Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

admin — Sat, 27 Jun 2026 19:24:00 +0700+0700

Medan – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir di Kota Medan dalam rangka Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.

Pertemuan yang dihadiri para wali kota beserta jajaran pemerintah kota se-Indonesia tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus mempromosikan potensi Kota Medan sebagai kota metropolitan yang kaya akan budaya dan kuliner.

Dalam keterangannya, Minggu (27/6/2026), Zakiyuddin Harahap berharap seluruh peserta dapat menikmati pengalaman terbaik selama berada di Kota Medan.

"Selamat datang di Kota Medan. Kami berharap seluruh tamu dapat menikmati suasana Kota Medan yang ramah, mencicipi beragam kuliner khas, serta menyaksikan berbagai atraksi budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan," ujar Zakiyuddin.

Ia juga berharap pelaksanaan Pertemuan APEKSI 2026 berlangsung sukses dan menghasilkan berbagai gagasan serta kerja sama yang mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di seluruh pemerintah kota di Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Medan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta agar rangkaian kegiatan APEKSI 2026 berjalan lancar, sekaligus meninggalkan kesan positif bagi setiap tamu yang berkunjung ke Kota Medan.
(Red)

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

admin — Sat, 27 Jun 2026 19:21:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir di Kota Medan dalam rangka Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.

Dalam keterangannya, Minggu (27/6/2026), Zakiyuddin Harahap berharap seluruh peserta dapat menikmati pengalaman terbaik selama berada di Kota Medan.

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

admin — Sat, 27 Jun 2026 19:20:00 +0700+0700

Sibolangit | Sumut24.co

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai kegiatan Tour Family to Green Hill Sibolangit yang digelar Ikatan Alumni SMAN 2 Padangsidimpuan DPD Sumatera Utara pada 27–28 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah alumni bersama keluarga, termasuk tokoh senior Sumatera Utara, H. Rahudman Harahap MM.

Kehadiran Rahudman Harahap bersama keluarga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antaralumni yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Acara yang mengusung tema "Tampakna do Rantosna, Rim ni Tahi do Gogona" itu menegaskan pentingnya kekompakan sebagai sumber kekuatan dalam membangun kebersamaan.

Selama dua hari kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti berbagai agenda yang bertujuan memperkuat hubungan emosional, membangun komunikasi yang lebih erat, serta memperluas jaringan kolaborasi di antara para alumni yang kini berkiprah di berbagai bidang.

Rahudman Harahap yang juga dikenal sebagai Wali Kota Medan periode 2010–2013 menegaskan bahwa kegiatan reuni keluarga seperti ini memiliki nilai strategis dalam menjaga silaturahmi sekaligus memperkuat kontribusi alumni bagi pembangunan daerah.

"Agar hubungan silaturahmi tetap terbina di antara alumni sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan dukungan dalam mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah," ujar Rahudman Harahap di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, jaringan alumni merupakan aset penting yang dapat menjadi wadah bertukar gagasan, pengalaman, serta memperkuat sinergi untuk mendukung kemajuan Sumatera Utara.

Dengan latar belakang profesi yang beragam, para alumni memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai bentuk kolaborasi.

Kegiatan Tour Family ini juga menjadi momentum bagi para alumni untuk mengenang masa-masa sekolah sekaligus memperkenalkan ikatan kekeluargaan kepada generasi penerus. Kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu memperkuat rasa persaudaraan yang telah terbentuk sejak di bangku pendidikan.

Selain menjadi ajang rekreasi keluarga, kegiatan tersebut turut memperkokoh semangat solidaritas dan kebersamaan yang menjadi fondasi utama organisasi alumni. Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Melalui kegiatan ini, Ikatan Alumni SMAN 2 Padangsidimpuan DPD Sumatera Utara berharap hubungan antaranggota semakin erat serta mampu melahirkan berbagai program kolaboratif yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara di masa mendatang.zal

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

admin — Sat, 27 Jun 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Tiga orang komplotan berhasil dibekuk, satu diantaranya seorang wanita di bawah umur.

Ketiganya adalah, Galang Saputra Ginting (20), Eric Arisko (20) dan AL (17).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis menjelaskan, ketiganya beraksi bersama seorang pelaku lainnya berinisial T yang masih diburu petugas.

Keempatnya melakukan curanmor di parkiran salah satu hotel Jalan Sempurna Ujung, Medan Denai, Sabtu (20/6/26).

"Modusnya mereka pura-pura check-in. Mereka datang berempat dengan menaiki taxi online. Karena kamarnya kosong, mereka pergi meninggalkan lokasi," sebutnya, Sabtu (26/6/26).

Dalam aksinya, pelaku T merusak kunci kontak sepeda motor CRF milik Wahyu Muhammad Fathan (27) yang terparkir.

"Setelah membawa kabur sepeda motor, mereka menjual dan membagi rata uangnya, masing-masing mendapat Rp2 juta," tuturnya.

Petugas yang mendapat laporan korban melakukan penyelidikan. Awalnya ditangkap tersangka Erik di rumahnya, Jalan Sei Mencirim Dusun 1.

Dari pengakuannya, petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua pelaku lainnya di Dusun 5 Jalan Sei Mencirim.

"Satu pelaku lagi sedang kita buru," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Ketiga pelaku sindikat curanmor ditangkap polisi(W05)

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

admin — Sat, 27 Jun 2026 16:49:00 +0700+0700

Simalungun – General Manager (GM) Geopark Kaldera Toba Azizul Kholis menegaskan bahwa Geopark Kaldera Toba tidak boleh dipandang hanya sebagai destinasi wisata. Menurutnya, geopark merupakan instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Azizul Kholis saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Forum Wartawan Provinsi Sumatera Utara di Mess Pora-pora, Parapat, Sabtu (27/6).

"Geopark bukan sekadar pariwisata. Geopark adalah konsep pembangunan yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal," ujarnya.

Azizul mengatakan, selama ini manfaat geopark memang lebih cepat dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata. Namun, dampak yang ingin dibangun jauh lebih luas, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan geologi, budaya, dan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap geopark hanya sebagai kawasan berlabel UNESCO atau sekadar objek wisata. Padahal, pengakuan tersebut merupakan pintu masuk untuk membangun kawasan berbasis konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana mentransformasikan pemahaman masyarakat. Geopark bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat yang harus dijaga dan dikembangkan bersama," katanya.

