Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:53:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan

Banyaknya pendirian bangunan di Kota Medan tidak memiliki izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) telah berdampak minimnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG. Kondisi demikian patut menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Medan karena tingginya kebocoran PAD.

Seperti yang Disampaikan wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung Kamis (4/6/2026). Menurutnya, ketidakpatuhan warga mengurus izin PBG karena mahalnya biaya konsultan serta rumitnya administrasi dan birokrasi.

"Akibatnya berdampak minimnya perolehan PAD Pemko Medan. Parahnya lagi, banyak bangunan berdiri melanggar roilen, jalur hijau garis sempadan bangunan. Yang pasti merusak estetika kota," tegasnya.

Atas dasar itu pula, kata Dame Duma Sari Hutagalung, Dianya bersama anggota dewan di komsi 4 DPRD Medan menginisiasi untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PBG. "Pansus nantinya akan bekerja lebih maksimal menelusuri dan kemudian membuat rekomendasi perubahan," cetusnya.

Dijelaskan Dame Duma Sari, selama ini banyak pemilik bangunan mengeluhkan mahalnya biaya konsultan dan rumitnya urusan adminstriasi dan birokrasi. "Hal itu akan menjadi bahan Pansus untuk mempelajari dan telusuri kebenaran dan kelayakannya," paparnya.

Ditambahkan Dame, setiap pendirian bangunan jangan sampai tidak memiliki izin PBG dan jangan melanggar ketentuan. "DPRD dan Pemko Medan harus sepakat memaksimalkan PAD tanpa melanggar aturan," ungkapnya.

Terkait mahalnya biaya konsultan sangat dimungkinkan untuk direvisi. Pansus akan berkonsultasi ke pemerintah pusat dan berikut regulasi yang mengharuskan. "Tujuan Pansus untuk memudahkan urusan tanpa melanggar ketentuan. Berikut memaksimal perolahan PAD," tutupnya. (Rel)

Rico Waas–Kemenkeu Bahas Penguatan Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:48:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Komitmen membangun ekonomi Kota Medan yang lebih kuat dan berdaya saing menjadi pembahasan utama dalam audiensi jajaran Kementerian Keuangan Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini turut membahas penguatan pengawasan cukai, pengembangan kawasan Belawan, serta dorongan bagi UMKM agar mampu menembus pasar ekspor.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas menegaskan Medan harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menerima produk dari luar daerah, tetapi juga mampu menghasilkan dan mengirimkan produk ke berbagai pasar. Ia menekankan pentingnya ekosistem perdagangan yang sehat, pengawasan optimal, serta kolaborasi lintas instansi.

"Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai hub UMKM di Sumatera Utara. Karena itu, Medan harus mampu menyiapkan produk yang dibutuhkan pasar luar daerah maupun luar negeri guna meningkatkan ekspor dan memperkuat perekonomian daerah," ujar Rico.

Meski demikian, Rico mengakui masih ada tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama pada aspek kemasan produk. Biaya packaging yang relatif tinggi dinilai kerap menghambat peningkatan daya saing.

"Kita punya banyak produk unggulan seperti rengginang, sumpia, hingga teri Medan dengan kualitas sangat baik. Namun pelaku UMKM sering terkendala pada kemasan karena biayanya cukup tinggi. Ini perlu kita carikan solusi bersama agar produk lokal bisa tampil lebih menarik dan bersaing di pasar yang lebih luas," katanya.

Selain UMKM, Rico juga menyoroti percepatan pembangunan kawasan Belawan yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur, khususnya akses jalan, untuk mendorong investasi, memperlancar distribusi barang, dan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyatakan kesiapan pihaknya bersinergi dengan Pemko Medan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Selain pengembangan Belawan sebagai kawasan pelabuhan dan industri yang kompetitif, Kementerian Keuangan juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, termasuk yang telah berhasil menembus pasar ekspor.

Rudy menambahkan, posisi strategis Medan sebagai hub UMKM di Sumatera Utara perlu didukung kolaborasi konkret, terutama dalam meningkatkan kualitas produk dan mengatasi kendala kemasan yang selama ini menjadi tantangan utama bagi produk unggulan daerah. Rel

Rico Waas Puji Film 'Samudera' Karya Anak Medan: Ini Trigger Kebangkitan Industri Kreatif Kota

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peluncuran film terbaru berjudul "Samudera". Karya sinematik ini menjadi sangat spesial karena sepenuhnya diproduksi oleh talenta lokal asal Kota Medan. Mulai dari produser, jajaran aktor, hingga proses pascaproduksi dilakukan di ibukota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Usai menghadiri Gala Primer Film Samudera di Sun Plaza Medan, Rabu (3/6/2026), Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan rasa bangganya atas pencapaian ini.

Menurut Rico Waas yang menonton bersama para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dan para camat, kehadiran film Samudera membuktikan bahwa ekosistem kreatif di Kota Medan, khususnya dalam industri perfilman, memiliki potensi yang sangat besar dan mampu mandiri secara produksi.

"Yang pertama, yang menjadi kesan kita semuanya adalah film ini diproduksi di Kota Medan, dibuat oleh anak Kota Medan, aktornya orang Kota Medan sendiri, dan finishing-nya semuanya di Kota Medan. Artinya, ini milik kita bersama, miliknya Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga secara khusus melayangkan pujian kepada Dewi Budiarti , sang produser film Samudera. Dirinya menilai dedikasi serta semangat juang sang produser menjadi ruh utama di balik terwujudnya karya sinematik lokal yang solid ini.

Lebih lanjut, Rico Waas menyampaikan bahwa Samudera membawa narasi yang sangat dekat dengan realita kehidupan lokal. Cerita dalam film ini berfokus pada dinamika kehidupan masyarakat di kawasan pesisir, tepatnya di ujung utara Kota Medan, yang kerap diwarnai dengan berbagai kompleksitas permasalahan sosial.

