PTPN 1 Regional 1 Dukung Kejuaraan Voli U-15 Se-Sumut

admin — Tue, 12 May 2026 12:29:00 +0700+0700

Tanjung Morawa |Sumut24.co

PTPN 1 Regional 1 melalui Humas Rahmat Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejuaraan Voli U-15 se-Sumatera Utara tingkat provinsi. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam pembinaan generasi muda, khususnya atlet bola voli di Sumut.

Hal itu disampaikan Rahmat Kurniawan saat menerima audiensi pengurus MAVI Sumut yang dipimpin Paryono selaku Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, didampingi Wakil Ketua Panitia Pelaksana Rianto SH MH, Senin (12/5/2024).

"Ini adalah kegiatan pembinaan generasi muda, khususnya atlet voli Sumut, yang dilaksanakan oleh para mantan atlet voli Sumut," ujar Rahmat.

Menurutnya, pembinaan olahraga sejak usia dini sangat penting untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang nantinya mampu membawa nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Paryono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PTPN 1 Regional 1 terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut.

"Ini merupakan bukti nyata kepedulian seluruh jajaran direksi dan pimpinan PTPN 1 Regional 1 terhadap pembinaan olahraga, khususnya bola voli di Sumatera Utara," ujar Paryono yang akrab disapa Yono.

Kejuaraan Voli U-15 se-Sumut ini diharapkan menjadi ajang lahirnya bibit-bibit atlet potensial sekaligus mempererat silaturahmi antarpecinta olahraga voli di Sumatera Utara.red

Tindakan Preventif, Modesta Marpang SKM Minta Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Posyandu

admin — Tue, 12 May 2026 11:48:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dan seluruh Puskesmas agar maksimalkan fungsi Posyandu di setiap lingkungan. Pelayanan kesehatan di Poyandu patut dimaksimalkan sebagai tindakan preventif mengantisipasi resiko penyakit lebih berbahaya.

Hal tersebut disampaikan Modesta Marpaung saat pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) ke V Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada sesi ke I di Jl Pertemuan Kelurahan, Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (10/5/2026) pagi.

"Dinas Kesehatan supaya memaksimalkan dan memperbanyak kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif. Sehingga mengurangi resiko kuratif ," sebut Modesta.

Untuk itu kata Modesta Marpaung asal politisi Golkar itu, Dinkes atau Puskesmas supaya menambah jumlah petugas kader di Posyandu dengan memastikan seluruh peralatan Posyandu tersedia dan lengkap. Begitu juga honor para kader supaya tetap diperhatikan dan layak. Sehingga dapat memotivasi semangat kerja.

Menurut Modesta, ada beberapa jenis Posyandu yang harus digalakkan yakni Posyandu Balita, Posyandu Ibu Hamil, Posyandu Lansia dan Posyandu Remaja. Kepada Puskemas, Kelurahan dan Kepling supaya melaksanakan cecara rutin.

Begitu juga soal senam lansia, kegiatan senam lansia supaya rutin dilaksanakan.

Kemudian Modesta Marpaung melanjutkan Sosialisasi Perda (Sosper) ke V Tahun 2026 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan pada sesi ke II di Jl Dorowati Lorong Rejo
Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (10/5/2026) sore.

Di dua tempat acara, kegiatan dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Diketahui, adapaun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (R02)

Ketika 320 WNA Mengelola Judi Online di Jakarta: Alarm Kedaulatan Negara

admin — Tue, 12 May 2026 11:42:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Penggerebekan jaringan judi online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana wajah ancaman terhadap negara telah berubah.

Dulu, ancaman negara identik dengan invasi militer, penyusupan senjata, atau perang terbuka. Kini, ancaman hadir dalam bentuk yang lebih senyap: server, laptop, visa, apartemen sewaan, rekening digital, dan jaringan internet lintas negara.

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan WNA ternyata mampu membangun "pabrik judi online" yang diduga mengoperasikan puluhan situs digital secara sistematis. Mereka bekerja dalam ruang tertutup, hidup dalam komunitas eksklusif, bergerak nyaris tanpa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun dampaknya mengalir ke seluruh Indonesia: menghancurkan ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan digital, hingga memicu kebocoran devisa dan pencucian uang lintas negara.

Pertanyaan paling mendasar tentu muncul: bagaimana ratusan WNA bisa masuk, tinggal, dan menjalankan aktivitas ilegal secara terorganisasi di pusat ibu kota?

Jawabannya kemungkinan pahit: ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.

Kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman keimigrasian modern tidak lagi hanya soal orang asing overstay atau pelanggaran administrasi biasa. Kini, imigrasi berada di garis depan pertarungan kedaulatan digital dan ekonomi nasional.

Bisa jadi sebagian dari mereka masuk menggunakan visa wisata, visa bisnis, atau sponsor tertentu yang kemudian disalahgunakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan telah menegaskan adanya dugaan pemalsuan sponsor visa dan membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pihak penjamin yang terlibat.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Sebab sistem sponsor dalam keimigrasian sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab hukum. Ketika sponsor berubah menjadi "jasa masuk" bagi operasi ilegal transnasional, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya aturan administrasi, tetapi integritas negara.

Indonesia tampaknya mulai dibaca sebagai pasar besar sekaligus basis operasi yang potensial bagi jaringan judi online internasional. Populasi digital yang besar, tingginya pengguna internet, serta besarnya perputaran uang di sektor ilegal membuat Indonesia menjadi target empuk.

Dalam perspektif geopolitik modern, kontrol terhadap arus manusia dan arus data adalah bagian dari kekuatan negara. Negara yang tidak mampu mengawasi siapa yang masuk, bekerja, dan menjalankan aktivitas digital di wilayahnya perlahan akan kehilangan kontrol atas ruang kedaulatannya sendiri.

Inilah mengapa persoalan judi online tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai isu moral atau kriminal biasa. Ia sudah berkembang menjadi ancaman keamanan nasional nonmiliter.

Bayangkan ironi ini: di saat negara sedang mendorong transformasi digital, ekonomi kreatif, dan hilirisasi teknologi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, justru ruang digital Indonesia disusupi oleh industri ilegal transnasional yang memanfaatkan teknologi untuk merusak masyarakat.

Judi online bekerja seperti perusahaan modern. Ada operator, tim pemasaran, pengelola transaksi, customer service, hingga pengatur algoritma digital. Mereka berpindah server dengan cepat, menggunakan rekening nominee, memanfaatkan cryptocurrency, dan bekerja lintas yurisdiksi negara.

Karena itu, pendekatan penanganannya juga tidak bisa konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital. Pengawasan visa tidak cukup berhenti di pintu masuk bandara. Negara harus mulai membangun integrasi intelijen antara data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, hingga pengawasan hunian dan kawasan bisnis.

Di era kecerdasan buatan (AI), profiling risiko WNA berbasis big data sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Negara harus mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan sejak awal: kedatangan dalam jumlah besar, sponsor berulang, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga pola tinggal tertutup dalam satu lokasi tertentu.

Di titik inilah negara, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu melakukan transformasi pengawasan secara lebih agresif dan modern.

Pertama, memperkuat selective policy keimigrasian berbasis risiko. Indonesia harus semakin selektif terhadap WNA yang masuk, terutama dari sektor-sektor dan pola perjalanan yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen keamanan nasional.

Kedua, membangun sistem integrated immigration intelligence. Data perlintasan, sponsor, tempat tinggal, aktivitas ekonomi, hingga pola digital perlu diintegrasikan dengan Polri, PPATK, Komdigi, BIN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa bekerja dalam pola sektoral yang terpisah-pisah.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Selama ini sponsor sering dipandang formalitas administratif. Padahal sponsor adalah pintu utama masuknya orang asing. Karena itu, sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperkuat pengawasan wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, atau kantor tertutup sebagai basis operasi. Karena itu, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya di bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus bergerak ke pusat-pusat ekonomi digital perkotaan.

