Malam Penuh Makna di Kampung Kolam: Sapma PP Sumut Dilantik, G30S Dikenang

admin — Thu, 01 Oct 2026 00:15:00 +0700+0700

DELI SERDANG | Sumut24.co

Satuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 resmi dilantik dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (30/9/2026) malam.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MPN Sapma Pemuda Pancasila Pusat, Aulia Arif, S.H.

Kegiatan tersebut dirangkai dengan malam Renungan Suci untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum., atau yang akrab disapa Ijeck.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan Pangdam I/Bukit Barisan, Dandim 0201/Medan Kolonel Inf. Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., perwakilan Kapolda Sumatera Utara, perwakilan Kajati Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Panitia H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., dan Ketua Sapma PP Sumut terpilih, M. Firman Shah, S.H.

Dalam sambutannya, Ijeck mengatakan kegiatan Renungan Suci menjadi momentum untuk mengingat sejarah bangsa sekaligus menjaga ideologi negara, persatuan dan kebersamaan.

"Untuk menjaga ideologi negara kita dan semoga suasana ini tidak terulang kembali. Kita ingin juga generasi-generasi muda kita mengingat sejarah dan untuk menjaga kebersamaan, kesatuan ini," ujar Ijeck.

Ia menambahkan, perjalanan bangsa Indonesia hingga mencapai kondisi saat ini tidak diperoleh dengan mudah. Menurutnya, terdapat banyak pengorbanan yang telah dilakukan sehingga generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

"Karena untuk menjadikan negara ini seperti ini juga tidak mudah, banyak pengorbanan, haruslah sama-sama kita menjaganya," katanya.

Selain itu, Ijeck juga meminta seluruh jajaran Pemuda Pancasila untuk meningkatkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mendorong organisasi tersebut agar aktif dalam kegiatan sosial dan berbagai aktivitas positif yang memberikan manfaat.

"Ya, saya minta jajaran Pemuda Pancasila seluruhnya untuk berkegiatan sosial di masyarakat, berkegiatan positif di masyarakat, dan juga bermanfaat yang baik untuk masyarakat," tegasnya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi tabur bunga di Tugu Ampera atau Tugu Pancasila, sebagai bagian dari refleksi dan penghormatan terhadap sejarah bangsa.

Pelantikan kepengurusan Sapma PP Sumut periode 2026–2031 diketuai Firman Shah, tersebut sekaligus menjadi momentum bagi jajaran pengurus baru untuk memperkuat peran pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial serta aktivitas positif di tengah masyarakat.rel

Turun ke Lahan Pertanian, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Tanam Jagung Bersama KNPI dan Pemuda Tani

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:29:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas pertanian masyarakat terus dilakukan di Kota Padangsidimpuan. Salah satunya melalui kegiatan penanaman dan pembagian bibit jagung kepada kelompok tani di Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.45 WIB tersebut digelar oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padangsidimpuan bersama Pemuda Tani Indonesia. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pemerintah dalam penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Sejumlah unsur pemerintah, kepolisian, organisasi kepemudaan, hingga kelompok tani turut hadir. Di antaranya Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., Kabag Sumda Polres Padangsidimpuan AKP Sastra, Kapolsek Hutaimbaru Ahmad Edi Sitompul, S.H., serta Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan Edi Darwan Harahap, S.P., M.P.

Turut hadir Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar, Ketua Pemuda Tani Indonesia Ruly Paisal, S.P., Camat Angkola Julu Armadan Rizki Harahap, S.STP., M.M., Kepala Desa Joring Natobang Andi Ardianto Harahap, serta para anggota kelompok tani setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol dan doa bersama. Selanjutnya, Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Ricky A. Gova Siregar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi pemuda dalam mendukung program pemerintah, terutama di sektor pertanian.

Menurutnya, pembagian bibit dan penanaman jagung diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Bibit yang diberikan diharapkan benar-benar dimanfaatkan kelompok tani sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Joring Natobang.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan Edi Darwan Harahap. Ia menilai keterlibatan KNPI dan Pemuda Tani Indonesia menunjukkan adanya kepedulian berbagai pihak terhadap pengembangan pertanian di daerah.

Sinergi antara pemerintah, organisasi kepemudaan dan kelompok tani dinilai penting agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang melibatkan berbagai elemen tersebut.

Noval menyampaikan bahwa penanaman jagung dan pembagian bibit merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KNPI Kota Padangsidimpuan bersama Pemuda Tani Indonesia dan Dinas Pertanian. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan," ujar AKBP Noval N.G. Desky.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para petani serta menjadi pemicu bagi semakin banyak pihak untuk terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Semoga bibit yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga produktivitas pertanian meningkat dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Setelah rangkaian sambutan, sekitar pukul 12.20 WIB dilakukan penanaman bibit jagung secara simbolis. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh unsur yang hadir.

Pembagian bibit jagung kepada kelompok tani Desa Joring Natobang diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus mendorong produktivitas masyarakat.

Kegiatan ini juga memperlihatkan kolaborasi antara KNPI, Pemuda Tani Indonesia, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelompok tani dalam mendukung agenda ketahanan pangan.

Respons positif terlihat dari kelompok tani dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 12.30 WIB.zal

APBD Madina 2026 Disepakati, Bupati Saipullah: Kejar Manfaat Pembangunan, Bukan Cuma Serapan

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:28:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Madina menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (29/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution dan dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis. Sebanyak 31 anggota DPRD lainnya turut hadir dalam agenda tersebut.

Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, proses pembahasan Ranperda APBD 2026 memasuki tahapan selanjutnya. Pemkab Madina akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjalani proses evaluasi.

Evaluasi gubernur akan mencakup aspek teknis, material, hingga legalitas sebelum nantinya dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi.

Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengatakan, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyempurnaan.

"Hasil evaluasi gubernur kemudian kembali disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasil penyempurnaan tersebut kemudian dituangkan pada keputusan pimpinan DPRD Madina," ujar Saipullah.

Selain memastikan proses administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan, Saipullah juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina segera mempersiapkan percepatan pelaksanaan kegiatan setelah Ranperda APBD 2026 resmi diundangkan.

Menurutnya, percepatan perlu dilakukan mengingat pelaksanaan anggaran telah memasuki periode akhir tahun. Namun, percepatan tersebut tetap harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan.

"Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kualitas, ketentuan pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan daerah," tegas Saipullah.

Saipullah juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD.

