Anggaran LPJU Rp291 Miliar Dinilai Bisa Hasilkan PAD Lewat KPBU Lampu Surya

admin — Sun, 14 Jun 2026 02:01:00 +0700+0700

MEDAN – Terungkapnya paket Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) Pemerintah Kota Medan senilai Rp291.064.084.500 sebagai salah satu paket pengadaan terbesar dalam APBD Tahun 2026 mendapat perhatian dari kalangan praktisi ekonomi dan pengembangan infrastruktur.

Ekonom sekaligus pengusaha, Marlis Pohan, menilai besarnya anggaran tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban pengeluaran rutin tahunan, melainkan peluang strategis untuk menciptakan aset produktif yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Angka sebesar itu, dalam skema sekarang, adalah pengeluaran yang akan terus berulang bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

Pertanyaannya, mengapa tidak diubah menjadi aset produktif milik daerah?" ujar Marlis Pohan kepada wartawan, Minggu (14/6).

Menurutnya, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemko Medan adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).
Dalam model tersebut, investasi pembangunan dan penggantian lampu jalan ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana.

Pemerintah daerah kemudian melakukan pembayaran secara bertahap menggunakan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selama ini telah dipungut dari pelanggan listrik dan disetorkan oleh PLN.

"Yang perlu digarisbawahi, masyarakat tidak dibebani pungutan baru. Konsumen tetap membayar PPJ seperti biasa dan PLN tetap menyetorkan PPJ kepada pemerintah daerah. Yang berubah hanya pola pemanfaatan dana tersebut," katanya.

Setelah Titik Impas Menjadi Milik Daerah
Marlis menjelaskan bahwa keuntungan utama skema tersebut akan dirasakan setelah proyek mencapai titik impas atau break even point (BEP). Berbeda dengan lampu jalan konvensional yang bergantung pada pasokan listrik PLN, lampu tenaga surya menghasilkan energi secara mandiri sehingga biaya konsumsi listrik dapat ditekan secara signifikan.

"Setelah biaya investasi tertutup, aset lampu surya menjadi milik pemerintah daerah. Sejak saat itu tidak ada lagi tagihan energi yang harus dibayar, sementara penerimaan PPJ tetap berjalan. Selisihnya berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mengubah pola pengeluaran daerah dari yang semula bersifat konsumtif menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat fiskal.

Sudah Diterapkan di Sejumlah Daerah
Marlis Pohan menegaskan bahwa konsep KPBU untuk penerangan jalan bukanlah gagasan tanpa dasar.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mempersiapkan skema serupa sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran.

Kota Surakarta, misalnya, telah menyiapkan proyek KPBU PJU sejak 2017 dengan salah satu pertimbangan utama berupa penghematan biaya listrik. Kabupaten Bekasi juga pernah mengkaji skema pembiayaan penerangan jalan yang didukung oleh penerimaan PPJ.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendorong pemanfaatan PJU tenaga surya sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan beban pengeluaran pemerintah daerah.

Meski demikian, menurut Marlis, implementasi program di Kota Medan memerlukan koordinasi lintas lembaga. Untuk ruas jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sementara untuk jalan nasional perlu melibatkan pemerintah pusat dan instansi teknis terkait.

Koordinasi dengan PLN juga dibutuhkan guna mendukung integrasi dan pengelolaan sistem penerangan jalan.

"Pesan saya sederhana. Angka Rp291 miliar itu tidak harus menjadi beban abadi APBD. Dengan KPBU lampu surya, investasi ditanggung badan usaha, dibayar bertahap dari PPJ yang sudah ada, dan setelah titik impas justru dapat menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Di saat yang sama, daerah juga ikut mendukung transisi energi dan pengurangan emisi nasional," katanya.

Marlis menambahkan bahwa seluruh perhitungan investasi, masa kerja sama, titik impas, potensi penghematan, dan dampak lingkungan tetap harus ditetapkan melalui studi kelayakan resmi yang menggunakan data riil Kota Medan sebelum proyek dapat direalisasikan.red

Wamenaker: Industri Kini Tak Lagi Hanya Bertanya Ijazah, tapi juga Kompetensi

admin — Sun, 14 Jun 2026 01:28:00 +0700+0700

Bekasi – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-sa tunya modal untuk memasuki dunia kerja. Di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program MagangHub (Pemagangan Nasional) yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan Kuliah Umum pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Sabtu (13/6/2026).

"Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata," ujar Afriansyah.

Menurutnya, MagangHub hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri," tegasnya.

Lebih lanjut, Afri ansyah mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan tren yang semakin baik. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68 persen. Namun demikian, tantangan berupa disrupsi teknologi, otomatisasi, dan munculnya kebutuhan kompetensi baru tetap memerlukan penguatan ekosistem pelatihan dan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mendorong UM Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri, khususnya mengingat posisi kampus yang berada di kawasan industri strategis Bekasi.

"Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan," ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah berpesan agar para lulusan tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

"Investa si terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Jadilah motor penggerak kemajuan ekonomi nasional," pungkasnya.r

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Diharapkan Tetap Damai dan Sesuai Aturan

admin — Sun, 14 Jun 2026 00:08:00 +0700+0700

sumut24.co -JAKARTA, Gelombang penyampaian aspirasi dari kalangan mahasiswa yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM kembali menyita perhatian publik. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai akan membebani daya beli masyarakat luas.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Gibran untuk Indonesia, Ester Yulia, menyatakan bahwa penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial yang wajar untuk menyuarakan pendapatnya.

"Menyampaikan kritik itu hal yang sah dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan bernegara. Namun, ada syaratnya, semuanya harus dilakukan secara tertib, damai, dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku," tegas Ester Yulia, Jumat (12/6/2026).

Ia mengingatkan agar kemurnian gerakan mahasiswa tetap dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri. Gerakan yang didasari idealisme, lanjutnya, bisa berubah arah jika dimasuki kelompok yang ingin menciptakan kegaduhan.

"Jangan sampai aspirasi yang tulus itu justru dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana atau mengganggu ketertiban umum. Kita harus menjaga agar aksi ini tetap fokus pada tujuan semula," tambahnya.

