https://www.sumut24.co/ Sumut24.co Berani Tampil Beda Fri, 26 Jun 2026 13:26:50 +0700+0700 id-ID Demo di Mapolda Sumut, Mahasiswa Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Helium Fri, 26 Jun 2026 12:11:00 +0700+0700 <![CDATA[Demo di Mapolda Sumut, Mahasiswa Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Helium]]> https://www.sumut24.co/Berita/283736/demo-di-mapolda-sumut-mahasiswa-minta-polisi-usut-tuntas-dugaan-jaringan-rokok-ilegal-helium/ LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar Fri, 26 Jun 2026 11:01:00 +0700+0700 <![CDATA[LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar]]> MEDAN | Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan belanja makanan dan minuman pasien di RSU Haji Medan Tahun Anggaran 2025 yang disebut bernilai Rp4,3 miliar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Presidium LTKP, Syafaruddin Sikumbang, kepada wartawan di Coriz Cafe, Jalan HM Joni, Medan, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut Syafaruddin, pengadaan makanan dan minuman pasien itu dilaksanakan melalui dua penyedia, yakni CV PPD dan CV WJA. Berdasarkan dokumen kontrak yang dimiliki pihaknya, kedua perusahaan tersebut disebut telah mempertanggungjawabkan realisasi belanja sekitar Rp2,3 miliar.
LTKP menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Di antaranya dugaan manipulasi data pasien dengan memasukkan pasien rawat jalan ke dalam daftar penerima makanan, padahal fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien rawat inap.
Selain itu, LTKP juga menyoroti dugaan pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Kami meminta Kejatisu segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan korupsi di RSU Haji Medan," ujar Syafaruddin.
Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik itu terjadi.
"Seharusnya pelayanan kepada pasien menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran makanan dan minuman pasien justru diduga disalahgunakan," tegasnya.
LTKP berharap Kejatisu segera menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di RSU Haji Medan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSU Haji Medan belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak rumah sakit masih terus dilakukan. Rl/ss]]> https://www.sumut24.co/Berita/283735/ltkp-desak-kejatisu-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-makanan-pasien-rsu-haji-medan-rp43-miliar/ Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia Fri, 26 Jun 2026 10:28:00 +0700+0700 <![CDATA[Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia]]> Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute</p> <p>Di tengah krisis iklim global, Indonesia kembali menyampaikan pesan penting di panggung internasional: pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, pada 23 Juni 2026.</p> <p>Sekilas, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai komitmen diplomatik biasa. Namun, jika dilihat lebih dalam, pesan itu menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara mengelola pembangunan dalam era krisis iklim, transisi energi, dan kompetisi ekonomi hijau global.</p> <p>Indonesia menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perpindahan dari energi fosil menuju energi bersih. Transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya, minyak dengan baterai, atau pembangkit lama dengan teknologi baru. Transisi energi adalah transformasi sistem pembangunan. Ia menyangkut arah ekonomi, perlindungan lingkungan, nasib pekerja, masa depan industri, tata kelola sumber daya alam, serta legitimasi negara di hadapan rakyat dan dunia.</p> <p>Di sinilah letak penting pernyataan Menteri Jumhur. Ia menegaskan bahwa transformasi energi harus berjalan secara bertanggung jawab, inklusif, dan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi maupun hak-hak dasar kelompok pekerja domestik. Dengan kata lain, transisi energi tidak boleh menciptakan korban baru atas nama masa depan hijau.</p> <p>Masa depan hijau akan kehilangan makna apabila dibangun dengan cara yang merusak alam. Ia juga akan kehilangan legitimasi apabila meninggalkan pekerja, masyarakat lokal, petani, nelayan, masyarakat adat, dan komunitas yang selama ini hidup di sekitar kawasan industri, tambang, hutan, pesisir, dan sumber daya energi.</p> <p>Karena itu, transisi energi harus diletakkan sebagai agenda pemerintahan, bukan hanya agenda teknologi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, inti persoalannya bukan semata apakah negara memiliki target penurunan emisi, tetapi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan besar itu secara adil, terukur, dan berkelanjutan.</p> <p>Negara bukan hanya pembuat janji. Negara adalah pengelola perubahan.</p> <p>Transisi Energi sebagai Persoalan Pemerintahan</p> <p>Ilmu Pemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan tidak hanya berbicara tentang lembaga, jabatan, atau prosedur administrasi. Pemerintahan adalah seni dan kapasitas negara dalam mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, melindungi warga, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan menuju tujuan publik.</p> <p>Dalam konteks transisi energi, negara menghadapi tantangan yang kompleks. Ia harus menurunkan emisi, tetapi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia harus mendorong investasi energi bersih, tetapi tetap melindungi lingkungan. Ia harus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tidak boleh membiarkan pencemaran dan konflik lahan. Ia harus menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga harus melindungi pekerja lama yang terdampak perubahan struktur ekonomi.</p> <p>Di sinilah transisi energi menjadi ujian kapasitas pemerintahan. Apakah negara mampu mengintegrasikan kebijakan energi, lingkungan, industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, dan pemerintah daerah dalam satu arah yang sama? Apakah negara mampu memastikan bahwa standar lingkungan tidak hanya kuat dalam dokumen, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan? Apakah negara mampu menindak pelanggaran lingkungan, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh aktor ekonomi besar?</p> <p>Tanpa kapasitas pemerintahan yang kuat, transisi energi dapat berubah menjadi paradoks. Atas nama energi hijau, eksploitasi sumber daya alam bisa berjalan dengan wajah baru. Atas nama hilirisasi, kerusakan ekologis bisa tetap terjadi. Atas nama investasi, masyarakat lokal bisa tersingkir. Atas nama pertumbuhan, hak pekerja bisa diabaikan.</p> <p>Indonesia tidak boleh masuk ke dalam jebakan itu.</p> <p>Transisi energi yang benar bukan hanya menghasilkan listrik bersih. Ia juga harus menghasilkan tata kelola yang bersih. Bukan hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menurunkan ketimpangan. Bukan hanya membangun industri hijau, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.</p> <p>Asta Cita dan Arah Baru Pembangunan</p> <p>Pesan Indonesia di GETES 2026 sangat relevan dengan Asta Cita pemerintahan nasional. Asta Cita bukan hanya daftar program politik. Ia dapat dibaca sebagai kerangka pembangunan negara dalam menghadapi tantangan baru: kedaulatan energi, ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, lapangan kerja, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi, serta harmoni dengan lingkungan dan budaya.</p> <p>Asta Cita kedua menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam konteks ini, kemandirian energi tidak boleh dimaknai semata sebagai kemampuan menyediakan energi dalam jumlah besar. Kemandirian energi harus berarti kemampuan negara menyediakan energi yang bersih, aman, terjangkau, berkeadilan, dan tidak merusak masa depan.</p> <p>Asta Cita ketiga berbicara tentang peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Maka, transisi energi harus menjadi jalan lahirnya green jobs: pekerjaan hijau yang layak, produktif, dan memberi masa depan bagi rakyat. Pekerja di sektor batu bara, migas, industri ekstraktif, transportasi, dan rantai pasok energi fosil tidak boleh dipandang sebagai angka statistik dalam proses dekarbonisasi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi, dilatih ulang, dan diberi akses menuju ekonomi baru.</p> <p>Asta Cita kelima menekankan hilirisasi dan industrialisasi. Namun, hilirisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ekologi. Hilirisasi harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau: menciptakan nilai tambah nasional, tetapi tetap tunduk pada standar lingkungan, efisiensi energi, tata kelola limbah, perlindungan masyarakat lokal, dan transparansi perizinan.</p> <p>Asta Cita keenam menegaskan pembangunan dari desa dan dari bawah. Artinya, transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda kota besar, kawasan industri, atau elite teknokratik. Desa, pesisir, kawasan sekitar hutan, wilayah tambang, dan daerah penghasil energi harus menjadi subjek pembangunan. Rakyat daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya mereka dikelola. Mereka harus menjadi penerima manfaat dan bagian dari rantai nilai ekonomi hijau.</p> <p>Asta Cita ketujuh menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam agenda transisi energi, reformasi birokrasi berarti memperkuat pengawasan lingkungan, memperbaiki perizinan, menutup celah rente, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan tidak dibajak oleh kepentingan sempit. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin percepatan investasi. Birokrasi harus menjadi penjaga kepentingan publik.</p> <p>Asta Cita kedelapan menegaskan harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya. Inilah fondasi moral transisi energi. Pembangunan yang tercerabut dari alam pada akhirnya akan kehilangan arah. Pembangunan yang mengabaikan budaya lokal akan kehilangan legitimasi. Pembangunan yang merusak ruang hidup rakyat akan kehilangan makna.</p> <p>Karena itu, transisi energi berkeadilan adalah salah satu bentuk konkret dari Asta Cita jika dijalankan dengan konsisten. Ia menghubungkan kedaulatan energi, keadilan sosial, penciptaan kerja, perlindungan lingkungan, pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan masa depan Indonesia Emas 2045.