450 Hektare Eks-HGU Tanjung Siram Disorot, GTRA Paluta Percepat Penanganan Sengketa

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:20:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, mempercepat upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan perkebunan PT Tindoan Bujing dan dugaan pemanfaatan lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Tanjung Siram. Kedua persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Rapat Bupati Paluta, Jumat (16/10/2026).

Rapat dipimpin langsung Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi teknis terkait.

Pembahasan difokuskan pada penanganan sengketa lahan di Kecamatan Dolok Sigompulon, termasuk persoalan batas kepemilikan tanah, legalitas penguasaan lahan perkebunan, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, serta kepastian hukum atas lahan yang menjadi objek sengketa.

Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat menghasilkan langkah penyelesaian yang terukur, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian GTRA Paluta adalah konflik agraria terkait aktivitas perkebunan PT Tindoan Bujing di Desa Padang Malakka, Kecamatan Dolok Sigompulon.

Persoalan tersebut mencuat setelah masyarakat menggelar aksi damai pada 26 Agustus 2026. Warga menyampaikan keberatan terkait penguasaan lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan leluhur, dugaan perluasan areal di luar izin, serta persoalan pemenuhan kewajiban sosial dan kemitraan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelaahan pertanahan yang dipaparkan dalam rapat, permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk izin lokasi PT Tindoan Bujing pada 2021 mencakup sekitar 347,11 hektare.

Namun, dari luasan tersebut, hanya sekitar 339,41 hektare yang disetujui. Sementara itu, sekitar 7,7 hektare lainnya tidak disetujui karena masuk dalam kawasan hutan lindung.

Persoalan batas dan status kepemilikan tanah juga menjadi perhatian. Terdapat 102 bidang tanah berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) tahun 2001 yang terindikasi tumpang tindih dengan areal operasional perusahaan. Kondisi ini memerlukan penelusuran dokumen serta rekonstruksi patok batas untuk memastikan letak dan status masing-masing bidang tanah.

Selain itu, data yang dipaparkan dalam rapat mencatat 177 Sertifikat Hak Milik (SHM) perseorangan dengan luas keseluruhan mencapai 3.470,178 hektare di kawasan tersebut.

Data-data tersebut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi agar penyelesaian konflik tidak merugikan masyarakat maupun pihak lain yang memiliki hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum.

Selain persoalan penguasaan lahan, GTRA Paluta turut menyoroti sejumlah aspek perizinan dan kewajiban yang perlu dipastikan pemenuhannya oleh PT Tindoan Bujing.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU), persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sekurang-kurangnya 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan kemitraan menjadi penting karena masyarakat setempat disebut menghadapi keterbatasan lahan mandiri untuk pengembangan kebun bersama perusahaan.

Sebagai salah satu opsi penyelesaian, GTRA tengah menjajaki kemungkinan pemenuhan kewajiban melalui penyertaan usaha produktif di sektor perkebunan dengan nilai yang setara.

Skema tersebut masih membutuhkan pembahasan dan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kepastian bentuk kemitraan, penerima manfaat, nilai usaha, serta mekanisme pelaksanaannya menjadi aspek yang perlu diperjelas sebelum diterapkan.

Kasus kedua berkaitan dengan lahan perkebunan eks-HGU PT Tanjung Siram seluas sekitar 450 hektare yang berada di Desa Aek Kanan dan Desa Padangmatinggi, Kecamatan Dolok Sigompulon.

Berdasarkan paparan dalam rapat koordinasi, masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2010 dan tidak dapat diperpanjang secara hukum. Permohonan perpanjangan sebelumnya terkendala penolakan masyarakat serta ketidaklengkapan dokumen administrasi.

Pada 2015, disebut telah tercapai kesepakatan pelepasan sebagian lahan sekitar 60 hektare untuk 60 warga setempat.

Namun, sisa lahan sekitar 390 hektare masih menjadi persoalan. Berdasarkan laporan yang dibahas dalam rapat, lahan tersebut diduga tetap dimanfaatkan atau dikelola pihak tertentu tanpa dasar perizinan yang sah.

Persoalan ini memunculkan tuntutan agar instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan, memastikan status penguasaan tanah, dan mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.

Status lahan eks-HGU tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dokumen pertanahan, riwayat penguasaan, serta dasar hukum aktivitas yang berlangsung di atasnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil nantinya memiliki landasan hukum yang jelas.

Dalam rapat tersebut, sejumlah dokumen perizinan PT Tanjung Siram turut menjadi perhatian. Berdasarkan hasil identifikasi yang dipaparkan, dokumen yang perlu dipastikan keberadaan dan pemenuhannya meliputi:

- Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- Persetujuan lingkungan dan dokumen UKL-UPL.
- Persetujuan teknis terkait pemenuhan baku mutu air limbah.
- Persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Dokumen persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas (Andalalin).

Kelengkapan dokumen tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan legalitas kegiatan usaha perkebunan.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan yang berlaku, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum dan sanksi administratif sesuai jenis pelanggaran serta kewenangan instansi terkait. Bentuk sanksi dapat mencakup teguran tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara kegiatan usaha apabila memenuhi persyaratan hukum.

Meski demikian, penetapan adanya pelanggaran dan pengenaan sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta keputusan pejabat yang berwenang.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mempercepat penanganan konflik agraria melalui koordinasi lintas sektor.

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024, sebagaimana menjadi dasar kebijakan yang dirujuk dalam rapat.

GTRA Paluta dipimpin oleh bupati selaku ketua, didampingi sekretaris daerah sebagai wakil ketua, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai ketua pelaksana harian.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan instansi teknis berupaya menyelaraskan data, memperjelas status lahan, serta merumuskan langkah penanganan terhadap kedua konflik yang berlangsung di Kecamatan Dolok Sigompulon.

Penyelesaian yang komprehensif diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga melindungi hak masyarakat, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, dan mencegah konflik serupa berulang.

Kejelasan status tanah, keterbukaan proses pemeriksaan, serta tindak lanjut atas kewajiban yang belum terpenuhi menjadi faktor penting untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat koordinasi GTRA Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paluta H. Basri Harahap, Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, S.Sos., Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, perwakilan Kodim 0212/Tapanuli Selatan, serta Anggota DPRD Paluta Gusman Efendi Siregar, S.Pt.

Sejumlah unsur dan instansi terkait lainnya juga hadir untuk mendukung koordinasi penanganan sengketa pertanahan tersebut.

Melalui keterlibatan berbagai pihak, penyelesaian konflik agraria di Paluta diharapkan dapat dilakukan berdasarkan data yang terverifikasi, ketentuan hukum, dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan serta ketertiban di daerah.zal

Peredaran Ganja 30,7 Kg Terungkap, Wabup Madina Dorong Perang Narkoba hingga Modus Vape

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:19:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara, Polres Mandailing Natal, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Apresiasi tersebut disampaikan Atika di Panyabungan, Jumat (16/10/2026), menyusul keberhasilan aparat mengungkap dua kasus yang melibatkan dugaan pengangkutan ganja dengan total barang bukti mencapai 30,7 kilogram.

Atika menilai, pengungkapan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Secara pribadi dan mewakili Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, saya menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kesungguhan polisi yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba," ujar Atika.

Menurutnya, peredaran narkotika merupakan persoalan serius karena dampaknya semakin mengkhawatirkan, terutama ketika mulai menyasar kalangan remaja dan pelajar.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba.

Atika juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah berani memberikan laporan dan informasi kepada penegak hukum. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu mengungkap jaringan peredaran narkotika.

Selain mengapresiasi pengungkapan kasus ganja, Atika turut menyoroti dugaan penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan rokok elektrik atau vape sebagai sarana penyamaran.

Ia berharap jajaran Polres Mandailing Natal meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi peredaran maupun penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut.

