Harmonizing Stakeholders_, PLN Kantor Pusat Berikan Apresiasi Kepada Unit PLN Dengan Kinerja Terbaik Semester I 2026

admin — Fri, 28 Aug 2026 23:33:00 +0700+0700

sumut24.co -MAGELANG, PT PLN (Persero) melalui kegiatan Harmonizing Stakeholders memberikan apresiasi kepada unit-unit PLN yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik pada Semester I 2026. Mengusung tema "Accelerating Pre-Construction, Optimizing COD Achievement" kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus mendorong penguatan kinerja dalam mendukung percepatan tahapan pra-konstruksi dan pencapaian _Commercial Operation Date_ (COD) proyek ketenagalistrikan.

Apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi unit-unit PLN dalam menyelesaikan berbagai target pada aspek pembebasan lahan dan perizinan. Kinerja tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan proyek sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan sesuai target.

PLN UIP SBU berhasil meraih penghargaan pada empat kategori kinerja Semester I 2026, yaitu Juara Harapan 2 untuk kategori Unit dengan Capaian Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan Terbanyak, Juara 2 untuk kategori Unit dengan Capaian Pembebasan Lahan Tercepat, Juara 3 untuk kategori Unit dengan Capaian Pembebasan Lahan (ha) Terluas, serta Unit dengan Capaian Penyelesaian Perizinan.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Direktur Manajemen Proyek dan EBT PLN, Suroso Isnandar, diberikan langsung oleh Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman dan Perizinan Proyek PT PLN (Persero), Irwanto Wahyu, kepada Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane sebagai perwakilan PLN UIP SBU di Magelang pada Rabu tanggal 19 Agustus 2026.

Mewakili General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane hadir didampingi Manager Pertanahan & Aset, Erdiansyah Dharmika Putra dan Assistant Manager Perizinan, Alex Sihite.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Jumat (28/8/2026) menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Capaian yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi dan konsistensi seluruh insan PLN dalam menyelesaikan setiap tahapan pra-konstruksi. Pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan memiliki peran strategis dalam memastikan proyek dapat memasuki tahapan konstruksi sesuai target. Kami berharap apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mempercepat pencapaian COD," ujar Rizki.

Sementara itu, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi PLN terhadap unit yang mampu memberikan kinerja terbaik sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kolaborasi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja. Dengan percepatan pembebasan lahan dan penyelesaian perizinan, kita dapat mendukung kesiapan proyek sejak tahap pra-konstruksi hingga mencapai COD sesuai target," jelas Reza.

Melalui kegiatan _Harmonizing Stakeholders_, PLN terus mendorong budaya kinerja dan kolaborasi antarsatuan kerja. Apresiasi terhadap unit dengan kinerja terbaik diharapkan dapat menjadi pemacu bagi seluruh insan PLN untuk terus meningkatkan produktivitas, mempercepat penyelesaian tahapan pra-konstruksi, serta mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. (C04)

Dipolisikan Kapus, Jenni Silalahi Staf Puskesmas Tanjung Haloban Tak Gentar

admin — Fri, 28 Aug 2026 23:29:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu, Laporan Kepala Puskesmas Tanjung Haloban Susiani, S,KM di Polres Labuhanbatu tentang dugaan pencemaran nama baiknya sudah memasuki ditahap penyidikan.

Jeni Silalahi, staf Puskesmas Tanjung Haloban yang menjadi terlapor kepada awak media ini via telepon mengaku tidak gentar atas laporan tersebut dan akan koperatif atas panggilan dari penyidik.

"Saya tidak gentar mas, karena apa yang saya katakan tentang kepala puskesmas kami itu fakta,"kata Jeni yang mengaku sudah diperiksa Inspektorat dan sudah menghadiri panggilan penyidik. Kamis,(28/08/2026).

Menurut Jeni, saat dia ke Polres menghadiri panggilan penyidik, banyak rekan sejawatnya dari Puskesmas Tanjung Haloban turut ikut serta ke Polres Labuhanbatu didampingi kuasa hukumnya Beriman Panjaitan,SH, MH.

"Saya dan para saksi sudah diperiksa, banyak rekan sejawat saya turut serta ikut ke polres siap memberikan keterangan yang sebenarnya,"ujar Jeni.

Beriman Panjaitan SH, MH, selaku kuasa hukum Jeni Silalahi kepada awak media ini via seluler membenarkan kliennya dan para saksi sudah diperiksa oleh penyidik.

"Kami akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan menjelaskan secara terang kronologis hingga terjadinya situasi yang berkembang di Puskesmas Tanjung Haloban. Kami berharap proses hukum ini dapat mengungkap fakta yang sebenarnya," ujar Beriman Panjaitan.

Lanjut Beriman, persoalan tersebut bermula dari adanya kritik dan protes sejumlah pegawai Puskesmas Tanjung Haloban mengenai transparansi dan pembayaran dana yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Para tenaga medis di puskesmas tersebut mempertanyakan sejumlah kebijakan pengelolaan dan pembayaran dana tersebut, termasuk hak jasa pelayanan yang menurut mereka belum diberikan atau belum dijelaskan secara transparan.

"Kalau ada anggota atau bawahan yang menyampaikan kritik mengenai pengelolaan anggaran, pembayaran hak, maupun transparansi, semestinya hal itu terlebih dahulu dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan. Kritik tidak selalu berarti serangan pribadi. Kritik bisa menjadi alarm untuk melakukan perbaikan," kata Beriman.

Beriman menilai, dalam institusi pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas justru penting untuk menjaga kepercayaan pegawai sekaligus masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

"Jangan sampai ketika ada kritik dan protes terkait transparansi, respons yang muncul justru laporan pidana terhadap orang yang menyampaikan kritik. Tentu kita harus melihat konteksnya secara utuh. Apakah benar terdapat pencemaran nama baik, atau sebenarnya yang disampaikan adalah kritik dan pengaduan mengenai suatu kebijakan yang perlu dievaluasi,"tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menghormati hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum. Namun, proses hukum juga harus mampu membedakan antara kritik, pengaduan, penyampaian pendapat dengan tuduhan yang memenuhi unsur pidana.

"Ini yang akan kami jelaskan kepada penyidik. Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Biarkan fakta, bukti dan keterangan para pihak yang berbicara. Yang terpenting, jangan sampai persoalan internal yang seharusnya dapat diselesaikan melalui evaluasi dan klarifikasi justru berkembang menjadi persoalan pidana,"terang Beriman.