Ia menekankan bahwa setiap belanja daerah harus memberikan hasil yang jelas, baik dalam bentuk output, outcome maupun manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah diharapkan tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

"Perlu kita ketahui bersama bahwa anggaran yang tertuang dalam P-APBD Tahun 2026 ini adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan terhadap pengelolaan keuangan," pungkas Saipullah.

Persetujuan Ranperda APBD 2026 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Setelah melalui evaluasi gubernur dan penyempurnaan, regulasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemkab Madina dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.zal

Rakor PRR di Madina, Bupati Saipullah Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:27:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) membahas perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi indikator pemulihan pemerintahan dan pemasyarakatan pascabencana di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (29/9/2026).

Rapat dipimpin Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Saipullah mengatakan, kehadiran Satgas PRR menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah sinkronisasi data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab Madina kepada pemerintah pusat.

"Kami berterima kasih atas kehadiran PRR. Dengan adanya tim ini, kami berharap sinkronisasi data daerah dengan data yang ada di kementerian dapat lebih mudah dilakukan," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara menyeluruh kepada pemerintah pusat.

Namun, setelah masuk ke pemerintah pusat, penanganan berbagai sektor dalam data tersebut kemudian terbagi ke sejumlah kementerian sesuai dengan kewenangannya.

Saipullah mencontohkan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kerusakan lahan pertanian atau sawah berkaitan dengan penanganan Kementerian Pertanian.

"Contohnya, kerusakan jalan ditangani Kementerian PU, sementara kerusakan sawah ditangani Kementerian Pertanian. Kondisi ini membuat data yang kami ajukan tersebar ke sejumlah kementerian," jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih terintegrasi mengenai perkembangan penanganan masing-masing sektor.

Karena itu, Pemkab Madina berharap keberadaan Satgas PRR dapat membantu proses rekonsiliasi data sekaligus memberikan gambaran mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan maupun yang masih membutuhkan tindak lanjut.

"Sehingga kami tahu mana yang telah dilaksanakan dan data mana yang belum," kata Saipullah.

Ia berharap proses rekonsiliasi tersebut tidak hanya menghasilkan kesesuaian data, tetapi juga dapat mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono mengatakan, pihaknya memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.

Fajar mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus melakukan upaya pemulihan setelah bencana memberikan dampak terhadap masyarakat.

"Saya yakin pemerintah daerah sudah bekerja keras melaksanakan pembangunan pascabencana yang sangat berdampak kepada masyarakat," ujar Fajar.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan pemulihan secara lebih komprehensif. Selain mengevaluasi progres yang sudah berjalan, pertemuan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah kebutuhan dukungan anggaran untuk memastikan program pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Monitoring ini bertujuan agar progres rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik," sebutnya.zal

Demi Pembangunan Palas, Bupati Putra Mahkota Alam Resmi Tandatangani Perubahan APBD 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 22:26:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE resmi menandatangani penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026.

Penetapan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas, Selasa (29/9/2026).

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Luat Hasibuan, SE, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I. dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, SH.

Sementara itu, laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Padang Lawas disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sufriadi Halomoan Hasibuan, S.Pd., MM.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam menyampaikan bahwa proses penyusunan Perubahan APBD 2026 telah dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pembahasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati mengatakan, seluruh tahapan yang telah dilalui menjadi bagian dari komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dengan terlaksananya mekanisme tersebut, merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan regulasi peraturan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Padang Lawas," ujar Putra Mahkota Alam.

Bupati juga menyoroti keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses persidangan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Meski demikian, seluruh tahapan dapat diselesaikan berkat komitmen, tanggung jawab dan pengabdian bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Waktu yang tersedia untuk persidangan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini sangat terbatas, sehingga sidang dilaksanakan secara terus-menerus. Tentunya membutuhkan energi dan pemikiran yang prima," katanya.

Ia menambahkan, kelancaran pembahasan tidak terlepas dari motivasi dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Dalam proses pembahasan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas bersama DPRD juga melakukan konsultasi, klarifikasi dan konfirmasi terhadap berbagai materi yang dibahas.

Setiap materi kemudian dibicarakan melalui penyampaian pendapat dan argumentasi dalam suasana demokratis dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Bupati menilai proses tersebut mencerminkan hubungan kemitraan serta kesetaraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan kewenangan pemerintahan daerah.

"Tujuannya untuk menghasilkan yang terbaik bagi kepentingan daerah. Hal ini merupakan cerminan fungsi kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Penetapan Perubahan APBD 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Padang Lawas.

Melalui perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam mengajak seluruh pihak untuk terus menjalankan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga memanjatkan doa agar seluruh jajaran pemerintahan dan DPRD senantiasa diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas untuk masyarakat Padang Lawas.

"Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh masyarakat Padang Lawas demi mewujudkan Padang Lawas maju, mandiri, amanah, jaya dan unggul," tuturnya.

Bupati kemudian menutup sambutannya dengan pesan, "Tano Adat Di Gomgom Ibadat, Luruskan Niat, Teruslah Bermanfaat."

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Padang Lawas T. Bastanta Tarigan, SH, perwakilan Kejaksaan Negeri Sibuhuan, perwakilan Dandim 0212/Tapsel, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, insan pers serta undangan lainnya.zal

Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:15:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) secara konsisten terus memperkuat kapabilitas sumber daya manusia dan efisiensi operasional. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BNCT Lean Training 2026: Driving Continuous Improvement and Operational Excellence yang berlangsung pada 14, 15, dan 17 September 2026 di lingkungan operasional BNCT, Belawan, Medan.

Program pelatihan ini dirancang untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sekaligus mengokohkan keunggulan operasional (operational excellence) di seluruh lini kerja. Diikuti oleh para lead dan perwakilan pegawai lintas departemen, pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Lean, identifikasi pemborosan (waste) dalam proses kerja, pemecahan masalah secara sistematis, serta standardisasi proses.

Melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif lintas fungsi, para peserta dibekali kemampuan untuk mengenali akar permasalahan secara presisi serta merumuskan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah (value-added) bagi efisiensi terminal petikemas.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa penerapan Lean merupakan pola pikir strategis serta bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga daya saing dan kualitas layanan logistik di Pelabuhan Belawan.