Azizul juga menyoroti pentingnya mengubah paradigma pengembangan pariwisata dari mass tourism menjadi quality tourism. Menurutnya, keberhasilan sebuah geopark tidak diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, melainkan dari kualitas kunjungan yang mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, pendidikan, dan pelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan, di berbagai negara Eropa, geopark dikembangkan berbasis riset ilmiah sehingga kekayaan geologi menjadi daya tarik wisata edukasi. Sementara di Indonesia, tantangan terbesar masih terletak pada aspek sosialisasi, promosi, dan keterlibatan masyarakat.red2

"Kalau masyarakat memahami manfaat geopark, mereka akan menjadi pelaku utama dalam menjaga kawasan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan geopark itu sendiri," tutupnya.

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah

admin — Sat, 27 Jun 2026 15:28:00 +0700+0700

Lubuk Pakam – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi meluncurkan sistem pembayaran digital Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization), Jumat (26/6). Inovasi ini menjadikan Deli Serdang sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pemisahan otomatis pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran langsung ke kas daerah.

Inovasi yang dikembangkan Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut resmi diluncurkan di Pondok Rame, Lubuk Pakam, Jumat (26/6). QResto menjadi salah satu langkah nyata memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan real time.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian mengatakan QResto bukan sekadar menghadirkan sistem pembayaran digital, tetapi memperkenalkan pendekatan baru dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hari ini kita tidak hanya meluncurkan sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy.

Menurut Sandhy, inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha, yakni bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Melalui QResto, proses yang sebelumnya masih mengandalkan pelaporan dan pencatatan manual kini berjalan secara otomatis. Saat pelanggan melakukan pembayaran melalui QRIS Bank Sumut, seluruh nilai transaksi terlebih dahulu masuk ke rekening pelaku usaha sebagaimana biasanya. Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses berlangsung secara real time, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik pemerintah daerah di Sumatera Utara, Bank Sumut, lanjutnya, memiliki komitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Bank Sumut berharap implementasi QResto di Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi model yang diperluas ke berbagai kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang memperoleh manfaat dari sistem pengelolaan penerimaan yang terintegrasi.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, digitalisasi transaksi melalui QResto akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat karena setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

"Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan. Pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Bupati

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QResto.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Bank Indonesia juga menyambut baik kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memberikan insentif pengurangan pajak kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat adopsi transaksi digital sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembayaran berbasis QRIS.

Ameriza menegaskan Bank Indonesia akan terus mendukung pengembangan QResto bersama Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuk mendorong penerapannya pada berbagai jenis penerimaan daerah lainnya agar manfaat digitalisasi semakin luas dirasakan masyarakat.

Sutrisno Pangaribuan: Tuduhan Aksi Mahasiswa Dibayar Hanya Upaya Memecah Gerakan

admin — Sat, 27 Jun 2026 14:54:00 +0700+0700

Medan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak), Sutrisno Pangaribuan, menilai tuduhan bahwa aksi mahasiswa didanai atau "direcehi" oleh pihak tertentu merupakan narasi lama yang kerap dimunculkan untuk melemahkan gerakan kritis mahasiswa.
Dalam artikel opininya yang ditulis pada Sabtu (27/6/2026), Sutrisno menyebut tuduhan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa sejak lama dikenal sebagai gerakan moral dan kontrol sosial yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan.
"Tuduhan terhadap aksi mahasiswa didanai oleh kelompok elite bukan hal baru. Gerakan mahasiswa tetap merupakan gerakan moral yang memperjuangkan kepentingan rakyat," tulisnya.
Sutrisno berpendapat pemerintah seharusnya menjadikan demonstrasi mahasiswa sebagai alarm untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan, bukan membangun narasi bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan tertentu.
Ia juga menyoroti fenomena sejumlah mantan aktivis yang kini menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan politik terhadap aktivis justru lebih banyak dilakukan oleh lingkaran kekuasaan.
Dalam opininya, Sutrisno mengajak mahasiswa agar tidak terpecah oleh isu bahwa aksi mereka dibayar pihak tertentu. Ia menegaskan mahasiswa perlu tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas kebijakan publik ketika ruang kritik di lembaga politik dinilai semakin terbatas.
Selain itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga kebijakan reorganisasi TNI, perubahan usia pensiun dalam UU TNI dan Polri, serta pelaksanaan Satgas PKH yang menurutnya perlu mendapat pengawasan publik.rel

Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

admin — Sat, 27 Jun 2026 14:38:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik program itu dirancang dan dijalankan, tetapi juga oleh seberapa jelas program tersebut dijelaskan kepada publik. Negara tidak cukup hanya bekerja. Negara juga harus mampu menerangkan arah kerjanya, menjelaskan alasan kebijakannya, membuka ruang pemahaman publik, serta menjaga agar informasi yang beredar tidak terdistorsi oleh kekosongan narasi, hoaks, atau framing yang menyesatkan.

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Karena itu, kehadiran dalam Strategic Communication Forum Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konsolidasi komunikasi strategis pemerintah. Agenda utamanya membicarakan strategi komunikasi pemerintah dan penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI dan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Tugas Bakom RI bukan mengambil alih komunikasi kementerian/lembaga, melainkan menyelaraskan, menguatkan, dan memastikan komunikasi pemerintah berjalan dalam satu napas. Di dalamnya terdapat fungsi penyusunan strategi komunikasi, manajemen risiko, penyediaan materi komunikasi, diseminasi informasi, kemitraan dengan media, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Inilah yang membedakan komunikasi pemerintah yang sekadar informatif dengan komunikasi pemerintah yang strategis. Komunikasi informatif hanya menyampaikan berita. Komunikasi strategis membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, mengelola risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan publik.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ruang kosong narasi. Dalam era digital, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika pemerintah terlambat menjelaskan, ruang itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini liar, disinformasi, atau narasi yang tidak utuh.

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Memenangkan pertarungan narasi bukan berarti menutup ruang kritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Justru komunikasi pemerintah yang baik harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan data, aspirasi yang perlu direspons dengan kebijakan, dan disinformasi yang perlu diluruskan dengan cepat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebijakan negara dikalahkan oleh informasi yang keliru.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi pemerintah memiliki titik koordinasi yang jelas. Dengan adanya juru bicara, setiap isu strategis dapat dijelaskan secara lebih cepat, lebih bertanggung jawab, dan lebih terukur.

