PRSU Sepi, DPRD Sumut Semprot Panitia: Jangan Cari Untung dari Tiket, UMKM Jadi Korban

admin — Fri, 10 Jul 2026 16:33:00 +0700+0700

Medan - Harapan ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan melalui Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 justru berubah menjadi kekecewaan. Sepinya pengunjung akibat mahalnya harga tiket masuk membuat banyak stan hanya dipenuhi penjaga, sementara transaksi jual beli jauh dari harapan.

Ironisnya, para pelaku UMKM telah mengeluarkan biaya untuk menyewa stan, menyiapkan stok barang, hingga menanggung biaya operasional selama pameran berlangsung. Namun investasi yang mereka keluarkan belum berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh karena rendahnya minat masyarakat datang ke arena PRSU.

Kondisi tersebut menuai kritik keras dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai kebijakan harga tiket masuk PRSU telah menyimpang dari tujuan utama penyelenggaraan pesta rakyat yang sejak awal digagas sebagai wadah promosi produk unggulan daerah.

Menurut Rudi, tidak tepat apabila keberhasilan PRSU diukur dari besarnya pendapatan tiket masuk, sementara pelaku UMKM yang menjadi roh utama penyelenggaraan justru mengalami kerugian akibat minimnya pembeli.

"PRSU itu adalah ajang promosi. Kita harus memahami dulu apa tujuan sebuah ajang promosi. Sebagian besar penyelenggaraannya juga menggunakan anggaran APBD. Jadi target utamanya bukan mengejar pendapatan dari tiket, tetapi bagaimana UMKM Sumatera Utara bisa dipromosikan dan dikenal masyarakat seluas-luasnya," katanya, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan, mahalnya tiket masuk telah menjadi penghalang masyarakat untuk datang sehingga tujuan promosi produk lokal menjadi gagal.

"Dengan diberikannya harga tiket yang cukup mahal, itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan PRSU. Memang kita menginginkan adanya pendapatan daerah, tetapi itu bukan target utama. Ketika masyarakat enggan datang karena tiket mahal, artinya kita bukan lagi mempromosikan UMKM, tetapi justru menghambat perkembangan UMKM di Sumatera Utara," tegas Rudi.

Rudi menilai para pelaku UMKM menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka telah membayar biaya sewa stan, membawa produk terbaik, dan berharap mendapatkan pasar baru. Namun kenyataannya, banyak pengunjung memilih mengurungkan niat datang karena harus mengeluarkan biaya yang dinilai terlalu tinggi hanya untuk masuk ke area PRSU.

"UMKM itu tidak mendapatkan stan secara gratis. Mereka sudah membayar. Mereka sudah mengeluarkan modal. Kalau orang tidak datang karena tiket mahal, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil? Mereka datang untuk berdagang, tetapi pembelinya sangat sedikit," ujarnya.

Ia meminta panitia penyelenggara tidak menutup mata terhadap jeritan para pelaku usaha. Menurutnya, evaluasi harga tiket harus dilakukan sebelum pelaksanaan PRSU berakhir agar para pedagang masih memiliki kesempatan memperbaiki omzet.

"Kami berharap panitia segera meninjau ulang harga tiket. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk datang. Kalau pengunjung ramai, otomatis UMKM juga mendapatkan manfaat karena barang dagangannya terjual," katanya.

Politisi Komisi B DPRD Sumut itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan PRSU semestinya berpihak kepada ekonomi kerakyatan, bukan justru membebani masyarakat dengan tarif yang sulit dijangkau di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu.

"Jangan hanya mementingkan kepentingan panitia, tetapi mengabaikan kepentingan para pelaku usaha. Keberhasilan PRSU bukan diukur dari berapa banyak uang yang masuk dari tiket, melainkan dari seberapa besar transaksi yang tercipta di dalam arena pameran," ujarnya.

Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga kebijakan tiket mahal menjadi kontraproduktif. Ketika masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membeli tiket masuk PRSU, pilihan mereka tentu lebih mengutamakan kebutuhan pokok.

"Perekonomian masyarakat masih stagnan. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja banyak yang kesulitan. Bagaimana mereka mau datang ke PRSU kalau tiketnya mahal? Akibatnya yang menanggung kerugian adalah para pedagang UMKM," katanya.

Rudi bahkan mengusulkan agar harga tiket diturunkan secara signifikan, bahkan bila memungkinkan digratiskan. Menurutnya, keramaian pengunjung akan menghasilkan perputaran ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan mengejar pendapatan dari tiket masuk.

"Kalau bisa memang digratiskan. Kalau belum memungkinkan, paling tidak buatlah harga yang sangat terjangkau. Yang terpenting masyarakat datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM bisa berjualan dan ekonomi bergerak," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan kesan bahwa penyelenggaraan PRSU lebih berorientasi pada bisnis dibandingkan menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap pemerintah provinsi jangan berbisnis dengan masyarakat. Ini adalah ajang promosi. Kalau memang tujuannya mempromosikan produk daerah, maka masyarakat harus diberi kemudahan untuk datang, bukan dipersulit dengan harga tiket yang tinggi," tegasnya.

Rudi menilai sudah banyak contoh penyelenggaraan pekan raya di daerah lain yang mampu menarik jutaan pengunjung karena menerapkan harga tiket yang terjangkau serta menghadirkan hiburan yang menarik. Model seperti itu, menurutnya, layak dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara PRSU.

Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan PRSU seharusnya bukan besarnya pendapatan dari loket tiket, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan para pelaku UMKM.

"Yang kita inginkan adalah transaksi jual beli yang besar. Produk-produk unggulan Sumatera Utara, mulai dari kuliner, kerajinan, ulos, hingga berbagai produk khas daerah benar-benar laku dan dikenal masyarakat. Kalau pedagang tetap sepi karena pengunjung sedikit, berarti tujuan PRSU sebagai pesta rakyat dan ajang promosi belum tercapai," pungkasnya.

Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri

admin — Fri, 10 Jul 2026 15:47:00 +0700+0700

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan oleh penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan namanya.

Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut.

"Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut dia, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Febrie membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis yang disebut-sebut berada di balik penggeledahan kafe di Cipete.

"Jadi yang pertama tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati, sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Febrie turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang juga ramai menjadi sorotan publik. Ia mengatakan, uang tersebut memiliki pemilik dan berkaitan dengan suatu kegiatan yang nantinya akan dijelaskan melalui mekanisme hukum.

"Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul itu ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya ya ada bangunannya bisa nanti dicek, tetapi tentunya tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar," kata dia.

Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik, setelah kediamannya mendapat pengamanan dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rumah Febrie yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tampak dijaga prajurit TNI pada Rabu (8/7/2026).

Diketahui, Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menggeledah sebuah Cafe bernama de'Clan di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu (8/7/2026).