"Tadi kita melihat inspirasinya mungkin tentang pesisir, ataupun di ujung utara Kota Medan, yang menjadi salah satu main ceritanya dengan begitu banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut," Jelas Rico Waas.

Bagi orang nomor satu di Pemko Medan tersebut, film Samudera merupakan sebuah trigger atau pemantik yang sangat kuat. Ia optimis karya ini akan menginspirasi calon-calon sineas baru di Kota Medan untuk tidak ragu mengeksplorasi dan mengangkat kekayaan cerita lokal ke layar lebar. Medan, menurut Rico, adalah gudang cerita yang tidak akan pernah habis untuk digali.

"Ternyata Kota Medan itu punya banyak sekali cerita. Yang kita saksikan tadi barulah satu bagian kecil cerita saja. Jika kita berkeliling Kota Medan, masih banyak cerita-cerita lain yang sangat layak diangkat," ungkap Rico Waas.

Rico Waas berharap momentum ini menjadi langkah awal (starting point) yang konsisten bagi perkembangan industri seni secara luas di Medan. Ia menaruh harapan besar agar di masa depan, Kota Medan tidak hanya dikenal lewat film-film lokal berkualitas tinggi, melainkan juga karya-karya musik industri yang lahir dari rahim talenta asli daerah.

"Saya rasa ini menjadi awal yang baik agar nantinya Kota Medan bisa memproduksi film-film ataupun musik-musik yang diinisiasi dan diawali dari talenta asli kota ini," pungkasnya dengan optimis.

Sutradara Egi Fauzi Fahreza mengungkapkan film Samudera bukan sekadar hiburan visual, film ini membawa misi besar untuk menyuarakan isu kerusakan lingkungan pesisir sekaligus melestarikan kebudayaan lokal Melayu Sumatera Utara yang autentik.

Menurutnya Salah satu fokus utama yang diangkat dalam film "Samudera" adalah kerusakan ekosistem laut akibat ulah manusia. Ide ini lahir dari keprihatinannya setelah menyaksikan langsung kehancuran terumbu karang di kawasan Mandailing Natal.

"Kami menyaksikan sendiri terumbu karang yang luasnya berhektar-hektar hancur akibat keserakahan manusia yang menggunakan pukat trawl. Padahal, terumbu karang adalah rumah bagi bibit-bibit ikan," ujarnya

Selain isu alam, menurutnya film ini didedikasikan sebagai media sosialisasi bagi kepemudaan. Melalui alur ceritanya, "Samudera" menyelipkan pesan kuat agar para pemuda menjauhi narkoba, memperbaiki akhlak, dan kembali fokus membangun kampung halaman mereka masing-masing. Rel

Perkuat Hubungan dengan Insan Pers, Sekretariat DPRD Medan Sambut Baik Kehadiran PWPM

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, SE.,MSP menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung publikasi berbagai capaian positif dan kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Erisda, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk membangun sinergi dan kemitraan yang baik dengan insan pers, termasuk PWPM.

"Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi pengurus PWPM. Sebagai bagian dari OPD Pemko Medan, tentu kami menyambut baik terjalinnya hubungan yang harmonis dengan PWPM. Apalagi sebagian besar wartawan yang tergabung di PWPM juga menjalankan tugas peliputan di lingkungan DPRD Kota Medan," ujar Erisda.

Dalam kesempatan itu, Erisda turut mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus PWPM yang telah dilantik oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 7 Mei 2026 lalu.

"Semoga kepengurusan baru PWPM dapat membawa semangat dan warna baru bagi dunia jurnalistik, khususnya bagi wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan," katanya.

Erisda menjelaskan, Sekretariat DPRD Kota Medan memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan maupun anggota DPRD.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.

Selain itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan guna mendukung optimalisasi kinerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Menurut Erisda, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan sekretariat kepada pimpinan serta anggota DPRD.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap pelayanan di lingkungan DPRD Medan semakin profesional, responsif, dan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja dewan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan awal kerja sama tersebut akan diawali dengan survei kepuasan layanan. Tim dari LAN RI nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke Sekretariat DPRD Medan, mewawancarai sekitar 50 anggota DPRD, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan yang masih perlu dibenahi.

"Dari hasil survei dan masukan para stakeholder, kami akan lebih mudah menyusun inovasi dan langkah perbaikan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di lingkungan DPRD Medan," jelasnya.

Erisda juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan dan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Ia membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan.

"Jika ada kritik, saran, maupun masukan yang positif, tentu akan kami terima dan apresiasi sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus mempererat kemitraan antara insan pers dengan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Menurut Edison, DPRD dan wartawan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.

"Semoga kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat komunikasi, sinergi, dan kemitraan antara PWPM dengan Sekretariat DPRD Medan. Kami siap mendukung penyebarluasan informasi yang positif dan membangun," ujarnya.

Menutup pertemuan, Erisda menyampaikan harapannya agar ke depan dapat terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Sekretariat DPRD Medan, wartawan yang bertugas di DPRD, PWPM serta anggota DPRD Kota Medan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kasubbag Humas DPRD Medan Ika serta sejumlah pengurus PWPM, di antaranya Irwan Manalu, Zulpiana Vina, Ronal Tambunan, Lilik Riadi, Alian Napiah Siregar, Robenson Sidabariba, dan Diky Irawan.(Rel)

Tim JCS Polrestabes Medan Bekuk Dua Pelaku Penganiayaan Pasutri

darma — Thu, 04 Jun 2026 19:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Dua pelaku penganiayaan terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Jalan Baru bawah terowongan kereta api Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan pada Rabu (3/6/2026) sekira pukul 18.30 wib yang sempat viral di media sosial diamankan Tim JCS dan Resmob Polrestabes Medan yang berkolaborasi dengan TRC.

