Polresta Deli Serdang Amankan Puluhan Kg Sabu & Ribuan Ekstasi – 3 Pelaku Sindikat Internasional Diringkus

admin — Sat, 25 Apr 2026 17:42:00 +0700+0700

DELI SERDANG - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali menorehkan prestasi gemilang dalam perang melawan narkotika.

Dalam sebuah aksi penyergapan yang presisi, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika skala besar di Gerbang Tol Lubuk Pakam beberapa waktu lalu. Operasi ini berhasil mengamankan puluhan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi yang diduga kuat berasal dari jaringan internasional.

Penyergapan bermula saat petugas membuntuti sebuah mobil Toyota Avanza putih yang meluncur dari arah Tanjung Balai melalui Tol Kisaran. Setibanya di pintu keluar Tol Lubuk Pakam, petugas langsung melakukan pengepungan dan menghentikan kendaraan tersebut secara paksa.

Berdasarkan detik-detik vidio penyergapan, Polisi menemukan modus operandi yang cukup unik untuk mengelabui pemeriksaan, yaitu penggunaan kemasan bergambar durian.

Adapun rincian barang bukti yang disita meliputi 50 Bungkus Sabu yang dikemas rapi dalam kemasan "Bergambarkan durian" untuk menyamarkan isi.

Kemudian, berkisar 9.000 Butir Ekstasi Ditemukan dalam beberapa paket siap edar. Happy Water, Narkotika cair jenis baru yang sangat berbahaya dan Vaping Pods Terlarang Alat hisap vape yang telah dimodifikasi dengan zat narkotika.

Sebanyak tiga orang pelaku berhasil diringkus di lokasi kejadian tanpa perlawanan berarti. Ketiganya disinyalir sebagai kurir sekaligus bagian dari sel jaringan narkotika lintas negara yang menargetkan wilayah Sumatera Utara sebagai pasar utama.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H menegaskan bahwa tangkapan ini merupakan salah satu yang terbesar tahun ini. Sabtu (25/4/2026).

"Para pelaku merupakan bagian dari sindikat internasional. Kami menemukan setidaknya empat jenis narkotika berbeda dari tangan mereka. Ada 50 bungkus sabu kemasan durian dan berkisar 9.000 butir ekstasi. Detail lengkap dan total berat bruto akan kami paparkan secara resmi dalam konferensi pers besok. ujar Kompol Fery Kusnadi.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polresta Deli Serdang dalam menjaga wilayahnya dari ancaman barang haram. Pihak kepolisian juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba bermain-main dengan hukum di wilayah hukum mereka.

Pesan kami tegas untuk para pemasok dan jaringan manapun, Jangan coba-coba mengusik atau mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Kami akan kejar dan tindak tegas tanpa kompromi," pungkasnya.rel

Dompet Dhuafa Waspada Wisuda Peserta Pelatihan Menjahit Angkatan III

admin — Sat, 25 Apr 2026 16:27:00 +0700+0700

Dompet Dhuafa Waspada Wisuda Peserta Pelatihan Menjahit Angkatan III

Medan|sumut24.co

Dompet Dhuafa Waspada mewisuda para penerima manfaat yang ikut serta dalam program Pelatihan Menjahit Harapan Dhuafa Angkatan ketiga, Sabtu (25/4).

Digelar di kantor advokat Faisal O. Nasution Jl. Jend. Ahmad Yani, acara wisuda dihadiri oleh Sultan Deli ke-14 Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, Dewan Pembina RSU Sufina Aziz Medan, M. Sutan A. Aziz F. Nasution, beserta jajaran manajemen RSU Sufina Aziz Medan.

Sultan Mahmud Aria dalam kesempatan itu mengucapkan selamat kepada para penerima manfaat program.

"Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan para penerima manfaat yang telah menyelesaikan pelatihan dan bisa menghasilkan karya," ucapnya.

Sultan Mahmud Aria juga mengaku salut dengan program yang dijalankan Dompet Dhuafa Waspada kepada para penerima manfaat.

"Yang patut kita banggakan adalah ketika nanti ibu-ibu selesai wisuda ini program masih terus berlanjut karena ada monev yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Waspada. Harapannya ini benar-benar bisa membawa kebaikan oleh para penerima manfaat karena tanggungjawab didampingi sampai mahir," ujarnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Dewan Pembina RSU Sufina Aziz Medan, M. Sutan A. Aziz F. Nasution bahwa ia merasa senang dan bangga karena program ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir.

"Saya cukup bangga melihat semangat ibu-ibu yang bisa menyelesaikan pelatihan. Tentunya kita semua berharap ibu-ibu para peserta program bisa segera menjalankan usaha jahitnya sehingga bisa menambah penghasilan," ucap Sutan.

Sebagaimana diketahui, Sutan selama ini turut mendukung program Menjahit Harapan Dhuafa Angkatan 3. Ini dibuktikan dengan memfasilitasi lokasi pelatihan secara gratis untuk belajar.

"Kedepan saya berharap lokasi ini juga akan kita manfaatkan untuk menjadi galeri sebagai sarana promosi hasil karya dari penerima manfaat program menjahit. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan nantinya untuk kita semua," ujarnya.

Sementara Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program menjahit harapan dhuafa tersebut.

"Kami bersyukur sekali dan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak baik donatur, pelatih program, dan penerima manfaat atas kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar selama tiga bulan berlalu," ucapnya.

Dalam rencana ke depan, Sulaiman mengatakan akan membuka program pelatihan lain agar lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh mustahik.

"Kita akan coba kedepan membuka program pelatihan lain seperti pelatihan bilal mayit, pelatihan khatib jumat, dan pelatihan lain yang bersifat melatih kemampuan sehingga memberdayakan masyarakat tidak hanya sekadar memberi secara konsumtif dengan harapan mustahik bisa berdaya," ucapnya.

Terakhir, Sulaiman mengucapkan harapannya agar para penerima manfaat dapat menjalankan amanah donatur dengan baik.