Penggeledahan kemudian beruntun dilakukan di sejumlah lokasi lain. Secara keseluruhan, penyidik menggeledah 13 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor dan menemukan sejumlah barang yang kini menjadi barang bukti penyidikan.

Adapun penggeledahan ini antara lain terkait kasus Asabri dan Jiwasraya hingga Batu Bara. (red)

Wali Kota bersama sejumlah tokoh agama menerima kunjungan tim peneliti dari SETARA

admin — Fri, 10 Jul 2026 14:51:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama sejumlah tokoh agama menerima kunjungan tim peneliti dari SETARA Institute. SETARA Institute merupakan lembaga riset dan advokasi kebijakan yang bertujuan mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat dalam tata sosial politik demokratis. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Pematangsiantar, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (09/07/2026) siang.

Wali Kota Wesly dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memandang Indeks Kota Toleran (IKT) bukan semata-mata sebuah penilaian atau pemeringkatan. Tetapi menjad instrument evaluasi yang penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan, tata Kelola pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat mampu menciptakan ruang yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

Oleh karena itu, katanya, Pemko Pematangsiantar menyambut baik kunjungan dan penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute.

"Kami berharap hasil penelitian dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan perspektif yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam memperkuat kebijakan, program, dan strategi pembangunan yang berorientasi pada penguatan toleransi, kerukunan, dan perlindungan hak-hak seluruh masyarakat," kata Wesly.

Masih kata Wesly, dalam penilaian IKT Tahun 2025, Kota Pematangsiantar berada pada peringkat empat secara nasional. Sebelumnya tahun 2024 berada di peringkat lima.

"Tentu ini membuktikan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam pengembangan dan Pembangunan toleransi di Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Saat ini, lanjut Wesly, rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelanggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat telah diajukan pemerintah daerah ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pematangsiantar.

"Dan harapan kami, di tahun ini peraturan daerah tersebut dapat di-undangkan. Kemudian kita juga mendorong OPD teknis untuk membuat kegiatan yang mendorong kemajuan toleransi," terang Wesly.

Hal tersebut, katanya, membuktikan masih banyak ruang untuk berbenah guna meningkatkan serta membangun ekosistem toleransi yang lebih ideal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk itu diperlukan inovasi dan pendekatan yang inklusif sehingga pesan toleransi tetap terjaga dan terpelihara.

Menurut Wesly, pencapaian tersebut bukan hanya kerja pemerintah daerah. Namun hasil kolaborasi semua pihak di daerah, baik itu elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus menjaga harmoni sosial dan menjadi teladan dalam merawat keberagaman di Kota Pematangsiantar.

Dalam kesempatan tersebut, Wesly mengajak semua untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Pematangsiantar sebagai kota yang semakin toleran, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, etnis, maupun budaya.

"Kami ucapkan terima kasih, dan terkhusus kepada peneliti SETARA Institute semoga kunjungan ke Kota Pematangsiantar ini dapat memberikan manfaat untuk penelitan dan pengembangan toleransi ke depannya," pungkas Wesly.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis menerangkan, FKUB di Pematangsiantar sangat berwarna dan lengkap.

"Setelah menjadi Ketua FKUB, maka saya pernah satu kamar hotel dengan pendeta," katanya.

Menurut Ali, di Kota Pematangsiantar tidak ada konflik agama. Kerukunan antar umat beragama di Kota Pematangsiantar sangat luar biasa.

"Apalagi, kegiatan FKUB tidak pernah ditolak oleh wali kota. Termasuk berkunjung ke rumah-rumah ibadah," sebut Ali, yang sudah empat periode menjabat Ketua FKUB Kota Pematangsiantar.

Ali juga mengatakan, Kota Pematangsiantar merupakan Indonesia mini. Namun masyarakatnya hidup rukun dan tidak ada sikut- menyikut.

"Tim dari SETARA Institute bisa merasakan langsung kerukunan di Kota Pematangsiantar. Semoga IKT Kota Pematangsiantar bisa naik lagi," tandasnya.

Tim Peneliti SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah didampingi Okki Kawasa mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Kota Pematangsiantar dan secara khusus ingin beraudiensi dengan Wali Kota Wesly Silalahi.

"Ingin ingin melihat dampak research kami sejauh mana di Kota Pemaangsiantar, termasuk dalam pembangunan ekonomi," terangnya.

Sayyidatul berharap bisa diskusi lebih mendalam tentang dampak IKT.

"Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah menerima kami," sebutnya.

Acara dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Pemko Pematangsianatr oleh Wesly didampingi Ketua FKUB Ali Lubis kepada Tim SETARA Institute. Kemudian, Tim SETARA Institute juga menyerahkan cenderamata kepada Wesly.

Turut hadir, asisten, staf ahli, OPD, dan camat, serta mewakili Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pematangsiantar. (LP)

Wali Kota menghadiri acara Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar PRSU ke-50 Tahun 2026, yang di PRSU

admin — Fri, 10 Jul 2026 14:50:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Kota Pematangsiantar memiliki keberagaman seni, budaya, kuliner, serta kreativitas masyarakat yang menjadi identitas. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang harus dirawat sebagai modal membangun daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dalam sambutannya di acara Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026, yang digelar di Komplek PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Medan, Rabu (08/07/2026) malam.

Sebelumnya, Wesly terlebih dahulu berkunjung ke Paviliun Kota Pematangsiantar yang berada di komplek PRSU. Di paviliun tersebut, ditampilkan produk ikonik Kota Pematangsiantar yang cocok untuk wisata keluarga.

Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan panitia PRSU yang telah memberi ruang kepada seluruh kabupaten/kota untuk menampilkan potensi terbaik daerah masing-masing.

Wesly menilai PRSU bukan sekadar pameran dan hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat persaudaraan, memperkokoh budaya, mendorong promosi pariwisata, serta membuka peluang investasi dan pembangunan ekonomi kreatif.

Melalui pagelaran tersebut, lanjutnya, Kota Pematangsiantar ingin memperkenalkan keberagaman seni, budaya, kuliner, serta kreativitas masyarakat yang menjadi identitas.

"Keberagaman ini menjadi kekuatan yang harus kita rawat, sebagai modal membangun daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing," sebut Wesly.

Ia berharap penampilan para seniman dapat menjadi duta budaya yang memperkenalkan wajah Kota Pematangsiantar, kepada masyarakat Sumut, maupun para pengunjung dari berbagai daerah.

Wesly juga mengajak seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

"Budaya adalah jati diri bangsa, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga warisan tersebut agar tetap lestari," ujarnya

Secara khusus, Wesly mengucapkan terima kasih kepada kontingen Kota Pematangsiantar atas dedikasi dan kerja keras dalam mempersiapkan kegiatan tersebut.

"Tampilkanlah yang terbaik dengan penuh semangat, percaya diri, dan tetap menjunjung tinggi serta persaudaraan," tutup Wesly.

Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar pada PRSU ke-50 Tahun 2026 diisi dengan sejumlah penampilan menarik yang menyedot perhatian pengunjung. Seperti penampilan tarian Sanggar Himapsi, Sanggar PT STTC, Siantar Zoo, dan sejumlah band asal Kota Pematangsiantar. Serta dimeriahkan lucky draw.

Turut hadir, Direktur PT STTC Edwin Bingei Purba Siboro, pimpinan Siantar Zoo, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Uli Arianto ST MM, dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli Ilal Mahdi SHI. (LP)

Dana Banpres Sebesar Rp. 2.888.240.000 Di DPUPR Kota Solok Sudah Terealisasi 100 Persen.

admin — Fri, 10 Jul 2026 14:47:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Rentetan bencana hidrometeorologi, mulai dari kekeringan hingga banjir bandang, telah memberikan ujian berat bagi ketahanan Kota Solok. Sawah yang gagal panen, ruas jalan yang terputus, dan jembatan yang rusak tidak hanya mengganggu mobilitas ekonomi, tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan warga. Di tengah tantangan ini, kehadiran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi instrumen penyelamat yang sangat krusial.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Solok mendapatkan dukungan dana TKD yang signifikan yang ditujukan untuk penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana. Alokasi ini secara cerdas dan strategis telah diarahkan oleh pemerintah daerah, mulai dari perbaikan fasilitas publik, normalisasi saluran air, hingga penyaluran dana rehabilitasi bagi kelompok tani yang sawahnya mengalami gagal panen akibat banjir.

Namun, mendapatkan kucuran dana segar hanyalah langkah awal. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada eksekusi di lapangan. Proses pencairan dana, baik untuk infrastruktur maupun bantuan langsung kepada masyarakat terdampak (seperti petani), kerap kali terbentur oleh rumitnya verifikasi data dan birokrasi administrasi. Oleh karena itu, ketepatan sasaran dan kecepatan realisasi anggaran mutlak diperlukan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terlalu lama menunggu bantuan pemulihan di saat roda ekonomi mereka terhenti

Ke depan, penggunaan dana TKD tidak boleh hanya bersifat reaktif—hanya berfokus pada perbaikan setelah bencana terjadi. Pemerintah Kota Solok harus menjadikan momentum ini untuk berinvestasi pada langkah-langkah mitigasi. Dengan mengalokasikan sebagian dana TKD untuk penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan normalisasi drainase, kita dapat membangun ketahanan kota yang lebih permanen.

Kepala Dinas PUPR Kota Solok Afrizal, M.Eng melalui Sekretaris PUPR Dahwirman di ruang kerjanya , di PUPR secara umum Penganggaran di usulkan secara kebutuhan dan perencanaan dari bidang Bina marga dan PSDA, dan pengerjaannya Allhamdulilah sampai saat ini sudah terealisasi 100 persen dengan anggaran Rp. 2.888.240.000

Adapun peruntukan anggaran sebagai berikut : Ada 5 sub kegiatan yang masing masing kegiatan di uraikan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan tebing sungai. Diantaranya seperti pemeliharaan rutin rehap dan pembangunan sendimen Banda Taratak Tanah Garam dan Belanja pemeliharaan bagunan air -Bangunan Pengaman Sungai dan penanggulangan

2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yaitu
- berupa Rehap dan pembangunan Banda buang sawah Solok.
- Peninggian Pasangan saluran Buang irigasi Nampa di Gawan .
- Pembangunan Dinding Penahan Tebing dan pembersihan sendimen saluran bandar ulu .
- Pembangunan Dinding Penahan Tebing Saluran Bandar Imang Payo dan terakhir untuk Biaya Penunjang.

3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pemukaan adalah pembuangan sendimen irigasi belakang SD 19 Gawan

4. Sub kegiatan Rehabilitasi Ruas jalan Depag - Gawan dan Rehabilitas jalan dan perbaikan Dinding Penahan Tanah Ruas jalan Payo.

5. Pengadaan Kendaraan dinas operasional dan lapangan

Tidak hanya anggaran sebesar .Rp. 2.888.240.000 Dalam bantuan untuk Kota Solok untuk pasca bencana dan mitigasi Kota Solok juga di dukung dari dana banpres selain fisik adalah mobil Tanki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter yang akan di gunakan oleh PDAM pincuran makmur kedepannya.

Secara prinsip Dana banpres atau BKK di dinas PUPR telah terealisasi 100 persen, oleh DPUPR Kota Solok sesuai perencanaan dan target Realisasi yang mana akan di laporkan oleh Kepala Daerah Ke Presiden RI

Dan pengerjaan tersebut sesuai yg di harapkan karena harapan dari walikota Solok Ramadhani Kirana Putra adalah pelayanan publik yang maksimum serta mewujudkan kota Solok kota Tujuan, Kota yang di berkahi

Salah seorang warga kota Solok yang kerap dipanggil Nel, saat diminta tanggapannya tentang penggunaan dana TKD, mengatakan Pemerintah Kota Solok harus memastikan tambahan kucuran dana TKD disalurkan secara transparan, akurat, dan tepat sasaran. Prioritas pertama harus diberikan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital.

Pemda tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik semata, melainkan juga harus mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Dukungan modal, benih, dan normalisasi saluran irigasi mutlak dipercepat agar para petani dapat kembali menggarap lahan mereka.

Pemerintah Kota Solok juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana TKD ini. Setiap rupiahnya adalah amanah rakyat yang harus dikawal agar tepat sasaran, tanpa celah penyimpangan. Pengawasan ketat oleh DPRD dan partisipasi aktif masyarakat melalui kanal pelaporan seperti SP4N-LAPOR! sangat krusial. Hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah yang responsif dan masyarakat yang peduli lingkungan, Kota Solok dapat bangkit menjadi kota yang tangguh dan berkelanjutan, ujar Nel.((YOSE)

UNPAB Perkuat Komitmen Melestarikan Budaya Melayu Melalui Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV

admin — Fri, 10 Jul 2026 14:15:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya bangsa dengan menjadi tuan rumah Dialog Kebangsaan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ISMI Edisi IV yang mengangkat tema Menjemput Tuah Meninggi Marwah Mengukuhkan Seni Tanjak Tengkuluk Sumatera Utara dalam Peta Budaya Nasional. Kegiatan yang berlangsung di Gedung A Ruang Al Huda Kampus I UNPAB ini menghadirkan akademisi, budayawan, tokoh Melayu, serta civitas akademika untuk memperkuat upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sumatera Utara.

Dialog Kebangsaan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga budaya, dan masyarakat dalam mendorong penguatan identitas budaya Melayu. Melalui forum ilmiah tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai sejarah, filosofi, ragam, serta pentingnya pelestarian tanjak dan tengkuluk sebagai identitas masyarakat Melayu sekaligus mendorong pengusulannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional.

