JNE Gelar Media Gathering Bersama Insan Pers Medan dan Silangit Bertabur Hadiah

admin — Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0700+0700

Medan – JNE kembali memperkuat hubungan kemitraan dengan insan pers melalui kegiatan media gathering yang melibatkan jurnalis dari Medan dan kawasan Silangit bertabur hadir menarik, Bertempat di Prima Sky Cafe UNPRI Lantai 22 Medan, Selasa (7/4).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat sinergi antara perusahaan jasa pengiriman tersebut dengan media lokal.
Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan media cetak, online, dan elektronik. Dalam kesempatan tersebut, manajemen JNE menyampaikan apresiasi atas peran media yang selama ini turut mendukung penyebaran informasi serta membangun citra positif perusahaan di tengah masyarakat.
Perwakilan JNE Cabang Medan Yusran menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara perusahaan dan publik. Oleh karena itu, hubungan baik yang telah terjalin diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk berbagi informasi terkait perkembangan layanan, inovasi, serta komitmen JNE dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Cabang JNE Silangit, Yayang, mengatakan kegiatan media gathering ini merupakan bagian dari upaya JNE dalam mempererat hubungan dengan insan pers di wilayah operasionalnya.
"Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan rekan-rekan media, khususnya di Medan dan Silangit," ujar Yayang.
Ia juga menambahkan bahwa JNE terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan serta menghadirkan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang.
"Ke depan, kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin ini dapat terus berjalan secara positif dan memberikan manfaat bagi semua pihak," tambahnya.

Sementara itu, Khairul Tanjung menjelaskan bahwa JNE Content Competition 2026 kembali digelar sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas di bidang konten digital.
Menurutnya, ajang ini merupakan bentuk komitmen JNE dalam mendukung perkembangan industri kreatif, khususnya di kalangan generasi muda.
"Melalui JNE Content Competition 2026, kami ingin memberikan ruang bagi para kreator untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka. Kompetisi ini terbuka untuk berbagai kategori, mulai dari penulisan, fotografi, hingga video kreatif," jelas Khairul.
Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pengembangan potensi bagi para peserta di seluruh Indonesia.
"Kami berharap ajang ini dapat melahirkan karya-karya inspiratif sekaligus memperkuat ekosistem kreatif nasional," tutupnya.

Para jurnalis yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi antara media dan JNE dapat terus terjalin secara positif, profesional, dan saling mendukung.
Dengan terselenggaranya media gathering ini, JNE menegaskan komitmennya untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut Juri Nasional Writing Maman Suherman, Juri Photo Martha Suherman, Khairul Tan, Melvi, Fajar Jaya Negara', Juri Lokal Asih Astuti,Kacab JNE Medan Yusran, Kacab JNE Silangit dan undangan lainnya.

Eks Polisi akhirnya diserahkan Tim Polres Padangsidimpuan ke Kejaksaan bersama dengan Barbut "Kasus Penipuan 34 Personel Masuk Tahap II"

admin — Wed, 08 Apr 2026 08:19:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co -

Proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kota Padangsidimpuan memasuki babak lanjutan. Polres Padangsidimpuan resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti (Barbut) kepada pihak kejaksaan negeri Padangsidimpuan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), Selasa (7/4/2026).

Penyerahan tahap II ini dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim ) Polres Padangsidimpuan yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP Hasiholan Naibaho, di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan, Wira Prayatna, menyampaikan bahwa proses ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menuntaskan setiap perkara secara profesional dan transparan.

Ia menegaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

"Tahap II ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang kami jalankan secara profesional. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21), tersangka dan barang bukti kami serahkan ke jaksa untuk proses hukum selanjutnya," ujar Kapolres.

Adapun tersangka dalam kasus ini adalah Risdianto Lubis (49) yang juga statusnya sebagai mantan personel (Eks Polisi) yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

Dalam proses penyerahan tersebut, sejumlah barang bukti turut diserahkan kepada jaksa penuntut umum, di antaranya puluhan dokumen pengajuan kredit, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, serta berbagai peralatan mesin industri seperti mesin pengayak, hammer mill, mixer, hingga mesin cetak briket.

Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara yang akan diproses lebih lanjut di persidangan.

Pihak Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan yang diwakili oleh Hendra Sinaga dan Eben Ezer Batara telah menerima tersangka dan barang bukti, serta melakukan penandatanganan berita acara serah terima.

Kapolres juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses hukum hingga selesai, sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," tambahnya.

Dengan dilaksanakannya tahap II ini, proses hukum terhadap perkara tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan publik melalui penanganan kasus secara terbuka, akuntabel, dan sesuai prosedur yang berlaku.zal

Muscab PKB Padang Lawas Jadi Momentum Konsolidasi, Bupati PMA Ajak Sinkronkan Program dengan Visi Daerah

admin — Wed, 08 Apr 2026 08:18:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co -

Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Padang Lawas menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyelaraskan arah program dengan pembangunan daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Syamsiah, Sibuhuan, Selasa (7/4/2026) ini dihadiri langsung oleh Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, serta sejumlah tokoh politik dan pemangku kepentingan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, yang memberikan dukungan terhadap penguatan peran partai di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam (PMA) menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian Muscab dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, serta penuh khidmat, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan terbaik kemajuan bagi organisasi dan masyarakat," ujarnya.