</p> <p>Lingkungan sebagai Aset Strategis Negara</p> <p>Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis, gambut, mangrove, laut, sungai, kawasan pesisir, biodiversitas, dan jasa ekosistem Nusantara bukan hanya kekayaan alam. Semua itu adalah aset strategis negara.</p> <p>Di sinilah gagasan Environmental Asset Economy menjadi relevan. Lingkungan hidup tidak cukup hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau objek pengendalian. Lingkungan hidup harus dipahami sebagai aset pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ekologis, energi, dan fiskal.</p> <p>Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyerap karbon, penjaga air, penyangga biodiversitas, pengendali iklim, sumber kehidupan masyarakat, dan modal pembangunan masa depan. Mangrove bukan hanya tanaman pesisir. Ia adalah pelindung garis pantai, rumah ekosistem laut, penyangga ekonomi nelayan, dan aset karbon biru. Sampah bukan hanya residu. Dalam tata kelola yang tepat, ia dapat menjadi sumber ekonomi sirkular dan energi. Karbon bukan hanya beban emisi. Dalam sistem yang kredibel, ia dapat menjadi instrumen pembiayaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon.</p> <p>Namun, melihat lingkungan sebagai aset tidak boleh diartikan sebagai mengkomersialisasikan alam tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan ini harus menjadi cara baru untuk memastikan bahwa lingkungan lebih dihargai, lebih dijaga, dan lebih dikelola secara profesional. Alam akan lebih mudah dirusak ketika ia dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, ketika nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan fiskalnya diakui secara benar, negara memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaganya.</p> <p>Di sinilah pemerintahan ekologis diperlukan.</p> <p>Pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang menempatkan daya dukung alam sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Ia tidak anti-pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. Ia tidak anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang bertanggung jawab. Ia tidak anti-industri, tetapi menghendaki industri yang bersih, adil, dan berkelanjutan.</p> <p>Pemerintahan ekologis tidak melihat lingkungan sebagai hambatan pembangunan. Ia melihat lingkungan sebagai fondasi pembangunan.</p> <p>Dari Komitmen Global ke Kapasitas Nasional</p> <p>Pertemuan Menteri Jumhur dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperkuat pesan bahwa Indonesia tidak sedang berbicara sendirian. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih adil. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa transisi ini tidak membuat bangsa hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri hijau global.</p> <p>Indonesia memiliki posisi strategis. Kita memiliki biodiversitas besar, cadangan karbon, sumber energi terbarukan, mineral penting, pasar domestik yang luas, dan tenaga kerja produktif. Tetapi posisi strategis itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan tata kelola yang kuat.</p> <p>Tanpa tata kelola, kekayaan alam mudah berubah menjadi kutukan. Tanpa pengawasan, investasi hijau bisa berubah menjadi eksploitasi baru. Tanpa perlindungan sosial, transisi energi bisa menimbulkan resistensi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan bisa kehilangan legitimasi.</p> <p>Karena itu, komitmen global harus diterjemahkan menjadi kapasitas nasional. Diplomasi lingkungan di London harus berlanjut menjadi kebijakan yang nyata di Jakarta, provinsi, kabupaten, desa, kawasan industri, wilayah tambang, hutan, dan pesisir.</p> <p>Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Transisi energi tidak bisa hanya menjadi urusan kementerian energi atau lingkungan hidup. Ia harus melibatkan kementerian industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil.</p> <p>Kedua, pemerintah perlu membangun data transisi energi yang kuat. Negara harus tahu wilayah mana yang paling rentan, pekerja mana yang terdampak, industri mana yang perlu dialihkan, keterampilan apa yang dibutuhkan, ekosistem mana yang harus dipulihkan, dan investasi apa yang benar-benar berkelanjutan.</p> <p>Ketiga, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak harus disiapkan sejak awal. Just transition tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam forum internasional. Ia harus menjadi program nyata: pelatihan ulang, sertifikasi keterampilan, jaminan pendapatan sementara, penempatan kerja baru, dukungan UMKM hijau, dan penciptaan lapangan kerja di daerah terdampak.</p> <p>Keempat, pengawasan lingkungan harus diperkuat. Standar lingkungan yang ketat tidak boleh hanya menjadi bahasa perizinan. Ia harus menjadi praktik pemerintahan. AMDAL, pengelolaan limbah, pemulihan lahan, perlindungan kawasan ekologis, dan pengendalian emisi harus diawasi secara transparan dan tegas.</p> <p>Kelima, masyarakat harus dilibatkan. Transisi energi akan gagal jika dirancang secara elitis. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang harus membuka ruang partisipasi. Masyarakat lokal, pekerja, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan sekadar diajak bicara setelah konflik muncul.</p> <p>Ujian Legitimasi Negara</p> <p>Pada akhirnya, transisi energi adalah ujian legitimasi negara. Rakyat akan menerima perubahan besar apabila mereka melihat bahwa negara hadir secara adil. Mereka akan mendukung agenda hijau apabila mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka akan percaya pada transformasi apabila manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari turunnya grafik emisi. Ia juga harus diukur dari jumlah pekerjaan hijau yang tercipta, pekerja yang terlindungi, desa yang diberdayakan, konflik lingkungan yang menurun, kualitas udara yang membaik, hutan yang terjaga, mangrove yang pulih, dan masyarakat yang hidup lebih sejahtera.</p> <p>Di sinilah pembangunan menemukan ukuran moralnya. Pembangunan bukan hanya tentang berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tentang apakah hidup manusia menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang berapa banyak proyek selesai, tetapi tentang apakah alam tetap mampu menopang kehidupan. Bukan hanya tentang seberapa kuat negara menarik investasi, tetapi tentang seberapa adil negara membagi manfaat pembangunan.</p> <p>Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas alam yang rusak dan rakyat yang tertinggal. Indonesia Emas harus dibangun di atas energi yang bersih, ekologi yang terjaga, industri yang bertanggung jawab, pekerja yang terlindungi, desa yang berdaya, dan pemerintahan yang mampu bekerja secara terintegrasi.</p> <p>Itulah hakikat transisi energi berkeadilan. Bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan mengganti cara negara memandang pembangunan.</p> <p>Dari pembangunan yang menaklukkan alam menuju pembangunan yang hidup bersama alam. Dari pertumbuhan yang meninggalkan rakyat menuju pertumbuhan yang memuliakan manusia. Dari kebijakan sektoral yang terpecah menuju pemerintahan ekologis yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, energi, dan keadilan sosial.</p> <p>Pesan Indonesia di London harus menjadi momentum. Pemerintah telah menyampaikan arah yang benar: pembangunan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Kini tantangannya adalah memastikan arah itu menjadi kebijakan, kebijakan menjadi kapasitas, dan kapasitas menjadi perubahan nyata.</p> <p>Karena tugas terbesar negara bukan hanya membangun hari ini. Tugas terbesar negara adalah memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak merampas masa depan.</p> <p>Indonesia tidak boleh memilih antara maju atau menjaga alam. Indonesia harus membuktikan bahwa kemajuan sejati justru lahir ketika negara mampu menjaga alam, melindungi manusia, dan mengelola pembangunan dengan akal sehat pemerintahan.</p> <p>Di situlah transisi energi menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia menjadi jalan baru pemerintahan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan martabat bangsa.]]> https://www.sumut24.co/Berita/283734/transisi-energi-dan-ujian-pemerintahan-ekologis-indonesia/ PLN UIP SBU Dan Kanwil BPN Sumatera Utara Perkuat Sinergi Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan Fri, 26 Jun 2026 09:54:00 +0700+0700 <![CDATA[PLN UIP SBU Dan Kanwil BPN Sumatera Utara Perkuat Sinergi Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan]]> sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi antara General Manager PLN UIP SBU yang baru dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara yang baru, Nugraha, S.H., M.H.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, turut dihadiri oleh Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Alfredo Pakpahan, serta Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum PLN UIP SBU, M. Ridwan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kelanjutan kolaborasi yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam mendukung percepatan proses perizinan pertanahan dan penerbitan sertifikat pada kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLN di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, S.H., M.H., menyampaikan bahwa BPN siap mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPN dan PLN merupakan kunci dalam memastikan proses pengadaan lahan dan sertifikasi aset dapat berjalan lebih efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk terus mendukung percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan pertanahan guna menunjang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Utara dan Aceh," ujar Nugraha.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara kedua institusi menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"PLN UIP SBU mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Kanwil BPN Sumatera Utara. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai proses perizinan, pengadaan lahan dan sertifikasi aset untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan semakin optimal. Kolaborasi yang baik ini tentunya akan mendukung percepatan penyediaan listrik yang andal bagi masyarakat di Sumatera Utara dan Aceh," ungkap Rizki.