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan visi besar Presiden. Publik tidak cukup hanya diberi tahu nama program. Publik perlu memahami alasan di balik program tersebut.

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Dengan kata lain, komunikasi pemerintah harus menjelaskan hubungan antara program dan tujuan besar negara. Rakyat perlu melihat bahwa setiap kebijakan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain besar pembangunan nasional. Program harus dijelaskan sebagai ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan, memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa.

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Posisi Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Imigrasi adalah gerbang luar negara. Di sana negara mengatur lalu lintas manusia, menjaga kedaulatan wilayah, melayani mobilitas warga negara, mengawasi keberadaan orang asing, mencegah kejahatan lintas negara, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. Imigrasi tidak hanya bicara paspor dan visa. Imigrasi adalah instrumen kedaulatan negara.

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Karena itu, komunikasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjelaskan dua hal sekaligus: ketegasan negara dan kemanusiaan negara. Dalam bidang imigrasi, publik perlu melihat negara yang tegas menjaga pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam bidang pemasyarakatan, publik perlu melihat negara yang adil, membina, dan memberi kesempatan manusia untuk kembali produktif.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Komunikasi sebagai Bagian dari Reformasi Tata Kelola

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Setiap agenda tersebut membutuhkan komunikasi yang jelas. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan kementerian, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana manfaatnya bagi rakyat.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Dengan komunikasi yang baik, reformasi tata kelola akan lebih mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dengan persepsi publik.

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya bagaimana membuat siaran pers atau unggahan media sosial. Tantangannya lebih besar: bagaimana membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, satu arah narasi besar yang selaras dengan visi Presiden. Kedua, kecepatan dalam merespons isu publik. Ketiga, akurasi data dan substansi. Keempat, koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kelima, kemampuan menjelaskan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. Keenam, keberanian untuk hadir dalam ruang publik sebelum narasi lain mendominasi.

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Menjaga Gerbang Narasi Negara

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan arah besar Kabinet Merah Putih. Kemenimipas harus hadir sebagai kementerian yang menjelaskan kerja-kerja kedaulatan, pelayanan, penegakan hukum, pembinaan manusia, dan pemulihan martabat secara lebih kuat kepada publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Negara yang bekerja harus mampu menjelaskan pekerjaannya. Negara yang kuat harus mampu menjaga narasinya. Dan negara yang ingin dipercaya rakyat harus hadir dengan komunikasi yang jujur, terkoordinasi, proaktif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.

Pabrik Sepatu Yumeida di Purwodadi Sunggal Terbakar

admin — Sat, 27 Jun 2026 14:36:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Pabrik sepatu Yumeida yang berada di Jalan Pendidikan, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang terbakar, Sabtu (27/6/2026) pagi.

Informasi dihimpun menyebutkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kobaran api muncul sekitar pukul 06.00 WIB. Suasana sempat panik karena pabrik berasa di permukiman padat penduduk. Apalagi, api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak pemadam Deli Serdang.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Deli Serdang, Edi menyebutkan, pihaknya menduga api pertama kali muncul dari bagian blower di area produksi.

"Terbakar bagian blower. Katanya itu bagian pemasak," ujar Edi.

Menurutnya, hingga proses pemadaman berlangsung, sekitar 80 persen bangunan pabrik telah dilalap si jago merah. Bangunan mengalami kerusakan parah.

"Kalau ini sekitar hampir 80 persen ludes," katanya.

Meski kebakaran menimbulkan kerusakan yang cukup parah, hingga sementara ini belum ada laporan mengenai korban jiwa.

"Korban jiwa untuk sementara belum ada dengar," ucap Edi.

Dia menjelaskan, petugas Disdamkarmat masih berjibaku menjinakkan api.

"Sebagian di sebelah kanan sudah mulai padam. Sekarang yang arah ke pintu masuk sebelah kiri yang masih api membesar," jelasnya.

Sebanyak 4 unit armada pemadam dari Disdamkarmat Deliserdang diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman juga mendapat bantuan armada dari Kota Medan dan Kota Binjai untuk mempercepat penanganan kebakaran.

"Karena besarnya api, proses pemadaman juga dibantu dari Medan dan Binjai," pungkasnya.(W05)

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

admin — Sat, 27 Jun 2026 13:09:00 +0700+0700

Medan–Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara 2026 resmi dibuka di Medan, Sabtu (27/6/2026).

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para atlet muda, tetapi juga diharapkan menjadi momentum pembinaan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap tampil di tingkat nasional maupun internasional.

Mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, perwakilan Kadispora menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, orang tua, dan pelatih yang telah berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Ia mengajak seluruh atlet memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan hasil latihan yang telah dijalani secara konsisten.

"Kejuaraan ini menjadi sarana evaluasi bagi atlet dan pelatih untuk mengukur sejauh mana program latihan yang telah dijalankan mampu meningkatkan kemampuan dan prestasi," ujarnya.
Menurutnya, Taekwondo tidak hanya mengajarkan teknik bertanding dan kekuatan fisik, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai-nilai disiplin, integritas, rasa hormat, kerja keras, pengendalian diri, serta semangat pantang menyerah.

"Nilai-nilai tersebut merupakan jiwa yang harus dimiliki setiap insan Taekwondo, baik saat bertanding maupun dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet Taekwondo Sumatera Utara yang mampu mengharumkan nama daerah di level nasional maupun internasional, sekaligus mencetak generasi muda yang sportif dan berintegritas.

Dukungan terhadap pembinaan atlet juga disampaikan perwakilan KONI Sumatera Utara, Syarizal Pulungan.

Menurutnya, pembinaan atlet usia dini harus terus
diperkuat agar prestasi Taekwondo Sumatera Utara semakin meningkat.
Sementara itu, mewakili Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara, Rinaldi berharap pelaksanaan kejuaraan berlangsung lancar hingga penutupan pada Minggu (28/6/2026).

"Semoga Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara ini berjalan dengan sukses, lancar sampai hari Minggu nanti, dan berhasil menjaring bibit-bibit unggul untuk Asian Championship serta Porprov mendatang," ujarnya.