Paska video viral, dalam waktu lima jam kemudian sekira pukul 23.00 wib, kedua pelaku yakni Zulyarham dan Zulfikar diringkus di Jalan Pasar 7 Tembung.

Proses penangkapan berlangsung cukup dramatis karena kedua pelaku disebut sempat melakukan perlawanan saat hendak diamankan petugas.

Penangkapan dilakukan setelah video aksi kekerasan tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik, terlebih karena korban perempuan disebut tengah mengandung saat peristiwa terjadi.

"Benar, dua pelaku sudah kita amankan tadi malam," ucap Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Kamis (4/6/2026).

Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita barang bukti satu AirGun pistol, tujuh buah tabung AirGun, tiga jarum tabung airgun, botol peluru amunisi airgun, baju, dompet dan HP.

Kedua pelaku menambahkan, pemukulan dilakukan karena korban berhenti di depan terowongan rel yang membuat karena macet. Saat itu ada tawuran di atas rel sehingga korban takut melintas.

Tak mau disuruh maju, salah seorang pelaku Zulfikar emosi karena istri korban mengambil handphone hendak merekam tawuran. Zulfikar lalu menendang perut istri korban.

Di waktu bersamaan, pelaku lainnya Zulyarhan memukul wajah suami korban secara berulang. "Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui pebuatannya," tambahnya.

Kini keduanya di sel tahanan Polrestabes Medan dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.(W02)

Brimob Sumut dan Polrestabes Medan Perkuat Patroli Malam, Cegah Kejahatan Jalanan dan Jaga Rasa Aman Masyarakat

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan patroli mandiri sebagai bentuk dukungan kepada Polrestabes Medan dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, khususnya aksi kejahatan jalanan di wilayah Kota Medan, Rabu malam hingga Kamis dini hari (03–04 Juni 2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh IPDA Sangap Ginting tersebut melibatkan 25 personel Brimob yang bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan utama dan titik-titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan keamanan. Sebelum pelaksanaan patroli, personel mengikuti apel kesiapan dan dilanjutkan dengan apel gabungan bersama jajaran Polrestabes Medan sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Patroli dilaksanakan secara mobile dengan menyisir berbagai kawasan strategis di Kota Medan guna mencegah tindak kriminalitas, balap liar, aksi premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya yang berpotensi meresahkan masyarakat. Kehadiran personel berseragam di lapangan menjadi bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan di malam hingga dini hari.

Dari hasil patroli, personel menemukan beberapa ruas jalan utama yang minim penerangan dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Temuan tersebut menjadi perhatian untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna jalan.

Selain melakukan pemantauan situasi, kehadiran personel Brimob di sejumlah titik juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga mengaku merasa lebih aman dengan adanya patroli rutin yang dilakukan aparat keamanan, terutama pada waktu malam hari saat aktivitas masyarakat mulai berkurang.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan kesiapsiagaan dan komitmennya dalam mendukung tugas-tugas kepolisian kewilayahan, sekaligus memastikan situasi keamanan di Kota Medan tetap terjaga dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan terkendali.(W05)

Foto:

Aniaya Ibu Hamil, Dua Preman Kampung Bawa Senjata Mirip Pistol Diciduk Unit Reskrim Polrestabes Medan

admin — Thu, 04 Jun 2026 19:06:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polrestabes Medan menangkap dua preman kampung membawa senjata mirip pistol di Jalan Baru, Pasar 7, Kecamatan Percut Seituan, Rabu (03/06/26) malam.

Keduanya adalah, J dan Z viral di media sosial (medsos) karena diduga menganiaya dengan cara menendang seorang ibu hamil bersama suami saat mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis (04/06/26) awalnya korban bersama suami melintas di Jalan Baru, Pasar 7, melihat aksi tawuran kelompok pemuda yang terjadi di atas terowongan perlintasan rel kereta api.

Karena takut menjadi korban dalam aksi tawuran itu membuat pasangan suami istri itu pun memberhentikan laju kendaraan. Melihat adanya sepeda motor yang berhenti lalu datang kedua pelaku menghampiri korban agar kembali jalan namun pasutri tersebut tidak mau melintas.

Lantaran perkataannya tidak didengar membuat kedua pelaku inisial, J dan Z langsung menganiaya pasangan suami istri tersebut. Tidak hanya itu pelaku Julfikar juga kedapatan membawa senjata Air Softgun.

Personel Polrestabes Medan menerima laporan tentang adanya aksi penganiaya yang dilakukan pelaku premanisme terhadap seorang ibu hamil dan suaminya bergerak cepat turun ke TKP. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan personel polisi akhirnya kedua pelaku dapat diamankan saat berada di rumahnya.

Usai diamankan kedua pelaku dibawa ke Mapolrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan. Dari penangkapan itu turun disita barang bukti berupa senjata Air Softgun, amunisi, tabung gas, serta pakaian.

Kanit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan, Iptu Bimo Setiadi, membenarkan penangkapan kedua pelaku penganiayaan yang aksinya viral di media sosial tersebut. "Sudah kami amankan. Saat ini kasusnya masih didalami," ujarnya singkat.(W05)

Teks foto :
Polisi menggiring 2 preman kampung penganiaya ibu hamil(W05)

DPD AMPI Sumut Undang Gubernur Bobby Nasution Pelantikan Kepengurusan Periode 2026 - 2031

admin — Thu, 04 Jun 2026 15:57:00 +0700+0700

Medan - Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD AMPI Sumut) melakukan kunjungan audiensi sekaligus melaporkan persiapan menjelang pelantikan kepengurusan baru DPD AMPI Sumut periode 2026–2031. Ketua DPD AMPI Sumut David Luther Lubis didampingi Sekretaris Gabriel Nainggolan dan sejumlah fungsionaris AMPI menemui Gubernur Sumut Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, selain melaporkan kesiapan agenda pelantikan, David Luther Lubis menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung program pembangunan daerah.

