Jakarta — Praktik love scamming yang diduga dikendalikan dari dalam Rutan Kota Bumi, Lampung, mendapat perhatian serius dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama aparat penegak hukum disebut sebagai bentuk komitmen negara dalam membersihkan praktik kejahatan dari balik jeruji.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan alarm keras bagi sistem pemasyarakatan nasional.

"Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini momentum pembenahan total. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kejahatan yang justru dikendalikan dari dalam rutan," ujar Abdullah Rasyid dalam keterangannya, Sabtu ini .

Menurutnya, keberadaan aktivitas penipuan digital dari dalam rutan menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera ditutup. Ia menegaskan bahwa Kemenimipas tidak akan memberi toleransi terhadap oknum petugas yang terlibat ataupun membiarkan praktik penggunaan handphone ilegal di dalam lapas dan rutan.

"Pesan Menteri sangat jelas, tidak ada ruang bagi pengkhianat korps yang mencederai kepercayaan masyarakat," katanya.

Rasyid menjelaskan bahwa kasus di Kota Bumi menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan 15 Program Aksi Kemenimipas, khususnya program "Zero Halinar" yang menitikberatkan pada pemberantasan handphone ilegal, pungli, dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Ia menyebut Menteri Imipas telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memperkuat pengawasan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di Indonesia.

"Kita ingin memastikan sistem pengawasan diperkuat, termasuk pengendalian alat komunikasi ilegal dan pengawasan terhadap oknum yang bermain di belakang layar," ujarnya.

Selain penegakan hukum, Rasyid juga menilai transformasi pemasyarakatan harus diarahkan pada modernisasi sistem keamanan dan pengawasan digital. Menurutnya, ancaman kejahatan saat ini telah berubah bentuk, dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber dan digital lintas jaringan.

"Pemasyarakatan modern tidak cukup hanya mengandalkan tembok dan jeruji besi. Pengawasan digital, integritas SDM, dan sistem intelijen pemasyarakatan harus diperkuat," katanya.

Ia menambahkan, langkah transparan dalam memproses petugas yang terbukti terlibat merupakan bagian dari upaya membangun institusi yang profesional dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan integritas aparatur negara.

"Kita ingin mengembalikan marwah pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya kejahatan," tutup Rasyid

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Sabtu, 16 Mei 2026 kemarin, merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu tujuh bulan, pemerintah berhasil meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Capaian ini layak dicatat bukan hanya sebagai angka administratif, melainkan sebagai penanda adanya ikhtiar serius untuk menempatkan desa dan kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Koperasi ini diharapkan menjadi ruang baru bagi masyarakat desa untuk membangun kekuatan ekonominya sendiri. Selama ini, banyak persoalan dasar yang terus dihadapi warga desa: petani kesulitan memasarkan hasil panen, akses terhadap pupuk subsidi tidak selalu mudah, kebutuhan pokok masih sering dibeli dengan harga yang tidak menguntungkan rakyat kecil, dan sebagian masyarakat terjebak pada pembiayaan yang memberatkan. Dalam konteks itulah, KDKMP hadir membawa harapan untuk menjawab kebutuhan yang paling nyata dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Narasi yang dibawa oleh KDKMP memang sangat kuat. Tidak akan ada lagi petani yang bingung memasarkan hasil panennya. Tidak akan ada lagi petani yang kesulitan memperoleh pupuk subsidi. Tidak akan ada lagi masyarakat kecil yang terjerat utang kredit yang mencekik. Melalui koperasi ini, desa dan kelurahan diharapkan memiliki instrumen ekonomi yang lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih berpihak kepada rakyat.

Lebih dari itu, KDKMP juga dirancang untuk menghadirkan layanan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Penjualan sembako murah, penyaluran pupuk subsidi, bantuan pemerintah, penyediaan kredit murah bagi masyarakat, penyerapan hasil panen petani, hingga layanan logistik yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, semuanya menunjukkan bahwa koperasi ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang pasif. Ia ingin menjadi simpul ekonomi yang hidup dan bergerak bersama warga.