"Lean bukan sekadar metode untuk meningkatkan efisiensi, melainkan sebuah pola pikir yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Melalui keikutsertaan perwakilan dari seluruh departemen dalam Lean Training 2026 ini, BNCT ingin membangun persepsi dan komitmen yang sama dalam mengoptimalkan kinerja operasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap gagasan perbaikan tidak berhenti pada tataran teori, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari demi menghadirkan layanan terminal petikemas yang makin efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Lean Training 2026, BNCT meletakkan fondasi yang makin kokoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terstandar, dan berorientasi pada keunggulan operasional yang berkelanjutan.rel

Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:14:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan peringatan Global Safety Day 2026 pada Rabu (16/9) di Belawan. Mengusung tema "Make The Safe Choice", kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta memperkokoh budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini operasional terminal petikemas.

Kegiatan ini diisi dengan penyampaian Safety Message oleh manajemen perusahaan sebagai wujud komitmen kepemimpinan terhadap keselamatan operasional. Selain arahan kepemimpinan K3, acara juga dilengkapi dengan sesi Health Talk yang menghadirkan pakar kesehatan dari Rumah Sakit Eshmun.

BNCT turut menggelar berbagai kegiatan edukasi dan kampanye K3 interaktif yang berfokus pada pengenalan potensi bahaya di area kerja, pencegahan insiden, penerapan prosedur kerja aman, hingga disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja dan mitra di area pelabuhan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Global Safety Day menjadi pengingat penting bahwa aspek keselamatan merupakan fondasi utama dari seluruh keberhasilan operasional perusahaan.

"Bagi BNCT, keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan nilai utama dan komitmen yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional terminal. Melalui semangat 'Make The Safe Choice', kami ingin mendorong setiap individu di lingkungan BNCT untuk senantiasa mengutamakan keputusan yang aman, baik untuk diri sendiri, rekan kerja, maupun keluarga di rumah. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berikhtiar menjadikan budaya K3 sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kerja insan BNCT," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Global Safety Day 2026, BNCT optimistis penerapan nilai-nilai K3 yang konsisten akan semakin mendukung kelancaran arus logistik, menekan risiko kecelakaan kerja, serta menciptakan ekosistem operasional pelabuhan yang aman, produktif, dan berdaya saing.rd

Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem

admin — Wed, 30 Sep 2026 21:12:00 +0700+0700

SURABAYA– PT Belawan New Container Terminal (BNCT) terus berupaya meningkatkan standar kualitas komunikasi publik dan pengelolaan reputasi korporasi. Komitmen ini diwujudkan melalui keikutsertaan perwakilan tim Humas BNCT dalam Workshop & Certification of Public Relations berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diselenggarakan pada 23–24 September 2026 di Surabaya.

Agenda nasional yang diinisiasi bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memastikan setiap insan humas di lingkungan Pelindo Group memiliki kompetensi teruji secara nasional, adaptif terhadap dinamika media, serta mampu mengelola komunikasi korporasi secara profesional dan transparan.

Bagi BNCT, keikutsertaan dalam kegiatan workshop dan sertifikasi BNSP ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tim dalam menyampaikan informasi perusahaan secara akurat, responsif, dan edukatif kepada publik, mitra bisnis, maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, sertifikasi profesi resmi ini diharapkan dapat memperkokoh peran humas sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam mendukung kelancaran operasional terminal petikemas di Pelabuhan Belawan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa keterlibatan tim Humas BNCT dalam program sertifikasi ini merupakan bentuk investasi pada pengembangan sumber daya manusia demi menjaga keterbukaan informasi publik dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Di era keterbukaan informasi saat ini, peran kehumasan yang kompeten dan tersertifikasi secara nasional oleh BNSP menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap BNCT. Keikutsertaan kami dalam Workshop & Certification of Public Relations di Surabaya ini merupakan wujud nyata ikhtiar BNCT untuk menyelaraskan standar komunikasi korporasi dengan arah kebijakan Pelindo Group. Kami berharap, kapabilitas tim yang makin teruji dapat menghadirkan komunikasi yang lebih harmonis, informatif, dan berdampak positif bagi seluruh stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui partisipasi aktif dalam sertifikasi standar nasional ini, BNCT optimistis efektivitas komunikasi korporasi dan pengelolaan citra positif perusahaan akan semakin kokoh seiring dengan pertumbuhan bisnis terminal petikemas yang berkelanjutan.rd

Dorong Pertumbuhan Inklusif, BNCT Integrasikan Konsep CSV dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

admin — Wed, 30 Sep 2026 20:41:00 +0700+0700

SURABAYA, PT Belawan New Container Terminal (BNCT) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional. Wujud nyata komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan BNCT dalam Pelatihan Creating Shared Value (CSV) & Community Empowerment yang berlangsung pada 23–24 September 2026 di Surabaya.

Pelatihan yang diselenggarakan bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta kapasitas pengelola Tanggung Jawab Social dan Lingkungan (TJSL). Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali strategi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berdampak jangka panjang dan selaras dengan prioritas bisnis perusahaan.

Keikutsertaan BNCT fokus pada pemanfaatan konsep Creating Shared Value (CSV)—sebuah pendekatan kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, melainkan juga membangun nilai ekonomi bersama bagi masyarakat pesisir di Belawan. Pelatihan ini menjadi momentum bagi tim BNCT untuk menyiapkan program pemberdayaan yang lebih terstruktur, inklusif, dan ramah lingkungan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa partisipasi dalam pelatihan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan BNCT untuk menyelaraskan program sosial dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Keikutsertaan BNCT dalam pelatihan Creating Shared Value & Community Empowerment ini merupakan wujud ikhtiar kami untuk menghadirkan program TJSL yang berdampak positif dan mampu menciptakan nilai tambah bersama. Melalui wawasan dan wacana baru yang diperoleh dari pelatihan di Surabaya, BNCT berharap dapat merancang program pemberdayaan masyarakat di sekitar Pelabuhan Belawan secara lebih terarah, harmonis, dan membawa manfaat nyata bagi kemandirian ekonomi lokal," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui sinergi erat bersama PT Pelindo Terminal Petikemas grup, BNCT optimistis penerapan konsep CSV secara menyeluruh akan semakin mempererat keharmonisan antara aktivitas operasional pelabuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.rel

Tiga Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

admin — Wed, 30 Sep 2026 20:27:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

PT Belawan New Container Terminal (BNCT) memperingati perjalanan operasinya yang memasuki tahun ketiga sejak resmi berdiri pada 1 September 2023. Hadirnya BNCT tidak hanya membuktikan komitmen perusahaan dalam mendorong akselerasi perekonomian kawasan Sumatera Utara dan sekitarnya, tetapi juga memperkuat efisiensi arus bongkar muat petikemas serta penerapan konsep keberlanjutan (green energy) di lingkungan pelabuhan.