David menegaskan, AMPI bukan sekedar organisasi wadah berkumpul, melainkan sebuah ekosistem yang siap melahirkan pemuda berkarakter dan inovatif.

" Kami (AMPI) berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. AMPI Sumut ingin membuka ruang pengabdian dan karya seluas-luasnya bagi generasi muda, demi terwujudnya kolaborasi Sumut berkah yang lebih maju dan berdaya saing," ujar David.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas kiprah dan kontribusi nyata yang selama ini telah ditunjukkan oleh AMPI Sumut. Menurut Bobby, AMPI memiliki rekam jejak yang panjang dalam mewarnai dinamika pembangunan, khususnya dalam menggerakkan potensi pemuda di Sumut.

"Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang, kami berharap AMPI terus berkomitmen dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Jadilah wadah bagi pemuda untuk berkreativitas dan berkarya, serta ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas SDM masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby Nasution.

Bobby mengingatkan dan mengajak kader AMPI menghadapi tantangan global serta tantangan daerah yang semakin kompleks dengan tetap menjaga kondusivitas daerah, menyebarkan energi positif, serta menjauhi hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan aksi kriminalitas jalanan yang kerap melibatkan remaja.

Adapun pelantikan pengurus DPD AMPI Sumut periode 2026–2031, ujar Gabriel Nainggolan, akan dihadiri ribuan kader AMPI dari berbagai kabupaten/kota se-Sumut, serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan pusat organisasi. Momentum pelantikan, ujar Gabriel, akan menjadi spirit baru bagi AMPI Sumut untuk melahirkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sumut.

Gabriel menambahkan, AMPI akan menjawab tantangan bonus demografi di Sumut dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing tidak hanya di lokal, nasional bahkan internasional." Oleh karena itu, kepengurusan periode 2026–2031 ini akan lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan aksi sosial kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga," ujar Gabriel.

Diakhir pertemuan, David Luther Lubis menyerahkan undangan kehormatan kepada Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri langsung pelantikan kepengurusan AMPI periode 2026–2031. Selain Gabriel Nainggolan, turut dalam audiensi tersebut Endie Arrahman Siregar, Dimas, dan tokoh senior AMPI Sumut Ferdinan Lumbantobing. Adapun Gubernur Bobby Nasution didampingi sejumlah kepala dinas dan pejabat Pemprov Sumut.

Marianna Resort Samosir Pecahkan Rekor LEPRID Lewat Penyajian 1.001 Naniura

admin — Thu, 04 Jun 2026 14:29:00 +0700+0700

SAMOSIR, SUMUT24.CO

Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir mencatatkan prestasi membanggakan dengan memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) melalui penyajian 1.001 hidangan Naniura dalam acara bertajuk "1001 Naniura", Jumat (30/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ballroom Marianna Resort tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh budaya, pelaku pariwisata, media, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

Naniura merupakan kuliner tradisional khas Batak yang berbahan dasar ikan segar dan diolah tanpa dimasak menggunakan api. Proses pematangannya menggunakan perasan jeruk khas Batak dan rempah-rempah tradisional sehingga menghasilkan cita rasa yang khas.

General Manager Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir, I Ketut Gunarta, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan sekaligus memperkenalkan warisan kuliner Batak kepada masyarakat luas.

"Naniura bukan hanya makanan tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya Batak. Kami ingin memperkenalkan kembali kekayaan kuliner ini kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujar Ketut.
Menurutnya, pencapaian rekor LEPRID menjadi momentum penting untuk mengangkat Naniura sebagai salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki potensi mendunia.

"Kami berharap Naniura tidak hanya dikenal sebagai kuliner khas Batak, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir," katanya.

Suasana budaya Batak mewarnai jalannya acara. Para tamu disambut pertunjukan musik tradisional dan tari Tor-Tor yang menampilkan kekayaan budaya Samosir.

Selain itu, panitia juga menghadirkan sesi Storytelling Naniura yang mengupas sejarah dan filosofi kuliner tersebut melalui tayangan visual di videotron. Dalam pemaparan itu dijelaskan bahwa Naniura pada masa lalu merupakan hidangan kehormatan yang disajikan dalam berbagai acara adat masyarakat Batak.

Puncak kegiatan berlangsung saat LEPRID secara resmi menetapkan rekor "1001 Naniura" dan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada manajemen Marianna Resort.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang hadir memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mereka menilai kolaborasi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Marianna Resort juga memperkenalkan Naniura sebagai salah satu menu unggulan di restoran The Rise. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen resort dalam mengangkat kuliner lokal ke industri pariwisata dan hospitality di kawasan Danau Toba.

Acara kemudian ditutup dengan makan bersama menggunakan sajian Naniura yang dinikmati seluruh tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya Batak.
(rel)

Wali Kota menghadiri Pelantikan Panitia Apel Kebangsaan, Pelatihan UMKM, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda GAMKI Sumut

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Pelantikan Panitia Apel Kebangsaan, Pelatihan UMKM, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Acara tersebut digelar di Aula Kantor Inspektorat Kota Pematangsiantar, Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Rabu (03/06/2026).

Tampak hadir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Dinas Perhubungan Drs Daniel Hamonangan Siregar, Plt Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kasat Intel Polres Pematangsiantar Iptu Hary Isdayanto SH MH, perwakilan Korem 022/Pantai Timur Parianto Manurung, Ketua DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat ST MT, Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu ST MSi, Ketua DPD GAMKI Pematangsiantar Jon Roi Tua Purba, serta ormas kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya.

Pelantikan panitia masing-masing kegiatan dipimpin Ketua GAMKI Provinsi Sumut Swangro Lumbanbatu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly Silalahi mengatakan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada GAMKI yang terus menunjukkan komitmen dalam membangun karakter, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan di tengah generasi muda.

