Sertifikasi Benih Dongkrak Nilai Jual Hasil Pertanian, Petani Sumut Diajak Daftar ke UPTD SBTPH

admin — Tue, 28 Jul 2026 20:20:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (SBTPH) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong petani untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan mutu benih dan hasil panen yang sekaligus mendongkrak nilai jual hasil pertanian.

Hal itu disampaikan Despina Yanti dari UPTD SBTPH Provinsi Sumatera Utara saat ditemui di stan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026.

Menurut Despina, sertifikasi merupakan bentuk pengakuan dan jaminan bahwa benih dan hasil panen yang diproduksi petani telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Selain meningkatkan kepercayaan pasar, sertifikasi ini juga membuka peluang yang lebih besar bagi petani untuk mengembangkan usahanya.

"Petani yang ingin memperoleh sertifikasi terlebih dahulu harus terdaftar sebagai produsen di UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Setelah itu, proses sertifikasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendaftaran dapat dilakukan di kantor UPTD SBTPH melalui Pengawas Benih Tanaman (PBT). Setelah terdaftar, petugas akan melakukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga panen.

"Pengawasan dilakukan agar benih yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar mutu sehingga layak memperoleh sertifikat," katanya. Selain memberikan jaminan kualitas produk, sertifikasi juga memberikan keuntungan lain bagi petani. Menurut Despina, produsen yang telah mengantongi sertifikat akan lebih mudah mengikuti berbagai program pemerintah, termasuk memperoleh bantuan benih maupun program pengembangan sektor pertanian.

"Petani yang sudah memiliki sertifikasi tentunya lebih mudah mengakses program bantuan benih dari pemerintah karena legalitas dan kualitas produksinya sudah terverifikasi," jelasnya.

UPTD SBTPH berharap semakin banyak petani di Sumatera Utara yang mengikuti program sertifikasi sehingga mampu menghasilkan benih unggul, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat daya saing komoditas pertanian daerah di pasar yang lebih luas. Rel

Bangunan Di Jalan Raden Saleh Dalam Masuk Area Cagar Budaya, DPRD Perintahkan Stanvas

admin — Tue, 28 Jul 2026 20:14:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Komisi 4 DPRD Kota Medan meminta agar pihak managemen atau pihak kontraktor pembangunanhotel di Jalan Raden Saleh Dalam Kelurahan Kesawan, Medan Barat diminta untuk menghentikan segala aktivitas kegiatan.

Pasalnya, bangunan tersebut adalah bangunan cagar budaya juga area kawasan sekitar bangunan.

Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 4, M.Afri Rizki Lubis, anggota Lailatul Badri, Edwin Sugesti dan Datuk Iskandar Muda, Selasa (27/7) diruang komisi.

Dikatakan, M Afri Rizki Lubis bahwa bangunan di Jalan Raden Saleh Dalam No 65 saat ini telah berdiri bangunan dengan 5 lantai yang akan dijadikan hotel.

" Untuk bangunan Jalan Raden Saleh Dalam merupakan bangunan cagar budaya.Dan bangunan ini dulu pernah dikosongkan oleh Pemko Medan, tapi kenapa sekarang ada pembangunan.Kita minta segala aktivitas kegiatan dihentikan ," tegasnya.

Ia mengatakan pihaknya akan memanggil pihak Tim Ahli Cagar Budaya dan Disdik Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan apakah pembangunan tersebut sudah mendapat izin.

" Karena ini bangunan cagar budaya, maka kita akan cek apakah memang sudah ada izin atau tidak ," katanya.

Hal yang sama juga, dikatakakan Lailatul Badri karena saat rapat tersebut pihak management tidak dapat menunjukan berkas rekomendasi untuk perubahan bangunan.

Sebelumnya dalam rapat pemilik bangunan tidak hadir yang mengutus perwakilan yang saat itu mengatakan bangunan berada di CV M Hotel. Namun, saat pihak Komisi 4 DPRD mempertanyakan soal izin Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG) serta surat tugas hal ini tidak bisa serta seluruhnya berada di pihak konsultan.

Hal ini membuat berang pihak Komisi 4 DPRD Medan yang saat menyatakan agar dalam rapat lanjutan agar pemilik bangunan dapat hadir.

" Surat tugas resmi anda tidak membawa.Dan terkait izin PBG anda selalu menjawab konsultan.Kami berikan peringatan dalam rapat lanjutan pada tidak boleh diwakilkan jika tetap diwakilkan kami akan usir ," tegas Rizki. Rel

TMI Sumut Siap Jadi Mitra Strategis Pemprov Wujudkan Swasembada Pangan

admin — Tue, 28 Jul 2026 20:14:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sumatera Utara menyatakan komitmennya menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung program swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menegaskan bahwa ketahanan dan swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden sehingga membutuhkan kolaborasi serta kerja nyata dari seluruh elemen, pada pelantikan DPW TMI Sumut, Selasa 28 Juli 2026.

Menurut Bobby, penguatan sektor pertanian menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemprov Sumut dalam menjalankan berbagai program strategis di sektor pertanian.

"Dengan sinergi yang kuat, kita berharap kemandirian pangan dan kesejahteraan petani di Sumatera Utara dapat terus meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara, Gusmiyadi, menegaskan kepengurusan yang baru siap mendukung berbagai program pemerintah, termasuk memperkuat sektor peternakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Ia juga mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

"Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani," pungkasnya.red

Pasar Kendaraan Bekas Semester I 2026: MPV dan Motor Matic Masih Mendominasi Transaksi Balai Lelang

admin — Tue, 28 Jul 2026 20:10:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Pasar kendaraan bekas di Indonesia memiliki beragam kanal transaksi, mulai dari dealer, marketplace, hingga balai lelang. Sebagai salah satu pelaku di industri tersebut, data transaksi JBA Indonesia Semester I 2026 menunjukkan bahwa segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) masih menjadi kategori mobil bekas yang paling banyak ditransaksikan dengan kontribusi sekitar 34% dari total transaksi mobil. Di posisi berikutnya terdapat Low Cost Green Car (LCGC) sebesar 24%, disusul Sport Utility Vehicle (SUV) sebesar 14%.

