DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut

admin — Mon, 12 Oct 2026 22:35:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.co

DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

Gerak Cepat Tim Jatanras Polres Asahan, 4 Pelaku Pencurian Berhasil Diamankan, Kerugian Capai Rp30 Juta

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim penyidik Polres Asahan membuahkan hasil manis. Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Asahan berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku pencurian yang meresahkan warga di wilayah Kisaran Timur. Penangkapan dilakukan pada Sabtu dini hari, (10/10/ 2026).

Kasus ini bermula ketika korban, Edi Usman, melaporkan kehilangan sepeda motor dan telepon genggam milik keluarganya. Peristiwa terjadi pada Selasa, 22 September 2026, sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Marah Rusli, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur.

Saat itu, anak korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 5166 VCK bersama dua temannya. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh empat orang tak dikenal yang mengendarai dua sepeda motor. Kelompok tersebut menuduh mereka telah menyakiti salah satu teman mereka. Dengan alasan akan memeriksa kebenaran tuduhan tersebut, korban diajak menuju lokasi lain, namun akhirnya diturunkan di jalan dan ditinggalkan sepeda motor serta satu unit ponsel Vivo Y03 berwarna biru dibawa kabur oleh para pelaku.

Kerugian yang dialami korban akibat peristiwa ini ditaksir mencapai Rp 30 juta.

Berdasarkan laporan yang diterima, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., segera mengerahkan Tim Jatanras untuk menelusuri jejak para pelaku. Hasil penyelidikan membuahkan hasil ketika petugas memperoleh informasi keberadaan mereka pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 00.00 Wib.

Dini hari yang sama, tim bergerak cepat. Dua orang terduga pelaku berinisial MIFN (23), warga Kisaran Barat, dan MAR (18), warga Sei Alim, berhasil diamankan di sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, Kisaran. Sementara dua orang lainnya, AA (18) alias Imam, warga Indra Pura, dan JO (18), warga Silaut Laut, berhasil digerebek di sebuah losmen di Jalan H. Misbah No. 5, Kelurahan Kisaran Barat.

Selain mengamankan keempat terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga hasil kejahatan, antara lain, 7 unit ponsel berbagai merek, 1 buah helm, 1 buah jam tangan, dan 1 buah jaket, serta 1 buah celana panjang

Keempat tersangka kini telah dibawa ke Markas Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencurian biasa.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di jalanan. Jangan mudah terpancing oleh tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Jika mengalami kejadian serupa, segera hubungi pihak kepolisian melalui Call Center 110 yang siap melayani 24 jam," ujarnya.

Penyidik saat ini masih melengkapi berkas perkara agar proses hukum terhadap para tersangka dapat berjalan lancar dan transparan. (tec)

Aktivis LIB Aksi di PKS Mandoge : Dugaan Kerugian Negara dan Kerusakan Jalan, Izin Operasional Diminta Dicabut

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:34:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan massa dari Lembaga Indonesia Bersatu (LIB) menggelar aksi damai di depan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Unit Mandoge, Kabupaten Asahan, Senin (12/10/2026). Aksi yang dipimpin Ketua LIB Adi Wirawan bersama koordinator lapangan Umam Damanik dan Kiren ini berlangsung tertib dan tidak menimbulkan keributan.

Dalam pernyataan sikapnya, sekitar 70 peserta aksi mengemukakan empat temuan yang diduga merugikan masyarakat dan keuangan daerah. Pertama, adanya dugaan manipulasi data penggunaan air permukaan yang disedot pabrik. Massa menduga air rakyat digunakan namun pembayaran pajak tidak sesuai ketentuan, yang berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.

Kedua, muncul dugaan persekongkolan antara oknum manajemen dengan rekanan pekerjaan perbaikan PKS untuk tahun anggaran 2024, 2025, hingga 2026. Massa menilai hasil pekerjaan belum layak namun dinyatakan selesai 100%, yang mempertanyakan integritas pengelolaan BUMN.

Ketiga, jalan kabupaten di sekitar wilayah operasional pabrik dilaporkan rusak parah akibat aktivitas truk pengangkut kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin yang jelas.

Kemudian massa menyampaikan tuntutan secara tegas kepada
Bupati Asahan untuk segera mencabut sementara izin operasional PKS PTPN IV Unit Mandoge sampai hasil audit tuntas dipublikasikan. Dan kepada Kapolres Asahan meminta memeriksa dugaan mark-up dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa. Serta kepada DPRD Asahan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan memanggil manajemen PKS Mandoge untuk dimintai keterangan. Dan kepada Kejaksaan Negeri Asahan: Memanggil pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tiga tahun terakhir.

Setelah menyampaikan tuntutan di lokasi pabrik, rombongan massa kemudian menuju Kantor Bupati Asahan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Di sana, massa diterima oleh Wakil Bupati Asahan Rinato, SH, MAP.

Wakil Bupati menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji memanggil dinas-dinas terkait untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah, massa aksi menyampaikan terima kasih dan membubarkan diri secara tertib. (tec)

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka PORKAB KORPRI 2026, Lahirkan Atlet Berprestasi dan Pererat Kebersamaan

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:30:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2026, Senin (12/10/2026). Bertempat di Gedung Serbaguna Kisaran, ajang ini diharapkan tidak hanya memunculkan atlet berprestasi, tetapi juga mempererat kebersamaan di kalangan aparatur sipil negara.

PORKAB KORPRI 2026 menjadi wadah bagi seluruh anggota KORPRI untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, sekaligus menjaring bibit atlet potensial yang nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi hingga nasional. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 Oktober 2026, dengan cabang futsal telah lebih dahulu digelar pada 9–12 Oktober 2026.

Turut hadir dalam pembukaan ini para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, perwakilan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengurus KONI Kabupaten Asahan, serta para atlet dari seluruh kecamatan dan perangkat daerah se-Kabupaten Asahan.

Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Sekretaris KORPRI Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding.

"PORKAB KORPRI bertujuan ganda: selain mencari bibit atlet berprestasi, kegiatan ini juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan antaranggota KORPRI. Ini sekaligus persiapan kita menghadapi kompetisi olahraga KORPRI tingkat Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Mengusung tema "Dengan Semangat Jiwa Korsa, Mari Raih Prestasi", tahun ini dipertandingkan empat cabang olahraga, yaitu futsal, bola voli, tenis meja, dan catur.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam sambutannya mengapresiasi semangat yang ditunjukkan para peserta. Menurutnya, olahraga adalah sarana terbaik untuk membangun karakter dan kedekatan antar sesama ASN.

