MATINYA NURANI DEMOKRASI: KETIKA REGULASI HANYA MENJADI ASURANSI KEMENANGAN REZIM

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700

MEDAN — Perbincangan mengenai perbaikan budaya dan peradaban demokrasi melalui diskursus arsitektur elektoral kembali disuarakan dengan nada alarm kritis oleh akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Dalam pandangan Siregar, usulan ambang batas parlemen sebesar 45 persen—yang diajukannya sebagai wahana pembenahan peradaban politik dan pembentukan dua poros tegas antara penguasa dan oposisi—harus dipahami secara utuh dalam kerangka moralitas hukum yang paling mendasar.

Siregar menegaskan bahwa pertikaian pemikiran tentang angka ambang batas bukanlah sesuatu yang mutlak tak berguna, namun seluruh ikhtiar tersebut akan kehilangan makna substansialnya apabila penegakan hukum dan integritas regulasi diabaikan. Yang jauh lebih mengerikan, jika regulasi pemilu berubah fungsi secara substansial menjadi sekadar "asuransi bagi kemenangan rezim" yang berkuasa, maka pada titik itulah demokrasi dan pemilu kehilangan seluruh raison d'être-nya dan tidak perlu lagi diselenggarakan di negeri ini.

"Usulan ambang batas 45 persen ini saya ajukan sebagai ikhtiar mendalam untuk memperbaiki budaya dan peradaban demokrasi kita, melenyapkan mitos keliru yang memantangkan oposisi, serta mengakhiri cengkeraman oligarki. Akan tetapi, kita harus bersikap jujur secara moral: seketat apa pun aturan ambang batas dirancang, jika regulasi pemilu pada akhirnya hanya bergeser substansinya menjadi asuransi pengaman kemenangan bagi rezim yang berkuasa, maka pemilu dan demokrasi itu sendiri tidak perlu lagi diselenggarakan," tegas Siregar di Medan, Senin (21/9/2026).

Siregar mengingatkan bahwa ritual pemilu lima tahunan tidak boleh dipertahankan jika hanya bertransformasi menjadi teater prosedural yang melegitimasi tirani secara sah. Tanpa adanya jaminan mutlak berupa regulasi pemilu berintegritas yang memiliki keberanian hukum untuk menjebloskan setiap pelaku kecurangan pemilu ke dalam penjara, seluruh perdebatan mengenai arsitektur elektoral hanya akan menjadi instrumen penipuan massal yang mengkhianati kedaulatan rakyat.

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:35:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu kalimat yang layak dibawa pulang dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026: evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, paparan, atau daftar masalah.

Evaluasi baru punya arti ketika ia berujung pada perubahan.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah tantangan birokrasi selama ini. Kita cukup pandai membuat rapat, menyusun laporan, menampilkan grafik, menumpuk rekomendasi, dan merumuskan daftar pekerjaan rumah. Yang lebih sulit adalah memastikan bahwa setelah forum selesai, ada sesuatu yang benar-benar berubah di lapangan.

Karena itu, tema Rakor Kemenimipas 2026, "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas", seharusnya tidak berhenti menjadi slogan acara. Ia harus menjadi cara kerja.

Tahun anggaran 2026 telah memasuki triwulan terakhir. Waktu makin sedikit, tetapi pekerjaan tidak ikut mengecil. Pada titik seperti ini, organisasi kerap tergoda mengejar dua hal: kegiatan selesai dan anggaran terserap.

Keduanya penting. Namun keduanya belum cukup.

Ukuran kerja pemerintah tidak boleh berhenti pada berapa banyak kegiatan dilaksanakan, berapa besar anggaran dibelanjakan, atau berapa tebal laporan disusun. Ukuran akhirnya justru lebih sederhana: apa yang berubah dan siapa yang merasakan manfaatnya?

Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah masyarakat memperoleh kepastian?
Apakah persoalan benar-benar selesai?
Apakah penyimpangan makin sulit terjadi?
Apakah kepercayaan publik meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar angka realisasi.

Di sinilah Rakor seharusnya menggeser orientasi kerja: dari output menuju outcome.

Kemenimipas telah menetapkan 15 Program Aksi Tahun 2026. Skalanya tidak kecil. Ada ribuan kegiatan yang bergerak dari bawah melalui skema bottom-up, disertai program strategis yang ditetapkan secara top-down. Ada anggaran besar, satuan kerja yang tersebar, serta ratusan pimpinan yang memegang tanggung jawab masing-masing.

Semua itu memperlihatkan bahwa mesin organisasi sedang bergerak.

Tetapi pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: bergerak menuju ke mana?

Di bidang keimigrasian, misalnya, digitalisasi layanan tidak boleh dimaknai sekadar memindahkan formulir dari meja ke layar. Digitalisasi harus membuat layanan lebih cepat, lebih pasti, lebih transparan, sekaligus lebih aman.

Pelayanan paspor harus semakin mudah. Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus semakin akurat. Regulasi visa dan izin tinggal harus semakin sederhana bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Pada saat yang sama, pengawasan orang asing, pencegahan TPPO dan TPPM, serta penguatan perbatasan tidak boleh melemah.

Itulah tantangan sebenarnya.

Imigrasi harus mampu berdiri pada dua kaki sekaligus: mempermudah mereka yang patuh, dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang berisiko.

Cepat, tetapi tidak ceroboh.
Mudah, tetapi tidak longgar.
Modern, tetapi tetap menjaga kedaulatan.

Prinsip yang sama berlaku pada pemasyarakatan.

Program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengendalian penipuan, pendidikan narapidana, dapur sehat, pemberdayaan warga binaan, hingga penanganan overcrowding sudah bergerak dalam berbagai bentuk.

Angka capaian penting. Berapa hasil panen, berapa warga binaan yang terlibat, berapa razia dilakukan, berapa tes urine dilaksanakan, semuanya perlu dicatat.

Tetapi angka-angka itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Pertanyaan terpenting justru sesudahnya.

Apakah lapas menjadi lebih aman?
Apakah peredaran narkoba berkurang?
Apakah penipuan dapat ditekan?
Apakah warga binaan memiliki keterampilan setelah bebas?
Apakah proses pembinaan benar-benar membantu mereka kembali ke masyarakat?

Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga orang tetap berada di balik tembok. Ia seharusnya membuat seseorang keluar dalam keadaan lebih siap untuk kembali menjadi bagian masyarakat.

Rakor juga menyoroti lima wilayah perbaikan: kecepatan layanan, prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem dan teknologi informasi.

Kelima hal itu sesungguhnya saling berhubungan.