Kegiatan menghadirkan Dr. Tengku Mira Sinar, MA sebagai Ahli Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya serta proses pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Sementara itu, Abu Abdillah Fahmi ST selaku Ketua Balai Seni Tanjak Tengkuluk Kesultanan Serdang membahas sejarah, ragam, filosofi, dan makna tanjak serta tengkuluk sebagai simbol kehormatan masyarakat Melayu. Sesi dialog berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya, Universitas Pembangunan Panca Budi terus membuka ruang kolaborasi akademik yang menghubungkan dunia pendidikan dengan nilai nilai kearifan lokal. Kehadiran kegiatan ini mempertegas peran UNPAB sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga aktif menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.

Dekan Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh dunia pendidikan melalui kajian ilmiah, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Beliau menyampaikan bahwa UNPAB merasa bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga identitas budaya Melayu agar tetap lestari dan semakin dikenal di tingkat nasional.

Selain sesi dialog, kegiatan juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para tokoh dan lembaga yang telah berkontribusi dalam pelestarian budaya Melayu, kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara dunia akademik, organisasi profesi, dan pemerhati budaya.

Melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV, Universitas Pembangunan Panca Budi kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga nilai nilai luhur budaya Melayu dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Dukung Sukses Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut, Bank Sumut Cabang Stabat Titipkan Souvenir untuk Peserta

admin — Fri, 10 Jul 2026 12:08:00 +0700+0700

Langkat – Dukungan terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkai dengan Family Gathering (FG) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Bank Sumut Cabang Stabat yang turut berpartisipasi dengan memberikan sejumlah souvenir untuk para peserta kegiatan.

Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Pantai Romantis, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan tersebut akan diikuti pengurus dan anggota JMSI dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut, Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat, Baran Enda Harahap, melalui jajaran manajemen menitipkan sejumlah cendera mata yang nantinya akan dibagikan kepada peserta Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut.

Penyerahan souvenir dilakukan pada Jumat (10/7/2026) di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat.

Cendera mata tersebut diserahkan oleh Pinsie Operasional Bank Sumut Cabang Stabat, Ayen Herny Watty, kepada Ketua Bidang Organisasi Pengda JMSI Sumut, Dony Syahputra, yang hadir didampingi rekannya sesama pengurus, Ariswan.

Dalam kesempatan tersebut, Ayen Herny Watty menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dan dukungan Bank Sumut terhadap kegiatan JMSI Sumut serta wujud kemitraan yang selama ini terjalin baik antara insan pers dan Bank Sumut.

"Jangan dilihat dari bentuk maupun nilainya. Ini adalah bentuk dukungan dan apresiasi kami karena selama ini hubungan kemitraan antara media dan Bank Sumut telah terjalin dengan baik," ujar Ayen.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat, Baran Enda Harahap, yang berhalangan hadir secara langsung karena padatnya agenda pekerjaan.

"Pak Pimpinan Cabang menitipkan salam hormat kepada seluruh pengurus dan anggota JMSI Sumut. Beliau berharap pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut dapat berjalan lancar, sukses, dan semakin mempererat tali silaturahmi antaranggota," tambahnya.

Sementara itu, Dony Syahputra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Sumut Cabang Stabat atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, perhatian dari mitra kerja seperti Bank Sumut menjadi motivasi tersendiri bagi JMSI Sumut untuk terus membangun organisasi yang profesional serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat beserta jajaran atas dukungan yang diberikan. Semoga hubungan baik dan kemitraan yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang," pungkasnya.rel

Mahasiswa UMPAB Ikuti Program Pertukaran Pelajar Internasional di UNIRAZAK Malaysia, Wujudkan Generasi Berdaya Saing Global

admin — Fri, 10 Jul 2026 12:01:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi UMPAB kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring pendidikan internasional melalui Program Pertukaran Pelajar International Kampus Berdampak yang bekerja sama dengan Universiti Tun Abdul Razak UNIRAZAK Malaysia. Program ini menjadi salah satu langkah strategis universitas dalam memberikan pengalaman belajar bertaraf internasional sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat global.

Program pertukaran pelajar ini diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Sains Komputasi dan Kecerdasan Digital UMPAB. Selama mengikuti kegiatan, para mahasiswa akan menjalani proses pembelajaran, diskusi akademik, pertukaran budaya, serta berbagai aktivitas kolaboratif bersama sivitas akademika UNIRAZAK. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat komunikasi lintas budaya, serta membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi pengembangan karier di masa depan.

Kegiatan ini juga menjadi implementasi nyata dari semangat Kampus Berdampak, yaitu menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu memberikan pengalaman belajar di luar ruang kelas, memperkuat kolaborasi internasional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan karakter yang unggul. Kehadiran mahasiswa UMPAB di lingkungan akademik internasional menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan yang dimiliki universitas mampu bersaing dan diterima di tingkat global.

Selain memberikan manfaat bagi mahasiswa, program ini turut memperkuat hubungan kerja sama antara UMPAB dan UNIRAZAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program internasional lainnya yang mampu memberikan dampak positif bagi kedua institusi.

Melalui Program Pertukaran Pelajar International Kampus Berdampak, Universitas Pembangunan Panca Budi terus memperkuat komitmennya sebagai perguruan tinggi yang aktif membangun kolaborasi internasional dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik di tingkat global. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang inovatif, kompetitif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa di era global.

Saksi Ungkap Dugaan Commitment Fee Rp600 Juta di Sidang Smartboard, Moettaqien: Saya Tidak Pernah Terima Uang

admin — Fri, 10 Jul 2026 11:54:00 +0700+0700

MEDAN – Nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sumatera Utara, Moettaqien Hasrimi, mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard di Kota Tebing Tinggi yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Dalam persidangan tersebut, saksi Fatimah yang merupakan perwakilan PT Gunung Mas selaku perusahaan penyedia mengungkap adanya dugaan permintaan uang yang disebut sebagai commitment fee dalam proyek pengadaan smartboard senilai sekitar Rp14 miliar.

Menurut keterangan saksi, terdapat aliran dana sebesar Rp600 juta yang dikaitkan dengan "Pj" atau Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi yang menjabat saat proyek berlangsung. Pada periode tersebut, jabatan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi dipegang oleh Moettaqien Hasrimi.

Meski demikian, Moettaqien Hasrimi membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang sebagaimana disebut dalam persidangan.

"Saya tidak pernah menerima uang Rp600 juta ataupun meminta commitment fee dalam proyek tersebut," tegas Moettaqien saat dimintai tanggapan.

