Mohd Tondi Rais Lubis : Gelar Bisa Ditoreh, Adab Tetap yang Utama

admin — Sat, 23 May 2026 14:41:00 +0700+0700

Palembang – Di balik kelancaran dan ketepatan setiap agenda resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ada tangan dingin para protokol yang bekerja tanpa kenal waktu.

Salah satu sosok muda yang kini mengemban tanggung jawab penting itu adalah Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si. Di usianya yang terbilang muda, pria kelahiran Kota Pematang Siantar tahun 1995 ini dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (KP) Setda Kota Palembang.

Namun, pencapaian Tondi, sapaan akrabnya, bukanlah sebuah proses instan. Jabatan yang diembannya saat ini merupakan buah dari dedikasi, kedisiplinan, dan komitmen tinggi sejak ia mengawali kariernya sebagai Abdi Negara.

Darah pengabdian sebagai pamong praja nyatanya memang mengalir kuat di tubuh Tondi. Ia merupakan putra dari seorang alumni APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) institusi yang kini bertransformasi menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Mengikuti jejak ayah dan ibunya, Tondi berhasil menyelesaikan pendidikannya di IPDN pada tahun 2018 sebagai bagian dari Angkatan XXV.

Tondi diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya. Prinsip itulah yang ia bawa di dunia kerja, karena dunia pemerintahan harus tetap santun dan memiliki tata krama baik, terutama kepada orang yang lebih tua.

Sebelum bertugas di Pemkot Palembang, setamatnya dari IPDN, Tondi mengawali karir sebagai Calon Pegawai (Capeg) di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN.

Selanjutnya mendapatkan penempatan tugas pertama pada tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebagai pengelola data penyelenggaraan tes pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Non Jabatan. Setahun berselang, pada 2020, loyalitasnya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Penyusun Rencana Mutasi di sub bidang yang sama.

Titik balik kariernya di dunia keprotokolan dimulai pada tahun 2021 ketika ia diamanahi tugas baru sebagai Analis Protokol dan dipercaya mendampingi Sekda Palembang saat itu yakni Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Palembang.

Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si bersama Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa., M.Si
Di sinilah ia mulai mengasah kemampuan komunikasi, koordinasi, dan ketahanan kerja di bawah tekanan dinamisnya agenda pimpinan daerah.

Kinerjanya yang baik membuat Tondi dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Protokol pada periode Mei–Juni 2024. Hingga akhirnya, pada 26 Juli 2024, ia resmi dilantik menjadi pejabat definitif sebagai Kasubag Protokol Setda Kota Palembang.

Kepemimpinan dan kompetensi Tondi kian teruji di tingkat regional. Pada tahun 2025, ia mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau Diklat PIM IV Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui kedisiplinan dan inovasi yang dibawanya, Tondi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai Terbaik 3 se-Sumatera Selatan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kapabilitas kepemimpinannya diakui secara luas di level provinsi.

Meniti Karier Sembari Mengejar Gelar Doktor

Bagi Tondi, kesibukan mengawal agenda pimpinan tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Di tengah padatnya aktivitas kedinasan di Kota Selatan Sumatra ini, ia berhasil menyelesaikan studi Strata 2 (S2) dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Agustus 2021.

Semangat akademisnya tidak mandek sampai di sana. Saat ini, di sela-sela tanggung jawabnya yang kian besar merapikan sistem penjadwalan Pemkot Palembang, Tondi tengah menempuh pendidikan Doktoral (S3) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) Angkatan 12.

Langkah ini menjadi bukti komitmennya untuk menyeimbangkan antara praktik birokrasi di lapangan dengan pemikiran ilmiah demi peningkatan pelayanan publik.

Suka Duka Perantau

Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus perantau di tanah orang tentu membawa cerita tersendiri. Tondi tak menampik bahwa rasa rindu terhadap kampung halaman dan kedua orang tuanya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kerap kali datang menyapa.

Namun, pemuda berusia 30 tahun ini menyikapinya dengan bijak. Baginya, batasan jarak geografis kini tidak lagi menjadi penghalang besar berkat kemajuan teknologi.

"Suka dukanya menjadi ASN sekaligus perantau itu tentu saat rindu dengan ayah dan ibu. Tapi alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi saat ini, kami bisa melepas rindu kapan saja lewat video call," ungkap Tondi.

Rasa rindu itu pun kian terobati ketika orang tuanya berkesempatan menginjakkan kaki di Kota Pempek. Kehadiran sang ayah dan ibu ke Palembang tidak hanya untuk mendukung penuh karier sang anak, melainkan juga untuk melepas rindu bersama sang cucu tercinta.