Pelayanan yang lambat belum tentu karena petugasnya malas. Bisa jadi prosedurnya terlalu panjang. Prosedur yang panjang mungkin lahir dari regulasi yang bertumpuk. Sistem teknologi yang tidak terintegrasi dapat memaksa pegawai mengulang pekerjaan secara manual. Beban kerja yang tidak merata kemudian melahirkan kesalahan, bahkan membuka ruang penyimpangan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya selalu dimulai dengan pertanyaan, siapa yang salah?

Mulailah dengan pertanyaan lain: di mana sistem tidak bekerja?

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang berwenang memperbaikinya.

Masalah yang bisa diselesaikan UPT jangan semuanya dikirim ke pusat. Persoalan yang merupakan kewenangan kantor wilayah jangan dibiarkan berlarut. Sebaliknya, hambatan yang bersumber dari regulasi nasional jangan dibebankan kepada petugas di bawah seolah-olah merekalah penyebabnya.

Masalah harus diselesaikan pada tingkat kewenangan yang tepat.

Cepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada satu perkara yang tidak boleh tenggelam di antara target, angka, dan program: integritas.

Kemenimipas memegang kewenangan besar.

Imigrasi menjaga pintu negara, mengeluarkan dokumen perjalanan, memberi izin tinggal, dan mengawasi orang asing. Pemasyarakatan mengelola manusia yang sedang berada dalam proses hukum dan pembinaan.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Karena itu, pesan tentang zero tolerance terhadap pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang harus diterjemahkan menjadi sistem nyata. Tidak cukup melalui imbauan. Tidak cukup lewat slogan.

Integritas harus dimulai dari keteladanan pimpinan.

Pimpinan yang meminta bawahannya bersih harus terlebih dahulu menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan secara benar. Pimpinan juga harus memberi ruang bagi orang di bawahnya untuk mengatakan bahwa ada masalah.

Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang mengaku tidak punya masalah.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mendeteksi masalah lebih cepat, mengakuinya lebih jujur, lalu menyelesaikannya sebelum berubah menjadi krisis.

Teknologi pun harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda integritas.

Digitalisasi bukan hanya soal kenyamanan. Ia harus meninggalkan digital trace, memperkecil transaksi gelap, mengurangi ruang diskresi yang tidak terukur, dan membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dengan cara itu, pengawasan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia bergerak lebih awal untuk mencegahnya.

Di sinilah Rakor Kemenimipas 2026 seharusnya menemukan maknanya.

Rakor tidak boleh berhenti sebagai meeting room. Ia harus berubah menjadi delivery room.

Setiap pimpinan seharusnya pulang dengan lima kejelasan: apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai, bagaimana keberhasilannya diukur, dan bagaimana hasilnya dilaporkan.

Lima pertanyaan itu tampak sederhana. Namun kalau diterapkan dengan disiplin, ia bisa mengubah budaya kerja.

Rakor tidak lagi menghasilkan tumpukan rekomendasi.

Ia menghasilkan kontrak penyelesaian masalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali kementerian melakukan rapat.

Mereka ingin paspornya selesai cepat dan pasti. Mereka ingin perbatasan aman. Mereka ingin orang asing yang datang membawa manfaat dilayani dengan baik, sementara yang melanggar ditindak tegas. Mereka ingin lapas bebas narkoba dan penipuan. Mereka ingin warga binaan memperoleh kesempatan kedua.

Itulah ukuran akhir pelayanan publik.

Jabatan, seperti diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bukan sekadar kedudukan. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah pada waktunya akan berakhir.

Yang tinggal bukan kursinya.

Yang dikenang adalah apa yang pernah dikerjakan, perubahan apa yang berhasil dihasilkan, dan manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Maka "Dari Evaluasi Menuju Aksi" tidak boleh selesai ketika Rakor ditutup.

Justru ketika layar presentasi dimatikan, meja rapat dikosongkan, dan para pimpinan kembali ke tempat tugas masing-masing, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai.

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:35:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu kalimat yang layak dibawa pulang dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026: evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, paparan, atau daftar masalah.

Evaluasi baru punya arti ketika ia berujung pada perubahan.

Keduanya penting. Namun keduanya belum cukup.

Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah masyarakat memperoleh kepastian?
Apakah persoalan benar-benar selesai?
Apakah penyimpangan makin sulit terjadi?
Apakah kepercayaan publik meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar angka realisasi.

Di sinilah Rakor seharusnya menggeser orientasi kerja: dari output menuju outcome.

Semua itu memperlihatkan bahwa mesin organisasi sedang bergerak.

Tetapi pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: bergerak menuju ke mana?

Itulah tantangan sebenarnya.

Imigrasi harus mampu berdiri pada dua kaki sekaligus: mempermudah mereka yang patuh, dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang berisiko.

Cepat, tetapi tidak ceroboh.
Mudah, tetapi tidak longgar.
Modern, tetapi tetap menjaga kedaulatan.

Prinsip yang sama berlaku pada pemasyarakatan.

Angka capaian penting. Berapa hasil panen, berapa warga binaan yang terlibat, berapa razia dilakukan, berapa tes urine dilaksanakan, semuanya perlu dicatat.

Tetapi angka-angka itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Pertanyaan terpenting justru sesudahnya.

Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga orang tetap berada di balik tembok. Ia seharusnya membuat seseorang keluar dalam keadaan lebih siap untuk kembali menjadi bagian masyarakat.

Rakor juga menyoroti lima wilayah perbaikan: kecepatan layanan, prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem dan teknologi informasi.

Kelima hal itu sesungguhnya saling berhubungan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya selalu dimulai dengan pertanyaan, siapa yang salah?

Mulailah dengan pertanyaan lain: di mana sistem tidak bekerja?

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang berwenang memperbaikinya.

Masalah harus diselesaikan pada tingkat kewenangan yang tepat.

Cepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada satu perkara yang tidak boleh tenggelam di antara target, angka, dan program: integritas.

Kemenimipas memegang kewenangan besar.

Imigrasi menjaga pintu negara, mengeluarkan dokumen perjalanan, memberi izin tinggal, dan mengawasi orang asing. Pemasyarakatan mengelola manusia yang sedang berada dalam proses hukum dan pembinaan.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Karena itu, pesan tentang zero tolerance terhadap pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang harus diterjemahkan menjadi sistem nyata. Tidak cukup melalui imbauan. Tidak cukup lewat slogan.

Integritas harus dimulai dari keteladanan pimpinan.

Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang mengaku tidak punya masalah.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mendeteksi masalah lebih cepat, mengakuinya lebih jujur, lalu menyelesaikannya sebelum berubah menjadi krisis.

Teknologi pun harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda integritas.

Dengan cara itu, pengawasan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia bergerak lebih awal untuk mencegahnya.

Di sinilah Rakor Kemenimipas 2026 seharusnya menemukan maknanya.

