudah-mudahan kalau ada kulineran di Terminal, bisa la ramai juga di sini, kami dukung Pak," ujar salah seprang penjual pakaian kepada Bupati.

Dalam peninjaual lokasi, Bupati meminta Dinas Perhubungan bersama calon investor melakukan kajian dan perencanaan secara matang, mulai dari konsep penataan, fasilitas, pengelolaan, hingga keterhubungannya dengan aktivitas perdagangan yang sudah ada.

"Terminal tetap berjalan sesuai fungsinya. Kita ingin ada fasilitas pendukung yang membuat kawasan ini lebih hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya kepada Sekretaris Dinas Perhubungan dan jajaran yang hadir mendampingi.

Bupati juga meminta agar pedagang yang sebelumnya telah beraktivitas di kawasan tersebut turut dilibatkan dalam penataan dan pengelolaan ke depan.

"Pedagang yang sudah ada gabungkan saja. Jangan sampai penataan justru menghilangkan kesempatan mereka untuk berkembang," tegasnya.

Pengembangan kawasan Terminal Aksara diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung antara terminal, pusat kuliner, UMKM, dan Pasar Tradisional Aksara.

(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)

FOTO

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, meninjau Pasar Tradisional Aksara di kawasan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sabtu (1/8/2026).

( Rodes ) .

Gubernur Andra Soni : Logo Baru Bank Banten Lambangkan Kepercayaan, Semangat dan Harapan

admin — Sun, 02 Aug 2026 22:40:00 +0700+0700

Banten - Di hadapan ratusan masyarakat, Gubernur Banten Andra Soni secara langsung melakukan launching logo baru PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten di kawasan Royal Baroe, Kota Serang, Sabtu (1/8/2026) malam.

Launcing logo baru Bank Banten itu ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Potongan tumpeng pertama diserahkan kepada masyarakat yang merupakan representasi dari kepemilikan Bank Banten.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami bersama jajaran, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, jajaran Forkopimda serta beberapa kepala daerah atau yang mewakili.

Menurut Andra Soni, logo baru Bank Banten yang berbentuk tumpang susun tiga dengan gradasi warna biru muda, biru dan biru tua (navy) itu melambangkan kepercayaan yang tinggi, semangat yang kuat serta harapan yang besar.

"Kita semua mempunyai keyakinan Bank Banten ke depan akan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Banten. Dengan semangat kerja yang tinggi, harapan itu pasti akan menjadi kenyataan," kata Andra.

Warna biru muda melambangkan kelembutan, kedamaian, kejernihan, kepercayaan dan keterbukaan. Warna biru melambangkan kreatifitas, ketenangan, kesetiaan, kredibilitas dan stabilitas. Lalu untuk warna biru tua (Navy) melambangkan otoritas, kekuatan, kecerdasan, integritas dan kewibawaan.

Logo baru Bank Banten saat ini terdiri dari tiga garis di atas teks merepresentasikan bentukan atap "Tumpang Susun Tiga" yang banyak digunakan pada bangunan di Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal, kemampuan adaptasi sekaligus simbol yang kaya akan sejarah yang religius.

Tiga garis utama di atas teks itu melambangkan tiga peran utama Bank Banten sebagai Penghimpun dana dari masyarakat (funding), Penyalur kredit (lending) dan Penyedia layanan jasa keuangan (services).

Kemudian bentukan panah mengarah ke atas melambangkan pertumbuhan, kemajuan, kesuksesan, dan peningkatan nilai. Simbol ini sering dikaitkan dengan optimisme, harapan, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.

Di hurufnya yang menggunakan tipografi lowercase (huruf kecil) melambangkan kerendahan hati dan mencerminkan kesederhanaan yang memberikan kesan ramah dan humanis serta simbol dari modernitas dan inovasi yang turut menciptakan diferensiasi.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kehadiran warga dalam acara launching ini merupakan simbol bahwasannya masyarakat Banten sudah mempunyai rasa memiliki terhadap Bank Banten.

"Bank ini bukanlah milik Gubernur, bukan sekedar milik pemerintah, tapi Bank ini adalah milik kita semua. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memajukan Bank Banten, agar Bank Banten bisa menjadi tonggak, menjadi penggerak ekonomi di Provinsi Banten," tegasnya.

Andra Soni berharap Bank Banten kedepan betul-betul berpartisipasi aktif dalam mengerakkan roda ekonomi masyarakat Banten, salah satunya melalui pembinaan UMKM. Sehingga pelayanan Bank Banten bisa semakin dekat, jangkauannya semakin luas.

"Yang terpenting kemanfaatan Bank Banten dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten," katanya.

Kepada seluruh masyarakat Banten, Andra Soni mengajak untuk bersama-sama memperkuat Bank Banten sebagai Bank kebanggaan kita bersama. Kepada seluruh Pemda, Andra juga mendorong agar mengoptimalkan Bank Banten sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dan pembangunan.

"Mari kita tumbuh dengan penuh kebersamaan," ajaknya.(*)

Paviliun Deli Serdang Raih Terbaik I PRSU ke-50

admin — Sun, 02 Aug 2026 22:36:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Paviliun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meraih penghargaan Paviliun Terbaik I Pilihan Penyelenggara pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya BSc, kepada Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada penutupan PRSU di Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (2/8/2026).

Lom Lom mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mitra kerja, dan tim paviliun yang telah bersama-sama menampilkan berbagai potensi unggulan Deli Serdang selama PRSU berlangsung.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan seluruh masyarakat Deli Serdang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim paviliun, mitra kerja, dan OPD yang telah bekerja keras. Penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama," ujarnya.

Penghargaan tersebut, lanjut Lom Lom, menjadi motivasi bagi Pemkab Deli Serdang untuk terus meningkatkan inovasi, pelayanan, dan promosi potensi daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan PRSU menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan kerja bersama dan keberlanjutan kolaborasi berbagai pihak.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, menyampaikan PRSU ke-50 diarahkan menjadi ruang promosi daerah yang semakin modern dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Selama 31 hari penyelenggaraan, Ferry mengungkapkan PRSU mencatat 161.309 pengunjung dengan perputaran ekonomi mencapai Rp50,71 miliar. PRSU juga menghadirkan paviliun kabupaten/kota, perangkat daerah, pelaku UMKM, hingga paviliun negara sahabat, serta berbagai pertunjukan seni budaya, layanan publik, dan promosi investasi.