"Pelantikan panitia bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar. Panitia yang dilantik hari ini memegang amanah untuk memastikan Apel Kebangsaan GAMKI Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," sebutnya.

Tema "Pulihkanlah Bangsa Kami" serta sub tema "Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformatif dan Inovatif", katanya, menjadi pengingat bangsa ini membutuhkan generasi muda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, semangat melayani, dan kemampuan menghadirkan perubahan.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, sebagai kota yang dikenal dengan keberagaman, Pematangsiantar memiliki tanggung jawab moral untuk terus merawat persatuan.

"Karena itu, saya berharap kegiatan ini nantinya dapat menjadi ruang memperkuat nilai kebangsaan, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat kolaborasi antar generasi muda. Kepada seluruh panitia yang dilantik, saya berpesan, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, bangun komunikasi yang baik, dan jadikan pelayanan sebagai semangat utama. Kesuksesan sebuah kegiatan selalu lahir dari kerja sama, kekompakan, dan komitmen bersama," ujarnya.

Wesly juga mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tentu mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan yang membawa manfaat positif, membangun karakter, dan memperkuat semangat persatuan.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang dilantik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan," pungkasnya.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan, untuk kegiatan Apel Kebangsaan tuan rumah adalah Kota Pematangsiantar. Sedangkan Pelatihan UMKM tuan rumahnya Kota Medan, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda dilaksanakan di Kabupaten Asahan.

"Ini tentunya bentuk keseriusan komitmen DPD yang didukung oleh DPP, bagaimana program-program organisasi bisa berjalan dan kita bisa memberikan dampak bagi masyarakat, bagi gereja, dan juga bagi para pemuda kita," katanya.

Sahat juga menyampaikan, tahun sebelumnya saat rapat kerja nasional (rakernas), Apel Kebangsaan telah dilaksanakan di Lapangan Benteng Medan, dan tahun ini di Kota Pematangsiantar.

"Saya bersyukur panitia setia dengan organisasi, setia melayani, setia berkorban, tidak meminta tapi memberi. Sehingga ketika orang yang tulus melihat kita memberi, maka mereka pun tanpa kita minta, seperti Bapak Wali Kota Wesly Silalahi dan Forkopimda juga pasti memberi untuk pelayanan kita. Apa yang kita tabur, pasti itu yang kita tuai. Apa yang kita berikan kontribusi bagi daerah kita terkhusus Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumut, pasti juga akan bisa menjadi yang terbaik," katanya.

Sedangkan Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu mengaku bahwa Wali Kota Wesly Silalahi seperti orang tuanya.

"Kalau di Medan selalu jumpa sama beliau. Wajah beliau ini kan teduh, sama seperti visi Siantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Jadi sebenarnya banyak yang ingin menjadi tuan rumah. Tapi karena Pematangsiantar adalah Kota Toleran dan wali kotanya juga mendukung pemuda, maka kita tetapkan Siantar menjadi tuan rumah," terangnya, seraya menambahkan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemuda Kristen.

"Secara incognito, itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh gereja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengajak pemuda gereja. Jangankan hadir di pemuda gereja, kita juga hadir di Pemuda Anshor, hadir di Pemuda Katolik, hadir di BKPRMI, hadir juga di Pemuda Muhammadiyah. Itulah kita harus jadi garam ke semua. Kita harus jadi mitra strategis pemerintah. Saat ini kita hadir di Kota Pematangsiantar, begitu luar biasanya kita disambut. Makanya harus kita doakan Wali Kota Wesly ini sehat-sehat," pungkasnya. (LP)

Wali Kota menghadiri pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mendapat apresiasi atas kepeduliannya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Kepedulian Wesly ditunjukkan dengan kehadirannya di acara pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026, di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (03/06/2026) pagi.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman SE MSi diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II Her Notoraharjo Ak CA CRMP dalam sambutannya.

"Kami dari BPKP sangat mengapresiasi acara ini dihadiri dan dibuka oleh Bapak Wali Kota. Kehadiran Bapak Wali Kota sebagai wujud nyata kepedulian pucuk piminan.l Pemko Pematangsiantar dalam upaya pencegahan korupsi," sebut Her.

Her berharap, dengan adanya fasilitasi dari BPKP untuk penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register, jangan sampai terjadi korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

"Jika terjadi korupsi, maka akan merusak reputasi dan membuat tidak nyaman dalam pemerintahan. Serta dapat merugikan keuangan negara," tukasnya.

"Mohon dukungan Bapak Wali Kota agar Pematangsiantar menjadi prioritas meraih level Baik. Kita saling mendukung dalam upaya mencegah korupsi. Semoga komitmen awal ini bisa berkesinambungan," tukasnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam arahan dan bimbingannya menerangkan, Hasil Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Pematangsiantar berada pada Level 2 atau Berkembang. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah agar unit kerja/OPD menyusun/memutakhirkan Fraud Risk Register Tahun 2026.

Melalui bimbingan teknis (bimtek), katanya, diharapkan dapat membantu masing-masing perangkat daerah agar mampu menyusun dan memutakhirkan Fraud Risk Register secara tepat dan benar.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, Wesly mengharapkan para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai SPIP terintegrasi menjadi ideal dan memiliki nilai yang lebih baik.

"Kepada semua peserta Diklat untuk selalu mengasah kompetensi dan menambah pengetahuan khususnya efektivitas pengendalian korupsi," sebut Wesly.

Wesly berpesan, kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan. Dengan demikian, Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras akan dapat diwujudkan.

Sebelumnya, Plt Inspektorat Kota Pematangsiantar Heryanto Siddik SSTP dalam laporannya menerangkan, kegiatan Bimtek Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di lingkungan Pemko Pematangsiantar dilaksanakan selama dua hari, yaitu Rabu (03/06/2026) dan Kamis (04/06/2026).