Kelima, mempercepat penggunaan AI dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi. Negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola manual. Sistem analitik harus mampu membaca anomali: misalnya kedatangan WNA dalam jumlah besar dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, atau aktivitas digital dan transaksi mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala. Judi online adalah kejahatan multidimensi. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan model whole of government approach yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kasus Hayam Wuruk menunjukkan bahwa perang melawan judi online pada hakikatnya adalah perang menjaga kedaulatan negara.

Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal global.

Karena jika negara lengah, maka kota-kota besar kita perlahan bisa berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.

Bahas Ideologi Pembangunan Prabowo, Teguh Santosa: Partisipasi Diperlukan untuk Atasi Stagnasi Ekonomi

admin — Tue, 12 May 2026 11:40:00 +0700+0700

SURABAYA – Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bukanlah langkah sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari ideologi pembangunan Prabowo Subianto yang berakar kuat pada kesadaran akan realisme politik global dan keinginan membangun kedaulatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam "Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026" yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Teguh menjelaskan bahwa "ideologi pembangunan" ini lahir sebagai jawaban konkret atas kegelisahan yang dituangkan Prabowo dalam bukunya "Paradoks Indonesia". Untuk membedah struktur pemikiran tersebut, Teguh menggunakan tiga karya monumental sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pondasi pertama pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran akan anarkisme dunia internasional. Mengutip Morgenthau, ia menyebut tidak ada otoritas tertinggi di dunia yang bisa memaksakan aturan kepada negara berkuasa. Hal ini memaksa Indonesia untuk memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas segalanya melalui sistem self-help yang mandiri.

Sementara dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sistem internasional memaksa negara untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup.

"Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan apa yang disebutnya sebagai doktrin dasar bahwa keamanan suara negara adalah situasi di mana pertahanannya lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Kesadaran akan hal ini, membuat Indonesia di era Prabowo terlibat aktif menjaga keamanan di kawasan dan arena internasional. Ini yang disebut sebagai inclusive security, yang kata kuncinya adalah partisipasi dan keterlibatan.

Indonesia di era Prabowo juga mengembangkan prinsip active neutrality, di mana netralitas dan ketidakberpihakan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Bukan karena tekanan pihak lain.

Warisan "Soemitronomics"

Sementara untuk bisa melesat menjadi negara dengan kekuatan dan reputasi yang diperhitungkan, menggunakan kacamata dalam "Breakout Nations", Teguh menekankan empat syarat utama, yakni stabilitas politik, pemanfaatan demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan pada komoditas mentah.

Menariknya, ideologi pembangunan Prabowo ini juga membawa nafas "Soemitronomics", warisan pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo. Teguh menyebut implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan daya dukung finansial melalui BPI Danantara adalah langkah yang diambil untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi yang masif.

Teguh juga menyinggung sisi sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo. Berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter, konsep ini menekankan manajemen perekonomian nasional secara mandiri melalui koperasi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi.

"Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja memiliki akses terhadap alat produksi," jelasnya.

Strategi "opening up" atau membuka pintu juga diterapkan pemerintahan Prabowo dengan semangat pragmatisme "kucing hitam-putih" ala Deng Xiaoping di Tiongkok. Indonesia, katanya, terbuka terhadap modal dan teknologi asing, namun tetap fokus pada modernisasi empat sektor kunci, yakni pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam tataran praktis, Teguh menyoroti sejumlah program yang sedang dikerjakan pemerintah. Teguh menekankan bahwa modal manusia adalah aset terpenting.

"Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban. Inilah mengapa program Sekolah Rakyat dan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin menjadi pilar yang tidak bisa ditawar," tambah Teguh.

Teguh juga membela program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Menurutnya, anak-anak yang bebas dari stunting hari ini adalah tenaga kerja cerdas dan sehat yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia setidaknya dalam 20 tahun mendatang. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan keberlanjutan bangsa.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Merah Putih disebut sebagai mekanisme desentralisasi kekuasaan ekonomi. Teguh berpendapat bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dapat mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir elite atau oligarki yang selama ini sering membajak ruang pengelolaan sumber daya alam.

Di sisi lain, Teguh juga memberikan catatan kritis bahwa ujian serius pemerintah terletak pada penegakan hukum, termasuk penertiban pelanggaran lingkungan oleh kelompok oligarki.

Dia juga mengatakan, dalam berbagai referensi disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi ekonomi adalah keterlambatan lambat dalam melakukan transisi energi. Terkait isu kedaulatan energi, Teguh optimis Indonesia memiliki peluang besar melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dari CPO. Baginya, EBT bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal kedaulatan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi luar negeri yang fluktuatif.

Menutup seminarnya, Dr. Teguh Santosa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi luas dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa kemauan untuk melepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan negara yang kuat dan dukungan rakyat yang aktif.

"Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global," pungkasnya. []

Buatkan berita 15 paragraph dari pernyataan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah seminar di Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Materi yang dibawa Dr. Teguh berjudul "Ideologi Pembangunan Prabowo Subianto". Untuk membedah ideologi pembangunan Prabowo, Teguh menggunakan tiga buku sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Teguh mengatakan, ideologi pembangunan Prabowo dikembangkan Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan dalam buku "Paradoks Indonesia" yang ditulisnya.

Anarkisme Dunia Internasional
•Ketiadaan Otoritas Tertinggi: Tidak ada lembaga yang dapat memaksakan aturan kepada negara-negara, bahkan kepada negara yang paling berkuasa sekalipun.
•Setiap negara memprioritaskan keamanan dan kepentingannya sendiri, menciptakan lingkungan mandiri (self-help system).

Realisme Ofensif
•Struktur sistem internasional yang anarkis memaksa negara-negara besar untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup mereka.
•Negara tidak akan pernah merasa cukup aman dan akan selalu berusaha menjadi hegemon regional sekaligus mencegah munculnya pesaing di wilayah lain.
•Realisme ofensif: dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki di mana setiap negara hanya memikirkan kepentingan nasionalnya.
•Prabowo melakukan pergeseran cara pandang (paradigm shift) dari ekonomi liberal yang berbasis mekanisme pasar bebas (market-driven), menjadi ekonomi komando perang yang berbasis intervensi negara (state-driven).

Key Words
•Si vis pacem para bellum
•Thucydides' Trap
•Security = Defence > Threat: doktrin dasar
•Inclusive Security: pentingnya partisipasi
•Active Neutrality: merangkul tanpa berpihak
•Good Neighbour

"Breakout"
Pertumbuhan yang berkelanjutan lahir dari:
1.kombinasi politik yang stabil,
2.demografi produktif,
3.kebijakan ekonomi pragmatis, dan
4.kemauan memutus ketergantungan pada komoditas.

Warisan Soemitronomics
•Program Benteng (1950-1957).
•Industrialisasi/Hilirisasi
•Trilogi Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, Stabilitas nasional
•Sovereign Wealth Fund, pengelolaan cadangan negara (Khazanah Nasional Berhad & BPI Danantara)
•Koperasi Tani dan Koperasi Pegawai

Sosialisme Demokrasi
•Ekonomi sosialis: alat produksi dimiliki secara sosial, dijalankan melalui pemerintahan demokratis.
•Menghapus kapitalisme dan mewujudkan masyarakat sosialis melalui cara-cara demokratis.
•Pekerja mengelola alat produksi (skema koperasi pekerja).
•Menekankan manajemen mandiri (self-management) dan demokrasi dalam institusi ekonomi.
•Dikontraskan dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter.