Paviliun Deliserdang Raih Terbaik I PRSU ke-50

admin — Sun, 02 Aug 2026 22:02:00 +0700+0700

sumut24.co -Delisetdang, Paviliun Pemerintah Kabupaten Deliserdang meraih penghargaan Paviliun Terbaik I Pilihan Penyelenggara pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Surya BSc, kepada Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS, pada penutupan PRSU di Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (2/8/2026).

Lom Lom mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mitra kerja, dan tim paviliun yang telah bersama-sama menampilkan berbagai potensi unggulan Deli Serdang selama PRSU berlangsung.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan seluruh masyarakat Deli Serdang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim paviliun, mitra kerja, dan OPD yang telah bekerja keras. Penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama," ujarnya.

Penghargaan tersebut, lanjut Lom Lom, menjadi motivasi bagi Pemkab Deliserdang untuk terus meningkatkan inovasi, pelayanan, dan promosi potensi daerah.

Tinjau Pasar dan Terminal Aksara, Bupati Minta Rencana Pengembangan Dikaji Matang

admin — Sun, 02 Aug 2026 21:56:00 +0700+0700

sumut24.co -Deliserdang, Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, meninjau Pasar Tradisional Aksara di kawasan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sabtu (1/8/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktivitas perdagangan sekaligus rencana pengembangan kawasan Terminal Aksara.

"Untuk sewa per tahun kios ini sudah murah, Pak. Mudah-mudahan kalau ada kulineran di Terminal, bisa la ramai juga di sini, kami dukung Pak," ujar salah seprang penjual pakaian kepada Bupati.

Bupati juga meminta agar pedagang yang sebelumnya telah beraktivitas di kawasan tersebut turut dilibatkan dalam penataan dan pengelolaan ke depan.

"Pedagang yang sudah ada gabungkan saja. Jangan sampai penataan justru menghilangkan kesempatan mereka untuk berkembang," tegasnya.

Pengembangan kawasan Terminal Aksara diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung antara terminal, pusat kuliner, UMKM, dan Pasar Tradisional Aksara.( Rodes ) .

Dana Hibah Rp 3 Miliar Lebih dan Iuran ASN KORPRI Asahan Ada Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Dipertanyakan, Aparat Diminta Segera Usut

admin — Sun, 02 Aug 2026 21:51:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Sorotan tajam kembali mengarah pada tata kelola keuangan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK KORPRI) Kabupaten Asahan. Pasalnya, diduga terjadi tumpang tindih pendanaan serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana hibah daerah yang mencapai lebih dari Rp 3 miliar selama empat tahun terakhir, yang diserentai dengan penghimpunan iuran rutin dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan.

Berdasarkan data yang dihimpun, KORPRI Kabupaten Asahan secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 650 juta pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp 800 juta di tahun 2023, tetap sama di tahun 2024, dan kembali dialokasikan sebesar Rp 800 juta pada tahun 2025. Jika dijumlahkan, total anggaran yang diterima mencapai angka fantastis lebih dari Rp 3.050.000.000.

Di saat bersamaan, organisasi yang menaungi seluruh PNS dan PPPK ini juga secara rutin menarik iuran wajib setiap bulan dengan nominal berbeda-beda sesuai golongan pangkat dan jabatan masing-masing anggota. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari berbagai kalangan, terutama dari unsur mantan pegawai negeri dan pemerhati tata kelola pemerintahan.

"Besarnya anggaran yang diterima sekaligus adanya pemasukan rutin dari iuran anggota ini sangat mencurigakan. Kami melihat adanya indikasi tumpang tindih fungsi pendanaan. Di satu sisi mendapat dukungan penuh dari APBD, namun di sisi lain masih terus memungut iuran. Yang lebih parah, hingga hari ini kami belum pernah melihat rincian penggunaan dana tersebut maupun bukti pertanggungjawabannya," ungkap seorang pensiunan PNS Pemkab Asahan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kekhawatiran ini semakin menguat seiring belum jelasnya isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar penyaluran anggaran setiap tahun. Seringkali dokumen tersebut tidak dapat diakses secara terbuka, padahal dana tersebut berasal dari uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah.

"Jika organisasi mendapatkan hibah dari kas negara/daerah, kewajiban untuk terbuka mutlak berlaku. Ditambah lagi ada uang anggota yang disetorkan dengan sukarela maupun kewajiban, maka pengurus wajib memberikan laporan secara rinci. Jangan sampai semuanya hanya ada di atas kertas, datanya direkayasa, padahal kenyataannya banyak hal yang tidak sesuai aturan," tambah pemerhati tata kelola pemerintahan setempat.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyaluran maupun pengelolaan dana hibah daerah diatur secara ketat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian hibah wajib memenuhi syarat: memiliki perjanjian tertulis, digunakan sesuai tujuan yang disepakati, dan wajib disampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala.

Selain itu, jika terdapat indikasi pengelolaan yang tidak sesuai peruntukan, pemalsuan dokumen, atau pengayaan diri sendiri/orang lain/korporasi, maka hal tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta hingga paling banyak Rp1 miliar.

Belum lagi jika ditemukan adanya pemalsuan surat atau dokumen pertanggungjawaban, hal ini masuk ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.

Menyusul adanya berbagai kecurigaan ini, sejumlah kalangan dengan tegas meminta Kejaksaan Negeri Asahan, Kepolisian Resor Asahan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera turun tangan melakukan penelusuran dan penyelidikan menyeluruh. Mulai dari meneliti kelayakan pemberian hibah, kesesuaian rencana anggaran, bukti-bukti pengeluaran, pelaksanaan kegiatan hingga audit atas pemasukan dari iuran anggota.