Sementara itu, pada kategori roda dua, motor matic masih mendominasi transaksi dengan kontribusi mencapai 86% dari total transaksi sepeda motor di JBA Indonesia sepanjang Semester I 2026.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, JBA Indonesia melelangkan lebih dari 150 ribu unit kendaraan, yang terdiri atas mobil dan sepeda motor bekas dari berbagai merek dan segmen. Data tersebut memberikan gambaran mengenai jenis kendaraan yang paling banyak ditransaksikan melalui balai lelang.

Pada kategori mobil, Toyota Avanza menjadi salah satu model yang paling banyak ditransaksikan, diikuti Toyota Kijang Innova, Daihatsu Sigra, Honda Brio, dan Suzuki Carry. Sementara pada kategori sepeda motor, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Vario, dan Honda PCX menjadi model yang paling banyak ditransaksikan sepanjang Semester I 2026.

Selain melalui dealer dan marketplace, balai lelang kini menjadi salah satu alternatif transaksi bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual kendaraan bekas. Seiring perkembangan teknologi, proses lelang juga semakin mudah diakses secara digital.

Dalam podcast bersama Sonora Radio, Chief Operating Officer (COO) JBA Indonesia, Deny Gunawan, menjelaskan bahwa balai lelang saat ini berperan sebagai marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli kendaraan.

"Balai lelang merupakan marketplace yang mempertemukan pembeli dan penitip kendaraan. Ini adalah cara baru membeli ataupun menjual kendaraan. Selama ini orang yang ingin menjual kendaraan harus memasang iklan sendiri dan menunggu calon pembeli. Di JBA, masyarakat cukup menitipkan kendaraannya kepada kami," ujar Deny Gunawan.

Menurut Deny, perkembangan teknologi juga membuat proses mengikuti lelang menjadi lebih praktis. Masyarakat dapat melihat informasi kendaraan, jadwal lelang, hingga mengikuti proses penawaran melalui website maupun aplikasi JBA tanpa harus selalu datang ke lokasi lelang.

"Dalam satu penyelenggaraan lelang, kami menghadirkan sekitar 800 hingga 1.000 unit kendaraan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," tambah Deny.

Selain menawarkan pilihan kendaraan yang beragam, proses transaksi di balai lelang juga mengedepankan aspek keamanan dan transparansi.

Masih dalam podcast yang sama, Deny menjelaskan bahwa kendaraan yang dititipkan di JBA disimpan di area yang dijaga selama 24 jam. Selain itu, dokumen kendaraan telah diverifikasi sebelum proses lelang berlangsung sebagai bentuk tanggung jawab kepada penjual maupun pembeli.

"Orang tidak perlu khawatir menitipkan kendaraan di tempat kami. Kendaraan dijaga selama 24 jam dan dokumen kendaraan juga harus sudah dititipkan di awal karena kami memiliki tanggung jawab moral kepada pembeli untuk menjaga proses transaksi tetap aman," jelas Deny.

Perkembangan berbagai kanal transaksi memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam membeli maupun menjual kendaraan bekas. Selain dealer dan marketplace, balai lelang menjadi salah satu alternatif yang menawarkan pilihan kendaraan beragam dengan proses transaksi yang terbuka dan didukung layanan digital. Rel

Trafik Data Melonjak di Sumatra, Indosat Perkuat Jaringan 5G dan Akselerasi Transformasi Berbasis AI

admin — Tue, 28 Jul 2026 20:01:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Kebutuhan masyarakat Sumatra terhadap konektivitas digital yang cepat dan andal terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan oleh capaian kinerja Indosat Region North Sumatra yang berhasil mencatatkan pertumbuhan trafik data tertinggi di seluruh wilayah Sumatra pada paruh pertama tahun 2026. Pertumbuhan yang mencapai 36,3 persen secara tahunan (year-on-year) tersebut sejalan dengan kinerja positif perusahaan di tingkat nasional, sekaligus mempertegas semakin masifnya adopsi gaya hidup digital di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai aktivitas harian mereka.

Untuk merespons lonjakan trafik serta menjaga kualitas pengalaman pelanggan, Indosat secara konsisten memperkuat dan memperluas infrastruktur jaringannya. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2026, Indosat telah mengoperasikan lebih dari 15.000 BTS 4G di wilayah North Sumatra. Tidak berhenti di situ, komitmen menghadirkan konektivitas masa depan juga diwujudkan melalui ekspansi jaringan 5G secara agresif, yang kini telah didukung oleh lebih dari 360 BTS 5G. Langkah memperkuat kapasitas jaringan ini menjadi fondasi penting bagi Indosat untuk menghadirkan pengalaman berinternet yang lebih stabil, cepat, dan seamless bagi para penggunanya.

Melalui semangat #LebihBaikIndosat, perusahaan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga aktif membawa manfaat teknologi agar relevan dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Di Medan, Indosat menggelar program SheHacks 2026 yang dirancang khusus untuk membekali para pelaku UMKM perempuan dengan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) guna mengakselerasi pengembangan bisnis mereka. Selain itu, akses terhadap layanan pelanggan juga semakin didekatkan lewat peresmian Gerai IM3 dan 3Store berkonsep terpadu di beberapa wilayah strategis seperti Aceh Singkil, Lubuk Pakam, dan Padang Sidempuan. Masyarakat juga diberikan kesempatan merasakan langsung keunggulan jaringan super cepat melalui partisipasi brand IM3 dan Tri pada ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026.