Bimtek, katanya, diikuti para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, para sekretaris perangkat daerah/pejabat administrator di lingkungan Pemko Pematangsiantar, para pejabat fungsional auditor dan PPUPD ahli madya Inspektorat, serta pegawai yang membidangi penyusunan program pada perangkat daerah.

Maksud kegiatan tersebut, kata Heryanto, sebagai upaya penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Pemko Pematangsiantar; memberikan pemahaman mumpuni terkait penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di masing-masing OPD; memberikan arahan dan bimbingan sebagai bagian dari proses penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register serta Triggering kembali tentang budaya anti korupsi bagi pimpinan perangkat daerah guna menuju Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Fraud Risk Register merupakan daftar yang memuat risiko-risiko fraud yang dihadapi oleh suatu entitas.

Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Sumut, yaitu Her Notoraharjo, Rizkan selaku Auditor Ahli Madya, Helmina Manik, dan Henny Andriani Tambunan yang merupakan Auditor Ahli Muda. (LP)

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Upaya memutus rantai peredaran barang haram terus digencarkan jajaran kepolisian Kabupaten Asahan. Melalui pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026, Polres Asahan mencatat hasil yang signifikan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Wakapolres Asahan, Kompol Slamet Riyadi, mewakili Kapolres AKBP Revi Nurvelani, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid di lapangan serta peran aktif warga yang berani menyampaikan informasi terkait aktivitas mencurigakan. "Ini adalah bukti bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan peredaran narkoba," ujarnya.

Selama periode operasi, tercatat sebanyak 69 kasus berhasil diungkap dengan 85 orang pelaku diamankan. Pengungkapan ini dikelompokkan berdasarkan sasaran operasi:

- Sasaran Orang: 17 kasus dengan 17 tersangka, disertai penyitaan 27,42 gram sabu dan 5,5 butir ekstasi.
- Sasaran Tempat: 17 kasus dengan 22 tersangka, serta barang bukti 22,22 gram sabu.
- Di Luar Sasaran Utama: 35 kasus dengan 46 tersangka, di mana petugas menyita 70,6 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 36 butir ekstasi.

Secara keseluruhan, barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 120,24 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 41,5 butir ekstasi. Selain penindakan hukum, tim Satuan Narkoba juga melakukan penggerebekan di sejumlah tempat hiburan malam untuk memastikan tidak ada aktivitas penyalahgunaan zat terlarang di lingkungan tersebut.

Pihak kepolisian menegaskan tidak akan memberi kelonggaran bagi siapa pun yang terlibat dalam perdagangan atau penggunaan narkotika. Ke depannya, penindakan tegas akan terus dilakukan, disertai dengan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan paham bahaya narkoba.

"Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Narkoba adalah ancaman bersama yang bisa merusak masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kami mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," ajak Kapolres Asahan.

Dengan semangat "Narkoba Musuh Bersama", diharapkan kerja sama yang terjalin dapat terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya zat adiktif. (tec)

Polres Padangsidimpuan Ungkap 13 Kasus Narkoba Selama Ops Antik Toba 2026, 16 Tersangka Diamankan

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:23:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Padangsidimpuan, KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polres, termasuk Kabag Ops AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., Kasi Humas AKP Ida Meri, S.H., serta awak media online, cetak, dan elektronik.

Dalam pemaparannya, KOMPOL Parlindungan Panjaitan menyampaikan bahwa Operasi Antik Toba 2026 dilaksanakan selama 21 hari berdasarkan Rencana Operasi Kepolisian "ANTIK TOBA-2026" Polda Sumut Nomor: R/Renops/3/V/OPS.1.3./2026 tertanggal 5 Mei 2026.

"Hasil operasi ini menunjukkan komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku narkoba yang merusak generasi muda," tegas KOMPOL Parlindungan Panjaitan.

Dari hasil operasi tersebut, Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus tindak pidana narkotika dengan total 16 tersangka laki-laki yang berhasil diamankan.

Selain itu, aparat kepolisian juga berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika golongan I berupa sabu seberat 11,46 gram dan ganja seberat 10.382,42 gram atau lebih dari 10 kilogram.

KOMPOL Parlindungan Panjaitan menjelaskan bahwa selama pelaksanaan Ops Antik Toba 2026, pihaknya tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

Dalam kegiatan preemtif, Polres Padangsidimpuan aktif melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui media sosial. Tak hanya itu, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan satgas anti narkoba di setiap kelurahan dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan setempat.

Sementara pada kegiatan preventif, Polres Padangsidimpuan melaksanakan Grebek Sarang Narkoba (GSN) sebanyak delapan kali di berbagai kecamatan di Kota Padangsidimpuan.

Petugas juga melakukan razia Tempat Hiburan Malam (THM) dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara gabungan. Dari hasil razia tersebut, ditemukan satu orang pengunjung positif menggunakan metamfetamin dan telah direkomendasikan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta.

"Penanganan narkoba tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menyelamatkan masyarakat dari ketergantungan narkotika. Karena itu, bagi pengguna yang membutuhkan pemulihan tetap kami arahkan untuk rehabilitasi," ujar KOMPOL Parlindungan Panjaitan.

Ia juga menambahkan bahwa Polres Padangsidimpuan telah melaksanakan Deklarasi Anti Narkoba bersama Forkopimda dan masyarakat serta membentuk Duta Anti Narkoba dari kalangan pelajar berprestasi sebagai langkah edukasi kepada generasi muda.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Padangsidimpuan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Informasi dari masyarakat sangat membantu aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika," pungkasnya.zal

Jalan Aset Daerah Diklaim Milik Pribadi: Penutupan Gang Pembangunan di Asahan Berujung Ancaman Pembongkaran

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:21:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Perselisihan soal akses jalan di Lingkungan II, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kian memanas setelah terungkap adanya ketidakjelasan status hukum dan dugaan pengalihan aset daerah secara sepihak. Masalah ini mencuat ke permukaan dan mendapatkan perhatian serius setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi C DPRD Asahan pada 18 Mei 2026 lalu.