Opening Up
•Penerimaan Modal dan Teknologi Asing (Pintu Terbuka)
•Pragmatisme "Kucing Hitam-Putih"
•Desentralisasi dan Reformasi Pasar
•"Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok"
•Modernisasi Empat Sektor: pertanian, industri, pertahanan nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
•Down to Earth
•Negara yang terjebak dalam "middle income trap" biasanya terlalu bergantung pada sumber kekayaan tanpa hilirisasi.
•Modal manusia bagaimanapun adalah yang terpenting. Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban, bukan kekuatan.
•
•Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin.
•Kemampuan negaramelepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan partisipasi luas masyarakat.
•Makan Bergizi Gratis adalah investasi produktivitas. Anak yang tidak stunting, yang mendapat gizi cukup, adalah tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih cerdas pada 20 tahun ke depan.
•
•
•Koperasi Merah Putih. Koperasi adalah mekanisme untuk mendesentralisasi kekuasaan ekonomi. Jika berjalan baik, ia bisa mencegah akumulasi kekayaan yang mematikan persaingan sehat.
•Korupsi dan pembajakan ruang pengelolaan sumber daya oleh kelompok elite adalah pembunuh pertumbuhan yang efektif.
•
•
•Penertiban pelanggaran lingkungan oleh oligarki menjadi ujian serius lainnya.
•Negara yang terjebak pada stagnasi ekonomi biasanya lambat dalam transisi energi.
•Indonesia punya peluang besar dengan energi baru terbarukan (EBT): panas bumi, tenaga surya, bioenergi dari CPO. Bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kedaulatan energi.

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

admin — Tue, 12 May 2026 00:11:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan masyarakat khususnya warga Batak agar tidak mengabaikan pengurusan akta pernikahan. Kelalaian tersebut, menurutnya, kerap berujung pada kesulitan di kemudian hari hingga memaksa masyarakat menggunakan jasa calo dengan biaya besar.

"Kalau sudah terdesak, yang disalahkan biasanya Pemko Medan, kepling atau lurah. Padahal kita sendiri yang kurang peduli terhadap pentingnya administrasi kependudukan," tegas Antonius saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Minggu (10/5/2026) di Jalan Kuali, Kecamatan Medan Petisah.

Sosialisasi tersebut digelar dalam kegiatan partangiangan Parsadaan Toga Manurung Dohot Boru (Patambor) Sektor Sei Putih. Di hadapan pengurus dan warga yang hadir, Antonius menyoroti ironi dalam tradisi pernikahan Batak yang dikenal sangat matang dalam perencanaan, namun kerap melupakan aspek administrasi.

"Proses pernikahan adat Batak itu panjang mulai dari marhori-hori dinding, martumpol hingga pesta. Semua dipersiapkan dengan detail, termasuk sinamot yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi anehnya, akta pernikahan sering tidak dibahas," ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, sebenarnya pengurusan akta nikah dapat dipermudah dengan menghadirkan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) langsung ke gereja sebelum pemberkatan.

"Bahkan sebelum pemberkatan, akta nikah bisa langsung diproses jika Disdukcapil diundang. Secara resmi tidak ada biaya, hanya kesepakatan teknis saja," jelasnya.

Dengan demikian, pasangan pengantin sudah memiliki dokumen sah sejak awal. Hal ini sangat penting, sebab akta pernikahan menjadi syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran anak.

Antonius mengingatkan, kelalaian mengurus akta nikah dapat berdampak serius bagi anak di kemudian hari, terutama saat mengurus administrasi pendidikan.

"Memang akta kelahiran bisa diterbitkan tanpa akta nikah orang tua, tapi status anak hanya tertulis sebagai anak ibu. Nama ayah tidak tercantum. Ini tentu berdampak psikologis bagi anak," ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi jika orang tua lebih peduli sejak awal. Karena itu, Antonius meminta para tokoh adat maupun juru bicara dalam prosesi pernikahan turut berperan mengingatkan pentingnya pengurusan administrasi.

"Saat persiapan pernikahan, hal ini harus jadi perhatian. Undang Disdukcapil sebelum pemberkatan agar semua dokumen selesai tepat waktu," imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution dan Lurah Sei Putih Awal. Warga Patambor mengaku mendapat wawasan baru dari sosialisasi tersebut. Mereka berharap edukasi serupa dapat terus dilakukan secara masif hingga ke tingkat lingkungan, kelurahan, dan kecamatan.(R02)

Gubsu Didesak Akhiri Rangkap Jabatan Pj Sekdaprovsu Elfanda : Seolah-olah Tidak Ada SDM Lain

admin — Mon, 11 May 2026 23:13:00 +0700+0700

Medan –Praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menuai sorotan tajam. Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Sumut, Elfanda Ananda, menilai kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas kinerja birokrasi serta fungsi pengawasan internal di Pemprov Sumut.
Elfanda secara tegas menyebut persoalan utama berada pada kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang dinilai membiarkan rangkap jabatan berlangsung dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sumut.
"Persoalannya sebenarnya ada di Gubsu. Seolah-olah tidak ada lagi sumber daya manusia yang mampu mengisi jabatan strategis di Pemprovsu sehingga harus terjadi rangkap jabatan. Padahal dari sisi organisasi pemerintahan, ini tidak sehat dan tidak membangun fungsi checks and balances," ujar Elfanda.
Ia menilai, pejabat yang memegang lebih dari satu posisi strategis berisiko tidak mampu bekerja secara maksimal karena beban tugas yang terlalu besar. Dampaknya, fokus kerja menjadi terpecah dan roda pemerintahan tidak berjalan optimal.
Menurut Elfanda, persoalan ini semakin serius karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran daerah. Apalagi, posisi Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah juga merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara di sisi lain terdapat fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan independen.
"Ini bukan sekadar soal administrasi jabatan. Ini menyangkut tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah. Kalau satu orang memegang terlalu banyak fungsi strategis, maka potensi bias dalam pengambilan keputusan akan sangat besar," katanya.
Ia menegaskan, rangkap jabatan yang terus berlangsung selama berbulan-bulan menunjukkan belum adanya langkah serius dari pimpinan daerah untuk melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh.
"Tidak boleh sebenarnya rangkap jabatan seperti ini terus berlangsung. Ini sudah berjalan beberapa bulan dan harus menjadi catatan serius bagi Gubsu. Bagaimana Pemprovsu bisa berjalan baik kalau pejabatnya tidak fokus karena memegang banyak posisi sekaligus," tegasnya.
Elfanda juga meminta Gubsu segera melakukan evaluasi total terhadap dampak rangkap jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap OPD harus dipimpin oleh pejabat definitif yang benar-benar bertanggung jawab dan fokus terhadap tugasnya masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa terlalu sering terjadi bongkar pasang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut justru memperburuk stabilitas birokrasi dan memunculkan ketidakpastian di internal pemerintahan.
"Yang harus dilakukan pertama adalah evaluasi dampak dari rangkap jabatan itu sendiri. Pastikan setiap OPD dipimpin orang yang bertanggung jawab penuh, jangan ada lagi rangkap jabatan. Karena kita juga melihat terlalu banyak bongkar pasang jabatan dan itu membuat organisasi tidak sehat," ujarnya.
Lebih jauh, Elfanda mempertanyakan alasan di balik lambannya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menilai publik wajar bertanya mengapa rangkap jabatan dibiarkan berlangsung begitu lama.
"Pertanyaannya sekarang, kenapa rangkap jabatan itu tidak segera diselesaikan? Ada motif apa sehingga posisi itu terus dipertahankan? Ini yang akhirnya memunculkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, Gubsu harus segera mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri rangkap jabatan demi menjaga profesionalisme birokrasi dan memperbaiki sistem manajemen organisasi pemerintahan daerah.
"Habis ini Gubsu harus segera menghentikan rangkap jabatan tersebut. Karena dari sisi manajemen organisasi, ini jelas tidak sehat," tegas Elfanda.
Selain menyoroti aspek birokrasi dan anggaran, Elfanda juga memberi perhatian serius terhadap posisi Inspektorat yang secara struktural berada di bawah Sekretaris Daerah. Menurutnya, fungsi utama Inspektorat adalah memastikan jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan serta bebas dari penyimpangan.
Namun ketika pejabat yang sama juga memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran sebagai Ketua TAPD, maka fungsi pengawasan berpotensi kehilangan independensinya.
"Memang Inspektorat berada di bawah Sekda. Tapi fungsi Inspektorat itu memastikan pemerintahan dan keuangan berjalan baik. Ketika tidak segera dipisahkan, maka fungsi pengawasan bisa terganggu karena ada potensi bias dalam melihat persoalan," jelasnya.
Elfanda bahkan mengingatkan agar Inspektorat tidak dijadikan alat kepentingan kekuasaan untuk menekan atau memperkuat keputusan terhadap OPD tertentu. Ia menilai, jika kondisi itu terjadi, maka kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan internal pemerintah akan semakin menurun.
"Kalau Inspektorat sering dimanfaatkan untuk memberikan ultimatum kepada OPD yang bermasalah atau memperkuat keputusan tertentu, maka muncul kesan lembaga itu ditarik ke wilayah kepentingan kekuasaan. Misalnya ketika ada keinginan menghukum satu OPD lalu menggunakan tangan Inspektorat. Hal-hal seperti itu sebelumnya pernah terjadi dan jangan sampai terulang lagi," pungkasnya. ***

