Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall (SSO) 2026

admin — Fri, 28 Aug 2026 10:10:00 +0700+0700

Medan — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Salah satu dosen UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng., berhasil menempati peringkat ke-3 nasional dalam daftar Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi 2026.

Berdasarkan data terbaru yang tercantum pada laman Science and Technology Index (SINTA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Solly Aryza mencatat SINTA Score Overall sebesar 22.822, yang menempatkannya dalam jajaran lima dosen dengan skor SINTA tertinggi secara nasional.

Capaian tersebut menjadi bukti atas konsistensi dan dedikasi Solly Aryza dalam mengembangkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi akademik. Pencapaian pada tingkat nasional ini sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap penguatan reputasi akademik dan kinerja penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi.

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja publikasi serta aktivitas penelitian para akademisi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Skor SINTA menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan produktivitas dan dampak karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang akademisi dalam ekosistem riset nasional.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bentuk pengakuan terhadap kinerja akademik sivitas akademika UNPAB.

"Pencapaian salah satu dosen UNPAB yang menempati peringkat 3 nasional dalam Skor SINTA merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan nasional atas kinerja, produktivitas ilmiah, dan reputasi akademik sivitas akademika kita. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, sekaligus semakin memperkuat posisi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan yang unggul dan terpercaya," ujar Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M.

Keberhasilan Solly Aryza masuk dalam Top 3 Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi sekaligus menempati peringkat kelima nasional menjadi kebanggaan bagi keluarga besar UNPAB. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para dosen dan sivitas akademika UNPAB untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menanggapi pencapaian tersebut, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. berharap prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat mendorong semakin banyak dosen UNPAB untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

"Saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi semakin banyak dosen untuk terus bersemangat dalam melakukan penelitian, menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang berkualitas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga melalui semangat berkarya dan berprestasi bersama, kita dapat terus membawa nama baik Universitas Pembangunan Panca Budi dan mengharumkan UNPAB di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Solly Aryza.

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Prestasi ini semakin menegaskan komitmen UNPAB dalam membangun budaya akademik yang unggul, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas riset serta publikasi di tingkat nasional maupun internasional.

Perkara Korupsi Harus Tegas Hukuman Mati Efek Jera Untuk Koruptor, Ini Kata Tody Ardiansyah Prabu, S.H.

admin — Fri, 28 Aug 2026 10:03:00 +0700+0700

LJakarta, Sumut24.co

Gelombang desakan publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset koruptor kembali membara jelang aksi nasional 27 Agustus 2026. Menanggapi tekanan massa yang mengepung Gedung DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya memberikan kepastian politik. Dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (25/8/2026), ia memastikan RUU tersebut akan rampung tahun ini. "Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026," ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan. "Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," kata Dasco merespons tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & alumni Senat Mahasiswa (FABEM - SM). Wakil Ketua Umum Bidang Antarlembaga dan Hukum DPP FABEM, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menegaskan bahwa FABEM mendukung penuh percepatan RUU Perampasan Aset tersebut. Namun ia mengingatkan DPR agar tidak setengah hati dalam memberantas korupsi dan wajib melibatkan partisipasi publik dalam pembahasanya RUU tsb agar subtansinya adalah Efek jera bagi para koruptor.

Menurut Tody, pengesahan RUU saja tidak cukup tanpa diikuti pembenahan pedoman pemidanaan yang selama ini dinilai masih ringan dan menimbulkan disparitas vonis.

Karena itu, FABEM secara resmi mengusulkan revisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi untuk kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat indonesia, kepastian percepatan investasi dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi. FABEM mendorong agar revisi PERMA tersebut memasukkan standar minimal hukuman penjara seumur hidup untuk koruptor dengan kerugian negara Rp25 miliar, sebagai bentuk keseriusan negara menciptakan efek jera.

Lebih rinci, FABEM mengusulkan dua poin tambahan yang harus masuk dalam urgensi revisi PERMA tersebut. Pertama, penerapan hukuman mati tanpa kompromi bagi koruptor kakap, terutama pelaku korupsi dana bansos, korupsi dana bencana alam, dan korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp25 miliar, serta hukuman seumur hidup untuk kerugian maksimal Rp25 miliar. FABEM meminta agar hukuman seumur hidup dan hukuman mati dibuat kategorisasinya secara eksplisit dan tegas di dalam revisi PERMA tersebut, sehingga tidak ada lagi ruang negosiasi bagi koruptor besar.

Kedua, sebagai penopang dari pemberatan hukuman, FABEM mendorong pemerintah membangun Lapas Khusus Koruptor dengan sistem super-maximum security di pulau terluar, setara dengan Lapas Teroris di Nusakambangan. Menurut Tody Ardiansyah Prabu, kombinasi antara RUU Perampasan Aset yang akan disahkan Desember 2026, revisi PERMA dengan hukuman maksimal, dan Lapas khusus yang terisolasi akan menjadi paket lengkap pemberantasan korupsi yang memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas ekonomi, dan memulihkan kepercayaan kepastian investor dalam investasi jangka panjang di Indonesia untuk menyiapakan kemandirian ekonomi bangsa & negara indonesia .

Menurut Tody A Prabu, S.H
"Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum & Antar Lembaga" Usulan DPP FABEM Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi kepada Mahkamah Agung RI , Pimpinan DPR RI dan Pemerintah Prabowo Subianto serta Kemenko dan Kementerian terkait.

Menurut Zainuddin Arsyad , SIP Ketum DPP FABEM bahwa Korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas karena sudah sangat membudaya, baik di kalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi hal yang sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah "membersihkan lantai dengan sapu yang kotor" dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dampak dan Kerusakan Ekonomi: Menghambat pertumbuhan, memicu kebocoran anggaran, dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.

Pelayanan Publik: Menurunkan kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan karena dana dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Kepercayaan Sosial: Menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan merusak citra demokrasi.rel

NAHDLATUL ULAMA DAN PERJALANAN PANJANG PENGABDIANNYA BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

admin — Fri, 28 Aug 2026 09:58:00 +0700+0700

NAHDLATUL ULAMA DAN PERJALANAN PANJANG PENGABDIANNYA BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Oleh :Leriadi, S. Sos
Wakil Ketua Umum DPP AMPI
Wakil Sekretaris Eksekutif Balitbang DPP Partai Golkar

Dari Kebangkitan Tanah Air, Perjuangan Kemerdekaan, Pencerdasan Bangsa, hingga Merawat Indonesia yang Inklusif

Ada organisasi yang lahir setelah sebuah negara berdiri. Ada pula organisasi yang tumbuh bersama proses kelahiran bangsa itu sendiri. Nahdlatul Ulama—NU—termasuk dalam kategori kedua.

Memahami NU karena itu tidak cukup dengan melihatnya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan pada 31 Januari 1926. Sejarah NU jauh lebih panjang daripada usia organisasinya. Akar NU tumbuh dari tradisi ulama dan pesantren Nusantara, dari perjuangan melawan kolonialisme, dari kebangkitan pendidikan rakyat, dari kesadaran bahwa agama harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dari keyakinan bahwa Islam dan kebangsaan Indonesia bukan dua kutub yang harus dipertentangkan.

Dalam perjalanan hampir satu abad, NU telah mengalami berbagai fase sejarah: menjadi gerakan keagamaan, kekuatan pendidikan, bagian dari perjuangan kemerdekaan, partai politik, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus salah satu sumber penting pemikiran Islam Indonesia yang moderat dan inklusif.

Karena itu, sejarah NU sesungguhnya adalah bagian dari sejarah perjalanan Indonesia itu sendiri.

I. AKAR SEJARAH NU: DARI PESANTREN MENUJU KESADARAN KEBANGSAAN

Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, pesantren telah menjadi salah satu institusi sosial dan intelektual terpenting di Nusantara.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama. Di sana masyarakat mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih dan akhlak, tetapi sekaligus belajar disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kehidupan bersama dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kondisi kolonial, pesantren juga menjadi ruang untuk mempertahankan identitas dan martabat masyarakat pribumi.

Kesadaran keagamaan secara perlahan berkembang menjadi kesadaran sosial dan kebangsaan.

Pada awal abad ke-20, sejumlah ulama kemudian mendirikan berbagai organisasi yang menjadi embrio pemikiran NU.

Nahdlatul Wathan—Kebangkitan Tanah Air—lahir pada 1916.

Taswirul Afkar—Kebangkitan Pemikiran—berkembang pada 1918.

Nahdlatut Tujjar—Kebangkitan Kaum Pedagang—juga berkembang pada periode yang sama.

Tiga perkembangan tersebut menunjukkan sesuatu yang fundamental: kebangkitan masyarakat tidak cukup hanya melalui dakwah keagamaan. Bangsa juga membutuhkan pendidikan, pemikiran dan kekuatan ekonomi.

Dengan kata lain, sejak awal telah muncul kesadaran mengenai tiga unsur penting pembangunan masyarakat:

agama, ilmu pengetahuan dan kemandirian sosial-ekonomi.

