Ketimpangan pembangunan dan produktivitas yang rendah ini menjadi salah satu fokus perhatian Prabowo Subianto sejak lama, dan menjadi tema penting dalam buku "Paradoks Pembangunan" yang ditulisnya tahun 2017.

Karena itu, setelah berkuasa, Prabowo berusaha untuk mengimbangi atau setidaknya menutup kekurangan pendekatan "market-dirven economy" dengan menerapkan pendekatan "state-driven economy". Mulai dari kebijakan hilirisasi dan kontrol ekspor komoditas, sampai intervensi negara pada berbagai sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pendidikan, jaminan gizi yang cukup bagi generasi muda, serta praktik perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Hal-hal di atas disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa ketika berbicara dalam "Magang Komunikasi Pembangunan" yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan content creator muda Kalimantan Barat.

"Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar untuk efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Tapi market tidak selalu mau masuk ke hulu, sektor pangan, energi, hilirisasi mineral, atau bangun konektivitas 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan)," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, istilah lain yang dapat digunakan untuk pendekatan "state-driven economy" versi Prabowo adalah "strategic state intervention". Dalam praktiknya, negara masuk sebagai "first investor" dan "risk taker" di sektor yang dianggap market tidak menarik. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi industri, ketahanan pangan, energi, dan logistik.

Dari kacamata geopolitik, dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negerir (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, pendekatan "state-driven economy" adalah alat tawar Indonesia kepada great powers. Indonesia ingin tampil sebagai negara dengan kemampuan ekonomi yang memadai sehingga dapat ikut menentukan agenda-agenda besar politik global.

"Ini bukan situasi di mana negara berhadap-hadapan dengan pasar. Tapi negara yang cerdas dan pasar yang sehat adalah formula bagi Indonesia untuk memiliki daya tahan yang memadai," demikian Teguh./rel

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Pendiri GREAT Institute.
*Pengurus Pusat PII

Energi bersih terlalu sering dibicarakan hanya sebagai isu lingkungan. Seolah-olah transisi energi semata urusan menurunkan emisi, memasang panel surya, membangun pembangkit hijau, atau memenuhi tekanan dunia internasional.

Padahal, bagi Indonesia, energi bersih jauh lebih besar dari itu.

Ia adalah soal kedaulatan.

Negara yang berdaulat pada abad ke-21 bukan hanya negara yang memiliki tentara kuat, wilayah luas, atau sumber daya alam melimpah. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu mengamankan energi, menguasai teknologi, menjaga daya saing industri, melindungi rakyat dari gejolak harga, dan tidak mudah ditekan oleh perubahan standar ekonomi global.

Dalam kerangka itulah energi bersih harus ditempatkan: bukan sebagai beban, melainkan sebagai strategi nasional.

Indonesia sebenarnya memiliki modal sangat besar. Potensi energi baru terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3.686 gigawatt (GW), mencakup energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan energi laut.

Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara miskin energi bersih.

Masalahnya bukan ketiadaan potensi, melainkan kemampuan mengubah potensi menjadi kapasitas nyata.

Di sinilah letak ironi kita.

Potensi energi bersih ribuan GW, tetapi realisasi pemanfaatannya belum sebanding. Selama bertahun-tahun, bauran energi nasional masih didominasi energi fosil. Energi baru terbarukan memang terus tumbuh, tetapi belum menjadi tulang punggung utama sistem energi nasional.

Arah baru mulai terlihat dalam RUPTL PLN 2025–2034.

Pemerintah menetapkan tambahan kapasitas pembangkit dan sistem penyimpanan energi sebesar 69,5 GW. Dari jumlah itu, sekitar 52,9 GW atau 76 persen berasal dari energi baru terbarukan dan storage.

Rinciannya mencakup PLTS 17,1 GW, PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta storage 10,3 GW.

Ini bukan angka kecil.

Bila dijalankan konsisten, RUPTL ini dapat menjadi titik balik transisi energi nasional.

Namun energi bersih tidak boleh berhenti sebagai daftar proyek pembangkit. Ia harus menjadi strategi kedaulatan ekonomi.

Pertama, energi bersih penting untuk mengurangi kerentanan fiskal.

