Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Asahan Gelar Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi ASN

admin — Thu, 09 Apr 2026 23:15:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 9 April 2026, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Acara yang berlangsung mulai pukul 08.00 Wib tersebut dibuka secara resmi dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting. Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H, perwakilan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, serta ratusan peserta yang terdiri dari ASN di lingkungan Pemkab Asahan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan menekankan bahwa penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi para ASN untuk memperhalus dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sementara itu, perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan materi penting mengenai peran strategis ASN. Menurutnya, aparatur negara tidak hanya dituntut cakap dalam administrasi, tetapi juga harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku. ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan serta memartabatkan bahasa persatuan ini di ruang publik.

Rangkaian acara berjalan tertib dan khidmat, dimulai dengan penyanyian lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sesi sambutan, hingga diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB ini ditutup dengan suasana yang kondusif. Seluruh proses berjalan aman, lancar, dan sukses, memberikan bekal pengetahuan baru bagi peserta demi terwujudnya birokrasi yang profesional dan komunikatif. (dre)

Ketua TP PKK Asahan Lakukan Pembinaan AKU HATINYA PKK di Desa Persatuan

admin — Thu, 09 Apr 2026 22:24:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melaksanakan kegiatan pembinaan program AKU HATINYA PKK di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (09/04/2026), bertempat di Aula Desa Persatuan dan dimulai pukul 10.00 Wib.

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan program unggulan PKK di tingkat desa. Acara ini turut dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Pulau Rakyat, Kepala Desa Persatuan, serta jajaran pengurus TP PKK Kecamatan dan Desa setempat.

Dalam sambutannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menjelaskan bahwa program AKU HATINYA PKK memiliki beberapa indikator dasar yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Penilaian tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah serta pengelolaan komoditi pangan, baik perikanan maupun peternakan.

"Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga yang lengkap, mulai dari karbohidrat, protein hewani, hingga nabati," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menekankan pentingnya memaksimalkan fungsi pekarangan rumah melalui berbagai konsep yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah penerapan Kebun Gizi Keluarga dengan menanam buah dan sayur, Apotik Hidup untuk tanaman obat keluarga, serta Warung Hidup yang menyediakan bumbu dapur dan tanaman pelindung.

"Diharapkan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk tidak membiarkan lahan kosong. Pemanfaatan pekarangan yang baik akan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan kesehatan keluarga sehari-hari," tambahnya.

Ny. Yusnila juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa Desa Persatuan memiliki potensi besar untuk dapat meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Asahan.

Rangkaian acara berjalan lancar dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Dasawisma, dilanjutkan dengan pembacaan doa dan penyampaian materi. Acara juga dimeriahkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada TP PKK Desa Persatuan serta kunjungan langsung untuk melihat kondisi lahan pekarangan warga.

Kegiatan yang berlangsung aman dan tertib ini kemudian ditutup pada pukul 12.00 Wib. (dre)

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Bina Desa Rahuning, Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi

admin — Thu, 09 Apr 2026 22:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program di tingkat akar rumput, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan pembinaan dan pendampingan langsung di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning. Kegiatan yang berfokus pada tertib administrasi ini berlangsung pada Kamis (09/04/2026), bertempat di Aula Desa Rahuning.

Acara yang dimulai pukul 14.00 Wib ini dibuka dengan rangkaian protokoler, mulai dari penyanyian lagu Indonesia Raya, Mars PKK, Mars Dasawisma, hingga pembacaan doa. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan, di antaranya Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rahuning, Kepala Desa Rahuning, serta jajaran pengurus TP PKK Kecamatan dan Desa setempat.

Dalam sambutan dan arahannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik memberikan pemaparan mendalam mengenai teknis pengisian buku administrasi, tata cara pelaporan kegiatan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program PKK di desa tersebut. Ia menegaskan bahwa administrasi yang rapi dan tertib merupakan fondasi utama agar seluruh program kerja dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terukur.

"Administrasi yang baik adalah cerminan dari kinerja organisasi yang profesional. Dengan data yang valid dan tertib, perencanaan program akan semakin tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Selain memberikan arahan teknis, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan juga mendorong pengurus desa untuk terus berinovasi menciptakan program-program yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat. Diharapkan, TP PKK Desa Rahuning dapat menjadi ujung tombak yang transparan dan profesional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai bagian dari dukungan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada TP PKK Desa Rahuning. Kegiatan berlangsung dengan kondusif, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 16.00 Wib. (dre)

61 Tahun Kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia, Diplomasi Tidak Harus di Meja Perundingan yang Kaku

admin — Thu, 09 Apr 2026 22:08:00 +0700+0700

BOGOR — Diplomasi tidak selamanya harus dilakukan di meja perundingan yang kaku. Kadang kala, sebuah percakapan di taman bunga mampu melahirkan visi besar bagi masa depan bangsa. Seperti yang dilakukan Bung Karno saat memberikan bunga anggrek Dendrobium kepada Presiden Kim Il Sung dalam pertemuan kedua tokoh ini di Kebun Raya Bogor, 13 April 1965.

"Kita tentu masih mengingat dengan jelas bagaimana diplomasi bunga Kim ilsungia lahir di Kebun Raya Bogor ini. Nama yang diberikan langsung oleh Bung Karno untuk anggrek tersebut menjadi bukti betapa eratnya ikatan emosional kedua pemimpin. Hubungan ini melampaui batas-batas birokrasi, menyatukan rasa saling menghormati yang tetap hidup hingga generasi saat ini," ujar Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea, Dr. Teguh Santosa, di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor, Kamis, 9 April 2026, dalam peringatan 61 tahun kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia, dan 62 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Utara.

Hadir dalam peringatan itu antara lain Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes RRD Korea So Kwang Yun, Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI, Arifianto Sofiyanto, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Dr. R. Hendrian, dan Ketua Partai Bhinneka Nurdin Purnomo. Juga masyarakat Korea di Indonesia dan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas. Dalam peringatan itu, Kedubes RRD Korea juga menggelar pameran foto dan buku.

Teguh juga mengatakan, kunjungan Kim Il Sung yang didampingi putranya, Kim Jong Il, enam dekade lalu bukan kunjungan kenegaraan biasa, melainkan simbol dari persahabatan tulus antara dua bangsa yang memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kedaulatan dan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika.