PMA juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PKB yang dinilai telah berkontribusi besar dalam membangun organisasi serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, Muscab bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen strategis untuk melakukan refleksi organisasi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan langkah ke depan, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut, Putra Mahkota Alam Hasibuan mengajak seluruh elemen partai untuk menyelaraskan program kerja dengan visi pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, Bupati PMA mengajak semua untuk menyelaraskan program-program yang disusun oleh DPC PKB Kabupaten Padang Lawas dengan visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan Padang Lawas yang maju (mandiri, amanah, jaya, dan unggul)," lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebersamaan dalam kegiatan tersebut sejalan dengan nilai dan filosofi daerah yang menjunjung tinggi manfaat dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kebersamaan kita hari ini sejalan dengan semangat motto daerah kita, yaitu 'luruskan niat, teruslah bermanfaat, tano adat digomgom ibadat'," sambung Bupati.

Di akhir sambutannya, ia berpesan kepada seluruh peserta Muscab untuk menjalankan proses musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta semangat kekeluargaan.

"Selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Padang Lawas. Laksanakanlah musyawarah ini dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, serta semangat kekeluargaan yang selama ini menjadi ciri khas dan kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa," tutupnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan partai politik, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atau yang mewakili, Sufriady Halomoan Hasibuan, Puli Parisan Lubis, serta Arfan Habibi Tanjung.

Selain itu, hadir pula unsur organisasi keagamaan, pimpinan OPD, tokoh pemuda, serta pengurus dan kader PKB dari berbagai wilayah di Kabupaten Padang Lawas.

Muscab ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat internal partai, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.zal

Pemkab Madina Bergerak Cepat, Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Hutabangun Jae

admin — Wed, 08 Apr 2026 08:17:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co -

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bergerak cepat membantu warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang, dengan menyalurkan berbagai kebutuhan dasar, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memastikan korban dapat segera bangkit dan memenuhi kebutuhan sehari-hari pascakejadian.

Bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial Madina yang diwakili Kepala Bidang Sosial, Hasan Ansari. Ia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, perlengkapan dapur, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurutnya, nilai bantuan yang disalurkan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp10 juta, tergantung kebutuhan masing-masing korban. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan bantuan lanjutan berupa rehabilitasi rumah yang terdampak.

Hasan berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan harian.

Penyaluran bantuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Nazaruddin Habib, Maradotang Pulungan, Camat Bukit Malintang, serta Kepala Desa Hutabangun Jae, Darlis Lubis, bersama jajaran pemerintah setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Nazaruddin Habib turut memberikan motivasi kepada keluarga korban agar tetap kuat menghadapi cobaan.

"Musibah ini tentu berat, tetapi kami berharap keluarga korban tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Camat Bukit Malintang, M Zorro Lubis, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan kompor gas serta pemeriksaan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah kejadian serupa.

"Jika memasak jangan ditinggalkan terlalu lama. Setelah selesai memasak, pastikan kompor benar-benar sudah dimatikan. Begitu juga dengan arus listrik, jika tidak diperlukan sebaiknya dimatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Diketahui sebelumnya, kebakaran terjadi pada Kamis (2/4/2026) sekitar pukul 11.45 WIB yang menghanguskan rumah semi permanen milik warga bernama Andriansyah berukuran sekitar 8×7 meter.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp70 juta. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, sekaligus menegaskan peran pemerintah dalam hadir memberikan bantuan cepat saat warga mengalami musibah.zal

Perang Terhadap Narkoba dan Knalpot Brong, DPRD Apresiasi Langkah Tegas Polres Padangsidimpuan

admin — Wed, 08 Apr 2026 08:16:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co -

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, minuman keras ilegal dan penggunaan knalpot brong di Kota Padangsidimpuan kembali ditegaskan melalui pemusnahan barang bukti oleh jajaran kepolisian, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Padangsidimpuan ini menjadi simbol komitmen aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian.

Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada Wira Prayatna beserta jajaran atas langkah tegas dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai meresahkan masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Polres Padangsidimpuan yang terus konsisten memberantas hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemusnahan barang bukti ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib," ujar Ketua DPRD.

Menurutnya, langkah konkret seperti ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ancaman narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masa depan generasi muda.

Ia berharap, kondisi keamanan di Kota Padangsidimpuan dapat terus meningkat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penertiban penggunaan knalpot brong yang kerap dikeluhkan warga karena mengganggu ketentraman lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Srifitrah Munawaroh Nasution turut menyampaikan doa dan harapan bagi Kapolres agar terus sukses dalam menjalankan tugas serta mengembangkan karier ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, unsur Forkopimda, serta para pejabat utama Polres Padangsidimpuan.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 41,57 gram, ganja seberat 36.281,79 gram, 87 botol minuman keras, serta 101 knalpot brong.

Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode sesuai prosedur hukum, yakni digiling, dipotong, dan dibakar, guna memastikan tidak dapat digunakan kembali.