"Banyak informasi yang kita dengar bahwa pengedar maupun pemakai memanfaatkan vape sebagai kamuflase penyalahgunaan narkoba," ungkapnya.

Menurut Atika, perkembangan modus penyalahgunaan narkotika perlu menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penindakan, tetapi juga perlu disertai edukasi kepada keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, lanjutnya, berkomitmen mendukung langkah pemberantasan narkoba melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait.

Ia berharap sinergi tersebut dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan barang terlarang.

Sebelumnya, aparat kepolisian bersama BNNK mengungkap kasus dugaan peredaran ganja di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, pada 14 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria asal Sumatera Barat yang diduga membawa ganja dengan berat sekitar 13,7 kilogram.

Beberapa jam berselang, jajaran Polsek Kotanopan kembali mengamankan seorang pria lainnya yang berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pria tersebut diduga membawa paket ganja dengan berat sekitar 17 kilogram.

Dengan demikian, total barang bukti ganja dari kedua pengungkapan tersebut mencapai sekitar 30,7 kilogram.

Informasi masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kedua kasus tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi antara warga dan aparat dalam mendeteksi dugaan tindak pidana narkotika.

Meski demikian, proses hukum terhadap para terduga pelaku tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pemerintah daerah berharap keberhasilan pengungkapan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba di Mandailing Natal. Pengawasan lingkungan, edukasi bagi pelajar, serta keberanian masyarakat melaporkan dugaan peredaran narkotika dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.zal

Ganja Dibungkus Lakban Berbentuk Lemang, Pria di Padangsidimpuan Diamankan Polisi

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:19:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis ganja di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 62–64, Lingkungan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan yang berlangsung pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 00.10 WIB tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial IHL alias Pak Ucok alias L, berusia 23 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.

Dari tangan pria tersebut, petugas menyita satu paket ganja seberat 5,72 gram yang dibungkus menggunakan lakban dan berbentuk menyerupai lemang. Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna merah serta uang tunai sebesar Rp40.000.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya melalui penindakan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

"Pengungkapan kasus narkotika ini merupakan bagian dari upaya Polres Padangsidimpuan dalam menjaga keamanan masyarakat dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing," ujar AKBP Noval.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran ganja di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan, Lingkungan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Juli Purwono, S.H., M.H. Menindaklanjuti laporan itu, Kasat Resnarkoba memerintahkan tim operasional untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sekitar pukul 23.40 WIB, tim bergerak menuju lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. Petugas melakukan pemantauan di sekitar tempat kejadian perkara sekaligus mencocokkan ciri-ciri orang yang diinformasikan masyarakat.

Hasilnya, pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.10 WIB, petugas melakukan penindakan terhadap seorang pria yang berada di tepi jalan di lokasi tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu gulungan paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja di genggaman tangan kanan pria tersebut.

Berdasarkan hasil interogasi awal, IHL mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang pria berinisial U yang berdomisili di kawasan Kampung Bukit, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Identitas dan keberadaan pria berinisial U tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Informasi ini menjadi salah satu bagian yang perlu didalami untuk menelusuri asal-usul barang terlarang tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Selanjutnya, IHL bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan, petugas turut didampingi Kepala Lingkungan Wek I, Julkifli Lubis. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna melengkapi proses penyidikan.

Pengungkapan ini kembali menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum mencegah peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Informasi yang disampaikan warga menjadi langkah awal bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika.

Polres Padangsidimpuan diharapkan terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba, termasuk mendalami asal barang bukti dan mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas.

Meski demikian, proses hukum terhadap IHL tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status dan pertanggungjawaban pidananya akan ditentukan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.zal

Grebek Sarang Narkoba di Silayang-layang, Satresnarkoba Padangsidimpuan Amankan Pelajar

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:18:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Padangsidimpuan mengamankan seorang pelajar berusia 17 tahun yang diduga menguasai narkotika golongan I jenis ganja di kawasan Silayang-layang, Jalan Sudirman, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Penindakan tersebut dilakukan saat personel Satresnarkoba menggelar kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN) di lokasi tersebut pada Oktober 2026. Dari tangan terduga pelaku berinisial DAL, petugas menyita ganja seberat 0,80 gram dan uang tunai sebesar Rp10.000.

Berdasarkan keterangan kepolisian, pengungkapan ini bermula ketika tim operasional Satresnarkoba melakukan penyisiran di kawasan Silayang-layang. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa seorang laki-laki yang gerak-geriknya dicurigai dan mengaku bernama DAL.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ganja yang disimpan di kantong celana sebelah kanan terduga pelaku.

Dari hasil interogasi awal, DAL menerangkan bahwa ganja tersebut diperolehnya dari benda yang terselip di atas seng atap rumah. Keterangan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pemeriksaan oleh penyidik.

Penangkapan dan penggeledahan dilakukan dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat bernama Kiki. Setelah diamankan, DAL bersama barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna mendalami perkara tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., diharapkan terus mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, termasuk melalui kegiatan penindakan di lingkungan masyarakat.

"Pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Terhadap setiap perkara, kami akan melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval.

Polres Padangsidimpuan masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga pelaku dan barang bukti yang telah diamankan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami asal-usul ganja serta memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

Mengingat terduga pelaku masih berusia 17 tahun, proses penanganan perkara juga perlu memperhatikan ketentuan hukum mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pengawasan serta edukasi sejak dini diharapkan dapat membantu melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.zal

Lewat SULING! Kapolres Padangsidimpuan Sosialisasikan Call Center 110, Ajak Warga Perangi Narkoba

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:17:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan program Subuh Keliling (SULING) bersama masyarakat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Siborang, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Sabtu (17/10/2026) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.00 WIB tersebut menjadi salah satu upaya Polres Padangsidimpuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan itu, Kapolres hadir bersama sejumlah pejabat utama dan personel Polres Padangsidimpuan. Turut hadir P.S. Kabag SDM AKP Irwan Sastra Dinata, Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, Kasat Sabhara AKP Yusuf, S.H., Kanit Regident Satlantas Ipda Joko, S.H., Kanit SPKT Ipda Syaipul, S.H., Kanit Gakkum Satlantas Ipda Endaryanto, S.H., serta personel Si Propam.

Kegiatan tersebut juga diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Kota Padangsidimpuan yang bersama-sama melaksanakan salat Subuh berjamaah.

Usai beribadah, Kapolres menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, serta bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan, mendengarkan aspirasi, dan menciptakan rasa aman bagi warga.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan atau saat melakukan penegakan hukum. Kami ingin membangun komunikasi yang baik, mempererat silaturahmi, serta mendengarkan langsung masukan dan keluhan masyarakat agar bersama-sama kita dapat menjaga Kota Padangsidimpuan tetap aman dan kondusif," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Selain mengajak masyarakat memerangi narkoba, Kapolres juga menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau meminta bantuan kepolisian ketika membutuhkan pelayanan terkait keamanan dan ketertiban.

Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya.

Program SULING menjadi sarana pendekatan humanis Polres Padangsidimpuan untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan serta komunikasi langsung.

Kehadiran personel kepolisian dalam salat Subuh berjamaah juga membuka ruang dialog bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk menyangkut keamanan lingkungan, gangguan ketertiban, dan berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sekaligus memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas.

Tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Setelah rangkaian kegiatan di masjid selesai, Kapolres Padangsidimpuan bersama personel melanjutkan patroli pagi. Dalam rangkaian tersebut, rombongan juga singgah untuk sarapan bersama personel dan masyarakat.

Kebersamaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih akrab antara anggota kepolisian dan warga di luar kegiatan formal.

Polres Padangsidimpuan berharap kegiatan SULING dapat memperkuat kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga dalam menjaga keamanan kota.