"Kami minta jangan sampai ada penutup-nutupan. Usut tuntas setiap lembar dokumennya. Ini menyangkut kepercayaan ribuan ASN yang bekerja jujur setiap hari, sekaligus menyangkut uang negara yang tak boleh habis begitu saja tanpa jejak yang jelas," tegas pihak tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari jajaran pengurus DPK KORPRI Kabupaten Asahan maupun dari pihak terkait lainnya. (tec)

Wakil Bupati Asahan Kobarkan Semangat Merah Putih Lewat Kirab dan Pengibaran Bendera di Desa Silo Baru

admin — Sun, 02 Aug 2026 21:34:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suara pekikan "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" menggema keras di sepanjang jalan menuju kawasan Wisata Mangrove, Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Minggu (02/08/2026). Semangat kebangsaan begitu terasa menyelimuti pelaksanaan Kirab dan Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekira pukul 10.00 Wib, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., hadir langsung memimpin dan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Turut hadir Camat Silau Laut, Kepala Desa Silo Baru Ahmad Sofyan, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Asahan, tokoh agama, tokoh pemuda, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotmar, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan pelepasan peserta kirab oleh Wakil Bupati dari Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (MPI) Klep Silo Baru, Dusun X, menuju kawasan Wisata Mangrove. Sejak langkah pertama dimulai, ratusan pelajar berjalan penuh semangat sambil mengibarkan Bendera Merah Putih di tangan masing-masing, menciptakan pemandangan indah berupa lautan warna merah putih yang membentang jauh. Di tengah barisan juga dikibarkan bendera raksasa sepanjang 20 meter sebagai lambang persatuan, kebersamaan, dan kecintaan mendalam terhadap tanah air.

Antusiasme tidak hanya datang dari kalangan pelajar, mahasiswa dan anggota Gerakan Pramuka juga bergerak bersama warga, bersorak riuh mengisi suasana dengan semangat kemerdekaan. Setibanya di lokasi tujuan, dilaksanakan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih yang berlangsung khidmat, penuh rasa bangga sekaligus haru sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa.

Kepala Desa Silo Baru Ahmad Sofyan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan penyelenggaraan bersama antara Pemerintah Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Air Joman, dan Kecamatan Tanjung Balai. Ia sangat mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati serta antusiasme luar biasa yang ditunjukkan seluruh elemen masyarakat. "Semoga kegiatan ini dapat semakin memperkokoh persatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan menanamkan kecintaan yang mendalam kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah desa, penyelenggara, dan seluruh warga yang berpartisipasi aktif. Menurutnya, perayaan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sarana berharga untuk menanamkan nilai patriotisme dan cinta tanah air terutama kepada generasi penerus.

Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk memberikan dorongan semangat kepada kontingen Pramuka Kabupaten Asahan yang akan bertolak mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur. "Jaga nama baik daerah, tunjukkan kedisiplinan, perluas wawasan, dan ukirlah prestasi yang membanggakan," pesannya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengabarkan bahwa Pemkab Asahan bersama jajaran Forkopimda telah menyiapkan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan lainnya. Di antaranya Pengibaran Bendera Merah Putih tingkat kabupaten yang direncanakan berpusat di Bagan Asahan pada 10 Agustus 2026, serta Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang akan dilaksanakan di Alun-Alun Kota Kisaran.

Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi, dan masyarakat luas untuk turut meramaikan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera, memasang umbul-umbul bernuansa merah putih, serta mengisinya dengan kegiatan positif yang mempererat kebersamaan. "Mari kita kobarkan semangat Merah Putih di seluruh penjuru Kabupaten Asahan. Bersama kita wujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" tegasnya menutup pernyataan.

Seluruh rangkaian kegiatan kirab hingga pengibaran bendera berjalan lancar, tertib, dan aman hingga selesai. (dre)

Jaringan Narkoba Terungkap di THM Helen's Night Mart Polrestabes Medan Sita Sejumlah Narkoba dan Ringkus Pengedar

admin — Sun, 02 Aug 2026 18:43:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika yang dikemas dalam cartridge vape atau yang dikenal dengan sebutan Pod Getar,di Tempat Hiburan Malam (THM) HW Helen's Night Mart Jalan Setia Budi, Kel.Tanjung Rejo, Kec.Medan Sunggal, Minggu (02/08/26) dini hari.

Operasi yang dimulai sejak Sabtu (01/08) malam hingga Minggu (02/08) pagi itu melibatkan personel gabungan dari Polrestabes Medan, TNI, hingga Bea Cukai.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya peredaran vape narkoba di lokasi hiburan malam tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan.

Petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial FA (24), dan ditemukan 3 pcs vape narkoba bermerk EL CHAPO, yang disimpan di dalam kotak kartu UNO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FA mengaku vape narkoba tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan dijual dengan harga sekitar Rp.2.150.000 per bungkus. Ia juga mengaku, memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial DDA, yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang kami dapatkan. Kami sedang kembangkan kasus ini, terutama untuk menangkap pemasok vape narkoba dari pelaku, tim sedang bekerja," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Selain mengungkap peredaran vape narkoba, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 250 pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil tes urine, tiga orang pengunjung terdiri dari dua pria dan satu perempuan dinyatakan positif narkoba.

"Bersama tim gabungan, kami kemudian melakukan pemeriksaan urine terhadap 250 pengunjung. Hasilnya, kami temukan ada 3 pengunjung yang positif narkoba. Ini juga akan kami kembangkan," tambah Rafli.

Guna kepentingan penyidikan, THM Helen's Night Mart saat ini disegel pihak yang berwajib, dan telah dipasangi garis Polisi.(W05

MENJAGA GENERASI, MENOLAK PERSEKUSI

admin — Sun, 02 Aug 2026 17:42:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pada akhir Juli lalu, saya bersama tim mengunjungi sejumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Timur.

Di balik tembok rutan dan lapas, kami tidak hanya melihat persoalan kelebihan penghuni, pembinaan, keamanan, dan administrasi. Ada kenyataan sosial lain yang mengusik pikiran.

Kami mendapati sejumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang tersangkut perkara atau memiliki riwayat perilaku seksual sesama jenis.

Sebagian besar masih berusia muda.

Menurut keterangan petugas, beberapa di antara mereka juga diketahui mengidap HIV.

Temuan itu membuat saya prihatin. Namun, informasi mengenai kondisi kesehatan tetap harus diperlakukan secara hati-hati. HIV merupakan diagnosis medis yang bersifat pribadi dan tidak boleh dijadikan cap untuk merendahkan seseorang.

HIV juga bukan identitas seksual. Penyakit ini dapat menular melalui berbagai perilaku berisiko dan bisa dialami siapa saja.

Meski demikian, pengalaman di lapangan tersebut sulit dilepaskan dari fenomena yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat semakin sering membongkar kegiatan seksual sesama jenis yang diselenggarakan secara terorganisasi di hotel, vila, apartemen, dan tempat hiburan di berbagai kota.