Rangkaian pembukaan ditutup dengan penyerahan penghargaan Dojang Terbaik kepada dojang asal Tanah Karo yang diserahkan Sekretaris Jenderal Tulus Ardiansyah. Acara juga dimeriahkan dengan atraksi para atlet Taekwondo serta penampilan tarian modern yang mendapat sambutan meriah dari para tamu undangan dan peserta.Hadir para pengurus TI Sumut, Ane marekar, Rezeki Karo Sekali, Rianto SH MH dan Rel

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:44:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, melakukan kunjungan silaturahmi ke Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh di Panyabungan, Jumat (26/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus membahas berbagai upaya memakmurkan masjid sebagai pusat pembinaan umat.

Kedatangan Bupati Saipullah bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diawali dengan pelaksanaan Salat Jumat berjemaah di masjid yang dikenal sebagai salah satu ikon pendidikan Al-Qur'an di daerah tersebut.

Usai salat, Bupati berdialog langsung dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan para tokoh masyarakat guna mendengar berbagai aspirasi terkait pengembangan fasilitas maupun kegiatan keagamaan di Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh.

Dalam kesempatan itu, Bendahara BKM, Abdul Aziz Hasibuan, menyampaikan sejumlah rencana pembangunan yang sedang dipersiapkan pengurus masjid. Salah satu fokus utama adalah penataan area parkir guna mengatasi kendaraan jemaah yang selama ini kerap memenuhi badan jalan di sekitar masjid.

Selain itu, pihak pengurus juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan penyempurnaan fasilitas masjid demi meningkatkan kenyamanan jemaah saat beribadah.

"Kami berharap perhatian dari pemerintah daerah agar beberapa pembangunan dan perbaikan fasilitas dapat segera direalisasikan, sehingga jemaah bisa beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk," ujar Abdul Aziz.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipullah menilai perkembangan pembangunan fisik masjid sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun menurutnya, keberhasilan sebuah masjid tidak hanya diukur dari kemegahan bangunannya, melainkan dari seberapa aktif masjid tersebut dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendekatkan anak-anak kepada lingkungan masjid sejak usia dini. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan menjadi salah satu langkah efektif untuk membangun karakter sekaligus menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif.

Dalam dialog tersebut, Saipullah secara khusus menyoroti ancaman penyalahgunaan narkotika yang dinilai semakin mengkhawatirkan di wilayah Mandailing Natal.

Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran peredaran narkoba. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pendidikan agama sebagai benteng utama dalam menjaga masa depan anak-anak.

"Kejahatan narkoba di Mandailing Natal saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sasaran utamanya adalah generasi muda kita. Karena itu, pendekatan keagamaan harus terus diperkuat agar anak-anak tidak mudah terjerumus," tegas Saipullah.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh masyarakat, termasuk keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.

Selain membahas pembangunan dan pembinaan generasi muda, Bupati Saipullah turut mengenang kedekatannya dengan Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh yang telah lama menjadi salah satu masjid bersejarah di Mandailing Natal.

Ia mengaku memiliki kenangan khusus terhadap masjid tersebut sejak masa mudanya. Saat masih bersekolah, masjid itu menjadi salah satu tempat yang selalu dikunjunginya ketika berada di kawasan Panyabungan.

Menurut Saipullah, keberadaan masjid tersebut tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dan perjalanan masyarakat Mandailing Natal dari masa ke masa.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kegiatan Safari Jumat yang rutin dilakukannya bersama jajaran pemerintah daerah merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara langsung.

Melalui kunjungan ke masjid-masjid dan berbagai wilayah di Mandailing Natal, pemerintah dapat mendengar aspirasi warga tanpa sekat formalitas yang biasanya ditemui dalam pertemuan resmi di kantor pemerintahan.

"Kami ingin pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui Safari Jumat, kami bisa berdialog langsung, mendengar kebutuhan warga, dan mencari solusi bersama untuk kemajuan daerah," pungkasnya.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memajukan kehidupan keagamaan serta menjaga generasi muda dari berbagai ancaman sosial, khususnya bahaya narkoba.zal

Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Melalui forum dialog bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP), berbagai persoalan strategis daerah dibahas secara langsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi lanjutan dari dialog yang sebelumnya telah digelar antara Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dengan kelompok mahasiswa pada awal Juni lalu. Saat itu, sedikitnya 15 poin aspirasi dan tuntutan mahasiswa menjadi bahan diskusi bersama pemerintah daerah.

Dalam kesempatan terbaru ini, Bupati Saipullah kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan konstruktif dari generasi muda demi mempercepat pembangunan di Bumi Gordang Sambilan.

"Terima kasih kepada seluruh OPD yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami membutuhkan masukan dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama membangun Mandailing Natal yang lebih baik ke depan," ujar Saipullah di hadapan peserta dialog.

Di hadapan mahasiswa dan pemuda yang hadir, Saipullah memaparkan sejumlah capaian penting selama 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Beberapa program yang telah berjalan di antaranya pemindahan layanan RSUD Panyabungan ke lokasi baru, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa, hingga pembangunan jalan lingkar Pasar Lama yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Saipullah mengakui masih terdapat sejumlah aset daerah yang membutuhkan pemikiran bersama agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satunya adalah bangunan yang berdiri di atas lahan bekas Bioskop Tapanuli yang hingga kini belum difungsikan secara optimal.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin aset tersebut menjadi bangunan kosong yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian daerah.

"Saya meminta mahasiswa dan organisasi kepemudaan memberikan ide dan masukan. Bangunan eks Bioskop Tapanuli itu sebaiknya dimanfaatkan untuk apa agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain memaparkan capaian kerja, Bupati Saipullah juga menjelaskan sejumlah proposal pembangunan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Madina kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Usulan tersebut difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, energi, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Di bidang kesehatan, Pemkab Madina mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Panyabungan kepada Kementerian Kesehatan.