Selain itu, sebagai Pembina Asosiasi Keluarga Presidium Indonesia, Ester juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan kondisi ekonomi dan politik global saat ini. Ia menyebutkan bahwa ketidakstabilan bisa berdampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jika suasana tidak kondusif, rakyatlah yang paling merasakan akibatnya. Oleh karena itu, kita mengajak mahasiswa dan seluruh elemen bangsa untuk tetap bersikap kritis, namun mengutamakan dialog dan persatuan di atas segalanya," ujarnya.

Barisan Gibran untuk Indonesia berharap aksi ini menjadi contoh demokrasi yang sehat, dimana aspirasi didengar, ketertiban dijaga, dan kepentingan bangsa tetap menjadi prioritas utama. (tec)

Terungkap! Dinas PerkimCikataru Kota Medan Jadi Sorotan: Proyek Stadion Teladan, Ini Faktanya

admin — Sun, 14 Jun 2026 00:07:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kota Medan 2026) sebesar Rp6,90 Triliun.

Rincian pagu anggaran total untuk dinas ini secara mandiri belum dipublikasikan secara spesifik ke publik, namun beberapa pos program kerja dan proyek strategis yang dikelola oleh Dinas Perkim Cikataru di bawah pimpinan Kepala Dinas John Ester Lase telah berjalan dan menjadi sorotan publik.

*Proyek Strategis & Alokasi Anggaran Terkait (TA 2026)*

Beberapa paket pengerjaan fisik serta program yang masuk ke dalam instansi ini meliputi:
1. *Fasade Stadion Teladan:* Dinas Perkim mengelola anggaran sebesar Rp65 Miliar dan ini merupakan proyek lanjutan untuk penuntasan pembangunan fisik dan pengerjaan bagian luar (fasad) ikon olahraga ini.
2. *Rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan:* Alokasi anggaran sebesar Rp4,9 miliar dikucurkan untuk pemeliharaan fasilitas kediaman resmi kepala daerah.
3. *Pembenahan Akses TPU Marelan:* Koordinasi pengadaan dan perbaikan fasilitas umum Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Terjun seluas 1,8 hektare.
4. *Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau:* Anggaran rutin untuk pengelolaan empat taman utama kota, yaitu Taman Gajah Mada, Taman Ahmad Yani, Taman Sri Deli, dan Taman Beringin.

Sebagai perbandingan dengan tren sebelumnya, pada APBD tahun lalu Dinas Perkim Cikataru mendapatkan porsi pagu sebesar Rp914,73 miliar (atau sekitar 13,13% dari keseluruhan APBD kota). Alokasi dana pada tahun 2026 ini juga sedang dipantau ketat oleh Pemerintah Kota Medan dan lembaga pengawas masyarakat demi memastikan transparansi proses lelang pengadaan barang dan jasa.

*Permasalahan Anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan*

Beberapa permasalahan signifikan terkait kinerja anggaran, pengelolaan aset, dan realisasi program di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan pada tahun 2026.

Berikut adalah poin-poin permasalahan utama yang disoroti oleh DPRD Kota Medan dan pihak terkait:
1.*Lemahnya Pengelolaan Aset dan Minimnya Kontribusi PAD:* Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Medan mengkritik keras kinerja Dinas Perkimcikataru karena dinilai tidak serius dalam mengelola aset milik Pemko Medan.
- *Temuan:* Dari total 210 unit aset bangunan yang berada di bawah pengelolaan dinas tersebut, kontribusi yang dihasilkan untuk PAD dinilai sangat minim (hanya berkisar Rp2,1 miliar) dan pengelolaannya dianggap asal-asalan.

- *Evaluasi Target:* Meskipun Kepala Dinas optimis mencapai target PAD 2026 sebesar Rp36,2 miliar, realisasi pada tahun anggaran sebelumnya (2025) tercatat tidak mencapai target penuh, yakni hanya terealisasi sebesar 78% (Rp28,4 miliar dari target Rp36 miliar).

2.Alokasi Anggaran yang Dinilai Salah Prioritas. Komisi IV DPRD Medan mengecam kebijakan pengalokasian anggaran Dinas Perkimcikataru yang dianggap lebih mementingkan proyek pihak swasta tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas.
- Sorotan Proyek: Alokasi anggaran untuk penuntasan pelebaran Jalan Meteorologi dikritik tajam karena dianggap hanya menguntungkan akses perumahan mewah (Citraland).
- Tuntutan Komisi IV: Dewan mendesak agar anggaran dialihkan untuk program yang lebih mendesak bagi warga Medan, seperti perbaikan drainase untuk mengatasi banjir.

3.Masalah Ganti Rugi Lahan "Salah Alamat"Dinas Perkimcikataru juga menghadapi masalah administrasi dan penyaluran anggaran pembebasan lahan yang fatal. Dalam rapat dengar pendapat, anggota DPRD Medan mengungkap adanya laporan bahwa pemilik tanah asli belum menerima uang ganti rugi, sementara pembayaran anggaran tersebut justru jatuh ke tangan orang lain atau "salah alamat". Dinas dituntut segera menyelesaikan sengketa ini.

4.Peringatan Keras Terhadap Kebocoran Perizinan BangunanPemerintah Kota Medan melalui Wali Kota Rico Waas memberikan peringatan keras kepada internal aparatur Dinas Perkimcikataru agar tidak "bermain-main" atau melakukan pungutan liar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengawasan bangunan. Pihak Pemko bahkan menegaskan siap menyerahkan oknum dinas yang nakal ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika kebocoran potensi PAD dari sektor ini terus berlanjut.

(Catatan Tambahan: Di tingkat regional/provinsi, Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumatra II juga sedang digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan korupsi proyek rumah susun senilai Rp64 miliar, menambah rentetan sorotan negatif pada sektor pengelolaan pemukiman di wilayah ini).rl/sk

Dompet Dhuafa Waspada Bersama RSU Sufina Aziz Hadirkan Khitan Massal dan Pengobatan Gratis untuk Warga Dairi

admin — Sat, 13 Jun 2026 23:29:00 +0700+0700

Dompet Dhuafa Waspada Bersama RSU Sufina Aziz Hadirkan Khitan Massal dan Pengobatan Gratis untuk Warga Dairi

Kabupaten Dairi|sumut24.co

Dompet Dhuafa (DD) Waspada bersama RSU Sufina Aziz menggelar khitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Dairi, Sabtu (13/6).