Terpisah, beberapa tenaga medis Puskesmas Tanjung Haloban kepada awak media ini menyatakan siap memberikan dukungan moril kepada Jeni Silalahi.

"Kita siap memberikan kesaksian apa yang terjadi selama ini di Puskesmas Tanjung Haloban di bawah kepemimpinan Susiani,"ungkap salah sumber seorang tenaga medis lalu dibenarkan oleh rekan medis lainnya. (Jok).

Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah

admin — Fri, 28 Aug 2026 23:13:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bangunan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan yang selama puluhan tahun berdiri dan menjadi fasilitas umum masyarakat kini tinggal kenangan. Aset strategis di pusat Kota Kisaran itu telah dibongkar untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas), menyisakan pertanyaan besar terkait proses peralihannya yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran daerah sekaligus merugikan kepentingan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun, nilai aset Pemkab Asahan yang dialihkan tersebut mencapai Rp7.698.975.360, yang terdiri dari tanah seluas 10.400 meter persegi senilai Rp3.484.000.000 dan bangunan seluas 2.822 meter persegi senilai Rp4.214.975.360. Ironisnya, peralihan aset bernilai miliaran rupiah ini dilakukan melalui skema hibah — sehingga Pemkab Asahan sama sekali tidak menerima ganti rugi.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, S.IP., membenarkan hal tersebut. "Dasar peralihan aset ini adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Karena ini berbentuk hibah, maka tidak ada ganti rugi. Jika pihak kementerian hendak mengubah bentuk atau menambah bangunan, itu sudah menjadi kewenangan mereka," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2026).

Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Syarifuddin Harahap, Ketua Lembaga Anak Bangsa Anti Korupsi (Labak) Asahan, menilai kebijakan tersebut sangat merugikan dan terkesan tidak memperhitungkan kepentingan jangka panjang daerah.

"Kami heran, mengapa bangunan yang sudah ada justru dibongkar? Bukankah ini namanya menghambur-hamburkan uang rakyat? Padahal Pemkab Asahan memiliki ribuan hektar aset bekas HGU PT BSP yang lokasinya sangat strategis dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perkantoran. Bupati seakan tidak menghargai pemikiran pejabat sebelumnya dan justru menyakiti masyarakatnya sendiri," tegas Syarifuddin didampingi Ketua LSM PMP-RI Asahan, Hendra Syahputra.

Kritik utama yang disampaikan para pegiat anti-korupsi berkaitan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Peralihan aset Pemerintah Daerah ke Kementerian seharusnya dilakukan melalui skema hibah atau perjanjian kerja sama resmi yang jelas, bukan keputusan sepihak tanpa landasan yang memadai. Padahal, regulasi mewajibkan pengalihan aset bernilai besar harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu, serta dipastikan tidak sedang dalam sengketa maupun tersangkut masalah hukum.

"Pengalihan aset dari Pemkab ke Pemerintah Pusat memang diatur melalui mekanisme hibah Barang Milik Daerah menjadi Barang Milik Negara. Namun pertanyaannya: apakah proses ini sudah sesuai seluruh regulasi yang berlaku? Apakah kepentingan umum benar-benar menjadi dasar utama, atau justru ada pertimbangan lain?" tambah Syarifuddin.

Dilihat dari lokasi, puing-puing eks Kantor Dinas Perhubungan kini telah bersih dan digantikan papan proyek pembangunan Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2026 dengan total anggaran Rp89,7 miliar.

Hingga saat ini, masyarakat dan sejumlah elemen masih menuntut kejelasan terkait proses hibah tersebut. Pasalnya, selain kehilangan aset strategis senilai Rp7,6 miliar, Pemkab Asahan juga harus menyediakan lokasi baru untuk kantor Dinas Perhubungan yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit. Masyarakat berharap aparat pengawasan dapat menelusuri kelayakan proses peralihan aset ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pengelolaan kekayaan daerah ke depannya. (tec)

HUT Polwan ke-78 : Polres Asahan Hadirkan Kepedulian Nyata, Berbagi Kasih kepada Personel dan Masyarakat

admin — Fri, 28 Aug 2026 22:56:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Semangat pengabdian dan kepedulian menjadi warna utama peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Wanita (Polwan) ke-78 Tahun 2026 di Polres Asahan. Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., memimpin langsung jajaran Polwan dan Pejabat Utama Polres Asahan dalam kegiatan bakti sosial yang menyentuh hati, menyambangi personel yang sedang sakit serta warga yang membutuhkan perhatian, Rabu (26/08/2026).

Kegiatan berlangsung sejak pukul 14.00 WIB, menjadi momentum berharga bagi keluarga besar Polres Asahan untuk mempererat silaturahmi, berbagi kasih, dan mewujudkan kehadiran Polri yang humanis di tengah masyarakat. Turut mendampingi Wakapolres Asahan, Kompol Slamet Riyadi, S.H., M.H., beserta para Pejabat Utama dan seluruh personel Polwan Polres Asahan.

Langkah pertama rombongan mengunjungi kediaman AIPTU Sugianto di Asrama Polres Asahan, yang diketahui sedang berjuang melawan penyakit glaukoma yang berdampak pada gangguan penglihatannya. Kehadiran Kapolres beserta jajaran disambut hangat, penuh keakraban dan perhatian tulus. Kapolres memberikan dukungan moril dan motivasi, berharap personel yang setia mengabdi ini segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

"Kepedulian terhadap sesama anggota adalah fondasi kekuatan kita. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan," ujar Kapolres di tengah kunjungan tersebut.

Tak berhenti di situ, rombongan melanjutkan perjalanan ke Jalan Manyar, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, untuk menyambangi kediaman Erni Pakpahan, warga yang kurang mampu. Di sana, bantuan sosial diserahkan langsung sebagai wujud perhatian dan kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

Dalam pernyataannya, Kapolres AKBP Adi Dharma Pramudhita menegaskan bahwa peringatan HUT Polwan ke-78 ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen untuk menebar kebaikan dan mempererat ikatan batin antara Polri dengan rakyat.