Sementara di sektor energi, pemerintah daerah mendorong pembangunan gardu induk di wilayah Natal guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Untuk sektor infrastruktur, pemerintah mengajukan perbaikan kawasan terdampak bencana sekaligus pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Batang Natal–Lingga Bayu yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di sektor pertanian, berbagai program pengembangan komoditas unggulan juga diusulkan, seperti pengembangan kelapa dalam, kakao, pembangunan jaringan irigasi, hingga pengalihan sebagian kebun karet yang tidak produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam forum tersebut adalah percepatan penyelesaian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bupati Saipullah menegaskan bahwa Pemkab Madina menargetkan proses penerbitan IPR di sejumlah wilayah dapat diselesaikan tahun ini.

Saat ini, proses yang berjalan telah memasuki tahap pembentukan koperasi pertambangan sebagai salah satu syarat administrasi.

Menurut Saipullah, di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, telah terbentuk tiga koperasi yang sedang mengurus IPR dengan total luas wilayah mencapai 30 hektare.

Sementara itu, di Desa Tambang Kaluang, Kecamatan Batang Natal, satu koperasi juga sedang mengurus izin untuk kawasan seluas 10 hektare.

"Insyaallah tahun ini proses IPR di dua kecamatan tersebut harus selesai. Ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan rakyat," tegasnya.

Forum dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pertanyaan dari peserta yang hadir.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa dan organisasi kepemudaan antara lain harga gabah yang dinilai masih berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, pemanfaatan bangunan eks Bioskop Tapanuli, ketersediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan pembangunan ruas Jalan Jembatan Merah–Lingga Bayu.

Selain itu, peserta juga menyoroti rencana pengalihan kebun karet ke sawit, percepatan penyelesaian IPR, serta pemanfaatan eks gedung RSUD lama agar tidak terbengkalai.

Dialog tersebut dihadiri berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, di antaranya Pemuda Muhammadiyah, Patayat NU, IPK, PMII, HMI, GMNI, KBPP Polri, Dema STAIN Madina, dan GP Ansor.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, mahasiswa, dan pemuda dalam mengawal pembangunan daerah, sehingga berbagai program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.zal

Kabar Baik! Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Kantongi Dukungan Gubsu Bobby Nasution, Huntap dan Infrastruktur Masuk Prioritas

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:41:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut terlihat dalam audiensi yang dilakukan Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes., bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Letnan Dalimunthe hadir bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas berbagai program prioritas yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan Kota Padangsidimpuan.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga.

Selain itu, sektor kesehatan dan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan yang terus didorong Pemprov Sumut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program perumahan tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut," ujar Bobby Nasution.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama pemerintah provinsi pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai wilayah, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,9 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas masing-masing daerah.

Anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap berbagai program pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Ia menilai kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kota Padangsidimpuan. Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami optimistis berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur jalan dapat segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Letnan Dalimunthe.

Lebih lanjut, Letnan berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program-program prioritas Kota Padangsidimpuan dapat terus berlanjut. Dengan sinergi yang semakin kuat, percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.zal

Dorong Prestasi dan Kesejahteraan Anak, Sekda Padangsidimpuan Salurkan Bantuan dari Kemensos

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:40:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan kelompok rentan. Hal itu ditandai dengan penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Klaster Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra "Insyaf" Medan kepada puluhan anak penerima manfaat.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Rabu (24/6).

Dalam sambutannya, Rahmat Marzuki Nasution menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan dukungan agar dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Karena itu, bantuan yang disalurkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima dan keluarganya.

"Bantuan ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan anak-anak. Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar, berprestasi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki," ujar Rahmat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, hingga masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak.

Ia menilai kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

"Kita harus terus bergotong royong dan memperkuat kerja sama agar anak-anak memperoleh perlindungan yang layak serta lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Anak Sentra Insyaf Medan, Lisbet Lumban Gaol, menjelaskan bahwa bantuan ATENSI diberikan kepada 29 anak yang telah melalui proses asesmen dan verifikasi kebutuhan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 anak menerima bantuan berupa paket nutrisi dan perlengkapan sekolah guna mendukung aktivitas belajar mereka. Sedangkan delapan anak lainnya memperoleh bantuan nutrisi serta perlengkapan tidur untuk menunjang kesehatan dan kenyamanan sehari-hari.

Lisbet berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di lingkungan keluarga masing-masing.

Program ATENSI merupakan salah satu upaya Kementerian Sosial RI dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial serta memastikan anak-anak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Kegiatan penyaluran bantuan turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di antaranya Staf Ahli, Asisten I, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta berbagai unsur terkait lainnya.zal

Sekda Padangsidimpuan dan Pemprov Sumut Turun Tangan, Pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling Dikebut

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:39:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Komitmen tersebut terlihat melalui peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu (24/6/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si. Kegiatan ini bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik pembangunan, mulai dari kondisi fisik rumah yang sedang dibangun, akses jalan lingkungan, sistem drainase, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya yang akan menunjang kenyamanan penghuni di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara, Asisten II Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padangsidimpuan, serta sejumlah perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perkim.

Selain melihat perkembangan pembangunan secara langsung, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian proyek sehingga hunian dapat segera ditempati oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, menegaskan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat terus menjaga sinergi agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling.

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kesiapan fasilitas pendukung yang akan menunjang aktivitas masyarakat setelah menempati hunian baru.

Dengan adanya peninjauan ini, pemerintah berharap seluruh tahapan pembangunan Hunian Tetap Palopat Pijor Koling dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hunian tersebut diharapkan mampu menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Huntap Palopat Pijor Koling juga diharapkan dapat segera memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penerima manfaat, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dengan lingkungan yang lebih aman dan tertata.zal

Klarifikasi Terkait Tuduhan Penyalahgunaan Dana Arisan, Pengelola Bantah Tudingan Peserta

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:35:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Wong (42), warga Jalan Kota Cina, Gang Bestai, selaku pengelola/admin grup Arisan Mantab, memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang menyebut dirinya menyalahgunakan atau tidak menyalurkan dana arisan kepada para peserta.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Wong membantah tuduhan yang beredar di media sosial dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran dana arisan bukan disebabkan karena dirinya membawa kabur uang peserta, melainkan akibat terganggunya perputaran dana (cash flow).

"Dana arisan para anggota tidak dibawa kabur dan bukan tidak disalurkan, melainkan sedang mengalami kendala perputaran dana akibat adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa peserta arisan, bahkan ada yang tidak memenuhi kewajibannya," tulis Wong dalam klarifikasinya.

