Gubernur Aceh Jajaki Investasi UEA, Bahas Penerbangan Langsung hingga Tol

admin — Wed, 29 Apr 2026 00:11:00 +0700+0700

JAKARTA – Muzakir Manaf melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Muzakir Manaf mengundang pemerintah dan investor UEA untuk berinvestasi di Aceh. Sejumlah sektor strategis ditawarkan, mulai dari minyak dan gas, pertambangan, industri pengolahan kelapa sawit, hingga perdagangan ekspor produk unggulan daerah.
Komoditas yang dipromosikan antara lain minyak nilam, produk turunan kelapa, gaharu, biomassa energi terbarukan, serta karbon aktif.

Dubes UEA menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan dengan Aceh.
Selain itu, kedua pihak juga membahas rencana pembukaan kantor perwakilan maskapai Emirates dan Etihad di Aceh, termasuk kemungkinan pembukaan rute penerbangan langsung Aceh–UEA. Rencana ini dinilai akan mempermudah akses perjalanan, khususnya bagi jamaah umrah menuju Arab Saudi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh dan pihak UEA sepakat membentuk tim bersama yang akan mulai bekerja pada Mei 2026 untuk mengakselerasi kerja sama di berbagai sektor tersebut.
Dalam kesempatan itu, Dubes UEA juga menegaskan dukungan terhadap rencana investasi Mubadala Energy di Aceh, serta komitmen membantu pemulihan pascabencana.

Tak hanya itu, UEA juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan tol di Aceh.red

Wakil Bupati Asahan Hadiri Pelantikan DEMA IAIDU Periode 2026-2027, Tekankan Pentingnya Kolaborasi

admin — Tue, 28 Apr 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Asahan periode 2026-2027. Acara yang berlangsung pada Selasa, (28/04/2026) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto SH M.AP, beserta jajaran pejabat dan akademisi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan Dandim 0208/Asahan, Rektor IAIDU Asahan, jajaran dosen, serta seluruh civitas akademika IAIDU Asahan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri dan kontribusi bagi daerah.

Dalam sambutannya, Rektor IAIDU Asahan, Assoc. Prof. Dr. Hj. Nilasari Siagian, S.H., S.Pd.I., M.H., menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada pengurus baru. Ia menekankan agar para pemuda yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi tinggi.

"DEMA bukan hanya sekadar organisasi, tetapi mitra strategis kampus dalam membentuk karakter mahasiswa. Kami berharap kepengurusan baru ini mampu menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan sosial, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan keislaman," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto SH M.AP, dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DEMA yang resmi dilantik. Ia mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Lebih jauh, Rianto menekankan pentingnya menjaga integritas. "Dalam setiap aktivitas, junjung tinggi nilai moral dan etika. Mahasiswa adalah agen perubahan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pihak kampus, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memajukan dan membangun Kabupaten Asahan ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Acara yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa ini berlangsung tertib dan khidmat. Rangkaian acara juga diisi dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, hingga prosesi pelantikan yang menjadi puncak kegiatan.

Kegiatan resmi ditutup pada pukul 16.30 WIB dengan kesan yang sangat positif. Secara keseluruhan, pelantikan ini berjalan aman, lancar, dan sukses, menandai dimulainya masa bakti baru bagi DEMA IAIDU Asahan. (dre)

Patroli Gabungan 3 Pilar Polsek Medan Area Tekan Gangguan Kamtibmas

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Patroli rutin yang dilakukan Polsek Medan Area mampu menekan gangguan kamtibmas dan kejahatan jalanan di wilayah hukumnya.

Hingga Selasa (28/4/2026) dinihari, patroli 3 pilar yang dilaksanakan bersama TNI dan unsur kecamatan berhasil menciptakan situasi aman dan terkendali.

"Alhamdulillah, patroli 3 pilar yang kita gelar secara rutin dari malam hingga dinihari di wilayah hukum Polsek Medan Area dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali," ucap Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin.

Kata dia, pada kegiatan rutin Senin (27/4/2026) malam hingga Selasa (28/4/2026) sekira pukul 03.30 WIB, pihaknya menyambangi sejumlah kawasan yang dianggap rawan gangguan kamtibmas, Curas, Curat dan Curanmor (3C).

Dipimpin Waka Polsek Medan Area, AKP Imanuel Sembiring, tim gabungan menyambangi sejumlah titik di Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai.

Bergerak dari Mapolsek Medan Area, patroli 3 pilar kemudian ke Jalan MH Thamrin, Jalan Sutrisno, Jalan AR Hakim, Jalan Halat, Jalan Raya Menteng, Jalan Panglima Denai, Jalan Denai, Jalan Asia dan Komplek Asia Mega Mas.

"Pelaksanaan patroli berjalan lancar, situasi aman dan terkendali," pungkas Kapolsek Medan Area (W05)

Teks foto :
Tim patroli 3 pilar menyambangi kawasan rawan gangguan kamtibmas dan kejahatan jalanan, Selasa (28/4/2026) dinihari.(W05)

Investor Tiongkok dan Koperasi Jasa Keluarga Pers Bahas Pengadaan Mesin Pengering Gabah

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:43:00 +0700+0700

MEDAN – Investor asal Tiongkok bersama Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia membahas kerja sama pengadaan *Mobile Grain Dryer* atau mesin pengering gabah untuk mendukung proses pascapanen petani di Sumatera Utara.

Pertemuan digelar di Medan, Selasa (28/4/2026). Agenda utama membahas aspek teknis pemanfaatan mesin serta skema implementasi di lapangan.

Pihak produsen dari Tiongkok, YouHong Eustace memaparkan, mesin tersebut memiliki kapasitas pengeringan hingga 10 ton gabah dalam waktu sekitar 15 jam. Teknologi ini diklaim dapat mempercepat proses pascapanen sekaligus menekan potensi kerugian petani akibat cuaca.