Kegiatan yang berlangsung di The Sasta Hotel, Sidikalang, ini merupakan upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Adapun program sosial tersebut diikuti oleh puluhan anak dalam kegiatan khitanan massal serta ratusan warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada, Sulaiman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu dari sisi kesehatan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat," ujarnya.

Direktur RSU Sufina Aziz, Maya Kartika Sari, S.Kes., M.KM., juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung berbagai program pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kami merasa bersyukur dapat ambil bagian dalam kegiatan ini. Melihat antusiasme masyarakat dan kebahagiaan anak-anak yang mengikuti khitanan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Semoga layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi seluruh peserta," katanya.

Sementara itu, Dewan Pembina RSU Sufina Aziz, M. Sutan Abdul Aziz F. Nasution, S.H., M.Kes., menegaskan bahwa kegiatan sosial merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

"Pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan di dalam rumah sakit, tetapi juga harus mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, Wakapolres Dairi, Kompol D. Munthe, yang hadir mewakili Kapolres Dairi, turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, sinergi antara lembaga sosial, institusi kesehatan, dan aparat kepolisian merupakan langkah positif dalam membantu masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

Selain khitan massal dan pengobatan gratis, para peserta yang hadir juga mendapatkan santunan dan beras.

Melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan, Dompet Dhuafa Waspada dan RSU Sufina Aziz secara konsisten menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Sebelum digelar di Kabupaten Dairi, program serupa juga telah dilaksanakan di daerah lainnya, termasuk Kabupaten Samosir, sebagai upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Red)

Harapan yang Disemai dari Pohon Cabai: Kisah Abdul Rozzaq, Kepala Keluarga Penyintas Banjir Sumatera

admin — Sat, 13 Jun 2026 21:07:00 +0700+0700

ACEH TAMIANG - Sore itu, di lahan pertanian cabainya di Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, dengan penuh semangat Abdul Rozzaq Mubaroq (38) bercerita tentang perjuangannya untuk bangkit setelah diterjang banjir sumatra 2025. Tiba-tiba, Rozzaq, demikian panggilan akrabnya, berlinang air mata ketika bercerita kembali tentang 1,8 hektar lahan pertanian mereka yang diterjang banjir pada November 2025 lalu.

Seperti banyak tempat lainnya di Aceh Tamiang, Kampung Tanjung Seumantoh juga diterjang banjir bandang. Seluruh tanaman dan peralatan pertanian mereka hanyut. Banjir meninggalkan sampah hingga lumpur yang menimbun lahan. Kala itu, ia hanya pasrah menjalankan irama hidup dari Tuhan.

"Awal melihat lahan pertanian ini, saya bingung mau mulai dari mana. Terkadang saya berpikir bagaimana dapat memberi makan anak dan istri. Tiap malam saya pandang wajah keluarga. Ada rasa sedih, bingung dan gelisah. Saat itu semua bercampur-aduk," ujarnya sembari menyeka air mata di pipinya.

Akan tetapi, tatapan anak istrinya membuatnya selalu tersentak. Ia tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia ingin segera pulih dari dampak banjir. Saban hari, pergi ke lahan pertanian kendati masih tergenang lumpur.

"Sampai di ladang (lahan pertanian) saya kerjakan apa saja yang bisa. Tetapi, saya terus berpikir rencana menanam kembali. Saya belajar lagi. Saya baca jurnal pertanian hingga memutar YouTube untuk pengelolaan lahan pascabanjir," katanya.

Mengelola kembali lahan pertanian bekas banjir tentu melelahkan. Apalagi kedalaman lumpur mencapai 30 sentimeter. Dan, sudah tentu saat di ladang Rozzaq juga dilanda rasa haus dan lapar, juga kelelahan.

Namun, tak pernah ia mengalah pada rasa haus dan lapar untuk sekedar duduk, minum kopi di gubuk. "Saya tidak mau berleha-laha. Kehidupan terus berputar," ujarnya.

Setelah lumpur sisa banjir mulai mengering, ia kemudian menyewa traktor untuk meratakan tanah. Tanah yang sudah rata, didiamkan selama dua sampai tiga bulan. Ia optimistis material lumpur sisa banjir masih bisa dikelola untuk tanaman hortikultura.

Rozzaq mengaku sedikit bisa bernafas lega karena mendapat bantuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertamina EP Rantau Field. Adapun bantuan yang diberikan antara lain restorasi lahan, sarana produksi pertanian dan 6000 bibit cabai serta 500 bibit tomat. Total bantuan yang diterima Rozzaq bersama rekan-rekannya di Kelompok Tani Tunas Muda mencapai 10 ribu bibit tanaman hortikultura.

"Alhamdulilah dari 1,8 hektar lahan pertanian, 21 rante sudah kembali ditanam cabai dan sayuran. Jadi ada 13 rante ditanam cabai rawit, lima rantai cabai merah dan tiga rante sayur sawi. Untuk sayuran sawi sudah panen. Berkat dukungan dari Pertamina EP Rantau Field, saya bisa kembali memenuhi kebutuhan hidup dari lahan pertanian," katanya.

Sementara itu, Manager Community Involvement Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal menyampaikan, sektor pertanian merupakan bagian penting yang harus dipulihkan pascabencana banjir. Sebab, tidak sedikit masyarakat menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

"Pertamina hadir untuk mendukung recovery para petani di sekitar wilayah operasi. Besar harapan agar dukungan kami dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup para penyintas banjir," ujarnya.

Ia mengungkapkan, perusahaan senantiasa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan PPM yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui program ini, para petani binaan Pertamina EP Rantau Field bisa kembali memperoleh sumber pendapatan serta keselarasan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah.

(*)

Pemkab Solok Sambut Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah di Asrama Haji Padang

admin — Sat, 13 Jun 2026 20:16:00 +0700+0700

Padang - Sumut24.co

Sabtu (13/6/2026) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di Asrama Haji Embarkasi Padang menyambut kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Solok Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang tiba dari Tanah Suci.