"Melalui momentum ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir, peduli, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Baik kepada sesama anggota maupun warga yang membutuhkan, kehadiran kami harus membawa manfaat dan kehangatan," ungkapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial berjalan dengan aman, tertib, dan penuh keakraban, berakhir sekira pukul 14.50 WIB dalam keadaan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Polres Asahan dalam mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan selalu dekat dengan hati masyarakat. (tec)

Wakil Bupati Asahan Buka Festival Layang-Layang, Kreativitas dan Budaya Tradisional Terbang Tinggi di Silo Baru

admin — Fri, 28 Aug 2026 22:49:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Semangat dan kreativitas masyarakat Kabupaten Asahan terbang tinggi di Lapangan Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, pada Kamis (27/08/2026). Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Festival Layang-Layang Asahan yang memperebutkan Piala Bupati Asahan, sebuah ajang yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan, melainkan juga upaya pelestarian budaya tradisional bangsa.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa budaya rakyat tetap hidup dan berkembang. Festival ini mempertandingkan dua kategori utama, yaitu Layang-Layang Sindarin yang diikuti 37 peserta, serta Layang-Layang Dimensi dengan 5 peserta. Antusiasme luar biasa terlihat dari kehadiran peserta yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara, meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Tanjungbalai, hingga Kabupaten Batu Bara. Beragam bentuk, warna, dan desain layang-layang menghiasi langit Silo Baru, menunjukkan kekayaan kreativitas para pengrajin dan pemainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa bermain layang-layang adalah bagian tak terpisahkan dari masa kecil masyarakat Indonesia, sebuah kenangan yang dirasakan hampir setiap orang. "Hampir kita semua pernah bermain layang-layang, bahkan mengejarnya saat benang putus," ujarnya dengan nada akrab. Ia menekankan bahwa festival ini bukan sekadar hiburan, melainkan warisan budaya yang wajib dijaga dan diteruskan ke generasi mendatang.

"Berbagai variasi layang-layang ditampilkan dengan kreativitas yang luar biasa bagus. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan," harapnya. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah olahraga, rekreasi, sekaligus sarana pengembangan kreativitas masyarakat secara luas.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Sementara kepada tim penilai, ia meminta menilai secara jujur, objektif, dan profesional. "Yang bagus katakan bagus, yang baik katakan baik. Kita semua bangga dengan kegiatan ini," tegasnya. Ia juga memuji lokasi pelaksanaan yang dinilai sangat mendukung, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkreasi dan melestarikan budaya tradisional khas daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Silo Laut, Ketua KORMI Kabupaten Asahan, Kepala Desa Silo Baru, panitia pelaksana, para peserta, serta warga yang memadati lokasi untuk menyaksikan pertunjukan layang-layang yang menghiasi langit Silo Baru.

Di akhir acara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati Asahan secara resmi membuka Festival Layang-Layang Asahan perebutan Piala Bupati Asahan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan penuh semangat kegembiraan. (dre)

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Secara Daring : Jaminan Kepastian Hukum Aset Umat

admin — Fri, 28 Aug 2026 22:39:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi mengikuti kegiatan Penandatanganan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (27/08/2026). Kegiatan tersebut berpusat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi aset-aset umat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mempercepat pendaftaran serta sertifikasi seluruh tanah wakaf di Sumatera Utara, tak terkecuali di Kabupaten Asahan. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan menyeluruh terhadap aset wakaf yang selama ini menjadi milik bersama dan sumber manfaat bagi masyarakat luas.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, seluruh Camat di wilayah Kabupaten Asahan, serta para undangan lainnya.

Usai kegiatan, Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran tanah wakaf bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan fungsi aset wakaf bagi generasi mendatang.

"Percepatan pendaftaran tanah wakaf adalah langkah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan kepemilikan di kemudian hari. Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung penuh upaya ini," tegas Rianto.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat agar seluruh tanah wakaf di Kabupaten Asahan terdata dengan rapi, tersertifikasi, dan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan penandatanganan ini pun membuahkan sejumlah komitmen penting: terbangunnya tekad bersama untuk menyukseskan program percepatan pendaftaran tanah wakaf, meningkatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama serta seluruh instansi terkait, serta semakin kokohnya jaring koordinasi demi mewujudkan seluruh aset wakaf di Asahan memiliki status hukum yang jelas dan sah.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan tidak ada lagi tanah wakaf yang terabaikan atau tidak terdata, sehingga fungsinya sebagai aset yang memberi manfaat berkelanjutan bagi umat dapat terjaga selamanya. (dre)

Rakor Stunting Regional Sumatera 2026 : Bupati Asahan Tegaskan Komitmen Penuh, Turunkan Angka Stunting Demi SDM Berkualitas

admin — Fri, 28 Aug 2026 22:31:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Bupati Kabupaten Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., turut hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kamis (27/08/2026). Kegiatan strategis ini menjadi wadah penyatuan langkah bagi seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Utara untuk mempercepat penurunan angka stunting yang menjadi prioritas utama pembangunan.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai program unggulan telah digalakkan, mulai dari Program Hasil Terbaik Cepat, layanan berobat gratis melalui jaminan kesehatan Universal Health Coverage, pengembangan Rumah Sakit Unggulan, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Sumut Berkah, hingga inovasi terobosan BESTI (Bantuan Stimulan Keluarga Berisiko Stunting).

Program BESTI yang menyasar anak usia 8 hingga 23 bulan yang mengalami masalah gizi telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Melalui bantuan pangan lokal sebagai stimulan, pelaksanaan BESTI tahun 2025 terbukti efektif meningkatkan berat badan balita penerima manfaat, membuktikan bahwa intervensi yang tepat sasaran mampu membawa perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah daerah se-Sumatera untuk menjadikan forum ini sebagai titik tolak penguatan aksi bersama. "Pastikan setiap Kabupaten/Kota memiliki lokus prioritas yang jelas, target yang terukur, data sasaran yang terpercaya, serta rencana tindak lanjut yang benar-benar dapat dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk keraguan — stunting harus kita turunkan bersama," tegasnya.

Usai mengikuti rapat tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut hangat dan sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, momentum ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan panggilan bersama untuk bertindak lebih cepat dan lebih tepat dalam menangani permasalahan stunting.

"Kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, langkah, dan tekad bersama di seluruh wilayah Sumatera Utara, demi mempercepat penurunan angka stunting. Stunting bukan sekadar masalah kesehatan — ini adalah masalah kualitas sumber daya manusia bangsa, yang wajib diselesaikan secara bersama-sama, lintas sektor, dan lintas daerah. Tidak ada pihak yang bisa berdiri sendiri," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen penuh dan menyeluruh untuk mendukung percepatan penurunan stunting, sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat. Hasil rapat ini akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun langkah konkret hingga ke tingkat desa dan kelurahan, guna memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

"Kita ingin memastikan anak-anak Asahan tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Ini investasi masa depan yang tidak boleh ditunda," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Asahan, unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan berjalan aman, lancar, dan sukses. (dre)

Tembus Kebuntuan Pembangunan Desa, Pemprov Siapkan Kampung Kreatif Sumut Berkah

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:22:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) sebagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan. Program Strategis Daerah (PSD) di era Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya itu diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Muhammad Suib mengatakan, KKSB telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu program strategis daerah.