Rangkaian inisiatif tersebut merupakan bagian dari langkah besar Indosat dalam mempercepat transformasi perusahaan secara menyeluruh.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, menegaskan bahwa perusahaan kini bergerak melampaui peran utamanya dari sekadar penyedia konektivitas telekomunikasi menuju perusahaan teknologi berbasis AI. Melalui kerangka strategi AI North Star, Indosat berfokus mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang sekaligus menciptakan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi ekosistem digital di Indonesia.

Vikram Sinha menambahkan bahwa pencapaian pertumbuhan dua digit yang diraih perusahaan menjadi bukti nyata bahwa arah dan strategi transformasi yang dijalankan telah berada di jalur yang tepat. Momentum positif ini semakin memperkuat keyakinan Indosat untuk terus melangkah ke fase transformasi selanjutnya. Dengan terus memperkuat kapabilitas internal dan infrastruktur pendukung, Indosat optimistis dapat menjadikan teknologi AI sebagai mesin pemacu pertumbuhan di masa depan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem kecerdasan buatan yang inklusif di tanah air. Rel

Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

admin — Tue, 28 Jul 2026 19:46:00 +0700+0700

MEDAN – Perwakilan pemilik lahan (Felix), yakni Fauzi, Sentana, dan Hansen, menduga Komisi IV DPRD Medan berupaya membatalkan rencana eksekusi pembongkaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo di Jalan Brigjen Zein Hamid, Lingkungan VII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.

Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan, Selasa (28/7/2026), dinilai tidak lagi berfokus pada penegakan aturan. Padahal, bangunan yang dipersoalkan disebut telah menerima Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 4 dari Pemerintah Kota Medan.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV, di antaranya Jusup Ginting dan Lailatul Badri, perwakilan kecamatan, kelurahan, pihak pengembang Contempo Boydo Panjaitan, serta perwakilan Felix selaku pemilik lahan.

Usai rapat, Fauzi menilai jalannya pembahasan tidak berimbang karena didominasi oleh pimpinan rapat bersama pihak pengembang Contempo, Boydo Panjaitan.

Menurutnya, argumentasi pihak Felix dan perwakilan OPD Medan lebih banyak dipatahkan dibandingkan membahas pelaksanaan eksekusi yang dinilai telah memiliki dasar administrasi dari Pemko Medan.

"Pertemuan ini tampak didominasi oleh dua pihak besar, yakni Paul Mei Anton Simanjuntak dan perwakilan pengembang Contempo, Boydo Panjaitan yang hadir untuk mematahkan jawaban dari pihak kami," ujar Fauzi.

Kuasa hukum pihak Felix, Sentana, mengatakan Komisi IV DPRD Medan semestinya mengawal penegakan aturan, bukan membuka kembali pembahasan yang menurutnya telah selesai secara administrasi. Ia menegaskan Pemko Medan telah menerbitkan SP 1, SP 2, SP 3 hingga SP 4 terhadap dugaan pelanggaran PSU, sehingga tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pembongkaran.

Hal ini sejalan dengan terbitknya Surat Walikota Medan Nomor: 600.1.15.2/9920 tentang perintah pembongkaran tembok/bangunan yang menguasai aset daerah tersebut secara tidak sah.

Selain itu, Fauzi menyayangkan ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan. Menurutnya, kedua instansi tersebut memegang dokumen penting berupa gambar rencana bangunan serta dokumen IMB/RGB yang dapat memperjelas status lahan dan bangunan yang disengketakan.

Fauzi juga menilai arah pembahasan RDP bergeser dari substansi penegakan aturan. Menurutnya, pimpinan rapat justru mempertanyakan alasan pembongkaran PSU, mengapa lokasi lain belum ditertibkan, serta menyinggung sosialisasi aturan kepada masyarakat.

Di sisi lain, dalam RDP tersebut, Hansen mendesak Wali Kota Medan segera memerintahkan pembongkaran bangunan berupa tembok dan taman yang diduga berdiri di atas aset Pemko Medan. Ia menegaskan PSU Perumahan Contempo telah menjadi aset pemerintah sehingga harus segera dikembalikan sesuai peruntukannya.

"Kalau memang sudah menjadi aset Pemko Medan, jangan ada lagi keraguan. Wali Kota harus berani menegakkan aturan dan memerintahkan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah demi kepentingan masyarakat," tegas Hansen.

Sementara itu, Hansen menyatakan pihaknya akan menempuh berbagai upaya hukum atas hasil RDP tersebut. Ia menyebut akan menyampaikan aduan resmi, termasuk rencana melaporkan Ketua DPRD Medan WCS dan anggota DPRD Sumut H ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi.

Sebelumnya, Megah Miko tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Forkaliga (Forum Komunikasi Lintas Generasi) juga mengaku telah melaporkan WCS dan H atas dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang.

Menurut Miko, keduanya diduga mengintervensi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar menghambat pembongkaran bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.

Miko juga menyebut apabila pengambilalihan aset Pemko Medan terus terhambat, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3 miliar.

Polda Sumut-Kejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional

admin — Tue, 28 Jul 2026 19:32:00 +0700+0700

MEDAN I Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memperkuat sinergitas dalam sistem peradilan pidana melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Bersama Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Penegakan Hukum yang Objektif, Profesional, dan Tanpa Transaksional, yang digelar di Mapolda Sumut, Selasa (28/07/26).

Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional," tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menekankan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

"Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI," ujarnya.

Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

"Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi."

Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.

Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.wo5

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

admin — Tue, 28 Jul 2026 18:52:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan kembali turun ke jalan, Selasa (28/7/2026). Aksi unjuk rasa diawali dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Asahan di Jalan Abdy Satya, Terminal Kisaran sekira pukul 10.00 Wib, namun kedatangan mereka justru disambut kekosongan.