Awalnya, jalur yang kini dikenal sebagai Gang Pembangunan itu bernama Gang Haji Fhatomi. Sejak tahun 1996, jalur ini sudah ada dan bukan merupakan bagian dari tanah milik pengusaha pemilik penangkaran burung walet kala itu. Bahkan, pembangunan dan perbaikan jalur ini didanai melalui anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pusat, sehingga secara hakiki merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Asahan.

Namun, situasi berubah ketika tanah di sekitarnya berpindah tangan dan dibeli oleh pengusaha Bengkel Pelita Motor Kisaran. Alih-alih membiarkan fungsi jalan tetap terjaga, pihak bengkel justru menutup akses utama tersebut dan memindahkannya ke sisi lain menuju Gang Karya.

Alex Margolang, SH—yang pernah menjabat di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat—menyatakan keterkejutannya atas langkah sepihak tersebut. "Jalan ini jelas dibangun pakai uang negara, tapi kenapa bisa disatukan dan ditutup seenaknya tanpa izin resmi dari pemerintah? Ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah yang belum tercatat dengan baik," tegasnya.

Alex pun mendesak agar penutupan jalan itu dibongkar dan kondisi jalur dikembalikan seperti semula. Ia juga menyoroti kasus serupa yang pernah terjadi, di mana akses Gang Setia sempat diblokir—menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan dinilai gagal melindungi aset yang dimiliki rakyat.

Di sisi lain, manajemen Bengkel Pelita Motor Kisaran memberikan penjelasan berbeda. Pihaknya mengaku mulai menutup jalur tersebut sejak Januari 2024, dengan alasan telah mengajukan permohonan ke Kelurahan dan mengantongi tanda tangan persetujuan sejumlah warga. Dokumen tersebut kemudian diserahkan ke Kecamatan dan Inspektorat Daerah.

Namun, temuan di RDPU justru menunjukkan hal yang kontradiktif: surat dari kedua instansi pemerintah itu ternyata tidak pernah memerintahkan maupun menyarankan penutupan atau pemindahan jalan. Bahkan, pernyataan Inspektorat yang menyebut jalur tersebut bukan aset daerah dianggap tidak berdasar mengingat riwayat pembangunannya menggunakan dana publik.

Setelah menerima berkas dokumen dari pihak bengkel, Komisi C DPRD Asahan berencana menggelar rapat lanjutan pekan depan. Rapat ini akan memanggil semua pihak terkait guna mengklarifikasi status tanah, keabsahan dokumen persetujuan, serta memastikan hak akses warga tidak dirugikan.

Sebelumnya, DPP GRAPPA Asahan juga telah menyampaikan surat permohonan penyelidikan kepada Komisi C, menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan urat nadi warga yang menghubungkan berbagai pemukiman hingga ke jalan utama seperti Jalan Pramuka dan Panglima Polem. Hingga saat ini, warga masih berharap agar kejelasan hukum segera ditegakkan demi kepentingan bersama. (tec)

Tipikor Medan Bebaskan 4 Terdakwa Kasus KDM, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:17:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II (kini PTPN I Regional 1) dengan PT Ciputra KPSN.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung hingga Rabu (3/6/2026) malam sekitar pukul 20.05 WIB oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum.

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis juga memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka.

Sebelumnya, JPU Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani mendakwa para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar terkait kewajiban penyerahan lahan minimal 20 persen kepada negara dari areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Namun setelah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk PTPN II, PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Ciputra KPSN serta ATR/BPN daerah maupun pusat, majelis hakim berkesimpulan tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan adanya perbuatan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai belum dipenuhinya kewajiban penyerahan lahan 20 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 bukan disebabkan kesengajaan para terdakwa, melainkan karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan aturan tersebut.
Majelis juga mempertimbangkan adanya korespondensi antara pihak PT NDP dengan ATR/BPN Pusat serta komitmen yang telah dituangkan dalam akta notaris terkait pelaksanaan kewajiban tersebut.

.
"Belum dilaksanakannya kewajiban tersebut tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ataupun menimbulkan kerugian negara," demikian salah satu pertimbangan majelis yang dibacakan dalam persidangan.

Terhadap terdakwa Askani yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022-2024, majelis juga tidak sependapat dengan dakwaan jaksa terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat HGB.

Menurut hakim, permohonan yang diajukan PT NDP merupakan rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan dan keterangan para ahli yang dihadirkan, majelis hakim dengan dissenting opinion dari hakim anggota MY Girsang akhirnya menjatuhkan putusan bebas terhadap seluruh terdakwa dari dakwaan primer maupun subsider.

Putusan tersebut disambut haru para terdakwa dan keluarga yang memenuhi ruang sidang utama PN Medan.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada saya dan kawan-kawan," ujar Askani usai sidang.

Sementara itu, terkait dana Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak menyinggung status dana tersebut dalam putusan karena tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti selama persidangan berlangsung.rel

Setiap Rupiah Anggaran MBG Harus Sampai ke Piring Anak dan Santri Indonesia

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:16:00 +0700+0700

Medan -;Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH. Akhmad Khambali, SE., MM, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Kyai Khambali, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Program MBG bukan semata-mata memberikan makanan gratis kepada peserta didik, melainkan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Pemerintah menargetkan puluhan juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi penerima manfaat program tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

"Kita tidak boleh melihat MBG hanya dari sepiring makanan yang diterima anak-anak setiap hari. Yang harus kita lihat adalah lahirnya generasi yang sehat, kuat, produktif, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Gizi yang baik hari ini akan menentukan kualitas Indonesia puluhan tahun yang akan datang," ujar KH. Akhmad Khambali yang juga Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum dan Alim,
Beliau menegaskan bahwa persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, higienis, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kyai Khambali yang juga Pengamat Publik menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.