Ia juga menyatakan siap memberikan keterangan apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum dan menghormati proses persidangan yang sedang berjalan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kota Tebing Tinggi sendiri masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Keterangan para saksi yang disampaikan di persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian dan akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum.red

SAPA: Kapolda Baru Harus Tuntaskan Dugaan Korupsi Beasiswa, PON dan Aceh Hebat

admin — Fri, 10 Jul 2026 09:29:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Pergantian kepemimpinan di Polda Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum di Tanah Rencong. Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, segera menjadikan pemberantasan korupsi dan kejahatan lingkungan sebagai agenda prioritas, terutama terhadap sejumlah perkara yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.

"Kami berharap Kapolda Aceh yang baru dapat menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik. Kasus-kasus yang belum selesai harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat," kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Kamis (9/7/2026).

Menurut Fauzan, masyarakat telah terlalu lama menunggu kepastian hukum atas berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya besar. Penanganan yang berlarut-larut tanpa kejelasan hanya akan memperkuat persepsi bahwa pemberantasan korupsi belum berjalan secara maksimal.

"Perkara dugaan penyimpangan dana beasiswa, anggaran PON XXI, proyek multiyears, hingga pengadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penegakan hukumnya," ujarnya.

Selain perkara korupsi, SAPA juga mengingatkan Polda Aceh agar tidak mengabaikan kejahatan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Praktik pertambangan ilegal, perambahan hutan, dan galian C tanpa izin disebut masih marak terjadi di berbagai daerah serta berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana.

"Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Kerusakan alam yang terjadi hari ini akan menjadi beban besar bagi masyarakat di masa depan jika terus dibiarkan," tegas Fauzan.

SAPA juga meminta Polda Aceh mengawal penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersumber dari pemerintah pusat agar tepat sasaran. Di saat yang sama, aparat penegak hukum didorong menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara.

"Kami berharap setiap laporan masyarakat diproses secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tuntas akan menjadi bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir dalam memberikan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat Aceh," pungkas Fauzan. Muktar

FABEM Desak Presiden Prabowo Redam Potensi Gesekan Kejagung dan Kortastipidkor Polri

admin — Fri, 10 Jul 2026 09:27:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.CO

Dinamika penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mendapat perhatian dari Forum Alumni Badan Eksekutif dan Senat Mahasiswa (FABEM).
Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum dan Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera mengambil langkah untuk menjaga sinergi kedua institusi penegak hukum tersebut agar tidak terjadi gesekan yang dapat mengganggu kepercayaan publik.
"Presiden perlu memanggil Jaksa Agung dan Kapolri agar koordinasi tetap berjalan baik. Jangan sampai muncul konflik antarlembaga. Bila ada dugaan korupsi yang didukung alat bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan profesional tanpa pandang bulu," ujar Tody dalam keterangannya, Jumat.
Menurut Tody, seluruh aparat penegak hukum maupun pejabat negara harus menjunjung tinggi prinsip equality before the law, sehingga siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan masyarakat saat ini membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi ekonomi dan situasi nasional yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Ketua Umum DPP FABEM, Zainuddin Asryad, S.IP., juga mengingatkan agar tidak terjadi konflik antarinstitusi penegak hukum.
"Kami berharap Presiden bersikap tegas dan konsisten dalam mengawal penegakan hukum serta mengusut setiap dugaan korupsi besar secara transparan dan profesional," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, meminta Kortastipidkor Polri bekerja secara profesional dalam mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor mineral dan batu bara (minerba), termasuk yang berkaitan dengan PT BRA dan PT OBP apabila didukung alat bukti yang cukup.
Rinno menyebut, berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan aparat penegak hukum, penyidik Kortastipidkor Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di Restoran D'Clan Signature dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait batu bara yang disebut berkaitan dengan kasus blackout PLN.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik dilaporkan menyita barang bukti berupa uang senilai hampir Rp60 miliar, terdiri atas 130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar Rp259.159.000.
Menurut FABEM, proses penanganan perkara harus dilakukan secara independen, transparan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan pihaknya menghormati proses penyidikan yang dilakukan Polri.
"Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Anang.
Ia menambahkan, Kejaksaan Agung tidak akan memberikan penilaian di luar fakta hukum yang sedang didalami penyidik dan masih menunggu perkembangan resmi hasil penyidikan, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti yang disita, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
FABEM berharap seluruh proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.rel

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

admin — Fri, 10 Jul 2026 08:58:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , Kehadiran Paviliun Kabupaten Asahan dalam ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 mencuri perhatian kalangan pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Kamis (9/7/2026) sekira pukul 16.45 Wib, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc., didampingi langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengunjungi stan yang menjadi rumah bagi berbagai potensi unggulan daerah tersebut.

PRSU 2026 sendiri merupakan ajang promosi budaya, perdagangan, investasi, dan ekonomi kreatif terbesar di wilayah Sumatera Utara yang mengusung tema "Harmoni Emas dengan Semangat Kolaborasi Tradisi, Bangkitkan Inspirasi". Berlangsung sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Area PRSU Kota Medan, kegiatan ini menampilkan ragam pameran produk UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga kolaborasi lintas pelaku industri kreatif dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Kedatangan rombongan pimpinan tingkat pusat dan provinsi tersebut disambut hangat oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat terkait dan tamu undangan lainnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Dr. Evita Nursanty beserta rombongan meninjau secara langsung berbagai produk unggulan yang ditampilkan, mulai dari ikon andalan daerah Sepatu Bunut, bibit kultur jaringan produksi PT Hijau Surya Biotechindo, hingga beragam karya kreatif hasil jerih payah pelaku UMKM Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan dalam kesempatan itu memaparkan perkembangan industri Sepatu Bunut yang kini telah menjadi kebanggaan daerah dan memiliki peluang besar untuk menembus pasar nasional. Dr. Evita Nursanty pun memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas produk tersebut. Menurutnya, Sepatu Bunut memiliki desain yang menarik, kerapian jahitan yang memukau, serta daya saing yang kuat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagai tanda dukungan nyata terhadap produk lokal, beliau turut membeli satu pasang Sepatu Bunut ukuran 38.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Asahan terus konsisten memberikan pembinaan, pendampingan, dan dukungan menyeluruh kepada para pelaku UMKM. Agar mereka senantiasa meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan terus berinovasi demi menguatkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dr. Evita Nursanty.

Sementara itu, Bupati Taufik Zainal Abidin menjelaskan bahwa industri Sepatu Bunut telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 1998, berpusat di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bunut dan Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari Kantor Bupati Asahan. Produk ini memiliki ciri khas unik berupa model tanpa tali dan tanpa tumit yang dikenal dengan sebutan pansus, tersedia bagi kalangan pria maupun wanita dengan beragam pilihan desain, kualitas tahan lama, serta harga yang sangat terjangkau.