Kesadaran itulah yang kemudian menemukan bentuk organisasinya dalam Nahdlatul Ulama.

II. 1926: NAHDLATUL ULAMA LAHIR

Pada 31 Januari 1926, para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya.

KH Hasyim Asy'ari menjadi salah satu tokoh sentral dalam pendirian organisasi tersebut bersama KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri dan jaringan ulama pesantren lainnya.

NU lahir sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Istilah tersebut memiliki makna yang sangat penting.

Agama tidak dipahami hanya sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai tanggung jawab manusia terhadap sesama dan lingkungan sosialnya.

Karena itu, perjuangan NU sejak awal tidak berhenti pada persoalan ibadah. Ia mencakup pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan kebangsaan.

NU tumbuh dalam sebuah negeri yang saat itu belum merdeka.

Karena itu pertanyaan besar yang dihadapi para ulama bukan hanya:

"Bagaimana umat menjalankan agamanya?"

Tetapi juga:

"Bagaimana umat dapat hidup bermartabat di tanah airnya sendiri?"

III. PENDIDIKAN: MENCERDASKAN RAKYAT SEBELUM REPUBLIK BERDIRI

Salah satu jasa terbesar NU kepada Indonesia adalah kontribusinya dalam pendidikan.

Sebelum negara memiliki sistem pendidikan nasional yang terorganisasi, pesantren telah mendidik masyarakat.

Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan rakyat yang bertahan menghadapi tekanan kolonial.

Kemudian NU membangun jaringan madrasah dan sekolah melalui lembaga pendidikan yang berkembang menjadi LP Ma'arif NU.

Pendidikan tersebut mempunyai misi yang lebih luas daripada sekadar mencetak orang yang menguasai ilmu agama.

Ia membentuk manusia yang:

berilmu, beriman, berakhlak, mandiri dan berguna bagi masyarakat.

Dalam tradisi pendidikan NU, ilmu tidak dimaksudkan untuk menciptakan kesombongan intelektual. Ilmu harus melahirkan pengabdian.

Inilah salah satu warisan penting pesantren bagi Indonesia.

Bangsa tidak hanya membutuhkan manusia pintar.

Bangsa membutuhkan manusia berkarakter.

Karena itu pendidikan pesantren sesungguhnya telah memainkan peran sebagai salah satu instrumen nation building jauh sebelum istilah tersebut populer.

IV. TRADISI KEILMUAN: BELAJAR DARI MASA LALU UNTUK MENGHADAPI MASA DEPAN

Salah satu kekuatan NU terletak pada kemampuannya menjaga hubungan antara tradisi dan perubahan.

Tradisi keilmuan NU mengenal prinsip:

al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih, wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah.

Memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Prinsip tersebut mempunyai relevansi luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Modernisasi tidak harus berarti membuang tradisi.

Sebaliknya, mempertahankan tradisi tidak berarti menolak kemajuan.

Di tengah perubahan zaman, NU mengembangkan sebuah pendekatan yang memungkinkan agama tetap memiliki akar tradisional tetapi mampu berdialog dengan modernitas.

Tradisi pesantren juga mengenal khazanah perbedaan pendapat di antara para ulama.

Karena itu, perbedaan tidak selalu dipandang sebagai ancaman.

Perbedaan dapat menjadi bagian dari proses pencarian kebenaran.

Dari sinilah berkembang salah satu karakter penting pemikiran NU:

inklusivitas intelektual.

V. NU DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Ketika bangsa Indonesia memasuki periode perjuangan kemerdekaan, NU tidak berdiri di luar arus sejarah.

Para ulama dan santri ikut menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan tanah air.

Puncaknya terjadi pada Oktober 1945.

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial, para ulama NU berkumpul di Surabaya.

Pada 22 Oktober 1945 lahirlah Resolusi Jihad.

Resolusi tersebut menyerukan kewajiban mempertahankan kemerdekaan dan membela Republik Indonesia.

Seruan tersebut mempunyai dampak besar terhadap mobilisasi masyarakat dan santri.

Hizbullah, Sabilillah, para santri dan rakyat bergerak bersama kekuatan perjuangan lainnya menghadapi ancaman kolonial.

Beberapa minggu kemudian pecahlah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Karena itu, sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran para ulama dan santri.

Resolusi Jihad menjadi salah satu manifestasi penting bahwa bagi NU, mempertahankan kemerdekaan bukan sekadar persoalan politik.

Ia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Dari sinilah lahir sebuah prinsip penting:

hubbul wathan minal iman—cinta tanah air merupakan bagian dari nilai keimanan.

VI. DARI MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN MENUJU MENGISI KEMERDEKAAN

Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir.

Setelah Republik berdiri, tantangan berubah.

Jika pada masa kolonial perjuangan utama adalah membebaskan bangsa dari penjajahan, maka setelah merdeka perjuangannya adalah:

bagaimana membuat kemerdekaan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.

NU kemudian berkontribusi melalui pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat.

Perjuangan berpindah dari medan perang ke medan pembangunan manusia.

Dari senjata menuju sekolah.

Dari pertempuran menuju pendidikan.

Dari mempertahankan wilayah menuju membangun kualitas manusia.

Di sinilah makna pengabdian NU kepada Indonesia mengalami transformasi.

VII. DINAMIKA POLITIK DAN PENGALAMAN SEJARAH

Perjalanan NU tidak selalu berada di luar politik.

Pada 1952 NU menjadi partai politik sendiri dan kemudian berpartisipasi dalam Pemilu 1955.

Dalam periode tersebut NU memainkan peran penting dalam kehidupan politik Indonesia.

Namun pengalaman panjang itu kemudian menghasilkan refleksi mendalam mengenai hubungan agama, organisasi masyarakat dan kekuasaan.

Pada Muktamar Situbondo 1984, NU memutuskan kembali kepada Khittah 1926.

Keputusan tersebut menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah NU.

NU kembali menegaskan dirinya sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah.

Artinya, NU tidak harus menjadi kendaraan perebutan kekuasaan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsa.

Justru kekuatan NU dapat dikembangkan melalui masyarakat:

pendidikan, pesantren, dakwah, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan dan penguatan civil society.

Politik tetap menjadi bagian dari kehidupan warga NU, tetapi organisasi tidak harus menjadikan perebutan kekuasaan sebagai pusat eksistensinya.

Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia:

masyarakat yang kuat tidak selalu harus menjadi negara.

Negara membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, mandiri dan kritis.

VIII. NU, PANCASILA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Salah satu kontribusi besar NU terhadap konsolidasi Indonesia adalah penerimaannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi NU, Indonesia adalah rumah bersama.

Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, bahasa dan tradisi.

Karena itu negara tidak boleh menjadi milik satu kelompok.

Pancasila menjadi titik temu yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama tanpa harus menghapus identitas masing-masing.

Dalam perspektif ini, nasionalisme Indonesia tidak bertentangan dengan Islam.

Seorang Muslim dapat menjadi Muslim yang taat sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang mencintai tanah air.

Agama memberikan nilai moral.

Pancasila memberikan titik temu kebangsaan.

Konstitusi memberikan kerangka kehidupan bernegara.

Dan masyarakat sipil menjaga agar negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Inilah salah satu sumbangan pemikiran NU terhadap pembangunan Indonesia modern.

⸻

IX. GUS DUR DAN PERLUASAN CAKRAWALA PEMIKIRAN NU

Dalam sejarah pemikiran NU modern, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh yang sangat penting.

Gus Dur membawa tradisi pesantren ke ruang dialog dengan persoalan modern:

demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, kebebasan berpikir, kebudayaan, negara dan hubungan antaragama.

Ia menunjukkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus menjadi eksklusif.

Sebaliknya, seseorang dapat mempunyai keyakinan agama yang kuat sekaligus menghormati hak orang lain yang berbeda.

Gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam juga memperlihatkan bahwa Islam dapat berinteraksi secara kreatif dengan kebudayaan lokal.

Islam tidak harus kehilangan identitasnya ketika berinteraksi dengan budaya.

Begitu pula budaya Indonesia tidak harus ditolak hanya karena bukan berasal dari tradisi Arab.

Pemikiran semacam ini memperkuat karakter Islam Indonesia sebagai Islam yang:

religius tetapi terbuka,

berprinsip tetapi toleran,

berakar pada tradisi tetapi mampu berdialog dengan modernitas.

X. NU DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Jika pendidikan adalah proses mencerdaskan bangsa, maka pendidikan pesantren juga memiliki fungsi yang lebih dalam:

membentuk karakter.

Dalam kehidupan pesantren, santri tidak hanya diajarkan apa yang harus diketahui.

Mereka diajarkan bagaimana harus hidup.

Menghormati guru.

Menghargai ilmu.

Hidup sederhana.

Disiplin.

Bekerja sama.

Mandiri.

Menghormati orang lain.

Mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dan menggunakan ilmu untuk pengabdian.

Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting bagi bangsa.

Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki teknologi dan modal.

Negara maju membutuhkan manusia yang mempunyai integritas.