"Melalui PORKAB KORPRI ini, saya berharap semangat berolahraga di kalangan kita semakin tumbuh, dan mampu melahirkan atlet-atlet yang bisa bersaing di tingkat daerah, provinsi, bahkan nasional," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. "Bertandinglah dengan semangat, kembangkan terus kemampuan diri, dan jadikan ajang ini sarana untuk saling menguatkan," pesannya.

Rianto juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana dan pengurus KORPRI Kabupaten Asahan atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

Usai prosesi pembukaan, Wakil Bupati Asahan beserta rombongan melakukan sesi foto bersama, kemudian langsung menyaksikan jalannya pertandingan final cabang olahraga futsal yang menjadi pembuka rangkaian pertandingan PORKAB KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2026. (dre)

PLN Kawal Penyelesaian PLTA Batang Toru 510 MW, Perkuat Keandalan Listrik Dan Transisi Energi Bersih

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:12:00 +0700+0700

sumut24.co -Tapsel, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus bersinergi dengan pemerintah dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk mengawal penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik Sumatera sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan lapangan penyelesaian PLTA Batang Toru pada, Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini meninjau area bendungan dan waduk sekaligus membahas kesiapan tahapan proyek menuju pengoperasian. Kunjungan dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, sebagai tindak lanjut kunjungan sebelumnya pada 30 Juli 2026.

Turut hadir Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra; perwakilan General Manager PLN UIP SBU, Rizal Hikmahtiar; Direktur Utama NSHE, Ye Ling; perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.B.A., D.B.A.; serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Dengan nilai investasi sekitar Rp21,6 triliun, PLTA Batang Toru merupakan proyek pembangkit berkapasitas total 510 MW yang terdiri atas empat unit, masing-masing berkapasitas 127,5 MW. Sebagai pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), PLTA Batang Toru memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemanfaatan energi bersih, mendukung transisi energi nasional, serta berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi nasional. Kehadirannya juga diharapkan memperkuat pasokan listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Proses penggenangan waduk dimulai sebagai salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyelesaian proyek. Tahapan ini dilanjutkan dengan pengujian instrumen dan fasilitas pembangkit untuk memastikan kesiapan teknis sebelum proses penyambungan ke jaringan listrik PLN dan pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menekankan bahwa percepatan penyelesaian proyek harus diiringi dengan pemenuhan persyaratan teknis, keselamatan ketenagalistrikan, dan ketentuan lingkungan.

"Penyelesaian PLTA Batang Toru perlu terus dipercepat dengan memastikan setiap tahapan berjalan secara terencana. Kesiapan fasilitas, pengujian instrumen dan peralatan, serta pemenuhan persyaratan sebelum pembangkit beroperasi harus menjadi perhatian bersama agar target penyelesaian dapat tercapai," ujar Yuliot.

Selain kesiapan teknis, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam penyelesaian proyek, termasuk pemantauan kondisi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Koordinasi lintas instansi serta tindak lanjut terhadap kewajiban lingkungan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menyampaikan bahwa PLN terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek hingga pembangkit siap beroperasi.

"PLN secara berkelanjutan memantau progres penyelesaian PLTA Batang Toru untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan kesiapan teknis terpenuhi. Pengawalan ini penting agar proses menuju pengoperasian pembangkit terlaksana dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Edwin.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN UIP SBU memperkuat sinergi dengan NSHE dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal penyelesaian pekerjaan sesuai target dan lini masa yang telah ditetapkan. Koordinasi ini juga diarahkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan operasi dapat berjalan sesuai rencana.

Perwakilan General Manager PLN UIP SBU, Rizal Hikmahtiar, menegaskan komitmen PLN UIP SBU dalam mendukung penyelesaian proyek melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan NSHE dan seluruh pihak terkait.

"PLN UIP SBU terus bersinergi dengan NSHE dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan penyelesaian PLTA Batang Toru berjalan sesuai lini masa yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen mengawal proses ini sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi dan SLO ditargetkan terbit pada tahun 2026. Dengan demikian, pembangkit ini diharapkan dapat segera memberikan kontribusi bagi keandalan pasokan listrik Sumatera sekaligus mendukung pemanfaatan energi bersih," ujar Rizal.

Direktur Utama NSHE, Ye Ling, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan pemerintah serta PLN. NSHE berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan dan terus berkoordinasi dengan PLN serta instansi terkait guna mendukung kelancaran penyelesaian proyek.

Dukungan juga disampaikan perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.B.A., D.B.A., yang mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam mengawal pembangunan PLTA Batang Toru. Pemerintah daerah berharap keberadaan pembangkit ini nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendukung pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana.

Melalui kolaborasi pemerintah, PLN, NSHE, dan seluruh pemangku kepentingan, penyelesaian PLTA Batang Toru sebagai PSN yang dibangun oleh IPP (Independent Power Producer) ini diharapkan berjalan sesuai target dengan tetap mengutamakan kesiapan teknis, keselamatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Ketika beroperasi, pembangkit ini diharapkan menjadi salah satu penopang keandalan pasokan listrik Sumatera sekaligus memperkuat pemanfaatan energi terbarukan dalam mendukung transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (C04)

Diduga Konsumsi Zat Terlarang di THM Kisaran, Warga Siumbut Baru Meninggal Dunia, Penyebab Kematian Masih Diselidiki

admin — Mon, 12 Oct 2026 21:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Sebuah kasus kematian mendadak mengguncang warga Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Seorang wanita bernama Wiwit Hardianti (30) meninggal dunia setelah sebelumnya berada di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Terminal Graha, Kisaran, pada Minggu malam, (11/10/ 2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, awalnya korban bersama sejumlah teman sedang berkaraoke di lokasi THM tersebut. Saat berada di dalam tempat itu, korban dilaporkan sempat terjatuh di area toilet dan mengalami kondisi yang memburuk. Korban kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum BM Kisaran untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong.

Informasi mengenai dugaan kematian akibat kelebihan dosis atau konsumsi obat terlarang sempat beredar di kalangan warga dan media sosial. Namun hingga saat ini, penyebab pasti kematian korban belum dapat dipastikan secara resmi.

Lurah Siumbut Baru, Rahman Harahap, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa korban merupakan warga di wilayahnya. "Setelah saya cek dan konfirmasi kepada Kepala Lingkungan VIII, memang benar korban adalah warga kami. Sebelumnya ia tinggal di perumahan, dan belakangan ini tinggal bersama orang tuanya di Jalan Pakis," ungkapnya.