Kunjungan Kim Il Sung berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 April 1965. Selain untuk menghadiri peringatan satu dekade Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Kim Il Sung juga menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia dan bintang Republik Indonesia Kelas I Adipurna dari Bung Karno.

Kim Il Sung juga merayakan ulang tahunnya yang ke-53 pada 15 April 1965.

Dalam bagian lain, Teguh mengatakan, tantangan global yang semakin kompleks mengharuskan kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

"Kita perlu memperluas cakrawala kolaborasi, mulai dari sektor kebudayaan, pendidikan, hingga pertukaran pemikiran mengenai pembangunan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat kedua negara," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute ini.

Dosen Hubungan Luar Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, semangat persahabatan yang dirintis pada tahun 1965 menjadi modal sosial yang kuat bagi kita untuk terus mendukung stabilitas di Semenanjung Korea, sembari mempererat kemitraan bilateral yang lebih produktif di masa-masa mendatang.

"Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyegarkan kembali komitmen persahabatan tersebut. Bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk merumuskan langkah nyata bagaimana hubungan Indonesia dan Korea dapat memberikan kontribusi positif bagi tatanan dunia yang lebih harmonis dan adil," demikian Teguh.

Hubungan Semakin Signifikan

Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes RRD Korea, So Kwang Yun, dalam sambutannya di awal peringatan, mengatakan bahwa hubungan kedua negara semakin signifikan. Ini ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada bulan Oktober 2025.

Dalam kunjungan itu, sebut So, Menlu Sugiono berpartisipasi dalam berbagai acara penting.

"Selama acara-acara ini, terjadi pertukaran pandangan mengenai isu-isu yang bertujuan untuk lebih memperkuat dan mengembangkan hubungan kerja sama persahabatan tradisional antara kedua negara, serta hal-hal yang menjadi kepentingan bersama," ujar So yang sudah hampir sembilan tahun berada di Indonesia.

Secara khusus, lanjutnya, penandatanganan Memorandum of Understanding antara Pemerintah RRD Korea dan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembentukan mekanisme konsultasi bilateral telah semakin memperkuat landasan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kerja sama dan pertukaran antara kedua negara.

"Pemerintah Republik Korea memiliki pendirian yang teguh untuk terus mengembangkan hubungan persahabatan dengan Indonesia, yang memiliki sejarah dan tradisi yang panjang," kata So lagi.

"Hubungan kerja sama persahabatan antara kedua negara, yang dibangun dan terus diperkuat oleh para pemimpin besar, diwarisi dan dikembangkan hingga saat ini tanpa perubahan di bawah kepemimpinan bijaksana dari Kamerad Kim Jong Un yang terhormat," demikian So.

Senada dengan So Kwang Yun, Direktur Asia Timur Kemlu Ri, Arifianto Sofiyanto, juga mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan Korea Utara dan hal itu diperlihatkan dalam kunjungan menlu RI Sugiono tahun lalu.

Arifianto dalam sambutannya juga menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan termasuk Semenanjung Korea. []

Banyak Kampus Akreditasi Unggul di Sumatera Utara, LLDIKTI I Ajak Masyarakat Kuliah Dekat Rumah, Gerakkan Perekonomian

admin — Thu, 09 Apr 2026 20:53:00 +0700+0700

TOBA - Selama ini Jogja dikenal sebagai Kota Pelajar, dan Bali identik dengan perguruan tinggi bertaraf internasional. Namun data terbaru membalik persepsi itu. LLDIKTI Wilayah I — yang membawahi perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumatera Utara — kini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah institusi perguruan tinggi (IPT) berpredikat Unggul terbanyak di luar Pulau Jawa, melampaui Yogyakarta maupun Bali sekaligus.

Fakta itu disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Saiful Anwar Matondang, M.Si., Ph.D., Kepala LLDIKTI Wilayah I Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LLDIKTI Wilayah I Tahun 2026 di Hotel Sinabung Hills, Berastagi, Kamis (9/4).

Di hadapan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, serta ratusan pimpinan perguruan tinggi swasta se-Sumatera Utara dan Komunitas SEVIMA, ia mengumumkan bahwa 12 IPT di bawah LLDIKTI Wilayah I kini telah berstatus Akreditasi Unggul — melampaui LLDIKTI Yogyakarta dengan 11 PT Unggul dan Bali dengan 9 PT Unggul.

"Di 2023 ketika saya membuat pemetaan, tidak ada satu prodi pun di Sumatera Utara yang akreditasinya Unggul. Tapi update terakhir kita sudah dapat 109 program studi yang Unggul, dan 12 institusi perguruan tinggi yang Unggul. Jadi bertambah 11. Dan yang luar biasa, kita melampaui Jogja dan Bali, jadi mari kuliah dekat rumah saja!," ujar Prof. Saiful Anwar dengan nada bangga.

Multilayer Effect: Dari Kampus ke Ekonomi Lokal

Dampak dari bertambahnya kampus Unggul di Sumatera Utara tidak hanya dirasakan di dunia akademik. Prof. Saiful Anwar menjelaskan bahwa ketika mahasiswa dari luar provinsi memilih kuliah di Sumatera Utara ketimbang Jawa, efek bergandanya langsung dirasakan masyarakat sekitar kampus.

"Ini suatu kesyukuran karena multiayer effect-nya kepada masyarakat, kepada UMKM, laundry, rumah makan, tempat kos. Tidak lagi ke Jogja, tapi ke kita," katanya.

Pernyataan itu ia jadikan landasan untuk menyerukan agenda bersama yang lebih ambisius: menjadikan Sumatera Utara sebagai tujuan utama pendidikan tinggi, bukan sekadar alternatif dari Jawa.

"Tidak ada lagi masyarakat Sumatera Utara yang harus kuliah di Jawa. Harusnya kuliah di kita saja. Itu target kita bersama-sama," tegas Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., Rektor Universitas Medan Area sekaligus salah satu narasumber Rakerwil, mengamini seruan tersebut.

Tantangan Adanya Tren Kultural untuk Kuliah di Luar Kot

Di balik capaian gemilang itu, Prof. Saiful Anwar tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Sumatera Utara saat ini baru menyentuh 32,5 persen dari lulusan SMA tahun 2025 — tertinggal dari Aceh yang mencapai 40 persen dan masih di bawah rata-rata nasional.