Kisah Mohd Tondi Rais Lubis adalah potret nyata seorang pamong praja muda, tangguh merantau, berbakti lewat birokrasi, dan terus menempa diri dengan pendidikan tinggi demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, khususnya bagi kemajuan tata kelola administrasi Pemerintah Kota Palembang.rel

MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK,PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

admin — Sat, 23 May 2026 14:32:00 +0700+0700

MENJAGA BUMI, MENJAGA REPUBLIK:

PIDATO PRABOWO, KEDAULATAN EKONOMI, DAN MASA DEPAN INDONESIA HIJAU

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang berubah. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi hanya datang dari perang militer, konflik ideologi, atau perebutan wilayah. Ancaman terbesar abad ini justru bergerak perlahan, tetapi dampaknya menghantam langsung kehidupan manusia: kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, krisis pangan, hingga kebocoran ekonomi nasional.

Banjir, kekeringan, polusi udara, kerusakan laut, cuaca ekstrem, hingga hilangnya kekayaan negara akibat tata kelola yang lemah kini saling berkaitan dalam satu persoalan besar: masa depan republik.

Di tengah situasi global yang penuh gejolak itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada 20 Mei 2026 menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam. Pidato itu bukan sekadar pidato APBN biasa. Ia terasa seperti deklarasi arah baru ekonomi Indonesia.

Prabowo menyampaikan kegelisahan yang selama ini hidup di benak banyak rakyat Indonesia: negeri ini sesungguhnya kaya, tetapi kekayaannya terlalu lama bocor.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, cadangan nikel besar, batu bara, sawit, gas, laut yang luas, serta kekayaan biodiversitas luar biasa. Namun di saat yang sama, masih banyak desa tertinggal, irigasi rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Paradoks itulah yang menjadi inti pidato Prabowo.

Bahwa masalah Indonesia bukan terutama kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya tata kelola dan kebocoran kekayaan nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik, pidato tersebut memperlihatkan upaya menggeser Indonesia dari model ekonomi yang terlalu liberal menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Negara ingin kembali hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pengarah pembangunan nasional.

Pasal 33 kembali ditempatkan sebagai fondasi moral pembangunan: bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun menariknya, arah itu tidak sepenuhnya anti pasar. Prabowo tetap berbicara tentang entrepreneurship, inovasi, industrialisasi, dan efisiensi. Yang ingin dibangun tampaknya adalah jalan tengah: pasar tetap hidup, tetapi negara memastikan pasar bekerja untuk kepentingan nasional.

Di titik ini, gagasan pembangunan Indonesia mulai mendekati model developmental state Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Taiwan. Negara memimpin industrialisasi, melindungi kepentingan nasional, sekaligus membangun kapasitas industri dan teknologi.

Tetapi di era modern, pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya berbicara soal industri dan pertumbuhan ekonomi. Dunia kini memasuki fase baru ketika lingkungan hidup menjadi bagian penting dari geopolitik global.

Carbon tax, perdagangan karbon, energi hijau, hingga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) telah mengubah lingkungan hidup menjadi instrumen ekonomi internasional.

Negara-negara maju kini berlomba membangun ekonomi hijau. Investasi global bergerak menuju energi terbarukan, kendaraan listrik, industri rendah karbon, dan perdagangan karbon bernilai miliaran dolar.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis yang luar biasa.

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar kawasan hijau. Mangrove bukan sekadar tanaman pesisir. Gambut bukan hanya lahan basah. Semua itu adalah aset geopolitik dan ekonomi masa depan.

Indonesia memiliki potensi karbon biru terbesar di dunia melalui mangrove dan ekosistem pesisir. Nilai ekonomi karbon Indonesia diperkirakan dapat mencapai miliaran dolar per tahun apabila mampu dikelola secara serius, transparan, dan terintegrasi.

Karena itu, menjaga bumi sejatinya adalah menjaga republik.

Pidato Prabowo tentang menghentikan kebocoran ekonomi menemukan relevansi penting di sini. Sebab kebocoran kekayaan negara tidak hanya terjadi melalui manipulasi ekspor, under invoicing, atau transfer pricing. Kebocoran juga terjadi ketika kerusakan lingkungan dibiarkan tanpa kendali.

Hutan yang rusak berarti hilangnya potensi ekonomi karbon. Laut yang tercemar berarti hilangnya sumber pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Polusi dan krisis iklim pada akhirnya menjadi beban APBN, memperbesar biaya kesehatan, bencana, dan kemiskinan.

Dengan kata lain, kerusakan lingkungan adalah bentuk kebocoran ekonomi nasional yang paling mahal dalam jangka panjang.

Karena itu industrialisasi Indonesia ke depan tidak boleh lagi dibangun dengan paradigma eksploitasi sumber daya alam semata. Hilirisasi harus bergerak menuju industrialisasi hijau berbasis teknologi, inovasi, dan keberlanjutan.

Indonesia tidak boleh berhenti sebagai eksportir bahan mentah. Tetapi Indonesia juga tidak boleh menjadi negara industri yang merusak masa depan ekologisnya sendiri.

Di sinilah tantangan terbesar pembangunan Indonesia modern: bagaimana membangun ekonomi yang kuat tanpa menghancurkan lingkungan hidup.