Sejak awal berdirinya, BNCT berfokus pada peningkatkan kapasitas dan produktivitas layanan pelabuhan guna menjamin kelancaran arus barang ekspor dan impor. Langkah strategis ini terbukti berdampak positif dan peningkatan kelancaran konektivitas logistik nasional.

Sejalan dengan agenda global dalam menekan emisi karbon dan mewujudkan Green Port, BNCT secara bertahap beralih menuju pengoperasian alat-alat bongkar muat ramah lingkungan berbasis elektrifikasi. BNCT telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (solar) pada armada operasinya dan menggantikannya dengan sistem bertenaga listrik. Komitmen ini akan diperkuat melalui kedatangan unit peralatan baru di masa mendatang yang seluruhnya mengadopsi teknologi modern berdaya listrik.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa keberadaan BNCT di tengah masyarakat selama tiga tahun ini merupakan komitmen jangka panjang untuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Sejak resmi berdiri pada 1 September 2023, BNCT terus berupaya menjadi pilar utama kelancaran logistik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami tidak hanya berfokus pada percepatan dan efisiensi arus bongkar muat petikemas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan. Peralatan baru yang kami operasikan dan siap hadir ke depan seluruhnya menggunakan sistem elektrifikasi berbasis listrik untuk menggantikan bahan bakar solar. Ini adalah langkah nyata BNCT menuju operasional ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon secara signifikan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui integrasi teknologi ramah lingkungan, standar operasional kelas dunia, serta sinergi bersama para pemangku kepentingan lokal maupun internasional, BNCT optimistis dapat terus berkontribusi nyata bagi penguatan ekosistem logistik nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.red

Kunjungan Kedesa Binaan,Pekerja Rentan Desa Parapat Menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

admin — Wed, 30 Sep 2026 19:53:00 +0700+0700

PALAS - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padanglawas,melakukan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, di Desa Parapat,Kecamatan Ulu Sosa.

Secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Palas,Ny Mahzalena Putra Mahkota Alam didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Palas,Sahrun Syah Siregar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas,Erwin Veri Siregar, Rabu(30/9/2026), mengatakan momen kunjungan ke desa binaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera(P2WKSS) dimanfaat untuk penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja selaku penerima bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian(JKM).

Dikatakan, pekerja rentan penerima bantuan iuran tersebut bersumber dari alokasi Dana Bagi Hasil Sawit(DBH -Sawit) Kabupaten Palas Tahun 2026.

" Ini merupakan program pemerintah untuk melindungi pekerja rentan karena setiap pekerjaan tentu memiliki resiko kerja," kata Erwin Veri Siregar.

Hal ini menunjukan pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja

Ia menambahkan, program jaminan sosial tenaga kerja(Jamsostek) ini sangat penting untuk melindungi pekerja dari resiko yang mungkin terjadi ditempat kerja.

Erwin Veri menambahkan, dengan adanya perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.Diharaokan para pekerja rentan dapat bekerja lebih tenang tanpa khawatir akan resiko yang mungkin dihadapi.

Keterangan Photo : Ketua TP PKK Palas, Ny Mahzalena Putra Mahkota Alam didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjan Palas,Erwin Veri Siregar,secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan.

IKA FDK UIN SU MEDAN INGATKAN REKTOR TIDAK AMBIL KEBIJAKAN PARSIAL TERKAIT ALUMNI

admin — Wed, 30 Sep 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan mengingatkan Rektor UIN SU agar tidak mengambil kebijakan secara parsial dalam pengelolaan dan pembentukan wadah alumni di lingkungan UIN SU Medan.

Sikap tersebut merupakan hasil diskusi dan pembahasan Pengurus IKA FDK UIN SU Medan yang dilaksanakan di Campoes Coffe, Medan Estate. Diskusi tersebut dihadiri Ta. Saladin DP, MA., Wakil Ketua; Jhon Masren Saragih, S.Ag., Wakil Ketua; Dr. Joko Susanto, M.I.Kom., Sekretaris umum; serta Parulian Siregar, MA., Bendahara umum.

Dalam diskusi tersebut, pengurus IKA FDK UIN SU Medan membahas perkembangan terkait pembentukan dan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan. Pengurus menilai persoalan kelembagaan alumni perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah keluarga besar UIN SU.

Parulian Siregar, MA, mengatakan bahwa keberadaan Forum Alumni UIN SU Medan perlu dikaji kembali dari aspek mekanisme pembentukan, legitimasi, keterwakilan, serta hubungan kelembagaannya dengan organisasi alumni yang telah ada.

Menurut Parulian, dalam tradisi organisasi alumni perguruan tinggi, wadah yang lazim digunakan adalah Ikatan Keluarga Alumni (IKA), baik pada tingkat universitas maupun fakultas. Karena itu, pembentukan wadah alumni perlu dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan alumni secara luas.

"Pembentukan organisasi alumni seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka dan melibatkan alumni secara luas. Jangan sampai proses yang tidak melibatkan alumni justru menimbulkan persoalan mengenai legitimasi organisasi," ujar Parulian.

Ia juga menyoroti mekanisme pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Alumni UIN SU yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi yang cukup kepada alumni UIN SU secara keseluruhan.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelompok atau kepentingan tertentu. Alumni UIN SU merupakan bagian dari keluarga besar universitas yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan wadah dan kepengurusan organisasinya.

"Jangan sampai niat membangun silaturahmi alumni justru melahirkan dualisme dan konflik internal. Kalau konflik internal berkembang, tentu bisa berdampak terhadap hubungan kelembagaan dan citra UIN Sumatera Utara di mata publik," tegasnya.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, IKA FDK UIN SU Medan meminta Rektor UIN SU untuk meninjau kembali dan membatalkan pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan, serta menyusun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pembentukan, pemilihan dan pengangkatan kepengurusan alumni UIN SU.

IKA FDK UIN SU Medan mendorong agar regulasi tersebut disusun melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur alumni secara luas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan maupun munculnya dualisme organisasi alumni.

"Rektor memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan keluarga besar UIN SU. Karena itu, kami berharap kebijakan terkait alumni dilakukan melalui dialog, musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima bersama," pungkas Parulian.