Launching Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok Resmi Digelar

admin — Mon, 11 May 2026 22:41:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Senin (11/05/2026) Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatra Barat, di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok secara resmi menggelar acara Launching Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026.

Launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Ketua KPU Kabupaten Solok, para Camat se-Kabupaten Solok, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, Forum Ketua KAN Kabupaten Solok, Ketua Forwana Kabupaten Solok, Ketua PABPDSI Kabupaten Solok serta para wali nagari.

Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si. Dalam laporannya, menyampaikan penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir serta menjelaskan tahapan dan dasar pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026.

Dijelaskan, bahwa tema Pilwana Serentak Tahun 2026 yakni "Sejuk Warganya, Damai Pilwananya" sebagai upaya menciptakan suasana demokrasi yang aman, damai dan kondusif di tengah masyarakat.

Juga disampaikan gambaran umum pelaksanaan launching Pilwana Serentak Tahun 2026, dimana sebanyak 23 nagari di Kabupaten Solok akan mengikuti pelaksanaan pemilihan wali nagari secara serentak.

Bupati Solok, DR. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat dalam menyukseskan agenda tersebut.

Bupati berharap seluruh rangkaian Pilwana Serentak Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar sesuai tema yang diusung, yakni "Sejuk Warganya, Damai Pilwananya."

Pertama, kita memiliki 23 nagari yang akan melaksanakan pemilihan wali nagari. Kami meminta kepada panitia, Forkopimda dan Forkopincam agar bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Bupati.

Dan menegaskan bahwa launching Pilwana Serentak ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan dampak positif pembangunan nagari di masa mendatang. Proses pemilihan wali nagari merupakan bagian penting dari demokrasi dalam menentukan pemimpin yang amanah dan mampu melayani masyarakat.

"Momentum ini adalah kesempatan untuk mencari orang-orang terbaik yang akan melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok ingin mewujudkan pemerintahan yang benar-benar hadir melayani masyarakat," tuturnya.

Bupati berharap seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh adat dan elemen masyarakat lainnya dapat bersama-sama menjaga dan mengawal pelaksanaan Pilwana agar berjalan tertib, aman dan lancar.
"Ini bukan hanya tugas Bupati, Wakil Bupati dan OPD saja, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur masyarakat, adat dan semua pihak agar pelaksanaan Pilwana berjalan dengan baik," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Pemilihan Wali Nagari Serentak Kabupaten Solok direncanakan akan dilaksanakan pada 9 September 2026.

"Insya Allah pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026. Dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok resmi saya launching pada hari ini," ucap Bupati.

Launching Pilwana Serentak kemudian ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Solok sebagai simbol dimulainya tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 Kabupaten Solok.

Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video tahapan dan jadwal Pilwana Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026, serta diakhiri dengan penandatanganan deklarasi damai Pilwana Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026 oleh seluruh unsur terkait.(YOSE)

Seorang Pemuda Terduga Jaringan Paham Terorisme di Palas Ditangkap Densus 88 Anti Teror

admin — Mon, 11 May 2026 22:34:00 +0700+0700

PALAS - Densus 88 Anti Teror menangkap seorang pemuda, terduga terpapar paham Terorisme (Pendukung ISIS) di rumahnya, di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Kamis (7/5/2026) minggu lalu, sekira pukul 06.30 WIB.

Penangkapan terhadap MMH (31), (Terduga terpapar paham terorisme/pendukung ISIS) tersebut, melibatkan 20 Tim Densus 88 Anti Teror yang dipimpin Kombespol Dr H Didik Novi Rahmanto SIK MH, selaku Kasatgas Densus 88 Anti Teror.

Informasi yang ditelusuri dari hasil interogasi petugas terhadap pelaku, mengakui bercita-bercita ingin menjadi Mujahid. Dan aktif berkomunikasi di Medsos lewat akun Hayabusa.

Lebih dari itu, pemuda warga tanjung botung ini juga aktif melakukan propaganda ISIS, dan tergabung ke dalam beberapa WAG pendukung ISIS.

Bahkan pernah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam pisau penusukan terhadap temannya karena di Bully dan berujung damai (tidak diproses hukum).

Dari penangkapan itu juga, petugas turut mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik MMH jenis Realme GT 6, 1 (Satu) buah buku Garda, 1 (Satu) buah tulisan FB hayabusa ada tulisan ISIS.

Selanjutnya 1 (Satu) buah tulisan arab gambar senjata ada tulisan ISIS, 1 (Satu) potongan triplek bertuliskan Daulah Islamiah, dan 1 (Satu) unit HP merk vivo berwarna hijau metalik milik adik terduga.

Sekcam sekaligus karateker Kepala Desa Tanjung Botung, Mawardani Daulay membenarkan penangkapan tersebut.

Terduga merupakan warga setempat, anak pertama dari 3 bersaudara, putra sulung pasangan Sutan Hasibuan dan Ros Mintana Nasution.

"Iya betul, Saya pada pagi hari itu dihubungi Bhabinkamtibmas," katanya.

Sekcam mengaku terkejut saat dihubungi petugas guna menyaksikan penangkapan. Bahkan orang tua dan keluarga terduga turut tak menyangka, MMH diam diam terpapar jaringan teroris.

"Padahal tidak pernah keluar kampung. Tapi dari kabar yang kami dapat, anak ini tergabung lewat media sosial," jelas Mawardani.

Dari analisa petugas ,pelaku MMH diduga terpapar faham terorisme melalui media sosial dan Whatsapp Group yang bersifat privat.

Penangkapan/pengamanan terhadap pelaku merupakan upaya pencegahan agar faham teroris tidak menyebar sehingga antisipasi aksi-aksi terorisme dapat dilakukan lebih dini.

Keterangan Photo : Densus menangkap seorang pemuda di Kabupaten Palas terduga jaringan terorisme

Oknum Pimpinan Organisasi Wartawan Diduga Rusak Plang FORWAKA, Laporan Resmi Sudah Ada di Polres Asahan

admin — Mon, 11 May 2026 22:30:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suatu insiden perusakan plang penanda milik Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Kabupaten Asahan kini berlanjut ke jalur hukum. Dugaan kuat mengarah pada seorang ketua organisasi kewartawanan setempat, setelah plang yang baru saja dipasang dicabut dan dirusak hanya berselang beberapa jam.