Program Kampung Kreatif Sumut Berkah ini sudah dituangkan dalam RPJMD dan merupakan program strategis daerah di era Gubernur Sumut Bobby-Surya," ujar Suib dalam konferensi yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jumat (28/8/2026).

Menurut Suib, program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya pembangunan di sejumlah desa. Selama ini, pembangunan cenderung dilakukan secara parsial dan belum menyentuh kawasan secara menyeluruh sehingga dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal.

"Dampak kebuntuan pembangunan ini juga mengakibatkan produktivitas ekonomi masyarakat rendah dan potensi alam tidak bisa bangkit dan hanya dapat digunakan secara tradisional saja, potensi alam di daerah itu tidak bisa dikembangkan," kata Suib.

Melalui KKSB, Pemprov Sumut ingin menggeser paradigma pembangunan yang selama ini bersifat parsial menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Pendekatan tersebut menjadi pembeda utama KKSB dengan program pembangunan melalui dana desa.

"Bedanya dengan program dana desa, kalau selama ini pembangunan sifatnya hanya parsial, membangun jembatan setitik, rumah sedikit itu parsial tapi KKSB ini program area based development artinya pembangunan kawasan yang terintegrasi bisa satu dusun yang dirombak, satu kawasan wisata yang dirombak," jelas Suib.

Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan 'community driven'. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas serta kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong kawasan menjadi lebih produktif.

"Melalui program KKSB ini Gubernur akan menginjeksi bantuan keuangan khusus yang nantinya akan dikirimkan ke kabupaten/kota dan dialokasikan untuk kampung kreatif, bantuan ini sama sekali tidak bisa diubah untuk program lainnya. Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 miliar per kawasan," terang Suib.

Ia menambahkan, intervensi keuangan melalui KKSB dirancang secara terpadu dan lintas sektor. Pendekatan transformasional tersebut ditujukan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan terukur dalam waktu relatif singkat, dari kawasan kurang berkembang menjadi kawasan yang produktif dan berdaya saing. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 343 Tahun 2025, masih terdapat 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang hendak dijawab melalui program KKSB.

"Kondisi ini menjadi kerja berat kita, bagaimana kita bisa menggeser desa sangat tertinggal dan desa tertinggal bisa naik kelas dan menjadi desa berkembang," kata Suib.

Program KKSB akan mulai dilaksanakan pada 2027 melalui kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi akan terlibat dalam tim penjaringan proposal dari kabupaten/kota. Masing-masing kepala daerah akan mengirimkan satu calon penerima bantuan KKSB kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk selanjutnya akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," kata Suib. Rel

Pemprov Sumut Tegaskan P-APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:19:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan jawaban tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026). Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumut memberikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, serta catatan yang disampaikan masing-masing fraksi. Seluruh pandangan tersebut menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Surya mengatakan, masukan dari DPRD Sumut penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.

Menurutnya, perubahan APBD harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Sumut juga terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam jawaban tersebut, Pemprov Sumut turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, baik yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Surya menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. "Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan, setelah Pemprov Sumut memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Rapat Paripurna tersebut dijadwalkan pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumut. Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumut dan Pemprov Sumut terhadap Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026. Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut. Rel

Banjir Besar Jadi Pelajaran, Pemko Medan Perkuat Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Kemanusiaan

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:15:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu tidak hanya meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kuatnya solidaritas kemanusiaan di tengah bencana. Pengalaman itu kini menjadi pijakan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas-Zakiyuddin, untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak.

Hal itu mengemuka saat Pemerintah Kota Medan menerima audiensi International Organization for Migration (IOM) di Balai Kota Medan, Jumat (28/8/2026). Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap menyampaikan apresiasi kepada IOM yang turut membantu Pemko Medan ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu.

Zakiyuddin mengatakan, banjir tersebut menjadi salah satu bencana berskala besar yang menuntut kerja keras pemerintah bersama masyarakat dan berbagai pihak. Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kepedulian dan kerja sama lintas lembaga dalam menghadapi situasi darurat.

"Sesama manusia tetap saling tolong dan membantu. Terima kasih IOM telah membantu Pemko Medan saat bencana banjir tahun lalu," ujar Zakiyuddin.

Pemko Medan terus melakukan rapat dan koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir, terlebih memasuki September yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan.

Zakiyuddin menegaskan, pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, apalagi Kota Medan menghadapi bencana besar yang sama selama dua tahun berturut-turut. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadapi kemungkinan bencana.

Di sisi lain, pengalaman banjir tahun lalu juga memperlihatkan sisi kemanusiaan yang kuat dari para pengungsi yang berada di Kota Medan.

Chief of Mission IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan, saat ini jumlah pengungsi di Medan tercatat sedikit di atas 1.000 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 2.200 orang.

Para pengungsi tersebut berasal dari 15 negara, dengan populasi terbesar berasal dari Afganistan dan Somalia. Jeffrey menuturkan, salah satu pengalaman paling berkesan dalam kerja IOM di Medan terjadi ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah pengungsi turut membantu warga yang terdampak.

Mereka ikut membersihkan rumah warga lanjut usia yang tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut secara mandiri.

Kisah itu memperlihatkan, solidaritas dalam menghadapi bencana tidak mengenal latar belakang. Mereka yang selama ini menerima bantuan juga dapat mengambil bagian untuk membantu masyarakat di sekitarnya.

"Kunjungan kali ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemko Medan atas dukungan berkelanjutan dalam menerima dan membantu para pengungsi, sekaligus memperkuat kembali hubungan baik antara IOM dan Kota Medan," ungkap Jeffrey.rel

Diskominfo Medan Perkuat Keterbukaan Informasi di Sekolah, Siapkan Pembentukan PPID UPT SMP Negeri

admin — Fri, 28 Aug 2026 20:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan melalui Bidang Statistik dan Informasi Publik terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke satuan pendidikan. Hal tersebut merupakan komitmen Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis pelayanan publik yang terbuka.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coaching Clinic Pengelolaan Informasi Publik bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai langkah awal pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada UPT SMP Negeri se-Kota Medan.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan tersebut diikuti oleh Prajati Hot Uli selaku Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama operator layanan informasi dari seluruh UPT SMP Negeri se-Kota Medan.