"Karena hari ini ibu-ibu sudah punya kemampuan menjahit, lalu diberi modal mesin jahit beserta perlengkapannya maka semoga bisa dijaga dengan baik bila perlu dikembangkan sehingga kedepan menjadi penjahit sukses. Kita doakan bersama," tutupnya.

(Red)

Kemenag Sumut Terima Silaturahmi FOZ Sumut, Apresiasi Peran Lembaga Zakat dalam Penanganan Bencana

admin — Sat, 25 Apr 2026 16:25:00 +0700+0700

Kemenag Sumut Terima Silaturahmi FOZ Sumut, Apresiasi Peran Lembaga Zakat dalam Penanganan Bencana

Medan|sumut24.co

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut) menerima kunjungan silaturahmi Forum Zakat (FOZ) Sumatera Utara di Kantor Kemenag Sumut, Jumat (24/4).

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf (Penaiszawa) Zulfan Efendi, didampingi Katim Zakat Wakaf Sari Putra.

Dalam kesempatan itu, Zulfan Efendi menyampaikan apresiasi atas kinerja FOZ Sumut yang dinilai maksimal dalam membantu korban banjir di wilayah Sumatera dan Aceh.

Ia menegaskan bahwa kontribusi lembaga zakat sangat dirasakan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya FOZ Sumut yang telah bekerja secara optimal membantu para korban banjir. Peran ini sangat penting dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Zulfan Efendi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara lembaga zakat dan Kemenag Sumut.

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan meningkatkan efektivitas program dan memperluas manfaat yang diterima masyarakat.

"Sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar dampak program semakin maksimal. Kami mendukung sepenuhnya langkah dan program baik yang dijalankan lembaga zakat di Sumatera Utara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua FOZ Sumut, Sulaiman, melaporkan bahwa sejak November hingga saat ini, pihaknya fokus pada penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera.

Bantuan yang disalurkan meliputi respon darurat, penyediaan dapur umum, pembangunan rumah sementara (huntara), hingga fasilitas air bersih.

"Sejak November, kami fokus membantu penyintas bencana banjir, mulai dari fase emergency hingga pemulihan. Termasuk penyediaan dapur umum, rumah sementara, dan fasilitas air bersih," jelas Sulaiman.

Selain itu, pada momentum Ramadan lalu, FOZ Sumut berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp10 miliar dengan total 66.000 penerima manfaat.

"Kami berharap pada Ramadan berikutnya capaian penghimpunan dan jumlah penerima manfaat dapat terus meningkat, sehingga kontribusi lembaga zakat semakin luas dan dirasakan lebih banyak masyarakat," ujar Sulaiman.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris FOZ Sumut Eka Herman yang merupakan pimpinan Rumah Yatim dan Putra selaku Kabid FOZ Sumut yang juga pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumut.

(Red)

SEMMI Kabupaten Asahan Genap Berusia 70 Tahun: Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Daerah yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan

admin — Sat, 25 Apr 2026 16:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kabupaten Asahan merayakan hari jadinya yang ke-70 sekaligus menyelenggarakan Workshop Nasional, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (22/04/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Kolaborasi Mahasiswa Menuju Asahan yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan" ini berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh semangat, serta dihadiri oleh sekitar 200 orang tamu undangan yang terdiri dari para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.

Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan rangkaian acara yang khidmat, dimulai dari pembukaan oleh panitia, pengibaran semangat melalui penyanyian Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars SEMMI, hingga doa bersama yang menjadi awal dari seluruh rangkaian acara. Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara, Hardiansyah Manik, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan beserta jajaran, Kepolisian Resor Asahan, serta para tokoh dan pejabat yang turut hadir. Dukungan ini menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus melangkah maju dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa," ujar Hardiansyah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum SEMMI Kabupaten Asahan, M. Syahrizal Ritonga, menyatakan bahwa usia 70 tahun bukan hanya sekadar perjalanan waktu, melainkan bukti ketahanan dan komitmen organisasi dalam berjuang. Menurutnya, di usia yang semakin matang ini, SEMMI memiliki cita-cita utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Di tengah situasi dunia yang terus berubah dan tidak menentu dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial, peran organisasi seperti SEMMI menjadi semakin penting. Kami terus bergerak dalam bidang pendidikan serta menjalankan fungsi pengawasan sosial. Pembangunan yang berlangsung di Asahan, meskipun memiliki tujuan yang baik, tetap perlu dipantau agar berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk memperluas wawasan, berpikir secara kritis, dan bersatu padu. Menurutnya, persatuan dan kesatuan adalah modal utama untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Asahan yang religius, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Islam Kabupaten Asahan, Asparudin, S.Ag., berharap agar SEMMI senantiasa menjadi wadah yang melahirkan generasi pemimpin yang berkualitas. "Kami berharap organisasi ini tetap menjadi tempat pembinaan kader-kader terbaik yang nantinya akan menjadi tulang punggung kepemimpinan di lingkungan Serikat Islam maupun di tengah masyarakat luas," harapnya.

Mewakili Bupati Asahan, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari jadi yang ke-70. Ia menegaskan bahwa SEMMI memiliki sejarah panjang yang membanggakan, dengan peran nyata dalam membentuk pemimpin-pemimpin bangsa selama tujuh dekade terakhir.