Melalui pertemuan ini, PLN UIP SBU dan Kanwil BPN Sumatera Utara menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai aspek pertanahan sehingga proyek-proyek strategis PLN dapat terealisasi secara efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/283733/pln-uip-sbu-dan-kanwil-bpn-sumatera-utara-perkuat-sinergi-percepatan-pengadaan-lahan-infrastruktur-ketenagalistrikan/ DWP Kemnaker Gelar Workshop untuk Bangun Lingkungan Kerja yang Peduli dan Responsif Fri, 26 Jun 2026 09:41:00 +0700+0700 <![CDATA[DWP Kemnaker Gelar Workshop untuk Bangun Lingkungan Kerja yang Peduli dan Responsif]]> https://www.sumut24.co/news/283732/dwp-kemnaker-gelar-workshop-untuk-bangun-lingkungan-kerja-yang-peduli-dan-responsif/ Dayung diangkat! Hong Kong merayakan 50 tahun keseruan lomba perahu naga internasional. Fri, 26 Jun 2026 09:38:00 +0700+0700 <![CDATA[Dayung diangkat! Hong Kong merayakan 50 tahun keseruan lomba perahu naga internasional.]]> Perahu Naga Internasional Hong Kong yang sangat sengit akhir pekan ini (27-28 Juni), peserta dan penonton dapat mengharapkan program yang meriah penuh aksi, kesenangan, dan hiburan di sepanjang tepi laut Victoria Harbour di Tsim Sha Tsui – salah satu distrik paling ramai di kota ini yang dikenal dengan pemandangan cakrawala ikonik dan objek wisatanya.</p> <p>Ada banyak hal untuk dirayakan. Tahun ini menandai peringatan ke- 50 Lomba Perahu Naga Internasional Hong Kong serta peringatan ke- 35 baik penyelenggara bersama, Asosiasi Perahu Naga Hong Kong China, maupun badan pemberi sanksi, Federasi Perahu Naga Internasional (IDBF). IDBF menambah kemeriahan acara dengan mengumumkan awal tahun ini pemindahan kantor pusatnya kembali ke Hong Kong.</p> <p></p> <p>Dengan memanfaatkan antusiasme yang tinggi, penyelenggara, Hong Kong Tourism Board (HKTB), memperpanjang periode Festival Perahu Naga Internasional Hong Kong tahunan menjadi 13 hari (19 Juni – 1 Juli), dimulai pada Festival Tuen Ng (Festival Perahu Naga) yang bersejarah dan berakhir pada 1 Juli, yang merupakan peringatan ke-29 berdirinya Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).</p> <p>Sebagai acara unggulan internasional utama dari "Hong Kong Summer Fun", Dr. Peter Lam, Ketua HKTB, mengatakan bahwa Festival ini tidak hanya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, tetapi juga menampilkan rangkaian perlombaan yang lebih kuat dan program hiburan yang lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya, menawarkan pengalaman yang hanya dapat ditemukan di Hong Kong bagi penduduk lokal dan pengunjung, sekaligus menunjukkan posisi Hong Kong sebagai Ibu Kota Acara di Asia.</p> <p>Lebih dari 220 tim dari 16 negara dan wilayah akan bersaing memperebutkan gelar juara di lokasi terkenal dunia, Victoria Harbour. Acara tahun ini juga memperkenalkan Piala Undangan Nelayan Ulang Tahun ke- 50 dan Kejuaraan Ulang Tahun ke- 50, sebagai penghormatan kepada semangat tradisional balap perahu naga.</p> <p>Pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan tematik di sepanjang Avenue of Stars, termasuk perahu naga kayu tradisional sepanjang 22 meter, instalasi bertema perahu naga hasil kolaborasi dengan film baru Minions & Monsters, pertunjukan musik langsung, dan serangkaian pertunjukan warisan budaya tak benda, termasuk seni bela diri Wing Chun, juggling diabolo Tiongkok, serta alat musik tradisional ruan dan guzheng.</p> <p>
Pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan tematik di "Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Festival" yang berlangsung hingga 1 Juli.</p> <p>Menyoroti reputasi Hong Kong sebagai tempat kelahiran olahraga perahu naga internasional modern, serta kekuatannya sebagai kota pusat global, IDBF telah mengambil langkah signifikan dalam strategi global jangka panjangnya dengan secara resmi mendirikan International Dragon Boat Federation Limited di Hong Kong pada tanggal 29 April 2026.</p> <p>"Pendirian di Hong Kong bukanlah sebuah kesimpulan, melainkan sebuah permulaan. Ini menancapkan Federasi kami di kota tempat kisah internasional kami dimulai dan memperkuat kemampuan kami untuk melayani anggota kami dan keluarga perahu naga global," kata Claudio Schermi, Presiden IDBF.</p> <p>Sebagai bagian dari babak baru ini, IDBF telah mengajukan pendanaan di bawah "Skema Percontohan untuk Memperkuat Kehadiran Hong Kong dalam Asosiasi Olahraga Asia dan Internasional", yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Biro Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Pemerintah HKSAR. Skema Percontohan ini merupakan inisiatif yang dirancang untuk mendukung asosiasi olahraga Asia dan internasional yang mendirikan kantor pusat atau kantor pusat regional mereka di kota ini.</p> <p>Festival Perahu Naga memiliki sejarah panjang dan penuh warna yang berawal lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Diadakan setiap tahun pada hari kelima bulan kelima kalender lunar, hari ini memperingati penyair patriotik Qu Yuan.</p> <p>Menurut legenda, Qu bunuh diri karena keyakinannya dengan menceburkan diri ke Sungai Luo. Penduduk desa di dekatnya bergegas keluar dengan perahu naga mereka, memukul gong dan genderang untuk menakut-nakuti ikan dan makhluk bawah air lainnya agar mereka tidak memakan tubuh Qu. Tradisi ini berlanjut hingga hari ini, dengan kompetisi perahu naga yang diadakan di berbagai lokasi di Hong Kong, masing-masing mencerminkan karakteristik unik dari lingkungannya.</p> <p>Makanan khas perahu naga tradisional menjadi bagian penting selama festival, terutama zongzi . Pangsit beras ketan ini, yang secara tradisional dibungkus dengan daun bambu dan dikukus atau direbus, banyak tersedia selama periode perayaan.
Pihak penerbit bertanggung jawab sepenuhnya atas isi pengumuman ini.rel
]]> https://www.sumut24.co/news/283731/dayung-diangkat-hong-kong-merayakan-50-tahun-keseruan-lomba-perahu-naga-internasional/ Wabup Asahan Sambut Kepulangan Kafilah MTQ, Raih Juara Umum V dan Bawa Pulang 24 Piala Fri, 26 Jun 2026 08:28:00 +0700+0700 <![CDATA[Wabup Asahan Sambut Kepulangan Kafilah MTQ, Raih Juara Umum V dan Bawa Pulang 24 Piala]]> sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi menyambut kepulangan Kafilah Kabupaten Asahan usai mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Penyambutan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan pada Kamis (25/6/2026), sekitar pukul 17.00 Wib.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab, perwakilan Kementerian Agama, para pelatih, official, seluruh peserta kafilah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam. Prestasi yang diraih dinilai bukan hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, kedisiplinan, semangat juang para peserta, serta pembinaan terpadu yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada ajang tahun ini, Kafilah Asahan menempati posisi Juara Umum V dan berhasil membawa pulang sebanyak 24 piala. Salah satu pencapaian istimewa lainnya adalah hadiah ibadah umrah yang diperoleh lewat raihan Terbaik I Cabang Tafsir Al-Qur'an Bahasa Inggris Putra.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa sebanyak 13 peserta asal Asahan masuk dalam daftar seleksi untuk mewakili Sumatera Utara pada MTQ Tingkat Nasional di Semarang. Dari jumlah itu, empat orang sudah dipastikan melaju ke tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPTQ Kabupaten Asahan atas peran dalam memfasilitasi kebutuhan kafilah—mulai pemusatan latihan, keberangkatan, hingga pendampingan selama lomba. Dukungan dari seluruh pihak juga diakui menjadi kunci keberhasilan ini.