Karena itu, kontribusi NU dalam pembentukan karakter bangsa sesungguhnya jauh lebih luas daripada jumlah sekolah dan pesantren yang dimilikinya.

Ia berada dalam tradisi pendidikan yang menghubungkan:

ilmu → iman → akhlak → tanggung jawab sosial → pengabdian.

XI. NU DAN PEMIKIRAN ISLAM YANG INKLUSIF

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk.

Dalam kondisi seperti itu, agama tidak dapat hanya menjadi sumber identitas kelompok.

Agama harus menjadi sumber etika kehidupan bersama.

Tradisi NU mempunyai modal intelektual untuk memainkan peran tersebut.

Tawassuth—jalan tengah.

Tawazun—keseimbangan.

Tasamuh—toleransi.

I'tidal—keadilan.

Nilai-nilai tersebut memungkinkan seseorang memegang keyakinannya dengan teguh tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain.

Inilah makna penting inklusivitas.

Inklusif bukan berarti kehilangan prinsip.

Inklusif berarti mampu hidup bersama dengan orang yang berbeda tanpa kehilangan identitas sendiri.

Dengan demikian, NU memberikan sebuah model bahwa:

kesalehan pribadi dapat berjalan bersama tanggung jawab sosial;

Islam dapat berjalan bersama demokrasi;

religiusitas dapat berjalan bersama pluralisme;

nasionalisme dapat berjalan bersama keislaman.

XII. NU SEBAGAI KEKUATAN CIVIL SOCIETY

Dalam perjalanan sejarahnya, NU berkembang menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil terbesar di Indonesia.

Jaringannya mencakup pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, koperasi, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga dakwah dan berbagai institusi kemasyarakatan.

Kekuatan tersebut mempunyai arti strategis.

Negara tidak mungkin mengurus seluruh persoalan masyarakat sendirian.

Karena itu negara membutuhkan masyarakat sipil yang kuat.

Dalam konteks inilah NU mempunyai posisi penting sebagai jembatan antara:

agama dan masyarakat,

tradisi dan modernitas,

rakyat dan negara,

identitas keagamaan dan identitas kebangsaan.

XIII. DARI 1926 MENUJU 2045: APA YANG DAPAT DIWARISKAN NU?

Memasuki usia satu abad, NU menghadapi tantangan yang berbeda dari tantangan para pendirinya.

Pada 1926, tantangannya adalah kolonialisme.

Pada 1945, tantangannya adalah mempertahankan kemerdekaan.

Pada era berikutnya, tantangannya adalah membangun negara dan masyarakat.

Kini Indonesia menghadapi tantangan baru:

disrupsi teknologi, artificial intelligence, perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, perubahan demografi, ekstremisme, fragmentasi sosial, dan kompetisi global.

Karena itu pengabdian NU kepada bangsa harus terus berevolusi.

Pesantren harus menjadi pusat keunggulan ilmu.

Pendidikan NU harus menguasai sains, teknologi dan artificial intelligence tanpa kehilangan fondasi akhlak.

Generasi muda NU harus mampu menjadi ilmuwan, teknokrat, pengusaha, profesional dan pemimpin global.

Ekonomi umat harus berkembang dari ekonomi bertahan hidup menuju ekonomi produktif dan kompetitif.

Dan tradisi inklusif NU harus menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan Indonesia.

XIV. DARI HUBBUL WATHAN MENUJU HUMAN CAPITAL INDONESIA

Jika generasi pendiri NU memberikan pelajaran bahwa cinta tanah air adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan, maka generasi sekarang mempunyai tugas untuk menerjemahkan cinta tanah air ke dalam bentuk baru.

Cinta tanah air pada abad ke-21 berarti:

menciptakan ilmu pengetahuan;

menciptakan lapangan kerja;

membangun teknologi;

mengurangi kemiskinan;

meningkatkan kualitas pendidikan;

menjaga lingkungan;

melawan korupsi;

membangun institusi yang bersih;

dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat di dunia.

Dengan demikian, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti pada simbol.

Ia harus menghasilkan kemajuan nyata bagi rakyat.

XV. NU DAN INDONESIA EMAS 2045

Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih daripada pertumbuhan ekonomi.

Indonesia membutuhkan manusia yang:

cerdas tetapi berkarakter;

religius tetapi inklusif;

nasionalis tetapi terbuka terhadap dunia;

modern tetapi tidak kehilangan akar budaya;

kompetitif tetapi tetap memiliki solidaritas sosial.

Dalam konteks inilah warisan sejarah NU menjadi sangat relevan.

NU memiliki pengalaman hampir satu abad dalam menghubungkan:

agama dengan kebangsaan,

pendidikan dengan karakter,

tradisi dengan modernitas,

identitas dengan inklusivitas,

masyarakat dengan negara.

Warisan tersebut bukan hanya milik warga NU.

Ia merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan sosial Indonesia.

XVI. HARAPAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MAJEMUK KEPADA NU

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, kami memandang perjalanan Nahdlatul Ulama bukan hanya sebagai perjalanan sebuah organisasi keagamaan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun dari keberagaman. Di dalamnya hidup berbagai agama, kepercayaan, suku, etnis, bahasa, budaya, tradisi, serta berbagai pandangan politik dan pemikiran.

Karena itu, Indonesia membutuhkan kekuatan-kekuatan sosial yang mampu menjadi perekat, bukan pemisah; menjadi jembatan, bukan tembok; menjadi sumber kesejukan, bukan sumber pertentangan.

Dalam konteks itulah kami menaruh harapan kepada NU.

Harapan tersebut bukan karena NU harus menjadi wakil seluruh masyarakat Indonesia, melainkan karena sejarah NU telah memberikan contoh bahwa kecintaan terhadap agama dapat berjalan bersama kecintaan terhadap tanah air, dan kekuatan keagamaan dapat diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

⸻

Bangsa dan Negara sebagai Rumah Bersama

Salah satu warisan terpenting para pendiri NU adalah cara mereka memandang hubungan antara Islam, masyarakat dan tanah air.

Para ulama pendiri NU tidak menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.

Ketika kemerdekaan Indonesia terancam, mereka tidak bertanya terlebih dahulu:

"Apa keuntungan NU?"

Mereka bertanya:

"Bagaimana Republik Indonesia harus dipertahankan?"

Resolusi Jihad 1945 menjadi salah satu contoh historis paling kuat.

Para ulama dan santri bergerak mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, bukan untuk mendirikan negara bagi satu golongan, melainkan untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Di sinilah terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kebangsaan hari ini.

Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Organisasi boleh mempunyai kepentingan.

Partai politik boleh mempunyai kepentingan.

Kelompok agama boleh mempunyai kepentingan.

Masyarakat boleh mempunyai kepentingan.

Tetapi semuanya harus menemukan batas akhirnya pada kepentingan yang lebih besar:

kepentingan Indonesia.

⸻

Dari "Apa untuk Kami?" Menjadi "Apa yang Dapat Kami Berikan untuk Indonesia?"

Mungkin inilah semangat yang perlu terus diwariskan dari generasi pendiri NU kepada generasi berikutnya.

Dalam kehidupan berbangsa, pertanyaan yang paling penting bukan hanya:

"Apa yang dapat negara berikan kepada kita?"

Tetapi:

"Apa yang dapat kita berikan kepada negara?"

Bukan hanya:

"Apa yang dapat bangsa berikan kepada kelompok kita?"

Tetapi:

"Apa yang dapat kelompok kita berikan kepada bangsa?"

Inilah makna pengabdian.

Dan sejarah NU menunjukkan bahwa pengabdian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalan:

melalui pendidikan;

melalui dakwah;

melalui perjuangan kemerdekaan;

melalui pelayanan sosial;

melalui kesehatan;

melalui pemberdayaan ekonomi;

melalui pembentukan karakter;

melalui pengembangan ilmu pengetahuan;

dan melalui perjuangan menjaga persatuan bangsa.

⸻

Harapan Pertama: NU Tetap Menjadi Rumah Besar Moderasi Indonesia

Kami berharap NU terus mempertahankan tradisi tawassuth, tawazun, tasamuh dan i'tidal.

Di tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi, bangsa Indonesia membutuhkan suara yang mampu mengatakan:

berbeda bukan berarti bermusuhan.

Perbedaan agama tidak harus melahirkan kebencian.

Perbedaan politik tidak harus menghancurkan persaudaraan.

Perbedaan pilihan tidak harus menghapus rasa sebangsa.

Dan perbedaan pemikiran tidak harus berakhir pada saling meniadakan.

Kami berharap NU tetap menjadi salah satu kekuatan yang menjaga ruang tengah bangsa.

Bukan ruang yang kehilangan prinsip, tetapi ruang yang memungkinkan berbagai kelompok hidup bersama dalam penghormatan dan keadilan.

⸻

Harapan Kedua: NU Menjadi Penjaga Persatuan Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan sangat beragam.

Keberagaman tersebut sekaligus merupakan kekuatan dan kerentanan.

Apabila dikelola dengan baik, keberagaman menjadi energi bangsa.

