Badan Pengelola Toba Caldera dan Besarnya Harapan Masyarakat

admin — Sat, 19 Sep 2026 00:11:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark memang terdengar besar. Di dalamnya melekat nama lokal sekaligus identitas internasional. Tak heran, berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Danau Toba kerap dikaitkan dengan lembaga tersebut.

Danau keruh, Badan Pengelola Toba Caldera dicari. Terjadi kebakaran, Toba Caldera dipanggil. Gempa bumi, kembali mencari Toba Caldera. Sampah berserakan, Toba Caldera ditanya. Ikan mati mengambang, Toba Caldera dikejar.

Bahkan, secara berseloroh, ketika ada anjing tertabrak di jalan, Toba Caldera pun bisa ikut disebut. Yang terakhir tentu saja hanya candaan.
Fenomena tersebut menunjukkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Badan Pengelola Toba Caldera. Dalam persepsi publik, seolah-olah berbagai persoalan di kawasan Danau Toba menjadi tanggung jawab lembaga ini, sementara perangkat kedinasan pemerintah lainnya seakan berada di luar persoalan.

Namun, kondisi tersebut justru menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk memahami bagaimana kelembagaan dan persepsi masyarakat berkembang. Persepsi terhadap sebuah lembaga dapat menjadi kanal aspirasi yang dinamis dan perubahannya tidak selalu mudah dipahami.

Perlahan, masyarakat mulai memahami fungsi dan kapasitas Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark.

Badan Pengelola Toba Caldera bukanlah lembaga yang memiliki kekuasaan atas seluruh persoalan di kawasan Danau Toba. Lembaga ini juga bukan pemegang tunggal kepemimpinan dalam pengelolaan kawasan.

Sebaliknya, Badan Pengelola Toba Caldera hadir sebagai sahabat dalam memilih dan membangun protokol pengelolaan kawasan geopark.
Toba Caldera UNESCO Global Geopark merupakan salah satu mata rantai dalam jaringan berbagai komponen sosial yang bekerja bersama. Perannya berada di tengah-tengah jejaring tersebut: membangun dialog, menghimpun gagasan, dan merumuskan formulasi untuk kemudian dikerjakan melalui semangat kolaborasi.

Tujuannya adalah membangun pengelolaan kawasan yang selaras dengan prinsip-prinsip taman bumi atau geopark.

Karena itu, besarnya harapan masyarakat juga harus dijawab dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Badan Pengelola Toba Caldera perlu terus memperkuat kompetensi, pengetahuan, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pada akhirnya, pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark bukanlah pekerjaan satu lembaga. Ia merupakan kerja bersama yang membutuhkan dialog, gagasan, koordinasi, dan kolaborasi dari berbagai komponen masyarakat.

Oleh: Tikwan Raya Siregar
Tim Badan Pengelola Toba Caldera

Kemnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Membuat Jus Sehat

admin — Fri, 18 Sep 2026 23:59:00 +0700+0700

Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan membuat jus sehat. Pelatihan ini berlangsung dalam kegiatan Talent Hub Inklusif di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jumat (18/9/2026).

Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi antara Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dan Rumah Kreatif Disabilitas dengan tema "Berkarya dan Berkembang Bersama Anak Penyandang Disabilitas".

Ketua Pembina Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker Sumarni Yassierli mengatakan setiap individu memiliki potensi, bakat, dan semangat yang perlu mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang.

"Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi, bakat, dan semangat yang patut kita dukung bersama. Karena itu, pemberdayaan perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang," ujar Sumarni.

Menurut Sumarni, pelatihan membuat jus sehat tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri.

Peserta dari Rumah Kreatif Disabilitas memperoleh keterampilan membuat jus sehat yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dikembangkan sebagai peluang usaha.

"Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Jadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi agar dapat mandiri serta memberikan karya terbaik bagi lingkungan sekitar," lanjut Sumarni.

Sumarni mengatakan kegiatan pemberdayaan seperti ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumarni mengapresiasi kolaborasi Talent & Innovation Hub BPKK Bekasi dengan Rumah Kreatif Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pihak.rel

Sutrisno Pangaribuan Kritik Komitmen Antikorupsi Pemda se-Sumut: Jangan Berhenti di Seremonial

admin — Fri, 18 Sep 2026 22:31:00 +0700+0700

MEDAN — Penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada kegiatan seremonial.

Kritik tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) dan Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan.

Menurut Sutrisno, komitmen pemberantasan korupsi seharusnya dibuktikan melalui tindakan konkret, terutama dalam memastikan transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan proyek pemerintah serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ia menilai pernyataan kepala daerah mengenai pencegahan korupsi akan kehilangan makna apabila tidak diikuti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

"Kalau bukan sekadar omon-omon, maka komitmen tersebut harus dibuktikan dengan tindakan dan perubahan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Sutrisno dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Sutrisno juga menyinggung kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang sebelumnya terjaring OTT KPK pada Juni 2025 dan kemudian diproses secara hukum.

Menurutnya, kasus tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan internal pemerintah daerah, bukan sekadar alasan untuk kembali menggelar deklarasi atau penandatanganan komitmen antikorupsi.

"Ketika pejabat daerah tersandung perkara korupsi, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi mengapa sistem pencegahan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegah pelanggaran sejak awal," katanya.

Soroti Biaya Kegiatan

Sutrisno juga mempertanyakan urgensi menghadirkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota ke Medan dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai pemerintah dan KPK perlu menghitung secara terbuka biaya mobilisasi, akomodasi serta berbagai kebutuhan pendukung kegiatan.

"Jangan sampai anggaran publik justru habis untuk kegiatan yang hasilnya hanya foto bersama dan tanda tangan komitmen," ujarnya.

Menurut Sutrisno, pencegahan korupsi akan lebih efektif jika diarahkan pada pengawasan langsung terhadap sektor-sektor yang rawan penyimpangan, termasuk pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, perizinan, hibah, bantuan sosial serta pengelolaan aset daerah.