Pemusnahan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang tegas dan transparan.zal

Makan Bergizi Gratis di Madina Masih Dianggap Belum Optimal, Ini Temuan Wabup Atika

admin — Wed, 08 Apr 2026 08:15:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co -

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, mendapat catatan serius dari Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution. Sidak yang dilakukan pada Selasa (7/4/2026) menemukan beberapa praktik yang belum sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam sidak tersebut, Wabup Atika mencatat sejumlah temuan yang perlu segera diperbaiki, mulai dari penempatan ompreng di lantai tanpa alas, aspek sanitasi, hingga komposisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.

"Dari fakta di lapangan, masih ada yang belum terstandar sesuai petunjuk teknis BGN. Hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Korwil," tegas Atika.

Temuan lain termasuk penyajian nasi goreng dengan lauk bakso ayam kemasan (frozen food) serta buah yang disajikan tanpa bungkus plastik, sehingga berisiko terpapar kotoran. Selain itu, Wabup menilai takaran nasi yang disajikan lebih sedikit dibanding pantauan sebelumnya pasca-lebaran.

Atika juga menekankan pentingnya peran guru sebagai pengawas gizi siswa. Guru diminta untuk mencicipi terlebih dahulu menu MBG sebelum disajikan dan memastikan data gizi harian tercatat dalam SPPG.

"Kami ingin memastikan anggaran negara tersalurkan dengan benar dalam bentuk makanan bergizi yang mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madina," ujarnya.

Wabup menambahkan, pengawasan ketat terhadap MBG juga memiliki dampak langsung pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah ini.

Sebagai perhatian khusus, sekolah yang menjadi sorotan dalam sidak Wabup Atika antara lain SDN 401 Panyabungan (SD Merah Putih) dan SDN 093 Gunungtua, yang menu dan sanitasi MBG-nya masuk catatan untuk perbaikan.

"Rencana ke depan, Pemkab Madina akan memperluas sidak hingga ke tingkat SPPG agar seluruh program MBG berjalan optimal, sehat, dan sesuai standar," tutup Wabup Atika.zal

Bupati Solok Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

admin — Wed, 08 Apr 2026 00:24:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (Hc) Jon Firman Pandu, Senin, 6 April di Arosuka mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, jujur, dan lengkap kepada petugas.

Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
"Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah harus didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi usaha masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga usaha besar. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok ke depan.

Dan juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia memastikan bahwa kerahasiaan data yang disampaikan akan dijamin oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan," tuturnya.

Juga menekankan pentingnya kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan sensus tersebut demi terwujudnya Kabupaten Solok yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi masa depan Kabupaten Solok yang lebih baik, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang," pungkasnya.(YOSE)

TP PKK Sumut Gelar Halalbihalal dan Siapkan Integrasi Kantor

admin — Tue, 07 Apr 2026 23:24:00 +0700+0700

MEDAN – Keluarga Besar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu kegiatan Halalbihalal dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah. Acara berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (6/4/2026).

Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus PKK Sumut. "Halalbihalal ini menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta mempererat hubungan kekeluargaan di antara seluruh pengurus," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Idulfitri 1447 H, sekaligus melakukan refleksi terhadap kinerja organisasi.

"Atas nama pribadi, saya mengucapkan 'minal aidin wal faizin'. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menjalankan tugas di PKK dan Dekranasda. Semoga di tahun 2026 ini kita dapat semakin mempererat kerja sama dalam menjalankan program dan kegiatan kemasyarakatan," ucapnya.

Kahiyang Ayu juga mengungkapkan rencana penyatuan Kantor PKK dan Dekranasda yang berlokasi di Jalan Cik Ditiro, Medan, pada Mei 2026. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi mobilitas kerja.

"Dengan satu kantor, diharapkan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, tamu dari daerah juga dapat sekaligus mengunjungi PKK dan Dekranasda sebagai sarana promosi yang baik," tambahnya.

Acara ditutup dengan ramah tamah, foto bersama, serta saling bermaaf-maafan yang menjadi tradisi halalbihalal pasca-Ramadan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli I PKK Sumut Titiek Sugihari, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Sumut Parlindungan Pane, serta para pengurus PKK dan Dekranasda Sumut.rel

Hari Jadi ke-78 Sumut Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Dorong Sinergi Percepatan Pembangunan

admin — Tue, 07 Apr 2026 23:19:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memperingati ref="https://www.sumut24.co/tag/hari/" target="_blank">Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumut dengan mengusung tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi". Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Pada 15 April 2026, Provinsi Sumut genap berusia 78 tahun. Tema peringatan tahun ini 'Satu Kolaborasi, Sejuta Energi' dipilih karena memiliki makna yang strategis," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, Selasa (7/4/2026).

Menurut Erwin, frasa "Satu Kolaborasi" menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sumut membutuhkan kebersamaan dan sinergi lintas sektor. Sementara "Sejuta Energi" melambangkan kekuatan kolektif dari berbagai inisiatif, gagasan, dan aksi yang jika disatukan akan memberikan dampak besar bagi kemajuan daerah.

"Melalui kolaborasi yang terarah, setiap energi positif, baik dari pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat, tentunya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Erwin.