Partisipasi masyarakat dinilai penting karena terciptanya situasi yang aman dan tertib tidak hanya bergantung pada tugas aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan kepedulian serta kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Melalui kegiatan bertema Polisi Bersama Masyarakat ini, Polres Padangsidimpuan berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, terbuka, dan humanis.

Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini, mempersempit ruang gerak peredaran narkoba, serta mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang aman, kondusif, dan harmonis.zal

Wujudkan Polisi Bersama Masyarakat: Di Jumat Berkah, Kasat Reskrim Polres Palas AKP Irwansah Sitorus Datangi Nenek 80 Tahun Bawa Sembako

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:16:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepedulian terhadap warga kurang mampu ditunjukkan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Nurlan Nasution, seorang perempuan lanjut usia berumur 80 tahun di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan sosial yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah Satreskrim Polres Padang Lawas. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari warga yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, bersama sejumlah personel, di antaranya KBO Reskrim Ipda Arpan Harahap, Kanit Pidum Ipda Taufik Akbar, dan Briptu Dalwi Batu Bara. Kepala Desa Pagaran Baringin, Humala Lubis, turut mendampingi kegiatan tersebut.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, telur, mi instan, gula, dan minyak goreng. Sejumlah kebutuhan pokok tersebut diserahkan langsung kepada Nurlan di kediamannya.

Bagi Nurlan, kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian yang berarti di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapinya. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kepolisian atas bantuan yang diterima.

"Terima kasih banyak, Pak. Semoga berkah. Bantuan ini sangat kami butuhkan. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu," ujar Nurlan dengan haru.

Kepala Desa Pagaran Baringin, Humala Lubis, mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Padang Lawas yang turun langsung menemui warga dan memberikan bantuan kebutuhan pokok.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian aparat kepolisian terhadap kondisi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

"Momen ini sangat membanggakan. Slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' benar-benar diwujudkan melalui kepedulian Bapak Kasat Reskrim beserta jajarannya. Saya mewakili warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," kata Humala.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari kehadiran aparat kepolisian di lingkungan mereka.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, mengatakan kegiatan Jumat Berkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial.

Ia menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, sekaligus sebagai bentuk implementasi semangat pelayanan dan kepedulian Polri terhadap masyarakat.

Menurut Irwansah, bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, tetapi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok penerima serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan ini merupakan perintah dari Bapak Kapolres, sekaligus bentuk penjabaran dari program Bapak Kapolri dan pimpinan kami di Kapolda Sumut bahwa Polri adalah ladang ibadah. Semoga apa yang sedikit kami salurkan ini dapat memberikan manfaat nyata, menyulut kembali senyum serta meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Irwansah.

Melalui program Jumat Berkah, Satreskrim Polres Padang Lawas berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perhatian terhadap warga yang menghadapi kesulitan.zal

Salumpat Saindege! HUT ke-25 Padangsidimpuan Jadi Panggung Napak Tilas Sejarah, Tokoh Penting Tabagsel Hadir

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Peringatan Hari Jadi ke-25 Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan menjadi momentum untuk mengenang sejarah pembentukan daerah sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Hal itu tercermin dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padangsidimpuan dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya Pemko Padangsidimpuan, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan, Sabtu (17/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution. Sejumlah tokoh penting yang memiliki peran dalam perjalanan sejarah pemerintahan dan pembentukan Kota Padangsidimpuan turut menghadiri agenda tersebut.

Kehadiran para tokoh pendahulu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dari peringatan tahun perak Kota Padangsidimpuan. Momentum ini tidak hanya menandai perjalanan pemerintahan selama seperempat abad, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas berbagai capaian dan tantangan pembangunan daerah.

Salah satu tokoh yang hadir ialah Zulkarnaen Nasution, Wali Kota pertama Padangsidimpuan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sambutan sekaligus mengenang perjalanan awal penyelenggaraan pemerintahan setelah pembentukan Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Zulkarnaen menjadi pengingat atas fondasi pemerintahan yang dibangun pada masa awal berdirinya kota. Pengalaman para pemimpin terdahulu dinilai menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan Padangsidimpuan hingga saat ini.

Tokoh lainnya yang turut hadir adalah Bachrum Harahap, yang dikenal memiliki peran dalam mendorong pemekaran wilayah di Tapanuli Bagian Selatan. Kehadirannya menambah nilai historis dalam peringatan HUT ke-25 Pemko Padangsidimpuan, mengingat proses pembentukan daerah merupakan bagian penting dari perjalanan pemerintahan dan pembangunan kawasan Tabagsel.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Azwar Syamsi Lubis, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2009–2014. Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang pernah berkontribusi dalam perjalanan kelembagaan dan pembangunan kota.

Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga.

Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antarpemerintah daerah di kawasan Tabagsel. Sinergi antara Padangsidimpuan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendorong pembangunan kawasan yang saling terhubung.

Di tengah dinamika pembangunan daerah, kolaborasi lintas wilayah dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.

Selain menjadi ajang mengenang sejarah pembentukan daerah, Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-25 Pemko Padangsidimpuan juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada guru dan siswa berprestasi.

Penghargaan diberikan kepada insan pendidikan yang telah mengharumkan nama Kota Padangsidimpuan di tingkat provinsi maupun nasional.

Pemberian apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi tenaga pendidik dan kerja keras para siswa dalam meraih prestasi. Capaian itu sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Memasuki usia 25 tahun, Padangsidimpuan dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan tahun perak ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kota Padangsidimpuan yang semakin maju, serta mempererat kerja sama pembangunan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan.zal

Jumat Keliling! Kapolres Padangsidimpuan Noval Desky Turun ke Masjid, Perkuat Silaturahmi, Cegah Narkoba, dan Bagikan Masker kepada Warga

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:15:00 +0700+0700

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., mengajak masyarakat memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bersama-sama memerangi peredaran narkoba, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat paparan asap.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jumat Keliling (Jumling) yang digelar di Masjid Ali Mukhtar, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Padangsidimpuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Ps. Kabag SDM AKP Irwan Sastra Dinata, Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, Kasat Sabhara AKP Yusuf, S.H., Kabag Log AKP Yuswanto, S.H., Kasat Tahti IPTU Aswin, personel Polres Padangsidimpuan, serta Bhabinkamtibmas.

Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah Masjid Ali Mukhtar turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky menegaskan bahwa kegiatan Jumat Keliling bukan sekadar agenda keagamaan, melainkan juga menjadi sarana membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Melalui program Jumat Keliling ini, kami ingin memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk bersilaturahmi, mendengarkan aspirasi, serta bersama-sama menjaga kamtibmas dan kesehatan warga," ujar Kapolres.

Menurutnya, keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan hanya melalui tugas kepolisian. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu berkomunikasi dengan kepolisian apabila menemukan indikasi tindak kriminal, aktivitas mencurigakan, maupun dugaan peredaran narkoba.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dalam memerangi narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda dan mengganggu ketenteraman lingkungan.

Selain menyampaikan pesan kamtibmas, Kapolres Padangsidimpuan turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 kepada masyarakat.

Layanan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan kepolisian ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan segera.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin mengetahui akses layanan kepolisian dan dapat memanfaatkannya secara tepat ketika membutuhkan bantuan.

Kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari pendekatan humanis untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

*Bagikan Masker untuk Lindungi Kesehatan Warga*

Di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat paparan asap, Polres Padangsidimpuan juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker kepada jamaah dan warga yang hadir.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk imbauan agar masyarakat lebih memperhatikan kesehatan serta mengurangi paparan langsung terhadap udara yang tercemar asap.

Kapolres mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

Kegiatan pembagian masker ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyentuh kepedulian sosial dan keselamatan masyarakat.

