Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:06:00 +0700+0700

JAKARTA – Dewan Pers bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mendorong perlindungan karya jurnalistik sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual nasional melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen masukan oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Komaruddin menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial yang besar bagi publik serta ekosistem media nasional. Oleh karena itu, menurutnya, karya jurnalistik harus secara tegas diakui sebagai ciptaan yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.
"Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik," ujarnya.
Ia juga menilai revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi momentum strategis untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers di tengah perubahan lanskap digital, termasuk maraknya penggunaan konten tanpa izin.
"Perubahan Undang-Undang Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa," tambahnya.
Selain itu, Dewan Pers mengusulkan penerapan prinsip fair use secara proporsional agar perlindungan hak cipta tetap seimbang dengan kepentingan publik dan akses informasi.
"Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap pasar dan nilai karya asli," jelas Komaruddin.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil karya intelektual bernilai ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.
"Karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara," tegasnya.
Dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi penyalahgunaan data dan konten jurnalistik.
"Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil kepada pemilik hak," ujar Supratman.
Kedua pihak sepakat bahwa penguatan perlindungan karya jurnalistik akan berdampak langsung pada keberlanjutan industri pers, peningkatan kualitas informasi publik, serta penguatan demokrasi.
"Menjaga hak cipta jurnalistik berarti menjaga demokrasi, menjaga kualitas informasi, dan menjaga masa depan bangsa," pungkasnya.
Empat Poin Usulan Dewan Pers
Dalam dokumen masukan tersebut, Dewan Pers menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain:
Meminta DPR memasukkan secara eksplisit "karya jurnalistik" dalam definisi ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.
Mengusulkan penghapusan ketentuan yang berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, terutama terkait kutipan dan penggunaan berita aktual tanpa batas jelas.
Memperjelas status wartawan sebagai pencipta serta memperkuat pengakuan terhadap karya jurnalistik dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, audio, visual, data, dan grafik.
Mengatur masa berlaku hak cipta karya jurnalistik, baik berbasis masa hidup pencipta maupun waktu publikasi, guna memberikan kepastian hukum.rel

BNI Klarifikasi Aksi Demonstrasi Di Pematang Siantar

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:02:00 +0700+0700

sumut24.co - Pematang Siantar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Negara Indonesia (BNI) angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Jumat (24/4/2026).

Melalui keterangan resminya, Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan produk perbankan BNI, melainkan menyangkut aktivitas sebuah koperasi.

Okki menegaskan bahwa koperasi yang dimaksud merupakan entitas independen yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan BNI. Karena itu, pihaknya meminta publik untuk tidak menyalahartikan keterlibatan bank dalam persoalan tersebut.

Lebih lanjut, BNI menyampaikan bahwa kasus yang dipersoalkan saat ini tengah memasuki proses hukum. Perusahaan pun menyatakan sikap menghormati sepenuhnya jalannya proses tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan menaati putusan hukum yang sedang berjalan," ujar Okki.

BNI juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. (Rel)

Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

admin — Sat, 25 Apr 2026 13:03:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti 16.112 peserta pada periode Oktober 2025 hingga April 2026. Penutupan program dilakukan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

"Kami mengajak adik-adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki," ujar Yassierli.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia guna memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

"Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

"Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform," katanya.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I.
RED

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, 60 Ribu Kuota Pelatihan Disiapkan

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:58:00 +0700+0700

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Sinergi hulu hingga hilir penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/04/2026). Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN.

Menurutnya, industri di KEK masih membutuhkan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

"Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN," kata Menaker.

Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. "Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko," ujar Yassierli.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai kawasan industri.

Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Dengan keunggulan tersebut, pelatihan ke depan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan berlangsung langsung di fasilitas industri atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan KEK.

Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para pengelola KEK. Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis, dengan Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator lintas kementerian.

"Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama," pungkasnya.

REL

Sinergi PLN UIP SBU bersama Forkopimda Perkuat Progres PLTA Kumbih-3 di Pakpak Bharat

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:45:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan kegiatan Monitoring & Evaluasi proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih - 3 berkapasitas 45 MW yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Kamis, 23 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PLN UIP SBU, Manager Pertanahan, Aset & Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra
Senior Specialist Assist to General Manager, Sahala Siagian, AMN Pertanahan & RoW, Alexander J. Sihite, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pakpak Bharat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Pertanahan Pakpak Bharat, serta tokoh masyarakat adat Sulang Silima. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kelancaran proses pengadaan tanah sebagai tahapan krusial menuju pembangunan konstruksi.

Dalam pembahasan, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian, yakni keterlibatan masyarakat adat dalam penandatanganan dokumen tanah (sporadik) serta permintaan pelaksanaan upacara adat Mendegger Uruk sebelum dimulainya pembangunan.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak berhasil mencapai kesepakatan konkret sebagai solusi atas dinamika yang ada. Pertama, berkas tanah (sporadik) telah ditandatangani pada hari ini oleh tokoh masyarakat adat Sulang Silima sesuai wilayah masing-masing dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta rapat. Kedua, pelaksanaan upacara adat Mendegger Uruk disepakati akan dilaksanakan sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Mindo Desima Sianturi S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam percepatan pengadaan tanah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pakpak Bharat, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif. Dengan terselesaikannya tahapan ini, proses selanjutnya akan memasuki musyawarah penyampaian nilai appraisal," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Kabupaten Pakpak Bharat menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembangunan PLTA Kumbih - 3 ini. Dukungan ini diyakini akan membuka peluang investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen turut mendukung proses pembangunan proyek strategis ini. "Pembangunan PLTA Kumbih - 3 tidak hanya menjadi bagian dari penyediaan energi nasional, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat. Kami memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, inklusif, serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal," ungkapnya.

Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, juga menyampaikan dukungannya. "Kami mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga sinergi dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, setiap tahapan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Nur Handayani S.H, M.H., menegaskan komitmen untuk melaksanakan pendampingan hukum dalam proses pengadaan tanah. "Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari forum sebelumnya, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan dan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal," jelasnya.