Penyebabnya bukan semata kapasitas kampus, melainkan pola pilihan keluarga kelas menengah atas Sumatera Utara yang secara kultural masih mengarahkan anak mereka ke Jawa, Malaysia, bahkan Singapura.

"Orang Sumatera Utara kelas menengah ke atas itu tidak mau anaknya kuliah di Medan. Anaknya kuliah ke Jawa, ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, Surabaya. Termasuk saya — dua anak saya tidak kuliah di Medan. Yang paling besar di Malaysia dulu S1-nya, yang kedua di Jogja," akunya dengan terbuka, disambut tawa peserta.

Ia menyampaikan kondisi itu langsung ke kementerian sebagai realita yang perlu direspons dengan kebijakan, bukan diabaikan. Solusinya satu: kualitas kampus Sumatera Utara harus terus didorong hingga menjadi pilihan pertama, bukan pilihan terakhir.

Keunggulan Kampus Swasta: Hadir Sampai Pelosok Kabupaten

Prof. Saiful Anwar menyoroti keunggulan strategis PTS Sumatera Utara yang tidak dimiliki PTN: jangkauan geografis hingga ke kabupaten-kabupaten terpencil. Sementara PTN mayoritas terkonsentrasi di Medan, PTS tersebar hingga Nias Selatan dan Mandailing Natal — menjangkau anak-anak bangsa yang tidak memiliki akses ke kota besar.

"Kalau PTN dia semuanya hampir di Medan. Tapi kita ada di Nias Selatan, ada di Mandailing Natal. Jadi anak-anak bangsa yang di kabupaten kota itu bisa mengenyam pendidikan karena kita ada di kabupaten," jelasnya.

Inilah yang ia maksud dengan makna *inklusif* dalam tema Rakerwil tahun ini: *"Pendidikan Tinggi Inklusif, Adaptif, dan Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045."* Inklusif bukan hanya soal keterjangkauan biaya, tetapi soal keterjangkauan jarak — dari desa hingga kota, seluruh anak bangsa harus bisa masuk perguruan tinggi.

Rakerwil LLDIKTI Wilayah I 2026 berlangsung dua hari, Kamis–Jumat, 9–10 April 2026, mulai pukul 09.00 WIB, dengan puncak acara berupa Penyerahan Anugerah LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025 pada hari kedua.rel

Semar Gunung Tidhar

admin — Thu, 09 Apr 2026 20:27:00 +0700+0700

Semar Gunung Tidhar

1
Maskumambang

Hyang Ismaya sigra manjalma ing bumi,
Kawentar Ki Badranaya,
Lurah Semar amastani,
Klampis Ireng dhusunira.

Panakawan Gareng Petruk Bagong nami,
Ndherek Kyai Lurah Semar,
Dhepok Karang Tumaritis,
Ngembani satriya Jawa.

Sabda Palon Naya Genggong Majapahit,
Semar tumuli manjalma,
Liru namu Syekh Subakir,
Padhepokan gunung Tidhar.

Winastanan Plikon Trasan Syekh Subakir,
Kondhang mapan ing Magelang,
Dadi punjer tanah Jawi,
Wikan ilmu sangkan paran.

Maca kitab kuna ingkang gelis wasis,
Babat Magelang gemilang,
Mangasah mingising budi,
Sejarah mengku wewarah.

2
Sinom

Saperenging gunung Tidar,
Wibawa widada lungit,
Tidar iku mati sadar,
Manunggaling barang kalih,
Pikir manah manggalih,
Gathuk mathuk pucak pucuk,
Tanah Jawa warata,
Kuncara aneng sakbumi,
Sami prapta dhampyak dhampyak saben warsa.

Serat kiyat maos babat,
Bebet bubut bobot bibit,
Reriptan pujangga Jawa,
Andhudhah piwulang lungit,
Dimen waspada eling,
Laras leres liris lurus,
Magelang tan sumelang,
Pengalaman kebak isi,
Gya ngumandhang ngawang awang kang gemilang.

3
Megatruh

Damar Murub piyandele Jaka Tarub,
Paringane Syekh Subakir,
Semar Gareng Bagong Petruk,
Samya ngreksa tanah Jawi,
Prabane terang sumorot.

Sipat kandel amarga budi rahayu,
Kendhi pratala nyartani,
Warga Magelang kayungyun,
Padhang teranging galih,
Ayem tentrem lahir batos.

4.
Mijil

Mbabar kawruh dhuwur Syekh Subakir,
Dhusun Trasan Plikon,
Ing Bandongan Magelang dhepoke,
Mulang masyarakat kinen becik,
Tharik tharik apik,
Tangguh wutuh ampuh.

Ing Magelang akeh peninggalan candi,
Borobudur Pawon,
Den jangkepi ana candi Ngawen,
Genep genah mengku piwulang utami,
Kanggo sangu urip,
Patut candi Mendut.

5.
Durma

Gagah megah endah mewah berkah,
Wewengkon edi asri,
Bakni kisma tirta,
Caket raket sajuga,
Sindara Merbabu Merapi,
Sumbing prawata,
Gumelar murakabi.

Borobudur Pawon Mendut candi kuna,
Bangunan edi peni,
Wujud olah jiwa,
Amaca pralampita,
Wejangan wedharan kawuri,
Wasis waskitha,
Wicaksana ing budi.

6.
Pucung

Agung luhur wiyatadi kang sumawur,
Wilayah Magelang,
Misuwur jaman kawuri,
Genep genah sejarah wusnya kajangkah.

Langkah patut Magelang tandah anyebut,
Barang kuna lawas,
Mula wajib den pepetri,
Putra wayah lakune nganggo wewarah.

8.
Kinanthi

Banyu telenge Merbabu,
Hakni wijiling Merapi,
Kisma tuwuhan Sindara,
Milang miling gunung Sumbing,
Mangalor gunung Ungaran,
Wetan Telamaya wukir.

Kali Praga mili banyu,
Kang ambelah tanah Jawi,
Tumuju marang samudra,
Juru dagang kanca tani,
Lumampah srana baita,
Arep urup arep urip.