Alih-alih mendapatkan penjelasan, Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Panjaitan, mengungkapkan seluruh pimpinan hingga staf Dishub terkesan sengaja menghindar. "Jangankan Kadis, Kabid dan staf saja tak ada yang berani menemui kami. Apakah mereka takut kelalaian dan dugaan penyimpangan yang mereka lakukan terbongkar oleh masyarakat?" tegasnya di hadapan massa.

Korlap aksi, Arman Siregar, menyoroti kelalaian fatal yang merugikan daerah. Sejak Albert Butar-Butar menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) kehilangan akreditasi sehingga tak bisa beroperasi. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor uji kelayakan kendaraan yang selama ini cukup besar, kini hilang sama sekali. "Jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik, lebih baik Kadis mundur secara terhormat," tandas Arman.

Massa yang kian kecewa nyaris menyegel kantor Dishub, namun aksi tersebut diredam oleh petugas kepolisian Polres Asahan. Tak berhenti di situ, rombongan kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Asahan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Pemerintah Kabupaten.

Di depan Kantor Bupati, Raihan kembali menegaskan dugaan pelanggaran tugas yang dilakukan Kadis Perhubungan. Pencabutan akreditasi UPUBKB menjadi bukti nyata tidak berjalannya fungsi pengawasan dan manajemen yang seharusnya berjalan. "Kami meminta Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin segera mencopot jabatan Kadis Perhubungan. Ia dinilai tidak layak dan tidak becus memimpin dinas ini," seru massa bersamaan dengan teriakan aspirasi lainnya.

Karena tak ada pejabat yang menerima aspirasi mereka di Kantor Bupati, rombongan kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan. Di sana, mereka menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang diduga terjadi di lingkungan Dishub Asahan.

Pertama, terkait proyek pengadaan tahun 2025 yang diduga tidak selesai dengan baik dan sudah mendapatkan catatan Temuan Ganti Rugi (TGR) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. Kedua, adanya dugaan laporan perjalanan dinas fiktif yang terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Ketiga, sejumlah proyek pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), paku jalan, marka jalan hingga papan nama jalan yang diduga tidak memenuhi standar SNI, berbiaya mahal namun cepat rusak setelah dipasang.

"Kami mendesak Kejari Asahan memeriksa dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Dinas Perhubungan. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Arman Maulana Siregar.

Akhirnya, aspirasi mereka diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Asahan, Fahri, S.H., M.H. Ia menjamin setiap laporan yang diserahkan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Kami pastikan aspirasi dari rekan-rekan GEMPPAR akan kami proses dan periksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Fahri menutup aksi tersebut.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan masyarakat adalah bagian penting dari sistem demokrasi, di mana setiap penyimpangan penyelenggaraan negara harus diuji dan diselesaikan secara adil dan transparan. (tec)

Sequis Life Dorong Masyarakat Mengevaluasi Kebutuhan Perlindungan Ditengah Ketidakpastian Ekonomi

admin — Tue, 28 Jul 2026 18:46:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Ketidakpastian ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan, perubahan pola kerja, serta bertambahnya tanggung jawab keluarga telah mengubah cara masyarakat memandang perlindungan finansial. Asuransi tidak lagi dipahami sebagai produk yang sekedar dimiliki, namun bagian penting dari pengelolaan keuangan jangka panjang yang perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial yang terus berubah di setiap tahap kehidupan.

Seiring perubahan tersebut, Sequis Life melihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi sebelum mengambil keputusan terkait perlindungan finansial juga semakin penting. Tidak hanya untuk memilih solusi yang sesuai, tetapi juga untuk mengevaluasi kembali perlindungan yang telah dimiliki agar tetap relevan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup dan tujuan keuangan.

Hal ini menegaskan, peran tenaga pemasar yang profesional semakin dibutuhkan untuk mendampingi nasabah memahami risiko dan menyusun strategi perlindungan yang sesuai.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono, mengatakan bahwa memiliki asuransi merupakan keputusan jangka panjang yang sebaiknya diawali dengan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan perlindungan, baik saat ini maupun untuk masa depan.

"Tantangan terbesar dalam perencanaan perlindungan bukanlah memilih produk, melainkan memahami adanya risiko yang akan dihadapi sepanjang perjalanan hidup seiring dengan dinamika kehidupan. Karena itu, masyarakat memerlukan ruang untuk berdiskusi, mengevaluasi kebutuhan perlindungan secara menyeluruh dan berkala, serta mendapatkan pendampingan sebelum menentukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan keuangannya," ujar Ted.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Asuransi Jiwa Sequis Life meresmikan kantor pemasarannya di Jl. Akasia II No. 28, Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.
Peresmian dilakukan oleh President Director & CEO Sequis Life Ted Margono didampingi Director & Chief Agency Officer Sequis Life Edisjah, pada Senin 27 Juli 2026.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, masyarakat Medan memiliki kebutuhan yang terus berkembang terhadap layanan perencanaan keuangan dan perlindungan finansial. Kehadiran kantor pemasaran ini merupakan upaya Sequis Life untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan konsultasi dan edukasi perlindungan finansial.

Kantor pemasaran ini menjadi ruang konsultasi dan diskusi bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebutuhan perlindungan serta memperoleh rekomendasi strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan perubahan fase kehidupan. Nasabah juga dapat meninjau kembali polis yang dimiliki secara berkala agar tetap selaras dengan kondisi finansial dan tujuan masa depan.