Wakil Bupati berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh peserta untuk terus memperdalam pemahaman Al-Qur'an, mengasah kemampuan, dan mempersiapkan diri lebih matang lagi guna meraih hasil yang lebih gemilang di ajang mendatang.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 18.00 Wib dengan sesi foto bersama dan bersalaman, dan berjalan dengan aman, tertib, serta lancar. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/news/283730/wabup-asahan-sambut-kepulangan-kafilah-mtq-raih-juara-umum-v-dan-bawa-pulang-24-piala/ Dedikasi dan Pengabdian Brimob Sumut Tuai Apresiasi, Wakapolda Tegaskan: Selalu Hadir dan Terdepan untuk Masyarakat Fri, 26 Jun 2026 00:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Dedikasi dan Pengabdian Brimob Sumut Tuai Apresiasi, Wakapolda Tegaskan: Selalu Hadir dan Terdepan untuk Masyarakat]]>

MEDAN I SUMUT24.CO
Semangat pengabdian, loyalitas, dan kesiapsiagaan personel menjadi warna utama dalam kunjungan kerja Wakapolda Sumatera Utara bersama jajaran pejabat utama Polda Sumut ke Markas Satuan Brimob Polda Sumut, Jalan Bhayangkara, Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (25/06/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., didampingi Danpas Brimob 1 Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., serta turut dihadiri Irwasda Polda Sumut, Karo Ops, Karolog, Karorena, Dirreskrimum, Dir Pam Obvit, Kabid TIK, Kabid Humas, Kapolrestabes Medan, dan para Pejabat Utama Polda Sumut lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Hanyaken Musuh Satuan Brimob Polda Sumut sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel sekaligus penguatan semangat pengabdian dalam menjawab setiap tantangan tugas di lapangan.

Suasana semakin penuh energi saat seluruh personel menampilkan yel-yel kebanggaan Korps Brimob yang menggambarkan kekompakan, loyalitas, dan semangat yang terus terjaga dalam mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh personel sebagai simbol kedekatan dan kebersamaan antara pimpinan dan anggota. Momentum tersebut menjadi ruang memperkuat komunikasi, membangun semangat kolektif, serta menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas lahir dari soliditas yang terus terpelihara.

Kebersamaan semakin terasa melalui lomba menembak bertajuk "Happy Trigger" yang berlangsung penuh semangat, sportivitas, dan keakraban.

Dalam arahannya, Wakapolda Sumut menyampaikan permohonan maaf karena kegiatan yang sebelumnya direncanakan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut belum dapat terlaksana. Meski demikian, beliau menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel jajaran Satuan Brimob Polda Sumut atas dedikasi dan pengabdian yang selama ini telah ditunjukkan.

Wakapolda menegaskan bahwa Brimob Polda Sumut selama ini telah menunjukkan kinerja yang membanggakan melalui kecepatan respons, kesiapan operasional, serta kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Beliau menyampaikan bahwa saat masyarakat membutuhkan perlindungan, bantuan, dan rasa aman, personel Brimob selalu hadir, bergerak cepat, dan tampil di garis terdepan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.I.K., M.M., M.H., M.Han. menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda kunjungan, namun menjadi momentum penting untuk melihat langsung kesiapan personel sekaligus memperkuat soliditas internal.

Menurutnya, kekuatan Brimob tidak hanya terletak pada kemampuan dan perlengkapan, tetapi juga pada kebersamaan, disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian yang terus dijaga oleh seluruh personel.