9.
Pangkur

Kawentar papan wiyata,
Olah gelar tata praja negari,
Paremono rumuhun,
Laladan ing Muntilan,
Cakep cukup nata Mataram kacakup,
Trah Ki Ageng Wanasaba,
Sinebut Juru Martani.

Kanjeng Patih Mandaraka,
Wasis titis gelis ing samukawis,
Cakep cekap cakap cukup,
Myang Patih Sindureja,
Tangguh wutuh ngatasi sabarang butuh,
Aneng negari Mataram,
Minangka tepa palupi.

10.
Asmarandana

Kanjeng Ratu Wiratsari,
Garwa Sunan Amangkurat,
Dharah biru trah rinonce,
Tedhak turun Sultan Pajang,
Putra Pangeran Kajoran,
Dhasar ber bandha ber bandhu,
Ratu Kencana ing Tegal.

Kutha Banyumas pinilih,
Mapan tlatah Ajibarang,
Mbangun kedhaton Pamase,
Nyengkuyung warga Magelang,
Greget kawula Kajoran,
Urute kali Serayu,
Ngantya sumare sampurna.

11.
Dhandhanggula

Ujaring sekar kang sarwa manis,
Tumrape jalma ing tlatah Magelang,
Katon endah reja rame,
Pereng gunung Merbabu,
Caket lawan gunung Merapi,
Gunung sumbing Sindara,
Tengah Borobudur,
Nut iline kali Praga,
Deres mili tumuju ing jalanidhi,
Nyata weh kemakmuran.

Nalikane jaman Majapahit,
Paripurna ngereh Nusantara,
Kerajaan mekar gedhe,
Magelang weh pisungsung,
Piwulang mranata negari,
Bhinneka Tunggal Ika,
Bedane panemu,
Kagagas raos manunggal,
Lenging gati lestari ibu pertiwi,
Santosaning bebrayan.

12.
Gambuh

Pusaka Damar Murub,
Warga Trasan Magelang sumurub,
Warisane Syekh Subakir duking nguni,
Gunung Tidar dhepokipun,
Cantrik saking dhusun Plikon.

Wondene para ratu,
Adhedhasar wulang wuruk guru,
Murih bisa antuk margi kang utami,
Kudu weruh ing pituduh,
Agal alus ingkang kamot.

9 Ampil 2026
Purwadi,

Dubes Arab Saudi Kunjungi Megawati, Bahas Lingkungan hingga Geopolitik

admin — Thu, 09 Apr 2026 20:24:00 +0700+0700

Jakarta | Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amoudi, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).
Megawati menyambut kedatangan tamunya dengan mengenakan batik pesisiran berwarna ungu muda bermotif suluran dahan tanaman berwarna jingga keemasan. Sementara itu, Faisal tampil dengan pakaian tradisional Arab Saudi berupa thobe (jubah panjang) dan bisht, yang lazim dikenakan dalam acara diplomatik formal.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Faisal menyerahkan hadiah berupa anggrek putih kepada Megawati. "Anggrek putih asli, bukan rekayasa genetika," ujar Megawati sambil menyampaikan terima kasih, sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran ibadah umrahnya baru-baru ini.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dua isu utama yang menjadi pembahasan adalah persoalan lingkungan dan geopolitik.
Diketahui, Megawati sebelumnya berkunjung ke Arab Saudi pada Februari 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia menerima gelar doktor kehormatan dari Princess Nourah University, sebelum melanjutkan ibadah umrah bersama keluarga.
Dalam diskusi soal lingkungan, Megawati mengusulkan peningkatan program penanaman pohon di Arab Saudi. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, ia menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam program penanaman hingga 10 miliar pohon.
Usulan tersebut disambut positif oleh pihak Arab Saudi. Faisal menyinggung sejarah penanaman pohon mindi yang merupakan hadiah dari Soekarno kepada Saud bin Abdulaziz Al-Saud pada 1955. Pohon tersebut kini memberikan manfaat besar, termasuk menghadirkan kesejukan bagi jemaah haji di Padang Arafah yang kini lebih rindang.
Sementara itu, dalam pembahasan geopolitik, Faisal secara khusus meminta Megawati untuk lebih aktif berperan sebagai jembatan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Megawati menyatakan bahwa perdamaian merupakan isu yang selalu ia perjuangkan. Ia menyinggung perannya dalam upaya meredakan konflik di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Terkait dinamika global terkini, termasuk meningkatnya ketegangan dalam konflik yang melibatkan Iran, Megawati menegaskan posisinya yang mendukung perdamaian dan mendorong gencatan senjata demi stabilitas kawasan.rel

Asisten Administrasi Umum Provsu Pimpin Rakor Tapal Batas Kab. Pakpak Bharat Dan Kab.Dairi

admin — Thu, 09 Apr 2026 19:12:00 +0700+0700

PAKPAK BHARAT | SUMUT24.co
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Batas Wilayah di kantor gubernur Sumatera Utara, Medan (08/04). Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, S.Pd, MM yang memimpin rakor menjelaskan, rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Pakpak Bharat kepada Menteri Dalam Negeri RI yang ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara.
Rapat ini penting untuk penegasan batas wilayah administrasi sesuai Permendagri nomor 28 tahun 2019, ucap Muhammada Suib.
Dalam rapat ini Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, S.STP., MA yang hadir langsung menjelaskan beberapa langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi diantaranya bahwa Bupati Pakpak Bharat menyurati Kemendagri dan menyampaikan beberapa hal terkait batas administrasi dengan Kabupaten Dairi. Disamping itu bahwa Bupati juga telah melakukan audiensi langsung ke Kemendagri yang diterima langsung oleh pak Wamen Bima Arya beberapa waktu yang lalu.
Tindaklanjuti dari surat dan audiensi tersebut adalah Kemendagri turun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi, dimulai dengan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui rapat. SK Kemenhut nomor 846 tahun 2025 memang ada sedikit perbedaan dengan Permendagri 28/2019, dan perlu diluruskan, dimana hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi Batalyon TP 908 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Karena lokasi harus sesuai dengan keberadaannya, oleh karena itu kita usulkan revisi terhadap SK Kemenhut nomor 846 tahun 2025 tersebut, jelas Raziras Rahmadillah.
Semoga cepat selesai, itu harapan kita. Demi sebuah kepastian hukum yang jelas, sangat kita perlukan, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan tentang batas wilayah di dua Kabupaten yang bertetangga ini dimasa yang akan datang, ucap Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor usai mengikuti rapat.(rbm)

Kapolda Sumut resmikan empat SPPG Polres Karo dukung program MBG

admin — Thu, 09 Apr 2026 19:11:00 +0700+0700

KARO I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo di Kabupaten Karo, Rabu (08/04/26), sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peresmian itu turut dihadiri Bupati Karo Antonius Ginting, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polda Sumut, jajaran Polres Karo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kapolda Sumut mengatakan kehadiran empat SPPG tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Polri dalam mendukung agenda pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

"Peresmian SPPG ini adalah bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," kata Whisnu Hermawan Februanto saat peresmian.