Hadir sebagai pemateri, Ketua Tim Informasi Publik Diskominfo Kota Medan, Mhd. Ariq Luthfi Siregar, yang memberikan pembekalan mengenai pengelolaan informasi publik, tata kelola PPID, serta implementasi keterbukaan informasi di lingkungan satuan pendidikan.

Dalam pemaparannya, Ariq menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang bertujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Informasi publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, keberadaan PPID di lingkungan sekolah menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pendidikan yang cepat, tepat, dan mudah diperoleh.

"Sekolah merupakan salah satu badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi harus dilakukan secara profesional agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik," jelas Ariq.Ia menambahkan, pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri akan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta meminimalisasi potensi sengketa informasi di sektor pendidikan.

Pada kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai dasar hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi PPID, pembagian kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, klasifikasi informasi publik, hingga mekanisme pelayanan permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

Pembahasan juga difokuskan pada pengelolaan informasi di lingkungan sekolah, termasuk identifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta-merta, serta informasi yang dikecualikan. Peserta juga memperoleh pendampingan teknis terkait pengelolaan dokumen dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai salah satu instrumen utama pelayanan informasi publik.

Selain penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan praktik penggunaan Portal PPID. Para peserta diberikan pemahaman mengenai tata cara pengunggahan dokumen, pengelolaan informasi digital, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan PPID di masing-masing UPT SMP Negeri.

Sementara itu, *Prajati Hot Uli, S.E., M.M.* menyambut baik pelaksanaan coaching clinic tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapan satuan pendidikan untuk mengelola informasi publik secara lebih terstruktur dan profesional.

"Kami berharap seluruh operator layanan informasi di UPT SMP Negeri dapat memahami tugas dan fungsi PPID dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesamaan pemahaman sehingga nantinya setiap sekolah mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Prajati juga berharap pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan.

"Transparansi informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang akuntabel. Dengan adanya PPID di sekolah, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sementara sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan pelayanan informasi," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kota Medan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan pendidikan. Pembentukan PPID pada UPT SMP Negeri diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin terbuka, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat transparansi yang menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Rel

Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, GOW Kabupaten Solok Salurkan Bantuan kepada Warga Dusun Kandang Muntuang

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Semangat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial dan perlombaan. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memilih mengisinya dengan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat.

Pada Jumat, 28 Agustus 2026, GOW Kabupaten Solok menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Dusun Kandang Muntuang, Nagari Talang Babungo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan sosial tersebut dipimpin oleh Ketua GOW Kabupaten Solok, Lian Oktavia, bersama jajaran pengurus GOW Kabupaten Solok.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Solok, drh. Basrizal, yang memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial dan semangat kepedulian yang terus dibangun di tengah masyarakat.

Kemerdekaan Dimaknai dengan Kepedulian

Kehadiran GOW Kabupaten Solok di Dusun Kandang Muntuang menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat penerima.

Bagi GOW Kabupaten Solok, peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk melanjutkan nilai perjuangan tersebut melalui kepedulian terhadap sesama.

Ketua GOW Kabupaten Solok, Lian Oktavia, mengatakan bahwa semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semangat kemerdekaan adalah semangat untuk terus peduli dan berbagi. Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat di Dusun Kandang Muntuang serta menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong,"ujarnya.

Hadir Membawa Kepedulian
Anggota DPRD Kabupaten Solok, drh. Basrizal, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan dukungan terhadap langkah GOW Kabupaten Solok dalam menghadirkan kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial perlu terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara organisasi perempuan, unsur pemerintah dan masyarakat.

Kehadiran jajaran pengurus GOW Kabupaten Solok bersama masyarakat berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Masyarakat Dusun Kandang Muntuang menyambut baik bantuan serta perhatian yang diberikan.

Mengisi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata. Di usia ke-81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat perjuangan terus diwariskan dalam berbagai bentuk.

Jika dahulu para pejuang berjuang merebut kemerdekaan, maka generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, persatuan dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan sosial tersebut, GOW Kabupaten Solok berharap nilai kebersamaan dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan akan memiliki makna yang lebih besar ketika manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Dari Dusun Kandang Muntuang, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI kembali digaungkan: merdeka untuk peduli, merdeka untuk berbagi dan merdeka untuk bersama-sama membangun masyarakat yang semakin sejahtera.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.(YOSE)

Kontraktor Mangkir RDP DPRK Lhokseumawe, Proyek Jalan Muara Satu Disorot: DPRK Siapkan Langkah Tegas

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:29:00 +0700+0700

LHOKSEUMAWE — Lambannya pengerjaan proyek perbaikan jalan di kawasan Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, menuai sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe.

DPRK Lhokseumawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang tak kunjung tuntas.

RDP berlangsung di Gedung DPRK Lhokseumawe, Kamis (27/8/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, Camat Muara Satu serta perwakilan mahasiswa.

Namun, di tengah rapat yang membahas proyek tersebut, pihak kontraktor pelaksana yang disebut sebagai pemenang tender, PT Takabeya, justru tidak hadir.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, mengatakan ketidakhadiran pihak rekanan tersebut terjadi tanpa konfirmasi. Padahal, pihak Sekretariat DPRK telah melakukan upaya komunikasi untuk meminta kehadiran kontraktor.

"Kami sudah melakukan upaya komunikasi, tetapi pihak kontraktor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi," ujar Faisal.

Ketidakhadiran kontraktor tersebut menjadi perhatian serius karena RDP digelar untuk meminta penjelasan langsung mengenai progres pekerjaan, kendala di lapangan serta target penyelesaian proyek yang dikeluhkan masyarakat.

Proyek Lamban, Keselamatan Pengguna Jalan Dipertaruhkan

Faisal mengatakan, DPRK menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai lambannya pengerjaan jalan di Kecamatan Muara Satu.

Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi proyek yang belum selesai juga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pada sejumlah titik yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Dalam RDP, aspek keselamatan lalu lintas menjadi salah satu pembahasan utama.

Minimnya rambu-rambu peringatan serta penerangan di sejumlah lokasi proyek pada malam hari dinilai harus segera dibenahi.

Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena ruas jalan yang sedang dikerjakan tetap digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perwakilan mahasiswa yang hadir bahkan mengungkapkan pengalaman langsung. Ia mengaku pernah menjadi korban kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum dilengkapi pengamanan yang memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan proyek jalan bukan sekadar soal lambat atau cepatnya pekerjaan selesai. Ada aspek keselamatan publik yang tidak boleh dikorbankan.

Pimpinan dan Komisi C DPRK Lhokseumawe bersama jajaran terkait menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta keselamatan masyarakat selama proyek berlangsung.