Keistimewaan Sepatu Bunut juga terletak pada teknik pembuatannya yang berbeda dari sepatu pada umumnya, yaitu pemasangan kulit dilakukan mulai dari bagian tapak naik ke arah bagian atas, sehingga menghasilkan produk yang jauh lebih kokoh dan awet. Hingga kini, para pengrajin tetap mempertahankan teknik tradisional ini sekaligus mengelola pemasaran secara mandiri melalui rumah produksi dan toko masing-masing.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Tim Komisi VII DPR RI beserta rombongan dan Bapak Gubernur Sumatera Utara atas kunjungan berharga ini. Semoga perhatian ini menjadi motivasi tambahan bagi kami dan seluruh pelaku UMKM di Asahan untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas, dan memperluas jangkauan pasar," tambah Bupati Taufik.

Melalui keikutsertaan dalam PRSU 2026, Pemerintah Kabupaten Asahan menaruh harapan besar agar produk-produk unggulan daerah semakin dikenal luas oleh masyarakat, pangsa pasar UMKM semakin meluas, daya saing produk lokal semakin menguat, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan secara menyeluruh.

Sekira pukul 17.15 Wib, seluruh rangkaian kegiatan kunjungan berjalan lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. (dre)

Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Desa Paya Gambar Telan Anggaran Rp17,8 Juta, Rincian Belanja Dipertanyakan

admin — Fri, 10 Jul 2026 07:37:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Anggaran sebesar Rp17.800.000 untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pemberdayaan perempuan di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan rincian penggunaan dana tersebut karena dinilai cukup besar untuk sebuah kegiatan sosialisasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Paya Gambar Harmaini menjelaskan bahwa anggaran digunakan untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, di antaranya transportasi narasumber, konsumsi (makan dan minum), transportasi peserta, serta seminar kit.

"Transport narasumber, makan minum, transport peserta dan seminar kit," ujar Kepala Desa, Kamis (9/7/2026).

Kepala Desa juga menyatakan bahwa nilai anggaran Rp17,8 juta tersebut belum sepenuhnya menjadi biaya operasional karena telah dipotong pajak.

"Uang tersebut juga dipotong pajak," katanya.

Ia menambahkan bahwa potongan pajak sekitar 12 persen dari nilai anggaran. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci berapa nominal masing-masing komponen belanja, jumlah peserta, besaran honor narasumber, biaya seminar kit, maupun nilai pajak yang benar-benar disetorkan kepada negara.

Ketiadaan rincian tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efisiensi dan kewajaran penggunaan dana desa. Pasalnya, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, rinci, dan mudah diakses masyarakat.

Transparansi bukan sekadar menyebutkan pos pengeluaran secara umum, melainkan juga menyajikan rincian anggaran yang memungkinkan masyarakat menilai apakah biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan.

Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Desa Paya Gambar membuka dokumen pertanggungjawaban kegiatan, termasuk rincian belanja, daftar peserta, bukti pembayaran, honor narasumber, pengadaan seminar kit, biaya konsumsi, biaya transportasi, serta bukti penyetoran pajak. Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara akuntabel, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.red

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Direksi Inalum Temui Kejati Sumut

admin — Fri, 10 Jul 2026 01:29:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, Jajaran Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sebagai langkah memperkuat sinergi, harmoni, dalam membangun negeri melalui tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Rombongan Direksi Inalum diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhibuddin, di ruang kerjanya.

Pertemuan tersebut juga mempererat kolaborasi antara BUMN dan aparat penegak hukum dalam mendukung operasional perusahaan yang akuntabel serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Sumut yang selama ini aktif memberikan pendampingan hukum, pengawalan proyek strategis nasional, hingga penguatan kepatuhan di lingkungan perusahaan.

"Kami mengapresiasi Kejati Sumut atas dukungan yang selama ini diberikan, khususnya melalui pendampingan hukum, pengawalan proyek strategis, serta upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN,"ujar Melati.

Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat operasional perusahaan, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kontribusi Inalum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, Head of Corporate Communication Inalum, Utrich Farzah menjelaskan, kolaborasi dengan Kejaksaan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang profesional, bersih, dan berintegritas.

"Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk sinergi Kejaksaan dengan BUMN melalui pemberian legal opinion, legal assistance, serta pendampingan hukum, sehingga dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang baik," kata Utrich kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, Inalum terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai prinsip good corporate governance serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.(Jo)

Jelang Tugas Baru di Bareskrim, JMSI TABAGSEL selalu Support AKBP Wira Prayatna

admin — Fri, 10 Jul 2026 01:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co -

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Menggelar kegiatan silaturahmi bertajuk Ngopi Bareng bersamaJaringan Media Siber Indonesia (JMSI) wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di salah satu Cafe di Sitamiang, Kota Padangsidimpuan,Kamis (9/7/2026) sore.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan insan pers, sekaligus menjadi ajang menjelang penugasan baru AKBP Wira Prayatna di lingkungan Bareskrim Polri.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Padangsidimpuan didampingi Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, sementara dari JMSI Tabagsel hadir Ketua Yusrizal Nasution (Ucok Rizal), Sekretaris Taruna Abadi Lubis, Wakil Ketua Arman Nasution, Paruhum Nasution, Parlin Pohan, serta sejumlah pengurus lainnya, di antaranya Edy Siregar, Indra, Mayor Jhonson, dan pengurus JMSI Tabagsel lainnya

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin dengan JMSI Tabagsel. Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif dan membangun kepercayaan publik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar JMSI, khususnya JMSI Tabagsel, atas kebersamaan dan sinergi yang telah terjalin selama saya bertugas di Kota Padangsidimpuan. Jika selama ini masih ada kekurangan, tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Yang terpenting, kemitraan ini harus tetap dijaga, dirawat dan terus diperbaiki demi kepentingan masyarakat, "ujar AKBP Wira Prayatna.

Ia berharap hubungan harmonis antara Polres Padangsidimpuan dan JMSI Tabagsel tetap berlanjut meski dirinya akan mengemban amanah baru di Bareskrim Polri.

"Saya percaya, komunikasi yang baik antara Polri dan media akan melahirkan informasi yang berkualitas, menyejukkan, serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Semoga silaturahmi ini tidak terputus meskipun saya bertugas di tempat yang baru, "tambahnya.

Sementara itu, Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution atau yang akrab disapa Ucok Rizal menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diterima AKBP Wira Prayatna. Menurutnya, kepemimpinan AKBP Wira Prayatna selama menjabat Kapolres Padangsidimpuan telah memberikan warna positif dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers.

"Atas nama keluarga besar JMSI khususnya JMSI TABAGSEL kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak AKBP Wira Prayatna atas amanah baru di Bareskrim Mabes Polri. Kami keluarga besar JMSI mendoakan semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas, bahkan kami berharap karier beliau terus meningkat hingga meraih amanah/pangkat yang lebih tinggi, "ujar Ucok Rizal.

Ia menambahkan, hubungan baik yang telah terjalin selama ini diharapkan tidak berhenti hanya karena adanya pergantian jabatan.