Melalui kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Sumut kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi satuan yang profesional, responsif, dan selalu siap hadir memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.(W05)


]]> https://www.sumut24.co/news/283729/dedikasi-dan-pengabdian-brimob-sumut-tuai-apresiasi-wakapolda-tegaskan-selalu-hadir-dan-terdepan-untuk-masyarakat/ Pengedar Sabu 'Kebo' Diciduk Tim KBN Pantai Labu, Polisi Sita Empat Paket Narkoba Thu, 25 Jun 2026 22:12:00 +0700+0700 <![CDATA[Pengedar Sabu 'Kebo' Diciduk Tim KBN Pantai Labu, Polisi Sita Empat Paket Narkoba]]> https://www.sumut24.co/Berita/283728/pengedar-sabu-039kebo039-diciduk-tim-kbn-pantai-labu-polisi-sita-empat-paket-narkoba/ PLN Percepat Persiapan Operasi PLTA Peusangan Unit 1, Tambah 45 MW Listrik Hijau Untuk Aceh Thu, 25 Jun 2026 21:28:00 +0700+0700 <![CDATA[PLN Percepat Persiapan Operasi PLTA Peusangan Unit 1, Tambah 45 MW Listrik Hijau Untuk Aceh]]> sumut24.co -ACEH TENGAH, PT PLN (Persero) UIP SBU melalui PLN UPP SBU 2, terus mempercepat penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh.

PLTA Peusangan Unit 1 berkapasitas 45 Megawatt (MW) telah memasuki tahap akhir persiapan pengoperasian. Setelah melalui proses pembangunan yang panjang dan penuh tantangan, proyek strategis ini memasuki tahap akhir menuju pengoperasian.

Perjalanan pembangunan PLTA Peusangan merupakan wujud komitmen dan kerja keras berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal bagi masyarakat. Dukungan pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat sekitar turut menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan proyek hingga saat ini.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Kamis (25/6/2026) menyampaikan bahwa PLTA Peusangan merupakan salah satu proyek strategis PLN dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan Aceh sekaligus mendukung transisi energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

"PLTA Peusangan menjadi bagian penting dari upaya PLN dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Aceh. Kehadiran pembangkit ini akan menambah kapasitas pembangkitan berbasis energi bersih, memperkuat sistem kelistrikan regional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi sehingga proyek ini dapat mencapai tahap akhir menuju pengoperasian," ujar Rizki.

Rizki menambahkan bahwa pembangunan PLTA Peusangan merupakan bentuk komitmen PLN untuk menghadirkan listrik yang andal, ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurutnya, tambahan daya sebesar 45 MW dari Unit 1 akan semakin memperkuat pasokan listrik di Aceh serta mendukung kebutuhan energi untuk berbagai sektor pembangunan di masa mendatang.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UPP SBU 2, Irsyad Ardhi, menjelaskan bahwa pembangunan Power House Unit 1 berkapasitas 45 MW telah memasuki tahap persiapan pengoperasian.

"Saat ini, PLN tengah mempersiapkan proses pengisian air (impounding) sebagai bagian dari tahapan pengujian dan pengoperasian turbin pembangkit sehingga energi listrik yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh," bukanya

Menurut Irsyad, pengoperasian turbin memerlukan pasokan air yang memadai dari bendungan yang telah dibangun sebagai sumber energi utama pembangkit.

"Pembangunan bendungan yang berlokasi di Desa Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu komponen utama yang mendukung operasional PLTA Peusangan.

Bendungan dengan luas genangan sekitar 65 hektare tersebut memiliki kapasitas tampungan kurang lebih 2,1 juta meter kubik air yang bersumber dari Danau Lut Tawar," jelasnya.

"Selain untuk mendukung operasional pembangkit, kami juga memastikan ketersediaan aliran air bagi masyarakat tetap terjaga melalui pengaturan sistem pengelolaan air yang telah direncanakan secara terpisah dari kebutuhan turbin pembangkit. Sebagai bagian dari komitmen keselamatan, tim K3 PLN UPP SBU 2 telah memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik area bendungan dan fasilitas pembangkit. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar area bendungan," terang Irsyad

"Dalam rangka persiapan pengoperasian bendungan, kami juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Forkopimda, pemerintah kecamatan, reje kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku UMKM, serta pihak terkait lainnya dan menyampaikan berbagai informasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat terkait fungsi bendungan dan pentingnya menjaga fasilitas ini bersama-sama agar dapat beroperasi secara aman dan berkelanjutan," pungkasnya.

Beroperasinya PLTA Peusangan diharapkan dapat semakin meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Aceh dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah.

Sebagai PLTA terbesar yang saat ini dibangun di Provinsi Aceh, proyek ini menjadi bagian penting dari upaya PLN dalam mendukung pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), memperkuat ketahanan energi daerah, serta menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/news/283727/pln-percepat-persiapan-operasi-plta-peusangan-unit-1-tambah-45-mw-listrik-hijau-untuk-aceh/ Dukung Pendidikan Dan Literasi Digital, PLN UIP SBU Bangun Laboratorium Komputer Untuk Santri di Aceh Thu, 25 Jun 2026 21:23:00 +0700+0700 <![CDATA[Dukung Pendidikan Dan Literasi Digital, PLN UIP SBU Bangun Laboratorium Komputer Untuk Santri di Aceh]]> sumut24.co -ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Laboratorium Komputer dan penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi santri Dayah Dhiaul Huda Putra di Aceh.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani antara PLN UIP SBU dan Dayah Dhiaul Huda Putra pada 14 April 2026 sebagai bentuk sinergi dalam mendukung penguatan kapasitas pendidikan dan literasi digital bagi generasi muda.

Pelaksanaan pelatihan TIK yang berlangsung pada 15 Juni 2026 di Dayah Dhiaul Huda Putra turut dihadiri oleh perwakilan PLN UPP SBU 1 bersama volunteer PLN, Pimpinan Dayah Dhiaul Huda Putra DR. Tgk. Zubaili, S.Pd.I., M.A., jajaran pengurus dayah, perangkat Desa Keude Tambue, tokoh masyarakat, serta para santri penerima manfaat program.

Kehadiran program ini menjadi wujud kontribusi PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Selain menghadirkan manfaat langsung bagi para santri, program ini juga diharapkan mampu memperluas akses terhadap teknologi dan meningkatkan kompetensi digital yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Pimpinan Dayah Dhiaul Huda Putra, DR. Tgk. Zubaili, S.Pd.I., M.A., menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN UIP SBU melalui program TJSL PLN Peduli yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan dayah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN UIP SBU atas bantuan pembangunan laboratorium komputer dan pelatihan TIK yang diberikan kepada Dayah Dhiaul Huda Putra. Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses dan kompetensi digital bagi para santri sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman," ujar Tgk. Zubaili.

"Kami juga berharap hubungan baik yang telah terjalin antara PLN dan masyarakat sekitar dapat terus terjaga, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tengah dilaksanakan PLN di Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tambahnya.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Kamis (25/6/2026) mengatakan bahwa PLN tidak hanya berperan menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, tetapi juga berkomitmen memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan.

"Melalui program TJSL PLN Peduli, kami ingin memastikan bahwa kehadiran PLN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan laboratorium komputer dan pelatihan TIK ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing di era digital. Kami berharap program ini dapat menjadi sarana bagi para santri untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka," ungkap Rizki.

Sementara itu, Manager PLN UPP SBU 1, Bondan Pakso Dandu, menegaskan bahwa program tersebut juga mencerminkan komitmen PLN dalam membangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif dengan masyarakat di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan..

"PLN meyakini bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kami berharap dapat memperkuat hubungan baik yang telah terjalin sekaligus menciptakan manfaat bersama yang berkelanjutan," ungkap Bondan.