Menurut dia, program pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif.

Karena itu, kata dia, keberadaan SPPG 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo harus benar-benar dimaksimalkan untuk menunjang distribusi makanan bergizi yang aman, higienis, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Yang paling utama adalah bagaimana standar pelayanan, kualitas makanan, dan proses distribusinya benar-benar dijaga agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan pengelolaan SPPG tidak boleh dipandang sebatas pelengkap program, melainkan harus menjadi bagian penting dari sistem pelayanan yang menjamin kualitas asupan gizi bagi para penerima manfaat.

Menurut Kapolda, seluruh tahapan pelaksanaan harus dijalankan secara profesional, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan.

Selain itu, ia menilai kehadiran institusi Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi menunjukkan bahwa peran kepolisian saat ini tidak hanya terbatas pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut hadir dalam agenda-agenda strategis pembangunan nasional.

"Polri harus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung program-program pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyambut baik peresmian empat SPPG tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan kepolisian menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.

Ia menekankan agar seluruh operasional SPPG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas makanan dan tata kelola pelayanan tetap terjaga.

Peresmian SPPG 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan daerah terhadap kebijakan nasional di bidang peningkatan gizi masyarakat.

Selain menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.(W05)

Foto:

Polda Sumut Gelar Simulasi Sispam Mako, Tekankan Kesiapsiagaan dan Respons Terukur

admin — Thu, 09 Apr 2026 19:10:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara menggelar simulasi Sistem Pengamanan Markas Komando (Sispam Mako) sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan hingga situasi kontinjensi lainnya di lingkungan Mapolda Sumut.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif untuk memastikan seluruh personel memahami pola pengamanan markas, jalur komando, serta prosedur bertindak sesuai eskalasi situasi yang dihadapi di lapangan.

Dalam arahan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., yang disampaikan oleh Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., ditegaskan bahwa simulasi ini digelar sebagai bentuk kesiapan institusi dalam merespons dinamika situasi keamanan yang berkembang.

"Pelaksanaan simulasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh personel memahami tugas, peran, dan langkah bertindak dalam menghadapi setiap potensi gangguan keamanan, baik pada saat jam dinas maupun di luar jam dinas," ujar Wakapolda menyampaikan arahan Kapolda Sumut.

Dalam arahannya, pimpinan menekankan bahwa pengamanan markas tidak boleh hanya dipahami sebagai pola penjagaan rutin, tetapi harus menjadi sistem respons terpadu yang mampu bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam situasi darurat.

"Pengamanan markas harus dipersiapkan sebagai sistem yang responsif, dengan komunikasi yang jelas, rantai komando yang tegas, serta kesiapan personel untuk bergerak sesuai tahapan situasi yang telah ditetapkan," lanjutnya.

Selain menguji kesiapan personel, simulasi ini juga menekankan pentingnya sistem komunikasi yang efektif, titik kumpul, jalur masuk, serta mekanisme pergerakan personel agar respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam pelaksanaan latihan, seluruh personel juga ditekankan untuk memahami tahapan situasi hijau, kuning, dan merah, yang masing-masing memiliki indikator dan pola tindakan berbeda.

"Setiap personel harus memahami posisi, peran, dan tindakan yang harus dilakukan pada setiap level situasi, sehingga respons yang diberikan tetap cepat, tepat, dan berada dalam kendali komando," tegasnya.

Secara umum, pelaksanaan simulasi Sispam Mako di lingkungan Mapolda Sumut berlangsung aman, lancar, dan tertib. Pimpinan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat atas kedisiplinan dan kesungguhan selama mengikuti rangkaian latihan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan kesiapsiagaan tersebut akan dilanjutkan melalui pelaksanaan Sispam Kota yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang di lingkungan Mapolda Sumut.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapan, dan kemampuan respons personel dalam menjaga keamanan markas serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di tengah dinamika situasi yang berkembang.(W05)

Foto:

Penggeledahan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan–Binjai, Kejati Sumut Sasar Dua Kantor Pertanahan

admin — Thu, 09 Apr 2026 19:00:00 +0700+0700

Medan | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai Seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer.

Pada Kamis (9/4/2026) sekira pukul 09.30 WIB, tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut melakukan penggeledahan di dua lokasi sekaligus, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (BPN Provsu) dan Kantor Pertanahan Kota Medan.

Penggeledahan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi izin resmi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam pelaksanaannya, tim tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp1,17 triliun itu.

Tim penyidik menduga masih terdapat sejumlah dokumen penting, baik fisik maupun elektronik, yang berkaitan dengan proses pengadaan lahan dan dapat menjadi alat bukti dalam perkara tersebut.
"Penggeledahan ini dilakukan untuk menemukan serta melengkapi alat bukti guna mendukung proses penyidikan, sehingga perkara yang ditangani dapat semakin terang," ujar Ketua Tim Penyidik di sela kegiatan.

Ia menambahkan, pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap data dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Penyidik masih terus berupaya mencari dan menemukan data-data terkait, sehingga diharapkan dapat membantu proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi ini menjadi semakin terang benderang," tegasnya.