"Silaturahmi yang telah terbangun terus di jaga. Kemitraan antara JMSI dan Polri merupakan Kolaborasi yang Mantap dalam Presisi serta menghadirkan informasi yang objektif, berimbang dan memberikan manfaat kearifan lokal Bhayangkara bagi masyarakat, "katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris JMSI Tabagsel Taruna Abadi Lubis juga aktif dalam pratisi hukum adv berharap estafet kepemimpinan di Polres Padangsidimpuan nantinya tetap mempertahankan semangat sinergitas kolaborasi yang telah dibangun AKBP Wira Prayatna.

Menurutnya, berbagai gagasan yang dituangkan AKBP Wira Prayatna dalam buku Pengabdian Bhayangkara di Padangsidimpuan dalam Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal menjadi inspirasi penting dalam membangun hubungan harmonis antara kepolisian, media, pemerintah dan masyarakat.

Suasana silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Sejumlah pengurus JMSI Tabagsel turut menyampaikan doa dan harapan agar AKBP Wira Prayatna senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.

Pertemuan tersebut juga menjadi simbol kuat bahwa kemitraan strategis antara Polri dan media tidak hanya dibangun melalui hubungan kelembagaan, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas daerah serta menyampaikan informasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat.zal

AKBP Dr Wira Prayatna SH SIK MH Ngopi ( Ngobrol Inspirasi ) Dengan JMSI Tabagsel

admin — Fri, 10 Jul 2026 00:25:00 +0700+0700

Padangsidimpuan- Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr Wira Prayatna SH SIK MH Ngobrol Inspirasi (NGOPI) bersama Jaringan Media Siber Indonesia Tapanuli Bagian Selatan ( Tabagsel ) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) khususnya di kota Salak Kota Padangsidimpuan.

Dalam Diskusi Ngopi yang dilaksanakan di Matra Kopi Sitamiang Kota Padangsidimpuan 9/7/2026 , Kapolres Padangsidimpuan menyampaikan pesan pentingnya kolaborasi, keterbukaan, serta pemanfaatan komunikasi untuk kegiatan positif dan konstruktif, khususnya melalui organisasi yang mampu membangun karakter dan wawasan kebangsaan.

Sejumlah isu strategis dan aktual mengemuka dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh canda tawa kekeluargaan yang sudah terjaga, bahkan suasana mulai berbeda saat infonya sang Kapolres Wira yang dikenal dekat masyarakat kota salak ini, terutama hubungan yang baik dengan media selama ini, tidak lama lagi akan pindah tugas ke Ditpideksus Bareskrim Mabes Polri.

Para pengurus JMSI Tabagsel , Ketua Yusrizal Nasution, Sekretaris Taruna Abadi Lubis dan pengurus lainnya menyampaikan aspirasi, dan usulan, yang diterima langsung oleh Kapolres yang sudah menjabat selama 2 tahun, dan mengucapkan terima kasih atas support dan mitra yang telah berjalan baik, semoga komunikasi tetap terjaga.

Kapolres juga berpesan sinergi akan terus diupayakan agar berkontribusi secara positif dalam mendukung program pemerintah serta menjaga kamtibmas di Kota Padangsidimpuan Bahkan akan menitipkan rekan-rekan ke Kapolres yang akan datang.

Kapolres Wira Prayatna telah banyak menghasilkan kerja nyata dan berbuat untuk warga kota salak, baik turun langsung ke lapangan dan berbaur dengan masyarakat.

Terakhir Kapolres yang dikenal dekat Masyrakat ini, membuat buku Pengabdian Bhayangkara di Padang Nadimpu, Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal.

Kapolres dalam buku telah mendapat pujian dan atensi dari Forkopimda dan Tokoh adat dan masyarakat dalam perubahan mendasar dalam hukum pidana Indonesia melalui undang – undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Menegaskan bahwa penegakan hukum tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

Pergeseran ini mendorong aparat penegak hukum untuk menghadirkan pendekatan yang lebih responsif dan berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sementara itu Praktisi Hukum Tabagsel Adv. Teruna Abadi Lubis SH mengatakan buku yang dibuat oleh Kapolres ini telah menghasilkan karya dan tujuan yang baik.

Selaras dengan semangat dalihan natolu, Kapolres yang baru 2 tahun menjabat sudah bisa mempetakan dan membuat buku mengenai masalah dan solusi yang baik sesuai kearifan lokal dan saat itu akan diwacana menjadi Perda Kota Padangsidimpuan.

Semangat ngopi inspirasi ini menjadi moment yang baik, para jurnalis saling terbuka dan tanya jawab penuh ke akraban tetap mendoakan yang terbaik buat Kapolres Andalan AKBP Dr Wira Prayatana akan mulus karirnya dan segera menjadi Jendral sesuai harapan masyarakat umumnya.

Tanggapi Penggeledahan Penyidik Polri, Kejaksaan Agung Hormati Proses Hukum dan Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

admin — Thu, 09 Jul 2026 20:58:00 +0700+0700

Jakarta, SUMUT24.CO – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menegaskan menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait penggeledahan yang menjadi perhatian publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, sebagai respons atas berkembangnya berbagai informasi dan spekulasi di media massa maupun media sosial mengenai kegiatan penggeledahan tersebut.

Menurut Anang, penggeledahan yang saat ini berlangsung merupakan tindakan hukum yang sepenuhnya berada dalam kewenangan penyidik Polri sebagai bagian dari proses penyidikan suatu perkara.

«"Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan saat ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Anang dalam keterangan resminya, Kamis (9/7/2026).»

Ia menjelaskan, Kejaksaan Agung saat ini menunggu hasil penyidikan yang tengah dirampungkan oleh penyidik kepolisian, termasuk perkembangan mengenai objek penggeledahan, barang bukti yang disita, serta pihak-pihak yang terkait dalam proses hukum tersebut.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap independensi dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapuspenkum juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru membentuk opini maupun menarik kesimpulan sepihak berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

"Masyarakat diharapkan tidak mengaitkan individu maupun institusi tertentu dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan spekulasi atau informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," katanya.

Anang menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta memperoleh informasi resmi hanya dari aparat penegak hukum yang menangani perkara.

Kejaksaan Agung, lanjutnya, tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pernyataan tersebut, Kejaksaan Agung menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga diperoleh kepastian berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum.red

Polsek Medan Kota Ungkap Pencurian Nmax Diotaki Pacar

admin — Thu, 09 Jul 2026 19:18:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Akal bulus CNL (31), mampu memperdaya mantan pacarnya NUP (33), warga Jalan Karya Jaya Medan Johor.

Warga Jalan Pelita IV Kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Perjuangan itu diduga berhasil mencuri sepeda motor Yamaha NMax milik korban.

"Tersangka mengatur pertemuan dengan korban di salah satu tempat makan, lalu mencuri sepeda motor milik korban," terang Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Kamis (8/7/2026).