Pertanyakan Penanganan Sejumlah Perkara

Sutrisno juga meminta KPK menjelaskan perkembangan penanganan sejumlah perkara yang menurutnya berkaitan dengan Sumut.

Ia secara khusus mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara yang berkaitan dengan proyek jalan nasional dan jalan provinsi.

Sutrisno meminta KPK memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan dan dasar hukum setiap tindakan penyidik dalam memanggil pihak-pihak yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

"Prinsip equality before the law harus menjadi dasar. Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan penyidik harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum," tegasnya.

Pernyataan tersebut, kata Sutrisno, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Minta KPK Fokus pada Penegakan Hukum

Lebih jauh, Sutrisno meminta KPK tidak hanya mengedepankan kegiatan sosialisasi dan deklarasi antikorupsi, tetapi juga memperkuat kerja penindakan dan pengungkapan perkara yang menjadi perhatian masyarakat Sumut.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian, antara lain perkara yang berkaitan dengan proyek jalan, kasus pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Sumut, renovasi Stadion Teladan Medan serta pembangunan Galeri UMKM USU yang disebutnya mangkrak.

Namun, Sutrisno menekankan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah.

"KPK tidak perlu datang ke Sumut hanya untuk seremoni. Datanglah untuk memastikan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik dituntaskan berdasarkan hukum dan alat bukti," katanya.

Menurut Sutrisno, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur dari berapa banyak pejabat yang menandatangani dokumen komitmen, melainkan dari seberapa kuat sistem pemerintahan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan seberapa konsisten hukum ditegakkan.

"Komitmen antikorupsi harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Bukan hanya di atas kertas," pungkasnya.

JNE Medan Gelar JLC Member Gathering 2026,Perkuat Kolaborasi dan Pertumbuhan Bisnis Bersama Pelanggan

admin — Fri, 18 Sep 2026 22:14:00 +0700+0700

MEDAN– JNE Medan kembali memperkuat hubungan dengan pelanggan loyal melalui JLC Member Gathering 2026 yang mempertemukan 20 Top Member JNE Loyalty Card (JLC) di Grand Fix Resto & Lounge, Medan. JLC Member Gathering 2026 merupakan bentuk apresiasi JNE kepada para member JNE Loyalty Card sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat koneksi, membangun kolaborasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis para pelaku usaha.

Mengusung tema "Connect, Collaborate, Grow", kegiatan ini menghadirkan ruang bagi para member untuk mendapatkan wawasan seputar bisnis, digital marketing, inovasi layanan JNE, sekaligus memperluas networking dan berbagi pengalaman antarpelaku usaha. Setelah hadir di sejumlah kota dalam rangkaian tahun ini, Kota Medan menjadi kota ke-7 penyelenggaraan JLC Member Gathering 2026, sekaligus menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan JNE dengan para member dan komunitas brand owner di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Davis Gunawan, Research & Product Division Head, Dodik Kurniawan, Plt. Customer Loyalty Department, serta Yusran, Kepala Cabang JNE Medan.

Yusran menyampaikan bahwa setiap pengiriman yang dipercayakan pelanggan memiliki nilai lebih dari sekadar sebuah paket karena membawa kepercayaan dan harapan customer. "Kegiatan ini bukan hanya sebatas pertemuan, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan dari para member. Kami berharap para Top Member dapat terus mempertahankan kepercayaannya kepada JNE dan tumbuh bersama dengan meningkatkan aktivitas pengirimannya."

Sementara itu, Davis Gunawan mengapresiasi antusiasme para brand owner dan reseller yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hubungan JNE dengan customer loyal tidak hanya sebatas hubungan antara perusahaan dan pelanggan. "Bagi kami, customer loyal bukan hanya pelanggan, tetapi juga teman untuk tumbuh dan berkembang bersama. JNE bukan hanya sekadar mengantarkan paket, tetapi juga ingin menjadi bagian dari perjalanan customer dalam mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain."

Salah satu member loyal JNE Medan, Rifai Muda Harahap, S.Hut., founder Garuda Sains Indonesia dan Medan Cetak, yang telah menggunakan layanan JNE sejak sekitar tahun 2020, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. "Saya merasa sangat diapresiasi karena diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi mengenai perjalanan bisnis GSI. Agenda ini sangat insightful dan memberikan banyak manfaat. Kami bisa bertemu dengan para pengusaha dan memperluas networking. Terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat ini."

Kegiatan semakin semarak dengan sesi doorprize dan makan siang bersama. Salah satu member, Dedek Novia, yang bergerak di bidang produk suplemen, turut mengungkapkan kebahagiaannya dapat menjadi bagian dari JLC sekaligus membawa pulang hadiah doorprize.
"Terima kasih banyak untuk JNE, khususnya JLC, karena sudah mengundang saya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari JLC. Semoga JNE semakin sukses dan terus memberikan program-program menarik untuk para member JLC ke depannya."

Melalui konsep Connect, Collaborate, Grow, JNE Medan berkomitmen menjadikan JLC tidak hanya sebagai program loyalitas, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan dan kolaborasi yang berkelanjutan bersama customer, khususnya para brand owner.

JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program loyalitas JNE yang telah diluncurkan sejak 2009. Di Medan, JLC kini memiliki sekitar 35.000 member dengan berbagai program dan manfaat menarik, termasuk penukaran poin dengan gadget, voucher belanja, tiket menonton, hingga perlengkapan rumah tangga.

Bagi JNE Medan, hubungan dengan customer tidak berhenti ketika paket berhasil dikirim. Setiap paket membawa cerita, harapan, dan kebahagiaan. Karena itu, menjaga kepercayaan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan JNE untuk terus tumbuh dan memberikan pengalaman layanan terbaik.rel

Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Target Pembangunan Terukur

admin — Fri, 18 Sep 2026 21:04:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Dalam pelantikan tersebut, Bobby menekankan pentingnya target capaian pembangunan yang terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Aula TRN, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (18/9/2026). Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rudi Hadian Siregar sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, serta Evan Botung Daulay sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut.