Rangkaian kegiatan Jumat Keliling turut diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh khatib Ustaz Abdul Mulki dengan tema "Kekuatan Zikir dan Bersyukur atas Nikmat yang Allah SWT Berikan."

Pesan keagamaan tersebut mengajak jamaah untuk senantiasa mengingat Allah SWT, mensyukuri nikmat yang diberikan, serta memperkuat keimanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Polres Padangsidimpuan berharap terbangun hubungan yang semakin harmonis antara polisi dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan sebagai salah satu fondasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai.

Program Jumat Keliling juga menjadi sarana bagi personel kepolisian untuk melaksanakan komunikasi langsung dengan warga melalui pendekatan dialogis, sehingga berbagai persoalan keamanan dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui lebih dekat.

Dengan mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat", Polres Padangsidimpuan berkomitmen memperkuat pelayanan yang humanis, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Padangsidimpuan.

Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan terus terpelihara sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga.zal

Program KOMPAK Bergerak, Polres Padang Lawas Intensifkan Patroli Antisipasi Kriminalitas

admin — Sat, 17 Oct 2026 19:14:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menggelar patroli malam untuk mengantisipasi aksi pencurian, pembegalan, premanisme, dan berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Patroli yang berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, 16–17 Oktober 2026, tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Kapolda Sumatera Utara melalui gerakan KOMPAK (Kolaborasi Memberantas Pelaku Kejahatan).

Kegiatan dimulai pukul 23.00 WIB hingga 02.00 WIB dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Padang Lawas. Petugas juga melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kriminalitas.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk menekan peluang terjadinya tindak pidana, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Kami mengimbau warga agar menghindari perjalanan seorang diri pada larut malam serta meminimalisasi melewati jalur-jalur sepi demi mengantisipasi aksi pembegalan. Selain itu, kami menyarankan agar tidak memakai perhiasan atau barang berharga secara berlebihan saat beraktivitas di luar rumah guna mencegah terjadinya aksi premanisme," ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

Ia menyampaikan keterangan tersebut mewakili Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto.

Patroli dipimpin Kanit Pidum Polres Padang Lawas, IPDA Taufik Akbar, bersama empat personel, yakni AIPDA Wedi Rakhman Nasution, Brigadir William Hutabarat, Briptu Jonatan Ramotan, dan Bripda Farhan Azhari Siregar.

Dalam pelaksanaannya, personel menyusuri sejumlah ruas jalan dan titik yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya tindak kriminalitas. Petugas juga menyampaikan imbauan secara langsung kepada warga yang ditemui selama patroli.

Masyarakat diingatkan agar tetap waspada terhadap pencurian, penipuan, dan kejahatan jalanan. Warga juga diminta memperhatikan keamanan diri ketika beraktivitas pada malam hari serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan situasi yang mencurigakan.

Pendekatan dialogis tersebut dilakukan agar upaya menjaga keamanan tidak hanya bertumpu pada kehadiran personel kepolisian, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah gangguan kamtibmas.

Sekitar pukul 01.00 WIB, petugas patroli mendapati sekelompok remaja yang masih berkumpul di pinggir jalan di sekitar Kantor SKPD Kabupaten Padang Lawas.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan memberikan arahan secara persuasif. Para remaja tersebut diimbau untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing demi menjaga keselamatan serta menghindari potensi gangguan keamanan pada jam rawan.

Langkah tersebut mengedepankan pembinaan dan pencegahan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak dan remaja. Kehadiran petugas diharapkan dapat meminimalkan risiko mereka terpapar situasi berbahaya maupun pengaruh negatif lingkungan.

Pendekatan humanis juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, terutama generasi muda.

AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa patroli malam melalui program KOMPAK bertujuan mengantisipasi potensi kejahatan sedini mungkin sekaligus menjaga situasi keamanan di Kabupaten Padang Lawas.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sejak dini serta memastikan ketertiban masyarakat tetap terjaga sepenuhnya. Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, kapan pun dibutuhkan," ujarnya.

Selama pelaksanaan patroli selama tiga jam tersebut, kegiatan dilaporkan berlangsung aman dan lancar. Tidak ada gangguan yang dilaporkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Polres Padang Lawas berharap patroli rutin dan komunikasi langsung dengan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan warga serta memperkuat upaya bersama dalam menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi mengenai potensi tindak kriminalitas kepada petugas, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.zal

Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah

admin — Sat, 17 Oct 2026 15:14:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Program revitalisasi sekolah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemen Dikdasmen) RI mulai menunjukan hasil positif. Sejumlah sekolah di Indonesia berubah drastis menjadi lebih modern usai dilakukannya revitalisasi tersebut.

Dijelaskan, Revitalisasi sekolah adalah program strategis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki, membangun, dan melengkapi sarana serta prasarana fisik satuan pendidikan (mulai dari PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah) agar menjadi lebih layak, aman, dan nyaman bagi proses belajar-mengajar.

Di Kabupaten Solok sendiri, pada tahun 2025 mendapatkan program revitalisasi sebanyak 12 sekolah dengan 2 tingkatan SD dan SMP. Sedangkan di tahun 2026, Kabupaten Solok mendapatkan program revitalisasi sebanyak 76 program dengan 3 tingkatan dari SD, SMP dan SMA.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam kunjungan tersebut menyampaikan sebanyak 800 sekolah masuk dalam program revitalisasi Presiden Prabowo.

Bupati meminta agar seluruh stakeholder mampu memanfaatkan program-program pembangunan pendidikan yang saat ini sangat banyak terletak di Kementerian pendidikan.

Dia meminta agar seluruh guru dan siswa memanfaatkan dampak dati bantuan ini sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita rawat untuk keberlanjutan fasilitas dan sarana bagi generasi kita berikutnya.

Dan juga menyampaikan apresiasi yang besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dikdasmen yang telah memberikan perhatian lebih kepada daerah Kabupaten Solok dalam soal pendidikan.

Bupati menargetkan dalam periode kepemimpinan ini bisa menuntaskan sebanyak 800 sekolah yang telah didaftarkan untuk mendapatkan program revitalisasi. Saya minta Disdik Kabupaten Solok dan jajaran untuk kerja keras mengejar program ini sampai dapat ke kementerian.

Dr. Khairullah, kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menyebutkan bahwa kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Target pencapaian diutamakan dalam program revitalisasi ini adalah perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran untuk siswa siswi di seluruh Indonesia

Seperti atap bocor, fasilitas kebersihan toilet dan lantai yang bersih serta dukungan digitalisasi dalam pola pembelajaran. Program milyaran yang dikucurkan di setiap sekolah ini harus mencapai sasaran pendidikan yang lebih baik dan meningkat terciptanya modernisasi dalam pembelajaran, " jelasnya Khairullah.

Tambahnya, program revitalisasi yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo dan kementerian Dikdasmen adalah merupakan langkah strategis, dalam percepatan modernisasi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Di samping revitalisasi ini sebut Khairullah, Presiden dan Menteri Dikdasmen juga memberikan digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) yang akan diterapkan di seluruh sekolah.

" Presiden dan Menteri Dikdasmen menargetkan program PID ini terlaksana secara menyeluruh dan serentak di seluruh sekolah. Sehingga target modernisasi di sektor pendidikan anak Indonesia tercapai dalam masa kepemimpinan Presiden saat ini. Insya allah tahun ini ditambah dan mencapai 800 ribu sekolah penerima,' jelasnya.(YOSE)

Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako

admin — Sat, 17 Oct 2026 15:12:00 +0700+0700

Medan - DPD Partai Golkar Kota Medan menyalurkan 3.062 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan di berbagai kecamatan di Medan. Kegiatan ini dilakukan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Rahmaddian Shah, mengatakan paket yang dibagikan berisi berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), itu mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rahmaddian mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan ke seluruh kecamatan di wilayah Medan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Kami ingin peringatan hari ulang tahun ke-62 ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan sejalan dengan instruksi dari DPP Partai Golkar kepada seluruh jajaran pengurus DPD," ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Ia berharap inisiatif sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat ikatan antara Partai Golkar dan warga Kota Medan.