Managemen PLN UIP SBU sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi yang terjalin dengan baik antara PLN dengan Forkopimda Pakpak Bharat antara lain Bupati Pakpak Bharat, Ketua DPRD Pakpak Bharat, Kapolres Pakpak Bharat, Kajari Pakpak Bharat, Dandim 0206/Dairi, bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Pertanahan Pakpak Bharat, serta masyarakat adat. Melalui kolaborasi yang solid antara PLN, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pembangunan PLTA Kumbih-3 diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan sistem kelistrikan di Sumatera Utara. (C04)

Polres Asahan Berhasil Ungkap Kasus Percobaan Pemerasan Dan Curas di Kota Kisaran

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim kepolisian kembali terbukti. Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan baru saja mengungkap kasus percobaan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kisaran Barat, pada Kamis malam, 23 April 2026. Berkat tindakan yang sigap, tiga orang pelaku langsung diamankan hanya dalam waktu beberapa jam setelah laporan diterima.

Kejadian bermula sekitar pukul 20.15 Wib, saat Jumiko (26 tahun), warga Kecamatan Pulau Bandring, tengah melintas dengan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Mekar Baru. Tanpa diduga, sekelompok orang yang juga mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor tiba-tiba memutar arah dan menghampirinya. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang ketika salah satu dari mereka mengeluarkan benda tajam dan menodongkannya ke arah korban, sambil meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membeli minuman keras.

Namun, niat jahat kelompok itu tidak berjalan mulus. Berani dan sigap, Jumiko segera melakukan perlawanan dengan menangkis tangan pelaku, sehingga sempat terjadi pergesekan singkat. Kesempatan itu pun dimanfaatkannya untuk segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah merasa aman, korban langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Asahan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/381/IV/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumatera Utara, tim penyidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal segera bergerak cepat. Penyelidikan yang dipimpin oleh Kepala Unit Tindak Pidana Kekerasan, Ipda Asido Nababan, dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, tim berhasil melacak keberadaan para tersangka dan melakukan penangkapan sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Tusam, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat.

Dari hasil operasi tersebut, tiga orang pelaku berinisial DS (16), HT (18), dan SM (16) berhasil diamankan beserta barang-barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Sementara itu, satu orang pelaku lain yang berinisial AAS (16) saat ini masih dalam proses pengejaran untuk segera dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Kapolres Asahan, Revi Nurvelani, menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku telah melanggar ketentuan hukum, khususnya Pasal 482 juncto Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir segala bentuk tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Kecepatan penanganan kasus ini menjadi bukti bahwa kepolisian selalu siap melindungi dan melayani. Saat ini para tersangka sudah kami amankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, sementara kami juga terus berusaha menangkap pelaku yang masih buron agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas," ujar Kapolres.

Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik terus melengkapi berkas. (tec)

Arsitektur Baru Ekonomi Syariah: Industri Keuangan, Teknologi, dan Daya Saing

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:04:00 +0700+0700

Oleh : KH. Akhmad Khambali,SE,MM
Ketua Umum Gema Santri Nusa dan Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat & Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, inflasi pangan, dan tekanan geopolitik, ekonomi syariah justru menunjukkan daya tahan yang semakin relevan.

Ketika sistem ekonomi konvensional sering terjebak pada spekulasi, gelembung utang, dan ketimpangan distribusi, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berakar pada sektor riil, etika usaha, keadilan sosial, serta keberlanjutan.

Dalam konteks itu, Indonesia memiliki peluang historis untuk tampil sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2026. Namun, peluang besar itu masih berjarak dengan kenyataan

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 240 juta penduduk beragama Islam. Ini berarti Indonesia memiliki pasar halal raksasa yang sulit ditandingi negara lain.

Dari makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik halal, wisata ramah muslim, zakat, wakaf, hingga layanan keuangan syariah, semuanya memiliki basis konsumen domestik yang kuat. Di atas kertas, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama global.

Namun, realitasnya belum demikian. Indonesia masih terlalu sering berperan sebagai pasar besar bagi produk halal negara lain. Banyak produk kosmetik, makanan olahan, farmasi, bahkan fesyen muslim premium justru berasal dari luar negeri.

Kita memiliki konsumen besar, tetapi belum sepenuhnya menjadi produsen besar. Inilah paradoks ekonomi syariah Indonesia: unggul secara demografi, tetapi belum dominan secara industri.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, Indonesia masih tertinggal dalam aspek kelembagaan dan positioning global. Malaysia berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih matang melalui integrasi regulasi, pendidikan, industri halal, dan keuangan syariah.

Sertifikasi halal Malaysia dipercaya oleh pasar internasional. Instrumen sukuk mereka kuat. Sistem perbankan syariahnya lebih dalam dan efisien. Indonesia memang unggul dalam jumlah pasar dan kreativitas UMKM, tetapi Malaysia lebih unggul dalam tata kelola dan konsistensi kebijakan.

Jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, persoalannya berbeda. Negara-negara Teluk unggul karena kekuatan modal dan kapasitas investasi yang besar. Mereka mampu membangun pusat keuangan syariah internasional, kawasan industri halal modern, hingga investasi teknologi bernilai tinggi.

Indonesia jelas tidak bisa bertarung hanya dengan modal finansial. Tetapi Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara kaya minyak: basis sosial-ekonomi umat yang luas dan hidup.

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di gedung pencakar langit atau pusat keuangan, tetapi juga hidup di pasar tradisional, koperasi pesantren, UMKM keluarga, lembaga zakat, dan jaringan filantropi Islam.

Di sinilah keunikan Indonesia. Jika negara lain unggul karena kapital, Indonesia bisa unggul karena partisipasi sosial yang masif.

Masalahnya, potensi besar ini masih terhambat oleh sejumlah persoalan klasik. Pertama, literasi ekonomi syariah masih rendah. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah sebatas label agama, bukan sistem ekonomi yang memiliki instrumen lengkap. Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem konvensional. Ketiga, kualitas SDM profesional yang menguasai syariah, bisnis, dan teknologi sekaligus masih terbatas. Keempat, rantai pasok industri halal nasional belum efisien dan belum terkoneksi kuat dengan pasar ekspor.

Masa depan ekonomi syariah tidak cukup ditopang oleh ceramah normatif, slogan moral, atau simbol keagamaan semata. Ekonomi syariah harus dibangun dengan logika industri yang kuat, pemanfaatan teknologi modern, serta orientasi daya saing global.