Kegiatan semacam itu terkadang memiliki penyelenggara, memungut biaya, menggunakan jaringan digital, serta berpotensi bersinggungan dengan pornografi, narkotika, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penyebaran penyakit menular seksual.

Negara tentu tidak boleh menutup mata.

Kegelisahan serupa tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029.

Dalam lampirannya, "penyebaran budaya LGBTQ" dicantumkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial dan budaya, bersama judi daring, penyalahgunaan narkotika, perang informasi, radikalisme, perdagangan ilegal, dan serangan siber.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, kemudian mendorong agar arah kebijakan tersebut dilanjutkan melalui pembentukan undang-undang.

Dorongan itu patut dibahas secara serius. Bukan melalui teriakan kebencian, tetapi dengan kajian agama, hukum, kesehatan, pendidikan, psikologi, dan sosiologi yang matang.

Peringatan Keras dalam Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam, perbuatan kaum Nabi Luth memperoleh peringatan dan kecaman yang sangat keras.

Salah satu hadis yang sering dikutip berasal dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya."

(HR Tirmidzi Nomor 1456)

Hadis tersebut menunjukkan betapa beratnya perbuatan itu dalam perspektif ajaran Islam.

Namun, hadis tidak boleh dipotong dari keseluruhan tradisi hukum Islam, kemudian dijadikan seruan agar masyarakat menganiaya atau membunuh orang yang dicurigai sebagai LGBT.

Dalam hukum Islam terdapat syarat pembuktian, kewenangan hakim, proses peradilan, dan otoritas pemerintahan yang sah.

Penetapan kesalahan serta pelaksanaan hukuman bukan kewenangan individu, organisasi, penceramah, maupun kerumunan massa.

Terlebih jika tuduhan hanya didasarkan pada penampilan, cara berbicara, pergaulan, pakaian, atau dugaan orientasi seksual seseorang.

Membunuh dan menganiaya orang di luar proses hukum tetap merupakan kejahatan.

Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa Perpres Nomor 111 Tahun 2025 bukanlah aturan pidana khusus yang menjadikan setiap individu LGBTQ sebagai ancaman negara.

Yang ditempatkan sebagai ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya atau normalisasi perilakunya.

Pembedaan ini sangat penting.

Negara dapat menolak normalisasi perilaku yang dipandang bertentangan dengan agama dan budaya, membatasi penyebarannya, serta melindungi anak-anak dari paparan seksual.

Namun, negara tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan label, prasangka, atau dugaan identitas.

Undang-Undang Tidak Boleh Sekadar Slogan

Dorongan membentuk undang-undang khusus perlu diuji secara jernih.

Nama "UU Anti-LGBT" mungkin terdengar tegas. Akan tetapi, hukum tidak boleh dibangun dari slogan dan kemarahan sesaat.

Undang-undang harus menjelaskan secara terang:

Apa yang dilarang?

Apakah perbuatan seksual di ruang publik, pornografi, pesta seksual komersial, propaganda kepada anak, eksploitasi, pemaksaan, prostitusi, perdagangan orang, atau penyalahgunaan narkotika?

Bagaimana pembuktiannya?

Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban?

Apa sanksinya?

Bagaimana mencegah penyalahgunaan kewenangan?

Tanpa batas yang jelas, regulasi dapat berubah menjadi alat pemerasan dan main hakim sendiri.

Orang dapat ditangkap hanya karena penampilan. Rumah dapat digerebek berdasarkan fitnah. Konflik pribadi bisa dibungkus dengan tuduhan moral. Aparat pun berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

KUHP nasional sebenarnya telah menyediakan instrumen untuk menindak perbuatan cabul, kekerasan seksual, pornografi, eksploitasi anak, perdagangan orang, dan berbagai tindakan seksual yang dilakukan secara terbuka atau dengan paksaan.

Karena itu, kebutuhan akan undang-undang baru harus dikaji berdasarkan kekosongan hukum yang nyata, bukan semata-mata tekanan politik.

HIV Bukan Alat untuk Menstigma

Aspek kesehatan juga membutuhkan kejernihan.

Perilaku seksual berisiko memang harus dicegah. Pendidikan mengenai kesetiaan dalam perkawinan, kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, narkotika, dan penyakit menular seksual perlu diperkuat.

Namun, HIV tidak boleh dijadikan alat untuk menempelkan stigma kepada satu kelompok tertentu.

Stigma justru membuat orang takut menjalani tes, menyembunyikan kondisinya, dan menjauh dari layanan pengobatan.

Ketegasan moral harus berjalan bersama kebijakan kesehatan yang ilmiah dan manusiawi.

Pengalaman di UPT Pemasyarakatan juga memperlihatkan bahwa pendekatan pidana saja tidak cukup.

Tahanan dan warga binaan yang masih muda membutuhkan pembinaan agama, konseling psikologis, pemeriksaan kesehatan, pendidikan keluarga, rehabilitasi perilaku, dan pendampingan setelah bebas.

Rutan dan lapas tidak boleh menjadi tempat berkembangnya kekerasan seksual, eksploitasi, atau perilaku seksual berisiko antarpenghuni.

Pengawasan harus diperkuat. Penempatan tahanan dan warga binaan perlu mempertimbangkan keamanan serta kerentanan masing-masing. Petugas juga harus dibekali kemampuan menghadapi persoalan kesehatan mental, seksual, dan penyakit menular tanpa diskriminasi.

Menjaga Moral Tanpa Kehilangan Kemanusiaan

Kita perlu menjaga generasi muda.

Keluarga harus diperkuat. Sekolah dan lembaga agama tidak boleh diam. Platform digital mesti diawasi agar tidak menjadi ruang perekrutan, eksploitasi, pornografi, atau penyebaran materi seksual kepada anak-anak.

Tetapi perjuangan menjaga moral bangsa tidak memerlukan amuk.

Indonesia berdiri di atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sila itu berjalan bersama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Negara harus tegas terhadap perbuatan yang melanggar agama, kesusilaan, kesehatan publik, dan hukum.

Pada saat yang sama, negara wajib memastikan tidak seorang pun dipukul, dipermalukan, diperas, disiksa, atau dibunuh hanya berdasarkan kecurigaan.

Menjaga moral membutuhkan keberanian.

Menjaga agar keberanian itu tidak berubah menjadi kezaliman membutuhkan kebijaksanaan.

LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG

admin — Sun, 02 Aug 2026 16:57:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP), Ir. Syafaruddin Sikumbang, mendesak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Jhon Ester Lase beserta jajaran untuk segera mengusut proyek pembangunan yang berada di Jalan Asrama Nomor 10, Kelurahan Sei Kambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, tepat di samping Warung Sate Tegal. Bangunan tersebut menjadi sorotan karena diduga belum memasang papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi proyek.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (2/8/2026), Syafaruddin Sikumbang menilai lemahnya pengawasan terhadap pembangunan gedung berpotensi mempengaruhi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Patut dipertanyakan mengapa target PAD dari sektor PBG tidak tercapai. Kami menduga salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap bangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan, atau adanya proses pengurusan izin yang dinilai berbelit-belit," ujar Syafaruddin.

LTKP juga meminta Dinas Perkimcikataru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapangan. Menurut Syafaruddin, apabila terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan oleh aparatur, maka harus dilakukan pemeriksaan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami meminta Kadis Perkimcikataru tidak menutup mata. Jika memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau permainan oknum di tingkat dinas, kecamatan maupun kelurahan, harus diusut secara transparan dan ditindak sesuai aturan. Namun dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif," tegasnya.

Sorotan terhadap proyek tersebut juga datang dari masyarakat sekitar. Warga mengaku hingga kini belum melihat adanya papan informasi yang memuat nomor maupun status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi pembangunan.

"Kami berharap pemerintah turun mengecek apakah bangunan ini sudah mengantongi izin atau belum. Kalau memang sudah memiliki izin, sebaiknya dipasang plangnya agar masyarakat tidak bertanya-tanya," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, pemasangan papan informasi perizinan merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa pembangunan telah memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Karena itu, masyarakat berharap Dinas Perkimcikataru Kota Medan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan proyek tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Warga juga meminta pemerintah bertindak tegas apabila nantinya ditemukan pelanggaran administrasi maupun ketentuan perizinan. Penegakan aturan secara adil dan tanpa tebang pilih dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta menjaga tertib penyelenggaraan pembangunan di Kota Medan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik bangunan maupun dari Dinas Perkimcikataru Kota Medan terkait status perizinan proyek tersebut. Redaksi Media Sumut24 Group tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.red

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah, PLN UIP SBU dan Pemkot Subulussalam Kolaborasi Dukung Pembangunan PLTA Kumbih 3

admin — Sun, 02 Aug 2026 10:38:00 +0700+0700

sumut24.co -SUBULUSSALAM , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Subulussalam guna mendukung percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 3.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kunjungan silaturahmi dan koordinasi yang dipimpin Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan, bersama jajaran ke Kantor Wali Kota Subulussalam pada Selasa, 28 Juli 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Subulussalam menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan komitmen dalam mendukung pembangunan PLTA Kumbih 3 sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Kehadiran pembangkit ini diharapkan dapat meningkatkan bauran energi bersih nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di Aceh dan sekitarnya.

Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bantjin, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.
"Pemerintah Kota Subulussalam menyambut baik langkah PLN dalam membangun PLTA Kumbih 3. Kami siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki agar proyek ini berjalan lancar. Kami berharap kehadiran PLTA Kumbih 3 tidak hanya meningkatkan keandalan pasokan listrik, tetapi juga mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Haji Rasyid Bantjin.

General Manager PLN UIP SBU, Rizky Aftarianto, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Kolaborasi yang erat antara PLN dan Pemerintah Kota Subulussalam menjadi kunci dalam mendukung kelancaran pembangunan PLTA Kumbih 3. Melalui sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, PLN optimistis proyek ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Pembangunan PLTA Kumbih 3 juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan untuk menghadirkan pasokan listrik yang andal, berkualitas dan ramah lingkungan," jelas Rizky.

Senada, Manager PLN UPP SBU 4, Parlindungan, menambahkan bahwa koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kota Subulussalam akan terus dilakukan pada setiap tahapan pembangunan guna memastikan proyek berjalan sesuai target.

"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Subulussalam. Sinergi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pembangunan PLTA Kumbih 3. PLN UPP SBU 4 berkomitmen menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan serta melaksanakan proyek sesuai prinsip keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan lingkungan," ujar Parlindungan.

Kolaborasi antara PLN UIP SBU melalui PLN UPP SBU 4 dan Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan semakin memperkuat percepatan pembangunan PLTA Kumbih 3 sehingga mampu mendukung penyediaan energi bersih, meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah dan pencapaian target transisi energi nasional. (C04)

USU Raih Program Media Relations Terbaik Pada MRA 2026

admin — Sun, 02 Aug 2026 10:33:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih "silver winner" untuk kategori Program Media Relations Terbaik dalam ajang Media Relations Award (MRA) 2026 yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan tersebut diberikan atas karya kehumasan bertajuk "Kemendiktisaintek Apresiasi Posko USU Peduli, Siapkan Dukungan Pendanaan Hingga Rp50 Miliar."

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, kepada perwakilan USU dalam seremoni Media Relations Award 2026, di Jakarta, Jumat 31 Juli 2026 malam.

Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi USU dalam membangun komunikasi publik yang informatif, akurat, dan berdampak bagi masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika, khususnya insan kehumasan USU, yang terus berupaya menghadirkan informasi berkualitas kepada publik. Kami memandang komunikasi publik sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat reputasi institusi. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik," kata Prof. Muryanto Amin.

Menurut Rektor USU, capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa berbagai program dan kontribusi USU dapat tersampaikan secara luas melalui pengelolaan hubungan media yang profesional.

Direktur Humas, Promosi, dan Protokoler USU, Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ)., Sp.KJ(K), yang hadir mewakili universitas pada acara mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi tim.

"Media relations bukan sekadar membangun hubungan dengan media, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki nilai, akurasi, dan manfaat. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik USU serta memperkuat sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan berbagai capaian dan kontribusi universitas," ujar Elmeida.

Media Relations Award merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan SPS untuk mengapresiasi institusi yang dinilai berhasil membangun hubungan strategis dengan media melalui program komunikasi yang kreatif, dan efektif.

Penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen USU dalam menghadirkan komunikasi publik yang profesional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. (C04)

Teguh Santosa: Prabowo dapat Jadi Juru Damai Korut-Korsel

admin — Sun, 02 Aug 2026 09:31:00 +0700+0700

JAKARTA — Permintaan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myun secara khusus meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membantu menjembatani kembali hubungan diplomatik yang merenggang antara Republik Korea (Korea Selatan) dan. Republik Rakyat Demokrati Korea (Korea Utara) dipandang sebagai pengakuan terhadap reputasi rekam jejak politik luar negeri dalam sejumlah isu politik global.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengatakan, permintaan itu sangat beralasan karena Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan kedua Korea. Sejak era kepemimpinan Presiden pertama RI Soekarno hingga saat ini, Indonesia konsisten memelihara hubungan diplomatik yang harmonis, terbuka, dan bersahabat baik dengan pemerintah di Seoul maupun di Pyongyang, tanpa pernah kehilangan netralitasnya.

Penulis buku "Reunifikasi Korea: Game Theory" yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran ini menjelaskan, berbekal latar belakang historis dan kepercayaan politik tersebut, Teguh yakin Presiden Prabowo dapat tampil menjadi pemain kunci dalam peredaan ketegangan di Semenanjung Korea. Kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan aktif dalam diplomasi perdamaian dunia dinilai sangat tepat untuk memimpin inisiatif dialog damai di kawasan Asia Timur yang strategis ini.

Sebagai pihak yang memiliki pengalaman dalam berinteraksi dan melakukan studi yang komprehensif tentang Korea Utara, Teguh mengatakan dirinya siap memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah Indonesia guna mendukung suksesnya misi perdamaian tersebut.

Menurut pengamatan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea ini, sekarang adalah momentum yang baik untuk memulai kembali pembicaraan damai kedua Korea, mengingat Presiden Lee berasal dari kubu politik progresif di Korea Selatan yang memandang Korea Utara sebagai partner dialog untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Pendekatan progresif ini diyakini jauh lebih terbuka dibandingkan beberapa pemerintahan konservatif sebelumnya yang memandang Korea Utara sebagai sumber ancaman keamanan dan stabilitas kawasan.

Kendati demikian, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu tidak menepis kenyataan bahwa memang ada perbedaan situasi hubungan kedua Korea setelah pembicaraan damai antara Moon Jae-in dan Kim Jong Un pada tahun 2018 dan 2019 dengan situasi saat ini. Dinamika politik domestik di kedua negara telah bergeser secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan pendekatan diplomasi baru yang lebih adaptif.

Kedua Korea terbelah menjadi negara yang berbeda segera setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia di tahun 1945. Pada tahun 1948, kedua Korea membentuk pemerintahan di masing-masing negara. Puncak dari ketegangan ini adalah perang yang beralangsung pada 1950 hingga gencatan senjata di tahun 1953.

Setelah itu, berbagai upaya dilakukan kedua negara untuk membicarakan prospek perdamaian dan penyatuan kembali kedua negara seperti sebelum masa penjajahan Jepang. Presiden Kim Daejung dan Presiden Roh Moohyun dari kubu progresif Korea Selatan pada tahun 2000 dan 2007 pernah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il di Pyongyang untuk membicarakan skema perdamaian dan penyatuan kedua negara.

Di era Presiden Lee Myungbak dan Presiden Park Geunhye (2008-2017) dari kubu konservatif, hubungan kedua negara kembali memburuk. Peluang perdamaian kembali terjadi di era Presiden Moo Jaein (2017-2022). Seperti pendahulunya dari kubu progresif, Moon Jaein membuka kembali pembicaraan damai dengan Korea Utara. Dia berkunjung ke Pyongyang di tahun 2018 dan memfasilitasi pembicaraan damai antara Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump.

Peluang perdamaian ini kembali meredup di era Yoon Sukyeol yang mengikuti jejak para pendahulunya dari kubu konservatif. Yoon Sukyeol digulingkan dari kekuasaanya tahun 2024 karena menerbitkan status darurat militer di akhir tahun sebelumnya.

Di sisi Korea Utara, pada Januari 2024 Kim Jong Un "mengubur" keinginan reunifikasi Semenanjung Korea dan mengambil kebijakan "two state solution" karena kecewa dengan sikap maju-mundur Korea Selatan. Dalam amandemen Konstitusi Korea Utara semua gagasan mengenai reunifikasi dihapuskan. Korea Utara bahkan menghancurkan semua monumen dan membubarkan semua lembaga yang terkait dengan isu reunifikasi.

Teguh mengatakan, berbagai hambatan psikologis dan politik masa lalu ini perlu dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar.

"Yang penting saat ini adalah mengakhiri status quo konflik dengan mengubah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 menjadi perjanjian damai yang permanen," ujar Teguh yang telah puluhan kali berkunjung ke Korea Utara dan Korea Selatan.

"Dengan dukungan penuh dari kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, saya yakin babak baru stabilitas dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea dapat kembali diwujudkan," demikian Teguh. Rel

Waduh..! Jual Ubas, Kakek 56 Tahun Diboyong Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

admin — Sat, 01 Aug 2026 21:58:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Usia senja yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga dan menimang cucu justru dijalani dengan cara berbeda oleh S alias Ipul (56). Pria yang tinggal di Perumahan Granit Indah Residence, Jalan Bandar Labuhan, Desa Tandukan Raga, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang itu harus berakhir di tangan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Ironisnya, saat petugas Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Unit I Subnit II melakukan penggerebekan pada Selasa, 14 Juli 2026 sekitar pukul 18.30 WIB, sang kakek sedang santai berbaring di tempat tidurnya. Diduga berharap ada pembeli yang datang, namun kejutan yang diterimanya justru kedatangan personel kepolisian yang langsung melakukan penyergapan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa dua paket plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,43 gram, satu blok plastik klip kosong, satu sekop plastik kecil yang diduga digunakan untuk mengemas sabu, serta satu unit telepon genggam Samsung warna hitam.

Tanpa perlawanan berarti, Syaifullah langsung diamankan bersama seluruh barang bukti dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan kasus.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., membenarkan penangkapan tersebut. Ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak sekali-kali mencoba terlibat dalam peredaran narkotika.

"Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah mencoba mengedarkan, menjual, ataupun menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Ancaman hukumannya sangat berat dan kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu," tegas Kompol Dr. Fery Kusnadi. Sabtu (1/8/2026) malam.

Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memburu para pelaku peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Kepolisian juga mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.red

Rico Waas Pesankan Sportivitas dan Semangat Pantang Menyerah di BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan 2026

admin — Sat, 01 Aug 2026 19:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para peserta BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan Tahun 2026 untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan setiap perlombaan sebagai ajang belajar serta mengembangkan kemampuan. Menurutnya, kemenangan memang membanggakan, namun sikap yang baik selama bertanding merupakan nilai yang jauh lebih berharga.

Pesan tersebut disampaikan Rico Waas diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan T. Chairuniza saat membuka BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan di Jalan Masjid Raya, Sabtu (1/8/26).

Turut hadir Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal, Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah, Camat Medan Area Dedy Rustam Alamsyah, perwakilan Kapolsek Medan Kota, Ketua Panitia Ico Amrizal, jajaran KNPI Kota Medan, serta ratusan atlet yang mengikuti kejuaraan.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan Kadispora, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada KONI Kota Medan, panitia pelaksana, komunitas BMX, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga kejuaraan tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Menurutnya, kejuaraan seperti ini menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga membutuhkan komitmen, kerja sama, serta ruang kompetisi yang berkelanjutan bagi para atlet.

"Olahraga tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan," ujar Chairuniza membacakan sambutan Wali Kota.

Rico Waas juga menilai BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan menjadi wadah bagi atlet untuk mengukur hasil latihan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Dari kompetisi seperti inilah diharapkan lahir atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Kota Medan di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Chairuniza menegaskan Pemko Medan berkomitmen mendukung pengembangan olahraga melalui pembinaan yang berkesinambungan, penyelenggaraan kompetisi, serta penguatan sinergi bersama KONI, pengurus cabang olahraga, sekolah, dan komunitas.

"Semakin banyak ruang yang tersedia bagi atlet untuk berkembang, semakin besar pula peluang lahirnya prestasi," kata Kadispora.

Kepada seluruh peserta, Rico Waas berpesan agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati sesama atlet, serta menjadikan setiap perlombaan sebagai kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan.

Selain itu, Kadispora juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung perkembangan olahraga di Kota Medan. Dukungan dari keluarga, komunitas, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi energi positif dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi.

"Saya berharap BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan Tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, sekaligus melahirkan bibit-bibit atlet terbaik yang menjadi kebanggaan Kota Medan di masa mendatang", ucapnya.

Pembukaan kejuaraan ditandai dengan aksi bersepeda BMX yang dilakukan Kadispora Kota Medan T. Chairuniza bersama Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal dan Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah. Setelah itu, ketiganya melepas peserta pertama sebagai tanda dimulainya BMX Drag Bike Piala Wali Kota Medan Tahun 2026. Rel

Bank Sumut Gelar Akad Massal KPR Sejahtera FLPP "Rumah Subsidi Menyala" di PRSU

admin — Sat, 01 Aug 2026 19:52:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

PT Bank Sumut menggelar acara Akad Massal KPR Sejahtera Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bertajuk "Rumah Subsidi Menyala" di Panggung Keong Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Sabtu (1/8/2026).

Sebanyak 66 konsumen secara resmi menandatangani akad kredit perumahan subsidi ini sebagai bentuk komitmen nyata bersama dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau di Sumatera Utara.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda) yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumen, Faisal Panggabean, serta dipandu oleh Pemimpin Departemen Solusi Pembiayaan Perumahan Divisi Kredit Konsumen Bank Sumut, Muhammad Zulham Dispo.

Turut hadir jajaran tokoh penting dan pemangku kepentingan perumahan di Sumut antara lain Rakutta Karo-Karo, Ketua DPD REI Sumut, Ir. Andi Atmoko Ketua BPOD REI Sumut), Bustamiran Rangkuti, ST., MT. (Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumut), Sabar Parulian Manalu selaku Kepala Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan.

Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumen, Faisal Panggabean, menegaskan bahwa Bank Sumut siap menjadi garda terdepan sebagai regional bank yang inklusif dalam mendukung program strategis pemerintah pusat maupun daerah.

"Program KPR Sejahtera FLPP bukan sekadar memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap rumah yang dibangun akan menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, perdagangan, hingga sektor UMKM," ujar Faisal.

Ia menambahkan, Bank Sumut berkomitmen memastikan bahwa akses pembiayaan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja.

"Setiap keluarga berhak atas rumah pertama yang layak. Setelah proses BI Checking/SLIK OJK bersih (di bawah Rp1 juta), seluruh pekerja baik ASN, driver/sopir, pekerja kebersihan, hingga pedagang bakso berhak memiliki rumah bersubsidi."

Ketua BPOD REI Sumut, Ir. Andi Atmoko, menyampaikan bahwa akad massal 66 konsumen hari ini merupakan bagian dari langkah besar mencapai target 4.000 unit akad KPR subsidi yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Hingga akhir Juli 2026, capaian realisasi berada di angka 500 unit, sehingga masih ada sisa waktu 5 bulan untuk mengejar 1.500 hingga 3.500 target akad lanjutan.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sumut, Rakutta Karo-Karo, mengungkapkan realisasi REI Sumut per 30 Juni 2026 telah menyentuh 2.844 unit. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan mitigasi kendala di lapangan, terutama terkait persoalan SLIK OJK dan administrasi kredit bagi ASN maupun pekerja informal.

"Kami di REI terus berupaya ekstra keras dan tetap optimis di tengah tantangan ekonomi. Kolaborasi bersama Bank Sumut dan asosiasi pengembang harus berjalan harmonis agar target pemerintah dapat tercapai," tegas Rakutta.

Ia juga menyoroti potensi besar dari sektor pekerja non-ASN/informal di Sumut, seperti sebanyak 2.500 Driver di Pelabuhan Belawan dengan estimasi penghasilan Rp 5 juta – Rp 15 juta per bulan.

Selain itu terdapat 5.000 Pekerja Kebersihan Pemko Medan yang tersebar di 300 lebih kelurahan dengan penghasilan rata-rata Rp 3,5 juta per bulan.

Potensi pekerja ini diharapkan dapat diakomodasi dan diasesmen dengan fleksibel oleh Bank Sumut guna mendukung program nasional oleh Presiden Prabowo 3 juta rumah subsidi. Mengakhiri rangkaian sambutan, Rakutta Karo-Karo menyampaikan pesan hangat dan apresiasi mendalam kepada para debitur yang melakukan akad kredit massal.