Dalam pertemuan itu, investor menyepakati rencana mendatangkan mesin ke Indonesia sebagai tahap awal uji coba kerja sama dengan Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan Luar Negeri, Diplomasi Asia Timur, Investasi, & Pengembangan Ekonomi, Effendi Andoko yang mendampingi investor Tiongkok Mr. Chun Yi, menyebut kehadiran teknologi tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam pengolahan gabah kering di Sumatera Utara.

"Nantinya grain dryer dengan kapasitas 10 ton per 15 jam akan didatangkan dari Tiongkok untuk diujicobakan melalui Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia," ujarnya.

Dalam skema pengembangan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, ditetapkan sebagai pusat operasional pengolahan, tepatnya di Desa Paret Kaca. Lokasi tersebut merupakan lahan milik anggota koperasi yang disiapkan sebagai area operasional dan workshop.

Kerja sama ini juga akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dan pihak YouHong yang diwakili Mr. Chun Yi.

Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat peran koperasi dalam pengembangan usaha anggota.

"Kerja sama ini semakin memberikan nilai tawar bagi Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dalam mendukung ekonomi anggota," ujarnya.

Ia menambahkan, koperasi ke depan akan bersinergi dengan pemerintah melalui kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Merah Putih untuk memperkuat sektor pertanian.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Koperasi Pers Deddi Hutajulu, Bendahara Jansen Tanuwijaya, dr. Rachmad Suwelen selaku perwakilan anggota koperasi, serta perwakilan kelompok tani dari Kabupaten Langkat.

Bos Ponsel Pancur Batu pelaku penganiaya Temui Babak Baru, Leo Sembiring Masih DPO, Putra Persadaan Sudah P21 di Kajari

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:38:00 +0700+0700

Medan - Kasus penganiyaan yang dilakukan Bos Ponsel asal Pancur Batu bersama abg nya Leo Sembiring yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu sempat terhenti dan nyaris kehilangan Kabar.

Pada hari selasa, sore (28/4/2026) , pihak kejaksaan negeri kota Medan menyatakan bahwa berkas perkara Bos Ponsel Pancur Batu Yakni Putra Persadaan Sembiring dan abg nya Leo Sembiring sudah memasuki tahap P 21.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan Valentino Manurung kepada wartawan.

Valentino Manurung mengatakan, dalam kasus ini hanya ada satu tersangka yang sudah P21 yakni Putra Persadaan Sembiring, namun untuk Leo Sembiring masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ini parsadaan sudah P21, Tersangka cuma satu parsadaan Sembiring dan seorang lagi lyakni eo Sembiring saat ini DPO,"Ungkap Valentino menjawab pertanyaan wartawan.

Saat disinggung kapan tahap 2 pelimpahan berkas barang bukti hingga tersangka akan dilakukan, Valentino mengaku pihak nya masih menunggu petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan.

"Nah ini kasi Pidum nunggu petunjuk Kajari untuk melakukan ekpose perkara,"terangnya.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Medan kemarin resmi menahan Persadaan Putra alias Putra Sembiring terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dua korban, yakni Glen Dito Oppusunggu (GDO) dan Riski Kristian Tarigan. Penahanan itu dilakukan pada Minggu (4/1/2026).

Bahkan, Selain Putra Sembiring, tiga orang terduga pelaku lain yang disebut turut terlibat dalam peristiwa penganiayaan tersebut telah dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka, Namun hingga kini, ketiganya tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah.

Salah satu di antaranya adalah Leo Arbertus alias Leo Sembiring alias LS, yang merupakan abang kandung Putra Sembiring, ujar Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto.

Sebelumnya, orang tua kedua korban menegaskan bahwa proses hukum atas laporan penganiayaan yang mereka buat di Polrestabes Medan tetap berlanjut.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya pemberitaan mengenai adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

dr H Asri Ludin Tambunan Sampaikan Persoalan Tanah Hingga Infrastruktur ke Pusat

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:00:00 +0700+0700

Tanjung Morawa - Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah saat menghadiri kegiatan reses Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan agraria yang hingga kini masih terjadi di Deli Serdang, khususnya terkait lahan eks-HGU PTPN yang tumpang tindih kepemilikannya.

"Kami berharap Bapak dapat membawakan aspirasi kami ke pusat. Di Deli Serdang ini masih menyisakan banyak persoalan, khususnya terkait tanah eks-HGU PTPN yang tumpang tindih kepemilikannya. Ini persoalan serius yang bahkan terkadang memakan korban. Kami ingin persoalan tanah ini bisa tuntas dalam masa jabatan ini," tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah penyuplai sekitar lima persen kebutuhan gabah nasional, Deli Serdang dinilai membutuhkan dukungan percepatan perbaikan infrastruktur pengairan.

Ia menjelaskan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kerap menghambat penanganan di lapangan.

"Masyarakat tidak mau tahu soal pembagian kewenangan nasional, provinsi, atau daerah. Yang mereka tahu, jika jalan rusak atau irigasi bermasalah di Deli Serdang, itu tugas Bupatinya. Padahal, saat ini anggaran di daerah sangat terbatas akibat efisiensi transfer dari pusat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Prananda Surya Paloh menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Deli Serdang.

"Saya melihat sendiri, hampir 12 tahun saya menjadi anggota DPR RI di Dapil ini, pembangunan memang belum maksimal. Namun di bawah kepemimpinan Bupati dr Asri Ludin Tambunan, saya telah berkomitmen untuk bersinergi membangun infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan baru yang akan kita kawal terus dari pusat," tegas Prananda.