Hingga kini, Kejati Sumut masih terus mendalami kasus tersebut dan belum mengungkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.red

JMSI Sultra Jalin Sinergi dengan Balai Bahasa, Dorong Pelestarian Aksara Buton

admin — Thu, 09 Apr 2026 18:32:00 +0700+0700

Kendari – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi, Kamis (9/4/2026).
Kali ini, Pengda JMSI Sultra melaksanakan audiensi dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengda JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, bersama jajaran pengurus diterima langsung oleh Kepala Balai Bahasa, Dewi Pridayanti.
Adhi Yaksa Pratama, yang akrab disapa Saldi, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membangun sinergi program JMSI di daerah, khususnya dalam pengembangan literasi dan budaya.
"Ada dua program JMSI pusat yang kita adopsi di daerah yaitu Aksara Digital dan JMSI Goes To School. Dengan kunjungan ini kita berharap terbangun sinergi dengan Balai Bahasa Sultra," ujarnya.
Ia menambahkan, Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan budaya berupa aksara lokal yang perlu dilestarikan, salah satunya Aksara Buton.
"Di Sultra ada potensi Aksara Nusantara yang sudah ada sejak lama, khususnya di wilayah Buton. Melalui bidang potensi daerah dan sinergi dengan instansi terkait, kita berupaya melestarikan adat dan budaya tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Sultra, Dewi Pridayanti, menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka peluang kolaborasi ke depan.
"Kami memiliki program pemetaan bahasa yang saat ini sedang berjalan, serta program revitalisasi dan konservasi bahasa. Semoga ke depan bisa disinergikan dengan program JMSI, seperti yang sudah dilakukan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sultra," ungkapnya.
Ia menegaskan, pihaknya siap mendukung setiap program yang bertujuan memajukan budaya daerah.
"Selama untuk kemajuan budaya, kami akan mendukung dan siap bersinergi dengan Pengda JMSI Sultra," tutupnya.

Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Tol Medan–Binjai

admin — Thu, 09 Apr 2026 18:22:00 +0700+0700

Medan – Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan kantor Pertanahan Kota Medan, Kamis (9/4/2026).
Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Medan–Binjai Seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer pada Tahun Anggaran 2016.
Diketahui, nilai anggaran pengadaan tanah untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp1,17 triliun.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, menyampaikan bahwa penggeledahan dimulai sejak pukul 09.30 WIB dan hingga saat ini tim penyidik masih bekerja di lapangan.
"Penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB dan sampai saat ini tim penyidik masih terus bekerja di lapangan untuk mencari serta menemukan alat bukti pendukung yang dibutuhkan," ujar Rizaldi.
Ia menjelaskan, penggeledahan di kantor BPN Sumut mencakup sejumlah ruangan penting, mulai dari ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang berkaitan dengan dokumen pengadaan tanah.
Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Pertanahan Kota Medan guna menelusuri dokumen terkait lainnya.
Dari hasil sementara, penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen yang akan dianalisis lebih lanjut.
"Jika dokumen yang ditemukan diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana, maka akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," tutup Rizaldi.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan pada proyek strategis nasional tersebut.

Wali Kota Mahyaruddin Salim Pimpin Rapat Persiapan MTQ Ke-58 Tanjungbalai

admin — Thu, 09 Apr 2026 18:08:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-58 tingkat Kota Tanjungbalai tahun 2026, Rabu (8/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina. Selain membahas MTQ, pertemuan juga mengagendakan sejumlah kegiatan keagamaan lainnya, seperti pelaksanaan isbat nikah, upah-upah, pemberangkatan calon jamaah haji 2026, serta penyembelihan hewan kurban.

Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan, rapat digelar untuk mematangkan persiapan teknis mengingat waktu pelaksanaan MTQ yang tinggal kurang dari dua minggu.

"Pelaksanaan MTQ dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 25 April 2026 dan akan dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah," ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan kegiatan tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga panitia pelaksana.

"Dengan kerja sama yang baik, kita harapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses," kata Mahyaruddin.

Menurut dia, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana syiar Islam dan mempererat ukhuwah islamiyah melalui seni tilawah, hafalan, serta pemahaman Al-Qur'an.

Sementara itu, sejumlah agenda lain yang turut dipersiapkan yakni pelaksanaan isbat nikah pada pekan keempat April, kegiatan upah-upah pada 27 April, serta pemberangkatan calon jamaah haji pada 3 Mei 2026.

Adapun pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masih menunggu jadwal resmi dari pemerintah pusat.(eko)

Percepat Pemulihan Kelistrikan Pasca Bencana, PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh Dalam Pendampingan Hukum Pekerjaan Darurat

admin — Thu, 09 Apr 2026 18:05:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melakukan ekspose terkait Pendampingan Hukum (Legal Assistance) untuk Pekerjaan Keadaan Darurat (Emergency) berupa Pekerjaan Normalisasi/Rekonstruksi Instalasi Ketenagalistrikan Pasca Bencana Hidrometeorologi yang melanda wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara November tahun lalu.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Jl. Dr. Mohammad Hasan, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada Selasa (7/4/2026) ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh langkah percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan PLN tetap berjalan di atas koridor hukum yang berlaku, meskipun dalam situasi darurat

Dalam pertemuan tersebut, delegasi PLN UIP SBU dihadiri langsung General Manager UIP SBU Dewanto, didampingi SM Operasi Konstruksi 1 Ivan Prasetyo Darmawan, SM Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi Alfredo Pakpahan, Manager UPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu, Manager UPP SBU 3 Andhika Putra Kusuma, dan Manager Regulasi Bantuan Hukum Sufrin beserta rombongan. Kehadiran PLN UIP SBU diterima langsung oleh jajaran pimpinan Kejati Aceh yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi, S.H., M.H., Asdatun Nilawati, S.H., M.H., Kasi Tikum Umar Assegaf, S.H., M.H., Kasi Perdata Muhammad Azril, S.H., M.H., Kasi TUN Fitriani, S.H., M.H. beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Aceh.

General Manager PLN UIP SBU, Dewanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya aspek Good Corporate Governance (GCG) di tengah situasi krisis.

"Kami berkomitmen untuk memulihkan pasokan listrik masyarakat Aceh secepat mungkin pasca bencana hidrometeorologi. Namun, kami menyadari bahwa pekerjaan Normalisasi/Rekonstruksi dalam keadaan darurat memiliki risiko administrasi dan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, pendampingan dari Kejati Aceh sangat krusial agar setiap diskresi dan langkah cepat yang kami ambil tetap akuntabel, transparan, dan sesuai aturan," ujar Dewanto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Yudi Triadi, S.H., M.H., menyatakan dukungannya terhadap upaya PLN dalam menjaga kepentingan umum melalui pemulihan infrastruktur vital

"Kejaksaan Tinggi Aceh melalui Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pendampingan hukum yang bersifat preventif. Kami memahami bahwa dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci. Fungsi kami di sini adalah memastikan percepatan tersebut tidak menabrak aturan, sehingga insan PLN dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada pelayanan masyarakat tanpa rasa khawatir akan masalah hukum di kemudian hari," tegas Yudi Triadi.