"Harapan kami, anda bisa menjalankan amanah, tugas dengan sebaiknya. Karena jabatan itu nantinya harus anda pertanggungjawabkan, terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Gubernur didampingi Wakil Gubernur Surya, Pj Sekdaprov Timur Tumanggor serta seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya target capaian pembangunan di setiap sektor. Pada sektor pariwisata, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat agar jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumut terus meningkat.

"Saya berharap selesai pelantikan, bagaimana bisa meningkatkan jumlah wisatawan melalui berbagai event. Bukan harus seremonial, yang terpenting berbasis data yang akurat, apa yang harus diintervensi oleh Pemprov Sumut," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Bobby juga menekankan perlunya perencanaan yang baik dan penjabaran target capaian dalam periode waktu tertentu. Menurutnya, pengembangan pariwisata juga membutuhkan kolaborasi dengan OPD lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pendukung utama.

"Jumlah wisatawan kita ini sangat rendah, 200 ribu (kunjungan) per tahun. Sedangkan di tempat lain, bahkan provinsi di negara tetangga angkanya bahkan di atas 2 Juta, dan kita hanya 10 persennya. Targetnya juga bukan hanya jumlah kunjungan, tetapi berapa lama wisatawan itu tinggal, dimana semua OPD juga mendukung Disbudparekraf," jelas Gubernur Bobby Nasution.

Kepada Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Bobby berpesan agar memperkuat kolaborasi dengan dunia industri, sektor pertanian dan perikanan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dinilai penting, terutama dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Perhatikan indikator makro ekonomi, dan jadilah orang tua bagi BUMD serta jangan mempersulit rencana bisnis," ujar Bobby.

Sementara itu, kepada Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut, Bobby menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan. Belanja pemerintah, menurutnya, harus memperhatikan efektivitas, manfaat, dan kebutuhan kerja.

"Untuk kita semua, tolong jauhi korupsi, pungli atau hal yang merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara. Apalagi beberapa waktu lalu kita baru dengar paparan dari KPK," sebut Gubernur.

Senada dengan pesan tersebut, Kepala Disbudparekraf Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan akan menjalankan tugas sesuai instruksi Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pihaknya juga akan menyusun rencana pembangunan dan target capaian yang terukur, terutama untuk pelaksanaan program pada tahun anggaran 2027.**

Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai Wadah bagi Orang Baik Menyalurkan Kebaikannya

admin — Fri, 18 Sep 2026 20:04:00 +0700+0700

Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai Wadah bagi Orang Baik Menyalurkan Kebaikannya

Medan|sumut24.co

Semangat kepedulian dan keinginan untuk memperluas manfaat di tengah masyarakat melahirkan sebuah wadah sosial kemanusiaan bernama Yayasan Berbagi Bareng Indonesia. Yayasan ini didirikan sebagai ruang bersama bagi orang-orang yang ingin berbagi, peduli, dan menyalurkan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kehadiran Yayasan Berbagi Bareng Indonesia berangkat dari sebuah gagasan sederhana bahwa kebaikan akan menjadi lebih besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk turun langsung membantu sesama, namun setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi melalui berbagai bentuk kebaikan.
"Berbagi Bareng Indonesia hadir sebagai wadah untuk orang baik menyalurkan kebaikannya. Kami ingin mempertemukan mereka yang memiliki kepedulian dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan," demikian semangat yang menjadi dasar pendirian yayasan. Ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan Ariga, S.HI,MH Selaku Direktur Yayasan Berbagi Bareng Indonesia, yayasan ini diharapkan dapat menjadi jembatan kebaikan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program-programnya dapat mencakup bantuan bagi anak yatim dan dhuafa, kepedulian terhadap korban bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta berbagai aksi kemanusiaan lainnya.
Lanjut Ramadhan Lebih dari sekadar memberikan bantuan, yayasan ini membawa semangat untuk membangun budaya saling peduli di tengah masyarakat. Setiap bantuan, sekecil apa pun, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menghadirkan harapan bagi penerimanya.
Dengan mengusung semangat "Berbagi untuk Peduli, Bersama Menebar Kebaikan", Yayasan Berbagi Bareng Indonesia membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat, komunitas, lembaga, dan para dermawan yang ingin mengambil bagian dalam gerakan kebaikan.
Pendirian yayasan ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan sosial yang berkelanjutan. Ke depan, Yayasan Berbagi Bareng Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Karena pada akhirnya, kebaikan tidak akan pernah berkurang ketika dibagikan. Justru dengan berbagi, kebaikan dapat tumbuh, menyebar, dan memberikan manfaat yang lebih luas.

(Red)

Gerak Cepat Polsek Medan Area, 2 Terduga Pencuri Rumah Sekretaris ARUN Sumut Diciduk

admin — Fri, 18 Sep 2026 20:00:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24

Jajaran Polsek Medan Area mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Provinsi Sumatera Utara atas gerak cepat menangani laporan dugaan pencurian di rumah Sekretaris DPD ARUN Sumut.

Laporan tersebut berkaitan dengan aksi pencurian yang terjadi di kawasan Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Tak butuh waktu lama, Tim Reserse Polsek Medan Area berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Keduanya diamankan di sekitar lokasi kejadian pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.
Penangkapan dilakukan Tim Reserse di bawah komando langsung Kanit Reserse Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri, SH, MH, bersama Katim Aiptu Wagimin Sugito, SH.

Ketua DPD ARUN Provinsi Sumatera Utara, Jejen Kusmawan, ST, SH, MKn, melalui Sekretaris DPD ARUN Sumut, Agus Suriyono, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polsek Medan Area.
"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polsek Medan Area yang telah bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait dugaan pencurian tersebut," ujar Agus, Jumat (18/9/2026).

Agus berharap respons cepat kepolisian dalam menangani laporan masyarakat dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami berharap tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Area khususnya, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dapat ditekan seminimal mungkin," katanya.

Menurut Agus, rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian perlu terus diperkuat dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk tindak kriminalitas.