Tetapi apabila dieksploitasi untuk kepentingan politik, ekonomi atau kekuasaan, keberagaman dapat berubah menjadi sumber konflik.

Karena itu kami berharap NU terus mengambil peran sebagai penjaga kohesi sosial bangsa.

NU memiliki jaringan sosial yang sangat luas.

Pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, ulama, kiai, santri, perempuan, pemuda dan berbagai organisasi sosialnya merupakan modal sosial yang sangat besar.

Modal tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk memperkuat organisasi, tetapi juga untuk memperkuat Indonesia

Harapan Ketiga: NU Mendahulukan Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Kekuasaan

Sejarah NU memberikan pelajaran yang sangat menarik.

NU pernah masuk ke dalam politik praktis.

NU juga pernah menjadi partai politik.

Namun pengalaman sejarah tersebut akhirnya melahirkan Khittah 1926.

Pelajaran penting dari perjalanan tersebut adalah bahwa kekuatan sosial-keagamaan tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan untuk dapat memengaruhi arah bangsa.

Bahkan masyarakat sipil yang kuat sering kali justru diperlukan untuk mengingatkan kekuasaan.

Karena itu kami berharap NU:

dekat dengan negara, tetapi tidak kehilangan independensinya;

berdialog dengan pemerintah, tetapi tetap mampu memberikan kritik;

mendukung kebijakan yang baik, tetapi berani mengingatkan ketika terjadi penyimpangan;

tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi mitra kritis kekuasaan.

Kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak menghilangkan fungsi moral masyarakat sipil.

Justru semakin besar kedekatan dengan pusat kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk memastikan kekuasaan digunakan bagi kepentingan rakyat.

Harapan Keempat: NU Memimpin Gerakan Pencerdasan Bangsa

Jika dahulu pesantren berjuang mencerdaskan masyarakat dalam kondisi kolonial, maka hari ini tantangannya jauh lebih besar.

Indonesia memasuki era artificial intelligence, digitalisasi, bioteknologi, ekonomi berbasis pengetahuan dan kompetisi global.

Karena itu kami berharap pesantren dan lembaga pendidikan NU tidak hanya menjadi pusat pengajaran agama, tetapi juga menjadi:

pusat ilmu pengetahuan;

pusat riset;

pusat teknologi;

pusat inovasi;

pusat kewirausahaan;

dan pusat pembentukan manusia unggul Indonesia.

Santri masa depan tidak cukup hanya menguasai kitab.

Mereka juga harus mampu menguasai:

sains,

teknologi,

ekonomi,

bahasa internasional,

digitalisasi,

artificial intelligence,

dan pengetahuan global.

Tetapi semua itu harus dibangun di atas fondasi:

iman, akhlak, integritas dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, NU dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan human capital Indonesia.

Harapan Kelima: Memperkuat Karakter Bangsa

Indonesia membutuhkan manusia pintar.

Tetapi Indonesia lebih membutuhkan manusia pintar yang jujur.

Kita membutuhkan manusia yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak kehilangan rasa malu ketika melakukan korupsi.

Kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, tetapi tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Kita membutuhkan pengusaha yang sukses, tetapi tidak mengeksploitasi masyarakat.

Kita membutuhkan birokrat yang profesional, tetapi tidak menjadikan jabatan sebagai sumber keuntungan pribadi.

Dalam hal ini tradisi pesantren memiliki warisan yang sangat berharga:

adab sebelum ilmu,

akhlak bersama kecerdasan,

pengabdian bersama pengetahuan.

Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi bagian dari kontribusi NU bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Harapan Keenam: NU Menjadi Jembatan Antaragama dan Antargolongan

Sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk, kami berharap NU terus memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya.

Bukan dengan meminta setiap orang meninggalkan keyakinannya.

Justru sebaliknya.

Kita dapat tetap teguh dengan keyakinan masing-masing sambil mengakui bahwa orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup, beribadah dan berkembang.

Inilah inti dari masyarakat demokratis.

Kita tidak harus menjadi sama untuk dapat hidup bersama.

Kita cukup menjadi:

saling menghormati,

saling melindungi,

saling bekerja sama,

dan saling memberikan ruang.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran inklusif semacam ini bukan kelemahan.

Ia merupakan kekuatan strategis bangsa.

Harapan Ketujuh: NU Menjadi Penjaga Etika Kekuasaan

Bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi.

Indonesia membutuhkan good governance.

Kita membutuhkan kekuasaan yang:

jujur,

adil,

transparan,

akuntabel,

profesional,

dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu kami berharap NU tidak hanya berbicara tentang kesalehan individu, tetapi juga memperjuangkan kesalehan sosial dan etika publik.

Korupsi bukan hanya persoalan hukum.

Korupsi adalah persoalan moral.

Penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya persoalan administrasi.

Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Ketidakadilan bukan hanya persoalan ekonomi.

Ia adalah persoalan moral dan kemanusiaan.

Karena itu suara moral NU akan sangat penting apabila diarahkan kepada:

pemberantasan korupsi,

penegakan hukum yang adil,

pemerintahan yang bersih,

perlindungan masyarakat miskin,

dan penguatan institusi demokrasi.

Harapan Kedelapan: NU Tidak Kehilangan Tradisi Intelektualnya

Kami juga berharap NU tidak hanya menjadi organisasi besar secara jumlah, tetapi juga besar secara pemikiran.

Bangsa Indonesia membutuhkan ulama yang mampu berdialog dengan ilmuwan.

Membutuhkan kiai yang memahami persoalan ekonomi.

Membutuhkan intelektual yang memahami agama.

Membutuhkan generasi muda yang mampu menghubungkan pesantren dengan dunia global.

Karena itu tradisi bahtsul masail, kajian kitab dan tradisi intelektual pesantren perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab persoalan abad ke-21.

Pertanyaan yang dihadapi umat dan bangsa sekarang sudah berubah:

Bagaimana etika artificial intelligence?

Bagaimana masa depan pekerjaan?

Bagaimana menghadapi perubahan iklim?

Bagaimana ekonomi digital harus diatur?

Bagaimana menjaga privasi manusia?

Bagaimana menghadapi ketimpangan?

Bagaimana etika bioteknologi?

Bagaimana hubungan agama dan negara dalam demokrasi modern?

NU memiliki tradisi intelektual yang panjang.

Tantangannya adalah membawa tradisi tersebut memasuki persoalan masa depan.

XVII. HARAPAN TERBESAR: TETAP MENJADI KEKUATAN UNTUK INDONESIA

Pada akhirnya, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, harapan kami kepada NU sederhana tetapi mendasar:

tetaplah menjadi kekuatan untuk Indonesia.

Jangan biarkan kebesaran organisasi mengalahkan kebesaran bangsa.

Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan negara.

Jangan biarkan politik kekuasaan mengalahkan suara moral.

Dan jangan biarkan modernitas membuat kita kehilangan akar nilai dan akhlak.

Warisan terbesar para pendiri NU bukan hanya sebuah organisasi.

Warisan terbesar mereka adalah semangat pengabdian.

Ketika bangsa membutuhkan kemerdekaan, mereka hadir.

Ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, mereka membangun pesantren dan madrasah.

Ketika masyarakat membutuhkan pembinaan moral, mereka berdakwah.

Ketika bangsa menghadapi ancaman, mereka menyerukan pembelaan terhadap tanah air.

Dan ketika Indonesia membutuhkan persatuan, mereka ikut menjaga rumah bersama.

Semangat itulah yang perlu terus dilanjutkan.

DARI KHASANAH NU UNTUK SELURUH INDONESIA

Kami berharap NU tidak hanya menjadi organisasi besar milik warga NU.

Kami berharap NU menjadi kekuatan moral yang manfaatnya dirasakan seluruh Indonesia.

Karena Indonesia bukan hanya milik satu organisasi.

Indonesia adalah milik seluruh rakyat.

NU memiliki identitas keislamannya.

Kelompok lain memiliki identitasnya.

Tetapi di atas seluruh identitas tersebut terdapat satu identitas bersama yang jauh lebih besar:

INDONESIA.

Di situlah semangat para pendiri NU harus terus ditempatkan.

Islam adalah sumber nilai.

Ilmu adalah sumber daya.

Akhlak adalah fondasi.

Pancasila adalah titik temu kebangsaan.

NKRI adalah rumah bersama.

Dan rakyat Indonesia adalah tujuan pengabdian.

PENUTUP: MENJAGA WARISAN, MENJAWAB MASA DEPAN

Hampir satu abad perjalanan NU telah menunjukkan bahwa organisasi dapat berubah mengikuti zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Dari pesantren menuju organisasi.

Dari organisasi menuju perjuangan kebangsaan.

Dari perjuangan menuju kemerdekaan.

Dari kemerdekaan menuju pendidikan.

Dari pendidikan menuju pembentukan karakter.

Dari politik menuju penguatan masyarakat sipil.

Dan dari tradisi menuju pemikiran yang mampu berdialog dengan modernitas.

Kini Indonesia memasuki babak baru.

Tantangan bangsa tidak lagi hanya mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan.