Diskusi Pengurus IKA FDK UIN SU Medan tersebut sekaligus menjadi dasar sikap organisasi untuk mendorong terciptanya tata kelola alumni yang lebih terbuka, demokratis, representatif dan berorientasi pada penguatan hubungan antara alumni dengan almamater.

Sejalan dengan itu organisasi Alumni perlu dijaga marwahnyaa dalam artian melaksanakan regulasi per periodik bukan setiap pergantian Rektor berganti pula nama organisasi Alumni nya. Dan ini perkara integritas. Kita berharap Ibu Rektor dapat berada pada posisi Netral serta melihat organisasi Alumni sebagai wadah Formal dan Baku untuk UIN Medan.

150 Kg Sabu dari Aceh Gagal Masuk ke Sumut

admin — Wed, 30 Sep 2026 18:37:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut menggagalkan pengiriman narkoba jaringan antarprovinsi dengan mengamankan empat orang pelaku dari beberapa lokasi terpisah.

Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi menjelaskan, keempat tersangka ditangkap dari tiga lokasi, yakni Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Kemudian, Kampung Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur dan Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh.

"Dari tangan keempat pelaku turut disita barang bukti sabu seberat 150 kilogram dibungkus dalam kemasan berwarna biru muda," jelasnya, Rabu (30/9/2026).

Adapun keempat tersangka, MA alias Sibet (29) warga Jalan Dusun Keude, Kelurahan Panton Rayeuk, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, B alias Bay (22) warga Dusun Bakeut Glong, Desa Jalan II, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur,

Kemudian, M (39) warga Dusun Menasah, Desa Panton Rayeuk A, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur dan MSL (32) warga Dusun Pawang Saleh, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

"Untuk barang bukti yang disita itu diduga berasal dari Malaysia dan rencananya akan diedarkan ke wilayah Sumatera Utara," terangnya.

Keempat tersangka bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut.

"Terungkapnya kasus pengiriman sabu itu setelah personel menerima laporan dan informasi dari masyarakat. Saat ini kasus peredaran narkoba itu masih dalam penyelidikan serta pengembangan untuk menangkap jaringan lainnya," pungkasnya.(W05)

Deli Serdang Raih Terbaik II PPD Nasional 2026

admin — Wed, 30 Sep 2026 18:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Kabupaten Deli Serdang meraih Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional Tahun 2026 kategori kabupaten. Capaian ini menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan diberikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

"Alhamdulillah, ini menjadi bukti bahwa kualitas perencanaan pembangunan Deli Serdang semakin baik dan tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya dan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ucap Bupati yang turut hadir bersama Ketua TP PKK dan jajaran perangkat daerah terkait.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerja sama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan.

"Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh perangkat ASN. Alhamdulillah kita bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional. Ini menjadi modal kita untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang," pungkasnya.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat, mengatakan PPD bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan bekerja lebih keras dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi," ujar Rachmat.

Menurutnya, pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan harus diterjemahkan hingga ke daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PPD telah dilaksanakan sejak 2011 dan sebelumnya dikenal sebagai Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Ajang ini menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah sekaligus menjadi ruang pembelajaran bersama antardaerah.

Bagi Deli Serdang, capaian ini melanjutkan catatan prestasi di tingkat nasional. Deli Serdang sebelumnya meraih peringkat pertama APN 2013 tingkat kabupaten/kota, pada masa kepemimpinan Bupati Amri Tambunan.

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menjelaskan penilaian PPD 2026 menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dibuktikan melalui dampak dan kontribusi konkret program daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian juga melihat inovasi dan program unggulan daerah yang mendukung tujuan pembangunan nasional, dengan penekanan pada pembangunan sumber daya manusia.

Tahun ini, proses penilaian diperkuat menjadi tiga tahap, yakni penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi lapangan, serta presentasi pemerintah daerah di hadapan Dewan Penilai. Tahap terakhir menjadi penguatan baru dalam PPD 2026 untuk mengonfirmasi dan mendalami capaian, strategi, serta inovasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan PPD 2026 diikuti seluruh 38 provinsi, 334 dari 415 kabupaten, serta 86 dari 94 kota. Penilaian melibatkan tim teknis lintas unit kerja Kementerian PPN/Bappenas, tim independen dari akademisi dan profesional, serta tim penilai utama dan Dewan Penilai lintas kementerian/lembaga.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah penerima PPD sekaligus menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

"Yang dinilai adalah bagaimana pemerintah daerah itu konsisten antara RPJM dan juga RPJMD. Saya pikir ini poin-poin yang penting yang perlu ditangkap oleh kita semua, bahwa konsistensi terhadap rencana itu sangat penting," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang akurat agar pembangunan dapat diukur dan diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil PPD juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi menjadi umpan balik untuk memperkuat kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Praktik baik yang ditemukan di daerah penerima diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi oleh daerah lainnya.

Adapun hasil penilaian menempatkan Kabupaten Kendal sebagai Terbaik I kategori kabupaten, disusul Deli Serdang, Lampung Selatan, Sumedang, dan Sleman.

Pada kategori kota secara berurut diraih oleh Surabaya, Manado, Pekalongan, Tangerang, dan Balikpapan. Sementara kategori provinsi, lima daerah terbaik adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

H. RUSLAN SH DIKUKUHKAN SEBAGAI KETUA DEWAN PEMBINA DPP LAMI

admin — Wed, 30 Sep 2026 18:04:00 +0700+0700

MEDAN — H. Ruslan SH dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Anak Medan Indonesia (LAMI). Pengukuhan dilakukan Ketua Umum DPP LAMI Zainul Anwar didampingi Dewan Penasehat LAMI Ir. Sabar Sihite di Sekretariat LAMI, Jalan Adi Sucipto, Medan, Selasa (30/9/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi sekaligus mendorong LAMI agar semakin berperan dan memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

Dalam bimbingan dan arahannya, H. Ruslan menekankan pentingnya soliditas dan kebersamaan seluruh jajaran pengurus LAMI.

Menurutnya, keberadaan organisasi tidak cukup hanya dengan membangun struktur kepengurusan, tetapi harus diwujudkan melalui program-program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kehadiran organisasi LAMI ke depan harus bermanfaat bagi anggota, masyarakat dan pemerintah. Kepengurusan LAMI juga harus solid dan guyub," ujar H. Ruslan.

Ia juga mendorong LAMI membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga lainnya, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pemerintah.