Dalam sesi ekspose tersebut, PLN UIP SBU memaparkan secara komprehensif mengenai titik-titik kerusakan instalasi akibat bencana hidrometeorologi serta rencana teknis rekonstruksi yang akan dilakukan. Diskusi berlangsung interaktif, di mana jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan masukan strategis terkait mitigasi risiko hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pembebasan lahan dalam kondisi darurat.

Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melakukan koordinasi secara berkala di lapangan. Dengan adanya pendampingan hukum yang melekat dari Kejati Aceh, diharapkan proyek normalisasi ini dapat selesai tepat waktu demi memulihkan stabilitas kelistrikan dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh yang terdampak bencana. (C04)

Sorotan Publik: Dua Lurah di Asahan Diduga Poligami Ilegal, Desakan Pemberhentian Menguat

admin — Thu, 09 Apr 2026 18:00:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kasus dugaan poligami tanpa izin yang melibatkan dua orang Kepala Urusan Kelurahan (Lurah) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kini menjadi perbincangan hangat dan memicu kemarahan publik. Kedua pejabat tersebut diduga melakukan pernikahan siri atau menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum dan administrasi yang ketat, sehingga memunculkan desakan keras agar Bupati Asahan segera mencopot mereka dari jabatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang dimaksud adalah Lurah Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, dan Lurah Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Tindakan mereka dinilai tidak hanya menyakiti perasaan istri sah, tetapi juga dianggap telah mencederai kode etik dan aturan kepegawaian karena status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melanggar Regulasi dan Syarat Ketat

Secara hukum, poligami sebenarnya masih dimungkinkan, namun diatur dengan syarat yang sangat ketat dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Berdasarkan UU Perkawinan dan peraturan kepegawaian, seorang PNS yang berniat berpoligami wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan substansial.

Syarat tersebut meliputi adanya izin tertulis bermaterai dari istri pertama, penetapan izin dari Pengadilan Agama, hingga persetujuan resmi dari atasan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu, harus ada alasan kuat seperti kondisi istri pertama yang sakit menahun, cacat fisik, atau tidak memiliki keturunan, serta bukti kemampuan finansial untuk berlaku adil.

Dugaan bahwa kedua lurah ini menikah secara diam-diam tanpa prosedur tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat.

Sanksi Hukum dan Disiplin Berat

Jika tuduhan ini terbukti kebenarannya, konsekuensi yang menanti sangat serius. Secara hukum perdata dan pidana, pernikahan di bawah tangan dapat dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan ketentuan KUHP terkait perkawinan.

Sementara dari sisi kepegawaian, pelanggaran ini masuk kategori pelanggaran disiplin tingkat berat. Sanksi yang bisa dijatuhkan mulai dari teguran keras hingga pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Lebih dari itu, kasus ini dinilai sangat merusak citra birokrasi. Sebagai pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat, pelanggaran semacam ini dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Masih Verifikasi

Menanggapi gelombang protes ini, pihak Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan akan melakukan verifikasi mendalam. Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan bahwa pihaknya perlu memastikan kebenaran data dan fakta di lapangan sebelum mengambil langkah hukum.

Sementara itu, pihak kepegawaian daerah menyoroti pentingnya bukti hukum. Menurut mereka, proses penindakan tegas baru bisa dilakukan jika terdapat laporan resmi atau pengaduan dari pihak istri sah yang merasa dirugikan.

Hingga berita ini diturunkan, terdapat perbedaan respon dari kedua pihak terkait. Salah satu lurah membantah keras tuduhan tersebut dan mengaku hanya memiliki satu istri, sedangkan oknum lainnya hingga saat ini masih belum bersedia memberikan konfirmasi atau klarifikasi apa pun. (tec)

Pujakesuma Bersatu Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029

admin — Thu, 09 Apr 2026 17:56:00 +0700+0700

Medan — Organisasi masyarakat Pujakesuma Bersatu menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga tahun 2029, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum Pujakesuma Bersatu, Rianto, SH MH, menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari oleh berbagai program pemerintah yang dinilai membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam pemenuhan gizi.

"Program-program yang dijalankan saat ini terbukti baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, kami menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran layak untuk terus didukung hingga 2029," ujar Rianto, yang akrab disapa Anto Genk dan juga dikenal sebagai CEO Media Sumut24 Group.

Selain itu, Pujakesuma Bersatu juga mengapresiasi langkah Presiden dalam mengamankan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama dengan adanya jaminan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

"Langkah Presiden dalam menjaga stabilitas BBM sangat kami apresiasi. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi," tambahnya.

Tak hanya itu, upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan juga mendapat dukungan penuh.

Program-program yang mendorong kemandirian pangan dinilai strategis dalam menghadapi tantangan global.

Pujakesuma Bersatu juga menyambut baik kehadiran Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.

Ia juga menanggapi wacana pemakzulan terhadap Presiden dengan tegas. Menurutnya, upaya tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang masih memberikan dukungan terhadap pemerintah.
"Kalau ada pihak yang ingin memakzulkan Presiden, itu adalah langkah yang salah besar. Masyarakat saat ini masih mendukung kepemimpinan Prabowo karena program-programnya dirasakan langsung manfaatnya," tegasnya.

Pujakesuma Bersatu berharap stabilitas pemerintahan tetap terjaga agar berbagai program pro-rakyat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.red

Inalum Jadi Contoh Industri Ramah Lingkungan Dengan PROPER Emas dan Hijau

admin — Thu, 09 Apr 2026 17:52:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap praktik industri yang ramah lingkungan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tampil sebagai salah satu pemain terbaik nasional.

Terbukti, dalam ajang PROPER 2025, Inalum menoreh prestasi peringkat Emas untuk operasional Pabrik Peleburan (ISP) dan peringkat Hijau untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/IPP).