Peristiwa itu bermula Jumat, 8 Mei 2026, sekitar pukul 14.56 Wib. Saat itu, Darma dan Edison Sitorus memasang papan bertuliskan rencana pendirian kantor organisasi di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Status lahan tersebut diketahui sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.

Belum genap tiga jam terpasang, tepatnya pukul 17.04 Wib, Ketua Forwaka Asahan, Doly Dien Simbolon, mendapat telepon dari oknum ketua organisasi wartawan lain. Lewat pembicaraan WhatsApp (WA), orang itu meminta papan tersebut segera dicabut. Alasannya, masih ada perselisihan terkait lahan itu dengan pihak bernama OK Rasyid.

"Saya langsung tanya alasan, karena itu bukan tanah milik mereka. Tapi jawabannya tegas: kalau kami tidak mencabut, nanti warga yang akan melakukannya," ungkap Doly menceritakan isi percakapan tersebut.

Kekhawatiran Doly ternyata terbukti nyata. Sekitar pukul 20.00 Wib di hari yang sama, anggota Forwaka melapor bahwa papan penanda itu sudah hilang, dicabut, dan kondisinya rusak. Berdasarkan ancaman yang diterima sebelumnya, kecurigaan langsung tertuju pada oknum yang menghubunginya sore tadi.

Untuk memastikan, pihak FORWAKA sempat menanyakan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Asahan malam itu juga, apakah instansi tersebut yang menertibkan papan itu. Namun, Kasat Pol PP Asahan, Budi Limbong, membantah keras.

"Kami tidak menyentuh papan itu sama sekali. Tindakan kami hanya mencabut bibit pohon pisang di bagian belakang lahan, sama sekali tidak di lokasi papan Forwaka," tegas Budi menegaskan.

Merasa nama baik dan marwah organisasi tercoreng, Doly Dien Simbolon akhirnya melaporkan kejadian ini secara resmi ke Unit Kejahatan Ekonomi Polres Asahan pada Senin, 11 Mei 2026. Ia berharap aparat kepolisian bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, serta mengungkap siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas perusakan aset organisasi tersebut.

Hingga berita ini disusun, pihak kepolisian sedang mendalami isi laporan dan mengumpulkan berbagai bukti pendukung. Kasus ini pun disebut telah mencoreng nama baik FORWAKA di lingkungan kewartawanan Kabupaten Asahan. (tec)

Diduga Telantarkan Anak Istri, Ketua Bawaslu Labuhanbatu Dipolisikan

admin — Mon, 11 May 2026 21:21:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu, Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W, resmi dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penelantaran rumah tangga. Laporan tersebut dilayangkan oleh istrinya sendiri, seorang wanita berinisial ALU (47), warga N-8, Kecamatan Bilah Hulu.

Laporan resmi ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/294/II/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 21 Februari 2026.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Putrasyah T, SH, mengungkapkan bahwa keretakan rumah tangga ini bermula pada Juni 2024. Terlapor (W) diduga meninggalkan rumah tanpa pamit dengan alasan pergi ke rumah seorang wanita lain berinisial I.

"Setelah tiga minggu tidak pulang, terlapor sempat kembali dengan alasan melihat anak, namun tak lama kemudian pergi lagi," ujar Putrasyah saat dihubungi pada Sabtu (9/5).

Ketegangan memuncak pada 17 Agustus 2024, di mana terlapor pulang bukan untuk berdamai, melainkan meminta izin untuk menikah kembali. Pelapor mengaku dipaksa menyetujui rencana tersebut dengan syarat terlapor wajib memberikan nafkah sebesar Rp10.000.000 per bulan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup.

Ironisnya, sejak kesepakatan tersebut dibuat hingga laporan polisi dilayangkan, W diduga tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepada anak dan istrinya. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait penelantaran.

"Seharusnya sebagai pejabat publik memberikan contoh yang baik di masyarakat," tegas Putrasyah.

Selain jalur pidana, kuasa hukum pelapor juga menyatakan telah menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI agar diambil tindakan tegas terhadap terlapor.

Upaya mediasi melalui Restorative Justice (RJ) di Polres Labuhanbatu pada 17 April 2026 juga dilaporkan menemui jalan buntu. "Mediasi gagal karena ada poin yang tidak bisa dipenuhi oleh terlapor, sehingga perkara tetap berlanjut," tandas Putrasyah.

Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, konfirmasi wartawan kepada oknum Ketua Bawaslu Labuhanbatu berinisial W belum berhasil, panggilan dan pesan WhatsApp ke ponsel pribadi belum dijawab meski terlihat sudah dibaca. (Jk)

Meriahnya UNA NBC Marching Band Competition 2026: Warnai Dies Natalis ke-40 Universitas Asahan

admin — Mon, 11 May 2026 21:13:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana Lapangan Sepak Bola Universitas Asahan (UNA) hari Minggu (10/5) sekira pukul 10.05 Wib menjadi begitu meriah. Gemuruh alat musik tiup dan pukulan drum memenuhi udara, menandai pembukaan resmi UNA NBC (Universitas Asahan Marching Band Competition) 2026. Acara ini digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-40 Universitas Asahan, sekaligus memperebutkan Piala Bupati Asahan yang bergengsi.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. Turut hadir dalam acara ini adalah unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan Kapolres Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan (Kapten Inf. Erizal selaku Danramil 12 Air Batu), Ketua DPRD Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya. Selain itu, acara juga dihadiri oleh perwakilan Pengprov PDBI Sumut, Ketua PDBI Kabupaten Asahan, perwakilan KONI Kabupaten Asahan, perwakilan Disporapar Kabupaten Asahan, dan seluruh civitas akademika Universitas Asahan.

Dalam sambutannya, Ketua PDBI Kabupaten Asahan – Mapilindo, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ia berharap kompetisi ini menjadi motivasi bagi para peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik dan meraih prestasi. Mapilindo juga menekankan bahwa UNA NBC merupakan kelanjutan dari event yang pernah sukses digelar pada tahun 2018 dan 2019.

Setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, kegiatan ini kembali dihelat dan diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. "Seluruh hasil latihan para peserta selama ini akhirnya dapat ditampilkan dalam ajang kompetisi yang bergengsi ini," ujarnya.

Sementara itu, mewakili Pengprov PDBI Sumut, Fahrul Rozi, menyatakan bahwa UNA NBC kini sudah sangat dikenal dan menjadi bagian dari kalender kegiatan marching band di Sumatera Utara.

Menurutnya, UNA NBC semakin membumi di Sumut dan berjalan sangat baik bersama PDBI. "Cabang olahraga marching band juga telah beberapa kali mengikuti ajang PON," tambahnya. Fahrul juga menekankan bahwa marching band tidak hanya membentuk keterampilan seni dan disiplin, tetapi juga mendukung kondisi fisik atlet. Bahkan, salah satu atlet marching band berhasil diterima menjadi anggota Kopassus berkat kondisi fisik yang baik hasil pembinaan olahraga tersebut.

Dukungan penuh juga datang dari KONI Kabupaten Asahan. Dalam sambutannya, perwakilan KONI menyatakan bahwa PDBI memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON mendatang. Hal ini didukung oleh prestasi marching band Kabupaten Asahan yang menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak pada ajang Sumut-Aceh sebelumnya. "KONI Kabupaten Asahan siap mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga marching band di Kabupaten Asahan," tegasnya.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya sekaligus membuka acara, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Asahan atas pelaksanaan Kejuaraan UNA NBC 3rd ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dunia pendidikan terhadap kemajuan dan prestasi marching band di Kabupaten Asahan.

Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim marching band, panitia, maupun pelatih untuk terus meningkatkan pembinaan dan kemajuan marching band di Kabupaten Asahan ke depannya.