Gagasan besar ini tentu patut diapresiasi. Dalam banyak hal, KDKMP mencerminkan semangat baru untuk membangun ekonomi dari bawah, bukan semata dari pusat. Ia mengajak kita melihat desa bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki daya, potensi, dan kekuatan untuk tumbuh. Dengan KDKMP, kita ingin meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu bertumpu di kota besar. Desa pun bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang nyata.

Keyakinan itu penting, sebab pembangunan yang sehat selalu berangkat dari rasa percaya diri kolektif. Jika desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, maka desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar. Ia bisa berdiri lebih tegak, lebih mandiri, dan lebih berdaulat dalam menentukan arah kesejahteraannya sendiri. Di sinilah KDKMP menjadi penting, bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat.

Namun demikian, harapan besar ini tetap perlu dijaga dengan kesungguhan dalam pelaksanaan. Program sebesar KDKMP akan benar-benar bermakna jika dikelola dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Koperasi tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian. Ia harus hidup dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, melayani anggota, memperkuat petani, mendukung UMKM, dan memberi manfaat langsung bagi warga desa dan kelurahan.

Karena itu, yang paling penting bukan hanya jumlah koperasi yang telah diresmikan, tetapi juga kualitas kelembagaan dan keberlanjutan usahanya. KDKMP harus tumbuh dari potensi lokal, dikelola oleh orang-orang yang amanah, dan didukung dengan pembinaan yang memadai. Tanpa itu, cita-cita besar yang dibangun hari ini berisiko tidak bertahan lama.

Pada akhirnya, KDKMP adalah ikhtiar bersama untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan lebih membumi. Ekonomi kita memang harus dibangun atas dasar kekeluargaan: yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, pengusaha kuat, koperasi kuat, dan UMKM kuat. Inilah arah yang ingin kita bangun bersama. Sebuah ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menumbuhkan.

Jika dijaga dengan baik, KDKMP bisa menjadi jalan untuk menyalakan harapan baru dari desa. Dari desa, kita membangun kekuatan. Dari koperasi, kita meneguhkan kemandirian. Dan dari semangat bersama, kita menata masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.rel]]> https://www.sumut24.co/news/282384/menumbuhkan-desa-menguatkan-indonesia/ Prabowo Tegaskan Tak Ada Perlindungan bagi Pejabat Bermasalah Sun, 17 May 2026 10:12:00 +0700+0700 Prabowo Subianto mengungkap pernah didatangi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengaku ragu melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang diduga melakukan penyelewengan karena memiliki kedekatan dengan dirinya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Prabowo, Kepala BPKP datang dalam kondisi gugup karena pihak yang akan diperiksa diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden.
"Datang ke saya agak gemetar. Karena yang dia laporkan, diketahui bahwa beberapa orang itu dekat sama saya," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah menghalangi proses pemeriksaan. Ia justru meminta agar investigasi tetap dilanjutkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
"Teruskan pemeriksaan. Tidak ada berhenti. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.
Prabowo menilai pejabat negara yang mendapat amanah publik seharusnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bukan menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.
Ia juga mengaku heran masih ada aparat maupun pejabat yang mencoba melakukan korupsi di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Menurutnya, sistem digital membuat berbagai bentuk penyimpangan semakin mudah dilacak.
"Saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba korupsi. Sekarang ada digital, pasti ketahuan," katanya.
Meski mendukung penindakan tegas terhadap pelaku korupsi, Prabowo mengaku sedih setiap menerima laporan penyalahgunaan jabatan. Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada keluarga pejabat yang terlibat.
"Begitu menjabat jabatan negara, tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat," ujar Prabowo menegaskan.rel]]> https://www.sumut24.co/news/282383/prabowo-tegaskan-tak-ada-perlindungan-bagi-pejabat-bermasalah/ Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok. Sat, 16 May 2026 22:39:00 +0700+0700 Solok - Sumut24.co</p> <p>Sabtu (16/05/2026) di Gedung Koperasi Desa Merah Putih Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok H. Candra menghadiri Launching operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual melalui Zoom Meeting .</p> <p>Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah serta perwakilan Koperasi Desa Merah Putih dari Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Solok dalam agenda nasional ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok, JFP–Candra. </p> <p>Dijelaskan, peresmian dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo secara resmi meresmikan dimulainya operasional 1.061 KDKMP yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. </p> <p>Sebanyak 1.061 koperasi yang mulai beroperasi tersebut terdiri dari 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa melalui penguatan distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. </p> <p>Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa peresmian ribuan koperasi tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Menurutnya, keberhasilan mengoperasionalkan lebih dari seribu koperasi lengkap dengan gedung, gudang, sistem, hingga sarana logistik dalam waktu singkat merupakan capaian besar bagi bangsa. </p> <p>"Hari ini adalah tonggak bersejarah. Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi, dan secara fisik lebih dari 9.000 koperasi sudah siap," tutur Presiden Prabowo . </p> <p> Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa KDKMP merupakan bentuk nyata ekonomi konstitusional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. </p> <p>Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok H. Candra menyambut positif program tersebut dan berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat ekonomi masyarakat nagari, khususnya di sektor pertanian dan pangan. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. </p> <p>"Program koperasi desa ini menjadi peluang besar bagi masyarakat nagari untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ketahanan pangan daerah," ujar H. Candra. </p> <p>Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Solok juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan koperasi desa sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(YOSE)]]> https://www.sumut24.co/Berita/282382/launching-operasional-1061-gerai-koperasi-desa-merah-putih-secara-virtual-dihadiri-wakil-bupati-solok/ Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak Sat, 16 May 2026 22:31:00 +0700+0700 Medan |sumut24.co -