Kedatangan para jamaah disambut dengan penuh rasa syukur dan haru oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang di wakili oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra bapak Drs. Zaitul Ikhlas, AP., M.Si berserta Kepala Dinas Kominfo Kab Solok Susi Sofianti Saidani, SH. MM, Kabag Kesra Mardaus M.S.Ag, M.Ap, Kabid Trantibum Satpol PP Anton Hutavea,S.Kom,M.CIO, beserta panitia dan juga keluarga serta kerabat yang telah menantikan kepulangan mereka setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Suasana penyambutan berlangsung penuh kehangatan. Tangis haru dan rasa bahagia tampak mewarnai pertemuan kembali antara jamaah dengan keluarga yang telah menunggu kedatangan mereka di Asrama Haji Padang.

Kepulangan jamaah haji ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan semangat keagamaan di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok yang di Wakili oleh Zaitul Ikhlas menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah yang berangkat sebanyak 194 Orang dengan 87 Orang Perempuan dan 107 Laki Laki telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat Di Ranah Minang, Pemerintah Kab Solok mengapresiasi kesabaran, kedisiplinan, serta semangat para jamaah selama menjalankan ibadah haji.

"Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh jamaah haji Kabupaten Solok. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT dan para jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur," tutur Zaitul Ikhlas

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, panitia penyelenggara, serta berbagai pihak yang telah memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap para jamaah dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.

Setelah proses penyambutan dan pemeriksaan administrasi selesai, para jamaah selanjutnya diberangkatkan menuju Kabupaten Solok untuk berkumpul kembali bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.(YOSE)

Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot

admin — Sat, 13 Jun 2026 19:20:00 +0700+0700

MEDAN — Jaringan Aktivis Mahasiswa Pergerakan Indonesia (JAM PMII) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara segera mengevaluasi dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan Jalan Nasional di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyusul rentetan kecelakaan yang terjadi di lokasi proyek tersebut.

Koordinator Nasional JAM PMII, Hasan Basyri Simanjuntak, mengatakan kecelakaan yang berulang hingga menimbulkan korban luka dan meninggal dunia tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa. Menurut dia, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan sistem pengawasan proyek.

"Ketika kecelakaan terus berulang dan sudah menimbulkan korban jiwa, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan, termasuk Satker dan PPK, perlu diperiksa," kata Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat.

Hasan menilai banyaknya kecelakaan selama pekerjaan berlangsung menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana. Menurut dia, aspek keselamatan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas utama dalam proyek yang berada di ruang publik.

Ia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi pekerjaan di lapangan. Informasi mengenai dugaan kurangnya pengamanan dan rambu-rambu peringatan, kata Hasan, perlu ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

"Yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengapa kecelakaan terus terjadi dan mengapa sampai menimbulkan korban jiwa. Karena itu, fakta di lapangan harus menjadi bahan utama dalam proses evaluasi," ujarnya.

JAM PMII meminta Kementerian Pekerjaan Umum, BBPJN Sumatera Utara, Inspektorat Jenderal, serta aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan, menurut Hasan, perlu dilakukan secara terbuka agar publik memperoleh kepastian mengenai penyebab kecelakaan yang terjadi.

Menurut dia, apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan, maka pejabat yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban ketika keselamatan masyarakat menjadi taruhannya," kata Hasan.

Hasan menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Ia menilai keberhasilan proyek tidak dapat diukur semata-mata dari capaian fisik apabila mengabaikan perlindungan terhadap pengguna jalan.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap proyek pembangunan. Karena itu, seluruh fakta terkait kecelakaan yang terjadi perlu diungkap secara transparan," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BBPJN Sumatera Utara maupun pihak pelaksana proyek terkait tuntutan yang disampaikan JAM PMII tersebut.rel

Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas

admin — Sat, 13 Jun 2026 18:53:00 +0700+0700

Deli Serdang – Upaya seorang pria yang diduga hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli berakhir gagal setelah personel kepolisian berhasil mengungkap kasus tersebut di wilayah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh personel reserse Todak Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang yang dibackup oleh personel Satres Narkoba Polresta Deli Serdang melalui metode penyamaran sebagai pembeli.

Terduga pelaku yang diamankan berinisial SUW (34), warga Dusun II Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., didampingi Kapolsek Pantai Labu IPDA Iralfat Yaroni Dachi, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika jenis sabu. Sabtu (13/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud pada Jumat 12 Juni 2026 di Dusun III Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Setibanya di lokasi, petugas melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima. Namun saat hendak dilakukan penindakan, pelaku diduga menyadari kehadiran petugas dan langsung melarikan diri.

"Pelaku sempat kocar-kacir berusaha menghindari petugas. Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan yang bersangkutan," ujar Kompol Fery Kusnadi.

Saat proses pengejaran berlangsung, pelaku diduga membuang satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu berwarna putih. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan terhadap pelaku dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya menemukan barang bukti yang dibuang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang diketahui inisial JN.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Deli Serdang guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H. mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

"Mari bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. Apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, segera laporkan melalui Call Center 110 Polresta Deli Serdang agar dapat segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

admin — Sat, 13 Jun 2026 18:22:00 +0700+0700

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Sumatera utara|sumut24.co

Akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Faktor jarak, keterbatasan fasilitas, hingga kondisi ekonomi membuat sebagian warga menunda mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memperoleh layanan dasar yang layak, termasuk kesehatan.

"Masih ada masyarakat yang menghadapi berbagai keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan. Persoalan seperti ini harus menjadi perhatian bersama karena kesehatan merupakan kebutuhan mendasar setiap warga," ujar Muhammad Nuh saat menghadiri kegiatan khitanan massal dan pengobatan gratis di Kabupaten Dairi, Sabtu (13/6).

Sebagai wakil daerah di DPD RI, Muhammad Nuh menilai bahwa berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tidak cukup hanya disampaikan dalam forum-forum resmi.