"SEMMI telah menjadi rumah bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir, jiwa kepemimpinan, dan semangat pengabdian. Di usia yang semakin dewasa ini, kami berharap organisasi ini terus menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi yang kritis, kreatif, berkarakter kuat, dan berpegang teguh pada nilai-nilai integritas. Jadilah pelopor dalam membangun peradaban Islam yang damai dan moderat," pesannya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan nasi tumpeng sebagai tanda syukur, sesi foto bersama, dan diskusi ilmiah yang menghadirkan sejumlah narasumber ahli. Di antaranya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah (UNA) Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn., Ketua Ikatan Alumni UNA Zainal Arifin Siagian, S.P., Kepala Seksi Intelijen Polres Asahan AKP Budi Tarigan, serta Kepala Staf Kodim 0208/Asahan Mayor Inf Abdul Haris Pane.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, berbagai pandangan dan gagasan disampaikan untuk mencari solusi terbaik dalam memajukan daerah serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada para narasumber sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pemikiran yang disampaikan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 16.55 WIB dalam suasana yang aman dan tertib. Kegiatan ini dinilai bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan menjadi momen penting untuk merenungkan perjalanan organisasi, mempererat kerja sama antarberbagai pihak, serta memperkuat langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan pula, peringatan ini dapat memicu semangat dan meningkatkan rasa memiliki serta kesetiaan seluruh anggota untuk terus berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. (dre)

Pelantikan Pengurus Lembaga Adat DALIHAN NATOLU TABAGSEL Kabupaten Asahan, Semangat Baru Jaga Budaya Dan Dukung Pembangunan

admin — Sat, 25 Apr 2026 16:10:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Rumah Adat Solo Godang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Kabupaten Asahan tampak semarak dan penuh makna pada hari Sabtu (25/04/2026) pagi. Di tempat yang menjadi simbol kebersamaan dan warisan budaya itu, berlangsung acara pelantikan pengurus Lembaga Adat Dalihan Natolu Tabagsel Kabupaten Asahan untuk masa bakti 2025–2029.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wib ini berjalan lancar, khidmat, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuka adat, serta perwakilan pemerintah daerah dan legislatif.

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Sdr. Pardan Alfairuz Simanjuntak, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Al Ustadz Dr. Muammar Khadafi Siregar. Suara lantang lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang, menjadi tanda bahwa semangat persatuan bangsa senantiasa menjadi landasan setiap langkah organisasi ini. Momen penting terjadi ketika surat keputusan penetapan kepengurusan dibacakan oleh Sekretaris Majelis Hatobangon Tabagsel Kabupaten Asahan, Ir. H. Ansoruddin Harahap, MP, sebelum dilanjutkan dengan prosesi pelantikan resmi dan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Majelis Hatobangon serta Ketua Umum Lembaga Adat yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, M. Azmi Ismail, A.P, M.Si, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru memegang amanah. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari penyusunan langkah dan konsolidasi organisasi untuk bekerja nyata di tengah masyarakat.

"Kami berharap lembaga adat ini dapat terus menjadi penggerak persatuan dan kesatuan, serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat Asahan. Selain itu, kami berharap pengurus dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan - mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga budaya - sambil tetap menjaring aspirasi warga dan bekerja sama mendukung setiap program pembangunan yang digagas pemerintah daerah," ujarnya

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi ini, agar nantinya mampu bekerja secara profesional dan berdaya saing. Tak kalah penting, warisan budaya yang dimiliki harus tetap dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda, agar tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi terus hidup dan berkembang seiring perjalanan waktu.

Sementara itu, Ketua Tabagsel Kabupaten Asahan periode 2025–2029 yang baru dilantik, H. Nauli Parlaungan Siregar, S.H, menyampaikan tekad kuat untuk membawa organisasi ini semakin maju dan bermanfaat bagi banyak orang. Ia mengungkapkan bahwa warga asal Tapanuli Bagian Selatan yang tinggal di wilayah Asahan mencapai sekitar 17 persen dari jumlah penduduk, sehingga tanggung jawab yang dipikul cukup besar untuk menyatukan dan memajukan komunitas tersebut.

"Kami akan menyusun program-program yang nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Semangat bergotong-royong yang telah menjadi ciri khas budaya kita akan terus kita pelihara—baik dalam berbagi kebahagiaan maupun saling menguatkan di saat kesusahan. Di tengah arus modernisasi, kita tetap akan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, serta menjadi teladan bagi generasi penerus agar mereka pun bangga dengan warisan leluhur kita," tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan visi Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. Bagi para pengurus baru, amanah ini bukan hanya tugas organisasi, melainkan juga ladang kebaikan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan yang dihadiri pula oleh Ketua Majelis Hatobangon Drs. Isa Harahap, M.Si, Anggota DPR RI H. Anshori Siregar L.C, serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Armin Simatupang, S.H ini berakhir pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Acara ini menjadi tonggak baru bagi Lembaga Adat Dalihan Natolu Tabagsel Kabupaten Asahan untuk terus berkarya, menjaga identitas budaya, dan berperan aktif dalam kemajuan daerah. (tec)

Standarisasi Gizi Nasional Diperkuat, Chef dan Food Handler Ikuti Sertifikasi Profesional

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:52:00 +0700+0700

Medan — Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kuliner nasional terus dipercepat. Pasatama Institute menggelar Pelatihan berbasis kompetensi BNSP skema Sertifikasi Chef de Partie dan Executive Chef (Batch 22) di Hotel GranDhika Setiabudi Medan, pada 25–26 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), dengan memastikan standar pengolahan makanan memenuhi aspek gizi, sanitasi, dan profesionalisme setara industri perhotelan.
Program sertifikasi ini sebelumnya telah digelar di sejumlah kota besar seperti Bekasi, Bandung, Depok, Jakarta, Sidoarjo, dan Solo, sebelum akhirnya menyasar Medan sebagai titik penguatan di wilayah Sumatera.

Standarisasi Jadi Kunci Program Gizi Nasional

Asesor Kompetensi Industri Jasaboga, LSP Jasaboga Nusantara-BNSP sekaligus Direktur Utama Pasatama Institute, Coach Arsyam, menegaskan bahwa keberhasilan program gizi nasional sangat bergantung pada kualitas SDM di dapur.
"Setiap makanan dalam program MBG harus memenuhi standar nutrisi sekaligus diolah dengan manajemen dan sanitasi profesional. Ini tidak bisa ditawar," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan akan tenaga kerja tersertifikasi semakin mendesak, seiring meningkatnya tuntutan industri terhadap kualitas dan keamanan pangan.
Sertifikasi Menyasar Seluruh Rantai Produksi,
Tak hanya chef, program ini juga menyasar relawan SPPG melalui sertifikasi Food Handler (Penjamah Makanan). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi—dari persiapan hingga penyajian—memenuhi standar food hygiene dan food safety.
Pelatihan mencakup materi teknis hingga uji kompetensi, termasuk pengendalian titik kritis (Critical Control Point/CCP), pencegahan kontaminasi silang, serta manajemen operasional dapur.