Terhadap dua orang yang telah diamankan, proses hukum selanjutnya masih ditangani pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Red)

Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Hendra Syahputra Pimpin Forwaka Tebing Tinggi : Pers Harus Terpercaya

admin — Fri, 18 Sep 2026 17:21:00 +0700+0700

sumut24.co -TEBING TINGGI, Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Kota Tebing Tinggi resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026–2028 di Gedung Sawiyah, Jalan Sutomo, Jumat (18/9/2026). Pengukuhan ditandai penyerahan Pataka Forwaka disaksikan unsur Forkopimda, perwakilan organisasi wartawan dan tamu undangan lainnya.

Kepengurusan periode ini diketuai Hendra Syahputra, didampingi Budi Hartono sebagai Sekretaris dan Zulfikar Nasution sebagai Bendahara. Pengukuhan dipimpin langsung Ketua Forwaka Sumatera Utara, Irfandi.

Dalam sambutannya, Hendra Syahputra menyebut amanah ini sebagai tanggung jawab besar membawa organisasi ke arah lebih baik. Ia menekan tantangan dunia informasi yang makin kompleks menuntut rekan wartawan menghadirkan berita akurat, berimbang, akuntabel dan terpercaya bagi masyarakat.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen bersama menjaga integritas insan pers dalam bertugas," ujarnya, seraya berjanji menghadirkan program kerja inovatif berbasis kapabilitas pengurus.

Sementara itu, Ketua Forwaka Sumut Irfandi menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan pemahaman hukum bagi wartawan, serta penguatan aspek ekonomi organisasi. Ia berharap Forwaka Tebing Tinggi membangun sinergi erat dengan pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri setempat.

Wali Kota Tebing Tinggi diwakili Kadis Kominfo Ghazali Rahman mengapresiasi peran pers sebagai jembatan informasi pembangunan dan kontrol sosial yang objektif. Ia mengajak seluruh pihak bersatu hindari berita bohong (hoaks) serta membangun ekosistem informasi yang sehat.

Dukungan juga disampaikan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan KNPI. Ke depannya, Forwaka Tebing Tinggi diharapkan tak hanya berhenti pada seremoni, melainkan mewujudkan program kerja nyata, peningkatan kompetensi wartawan serta komunikasi yang konstruktif bersama pemangku kepentingan demi pers yang profesional dan kredibel. (tec)

Wali Kota menyambut audiensi dan silaturahmi BPD HIPMI Sumut, di ruang kerja wali kota

admin — Fri, 18 Sep 2026 16:01:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menyambut audiensi dan silaturahmi Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara (BPD HIPMI Sumut), di ruang kerja wali kota, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Senin (14/09/2026). Di momen tersebut, sekaligus diperkenalkan calon pengurus HIPMI Kota Pematangsiantar.

Di hadapan BPD HIPMI Sumut, Wesly sempat menceritakan kiprahnya sebagai pengusaha, hingga kemudian menempuh jalur politik dan menjadi wali kota.

Wesly juga mengaku bangga dapat bertemu para calon pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kota Pematangsiantar. Menurut Wesly, audiensi menjadi langkah strategis memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dengan pengusaha muda.

"Melalui silaturahmi ini, Pemko Pematangsiantar dan HIPMI saling mendorong visi kolaboratif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, dan menciptakan ekosistem bisnis yang baik, dan Pemko Pematangsiantar menyambut baik," katanya.

Hal tersebut, katanya, juga tertuang di visi-misi Wali Kota Wesly Silalahi, yakni Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

"Semoga HIPMI Kota Pematangsiantar yang akan dibentuk menjadi titik awal keselarasan sinergi dengan Pemko Pematangsiantar. Anak muda, pengusaha, menjadi titik awal lahirnya inovasi serta kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pematangsiantar ke depan," sebutnya.

Wesly juga mendorong ncalon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM bersama Pemko Pematangsiantar.

"HIPMI ini menjadi mitra strategis Pemko Pematangsiantar dalam mendukung meningkatkan UMKM naik kelas," tegasnya.

Sebelumnya, Jamson H Tampubolon dan Gafar Mubarak dari BPD HIPMI Sumut secara bergantian menjelaskan sekaligus memperkenalkan calon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar.

"Mereka inilah Pak Wali Kota, yang nantinya yang akan menjadi pengurus baru di Kota Pematangsiantar," terangnya.

Secara gamblang, Jamson juga menjelaskan banyak tokoh-tokoh lahir dari HIPMI. Ia pun mengungkapkan, HIPMI dan pemerintah tidak dipisahkan.

"Kami berharap, BPC HIPMI Pematangsiantar ini nantinya dapat menjadi mitra strategis Pemko Pematangsiantar dan membantu program-program Pak Wali Kota ke depannya," katanya.

Calon pengurus BPC HIPMI Kota Pematangsiantar yang hadir yakni: calon Ketua Umum Claudia B Pardede, calon Sekretaris Umum Kevin Saragih, dan calon Bendahara Umum Patrik Pandiangan.

Suasana akrab terbangun saat masing-masing memperkenalkan diri dan saling bercerita terkait pengalaman dan tujuan masuk ke organisasi HIPMI. (LP)

Wali Kota membuka Musyawarah Nasional XV UNIO Indonesia, yang digelar di CC-PPU KAM

admin — Fri, 18 Sep 2026 16:00:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dinilai telah memberikan perhatian besar kepada umat dan gereja Katolik yang ada di Kota Pematangsiantar. Misalnya, memfasilitasi Perayaan Natal Umat Katolik se-Kota Pematangsiantar dan juga perayaan Paskah. Bahkan tahun ini, akan tetap dilaksanakan Perayaan Natal Umat Katolik yang diselenggarakan 28 Desember mendatang

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Nasional XV UNIO Indonesia, yang digelar di Catholic Center - Pusat Pembinaan Umat Keuskupan Agung Medan (CC-PPU KAM), Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba, Senin (14/09/2026) malam.

"Seiring doa, kiranya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan kesehatan yang prima dan kebijaksanaan dalam memimpin Kota Pematangsiantar. Kiranya acara ini berjalan lancar dan sukses," kata Daud.

