Realisasi penyaluran secara nasional hampir mendekati 100%, dengan nilai dana yang telah dibayarkan sekitar Rp579,09 miliar. Dengan demikian, masih terdapat beberapa penerima yang masih berproses penyelesaiannya dan menjadi prioritas manajemen.

Manajemen PTPN IV menyebut penyelesaian sisa pembayaran kini menjadi perhatian di tingkat wilayah. Persoalannya bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan proses verifikasi data dan kelengkapan dokumen penerima.

Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih mempercepat proses dengan pendekatan jemput bola. Langkah itu terutama diarahkan kepada purnakarya lanjut usia, penerima yang telah berpindah domisili, maupun keluarga purnakarya yang perlu melengkapi dokumen sebagai ahli waris.

Direktur SDM dan Umum PTPN IV Suhendri telah mengarahkan seluruh regional untuk mempercepat penuntasan pembayaran dengan melibatkan organisasi pensiunan, antara lain Persatuan Pensiunan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) dan Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN).

"Pelibatan organisasi pensiunan kami yakini dapat membantu perusahaan menjangkau penerima yang sulit dikonfirmasi secara administratif maupun fisik," kata Suhendri, Kamis (10/09/2026).

Di lapangan, persoalan administrasi yang ditemukan cukup beragam. Ada data identitas purnakarya yang tidak sesuai dengan basis data Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun), rekening yang sudah tidak aktif atau bukan atas nama penerima, serta dokumen ahli waris yang belum lengkap bagi pensiunan yang telah meninggal dunia.

Persoalan semakin kompleks ketika purnakarya berusia lanjut, mengalami keterbatasan kesehatan, atau telah berpindah tempat tinggal tanpa memperbarui informasi kontak.

"Karena itu, pendampingan tidak hanya ditujukan kepada purnakarya, tetapi juga kepada keluarga penerima manfaat. Tim di wilayah bersama organisasi pensiunan membantu melacak keberadaan penerima sekaligus memastikan dokumen yang dibutuhkan dapat dilengkapi", ungkapnya lagi.

*Verifikasi Berlapis*
Percepatan pencairan tetap dilakukan dengan mengikuti prosedur verifikasi. Sebagai perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV harus memastikan setiap pembayaran diberikan kepada purnakarya atau ahli waris yang sah serta memenuhi kriteria.

Dokumen yang menjadi dasar verifikasi antara lain KTP, surat keputusan pensiun beserta lampirannya, dan kartu keluarga. Untuk penerima manfaat yang merupakan janda, duda, atau anak dari purnakarya, diperlukan pula surat keterangan ahli waris yang diterbitkan lurah atau camat.

Penerima juga perlu memastikan rekening bank masih aktif dan tercatat atas nama yang bersangkutan. Selain itu, terdapat surat pernyataan bermeterai yang harus ditandatangani pada saat proses verifikasi.

"Ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan cepat atau lambatnya pencairan. Kita tidak mau ada kesalahan yang dapat merugikan pensiunan," sebut Suhendri.

PTPN IV juga menerapkan pemeriksaan internal sebelum dana dikeluarkan. Verifikasi dilakukan oleh bagian sumber daya manusia dan divalidasi Satuan Pengawasan Intern (SPI). Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko salah transfer ataupun persoalan hukum di kemudian hari.

*Peningkatan Capaian Penyaluran Signifikan*
Sementara itu, capaian penyaluran di sejumlah wilayah menunjukkan progres yang cukup tinggi. Di Regional I, misalnya, penyaluran tercatat telah menjangkau 19.376 penerima dan di Regional II, dana kompensasi telah disalurkan kepada 25.949 penerima.

"Perbedaan capaian antarwilayah antara lain berkaitan dengan proses pemutakhiran dan pencocokan data penerima. Karena itu, angka penyaluran tidak semata-mata menggambarkan kecepatan pencairan, tetapi juga proses memastikan setiap penerima yang berhak dapat teridentifikasi dan menerima pembayaran secara tepat," tutupnya.

MEDAN | Sumut24.co

Komisaris Utama PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara atau yang akrab disapa Dida, menegaskan bahwa era baru Bank Sumut harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni persatuan internal, transformasi digital, dan keterbukaan terhadap kritik.

Hal itu disampaikannyaFirsal Dida Mutyara, didampingi Budi Anshari Nasution menjabat sebagai Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan (Sekper) dalam wawancara eksklusif bersama CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau Anto Genk, di Ruangan Komisaris Utama PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026).