APBN selama ini memikul beban besar untuk menjaga harga energi rakyat. Subsidi adalah bentuk keberpihakan negara, terutama kepada kelompok rentan. Tetapi ketergantungan jangka panjang pada energi fosil membuat fiskal mudah terguncang oleh harga minyak, kurs rupiah, dan gejolak geopolitik.

Ketika harga minyak naik, APBN tertekan.

Ketika rupiah melemah, biaya impor energi meningkat.

Ketika konflik global mengganggu pasokan, rakyat ikut merasakan dampaknya.

Maka energi bersih bukan sekadar urusan emisi, tetapi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kedua, energi bersih penting untuk daya saing industri.

Dunia sedang bergerak menuju standar karbon. Uni Eropa, melalui Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, mulai menerapkan rezim definitif sejak 1 Januari 2026 setelah masa transisi 2023–2025.

Artinya, produk industri masa depan tidak hanya dinilai dari harga dan kualitas, tetapi juga dari jejak karbonnya.

Jika listrik industri Indonesia masih terlalu bergantung pada energi kotor, maka produk ekspor kita berisiko menghadapi beban tambahan, tekanan reputasi, dan hambatan pasar.

Dalam bahasa sederhana:

Tanpa energi bersih, hilirisasi Indonesia bisa mahal di pasar global.

Ketiga, energi bersih terkait langsung dengan mineral kritis.

Indonesia adalah pemain utama nikel dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, sekitar 55 juta ton atau sekitar 42,3 persen cadangan global. Produksi nikel Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 2,2 juta ton, setara sekitar 59 persen produksi global.

Ini kekuatan besar.

Tetapi kekuatan itu bisa menjadi paradoks bila hilirisasi nikel masih ditopang energi kotor.

Dunia membutuhkan nikel untuk baterai, kendaraan listrik, penyimpanan energi, turbin angin, panel surya, dan teknologi hidrogen hijau. Namun bila proses produksinya menghasilkan emisi tinggi dan merusak lingkungan, Indonesia akan menghadapi kritik baru: menjual bahan baku transisi energi dengan cara yang belum sepenuhnya bersih.

Karena itu, hilirisasi Indonesia harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau.

Nikel, baterai, baja, semen, pupuk, smelter, kawasan industri, dan data center harus mulai diarahkan pada energi rendah emisi.

Jika tidak, hilirisasi kita mudah diserang sebagai dirty downstreaming.

Keempat, energi bersih adalah instrumen geopolitik.

Sejak 2010, hampir 80 persen kenaikan kebutuhan energi Asia Tenggara masih dipenuhi oleh energi fosil, terutama batu bara. Pada 2023, batu bara menghasilkan sekitar setengah listrik kawasan dan menyumbang sekitar 80 persen emisi sektor ketenagalistrikan.

Ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih berada dalam jalur pembangunan yang sangat intensif karbon.

Pada saat yang sama, investasi energi bersih global bergerak cepat.

Negara yang mampu menyediakan listrik bersih, stabil, dan kompetitif akan menjadi tujuan industri masa depan. Data center, baterai, kendaraan listrik, manufaktur hijau, dan rantai pasok global akan mencari lokasi yang tidak hanya murah, tetapi juga rendah karbon.

Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar panel surya, baterai, turbin, atau kendaraan listrik asing.

Indonesia harus membangun ekosistem industri energi bersih sendiri: manufaktur komponen, riset baterai, smart grid, storage, PLTS atap, panas bumi, bioenergi, green hydrogen, hingga pengelolaan sampah menjadi energi.

Namun kedaulatan energi bersih menuntut kejujuran.

Tidak semua yang disebut hijau benar-benar bersih. Tidak semua proyek transisi otomatis adil. Tidak semua investasi hijau bebas dari risiko rente.

Di sinilah tata kelola menjadi kunci.

Energi bersih harus dikawal dengan data, audit, transparansi, dan standar yang kredibel.

Jika tidak, agenda hijau bisa berubah menjadi greenwashing: bungkusnya hijau, isinya tetap eksploitasi lama.

Negara harus memastikan bahwa transisi energi bukan sekadar proyek elite, melainkan perubahan struktural yang menyentuh rakyat.

Desa harus mendapat akses energi bersih untuk irigasi, cold storage, UMKM, pesantren, koperasi, dan pengolahan hasil pertanian.