Prananda juga memberikan instruksi khusus kepada Fraksi NasDem di DPRD Deli Serdang agar menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

"Saya minta Fraksi NasDem Deli Serdang jangan ragu mendukung Bupati selama kebijakannya pro-rakyat. Namun jika salah, kita harus menjadi yang pertama mengingatkan. Kita adalah partner yang sejajar untuk membangun Deli Serdang," tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Partai NasDem Deli Serdang yang juga Anggota DPRD, H. Nusantara Tarigan Silangit, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Kuzu SW Tarigan, jajaran perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kecamatan Tanjung Morawa.

Keren Abis! SMPN 1 Panyabungan Sapu Bersih 4 Trofi di FLS2N 2026 Madina

admin — Tue, 28 Apr 2026 19:56:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMPN 1 Panyabungan dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang digelar pada Selasa, 28 April 2026.

Tak tanggung-tanggung, sekolah yang juga bertindak sebagai tuan rumah ini sukses membawa pulang empat trofi bergengsi dari berbagai cabang lomba seni dan sastra.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Madina, dr. Muhammad Faisal Situmorang. Suasana kompetisi terasa semarak dengan penampilan kreatif para peserta dari berbagai sekolah.

Berikut capaian membanggakan yang berhasil diraih:

Juara I Pantomim
- Lorensa (Kelas VII) & Zulkarnain (Kelas VII)
- Guru Pembina: Erni Suryani, S.Pd

Juara II Tari Kontemporer
- Najla Nazihah, Adelia Riza Putri, Afifah Syahira, Ferry Ariansyah, Ahmad Sudiro
- Guru Pembina: Putri Ramadhani, S.Pd

Juara III Mendongeng
- Zahira Bilqis
- Guru Pembina: Aydifah Hannum Nasution, S.Pd

Juara II Menulis Cerita
- Janeta Cinta Bunga Nami
- Guru Pembina: Fika Wahyuni, S.Pd

Kepala SMPN 1 Panyabungan, Lannora Daulay, S.Pd, mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas capaian luar biasa tersebut.

Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi solid antara siswa, guru pembina, dan dukungan orang tua.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh siswa yang telah berjuang maksimal, serta para guru pembina yang terus mendampingi dengan penuh dedikasi. Dukungan orang tua juga menjadi energi besar bagi anak-anak kami," ujarnya.

Lebih lanjut, Lannora menekankan bahwa capaian ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.

"Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam pengembangan karakter melalui seni dan budaya. Ke depan, kami optimis bisa melangkah hingga ke tingkat nasional," tambahnya.zal

AKBP Yon Edi Winara Tegas Soal Sengketa Lahan di Paluta, Minta Penyelesaian Terukur dan Sesuai Hukum

admin — Tue, 28 Apr 2026 19:55:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) harus dilakukan secara terukur, sesuai aturan hukum, dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di Aula Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Selasa (28/4/2026) pagi.

Rapat penting itu membahas sejumlah konflik agraria antara masyarakat dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Paluta.

Dalam forum tersebut, beberapa perusahaan yang dibahas antara lain, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Hutan Barumun Perkasa (HBP), PT Putra Lika Perkasa (PLP), PT Hexasawita.

Diketahui, sejumlah perusahaan tersebut telah mengalami pencabutan izin operasional berdasarkan keputusan pemerintah pusat, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan persoalan tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

AKBP Yon Edi Winara menegaskan bahwa Polri siap mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut.

"Pada prinsipnya kami mendukung penuh apa yang dilaksanakan Pemda Paluta," tegas Kapolres.

Ia juga meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga.

"Pemda juga harus mendukung masyarakat untuk mencari solusi permasalahan yang ada, karena masih ada langkah-langkah yang memiliki batas kewenangan," lanjutnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait proses pencabutan izin perusahaan yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemahaman yang utuh akan membantu mencegah konflik baru di tengah masyarakat.

"Pencabutan perizinan oleh Satgas PKH, masyarakat harus memahami semua proses pencabutan izin," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, memastikan Gugus Tugas Reforma Agraria akan terus bergerak menyelesaikan persoalan lahan secara bertahap dan terkoordinasi.

"Melalui rapat ini dapat menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik," kata Bupati.

Dari unsur penegak hukum, Kajari Paluta Dadi Wahyudi mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjunjung aturan hukum dan menghormati proses yang sedang berjalan, termasuk gugatan yang masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Beberapa perusahaan sudah dicabut izinnya, kita kembali ke aturan dan menunggu proses hukum," jelasnya.

Dalam rapat itu, masyarakat dari berbagai desa juga menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status lahan, termasuk klaim atas ratusan hektare lahan yang disebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Forum kemudian menyepakati perlunya pembahasan lanjutan secara khusus dengan PT Hexasawita, serta tindak lanjut hasil rapat untuk diteruskan ke Gugus Tugas Provinsi dan Satgas PKH.

Langkah tegas Kapolres Tapsel dalam mendorong penyelesaian sengketa lahan secara legal dan terukur dinilai menjadi sinyal kuat bahwa konflik agraria di Paluta tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar persoalan lahan dapat selesai secara adil dan damai.zal

Perpisahan Harli Siregar, Kejati Sumut Gelar Acara Sederhana Penuh Haru

admin — Tue, 28 Apr 2026 19:54:00 +0700+0700

Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar acara pelepasan dan perpisahan bagi Harli Siregar yang akan mengemban tugas baru di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung sederhana dan digelar secara internal tersebut dilaksanakan di Adhyaksa Hall lantai I Kejati Sumut, Selasa (28/4/2026). Hadir dalam kegiatan itu para Pejabat Utama, pejabat eselon IV dan V, pegawai, petugas keamanan, tenaga honorer atau PPNPN, hingga petugas pelayanan PTSP Kejati Sumut.