"Apabila dikelola dengan baik, program ini akan melahirkan manfaat berlapis. Anak-anak dan Santri memperoleh gizi yang cukup, ekonomi masyarakat bergerak, lapangan kerja tercipta, dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin dekat."

Meski demikian, Kyai Khambali yang juga Pengurus MUI Pusat mengingatkan bahwa program sebesar ini harus terus diawasi dan dievaluasi secara berkala agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola anggaran tetap terjaga. Dukungan masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan yang konstruktif demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Menutup pernyataannya, KH. Akhmad Khambali mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersama-sama mengawal dan menyempurnakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.
"Anak-anak dan Santri Indonesia adalah amanah sekaligus masa depan bangsa. Setiap ikhtiar untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan mereka adalah investasi peradaban yang nilainya jauh melampaui generasi kita hari ini."

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:12:00 +0700+0700

Selama periode operasi, tercatat sebanyak 69 kasus berhasil diungkap dengan 85 orang pelaku diamankan. Pengungkapan ini dikelompokkan berdasarkan sasaran operasi:

Dengan semangat "Narkoba Musuh Bersama", diharapkan kerja sama yang terjalin dapat terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya zat adiktif. (tec)

IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:39:00 +0700+0700

Pekanbaru | Sumut24.co

Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah.

Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program MBG, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang kini menjadi perhatian publik nasional.

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pejabat pusat. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk di tingkat daerah.

Ia menyebut, apabila ditemukan indikasi keterlibatan Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun pihak lainnya dalam penyimpangan anggaran, maka seluruhnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Jika terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, penggelapan, ataupun bentuk penyimpangan lain dalam Program MBG, maka semua pihak yang terlibat wajib diproses," tegas Gusti dalam keterangannya.

IMA Madina Pekanbaru menilai pengusutan dugaan korupsi pada level pejabat tinggi seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa di lapangan.

Menurut Gusti, program berskala nasional seperti MBG melibatkan banyak pihak dalam proses distribusi, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di daerah. Karena itu, pengawasan dan penelusuran aliran anggaran dinilai sangat penting dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya berhenti pada aktor tertentu tanpa menyentuh mekanisme pelaksanaan program hingga ke tingkat bawah.

"Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya penyimpangan oleh Korwil, Korcam, maupun pihak lain, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya.

IMA Madina Pekanbaru menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dianggap bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.

Selain meminta penegakan hukum dilakukan secara serius, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus secara terbuka.

Menurut mereka, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

IMA Madina Pekanbaru turut mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan. Mereka meminta publik tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum," ujar Gusti.

Ia kembali menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara transparan dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen, IMA Madina Pekanbaru menyatakan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.zal

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:35:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerja an. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat," ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluas an pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transform asi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

"Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pela ksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Cris.r

Opening Ceremony GLOPB Vol. 2 Jadi Awal Kolaborasi Lintas Negara Berbasis Budaya dan Lingkungan

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:43:00 +0700+0700

MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) secara resmi membuka kegiatan Global Student Engagement Program (GLOPB) Vol. 2 yang mengusung tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom". Program internasional yang berlangsung pada 3–6 Juni 2026 ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara yang mengintegrasikan pendidikan, budaya, dan konservasi lingkungan dalam satu pengalaman pembelajaran yang komprehensif.

Kegiatan pembukaan berlangsung di Kampus UNPAB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, delegasi internasional, serta peserta program dari berbagai institusi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hazrul Azwar Hasibuan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi UNPAB yang mewakili Rektor UNPAB, Siti Anisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, serta Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. selaku Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional UNPAB.

Turut hadir delegasi internasional, yaitu Mr. Mohd Darmizi bin Dilah dari UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia, Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad dari Universiti Utara Malaysia (UUM), serta Dr. Hlaing Minn Khant dari Krirk University, Thailand.

Dalam sambutannya, Dr. Hazrul Azwar Hasibuan menyampaikan bahwa GLOPB merupakan salah satu program strategis UNPAB dalam memperkuat internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lingkungan Sumatera Utara kepada masyarakat global.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman lintas budaya, memperluas jejaring internasional, serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Momentum pembukaan GLOPB Vol. 2 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNPAB dan Krirk University Thailand terkait penyelenggaraan program GPOLB Camp. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi akademik internasional, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan berbagai program bersama di masa mendatang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti beragam kegiatan akademik dan budaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung mengenai hubungan antara budaya lokal dan pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan peserta, campus tour UNPAB, sesi pengenalan budaya Melayu, serta kuliah akademik mengenai konservasi mangrove dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura serta mengeksplorasi kawasan ekowisata Tangkahan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi konservasi alam unggulan di Sumatera Utara. Selain itu, para peserta akan mengunjungi kawasan pesisir Nipah di Serdang Bedagai untuk mengikuti kegiatan adopsi dan penanaman mangrove serta mempelajari pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat.

Sebagai penutup, peserta akan mengikuti wisata budaya Kota Medan yang meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya bersama Kesultanan Deli, serta eksplorasi sejumlah destinasi sejarah dan budaya yang menjadi ikon Kota Medan.

Melalui GLOPB Vol. 2, UNPAB tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara kepada peserta internasional, tetapi juga membangun ruang dialog global yang mendorong lahirnya generasi muda berwawasan internasional, berkarakter, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UNPAB dalam memperkuat posisi sebagai kampus yang aktif membangun kolaborasi global dan mencetak global citizens yang siap menghadapi tantangan dunia masa depan.rel