Dunia hari ini bergerak cepat menuju ekonomi digital, kecerdasan buatan, efisiensi rantai pasok, dan inovasi keuangan. Jika ekonomi syariah ingin menjadi arus utama, maka ia harus hadir dalam bentuk yang nyata: pabrik halal yang kompetitif, startup syariah yang inovatif, sistem pembayaran digital yang mudah diakses, hingga jaringan perdagangan global yang efisien. Tanpa itu, ekonomi syariah akan berhenti sebagai wacana, bukan kekuatan ekonomi riil.

Sesungguhnya arah perkembangan ekonomi global justru sangat selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tren green economy sejalan dengan konsep keberlanjutan dan larangan merusak lingkungan. Ethical finance sejalan dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Larangan riba menekan eksploitasi utang yang merusak masyarakat, prinsip bagi hasil mendorong kemitraan yang sehat, sementara kewajiban berbasis aset riil mencegah spekulasi berlebihan.

Di sisi lain, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang relevan di tengah meningkatnya kesenjangan global. Karena itu, ekonomi syariah sesungguhnya bukan sistem masa lalu, melainkan model ekonomi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Karena itu, strategi Indonesia ke depan harus lebih berani. Pertama, pemerintah perlu menjadikan industri halal sebagai agenda ekspor nasional, bukan sekadar program domestik. Sertifikasi halal harus murah, cepat, dan dipercaya pasar global. Kedua, perbankan dan fintech syariah harus didorong agar lebih inovatif, mudah diakses, dan kompetitif. Ketiga, kampus dan pesantren perlu menjadi pusat pencetak SDM ekonomi syariah modern: paham fikih muamalah, piawai bisnis, dan melek teknologi.

Peran pesantren sangat penting dalam konteks ini. Indonesia memiliki ribuan pesantren dengan jutaan santri. Jika pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, potensi ekonominya akan terbuang. Namun, jika pesantren dikembangkan menjadi pusat koperasi syariah, marketplace santri, pertanian modern, pelatihan digital, dan wakaf produktif, maka pesantren bisa menjadi mesin ekonomi rakyat yang tersebar hingga desa-desa.

Di titik ini, ekonomi syariah Indonesia tidak boleh berhenti pada seminar dan slogan. Ia harus masuk ke rantai produksi, logistik, pembiayaan, dan konsumsi nyata. Umat juga perlu mengubah orientasi: mengurangi utang konsumtif, mendukung produk halal lokal, ikut koperasi sehat, serta membangun investasi pendidikan anak.

Indonesia 2026 memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tetapi peluang tidak pernah berubah menjadi prestasi tanpa keberanian mengeksekusi. Kita bisa terus bangga sebagai negara muslim terbesar, atau mulai bekerja keras menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar dan paling berpengaruh.

Pilihan itu ada di tangan kita. Jika pasar besar dipadukan dengan kebijakan cerdas, inovasi modern, dan kekuatan sosial umat, Indonesia bukan hanya akan menjadi konsumen halal terbesar di dunia, melainkan produsen, investor, dan pemimpin peradaban ekonomi syariah global.

Selat Malaka dan Ujian Kredibilitas Indonesia dalam Perspektif Imigrasi

admin — Sat, 25 Apr 2026 09:12:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka—yang kemudian ditegaskan penolakannya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono—tidak hanya menyentuh isu hukum laut dan geopolitik. Ia juga memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola keimigrasian Indonesia, khususnya dalam mengelola mobilitas lintas negara yang semakin kompleks di era globalisasi.

Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan barang, tetapi juga jalur mobilitas manusia. Awak kapal, pekerja migran, penumpang transit, hingga aktor-aktor non-negara bergerak melalui jalur ini setiap hari. Dalam perspektif imigrasi, Selat Malaka adalah "ruang lintas batas" yang menuntut keseimbangan antara pengawasan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Di sinilah sensitivitas kebijakan menjadi penting. Gagasan pemungutan biaya terhadap kapal yang melintas berpotensi bertentangan dengan prinsip transit passage dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Jika prinsip ini terganggu, maka tidak hanya arus barang yang terdampak, tetapi juga arus manusia yang menjadi objek utama kerja keimigrasian.

Dalam praktiknya, sistem imigrasi modern sangat bergantung pada kepastian hukum dan kelancaran mobilitas. Kebijakan yang menciptakan hambatan baru—terutama yang tidak memiliki legitimasi internasional—akan memicu efek berantai: peningkatan biaya logistik, perubahan rute pelayaran, hingga potensi penghindaran jalur resmi. Dalam konteks ini, justru pengawasan keimigrasian bisa menjadi lebih sulit, karena pergerakan manusia cenderung bergeser ke jalur-jalur yang kurang/sulit terpantau.

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas sistem ini. Sebagai negara kepulauan yang diakui melalui Wawasan Nusantara, Indonesia bergantung pada hukum internasional untuk menjamin keabsahan wilayahnya sekaligus mengelola lalu lintas lintas batas. Dalam kerangka ini, imigrasi bukan sekadar fungsi administratif, tetapi bagian dari arsitektur kedaulatan negara.

Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu rezim hukum internasional akan berdampak langsung pada legitimasi sistem keimigrasian itu sendiri. Jika Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menghormati norma global, maka kepercayaan terhadap sistem perizinan, pengawasan, dan kerja sama keimigrasian Indonesia juga dapat terpengaruh.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pada kerja sama internasional. Penanganan isu-isu seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, dan kejahatan lintas negara sangat bergantung pada kolaborasi antarnegara. Selat Malaka selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam konteks ini, kepercayaan antarnegara adalah kunci.

Kebijakan yang dianggap melanggar prinsip internasional berpotensi mengganggu kepercayaan tersebut. Negara-negara mitra bisa menjadi lebih berhati-hati, bahkan defensif, dalam berbagi data dan koordinasi operasional. Padahal, dalam era globalisasi, efektivitas pengawasan keimigrasian justru ditentukan oleh kemampuan berbagi informasi dan kerja sama lintas batas.

Menjelang KTT ASEAN Cebu 2026, dimensi ini menjadi semakin relevan. ASEAN tengah berupaya memperkuat konektivitas kawasan, termasuk dalam hal mobilitas manusia. Indonesia, sebagai salah satu motor utama kawasan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan nasionalnya sejalan dengan semangat integrasi regional.