Tantangan kita adalah mempertahankan kedaulatan, persatuan, keadilan, demokrasi dan martabat manusia Indonesia di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

Karena itu, harapan masyarakat Indonesia kepada NU bukan agar NU menjadi semakin kuat untuk dirinya sendiri.

Harapannya adalah agar NU semakin kuat untuk memberikan manfaat bagi bangsa.

Sebagaimana semangat para pendirinya:

ketika bangsa membutuhkan perjuangan, NU hadir;
ketika rakyat membutuhkan pendidikan, NU mengabdi;
ketika masyarakat membutuhkan keteladanan, NU memberikan nilai;
dan ketika Indonesia membutuhkan persatuan, NU berdiri bersama Indonesia.

Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya.

Sebab pada akhirnya, kebesaran sebuah organisasi tidak diukur hanya dari besarnya jumlah anggota, luasnya jaringan atau kuatnya pengaruh politik.

Kebesaran sebuah organisasi diukur dari:

seberapa besar manfaatnya bagi manusia,

seberapa besar jasanya bagi bangsa,

seberapa kuat ia menjaga persatuan,

dan seberapa tulus ia mengabdikan kekuatannya untuk negara.

Maka memasuki satu abad perjalanan NU, harapan kita adalah agar semangat para pendiri itu tidak pernah hilang:

Mendahulukan kepentingan bangsa.
Mengabdi kepada negara.
Mencerdaskan rakyat.
Menjaga persatuan.
Menegakkan keadilan.
Merawat keberagaman.
Dan bersama-sama membangun Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan bermartabat.

Karena pada akhirnya:

NU adalah bagian dari Indonesia, dan pengabdian terbaik NU adalah ketika kebesaran NU menjadi bagian dari kebesaran Indonesia.

Dari ulama untuk umat.
Dari pesantren untuk bangsa.
Dari perjuangan untuk kemerdekaan.
Dari ilmu untuk pencerdasan.
Dari akhlak untuk peradaban.
Dan dari NU untuk Indonesia.

Rel

Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall 2026

admin — Fri, 28 Aug 2026 09:55:00 +0700+0700

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Cegah Karhutla : Kapolres Asahan Ajak Masyarakat Bergotong Royong Jaga Hutan dan Lahan, Tolak Cara Bakar!

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:56:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh warga Kabupaten Asahan. Menyadari hal tersebut, Kepolisian Resor Asahan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla di bumi Asahan.

Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., Kamis (27/8/2026) menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran setiap individu. Ia mengimbau masyarakat agar sama sekali tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah, serta tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Praktik yang sering dianggap sepele ini ternyata dapat memicu kobaran api yang sulit dikendalikan dan berujung pada kerugian besar.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Asahan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Api kecil yang dianggap sepele dapat berkembang menjadi kebakaran besar yang merugikan masyarakat serta merusak lingkungan," ujar Kapolres Asahan.

Pencegahan Karhutla, lanjutnya, bukan hanya tugas pemerintah maupun aparat keamanan semata. Keberhasilan menjaga hutan dan lahan sangat bergantung pada gotong royong dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila masyarakat melihat adanya titik api, pembakaran lahan, maupun aktivitas berpotensi Karhutla, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan sampai tindakan membakar lahan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Mari kita utamakan keselamatan bersama dan menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang," katanya.

Polres Asahan pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi mudah terbakar, terlebih saat kondisi cuaca cenderung kering. Masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan terkait potensi Karhutla melalui layanan darurat Kepolisian Call Center 110

"Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita peduli, cegah dan lindungi lingkungan agar Kabupaten Asahan tetap aman, nyaman, sehat dan lestari bagi seluruh masyarakat," pungkas AKBP Adi Dharma Pramudhita. (tec)

PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:52:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melalui kunjungan silaturahmi General Manager PLN UIP SBU beserta jajaran ke Kantor Kejati Aceh, Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Aceh.

Kunjungan yang mengusung semangat Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 tersebut dihadiri General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto bersama jajaran, di antaranya Senior Manager PPK Reza Pane, Senior Manager Operasi Konstruksi 2 Rizal Hikmahtiar, Manajer Unit Pelaksana Proyek (MUPP) SBU 1 Bondan Pakso Dandu, MUPP SBU 2 Irsyad Ardhi, Asman Komunikasi & TJSL Khairul Zaman Nasution, Asman Keuangan, Perizinan, Pertanahan dan Umum UPP SBU 1 Andhono Yekti, serta Senior Officer Perizinan dan Komunikasi Aditya Gustamediano.

Sementara dari Kejati Aceh hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nilawati, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Umar Assegaf, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah menyampaikan komitmen Kejati Aceh untuk terus membangun sinergi dengan PLN, khususnya dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

"Saya merupakan putra daerah, sehingga ada kepentingan besar terhadap kemajuan Aceh dan ada rasa memiliki. Dengan demikian, apabila terdapat persoalan di lapangan, pendekatan dan penyelesaiannya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah,"ungkap Teuku Rahmatsyah.

Menurutnya, pemulihan sistem ketenagalistrikan perlu berjalan seiring dengan program strategis pemerintah. Karena itu, koordinasi sejak awal dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, termasuk yang berkaitan dengan aspek pertanahan.

"Ke depan, mari sama-sama kita pikirkan bagaimana mempercepat recovery pascabencana, termasuk persoalan lahan, sehingga proses pengecekan maupun pengukuran di lapangan tidak perlu dilakukan berulang. Koordinasi dengan kementerian juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan pembangunan jalur transmisi oleh PLN," jelasnya.

Menanggapi dukungan tersebut, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menyampaikan bahwa PLN saat ini masih fokus pada proses pemulihan sejumlah jalur transmisi yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Aceh, di antaranya jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen, 150 kV Bireuen–Peusangan, serta 150 kV Pangkalan Brandan–Langsa.

"Saat ini PLN masih dalam tahap recovery pascabencana pada sejumlah jalur transmisi 150 kV yang masih menjadi backbone sistem kelistrikan Aceh. Untuk mencegah gangguan besar pada sistem kelistrikan kembali terjadi, PLN terus melakukan penguatan sistem, baik dari sisi barat maupun timur Aceh," ujar Rizki.

Ia menjelaskan, dari sisi barat, penguatan sistem dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Banda Aceh hingga Subulussalam. Salah satu tahapan pentingnya adalah penyelesaian pembebasan lahan tapak tower jalur transmisi 150 kV Tapaktuan–Subulussalam.

Sementara dari sisi timur, PLN tengah menyiapkan penguatan sistem melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 275 kV, termasuk SUTET 275 kV Sigli–Arun dan Arun–Pangkalan Susu yang secara keseluruhan mencapai hampir 1.000 tower. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari backbone sistem kelistrikan yang lebih andal di Sumatera Bagian Utara.

"Dengan masih banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di UIP SBU, kami sangat mengharapkan pendampingan dari Kejati Aceh dalam mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Dukungan ini tentunya menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rizki.

Rizki juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan Kejati Aceh kepada PLN melalui UPP SBU 1. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi semakin penting mengingat sistem kelistrikan Aceh memiliki keterkaitan dengan keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, MUPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu menyampaikan gambaran konkret kebutuhan pendampingan di tingkat pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa dukungan Kejati Aceh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kerja UPP SBU 1 dapat berjalan sesuai target.

"Sesuai yang telah disampaikan Bapak General Manager dan selaras dengan RUPTL 2025–2034, penguatan sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara, khususnya di wilayah kerja UPP SBU 1, ke depan akan diperkuat melalui pembangunan SUTET 275 kV Sigli–Arun,"ujar Bondan.

Bondan menambahkan, kerja sama yang telah terjalin dalam proses recovery jalur transmisi 150 kV Arun–Bireuen memberikan dampak positif terhadap kelancaran pembangunan di lapangan. Sementara untuk jalur transmisi 150 kV Bireuen–Peusangan, proses pembangunan masih terus berjalan dan membutuhkan dukungan dalam tahapan pengumuman nilai kompensasi Right of Way (ROW).

Pertemuan tersebut turut menekankan pentingnya konsinyering dan koordinasi lintas bidang maupun lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai aspek yang bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui sinergi antara PLN dan Kejati Aceh, PLN UIP SBU berharap proses pembangunan maupun pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan semakin efektif, sekaligus mendukung terwujudnya sistem kelistrikan yang lebih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi di Aceh serta Sumatera Bagian Utara. (C04)

Wawako Tanjungbalai Ikuti Penandatanganan MoU Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf

admin — Fri, 28 Aug 2026 00:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengikuti secara daring penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut berlangsung dari Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (27/8/2026), dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat legalisasi serta memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Sumatera Utara.

Penandatanganan MoU tingkat Provinsi Sumatera Utara dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, PKS dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama para pihak terkait sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di daerah.

Acara tersebut turut dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution bersama jajaran Pemprov Sumut dan pihak terkait.