Rakor tidak boleh berhenti sebagai meeting room. Ia harus berubah menjadi delivery room.

Lima pertanyaan itu tampak sederhana. Namun kalau diterapkan dengan disiplin, ia bisa mengubah budaya kerja.

Rakor tidak lagi menghasilkan tumpukan rekomendasi.

Ia menghasilkan kontrak penyelesaian masalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali kementerian melakukan rapat.

Itulah ukuran akhir pelayanan publik.

Jabatan, seperti diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bukan sekadar kedudukan. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah pada waktunya akan berakhir.

Yang tinggal bukan kursinya.

Yang dikenang adalah apa yang pernah dikerjakan, perubahan apa yang berhasil dihasilkan, dan manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Maka "Dari Evaluasi Menuju Aksi" tidak boleh selesai ketika Rakor ditutup.

Justru ketika layar presentasi dimatikan, meja rapat dikosongkan, dan para pimpinan kembali ke tempat tugas masing-masing, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai.

Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju, Sumut Sabet Perak dan Gelar Pasangan Campuran Terbaik

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:12:00 +0700+0700

MAMUJU | SUMUT24.CO

MAMUJU | Kontingen Sumatera Utara (Sumut) menorehkan prestasi pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bridge ke-60 Tahun 2026 yang berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dari tiga nomor pertandingan yang diikuti, Sumut berhasil meraih medali perak melalui pasangan Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq pada nomor Pasangan Junior.

Ketua GABSI Sumut Novan Efendy Siregar menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih atlet Sumut pada ajang nasional tersebut.
"Alhamdulillah, Sumut meraih perak dari tiga nomor pertandingan yang diikuti di Kejurnas Mamuju ini," ujar Novan.

Selain meraih medali perak, wakil Sumut juga berhasil menyabet gelar Pasangan Campuran Terbaik pada Special Event Piala Ketua Umum PB GABSI Novan Efendy Siregar.

Gelar tersebut diraih pasangan Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma, yang tampil sebagai pasangan campuran terbaik dalam special event tersebut.

Novan menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Sumatera Utara pada Kejurnas Bridge ke-60 Tahun 2026 di Mamuju.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada kontingen Sumut selama mengikuti kejuaraan.

"Terima kasih atas doa dan dukungan dari KONI Sumut," kata Novan.

Prestasi tersebut menambah catatan positif bagi pembinaan olahraga bridge Sumatera Utara di tingkat nasional.red

Bawa Sabu Seberat 240 Gram ke Medan, Polisi Sergap Seorang Penumpang Travel Medan - Aceh di Jalan Williem Iskandar

darma — Mon, 21 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, seorang penumpang travel rute Medan - Aceh, berhasil disergap di kawasan Jalan Williem Iskandar/Pancing MMTC, Desa Medan Estate ,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (17/9/2026) malam. Petugas, menyita 480 gram sabu yang disimpan di tas dengan ruang khusus.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (21/9/2026) siang menjelaskan, pelaku yakni FYM (42) warga Kabupaten Pidie, Aceh, ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan upaya pengiriman narkoba yang dilakukan pelaku, memanfaatkan travel mini bus yang menggunakan sistem penjemputan penumpang di rumah masing - masing penumpang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas pun kemudian melakukan penyelidikan, dan berhasil mengidentifikasi mini bus yang ditumpangi pelaku, dan kemudian melakukan penangkapan.

"Pelaku rencananya akan berangkat dari Medan menuju Aceh menggunakan travel yang menjemput penumpangnya dari rumah ke rumah. Dalam keberangkatannya kembali ke daerah asalnya inilah, pelaku membawa narkoba," ungkap Rafli.

Saat diturunkan dari mini bus, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Bahkan, pelaku juga enggan menujukkan dimana narkoba disimpan.

Petugas pun, sempat tidak menemukan barang bukti narkoba, karena saat penggeledahan awal di ruang penyimpanan baju dan barang bawaan pelaku pada tas yang dibawanya, tidak ditemukan narkoba.

Narkoba baru ditemukan, saat petugas mencurigai adanya ruang khusus yang letaknya berada di bagian bawah tas, yang ternyata menyimpan enam bungkus narkotika jenis sabu.

"Kami temukan 480,56 gram sabu yang dikemas dalam 6 bungkus. Pelaku menyimpan narkoba ke ruang penyimpanan khusus di bagian bawah tas, yang biasanya digunakan untuk menyimpan pelindung tas atau jas hujan," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru kali pertama hendak membawa narkoba dari Medan menuju Aceh, pelaku tergiur upah Rp.3 juta yang dijanjikan pengendali kepadanya.

"Pemeriksaan awal pelaku mengaku baru pertama kali, namun kami akan dalami. Kami juga sedang mengejar pengendali atau bos dari pelaku. Kami sampaikan, narkoba bisa saja berpindah tempat, bisa saja berpindah tangan, tapi kami pastikan hukum tidak pernah kehilangan arah," pungkas Rafli.(W02)

Seorang Pria Pencuri Sepeda Motor Ditangkap Polsek Tanjung Morawa

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:39:00 +0700+0700

Deliserdang- ZH, (34) warga Gang Rahayu Dusun XII Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang berhasil di tangkap Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Pada hari Sabtu tgl 19 September 2026 sekira pkl 19.30 Wib di

Gang Pupuk Dusun XII Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang

ZH ditangkap unit Reskrim karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban seorang wanita berinisial SEP.

Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2026 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu Saksi/S ( suami dari korban ) datang ke Tempat kejadian di rumah sdra W jalan kebun sayur dusun XII desa limau manis kecamatan Tanjung Morawa dengan mengendarai sepeda Motor Pelapor untuk membabat rumput , sesampainya Saksi/S memarkirkan sepeda motor Pelapor tersebut dalam keadaan mati mesin, namun kunci kontaknya masih lengket ditempat kunci kontak sepeda motor dimaksud, pada saat Saksi S sedang membabat rumput disekitar Tempat kejadian, kemudian datang korban menjumpai Saksi S dan menyuruh Saksi S untuk membabat rumput didepan rumah dengan dijanjikan akan diberikan uang rokok , setelah Saksi S selesai membabat rumput didepan rumah Terlapor dan sewaktu Saksi S hendak kembali ke TKP yang masih berjarak lebih kurang 100 Meter dari TKP , Saksi S melihat pelaku ZH membawa sepeda motor, namun Saksi S belum menyadari bahwa sepeda motor yang dibawa Terlapor tersebut adalah sepeda motor milik korban.

Kemudian datang saksi W menjumpai Saksi S, lalu saksi W bertanya kepada Saksi S " sepeda motor dimana? Kemudian saksi S menyebutkan sepeda motor di bawah pohon namun saksi W mengatakan bahwa sepeda motor uda di bawa orang.