Kolaborasi Nasional Perkuat Ekosistem Kuliner
Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi profesi, seperti: LSP Jasa Boga Nusantara
Indonesian Chef Association (ICA), Chef Pro Indonesia dan ASPPMI, kolaborasi ini dinilai penting untuk membangun ekosistem sertifikasi yang kredibel dan terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Kompetensi Nyata, Bukan Sekadar Sertifikat
Dalam sesi pelatihan, Coach Arsyam menekankan bahwa sertifikasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata.
"Industri tidak hanya butuh kertas, tapi kemampuan nyata. Chef harus menguasai teknik, manajemen dapur, hingga kepemimpinan," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan soft skill seperti komunikasi dan kerja tim, yang menjadi tuntutan utama di industri perhotelan modern.

Disiplin Dapur dan Keamanan Pangan

Ketua ICA BPD Sumatra Utara, Chef Hasan Basri, menegaskan bahwa disiplin dapur merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas makanan.
"Dapur bukan tempat umum. Semua yang masuk harus memenuhi standar. Jika terjadi kesalahan, chef yang bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan standar seperti penggunaan alat pelindung diri, kebersihan, serta prosedur kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

Bangun Daya Saing Global dari Daerah
Puluhan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti Padanglawas, Dairi, Stabat, dan Deli Serdang, mengikuti pelatihan ini. Mereka menjalani pembekalan intensif guna memenuhi standar nasional yang diakui industri.
Dengan sertifikasi resmi dari BNSP, para peserta diharapkan mampu meningkatkan daya saing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.
"Target kita jelas: kompetensi, legalitas, dan daya saing. SDM kuliner Indonesia harus siap bersaing di level internasional," pungkas Coach Arsyam.rel

Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:06:00 +0700+0700

JAKARTA – Dewan Pers bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mendorong perlindungan karya jurnalistik sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual nasional melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen masukan oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Komaruddin menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial yang besar bagi publik serta ekosistem media nasional. Oleh karena itu, menurutnya, karya jurnalistik harus secara tegas diakui sebagai ciptaan yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.
"Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik," ujarnya.
Ia juga menilai revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi momentum strategis untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers di tengah perubahan lanskap digital, termasuk maraknya penggunaan konten tanpa izin.
"Perubahan Undang-Undang Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa," tambahnya.
Selain itu, Dewan Pers mengusulkan penerapan prinsip fair use secara proporsional agar perlindungan hak cipta tetap seimbang dengan kepentingan publik dan akses informasi.
"Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap pasar dan nilai karya asli," jelas Komaruddin.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil karya intelektual bernilai ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.
"Karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara," tegasnya.
Dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi penyalahgunaan data dan konten jurnalistik.
"Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil kepada pemilik hak," ujar Supratman.
Kedua pihak sepakat bahwa penguatan perlindungan karya jurnalistik akan berdampak langsung pada keberlanjutan industri pers, peningkatan kualitas informasi publik, serta penguatan demokrasi.
"Menjaga hak cipta jurnalistik berarti menjaga demokrasi, menjaga kualitas informasi, dan menjaga masa depan bangsa," pungkasnya.
Empat Poin Usulan Dewan Pers
Dalam dokumen masukan tersebut, Dewan Pers menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain:
Meminta DPR memasukkan secara eksplisit "karya jurnalistik" dalam definisi ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.
Mengusulkan penghapusan ketentuan yang berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, terutama terkait kutipan dan penggunaan berita aktual tanpa batas jelas.
Memperjelas status wartawan sebagai pencipta serta memperkuat pengakuan terhadap karya jurnalistik dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, audio, visual, data, dan grafik.
Mengatur masa berlaku hak cipta karya jurnalistik, baik berbasis masa hidup pencipta maupun waktu publikasi, guna memberikan kepastian hukum.rel

BNI Klarifikasi Aksi Demonstrasi Di Pematang Siantar

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Pematang Siantar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Negara Indonesia (BNI) angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Jumat (24/4/2026).

Melalui keterangan resminya, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan produk perbankan BNI, melainkan menyangkut aktivitas sebuah koperasi.

Okki menegaskan bahwa koperasi yang dimaksud merupakan entitas independen yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan BNI. Karena itu, pihaknya meminta publik untuk tidak menyalahartikan keterlibatan bank dalam persoalan tersebut.

Lebih lanjut, BNI menyampaikan bahwa kasus yang dipersoalkan saat ini tengah memasuki proses hukum. Perusahaan pun menyatakan sikap menghormati sepenuhnya jalannya proses tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan menaati putusan hukum yang sedang berjalan," ujar Okki.

BNI juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. (Rel)

Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

admin — Sat, 25 Apr 2026 13:03:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti 16.112 peserta pada periode Oktober 2025 hingga April 2026. Penutupan program dilakukan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

"Kami mengajak adik-adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki," ujar Yassierli.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia guna memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

"Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

"Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform," katanya.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I.
RED

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:58:00 +0700+0700

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Sinergi hulu hingga hilir penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/04/2026). Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN.

Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN," kata Menaker.

Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. "Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko," ujar Yassierli.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.

Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK. Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.

"Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama," pungkasnya.

REL

Sinergi PLN UIP SBU bersama Forkopimda Perkuat Progres PLTA Kumbih-3 di Pakpak Bharat

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan kegiatan Monitoring & Evaluasi proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih - 3 berkapasitas 45 MW yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Kamis, 23 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PLN UIP SBU, Manager Pertanahan, Aset & Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra
Senior Specialist Assist to General Manager, Sahala Siagian, AMN Pertanahan & RoW, Alexander J. Sihite, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pakpak Bharat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Pakpak Bharat, serta tokoh masyarakat adat Sulang Silima. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kelancaran proses pengadaan tanah sebagai tahapan krusial menuju pembangunan konstruksi.