"Bangun kemitraan dengan lembaga lainnya seperti ormas, LSM dan pemerintah. Jadikan organisasi sebagai ajang kreativitas dan berdaya guna ke depannya," katanya.

H. Ruslan berharap seluruh pengurus dapat menjaga kekompakan, mengembangkan kreativitas serta menjalankan roda organisasi secara konstruktif.

Ia menilai kolaborasi menjadi salah satu kunci agar LAMI mampu mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LAMI Zainul Anwar menyampaikan pengukuhan H. Ruslan sebagai Ketua Dewan Pembina diharapkan semakin memperkuat arah dan gerak organisasi ke depan.

Dengan terbentuknya struktur pembinaan tersebut, LAMI diharapkan mampu berkembang menjadi organisasi yang aktif, solid, serta memiliki kontribusi positif bagi masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara.

‎Pendi Keling: Sang Singa Sumatera, Tokoh Pemuda Medan yang Bertemu Soekarno dan Memimpin Pemuda Pancasila di Tengah Gejolak 1965 ‎

admin — Wed, 30 Sep 2026 16:51:00 +0700+0700

‎

‎MEDAN – Nama M.Y. Effendy Nasution, yang lebih dikenal dengan sebutan Pendi Keling atau Fendi Keling, merupakan salah satu nama yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah gerakan kepemudaan dan dinamika politik Kota Medan pada era 1950-an hingga 1960-an.
‎
‎Sosoknya dikenal sebagai tokoh pemuda yang memiliki pengaruh kuat di Medan. Ia kemudian menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan awal Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, terutama ketika Indonesia memasuki periode politik yang penuh gejolak menjelang dan sesudah peristiwa 30 September 1965.
‎
‎Julukan "Pendi Keling" melekat kuat pada dirinya. Sejumlah kajian sejarah menyebut Effendy merupakan orang Mandailing dan istilah "Keling" merupakan julukan yang berkaitan dengan warna kulitnya. Dalam sejumlah tulisan sejarah, ia bahkan disebut dengan julukan "Singa Sumatera" atau Lion of Sumatra.
‎
‎*Dari dunia pemuda Medan hingga Pemuda Pancasila*
‎
‎Sebelum menjadi tokoh organisasi yang dikenal luas, Effendy disebut telah memiliki pengaruh di kalangan kelompok pemuda Medan.
‎
‎Pada akhir 1950-an, ia terlibat dalam lingkungan Persatuan Pemuda Kota Medan (P2KM). Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah untuk menghimpun kelompok-kelompok pemuda di Medan yang pada masa itu memiliki latar belakang dan karakter beragam.
‎
‎Perkembangan kelompok tersebut kemudian beririsan dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
‎
‎Dalam penelitian mengenai sejarah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Effendy Nasution tercatat sebagai salah satu tokoh yang memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pengorganisasian Pemuda Pancasila di Medan.
‎
‎Ia disebut dilantik sebagai pimpinan Pemuda Pancasila di Medan pada 28 Oktober 1960, bersama Yansen Hasibuan sebagai sekretaris.
‎
‎Sejumlah sumber lain mencatat perkembangan organisasi tersebut pada 1961. Perbedaan tanggal dalam berbagai sumber lebih tepat dipahami sebagai perbedaan fase pembentukan, pelantikan, dan pengembangan organisasi di Sumatera Utara.
‎
‎Di bawah kepemimpinan Effendy, jaringan pemuda yang sebelumnya berada dalam kelompok-kelompok lokal kemudian semakin terkonsolidasi dalam organisasi Pemuda Pancasila.
‎
‎*Medan dalam pusaran politik 1965*
‎
‎Memasuki pertengahan 1960-an, situasi politik Indonesia semakin tajam.
‎
‎Persaingan antara kelompok politik dan kekuatan sosial yang berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat. Setelah peristiwa 30 September 1965, situasi berubah drastis.
‎
‎Di Sumatera Utara, termasuk Medan, terjadi gelombang penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh atau dianggap berhubungan dengan PKI maupun organisasi yang berafiliasi dengannya.
‎
‎Dalam sejumlah kajian sejarah, Pemuda Pancasila disebut sebagai salah satu kelompok pemuda anti-komunis yang terlibat dalam mobilisasi kekerasan di Medan dan Sumatera Utara.
‎
‎Effendy Nasution menjadi salah satu tokoh yang namanya muncul dalam konteks tersebut.
‎
‎Namun, sejarah periode ini tidak sesederhana narasi "penumpasan PKI". Sejumlah penelitian mencatat bahwa kekerasan 1965–1966 juga menimpa orang-orang yang dituduh, dianggap, atau dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Banyak korban mengalami penangkapan, kekerasan, bahkan pembunuhan tanpa melalui proses peradilan.
‎
‎Karena itu, dalam melihat peran Effendy, konteks sejarah dan kesaksian dari berbagai pihak perlu ditempatkan secara hati-hati.
‎
‎*Kampung Kolam dan operasi anti-komunis*
‎
‎Salah satu episode yang kerap dikaitkan dengan Effendy adalah peristiwa di Kampung Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
‎
‎Sejumlah catatan sejarah lokal menyebut kawasan tersebut ketika itu dianggap sebagai salah satu basis massa yang berkaitan dengan PKI.
‎
‎Menurut salah satu sumber sejarah lokal, operasi terhadap kawasan tersebut pada Oktober 1965 berawal dari kediaman Effendy Nasution di kawasan Jalan Mandala By Pass, Medan.
‎
‎Operasi tersebut melibatkan sejumlah kelompok dan organisasi yang berada dalam barisan anti-komunis.
‎
‎Catatan mengenai periode tersebut menggambarkan situasi yang sangat keras. Tuduhan keterlibatan dengan PKI pada masa itu dapat berujung pada penangkapan dan kekerasan.
‎
‎Karena itu, kisah Kampung Kolam tidak hanya menjadi cerita tentang keberhasilan kelompok anti-PKI, tetapi juga bagian dari sejarah kelam kekerasan politik di Sumatera Utara.
‎
‎*Pertemuan dengan Bung Karno*
‎
‎Di tengah pergolakan tersebut, terdapat satu kisah menarik mengenai pertemuan Effendy Nasution dengan Presiden Soekarno.
‎
‎Kisah ini berasal dari kesaksian yang kemudian dicatat dalam penelitian sejarah.
‎
‎Effendy disebut pernah ditahan selama sekitar 21 hari setelah muncul persoalan yang oleh pemerintah pusat ketika itu dipandang berkaitan dengan isu rasial.
‎
‎Setelah keluar dari tahanan, Effendy kemudian dipanggil ke Jakarta untuk menghadap Presiden Soekarno.
‎
‎Menurut kesaksian yang dicatat dalam penelitian tersebut, Effendy bertemu dengan sejumlah pejabat sebelum akhirnya menghadap Bung Karno.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Soekarno disebut mempertanyakan sikap Effendy dan bahkan menuduhnya bersikap rasialis.
‎
‎Effendy membantah tuduhan tersebut.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut kesaksiannya, keberadaan anggota dari berbagai latar belakang etnis menjadi salah satu argumen yang ia gunakan untuk membantah tuduhan tersebut.
‎
‎Pertemuan itu disebut berlangsung hampir dua jam.
‎
‎Kemudian muncul bagian paling terkenal dari kisah tersebut.
‎
‎Menurut kesaksian yang dicatat dalam penelitian sejarah, Soekarno kemudian menyampaikan kepada Effendy:
‎
‎"Effendi! Saya harap kamu bantu Saya untuk mengamankan kawasan Sumatera Utara."
‎
‎Kutipan tersebut menarik karena menggambarkan bagaimana seorang tokoh pemuda lokal seperti Effendy dipandang memiliki pengaruh yang cukup besar di Sumatera Utara.
‎
‎Namun demikian, dialog tersebut sebaiknya tetap disebut sebagai kesaksian sejarah yang tercatat dalam penelitian, bukan sebagai kutipan resmi dari stenogram pidato atau arsip Istana yang telah terverifikasi secara independen.
‎
‎*Dari jalanan Medan menuju panggung politik*
‎
‎Pengaruh Effendy tidak berhenti pada dunia kepemudaan.Setelah pergolakan politik 1965, posisinya semakin kuat. Pada periode berikutnya ia masuk ke arena politik dan pemerintahan.