Kontraktor Kembali Mangkir, DPRK Ancam Tempuh Jalur Hukum

DPRK Lhokseumawe tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas RDP.

Dari hasil pembahasan, DPRK bersama pihak terkait menyepakati sejumlah langkah.

Pertama, DPRK akan kembali melayangkan surat pemanggilan resmi kepada pihak kontraktor untuk meminta penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam RDP, perkembangan pekerjaan serta target penyelesaian proyek.

Kedua, apabila pemanggilan berikutnya kembali tidak diindahkan, DPRK akan mempertimbangkan meneruskan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta menyampaikan rekomendasi tertulis kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, pihak terkait didesak segera memastikan pemasangan rambu-rambu peringatan, pengamanan lokasi dan penerangan yang memadai pada titik-titik rawan sepanjang ruas jalan yang sedang dikerjakan.

Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban tambahan.

DPRK Lhokseumawe menegaskan, fungsi pengawasan terhadap pembangunan bukan sekadar formalitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran dan proyek pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lambannya pekerjaan, ditambah ketidakhadiran kontraktor dalam forum resmi DPRK, menjadi persoalan yang patut mendapat penjelasan terbuka.

Pertanyaannya kini sederhana: mengapa kontraktor yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut tidak hadir ketika DPRK meminta penjelasan?

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana progres sebenarnya di lapangan, apa kendala yang menyebabkan pekerjaan berjalan lamban, serta kapan proyek tersebut ditargetkan selesai.

DPRK Lhokseumawe memastikan akan terus memantau perkembangan proyek hingga pekerjaan rampung dan masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman.

Sebab, proyek infrastruktur menggunakan uang publik. Maka pelaksanaannya juga harus tunduk pada kepentingan publik, bukan justru menghindari forum pengawasan publik.said

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Kunjungan Silaturahmi Ketua LAM Medan, Sepakat Bangun Kemitraan Sosial

admin — Fri, 28 Aug 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Lembaga Anak Medan (LAM), Zainul Anwar, didampingi Ir. Sabar S, di Pesanggrahan Pendawa, Marendal, Kamis (28/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, H. Ruslan didampingi Wakil Ketua (Waka) PB Pendawa Indonesia, Doni Rizal. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Ketua LAM Medan, Zainul Anwar, mengatakan kunjungan tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga menjadi langkah awal membangun kemitraan antara LAM Medan dan keluarga besar Pendawa Indonesia.

"Kami datang untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Pendawa Indonesia sekaligus membangun kemitraan dan kerja sama dalam berbagai program sosial kemasyarakatan," ujar Zainul.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia H. Ruslan, SH, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Ketua LAM Medan beserta rombongan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Pendawa Indonesia siap bersinergi dan bekerja sama dalam program-program sosial kemasyarakatan," kata Ruslan.

Ia menegaskan, silaturahmi antarlembaga dan organisasi kemasyarakatan perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

"Mari kita bangun terus semangat persaudaraan dan kebersamaan. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tegasnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terjalinnya kerja sama yang lebih konkret antara PB Pendawa Indonesia dan LAM Medan, khususnya dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan serta program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Silaturahmi itu juga menjadi momentum untuk memperkuat jaringan kebersamaan antarorganisasi kemasyarakatan di Kota Medan dan sekitarnya.

Program MBG Polresta Deli Serdang Menjangkau Pelajar hingga Balita

admin — Fri, 28 Aug 2026 18:34:00 +0700+0700

Deliserdang- - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilaksanakan Polresta Deli Serdang melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pada Kamis (27/8/2026), pendistribusian MBG dilaksanakan oleh SPPG Polresta Deli Serdang 1 di Kecamatan Lubuk Pakam dan SPPG Polresta Deli Serdang 3 di Kecamatan Pantai Labu.

Di wilayah Lubuk Pakam, MBG didistribusikan kepada penerima manfaat di sejumlah satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Penerima manfaat juga mencakup guru serta kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Desa Pasar Melintang.

Sementara di Kecamatan Pantai Labu, pendistribusian MBG menyasar pelajar dan guru di sejumlah sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita di beberapa desa, di antaranya Desa Ramunia II, Desa Ramunia I, Desa Perkebunan Ramunia dan Desa Pantai Labu Baru.

Menu yang diberikan dalam kegiatan tersebut terdiri dari nasi putih, ayam lada hitam, tempe balado, acar timun dan buah kelengkeng. Porsi dan kandungan gizi makanan disesuaikan dengan kelompok penerima manfaat, termasuk pelajar, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam pelaksanaannya, pengelola SPPG melibatkan puluhan relawan dan menggunakan kendaraan operasional untuk mendukung proses distribusi. Berdasarkan laporan kegiatan, makanan yang disiapkan dinyatakan layak konsumsi dan selama pelaksanaan tidak ditemukan kendala maupun hambatan.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., didampingi Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol Rusdi, SH, MM, mengatakan Polresta Deli Serdang berkomitmen mendukung pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

"Pelaksanaan MBG terus kami dukung dengan memastikan proses penyediaan dan pendistribusian berjalan dengan baik. Kualitas makanan, kebersihan, kelayakan konsumsi serta ketepatan sasaran menjadi hal yang harus diperhatikan," ujarnya.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi penerima, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Kami juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga kualitas dan memastikan makanan yang diberikan aman serta layak dikonsumsi," pungkasnya.

JMSI Sumut Dukung Penuh Program Irigasi Bobby Nasution, Pastikan Air Mengalir ke Lahan Petani

admin — Fri, 28 Aug 2026 16:33:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH atau akrab disapa Anto Genk, menyatakan JMSI Sumut mendukung penuh program Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mengoptimalkan 21 daerah irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Program tersebut menargetkan optimalisasi lahan pertanian produktif hingga sekitar 41 ribu hektare di Sumatera Utara. Menurut Anto Genk, program ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali lahan pertanian, khususnya persawahan yang selama ini belum mendapatkan layanan irigasi secara maksimal.

"Kami mendukung penuh program Gubernur Bobby Nasution yang diimplementasikan melalui jajaran terkait. Optimalisasi irigasi harus benar-benar menyentuh lahan pertanian yang selama ini terisolasi atau belum tersentuh jaringan irigasi secara optimal," ujar Anto Genk.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik jaringan irigasi. Pemerintah harus memastikan air benar-benar mengalir hingga ke lahan petani.
"Jangan hanya infrastrukturnya yang dibangun. Yang paling penting airnya sampai ke sawah petani dan berdampak terhadap peningkatan produksi," tegasnya.