Dalam pembahasan, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yakni keterlibatan masyarakat adat dalam penandatanganan dokumen tanah (sporadik) serta permintaan pelaksanaan upacara adat Mendegger Uruk sebelum dimulainya pembangunan.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak berhasil mencapai kesepakatan konkret sebagai solusi atas dinamika yang ada. Pertama, berkas tanah (sporadik) telah ditandatangani pada hari ini oleh tokoh masyarakat adat Sulang Silima sesuai wilayah masing-masing dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta rapat. Kedua, pelaksanaan upacara adat Mendegger Uruk disepakati akan dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Mindo Desima Sianturi S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam percepatan pengadaan tanah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pakpak Bharat, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif. Dengan terselesaikannya tahapan ini, proses selanjutnya akan memasuki musyawarah penyampaian nilai appraisal," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Kabupaten Pakpak Bharat menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembangunan PLTA Kumbih - 3 ini. Dukungan ini diyakini akan membuka peluang investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen turut mendukung proses pembangunan proyek strategis ini. "Pembangunan PLTA Kumbih - 3 tidak hanya menjadi bagian dari penyediaan energi nasional, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat. Kami memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, inklusif, serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal," ungkapnya.

Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, juga menyampaikan dukungannya. "Kami mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga sinergi dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Nur Handayani S.H, M.H., menegaskan komitmen untuk melaksanakan pendampingan hukum dalam proses pengadaan tanah. "Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari forum sebelumnya, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan dan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal," jelasnya.

Managemen PLN UIP SBU sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi yang terjalin dengan baik antara PLN dengan Forkopimda Pakpak Bharat antara lain Bupati Pakpak Bharat, Ketua DPRD Pakpak Bharat, Kapolres Pakpak Bharat, Kajari Pakpak Bharat, Dandim 0206/Dairi, bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Pakpak Bharat, serta masyarakat adat. Melalui kolaborasi yang solid antara PLN, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pembangunan PLTA Kumbih-3 diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan sistem kelistrikan di Sumatera Utara. (C04)

Polres Asahan Berhasil Ungkap Kasus Percobaan Pemerasan Dan Curas di Kota Kisaran

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim kepolisian kembali terbukti. Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan baru saja mengungkap kasus percobaan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kisaran Barat, pada Kamis malam, 23 April 2026. Berkat tindakan yang sigap, tiga orang pelaku langsung diamankan hanya dalam waktu beberapa jam setelah laporan diterima.

Kejadian bermula sekitar pukul 20.15 Wib, saat Jumiko (26 tahun), warga Kecamatan Pulau Bandring, tengah melintas dengan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Mekar Baru. Tanpa diduga, sekelompok orang yang juga mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor tiba-tiba memutar arah dan menghampirinya. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang ketika salah satu dari mereka mengeluarkan benda tajam dan menodongkannya ke arah korban, sambil meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli minuman keras.

Namun, niat jahat kelompok itu tidak berjalan mulus. Berani dan sigap, Jumiko segera melakukan perlawanan dengan menangkis tangan pelaku, sehingga sempat terjadi pergesekan singkat. Kesempatan itu pun dimanfaatkannya untuk segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah merasa aman, korban langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Asahan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/381/IV/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumatera Utara, tim penyidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal segera bergerak cepat. Penyelidikan yang dipimpin oleh Kepala Unit Tindak Pidana Kekerasan, Ipda Asido Nababan, dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, tim berhasil melacak keberadaan para tersangka dan melakukan penangkapan sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Tusam, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat.

Dari hasil operasi tersebut, tiga orang pelaku berinisial DS (16), HT (18), dan SM (16) berhasil diamankan beserta barang-barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Sementara itu, satu orang pelaku lain yang berinisial AAS (16) saat ini masih dalam proses pengejaran untuk segera dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Kapolres Asahan, Revi Nurvelani, menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Pasal 482 juncto Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir segala bentuk tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Kecepatan penanganan kasus ini menjadi bukti bahwa kepolisian selalu siap melindungi dan melayani. Saat ini para tersangka sudah kami amankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, sementara kami juga terus berusaha menangkap pelaku yang masih buron agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas," ujar Kapolres.

Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik terus melengkapi berkas. (tec)

Arsitektur Baru Ekonomi Syariah: Industri Keuangan, Teknologi, dan Daya Saing

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:04:00 +0700+0700

Oleh : KH. Akhmad Khambali,SE,MM
Ketua Umum Gema Santri Nusa dan Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat & Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, inflasi pangan, dan tekanan geopolitik, ekonomi syariah justru menunjukkan daya tahan yang semakin relevan.

Ketika sistem ekonomi konvensional sering terjebak pada spekulasi, gelembung utang, dan ketimpangan distribusi, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berakar pada sektor riil, etika usaha, keadilan sosial, serta keberlanjutan.

Dalam konteks itu, Indonesia memiliki peluang historis untuk tampil sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2026. Namun, peluang besar itu masih berjarak dengan kenyataan

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 240 juta penduduk beragama Islam. Ini berarti Indonesia memiliki pasar halal raksasa yang sulit ditandingi negara lain.

Dari makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik halal, wisata ramah muslim, zakat, wakaf, hingga layanan keuangan syariah, semuanya memiliki basis konsumen domestik yang kuat. Di atas kertas, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama global.

Namun, realitasnya belum demikian. Indonesia masih terlalu sering berperan sebagai pasar besar bagi produk halal negara lain. Banyak produk kosmetik, makanan olahan, farmasi, bahkan fesyen muslim premium justru berasal dari luar negeri.

Kita memiliki konsumen besar, tetapi belum sepenuhnya menjadi produsen besar. Inilah paradoks ekonomi syariah Indonesia: unggul secara demografi, tetapi belum dominan secara industri.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, Indonesia masih tertinggal dalam aspek kelembagaan dan positioning global. Malaysia berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih matang melalui integrasi regulasi, pendidikan, industri halal, dan keuangan syariah.

Sertifikasi halal Malaysia dipercaya oleh pasar internasional. Instrumen sukuk mereka kuat. Sistem perbankan syariahnya lebih dalam dan efisien. Indonesia memang unggul dalam jumlah pasar dan kreativitas UMKM, tetapi Malaysia lebih unggul dalam tata kelola dan konsistensi kebijakan.

Jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, persoalannya berbeda. Negara-negara Teluk unggul karena kekuatan modal dan kapasitas investasi yang besar. Mereka mampu membangun pusat keuangan syariah internasional, kawasan industri halal modern, hingga investasi teknologi bernilai tinggi.

Indonesia jelas tidak bisa bertarung hanya dengan modal finansial. Tetapi Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara kaya minyak: basis sosial-ekonomi umat yang luas dan hidup.

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di gedung pencakar langit atau pusat keuangan, tetapi juga hidup di pasar tradisional, koperasi pesantren, UMKM keluarga, lembaga zakat, dan jaringan filantropi Islam.

Di sinilah keunikan Indonesia. Jika negara lain unggul karena kapital, Indonesia bisa unggul karena partisipasi sosial yang masif.

Masalahnya, potensi besar ini masih terhambat oleh sejumlah persoalan klasik. Pertama, literasi ekonomi syariah masih rendah. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah sebatas label agama, bukan sistem ekonomi yang memiliki instrumen lengkap. Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem konvensional. Ketiga, kualitas SDM profesional yang menguasai syariah, bisnis, dan teknologi sekaligus masih terbatas. Keempat, rantai pasok industri halal nasional belum efisien dan belum terkoneksi kuat dengan pasar ekspor.

Masa depan ekonomi syariah tidak cukup ditopang oleh ceramah normatif, slogan moral, atau simbol keagamaan semata. Ekonomi syariah harus dibangun dengan logika industri yang kuat, pemanfaatan teknologi modern, serta orientasi daya saing global.

Dunia hari ini bergerak cepat menuju ekonomi digital, kecerdasan buatan, efisiensi rantai pasok, dan inovasi keuangan. Jika ekonomi syariah ingin menjadi arus utama, maka ia harus hadir dalam bentuk yang nyata: pabrik halal yang kompetitif, startup syariah yang inovatif, sistem pembayaran digital yang mudah diakses, hingga jaringan perdagangan global yang efisien. Tanpa itu, ekonomi syariah akan berhenti sebagai wacana, bukan kekuatan ekonomi riil.

Sesungguhnya arah perkembangan ekonomi global justru sangat selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tren green economy sejalan dengan konsep keberlanjutan dan larangan merusak lingkungan. Ethical finance sejalan dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Larangan riba menekan eksploitasi utang yang merusak masyarakat, prinsip bagi hasil mendorong kemitraan yang sehat, sementara kewajiban berbasis aset riil mencegah spekulasi berlebihan.

Di sisi lain, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang relevan di tengah meningkatnya kesenjangan global. Karena itu, ekonomi syariah sesungguhnya bukan sistem masa lalu, melainkan model ekonomi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Karena itu, strategi Indonesia ke depan harus lebih berani. Pertama, pemerintah perlu menjadikan industri halal sebagai agenda ekspor nasional, bukan sekadar program domestik. Sertifikasi halal harus murah, cepat, dan dipercaya pasar global. Kedua, perbankan dan fintech syariah harus didorong agar lebih inovatif, mudah diakses, dan kompetitif. Ketiga, kampus dan pesantren perlu menjadi pusat pencetak SDM ekonomi syariah modern: paham fikih muamalah, piawai bisnis, dan melek teknologi.

Peran pesantren sangat penting dalam konteks ini. Indonesia memiliki ribuan pesantren dengan jutaan santri. Jika pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, potensi ekonominya akan terbuang. Namun, jika pesantren dikembangkan menjadi pusat koperasi syariah, marketplace santri, pertanian modern, pelatihan digital, dan wakaf produktif, maka pesantren bisa menjadi mesin ekonomi rakyat yang tersebar hingga desa-desa.

Di titik ini, ekonomi syariah Indonesia tidak boleh berhenti pada seminar dan slogan. Ia harus masuk ke rantai produksi, logistik, pembiayaan, dan konsumsi nyata. Umat juga perlu mengubah orientasi: mengurangi utang konsumtif, mendukung produk halal lokal, ikut koperasi sehat, serta membangun investasi pendidikan anak.

Indonesia 2026 memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tetapi peluang tidak pernah berubah menjadi prestasi tanpa keberanian mengeksekusi. Kita bisa terus bangga sebagai negara muslim terbesar, atau mulai bekerja keras menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar dan paling berpengaruh.

Pilihan itu ada di tangan kita. Jika pasar besar dipadukan dengan kebijakan cerdas, inovasi modern, dan kekuatan sosial umat, Indonesia bukan hanya akan menjadi konsumen halal terbesar di dunia, melainkan produsen, investor, dan pemimpin peradaban ekonomi syariah global.

Selat Malaka dan Ujian Kredibilitas Indonesia dalam Perspektif Imigrasi

admin — Sat, 25 Apr 2026 09:12:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka—yang kemudian ditegaskan penolakannya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono—tidak hanya menyentuh isu hukum laut dan geopolitik. Ia juga memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola keimigrasian Indonesia, khususnya dalam mengelola mobilitas lintas negara yang semakin kompleks di era globalisasi.

Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan barang, tetapi juga jalur mobilitas manusia. Awak kapal, pekerja migran, penumpang transit, hingga aktor-aktor non-negara bergerak melalui jalur ini setiap hari. Dalam perspektif imigrasi, Selat Malaka adalah "ruang lintas batas" yang menuntut keseimbangan antara pengawasan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Di sinilah sensitivitas kebijakan menjadi penting. Gagasan pemungutan biaya terhadap kapal yang melintas berpotensi bertentangan dengan prinsip transit passage dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Jika prinsip ini terganggu, maka tidak hanya arus barang yang terdampak, tetapi juga arus manusia yang menjadi objek utama kerja keimigrasian.