Melalui program TJSL PLN Peduli, PLN UIP SBU akan terus mendorong berbagai inisiatif sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen PLN untuk tidak hanya menghadirkan listrik bagi kehidupan yang lebih baik, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/news/283726/dukung-pendidikan-dan-literasi-digital-pln-uip-sbu-bangun-laboratorium-komputer-untuk-santri-di-aceh/ PSI Asahan Soroti Ketidakjelasan Status Tersangka Kasus Kayu Ilegal, Ada Apa di Balik Penggerebekan? Thu, 25 Jun 2026 21:13:00 +0700+0700 <![CDATA[PSI Asahan Soroti Ketidakjelasan Status Tersangka Kasus Kayu Ilegal, Ada Apa di Balik Penggerebekan?]]> sumut24.co -ASAHAN, Penggerebekan kilang pengolahan kayu atau sawmill di lima titik berbeda di wilayah Asahan yang dilakukan Tim Gabungan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera mengundang pertanyaan serius dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Asahan. Pasalnya, meski ratusan batang kayu gelondongan yang diduga tidak memiliki izin resmi berhasil disita, hingga saat ini nama dan status hukum pemilik usaha serta pihak yang diduga menjadi dalang utama kasus ini belum diumumkan ke publik.

Sekretaris DPD PSI Kabupaten Asahan, Teci Septerio Simanjuntak, menyampaikan kekecewaannya atas pola penanganan kasus yang terkesan tidak tuntas. "Anehnya, ratusan batang kayu sudah diamankan sebagai barang bukti, tapi kenapa para pemilik usaha yang mengelola sawmill ini tak pernah muncul namanya? Apakah hanya pekerja dan operator mesin saja yang terlibat, sedangkan pemilik dan penadah utamanya dibiarkan bebas?" tanyanya dengan nada menyoroti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim operasi mulai mengamankan barang bukti sejak Senin (22/6/2026) di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Marah Rusli hingga kawasan Kelurahan Mutiara. Secara keseluruhan, ditemukan lebih dari 1.600 batang kayu gelondongan yang diduga berasal dari pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kayu tersebut ditampung di lima perusahaan yang kini sedang diperiksa kelengkapan dokumen perizinannya.

Teci menegaskan, jika dokumen yang dimiliki kelima perusahaan tersebut terbukti tidak sah, maka seharusnya tidak hanya barang bukti yang diamankan. Pihak yang bertanggung jawab secara hukum, termasuk pemilik perusahaan hingga aktor intelektual yang mengatur peredaran kayu ilegal, harus segera diproses dan diumumkan ke publik. "Kami menduga ada indikasi pengkondisian kasus agar pihak yang berkuasa luput dari jerat hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti di tingkat bawah saja," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Selain soal status tersangka, PSI juga mempertanyakan sumber dana operasional yang digunakan tim penegak hukum. Penggunaan alat berat berupa ekskavator dan tronton untuk mengangkut barang bukti memerlukan biaya yang tidak sedikit. "Dari mana anggarannya? Ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Heri Novianto, sebelumnya menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan mendalam. Tim penyidik tengah memverifikasi keabsahan dokumen seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan serta menelusuri asal-usul kayu yang disita. "Jika terbukti berasal dari pembalakan liar, kami akan proses baik secara administrasi maupun pidana," ujarnya

Namun, hingga saat ini Ketua Tim Operasi, Natael Bangun, enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada media terkait perkembangan kasus. Sikap ini justru memperkuat pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk PSI, yang mendesak agar proses penegakan hukum berjalan terbuka, adil, dan tidak memihak siapa pun.

Masyarakat Asahan kini menanti kejelasan lebih lanjut. Jika kasus ini dibiarkan tidak jelas, dikhawatirkan praktik perambahan hutan dan peredaran kayu ilegal akan terus berulang tanpa ada efek jera yang nyata. (tim)

]]> https://www.sumut24.co/news/283725/psi-asahan-soroti-ketidakjelasan-status-tersangka-kasus-kayu-ilegal-ada-apa-di-balik-penggerebekan/ HUT Bhayangkara ke-80, Sinergi Pemkab Asahan dan Polres Asahan Jangkau Dusun Terpencil Belum Berlistrik Thu, 25 Jun 2026 21:06:00 +0700+0700 <![CDATA[HUT Bhayangkara ke-80, Sinergi Pemkab Asahan dan Polres Asahan Jangkau Dusun Terpencil Belum Berlistrik]]> sumut24.co -ASAHAN, Memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80, Pemerintah Kabupaten Asahan bersama jajaran Polres Asahan melakukan kunjungan langsung ke Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang. Wilayah ini hingga kini masih belum teraliri jaringan listrik PLN, sehingga menjadi fokus perhatian bersama untuk segera dicarikan solusinya.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis (25/6/2026) mulai pukul 13.46 Wib ini dipimpin langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. dan Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H. Turut hadir pula sejumlah pejabat terkait, manajemen perusahaan, perwakilan PLN, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa kondisi belum adanya aliran listrik menjadi kendala utama bagi warga untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa Pemkab Asahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah aktif berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM agar dusun ini segera dimasukkan dalam program perluasan jaringan kelistrikan nasional. "Kami terus mendorong prosesnya agar tidak berlarut-lama, semoga segera terwujud demi kesejahteraan warga," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Asahan menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi wujud nyata pengabdian kepolisian dalam rangka HUT Bhayangkara. Sebagai bentuk bantuan sementara, Polres Asahan menyerahkan satu unit genset dan sejumlah tas sekolah untuk anak-anak setempat. "Ini adalah bukti sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan semua pihak yang peduli. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga sampai listrik tetap bisa terpasang," tambahnya.

Kepala Dusun VIII selaku perwakilan masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. "Selama ini kami berharap agar dusun kami bisa terang dengan listrik. Kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil, dan berharap prosesnya segera selesai agar kehidupan kami menjadi lebih baik," katanya.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 15.00 Wib dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh keakraban. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa perhatian nyata dan kerja sama antar pihak dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi kesenjangan layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/news/283724/hut-bhayangkara-ke80-sinergi-pemkab-asahan-dan-polres-asahan-jangkau-dusun-terpencil-belum-berlistrik/ Inalum Tantang Jurnalis Sumut Angkat Isu Lingkungan, Siapkan Hadiah Jutaan Rupiah Thu, 25 Jun 2026 21:01:00 +0700+0700 <![CDATA[Inalum Tantang Jurnalis Sumut Angkat Isu Lingkungan, Siapkan Hadiah Jutaan Rupiah]]> sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali menggelar kompetisi jurnalistik IN-Journal 2026 dengan mengusung tema besar "Menulis Jejak untuk Bumi".

Melalui ajang ini, perusahaan menantang insan pers di Sumatera Utara untuk menghadirkan karya-karya jurnalistik yang kritis, berbasis fakta, dan mampu mengangkat isu lingkungan serta konservasi kepada publik.

Program yang berlangsung secara berkala tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang kolaborasi antara perusahaan dan media dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.
Tahun ini, peserta diberi pilihan empat subtema, yakni Danau Toba dan Upaya Memulihkan Alam, Mangrove, Benteng Sunyi di Pesisir, Menjaga Kehidupan dari Hutan hingga Pantai, serta Catatan Konservasi untuk Generasi Mendatang.
Head of Corporate Communication (Corcomm) PT Inalum, Utrich Farzah, mengatakan IN-Journal diharapkan mampu melahirkan karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong kepedulian publik terhadap berbagai persoalan lingkungan.