"Melalui bantuan ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, khususnya dalam menghadapi kondisi kondisi kualitas udara yang buruk akibat kabut asap yang melanda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan," ucapnya.

Dirinya berharap peringatan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat pengabdian, memperluas jangkauan kepedulian sosial, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.red

Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700

Medan- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Melalui Operasi Sadar Pajak Kendaraan 2026, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat.

Operasi gabungan tersebut digelar Bapenda Sumut bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, Jasa Raharja Sumut, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo, serta unsur terkait lainnya, di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak Kendaraan yang diinsteuksikan Gubernur Sumut Bobby Nasution tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

"Kita mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang dengan berbagai alasan sehingga belum membayar pajak. Jadi kita ingatkan, kita ajak mereka," kata Sutan Tolang Lubis.

Disebutkan Operasi Sadar Pajak digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut sepanjang Oktober 2026. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Sutan Tolang.

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya pada pelaksanaan operasi, diberikan souvenir apresiasi berupa payung, helm, dan kaca spion sepeda motor.

Tak hanya itu, pelaksanaan operasi gabungan ini dirangkaikan juga dengan membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara di Sumatera Utara yang belum membaik.

"Dan bagi setiap masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak dengan berbagai hadiah melalui mekanisme undian. Karena membayar pajak bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara," sebutnya.

Sutan Tolang menegaskan Operasi Sadar Pajak Kendaraan bukan semata tentang penindakan, tetapi tentang mengajak masyarakat semakin sadar dan tertib dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Achmad Fauzi, turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat. (*)

Dinkes, Disdik, dan BPBD Paluta Bersinergi, Ratusan Masker Dibagikan ke Sekolah

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:14:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, memperkuat upaya pencegahan penularan penyakit influenza di lingkungan sekolah melalui pembagian masker kepada peserta didik.

Sebanyak 600 lembar masker disalurkan kepada siswa SD Negeri 3 Gunungtua dan SMP Negeri 1 Padang Bolak, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan, terutama di tengah kewaspadaan terhadap penyakit yang menyerang saluran pernapasan.

Penyaluran masker dilakukan di dua sekolah. SMP Negeri 1 Padang Bolak menerima sebanyak tujuh kotak atau 350 lembar masker, sedangkan SD Negeri 3 Gunungtua memperoleh lima kotak atau 250 lembar masker.

Dengan demikian, total masker yang dibagikan kepada peserta didik di kedua sekolah tersebut mencapai 12 kotak atau 600 lembar.

Kegiatan pembagian masker dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Dinas Kesehatan.

Keterlibatan sejumlah perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penularan penyakit. Aktivitas belajar yang melibatkan banyak siswa dalam satu ruangan membuat penerapan kebiasaan hidup sehat menjadi hal penting untuk terus disosialisasikan.

Melalui pembagian masker ini, para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, memperhatikan kebersihan lingkungan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kegiatan sehari-hari.

Penggunaan masker dapat menjadi salah satu langkah pendukung untuk mengurangi risiko penularan penyakit pernapasan, terutama ketika seseorang mengalami batuk, pilek, atau gejala gangguan pernapasan lainnya.

Selain penggunaan masker, upaya pencegahan juga perlu disertai kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menghindari kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit.

Siswa yang mengalami gejala penyakit diharapkan segera menyampaikan kondisinya kepada orang tua, guru, atau petugas kesehatan agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai.

Edukasi kesehatan secara berkelanjutan juga diperlukan agar pembagian masker tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat mendorong terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik.

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan di lingkungan pendidikan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit.

Pembagian 600 masker di SD Negeri 3 Gunungtua dan SMP Negeri 1 Padang Bolak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan kesehatan peserta didik.

Ke depan, keberlanjutan edukasi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas belajar mengajar agar berlangsung di lingkungan yang aman dan sehat.

Seluruh rangkaian kegiatan pembagian masker di kedua sekolah tersebut dilaporkan berlangsung tertib dan lancar.zal

Lahan Sitataring Diklaim Tanah Adat dan Pemegang SHM, Riwayat Kepemilikan Disorot

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sengketa kepemilikan lahan di kawasan Sitataring, Kelurahan Batang Ayumi, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, menjadi sorotan setelah dua papan penanda kepemilikan berbeda terpasang di lokasi yang sama.

Satu papan mencantumkan nama Kasim Wijaya dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara papan lainnya menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat milik Kekuriaan/Kedewanan Negeri Losungbatu.

Keberadaan dua plang tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status hukum lahan yang disebut sebagai bekas lapangan tembak dan berada berdampingan dengan gudang amunisi tersebut. Persoalan ini juga mendorong masyarakat hukum adat meminta kejelasan mengenai riwayat penguasaan dan dasar kepemilikan tanah.

Raja Luat/Panusunan Bulung Kekuriaan Negeri Losungbatu, Asalsah Harahap, ST, bergelar Sutan Radja Asal III, menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur yang memiliki riwayat penyerahan kepada institusi TNI sebelum akhirnya dikembalikan kepada masyarakat adat.

"Jika lahan ini diklaim milik pribadi bersertifikat SHM, dasarnya dari mana? Tentu harus ditelusuri bagaimana prosesnya hingga lahan yang dihibahkan ini bisa diklaim sebagai milik pribadi," kata Asalsah kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri undangan Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Padangsidimpuan.

Asalsah menjelaskan, berdasarkan riwayat yang disampaikan pihaknya, lahan bekas lapangan tembak Sitataring sebelumnya dihibahkan oleh Raja Luat Losungbatu kepada TNI pada 1 Juli 2020.

Menurut dia, proses penyerahan lahan tersebut merupakan bagian dari hubungan antara masyarakat adat dan institusi TNI. Setelah melalui koordinasi, lahan itu disebut telah diserahkan kembali kepada masyarakat hukum adat berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat baru-baru ini.

Dokumen penyerahan tersebut, menurut Asalsah, menjadi bagian penting dalam menjelaskan riwayat penguasaan lahan yang kini kembali dipersoalkan.

Namun, untuk memastikan status hukum tanah secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen hibah, berita acara penyerahan kembali, riwayat administrasi pertanahan, serta data pendaftaran tanah yang tercatat pada instansi berwenang.

Hal ini penting agar persoalan kepemilikan tidak hanya berhenti pada pemasangan plang atau pernyataan sepihak, melainkan dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, plang yang terpasang di lokasi mencantumkan nama Kasim Wijaya dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik.

Kasim disebut sebagai pengusaha yang memiliki Hotel Mega Permata di Padangsidimpuan. Meski demikian, keterkaitan nama tersebut dengan lahan yang disengketakan perlu dijelaskan melalui dokumen dan keterangan langsung dari yang bersangkutan.

Hingga berita ini disusun, awak media belum berhasil menemui maupun menghubungi Kasim Wijaya untuk meminta klarifikasi mengenai dasar kepemilikan, proses penerbitan SHM, serta tanggapannya atas klaim masyarakat adat Kekuriaan Negeri Losungbatu.

Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah terdapat pelanggaran dalam proses peralihan atau penerbitan hak atas tanah tersebut. Kepastian mengenai persoalan itu memerlukan pemeriksaan dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Asalsah menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup pintu penyelesaian melalui mediasi. Ia menyatakan masyarakat adat menginginkan penyelesaian yang mengedepankan bukti, legitimasi hukum, dan kejelasan riwayat kepemilikan.