Wali Kota Wesly dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, sekaligus atas nama masyarakat, mengucapkan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia.

Katanya, merupakan suatu kehormatan bagi Kota Pematangsiantar dipercaya menjadi tempat berlangsungnya rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia.

"Kehadiran para Romo dan seluruh peserta dari berbagai wilayah Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami," sebut Wesly.

Wesly berharap melalui Munas XV, Unio Indonesia semakin mampu memperkuat peran dan kontribusinya, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai seperti persaudaraan, kepedulian, pelayanan, dan toleransi yang damai, merupakan nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terlebih bagi Kota Pematangsiantar yang sejak dahulu dikenal sebagai kota yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat.

"Bagi kami, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan kekuatan yang harus kita rawat bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat mengapresiasi setiap kegiatan keagamaan dan organisasi yang turut membangun semangat kerukunan, serta memperkuat kehidupan sosial kemasyarakatan," sebutnya.

Kepada seluruh peserta Munas XV Unio Indonesia, Wesly berharap selama berada di Kota Pematangsiantar, selain mengikuti seluruh agenda musyawarah dengan baik, agar dapat menikmati suasana kota serta berinteraksi dengan masyarakat.

"Mari jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan semakin banyak karya pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa," tukas Wesly sembari membuka Musyawarah Nasional XV Unio Indonesia secara resmi.

Sebelumnya, Ketua Unio Indonesia Rm Florens Maxi Unbria dalam sambutannya menyampaikan, tema Munas Unio Indonesia XV saat ini yakni "Imam Diosesan Rasul Spiritualitas Kristiani di Era Digital". Tema ini dinilai sangat relevan dan menggema pada ajakan uskup se-Asia bulan Juli lalu.

Pada kesempatan ini, ia mengapresiasi toleransi di Kota Pematangsiantar yang terawat dengan baik dan mendapat peringkat ke-4 se- Indonesia versi Setara Institute.

"Sehingga toleransi di Kota Pematangsiantar semakin bersinar dan berdampak untuk Indonesia. Proficiat kepada Bapak Wali Kota dan masyarakat kota Pematangsiantar," katanya.

Pembukaan Munas Unio Indonesia juga dimeriahkan hiburan, seperti penampilan tari 10 etnik Sumut dari RS Harapan, dan sejumlah hiburan menarik lainnya.

Turut hadir, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, para Uskup se- Indonesia yang diwakili 12 Uskup, khususnya para Uskup Pembina Unio Mgr Siprianus Hormat, Uskup Agung Medan yang diwakili Vikjen KAM P Mikael Manurung OFMCap, Ketua DPRD Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Bria Seran, dan para Romo utusan Unio KWI Timor Leste.

Turut mendampingi Wesly, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi. (LP)

Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

admin — Fri, 18 Sep 2026 15:59:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Tahun 2026–2029, serta Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terukur, terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Rangkaian penyusunan RPB dimulai melalui rapat persiapan pada 6 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 1 September 2026, pembahasan rancangan akhir pada 4 September 2026, hingga FGD Finalisasi RAD-PRB pada 15 September 2026. Proses tersebut melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan penanggulangan bencana benar-benar sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan Kota Pematangsiantar.

Rangkaian penyusunan RPB ini sekaligus untuk mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12.

Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menjelaskan, RPB dan RAD-PRB tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan akan diterjemahkan melalui aktivitas, target, indikator, keluaran, pembagian tanggung jawab, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan demikian, katanya, upaya pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pada saat yang sama, Pemko Pematangsiantar juga sedang mempersiapkan Perwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperjelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. (LP)

Wali Kota diwakili Sekda menyambut kehadiran rombongan Kanwil Ditjenpas Sumut

admin — Fri, 18 Sep 2026 15:58:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Rombongan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) mengunjungi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Rombongan disambut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, di Balai Kota, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Selasa (15/09/2026) sore.

Hadir dari Kanwil Ditjenpas Sumut, Kepala Bidang (Kabid) Pembimbingan Kemasyarakatan Zulkifli Bintang, didampingi Kepala Balai Permasyarakatan Kelas I Medan Kriston Napitupulu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Yosef Sihombing, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pematangsiantar Sangapta Surbakti, dan lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Setdako, Sekda Junaedi Sitanggang menyampaikan dirinya didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Johannes Sihombing SSTP MSi dan mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerima arahan dari Wali Kota Wesly Silalahi agar menyambut kehadiran rombongan Kanwil Ditjenpas Sumut yang sudah terjadwal. Kehadiran tersebut terkait dukungan Pemko Pematangsiantar untuk pembentukan Badan Permasyarakatan (Bapas) baru di Kota Pematangsiantar.

"Tentunya kami sangat menyambut baik dan mendukung penuh atas pembentukan Bapas," kata Junaedi.

Junaedi juga mengatakan, koordinasi dan sinergi memperkuat kerja sama antara Pemko Pematangsiantar dan Kanwil Ditjenpas Sumut.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi teknis antar instansi. Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasyarakatan.

Kabid Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sumut Zulkifli Bintang menjelaskan, Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah yang dipilih Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai lokasi pembentukan Bapas baru di wilayah Sumut.

"Oleh karena itu, diharapkan dukungan pembentukan Bapas baru," katanya.

Ia menjelaskan, rencana pembentukan Bapas baru di Kota Pematangsiantar merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

"Dengan adanya Bapas di Kota Pematangsiantar diharapkan proses pendampingan warga binaan dan klien pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, dukungan dan sinergi dari Pemko Pematangsiantar sangat dibutuhkan, terutama terkait dukungan administratif, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

"Kami memohon dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, agar tugas dan fungsinya Bapas dapat maksimal," katanya. (LP)

Berani Nyimpan Narkoba Dibekuk Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

admin — Fri, 18 Sep 2026 15:20:00 +0700+0700

Deliserdang- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. 2 orang pria berinisial DAN (28) warga Cemara Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan DM (26) warga Cemara Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi,SH, MH menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 sekira pukul 16.00 wib bahwa masyarakat menginformasikan kepada personil Sat Resnarkoba tentang adanya 2 orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Supra X 125 yang diduga menguasai narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Subnit II Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang segera melakukan penyelidikan ke Jalan Bakaran batu Lubuk Pakam, personil Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib personil tiba di lokasi dan melihat ciri ciri Pelaku yang di informasikan oleh masyarakat, setelah melihat pelaku personil Sat Resnarkoba memberhentikan Sepeda Motor yang digunakan oleh kedua pelaku kemudian personil melakukan Tindakan Kepolisian .