Di Kota Tanjungbalai, Wawako Muhammad Fadly Abdina mengikuti kegiatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai Ahmad Sofian.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama dan BWI, diharapkan seluruh aset tanah wakaf dapat tertata dan memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring. (eko)

Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:47:00 +0700+0700

JOMBANG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Muktamar ke-35 NU mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Forum permusyawaratan tertinggi NU ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus merumuskan arah perjuangan dan pengabdian NU ke depan.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut jajaran pengurus NU dan para peserta muktamar. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan lagu Syubbanul Wathon.

Nuansa religius semakin kuat ketika rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa sebagai pembuka rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar, Syaifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan forum tersebut diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peserta resmi berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), lebih dari 550 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta 33 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Namun, kemeriahan muktamar tidak hanya datang dari peserta resmi. Puluhan ribu warga Nahdliyin diperkirakan turut memadati Jombang untuk menyaksikan dan mengikuti momentum besar tersebut.

Syaifullah menyebut sedikitnya 50 ribu rombongan "romlah" atau rombongan lillahi ta'ala diperkirakan hadir dari berbagai penjuru Indonesia.

Mereka datang dengan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, bus hingga kendaraan pribadi. Sebagian datang secara berkelompok, sementara lainnya memilih hadir seorang diri.

"Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi NU sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun kehidupan kebangsaan. Karena itu, Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda internal organisasi, tetapi juga memiliki arti penting bagi perjalanan kehidupan umat dan bangsa.

Presiden kemudian secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU.

"Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian disambut dengan prosesi penabuhan bedug oleh Presiden sebagai tanda dimulainya secara resmi Muktamar ke-35 NU.

Dengan dibukanya muktamar, seluruh peserta selanjutnya memasuki rangkaian persidangan untuk membahas berbagai agenda organisasi, mulai dari evaluasi, program kerja, arah kebijakan hingga rekomendasi NU untuk kepentingan umat dan bangsa.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas juga menjadi panggung penting bagi Nahdliyin untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat khidmah NU di tengah perubahan zaman.

Dengan puluhan ribu warga yang hadir dan keterlibatan struktur NU dari berbagai wilayah hingga luar negeri, forum ini diharapkan tidak berhenti pada pergantian atau penguatan kepemimpinan organisasi, tetapi menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang benar-benar menjawab kebutuhan umat serta memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa.

Disaksikan Forkopimda Sumut Kakan Kemenag, BPN, Kejari dan BWI Deli Serdang Teken kesepahaman

admin — Thu, 27 Aug 2026 21:36:00 +0700+0700

Medan - Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kejaksaan Negeri serta Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Deli Serdang teken nota percepatan pendaftaran tanah Wakaf, di Aula Raja Inal, lantai II kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (27/8), sekira pukul 14.30 Wib.
Penandatanganan ini disaksikan Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), diantaranya, Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution, Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumut, Ahmad Qosbi Nasution, ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, Sholahuddin serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) , Muhibuddin.
Sebelumnya, Boby Nasution dalam sambutannya mengatakan, sedikitnya ada 14 ribu lokasi Wakaf, baik dalam bentuk sebidang tanah, atau bangunan yang ada diseluruh provinsi Sumatera Utara. Namun sayangnya, hanya sedikit sekali yang sudah terdata secara administrasi tentang status wajahnya. Sehingga tak jarang memunculkan persoalan dimasa mendatang. "Karenanya, dengan nota kesepahaman ini, dimasa mendatang, hendaknya tidak ada muncul masalah. Sehingga, pemberi Wakaf benar bisa merasakan manfaat darinya, "ujar Gubernur.
Hmpir senada, Kejatisu, Muhibuddin mendapat informasi, setidaknya ada dua lokasi Wakaf di kota Medan, yang saat ini muncul dan jadi persoalan. Karenanya kegiatan ini bisa jadi solusi.
Kakan Kemenag Deliserdang, DR Saripuddin Daulay SAg MPd pada wartawan menegaskan, dengan adanya nota kesepahaman ini persoalan Wakaf bisa diatasi. " Untuk itu kita minta KUA sejajaran di Kabupaten Deli Serdang menjemput bola untuk membantu percepatan pembuatan akta Wakaf yang nantinya akan dikeluarkan oleh BPN, "urainya.

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

admin — Thu, 27 Aug 2026 19:29:00 +0700+0700

SUMATERA UTARA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan legalisasi tanah wakaf yang hingga kini masih banyak belum memiliki sertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Sumatera Utara. Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala BPN Sumut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset tanah yang telah diwakafkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan legalitas yang jelas, tanah wakaf juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Langkah ini penting untuk memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Bobby.

Menurutnya, pengelolaan tanah wakaf tidak cukup hanya berhenti pada aspek legalitas. Pemprov Sumut juga mendorong agar aset wakaf dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kepentingan umat.

"Kami juga ingin tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk kepentingan umat," katanya.

Bobby juga menyatakan kesiapannya untuk turut mendorong peningkatan kapasitas para nazhir atau pengelola wakaf di Sumatera Utara. Ia bahkan menyatakan siap menjadi ayah asuh bagi para nazhir wakaf sebagai bentuk dukungan agar pengelolaan aset wakaf semakin profesional dan manfaatnya semakin luas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama, serta pemerintah kabupaten/kota, percepatan sertifikasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset wakaf sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang lebih produktif bagi masyarakat Sumatera Utara.rel

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

admin — Thu, 27 Aug 2026 19:17:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.

Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun, setara 24,22%, dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun. Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," jelasnya.

Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.rel

Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare, Ini Kata Gibson Panjaitan

admin — Thu, 27 Aug 2026 18:58:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengoptimalkan daerah irigasi yang belum produktif untuk meningkatkan luas lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Pada 2026, Pemprov Sumut menangani 21 daerah irigasi dengan target menambah sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut Gibson Panjaitan mengatakan, untuk mendukung penataan dan optimalisasi tersebut, Pemprov Sumut mengusulkan anggaran sebesar Rp489 miliar. Dengan program tersebut, luas lahan pertanian produktif yang saat ini sekitar 36.000 hektare ditargetkan meningkat hingga sekitar 41.000 hektare.

"Kita mengusulkan anggaran Rp489 miliar, kita sudah bisa menata, tahun ini kita menangani 21 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 hektare, bertambah 5.050 hektare lagi, kita berharap, ke depan maka lahan produktif pertanian kita dari 36.000 hektare akan bertambah 5.050 hektare akan mencapai 41 ribu hektare," kata Gibson pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Gibson, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah irigasi di Sumut yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dari total potensi irigasi permukaan maupun rawa yang mencapai lebih dari 100.000 hektare, baru sekitar 30% atau 36.000 hektare yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat.

Berbagai program irigasi tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sumut. Di antaranya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pada Daerah Irigasi (DI) Secanggang di Batang Serangan, Langkat; peningkatan DI Batunadua, Kota Padangsidimpuan; rehabilitasi saluran dan bangunan pembawa di DI Sipirok, Tapanuli Selatan; serta rehabilitasi Bendung III DI Padang Garugur Kiri/Kanan di Kabupaten Padanglawas Utara.

Selanjutnya, peningkatan jaringan irigasi permukaan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo, peningkatan saluran di DI Aek Sibundong, Kabupaten Humbang Hasundutan, pembangunan Bendung DI Aek Sarula, Kabupaten Tapanuli Utara, rehabilitasi saluran DI Simok-Mok, Kabupaten Tapanuli Utara, serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Serdangbedagai.

Program lainnya meliputi peningkatan dan rehabilitasi saluran pada sejumlah DI di Kabupaten Simalungun; rehabilitasi bendung pada DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong, dan DI Tanjung Muda di Kabupaten Batubara; rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada DI Serbangan di Kabupaten Asahan; serta rehabilitasi saluran pada DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal.

"Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan," kata Gibson. rel

Kehabisan Uang Beli Sabu Motif Driver Taksi Online Dibunuh

admin — Thu, 27 Aug 2026 18:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumut mengungkapkan, kebutuhan terhadap sabu-sabu menjadi motif pembunuhan berencana driver taksi online yang jenazahnya ditemukan di perkebunan tebu Buluh Cina Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang.

Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak mengungkapkan itu saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (27/08/26).

Dalam penjelasannya, Cornelis M Simanjuntak menyebutkankan, pengungkapan kasus pembunuhan itu berdasarkan LP/B/264/VIII/2026/Polsek Hamparan Perak/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumut tanggal 13 Agustus 2026.

Pada Kamis, 13 Agustus 2026 itu ditemukan mayat pria di Jalan Segitiga Dusun 22, Desa Buluh Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang sekira pukul 20:50 Wib.

Korban diketahui bernama Ryan Alamsyah (25), warga Jalan Setia Luhur Linkungan 11, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia yang tengah menunggu panggilan kerja di Pelayaran.

Penemuan mayat tersebut sempat membuat heboh warga sekitar, dan ramai diberitakan media sosial. Namun tak lama setelah penemuan mayat, atau sekira 8 jam, polisi berhasil menangkap dua tersangka pelaku.