Ia juga menegaskan tidak pernah menghindari tanggung jawab ataupun memutus komunikasi dengan para anggota arisan.

"Saya tidak pernah menutup komunikasi, memblokir kontak, ataupun melarikan diri. Saya tetap berupaya memberikan penjelasan kepada anggota yang meminta kejelasan secara bertahap," ujarnya.

Wong menyatakan dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para anggota arisan. Ia mengaku tengah berupaya mengembalikan dana peserta dengan cara mencicil serta akan menjual aset pribadi maupun menggunakan dana pribadinya.
Selain itu, ia mengimbau agar pihak-pihak tertentu menghentikan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan dan mencemarkan nama baiknya.

Menurut Wong, apabila tuduhan tersebut terus disebarluaskan tanpa dasar yang jelas, dirinya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Di akhir klarifikasinya, Wong menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota arisan atas keterlambatan yang terjadi.

"Saya memohon maaf kepada seluruh anggota arisan atas ketidaknyamanan dan keterlambatan ini. Saya akan berupaya menyelesaikan seluruh kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab," tutupnya(W05)

Foto:

Rahmat Gobel Menilai PENAS Petani Nelayan Titik Balik Kurangi Impor dan Bangun Kemandirian Pangan Nasional

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:20:00 +0700+0700

Rahmat Gobel Menilai PENAS Petani Nelayan Titik Balik Kurangi Impor dan Bangun Kemandirian Pangan Nasional

Gorontalo - Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 resmi digelar 20 sampai 24 Juni 2026 di Gor David Toni, Kabupaten Gorontalo.
Event empat tahunan yang mempertemukan organisasi petani-nelayan se-Indonesia ini dinilai menjadi momentum penting untuk kebangkitan pertanian nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rachmat Gobel menyebut PENAS XVII bukan sekadar pameran biasa Selama 5 hari, para petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha pertanian berkumpul membahas teknologi-teknologi baru dan konsep pertanian modern dalam rangka efisiensi.
"PENAS ini menjadi sangat penting sekarang ini karena ini adalah satu momentum untuk kebangkitan, menurut saya, kebangkitan daripada pertanian kita. Selama ini kita kan banyak impor, sebentar-sebentar impor, beras impor, gula impor, tapi kita kurang satu dunia satu perencanaan yang dalam membangun kemandirian pertanian kita," ujar Rahamat Gobel
Lanjut Rahmat Gobel mengatakan pertanian merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia memiliki modal besar berupa tanah luas, jumlah penduduk banyak, serta petani dan nelayan yang melimpah untuk membangun ketahanan nasional.
"Dan bicara pertanian, itu ada sebetulnya merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, fondasi pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional kita. Tidak hanya itu saja, pertanian ini merupakan suatu yang harus kita lakukan karena kita mempunyai tanah yang luas, jadi jumlah penduduk kita banyak, petani kita juga banyak, nelayan kita juga banyak, untuk membangun ketahanan nasional kita," lanjutnya.
Vietnam disebut berhasil menjaga kedaulatannya karena kekuatan petani.
"Kita lihat bagaimana Vietnam bisa berhasil, bisa melawan Amerika, karena petaninya. Dan kita bangun petani-petani kita yang memiliki semangat dan komitmen untuk bisa menjaga ketahanan pangan kita sendiri," tegasnya.
Puncak PENAS XVII pada 24 Juni 2026 dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan pentingnya PENAS sebagai ruang membangun pasokan pangan ke depan.
"Itulah makanya PENAS ini sangat penting, apalagi kalau tadi itu dikaitkan Presiden itu untuk membangun pasokan pangan kita ke depan," pungkasnya.
Suksesnya penyelenggaraan PENAS XVII 2026 selama 20-24 Juni menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Duet pimpinan daerah itu berhasil menjadikan Gorontalo pusat perhatian nasional dengan dihadiri Presiden Prabowo bersama 10 menteri kabinet, Kapolri, Panglima TNI, serta gubernur dari berbagai provinsi.
Dengan berakhirnya PENAS XVII, harapan besar disematkan agar semangat kebangkitan pertanian yang lahir dari Gorontalo ini menjadi titik balik Indonesia mengurangi impor dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Rel

Mutasi Besar Polri 2026! Tabagsel Punya Nahkoda Baru: AKBP Anton Santoso, AKBP Noval Nanusa, dan AKBP Dhery Fajariandono Resmi Jabat Kapolres

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:00:00 +0700+0700

sumut24.co -Tabagsel, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan perombakan besar dalam struktur organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan terhadap ribuan personel. Dalam gelombang rotasi terbaru yang ditandatangani Kapolri, tiga wilayah strategis di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) mengalami pergantian pucuk pimpinan secara bersamaan.

Mutasi tersebut mencakup Polres Tapanuli Selatan, Polres Padangsidimpuan, serta Polres Padang Lawas Utara (Paluta) yang baru dibentuk. Pergantian ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi guna memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di wilayah Sumatera Utara.

Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1339/VI/KEP/2026 beserta sejumlah surat telegram lainnya yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

*AKBP Anton Santoso Resmi Pimpin Polres Tapanuli Selatan*

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, tongkat komando kepemimpinan resmi beralih dari AKBP Yon Edi Winara yang mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Wadir PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara.

Promosi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama memimpin Polres Tapanuli Selatan.

Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk AKBP Anton Santoso untuk memimpin Polres Tapanuli Selatan. Sebelum dipercaya mengemban jabatan baru ini, AKBP Anton bertugas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai Kanit IV Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus).

Dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, AKBP Anton diharapkan mampu melanjutkan berbagai program prioritas kepolisian, memperkuat stabilitas keamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tapanuli Selatan.

*AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky Gantikan AKBP Wira Prayatna di Padangsidimpuan*

Pergantian kepemimpinan juga terjadi di Polres Padangsidimpuan. AKBP Wira Prayatna mendapat penugasan baru di Mabes Polri sebagai Kasubagrenmin Dittipideksus Bareskrim Polri.

Selama memimpin Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira dinilai berhasil menjalankan berbagai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Posisi yang ditinggalkan kini dipercayakan kepada AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky. Perwira menengah Polri tersebut sebelumnya bertugas di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

AKBP Noval dikenal memiliki pengalaman luas dalam berbagai kerja sama kepolisian lintas negara. Ia terlibat dalam sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan INTERPOL dan Regional National Central Bureau.