Dalam praktiknya, sistem imigrasi modern sangat bergantung pada kepastian hukum dan kelancaran mobilitas. Kebijakan yang menciptakan hambatan baru—terutama yang tidak memiliki legitimasi internasional—akan memicu efek berantai: peningkatan biaya logistik, perubahan rute pelayaran, hingga potensi penghindaran jalur resmi. Dalam konteks ini, justru pengawasan keimigrasian bisa menjadi lebih sulit, karena pergerakan manusia cenderung bergeser ke jalur-jalur yang kurang/sulit terpantau.

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas sistem ini. Sebagai negara kepulauan yang diakui melalui Wawasan Nusantara, Indonesia bergantung pada hukum internasional untuk menjamin keabsahan wilayahnya sekaligus mengelola lalu lintas lintas batas. Dalam kerangka ini, imigrasi bukan sekadar fungsi administratif, tetapi bagian dari arsitektur kedaulatan negara.

Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu rezim hukum internasional akan berdampak langsung pada legitimasi sistem keimigrasian itu sendiri. Jika Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menghormati norma global, maka kepercayaan terhadap sistem perizinan, pengawasan, dan kerja sama keimigrasian Indonesia juga dapat terpengaruh.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pada kerja sama internasional. Penanganan isu-isu seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, dan kejahatan lintas negara sangat bergantung pada kolaborasi antarnegara. Selat Malaka selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam konteks ini, kepercayaan antarnegara adalah kunci.

Kebijakan yang dianggap melanggar prinsip internasional berpotensi mengganggu kepercayaan tersebut. Negara-negara mitra bisa menjadi lebih berhati-hati, bahkan defensif, dalam berbagi data dan koordinasi operasional. Padahal, dalam era globalisasi, efektivitas pengawasan keimigrasian justru ditentukan oleh kemampuan berbagi informasi dan kerja sama lintas batas.

Menjelang KTT ASEAN Cebu 2026, dimensi ini menjadi semakin relevan. ASEAN tengah berupaya memperkuat konektivitas kawasan, termasuk dalam hal mobilitas manusia. Indonesia, sebagai salah satu motor utama kawasan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan nasionalnya sejalan dengan semangat integrasi regional.

Dalam perspektif ini, imigrasi berfungsi sebagai jembatan—bukan penghalang. Ia harus mampu memfasilitasi mobilitas yang sah sekaligus mencegah pergerakan ilegal. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika ada kepastian aturan dan konsistensi kebijakan.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola kebijakan yang terkoordinasi. Isu yang bersinggungan dengan hukum internasional, ekonomi global, dan keamanan lintas negara tidak bisa ditangani secara sektoral. Kebijakan yang berdampak pada jalur strategis seperti Selat Malaka seharusnya melibatkan pertimbangan dari berbagai sektor, termasuk imigrasi, keamanan, ekonomi, dan diplomasi.

Tanpa koordinasi yang matang, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan. Aparat imigrasi, misalnya, membutuhkan kejelasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Ketidakpastian kebijakan hanya akan memperbesar ruang interpretasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pengawasan.

Lebih jauh, dalam konteks globalisasi, peran imigrasi semakin strategis. Ia bukan hanya alat kontrol, tetapi juga instrumen diplomasi dan pembangunan. Negara-negara berlomba-lomba menciptakan sistem imigrasi yang efisien, transparan, dan kredibel untuk menarik investasi, talenta, dan kepercayaan global.

Indonesia memiliki peluang besar dalam hal ini. Dengan posisi geografis yang strategis dan pengalaman historis dalam membentuk hukum laut internasional, Indonesia dapat menjadi model dalam tata kelola mobilitas global yang seimbang antara kedaulatan dan keterbukaan.

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia konsisten menjaga komitmennya terhadap hukum internasional. Dalam dunia yang saling terhubung, kredibilitas adalah fondasi utama. Tanpa itu, keunggulan geografis dan potensi ekonomi tidak akan cukup.

Pada akhirnya, Selat Malaka dalam perspektif imigrasi bukan hanya soal jalur pelayaran, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola pergerakan manusia secara adil, aman, dan sesuai hukum. Ia adalah cermin dari kapasitas negara dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.

Indonesia telah membangun reputasi sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan mendorong kerja sama global. Tantangan ke depan adalah menjaga reputasi tersebut di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang. Karena dalam tata kelola imigrasi modern, kepercayaan bukan sekadar pelengkap—melainkan prasyarat utama.

Ketua TMI Sumut Gusmiyadi Gerakkan 30 Cabang untuk Sukseskan Ketahanan Pangan

admin — Fri, 24 Apr 2026 21:27:00 +0700+0700

Binjai – Ketua Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, menegaskan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Gusmiyadi yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut, dalam kegiatan Konsolidasi Tani Merdeka Sumut , Jumat 24 April 2026,di Binjai yang dihadiri jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Sumatera Utara, Ketua Umum TMI Don Muzakir, Anggota DPR RI Sugiat Santoso, serta Staf Kementerian Pertanian Mujiburohman.

Gusmiyadi menyebut saat ini Tani Merdeka Sumut telah terbentuk di 30 cabang kabupaten/kota dan terus diperkuat melalui koordinasi berkelanjutan.
"Kita terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kabupaten/kota Tani Merdeka yang sudah terbentuk 30 cabang. Kita akan terus bergerak membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan petani agar bisa naik kelas," ujarnya.

Ia menegaskan Tani Merdeka berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, organisasi ini juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

"Sebagai Tani Merdeka, kita menjadi mata dan telinga pemerintah untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Bapak Presiden," tambahnya.

Gusmiyadi berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi petani dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan petani serta memperkuat kemandirian pangan di Sumatera Utara.
Red

Kolaborasi dengan Konservasi Cakrawala Indonesia, Bobby Nasution Perkuat Ekonomi Hijau dan Biru di Sumut

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YCKI) untuk memperkuat pengembangan ekonomi hijau dan biru. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kebangkitan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi hijau dan biru merupakan bagian dari program prioritas Bobby Nasution, tepatnya pada poin keenam. Ekonomi hijau berfokus pada energi terbarukan, industri berkelanjutan, serta teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada optimalisasi sektor kelautan dan perikanan, termasuk konservasi laut serta pemanfaatan sumber daya air secara bijak.