Keduanya adalah, AP (27), warga Selesai, Kabupaten Langkat, berperan sebagai otak pelaku perencanaan pembunuhan dan menjual mobil korban, sertaGPN (29), warga Jalan Karya Bakti, Medan Polonia, berperan memesan ojol dan eksekutor. Keduanya ditangkap, Kamis (14/8/2026) di salah penginapan Jalan Panglima Denai, Medan Amplas.

Dikatakan Cornelis, sebelum melakukan pembunuhan, tersangka AP dan GPM pada Rabu sekira pukul 17:00 Wib
menggunakan sabu-sabu di salah satu warung internet di Jalan Ngumban Surbakti. Namun pada pukul 19:00 Wib sabu-sabu digunakan keduanya habis, sehingga keduanya keluar dari warnet berencana menjual Hp milik GPM, namun tidak laku,.

"Karena uang tidak ada lagi, keduanya berencana merampok driver taksi online, memesan tujuan ke Belawan, pada Kamis (13/8/2026) sekira pukul 01:00 Wib, di simpang Pos Jalan Ngumban Surbakti," terang Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak didampingi Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan, Kasubdit III Jatanras Kompol Jama Kita Purba dan pejabat lainnya.

Pada pemesanan pertama, kedua tersangka mengcancel karena melihat foto profil driver yang 'tegap' dan seperti aparat. Kemudian, tersangka memesan Maxim atas nama Ramadhan Alam (aplikasi orang tua korban).

Sekira pukul 02:00 Wib korban Ryan Alamsyah datang mengendarai Mobil Daihatsu Ayla warna putih BK 1740 ADR. Kedua tersangka sempat bertanya kenapa berbeda foto, lalu korban menjawab dia menggunakan aplikasi orang tuanya.

Kedua tersangka masuk mobil, GPM duduk disamping korban dan AP duduk di belakang sambil memegang tali pinggang untuk menjerat leher korban.

Dalam perjalanan menuju Belawan, tersanga GPM minta berhenti pura-pura mau kencing. Saat itulah AP menjerat leher korban, lalu GPM membantu melakukan pemukulan hingga korban tewas. Selanjutnya korban diikat, dan dibuang ke perkebunan tebu Buluh Cina.

Kedua tersangka kemudian menjual mobil ke penadah seharga Rp17 juta. Cornelis mengatakan, penadah P dan In sudah ditangkap, saat ini dalam proses penyidikan.

Terhadap kedua tersangka akan dijerat Pasal 459 Subs Pasal 458 dan atau Pasal 479 ayat (3) Jo Pasal 591 Jo Pasal 20, 21 UU No. 1/2023 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, seumur hidup atau pidana.penjara 20 tahun(W05).

19 Kg Sabu Diselundupkan di Mobil Pengangkut Kambing

admin — Thu, 27 Aug 2026 17:49:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Berbagai cara dilakukan pelaku narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya agar terhindar dari penindakan petugas.

Tim Khusus (Timsus) Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap peredaran sabu di Rest Area Jalan Tol Binjai-Langsa, Kabupaten Langkat pada Jum'at (24/72026) lalu.

"Modusnya barang bukti sabu seberat 19 kilogram diselundupkan menggunakan mobil L-300 yang membawa kambing," ujar Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Kamis (27/08/26).

Dia menyebutkan, personel juga mengamankan dua orang berinisial SB (51), Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan AS alias Farid (22), warga Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

"Kedua orang yang ditangkap itu berperan sebagai kernet dan sopir," sebutnya.

Tersangka SB mengaku barang bukti narkoba itu miliknya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Aceh Timur atas suruhan seseorang berinisial JK.

"Sabu seberat 19 kg itu dibawa dari Aceh yang rencananya akan dikirim ke Kota Pekanbaru dan Lampung," ujar Andy.

Kedua tersangka dijanjikan upah sebesar Rp100 juta apabila berhasil mengantarkan barang bukti narkoba itu kepada pemesannya.

Dia menambahkan, terhadap kedua pelaku bersama barang bukti sabu itu telah diamankan di Mapolda Sumut guna diproses hukum.

"Kasus penyelundupan sabu menggunakan mobil yang membawa kambing itu merupakan modus baru. Sementara personel masih mengembangkan peredaran narkotika itu untuk menangkap jaringan lainnya," pungkasnya.(W05)

Peringati Maulid Nabi 1448 H, Bobby Nasution Minta ASN Wujudkan Keteladanan Rasulullah

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:38:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun langkah konkret sesuai bidang tugas masing-masing, agar nilai-nilai keteladanan tersebut tidak berhenti pada peringatan seremonial.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (27/8/2026).

"Setiap tahun kita bicara tentang meneladani Rasulullah dalam pelayanan dan pekerjaan. Namun, hal itu kadang sulit dinilai. Saya minta setiap OPD dibagi tugasnya secara jelas, apa langkah konkret meneladani Rasulullah yang bisa diterapkan, sehingga benar-benar terealisasi," ujar Bobby di hadapan para ASN.

Dalam arahannya, Bobby juga mengajak seluruh pihak memaknai pembangunan masjid sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Menurutnya, masjid tidak hanya memiliki fungsi fisik sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus dihidupkan melalui fungsi sosial dan pemakmurannya di tengah masyarakat.

Bobby juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para qari di Sumut. Ia mendorong adanya pemberian insentif yang lebih layak bagi imam dan qari di 33 kabupaten/kota, agar mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik.

"Jangan sampai qari kita kalah pendapatannya dari petugas keamanan. Jangan sampai karena alasan ekonomi, potensi para qari justru terabaikan. Pemerintah Provinsi harus hadir memberikan apresiasi dan insentif yang layak," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bobby mengingatkan seluruh ASN Pemprov Sumut untuk bekerja dengan empati dan tidak menjadi pemicu keresahan di tengah masyarakat. Pesan tersebut ditujukan kepada ASN yang bertugas di lapangan maupun mereka yang menjalankan pekerjaan di balik meja.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut juga diisi tausiyah oleh Ustaz Mulkan Azhima. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Ia menekankan, rasa syukur merupakan salah satu kunci meraih ketenangan hidup, baik dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hati yang dipenuhi rasa syukur tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif serta mampu menghadapi berbagai tantangan pekerjaan dengan lebih tenang dan ikhlas.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Kahiyang Ayu, unsur Forkopimda Sumut, Staf Ahli I TP PKK Sumut Tietik Sugiharti Surya, Ketua Harian LPTQ Sumut Ustaz Yasir Tanjung, Ketua Babinrohis Sumut Damri Tambunan, para pimpinan OPD dan BUMD, perwakilan perguruan tinggi, serta jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumut.**(Rel)

Pemprov Sumut dan BI Satukan Langkah Perkuat Ekonomi Syariah

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat legalitas usaha mikro, dan mendorong pelaku UMKM terbebas dari ketergantungan terhadap rentenir maupun sistem ijon.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui Forum Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut Tahun 2026 yang dibuka di Aula Kuala Deli, Kantor Perwakilan BI Sumut, Jalan Balai Kota Medan, Kamis (27/8/2026). Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026 sekaligus menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan menyusun rencana aksi konkret dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumut.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memutus rantai ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir dan sistem ijon yang dinilai mencekik serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Pemprov Sumut siap melakukan intervensi terhadap usaha mikro yang rentan agar dapat berkembang dan bertransformasi menuju ekosistem usaha syariah yang lebih adil.

"Tugas utama pemerintah adalah hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak UMKM kita terjerat rentenir atau terjebak sistem ijon, seperti pengrajin batu bata di Deliserdang, Langkat, dan Binjai yang tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," tegas Timur Tumanggor.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sumut menargetkan penyaluran 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahun bagi pelaku usaha. Target tersebut menyasar sebagian dari sekitar 1,4 juta UMKM yang ada di Sumut dan melengkapi 1.000 sertifikat halal gratis yang telah disalurkan sebelumnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana mengatakan, ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan inklusif. Secara nasional, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi syariah berada di kisaran 4,9% hingga 5,7% pada 2026, sementara sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Melalui forum kolaborasi ini, kita ingin mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren, hingga UMKM agar memiliki arah gerak yang sama tanpa ada program yang tumpang tindih (overlapping)," ujar Dedit.

Ia berharap forum tersebut dapat menyelaraskan prioritas pengembangan ekonomi syariah dengan menyamakan persepsi dan target pengembangan ekosistem syariah di Sumut. Selain itu, forum diharapkan mampu menghilangkan duplikasi kegiatan antarinstansi sehingga setiap program dapat saling memperkuat.

Forum tersebut juga diharapkan dapat memperjelas porsi tanggung jawab antara BI, Pemprov Sumut, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Kementerian Agama, serta mitra perbankan. Langkah konkret yang dihasilkan diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat legalitas usaha mikro.**(Rel)

Bobby Nasution Dorong Bank Sumut dan Tirtanadi Naik Kelas ke Bursa Efek

admin — Thu, 27 Aug 2026 16:35:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi naik kelas dengan membuka peluang keduanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut untuk memperkuat kinerja, mengembangkan usaha, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Peluang tersebut mulai dibahas dalam pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran BEI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 40, Medan, Rabu (26/8/2026). Bank Sumut dan Tirtanadi dinilai sebagai dua BUMD Sumut yang memiliki peluang untuk masuk ke pasar modal.