Dalam suasana penuh keakraban, Harli Siregar menyampaikan pesan dan kesan selama bertugas. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan seluruh jajaran Kejati Sumut.

"Terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin secara baik selama ini. Tetap jaga soliditas dan solidaritas antar sesama, miliki rasa empati sebagai keluarga besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta terus lakukan yang terbaik untuk mendukung kebijakan pimpinan baru nantinya," ujarnya.

Tak hanya itu, Harli juga menyampaikan harapan agar semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan.

Sementara itu, perwakilan pegawai Kejati Sumut, mulai dari pejabat hingga tenaga honorer, turut menyampaikan pesan, kesan, serta doa terbaik bagi Harli Siregar dalam menjalankan amanah di tempat yang baru.

Acara pelepasan berlangsung penuh haru dan ditutup dengan pengantaran menuju Bandara Internasional Kualanamu sebagai bentuk penghormatan terakhir dari keluarga besar Kejati Sumatera Utara.red

Perkuat Sinergi Strategis di Kawasan Ekonomi Unggulan, Bank Sumut Hadir Lebih Dekat di Batam untuk Dorong Pertumbuhan Inklusif

admin — Tue, 28 Apr 2026 19:48:00 +0700+0700

Batam — PT Bank Sumut (Perseroda) terus mengakselerasi transformasi bisnisnya melalui penguatan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan peresmian relokasi Kantor Cabang Batam, penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Batam, serta peresmian Halte Raflesia Bank Sumut, Senin (27/4) yang dilaksanakan Kantor Cabang Batam, Jl. Raja H. Fisabilillah Kompleks Raflesia Bussiner Center, Batam.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Bank Sumut dalam memperluas peran di kawasan ekonomi unggulan nasional, sekaligus menegaskan komitmen sebagai mitra pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Ardhienus, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau Muhammad Lutfi, Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Komisaris Independen Bank Sumut Erlina, serta Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, bersama jajaran Forkopimda, pelaku usaha, mitra kerja, dan tokoh masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa Batam merupakan salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki daya tarik investasi tinggi, ditopang oleh posisi geografis strategis serta ekosistem industri, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang pesat.

"Batam adalah simbol energi pertumbuhan baru Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76 persen pada tahun 2025, kota ini menunjukkan akselerasi yang konsisten. Ini menjadi peluang besar bagi sektor perbankan untuk hadir lebih progresif dalam mendorong intermediasi dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Bank Sumut di Batam tidak sekadar ekspansi jaringan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran sebagai financial partner of choice bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Bank Sumut tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai katalis pertumbuhan. Kami menjembatani kebutuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung dunia usaha dan masyarakat melalui layanan yang semakin modern, cepat, dan terintegrasi," tambahnya.

Sebagai wujud konkret komitmen tersebut, Bank Sumut merelokasi Kantor Cabang Batam ke lokasi yang lebih representatif dan strategis. Langkah ini diiringi dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Batam yang mencakup pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, serta penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut positif langkah proaktif Bank Sumut tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

"Kami melihat Bank Sumut sebagai mitra strategis yang mampu menangkap potensi besar Batam, baik dari sisi investasi, perdagangan, maupun pengembangan sektor jasa. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bank Sumut juga meresmikan Halte Raflesia Bank Sumut sebagai simbol kehadiran layanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Lebih dari sekadar fasilitas transportasi publik, halte ini dirancang sebagai ruang interaksi publik yang juga mendorong literasi dan inklusi keuangan.

Melalui rangkaian inisiatif ini, Bank Sumut mempertegas arah transformasi bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada penciptaan nilai bersama (shared value) bagi daerah dan masyarakat.

Sinergi dengan Pemerintah Kota Batam menjadi representasi nyata semangat #Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi dimana Bank Sumut terus beradaptasi menghadapi dinamika, bertumbuh memperluas peran, dan berprestasi melalui kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat posisi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang modern, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat nasional, sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi daerah di berbagai kawasan strategis Indonesia.

Wabup Atika Kawal Keberangkatan Haji Madina, Dua Jemaah Ditunda Karena Sakit

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:23:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji asal Bumi Gordang Sambilan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 6, Selasa (28/4/2026) dini hari.

Pelepasan dilakukan di Asrama Haji Embarkasi Medan sebelum para jemaah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Kualanamu untuk selanjutnya terbang ke Tanah Suci.

Berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut jemaah Kloter 6 ini dijadwalkan lepas landas pukul 05.20 WIB.

Dalam sambutannya, Atika menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang dikenal cukup menguras tenaga.

"Jaga kesehatan, ikuti arahan petugas, dan saling membantu antar sesama jemaah. Kekompakan itu penting agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar," pesannya di hadapan para calon haji.

Ia juga mengingatkan agar para jemaah tetap disiplin dan menjaga sikap selama berada di Tanah Suci, mengingat ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental.

Dua Jemaah Tunda Keberangkatan

Di sisi lain, keberangkatan Kloter 6 tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dua jemaah asal Kecamatan Lingga Bayu terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Madina, Bahruddin Juliadi, mengungkapkan bahwa kedua jemaah tersebut merupakan pasangan suami istri.

"Maslina dan Hamsar Malim harus menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan salah satu di antaranya belum memungkinkan untuk terbang," jelasnya.

Ia menambahkan, keduanya akan dijadwalkan ulang untuk berangkat pada kloter berikutnya setelah kondisi kesehatan dinyatakan pulih.

Gabungan Empat Daerah

Kloter 6 Embarkasi Medan sendiri merupakan gabungan jemaah dari empat kabupaten di Sumatera Utara, yakni Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, dan Nias Utara.