Dalam rangka memperingati ref="https://www.sumut24.co/tag/hari/" target="_blank">Hari Jadi ke-78 Sumut, Pemprov juga akan menggelar serangkaian kegiatan publik yang bersifat informatif dan reflektif sebagai upaya memperkuat kebersamaan sekaligus mengakselerasi pembangunan.

Rangkaian kegiatan tersebut antara lain dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) pada Senin (13/4/2026) dan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada Selasa (14/4/2026). Dialog ini akan membahas pembangunan daerah, peran masyarakat, peluang kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta program prioritas Pemprov Sumut, inovasi layanan publik, dan aksi kolaboratif yang telah maupun akan dilakukan.

Selanjutnya, agenda ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan akan dilaksanakan pada Rabu (15/4/2026), yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa ref="https://www.sumut24.co/tag/hari/" target="_blank">Hari Jadi ke-78 Sumut Tahun 2026 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Pemprov Sumut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan peringatan hari jadi tersebut.

"Momentum ref="https://www.sumut24.co/tag/hari/" target="_blank">Hari Jadi bukan hanya untuk memperingati sejarah, tetapi juga sebagai titik tolak memperkuat kebersamaan dan aksi nyata. Mari satukan energi untuk mendorong Sumatera Utara yang lebih unggul, maju dan berkelanjutan," kata Erwin. rel

Supervisi PKK Sumut di Sergai, Kader Didorong Perkuat Program untuk Indonesia Emas 2045

admin — Tue, 07 Apr 2026 23:12:00 +0700+0700

SERDANGBEDAGAI – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut) melakukan supervisi desa dan kelurahan dalam rangka penguatan pelaksanaan program PKK. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kader memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK, serta mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan program, terutama peran kader Dasa Wisma sebagai ujung tombak di tingkat rumah tangga. Menurutnya, kader Dasa Wisma memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan program PKK, memantau pelaksanaan kegiatan, melaporkan kendala, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

"Kehadiran Dasa Wisma di masyarakat adalah kunci agar 10 Program PKK dan Asta Cita dapat dirasakan manfaatnya hingga tingkat akar rumput, menuju Indonesia Emas 2045," ujar Titiek, saat kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Serdangbedagai, Sei Rampah, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, ia juga mendorong kader PKK untuk bekerja lebih efisien melalui pemanfaatan digitalisasi dalam pelaporan dan administrasi kegiatan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas sekaligus menghemat penggunaan kertas.

"Dalam mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan PKK, PKK Sumut telah mengembangkan inovasi berupa aplikasi SI PANDA. Aplikasi ini mempermudah pendataan dan pelaporan secara digital, lebih cepat, tertib, akurat, dan terintegrasi. Dengan pemanfaatan aplikasi SI PANDA, kita harapkan gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital serta mampu menunjukkan capaian-capaian kerja secara nyata," jelasnya.

Wakil Bupati Serdangbedagai (Sergai) Adlin Tambunan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung PKK sebagai mitra strategis pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan, pelatihan, pembinaan, serta fasilitasi kegiatan PKK di semua tingkatan.

"Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Sergai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk keluarga yang maju dan tangguh, sejalan dengan visi pembangunan kami, Sergai Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan," ujarnya.

Adlin juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim supervisi dari provinsi dan berharap PKK Sergai memperoleh masukan, serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program di daerah.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sergai Rosmaida Darma Wijaya menyambut baik kunjungan tersebut sebagai kesempatan berharga untuk evaluasi dan peningkatan kapasitas kader.

"Kegiatan supervisi ini merupakan momen berharga sekaligus kehormatan dan kesempatan emas bagi kami untuk mendapatkan masukan serta koreksi. Dengan adanya supervisi, PKK sebagai mitra pemerintah termotivasi tidak hanya untuk menyukseskan program-program PKK, tetapi juga ikut mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, supervisi juga menjadi sarana pembelajaran bagi kader agar dapat menjalankan peran secara optimal di tingkat desa.

"Kegiatan supervisi ini tidak hanya memberikan masukan dan koreksi, tetapi juga meningkatkan motivasi kader PKK. Dengan begitu, kegiatan PKK yang positif bisa berkembang dan ditularkan ke PKK desa. Ini menjadi pembelajaran penting agar kader PKK dapat berfungsi optimal demi tercapainya visi Kabupaten Sergai yang maju, tangguh, dan berkelanjutan," tutupnya.rel

Kegiatan supervisi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan, guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Staf Ahli I PKK Sergai Aini Zetara Adlin Tambunan, Staf Ahli II PKK Sergai, para kepala desa, serta kader PKK Sergai.

Kemnaker Siapkan Reward bagi Perusahaan yang Fasilitasi Peserta MagangHub Kantongi Sertifikasi Kompetensi

admin — Tue, 07 Apr 2026 23:00:00 +0700+0700

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan reward dan prioritas program bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi peserta Magang Nasional (MagangHub). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemagangan tidak berhenti sebagai pengalaman kerja semata, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi peserta untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dibutuhkan saat masuk ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, penguatan pemagangan yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, peserta magang perlu dibekali pengalaman kerja sekaligus bukti kompetensi yang terstandar agar lebih siap bersaing dan lebih mudah dikenali kebutuhannya oleh dunia industri.

"Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (06/04/2026).

Ia menilai dunia usaha memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam memfasilitasi sertifikasi peserta magang menjadi nilai tambah yang akan terus diperkuat pemerintah melalui reward dan prioritas program.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyatakan, langkah ini juga bertujuan memastikan peserta magang memperoleh standar kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, hasil pemagangan tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi juga memberi manfaat jangka lebih panjang bagi peserta ketika mencari pekerjaan atau memasuki proses rekrutmen.

"Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi bagi peserta magang. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui dunia industri," kata Darmawansyah.

Ia menjelaskan, perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi akan diprioritaskan dalam program pemagangan ke depan, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program strategis ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah, dunia usaha, dan peserta magang, sehingga pemagangan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk Batch I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi peserta, Kemnaker juga memastikan setiap peserta memperoleh dokumen sesuai durasi keikutsertaannya. Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan. Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

"Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta magang untuk benar-benar siap masuk ke dunia kerja," ujarnya.

Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui penguatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri di berbagai sektor. Melalui langkah ini, Kemnaker menargetkan pemagangan tidak hanya membuka kesempatan belajar di tempat kerja, tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi.rel

Jelang Pensiun Wiriya, Bursa Calon Sekda Medan Menghangat

admin — Tue, 07 Apr 2026 21:11:00 +0700+0700

Medan – Menjelang masa purna tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, dinamika internal birokrasi di lingkungan Pemko Medan mulai menghangat. Sejumlah nama mencuat dan diperbincangkan sebagai kandidat kuat pengganti posisi strategis tersebut.
Dari kalangan pejabat eselon II, beberapa figur dinilai memiliki peluang dan rekam jejak yang layak diperhitungkan. Di antaranya Asisten I Setdako Medan, Laksama Siregar, yang dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan administrasi umum. Posisi strategisnya saat ini dinilai menjadi nilai tambah dalam memahami roda birokrasi secara menyeluruh.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Beni Sinombah Siregar, juga masuk dalam radar kandidat. Ia dinilai memiliki kapasitas manajerial yang kuat, terutama dalam mengelola sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Nama lain yang turut diperbincangkan adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane. Dengan latar belakang di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi, ia dianggap mampu membawa pendekatan modern dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di era digitalisasi pelayanan publik. Kiprahnya dalam mendorong inovasi dan perencanaan strategis dinilai menjadi modal penting untuk mendukung reformasi birokrasi di Kota Medan ke depan.

Pemerhati Sosial dan Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar menilai, penentuan Sekda Medan ke depan harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari integritas, pengalaman birokrasi, kemampuan koordinasi lintas OPD, hingga visi dalam mendorong percepatan pembangunan kota.
"Sekda bukan hanya jabatan administratif, tapi motor penggerak birokrasi. Figur yang terpilih harus mampu menjadi jembatan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah," ujar salah satu pengamat.
Meski demikian, proses penentuan Sekda tetap akan melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam memilih figur terbaik.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Medan terkait siapa yang akan menggantikan Wiriya Alrahman. Namun, publik berharap sosok yang terpilih nantinya benar-benar mampu membawa birokrasi Kota Medan lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut Direktur Nbasis itu, Data figur sudah ada di tangan Walikota. Wakil Walikota juga punya pendapat, dan itu akan ia ajukan sebagai pertimbangan kepada Walikota.

Jabatan sestrategis itu rawan intervensi kekuatan politik lokal dan nasional, eksekutif dan legislatif.

Apalagi dengan posisi kota Medan sebagai kota terbesar di wilayah Barat, dengan denyut ekonominya bervolume besar, termasuk industri ekstraktif.

Karena itu oligarki juga akan ikut cawe-cawe.

Apakah ada persyaratan uang persembahan untuk jabatan sepenting itu? Tidak akan ada yang punya data, meski semua orang bisa berbisik sesama orang dekat.

Dengan fakta seperti itu, meski akan melewati prosedur rwkrutmen yang sudah ditentukan oleh regulasi yang berlaku, Walikota Medan seyogyanya bertanya kepada hati nuraninya untuk beroleh jawaban:

(-) Sekda yang tak sekadar senior dalam jenjang kepangkatan, melainkan seseorang yang oleh Snouck Hurgronje, penasehat pemerintahan kolonial, pada abad 19 lalu, disebut sebagai figur kreatif tak berjarak dengan rakyat dan memiliki keterbukaan pikiran dan nalar.

(-) meski sudah belajar selama beberapa waktu, kelemahan Walikota dan Wakil Walikota tetap masih sulit disembunyikan. Figur sekda baru Kota Medan sangat diharapkan dengan kapasitas kepakaran, keahlian dan posisi akseptabilitas tinggi, membantu Walikota melaksanakan tugas-tugas konatitusionalnya.

(-) ke depan Sekda dapat bekerja ektra dalam menangani masalah-masalah serius yang selama ini cenderung tanpa jawaban:

pertama, kesenjangan sosial yang semakin buruk, kedua, masalah banjir, ketiga, masalah sampah dan konversinya menjadi energi, keempat, tata kota, kebersihan, keamanan dan kenyamanan dan kelima, partisipasi sosial masyatakat.