Dalam suasana wawancara yang berlangsung penuh keakraban, Dida mengajak seluruh pegawai Bank Sumut, baik di kantor pusat maupun di daerah, untuk memiliki visi dan misi yang sama sebagai satu keluarga besar.

Menurutnya, soliditas internal menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing Bank Sumut sebagai bank kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara.

"Kita ini keluarga besar Bank Sumut harus punya visi dan misi yang sama, dengan semangat memajukan Bank Sumut agar mampu berkompetisi dengan berbagai perbankan nasional, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan arahan dan target Gubernur Bobby Nasution, bahwa pada tahun 2027 Bank Sumut harus naik kelas," ujar Dida.

Transformasi Digital Tak Bisa Ditunda

Dida juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.
Menanggapi rencana peluncuran aplikasi mobile banking yang memungkinkan masyarakat membuka rekening secara digital, Dida menilai adaptasi terhadap teknologi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Teknologi yang ada sekarang harus kita aplikasikan sehingga Bank Sumut bisa ikut berkompetisi di dunia industri perbankan saat ini," katanya.

Ia menegaskan, investasi di bidang teknologi menjadi kebutuhan penting bagi Bank Sumut untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan layanan perbankan digital.

"Tanpa investasi teknologi, saya yakin Bank Sumut akan sulit berkompetisi," tegasnya.

Media Bukan Sekadar Pemberi Kabar

Dalam kesempatan tersebut, Dida juga mengajak insan pers, nasabah, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan terkait pelayanan Bank Sumut.

"Apa pun yang menjadi permasalahan di Bank Sumut, tolong sampaikan kepada kami, baik melalui media seperti Sumut24 Group maupun langsung dari para nasabah. Itu akan menjadi pecutan bagi kami untuk terus melakukan improvement," katanya.

Menurut Dida, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sekaligus menempatkan media sebagai salah satu mitra strategis dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pelayanan perbankan.

Sementara itu, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, mengatakan sinergi antara media dan Bank Sumut merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Dengan adanya sinergi antara media dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Informasi yang akurat, kritik yang objektif, dan ruang komunikasi yang terbuka akan menjadi pemicu peningkatan kinerja Bank Sumut ke depan," ujar Rianto.

Ia menilai kolaborasi yang sehat antara media, nasabah, dan manajemen dapat menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya layanan perbankan yang semakin transparan, inovatif, dan kompetitif di tengah percepatan transformasi digital industri perbankan Indonesia.red

MEDAN , Setelah dua kali panggilan sebagai tersangka tidak dipenuhi, anggota DPRDSU Dhody Thahir,SE "diamankan" Ditreskrimum Polda Sumut dan dilakukan penahanan, Rabu (16/9).

Anggota Fraksi Golkar DPRDSU itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik/ penipuan dan pemalsuan surat tanah.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi Medan Pos mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9).

"Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak yang dikonfirmasi soal kasus hukum anggota DPRDSU Dhody Thahir tidak pernah mau memberikan keterangan.red

Kembali pada Rabu (16)9) ditanya soal diamankannya tersangka Dhody Thahir, tidak mau menjawab.

Terkesan, Kombes Cornelis H Simanjuntak terlalu hati-hati atau ada upaya menutupi kasus ini.

Terkait kasus ini, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan yang dikonfirmasi mengatakan "Dirkrimum bilang belum ada info".

"Saya sudah tanya ke Pak Dirkrimum jawabannya belum ada info," kata Kombes Ferry Walintukan sembari memperlihatkan balasan WA di telepon selulernya, Rabu (16/8) sore

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8) sekitar Pukul 10.00 wib, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9) pukul 20.00 wib, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Sebelumnya, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan apabila tidak menghadiri surat panggilan tersangka ke 2 ini, tanpa memberi alasan yang patut, wajar, maka penyidik akan menerbitkan surat perintah membawa paksa tersangka.

Diketahui, H Dhody Thahir,SE warga Komplek Bumi Asri Blok C, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.

Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

"Kami berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sumut yang telah menetapkan status tersangka kepada Bapak Dhody Thahir. Dengan adanya penetapan ini, kami merasa jauh lebih tenang karena ini berkaitan langsung dengan rumah kami," ujar Nasa.rel