Keberangkatan ini menjadi bagian dari gelombang awal musim haji 2026, yang secara bertahap memberangkatkan ribuan jemaah dari berbagai daerah menuju Arab Saudi.

Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.zal

Resmi Dilantik! Bupati Gus Irawan Gaspol Perkuat Pendidikan dan Pengawasan di Tapanuli Selatan

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:23:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, resmi melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (28/04/2026).

Pelantikan yang digelar di Lobby Sekretariat Kantor Bupati tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat tinggi pratama, sebagai bagian dari penyegaran dan penguatan organisasi pemerintahan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi dalam mewujudkan visi besar Tapanuli Selatan sebagai daerah maju dan berkarakter.

"Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mencetak generasi unggul di masa depan," tegasnya.

Fokus utama pun diarahkan pada sektor pendidikan. Kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Bupati menekankan pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan hingga ke pelosok daerah tanpa diskriminasi.

Tak hanya itu, percepatan digitalisasi pendidikan juga menjadi perhatian serius. Pemanfaatan teknologi dinilai penting agar sistem pembelajaran lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

Selain pemerataan dan digitalisasi, peningkatan kompetensi guru juga menjadi prioritas. Pelatihan berkelanjutan, baik secara tatap muka maupun daring, diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Tapanuli Selatan.

Bupati juga menyoroti pentingnya program strategis seperti Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menjadi solusi dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di sisi lain, pengembangan sekolah terintegrasi juga tengah dalam tahap pengajuan untuk memperkuat sistem pendidikan daerah.

Di bidang pengawasan, peran Inspektorat juga mendapat perhatian khusus. Bupati menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi garda terdepan dalam memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menurutnya, Inspektorat tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal program dan penggunaan anggaran.

"Inspektorat harus hadir sebagai pengawal kebijakan, memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran pendidikan di Tapanuli Selatan yang telah melampaui batas minimal nasional sebesar 20 persen dari APBD.

"Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Karena itu, saya berharap pejabat yang dilantik mampu bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Hamdy Saleh Pulungan sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Efrida Yanti Pakpahan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Sofyan Adil Siregar, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.zal

Bravo! Perdagangan Satwa Dilindungi Dibongkar Polres Padangsidimpuan, Dua Karung Sisik Trenggiling Disita Polisi

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:22:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali berhasil diungkap oleh jajaran Polres Padangsidimpuan. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Selasa, 28 April 2026, aparat kepolisian membeberkan pengungkapan dugaan tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan, Jalan S.M. Raja, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan dihadiri sejumlah pejabat penting serta awak media.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III BKSDA Padangsidimpuan Susilo Ari Wibowo, S.Hut., M.Sc., Kasi Humas AKP Ida Meri, S.H., serta personel Satreskrim dan insan pers.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi ilegal sisik trenggiling—satwa yang dilindungi—di kawasan SPBU Manunggang Julu, Kota Padangsidimpuan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satreskrim Polres Padangsidimpuan langsung bergerak cepat menuju lokasi pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 11.30 WIB.

Di lokasi kejadian, petugas menemukan seorang pria berinisial AAN (35), warga Desa Sibulele Muara, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang tengah menunggu pembeli. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diamankan bersama barang bukti berupa dua karung berisi sisik trenggiling.

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan terhadap lingkungan, khususnya perdagangan satwa dilindungi.

"Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana serius yang merusak ekosistem dan mengancam kelestarian hayati. Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku tanpa kompromi," tegas AKBP Dr. Wira Prayatna dalam keterangannya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi penting sehingga kasus ini berhasil diungkap.

Kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/2/IV/2026/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara tertanggal 23 April 2026.

Pelaku diduga melanggar Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang tidak ringan.

Selama berlangsungnya kegiatan press release hingga selesai sekitar pukul 12.30 WIB, situasi terpantau aman dan kondusif. Sesi tanya jawab dengan awak media juga berjalan lancar, menunjukkan transparansi penanganan kasus oleh pihak kepolisian.

Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan keras bagi pelaku kejahatan lingkungan di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Padangsidimpuan.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menekan praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem yang semakin terancam.zal

Empat Kali Beraksi! Penjual Sisik Trenggiling Akhirnya Dibekuk Polres Padangsidimpuan, Pelaku Raup Jutaan Rupiah per Kilo!

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:21:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Aparat Kepolisian dari Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang melibatkan perdagangan sisik trenggiling, satwa langka yang dilindungi.

Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 28 April 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan, Jalan S.M. Raja, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pelaku berinisial AAN (35), warga Desa Sibulele, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

"Pelaku berinisial AAN telah kami amankan beserta barang bukti sisik trenggiling yang hendak diperjualbelikan," jelas Kapolres.

Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli sisik trenggiling di kawasan SPBU Manunggang Julu, Kota Padangsidimpuan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Resmob langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lokasi pada Kamis, 24 April 2026.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas berhasil menemukan pelaku bersama barang bukti berupa sisik trenggiling yang siap dipasarkan.

"Tim langsung melakukan pengecekan dan berhasil mengamankan pelaku di lokasi," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi ilegal tersebut.

AAN mengaku telah melakukan transaksi jual beli sisik trenggiling sebanyak empat kali sebelumnya. Bahkan, dari bisnis ilegal itu, pelaku bisa meraup keuntungan hingga Rp1.300.000 per kilogram.

Lebih lanjut, polisi juga mengungkap bahwa sisik trenggiling tersebut diperoleh dari seorang rekannya berinisial IS, warga Padang Lawas Utara, yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Sementara itu, Kabid Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III BKSDA Padangsidimpuan, Susilo Ari Wibowo, S.Hut., M.Sc, menegaskan bahwa trenggiling merupakan satwa yang dilindungi secara ketat.

"Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan, baik di dalam negeri maupun secara internasional," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa trenggiling masuk dalam daftar merah (Red List) sebagai satwa yang terancam punah akibat maraknya perburuan liar, terutama untuk kebutuhan pengobatan tradisional.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku perdagangan satwa liar ilegal. Selain merusak ekosistem, tindakan tersebut juga melanggar hukum dengan ancaman pidana yang tidak ringan.

Polres Padangsidimpuan menegaskan akan terus memburu pelaku lain yang terlibat, termasuk pemasok utama yang saat ini masih buron.zal

Hadiri Sosialisasi PRESTICE, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Dorong Penyelesaian Hukum Lewat Perdamaian

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:20:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus digencarkan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice PRESTICE yang digelar di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Padangsidimpuan, Selasa (28/4/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dihadiri sejumlah pejabat penting, mulai dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara Aprilla H. Siregar, Anggota DPRD Sumut Paltak Siburian, hingga Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Turut hadir pula Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, jajaran pemerintah kota, aparat penegak hukum, serta perwakilan tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Acara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, hingga pemaparan materi oleh para narasumber. Salah satu sesi yang menjadi sorotan adalah penyampaian materi dari Kapolres Padangsidimpuan terkait pentingnya kearifan lokal dalam mendukung keadilan restoratif.

Dalam paparannya, AKBP Dr. Wira Prayatna menegaskan bahwa pendekatan hukum tidak selalu harus berujung pada proses peradilan yang panjang. Menurutnya, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bisa menjadi solusi yang lebih humanis.

"Restorative justice bukan hanya soal menyelesaikan perkara, tetapi bagaimana memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat. Kearifan lokal yang kita miliki menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan keadilan yang berimbang dan berkeadilan," ungkap Kapolres.

Ia juga menambahkan bahwa peran aktif masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa sangat penting dalam mendukung implementasi program ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program PRESTICE sendiri hadir sebagai jawaban atas tantangan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program ini, masyarakat diberikan berbagai pilihan penyelesaian hukum yang lebih mudah dijangkau, mulai dari mediasi di Pos Bantuan Hukum tingkat desa hingga pendampingan hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan.

Selain itu, program ini juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai diberlakukan pada Januari 2026, yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan aparat penegak hukum, PRESTICE diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam penyelesaian persoalan hukum yang lebih mengedepankan perdamaian, pemulihan, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang digelar dalam kegiatan ini juga menunjukkan tingginya antusiasme peserta, khususnya dalam memahami mekanisme penerapan restorative justice di tingkat lokal.zal

Bupati Saipullah Nasution Gandeng UMA, Pisang Kepok Madina Disulap Jadi Produk Bernilai Tinggi

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:20:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Medan Area (UMA) dalam pengembangan komoditas pisang kepok.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Action (MoA) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (28/4/2026).

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Madina serius menghidupkan kembali kejayaan pisang kepok yang dulu sempat menjadi ikon pertanian daerah.

Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, pengembangan pisang kepok akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari budidaya hingga pengolahan produk turunan.

"Kerja sama ini membuka peluang hilirisasi pisang kepok. Petani nantinya tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga bisa mengolah menjadi tepung, keripik, sale, hingga pakan ternak. Ini akan meningkatkan nilai jual secara signifikan," ujar Saipullah.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi tim teknis dan para petani lokal.

Pemkab Madina menargetkan program ini menjadi salah satu unggulan daerah yang mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.

Saipullah pun mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pertanian, untuk memberikan dukungan penuh agar program ini berjalan maksimal.

"Kita butuh terobosan baru. Pisang kepok ini harus menjadi kekuatan baru ekonomi Madina yang bisa kita banggakan," tegasnya.

Perwakilan Universitas Medan Area, Prof. Retno Astuti, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan peran utama perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata, khususnya bagi para petani di Mandailing Natal.

"Kami ingin memastikan hasil kerja sama ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini juga menjadi langkah awal menuju pengembangan kawasan Agro Edupark berbasis pisang," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Madina, Taufik Zulhandra Ritonga, mengungkapkan bahwa program ini lahir dari inisiatif Bupati untuk mengembalikan kejayaan pisang kepok yang dalam dua dekade terakhir mengalami penurunan signifikan.

Penurunan tersebut disebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang belum tertangani secara optimal.

"Karena itu, kita menggandeng pihak akademisi agar ada solusi berbasis riset dan teknologi yang bisa diterapkan langsung di lapangan," jelas Taufik.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pisang kepok, tetapi berpotensi dikembangkan ke varietas pisang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sebagai langkah awal, tim dari UMA akan melakukan penelitian mendalam, termasuk analisis kondisi tanah sebelum menentukan strategi pengembangan yang tepat.

Prof. Zulkarnain Lubis menyebutkan bahwa pendekatan ilmiah ini penting agar program tidak berjalan secara trial and error.

"Kami akan melakukan uji laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan langkah yang diambil sesuai dengan kondisi lahan di Madina," jelasnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi titik balik bagi sektor pertanian Mandailing Natal, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi dan nilai tambah produk.zal

Keren! Madina Raih Peringkat 1 Nasional, Bukti Program KB Berdampak Nyata, Atika: Ini Hasil Kerja Keras Bersama

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:19:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini, Madina sukses meraih peringkat pertama nasional kategori Pagu Besar dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Rapat Pengendalian Program dan Anggaran yang berlangsung di Aula Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Selasa (28/4/2026).

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution.

Dalam keterangannya, Wabup Atika menegaskan bahwa capaian ini bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan soliditas seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, keberhasilan ini juga tidak terlepas dari komitmen dalam menjalankan program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama. Ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga jadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja," ujarnya.