Saat itu juga saksi S menyadari bahwa sepeda motor yang dilihatnya tadi yang dibawa oleh pelaku ZH adalah sepeda motor yang diparkirkan saksi S, lalu saksi S dan W pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku namun sepeda motor tersebut tidak ketemu, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa.

Mendapat laporan adanya pencurian personil unit reskrim Polsek Tanjung Morawa langsung melakukan penyelidikan kepada pelaku yang saat itu dikenali oleh pelapor.

Dari hasil penyelidikan Pada hari Sabtu tgl. 19 September 2026 sekira pkl 19.30 Wib, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya pelaku ZH sedang berada di Gang Pupuk Dusun XII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian personil Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH. menuju lokasi yang di maksud dan melakukan Penyelidikan serta Pencarian.

Setelah 30 menit menunggu akhirnya Personil berhasil mengamankan Pelaku dan selanjutnya pelaku di boyong ke Mako guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Saat dikonfirmasi Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, SH, MH, mengatakan "pelaku kini sudah diamankan di Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan kepada pelaku dikenakan Pasal 477 ayat I huruf F Subs Pasal 476 UU 1/2023 KUHPidana." ujarnya.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Intensifkan Pemadaman Karhutla di Inhu, Titik Api Masih Ditangani

darma — Mon, 21 Sep 2026 14:30:00 +0700+0700

Inhu |sumut24.co -

Personel gabungan yang dipimpin Kodim 0302/Indragiri Hulu terus melanjutkan upaya pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan kebun masyarakat Desa Pulau Jum'at, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Senin (21/9/2026). Hingga hari ini, tim di lapangan masih menangani sejumlah titik api dan asap guna mencegah kebakaran meluas ke area sekitar.

Sejak pagi, personel TNI bersama Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Satpol PP bergerak di lokasi untuk melakukan pemadaman serta pendinginan. Berbagai peralatan pemadam dikerahkan guna mendukung operasi penanganan karhutla yang masih berlangsung.

Komandan Kodim 0302/Inhu melalui keterangan dari lokasi menyampaikan bahwa seluruh unsur yang terlibat tetap fokus melaksanakan penanganan secara terpadu meskipun menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

"Tim gabungan saat ini terus melaksanakan pemadaman dan pendinginan serta membuka jalur akses menuju titik api dan asap agar proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan, medan yang sulit dijangkau, suhu udara yang cukup panas, serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat personel untuk terus melakukan upaya pemadaman hingga situasi benar-benar terkendali.

Selain melakukan pemadaman langsung, petugas juga terus memantau perkembangan di lokasi guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan risiko penyebaran kebakaran ke wilayah yang lebih luas.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penanganan karhutla melalui sinergi bersama seluruh instansi terkait dan masyarakat guna menjaga wilayah Riau tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (W02)

Pemprov Sumut-AS Perkuat Kemitraan Strategis, Buka Peluang Investasi dan Perdagangan Baru

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:25:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat menyambut kunjungan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, dan Kepala Bagian Kerja Sama Militer (Military Group) Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos, di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (21/9/2026).

Pada pertemuan tersebut, Surya menyampaikan bahwa Sumut memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," ucap Surya.

Surya mengatakan, Pemprov Sumut mencatat sejumlah sektor yang dapat menjadi prioritas kerja sama, antara lain perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), tanggap bencana, serta penguatan hubungan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga mengenalkan sejumlah peluang investasi kepada Lisa Podolny, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM). Selain itu, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.

Menurut Surya, KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan industri dan investasi. Kawasan tersebut juga terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta jalan tol yang menghubungkan kawasan industri dengan sejumlah pelabuhan lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemprov Sumut. Ia mengatakan, sejak memulai tugasnya pada Juli 2025, dirinya telah berkesempatan mempelajari berbagai prioritas pembangunan Provinsi Sumut sekaligus menjajaki kerja sama di sejumlah bidang baru.

Lisa mengatakan, Amerika Serikat memiliki kemitraan yang kuat dengan Sumut di berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Melalui EducationUSA di UMSU, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan konsultasi gratis bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

Selain itu, lanjut Lisa, kerja sama juga telah terjalin dengan Universitas Negeri Medan (UNIMED) melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada para guru dengan strategi baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

"Bukan hanya itu, kerja sama juga sudah terjalin dengan USU dengan memberikan beasiswa mikro ACCESS. Program ini memberikan kesempatan kepada para siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka," jelas Lisa.

Lisa juga menyampaikan bahwa kerja sama di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana telah dilakukan melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang singgah di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Baru-baru ini, ada juga kerja sama Pacific Partnership. Ini adalah misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional tahunan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasific yang singgak ke Sibolga dan Tapanuli Tengah," jelasnya.

Menurut Lisa Podolny, berbagai kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Sumut, untuk menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik. Lisa juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Kehadirannya dalam kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera. **

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir Cata PK TNI AD Gel III, 2.171 Calon Ikuti Seleksi

darma — Mon, 21 Sep 2026 14:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026 tingkat Subpanpus Kodam I/BB di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Senin (21/9/2026).

Sebanyak 2.171 calon mengikuti sidang yang menjadi salah satu tahapan sebelum pelaksanaan Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Rangkaian sidang diawali dengan laporan Sekretaris II kepada Ketua Sidang, kemudian paparan hasil pelaksanaan seleksi sebagai dasar penentuan calon yang akan diusulkan mengikuti Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Dalam amanat Aspers Kasad Mayjen TNI I Wayan Suarjana yang dibacakannya, Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD saat ini memasuki tahun kedua pembentukan Satuan TP tahap VI sehingga pemenuhan personel perlu didukung sistem rekrutmen yang transparan dan modern.

Sistem rekrutmen terus ditingkatkan melalui digitalisasi, termasuk pengunggahan hasil pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani dan penelitian personel secara langsung ke server Panpus.

Sementara itu, tim psikologi telah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) bagi seluruh calon. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses seleksi yang objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI AD gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Pangdam mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang maupun bentuk lainnya karena seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hasil seleksi masing-masing peserta.

Mekanisme pengumuman juga harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan data serta memastikan calon yang dinyatakan lulus sesuai keputusan resmi yang diterbitkan Panpus.

Pangdam juga mengingatkan bahwa hasil Sidang Pantukhir tingkat Subpanpus belum bersifat final karena masih akan dilaksanakan sidang verifikasi di tingkat Panpus yang dihadiri pengawas Itjenad, para Wakil Ketua Tim Rik/Uji Panpus dan Tim Pam Sintelad sebagai tahapan akhir proses rekrutmen sebelum pengumuman resmi.