Apresiasi Gibson Panjaitan

Anto Genk juga mengapresiasi penunjukan Ir. Gibson Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Dinas SDA Sumut.

Menurutnya, pengalaman Gibson yang pernah menjabat di lingkungan Dinas PU Kota Medan menjadi modal penting dalam melakukan pemetaan, koordinasi dan kolaborasi untuk menjawab persoalan irigasi di berbagai daerah.

"Dengan kemampuan Ir. Gibson Panjaitan dan pengalaman yang pernah menjabat di Dinas PU Medan, saya yakin mampu mengkolaborasikan dan memetakan kondisi pertanian serta kebutuhan irigasi di Sumatera Utara," katanya.

Anto Genk berharap optimalisasi irigasi dapat mendukung pencetakan dan pemanfaatan lahan sawah secara maksimal.
Dengan sistem pengairan yang baik, produktivitas pertanian berpeluang meningkat. Bahkan, di wilayah yang memiliki potensi dan kondisi yang memungkinkan, petani dapat melakukan penanaman hingga dua atau tiga kali dalam setahun.

"Kalau irigasinya mumpuni, pencetakan sawah dan peningkatan produksi padi akan lebih mudah diwujudkan. Ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," ujarnya.

Dorong Sinergi di Wilayah Bah Bolon

Anto Genk juga menyoroti pentingnya peran Ir. Syahrial Effendi, ST., MT., selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bah Bolon Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara.
Wilayah kerja UPTD PSDA Bah Bolon mencakup sejumlah kawasan di sekitar Wilayah Sungai (WS) Bah Bolon, di antaranya Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara.
Sebagai putra kelahiran Kabupaten Simalungun, Anto Genk berharap sinergi Gubernur Bobby Nasution, Gibson Panjaitan dan Syahrial Effendi mampu mengembalikan kejayaan daerah-daerah sentra produksi pangan, termasuk Simalungun.

"Harapan kita, kolaborasi ini mampu mengoptimalkan pembangunan irigasi sehingga daerah-daerah sentra pertanian kembali produktif dan mampu meningkatkan produksi pangan," katanya.

Menurutnya, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan produksi padi dan hortikultura, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan perekonomian daerah.

JMSI Sumut Siap Kawal

Sebagai Ketua JMSI Sumut dan CEO Sumut24 Group, Anto Genk menegaskan media memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Media, kata dia, harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan petani. Pemberitaan yang objektif diperlukan untuk menyampaikan keberhasilan program sekaligus mengungkap persoalan yang masih terjadi di lapangan.

"Media harus ikut mengawal program ini. Kita mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, tetapi media juga harus tetap objektif. Kalau ada keberhasilan, kita beritakan. Kalau ada kendala, kita sampaikan agar segera mendapatkan perhatian dan solusi," katanya.

Anto Genk yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPW Tani Merdeka Sumut berharap sinergi pemerintah, petani, organisasi masyarakat dan media terus diperkuat.
"Tujuan akhirnya adalah memastikan lahan pertanian kembali produktif, produksi pangan meningkat, petani semakin sejahtera dan ketahanan pangan Sumatera Utara semakin kuat," pungkasnya.red

Siap Hadapi Musim Baru, JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027

admin — Fri, 28 Aug 2026 14:09:00 +0700+0700

Cibubur– Cosmo JNE Futsal Club siap raih prestasi terbaiknya dalam menghadapi Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2026-2027. Upaya untuk meraih momentum prestasi tersebut ditandai dengan memperkenalkan pemain muda potensial untuk memperkuat tim dan peresmian official jersey yang dilaksanakan di GOR POPKI Cibubur, Senin (24/8).

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.rel

KETUM GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL: JIKA RUU PERAMPASAN ASET DISAHKAN, PRABOWO BISA TUNTASKAN AMANAH REFORMASI 98

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:48:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum Garuda 08, Syamsul Rizal, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar mencatatkan salah satu tonggak penting dalam perjalanan Reformasi 1998 apabila pemerintah bersama DPR berhasil mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Menurut Syamsul, agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Negara juga harus mampu mengejar, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.

"Hanya Presiden Prabowo yang berpeluang menuntaskan salah satu amanah besar Reformasi 1998 tentang pemberantasan korupsi jika RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan dan diterapkan secara konsisten," ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti pemberantasan korupsi baru dimulai pada era pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, agenda tersebut merupakan amanah Reformasi yang telah memperoleh dasar hukum sejak lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, kemudian diperkuat melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 dan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena itu, kata Syamsul, pengesahan RUU Perampasan Aset harus dilihat sebagai kelanjutan dari proses panjang membangun sistem hukum yang mampu memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku.

BUKAN SEKADAR MENGHUKUM PELAKU

Syamsul menilai salah satu kelemahan pemberantasan korupsi selama ini adalah kecenderungan melihat keberhasilan dari berapa banyak pelaku yang ditangkap dan berapa lama mereka dihukum.

Padahal, menurut dia, ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah apakah kekayaan yang berasal dari tindak pidana benar-benar dapat dipulihkan kepada negara.

"Koruptor dipenjara itu penting. Tetapi kalau uang dan aset hasil korupsi masih aman, masih disembunyikan, dialihkan atau dinikmati pihak lain, maka perjuangan pemberantasan korupsi belum selesai," tegasnya.

Ia menyebut UU Tipikor sebenarnya telah mengenal instrumen perampasan aset dan uang pengganti. Salah satunya melalui Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta pembayaran uang pengganti.

Selain itu, Pasal 38B juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian terhadap persoalan asal-usul harta kekayaan terdakwa.

"Artinya, gagasan perampasan aset bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Fondasinya sudah ada dalam rezim pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan adalah penguatan dan penyempurnaan mekanismenya," kata Syamsul.

FOLLOW THE MONEY, FOLLOW THE ASSET

Menurut Syamsul, RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pendekatan follow the money dan follow the asset.

Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak boleh hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus mengikuti jejak uang dan aset yang diperoleh melalui kejahatan.

Instrumen penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan hingga pengelolaan aset harus dibangun dalam satu sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Negara jangan sampai hanya berhasil menangkap tangan pelaku, tetapi gagal menemukan ke mana uangnya pergi. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman sementara hasil kejahatannya tetap hidup dan dinikmati oleh jaringan di belakangnya," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat pemulihan aset juga telah menjadi bagian dari komitmen internasional Indonesia setelah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam kerangka tersebut, asset recovery menjadi salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

PRABOWO DAN MOMENTUM REFORMASI

Syamsul mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo kini berada pada momentum strategis untuk menyelesaikan agenda yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan.