Dibutuhkan langkah nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

Atas dasar itulah, melalui sinergi bersama Dompet Dhuafa Waspada, RSU Sufina Aziz, dan Polres Dairi, dihadirkan layanan khitanan massal dan pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Dairi. Program tersebut diikuti oleh puluhan anak pada kegiatan khitanan massal serta ratusan warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Dairi yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk Muslim relatif sedikit, layanan khitanan massal memiliki makna tersendiri.

Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam.

Muhammad Nuh menilai kegiatan semacam ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan dan layanan sosial harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.

"Ketika ada masyarakat yang kesulitan menjangkau layanan, maka kita yang harus mendatangi mereka. Semangatnya adalah menghadirkan manfaat dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara lembaga sosial, institusi kesehatan, pemerintah, dan berbagai elemen lainnya akan memperkuat upaya menghadirkan pelayanan yang lebih merata.

Selain memperjuangkan aspirasi daerah melalui DPD RI, Muhammad Nuh mengaku terus mendorong lahirnya program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Ia meyakini bahwa pendekatan yang langsung menyasar kebutuhan warga dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat di daerah dengan kebijakan yang diperjuangkan di tingkat nasional.

Kegiatan di Dairi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Muhammad Nuh berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari berbagai program pelayanan kesehatan yang hadir lebih dekat dengan mereka.

"Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan akses atau kondisi ekonomi. Dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, insya Allah semakin banyak warga yang bisa kita bantu bersama," ujarnya.

(Red)

Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya

admin — Sat, 13 Jun 2026 16:12:00 +0700+0700

MEDAN – Kedatangan Syaikh DR Reza Abdul Jabbar, saudagar sukses asal Selandia Baru yang juga merupakan suami dari Peggy Melati Sukma, membawa harapan baru bagi pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung.

Dalam kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar acara dauroh akbar 'Ilmuilah Cinta' yang berlangsung pada Sabtu (13/6/2026), Syaikh Reza menyatakan komitmennya untuk turut membantu rencana pembangunan dan pengembangan Masjid Agung.

Kehadiran tamu istimewa tersebut disambut hangat oleh jajaran pengurus BKM Masjid Agung serta ribuan jamaah yang memadati acara dauroh akbar itu. Turut hadir dalam pertemuan itu H. Rizal, H. Sofyan Yahya, H. Donal Sidabalok, H. Hendra DS, dan H. Abdullah Matondang serta pengurus lainnya.

H. Abdullah Matondang mengaku bersyukur atas kunjungan Syaikh Reza yang dinilai dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan Masjid Agung.

"Alhamdulillah, kami bersyukur atas kedatangan Syaikh DR Reza Abdul Jabbar. Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi pembangunan Masjid Agung ke depan," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, Syaikh Reza juga menyampaikan kekagumannya terhadap desain dan arsitektur Masjid Agung yang dinilainya sangat indah dan berkelas.

"Arsitektur Masjid Agung ini sangat apik dan mengagumkan. Saya melihat masjid ini memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat syiar Islam yang megah dan membanggakan," katanya.

Suasana silaturahmi berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal terjalinnya sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan serta pengembangan Masjid Agung sebagai pusat ibadah, pendidikan dan syiar Islam.
(red)

Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026

admin — Sat, 13 Jun 2026 15:38:00 +0700+0700

Medan - Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pagu anggaran untuk proyek-proyek lain di lingkungan Pemko Medan pada tahun 2026 bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan. Berikut adalah beberapa kisaran pagu berdasarkan jenis kegiatan:

- Penyelenggaraan Event / Jasa Lainnya: Berkisar antara Rp1,1 Miliar hingga Rp2,5 Miliar.

- Supervisi Konstruksi (Drainase & Gedung): Berkisar antara Rp800 Juta hingga Rp1,9 Miliar per wilayah.

- Pengadaan Langsung (Non-Tender): Berkisar antara Rp18 Juta hingga Rp170 Juta, seperti belanja modal, pemeliharaan sarana, dan pengadaan bahan.

Anda dapat memantau rincian pagu, tahapan lelang, dan pagu untuk seluruh Satuan Kerja secara berkala melalui LPSE Kota Medan - Cari Paket atau Data Lelang Terbaru LPSE Kota Medan.red

Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gelar Jumat Curhat Bersama Masyarakat Desa Sidodadi

admin — Sat, 13 Jun 2026 15:30:00 +0700+0700

Deliserdang - Satres Narkoba Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat di Dusun Dusun PW Asri A Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Res Narkoba melalui Kasubnit I Unit II Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Ipda Yasmin Tua Purba bersama Bersama Personil Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang, serta dihadiri masyarakat Dusun Dusun PW Asri A Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satres Narkoba melaksanakan tatap muka dan dialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, keluhan, serta memberikan himbauan dan pesan-pesan kamtibmas terkait keamanan lingkungan dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat menyampaikan beberapa keluhan di antaranya terkait keamanan desa, sering terjadinya kehilangan di lingkungan desa, hingga perlunya perhatian terhadap perilaku menyimpang di lingkungan sosial.

Selain itu, warga juga memberikan sejumlah saran seperti mengaktifkan kembali pos kamling, meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sambang desa oleh Bhabinkamtibmas, mengoptimalkan penggunaan layanan Call Center 110, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak.

Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr Fery Kusnadi SH MH, menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Curhat merupakan bentuk komitmen Polri dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan warga.

"Atas arahan Kapolresta Deli Serdang, kegiatan Jumat Curhat ini menjadi sarana bagi Polri untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi warga, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan kamtibmas yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang juga menegaskan bahwa pihaknya terus mengedepankan pendekatan humanis dan preventif dalam menjaga keamanan serta memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Polresta Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun penyalahgunaan narkoba," ungkapnya.

6.731 Peserta Ikuti SMM USU 2026, Meningkat 25 Persen Dari Tahun Lalu

admin — Sat, 13 Jun 2026 14:54:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari, dimulai Sabtu 13/6/2026 hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 6.731 peserta mengikuti seleksi yang digelar di lingkungan kampus USU. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan SMM Tahap I Tahun 2025 yang diikuti oleh 5.378 peserta atau naik sebanyak 1.353 peserta (25,16 persen).