Karena itu, seluruh panitia diminta menjaga kerahasiaan hasil sidang serta melaksanakan setiap tahapan rekrutmen dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan profesionalisme.

Kegiatan ini turut dihadiri Danrindam I/BB, Wakil Ketua, Pawas, Sekretaris, Katim Rik/Uji, serta para pejabat utama Rindam I/BB.(W02)

Bobby Nasution Dukung Rakerwil Abpednas, Dorong Program yang Berdampak bagi Masyarakat Desa

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumut dan mendorong agar program yang dirumuskan memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

Bobby juga mengapresiasi peran Abpednas yang selama ini turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, setelah pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakerwil, Abpednas dapat segera menjalankan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Abpednas mengundang Gubernur Sumut untuk menghadiri Rakerwil yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

"Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa," ujar Bobby Nasution.

Bobby berharap pelaksanaan Rakerwil Abpednas dapat berjalan sukses dan menghasilkan program yang mampu mengayomi seluruh kader sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang. Pihaknya berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disinkronkan dengan agenda Gubernur Sumut.

"Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah," ungkap Abdul Khair, didampingi Bendahara Agus Salim Arja dan jajaran pengurus lainnya.

Selain itu, Abpednas Sumut menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Abdul Khair juga memohon kesediaan Bobby Nasution untuk hadir sekaligus membuka Rakerwil tersebut secara resmi.**

Baksoskes HUT ke-81 TNI di Wilayah Kodim 0207/Simalungun

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:10:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Bakti Sosial Kesehatan (Baksoskes) Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Wilayah Kodim 0207/Simalungun. Kegiatan baksoskes tersebut dilaksanakan di Lapangan Adam Malik Pematangsiantar, Minggu (20/09/2026).

Wesly dan tamu undangan lainnya diajak Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP, meninjau stand kesehatan yang tersedia, yakni pelayanan dan cek kesehatan gratis, donor darah, khitanan massal, dan tempat latihan pemberian bantuan hidup dasar (BHD) bagi korban yang mengalami gangguan jantung dan pernafasan.

Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, sekaligus sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kegiatan hari ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 0207/Simalungun yang telah peduli dengan masyarakat Kota Pematangsiantar. Wesly berharap, kerja sama, sinergitas, dan kolaborasi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan TNI, khususnya Kodim 0207/Simalungun bisa terus terjalin dengan baik.

"Selamat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur," sebut Wesly.

Kegiatan ini melibatkan Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, dan lainnya.

Kegiatan baksoskes dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat.

Tampak hadir, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, Kasiter Korem 022/Pantai Timur (PT) Letkol Arm Marzuq Ashidiqi, Pasiminkes Denkesyah 01.04.01 Pematangsiantar Kapten CKM S Damanik, Deputi KPw BI Pematangsiantar Rizki Rizky Reflizar, mewakili BRI, dan lainnya. (LP)

Wali Kota membuka Kongres I Gampera dilaksanakan di Gedung Serbaguna

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:09:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn memukul gong tanda dibukanya Kongres I Garda Muda Peduli Masyarakat (Gampera). Kongres I Gampera dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Sabtu (19/09/2026).

Wali Kota Wesly dalam sambutannya menyampaikan, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Gampera dapat terus menjalankan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan dan pengembangan masyarakat.

"Saya berharap Gampera dapat terus membangun semangat melayani, berkarya, dan tumbuh bersama," katanya.

Wesly mengutarakan, kongres tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan gagasan dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Untuk itu saya berharap kepada seluruh peserta kongres agar dapat mengikuti setiap tahapan dengan menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, demokrasi, sportivitas, dan persaudaraan," tuturnya.

Pemko Pematangsiantar, lanjutnya, tentu mengharapkan kehadiran Gampera dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga persatuan, menciptakan suasana kondusif, serta turut mendukung berbagai program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Sehingga akan turut mewujudkan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Sementara itu, Ketua Umum Gampera Armada Simorangkir menerangkan, Gampera terbentuk dari kegiatan yang awalnya tidak direncanakan dan berkembang dari sebuah rumah belajar. Kegiatan tersebut kemudian diarahkan pada pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Ditambahkannya, saat ini Gampera telah memiliki delapan pengurus daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), termasuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Dan, akan terus berkibar sampai ke seantero negeri.

Turut hadir dalam kegiatan ini, mewakili Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumut, Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap dan jajaran pengurus, Ketua MPI DPD KNPI Kota Pematangsiantar Ilal Mahdi Nasution, Jon Roi Tua Purba Ketua Yayasan Hasian Karya Nusantara, Dekan FKIP Universitas Simalungun (USI) Dr Rohdearni Wati Sipayung MHum MM, mewakili Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pematangsiantar, perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, perwakilan Polres Pematangsiantar, serta pengurus GAMKI, GMKI, GIMP, KRJPS, GMNI, dan Pemuda Katolik Pematangsiantar. (LP)

Satresnarkoba Polrestabes Medan Ringkus, Penumpang Travel Medan - Aceh Simpan 480 Gram Sabu di Tempat Khusus

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, seorang penumpang travel rute Medan - Aceh, yang diringkus di kawasan MMTC, Kec.Percut Sei Tuan, Kamis (17/09/26) malam. Petugas, menyita 480 gram sabu yang disimpan di tas dengan ruang khusus.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (21/09/26) siang menjelaskan, pelaku yakni FYM (42) warga Kab.Pidie, Aceh, ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan upaya pengiriman narkoba yang dilakukan pelaku, memanfaatkan travel mini bus yang menggunakan sistem penjemputan penumpang di rumah masing - masing penumpang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas pun kemudian melakukan penyelidikan, dan berhasil mengidentifikasi mini bus yang ditumpangi pelaku, dan kemudian melakukan penangkapan.

Saat diturunkan dari mini bus, pelaku sempat berkilah membawa narkoba. Bahkan, pelaku juga enggan menujukkan dimana narkoba disimpan.

Petugas pun, sempat tidak menemukan barang bukti narkoba, karena saat penggeledahan awal di ruang penyimpanan baju dan barang bawaan pelaku pada tas yang dibawanya, tidak ditemukan narkoba.

Narkoba baru ditemukan, saat petugas mencurigai adanya ruang khusus yang letaknya berada di bagian bawah tas, yang ternyata menyimpan enam bungkus narkotika jenis sabu.

Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru kali pertama hendak membawa narkoba dari Medan menuju Aceh, pelaku tergiur upah Rp.3 juta yang dijanjikan pengendali kepadanya.