"Kami berharap semakin banyak karya jurnalistik yang mampu mengangkat isu lingkungan, konservasi, dan keberlanjutan secara konstruktif. Media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi sekaligus penggerak kesadaran publik dalam menjaga bumi untuk generasi mendatang,"kata Utrich diterima Sumut24.co, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, kompetisi terbuka bagi jurnalis media cetak maupun media online yang berdomisili atau aktif bertugas di Sumatera Utara serta berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Peserta dapat mengirimkan maksimal tiga karya yang telah dipublikasikan di media massa umum pada periode 8–30 Juni 2026. Seluruh karya akan dinilai tiga dewan juri menggunakan sistem blind review atau penilaian anonim guna menjamin objektivitas hasil kompetisi.

Adapun jadwal pelaksanaan IN-Journal 2026 meliputi pengumpulan karya pada 8–30 Juni 2026, penjurian pada 1–5 Juli 2026, dan pengumuman pemenang pada 8 Juli 2026.
Sebagai bentuk apresiasi, Inalum menyiapkan hadiah jutaan rupiah bagi para pemenang. Juara I akan memperoleh Rp3 juta, Juara II Rp2 juta, dan Juara III Rp1,5 juta. Selain itu, tersedia pula kategori Juara Harapan I dan Juara Harapan II dengan hadiah masing-masing Rp1 juta.

Melalui IN-Journal 2026, Inalum berharap isu-isu lingkungan yang selama ini kurang mendapat perhatian dapat lebih banyak terangkat ke ruang publik melalui karya jurnalistik yang berkualitas dan berdampak.(JO)

]]> https://www.sumut24.co/news/283723/inalum-tantang-jurnalis-sumut-angkat-isu-lingkungan-siapkan-hadiah-jutaan-rupiah/ PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80 Thu, 25 Jun 2026 20:49:00 +0700+0700 <![CDATA[PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80]]>
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus wujud sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan program lanjutan PTPN Group yang tahun ini mengusung tema "Our Power, Our Planet" atau "Kekuatan Kita, Planet Kita". Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.</p> <p>"Kami menyadari bahwa sebagai bagian dari BUMN, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang," ujarnya.</p> <p>Ia menambahkan, kegiatan penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam serta bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN Group.</p> <p>"Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung program pelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan di masa depan," katanya.</p> <p>Usai sambutan, Wispramono Budiman bersama Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa Fuad Ikhwan Hasibuan, Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Morawa, serta perwakilan Koramil 0201-16/Tanjung Morawa melakukan penanaman pohon secara simbolis di Jalan Industri, Desa Dagang Kerawan. Kegiatan tersebut turut diikuti para Kepala Bagian, Head of PMO, Manajer Unit Tembakau, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan, karyawan PTPN I Regional 1, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa.</p> <p>Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 300 bibit pohon ditanam, terdiri atas 50 bibit pohon duku, 50 bibit pohon manggis, 100 bibit pohon mahoni, dan 100 bibit pohon trembesi. Bibit-bibit tersebut akan ditanam di sejumlah titik lahan gersang dan kawasan rawan longsor di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Morawa.</p> <p>Program ini merupakan bagian dari komitmen PTPN Group dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem dan keberlanjutan alam.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah daerah melalui kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa, Fuad Ikhwan Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada PTPN I Regional 1 atas kontribusinya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Menurutnya, upaya menjaga kelestarian alam tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.</p> <p>"Kami mengapresiasi kepedulian PTPN I Regional 1 terhadap lingkungan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian alam dan meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi yang akan datang," ujarnya.</p> <p>Melalui kegiatan penanaman pohon ini, PTPN I Regional 1 berharap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Deli Serdang. Rel

]]> https://www.sumut24.co/info/283722/ptpn-i-regional-1-dan-forkopimcam-tanjung-morawa-tanam-300-pohon-peringati-hari-bumi-dan-hut-deli-serdang-ke80/ 10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship Thu, 25 Jun 2026 20:44:00 +0700+0700 <![CDATA[10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship]]> Medan - Ribuan atlit Taekwondo akan berlaga di event Sumut Nasional Taekwondo Championship, tanggal 26-28 Juni 2026 di GOR Unimed.
Acara yang digelar oleh Pengprov TI Sumut ini pun diikuti oleh 10 Propinsi di Indonesia.
" Ada 10 Propinsi yang ikut berlaga dievent kita yaitu Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. KIta berharap event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,"ungkap ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada Media Kamis (25/6) pukul 17.00 wib.
Selain itu, wakil ketua DPRD Deli Serdang ini juga menjelaskan ada 1500 peserta yang ikut dalam kompetisi kejuaraan ini. "Sedangkan total hadiah yang diperebutkan berjumlah Rp 50 jt dengan memperebutkan piala anggota DPR RI DR. H. Musa Rajekshah S.sos M, hum, yang juga Pembina Pengprov TI Sumut,"paparnya.
Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBTI Letjen. TNI Richard Tampubolon yang telah mengizinkan terselenggaranya event ini. Begitu juga kepada Kemenpora dan Koni Pusat yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.
"Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada sponsor utama Baba Parfum dan minuman Indodes serta D'coffee Kedan yang telah banyak membantu. Begitu juga dengan MPC PP Deli Serdang untuk bidang keamanan,"ucapnya.
Sedangkan ketua panitia Rinaldi SE didampingi Sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan ini langsung diawasi oleh bidang pertandingan PBTI Master Charles. "Sedangkan wasitnya juga kita panggil dari berbagai daerah yang memiliki sertifikat wasit nasional (Wasnas). Sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung adil dan nyaman,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, saat menggelar tehnical meeting, pihaknya sudah menjelaskan semua aturan yang berlaku."Jadi tidak ada lagi perseteruan di lapangan. Karena semuanya sudah dijelaskan,"imbuhnya.
Sementara, Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan bertaraf nasional ini merupakan event perdana digelar ditahun 2026.
"Karena ini menjadi barometer kita untuk menggelar event lebih besar lagi yaitu event internasional yang bakal digelar di Sumatera Utara,"ungkapnya.(iza)]]> https://www.sumut24.co/Berita/283721/10-propinsi-berlaga-di-sumut-nasional-taekwondo-championship/ JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII Thu, 25 Jun 2026 20:32:00 +0700+0700 <![CDATA[JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII]]>
Dukungan terhadap Kota Medan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 terus mengalir dari berbagai elemen. Sejumlah pemberitaan media lokal dan nasional sebelumnya menyoroti pentingnya momentum ini bagi penguatan ekonomi daerah serta promosi Kota Medan di tingkat nasional.</p> <p>Salah satu dukungan datang dari RIANTO SH MH (Anto Genk) selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara dan juga CEO Sumut 24 Group yang menilai pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 merupakan peluang strategis yang harus dimaksimalkan bersama.</p> <p>Menurut Rianto, kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah kota se-Indonesia, tetapi juga membawa dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).</p> <p>"Pertama, kita mendukung penuh pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat, terutama UMKM. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia tentu akan meningkatkan okupansi hotel, menggairahkan bisnis kuliner, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan," ujar Rianto.</p> <p>Ia menambahkan, selain dampak ekonomi, penyelenggaraan APEKSI di Medan juga menjadi sarana promosi besar-besaran bagi Kota Medan ke seluruh pemerintah kota di Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan potensi, budaya, serta perkembangan infrastruktur kota kepada tamu-tamu dari berbagai daerah.</p> <p>"Dengan adanya kegiatan ini, Medan akan semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa Medan siap menjadi kota yang maju, terbuka, dan layak menjadi tuan rumah event nasional," lanjutnya.</p> <p>Rianto juga menegaskan bahwa JMSI Sumatera Utara dan Sumut 24 Group menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung.</p> <p>"Karena itu, JMSI Sumut mendukung penuh pelaksanaan APEKSI di Kota Medan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan acara ini dengan memberikan hal-hal positif, menjaga ketertiban, dan menunjukkan keramahan khas Kota Medan," tegasnya.</p> <p>Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan dapat berjalan sukses, lancar, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan citra kota di tingkat nasional.*(SS68)*

]]> https://www.sumut24.co/news/283720/jmsi-sumut-dan-sumut-24-group-mendukung-kota-medan-menjadi-tuan-rumah-penyelenggaraan-rakernas-apeksi-xviii-2/ Monitoring IVA Test di Nias Barat, Kahiyang Ayu Dorong Perempuan Rutin Periksa Kesehatan Thu, 25 Jun 2026 19:38:00 +0700+0700 <![CDATA[Monitoring IVA Test di Nias Barat, Kahiyang Ayu Dorong Perempuan Rutin Periksa Kesehatan]]> sumut24.co - Nias Barat


Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mendorong perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin Monitoring Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Selasa (23/6/2026).