Namun, apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum dalam proses peralihan atau penguasaan lahan, pihaknya menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Kami memohon kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tetap bersinergi demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan ketidakjelasan status untuk menguasai tanah adat, khususnya lahan bekas lapangan tembak Sitataring, kami siap menempuh jalur hukum," tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak masyarakat adat menginginkan persoalan diselesaikan secara terbuka, dengan tetap memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Selain meminta kejelasan status lahan Sitataring, Asalsah mengatakan pihaknya kini melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap aset tanah adat yang berada dalam wilayah kewenangan Kekuriaan Negeri Losungbatu.

Wilayah yang disebut berada dalam cakupan kewenangan tersebut meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), hingga Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Menurut Asalsah, langkah pemantauan itu merupakan upaya menjaga aset yang diyakini sebagai warisan leluhur agar tidak beralih penguasaan tanpa dasar yang jelas.

"Langkah ini adalah tanggung jawab moral pewaris leluhur agar aset adat tetap terjaga untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Sengketa lahan Sitataring kini menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, mulai dari riwayat penyerahan tanah kepada TNI, proses pengembalian kepada masyarakat adat, hingga dasar penerbitan sertifikat yang dicantumkan pada plang lainnya.

Pemeriksaan dokumen oleh instansi pertanahan serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait menjadi langkah penting untuk memastikan status hukum lahan tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara transparan, menghindari spekulasi, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.zal

KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Imigrasi mempertemukan negara dengan banyak harapan. Ada orang tua yang mengurus paspor untuk beribadah, mahasiswa yang bersiap melanjutkan pendidikan, pekerja migran yang berharap bisa membantu keluarganya, dan warga yang ingin pulang. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada keinginan yang sama: mendapat penjelasan yang jelas, diperlakukan dengan baik, dan bepergian dengan aman.

Pertemuan dengan petugas mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, pengalaman singkat itu bisa menentukan cara seseorang memandang pemerintah. Penjelasan yang sabar, antrean yang tertib, serta biaya yang pasti sering lebih mudah diingat daripada pidato panjang tentang perbaikan pelayanan.

Dari pengalaman sehari-hari itulah kerja nyata dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dinilai. Angka capaian membantu kita melihat seberapa jauh pekerjaan telah dilakukan. Namun, masyarakat juga ingin tahu apa yang berubah dalam kehidupan mereka.

Selama dua tahun ini, ada kemajuan dalam pelayanan keimigrasian, pelindungan warga, dan pembinaan di pemasyarakatan. Hasilnya patut mendapat perhatian, termasuk kerja petugas yang jarang terlihat. Apresiasi itu tetap perlu disertai kesediaan melihat kekurangan. Warga yang masih menghadapi kesulitan tentu ingin keluhannya didengar dan diselesaikan.

Negara di pintu perjalanan

Pada 2025, sebanyak 306 autogate melayani lebih dari 27,63 juta transaksi perlintasan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pemeriksaan keimigrasian tercatat hampir 39,81 juta.

Besarnya perlintasan itu memperlihatkan betapa sibuknya pekerjaan di pintu masuk dan keluar Indonesia. Petugas harus melayani perjalanan sekaligus memeriksa kemungkinan pelanggaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan rutin dan memberi waktu untuk mendalami perlintasan yang berisiko.

Bagi pengguna, manfaatnya terasa jika pemeriksaan berjalan lancar. Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memakai perangkat digital. Penumpang lanjut usia, orang yang baru pertama bepergian, atau keluarga dengan anak kecil mungkin membutuhkan bantuan.

Di tengah penggunaan teknologi, kesabaran petugas tetap penting. Orang yang bingung memerlukan seseorang untuk bertanya. Kalau sistem bermasalah, mereka membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Pengalaman semacam ini menentukan apakah pembaruan layanan benar-benar memudahkan warga.

Keamanan pun harus tetap terjaga. Pemeriksaan yang teliti dan pelayanan yang ramah sama-sama diperlukan di tengah mobilitas yang terus berlangsung.

Harapan yang perlu dijaga

Bagi calon pekerja migran, berangkat ke luar negeri bisa menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ada tabungan yang dikumpulkan, utang yang mungkin dibuat, dan keluarga yang menunggu kiriman. Dalam keadaan terdesak, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar mudah dipercaya.

Pada 2025, kementerian mencatat 8.821 penundaan keberangkatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tercatat pula pemulangan 1.442 WNI terkait penanganan kedua persoalan tersebut.

Angka penundaan belum menunjukkan berapa orang yang berhasil diselamatkan. Namun, pemeriksaan sebelum keberangkatan memberi kesempatan untuk menemukan risiko lebih awal, ketika seseorang masih berada di Indonesia dan lebih mudah memperoleh bantuan.

Kita juga perlu memahami kecemasan mereka yang tertunda berangkat. Tiket sudah dibeli, keluarga sudah diberi kabar, pekerjaan sudah dibayangkan. Dalam situasi itu, petugas perlu menjelaskan alasan penundaan dan langkah yang dapat ditempuh. Penjelasan yang baik membantu warga memahami tindakan yang diambil untuk melindunginya.

Pada capaian program aksi 2026, PIMPASA menjangkau 1.126 desa binaan. Kehadiran petugas di desa memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya sebelum memutuskan berangkat. Mereka membutuhkan informasi yang bisa dipercaya dan tempat meminta bantuan ketika meragukan tawaran pekerjaan.

Bekal untuk pulang

Di pemasyarakatan, ada penantian yang berlangsung lebih panjang. Keluarga menghitung waktu. Warga binaan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah bebas: apakah bisa bekerja, bagaimana bertemu anak, dan apakah lingkungan bersedia menerima mereka kembali.

Kegelisahan itu layak dipahami, tanpa mengabaikan kesalahan yang dilakukan maupun penderitaan korban. Hukuman harus dijalani. Selama masa tersebut, kesempatan belajar dan memperbaiki diri perlu tersedia.

Pada 2025, tercatat 4.772 warga binaan bersertifikat keterampilan. Sebanyak 16 lapas juga dilaporkan mengekspor produk ke 11 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari di lapas dapat menghasilkan karya yang diterima pasar.

Capaian 2026 mencatat 9.075 peserta aktif dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi. Angka tersebut berasal dari 385 dari 532 satuan kerja, sehingga belum mencakup seluruh layanan.

Bagi orang yang pernah putus sekolah, kembali belajar bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu pula ketika seseorang berhasil menguasai keterampilan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari penghasilan setelah bebas.

Tentu, sertifikat saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan pendampingan. Di sinilah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan agar persiapan selama di lapas tersambung dengan kehidupan setelah pulang.

Masyarakat pun berkepentingan terhadap keberhasilan pembinaan. Orang yang kembali dengan kemampuan bekerja dan dukungan yang memadai mempunyai bekal lebih baik untuk menjalani hidupnya.

Kepastian yang ditunggu keluarga

Sebagian pembenahan berlangsung dalam urusan administrasi yang jarang mendapat perhatian. Pada capaian 2026, sebanyak 526 dari 530 satuan kerja telah melakukan pertukaran data peradilan pidana. Sebanyak 199 Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga telah dibentuk.

Bagi keluarga tahanan, ketepatan data bukan urusan kecil. Informasi yang terlambat atau keliru bisa membuat mereka terus bertanya tentang proses hukum dan masa penahanan. Bantuan hukum memberi tempat untuk memperoleh penjelasan ketika prosedur terasa sulit dipahami.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi PNBP mencapai Rp10,53 triliun pada 2025. Hingga pertengahan Oktober 2026, penerimaan sekitar Rp8,62 triliun telah melampaui target tahunan. Besarnya penerimaan menuntut pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja nyata dua tahun Kemenimipas juga harus menghadapi persoalan yang belum selesai: kepadatan lapas, integritas aparatur, dan kualitas data. Membicarakan kekurangan secara terbuka memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Keluhan warga membantu menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian.