Setelah berhasil memberhentikan pelaku personil melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan menemukan, barang bukti di dalam kotak rokok magnum berupa 1 plastik klip transparan yang berisikan sabu dengan berat bruto 4,15 gram.

Kemudian petugas melakukan introgasi awal terhadap pelaku tentang kepemilikan Barang Bukti Narkotika tersebut bahwa pelaku mengakui jika Barang Bukti Narkotika adalah miliknya.dan selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, SH, MH menyampaikan bahwa Polresta Deli Serdang akan terus memerangi peredaran narkoba dan akan menindak tegas bagi pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

"Polresta Deli Serdang berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan kami juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi guna menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba" Tegas Kasat Narkoba.

OTT ATR/BPN Makin Disorot, Azmi Hadly Desak KPK Bongkar Tuntas: Jangan Ada yang Kebal Diperiksa

admin — Fri, 18 Sep 2026 14:49:00 +0700+0700

JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menjadi sorotan.

Kali ini, Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mempertanyakan langkah KPK yang hingga kini belum memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid secara langsung, sementara empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka.

Azmi menilai, perkara tersebut jangan berhenti pada orang-orang yang berada di sekitar pejabat.

"Kita dorong terus. Jangan berhenti di orang dekat. Kalau memang empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, KPK harus membongkar siapa yang sebenarnya berada di balik struktur tersebut. Jangan sampai hanya lingkaran bawah yang diproses sementara dugaan keterkaitan di atasnya tidak pernah diuji secara hukum," tegas Azmi Hadly, Jumat (18/9/2026).

Sorotan KAMAK semakin menguat setelah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan adanya dinamika tinggi dalam gelar perkara yang menentukan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yudi juga mempertanyakan mengapa Nusron belum diperiksa, padahal nama dan hubungan sejumlah tersangka dengan dirinya telah muncul dalam proses penyidikan.

Ruang Menteri Belum Digeledah
Azmi juga menyoroti penggeledahan KPK di lingkungan ATR/BPN.

KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat ATR/BPN dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Namun, ruang kerja Nusron belum menjadi sasaran penggeledahan.

"Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau KPK sedang membongkar perkara yang terjadi di lingkungan ATR/BPN dan sudah ada empat orang yang disebut orang kepercayaan menteri menjadi tersangka, mengapa ruang menterinya belum disentuh?" kata Azmi.

Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan berarti KANAK menyimpulkan Nusron bersalah.

"Kami tidak sedang menghakimi Nusron. Yang kami tuntut adalah transparansi dan kesetaraan proses hukum. Kalau tidak ada keterlibatan, periksa dan buktikan tidak terlibat. Kalau ada informasi yang perlu didalami, dalami. Jangan ada wilayah yang seolah-olah terlalu sensitif untuk disentuh penyidik."

KPK Sendiri Masih Dalami Keterkaitan Nusron
KPK sebelumnya menyatakan bahwa penyidikan perkara tersebut masih dalam tahap awal dan keterkaitan Nusron masih didalami.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan kemudian menetapkan delapan tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara tersebut. Penyidik menduga terdapat transaksi terkait pengurusan HGB, termasuk dugaan pemberian Rp1,5 miliar kepada Erwin pada 27 Agustus 2026.

Bahkan, KPK mengungkap dugaan pemberian sekitar Rp300 juta pada Maret 2026, yang juga berkaitan dengan proses HGB di lahan yang dikelola Summarecon.

"Jangan Ada Tebang Pilih"
Azmi menegaskan, KAMAK akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.

"KPK harus berani membuka seluruh konstruksi perkara. Siapa yang meminta, siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang menjadi penghubung, siapa yang mengatur dan untuk kepentingan siapa. Semua harus terang."

Ia meminta KPK tidak hanya mengejar pelaku lapangan atau pihak yang mudah dijerat.

"Jangan sampai OTT besar, uang puluhan hingga lebih dari seratus miliar ditemukan, orang-orang dekat pejabat menjadi tersangka, tetapi pertanyaan mengenai struktur di atasnya justru menggantung. Kalau memang tidak ada kaitan, buktikan secara terang melalui proses pemeriksaan."

Azmi juga mendesak Nusron memberikan penjelasan kepada publik terkait kasus yang menyeret sejumlah orang yang disebut dekat dengannya.

"Publik berhak mendapat penjelasan. KPK punya kewenangan memeriksa siapa pun yang keterangannya diperlukan untuk membuat perkara terang. Jangan ada kesan ada orang yang kebal karena jabatan."

Menurut Azmi, KAMAK akan terus memantau perkembangan penyidikan KPK dan mendorong agar seluruh fakta dibuka berdasarkan alat bukti.

"Kami tidak meminta KPK menghukum orang yang belum terbukti. Kami meminta KPK bekerja profesional, objektif dan transparan. Bongkar semuanya sampai terang-benderang. Kalau ada keterlibatan, proses. Kalau tidak ada, umumkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang penting jangan ada ruang gelap dalam perkara ini," pungkasnya.red

Peringati Maulid Nabi 1448 H, Polresta Deli Serdang Perkuat Keimanan dan Keteladanan Personel

admin — Fri, 18 Sep 2026 14:44:00 +0700+0700

Deliserdang- -Polresta Deli Serdang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula Terbuka Polresta Deli Serdang, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi personel untuk memperkuat keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas.

Kegiatan dihadiri Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, SIK, MH, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, perwira dan personel Polresta Deli Serdang, serta Pengurus Bhayangkari Cabang Kota Deli Serdang. Turut hadir penceramah Ustad Dr. Drs. H. Amhar Nasution, M.A

Rangkaian kegiatan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan saritilawah, kemudian dilanjutkan sambutan Kapolresta serta tausiyah keagamaan.