"Kanker serviks merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan perempuan. Namun, hal ini sebenarnya bisa dicegah dan ditangani dengan baik jika ditemukan sejak dini," ujar Kahiyang Ayu.


Menurut Kahiyang, kegiatan monitoring tersebut merupakan langkah nyata untuk mendeteksi dini kanker leher rahim sekaligus memperkuat pembinaan kader PKK mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui peninjauan langsung, TP PKK Sumut ingin memastikan cakupan pelayanan berjalan optimal, sosialisasi tepat sasaran, serta fasilitas kesehatan setempat siap melayani pemeriksaan bagi Wanita Usia Subur (WUS).


Pada kesempatan itu, Kahiyang Ayu juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Lahomi yang dinilai berhasil mengedukasi masyarakat hingga mendorong partisipasi WUS dalam pemeriksaan IVA Test. Cakupan pemeriksaan di wilayah tersebut kini telah mencapai 58 persen.


Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat kader PKK cepat berpuas diri. Upaya sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat.


"Diharapkan para kader PKK terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar para perempuan menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.


Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Ketua TP PKK Nias Barat Evita Eliyunus Waruwu, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.**(Rel)



]]> https://www.sumut24.co/Berita/283718/monitoring-iva-test-di-nias-barat-kahiyang-ayu-dorong-perempuan-rutin-periksa-kesehatan/ Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas Thu, 25 Jun 2026 19:35:00 +0700+0700 <![CDATA[Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bobby Nasution Minta Aparatur Tetap Jaga Integritas]]> sumut24.co - Medan


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian WTP ke-12 secara berturut-turut tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.


Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).


Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.


Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit LKPD Sumut Tahun 2025 dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Menurutnya, raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.


"Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby.


Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam tata kelola keuangan daerah. Karena itu, selain melakukan pembenahan internal, Pemprov Sumut juga mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK RI serta pengawasan yang efektif, objektif, dan konstruktif dari DPRD Sumut.


"Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi 'budaya' Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.


Bobby juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Komitmen tersebut dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui kolaborasi Sumut Berkah guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.


Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP. Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.


Nelson juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Sumut, antara lain terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta beberapa catatan lainnya.


"Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat," pungkasnya. **Rel



]]> https://www.sumut24.co/Berita/283716/raih-wtp-ke12-berturutturut-bobby-nasution-minta-aparatur-tetap-jaga-integritas/ Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran Thu, 25 Jun 2026 19:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran]]> sumut24.co - Medan


Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi meluncurkan Sistem Pembayaran Kontribusi dan Digitalisasi Pasar, Kamis (25/6/2026), bertempat di Pasar Tradisional Petisah.


Inovasi visioner ini bertujuan untuk merombak total manajemen pasar tradisional agar lebih modern, profesional, transparan, dan bebas dari kebocoran anggaran.


Dalam sambutannya, Wali Kota Rico Waas tidak menampik adanya keluhan dari masyarakat yang mulai enggan datang ke pasar tradisional karena dinilai stagnan dan kurang nyaman dibandingkan pasar modern. Apalagi di masa zaman sekarang, semuanya dilihat lewat visual, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan lainnya.


"Masyarakat bilang, 'Kami kurang nyaman.', bentuknya kurang ada perubahan. Apalagi zaman sekarang, semua dilihat lewat visual dan masyarakat punya banyak pilihan, bahkan bisa belanja sambil scrolling dari HP," kata Rico Waas.


Menurut Rico Waas, disrupsi teknologi sudah tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, PUD Pasar Kota Medan tidak boleh berjalan di tempat, melainkan harus bergerak masif dan melahirkan terobosan baru.


"kita harus beradaptasi untuk bisa masuk dalam dunia teknologi tersebut. Agar cara kerja kita semakin profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat juga bisa semakin nyaman,"ujar Rico Waas.


Salah satu yang menjadi poin penting dari digitalisasi ini ialah pembenahan sistem pembayaran kontribusi pedagang. Selama ini, bilang Rico Waas, sektor tersebut kerap menjadi sorotan DPRD Kota Medan karena rentan mengalami kebocoran akibat pengelolaan yang belum maksimal.


Dengan sistem digitalisasi dengan menggandeng Bank Mandiri ini, Rico Waas menjamin seluruh aliran dana dari pedagang akan langsung masuk ke rekening PUD Pasar tanpa ada perantara.


"Hari ini adalah langkah yang berani. Agar nantinya semua pembayaran kontribusi oleh pedagang itu clear, tidak ada yang aneh-aneh di tengah. Tidak ada lagi istilah 'potong tengah'. Semuanya direct dan bisa dikontrol secara real time setiap harinya," tegas Rico Waas.


Diakhir sambutannya, Rico Waas memberikan apresiasi kepada Dirut PUD Pasar beserta seluruh jajarannya, Rico Waas menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki sistem ini adalah demi masa depan para pedagang dan masyarakat kota Medan.


"Ini adalah sebuah langkah awal. Perubahan memang tidak mudah, tapi jangan takut dan jangan ragu untuk berubah karena ini untuk kebaikan kita semua. Pasar Petisah dan pasar-pasar lainnya adalah milik masyarakat Kota Medan yang harus kita perjuangkan," pungkasnya.


Sementara itu, Dirut PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan sebuah pondasi awal dari reformasi tata kelola pasar yang lebih besar. Langkah ini juga turut menegaskan komitmen PUD Pasar untuk mengubah sistem pembayaran yang selama ini berbasis tunai menjadi nontunai.


"Ini adalah langkah awal reformasi tata kelola pasar menuju sistem yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan profesional. Ini juga menjadi semangat Bapak Wali Kota Medan dalam mewujudkan pemerintahan serta BUMD yang bersih," ujarnya.


Lebih lanjut Anggia mengatakan, transformasi digital ini lahir sebagai respons nyata terhadap tantangan berat yang dihadapi para pedagang pasar tradisional saat ini. Perubahan pola belanja masyarakat yang cepat, pesatnya perkembangan teknologi digital, hingga menjamurnya ritel modern dan e-commerce menuntut pasar tradisional untuk segera beradaptasi.


"Jika para pedagang tidak mampu mengimbangi tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas, dikhawatirkan pasar tradisional akan kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu, PD Pasar menegaskan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi membangun lingkungan pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman.,"tambahnya. Rel

]]> https://www.sumut24.co/Berita/283713/luncurkan-digitalisasi-pasar-petisah-wali-kota-medan-wujudkan-pasar-tradisional-lebih-modern-transparan-dan-bebas-dari-kebocoran-anggaran/