‎Sejumlah kajian mencatat keterlibatannya dalam lembaga perwakilan pada masa transisi menuju Orde Baru.
‎
‎Keterlibatan tersebut menunjukkan perubahan posisi Effendy: dari seorang tokoh pemuda dengan basis massa di Medan menjadi figur yang memiliki akses ke ruang politik nasional.
‎
‎Sementara itu, Pemuda Pancasila berkembang menjadi salah satu organisasi kepemudaan dengan jaringan luas di Indonesia.
‎
‎Bagi Sumatera Utara, nama Effendy tetap menjadi bagian penting dalam fase awal perkembangan organisasi tersebut.
‎
‎*Warisan sejarah yang kontroversial*
‎
‎Membicarakan Pendi Keling berarti membicarakan salah satu periode paling rumit dalam sejarah Indonesia modern.
‎
‎Ia dapat dipandang sebagai tokoh pemuda yang mempunyai kemampuan mengorganisasi massa dan memainkan peran penting dalam perkembangan Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.
‎
‎Namun, pada saat yang sama, namanya juga muncul dalam sejarah kekerasan politik anti-komunis setelah 1965.Dua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks zamannya.

‎Sejarah 1965 bukan hanya tentang pertarungan politik antara kelompok yang mendukung dan menentang PKI. Ia juga merupakan sejarah tentang masyarakat sipil yang terlibat, aparat keamanan, organisasi massa, penangkapan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kekerasan yang meninggalkan luka panjang.
‎
‎Karena itu, menyebut Effendy sekadar sebagai "orang yang menghabisi PKI" akan menyederhanakan sejarah yang jauh lebih kompleks.
‎
‎Lebih tepat melihatnya sebagai salah satu tokoh pemuda anti-komunis yang mempunyai peranan penting dalam mobilisasi politik dan organisasi massa di Sumatera Utara pada masa pergolakan 1965–1966.
‎
‎*Akhir perjalanan Sang Pendi Keling*
‎
‎Effendy Nasution terus dikenang sebagai salah satu tokoh awal Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.
‎
‎Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan organisasi kepada generasi berikutnya dan tetap memiliki tempat dalam sejarah perkembangan organisasi kepemudaan tersebut.
‎
‎M.Y. Effendy Nasution meninggal dunia pada 26 Agustus 1997.
‎
‎Puluhan tahun setelah kepergiannya, nama Pendi Keling masih muncul dalam berbagai pembahasan mengenai sejarah Medan, Pemuda Pancasila, serta pergolakan politik Sumatera Utara pada dekade 1960-an.
‎
‎Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian pemuda Medan dan salah satu tokoh yang ikut membangun fondasi Pemuda Pancasila.
‎
‎Bagi peneliti sejarah, ia adalah figur yang harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: sejarah pembentukan organisasi massa, pertarungan politik, dan kekerasan 1965–1966.
‎
‎Di situlah sosok Pendi Keling—"Singa Sumatera"—menjadi menarik untuk dikaji. Bukan hanya karena kisahnya tentang dunia pemuda Medan, pertemuannya dengan Soekarno, atau perannya dalam Pemuda Pancasila, tetapi karena perjalanan hidupnya bersinggungan langsung dengan salah satu periode paling menentukan sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.

BPJS Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung

admin — Wed, 30 Sep 2026 16:38:00 +0700+0700

Jakarta- Penyakit jantung menempati penyakit kronis dengan biaya termahal yang dijamin BPJS Kesehatan. Tercatat sepanjang 2015 sampai tahun 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp100 triliun untuk membiayai 172,3 juta kasus penyakit jantung.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan penyakit jantung mengalami peningkatan jumlah kasus dan biaya yang signifikan dalam waktu satu dekade.

"Seiring dengan bertumbuhnya jumlah peserta, pemanfaatan Program JKN untuk membiayai penyakit jantung juga ikut bertambah. Tahun 2015, ada 4,6 juta kasus penyakit jantung yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan biaya sebesar Rp4,4 triliun. Angka tersebut terus bergerak naik hingga pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 29,8 juta kasus dan menyedot biaya BPJS Kesehatan hingga Rp17,4 triliun," kata Rizzky, Selasa (29/9/2026).

Rizzky menuturkan, jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, stroke, atau kanker, penyakit jantung merupakan penyakit yang paling besar menghabiskan biaya BPJS Kesehatan.

Pada rentang waktu yang sama, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus. Sementara, kanker berada di urutan ketiga, dengan total biaya Rp66 triliun yang dihabiskan untuk menjamin sekitar 45 juta kasus.