"Selain itu, saya berharap nama Kabupaten Asahan semakin maju dan berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional, baik dalam bidang olahraga rekreasi maupun bidang lainnya, sehingga mampu memberikan citra positif bagi Kabupaten Asahan di tengah masyarakat," ujar Bupati.

Acara pembukaan diakhiri dengan momen simbolis yang mengharukan, yaitu pukulan drum pertemanan oleh Bupati Asahan bersama Forkopimda Kabupaten Asahan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah itu, Forkopimda dan seluruh tamu undangan menyaksikan penampilan spektakuler dari para peserta marching band.

Secara keseluruhan, acara pembukaan UNA NBC Marching Band Competition 2026 berlangsung dalam keadaan aman, lancar, dan sukses hingga pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah silaturahmi dan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Asahan. (dre)

Dengan Semangat Baru, DPD PSI Asahan Siap Lakukan Penyegaran Pengurus Lewat Seleksi Ketat

admin — Mon, 11 May 2026 21:06:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menyongsong masa depan yang lebih dinamis dan berprestasi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Asahan resmi mengumumkan langkah strategis besar: melakukan penyegaran struktur kepengurusan melalui proses seleksi yang ketat, terbuka, dan objektif.

Langkah ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari evaluasi internal menyeluruh guna memastikan setiap jajaran pengurus benar-benar mampu mengemban amanah dan membawa partai semakin dekat dengan masyarakat.

Ketua DPD PSI Kabupaten Asahan, Dr.Hendra Gunawan, SH, MH, C.MS, C.NS, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (10/5/2026). Menurutnya, penyegaran ini menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi tetap bergerak cepat, relevan, dan responsif terhadap berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Asahan.

"Kami ingin membangun semangat baru yang segar di seluruh jajaran. Pengurus yang selama ini dinilai kurang produktif, tidak aktif, atau tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan partai, akan kami gantikan. Kami tidak ingin ada posisi yang terisi namun tidak memberikan dampak apa pun bagi kemajuan partai maupun kepentingan rakyat," tegas Hendra dengan penuh keyakinan.

Ia menambahkan, sistem seleksi yang diterapkan akan sepenuhnya terbuka dan berlandaskan objektivitas. Tidak ada ruang untuk nepotisme atau pilih kasih. DPD PSI Asahan akan menjaring kader-kader terbaik, baik dari kalangan yang sudah bergabung maupun generasi muda potensial yang memiliki semangat tinggi, integritas, serta komitmen kuat untuk bekerja keras dan mengabdi.

"Kami mencari sosok-sosok yang tidak hanya sekadar duduk di kursi jabatan, tetapi yang siap turun ke lapangan, mendengar suara rakyat, dan mewujudkan program kerja yang nyata. Penyegaran ini adalah jalan kami untuk membentuk tim yang lebih solid, lebih tangguh, dan lebih siap berjuang membawa nama PSI menjadi partai yang dipercaya dan dicintai masyarakat Asahan," lanjut Hendra.

Langkah evaluasi dan penyegaran ini juga menjadi bukti keseriusan DPD PSI Asahan dalam menerapkan prinsip demokrasi internal dan akuntabilitas. Setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang, asalkan memiliki kemampuan, dedikasi, dan visi yang sejalan dengan tujuan partai.

Dengan semangat baru dan struktur kepengurusan yang lebih berkualitas ini, DPD PSI Asahan menargetkan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan, memperluas jangkauan gerakan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Partai ini bertekad hadir sebagai mitra strategis masyarakat, memperjuangkan aspirasi warga, dan mewujudkan perubahan positif yang diharapkan bersama.

"Kami siap melangkah lebih jauh. Penyegaran ini adalah awal dari babak baru perjuangan kami. Bersama kader-kader terbaik, PSI Asahan akan semakin kuat, semakin bersemangat, dan semakin bermanfaat bagi semua," tutup Hendra Gunawan, mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar untuk masa depan partai di bumi Asahan. (tec)

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

admin — Mon, 11 May 2026 20:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Praktik curang dalam pengadaan peta desa terbukti merugikan keuangan negara secara masif di Kabupaten Asahan. Seorang oknum aktivis diduga menjadi dalang di balik pembuatan dan penjualan dokumen peta kepada 177 desa se-kabupaten, namun prosesnya sama sekali tidak mengikuti aturan resmi, tidak akurat, dan tanpa landasan hukum yang sah. Akibat ulah tersebut, kerugian negara tercatat mencapai Rp 400 juta, dan kini pelaku utama serta pihak-pihak yang terlibat terancam jeratan pidana berat.

Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Kabupaten Asahan menyelesaikan audit investigasi terhadap penggunaan dana desa tahun berjalan. Temuan lengkap berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan pada awal Mei 2026. Berkas tersebut kini sedang dalam penelaahan mendalam sebelum aparat penegak hukum memanggil para pihak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Syarifuddin Harahap, Ketua Lembaga Anak Bangsa Anti Korupsi (Labak) Asahan, menjelaskan berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, pembuatan satu lembar peta desa yang sah harus melalui tahapan panjang dan melibatkan partisipasi masyarakat. Wajib dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan lewat Surat Keputusan, bertugas menelusuri batas di lapangan, menyepakati garis wilayah, hingga menyusun dokumen teknis bersama warga.

"Yang terjadi di sini kebalikannya. Tidak ada tim resmi, tidak ada turun ke lapangan, tidak ada kesepakatan warga. Peta dibuat hanya berbekal citra satelit di meja kerja, lalu dijual mahal ke desa-desa. Ini jelas proyek fiktif. Uang cair dari APBDes, peta terima, tapi dokumen itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Ini murni merugikan negara," tegas Syarifuddin.

Nilai transaksi pengadaan peta ini pun disebut tidak wajar alias digelembungkan harganya. Padahal aturan pengadaan barang jasa di desa lewat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk menjaga transparansi. Tanpa tim itu, proses pembelian dianggap cacat prosedur dan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang serta pemalsuan dokumen.

Hendra Syahputra, Ketua LSM PMPRI Asahan, menyoroti peran krusial kepala desa sebagai pemegang tanggung jawab keuangan. Ia mengingatkan, pembelian dokumen yang tidak sah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya sangat berat, yakni penjara hingga 20 tahun dan denda antara Rp50 juta sampai Rp1 miliar.

"Selain pasal korupsi, ada juga Pasal 263 KUHP soal pemalsuan surat jika ada data yang diubah atau tanda tangan yang dipalsukan. Langkah awal yang akan ditempuh adalah penagihan ganti rugi. Pihak terkait diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan seluruh kerugian ke kas desa. Jika dilunasi, pidana bisa dipertimbangkan. Kalau menolak, berkas langsung dilimpahkan ke penyidik," jelas Hendra.

Menanggapi kasus ini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Asahan, Heriyanto Manurung, SH, saat di konfirmasi wartawan, Senin (11/5/2026) membenarkan pihaknya telah menerima berkas lengkap dari Inspektorat. Ia mengungkapkan, kasus ini menjadi prioritas karena melibatkan ratusan desa dan nilai kerugian yang besar.