Dalam perspektif ini, imigrasi berfungsi sebagai jembatan—bukan penghalang. Ia harus mampu memfasilitasi mobilitas yang sah sekaligus mencegah pergerakan ilegal. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika ada kepastian aturan dan konsistensi kebijakan.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola kebijakan yang terkoordinasi. Isu yang bersinggungan dengan hukum internasional, ekonomi global, dan keamanan lintas negara tidak bisa ditangani secara sektoral. Kebijakan yang berdampak pada jalur strategis seperti Selat Malaka seharusnya melibatkan pertimbangan dari berbagai sektor, termasuk imigrasi, keamanan, ekonomi, dan diplomasi.

Tanpa koordinasi yang matang, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan. Aparat imigrasi, misalnya, membutuhkan kejelasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Ketidakpastian kebijakan hanya akan memperbesar ruang interpretasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pengawasan.

Lebih jauh, dalam konteks globalisasi, peran imigrasi semakin strategis. Ia bukan hanya alat kontrol, tetapi juga instrumen diplomasi dan pembangunan. Negara-negara berlomba-lomba menciptakan sistem imigrasi yang efisien, transparan, dan kredibel untuk menarik investasi, talenta, dan kepercayaan global.

Indonesia memiliki peluang besar dalam hal ini. Dengan posisi geografis yang strategis dan pengalaman historis dalam membentuk hukum laut internasional, Indonesia dapat menjadi model dalam tata kelola mobilitas global yang seimbang antara kedaulatan dan keterbukaan.

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia konsisten menjaga komitmennya terhadap hukum internasional. Dalam dunia yang saling terhubung, kredibilitas adalah fondasi utama. Tanpa itu, keunggulan geografis dan potensi ekonomi tidak akan cukup.

Pada akhirnya, Selat Malaka dalam perspektif imigrasi bukan hanya soal jalur pelayaran, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola pergerakan manusia secara adil, aman, dan sesuai hukum. Ia adalah cermin dari kapasitas negara dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.

Indonesia telah membangun reputasi sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan mendorong kerja sama global. Tantangan ke depan adalah menjaga reputasi tersebut di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang. Karena dalam tata kelola imigrasi modern, kepercayaan bukan sekadar pelengkap—melainkan prasyarat utama.

Ketua TMI Sumut Gusmiyadi Gerakkan 30 Cabang untuk Sukseskan Ketahanan Pangan

admin — Fri, 24 Apr 2026 21:27:00 +0700+0700

Binjai – Ketua Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, menegaskan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Gusmiyadi yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut, dalam kegiatan Konsolidasi Tani Merdeka Sumut , Jumat 24 April 2026,di Binjai yang dihadiri jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Sumatera Utara, Ketua Umum TMI Don Muzakir, Anggota DPR RI Sugiat Santoso, serta Staf Kementerian Pertanian Mujiburohman.

Gusmiyadi menyebut saat ini Tani Merdeka Sumut telah terbentuk di 30 cabang kabupaten/kota dan terus diperkuat melalui koordinasi berkelanjutan.
"Kita terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kabupaten/kota Tani Merdeka yang sudah terbentuk 30 cabang. Kita akan terus bergerak membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan petani agar bisa naik kelas," ujarnya.

Ia menegaskan Tani Merdeka berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, organisasi ini juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

"Sebagai Tani Merdeka, kita menjadi mata dan telinga pemerintah untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Bapak Presiden," tambahnya.

Gusmiyadi berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi petani dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan petani serta memperkuat kemandirian pangan di Sumatera Utara.
Red

Kolaborasi dengan Konservasi Cakrawala Indonesia, Bobby Nasution Perkuat Ekonomi Hijau dan Biru di Sumut

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YCKI) untuk memperkuat pengembangan ekonomi hijau dan biru. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kebangkitan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi hijau dan biru merupakan bagian dari program prioritas Bobby Nasution, tepatnya pada poin keenam. Ekonomi hijau berfokus pada energi terbarukan, industri berkelanjutan, serta teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada optimalisasi sektor kelautan dan perikanan, termasuk konservasi laut serta pemanfaatan sumber daya air secara bijak.

"Tujuan yang kita lakukan sangat baik, bukan hanya untuk Sumut, tetapi juga secara nasional dan internasional, bukan hanya lingkungan sekitar tetapi juga alam semesta," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Bobby, tantangan utama saat ini adalah menjaga keberlangsungan makhluk hidup di tengah upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk nilai ekonomi. Ia menegaskan, aktivitas ekonomi harus tetap menjamin kelestarian lingkungan.

"Masih banyak masyarakat kita yang mengandalkan hutan untuk kelangsungan hidup, sementara pemerintah tetap harus memikirkan manfaat ekonominya, tetapi tidak merugikan makhluk hidup lainnya, entah itu tumbuhan, hewan dan juga manusia, ketika terganggu di situlah pemerintah hadir," ujarnya.

Wakil Presiden Program YCKI, Fitri Hasibuan, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2000 pihaknya telah membantu para pemerhati lingkungan dalam pembentukan Taman Nasional Batang Gadis. Selain itu, YCKI juga mendampingi sekitar 800 petani sawit untuk memperoleh sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai bukti penerapan praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan.

"Tahun depan kita akan berupaya membantu 2.000 petani untuk mendapatkan RSPO, kemudian kita juga telah melakukan pemulihan ekosistem 500 hektare, tahun ini kami targetkan 1.000 hektare terutama di kawasan yang terganggu bencana," kata Fitri Hasibuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Senior Director Sustainable Palm Oil at Conservation International, Melissa Thomas, jajaran YCKI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para pemerhati lingkungan. (Rel)

Walikota Mahyaruddin Salim: Komitmen Pembangunan Perlu diperkuat

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:41:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Tengku Eswin dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Tanjungbalai.

Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memberikan catatan strategis, masukan, serta rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ TA 2025 disampaikan oleh Hj Nessy Aryani.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), DPRD wajib membahas LKPJ paling lambat 30 hari setelah dokumen tersebut diterima.

"LKPJ telah disampaikan melalui rapat paripurna pada 31 Maret lalu, sehingga rapat hari ini masih dalam batas waktu yang diperkenankan," ujarnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tanjungbalai atas kinerja dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti persoalan persampahan, banjir, air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi.