Ketua Tim Pelaksana SMM USU 2026 yang sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya.

"Peningkatan jumlah peserta menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di USU. Kami berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas guna menjaring calon mahasiswa terbaik yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Sumatera Utara," ujarnya.

Berdasarkan data pendaftaran SMM USU 2026, Program Studi Ilmu Hukum menjadi program studi dengan jumlah peminat tertinggi, yakni 1.462 pendaftar. Posisi berikutnya ditempati Pendidikan Dokter dengan 1.165 pendaftar, Manajemen sebanyak 857 pendaftar, Pendidikan Dokter Gigi sebanyak 856 pendaftar, dan Sarjana Farmasi sebanyak 712 pendaftar.

Selain lima program studi teratas tersebut, program studi yang juga mencatat jumlah peminat tinggi adalah Psikologi dengan 651 pendaftar, Kesehatan Masyarakat sebanyak 647 pendaftar, Akuntansi sebanyak 635 pendaftar, Teknik Industri sebanyak 566 pendaftar, dan Agroteknologi sebanyak 457 pendaftar.
Pelaksanaan ujian menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan pada 16 lokasi ujian dengan total 73 ruangan. USU menyiapkan kapasitas ujian sebanyak 1.566 peserta per sesi untuk mengakomodasi seluruh peserta selama tiga hari pelaksanaan.

Adapun lokasi ujian tersebar di berbagai fakultas dan unit kerja di lingkungan USU, yakni Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi (DITSINTEK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Pusat Bahasa, Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keperawatan (FKEP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Psikologi (FPSI), Fakultas Vokasi (FV), dan Fakultas Kedokteran (FK).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian berbasis komputer, USU menyiapkan total 1.566 unit komputer yang tersebar di seluruh lokasi ujian. Fakultas Kedokteran menjadi lokasi dengan kapasitas terbesar, yakni 231 komputer, disusul Fakultas Teknik sebanyak 165 komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi sebanyak 150 komputer, Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi sebanyak 121 komputer, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 117 komputer.

Setiap hari, ujian dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta memasuki ruangan mulai pukul 07.15 WIB, dilanjutkan pemeriksaan dokumen, latihan penggunaan sistem, dan pelaksanaan ujian hingga pukul 10.15 WIB.
Sementara pada sesi kedua, peserta memasuki ruangan mulai pukul 13.15 WIB dan mengikuti rangkaian ujian hingga pukul 16.15 WIB.
Materi yang diujikan dalam SMM USU 2026 terdiri atas Ujian Potensi Skolastik, Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris. Ujian Potensi Skolastik dilaksanakan selama 30 menit dengan 30 soal, sedangkan Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris masing-masing berlangsung selama 27 menit dengan 18 soal.

Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan USU untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui proses seleksi yang kredibel dan berbasis teknologi, USU berupaya menjaring calon mahasiswa yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi dalam mendukung transformasi universitas menuju perguruan tinggi berkelas dunia.

Hasil Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 dijadwalkan akan diumumkan pada 26 Juni 2026 melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara, https://penerimaan-terpadu.usu.ac.id. (C04)

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat Dari Estimasi

admin — Sat, 13 Jun 2026 14:50:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, P6T PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada Kamis (11/6/2026) pukul 09.39 WIB. Pemulihan tersebut tercapai sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal penormalan sistem yang diperkirakan berlangsung hingga Minggu, 14 Juni 2026.

Dengan keberhasilan tersebut, pasokan listrik di Sumatera Utara kembali normal dan pengaturan pasokan melalui manajemen beban tidak lagi dilakukan. Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menikmati pasokan listrik secara normal selama 24 jam.

Pemulihan sistem ditandai dengan kembali terhubungnya jaringan transmisi 275 kilovolt (kV) Galang–Simangkuk ke sistem interkoneksi Sumatera.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan bahwa percepatan pemulihan dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan Sumatera Utara telah kembali normal sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal. Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menikmati listrik secara normal selama 24 jam. Manajemen beban juga tidak lagi dilakukan," ujar Mundhakir.

Mundhakir menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungan yang diberikan selama proses pemulihan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung percepatan penormalan sistem kelistrikan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungannya selama proses pemulihan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas doa, dukungan, dan kolaborasi yang diberikan sehingga sistem kelistrikan Sumatera Utara dapat kembali normal lebih cepat dari estimasi," ungkap Mundhakir.

PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga. Penguatan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan energi yang andal dan berkualitas bagi masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. (C04)

Antonius Tumanggor Sangat Apresiasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Petisah Hulu, Jadi Percontohan di Kota Medan

admin — Sat, 13 Jun 2026 14:38:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos, sangat apresiasi terhadap pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan cukup tinggi.

"Realisasi retribusi sampah di sini selalu memenuhi target, bahkan menjadi yang tertinggi di Kecamatan Medan Baru. Ini layak dijadikan contoh bagi kelurahan dan kecamatan lain di Kota Medan," tegas Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor S.Sos saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Bantam/Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Petisah Hulu, Sabtu (13/6/2026) dimulai pukul 11.00 Wib sampai selesai.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan di wilayah tersebut patut menjadi contoh bagi kelurahan lain di kecamatan Medan Baru dan Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai NasDem Antonius mengaku mendapat banyak informasi langsung dari masyarakat dan aparatur kelurahan mengenai upaya yang dilakukan Lurah Petisah Hulu, Affandi Syahputra, S.Kom, bersama para kepala lingkungan dalam menjaga kebersihan wilayahnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Medan Baru, Surya Setia Harahap, SSTP, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sosperda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar Antonius Tumanggor di Kelurahan Petisah Hulu.

Sekretaris Camat Medan Baru Surya Setia Harahap S.STP mengaku bangga melihat tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Mewakili Camat Medan Baru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Antonius Tumanggor yang telah melaksanakan Sosperda di Kelurahan Petisah Hulu. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh kelurahan untuk memantau dan menangani persoalan sampah di masing-masing wilayah. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Lurah Petisah Hulu, Affandi Syahputra, S.Kom, menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai lurah, dirinya bersama para kepala lingkungan terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah munculnya titik-titik rawan penumpukan sampah.