Dari 5.476 perusahaan yang berpartisipasi tahun ini, melonjak 22 persen, hanya 282 yang mampu menembus kategori beyond compliance.
Yang eksklusif lagi, hanya 39 perusahaan yang meraih Emas. Inalum masuk dalam lingkaran elit tersebut.

Penghargaan diserahkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Taman Mini Indonesia Indah pada 7 April 2026.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa PROPER telah berubah arah, dari sekadar penilaian menjadi alat transformasi industri.

"Perusahaan hari ini tidak cukup hanya taat aturan. Mereka harus menciptakan dampaj melalui inovasi, efisiensi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,"ucap Mentri.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita menyampaikan keberlanjutan telah menjadi "DNA" perusahaan. Bagi Inalum, capaian ini bukan keberuntungan sesaat.

"PROPER Emas dan Hijau ini adalah bukti bisnis kami berjalan seiring dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Kami tidak berhenti di kepatuhan, kami ingin menciptakan nilai,"ujarnya, Kamis (9/4/2026) diterima Sumut24.co.

Menurutnya, peringkat Emas telah diraih berulang untuk fasilitas Kuala Tanjung (2022, 2024, 2025) dan PLTA Paritohan (2023).

Sementara peringkat Hijau terus dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir.

"Keberlanjutan bukan proyek jangka pendek, melainkan sistem yang terintegrasi di seluruh operasi,"jelas Melati.

Di balik penghargaan ini, terdapat berbagai inovasi konkret dalam menggenjot efisiensi energi, mengelola limbah secara optimal, hingga mengembangkan pendekatan circular economy, mengubah limbah menjadi produk bernilai guna.
Melalui pendekatan Social Return on Investment (SROI), Inalum memastikan setiap program sosial memberikan manfaat terukur. Salah satu yang menonjol adalah program "Dari Sampah Jadi Berkah", yang mengubah persoalan limbah menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Ke depan, perusahaan pelopor industri berorientasi profit, namun berkomitmen untuk terus menaikkan standar keberlanjutan, memperluas kolaborasi, dan berperan aktif dalam mendorong transisi energi di Indonesia,"tutupnya.(Jo)

Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang

admin — Thu, 09 Apr 2026 17:31:00 +0700+0700

MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat industri kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.
Sebelum peresmian, Presiden meninjau sejumlah produk yang dihasilkan pabrik tersebut, mulai dari bus listrik, forklift listrik, transporter listrik hingga truk listrik berat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi peran sektor swasta nasional dalam mendorong pembangunan industri dan transformasi ekonomi. Ia berharap VKTR dapat menjadi national champion di sektor otomotif Indonesia.

"Industrialisasi adalah tahap penting dalam kebangkitan teknologi bangsa. Kita harus mampu mengolah teknologi menjadi nilai tambah bagi negara dan rakyat," ujarnya.

Presiden juga menegaskan pentingnya kemandirian di sektor strategis seperti energi dan pangan. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik merupakan langkah nyata menuju kemandirian energi nasional.

Pemerintah berharap kehadiran pabrik ini dapat memperkuat struktur industri nasional serta mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Sumber: BPMI Setpres, Humas Kemensetneg

Red

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

admin — Thu, 09 Apr 2026 15:35:00 +0700+0700

PALEMBANG — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, periode 2019–2025.
Penggeledahan lanjutan dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, menyasar kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, tepatnya di bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli lantai 1 yang berlokasi di kawasan Boom Baru, Palembang.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan sebelumnya pada Selasa, 7 April 2026, setelah status perkara resmi dinaikkan ke tahap penyidikan.
Dalam penggeledahan terbaru tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit handphone, tiga amplop berisi uang tunai sebesar Rp28.450.000, beberapa amplop bekas penyimpanan uang, serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di sektor pelayaran tersebut.
Sebelumnya, dari dua lokasi berbeda yakni rumah saksi YK dan mess saksi B—keduanya merupakan ASN KSOP Palembang—penyidik telah lebih dulu mengamankan barang bukti berupa empat unit handphone, satu iPad, emas seberat sekitar 275 gram, uang tunai Rp367 juta, satu unit sepeda motor Harley Davidson, serta sejumlah dokumen penting.
Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan praktik korupsi sistematis dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, yang berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang.
Pihak Kejati Sumsel menegaskan, rangkaian penggeledahan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka, namun penyidik memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional.

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkab Asahan Gelar Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi ASN

Ketua TP PKK Asahan Lakukan Pembinaan AKU HATINYA PKK di Desa Persatuan

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Bina Desa Rahuning, Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi

61 Tahun Kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia, Diplomasi Tidak Harus di Meja Perundingan yang Kaku

Banyak Kampus Akreditasi Unggul di Sumatera Utara, LLDIKTI I Ajak Masyarakat Kuliah Dekat Rumah, Gerakkan Perekonomian ​​​​​​​

Semar Gunung Tidhar

Dubes Arab Saudi Kunjungi Megawati, Bahas Lingkungan hingga Geopolitik

Asisten Administrasi Umum Provsu Pimpin Rakor Tapal Batas Kab. Pakpak Bharat Dan Kab.Dairi

Kapolda Sumut resmikan empat SPPG Polres Karo dukung program MBG

Polda Sumut Gelar Simulasi Sispam Mako, Tekankan Kesiapsiagaan dan Respons Terukur

Penggeledahan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan–Binjai, Kejati Sumut Sasar Dua Kantor Pertanahan

JMSI Sultra Jalin Sinergi dengan Balai Bahasa, Dorong Pelestarian Aksara Buton

Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Tol Medan–Binjai

Wali Kota Mahyaruddin Salim Pimpin Rapat Persiapan MTQ Ke-58 Tanjungbalai

Percepat Pemulihan Kelistrikan Pasca Bencana, PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh Dalam Pendampingan Hukum Pekerjaan Darurat

Sorotan Publik: Dua Lurah di Asahan Diduga Poligami Ilegal, Desakan Pemberhentian Menguat

Pujakesuma Bersatu Tegaskan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029

Inalum Jadi Contoh Industri Ramah Lingkungan Dengan PROPER Emas dan Hijau

Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

Banyak Kampus Akreditasi Unggul di Sumatera Utara, LLDIKTI I Ajak Masyarakat Kuliah Dekat Rumah, Gerakkan Perekonomian