"Untuk itu, perlu diperkuat komitmen dalam pelaksanaan pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Tanjungbalai EMAS.(eko)

Pemerintah Fokus Sektor Pertanian, Akses Pupuk dan Alat Jadi Prioritas

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:38:00 +0700+0700

Binjai | Sumut24.co

Pada periode awal kepemimpinannya, Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Berbagai program yang dirancang difokuskan dari hulu hingga hilir guna memastikan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, dalam kegiatan konsolidasi Tani Merdeka Sumatera Utara yang digelar di Binjai, Jumat (24/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, perwakilan staf Kementerian Pertanian RI Mujid, serta pengurus dan kelompok tani dari berbagai daerah.
Konsolidasi ini diinisiasi oleh Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara di bawah koordinasi Gusmiyadi bersama jajaran di Kota Binjai.

Acara berlangsung dalam suasana santai di sebuah kafe yang berada di tengah area persawahan, menciptakan keakraban sekaligus membangkitkan semangat para peserta.

Sugiat, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, terutama terkait ketersediaan pupuk, alat pertanian, serta akses terhadap sarana produksi lainnya.

"Periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto fokus mensejahterakan petani melalui program ketahanan pangan nasional dari hulu, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya," ujar Sugiat dari Dapil ini Sumut ini.

Sementara itu, Gusmiyadi menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan berperan sebagai "mata dan telinga" petani dalam menyampaikan aspirasi dari lapangan.

Menurutnya, peran tersebut penting agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan, sejalan dengan posisinya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Ketua Umum TMI Don Muzakir juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani guna mempermudah aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan sektor pertanian.

Ia pun berharap program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi petani di seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan dari hulu hingga hilir, persoalan pertanian dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan baik," pungkasnya.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara petani dan pihak kelurahan, yang berlangsung lancar dan sukses.red

Simulasi Sispamkota Digelar Serius, Pemkot Medan Apresiasi dan Yakin Polda Sumut Mampu Hadapi Segala Ancaman

admin — Fri, 24 Apr 2026 19:18:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar Polda Sumut menunjukkan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, mulai dari gangguan kamtibmas hingga situasi darurat berskala besar. Jum'at (24/04/26)

Kapolrestabes Medan, Jean Calvijn Simanjuntak, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian panjang persiapan yang telah dilakukan sejak Maret 2026.

"Tahapannya lengkap, mulai dari deklarasi Sabuk Kamtibmas, tactical floor game, hingga simulasi lapangan dengan berbagai skenario, termasuk penanganan massa, penjarahan, penyanderaan hingga penjinakan bom," ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan melakukan simulasi lanjutan langsung di titik-titik strategis Kota Medan, termasuk pengaturan lalu lintas dan rekayasa jalan yang akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Kami akan lakukan di kondisi riil, tentu dengan pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polri dalam menjaga keamanan kota.

Ia mengaku optimistis Kota Medan akan tetap kondusif melihat keseriusan dan profesionalisme aparat dalam menjalankan simulasi tersebut.

"Kami yakin kepolisian mampu menjaga Kota Medan tetap aman dan nyaman, termasuk menghadapi potensi kejahatan jalanan hingga situasi darurat seperti penyanderaan dan bom," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dengan kesiapan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap kepercayaan masyarakat terhadap aparat semakin meningkat, sekaligus memperkuat rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.(W05)

Foto:

Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis

admin — Fri, 24 Apr 2026 19:01:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24.co

Prabowo Subianto memanggil Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jumat (24/4/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membahas isu keamanan nasional hingga kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan sejumlah program strategis di tubuh Polri. Mulai dari penguatan transformasi digital dalam pelayanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekrutmen hingga pelaksanaan tugas, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, dibahas pula pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Tak hanya itu, sinergi antara Polri dengan berbagai lembaga dan sektor terkait juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung program nasional di sejumlah bidang prioritas, seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, program makan bergizi, hingga penanganan bencana secara cepat dan efektif.

Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.red

Bobby Nasution Dorong Perempuan Seimbangkan Peran Rumah Tangga dan Ruang Publik

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:56:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, diperlukan "jembatan" agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution dalam sambutannya pada peringatan Hari Kartini melalui seminar bertajuk "Saatnya Perempuan Bicara" yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (24/4/2026).

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan komunitas perempuan.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumut. Ia menilai perhatian tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

"Selamat datang dan membersamai kegiatan kami di Sumut dalam memperingati Hari Kartini. Kami tidak menyangka ternyata respons Ibu Menteri sangat luar biasa kepada kami," ujar Bobby.

Bobby juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi pengambilan keputusan. Ia menyebutkan, masih ada kabupaten/kota di Sumut yang belum memiliki perwakilan perempuan di lembaga legislatif.

"Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota yang bahkan tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu Ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini hanya Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa daerah terdapat wakil kepala daerah perempuan. Melalui kegiatan seminar ini, Bobby berharap partisipasi perempuan di ruang publik dapat terus meningkat.

"Jumlah penduduk Sumatera Utara ada 15,7 juta jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 7,8 juta jiwa atau 49%. Dari jumlah itu, 5,8 juta berada dalam usia produktif. Ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan di Sumut," sebutnya.

Bobby juga berharap melalui seminar dan pelatihan yang berkelanjutan, akan lahir tokoh-tokoh perempuan yang mampu berkiprah hingga ke tingkat nasional.

"Makanya saya menekankan agar keterlibatan perempuan di ruang publik dan rumah tangga masih banyak yang belum selaras, dan seakan ada pembatas antara kedua peran tersebut. Ini yang perlu kita pecahkan, dan tidak perlu takut. Sehingga seorang perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, sekaligus beraktivitas di ruang publik," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan jumlah korban mencapai 37.372 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 ribu korban adalah perempuan.

"Angka ini naik cukup signifikan, tetapi ini sebagai pertanda bahwa sosialisasi kita kepada perempuan untuk berani bicara ketika mengalami kekerasan mulai membuahkan hasil. Namun, ini tidak bisa dianggap enteng," kata Arifah.

Ia menegaskan, peningkatan angka laporan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan.

"Forum seperti seminar ini menjadi salah satu upaya pencegahan, dengan mengajak masyarakat memperkuat diri dari potensi kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya, generasi mendatang semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan," pungkasnya. (Rel)

Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas, Rico Waas Apresiasi Kesiapan Polri Jaga Kondusivitas Medan Lewat Simulasi Sispamkota

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Harapan akan rasa aman bagi warga Kota Medan semakin menguat. Hal ini ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menghadiri kegiatan Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas, serta simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Jumat (24/4/2026).

Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas ini dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.. Turut hadir Pejabat Utama Polda Sumut, Kapolres se- Sumatera Utara, termasuk Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/ Medan, Kajari Medan, dan segenap tokoh masyarakat.

Usai Apel dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas, kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi Sispam Kota yang diprakarsai oleh Polrestabes Medan. Berbagai tahapan disimulasikan melalui tahapan yang mencakup peran Fungsi Intelijen, Binmas, Bhabinkamtibmas, hingga Simulasi Eskalasi Situasi dari kondisi Hijau, Kuning, Merah, termasuk Penanganan Penjarahan.

Dalam konferensi pers, Wali Kota Medan, Rico Waas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Sumut. Menurutnya, agenda Sabuk Kamtibmas merupakan simbol kekuatan kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat.

"Ini adalah bagian yang saling mengikat antara semua unsur. Semangat kita satu: menjaga daerah ini agar tetap kondusif," ujar Rico Waas dengan penuh optimisme.

Ketertarikan Rico Waas semakin memuncak saat menyaksikan simulasi Sispamkota yang diperagakan oleh personel Polrestabes Medan. Simulasi tersebut menampilkan berbagai skenario penanganan gangguan keamanan, mulai dari aksi kriminalitas jalanan hingga ancaman skala besar.

Rico Waas mengaku sangat terpukau dengan keseriusan para personel dalam berlatih. Dirinya merinci beberapa poin krusial yang berhasil ditangani dalam simulasi tersebut yakni Kriminalitas Jalanan dengan Penanganan cepat terhadap aksi begal dan pencurian. Kemudian gangguan Massa dengan Pengendalian massa dalam jumlah besar dan Ancaman Teror & Kekerasan dengan prosedur penjinakan bom serta penanganan kasus penculikan.

"Kami merasa yakin, benar-benar yakin, bahwasanya Kota Medan dapat dijaga kondusivitasnya. Melihat apa yang dilatihkan dengan penuh keseriusan, ini membuktikan Polri siap menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga," tegas Rico Waas

Selanjutnya, Rico Waas menekankan bahwa Pemko Medan akan terus mendukung langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan kepolisian. Baginya, keamanan adalah fondasi utama agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Ibu Kota Sumatera Utara ini dapat berjalan tanpa rasa takut.

Dengan adanya simulasi yang matang dan koordinasi yang solid, diharapkan angka kriminalitas seperti begal dan kekerasan jalanan dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

Sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto ketika memimpin Apel Akbar dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas menekankan bahwa istilah "Sabuk" merupakan simbol kekuatan yang menyatukan seluruh elemen pengamanan menjadi satu kesatuan yang kokoh. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Sumatera Utara hanya bisa dicapai melalui sistem pengamanan yang saling menopang antara aparat dan masyarakat.

Menurutnya, Poin utama yang menjadi sorotan dalam pidato tersebut adalah instruksi keras Kapolda terkait kejahatan jalanan, khususnya aksi begal yang meresahkan.

"Saya sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas para pelaku begal jalanan. Bertindak tegas tanpa ada kata ampun," tegas Kapolda.

Selain begal, Kapolda juga menetapkan peredaran narkoba sebagai "musuh bersama" dan meminta jajarannya memberikan sanksi berat kepada para pelaku. Penanganan berita bohong (hoax) dan provokasi juga menjadi prioritas guna mencegah konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kepolisian, tetapi aktif menjaga lingkungan masing-masing tanpa memandang perbedaan suku dan agama.

"Keamanan adalah kebutuhan dasar. Dengan sinergitas yang kuat, kita akan mampu menghadapi tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks," tutupnya.

Sementara itu terkait Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak memaparkan tiga strategi besar untuk menghadapi potensi situasi kontingensi di Kota Medan.

"Tiga Langkah Strategis Polrestabes Medan yakni Deklarasi Sabuk dan Kentongan denga. Penguatan keamanan berbasis komunitas untuk menjaga lingkungan pemukiman. Kemudian Tactical Floor Game (23 April): Pematangan strategi di atas peta dan miniatur yang dilaksanakan di Mako Brimob guna menyusun skenario taktis pengamanan", jelasnya.

Dijelaskan Kapolrestabes Medan, Simulasi Sispamkota merupakan Implementasi lapangan yang mencakup berbagai skenario darurat.Dari Pengendalian Massa Hingga Penanganan Bom. Simulasi yang dilaksanakan berlangsung sangat detail, mencakup enam tahap krusial.

"Tahap awal dan pelaksanaan dengan Mobilisasi personel di lapangan. Kemudian Pengendalian Massa (Dalmas): Penanganan eskalasi massa dari situasi hijau, kuning, hingga merah serta penanganan Kriminalitas denga Simulasi pencegahan penjarahan dan pengamanan markas komando (Sispam Mako). Terorisme & Penjinakan Bom: Penanganan aksi penyanderaan dan pelibatan tim Jibom (Penjinak Bom)", ujar Kapolrestabes Medan.

Jean Calvijn juga menyampaikan minggu depan pihaknya akan melakukan implementasi langsung di titik-titik strategis Kota Medan.

"Kami akan sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai penyekatan jalan, penutupan, hingga pengalihan arus. Rencananya akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu agar tidak terlalu mengganggu aktivitas warga," ujar Kombes Pol Jean Calvijn. (Rel)

Perkuat Sinergi, Pemko Medan dan Bank Sumut Siap Optimalkan Pendapatan Daerah

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:43:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi jajaran Direksi Bank Sumut di Balai Kota Medan, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan ini guna membahas penguatan sinergitas lintas instansi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak.

Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah itu berlangsung dengan hangat. Dalam diskusinya, Zakiyuddin menekankan pentingnya kolaborasi dengan Bank Sumut sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif.

"Tujuan utama kita adalah memperkuat sinergi. Kami ingin membedah potensi pajak daerah yang masih bisa dioptimalkan, terutama pada sektor pajak Hotel dan Restauran agar benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Kota Medan," kata Zakiyuddin.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program kerja Pemko Medan. Ia menegaskan bahwa Bank Sumut memiliki komitmen yang sejalan dengan visi pembangunan kota.