Rahman juga menjelaskan bahwa jenazah korban telah dirujuk ke RS Tebing Tinggi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. "Kami belum mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Yang kami tahu, jenazah dibawa ke RS Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan, dan kabarnya baru tiba di sana," tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Kota Kisaran, Iptu Riki Hamdani saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (12/10/2026) membenarkan kejadian tersebut, dan sekarang penanganan kasus telah diserahkan kepada Unit Jatanras Polres Asahan. "Kasus ini sedang ditangani oleh Unit Jatanras Polres Asahan," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Unit Jatanras Polres Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penyelidikan maupun dugaan pasti penyebab kematian korban. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. (tec)

Rico Waas: Penanggulangan Kemiskinan Jangan Hanya Hitung Bantuan, Ukur Keluarga yang Keluar dari Kemiskinan

admin — Mon, 12 Oct 2026 20:45:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan, dari sekadar menghitung bantuan yang disalurkan menjadi mengukur peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan jumlah keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Rico Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Oenjelasan DPRD atas Ranperda Inisiatif tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (12/10/2026) di gedung dewan.

Menurut Rico Waas, kemiskinan persoalan multidimensional yang tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Penanganannya mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan usaha, perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kondisi perumahan, dan lingkungan.

Ia menegaskan, perubahan perda tersebut perlu mengarahkan kebijakan pada hasil yang terukur, seperti membaiknya akses pelayanan dasar, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha produktif, berkurangnya kerentanan, serta meningkatnya jumlah keluarga yang mampu keluar dari kemiskinan.

Salah satu upaya yang diusulkan ialah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah untuk kegiatan produktif. Aset daerah yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi sentra UMKM, ruang pemasaran produk masyarakat, pusat kuliner rakyat, inkubator usaha, fasilitas pelatihan kerja, sentra produksi bersama, hingga ruang ekonomi kreatif.

Kebijakan tersebut dapat dikembangkan melalui konsep BMD Produktif untuk Kesejahteraan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penerimaan finansial daerah, tetapi juga dari jumlah usaha yang tumbuh, UMKM yang naik kelas, kesempatan kerja yang tercipta, serta peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Rico Waas juga mendorong agar pendanaan penanggulangan kemiskinan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, filantropi, serta lembaga pengelola dana masyarakat perlu diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan.

Pada aspek ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut perlu didukung pendataan penyandang disabilitas usia kerja, peningkatan kompetensi, pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja, penyediaan akomodasi yang layak, serta pemantauan keberlanjutan kerja.

Menurutnya, penyandang disabilitas tidak hanya perlu ditempatkan sebagai penerima perlindungan sosial, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan pelaku ekonomi.

Rico Waas turut menekankan pentingnya integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan demikian, penanganan kemiskinan menjadi agenda lintas perangkat daerah, bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial.

Evaluasi program, lanjutnya, juga perlu mengukur perubahan tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan; pendapatan keluarga; akses pelayanan dasar; kondisi perumahan dan sanitasi; kesempatan kerja dan usaha; serta perkembangan keluarga penerima manfaat hingga mampu mandiri.

"Peraturan daerah yang akan kita hasilkan hendaknya tidak hanya menjawab berapa bantuan yang telah disalurkan," kata Rico, seraya menekankan perlunya mengukur jumlah keluarga yang pendapatannya meningkat, lapangan kerja yang tercipta, UMKM yang berkembang, pekerja yang terlindungi, serta keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

PemkonMedan, ujarnya, menyambut baik Ranperda inisiatif DPRD tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama. Ia berharap pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang produktif, inklusif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Rel

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Pemko Medan Siap Ikuti Langkah Strategis Pemerintah

admin — Mon, 12 Oct 2026 20:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari ruang Command Center, Kantor Wali Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menyoroti berbagai tantangan ekonomi nasional yang memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, hadir mengikuti jalannya arahan penting tersebut bersama jajaran terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi. Tekanan ini datang dari dua arah sekaligus yaitu ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah yang berdampak langsung pada kenaikan harga minyak dunia, dan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kebakaran hutan hingga banjir, turut mengganggu stabilitas rantai pasok pangan.

Akibat berbagai tekanan tersebut, angka inflasi year-on-year (yoy) pada September tercatat mengalami peningkatan dari 3,19% menjadi 3,28%. Angka ini dinilai sudah mendekati titik krusial.

"Kita harus menjaga betul angka ini. Kalau di atas 3,50%, harga-harga naik, maka akan sangat terasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desil 1 dan 2," tegas Tito.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Tito mengatakan sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat mencapai 0,88%, jauh melampaui sektor-sektor lainnya.

Maka dari itu, Tito menghimbau Pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap sejumlah komoditas penyumbang utama inflasi seperti cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

"Bagi daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi agar segera berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta para pelaku usaha untuk menstabilkan harga di pasaran," himbaunya.

Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor ini juga membahas langkah strategis nasional guna mengendalikan laju inflasi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan berkelanjutan. Rel

Kampanye 'MyBluebird, My Way', Bluebird Hadirkan Layanan Digital Pelanggan Lebih Personal

admin — Mon, 12 Oct 2026 20:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Setiap orang memiliki cara bergerak yang berbeda, mulai dari perjalanan yang perlu direncanakan sejak awal, kebutuhan akan fleksibilitas layanan, hingga pencarian cara paling praktis untuk sampai ke tujuan. Beragam kebutuhan tersebut mendorong MyBluebird terus berevolusi dari sekadar aplikasi pemesanan taksi menjadi akses digital menuju berbagai pilihan mobilitas dalam satu aplikasi. Terlebih lagi, studi menunjukkan bahwa 84% konsumen Indonesia menyukai penawaran yang terpersonalisasi, dengan 65% di antaranya memilih untuk menerimanya melalui aplikasi seluler. Sejalan dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang menginginkan pengalaman digital relevan, MyBluebird kini berkontribusi lebih dari 40% terhadap total pemesanan Bluebird dari seluruh kanal.

Perkembangan ini merupakan bentuk adaptasi Bluebird Group selama lebih dari lima dekade dalam mengikuti cara masyarakat bergerak. Setelah mengawali langkah dari layanan taksi, perusahaan terus memperluas ekosistemnya ke berbagai kebutuhan mobilitas seperti rental kendaraan hingga pengiriman barang. Transformasi digital Bluebird sendiri telah dimulai sejak 2011 melalui peluncuran Taxi Mobile Reservation di perangkat BlackBerry yang menjadi pionir reservasi taksi digital. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono, menegaskan bahwa meskipun teknologi memberikan cara baru untuk mengikuti pergerakan masyarakat, pemahaman terhadap kebutuhan mobilitas pelanggan akan selalu menjadi titik awal dalam pengembangan layanan.