Dengan merujuk pada kriteria itu, pemerintahan Kota Medan ke depan akan semakin berkinerja tinggi dan berpengabdian, ucapnya.red2

Kejatisu Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi di PT Angkasa Pura II

admin — Tue, 07 Apr 2026 21:09:00 +0700+0700

Medan — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh PT Angkasa Pura II menyusul temuan serius dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Desakan ini muncul setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap adanya potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dari sejumlah kegiatan perusahaan dalam kurun waktu 2021 hingga 2022.
"Kami meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata. Dugaan ini harus diusut tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih," tegas perwakilan KAMAK.
Temuan BPK menunjukkan adanya sejumlah persoalan krusial, mulai dari penyelesaian piutang yang berlarut-larut hingga dugaan kerja sama fiktif pada anak perusahaan.
Di Bandara Internasional Kualanamu, misalnya, tercatat piutang PT Angkasa Pura II mencapai Rp207,85 miliar, termasuk tunggakan parking surcharge sebesar Rp57,02 miliar yang belum jelas penyelesaiannya.
Sementara itu, anak usaha perusahaan, PT Angkasa Pura Kargo, disebut terseret dalam kerja sama bisnis yang terindikasi bermasalah. Beberapa proyek bahkan dinilai berpotensi merugikan perusahaan hingga miliaran rupiah.
Tak hanya itu, audit juga menyoroti potensi persoalan dalam kemitraan strategis dengan pihak swasta dalam pengelolaan Bandara Kualanamu yang dinilai berisiko menimbulkan konsekuensi hukum di masa depan.
Di sisi internal, berbagai kejanggalan turut ditemukan. Mulai dari pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, perjalanan dinas yang dipertanyakan, hingga pemborosan anggaran pada pengadaan jasa operasional.
Kondisi ini diperparah dengan adanya beban klaim Tunjangan Hari Tua (THT) karyawan yang belum terselesaikan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
KAMAK menilai, rangkaian temuan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sudah mengarah pada indikasi kuat terjadinya praktik korupsi.
"Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap BUMN dan penegakan hukum akan terus merosot. Ini harus dibuka seterang-terangnya," ujar mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Angkasa Pura II wilayah Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan audit tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Di tengah sorotan luas, kasus ini menjadi ujian: apakah dugaan korupsi di perusahaan strategis negara benar-benar akan diusut hingga tuntas, atau kembali mengendap tanpa kejelasan.red

Danke Dicopot, Kejati Sumut Tunjuk Herlangga Wisnu Murdianto Jadi Plh Kajari Karo

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:57:00 +0700+0700

Medan – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo menggantikan Danke Rajagukguk. Penunjukan ini dilakukan menyusul penarikan Kajari Karo beserta sejumlah jaksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan penunjukan tersebut.
"Iya benar," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Selasa (7/4/2026).
Rizaldi menjelaskan, Herlangga saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut. Penugasan sebagai Plh Kajari Karo merupakan bagian dari langkah cepat institusi untuk menjaga kesinambungan kinerja di Kejari Karo.
"Jabatannya sebagai Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, Herlangga Wisnu Murdianto," tambahnya.
Sebelumnya, Herlangga juga pernah ditunjuk sebagai Plh Kajari Padang Lawas pada Januari 2026. Setelah pejabat definitif kembali, ia melanjutkan tugasnya sebagai koordinator di Kejati Sumut.
"Iya, setelah ada Kajari definitif, kembali lagi ke Kejati sebagai koordinator," jelas Rizaldi.
Penunjukan ini tidak terlepas dari langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Dalam proses tersebut, Kajari Karo Dante Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), serta sejumlah jaksa yang menangani perkara itu ditarik ke Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penarikan tersebut dilakukan untuk kepentingan klarifikasi dan pemeriksaan internal.
"Terhadap Kajari Karo, Kasipidsus, dan para jaksa yang menangani kasus tersebut saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan eksaminasi," ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Langkah Kejagung ini dinilai sebagai bentuk pengawasan internal guna memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku.
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lebih investigatif atau lebih "nendang" untuk headline media.red

Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

darma — Tue, 07 Apr 2026 17:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pengerjaan bangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter milik PT SBP (Sarana Baja Perkasa) di Jln. Takenaka Lingkungan VI, Kelurahan Payah Pasir, Kecamatan Medan Marelan dipertanyakan.

"PAC PKN Medan Marelan meminta kepada dinas instansi terkait Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar mengusut Izin PBG (Permohonan Bangunan Gedung) pembangunan tembok milik PT SBP," ujar Sudarmanto Sekretaris PAC PKN Medan Marelan, Selasa (7/4/2026) kepada wartawan.

Menurutnya, pengerjaan bangunan tembok tersebut telah melanggar aturan perundang undangan tentang Izin PBG yang terkesan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan melalui retribusi perijinan.

Sementara, menurut beberapa warga yang minta identitasnya tidak disebutkan mengatakan bahwa, sejak awal pengerjaan bangunan tembok milik PT SBP telah menimbulkan polusi udara.