"Sangat senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Wakil Wali Kota. Tentu kami juga memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pembangunan kota Medan,"ungkapnya. (Rel)

Hadiri TFG SispamKota, Zakiyuddin Harahap: Semua Pihak Harus Siap Hadapi Situasi Darurat

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen kota dalam menghadapi potensi gangguan keamanan saat menghadiri Tactical Floor Game (TFG) SispamKota yang digelar Polrestabes Medan, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dhira Brata Sat Brimob Polda Sumut ini menjadi ajang simulasi strategis untuk menguji kesiapan aparat dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Medan.

Didampingi Kasatpol PP Kota Medan M. Yunus serta Kadis Perhubungan Irsan Idris Nasution, Zakiyuddin menekankan bahwa pengamanan kota bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit.

Menurut Zakiyuddin, objek vital seperti mal kerap menjadi sasaran saat situasi tidak terkendali, sehingga kesiapan semua sektor, termasuk layanan kesehatan, menjadi krusial dalam mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

"Kalau terjadi situasi tidak terkendali, biasanya objek seperti mal menjadi sasaran. Karena itu semua pihak harus siap, termasuk rumah sakit untuk penanganan korban," Jelas Zakiyuddin.

Lebih lanjut, Zakiyuddin menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas instansi melalui latihan bersama dan simulasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap jalur akses menuju titik aksi, mengingat massa sering mencari celah untuk masuk meski telah dilakukan pembatasan.

"Simulasi ini penting agar kita siap sebelum kejadian. Jangan setelah terjadi baru kita bertindak," kata Zakiyuddin Harahap.

Selain itu, Zakiyuddin mengingatkan bahwa peran media sosial dalam memobilisasi massa secara cepat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pengendalian informasi yang tepat guna mencegah eskalasi situasi di lapangan.

Sebelumnya Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan pengamanan difokuskan pada empat objek vital, yakni Kantor DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Medan, Kantor Gubernur Sumut, dan Kantor Wali Kota Medan.

Untuk mendukung pengamanan, disiapkan sekitar 3.800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemko Medan yang akan ditempatkan di titik-titik strategis. Selain itu, dibentuk tim penyekat di pintu masuk kota seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris guna mengantisipasi pergerakan massa dari luar daerah.

"Langkah ini penting karena Medan berbatasan langsung dengan Deli Serdang, Binjai, dan Tanah Karo. Pergerakan massa dari luar kota harus bisa dikendalikan," jelasnya.

Di sisi lain, kepolisian juga membentuk tim penegakan hukum serta memantau potensi penggerak aksi, termasuk melalui media sosial dan jaringan massa. Meski demikian, penyampaian aspirasi masyarakat tetap dijamin selama berlangsung tertib.

"Kami tetap melayani penyampaian aspirasi, tetapi harus sesuai aturan. Peran liaison officer (LO) penting untuk menjembatani komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," ujarnya.

Melalui simulasi SispamKota ini, seluruh pihak diharapkan semakin siap menjaga kondusivitas Kota Medan, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan tertib. (Rel)

HONOR Pad X8b Resmi di Indonesia, Tablet Tipis, Baterai Besar, HONOR Kids dan MagicOS 10

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Brand teknologi global HONOR resmi memperkenalkan HONOR Pad X8b, generasi terbaru dari lini tablet pintar HONOR. Menghadirkan desain ramping dengan fitur kelas flagship, perangkat ini menawarkan layar luas yang ramah di mata, baterai berkapasitas besar, performa hardware yang andal, serta pengalaman penggunaan cerdas melalui MagicOS 10.0. Tablet ini juga dilengkapi fitur HONOR Kids, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat Indonesia, mulai dari belajar online, streaming hiburan, hingga produktivitas mobile, perangkat dengan layar besar, baterai tahan lama, dan fitur ramah keluarga semakin menjadi kebutuhan. HONOR Pad X8b hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dalam satu perangkat yang stylish dan portabel.

"Pengguna di Indonesia semakin membutuhkan perangkat serbaguna yang dapat mendukung berbagai aktivitas digital, mulai dari belajar, bekerja, hingga menikmati hiburan. HONOR Pad X8b kami hadirkan dengan layar luas yang nyaman di mata, baterai besar untuk penggunaan sepanjang hari, serta fitur HONOR Kids yang memberikan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Melalui perangkat ini, kami ingin menghadirkan pengalaman tablet yang lebih cerdas, nyaman, dan relevan bagi kebutuhan keluarga modern," ujar Norman Chou, Country Director of HONOR Indonesia

HONOR Pad X8b dilengkapi layar 11 inci HONOR Eye Comfort Full Display dengan rasio screen-to-body sebesar 84% dan resolusi 1920x1200 , menghasilkan tampilan visual yang luas dan tajam dari berbagai sudut. Dengan refresh rate 90Hz pengalaman navigasi terasa lebih mulus dan responsif, sehingga ideal untuk menikmati film, bermain game, maupun menjelajahi konten digital.

Mengusung filosofi human-centric technology, HONOR menghadirkan empat teknologi perlindungan mata pada tablet ini. Fitur Ambient Light Eye Care menyesuaikan tampilan layar dengan ritme cahaya alami sepanjang hari untuk mengurangi kelelahan mata. Bagi pengguna yang gemar membaca, E-Ink Mode memberikan pengalaman visual menyerupai kertas yang lebih nyaman digunakan dalam kondisi cahaya rendah.

HONOR Pad X8b juga telah memperoleh TÜV Rheinland Low Blue Light dan TÜV Rheinland Flicker Free Certification , memastikan pengalaman penggunaan yang lebih aman dan nyaman bahkan dalam sesi penggunaan yang panjang.

Ditenagai oleh Qualcomm® Snapdragon® 680 chipset , HONOR Pad X8b menghadirkan performa yang stabil dan efisien untuk multitasking, streaming, hingga gaming ringan. Tablet ini dibekali baterai besar 10100 mAh yang mampu mendukung penggunaan dalam waktu lama. Dalam sekali pengisian daya, perangkat ini dapat bertahan hingga 97 hari dalam mode standby dan mendukung hingga 21 jam pemutaran video online, menjadikannya perangkat yang ideal untuk produktivitas maupun hiburan sepanjang hari.

Desain Metal Premium yang Tipis dan Tangguh

Dibuat dengan bodi metal premium yang kuat dan andal, HONOR Pad X8b memadukan desain modern dengan material kelas flagship, menghadirkan perpaduan antara gaya dan daya tahan luar biasa. Dengan bobot hanya 499 gramdan ketebalan ultra-tipis 7,25 mm, tablet ini tetap ringan dan mudah dibawa tanpa mengorbankan kekuatannya.