Guna menjawab kebutuhan perjalanan yang semakin beragam, MyBluebird hadir sebagai mobility assistant yang menghubungkan berbagai layanan multimoda dalam satu aplikasi. Aplikasi ini menghadirkan tiga inovasi terbaru, yaitu fitur Multi-Select, layanan Airport Transfer, dan penyempurnaan fitur Rent. Pada fitur Rent, pelanggan dapat mengeksplorasi pilihan sewa mobil Goldenbird, melihat variasi armada dan estimasi biaya, hingga melakukan reservasi berbasis jam maupun harian secara seamless. Sementara itu, layanan Airport Transfer menyediakan armada Goldenbird pada fitur Ride dengan tarif yang sudah mencakup biaya tol, serta dapat dihubungkan dengan nomor penerbangan untuk memudahkan perencanaan perjalanan.

Inovasi lain yang dihadirkan adalah fitur Multi-Select, yang memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk memilih lebih dari satu jenis layanan taksi dalam sekali pemesanan, di mana armada terdekat akan otomatis ditugaskan untuk menjemput. Untuk kebutuhan pengiriman barang yang aman, pelanggan juga dapat memanfaatkan layanan Bluebird Kirim melalui fitur Delivery. Selain itu, ekosistem MyBluebird diperkuat oleh berbagai fitur pendukung seperti Advance Booking untuk penjadwalan awal, Fixed Price untuk kepastian harga, serta Multi-Payment yang mencakup fitur EZPay untuk pembayaran non-tunai saat menyetop taksi di jalan maupun pangkalan, hingga opsi Subscription bagi pengguna rutin.

Rangkaian inovasi dan fitur tepercaya tersebut diluncurkan sejalan dengan kampanye "MyBluebird, My Way" untuk menegaskan komitmen Bluebird Group dalam memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menikmati layanan sesuai kebutuhan, preferensi, dan ritme keseharian masing-masing. Andre Djokosoetono menutup dengan menyampaikan bahwa pada akhirnya tidak ada satu cara bergerak yang berlaku sama bagi semua orang. Melalui MyBluebird, perusahaan ingin menghadirkan kebebasan memilih perjalanan yang paling tepat, sebab mobilitas bukan tentang mengikuti satu cara, melainkan menemukan cara yang paling sesuai bagi setiap orang. (Rel)

Panitia Natal PWI Sumut 2026 Terbentuk, Farianda : Jaga Kekompakan dan Soliditas

admin — Mon, 12 Oct 2026 20:35:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, S.E., mengapresiasi tingginya antusiasme para wartawan untuk kembali menyelenggarakan Perayaan Natal PWI Sumut pada tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Farianda saat memberikan arahan dalam rapat pembentukan Panitia Natal PWI Sumut 2026 di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Kota Medan, Senin (12/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Farianda mengingatkan seluruh pengurus dan anggota yang ditunjuk untuk menjaga kekompakan selama masa persiapan hingga pelaksanaan acara. Ia menegaskan agar panitia selalu mengutamakan kebersamaan, solid, dan kompak. Saat menyampaikan arahannya, Farianda didampingi oleh Wakil Ketua PWI Sumut Drs. Proklamasi Naibaho serta Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut Anton Panggabean, S.E., M.Si.

Farianda menjelaskan bahwa Perayaan Natal PWI Sumut merupakan agenda tahunan yang bernilai spiritual sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran wartawan dalam membawa pesan positif di tengah masyarakat. Ia optimistis melalui kegiatan ini wartawan bersama masyarakat dapat semakin bersatu, memberikan warna, serta menumbuhkan semangat baru dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Dalam rapat pembentukan panitia yang dipimpin oleh Wakil Ketua PWI Sumut Drs. Proklamasi Naibaho, Benny Pasaribu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal PWI Sumut 2026. Kepengurusan inti panitia dilengkapi oleh Josmarlin Tambunan dan Sumuang Nababan sebagai Wakil Ketua, Laura Silalahi sebagai Sekretaris, Wilfrid Sinaga sebagai Wakil Sekretaris, serta Mega Ulva Sari Sihombing, S.Sos., M.Si., yang dipercaya mengemban amanah sebagai Bendahara, didukung oleh anggota dari berbagai seksi teknis.

Puncak perayaan Natal PWI Sumut 2026 disepakati akan digelar pada Senin, 21 Desember 2026. Sementara untuk penetapan tema, subtema, serta lokasi perayaan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat perdana yang digelar dalam waktu dekat. Rangkaian kegiatan direncanakan diawali dengan aksi kepedulian sosial, seperti kunjungan bakti sosial ke panti asuhan dan panti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pada hari puncak perayaan, acara akan diisi dengan ibadah Natal, panggung hiburan, serta penyerahan tali asih kepada keluarga dari para wartawan yang telah meninggal dunia. Wakil Ketua PWI Sumut Proklamasi Naibaho berharap perayaan ini membawa manfaat nyata sekaligus melengkapi rekam jejak kepemimpinan kepengurusan PWI Sumut periode 2021–2026. Sementara itu, Ketua Panitia Terpilih Benny Pasaribu mengajak seluruh jajaran panitia untuk saling bahu-membahu dan memberikan kontribusi terbaik demi menyukseskan acara tersebut. (Rel)

Laporan Setahun Tak Jelas, Yaspetia Adukan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah ke PWNU Sumut

admin — Mon, 12 Oct 2026 19:49:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.co

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan dugaan perampasan aset dan persoalan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara. Mereka meminta dukungan agar laporan yang telah disampaikan ke Polsek Medan Area lebih dari satu tahun lalu segera mendapat kepastian hukum.

Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap, Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar, dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (12/10/2026).

Mereka mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan inventaris, penggunaan nama kampus, serta persoalan izin perguruan tinggi yang mereka kaitkan dengan Masdar Limbong dan pihak-pihak lainnya belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Ketua Yaspetia Medan, Ir. H. Marapinta Harahap, mengatakan kedatangan mereka ke PWNU Sumut bertujuan meminta dukungan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU.

Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Menurutnya, pihak yayasan berharap pimpinan PWNU Sumut dapat membantu mengawal persoalan tersebut agar penanganan laporan memperoleh kejelasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Yaspetia Medan, Prof. Dr. Zainuddin, mendesak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan dugaan pencurian aset yang telah mereka sampaikan.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Laporan kami terkait dugaan pencurian aset ke Polsek Medan Area sampai hari ini belum ada yang tersangka," tegas Zainuddin.

Ia berharap PWNU Sumut dapat ikut mendorong agar aparat penegak hukum menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan, Asrul Siregar, menilai persoalan yang mereka laporkan tidak hanya berkaitan dengan aset yayasan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan institusi pendidikan dan kepentingan mahasiswa.
Asrul menyampaikan adanya dugaan penguasaan inventaris, penyalahgunaan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah yang menurut pihaknya tidak sah. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri dan ditangani melalui proses hukum.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun," ungkap Asrul.

Ia berharap kepolisian tidak mengulur waktu dalam memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sekaligus memastikan kepentingan mahasiswa tetap terlindungi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Polsek Medan Area mengenai perkembangan laporan tersebut. Tanggapan Masdar Limbong terkait dugaan yang disampaikan pihak Yaspetia juga belum diperoleh.

Pihak Yaspetia berharap pengaduan kepada PWNU Sumut menjadi langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum.rel

PTPN IV Regional I Apresiasi Ketegasan Polri Berantas Narkoba untuk Keamanan Objek Vital Nasional

admin — Mon, 12 Oct 2026 18:20:00 +0700+0700

PTPN IV Regional I Apresiasi Ketegasan Polri Berantas Narkoba untuk Keamanan Objek Vital Nasional

Medan|sumut24.co

12 Oktober 2026* - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional I mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam memberantas peredaran narkotika.

Langkah masif tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kondusivitas di lapangan, khususnya dalam menekan angka pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di areal perkebunan.

Penyalahgunaan narkoba ditengarai menjadi salah satu pemicu utama maraknya pencurian TBS. Aksi pencurian berulang yang terjadi di sekitar kebun disinyalir bermotif ekonomi instan untuk memenuhi ketergantungan terhadap zat terlarang.

Region Head PTPN IV Regional I, Rurianto, menegaskan bahwa komitmen Polri dalam memutus mata rantai peredaran narkoba merupakan langkah preventif yang efektif untuk mencegah tindak pidana turunan.

"Pemberantasan narkoba yang dilakukan secara masif oleh jajaran kepolisian tidak hanya menyelamatkan generasi bangsa, tetapi juga menjawab keresahan pelaku usaha perkebunan. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar aksi pencurian TBS dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk membeli narkoba," ujar Rurianto, Senin (12/10).

Menurutnya, penindakan tegas terhadap jaringan narkoba adalah strategi fundamental untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di lingkungan operasional perusahaan.

"Kami melihat korelasi yang kuat antara keberhasilan pemberantasan narkoba dengan terciptanya situasi yang kondusif di lapangan. Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah tegas Kapolri beserta seluruh jajaran dari tingkat Polda hingga Polsek," tegasnya.

Lebih lanjut Rurianto menambahkan, sebagai pengelola Objek Vital Nasional, PTPN IV Regional I siap memperkuat sinergi dan berkoordinasi aktif dengan jajaran kepolisian di semua tingkatan.

"Kolaborasi ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin keamanan dan kenyamanan kerja karyawan, serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih dari narkoba dan bebas dari kejahatan," pungkas Rurianto.

(Red)

Andar Amin Harahap Ajak Kader Golkar Rangkul Semua Potensi di Kabupaten Labusel

admin — Mon, 12 Oct 2026 17:46:00 +0700+0700

Labusel | Sumut24.co

Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan resmi digelar, Senin (12/10/2026) di Hotel Grand Suma Labusel. Terpilih secara aklamasi dalam musyawarah itu Romadon Nasution.

Pantauan wartawan, hadir dalam pembukaan Musda itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap serta Bupati Labusel Feri Sahputra Simatupang.

Hadir juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe dan jajaran pengurus lainnya.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan Ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar Amin Harahap.

Andar berpesan kepada Ketua Terpilih Golkar Labusel nantinya untuk merangkul semua potensi yang ada di Golkar Kabupaten Labusel.

Bupati Labusel Feri Simatupang di acara pembukaan Musda itu mengatakan siap berkolaborasi dengan Partai Golkar Labusel.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," kata Bupati.

Pada Musda itu, terpilih secara Aklamasi Romadoj Nasution sebagai Ketua Golkar Kabupaten Labusel. Romadon menargetkan Partai Golkar Labusel menambah perolehan kursi DPRD pada Pileg 2029 mendatang.

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. InshaAllah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," tukas Romadon.red

Romadon Nasution Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Labusel, Bidik Kemenangan Pileg 2029

admin — Mon, 12 Oct 2026 17:44:00 +0700+0700

LABUSEL – Romadon Nasution terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang digelar di Hotel Grand Suma Labusel, Senin (12/10/2026).

Musda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap, serta Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang.

Turut hadir Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe, serta jajaran pengurus Partai Golkar lainnya.

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pemilihan ketua, melainkan juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Partai Golkar.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar.

Ia juga berpesan kepada ketua terpilih agar mampu merangkul seluruh potensi yang ada di internal Partai Golkar Labusel. Menurutnya, kebersamaan dan soliditas kader menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang, menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin kolaborasi dengan Partai Golkar Labusel dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel.
Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," ujar Feri.

Usai terpilih secara aklamasi, Romadon Nasution menyampaikan targetnya untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Labusel pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Romadon menegaskan akan mengintensifkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat lingkungan dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. Insyaallah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," ujar Romadon.

Terpilihnya Romadon melalui Musda IV ini menjadi awal kepemimpinannya dalam menggerakkan konsolidasi kader dan mempersiapkan strategi partai menghadapi Pileg 2029 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(red)

Groundbreaking Block Petisah, Rico Waas Bangun Ekosistem Baru untuk Bangkitkan Pasar Legendaris Medan

admin — Mon, 12 Oct 2026 17:33:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan terus mendorong pengembangan Pasar Petisah melalui pembangunan ekosistem perdagangan baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu menarik kembali minat pengunjung, serta membuka ruang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan Block Petisah yang secara resmi dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Senin (12/10/226), di Pasar Petisah dengan konsep pasar kreatif yang memadukan kuliner, ruang berkumpul, dan aktivitas ekonomi kreatif.