Perubahan cara pandang terhadap asuransi juga memengaruhi peran tenaga pemasar. Tidak lagi sebatas membantu masyarakat memilih produk, tenaga pemasar Sequis Life berperan sebagai partner untuk mendampingi nasabah memahami risiko, meninjau kembali kebutuhan perlindungan, serta menyesuaikan strategi perlindungan dengan perubahan kondisi dan prioritas hidup.

Menutup sambutannya, Ted berharap kehadiran kantor pemasaran Sequis Life di Medan tidak hanya memperluas jangkauan layanan perusahaan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial demi mencapai hari esok yang lebih baik. (C04)

BNNP SUMUT Gagalkan Peredaran Sabu di Kawasan Helvetia Medan 8 Kg Sabu Disita.

admin — Tue, 28 Jul 2026 18:44:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara (Sumut), menangkap seorang pria berinisial JW, Senin (27/7/2026) malam.

Dari warga Kecamatan Medan Helvetia itu, petugas menyita 8 Kg sabu yang disimpan di rumahnya.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menjelaskan, pengungkapan itu berawal dari penangkapan tersangka JW saat membawa sabu seberat 2 Kg. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan 6 Kg di rumah tersangka.

"Awal penangkapan kita amankan 2 kilogram. Itu berdasarkan keterangan tersangka, kemudian dilakukan pengembangan ke kawasan Helvetia," jelas Tatar, Selasa (28/7/2026)

Kata dia, di rumah tersebut pihaknya menemukan 6 Kg sabu yang dibungkus rapi. Satu dari keenam hungkusan tersebut juga telah terbuka.

Kemungkinan satu bungkus yang terbuka itu seberat 850 gram. Lalu kita juga temukan bungkusan lain lebih kecil seberat 150 gram. Jadi total kurang lebih 6 Kg kita dapati di rumah.

Masih kata Tatar, hingga kini pihaknya masih memburu seorang pria lainnya berinisial M. Diduga, M merupakan pemasok barang haram tersebut kepada JW.

"Kita masih kembangkan kasus ini. Kita memburu M yang kita duga merupakan pemilik barang tersebut," ujarnya.(W05)

Bunda Yin: Gerindra Sumut Siap Dukung Tani Merdeka Indonesia Kawal Ketahanan Pangan Prabowo

admin — Tue, 28 Jul 2026 18:12:00 +0700+0700

MEDAN | Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Meriyawaty Amelia Prasetio yang akrab disapa Bunda Yin, menegaskan komitmen Partai Gerindra Sumatera Utara untuk mendukung penuh Tani Merdeka Indonesia dalam mengawal program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 di Gedung BPSDM Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan.

Dalam kesempatan itu, Bunda Yin hadir mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Kepengurusan baru dipimpin oleh Gusmiyadi, SE sebagai Ketua, didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution selaku Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumut, Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bunda Yin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ade Jona Prasetyo selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara tidak dapat hadir karena menjalankan tugas di DPR RI. Namun, kami hadir mewakili beliau untuk menyampaikan bahwa Partai Gerindra Sumatera Utara siap memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara," ujar Bunda Yin.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara.

"Semoga ke depan terjalin kerja sama yang semakin kuat antara Tani Merdeka Indonesia, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai program peningkatan kesejahteraan petani dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menegaskan bahwa organisasinya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, serta mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Don Muzakir.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara, Gusmiyadi, menegaskan komitmennya menjadikan organisasi sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia.

Di sisi lain, Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu mengajak HKTI dan Tani Merdeka Indonesia untuk berjalan beriringan dalam membangun sektor pertanian. Ia berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengajak seluruh elemen, termasuk Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum mempererat sinergi antara organisasi petani, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara. *(SS68)*

Kepala KUA Sunggal Serahkan SK Kepengurusan BKM Masjid Al-Ikhlas Medan Krio

admin — Tue, 28 Jul 2026 17:13:00 +0700+0700

Kepala KUA Sunggal Serahkan SK Kepengurusan BKM Masjid Al-Ikhlas Medan Krio

Medan|sumut24.co

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Ahmad Jazuli Daulay, S.Ag., menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ikhlas Dusun X, Desa Medan Krio, kepada pengurus BKM Al Ikhlas, Sulaiman, S.HI., M.H., di Kantor KUA Sunggal, Senin (28/7).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Jazuli Daulay menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas periode 2026–2031.

Adapun penerbitan SK kepengurusan BKM merupakan langkah penting untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan masjid.

Dengan adanya legalitas kepengurusan, pembagian tugas menjadi lebih jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar pengurus.

"SK BKM menjadi dasar legalitas pengurus dalam mengelola masjid sekaligus bentuk pertanggungjawaban organisasi. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam mempersiapkan regenerasi kepengurusan pada periode berikutnya," ujar Ahmad Jazuli.

Dirinya juga mengimbau kepada pengurus masjid lain di wilayah Kecamatan Sunggal agar segera mengurus SK kepengurusan BKM sebagai upaya mewujudkan administrasi yang tertib.

Lebih lanjut kata Ahmad Jazuli, apabila kondisi keuangan masjid memungkinkan, pengurus juga dapat diberikan ujrah atau honor.

"Itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, meski hal tersebut tidak bersifat wajib karena melihat kondisi keuangan masjid," katanya.

Sementara itu, mewakiki pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas, Sulaiman, turut mengapresiasi KUA Sunggal atas diterbitkannya SK kepengurusan BKM Masjid Al-Ikhlas periode 2026–2031.

Ia menilai legalitas tersebut menjadi landasan penting dalam menjalankan program kerja kepengurusan.

"Harapannya semoga dengan ada legalitas yang sah kedepan kami mampu menyejahterakan masjid Al Ikhlas melalui perawatan dan pembangunan infrastruktur sehingga memberikan kenyamanan bagi jamaah masjid," tukasnya.