Namun ia mengingatkan, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak boleh sekadar menjadi pencapaian politik.

Undang-undang tersebut harus benar-benar kuat secara konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

"Jangan sampai semangat merampas aset hasil kejahatan justru melahirkan kewenangan yang tidak terkontrol. Negara hukum harus tetap berdiri di atas due process of law," katanya.

Menurutnya, perlindungan terhadap hak milik yang sah, pihak ketiga yang beritikad baik, kontrol pengadilan, transparansi pengelolaan aset, serta mekanisme keberatan harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atas nama negara.

REFORMASI HARUS MENGEMBALIKAN HAK RAKYAT

Syamsul menilai makna Reformasi 1998 jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kekuasaan.

Salah satu tuntutan fundamental Reformasi adalah membangun pemerintahan yang bersih serta membebaskan penyelenggaraan negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, menurut dia, keberhasilan Presiden Prabowo dalam konteks RUU Perampasan Aset harus diukur dari implementasinya.

"Pengesahan undang-undang hanyalah pintu masuk. Ukuran keberhasilannya adalah apakah negara benar-benar mampu mengambil kembali aset hasil korupsi, mengembalikannya kepada negara, dan melakukannya tanpa pandang bulu."

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun pelakunya, dari level bawah hingga elite kekuasaan, harus diperlakukan sama di depan hukum.

"Kalau undang-undang ini kuat, aparat penegak hukum konsisten, aset hasil kejahatan benar-benar dikembalikan, dan penegakannya tanpa pandang bulu, maka di situlah kita bisa mengatakan bahwa ada bagian dari amanah Reformasi 1998 yang benar-benar dituntaskan," ujar Syamsul.

Pada akhirnya, kata dia, penegakan hukum menghukum pelaku, perampasan aset mengejar hasil kejahatan, sementara Reformasi menuntut negara memastikan keduanya berjalan bersama dalam koridor negara hukum.

"Jangan sampai koruptornya masuk penjara, tetapi hartanya tetap hidup di luar sana. Itu bukan kemenangan negara. Kemenangan negara adalah ketika pelaku dihukum dan hasil kejahatannya kembali kepada rakyat," pungkasnya.

40 Pelajar SMK Negeri 1 Barumun Dibekali Paham AI, Kapolres Palas Soroti Ancaman Kejahatan Digital

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:28:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa banyak manfaat bagi kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang perlu dipahami, terutama oleh generasi muda.

Menyikapi perkembangan itu, Polres Padang Lawas menggelar sosialisasi Training of Trainer (ToT) Paham AI bagi pelajar SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praktik Siswa (RPS) jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) tersebut diikuti sebanyak 40 siswa dan siswi terpilih. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah kepolisian memperkuat literasi digital pelajar agar mampu menggunakan teknologi AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. hadir langsung sekaligus membuka kegiatan tersebut. Ia meminta para siswa mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi dengan serius karena program Paham AI merupakan bagian dari program yang didorong oleh Mabes Polri.

Menurut Dodik, pemahaman terhadap AI menjadi semakin penting karena teknologi tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.

"Adik-adik berpotensi menjadi korban kejahatan di bidang AI, berpotensi juga menjadi pelaku. Untuk itu kita cegah dan kita mitigasi dengan cara seperti ini," ujar AKBP Dodik Yuliyanto.

Kapolres menilai perkembangan AI harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai. Pelajar tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan berbagai aplikasi berbasis AI, tetapi juga harus memahami etika, keamanan, serta konsekuensi dari penggunaannya.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai pemanfaatan AI secara tepat sekaligus berbagai potensi ancaman yang dapat muncul di ruang digital.

Edukasi tersebut diharapkan mampu membentuk pelajar yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap keamanan digital.

Polri juga mendorong adanya kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekolah, guru, orang tua, dinas pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi dinilai penting karena pembentukan ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak.

Dalam program Paham AI, para trainer yang telah mendapatkan pembekalan ToT nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMA, SMK, dan sederajat.

Materi yang diberikan mencakup pemanfaatan teknologi AI, etika dalam ruang digital, keamanan siber hingga upaya mencegah berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

"Program Paham AI, Polri dan Kemendikdasmen mendorong terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif," kata Dodik.

Ia menegaskan, perkembangan teknologi harus diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi salah satu kelompok paling aktif menggunakan teknologi digital.

Sementara itu, pihak Polres Padang Lawas menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMK Negeri 1 Barumun yang telah memberikan kesempatan bagi kepolisian melaksanakan sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi ToT Paham AI di SMK Negeri 1 Barumun berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.

Polres Padang Lawas berharap edukasi semacam ini dapat terus dikembangkan sehingga para pelajar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara produktif sekaligus mampu mengenali dan menghindari potensi penyalahgunaan teknologi.zal

Maulid Nabi di Polres Tapsel: AKBP Anton Santoso Dorong Personel Teladani Akhlak Rasulullah

admin — Fri, 28 Aug 2026 13:27:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula Lantai II Mapolres Tapanuli Selatan, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan bagi personel yang beragama Islam, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) anggota Polri.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap sikap dan perilaku personel dalam menjalankan tugas.

Menurut Anton, keteladanan Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi kuat dengan tugas kepolisian, terutama dalam hal kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh amanah.

"Peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi kami untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel Polres Tapanuli Selatan, khususnya personel yang beragama Islam," ujar Anton.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW hendaknya tidak berhenti pada pemahaman keagamaan semata. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika anggota Polri berhadapan langsung dengan masyarakat.

AKBP Anton menilai, akhlak Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman bagi personel dalam membangun karakter sebagai anggota kepolisian yang profesional dan humanis.

Sikap peduli terhadap sesama, bertanggung jawab terhadap amanah, serta mengedepankan perilaku yang baik dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

"Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kami berharap nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Bagi anggota Polri, perbaikan sikap dan perilaku menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kualitas pelayanan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga oleh karakter dan integritas setiap personel.

Karena itu, pesan-pesan moral yang diperoleh melalui peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, baik ketika bertugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa kegiatan keagamaan di lingkungan Polres Tapsel diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Ia ingin nilai spiritual yang diperoleh personel mampu membentuk sikap yang lebih baik, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Momentum Maulid Nabi hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh personel agar terus memperbaiki diri," pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Polres Tapanuli Selatan bahwa peningkatan profesionalitas kepolisian perlu berjalan seiring dengan penguatan moral dan mental personel.zal