Menurut Affandi, Kelurahan Petisah Hulu merupakan kawasan padat penduduk, sekaligus pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, persoalan sampah menjadi perhatian serius yang harus ditangani bersama.

"Kami terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan, mulai dari lingkungan rumah masing-masing hingga lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan kawasan yang bersih dan nyaman," katanya.

Selain kebersihan lingkungan, Affandi juga mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Meski demikian, pihaknya tetap aktif melakukan sosialisasi agar kesadaran tersebut terus terjaga.

"Kami akan terus mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjaga kebersihan dan membayar iuran sampah secara teratur demi mendukung pengelolaan persampahan yang lebih baik," ujarnya.

Menutup kegiatan Sosperda, Antonius Tumanggor kembali mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Petisah Hulu yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan lingkungan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan itu berharap semangat menjaga kebersihan dapat terus dipertahankan, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

Menurutnya, lingkungan yang bersih menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah banjir dan berbagai penyakit yang dapat timbul akibat penumpukan sampah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Sarana dan Prasarana Suhadi, pengurus Sopo Restorasi, para kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Petisah Hulu. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama serta pembagian suvenir dan konsumsi kepada peserta yang hadir.(R02)

HMTI Siap Ambil Peran Lanjutkan Pembangunan Masjid Nurhamidah di Desa Sena,Mohon Dukungan Para Dermawan

admin — Sat, 13 Jun 2026 13:19:00 +0700+0700

Deli Serdang – Pembangunan Masjid Nurhamidah yang berlokasi di Jalan Melati Raya, Dusun V, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saat ini membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan rumah ibadah tersebut diketahui telah terhenti sejak tahun lalu dan baru mencapai tahap pondasi.

Melihat kondisi tersebut, Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) menyatakan komitmennya untuk turut serta membantu melanjutkan pembangunan Masjid Nurhamidah agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan.

Ketua DPP HMTI, Sobirin Harahap, SE, menyampaikan harapannya agar masyarakat, khususnya perantau dan warga Tabagsel, dapat bersama-sama menyisihkan sebagian rezekinya untuk mendukung pembangunan masjid tersebut.

"Semoga kita semua dapat menitipkan rezeki melalui pembangunan Masjid Nurhamidah ini. Insya Allah HMTI akan ikut andil dalam melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti, sehingga cita-cita menghadirkan rumah ibadah yang representatif bagi masyarakat dapat segera terwujud," ujarnya.

Menurut panitia pembangunan, proses pembangunan terhenti akibat keterbatasan dana. Karena itu, dukungan dari para dermawan sangat diharapkan agar pembangunan dapat kembali berjalan dan diselesaikan sesuai harapan masyarakat setempat.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurhamidah, Freddi P. Daulay, SH., M.Kn, bersama Bendahara Panitia, Ridwan Hutasuhut, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam amal jariyah tersebut.

Donasi pembangunan Masjid Nurhamidah dapat disalurkan melalui rekening BSI Nomor 7234727588 atas nama Himpunan Masyarakat Tabagsel. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor 0812-6983-1119.

Panitia berharap kepedulian dan kebersamaan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan masjid yang nantinya akan menjadi pusat ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Sena.

"Semoga setiap bantuan yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya serta membawa keberkahan bagi para donatur dan keluarga," tutup panitia.

Kontak Panitia:

Ketua Panitia: Freddi P. Daulay, SH., M.Kn (0852-2541-9907)

Bendahara Panitia: Ridwan Hutasuhut

Redaksi.

Ketua TP PKK rapat persiapan Monitoring Desa/Kelurahan Pelaksana Tertib Administrasi, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, dan IVA Test oleh TP PKK Provinsi

admin — Sat, 13 Jun 2026 13:04:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pematangsiantar Ny Liswati Wesly Silalahi menggelar rapat terkait persiapan Monitoring Desa/Kelurahan Pelaksana Tertib Administrasi, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, dan IVA Test oleh TP PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Rapat berlangsung di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jumat (12/06/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal guna mematangkan persiapan dan koordinasi seluruh pihak terkait dalam menyukseskan pelaksanaan monitoring serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kelurahan dan TP PKK Kelurahan dalam penilaian lomba.

Hal tersebut selaras berdasarkan surat dari TP PKK Provinsi Sumut Nomor 44/SKR/PKK PROVN/2026 Tanggal 18 Mei 2026, perihal Monitoring Desa/Kelurahan Pelaksana Tertib Administrasi, PAAR, UP2K, Aku Hatinya PKK, dan IVA Test.

Rapat juga dihadiri seluruh OPD terkait yang ikut menyukseskan kegiatan monitoring. Masing-masing OPD memberikan masukan dan saran yang berkualitas guna menjadikan Kota Pematangsiantarsraih target Juara Umum.

Pada rapat dibahas juga terkait persiapan penyambutan, hidangan jamuan, persiapan masing-masing kelurahan yang ikut lomba, transportasi ke lokasi monitoring, spanduk ajakan kepada warga menyukseskan Lomba TP PKK, serta kesiapan konsep acara pada kunjungan rombongan TP PKK Provinsi Sumut.

Setiap OPD teknis pada tahun berikutnya, disarankan agar mengganggarkan untuk kebutuhan teknis lomba TP PKK. Sebab tiap tahun ada perlombaan-perlombaan yang setiap kabupaten/kota ikut berpartisipasi di perlombaan TP PKK Tingkat Provinsi Sumut.

Dengan antusias, Ketua TP PKK Ny Liswati menyampaikan tiap-tiap kategori lomba menargetkan meraih juara 1.

"Kalau bisa, hasil rapat kita ini ditindaklanjuti oleh seluruh kelurahan, kecamatan, dan OPD terkait. Karena targetnya adalah Juara Umum," pungkasnya sembari menutup rapat. (LP)

Wali Kota Silalahi dan Unsur Forkopimda Plus melakukan tepung tawar pada Jamaah Haji/Hajjah kota Pematangsiantar

admin — Sat, 13 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Setelah disambut di Balai Kota, Kamis (04/06/2026) malam lalu, para Jamaah Haji/Hajjah Kota Pematangsiantar Tahun 1447 H/2026 M, ditepung-tawar. Acara tepung tawar oleh Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi, Wakil Wali Kota Herlina, dan Unsur Forkopimda Plus, dilaksanakan di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Jumat (12/06/2026).