Dijelaskannya, pada Selasa (17/2/2026) malam, tersangka menjanjikan korban untuk bertemu. Namun karena terlalu lama, tersangka kemudian mengarahkan korban untuk bertemu di salah satu tempat makan Warung Lamongan Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru Medan.

"Terlapor kemudian mengabari korban, dan mengatakan, 'ya udah makan saja di situ dulu, tapi parkirkan sepeda motornya di dekat gerbang saja'," ungkap Iptu Poltak Tambunan.

Korban kemudian memarkirkan motor NMax nomor polisi Bk 5033 AGW tersebut sesuai arahan tersangka. Tapi, tak lama berselang tersangka menghubungi korban dirinya tidak jadi datang.

Korban segera menghabiskan makannya dan berniat pulang sekira pukul 23.30 WIB. Tapi, korban tidak lagi melihat sepeda motornya di tempat parkir. Korban melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Medan Kota.

Selain sepeda motor korban juga kehilangan 1 dompet berisi KTP dan kartu ATM dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 17 juta.

Iptu Poltak Tambunan kemudian memimpin anggotanya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di kediamannya.

"Setelah sempat kabur dan berpindah-pindah tempat, akhirnya tersangka berhasil kita tangkap pada Kamis (9 Juli 2026) dinihari," jelasnya.

Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor korban dengan cara mengarahkannya bertemu di TKP.

Sepeda motor curian itu dijual kepada penadah biasa disapa Abang seharga Rp 5.500.000,-. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.(W05)

101 Bungkus Liquid Pod Getar Gagal Dikirim ke Jakarta

admin — Thu, 09 Jul 2026 18:47:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Sebanyak 101 bungkus liquid Pod Getar mengandung narkoba gagal dikirim ke Jakarta setelah seorang penumpang pesawat ditangkap Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi menjelaskan, tersangka ditangkap berinisial DG (36), warga Kecamatan Medan Johor Medan, ditangkap.

"Tersangka memasukkan cairan ke dalam kantung pakaian yang dibawa, lalu disembunyikam dalam koper," terang Andy Arisandi, Kamis (9/7/2026).

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh liquid mengandung narkoba tersebut dari seseorang berinisial A, di wilayah kampung Madras Medan.

Kata dia, keberhasilan ini atas kerjasama Polda Sumut dengan pihak Bandara, khususnya Bea Cukai pada Kamis (25/6/2026) lalu.

Petugas memperoleh informasi adanya pengiriman liquid mengandung narkoba atau Pod Getar dari Medan ke Jakarta, melalui bandara Internasional Kualanamu.

Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus itu untuk mengungkap jaringan tersangka. "Prosesnya masih dalam pengembangan," pungkas Andy.(W05)

Bibit Kultur Jaringan Jadi Andalan, PT Hijau Surya Biotechindo Tawarkan Tanaman Bebas Penyakit dan Panen Lebih Seragam

admin — Thu, 09 Jul 2026 18:35:00 +0700+0700

MEDAN – PT Hijau Surya Biotechindo, perusahaan yang bergerak di bidang pembenihan bibit tanaman berbasis kultur jaringan, menawarkan bibit unggul yang diklaim memiliki kualitas lebih baik dibandingkan bibit konvensional. Melalui teknologi kultur jaringan, bibit yang dihasilkan bebas penyakit, memiliki pertumbuhan seragam, serta mampu menghasilkan panen lebih cepat.

Prestasi perusahaan juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pada Lomba Buah Unggul Nasional 2026, PT Hijau Surya Biotechindo berhasil meraih Juara I Kategori Pisang, sebagai bukti kualitas varietas dan pembenihan yang dikembangkan melalui teknologi kultur jaringan.

Sales Marketing PT Hijau Surya Biotechindo, Amri didampingi Operator Laminar Wira, menjelaskan proses produksi bibit dilakukan secara bertahap mulai dari laboratorium hingga greenhouse. Seluruh proses membutuhkan waktu lebih dari satu tahun sebelum bibit siap dipasarkan.

"Bibit kami berasal dari kultur jaringan yang dapat dikembangkan dari bagian batang maupun daun tanaman. Setelah proses di laboratorium selama lebih dari satu tahun, bibit kemudian dibesarkan sekitar tiga bulan hingga mencapai tinggi 20–30 sentimeter sebelum dijual kepada konsumen," ujarnya.

Menurut Amri, bibit yang dipasarkan telah memasuki fase pertumbuhan sekitar 10–12 minggu dengan ukuran siap tanam. PT Hijau Surya Biotechindo tidak menjual bibit dalam bentuk botolan, melainkan bibit yang telah memenuhi standar tinggi 20–30 sentimeter sehingga siap dibudidayakan oleh petani.

Untuk masa panen, setiap varietas memiliki karakteristik berbeda. Pisang Barangan Merah umumnya dapat dipanen pada usia 9–10 bulan, sedangkan Pisang Kepok Panjang sekitar 12 bulan. Sementara varietas Kepeng dan Raja Bulu Kuning memiliki masa panen yang hampir sama dengan Barangan.

Amri mengatakan, keunggulan utama bibit kultur jaringan adalah pertumbuhan yang seragam sehingga waktu panen lebih merata dibandingkan bibit yang berasal dari bonggol.

"Kalau menggunakan bibit dari bonggol, pertumbuhan tanaman biasanya tidak seragam sehingga panennya juga tidak bersamaan. Selain itu lebih rentan terhadap serangan penyakit," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh bibit yang diproduksi PT Hijau Surya Biotechindo dipastikan bebas penyakit sejak proses di laboratorium hingga keluar dari greenhouse. Namun, kondisi tersebut tetap bergantung pada perawatan yang dilakukan petani setelah bibit diterima.

"Penyakit tanaman bisa datang dari serangga, alat pertanian, maupun lingkungan sekitar. Karena itu kami menyediakan bibit yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya, keberhasilan budidaya sangat ditentukan oleh perawatan yang dilakukan petani," katanya.

Selain bibit pisang, PT Hijau Surya Biotechindo juga memproduksi berbagai jenis anggrek hasil kultur jaringan. Produk unggulannya meliputi Anggrek Bulan dan Dendrobium dengan beragam varietas, termasuk hasil persilangan yang memiliki nilai jual tinggi.

Masyarakat yang ingin mengetahui koleksi anggrek secara lebih lengkap dapat mengunjungi Rindu Anggrek, yang menyediakan berbagai pilihan jenis beserta informasi harga melalui layanan admin.

Tak hanya itu, PT Hijau Surya Biotechindo juga menyediakan bibit kentang dan berbagai kebutuhan pembenihan lainnya. Informasi pemesanan dapat diperoleh melalui akun media sosial resmi perusahaan di TikTok, Instagram, maupun Facebook.red2