Pasalnya, meski pihak Pemko Medan dalam hal ini diwakili Satpol PP Kota Medan melalui Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan dalam melakukan monitoring pengawasan bangunan menemukan pihak management PT SBP yang melakukan pembangunan tembok tidak memiliki izin PBG. Namun, ironisnya walau sudah dilakukan himbauan untuk melakukan pengurusan izin PBG, pihak PT SBP mengabaikannya.

Menilai hal tersebut, masyarakat yang berada disekitar lokasi proyek pembangunan dan PAC PKN Medan Marelan meminta pihak pemerintah Kecamatan Medan Marelan agar mengambil sikap tegas memberikan himbauan kepada PT SBP untuk melakukan pengurusan izin PBG.

"Kepada pihak Kecamatan Medan Marelan agar sesegera mungkin memberikan himbauan tegas kepada PT SBP untuk segera melakukan permohonan pengurusan izin PBG nya. Sehingga, retribusi pajak melalui izin PBG menjadi pemasukan bagi kas Pemko Medan. Namun, apa bila pihak PT SBP masi tetap tidak mengindahkan, agar jangan segan segan merubuhkan bangunan tembok yang sudah jelas melanggar Perda," ucap Sudarmanto Sekjen PAC PKN Medan Marelan kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026) sore tadi.

Terkait bangunan tembok tersebut, bahwa pihak kelurahan Payah Pasir dan Kecamatan Medan Marelan sudah berapa kali mengirim surat teguran penghentian pengerjaan dan beberapa kali pihak Kecamatan mendatangi lokasi. Tapi pihak PT SBP tetap membangun daqn tidak mengurus surat izin PBG.

Guna penyegaran, sebelumnya pihak Pemko Medan melalui Tim 1 Tracker Gakda Satpol PP Kota Medan beberapa waktu lalu melakukan monitoring dan menemukan bangunan Tembok PT SBP Diduga TidakMiliki Izin PBG dan oleh mereka, pihak PT SBP untuk segera melakukan pengurusan permohonan izin PBG. Sayang, PT SBP terkesan kebal hukum dengan mengabaikan himbauan tersebut.