FOTO:

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se-Sumut : Perkuat Sinergi, Wujudkan Zakat yang Berdampak Nyata

admin — Mon, 21 Sep 2026 13:09:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan menjadi saksi terjalinnya kebersamaan para pemimpin pengelolaan zakat di Tanah Rakyat Asahan. Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Silaturahmi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Provinsi Sumatera Utara, yang digelar pada Senin (21/09/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar ajang temu kangen, melainkan wadah strategis bagi pimpinan Baznas tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk saling berbagi pengalaman, informasi, serta inovasi program dalam mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Ketua Baznas Kabupaten Asahan, Ir. H. Ansari Margolang, menyambut hangat kehadiran seluruh peserta. Ia menegaskan pertemuan ini menjadi momen berharga untuk saling bertukar gagasan seputar tata kelola anggaran serta langkah meningkatkan dampak positif zakat bagi masyarakat.

"Kami berharap silaturahmi ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar pimpinan Baznas, sehingga pelayanan kepada masyarakat melalui program zakat, infak, dan sedekah semakin baik dan bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara, Prof. Dr. Mohammad Hatta, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh pimpinan Baznas yang hadir. Ia menegaskan pengelolaan zakat bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari amanat agama yang bernilai kemuliaan jika dikelola secara tepat sasaran.

"Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal dan membawa manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menilai kegiatan ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mempererat jalinan kerja sama antarlembaga pengelolaan zakat. Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, ia menyambut hangat seluruh pimpinan Baznas se-Sumut yang hadir di bumi Asahan.

"Keberadaan Baznas telah menjadi mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi," tegas Wakil Bupati.

Ia menyoroti berbagai program nyata yang telah dijalankan Baznas Kabupaten Asahan — mulai dari bantuan bagi fakir miskin dan kaum dhuafa, bantuan modal serta peralatan bagi petani dan pelaku usaha, hingga beasiswa pendidikan bagi mahasiswa asal Asahan.

"Program-program ini menunjukkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Inilah bentuk nyata kemanfaatan Baznas bagi masyarakat Asahan," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan, lanjutnya, akan terus mendukung upaya pengumpulan zakat dari kalangan ASN maupun masyarakat luas, dan berharap sinergi ini makin diperkuat agar kian banyak warga yang merasakan manfaatnya.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan sesi foto bersama, sebagai tanda persatuan dan komitmen bersama. Diharapkan pertemuan ini menjadi landasan kokoh bagi Baznas se-Sumatera Utara untuk semakin hadir, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kehidupan mereka yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan ini pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara, pimpinan Baznas seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya. (dre)

PLN UIP SBU Perkuat Implementasi ESG Dan Safeguard Melalui CoC With General Manager

admin — Mon, 21 Sep 2026 13:01:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan pemahaman insan PLN terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Safeguard. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan CoC with General Manager PLN UIP SBU yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh seluruh Manajemen PLN UIP SBU secara luring di Ruang Aula Lantai 5 Kantor Induk PLN UIP SBU serta secara daring melalui Zoom Meeting oleh jajaran manajemen dan pegawai Unit Pelaksana Proyek (UPP) SBU.

Hadir dalam kegiatan tersebut General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto, didampingi jajaran Senior Manager, yakni Senior Manager Operasi Konstruksi 1 Ivan Prasetyo Darmawan, Senior Manager Operasi Konstruksi 2 Rizal Hikmahtiar, Senior Manager Perencanaan Hidbar Roberta Saragih, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi Reza Pane, serta Senior Manager Keuangan, Akuntansi dan Umum M. Ridwan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC) dan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne PLN, dan Mars PLN. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan materi Code of Conduct (CoC) oleh Ardhi Febriawan sekaligus pengingat kepada seluruh peserta untuk senantiasa melakukan check in CoC sebagai bagian dari penguatan budaya integritas di lingkungan PLN.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sharing session mengenai Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Safeguard yang disampaikan oleh Bayu Wisatrioda. Materi tersebut menjadi ruang berbagi pengetahuan dan penguatan pemahaman bagi insan PLN mengenai pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam arahannya, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto menekankan bahwa penerapan CoC, ESG, dan Safeguard merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan PLN. Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kepatuhan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan lingkungan.

"Setiap insan PLN memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan. Karena itu, CoC bukan hanya menjadi aturan yang harus dipahami, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Seluruh proses pembangunan juga harus kita laksanakan dengan memperhatikan aspek ESG dan Safeguard agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan," ujar Rizki.

Ia juga mengajak seluruh jajaran PLN UIP SBU untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi dalam menjalankan setiap amanah perusahaan. Dengan semangat kebersamaan, seluruh insan PLN diharapkan dapat bergerak bersama dalam menghadirkan pembangunan ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Mari kita bangun budaya kerja yang semakin kuat, terbuka, berintegritas, dan kolaboratif. Apa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya untuk menyelesaikan target, tetapi menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam menghadirkan energi yang bersih, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan Indonesia" tambahnya.

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Senior Officer Pengelolaan ESG dan Safeguard PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap ESG dan Safeguard perlu terus diperkuat oleh seluruh insan PLN. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola secara menyeluruh.

"ESG dan Safeguard bukan hanya menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan, tetapi merupakan landasan penting dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan PLN berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang sama dan penerapan yang konsisten, kita dapat memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, menjaga lingkungan, serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik," ujar Bayu.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Keputusan Mutasi Jabatan serta ditutup oleh MC. Melalui kegiatan CoC with General Manager, PLN UIP SBU berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kepatuhan, integritas, dan tata kelola perusahaan sekaligus memastikan setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN UIP SBU dalam mendukung transformasi perusahaan menuju organisasi yang semakin berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai bagi masyarakat serta lingkungan. (C04)

Satu Langkah Sebelum Kuliah, Mahasiswa Baru UNPAB Hadapi Pra-PPKMB 2026

admin — Mon, 21 Sep 2026 12:08:00 +0700+0700

Medan — Satu langkah sebelum memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa baru Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) mengikuti kegiatan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Pra-PPKMB) Tahun Akademik 2026/2027 yang berlangsung pada Sabtu, 19 September 2026 di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Kegiatan ini menjadi tahap awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik, struktur fakultas dan program studi, serta berbagai layanan yang tersedia selama menjalani proses pendidikan di UNPAB.

Pra-PPKMB diikuti oleh mahasiswa baru dari berbagai unit akademik UNPAB, meliputi Fakultas Sains Komputasi & Kecerdasan Digital, Fakultas Agama Islam & Humaniora, Fakultas Sains & Teknologi, Fakultas Sosial Sains, serta Program Pascasarjana.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pengenalan fakultas dan program studi. Pada sesi ini, mahasiswa baru mendapatkan gambaran mengenai lingkungan akademik serta bidang keilmuan yang akan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka di UNPAB.

Selanjutnya, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai layanan administrasi, keuangan, pusat informasi dan konselor. Pengenalan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai unit layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan mereka selama menjalani aktivitas di lingkungan kampus.