(Red)

Teguh Santosa Perjelas Pernyataan Prabowo Soal ‘Londo Ireng’

admin — Tue, 28 Jul 2026 16:45:00 +0700+0700

PALEMBANG — Isu 'Londo Ireng' yang sedang viral dan menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia mendapat tempat khusus dalam sambutan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa ketika melantik Pengurus Daerah JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa, 28 Juli 2026.

Pelantikan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan dan masyarakat pers Sumatera Selatan.

Teguh mengatakan, bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dalam pernyataannya Prabowo sama sekali tidak menyebut wartawan atau jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai 'Londo Ireng'. Prabowo sekadar mengingatkan bahwa ada 'Londo Ireng' yang menggunakan profesi wartawan, pengamat, dan LSM sebagai kedok atau topeng.

"Nanti silakan simak lagi. Tapi Presiden Prabowo mendefinisikan 'Londo Ireng' sebagai orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Dan ('Londo Ireng') sekarang pakai baju lain, (seperti) wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM," ujar Teguh.

"Presiden tidak mengatakan wartawan, pengamat, dan LSM adalah 'Londo Ireng'. Pesan Presiden adalah: ada 'Londo Ireng' yang menggunakan profesi kita, atau menjadi pengamat, atau menjadi aktivis LSM," kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sebelum menyinggung soal 'Londo Ireng' kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan, Firdaus Komar, yang baru dilantiknya, Teguh mengingatkan dua tugas utama Pengda JMSI Sumatera Selatan.

Tugas pertama, memastikan perusahaan media di Sumatera Selatan yang menjadi anggota JMSI memiliki kapasitas dan manajemen bisnis yang sehat, profesional, mandiri, sehingga dapat menghidupi karyawan.

Hanya dengan kemampuan itu, katanya lagi, anggota JMSI dapat menjalankan tugas kedua, yaitu menghasilkan karya pers yang berkualitas baik.

"Berkualitas baik tidak sekadar rapi dalam hal penulisan, tidak sekadar mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Tetapi juga harus diiringi kemauan kuat untuk benar-benar meliterasi masyarakat pembaca. Tolong diupayakan agar karya pers yang dihasilkan anggota JMSI tidak terjebak pada click bait semata yang mengandalkan judul yang dramatis atau sekadar ikut pada isu yang sedang trending," urai mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.

Menurutnya, anggota JMSI wajib menghadirkan narasi yang utuh dan tidak boleh sekadar ikut arus informasi yang sedang ramai dibicarkan atau fear of missing out (FOMO).

"Jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi tidak biasa, untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari arus besar. Justru kita sedang ingin membuat arus besar, bukan ikuta-ikutan dengan arus besar yang keliru," kata Teguh lagi.

Menutup sambutannya, anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu mengatakan dirinya percaya dan yakin, bila JMSI serius menjalankan amanah, maka kebebasan informasi dan revolusi digital di Indonesia dapat menjadi lokomotif pembangunan negara seperti yang terjadi di banyak negara yang beberapa dekade lalu satu level dengan Indonesia.

"Kebebasan informasi dan kemajuan teknologi tidak membuat mereka mengalami regresi atau kemunduran," demikian Teguh. []

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:51:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).

Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah di setiap tingkatan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami oleh masyarakat.

"Tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi, sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami," kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program Presiden Prabowo, termasuk di sektor pertanian, telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari semakin baiknya penyerapan hasil pertanian.

Untuk semakin memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bobby mengusulkan agar setiap dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani sebagai salah satu syarat operasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat memastikan hasil produksi petani terserap sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal.

"Kalau boleh kami mengusulkan, agar dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani yang tergabung di dalam Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara sebagai syarat operasional," ujar Bobby.

Ia menambahkan, data menunjukkan penyerapan hasil pertanian saat ini semakin baik berkat berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

"Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu dari data-data yang ada bahwa penyerapan hasil petani hari ini sudah sangat baik," katanya.

Karena itu, Bobby mengajak Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana," kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan sektor pangan di daerah.

Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara belum berhasil menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.

"Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia," kata Gusmiyadi.

Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah lainnya..red

Gusmiyadi Pimpin Tani Merdeka Indonesia Sumut; Don Muzakir Perintahkan Kawal Program Presiden Prabowo

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:19:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 resmi dilantik di Gedung BPSDM Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, Selasa (28/7/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin oleh Gusmiyadi, SE sebagai Ketua, didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara. Sementara itu, CEO Sumut24 Rianto, SH., MH yang akrab disapa Anto Genk, dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan informasi Tani Merdeka Indonesia kepada para petani, peternak dan pekebun se Sumatera Utara.

Acara pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution selaku Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumut, Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumut, Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah seperti Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina , Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, serta para tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa HKTI dan Tani Merdeka Indonesia harus berjalan seiring dalam membangun sektor pertanian di Sumatera Utara. Menurutnya, kedua organisasi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kita harus membangun sinkronisasi antara HKTI dan Tani Merdeka Indonesia. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ke depan, saya berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Sumatera Utara. Program ini merupakan investasi besar bagi generasi bangsa dalam menyambut bonus demografi Indonesia. Karena itu, kebutuhan pangannya harus mampu dipenuhi oleh petani dan peternak kita sendiri," ujar Gus Irawan.

Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani," kata Gusmiyadi.

Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin selaku Bendahara dan mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

"Kami minta maaf pak Ade Jona selaku Ketua tidak bisa hadir karena ada kesibukan beliau di DPR RI, tapi kami siap mendukung penuh kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Semoga ke depan terjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah, organisasi pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan.

"Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Don Muzakir.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak seluruh elemen, termasuk Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian.

"Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Bobby Nasution.

Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi petani dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peternakan, serta mewujudkan swasembada pangan dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.rel

Polrestabes Medan Gerebek Rumah Kos di Kawasan Medan Labuhan 2 Tersangka Berikut Barang Bukti Diamankan.

admin — Tue, 28 Jul 2026 12:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Medan Labuhan.

Sebab, rumah tersebut diduga menjadi gudang penyimpanan sekaligus pusat distribusi narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Polisi berhasil menangkap dua pelaku dan menyita sabu, ekstasi, hingga ganja.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (28/7/2026) menyebutkan, pengungkapan berawal dari penangkapan seorang pria berinisial HS di Jalan Rawe V, Kecamatan Medan Labuhan pada 22 Juli 2026. Bersama HS, disita 3 butir pil ekstasi.

Hasil pemeriksaan terhadap HS kemudian dikembangkan hingga polisi menggerebek sebuah rumah kos tidak jauh dari lokasi penangkapan. Di lokasi tersebut, petugas menangkap JD yang diduga sebagai aktor utama jaringan pemasok narkoba antar pulau.

Dari rumah kos itu, polisi menyita tiga paket besar sabu, 188 butir pil ekstasi, serta 6 kilogram ganja. Seluruh barang haram tersebut diduga akan dikirim ke sejumlah daerah, di antaranya Palembang, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat.

Rafli menjelaskan, para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan jasa ekspedisi. Untuk mengelabui petugas, narkoba dikemas seolah-olah sebagai barang elektronik atau suku cadang elektronik.

Tak hanya itu, pelaku juga memasukkan batu ke dalam paket agar berat kiriman menyerupai barang asli sehingga tidak menimbulkan kecurigaan saat proses pengiriman.

Menurut polisi, bisnis haram tersebut telah berjalan sekitar satu tahun. Dalam sebulan, para pelaku diduga mampu mengirim narkoba hingga 10 kali dengan menggunakan modus yang sama.

Polisi masih memburu seorang pelaku lain yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika kepada kedua tersangka.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun.(W05)

Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina H. Syahrir Nasution: Jika Pemerintah Terus Abai, Rakyat Siap Perjuangkan Bergabung ke Sumatera Barat

admin — Tue, 28 Jul 2026 10:21:00 +0700+0700

Mandailing Natal – Kekecewaan masyarakat Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terhadap kondisi jalan provinsi yang tak kunjung diperbaiki semakin memuncak. Kerusakan parah pada ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang nyata, sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Tokoh masyarakat Pantai Barat Madina, H. Syahrir Nasution, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Menurutnya, apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat tetap tidak memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Pantai Barat, maka masyarakat berhak memperjuangkan masa depan daerahnya melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak sedang mengancam siapa pun. Namun kami ingin menyampaikan bahwa rakyat sudah terlalu lama merasakan ketidakadilan pembangunan. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dibiarkan rusak bertahun-tahun. Sampai kapan masyarakat harus terus bersabar?" ujar Syahrir.

Ia mendesak Presiden agar membuka kembali moratorium pemekaran daerah, sehingga aspirasi masyarakat Pantai Barat Madina dapat diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Menurut Syahrir, apabila pemerintah tetap mengabaikan aspirasi masyarakat dan pembangunan di kawasan Pantai Barat, maka akan muncul dorongan yang semakin kuat agar wilayah tersebut bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat melalui Kabupaten Pasaman atau Kabupaten Pasaman Barat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami akan menggalang dukungan masyarakat secara terbuka dan damai. Aspirasi ini lahir karena masyarakat ingin memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan perhatian yang lebih nyata terhadap kebutuhan rakyat," katanya.

Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan didasari kepentingan politik, melainkan karena masyarakat menginginkan perubahan nyata setelah bertahun-tahun merasa tertinggal dalam pembangunan.

Syahrir berharap pemerintah pusat segera turun langsung melihat kondisi jalan dan berbagai persoalan infrastruktur di Pantai Barat Madina. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah lain terus tertinggal.

"Kami masih berharap pemerintah mendengar suara rakyat. Namun apabila aspirasi ini tetap diabaikan, masyarakat akan terus memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara yang sah, demokratis, dan sesuai konstitusi," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Barat Madina untuk bersatu memperjuangkan pemerataan pembangunan serta menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gebrakan Perdana Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky! Kurang Dua Pekan, 5 Kasus Narkoba Berhasil Dibongkar

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari dua pekan sejak kepemimpinan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika di sejumlah lokasi berbeda di wilayah hukumnya.

Rangkaian pengungkapan tersebut menjadi bukti keseriusan Polres Padangsidimpuan dalam memberantas jaringan peredaran narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dari lima kasus yang berhasil diungkap, petugas mengamankan lima orang tersangka, termasuk beberapa di antaranya merupakan residivis kasus narkotika. Polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa sabu dengan total puluhan gram serta sejumlah barang pendukung yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja cepat personel Satresnarkoba yang secara konsisten menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari masyarakat melalui penyelidikan yang profesional, terukur, dan berkesinambungan.

Kasus pertama berhasil diungkap di kawasan Pijarkoling. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial IS (25) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,84 gram, yang diduga siap diedarkan.

Tidak berselang lama, Satresnarkoba kembali melakukan penindakan terhadap seorang residivis berinisial RSP alias Burngek (40) di wilayah Kelurahan Bincar.

Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,31 gram bruto yang diduga berada dalam penguasaan tersangka.

Masih pada hari yang sama, aparat kembali mengungkap kasus narkotika dengan menangkap seorang perempuan berinisial AW (28) di kawasan Jalan Tano Bato.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram bruto yang disembunyikan di dalam sebuah kotak rokok.

Operasi pemberantasan narkotika kemudian berlanjut ke wilayah Padangsidimpuan Selatan.