Pembangunan Block Petisah tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui skema kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PUD Pasar Kota Medan, dengan pihak investor. Pada tahap awal, kawasan ini direncanakan menampung sekitar 200 UMKM dengan konsep yang menyasar masyarakat luas, termasuk generasi muda.

Dalam Groundbreaking ini, hadir Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forkopimda, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, Dirut PUD Pasar Anggia Ramadhan, Ketua DPD Walubi Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio, Tokoh Agama Buya Amirruddin, segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan dan jajaran Direksi PUD Pasar.

Rico Waas mengatakan, revitalisasi Block Petisah bukan sekadar memperbarui tampilan fisik pasar, tetapi juga membangun ekosistem perdagangan yang mampu menjawab perubahan zaman dan persaingan dengan pusat perbelanjaan modern.

"Pasar Petisah ini monumental, ikonik, dan sangat dikenal. Namun, pasar tradisional menghadapi tantangan dengan berkembangnya pasar modern dan pusat-pusat ritel lainnya. Karena itu, kita ingin membangun pasar kreatif yang disukai masyarakat dan anak-anak muda, sekaligus menjadi tempat berkumpul yang dapat mendorong UMKM semakin berkembang," ujar Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pasar Petisah memiliki nama besar dan potensi yang dapat menjadi modal untuk menarik kembali minat masyarakat. Konsep pasar kreatif yang dikembangkan diharapkan menghadirkan pengalaman berbelanja sekaligus ruang interaksi, berkumpul, dan berkegiatan bagi masyarakat.

Rico Waas mencontohkan konsep pasar kreatif seperti Pasar Santa di Jakarta dan The Hallway Space di Bandung yang menggabungkan aktivitas perdagangan dengan ruang kreatif. Gagasan serupa diharapkan dapat berkembang di Medan dengan tetap memberikan ruang bagi usaha lokal.

"Kalau sirkulasi ekonominya terbangun, mudah-mudahan PAD juga semakin baik. Yang kita dorong bukan hanya pembangunan tempatnya, tetapi bagaimana aktivitas ekonomi di dalamnya berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," Jelas Rico Waas.

Rico Waas menegaskan, pengembangan Block Petisah perlu dibarengi perencanaan dan aturan yang jelas agar seluruh pelaku usaha dapat tumbuh secara tertib dan berkelanjutan. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan menata aktivitas perdagangan, termasuk usaha kuliner dan angkringan yang tersebar di sejumlah ruas jalan.

Menurut Rico Waas, para pelaku usaha perlu dirangkul melalui peningkatan kualitas produk, kepatuhan terhadap aturan, serta penataan ruang usaha yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

"Kita sedang membangun ekosistem yang baik. Perlu aturan dan perencanaan yang matang, bagaimana pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas produknya, tetap mengikuti aturan, tetapi pendapatannya juga semakin baik. Kita ingin merangkul semuanya," tegas Rico t.

Rico Waas berharap Block Petisah tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga berkembang sebagai ruang kegiatan kreatif dan event space yang menghidupkan interaksi masyarakat. Kehadiran berbagai aktivitas itu diharapkan menciptakan efek berganda bagi usaha kecil, mulai dari kuliner, fesyen, hingga berbagai produk dan komunitas kreatif.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menjelaskan bahwa pembangunan Block Petisah merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan untuk mengembangkan pasar tradisional menjadi ruang kreatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Anggia menyebutkan, Block Petisah direncanakan menghadirkan sekitar 200 pelaku usaha dengan fokus pada sektor kuliner dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif. UMKM asal Kota Medan menjadi prioritas utama, sehingga kawasan ini diharapkan menjadi wadah bagi usaha lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.

"Komitmen kita bersama investor adalah bagaimana memfasilitasi dan memberdayakan pelaku UMKM Kota Medan. Karena ini untuk kelas UMKM, biaya sewanya akan dibuat sangat terjangkau dengan skema pembayaran per tahun," jelas Anggia.

Ia menegaskan, pengelolaan Block Petisah diarahkan untuk memberi kesempatan kepada UMKM binaan Kota Medan, bukan didominasi merek besar atau pelaku usaha dari luar daerah.

Selain membangun kawasan kreatif, PUD Pasar juga memastikan penataan pedagang lama menjadi bagian dari proses revitalisasi. Anggia menyebutkan, pedagang kuliner yang telah berjualan sebelumnya akan diprioritaskan, sementara pedagang di lantai dua yang terdampak pembangunan telah melalui proses zonasi dan relokasi.

"Pedagang kuliner yang sudah ada akan kita prioritaskan. Untuk pedagang lantai dua yang terdampak, proses relokasi dan penzonasiannya sudah dilakukan, termasuk pencabutan nomor tempat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan," ujarnya.

Harapan kebangkitan Pasar Petisah juga datang dari warga dan para pedagang yang telah lama menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.

William, pedagang makanan ringan atau snack di Pasar Petisah, menyambut positif pembangunan Block Petisah. Ia berharap pembaruan kawasan itu mampu menarik lebih banyak pengunjung, termasuk masyarakat dari luar kawasan pasar.

"Bagus sih. Selama ini sudah agak sepi. Mudah-mudahan makin hidup, banyak orang luar yang masuk, banyak pengunjung, dan pasar ini semakin berkembang," kata William.

Ia mengungkapkan, kondisi pasar yang cenderung sepi telah dirasakan lebih dari 10 tahun. Karena itu, ia menaruh harapan besar terhadap konsep baru Block Petisah agar aktivitas perdagangan kembali bergairah dan berdampak pada pendapatan para pedagang.

Harapan serupa disampaikan Sundari, warga yang kerap berbelanja pakaian di Pasar Petisah. Menurutnya, revitalisasi tersebut berpeluang mengangkat kembali nama Pasar Petisah sebagai salah satu pusat belanja yang dikenal masyarakat Kota Medan.

"Saya berharap Petisah dibangun dan direnovasi agar kembali menjadi tempat yang ternama di Kota Medan," ujarnya.

Sundari mengatakan, selama ini ia memilih berbelanja pakaian di Pasar Petisah karena harga produknya terjangkau dengan kualitas bahan yang dinilai baik dan tahan lama.

Dengan mengutamakan UMKM lokal, menata pedagang lama, serta mengembangkan konsep pasar kreatif, Block Petisah diharapkan menjadi titik awal kebangkitan pasar legendaris Medan sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Medan. Rel

Bobol Rumah Kosong di Madong Lubis Seorang Penjaga Malam Diringkus Polsek Medan Kota

admin — Mon, 12 Oct 2026 16:29:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Kota menangkap seorang petugas jaga malam karena terbukti membobol rumah kosong yang ditinggal penghuninya di Jalan Madong Lubis, Kecamatan Medan Kota.