Mahasiswa baru juga mendapatkan informasi mengenai layanan perpustakaan dan laboratorium sebagai bagian dari fasilitas penunjang kegiatan akademik. Pengenalan tersebut diharapkan membantu mahasiswa memahami fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, pencarian referensi, maupun kegiatan praktikum sesuai bidang studi masing-masing.

Rangkaian Pra-PPKMB kemudian dilanjutkan dengan pengenalan layanan akademik. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas akademik dan proses administrasi selama menjalani masa studi di UNPAB.

Tidak hanya layanan akademik, mahasiswa baru juga mendapatkan informasi mengenai layanan beasiswa. Sesi ini memperkenalkan berbagai dukungan pendidikan yang dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan dan keberlanjutan studi mahasiswa selama berada di lingkungan UNPAB.

Setelah rangkaian pengenalan layanan kampus, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing fakultas dan program studi. Sesi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai fakultas dan program studi masing-masing, sekaligus mengenal lingkungan akademik yang akan menjadi tempat mereka menjalani proses perkuliahan.

Melalui Pra-PPKMB 2026, UNPAB memberikan bekal awal kepada mahasiswa baru agar lebih siap memasuki kehidupan perguruan tinggi. Pengenalan tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas, layanan, serta lingkungan yang akan mendukung perjalanan mahasiswa selama menempuh pendidikan.

Pra-PPKMB menjadi langkah awal sebelum mahasiswa baru memasuki rangkaian kehidupan perkuliahan secara penuh di UNPAB, sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesiapan, mengenal lingkungan kampus, dan memahami berbagai sumber daya yang dapat mereka manfaatkan selama menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Panca Budi.

PSMS Menang Telak 6-0 atas Persiku, Kadispora Sumut Terpukau

admin — Sun, 20 Sep 2026 23:31:00 +0700+0700

MEDAN – Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) M Mahfullah Daulay mengaku takjub menyaksikan penampilan PSMS Medan saat menghadapi Persiku Kudus. Dalam laga kandang perdananya musim ini, PSMS tampil dominan dan meraih kemenangan telak 6-0.

PSMS tampil agresif sejak awal pertandingan di Stadion Utama Sumut, Sport Centre, Deliserdang, Minggu (20/9/2026). Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut bahkan mampu mencetak lima gol pada babak pertama, sebelum menambah satu gol lagi pada babak kedua untuk memastikan kemenangan.

"Luar biasa penampilan PSMS hari ini, 6 gol tanpa balas, mungkin karena rumputnya yang baru buat penampilan PSMS jadi tambah bagus," kata Kadispora Sumut yang akrab dipanggil Ipung ini usai laga.

Ipung berharap performa PSMS terus konsisten hingga akhir musim sehingga target utama untuk promosi ke Liga 1 dapat tercapai. Ia juga berharap Stadion Utama Sumut menjadi saksi kembalinya Ayam Kinantan ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Tentunya kita ingin klub kebanggaan masyarakat Sumut bisa kembali ke Liga 1 dan Stadion Utama Sumut menjadi saksi bersejarah itu," kata Ipung.

Sementara itu, Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto meminta anak asuhnya tetap fokus mengejar target di Liga 2 musim ini. Menurutnya, konsistensi permainan harus terus dijaga dan para pemain tidak boleh terlena dengan kemenangan besar.

"Alhamdulillah pertandingan home pertama menang, kita memang mau menang di pertandingan ini, saya ingatkan kepada semua pemain jangan berpuas diri, pertandingan masih panjang, kita butuh setiap match menang," kata Eko usai pertandingan.**

Ketua PSI Soroti Anggaran Rehab Masjid Jeunieb

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:40:00 +0700+0700

BIREUEN- Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh, Anwar Tgk Rabo, meminta pihak terkait memberikan kejelasan mengenai informasi yang menyebut anggaran rehabilitasi Masjid Baiturrahim di Gampong Matang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, terancam dibatalkan.

Anwar mengatakan, informasi mengenai kemungkinan pembatalan anggaran tersebut perlu segera diklarifikasi karena hingga kini belum ada kepastian resmi yang diterima masyarakat. Ia meminta status anggaran, proses pengusulan, serta kendala yang mungkin terjadi disampaikan secara terbuka.

"Status anggaran dan prosesnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jika ada kendala administrasi atau teknis," kata Anwar Tgk Rabo.

Masjid Baiturrahim telah berdiri sejak 1984 dan menjadi salah satu tempat ibadah masyarakat Jeunieb dan sekitarnya. Berdasarkan keterangan panitia pembangunan, bangunan masjid masih membutuhkan sejumlah perbaikan.

Atap masjid disebut mulai keropos dan mengalami kebocoran saat hujan. Sebagian bangunan juga belum memiliki plafon. Kondisi lantai yang terkena rembesan air membuat permukaannya menjadi licin dan dikhawatirkan mengganggu kenyamanan jamaah.

"Kalau hujan, bocor di mana-mana. Jamaah harus geser saf karena sajadah basah. Padahal ini masjid kecamatan, seharusnya menjadi contoh," ujar salah seorang panitia pembangunan.

Panitia berharap rencana rehabilitasi tetap dapat dilaksanakan apabila memang telah masuk dalam program dan penganggaran pemerintah. Mereka juga meminta penjelasan apabila terdapat persoalan administrasi atau teknis yang menyebabkan program tersebut berpotensi tidak berjalan.

Anwar menilai kondisi bangunan perlu menjadi perhatian karena masjid digunakan masyarakat untuk kegiatan ibadah setiap hari. Namun, ia menekankan bahwa informasi mengenai status anggaran harus terlebih dahulu dipastikan melalui sumber resmi.

Panitia juga menyampaikan informasi mengenai seorang jamaah yang disebut pernah terpeleset di area masjid hingga meninggal dunia. Informasi tersebut belum terverifikasi. Belum diperoleh keterangan resmi dari keluarga korban, pengurus masjid, atau pihak berwenang mengenai kronologi dan penyebab kejadian.

Karena itu, informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan antara kondisi lantai masjid dan kematian jamaah tersebut.

Anwar meminta pemerintah atau instansi yang menangani program rehabilitasi memberikan penjelasan mengenai status anggaran dan tahapan pelaksanaannya.

"Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran itu sudah dialokasikan, masih dalam proses, atau memang ada kendala yang menyebabkan program tersebut terancam batal," ujar Anwar.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kemungkinan pembatalan anggaran rehabilitasi Masjid Baiturrahim masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait. (R/Muktar)

Tak Ingin Molor, Wali Kota Padangsidimpuan Koordinasi dengan BPKP Soal Percepatan Huntap

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:29:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes., bersama jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Sumut di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas kelanjutan proses pembangunan huntap sekaligus langkah percepatan terhadap sejumlah tahapan yang masih perlu diselesaikan.