Kota harus bergerak menuju transportasi publik bersih, pengelolaan sampah modern, PLTS atap, bangunan hemat energi, dan udara yang lebih sehat.

Industri harus mulai menghitung emisi.

Pemerintah daerah harus menjadikan energi bersih sebagai agenda pembangunan, bukan sekadar slogan lingkungan.

Dengan demikian, energi bersih bukan hanya urusan kementerian teknis.

Ia adalah agenda lintas sektor: energi, industri, perdagangan, keuangan, desa, pertanian, kelautan, pendidikan, riset, dan diplomasi.

Narasi besarnya harus jelas:

Energi bersih bukan sekadar lingkungan, tetapi kedaulatan baru Indonesia.

Kedaulatan untuk tidak terus bergantung pada energi impor.

Kedaulatan untuk melindungi APBN dari gejolak harga fosil.

Kedaulatan untuk membangun industri yang diterima pasar global.

Kedaulatan untuk mengolah mineral kritis dengan standar tinggi.

Kedaulatan untuk menciptakan lapangan kerja hijau bagi generasi muda.

Kedaulatan untuk menjaga udara, air, tanah, dan laut sebagai hak rakyat.

Abad ke-20 dimenangkan oleh negara yang menguasai minyak dan batu bara.

Abad ke-21 akan dimenangkan oleh negara yang menguasai energi bersih, mineral kritis, teknologi baterai, data, karbon, dan industri hijau.

Indonesia memiliki semua modal awal: matahari, air, angin, panas bumi, laut, bioenergi, nikel, pasar besar, dan posisi geopolitik strategis.

Yang dibutuhkan adalah keberanian kebijakan, konsistensi regulasi, pembiayaan inovatif, tata kelola bersih, dan narasi nasional yang kuat.

Pada akhirnya, transisi energi bukan tentang meninggalkan pembangunan.

Justru sebaliknya, transisi energi adalah cara baru membangun Indonesia agar lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan lebih berdaulat.

Energi bersih bukan sekadar menyelamatkan bumi.