Meski berhasil mencatatkan realisasi anggaran yang tinggi, Atika mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif saja. Ia menekankan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam program keluarga berencana dan penanganan stunting.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan DAK harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator nyata dari keberhasilan program tersebut adalah penurunan angka stunting di Mandailing Natal yang cukup signifikan.

Jika sebelumnya angka stunting berada di kisaran 47,7 persen, kini berhasil ditekan hingga 22,2 persen. Angka ini mendekati rata-rata provinsi dan menunjukkan tren perbaikan yang positif.

"Penurunan ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja kolektif semua pihak," tegas Atika.

Meski demikian, Pemkab Madina tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih ada. Wabup Atika mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama tingginya angka stunting sebelumnya adalah keterbatasan infrastruktur dasar.

Mulai dari akses sanitasi yang belum memadai hingga ketersediaan air bersih yang masih terbatas di sejumlah wilayah.

Ia juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait data stunting.

"Angka 22,2 persen itu bukan berarti dari 100 bayi lahir, 22 pasti stunting. Ini lebih kepada kondisi lingkungan dan infrastruktur yang memengaruhi tumbuh kembang anak," jelasnya.

Ke depan, Pemkab Mandailing Natal berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur kesehatan dan layanan dasar masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting lebih jauh sekaligus meningkatkan kualitas generasi mendatang.zal

Gerak Cepat Bupati Saipullah Nasution! 17 Hektare Sawah Korban Banjir di Madina Segera Dipulihkan

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:18:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, memastikan pembersihan lahan pertanian yang tertimbun sedimen akibat banjir di Desa Sayurmatua, Kecamatan Naga Juang, akan dimulai pada pekan ini. Langkah tersebut menjadi angin segar bagi para petani yang selama berbulan-bulan belum bisa kembali menggarap sawah mereka.

Kepastian itu disampaikan Bupati Saipullah saat meninjau langsung lokasi persawahan seluas kurang lebih 17 hektare, Senin (27/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plt Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Plt Kepala Dinas PUPR Akhmad Faizal, Kepala BPBD Mukhsin Nasution, dan Kepala Dinas PMD Irsal Pariadi.

Menurut Saipullah, pengerjaan pembersihan sedimen ditargetkan mulai berjalan pada Jumat pekan ini. Saat ini, kendala utama hanya terkait mobilisasi alat berat yang masih digunakan di lokasi lain.

"Kami upayakan hari Jumat mereka sudah mulai bekerja. Tadi kendalanya memang alat berat karena harus digeser dari tempat lain," ujar Saipullah usai peninjauan.

Bupati menegaskan, proses normalisasi tidak hanya dilakukan pada lahan pertanian yang tertutup material banjir, tetapi juga pada sungai yang menjadi sumber irigasi utama bagi sawah masyarakat.

Ia menyebut, pekerjaan tersebut telah masuk dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang dijalankan bersama TNI dan mitra kerja pemerintah.

"Harapan kami, teman-teman dari TNI dan mitranya bisa menyelesaikan ini secepatnya agar bulan depan masyarakat sudah bisa kembali bertani," katanya.

Saipullah mengungkapkan, kunjungan lapangan itu merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Madina atas keluhan warga yang sebelumnya ramai diberitakan media.

Ia ingin memastikan langsung kapan program bantuan dan pengerjaan dari pemerintah pusat bisa direalisasikan di lokasi terdampak.

"Hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan program dari pemerintah pusat kapan mulai dilaksanakan," tegasnya.

Selain percepatan pembersihan lahan, Bupati Saipullah juga menyoroti bantuan bagi petani terdampak yang hingga kini belum diterima. Ia mengaku akan segera mengecek ketersediaan bantuan di kementerian maupun organisasi perangkat daerah terkait.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa bantuan sebelumnya lebih difokuskan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir.

"Kemarin prioritasnya masyarakat yang rumahnya terendam. Tapi bantuan untuk petani juga sudah kita usulkan," jelasnya.

Saipullah menegaskan, Pemkab Madina telah mengusulkan bantuan untuk warga yang lahan sawah maupun kebunnya belum bisa digunakan akibat bencana.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabanjir, terutama sektor pertanian yang menjadi tulang punggung warga Desa Sayurmatua.zal

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Sampaikan LKPJ 2025, Anggaran Tembus Rp1 Triliun Lebih, Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

admin — Tue, 28 Apr 2026 18:17:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan SE, secara resmi menyampaikan dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas yang digelar di Gedung DPRD Padang Lawas, Senin (27/4/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Padang Lawas Luat Hasibuan SE, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar S.Sos.I, Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan SH, serta dihadiri para anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

"LKPJ pada hakikatnya adalah progress report terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," ujar Bupati.

Bupati menjelaskan, LKPJ memuat tiga bagian utama, yakni penjabaran pelaksanaan APBD, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Rincian tersebut mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, hingga fungsi penunjang pemerintahan.

Menurutnya, rapat paripurna penyampaian LKPJ menjadi momentum penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Lawas.

"Melalui forum ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dijalankan selama satu tahun anggaran," katanya.

Dalam paparannya, Bupati juga mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025.

Setelah perubahan, total anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.152.473.768.240,89, dengan realisasi mencapai Rp1.056.591.530.465,35 atau 91,88 persen.

Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menegaskan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, sehingga seluruh elemen pemerintahan harus tetap optimistis.

"Kita harus yakin tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita pasti bisa berbuat lebih baik, lebih produktif, dan lebih kreatif lagi," tegasnya.

Ia berharap DPRD dapat memberikan pandangan, masukan, serta rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Di akhir penyampaiannya, Bupati menyerahkan dokumen lengkap LKPJ Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Padang Lawas untuk selanjutnya dibahas bersama.