Latar belakang internasional yang dimilikinya diyakini menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern dan responsif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan.

*AKBP Dhery Fajariandono Cetak Sejarah sebagai Kapolres Pertama Padang Lawas Utara*

Perhatian publik juga tertuju pada Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam mutasi kali ini, AKBP Dhery Fajariandono dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolres pertama Padang Lawas Utara setelah institusi tersebut resmi dibentuk oleh Polri.

Penunjukan ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Paluta karena untuk pertama kalinya daerah tersebut memiliki Polres sendiri.

Sebelum mendapatkan kepercayaan tersebut, AKBP Dhery menjabat sebagai Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Pengalamannya dalam mengelola pengamanan jalur strategis dan keselamatan lalu lintas di berbagai wilayah Sumatera Utara menjadi bekal penting dalam membangun fondasi organisasi Polres Padang Lawas Utara yang baru berdiri.

Kehadiran Polres Paluta diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepolisian, meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan keamanan, serta memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

*Bagian dari Mutasi 1.121 Personel Polri*

Pergantian tiga Kapolres di kawasan Tabagsel merupakan bagian dari mutasi besar yang dilakukan Kapolri terhadap 1.121 personel Polri yang terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia.

Dengan hadirnya AKBP Anton Santoso di Tapanuli Selatan, AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky di Padangsidimpuan, dan AKBP Dhery Fajariandono di Padang Lawas Utara, masyarakat Tabagsel kini menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Ketiga perwira tersebut membawa pengalaman dan latar belakang yang berbeda, namun memiliki misi yang sama, yakni menjaga keamanan, memperkuat penegakan hukum, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Penyegaran kepemimpinan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengamanan dan pelayanan masyarakat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan yang terus berkembang dan menghadapi dinamika kamtibmas yang semakin kompleks.zal

LP3SU Desak Wali Kota Medan Jangan Tunda Pembongkaran Bangunan di Atas Aset Pemko Di Contempo

admin — Fri, 26 Jun 2026 23:05:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar, Jumat (26/6), mendesak Wali Kota Medan segera mengambil alih penanganan polemik bangunan berupa dua tembok dan taman yang berdiri di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency. Menurutnya, Wali Kota harus segera memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melaksanakan pembongkaran karena seluruh tahapan administrasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) telah dipenuhi, namun hingga kini eksekusi tak kunjung dilakukan.

Salfimi menilai lambannya pelaksanaan pembongkaran berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga aset daerah dan menegakkan aturan. Padahal Satpol PP telah menerbitkan tiga surat peringatan, sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta agar penertiban segera dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen penertiban, Satpol PP Kota Medan telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) I pada 30 Maret 2026, SP II pada 2 April 2026, dan SP III Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026. Dalam SP III tersebut, pemilik bangunan diperintahkan membongkar sendiri bangunan yang berada di atas Daerah Milik Jalan (Damija) dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga akhir Juni 2026, perintah tersebut belum juga dieksekusi.

Padahal, Dinas SDABMBK Kota Medan telah meminta Satpol PP melakukan pembongkaran karena seluruh tahapan teguran administratif telah dilaksanakan. Dengan demikian, secara prosedural tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan penertiban.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Medan yang melakukan peninjauan lapangan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Dalam kunjungan tersebut terungkap bahwa dua tembok dan taman berbentuk huruf "L" diduga berdiri di atas fasilitas umum dan aset Pemko Medan yang telah diserahkan melalui pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan berita acara pengambilalihan PSU, aset yang telah menjadi milik Pemko Medan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar 7 meter, serta saluran drainase sepanjang 334 meter. Seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan aset tersebut menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD.

Salfimi Umar menegaskan, apabila objek tersebut benar telah menjadi aset pemerintah daerah dan seluruh tahapan administrasi sudah dilalui, maka Wali Kota Medan harus segera menginstruksikan Satpol PP melaksanakan pembongkaran.

"Kalau memang aset itu sudah resmi menjadi milik Pemko Medan dan seluruh prosedur mulai dari SP I, SP II hingga SP III sudah dipenuhi, maka Wali Kota Medan tidak boleh lagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Satpol PP harus segera melaksanakan pembongkaran sebagai bentuk penegakan Perda dan perlindungan terhadap aset daerah," tegas Salfimi.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri sebelumnya telah meninjau langsung lokasi. Lailatul Badri bahkan meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Medan segera dijalankan, termasuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum.

Menurut Salfimi, lambannya pelaksanaan pembongkaran justru menimbulkan kesan buruk terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

"Kalau sudah tiga kali surat peringatan diterbitkan tetapi eksekusi tidak juga dilakukan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa penegakan hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara terhadap persoalan tertentu justru terkesan dibiarkan," ujarnya.

Harus Ada Tindakan Nyata

Salfimi juga menyoroti belum adanya tindakan nyata setelah keluarnya tiga surat peringatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa aset pemerintah harus dijaga dan dipertahankan. Apabila aset daerah dibiarkan dikuasai atau dimanfaatkan pihak tertentu tanpa tindakan tegas, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kota Medan.

Bawa ke Pusat

Sementara itu, pemilik lahan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila Pemko Medan terus menunda penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah. Ia menyebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Korsupgah KPK RI dan Kejaksaan agar ada kepastian hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Satpol PP Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dilaksanakannya pembongkaran, meski masa pelaksanaan SP III telah lama berakhir.

Salfimi mengaku heran dengan belum dilaksanakannya pembongkaran, padahal seluruh tahapan administratif telah ditempuh.

"Publik tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga pembongkaran belum juga dilakukan. Kalau memang seluruh prosedur sudah dipenuhi dan objek tersebut telah menjadi aset Pemko Medan, maka cara paling tepat menghentikan spekulasi adalah segera menegakkan Perda dan melakukan pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik dan menjaga aset daerah," pungkasnya.