Tersangka I alias A ditangkap di Jalan Harimau. Dia telah ditahan di Mapolsek Medan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pelaku ini terbukti membobol rumah milik pensiunan PNS yang sudah dalam keadaan kosong," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Senin (12/10/2026).

Kepada penyidik, tersangka mengaku beraksi bersama tiga pelaku lainnya berinisial AA, AD dan FA yang berperan membantu mengangkat teralis pintu dan memindahkannya ke becak motor yang telah disiapkan.

"Pengakuannya dia hanya membantu mengangkat teralis pintu. Dari aksinya, pelaku mendapat bagian Rp50 ribu dan uangnya digunakan untuk mengonsumsi narkoba," jelasnya.

Saat ini, sambung Poltak, pihaknya masih mengembangkan kasus itu, memburu pelaku lainnya.

"Tersangka Irwadi alias Adi telah ditahan di Mapolsek Medan Kota untuk diproses hukum," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Seorang petugas jaga malam diamankan karena nekat mencuri di rumah kosong(W05)

Kepala SPPG Tembung 3 Sampaikan Hak Jawab, Bantah Sejumlah Pemberitaan dan Klarifikasi Penggunaan OPAO

admin — Mon, 12 Oct 2026 16:19:00 +0700+0700

MEDAN – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembung 3, Faisal Lubis, SH, menyampaikan hak jawab terkait sejumlah pemberitaan mengenai operasional SPPG Tembung 3, termasuk persoalan pemberhentian relawan, polemik mantan pekerja, serta penggunaan minuman rasa susu merek OPAO asal Thailand dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hak jawab tertanggal 12 Oktober 2026 itu ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Media. Dalam surat tersebut, Faisal bersama PIC Yayasan, Rony Nababan, menyampaikan klarifikasi atas sejumlah informasi yang dinilai perlu diluruskan.

Klarifikasi soal Mantan Asisten Lapangan

Dalam keterangannya, Faisal menjelaskan bahwa Imam Syahputra Sihombing sebelumnya menjabat sebagai Asisten Lapangan (Aslap) di SPPG Tembung 3. Menurut Faisal, berdasarkan evaluasi internal dan permintaan pribadi Imam, yang bersangkutan dipindahkan ke bagian distribusi karena dinilai belum mampu menggunakan komputer untuk mengelola aplikasi POP yang digunakan dalam pelaksanaan tugas terkait program BGN.

Faisal menyebut, ketika bertugas di bagian distribusi, terjadi konflik internal antara Imam dan seorang pengemudi bernama Bagus Mulya.

Terkait informasi mengenai mantan kepala dapur, Susi, Faisal menyayangkan adanya dugaan penyebaran informasi bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena diduga melakukan pencurian di dapur.

Ia menegaskan, informasi tersebut harus dibuktikan kebenarannya dan tidak seharusnya disebarluaskan sebagai fakta apabila tidak didukung bukti yang sah.

Empat Relawan Pencuci Ompreng Diberhentikan

Dalam surat hak jawab itu, Faisal juga menjelaskan alasan pemberhentian empat relawan pencuci ompreng.

Menurut dia, keputusan tersebut diambil setelah pihak SPPG menemukan kondisi kain lap yang digunakan untuk mengelap ompreng dalam keadaan berminyak dan berbau tidak sedap, termasuk bau yang disebut menyerupai pesing.

Faisal menyebut, keempat relawan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Imam Syahputra. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kain lap tersebut dibawa oleh salah seorang relawan yang merupakan kakak ipar Imam.

Kondisi itu, lanjut Faisal, menimbulkan kekhawatiran terhadap kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan dalam operasional dapur.

Meski demikian, dalam suratnya Faisal menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan adanya sabotase tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberhentian tersebut, menurut dia, merupakan keputusan operasional untuk menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelancaran pelayanan.

Klarifikasi Penggunaan OPAO Asal Thailand

Persoalan penggunaan OPAO dalam menu MBG juga menjadi salah satu poin utama hak jawab tersebut.

Melalui surat itu, perwakilan yayasan, Rony Nababan, menjelaskan bahwa penggunaan produk OPAO dilakukan ketika persediaan susu UHT yang dibutuhkan disebut sempat mengalami kelangkaan di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.

Pihak SPPG Tembung 3 membantah informasi bahwa produk tersebut disimpan dalam jumlah besar di dapur maupun pemberitaan yang menyebut mereka melakukan pembelian langsung dari Thailand.

Mereka juga menyatakan bahwa larangan BGN terkait OPAO muncul pada 5 September 2026 dan pihak SPPG mengaku telah mematuhi larangan tersebut setelah diterbitkan.

Pihak SPPG menyatakan siap memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan informasi yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan produk tersebut.

Namun, rincian mengenai jumlah produk yang digunakan, sumber pembelian, dokumen pengadaan, serta kesesuaian produk dengan ketentuan menu MBG tidak diuraikan secara terperinci dalam surat hak jawab tersebut.

Bantah Pernah Memberikan Konfirmasi kepada Media

Faisal juga membantah pernah memberikan konfirmasi atau diwawancarai media terkait persoalan yang terjadi di SPPG Tembung 3 sebagaimana disebut dalam pemberitaan tertentu.

Ia meminta media yang menyatakan telah memperoleh konfirmasi darinya untuk menunjukkan dasar informasi tersebut dan melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

Faisal mengingatkan pentingnya prinsip check, re-check, dan triple check dalam proses jurnalistik. Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya terkait verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab.

Meski menyampaikan keberatan, pihak SPPG menyatakan tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers dan berharap pemberitaan mengenai program MBG tetap dilakukan secara profesional.

Dugaan Persoalan Berawal dari Permintaan Menjadi Pemasok

Dalam bagian akhir suratnya, PIC Yayasan menyebut persoalan yang diberitakan diduga berawal dari ketidakmampuan SPPG Tembung 3 memenuhi permintaan Imam Syahputra untuk menjadi pemasok bahan baku makanan atau supplier.

Menurut pihak yayasan, SPPG telah bekerja sama dengan pemasok lain yang sebelumnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan yayasan.

Pihak yayasan menyatakan tetap membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjadi mitra, sepanjang bahan baku yang ditawarkan memenuhi kualifikasi dan standar mutu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program MBG.