Agenda pembahasan LKPJ tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 29 April 2026.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd, Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Bainar Ritonga S.Ag., MH, Pabung Padang Lawas Mayor Arh Shaleh Hasibuan, Kabag Ops Polres Padang Lawas AKP Aman Putra Bangun SH, perwakilan Kejari Padang Lawas, Pj Sekda Panguhum Nasution S.Sos., M.AP, para pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Padang Lawas, serta insan pers.zal

Forum Pemred Multimedia dan MitMe.id Jalin Kerjasama Strategis Monetisasi dan Penguatan Brand Media Nasional dan Daerah

admin — Tue, 28 Apr 2026 17:41:00 +0700+0700

JAKARTA - Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) dan MitMe.id, platform publikasi dan ekosistem pengembangan bisnis media di bawah PT Kreasi Pena Indonesia, hari ini resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan program komunikasi desa secara nasional.

Kolaborasi strategis ini bertujuan membangun strategi monetisasi dan penguatan brand media nasional dan daerah di tengah tekanan industri media yang kian ketat dalam beberapa waktu belakangan.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Bernardus Wilson Lumi dan Founder MitMe.id Adhitya Noviardi yang disaksikan oleh jajaran pengurus dan tim dari kedua belah pihak.

Kerja sama ini menandai dimulainya program nasional "Desa Go Media" Pemred Sahabat Desa, sebuah inisiatif yang memungkinkan desa-desa untuk mempublikasikan kegiatan pembangunan, potensi ekonomi lokal, kearifan budaya melalui jejaring media yang kredibel yang terasosiasi dengan Forum Pemred Multimedia nasional.

Transformasi Peran Media di Era Digital

Wilson menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari transformasi peran media dalam mendukung keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat akar rumput.

"Media yang tergabung dalam Forum Pemred Multimedia tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator informasi pembangunan. Kemitraan dengan MitMe.id membuka akses bagi redaksi kami terhadap sumber informasi langsung dari desa-desa di seluruh Indonesia. Ini memperkaya khazanah konten positif dan solutif bagi masyarakat," jelasnya.

Memperkuat Suara Desa, Memperkaya Konten Media

Dalam sambutannya, Adhitya menambahkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan misi MitMe untuk menjadi ekosistem komunikasi terpadu.

"Selama ini MitMe.id telah menjadi jembatan bagi Desa dan masyarakat untuk mengakses solusi digital, termasuk publikasi ke media di 34 provinsi. Dengan menggandeng Forum Pemred Multimedia, kami ingin memastikan bahwa desa-desa pengguna aplikasi kami memiliki akses langsung ke jaringan media profesional yang kredibel. Ini adalah langkah konkret memperkuat suara desa di kancah nasional," ujarnya.

Aplikasi MitMe.id memang dirancang untuk memudahkan pengguna, termasuk pemerintah desa, dalam mengelola publikasi kegiatan mereka. Melalui fitur yang terintegrasi, desa dapat mengunggah konten yang kemudian dapat diakses dan diverifikasi oleh redaksi media rekanan.

Lebih lanjut, Wilson menekankan bahwa Forum Pemred Multimedia berkomitmen untuk menjaga standar jurnalistik dalam setiap konten yang dipublikasikan.

"Meskipun difasilitasi oleh platform digital, proses verifikasi dan standar kelayakan berita tetap menjadi otoritas penuh redaksi masing-masing media. Kami akan memastikan sinergi ini berjalan dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik," tambahnya.

Empat Pilar Kerja Sama
Kolaborasi ini disepakati berlandaskan empat pilar utama:

Capacity Building: Program peningkatan kapasitas bagi desa dalam mengelola publikasi digital, serta pelatihan bagi media dalam memanfaatkan teknologi untuk menjaring konten berbasis komunitas.

Content & Data Insight: Riset bersama untuk memetakan tren informasi pembangunan desa yang dapat menjadi rujukan kebijakan.

Community & Convention: Penyelenggaraan forum dan festival komunikasi yang mempertemukan desa, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

Commercial Collaboration: Pengembangan model kerja sama bisnis berkelanjutan antara MitMe, Forum Pemred, dan entitas desa.

Timeline Sosialisasi Segera Bergulir

Pasca penandatanganan MoU ini, kedua pihak telah menyiapkan timeline empat fase yang akan berjalan dalam delapan minggu ke depan, mencakup tahap persiapan teknis, sosialisasi ke desa dan redaksi media, uji coba publikasi (pilot project), hingga evaluasi dan perluasan program.

"Kami menargetkan, dalam 1-2 bulan ke depan, sudah ada desa-desa percontohan yang berhasil publikasi melalui media jejaring Forum Pemred. Ini akan menjadi model yang bisa direplikasi secara nasional," tutup Adit.

Tentang Forum Pimred Multimedia Indonesia

Forum Pimred Multimedia Indonesia adalah organisasi yang menghimpun para pimpinan redaksi, pemimpin umum dan pemimpin perusahaan dari berbagai platform media (cetak, online, televisi, dan radio) di Indonesia.

Forum ini berperan aktif dalam diskusi strategis pengembangan industri media, peningkatan profesionalisme redaksi, serta advokasi kebijakan pers nasional.

Tentang MitMe.id

MitMe.id merupakan platform publikasi dan ekosistem pengembangan bisnis yang didirikan oleh PT Kreasi Pena Indonesia (PenaKita). MitMe menyediakan solusi terpadu bagi Desa, UMKM dan komunitas, termasuk desa, dalam mengelola komunikasi, publikasi ke jaringan media di 34 provinsi, hingga akses pendanaan digital. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui mitme.id dan app.mitme.id.(*)