Dengan begitu, kontribusi terhadap Asta Cita dapat dirasakan melalui layanan yang pasti, keluarga yang terlindungi, dan pembinaan yang berguna. Bagi warga, kehadiran negara terasa ketika ada petugas yang mau mendengar, pertanyaan yang dijawab, dan kesulitan yang dibantu penyelesaiannya.

Harapan mereka sederhana. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan aman. Keluarga memperoleh kepastian. Orang yang selesai menjalani hukuman mendapat kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki hidup. Kerja nyata Kemenimipas akan semakin berarti ketika harapan-harapan itu makin banyak terpenuhi.

---

Data mengacu pada bahan Capaian Kinerja Kemenimipas 2025–2026. Angka 2026 merupakan capaian berjalan dengan batas pengukuran berbeda pada tiap bagian.

KARHUTLA, TOBAT EKOLOGIS Dan KOMUNIKASI PEMERINTAH

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:08:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Ketika asap mulai masuk ke rumah, orang tua memikirkan hal yang sangat sederhana: apakah anaknya masih aman bernapas? Mereka memeriksa jendela, membatasi anak bermain di luar, lalu mencari kabar tentang sekolah besok pagi. Di tempat seperti itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan diukur dari sesuatu yang dekat: udara yang kembali bersih dan kehidupan yang bisa berjalan seperti biasa.

Kita sering membicarakan karhutla melalui angka. Berapa titik panas terpantau, berapa hektare terbakar, berapa personel diturunkan. Angka diperlukan untuk membaca keadaan. Namun, di balik setiap laporan, ada keluarga yang menunggu pertolongan dan petugas yang berusaha menjangkau api.

Karena itulah, karhutla perlu dibaca sekaligus sebagai persoalan lingkungan, tata kelola, dan komunikasi pemerintah. Ketiganya bertemu dalam satu pertanyaan: seberapa jauh negara mampu melindungi warga dan menjelaskan pekerjaannya dengan terang?

Kerja yang Perlu Diakui

Penilaian terhadap pemerintah harus adil. Kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi tidak berarti pemerintah diam. Manggala Agni bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, dan masyarakat menjalankan patroli, pemeriksaan titik panas, serta pemadaman. Pemantauan melalui SiPongi membantu menunjukkan lokasi yang membutuhkan perhatian.

Di Kalimantan Tengah, laporan Kementerian Kehutanan pada Oktober 2026 menyebut penanganan darat masih mencakup pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan. Pada gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun nyala api sudah tidak terlihat. Petugas harus memastikan lokasi benar-benar aman sebelum meninggalkannya.

Ada ketekunan yang mudah luput dari pemberitaan. Mendatangi kembali lahan yang sama, memeriksa sisa bara, lalu membasahinya sekali lagi mungkin tidak menghasilkan gambar yang menarik. Tetapi pekerjaan itulah yang membantu mencegah api kembali menyala.

Pemerintah juga menggabungkan operasi modifikasi cuaca dengan penanganan satgas darat. BNPB menekankan perlunya perpaduan tersebut dalam menghadapi kebakaran gambut. Teknologi membantu operasi, sementara pekerjaan di lapangan tetap menentukan.

Semua itu layak diakui. Dukungan kepada pemerintah pun akan lebih bermakna apabila disertai kesediaan melihat bagian yang belum selesai.

Tobat yang Menyentuh Tata Kelola

Pemadaman menghadapi ancaman hari ini. Pencegahan menuntut jawaban tentang mengapa kebakaran kembali terjadi dan apa yang harus diubah sebelum kemarau berikutnya.

Gagasan tobat ekologis relevan di sini. KLH/BPLH mengaitkannya dengan kesadaran memperbaiki hubungan manusia dengan alam, mengubah perilaku, dan tidak mengulangi tindakan yang merusak lingkungan.

Bagi saya, maknanya harus sampai pada cara lahan dikelola. Mengakui kerusakan membawa kewajiban menghentikan penyebabnya, memperbaiki akibatnya, dan mencegah pengulangan. Menanam pohon penting, tetapi merawat tata air gambut, mengawasi kegiatan usaha, serta menyediakan pilihan pengolahan lahan tanpa membakar juga membutuhkan perhatian.

Tanggung jawab itu tidak boleh dibagikan secara serampangan. Petani kecil membutuhkan alat, pendampingan, dan biaya yang terjangkau. Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga areal kelolaannya. Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan dan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk pembekuan izin terhadap satu perusahaan. Kewajiban memperbaiki pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak menjadi bagian dari tindakan tersebut.

Langkah itu perlu dikawal sampai kewajibannya dipenuhi. Tobat ekologis memperoleh bobot ketika keputusan mengubah perilaku pengelola, memperbaiki kawasan, dan mengurangi risiko bagi warga sekitar.

Menjelaskan Keadaan, Mendengar Warga

Tulisan Yuwono Setyo Widagdo tentang komunikasi negara dalam menghadapi karhutla mengangkat kegelisahan yang patut diperhatikan. Warga membutuhkan informasi yang membantu mereka menghadapi keadaan, termasuk ketika penanganan belum menghasilkan keadaan yang diharapkan.

Pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat tetap kebingungan apabila informasi datang terlambat atau berbeda antarinstansi. Karena itu, komunikasi perlu melekat pada penanganan sejak awal.

Pertanyaan warga biasanya langsung: bagaimana kondisi udara hari ini, ke mana memperoleh layanan kesehatan, apakah kegiatan sekolah berubah, dan bagaimana meminta bantuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya mudah ditemukan.

Di sinilah Bakom RI perlu mengambil peran dalam koordinasi komunikasi. Informasi kehutanan, lingkungan hidup, kebencanaan, cuaca, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus saling mendukung. Kewenangan teknis tetap berada pada masing-masing instansi, sementara penjelasan kepada warga disusun agar utuh dan mudah dipahami.

Perbedaan angka juga perlu diterangkan. Titik panas, laporan kejadian, luas terbakar, dan kualitas udara mengukur hal berbeda. Sumber data, cakupan wilayah, metode, serta waktu pembaruan harus menyertai penjelasan. Dengan begitu, publik dapat membaca angka tanpa menebak-nebak.

Pemerintah juga perlu menyampaikan apa yang belum diketahui. Perkiraan yang berubah harus diperbarui, kekeliruan informasi dikoreksi, dan keterbatasan penanganan dijelaskan. Keterusterangan semacam ini membantu warga menilai keadaan secara wajar.

Saluran keluhan pun harus berujung pada tindakan. Laporan tentang bantuan yang belum sampai atau informasi sekolah yang membingungkan perlu diteruskan kepada pejabat yang dapat menyelesaikannya. Warga berhak mengetahui tindak lanjutnya.

Kepercayaan Melampaui Batas

Pembahasan Great Talk mengenai karhutla di Kalimantan membawa perhatian pula pada dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dan dampak asap lintas batas. Dugaan harus diperiksa, sedangkan kekhawatiran negara tetangga perlu dijawab dengan data dan perkembangan penanganan.

Kerja sama ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas menyediakan ruang untuk membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membawa pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pemantauan, dan penegakan hukum dalam pembahasan regional tersebut.

Keterbukaan memperkuat posisi Indonesia. Negara yang bersedia menjelaskan masalah dan menunjukkan upayanya mempunyai dasar lebih kuat untuk meminta kerja sama.

Pemerintah terus berusaha mengatasi karhutla. Petugasnya bekerja, perangkat penanganannya bergerak, dan tanggung jawab pengelola mulai ditagih. Pekerjaan itu perlu diteruskan sambil memperbaiki kekurangannya.