Energi bersih adalah cara menjaga republik./rel
]]> https://www.sumut24.co/news/283088/energi-bersih-bukan-sekadar-lingkungan-tetapi-kedaulatan-baru-indonesia/ Bupati Gus Irawan Kobarkan “Perang Sampah”, Ratusan ASN Tapsel Turun Bersihkan Pasar Sipirok Sat, 06 Jun 2026 15:58:00 +0700+0700 Tapsel | Sumut24.co</p> <p>Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menggelar aksi kerja bakti bersih lingkungan atau korvei massal dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Jumat (5/6/2026).</p> <p>Kegiatan yang mengusung tema "Saatnya Bekerja untuk Iklim" tersebut dipusatkan di kawasan Alun-Alun Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, dan melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur Forkopimcam, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p>Sejak pagi hari, peserta korvei tampak membersihkan sampah, saluran drainase, serta area publik di sekitar pasar dan alun-alun. Suasana gotong royong terlihat begitu kuat saat seluruh peserta bersama-sama turun langsung menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, hingga unsur kecamatan.</p> <p>Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi gerakan nyata untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.</p> <p>Menurutnya, persoalan sampah saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, telah menyerukan gerakan nasional "perang melawan sampah" demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.</p> <p>"Melalui kegiatan korvei ini, kita ingin membangun budaya gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. ASN harus menjadi teladan dan role model dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah yang baik di tengah masyarakat," tegas Gus Irawan.</p> <p>Bupati juga menyoroti masih adanya tumpukan sampah di sejumlah titik di wilayah Tapanuli Selatan, termasuk di sepanjang ruas jalan dan kawasan permukiman warga.</p> <p>Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar wajah Kabupaten Tapanuli Selatan tetap terlihat bersih, nyaman, sehat, dan asri.</p> <p>Selain memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan korvei massal ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Pemkab Tapsel dalam mendorong budaya hidup bersih di tengah masyarakat.</p> <p>Pemerintah berharap gerakan peduli lingkungan tidak hanya dilakukan saat peringatan tertentu, tetapi dapat menjadi kebiasaan sehari-hari demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.zal]]> https://www.sumut24.co/Berita/283087/bupati-gus-irawan-kobarkan-ldquoperang-sampahrdquo-ratusan-asn-tapsel-turun-bersihkan-pasar-sipirok/ Lahan Sawit Luas Tapi DBH Kecil, Wabup Paluta Basri Harahap Curiga Ada yang Tak Beres Sat, 06 Jun 2026 15:57:00 +0700+0700 Sawit (PKS) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Jumat (5/6/2026).</p> <p>Kegiatan tersebut melibatkan tim terpadu bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan sasaran beberapa perusahaan pengolahan sawit, di antaranya PT STAR, PT Paluta Inti Sawit, dan PT Sinar Sawit Subur Lestari.</p> <p>Dalam kunjungan itu, Wabup Basri Harahap secara tegas menyoroti kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima Kabupaten Padang Lawas Utara dari pemerintah pusat. Menurutnya, angka DBH yang diterima saat ini dinilai tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit yang dimiliki daerah tersebut.</p> <p>"Padang Lawas Utara punya perkebunan sawit yang luas, tapi pendapatan DBH kita hampir sama dengan daerah yang lahan sawitnya jauh lebih sedikit. Ini jelas perlu dievaluasi," tegas Basri Harahap saat berdialog bersama tim terpadu dan pihak perusahaan.</p> <p>Ia menyebut persoalan tersebut diduga dipengaruhi oleh belum akuratnya data produksi sawit yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian segera melakukan pembaruan data riil di lapangan agar potensi daerah tidak lagi hilang akibat lemahnya validasi data.</p> <p>Menurutnya, data yang valid sangat penting untuk memperjuangkan peningkatan DBH sawit ke pemerintah pusat, termasuk kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).</p> <p>"Kalau data produksi kita akurat, tentu pemerintah pusat punya dasar yang jelas untuk menghitung hak daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama demi pembangunan Padang Lawas Utara," ujarnya.</p> <p>Selain membahas DBH, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga mendorong seluruh perusahaan PKS agar memperkuat kemitraan dengan masyarakat dan kelompok tani lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) sekaligus meningkatkan kualitas hasil panen petani.</p> <p>Pemkab juga meminta seluruh perusahaan melaporkan perkembangan harga TBS setiap hari secara terbuka agar petani mendapatkan informasi yang transparan terkait harga sawit di tingkat pabrik.</p> <p>Tak hanya itu, perusahaan juga diminta lebih terbuka dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sehingga masyarakat sekitar dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas.</p> <p>Sementara itu, pihak manajemen perusahaan sawit menyambut baik evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka menyatakan siap mendukung keterbukaan data dan kebijakan pemerintah daerah terkait industri kelapa sawit.</p> <p>Pihak perusahaan mengakui bahwa fluktuasi harga TBS selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri pengolahan sawit. Menurut mereka, harga pembelian TBS sangat dipengaruhi oleh tingkat rendemen atau kadar sari minyak sawit yang dihasilkan.</p> <p>Manajemen perusahaan menjelaskan bahwa capaian rendemen Crude Palm Oil (CPO) harian saat ini berada di angka sekitar 17,46 persen, sementara rata-rata year-to-date mencapai 17,96 persen.</p> <p>Sedangkan rendemen kernel atau inti sawit tercatat berada di kisaran 4,86 persen hingga 5,2 persen sepanjang tahun berjalan.</p> <p>Untuk meningkatkan kualitas pengolahan dan hasil produksi, perusahaan mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan investasi penambahan mesin sejak awal tahun 2026. Investasi tersebut ditujukan untuk memaksimalkan proses ekstraksi minyak sawit agar kualitas rendemen ke depan semakin meningkat.</p> <p>Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Jonner Partaonan Harahap, Asisten I Setdakab, serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.zal]]> https://www.sumut24.co/Berita/283086/lahan-sawit-luas-tapi-dbh-kecil-wabup-paluta-basri-harahap-curiga-ada-yang-tak-beres/ Rupiah Terus Melemah, Dolar AS Tembus Rp18.095: Ada Apa dengan Bangsa Ini? Sat, 06 Jun 2026 14:01:00 +0700+0700 Oleh H. Syahrir Nasution