"Sebelum pengerjaan bangunan tembok, penimbunan lokasi dengan tanah timbun menggunakan sejumlah kendaraan alat berat sudah menimbulkan polusi udara dan kami (warga) merasa terganggu. Namun, tidak ada pihak terkait untuk melakukan upaya penindakan," ucap warga.(W02)

Tak Main-main! Polres Padangsidimpuan Musnahkan Ribuan Barang Bukti Narkoba, Miras dan Knalpot Brong Hasil Operasi 2026

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:44:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas berbagai bentuk tindak kriminal dan penyakit masyarakat.

Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan sejumlah kasus sepanjang tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Padangsidimpuan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi simbol keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Padangsidimpuan.

Berbagai barang bukti dari sejumlah kasus dimusnahkan secara terbuka di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta insan pers.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangannya menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari pengungkapan berbagai kasus yang terjadi sepanjang tahun 2026.

"Kita melaksanakan pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, knalpot brong, dan minuman keras," ujar Kapolres.

Ia merinci, barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 41,57 gram serta ganja sebanyak 36.281,79 gram.

Selain itu, pihak kepolisian juga memusnahkan 150 botol minuman keras serta 101 unit knalpot brong yang sebelumnya diamankan dari berbagai operasi penertiban.

"Untuk narkoba yang dimusnahkan adalah jenis sabu sebanyak 41,57 gram, kemudian ganja sebanyak 36.281,79 gram. Selain itu ada miras sebanyak 150 botol dan knalpot brong sebanyak 101 buah," jelasnya.

Kapolres menegaskan, pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti nyata keseriusan Polres Padangsidimpuan bersama unsur Forkopimda dalam memberantas penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Ini merupakan bentuk komitmen kita bersama, termasuk Forkopimda, dalam memberantas penyakit masyarakat. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan selama tahun 2026," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Padangsidimpuan atas upaya pemberantasan berbagai tindak kejahatan, khususnya narkoba.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Padangsidimpuan. Ini merupakan atensi khusus yang sejalan dengan perhatian langsung dari Presiden Prabowo, terutama terkait pemberantasan narkoba," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus bersinergi dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan, salah satunya melalui penguatan Pos Siskamling dan monitoring peredaran narkoba di tengah masyarakat.

"Kita juga melaksanakan Pos Siskamling serta monitoring narkoba bersama Polres Padangsidimpuan sebagai langkah pencegahan di masyarakat," tambahnya.

Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, serta insan pers yang menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba, minuman keras, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Padangsidimpuan.zal

Gaspol 2027! Bupati Madina Saipullah Nasution Targetkan Ekonomi Tembus 6,8 Persen Lewat Musrenbang

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:43:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada, Senin (6/4/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut dilakukan secara daring karena Bupati tengah berada di Medan untuk menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut.

Sementara itu, pelaksanaan Musrenbang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, serta dihadiri sejumlah pejabat daerah, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menegaskan bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Saipullah, perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi riil daerah dan didukung dengan target yang terukur. Ia kemudian memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan Madina hingga tahun 2027.

"Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,38 persen. Untuk tahun 2027, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,10 hingga 6,80 persen," ujar Saipullah.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2025, tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,18 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi sekitar 6,75 hingga 6,09 persen pada tahun 2027.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina juga terus didorong untuk meningkat. Jika pada tahun 2025 IPM berada di angka 74,26 persen, maka pada tahun 2027 ditargetkan naik menjadi sekitar 74,35 persen.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mematok target penurunan ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Rasio Gini. Pada tahun 2025, Rasio Gini tercatat sebesar 0,2420 dan ditargetkan turun menjadi sekitar 0,235 hingga 0,232 pada tahun 2027.

Bupati Saipullah juga menyoroti upaya penanggulangan kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Madina pada tahun 2025 berada di angka 7,91 persen. Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga berada pada kisaran 4,43 sampai 5,74 persen pada tahun 2027.

Sementara itu, inflasi daerah yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,37 persen juga diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 2,24 persen pada tahun 2027.

Dalam arah kebijakan pembangunan ke depan, Saipullah mengingatkan bahwa Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Madina ke depan harus mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina Tahun 2025–2029.

Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

"Tema pembangunan Mandailing Natal pada tahun 2027 adalah peningkatan pelayanan dasar, transformasi tata kelola pemerintahan dan ekonomi untuk mewujudkan daerah yang tangguh," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina, Birul Walidain, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 memiliki sejumlah tujuan strategis.

Di antaranya adalah menyepakati rancangan pembangunan daerah, menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, serta menyempurnakan rancangan RKPD Madina tahun 2027 berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Birul, forum Musrenbang juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

"Melalui Musrenbang ini diharapkan seluruh program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan," pungkasnya.zal

Di Musrenbang 2027, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Siap Kawal Target Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:43:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pembahasan arah pembangunan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk tahun 2027 mulai dimatangkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Dalam forum strategis ini, perhatian besar datang dari Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, S.H., yang menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Musrenbang RKPD 2027 digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, sementara Bupati Madina H. Saipullah Nasution membuka kegiatan secara daring karena sedang berada di Medan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut.