Faisal juga menyebut telah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada Kantor KPPG Medan.

Pengawasan Publik Tetap Diperlukan

Persoalan di SPPG Tembung 3 menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga tata kelola pengadaan, standar keamanan pangan, pengelolaan tenaga kerja, serta keterbukaan informasi.

Klarifikasi pihak SPPG merupakan bagian dari hak jawab yang perlu disampaikan kepada publik. Namun, untuk memperoleh gambaran yang utuh, keterangan tersebut tetap perlu dibaca bersama dokumen pendukung dan penjelasan dari pihak-pihak lain yang berkaitan.

Verifikasi mengenai penggunaan OPAO, kepatuhan terhadap ketentuan BGN, alasan pemberhentian relawan, serta kronologi konflik internal menjadi penting agar persoalan ini dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan semata-mata klaim salah satu pihak.

Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tetap dapat berjalan secara objektif, sekaligus menjaga hak setiap pihak untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang dan akurat.

KUA Medan Denai Komitmen Berikan Pelayanan Prima, Ahmat Yani Siregar: Masyarakat Harus Dilayani dengan Baik

admin — Mon, 12 Oct 2026 15:48:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.co – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan pencatatan pernikahan.

Pelayanan yang ramah, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi prioritas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Berlokasi di Gang KUA, Jalan Raya Menteng, Kecamatan Medan Denai, KUA terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Medan Denai, Drs. H. Ahmat Yani Siregar, M.A., menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan dedikasi.

Demikian disampaikan KUA Medan Denai, Selasa 12 Oktober saat menerima Pimred Sumut24 Rianto SH MH, di kantornya.

Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, jelas, transparan, serta tidak berbelit-belit.

"Pelayanan prima bukan hanya tentang menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga bagaimana kita memberikan kenyamanan, kepastian informasi, dan sikap yang santun kepada setiap masyarakat yang datang. Terlebih dalam pelayanan pernikahan, kita harus memberikan perhatian yang baik karena pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang," tegas Ahmat Yani Siregar.

Ia menjelaskan, dalam pelayanan pencatatan pernikahan, petugas KUA memberikan informasi secara jelas kepada calon pengantin mengenai persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, hingga tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah.

Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, petugas memberikan penjelasan kepada calon pengantin agar setiap tahapan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berfokus pada urusan administrasi, KUA Medan Denai juga memberikan perhatian terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga melalui bimbingan perkawinan.
Dalam bimbingan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab bersama, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ahmat Yani Siregar menyampaikan, keberhasilan pelayanan pernikahan tidak semata-mata diukur dari kelancaran proses pencatatan, tetapi juga dari sejauh mana calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan agama, kesiapan mental, dan pemahaman tentang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran KUA agar senantiasa mengedepankan kedisiplinan, kesopanan, ketelitian, serta kepedulian dalam menjalankan tugas pelayanan.

Setiap masyarakat yang datang harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan yang berkualitas juga membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh pegawai, penghulu, serta penyuluh agama Islam. Dengan koordinasi yang baik, pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan kehidupan beragama diharapkan semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pelayanan pernikahan, KUA Kecamatan Medan Denai turut menjalankan berbagai fungsi pelayanan keagamaan lainnya, di antaranya bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, pembinaan majelis taklim, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan Kementerian Agama kepada umat sekaligus memperkuat peran KUA sebagai pusat pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan.
Ahmat Yani Siregar menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia berharap, melalui komitmen pelayanan prima, KUA Kecamatan Medan Denai semakin mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Harapan kita, masyarakat yang datang ke KUA dapat memperoleh pelayanan yang baik, merasa dihargai, dan pulang dengan membawa kejelasan atas keperluannya. Kita ingin KUA benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus pembimbing umat," tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, KUA Kecamatan Medan Denai terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat.
(Red)

Joint Operation Bareskrim Polri dan Polrestabes Medan Bongkar Peredaran Vape Narkoba di THM Jalan Merak Jingga

darma — Mon, 12 Oct 2026 15:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Bareskrim Polri dan Polrestabes Medan, Minggu (11/10/20261) dinihari melakukan joint operation di kota Medan. Tim gabungan, berhasil mengungkap praktek jual beli narkoba, yang dilakukan di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) ternama di Jalan Merak Jingga Medan.

Dalam operasi gabungan itu, tim berhasil meringkus seorang pria berisinial AJ (30) warga kota Medan, yang merupakan pemasok narkoba. AJ, ditangkap di salah satu ruangan karaoke THM yang digerebek, dan petugas menyita 2 pcs vape narkoba merk EL Chapo dari tangannya.

"AJ hasil pemeriksaan, diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga amankan seorang wanita pemesan narkoba," ucap Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan di Medan, Senin (12/10/2026).

Narkoba yang disita dari AJ, didapat dari seorang pria berisnial RL. RL Pun, kini dalam pengejaran Polisi, agar mata rantai peredaran narkoba di THM yang kerap dilakukan para pelaku dapat diputus.

"Pemasok narkoba kami sudah kantongi identitasnya, dan kami pastikan akan terus kami kejar. Kami ultimatum untuk penikmat dunia malam, malam boleh gemerlap namun hukum akan tetap tegak. Pengguna kita akan pulihkan, seluruh bandar dan mata rantainya kita akan putus. Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W02)

WALI KOTA SOLOK, H.RAMADHANI KIRANA PUTRA MENGIKUTI PROSESI BAKAUA.

admin — Mon, 12 Oct 2026 13:31:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Minggu (11/10/2026). Wali Kota Solok, Sumatera Barat,H Ramadhani Kirana Putra mengikuti salah satu tradisi adat Minangkabau yang menjadi bagian dari rangkaian perhelatan Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) Tahun 2026 yaitu prosesi Bakaua.

Tradisi ini, juga menjadi wujud pelestarian nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dan merupakan, tradisi turun-temurun yang sarat makna kebersamaan, rasa syukur, serta harapan akan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prosesi tersebut keikutsertaan Wali Kota Ramadhani menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Solok dalam menjaga kelestarian tradisi dan memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman.

Pemerintah Kota Solok melalui event Rang Solok Baralek Gadang 2026 terus mendorong pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan daerah. Sekaligus potensi parawisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakatat.

Perhelatan Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tutur Ramadhani Kirana. Tetapi juga momentum mempererat kebersamaan masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan tradisi Kota Solok kepada khalayak yang lebih luas, pungkasnya.(YOSE)