"Kami sudah terima laporannya. Saat ini sedang kami koordinasikan dengan pimpinan untuk langkah selanjutnya. Pasti kami akan panggil penyedia jasa dan pihak desa yang terlibat. Nilai kerugian utamanya memang ada di pos pengadaan peta desa ini, sekitar Rp400 juta. Kami pastikan kasus ini ditangani tuntas sesuai hukum yang berlaku," ujar Heriyanto saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asahan selaku pembina pemerintahan desa dinilai harus lebih tegas. Peta desa yang sah seharusnya disahkan lewat Peraturan Bupati dan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan. Dokumen yang dibuat asal-asalan tidak hanya merugikan keuangan, tapi juga bisa memicu sengketa batas antar desa di masa depan. Kini, publik menunggu langkah tegas penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang kembali. (tec)

77 Peserta Rehab Ikuti Upacara Khidmat, Ketua JMSI Sumut: Jauhi Bahaya Narkoba

admin — Mon, 11 May 2026 20:56:00 +0700+0700

MEDAN | Sebanyak 77 peserta rehabilitasi mengikuti upacara dengan khidmat di Lembaga Penyalahgunaan Pencegahan Narkoba (LPPRN), Jalan Budi Luhur, Medan, Senin (11/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Sumut, Rianto SH MH yang akrab disapa Anto Genk sebagai pembina upacara.
Dari total peserta rehabilitasi yang mengikuti kegiatan, sebanyak 7 orang merupakan perempuan dan selebihnya laki-laki.

Sekretaris Umum LPPRN, Taufik, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan mental dan psikologis secara berkala kepada seluruh peserta rehabilitasi.

Menurutnya, pembinaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulihan sekaligus membangun kembali semangat hidup para peserta.

Dalam amanatnya, Anto Genk mengapresiasi langkah rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan LPPRN sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

"Mari kita jauhi bahaya narkoba, karena merusak generasi bangsa," tegasnya.

Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan. Para peserta tampak mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan disiplin dan semangat. (red)

Polsek Simpang Empat Berhasil Ungkap Kasus Narkotika di Dekat Sekolah, Satu Pelaku Diamankan

admin — Mon, 11 May 2026 20:53:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Unit Reskrim Polsek Simpang Empat di bawah naungan Polres Asahan kembali menunjukkan kinerja tangguh dalam memberantas peredaran barang haram. Pada dini hari Minggu, 10 Mei 2026, tim opsnal berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang berlangsung di Dusun X Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Pengungkapan ini bermula dari laporan serta informasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat.

Warga sekitar sebelumnya melaporkan adanya kecurigaan kuat terhadap aktivitas yang kerap terjadi di kawasan depan Sekolah MIS Nurul Yaqin. Lokasi tersebut disebut-sebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengingat lokasinya yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan dan anak-anak.

Merespons laporan tersebut, Kapolsek Simpang Empat AKP Dian Putra, S.Sos.I., M.H. segera memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Harry Fitrian, S.H. beserta timnya untuk melakukan penyelidikan mendalam dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Setelah memastikan waktu yang tepat, sekitar pukul 01.00 Wib, petugas bergerak mendatangi tempat tersebut secara diam-diam.

Sesampainya di lokasi, petugas langsung melihat dua orang pria yang bergerak dengan tingkah laku sangat mencurigakan. Tanpa membuang waktu, tim segera melakukan tindakan penggerebekan. Dari dua orang tersebut, satu pelaku berhasil diamankan dengan aman, namun satu lagi sempat melarikan diri ke arah persawahan dan kawasan pemukiman warga yang padat.

Saat melakukan pengecekan di sekitar tempat kejadian, petugas menemukan satu bungkus plastik klip kecil yang berisi zat yang diduga kuat sebagai narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di rerumputan pinggir selokan, tidak jauh dari tempat pelaku berada.

Pelaku yang berhasil diamankan teridentifikasi bernama SM (29 tahun), warga Dusun VIII Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat. Dalam pemeriksaan awal di tempat kejadian, SM mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Ia mengaku sengaja membuang bungkusan tersebut saat melihat kedatangan petugas karena merasa ketakutan akan tertangkap basah.

Lebih lanjut, SM mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pria berinisial OI, yang tak lain adalah rekannya yang sempat melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penelusuran dan pengejaran terhadap OI agar dapat segera dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H., Senin (11/5/2026) menegaskan bahwa pihaknya tetap teguh berkomitmen penuh untuk memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah hukum Polres Asahan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara aparat dan masyarakat.

"Perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan oleh kepolisian saja. Kami sangat mengandalkan dukungan, partisipasi, dan informasi akurat dari seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersatu menjaga lingkungan kita agar bersih dari pengaruh buruk narkoba, demi masa depan yang lebih aman dan sehat," ujar Kapolres.

Saat ini, pelaku SM telah dibawa ke kantor Polsek Simpang Empat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara tim penyidik masih bekerja keras untuk menangkap rekannya yang melarikan diri. (tec)

Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai Jadi Tuan Rumah Kompetisi Science Sumut

admin — Mon, 11 May 2026 20:50:00 +0700+0700

sumut24.co - Binjai

Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai mengukir sejarah karena menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kompetisi sains pelajar se-Sumatera Utara bertajuk "Binjai Science Olympiad Offline 2026", di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Sebanyak 1.500 pelajar SD, SMP, hingga SMA, baik negeri maupun swasta, dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara ambil bagian pada kompetisi yang difasilitasi Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI).

Walikota Binjai Amir Hamzah yang diwakili Plt, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Muhammad Sofyan Syahputra Siregar, mengapresiasi pelaksanaan even ini. Menurutnya, Binjai Science Olympiad Offline 2026 adalah sarana efektif dalam menyediakan media belajar dan mengukur kemampuan intelektual pelajar.

"Terimakasih kepada Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai dan POSI, karena sudah bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan even ini dapat dilaksanakan rutin setiap tahun dan semakin banyak pelajar Binjai yang ikut serta," ujar Sofyan, Minggu, (10/5/2026).

Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai, Sugiarto melalui Kepala SMP dan SMA Ahmad Yani Binjai, Willy, merasa sangat terhormat, karena institusinya mendapat kepercayaan dari POSI untuk memfasilitasi penyelenggaraan Binjai Science Olympiad Offline 2026.

Apalagi menurut Willy, even yang baru pertama kali digelar di Kota Binjai ini diharapkan menjadi ajang pelatihan mental dan kemampuan pelajar untuk berpikir kritis, sekaligus meningkatkan daya saing setiap anak di bidang sains.

"Puji syukur kepada Tuhan, karena pelajar Binjai tidak perlu lagi pergi ke luar kota untuk mengikuti kompetisi sains, dan semoga dari even ini akan lahir ilmuan-ilmuan muda kebanggaan Indonesia," ucap Willy, yang mengaku pihaknya mengikutsertakan lebih dari 300 pelajar di kompetisi ini.

Sebelumnya, Direktur POSI, Fahruroji Panjaitan, menyatakan, Binjai Science Olympiad Offline 2026 terselenggara atas kerjasama Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai dengan POSI, serta didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Pembukaan pendaftaran peserta sebelumnya dibuka sejak 2 Maret hingga 2 Mei 2026 lalu.

Pada pelaksanaanya, lanjut Fahruroji, setiap peserta bersaing di beberapa kategori mata pelajaran yang diperlombakan, seperti IPA, IPS, Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, Geografi, dan Bahasa Inggris.

Dalam hal ini, peserta untuk jenjang pendidikan SD bersaing di tujuh kategori, peserta SMP bersaing di empat kategori, dan peserta SMA bersaing di tujuh kategori.

"Mari kita jadikan even ini sebagai wadah pelatihan mental dan kemampuan intelektual pelajar, baik sebelum mengikuti ajang olimpiade sains, ataupun sebelum mengikuti seleksi masuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi unggul," ujar Fahruroji.

Turut hadir, Kepala SD Ahmad Yani Binjai, Aron Lie, Wakil Direktur POSI, Rosmiati, Koordinator Kegiatan, Ani Suprawati, serta jajaran Tenaga Pendidik Yayasan Perguruan Ahmad Yani Binjai. (Int)

Sat Reskrim Polres Asahan Bongkar Praktik Judi Mesin Tembak Ikan di Kedai Tuak Bandar Pasir Mandoge

admin — Mon, 11 May 2026 20:49:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Asahan kembali menegakkan hukum dengan mengungkap praktik tindak pidana perjudian jenis mesin tembak ikan yang beroperasi diam-diam di wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Sebagai hasil operasi ini, seorang perempuan berinisial VJM (39) warga Kota Pematangsiantar berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti yang cukup.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Sabtu, 9 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 Wib. Tim penyidik menggerebek sebuah kedai tuak milik MDS yang berlokasi di Dusun III Desa Suka Makmur. Lokasi tersebut ternyata dijadikan tempat penyelenggaraan permainan judi yang marak dilaporkan oleh masyarakat sekitar belakangan ini.