Dalam sambutannya, Kapolresta Deli Serdang mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk mengingat perjuangan dan meneladani akhlak Rasulullah SAW.

"Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita senantiasa mengingat dan meneladani akhlak serta ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW," ujar Kapolresta.

Tausiyah yang disampaikan Ustad Dr. Drs. H. Amhar Nasution, M.A turut mengingatkan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa dan ramah tamah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, khidmat, serta lancar.

Melalui peringatan tersebut, Polresta Deli Serdang berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman bagi personel dalam menjalankan tugas secara profesional, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Posko Satgas HKTI Asahan Dihancurkan Paksa, Dua Petani Dianiaya dan Dilarikan ke RS

admin — Fri, 18 Sep 2026 13:34:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketegangan memuncak di lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP, Jalan Protokol Sukadamai, Kabupaten Asahan. Posko milik Kelompok Tani Satuan Tugas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Satgas HKTI) Kabupaten Asahan dirusak paksa, bahkan berujung pada kekerasan yang membuat dua anggota petani terluka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kisaran, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan keterangan Ketua Satgas HKTI Kabupaten Asahan, OK. Rasyid, insiden diduga melibatkan pihak perusahaan yang disebut menggunakan jasa sekelompok organisasi masyarakat (ormas) dalam perusakan posko tersebut. Aksi tersebut disertai pengerukan lahan dengan alat berat tanpa adanya kesepakatan dengan pihak kelompok tani.

"Dua orang anggota kami, Bayu Syaputra (42) yang juga Ketua Satgas HKTI Kecamatan Kisaran Barat dan Andi warga Pulo Bandring mengalami luka-luka di bagian kepala dan tangan. Mereka kini sedang dirawat intensif di RSUD Kisaran," ungkap Rasyid dengan nada kecewa.

Pantauan di lokasi kejadian memperlihatkan empat unit alat berat jenis ekskavator masih beroperasi membuat parit di lahan eks HGU tersebut. Langkah pengerukan dan perusakan posko ini dinilai sepihak dan memicu kecaman dari kalangan petani.

Rasyid menegaskan bahwa serangkaian tindakan tersebut melanggar aturan hukum. Ia mempertanyakan dasar hukum yang dipegang pihak perusahaan saat merusak posko, mengeruk lahan secara paksa, hingga melakukan penganiayaan terhadap warga tani.

"Kami mempertanyakan dasar hukum mereka merusak posko kelompok tani, mengeruk lahan dengan alat berat, lalu menggunakan kekerasan fisik. Ini tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak memegang prinsip hukum," tegasnya.

Merespons peristiwa ini, pihak Satgas HKTI Kabupaten Asahan telah menyiapkan laporan resmi ke pihak kepolisian. Mereka mendesak Kapolres Asahan hingga Kapolda Sumatera Utara untuk bertindak tegas, mengusut tuntas, dan memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dalam perusakan aset serta penganiayaan terhadap petani tersebut. (tec)

Duo Residivis Curanmor Gol di Polsek Medan Kota

darma — Fri, 18 Sep 2026 12:53:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co

Unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap dua orang residivis yang berniat menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Rabu (16/9/2026) sekira pukul 20.00 WIB. Menariknya, kedua pelaku ternyata sudah pernah dipenjara atas kasus yang sama.

Kedua pelaku adalah Idris Sardi Sihotang (32) warga Dusun V Gang Nauli, Tanjung Morawa. Idris pernah ditahan di Polsek Medan Kota pada Tahun 2022 dalam kasus pencurian sepeda motor, dan dihukum 2 tahun penjara.

Dian Hafiq Sinambela (25) warga Jalan Sisingamangaraja Gang Mesjid, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota. Dian juga pernah ditahan di Polsek Medan Timur pada Tahun 2022 dalam kasus pencurian sepeda motor dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara.

Sedangkan korbannya adalah Benget Tumanggor (37) seorang buruh, warga Dusun I Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan kedua pelaku dibenarkan Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan melalui Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan, Jumat (18/9/2026) dalam siaran persnya.

Dalam siaran pers itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota mengatakan peristiwa bermula pada Rabu (16/9/2026) sekira pukul 19.30 WIB, saat korban sedang mengantar pakaian ke Laundry Difa di Jalan Air Bersih. Karena merasa hanya sebentar, korban memarkir sepeda motor Honda Vario hitamnya dengan kunci kontak masih menempel.

"Belum beberapa menit berlalu, korban terkejut melihat motornya sudah digeser pelaku Idris Sardi Sihotang sedang berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol," ujar Kanit.

Melihat itu, korban pun berteriak maling. Idris yang panik langsung melompat ke tempat penumpang sepeda motor temannya yang dikendarai Dian Hafiq Sinambela. Keduanya berusaha kabur.

"Namun teriakan korban terdengar oleh petugas patroli Polsek Medan Kota yang sedang bertugas di lokasi. Petugas langsung mengejar dan berhasil memotong laju pelaku tidak jauh dari TKP, tepatnya di Jalan Air Bersih. Dengan bantuan korban dan warga sekitar, kedua pelaku berhasil diamankan," ungkap Kanit Reskrim.

Saat diinterogasi, pelaku mengaku sengaja mengincar motor korban karena melihat kunci kontak masih menempel.

"Dari kedua pelaku berhasil diamankan barang bukti Honda Vario hitam tahun 2017, BK 2391 AGV milik korban, Honda Vario hitam yang dipakai pelaku saat bersaksi, serta kunci L yang dipakai pelaku untuk menggasak motor korban," beber Iptu Poltak.