Wali Kota Wesly dalam sambutannya menyampaikan jamah haji/hajjah telah menyelesaikan rukun dan wajib haji. Patut disyukuri, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak mendapat hambatan berarti.

Menurut Wesly, tradisi tepung tawar adalah wujud rasa syukur.

"Kami mendoakan agar seluruh lelah selama di Tanah Suci menjadi penggugur dosa. Semoga ibadah yang telah ditunaikan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami.l berharap berbagai amalan ibadah yang dijalankan di Tanah Suci agar terus dilakukan di Tanah Air, bahkan harus ditularkan kepada keluarga dan lingkungan terdekat," kata Wesly.

Pada kesempatan tersebut, Wesly mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada penyelenggara urusan haji, panitia pemberangkatan dan pemulangan haji, Tim Pemandi Haji Daerah serta Tim Kesehatan Haji Daerah, karena telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah haji Kota Pematangsiantar.

"Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan," sebut Wesly.

Mewakili jamaah haji/hajjah, H Zainal Siahaan SE MM menyampaikan pesan dan kesan. Zainal mengatakan, jamaah haji/hajjah Kota Pematangsiantar yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 3 Embarkasi Medan, semua telah kembali ke Kota Pematangsiantar dalam kondisi sehat walafiat.

"Semoga kita dapat menjaga kemabruran haji/hajjah," kata Zainal.

Zainal menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wali Kota Wesly Silalahi, dan jajaran yang telah turut memfasilitasi manasik, keberangkatan, kepulangan, dan tepung tawar.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang membalas kebaikan Pemko Pematangsiantar. Semoga Bapak Wesly Silalahi semakin sehat dan bijak dalam memimpin Kota Pematangsiantar. Kami doakan Pemko Pematangsiantar dapat mewujudkan visi dan misi," kata Zainal.

"Alhamdulillah, rukun wajib ibadah haji bisa kami laksanakan. Secara umum pelayanan sudah baik. Semoga kita semakin baik dan tertib, termasuk dalam beribadah," tambahnya.

Sebelumnya, Kepada Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pematangsiantar Luhut Ritonga dalam laporannya mengucap syukur karena di Jumat yang berkah dapat bersilaturahmi.

Ia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Wesly Silalahi yang telah melaksanakan tepung tawar keberangkatan dan pemulangan jamaah haji/hajjah. Ia pun berharap Wesly tetap peduli dengan jamaah haji.

Kepada jamaah haji/jajjah yang baru pulang, diimbau memperbanyak doa untuk keselamatan Kota Pematangsiantar.

Luhut memohon agar di Kota Pematangsiantar ada miniatur Kakbah. Agar di tahun berikutnya calon haji/hajjah tidak perlu jauh ke Kota Medan untuk manasik haji.

Acara dirangkai penyerahan balei dari Wesly kepada

perwakilan jamaah haji/hajjah. Dilanjutkan tepung tawar haji/hajjah diiringi lantunan Marhaban.

Sebelumnya, acara diawali pembacaan Al-Qur'an oleh Ustadz Abdul Rahim Lubis.

Turut hadir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis, mewakili Kantor Kementerian Agama Pematangsiantar, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pematangsiantar yang juga Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pematangsiantar Drs H Natsir Armaya Siregar, pimpinan perbankan, pimpinan BUMN/BUMD, asisten, staf ahli, pimpinan, OPD, camat, organisasi Islam, dan lainnya. (LP)

Pemerintah Kota Solok Terus Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Digital Melalui Kolaborasi lintas Instansi.

admin — Sat, 13 Jun 2026 12:41:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut 24.co

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok bersama Pengadilan Negeri Solok dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Solok , Sumatera Barat Kamis (11/6), di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Solok dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital melalui kolaborasi lintas instansi., melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan.

Dihadiri oleh jajaran Pengadilan Negeri Solok, Disdukcapil Kota Solok, dan Dinas Kominfo Kota Solok. Setelah prosesi penandatanganan PKS, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Yuyun Fitri, terkait layanan pencatatan sipil yang berkaitan dengan penetapan dan putusan pengadilan, serta penjelasan operasional aplikasi oleh Pranata Komputer Pertama Dinas Kominfo Kota Solok

Dijelaskan, penandatanganan PKS ini merupakan perpanjangan dari kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, sekaligus menjadi momentum penguatan inovasi layanan melalui pengembangan sistem berbasis digital yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kota Solok. Pengadilan Negeri Solok menamai inovasi tersebut dengan E-DEPE (Elektronik Delivery Penetapan), sementara Disdukcapil Kota Solok mengembangkannya melalui inovasi PENARI 2.0 (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri).

Berdasarkan inovasi tersebut, hasil penetapan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan perubahan data kependudukan dapat dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-DEPE dan langsung terhubung dengan operator layanan Disdukcapil. Dengan sistem ini, dokumen kependudukan dapat diterbitkan dalam waktu 1x24 jam.

Diungkapkan, ruang lingkup layanan mencakup tiga dokumen pencatatan sipil yang memerlukan penetapan pengadilan, yakni Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta Akta Perceraian bagi non-Muslim.

Kepala Disdukcapil Kota Solok, Afrizon, SE., M.Si., pada kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa PENARI 2.0 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.

"PENARI 2.0 merupakan pengembangan dari inovasi yang telah berjalan sebelumnya. Dengan dukungan teknologi informasi yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo dan kolaborasi lintas instansi, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. Proses administrasi yang membutuhkan putusan pengadilan dapat ditindaklanjuti lebih cepat oleh Disdukcapil. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak hingga inovasi ini dapat terimplementasi dengan baik," tutur Afrizon.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Nurzal Gustim, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung integrasi layanan berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Dia berharap sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di Kota Solok. Ke depan, aplikasi ini akan terus dikembang Disdukcapil, PN Solok, dan Kominfo Perkuat Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital.(YOSE)