"Aksi pengungkapan ini bermula dari laporan warga yang mengkhawatirkan maraknya aktivitas judi mesin tembak ikan di wilayah hukum kami. Kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan memerintahkan Kasat Reskrim, AKP Immanuel Simamora, untuk mengerahkan tim guna melakukan penyelidikan mendalam," ujar AKBP Revi.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah orang sedang asyik memainkan mesin judi tersebut. Melihat kedatangan aparat, VJM yang bertindak sebagai pengelola sempat berusaha membuang bukti berupa chip voucher permainan, namun upaya tersebut gagal dan berhasil diamankan petugas di tempat kejadian.

Dari penggeledahan di lokasi, tim operasi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000, satu keping chip voucher, satu unit ponsel pintar, serta satu unit mesin judi tembak ikan yang menjadi sarana utama kejahatan tersebut.

Tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Markas Polres Asahan untuk menjalani serangkaian proses hukum. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga melanggar Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.

Hingga saat ini, penyidik masih mendalami perkara ini, mulai dari memeriksa saksi-saksi, mengembangkan jaringan pelaku lain yang kemungkinan terlibat, hingga melengkapi berkas perkara. Pihak kepolisian menegaskan akan segera melimpahkan perkara ini ke Jaksa Penuntut Umum agar proses hukum dapat berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Polres Asahan kembali mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat maupun mendukung praktik perjudian dalam bentuk apa pun, serta berperan aktif melaporkan segala bentuk aktivitas ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Kabupaten Asahan. (tec)

Satres Narkoba Polres Asahan Berhasil Amankan Pengedar Sabu di Sei Dadap, Barang Bukti 5,78 Gram Disita

admin — Mon, 11 May 2026 20:45:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali menunjukkan ketangguhannya dalam memerangi peredaran barang haram di wilayah hukumnya. Berdasarkan laporan dan informasi yang diterima dari warga, tim operasi berhasil menggerebek satu rumah di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, dan mengamankan seorang pria berinisial A.S. (28 tahun), pada Senin malam, 4 Mei 2026.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan lokasi tersebut kerap dijadikan sarana transaksi narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti hal itu, Unit Opsnal Satres Narkoba yang dipimpin Kanit I IPDA A.F. Manalu, S.H., M.H., segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan mendalam.

Sekitar pukul 21.00 Wib, petugas melihat adanya aktivitas mencurigakan dari dalam kamar rumah yang menjadi sasaran. Tanpa berlama-lama, tim langsung melakukan pengepungan dan masuk ke lokasi untuk melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan.

Dari pemeriksaan di tempat kejadian, petugas menemukan barang bukti utama berupa tiga bungkus plastik klip berisi zat yang diduga sabu dengan berat total 5,78 gram. Selain itu, turut disita pula dua plastik klip kosong, alat bantu berupa pipet sekop, dompet berwarna biru, serta satu unit timbangan elektrik yang biasa digunakan untuk menakar barang dagangan ilegal tersebut.

Saat diperiksa, tersangka mengakui seluruh barang yang ditemukan adalah miliknya sendiri. Ia juga mengaku mendapatkan pasokan sabu tersebut dari seseorang berinisial I yang berdomisili di wilayah Kota Tanjung Balai, untuk kemudian diedarkan kembali di sekitar Kecamatan Sei Dadap dan sekitarnya.

Kini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna menjalani serangkaian proses hukum dan penyidikan lebih lanjut terkait perannya dalam jaringan peredaran narkotika.

Pihak Polres Asahan menegaskan akan terus menjaga komitmen penuh dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkotika di daerah ini. Pihak kepolisian juga kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi jika mengetahui aktivitas mencurigakan, agar lingkungan sekitar tetap aman, tertib, dan bersih dari bahaya narkotika. (tec)

Pj Sekdaprov Sumut Sebut Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 Tentukan Arah Pembangunan Daerah

admin — Mon, 11 May 2026 20:44:00 +0700+0700

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan kualitas data Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaan pendataan harus dilakukan secara akurat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumut, di Hotel Polonia Medan, Sabtu (9/5/2026).

"Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah," ujar Sulaiman.

Menurutnya, perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, hingga jasa berbasis teknologi membutuhkan dukungan data yang benar-benar berkualitas. Dengan data yang baik, setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Sulaiman mengatakan, Sumut memiliki kekuatan pada sektor perkebunan, perdagangan, industri, logistik, pariwisata, dan jasa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kualitas data ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Sumut ke depan.

"Pemprov Sumut memandang data bukan lagi sekadar angka dan statistik, tetapi dasar pengambilan keputusan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat," katanya.

Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan agenda nasional tersebut.

Ia juga menegaskan, pelatihan calon instruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sensus di lapangan. Para instruktur tidak hanya bertugas menyampaikan materi teknis, tetapi juga memastikan seluruh petugas memahami konsep, metodologi, tata cara pendataan, hingga etika pelaksanaan sensus secara profesional.

"Saudara-saudara nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas data Sensus Ekonomi 2026 di Sumut," pungkasnya.**

PUD Pembangunan Nyaris Kolaps, Godfried Effendy Lubis : "Jajaran Direksi Jangan Tidur"

admin — Mon, 11 May 2026 20:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Anggota Komisi III DPRD Medan Drs Godfried Effendy Lubis ingatkan jajaran Direksi PUD Pembangunan Kota Medan jangan tidur menyikapi kondisi perusahaan yang nyaris bangkrut. Direksi yang baru dilantik dituntut melakukan inovasi pengembangan perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemko Medan.

"Kita prihatin dengan kondisi perusahaan yang nyaris kolaps. Sehingga untuk bayar gaji karyawan saja megap megap," ujar Godfried Effendy Lubis (foto) kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Menurut Godfried Lubis asal politisi PSI itu, nasib perusahaan saat ini ada ditangan Dirut PUD Pembangunan Karya Septianus Bate'e, SSTP, M.A.P. Untuk itu, periode saat ini bisa jadi kesempatan terakhir karena tahun tahun sebelumnya tetap merugi.

Ditambahkan Godfried Lubis, ada beberapa hal yang patut dilakukan jajaran Direksi untuk menyelamatkan perusahaan. Beberapa usaha yang dikelola PUD Pembangunan seperti Kebun Binatang (Medan Zoo). Pengelolaan Medan Zoo dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan keuntungan bagi hasil.

Begitu juga dengan usaha Kolam Renang Deli dan gelanggang remaja di Jl Sutomo Ujung yang kondisinya memprihatinkan. "Pada hal lokasi kedua unit usaha yang strategjs jika dikelola secara profesional akan memberikan profit yang lumayan," sebut Godfried.

Untuk itu, Kolam Renang Deli supaya direhab, diperbaiki. "Kalau Pemko Medan tidak mampu, silahkan kerjasama dengan pihak ke tiga atau melalui CSR. Jangan lagi gelanggang remaja itu hanya tempat penyimpanan barang rongsokan," papar Godfried.

Selain itu tambah Godfried, jajaran PUD Pembangunan juga diminta membuat suatu PT atau badan usaha menjalankan beberapa proyek infrastruktur atau kontruksi. "Direksi harus inovatif sepanjang tifak melanggar aturan. Kalau tifak hanyut lah," katanya. (Rel)