"Tujuan yang kita lakukan sangat baik, bukan hanya untuk Sumut, tetapi juga secara nasional dan internasional, bukan hanya lingkungan sekitar tetapi juga alam semesta," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Bobby, tantangan utama saat ini adalah menjaga keberlangsungan makhluk hidup di tengah upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk nilai ekonomi. Ia menegaskan, aktivitas ekonomi harus tetap menjamin kelestarian lingkungan.

"Masih banyak masyarakat kita yang mengandalkan hutan untuk kelangsungan hidup, sementara pemerintah tetap harus memikirkan manfaat ekonominya, tetapi tidak merugikan makhluk hidup lainnya, entah itu tumbuhan, hewan dan juga manusia, ketika terganggu di situlah pemerintah hadir," ujarnya.

Wakil Presiden Program YCKI, Fitri Hasibuan, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2000 pihaknya telah membantu para pemerhati lingkungan dalam pembentukan Taman Nasional Batang Gadis. Selain itu, YCKI juga mendampingi sekitar 800 petani sawit untuk memperoleh sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai bukti penerapan praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"Tahun depan kita akan berupaya membantu 2.000 petani untuk mendapatkan RSPO, kemudian kita juga telah melakukan pemulihan ekosistem 500 hektare, tahun ini kami targetkan 1.000 hektare terutama di kawasan yang terganggu bencana," kata Fitri Hasibuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Senior Director Sustainable Palm Oil at Conservation International, Melissa Thomas, jajaran YCKI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para pemerhati lingkungan. (Rel)

Walikota Mahyaruddin Salim: Komitmen Pembangunan Perlu diperkuat

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:41:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Tengku Eswin dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Tanjungbalai.

Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memberikan catatan strategis, masukan, serta rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ TA 2025 disampaikan oleh Hj Nessy Aryani.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), DPRD wajib membahas LKPJ paling lambat 30 hari setelah dokumen tersebut diterima.

"LKPJ telah disampaikan melalui rapat paripurna pada 31 Maret lalu, sehingga rapat hari ini masih dalam batas waktu yang diperkenankan," ujarnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tanjungbalai atas kinerja dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti persoalan persampahan, banjir, air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi.

"Untuk itu, perlu diperkuat komitmen dalam pelaksanaan pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Tanjungbalai EMAS.(eko)

Pemerintah Fokus Sektor Pertanian, Akses Pupuk dan Alat Jadi Prioritas

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:38:00 +0700+0700

Binjai | Sumut24.co

Pada periode awal kepemimpinannya, Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Berbagai program yang dirancang difokuskan dari hulu hingga hilir guna memastikan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, dalam kegiatan konsolidasi Tani Merdeka Sumatera Utara yang digelar di Binjai, Jumat (24/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, perwakilan staf Kementerian Pertanian RI Mujid, serta pengurus dan kelompok tani dari berbagai daerah.
Konsolidasi ini diinisiasi oleh Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara di bawah koordinasi Gusmiyadi bersama jajaran di Kota Binjai.

Acara berlangsung dalam suasana santai di sebuah kafe yang berada di tengah area persawahan, menciptakan keakraban sekaligus membangkitkan semangat para peserta.

Sugiat, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, terutama terkait ketersediaan pupuk, alat pertanian, serta akses terhadap sarana produksi lainnya.

"Periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto fokus mensejahterakan petani melalui program ketahanan pangan nasional dari hulu, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya," ujar Sugiat dari Dapil ini Sumut ini.

Sementara itu, Gusmiyadi menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan berperan sebagai "mata dan telinga" petani dalam menyampaikan aspirasi dari lapangan.

Menurutnya, peran tersebut penting agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan, sejalan dengan posisinya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Ketua Umum TMI Don Muzakir juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani guna mempermudah aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan sektor pertanian.

Ia pun berharap program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi petani di seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan dari hulu hingga hilir, persoalan pertanian dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan baik," pungkasnya.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara petani dan pihak kelurahan, yang berlangsung lancar dan sukses.red

Simulasi Sispamkota Digelar Serius, Pemkot Medan Apresiasi dan Yakin Polda Sumut Mampu Hadapi Segala Ancaman

admin — Fri, 24 Apr 2026 19:18:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar Polda Sumut menunjukkan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, mulai dari gangguan kamtibmas hingga situasi darurat berskala besar. Jum'at (24/04/26)

Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian panjang persiapan yang telah dilakukan sejak Maret 2026.

"Tahapannya lengkap, mulai dari deklarasi Sabuk Kamtibmas, tactical floor game, hingga simulasi lapangan dengan berbagai skenario, termasuk penanganan massa, penjarahan, penyanderaan hingga penjinakan bom," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan melakukan simulasi lanjutan langsung di titik-titik strategis Kota Medan, termasuk pengaturan lalu lintas dan rekayasa jalan yang akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Kami akan lakukan di kondisi riil, tentu dengan pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polri dalam menjaga keamanan kota.

Ia mengaku optimistis Kota Medan akan tetap kondusif melihat keseriusan dan profesionalisme aparat dalam menjalankan simulasi tersebut.

"Kami yakin kepolisian mampu menjaga Kota Medan tetap aman dan nyaman, termasuk menghadapi potensi kejahatan jalanan hingga situasi darurat seperti penyanderaan dan bom," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dengan kesiapan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap kepercayaan masyarakat terhadap aparat semakin meningkat, sekaligus memperkuat rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.(W05)

Foto:

Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis

admin — Fri, 24 Apr 2026 19:01:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co

Prabowo Subianto memanggil Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jumat (24/4/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membahas isu keamanan nasional hingga kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan sejumlah program strategis di tubuh Polri. Mulai dari penguatan transformasi digital dalam pelayanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekrutmen hingga pelaksanaan tugas, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, dibahas pula pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Tak hanya itu, sinergi antara Polri dengan berbagai lembaga dan sektor terkait juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung program nasional di sejumlah bidang prioritas, seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, program makan bergizi, hingga penanganan bencana secara cepat dan efektif.

Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.red