"Selamat kepada bapak dan ibu yang hari ini resmi memiliki hunian baru. Tolong dijaga dan dirawat rumahnya dengan baik. Di sinilah tempat bapak/ibu membesarkan anak-anak dan keluarga. Semoga rumah baru ini menjadi berkah, menambah rezeki, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga." (W04)

SMP dan SMA Al-Amjad Masuk Jajaran Sekolah Berprestasi Nasional Versi Puspresnas

admin — Sat, 01 Aug 2026 18:13:00 +0700+0700

SMP dan SMA Al-Amjad Masuk Jajaran Sekolah Berprestasi Nasional Versi Puspresnas

Medan|sumut24.co

SMP Al-Amjad dan SMA Al-Amjad mencatatkan prestasi membanggakan setelah masuk dalam jajaran sekolah dengan jumlah prestasi peserta didik terbanyak berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) yang dikelola Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sabtu (1/8).

Berdasarkan data yang diakses pada 17 Juli 2026, SMP Al-Amjad membukukan 49 prestasi peserta didik yang telah terkurasi oleh Puspresnas.

Capaian tersebut menempatkan SMP Al-Amjad pada peringkat ke-433 dari 14.388 SMP di Indonesia, peringkat ke-9 dari 739 SMP di Sumatera Utara, serta peringkat kedua dari 77 SMP di Kota Medan.

Sementara itu, SMA Al-Amjad mencatatkan 240 prestasi peserta didik.

Jumlah tersebut mengantarkan SMA Al-Amjad berada di peringkat ke-93 dari 9.294 SMA secara nasional, peringkat keenam dari 631 SMA di Sumatera Utara, serta peringkat kedua dari 88 SMA di Kota Medan.

Dengan capaian tersebut, SMP dan SMA Al-Amjad menjadi sekolah swasta Islam dengan jumlah prestasi peserta didik tertinggi di Kota Medan berdasarkan data SIMT Puspresnas.

Prestasi yang diraih peserta didik Al-Amjad berasal dari berbagai bidang, mulai dari olahraga, akademik, karya tulis ilmiah, hingga seni.

Keragaman prestasi tersebut mencerminkan pembinaan talenta yang dilakukan sekolah secara menyeluruh, sehingga peserta didik memiliki kesempatan mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing.

Ketua Yayasan Haji Hasballah Yunus, Fadhullah, S.E., M.M mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara konsisten dengan melibatkan sekolah, orang tua, dan peserta didik.

"Peringkat ini menegaskan bahwa arah pembinaan talenta yang kami bangun selama ini sudah tepat. Namun bagi kami, ini bukan garis akhir. Yayasan berkomitmen memperluas ruang bagi lebih banyak siswa untuk berkompetisi dan mengembangkan potensinya, sesuai dengan visi Al-Amjad untuk mencetak generasi yang unggul dan berakhlak," ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut juga didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang terus dikembangkan yayasan, mulai dari fasilitas olahraga, ruang kegiatan seni, hingga sarana pendukung riset dan penulisan karya ilmiah.

Perguruan Islam Al-Amjad menegaskan pemeringkatan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan prestasi peserta didik.

"Ke depan, sekolah akan memperluas kesempatan mengikuti berbagai kompetisi sekaligus memperkuat pembinaan di bidang sains, matematika, bahasa, seni, olahraga, dan keislaman," ujar Fadhullah, S.E., M.M

*Tentang Perguruan Islam Al-Amjad*
Perguruan Islam Al-Amjad merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Haji Hasballah Yunus yang menyelenggarakan pendidikan mulai jenjang PG/TK hingga SMA. Seluruh jenjang telah terakreditasi A dan saat ini melayani sekitar 2.000 peserta didik.

(Red)

Otsus Papua Harus Jadi Instrumen Perlindungan OAP, Bukan Sekadar Transfer Anggaran

admin — Sat, 01 Aug 2026 17:57:00 +0700+0700

MANOKWARI – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan transfer anggaran, melainkan sebagai instrumen politik dan pembangunan yang bertujuan melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di tengah dinamika geopolitik internasional.

Hal tersebut disampaikan Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), Filep Wamafma, saat memberikan kuliah umum bertajuk Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Geopolitik Internasional di Kampus I IHTP, Manokwari.

Menurut Filep, Otsus merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua melalui pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

"Otsus Papua merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Otsus tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga menjadi perekat hubungan antara pemerintah pusat dan Papua sekaligus memberikan ruang afirmasi politik bagi Orang Asli Papua.

Filep menjelaskan bahwa berbagai jabatan strategis di Papua, mulai dari gubernur, bupati hingga keanggotaan DPR, telah memberikan ruang yang lebih besar bagi OAP. Selain itu, terdapat kursi afirmasi Otsus yang secara khusus disediakan untuk representasi masyarakat Papua.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang kini menjadi perhatian di tingkat internasional. Menurutnya, persoalan tanah adat menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi Otsus.

"Di Papua tidak ada tanah kosong karena semuanya memiliki pemilik adat," tegasnya.

Karena itu, keberhasilan Otsus harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi Orang Asli Papua beserta hak-hak adat mereka, bukan hanya dari besarnya dana yang dialokasikan.

"Ketika Otsus gagal memproteksi OAP, dengan sendirinya Otsus kehilangan arah. Jika Otsus gagal, kira-kira strategi apa lagi yang negara kasih buat Papua," katanya.

Meski demikian, Filep menilai Papua harus mulai mempersiapkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan energi yang dimiliki sehingga tidak selamanya bergantung pada skema Otsus.

Ia juga mengkritisi implementasi Undang-Undang Otsus. Menurutnya, penyusunan regulasi berlangsung relatif cepat, namun tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, mengajak mahasiswa memahami persoalan Otsus Papua dalam perspektif geopolitik global.

Melalui berbagai contoh dinamika politik internasional, Teguh menjelaskan bahwa pembentukan maupun perubahan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah, konflik, serta kesepakatan internasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran media siber dalam menjaga persatuan bangsa melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang.

Menurut Teguh, JMSI memiliki tanggung jawab untuk menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di Papua.

Kuliah umum tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa dari IHTP, Universitas Caritas Indonesia (Uncri), dan Universitas Papua (Unipa), yang antusias mengikuti diskusi mengenai masa depan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif pembangunan dan geopolitik internasional.