"Tahun 2025, tercatat BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp50,3 triliun untuk membayar biaya 59,9 juta kasus penyakit katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, dan lain-lainnya," terangnya

Penyakit katastropik ini menghabiskan 26,42% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Padahal penyakit kronis rata-rata dapat dicegah melalui perubahan pola hidup sehat dan deteksi dini kesehatan secara rutin," jelas Rizzky.

Memperingati Hari Jantung Sedunia, Rizzky pun mengimbau masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat selagi masih ada waktu.

Terlebih, penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya yang dulu diidentikkan dengan lansia, kini semakin banyak menyerang orang-orang berusia produktif. Karena itu, BPJS Kesehatan menggagas Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda untuk menekan angka penderita penyakit kronis di bawah 45 tahun.

Lewat Prolanis Muda, BPJS Kesehatan merangkul komunitas masyarakat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan stakeholders Program JKN lainnya, untuk ikut terlibat dalam menggalakkan upaya promotif preventif dengan aktif bergerak.

"Mengadopsi pola hidup sehat dan aktif berolahraga adalah investasi terbaik untuk masa depan kesehatan kita lima atau sepuluh tahun mendatang. Yang penting ada komitmen dan konsistensi diri sendiri. Selain itu, jangan lupa manfaatkan layanan Skrining Riwayat Kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit kronis sejak dini," pesan Rizzky.

Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan setahun sekali bagi peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas.

Masyarakat bisa melakukan Skrining Riwayat Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN, chat Whatsapp PANDAWA di nomor 08118165165, melalui situs www.bpjs-kesehatan.go.id, atau dengan mengunjungi langsung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar

Dalam skrining ini, peserta JKN akan diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai gaya hidup, riwayat penyakit diri sendiri, dan riwayat kesehatan keluarga. Prosesnya pun cukup singkat, yaitu berkisar antara 5-10 menit.

"Makin cepat terdeteksi, makin cepat diantisipasi dan ditangani.
Makin cepat terdeteksi, makin cepat diantisipasi dan ditangani. Jangan lupa juga, selagi masih sehat, sempatkanlah untuk mengecek status kepesertaan JKN Anda. Kalau status kepesertaan JKN kita aktif, kita jadi lebih tenang berobat kapan pun diperlukan karena sudah ada kepastian jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan," ungkap Rizzky.rel

Wihaji Dorong Gen Z Tak Sekadar Siap Kerja, tapi Juga Siap Hidup

admin — Wed, 30 Sep 2026 15:44:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mendorong generasi Z memiliki kesiapan yang lebih luas sebelum memasuki kehidupan pascakampus. Menurutnya, kesiapan generasi muda tidak cukup hanya diukur dari kemampuan mendapatkan pekerjaan.

"Kalau berpikir tentang masa depan negara, maka siap hidup itu menjadi kebutuhan utama," ujar Wihaji.

Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji dalam Program Siap Impact, yang mempertemukan mahasiswa tingkat akhir dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri.

Melalui program itu, mahasiswa dibekali berbagai pengetahuan dan kemampuan yang dinilai relevan untuk menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Wihaji menyebut sedikitnya ada lima aspek yang perlu dipersiapkan generasi muda, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan kemampuan hidup bermasyarakat.

Ia menilai perkembangan teknologi yang cepat juga harus diiringi dengan penguatan karakter. Integritas, kejujuran, etos kerja, serta nilai kemanusiaan disebut tetap menjadi modal penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas.

Karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri dinilai penting untuk memastikan generasi Z memiliki bekal yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tahapan kehidupan.

Wihaji, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menegaskan bahwa pembangunan generasi muda perlu diarahkan pada kesiapan menjalani kehidupan secara utuh, mulai dari pendidikan hingga kehidupan keluarga dan bermasyarakat.red

‎Dari Tangan Prajurit, Tumbuh Harapan : Kodaeral I Tanam Kedelai, Semai Ketahanan Pangan

darma — Wed, 30 Sep 2026 15:14:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral). Bukan sekadar berkumpul dan bersilaturahmi, Kodaeral I bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi terkait, kelompok tani, dan masyarakat menanam harapan melalui kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim (Bintahwilmar) Triwulan III TA 2026.

Kegiatan yang berlangsung pukul 07.30 hingga 11.00 WIB tersebut menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat sinergi sekaligus mendorong ketahanan pangan di tengah masyarakat yang dilaksanakan di Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan dihadiri Ibu Wakil Ketua Daerah Kodaeral I Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Paban III Tahwil Steral, Kapoksahli Kodaeral I, Kapuskopal Kodaeral I, perwakilan Bupati Deli Serdang, Operational Head PTPN I, jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, unsur TNI-Polri, perangkat Kecamatan Tanjung Morawa, Kepala Desa Limau Manis dan Medan Senembah, serta tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi dalam membangun ketahanan wilayah yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

‎
‎Tak berhenti pada seremoni, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada kelompok tani dan penanaman kedelai secara simbolis. Sentuhan sederhana tersebut membawa pesan yang kuat: ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga tentang kepedulian, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dari lahan masyarakat, sinergi antarlembaga diharapkan dapat ikut menumbuhkan semangat untuk mengoptimalkan potensi pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

‎
‎Melalui Bintahwilmar, Kodaeral I terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa. Dari Desa Limau Manis, sebutir kedelai yang ditanam hari ini menjadi simbol ikhtiar bersama untuk menumbuhkan kemandirian pangan dan harapan bagi masa depan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.(W02)

PP AMPG Kembali Sambangi Pengungsi Banjir Aceh Tamiang, Salurkan Sembako

admin — Wed, 30 Sep 2026 14:59:00 +0700+0700

ACEH TAMIANG | SUMUT24.co

Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) kembali menyambangi tenda-tenda pengungsian korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dalam kesempatan itu, PP AMPG turut menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para pengungsi.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), H. Said Ali Al Idrus, menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP Partai Golkar H. Bahlil Lahadalia kepada masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak bencana.

"Salam dari Ketua Umum DPP Partai Golkar H. Bahlil Lahadalia kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban para korban," ujar Said Ali Al Idrus kepada pers saat mengunjungi lokasi pengungsian, Rabu (30/9/2026).

Said Ali mengatakan, kehadiran PP AMPG di tengah para pengungsi merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Ia berharap kondisi masyarakat terdampak banjir segera pulih dan seluruh kebutuhan para pengungsi dapat terpenuhi.

"Semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir," pungkasnya.red