Rangka metalnya dibuat menggunakan teknologi embedding material terbaru, yang meningkatkan kekuatan struktur hingga 90% sehingga menghadirkan perlindungan unggul terhadap benturan, tekanan, dan paparan air.

Ketangguhan ini juga telah diverifikasi secara independen oleh SGS Swiss, yang memberikan sertifikasi Drop Resistance dan Crush Resistance, sebuah pencapaian pertama di industri.

Peningkatan ketahanan terhadap jatuh hingga 60%, ketahanan terhadap tekanan hingga 30%, serta ketahanan terhadap air hingga 30% memastikan HONOR Pad X8b tetap tangguh menghadapi berbagai aktivitas penggunaan sehari-hari.

Dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan kebutuhan perkembangan anak, fitur HONOR Kids pada HONOR Pad X8b menghadirkan ruang digital yang aman, terkontrol, dan ramah bagi anak-anak.

Fitur ini dilengkapi proteksi kata sandi ganda untuk kontrol orang tua serta laporan penggunaan yang memungkinkan orang tua memantau aktivitas belajar dan minat anak. Orang tua juga dapat mengatur waktu penggunaan perangkat secara fleksibel, termasuk aturan berbeda untuk hari sekolah dan akhir pekan.

Melalui fitur Kids' Playground, orang tua dapat menentukan daftar aplikasi yang diizinkan bagi anak. Sementara itu, teknologi perlindungan mata seperti filter cahaya biru, E-Book Mode, serta notifikasi otomatis terkait postur, jarak pandang, dan tingkat kecerahan layar membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

HONOR Pad X8b menghadirkan pengalaman audio yang kaya melalui sistem Quad-Speaker dengan teknologi HONOR Sound. Empat speaker yang terintegrasi menghasilkan suara yang lebih jernih dan imersif saat menikmati film, mendengarkan musik, atau mengikuti kelas online.

Tablet ini juga telah mendapatkan sertifikasi Hi-Res Audio, serta dilengkapi fitur Smart Voice Enhancement yang membantu memperjelas suara vokal sekaligus mengurangi gangguan noise latar belakang.

Didukung oleh MagicOS 10.0, HONOR Pad X8b menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih cerdas dan produktif.

Fitur Gemini membantu mengoptimalkan multitasking layar ganda dan memungkinkan pengguna mengambil informasi dari konten yang sedang ditampilkan tanpa harus berpindah aplikasi. Pada layar 11 inci yang luas, fitur App Extender Menyesuaikan aplikasi agar tampil optimal dalam mode landscape, sementara Multi‑Window memungkinkan pengguna membuka hingga tiga aplikasi sekaligus untuk aktivitas seperti membandingkan dokumen atau mencatat saat menonton tutorial.

Fitur One-Swipe Split Screen, floating windows, serta Dynamic Shortcuts juga memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur workflow sehari-hari.

HONOR Pad X8b hadir dalam pilihan warna Space Grey dan akan tersedia mulai 24 April 2026 melalui HONOR Experience Store dan Erafone terdekat dengan harga Rp 2.999.000 untuk varian 4 + 128 GB dan Rp 3.299.000 untuk varian 6 + 128 GB.

Kunjungi HONOR Official Store, situs resmi HONOR Indonesia atau media sosial resmi HONOR untuk informasi lebih lanjut dan menjadi yang pertama merasakan pengalaman smartphone AI dengan baterai besar, kamera canggih, dan durabilitas tinggi dari HONOR. (Rel)

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Kesiapan Avtur Untuk Dukung Penerbangan Haji 2026

admin — Fri, 24 Apr 2026 18:19:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berkomitmen mendukung kelancaran penerbangan haji tahun 2026 dengan memastikan ketahanan stok serta keandalan operasional di seluruh titik embarkasi di wilayah Sumbagut.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan kesiapan operasional dan keandalan pasokan avtur dalam mendukung layanan penerbangan haji yang terbagi dalam dua fase, yaitu fase I pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dan fase II pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Adapun layanan penerbangan haji di wilayah Sumbagut dilayani dari Bandara Sultan Iskandar Muda sebanyak 14 penerbangan per fase, Bandara Internasional Minangkabau sebanyak 14 penerbangan per fase, serta Bandara Hang Nadim sebanyak 25 penerbangan per fase. Sementara itu, Bandara Internasional Kualanamu mendukung sebanyak 17 penerbangan per fase sekaligus melayani 255 penerbangan technical landing.

Sejalan dengan operasional tersebut, proyeksi penyaluran avtur di wilayah Sumbagut mencapai sekitar 26.214 KL selama periode haji, atau menurun sekitar 9% dibandingkan realisasi tahun 2025 akibat berkurangnya jumlah penerbangan dari embarkasi di wilayah Sumbagut.

Sebagai bentuk kesiapan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, mulai dari peningkatan stok avtur, optimalisasi sarana dan fasilitas pengisian, hingga penyiapan sumber daya manusia yang siaga selama masa operasional haji berlangsung.

Region Manager Corporate Operation & Services Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wawan Hermawan, menyampaikan bahwa kesiapan operasional menjadi prioritas utama dalam mendukung kelancaran penerbangan haji.
"Kami memastikan ketersediaan stok avtur di seluruh titik embarkasi utama wilayah Sumbagut dalam kondisi aman dan mencukupi. Selain itu, keandalan sarana dan fasilitas juga terus kami jaga agar proses pengisian avtur dapat berlangsung dengan lancar, aman, serta mendukung kelancaran perjalanan ibadah haji para jemaah," ujarnya.

Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti maskapai, otoritas bandara, dan instansi terkait guna memastikan seluruh proses pengisian avtur berjalan dengan aman, tepat waktu, dan sesuai standar keselamatan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menambahkan bahwa kesiapan layanan avtur ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji masyarakat.

"Kesiapan layanan avtur ini bukan hanya tentang operasional, tetapi juga bagian dari kontribusi kami dalam mendukung perjalanan ibadah haji masyarakat. Kami ingin memastikan setiap proses berjalan lancar sehingga jemaah dapat berangkat dengan tenang dan nyaman," ujarnya.

Melalui kesiapan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan energi serta memberikan layanan terbaik guna mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan terus memastikan distribusi energi berjalan optimal demi mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan strategis nasional. (C04)