"BUMD kita lebih fleksibel tentunya karena hubungannya langsung ke Pemprov, namun tentunya tantangannya tidak mudah," kata Bobby Nasution.

Meski demikian, Bobby menekankan agar Bank Sumut dan Tirtanadi tetap membawa semangat pembangunan Sumut, di samping menjaga orientasi terhadap keuntungan agar dapat terus berkembang.

"Bukan hanya kedua BUMD ini, tetapi untuk semua BUMD kita harus tetap profit oriented, tetapi semangat pembangunannya tetap diutamakan," kata Bobby Nasution.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin mengatakan, Bank Sumut dan Tirtanadi perlu membangun ekosistem yang kuat sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modal. Menurutnya, Pemprov Sumut memiliki berbagai fasilitas dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem kedua BUMD tersebut.

"Yang pertama, apa yang membedakan Bank Sumut dengan bank lainnya, yang bisa kita tawarkan ke investor adalah story Pemprov Sumut, bagaimana Pemprov melibatkan Bank Sumut dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan ekosistem kuat," kata Saidu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BEI, jajaran PT Bank Mandiri dan bank Himbara lainnya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut. Hadir pula Direktur Utama Bank Sumut beserta jajaran.**(Rel)

QRESTO dan Upaya Rico Waas Menutup Celah Kebocoran Pajak Restoran

admin — Thu, 27 Aug 2026 15:55:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Kota Medan mulai mengandalkan digitalisasi untuk memperketat pengawasan pajak daerah. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah penerapan QRESTO untuk memantau transaksi usaha restoran sekaligus menutup celah potensi kebocoran pajak.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membangun sistem perpajakan daerah yang lebih transparan dan berbasis data.

Akademisi Universitas Sumatera Utara, Ira Rizka Aisyah Lubis, mengatakan penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak patut diapresiasi. Menurut dia, inovasi tersebut tidak semestinya dipandang sekadar sebagai penerapan sistem digital, melainkan sebagai perubahan cara pemerintah mengawasi penerimaan daerah.

"Teknologi harus hadir untuk menyelesaikan persoalan konkret," kata Ira dalam tulisannya.

Menurut Ira, jika Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut untuk pengawasan pajak restoran, langkah itu menunjukkan keberanian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas dalam mendorong inovasi tata kelola pemerintahan.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial pendapatan asli daerah atau PAD Kota Medan. Aktivitas transaksi di sektor kuliner berlangsung setiap hari dengan nilai ekonomi yang cukup besar. Karena itu, semakin akurat pemerintah memperoleh data transaksi, semakin terbuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

QRESTO dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran transaksi secara lebih terukur. Pengawasan yang sebelumnya banyak bergantung pada laporan manual dan pemeriksaan lapangan dapat diperkuat dengan data transaksi yang tercatat secara elektronik.

Perubahan tersebut penting karena pengawasan pajak dapat diarahkan menjadi berbasis data. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari pelaku usaha, tetapi dapat melakukan analisis terhadap data transaksi untuk melihat kemungkinan adanya ketidaksesuaian.

Namun, Ira mengingatkan bahwa teknologi bukan tujuan akhir. Efektivitas QRESTO akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, integrasi sistem, akurasi data, keamanan informasi, serta tindak lanjut pemerintah terhadap indikasi ketidaksesuaian.

"Jangan sampai teknologi hanya menjadi perangkat baru, sementara pola pengawasan lama tetap dipertahankan," ujarnya.

Menurut Ira, penerapan sistem digital juga harus disertai komunikasi yang baik dengan para pengusaha restoran. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata instrumen untuk mengawasi atau membebani pelaku usaha.

Sebaliknya, sistem tersebut diharapkan menciptakan perlakuan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha. Pengusaha yang telah taat membayar pajak tidak semestinya dirugikan oleh pelaku usaha lain yang melaporkan transaksi secara tidak sesuai.

Jika berjalan efektif, transparansi transaksi dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Manfaat penerapan QRESTO, kata Ira, pada akhirnya juga harus dirasakan masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak daerah semestinya berujung pada perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kebersihan kota, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, keberhasilan QRESTO tidak cukup diukur dari jumlah restoran yang tersambung dengan sistem atau besarnya transaksi yang berhasil dipantau. Indikator yang lebih penting adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak, berkurangnya potensi kebocoran, dan bertambahnya PAD Kota Medan.

Ira menilai keberanian Pemko Medan mencoba pendekatan baru dalam mengoptimalkan penerimaan daerah layak diapresiasi. Namun, status Namun, status sebagai kota pertama yang menerapkan sebuah inovasi bukanlah tujuan akhir.

"Pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah sistem diluncurkan," kata dia.

Pemko Medan, menurut Ira, perlu memastikan QRESTO terus dikembangkan, data yang dihasilkan akurat, sistemnya aman, pelaku usaha mendapatkan pendampingan, dan pengawasan dilakukan secara konsisten serta tidak tebang pilih.

Jika hal tersebut dapat dilakukan, QRESTO berpotensi menjadi lebih dari sekadar teknologi pengawasan pajak restoran. Sistem itu dapat menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan daerah, dari pola pengawasan konvensional menuju pemerintahan berbasis data.

Dengan demikian, inovasi di bawah kepemimpinan Rico Waas tidak berhenti pada penggunaan teknologi. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan teknologi tersebut mempersempit kebocoran pajak, meningkatkan PAD tanpa membebani pelaku usaha secara tidak adil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rel

‎Bantah Soal Selebaran yang Mencatut Kodaeral I Belawan, Kodaeral I : Percayakan Fakta Kepada Hukum ‎

darma — Thu, 27 Aug 2026 15:26:00 +0700+0700

Belawan |sumut24.co -

Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I menempuh jalur hukum menyikapi ditemukannya selebaran yang ditempelkan di rumah warga dan mencantumkan nama Kodaeral I terkait kegiatan di atas lahan PT Perkebunan Nusantara I Regional I. Laporan Polisi terhadap Sdr. Umar Samosir dibuat di SPKT Polresta Deli Serdang. Rabu (26/8/2026)
‎
‎Dalam selebaran tersebut tercantum kalimat yang meminta pengosongan bangunan dan penghentian kegiatan penanaman dengan mengatasnamakan Kodaeral I Belawan. Laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang ditempelkan di tempat umum.

‎
‎Kodaeral I menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, mengungkap fakta, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan penyebaran selebaran tersebut. Kodaeral I menegaskan bahwa laporan ini merupakan langkah awal dan proses penanganannya akan terus dikembangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
‎
‎Selain dugaan pencemaran nama baik, aparat juga akan mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk terkait surat atau dokumen yang digunakan dalam perkara tersebut. Kodaeral I mengajak seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan penyelesaian secara hukum, sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(dar)

KH Ma’ruf Amin Ingatkan Muktamar ke-35 NU Harus Bersih dari Politik Uang

admin — Thu, 27 Aug 2026 15:12:00 +0700+0700

JOMBANG — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin berharap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berlangsung lancar, demokratis, dan mampu melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar diharapkan jamaah Nahdliyin.

Pesan tersebut disampaikan KH Ma'ruf Amin setelah berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, di Jalan Tambakrejo, Tambakberas, Jombang, Rabu (26/8/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, KH Ma'ruf Amin menekankan pentingnya menjaga proses pemilihan kepemimpinan NU agar tetap bermartabat. Ia berharap seluruh tahapan, mulai dari penetapan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) hingga pemilihan dan penetapan jajaran pengurus baru, tidak dicederai praktik politik uang.

Menurutnya, Muktamar NU bukan sekadar forum pergantian kepengurusan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah organisasi dan masa depan jam'iyah serta jamaah Nahdliyin.

Karena itu, proses demokrasi dalam Muktamar harus dijalankan secara jujur, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang selama ini menjadi teladan para ulama pendiri NU.

KH Ma'ruf Amin juga berpesan kepada seluruh panitia pelaksana agar mampu menjaga suasana Muktamar tetap kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam forum Muktamar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merusak persaudaraan di tubuh NU.

Harapan tersebut menjadi pesan penting menjelang dimulainya Muktamar ke-35 NU. Apalagi, forum tersebut akan menjadi ruang bagi para peserta untuk menentukan kepemimpinan baru organisasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, integritas proses menjadi salah satu faktor penting. Jangan sampai kontestasi kepemimpinan justru diwarnai transaksi kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan para kiai dan ulama NU.

Muktamar ke-35 di Tambakberas pun diharapkan menjadi momentum konsolidasi besar bagi NU. Selain menghasilkan kepemimpinan baru, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, menjaga tradisi keulamaan, serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Nahdliyin dan masyarakat ke depan.

Pesan KH Ma'ruf Amin pada akhirnya mengarah pada satu hal: siapa pun yang terpilih harus lahir dari proses yang bersih, jujur, demokratis, dan mendapat legitimasi kuat dari warga Nahdliyin.red