Di lokasi tersebut, polisi mengamankan tersangka TR (44) beserta barang bukti sabu seberat 1,36 gram bruto. Selain itu, satu unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku dalam menjalankan aktivitasnya turut diamankan sebagai barang bukti.

Keberhasilan Satresnarkoba semakin lengkap setelah petugas kembali membekuk seorang residivis berinisial FAM alias B (39) di kawasan Pasar Hutaimbaru.

Dari tangan tersangka, polisi menyita 30 paket sabu dengan berat bruto 4,19 gram, beserta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pemberantasan narkotika menjadi salah satu fokus utama selama dirinya memimpin Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, seluruh personel akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika tanpa pandang bulu.

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara serius. Selain melakukan penindakan, kami juga terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar," tegas Kapolres.

AKBP Noval juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berani memberikan informasi kepada kepolisian.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan lima kasus tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polres Padangsidimpuan mengajak seluruh warga agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat.zal

Pangdam I/Bukit Barisan Telusuri Seluruh Ruangan Makodim 0212/Tapsel, Tinggalkan Pesan Menggetarkan untuk Prajurit

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:53:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim (Makodim) 0212/Tapanuli Selatan, Senin (27/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pangdam meninjau secara langsung seluruh ruangan kerja hingga berbagai alat peraga yang digunakan sebagai sarana pembinaan satuan.

Kedatangan Pangdam disambut hangat oleh Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, para perwira staf, jajaran Kodim 0212/Tapsel, serta ratusan prajurit yang telah bersiap menyambut kunjungan pimpinan tertinggi Kodam I/Bukit Barisan itu.

Usai melakukan peninjauan, Mayjen TNI Hendy Antariksa memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Dalam arahannya, Pangdam mengaku bangga melihat semangat, loyalitas, dan dedikasi prajurit, khususnya para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini menjadi garda terdepan TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat.

"Saya terkesan dengan semangat kalian. Saya lihat Babinsanya banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan teritorial kita terus hadir dan bekerja untuk masyarakat," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Pangdam menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung berbagai program pemerintah maupun program strategis TNI Angkatan Darat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan institusi TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya minta kalian menyukseskan program-program yang telah dicanangkan pemerintah maupun TNI Angkatan Darat. Semua target yang kita kerjakan bukan hanya untuk institusi, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

*Dandim Bacakan Pesan Pangdam yang Menginspirasi*

Pada kesempatan tersebut, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto membacakan langsung kesan dan pesan yang ditulis oleh Pangdam I/Bukit Barisan di Makodim 0212/Tapanuli Selatan.

Isi pesan tersebut menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi seluruh prajurit yang hadir.

"Saya melihat prajurit yang berdedikasi tinggi untuk NKRI. Tetaplah menjadi prajurit teritorial Angkatan Darat yang profesional dan dicintai rakyat," ucap Letkol Inf Dedi Harnoto saat membacakan pesan Pangdam di hadapan ratusan prajurit.

Pesan tersebut disambut tepuk tangan dan semangat para personel Kodim. Momentum itu semakin membakar motivasi prajurit untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto mengatakan kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi seluruh prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Menurutnya, arahan dan pesan yang disampaikan Pangdam akan menjadi pedoman dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta pengabdian kepada masyarakat.

"Kami siap menjalankan setiap arahan Pangdam I/Bukit Barisan. Seluruh prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan akan terus memperkuat pembinaan teritorial, mendukung program pemerintah, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," tegas Letkol Inf Dedi Harnoto.zal

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Makodim 0212/Tapanuli Selatan, Apresiasi Loyalitas Prajurit Saat Hadapi Bencana

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0212/Tapanuli Selatan, Senin (27/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh prajurit dan jajaran Kodim 0212/Tapanuli Selatan.

Setibanya di Makodim 0212/TS, Pangdam I/Bukit Barisan disambut langsung oleh Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso dan Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, para perwira staf, jajaran anggota TNI, serta keluarga besar Kodim 0212/TS.

Dalam arahannya di hadapan ratusan prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, ketulusan yang diperlihatkan para prajurit mencerminkan semangat pengabdian yang selama ini menjadi kekuatan utama TNI Angkatan Darat.

"Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ketulusan hati kalian dalam menyambut kedatangan saya seiring dengan ketulusan saya yang ingin hadir dan bertatap muka langsung dengan kalian pada pagi hari ini," ujar Pangdam.

Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut memang dirancang untuk bertemu langsung dengan para prajurit, mendengar kondisi satuan, sekaligus memberikan semangat agar tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Menurut Pangdam, dedikasi prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, khususnya ketika menghadapi berbagai persoalan di wilayah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit karena telah mendedikasikan diri dengan tulus, ikhlas, dan penuh loyalitas kepada masyarakat, TNI Angkatan Darat, serta negara," katanya.

Mayjen TNI Hendy Antariksa juga secara khusus mengingat pengorbanan para prajurit saat membantu masyarakat dalam penanganan bencana yang terjadi pada November 2025. Saat itu, personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama unsur lainnya turun langsung ke lapangan membantu warga yang terdampak.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan para prajurit menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi.

"Pada saat bencana November 2025, kalian bahu-membahu bahkan rela mengorbankan apa yang dimiliki demi membantu masyarakat. Saya berharap ketulusan seperti itulah yang terus dipertahankan," tegasnya.

Pangdam juga mengingatkan seluruh prajurit agar terus menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berharap setiap personel tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Sebelum memberikan pengarahan di Makodim 0212/Tapanuli Selatan, Pangdam I/Bukit Barisan terlebih dahulu disambut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Lapangan Yonif 123/Rajawali, Jalan Imam Bonjol KM 3, Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Penyambutan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, SH., MM, serta Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, bersama unsur Forkopimda lainnya.

Kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.zal