Dorong Minat Mahasiswa Jadi Entrepreneur, UNPRI Gelar Talkshow Kewirausahaan Dan Teken MoU dengan 3 Perusahaan

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:44:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dalam upaya mendorong minat mahasiswa menjadi entrepreneur, Career Entrepreneurship Development Centre (CEDC) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) menggelar Talkshow Kewirausahaan dan menghadirkan narasumber sejumlah pengusaha, sekaligus menandatangani MoU dengan sejumlah perusahaan, Kamis (25/6/2026) di Main Hall Lt.10 Kampus UNPRI di Jln.Sampul No. 3 Medan.

Rektor UNPRI Prof.Dr.Chrismis Novalinda Ginting MKes, diwakili Wakil Rektor III Refi Ikhtiari SSi, MSc,PhD, menandatangani MoU dengan PT.Adarista Amita Sintesa Azizan yang ditandatangani oleh Khair SH,MKn selaku direktur yang juga dewan pengurus di JAPNAS Sumut, dengan PT.Bintang Tiga Jaya yang ditandatangani oleh Susilawati selaku Direktur Utama, dan dengan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut yang ditandatangani oleh Saidul Alam,SS,MIKom selaku Ketua AEKI Sumut.

Dalam Talkshow Kewirausahaan yang dimoderatori Dosen FEB UNPRI, Dede Ansyari Guci,SE,MSc,PhD tersebut, tampil sebagai pembicara pertama Ketua BPC HIPMI Kota Medan, Ryalsyah Putra,SE,MSi. Ryalsyah memaparkan bagaimana menyusun strategi membangun bisnis. "Jelas dulu apa visi misi kita. Saya berharap visi mahasiswa UNPRI jangan hanya ingin mendapatkan lapangan kerja, tapi juga bisa berwirausaha yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru. Bergabunglah dengan komunitas yang positif, seperti komunitas bisnis, komunitas investasi, supaya mandiri,"ujarnya.

Pembicara kedua, Ketua Umum JAPNAS Sumut Erwin Bumi SE,MM, diwakili Zulham Effendi ST,MSc,Eng selaku Direktur Badan Otonomi Inkubasi Bisnis dan Pembinaan Wirausaha JAPNAS Sumut, menjelaskan tentang skala usaha dengan jejaring nasional dari UKM ke pasar yang lebih luas.

"Mulailah dari keberanian bermimpi alias menentukan visi atau arah yang mau kita tuju, lalu lakukan misi atau aksi tindaklanjut dari mimpi itu, kemudian lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak atau jejaring yang lebih luas," tegasnya.

Dede Ansyari yang merampungkan pendidikan S3-nya dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Malaysia ini, menyampaikan pertanyaan mewakili 1000 mahasiswa yang menghadiri acara dimaksud. Menurut Dede, kebanyakan mahasiswa takut gagal ketika mau buka usaha.
Ryalsyah Putra mengakui, bahwa buka usaha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Buka usaha itu butuh semangat tinggi, semangat untuk maju, semangat menghadapi tantangan, semangat menerima hasil (untung atau rugi). Kalau sudah punya semangat itu, kita optimis mahasiswa yang buka usaha itu akan berhasil. Karena memang tidak ada yang berhasil secara instan ketika buka usaha. Mulailah buka usaha kecil-kecilan, nanti ketika buka usaha besar sudah tahan banting,"jelasnya.

Ryalsyah Putra menambahkan, bahwa anggota HIPMI Kota Medan punya mental baja, banyak belajar dari pengalaman anggota lainnya. HIPMI menurutnya membuka banyak akses, pemikiran dari anggota yang sudah berhasil dan eksis. "Inilah perlunya jaringan, yang pada akhirnya bisa melakukan kerjasama bisnis dengan anggota HIPMI lainnya, dan ini yang membantu kita terus berkembang dan saling membesarkan," ujarnya.
Ryalsyah mengajukan tantangan kepada mahasiswa UNPRI untuk buka usaha F&B sambil dimentory pengusaha F&B anggota HIPMI Kota Medan yang sudah sukses, atau melakukan magang penyesuaian (apakah magang bersertifikat atau magang berdampak), atau dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa buat Job Fair yang lebih meriah.

Ditanya Dede soal sikap adaptif buka usaha khususnya terhadap era digital saat ini, Zulham Effendi mengatakan, mau tak mau, siap tidak siap, harus siap beradaptasi dengan teknologi informasi. "Mau pakai platform apa pun, yang penting tahu jelas segmen pasar dari usahanya. Misal si daerah tertentu sukanya menggunakan sosmed IG, ya jangan lagi promosi di sana menggunakan aplikasi lain. Tim marketing kita dorong sesuai dengan platform yang disukai, kemudian kita konsisten disertai dengan hospitality,"tandasnya.

Soal implementasi sinergi UNPRI dengan JAPNAS Sumut yang juga ditanyakan Dede Ansyari, Zulham mengatakan bahwa mahasiswa bisa magang bisnis di perusahaan-perusahaan anggota JAPNAS Sumut, bisa buat workshop bisnis dalam 6 bulan sambil kuliah, dimentori oleh anggota JAPNAS Sumut.

"Misal mahasiswa UNPRI buka usaha sambil dimentori anggota JAPNAS Sumut, risiko gagal itu tetap ada, tapi kecil. Untuk itu mahasiswa jangan fokus pada hasil dulu, tapi fokus dulu pada prosesnya. Dalam proses itu kita akan dihadapkan pada sejumlah opsi, dan ini akan melatih mindset mahasiswa. Misal kita berada di hutan dalam suasana caos, kita ditawari senjata, makanan dan harapan. Pakai senjata dan harapan bisa hidup walaupun tak ada makanan. Makan tanpa senjata tapi ada harapan juga bisa hidup. Jadi asal ada harapan kita bisa hidup, asal ada harapan kita bisa buka usaha dengan baik,"pungkasnya.

Sejumlah mahasiswa yang memadati acara tersebut, khususnya mahasiswa FEB UNPRI, mengajukan pertanyaan seputar kewirausahaan dan modal yang dibutuhkan untuk buka usaha. Sementara itu ditempat terpisah Ketua BPH UNPRI Prof. Dr. Tommy Leonard SH MKn kepada wartawan, Jumat(26/06) mengatakan sangat mendukung acara tersebut. Menurut Prof Tommy, wirausaha ini merupakan sarana efektif bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UNPRI untuk mempraktikkan ilmu, melatih kemampuan pemecahan masalah dan membangun kemandirian finansial. (C04)