Kini, kedua residivis beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Medan Kota. "Karena berstatus pengulang kejahatan, keduanya terancam pasal pencurian dengan pemberatan dan penyelidikan terhadap kedua pelaku masih terus dikembangkan," tandas Iptu Poltak Tambunan.(W02)

Pengedar Narkoba di Kawasan Patumbak Disergap, 8 Paket Sabu Siap Edar Dista

darma — Fri, 18 Sep 2026 12:47:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang pemuda 25 tahun yang jadi pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Patumbak, Kab.Deli Serdang, Sabtu (12/9/2026) dinihari kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 paket sabu siap edar.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (18/9/2026) pagi mengatakan, pelaku yakni AO (25) warga Jalan Sari, Desa Marindal II, Kec.Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku.

Personel Unit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyelidikan selama beberapa hari, kemudian meringkus AO di Jalan Sejati, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, saat diduga akan melakukan transaksi narkoba.

"Kami menyita 8 paket sabu siap edar, sejumlah uang, 6 plastik klip pembungkus narkoba, dan satu unit handphone dari pelaku saat penangkapan," ungkap Rafli

Rafli menambahkan, pelaku diduga baru menjalankan bisnis haramnya dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Pelaku, mendapat pasokan narkoba dari seseorang berinisial B yang kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Kami masih mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba. Kami pastikan, pelaku narkoba baik itu bandar maupun pengedar, pasti akan kami ungkap bagaimana pun cara modus operandi mereka," pungkas Rafli.(W02)

Rico Waas Ajak Mahasiswa Politeknik Ciptakan Solusi untuk Persoalan Kota

admin — Fri, 18 Sep 2026 11:49:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak mahasiswa politeknik dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan kampus sebagai ruang untuk melakukan riset dan menciptakan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, dunia kampus memiliki kesempatan besar untuk melahirkan inovasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Pesan itu disampaikan Rico Waas saat menjamu peserta Musyawarah Nasional (Munas) Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI) XXVII di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (17/9/2026) malam.

Jamuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal FKMPI Muhammad Iqbaal, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Medan Muhammad Ahmad Arya Attallah, Ketua Pelaksana Munas FKMPI Moreno Aulya Septyawan, para asisten dan pimpinan perangkat daerah Pemko Medan, serta seluruh peserta Munas FKMPI XXVII.

Acara berlangsung dalam suasana akrab. Rico menyapa delegasi mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Padang, Pontianak, Surabaya, Lhokseumawe, Semarang, Bali, Ketapang, Kupang, Batam, Jakarta Timur, Jember, Riau, Madiun, Payakumbuh, Palembang hingga Medan.

Rico Waas mengatakan persoalan seperti kemacetan, sampah, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga mitigasi bencana membutuhkan gagasan dan inovasi. Karena itu, mahasiswa politeknik yang memiliki latar belakang pembelajaran praktik diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menghasilkan solusi yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

"Ini inkubasinya yang terbaik adalah di dalam dunia kampus, di mana kita belajar, melakukan riset dan menciptakan solusi di sana," ujarnya.

Ia kemudian mengangkat persoalan persampahan di Medan sebagai salah satu contoh. Menurutnya, produksi sampah di Medan mencapai lebih dari 1.500 ton per hari. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan dan pemilahan sampah.

Pemko Medan, lanjutnya, juga tengah menyiapkan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun. Pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai dikick-off pada akhir 2026 dan diharapkan dapat diluncurkan pada akhir 2027.

Selain persampahan, Rico Waas juga mendorong mahasiswa mengikuti perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, perkembangan AI berlangsung cepat dan telah masuk ke berbagai bidang, termasuk kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.

"Sekarang siapkan diri, siapkan materi pembelajarannya, dan apa yang harus dilakukan. Bagaimana memfasilitasi artificial intelligence tadi ke dalam program-program terbaru," katanya.

Ia mengatakan, saat ini Pemko Medan juga mengembangkan sistem informasi satu data yang nantinya dapat membantu memetakan persoalan di Kota Medan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk melihat berbagai permasalahan dan potensi kota secara lebih terukur.

Di hadapan peserta Munas FKMPI XXVII, Rico Waas juga berharap forum tersebut tidak berhenti pada proses organisasi, tetapi menghasilkan gagasan dan pengalaman yang dapat dibawa pulang oleh setiap peserta ke daerah masing-masing.

"Jangan nanti kopi sudah habis, sate Padang sudah habis, durian sudah tersisa tinggal biji-bijinya, Bika Ambon sudah tidak ada lagi, tapi bawa pulangnya tidak ada yang dibawa pulang," ucapnya seraya berharap peserta membawa pulang pelajaran, wawasan dan motivasi untuk membangun diri serta berkontribusi di daerah masing-masing. Rel

Bekerjasama dengan Dewan Pers, PWI Sumut akan Gelar UKW 8 Oktober

admin — Fri, 18 Sep 2026 11:33:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara bekerjasama dengan Dewan Pers akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 8-9 Oktober 2026 di Medan.

Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Sugiatmo, Jumat (18/9) mengatakan, UKW yang difasilitasi Dewan Pers tersebut akan didahului dengan kegiatan Pra-UKW pada tanggal 1 Oktober 2026.

"UKW fasilitasi Dewan Pers di Medan ini akan dilaksanakan oleh dua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, yakni LUKW PWI dan LUKW Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)," ujar Farianda di Medan.

Dijelaskannya, untuk pagu peserta, LUKW PWI mendapat jatah 30 peserta atau 5 kelas, sedangkan LUKW Prof. Dr. Moestopo mendapat 24 peserta atau 4 kelas.

"Jadi total UKW yang difasilitasi Dewan Pers di Medan yang digelar 8-9 Oktober 2026 nanti akan ada 9 kelas," katanya.

Adapun untuk jenjang kelas yang dibuka, untuk LUKW PWI terdiri dari Muda 2 kelas, Madya 2 kelas dan Utama 1 kelas. Farianda menegaskan, khusus untuk jenjang Madya dan Utama diprioritaskan bagi anggota PWI.

Pendaftaran peserta UKW sendiri akan dibuka pada tanggal 21 hingga 25 September 2026.

Bagi wartawan yang berminat mengikuti UKW tersebut, informasi lebih lanjut bisa diperoleh langsung di Sekretariat PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan. Rel