Namun dalam forum tersebut, sosok Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menjadi salah satu figur yang menyoroti pentingnya Musrenbang sebagai momentum menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, S.H. menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan pemerintah daerah, tetapi forum strategis untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program yang dirumuskan dalam RKPD harus berangkat dari aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai forum dan reses anggota DPRD.

"Musrenbang ini harus menjadi ruang yang benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. DPRD berharap setiap program pembangunan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Mandailing Natal," tegas Erwin Efendi Lubis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar terealisasi secara maksimal.

"Kami di DPRD akan terus mengawal agar arah pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat, mulai dari peningkatan pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat," tambahnya.

*Target Ekonomi Madina 2027*

Dalam pemaparannya, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi acuan pembangunan daerah hingga tahun 2027.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,38 persen dan tahun 2027 ditargetkan 6,10-6,80 persen. Untuk tingkat pengangguran tahun 2025 sebesar 7,18 persen ditargetkan menurun menjadi 6,75-6,09 persen pada tahun 2027, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,26 persen dan ditargetkan 74,35 persen untuk tahun 2027," jelasnya.

Lebih lanjut, Saipullah Nasution juga menerangkan capaian Rasio Gini tahun 2025 sebesar 0,2420 dan tahun 2027 ditargetkan mencapai 0,235-0,232. Penduduk miskin tahun 2025 sebesar 7,91 persen dan dicanangkan pada tahun 2027 turun pada rentang 4,43-5,74 persen. "Inflasi tahun 2025 mencapai 4,37 dan tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,24 persen," tambahnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Mandailing Natal merupakan daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana dalam setiap program pembangunan, sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina 2025–2029.

"Tema Pembangunan Madina tahun 2027 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi untuk Mewujudkan Daerah Tangguh," tutupnya.

Tema tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina, Birul Walidain, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan menyempurnakan rancangan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan kabupaten dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.

"Menyempurnakan rancangan RKPD Madina tahun 2027 berdasarkan masukan pemangku kepentingan, serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel," sebut Birul.zal

RUPS Bank Sumut Panaskan Target KBMI 2, Bupati Madina Saipullah Nasution Ikut Dorong Penguatan Modal

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut ambil bagian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumatera Utara yang digelar di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Senin (6/4/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan dihadiri para kepala daerah se-Sumut sebagai pemegang saham Bank Sumut.

Dalam forum itu, muncul satu kesepakatan besar: Bank Sumut harus segera naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti 2 (KBMI 2).

KBMI 2 sendiri merupakan kategori bank dengan modal inti antara Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Saat ini, posisi Bank Sumut masih berada di level KBMI 1, yang artinya perlu lompatan signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa target ini bukan sekadar ambisi, melainkan kebutuhan strategis menghadapi regulasi ke depan.

"Pada 2029, OJK menetapkan minimal modal bank itu Rp6 triliun. Artinya, kita harus bersiap dari sekarang agar Bank Sumut bisa masuk ke KBMI 2," ujarnya usai rapat.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Sumut diperkirakan membutuhkan tambahan modal sekitar Rp800 miliar. Sebagai langkah konkret, para pemegang saham sepakat untuk menyetorkan kembali 15 persen dividen tahun buku 2025 sebagai tambahan modal pada 2026.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengambil langkah agresif dengan mengalokasikan tambahan modal sebesar Rp100 miliar tahun ini.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota juga disebut akan ikut berkontribusi melalui penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Meski demikian, Bobby Nasution mengingatkan bahwa penguatan Bank Sumut tidak boleh hanya bergantung pada suntikan dana dari pemerintah daerah.

Menurutnya, transformasi juga harus dilakukan dari sisi bisnis dan produk agar mampu bersaing dengan bank nasional.

"Kita harapkan tidak hanya mengandalkan APBD dan ASN. Bank Sumut harus punya produk yang kompetitif dan mampu menarik dana pihak ketiga dengan biaya yang efisien," tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar menjadikan Bank Sumut sebagai bank daerah yang kuat, modern, dan siap bersaing di level nasional dalam beberapa tahun ke depan.zal

DPRD Padangsidimpuan Tuntaskan LKPJ 2025, Srifitrah Munawaroh Serahkan Rekomendasi Penting ke Wali Kota

admin — Tue, 07 Apr 2026 17:41:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar pada Senin pagi, 6 April 2026.

Sidang penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dan digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Padangsidimpuan.

Rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari rangkaian panjang pembahasan LKPJ pemerintah daerah yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam oleh panitia khusus (Pansus) DPRD.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus LKPJ, Abdul Rahman Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap kinerja pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Laporan tersebut berisi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama satu tahun terakhir.

Melalui laporan tersebut, DPRD juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

*Rekomendasi DPRD Resmi Diserahkan kepada Wali Kota*

Pada kesempatan yang sama, DPRD Kota Padangsidimpuan secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi LKPJ kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

Dokumen ini berisi berbagai catatan penting, masukan strategis, serta saran perbaikan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan.

Ketua DPRD Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Panitia Khusus LKPJ yang telah bekerja secara maksimal dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara DPRD dan jajaran pemerintah daerah selama proses pembahasan berlangsung.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.zal