Dalam agenda itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki, S.H., M.H., CGCAE, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Turut hadir Inspektur Kota Padangsidimpuan, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Koordinasi dengan BPKP dilakukan karena Pemerintah Kota Padangsidimpuan ingin memastikan proses pembangunan huntap dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan. Sejumlah hal yang masih menjadi pekerjaan rumah dibahas untuk mendapatkan solusi dan tindak lanjut.

Wali Kota Letnan Dalimunthe mengatakan percepatan pembangunan huntap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Karena itu, komunikasi lintas instansi dinilai penting agar berbagai tahapan yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan.

"Koordinasi ini kita lakukan untuk mencari solusi bersama terhadap apa yang masih menjadi kendala. Mengingat prosesnya sudah berjalan beberapa bulan, tentu kita ingin apa yang belum terealisasi dapat segera diselesaikan agar pembangunan huntap bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujar Letnan.

Dalam pembahasan tersebut, Pemko Padangsidimpuan menyampaikan rencana pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan huntap pada minggu keempat Desember 2026.

Target tersebut menjadi salah satu tahapan penting yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah. Sebelum peletakan batu pertama dilakukan, berbagai persyaratan dan proses administrasi maupun teknis akan terus dimatangkan.

Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan tahap awal sebanyak 200 unit huntap hingga akhir Desember 2026.

Target 200 unit tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Padangsidimpuan menyatakan pembangunan akan diarahkan agar berjalan secara terencana, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mengejar aspek fisik pembangunan, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap tata kelola program. Koordinasi dengan BPKP menjadi bagian dari upaya memastikan setiap tahapan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai regulasi.

Dalam pertemuan tersebut, Lefendri, S.E., Auditor Ahli Madya sekaligus Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) I pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, turut memberikan arahan terkait kelanjutan pembangunan huntap.

Lefendri menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antarpihak dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, setiap tahapan perlu dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan dan pendampingan juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program agar berlangsung secara akuntabel, efektif dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Pemko Padangsidimpuan dalam menentukan langkah lanjutan terhadap proses pembangunan huntap.

Setelah koordinasi tersebut, pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah hal yang masih perlu diselesaikan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target peletakan batu pertama pada minggu keempat Desember 2026.

Wali Kota juga meminta seluruh jajaran terkait untuk terus memantau perkembangan setiap tahapan pembangunan. Koordinasi dengan BPKP dan pihak terkait lainnya akan dilanjutkan untuk mencari penyelesaian terhadap berbagai kendala yang masih ada.

"Harapan kita, dengan koordinasi dan sinergi ini, seluruh persoalan yang masih ada dapat segera kita selesaikan. Kita ingin pembangunan huntap ini benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Letnan.

Dengan target awal 200 unit huntap, Pemko Padangsidimpuan berharap pembangunan tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah pun menempatkan koordinasi, pengawasan dan penyelesaian berbagai persyaratan sebagai bagian penting untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai target.

Rencana peletakan batu pertama pada akhir Desember 2026 kini menjadi salah satu agenda yang terus dipersiapkan Pemko Padangsidimpuan. Pemerintah berharap pembangunan huntap tersebut dapat memberikan solusi hunian tetap bagi masyarakat sekaligus direalisasikan dengan tata kelola yang baik.zal

Pengurus PP Polri Tapsel 2026-2031 Dikukuhkan, Kompol Purn Daulat Mhd Zein Harahap Jadi Ketua

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:29:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kepengurusan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Cabang Tapanuli Selatan periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Polres Tapanuli Selatan, Kamis (17/9/2026).

Pengukuhan tersebut dilakukan Wakapolres Tapanuli Selatan, Kompol Muslim Amin, SE., sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus menjaga hubungan silaturahmi antara jajaran Polri yang masih aktif dengan para purnawirawan.

Dalam kegiatan itu, Kompol Muslim Amin menyampaikan pesan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso kepada seluruh keluarga besar PP Polri Cabang Tapanuli Selatan.

"Bapak Kapolres, AKBP Anton Santoso menitipkan salam kepada seluruh keluarga besar PP Polri Cabang Tapanuli Selatan. Beliau berpesan bahwa PP Polri adalah bagian dari keluarga besar Polri, sekaligus para ayah dan panutan yang telah memberikan banyak teladan," kata Kompol Muslim Amin.

Menurutnya, keberadaan organisasi purnawirawan memiliki posisi penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan di lingkungan institusi Polri.

Para purnawirawan dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada institusi serta masyarakat. Pengalaman tersebut diharapkan tetap dapat menjadi sumber keteladanan bagi generasi Polri yang saat ini masih aktif bertugas.

"Kami berharap kepengurusan PP Polri Cabang Tapanuli Selatan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam prosesi pengukuhan, Kompol Muslim Amin menyematkan pin PP Polri kepada Ketua Pengurus PP Polri Cabang Tapanuli Selatan periode 2026-2031, Kompol (Purn) Daulat Mhd Zein Harahap.

Selain penyematan pin, Wakapolres Tapanuli Selatan juga menyerahkan Surat Keputusan Ketua PP Polri Daerah Sumatera Utara tentang pengesahan kepengurusan PP Polri Cabang Tapanuli Selatan.

Dengan pengesahan tersebut, Kompol (Purn) Daulat Mhd Zein Harahap resmi dipercaya memimpin organisasi purnawirawan Polri di wilayah Tapanuli Selatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Ia akan menjalankan kepemimpinan bersama jajaran pengurus yang telah ditetapkan dalam kepengurusan periode 2026-2031.

Adapun struktur kepengurusan PP Polri Cabang Tapanuli Selatan tersebut yakni Kompol (Purn) Daulat Mhd Zein Harahap sebagai ketua.

Posisi wakil ketua dipercayakan kepada AKP (Purn) H. Sucipto, SH. Sementara jabatan sekretaris diemban Bripka (Purn) Hasiholan Pakpahan.

Selain unsur pimpinan tersebut, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang yang akan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.

Pengukuhan pengurus baru PP Polri Cabang Tapanuli Selatan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara personel Polri aktif dan para purnawirawan.

Kehadiran para purnawirawan dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang institusi kepolisian. Setelah menyelesaikan masa dinas, hubungan kekeluargaan dengan institusi tetap diharapkan terpelihara.

Melalui kepengurusan baru tersebut, PP Polri Tapanuli Selatan diharapkan dapat terus menjalankan kegiatan organisasi sekaligus berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sinergi dan komunikasi antara Polres Tapanuli Selatan dengan PP Polri juga diharapkan terus terjaga, terutama dalam membangun suasana kebersamaan di tengah masyarakat.zal