Tobat ekologis harus diwujudkan dalam kebijakan yang mencegah kebakaran, penegakan hukum yang konsisten, dan pemulihan kawasan yang terukur. Pemerintah perlu membuka data, memastikan bantuan serta informasi sampai kepada warga, dan menindak pengelola yang lalai. Masyarakat dapat ikut menjaga lahan, melaporkan pembakaran, dan mengawasi tindak lanjutnya. Mari menuntut udara bersih bukan hanya saat asap datang, melainkan sebagai hasil kerja bersama yang dimulai sekarang.

Bupati Bersama Forkopimda Pakpak Bharat Menerima Kunjungan Kerja Tim Satgas PRR

admin — Sat, 17 Oct 2026 11:58:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Tim Satgas Percepatan Rehabitas dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumut Aceh melakukan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Tim yang di Pimpin oleh Brigjen TNI Fadjar Tjahjono S.I.P selaku Koordinator Wilayah Sumatera Utara didampingi Kepala Data Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma diterima langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd di ruang rapat bale sada arih, Kantor Bupati Pakpak Bharat (16/10).

Atas nama pemerintah dan masyarakat Pakpak Bharat kami sampaikan selamat datang kepada seluruh Tim Satgas yang hadir hari ini, kehadiran bapak dan ibu sekalian merupakan wujud nyata sinergitas yang erat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat bagi upaya percepatan pemulihan pasca bencana alam beberapa waktu lalu.

Semua tindakan dan respon cepat ini menjadi titik krusial sehingga masyarakat kembali hidup normal pasca bencana alam. Kami yakin bahwa berkat kesigapan dari seluruh tim lah sehingga rumah ibadah, rumah penduduk serta pemulihan ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pakpak Bharat bisa terlaksana dengan cepat. kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan upaya penanganan pasca bencana ini, ucap Bupati dalam sambutannya.

Sementara itu Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satuan Tugas PRR Pasca Bencana Sumut Aceh, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono S.I.P mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya Pemulihan pasca bencana alam beberapa waktu lalu.

Kami melihat progresnya cukup baik, nanti akan kita sesuaikan untuk langkah selanjutnya. Kami juga ingin mengupdate data, sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada bapak Presiden.

Laporan tentang situasi jalan penghubung Pagindar-Aceh akan kami tindak lanjuti bersama Tim Satgas Aceh II yang membawahi kota Subulussalam dan Aceh Singkil serta beberapa daerah lain di Aceh. mudah-mudahan harapan terkait jalan penghubung ini bapak bisa terlaksana. Kami hadir disini juga untuk mencari solusi apabila ada kendala-kendala di lapangan.

Alhamdulillah dari tiga belas indikator pemulihan Pakpak Bharat sudah masuk kategori hijau.

Dukungan korban rumah rusak berat/hilang memang belum cair anggarannya, itu bukan hanya Kabupaten Pakpak Bharat namun seluruh wilayah, jelas Fajar dalam paparannya.

Usai mengadakan rapat koordinasi, tim Satgas bersama Bupati Pakpak Bharat melaksanakan kunjungan lapangan guna melihat langsung upaya penanganan pasca bencana alam di beberapa kecamatan.(rbm)

Bupati Solok Serahkan Reward kepada 187 Petugas Satpol PP dan Damkar

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:57:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC)Jon Firman Pandu, S.H. Jumat (16/10/2026) menyerahkan reward berupa sembako dan uang lelah kepada 187 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang telah berpartisipasi dalam proses pembersihan material pascabencana banjir bandang di Arosuka. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Solok.

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Asril, beserta jajaran. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petugas Satpol PP dan Damkar serta semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam membantu proses pembersihan material pascabencana banjir bandang di Arosuka.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati sempat menanyakan secara langsung mengenai penyaluran uang lelah kepada seluruh petugas yang terlibat dalam proses pembersihan pascabencana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Asril, menjelaskan bahwa uang lelah telah diserahkan kepada seluruh petugas. Namun, jumlah yang diterima saat ini belum sepenuhnya lengkap dan akan diberikan tambahan pada tahap berikutnya.

Dan mengatakan , dedikasi, kerja keras, dan semangat gotong royong seluruh pihak menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Ia berharap seluruh tahapan pemulihan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Solok bisa segera pulih," ucap Bupati Solok.

Penyerahan reward ini menjadi bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Solok terhadap para petugas yang telah bekerja keras di lapangan. Diharapkan, semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur masyarakat serta pemerintah terus terjaga demi mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang di Arosuka.(YOSE)

Sarang Narkoba Mencirim Digerebek Bandar Diringkus, Pistol Hingga Sejumlah Sajam Disita

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan, BNNP Sumut, Ditresnarkoba Polda Sumut, dan Satpol PP, Jum'at (16/10/26) sore menggerebek sarang narkoba di Desa Mencirim, Kec.Kutalimbaru, Kab.Deli Serdang. Dalam penggerebekan, petugas berhasil meringkus seorang bandar, dan menyita sepucuk pistol serta sejumlah senjata tajam.

Penggerebekan, dilakukan tim gabungan usai berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya praktek jual beli narkoba di lokasi penggerebekan.

Tim gabungan yang melakukan pengintaian selama beberapa hari, kemudian berhasil meringkus FI (27) yang merupakan bandar narkoba di lokasi penggerebekan.

"Ini merupakan operasi gabungan yang kami lakukan bersama BNNP dan Ditnarkoba Polda Sumut. Dari tangan FI yang merupakan bandar, kami menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Usai menangkap FI, petugas kemudian melakukan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti lain seperti setengah kilogram ganja, sejumlah alat hisap sabu, dan timbangan elektrik. Petugas, juga menemukan sepucuk airsoft gun, 2 bilah sangkur.

"Kami temukan sepucuk pistol dan sejumlah senjata, kami duga ini memang disiapkan untuk menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan," tambah Rafli.

Pelaku dan barang bukti, kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas kemudian menghancurkan dan membakar lapak - lapak narkoba yang ada.

"Sebagai komitmen kami, kami menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada. Kawasan ini, nantinya akan kami awasi, dan penindakan serupa akan kami lakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Pulihkan pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Suling Perdana Kapolda Sumut, Perkuat Sinergi Polri dan Masyarakat

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:33:00 +0700+0700

MEDAN |– Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menggelar kegiatan Subuh Keliling (Suling) perdana di Masjid Abidin, Jalan Brigjen Katamso, persimpangan Jalan Pelangi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan, silaturahmi, serta komunikasi langsung dengan warga.

Program Suling tersebut mengusung semangat transformasi Polri dengan tema "Polri Bersama Masyarakat", sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk periode 2026–2029.

Kehadiran Kapolda Sumut dalam kegiatan keagamaan di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga, sekaligus membuka ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial memiliki peran strategis dalam membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan nilai-nilai kedamaian dan kepedulian sosial.

Melalui program Subuh Keliling, jajaran Polda Sumut diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

H IKROM HELMI NASUTION SAMBUT POSITIF PROGRAM SULING

Sementara itu, tokoh masyarakat H. Ikrom Helmi Nasution menyambut baik pelaksanaan program Subuh Keliling yang digelar Kapolda Sumatera Utara di Masjid Abidin, Medan.

Menurutnya, kegiatan yang mengedepankan pendekatan keagamaan dan silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Ia berharap program Suling tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah komunikasi yang berkelanjutan untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat rasa aman, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Semangat "Polri Bersama Masyarakat" diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis, berbagai persoalan sosial maupun gangguan keamanan diharapkan dapat diantisipasi secara bersama-sama.

Pelaksanaan Suling perdana ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kemitraan antara Polda Sumatera Utara dan masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, pelayanan, serta kepercayaan publik.