Prabowo tampaknya memahami bahwa negara membutuhkan kedaulatan ekonomi sekaligus ketahanan ekologis. Ketahanan pangan membutuhkan tanah dan air yang sehat. Kemandirian energi membutuhkan transisi energi bersih. Industrialisasi masa depan membutuhkan standar hijau global.

Karena itu negara harus hadir melalui tata kelola yang kuat, modern, dan berbasis digital governance.

Digitalisasi tata kelola ekspor, blockchain untuk rantai perdagangan komoditas, integrasi data lintas kementerian, hingga real-time monitoring perdagangan sumber daya alam menjadi penting untuk menutup celah manipulasi dan kebocoran.

Tetapi teknologi saja tidak cukup.

Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa negara kuat tanpa integritas justru dapat berubah menjadi pusat rente baru. Venezuela gagal bukan karena kekurangan minyak, tetapi karena lemahnya institusi dan rusaknya tata kelola. Nigeria lama terjebak dalam paradoks serupa: kaya sumber daya, tetapi bocor oleh korupsi dan kelemahan negara.

Karena itu ujian Indonesia bukan hanya nasionalisme.

Ujiannya adalah kompetensi.

Negara yang kuat harus sekaligus bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.

BUMN yang diberi mandat strategis harus diaudit secara independen, berbasis meritokrasi, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Industrialisasi harus menghasilkan transfer teknologi, lapangan kerja, riset, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Jika berhasil, Indonesia dapat memasuki babak baru sejarahnya.

Kebocoran ekonomi mengecil. Hilirisasi bergerak menuju industri teknologi dan energi hijau. Perdagangan karbon menjadi sumber pertumbuhan baru. APBN menjadi alat pembangunan berkelanjutan. Dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat.

Dalam skenario terbaik, Pasal 33 UUD 1945 tidak berhenti sebagai teks konstitusi, tetapi berubah menjadi mesin pemerataan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Sekolah menjadi lebih baik. Guru lebih sejahtera. Desa lebih produktif. Industri nasional lebih kuat. Lingkungan hidup tetap terjaga.

Namun jika gagal, nasionalisme ekonomi hanya akan berubah menjadi monopoli birokrasi baru. Negara menjadi besar, tetapi tidak efektif. Kekayaan alam tetap bocor, hanya berganti tangan.

Karena itu masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan negara membangun tata kelola yang bersih, modern, dan visioner.

Pidato Prabowo pada akhirnya bukan sekadar pidato tentang APBN.

Ia adalah refleksi tentang luka lama republik: negeri kaya yang terlalu lama kehilangan kekayaannya sendiri.

Dan di tengah ancaman krisis iklim global, pesan itu menjadi semakin penting.

Sebab menjaga bumi bukan lagi sekadar agenda lingkungan hidup. Ia telah menjadi agenda kedaulatan nasional.

Menjaga bumi berarti menjaga pangan, menjaga energi, menjaga ekonomi, menjaga masa depan generasi muda, dan menjaga keberlangsungan republik.

Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa tata kelola hanya akan menjadi cerita sedih.

Jika Indonesia mampu menutup kebocoran ekonomi, memimpin industrialisasi hijau, menjaga lingkungan hidup, dan memastikan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat, maka inilah fondasi Indonesia baru.

Sebuah republik yang tidak lagi sekadar kaya sumber daya, tetapi juga kaya peradaban, kaya keberlanjutan, dan kaya keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, bangsa besar bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki kekayaan alam, melainkan bangsa yang mampu menjaga bumi sekaligus memastikan kekayaan itu tidak bocor dari tangan rakyatnya sendiri.rek

Nama Sulaiman Disorot, Bobby Nasution Murka, Dugaan ‘Main Belakang’ Orang Dalam Mulai Terkuak

admin — Sat, 23 May 2026 12:16:00 +0700+0700

Medan — Aroma panas di lingkaran elite Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyeruak ke publik. Proyek pembangunan gedung senilai fantastis Rp484 miliar mendadak menjadi polemik besar setelah disebut-sebut memicu kemarahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Informasi yang dihimpun redaksi Sumut24 Group menyebutkan, proyek-proyek bernilai jumbo di lingkungan Pemprov Sumut diduga mulai "dikuasai" kelompok pejabat tertentu yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Bobby. Nama-nama pejabat yang dibawa dari pejabat Pemko Medan penting pun ikut terseret dalam isu panas tersebut.

Mereka di antaranya Sulaiman yang kini menjabat Kepala Inspektorat sekaligus dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provsu, Yuda yang menjabat Kadis Perhubungan Sumut sekaligus Plt Kadis Pariwisata Sumut, hingga Candra Dalimunte selaku Kadis PU Bina Marga Sumut dan Alex Sinulingga selaku Kadisdik Sumut.

Sumber internal di Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek bernilai hampir setengah triliun rupiah itu berkaitan dengan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan. Di tengah proses yang berjalan, muncul dugaan adanya permainan proyek yang dilakukan secara tertutup tanpa sepengetahuan penuh gubernur.

"Ini yang bikin suasana memanas. Proyek sebesar itu kok enggak pernah dipaparkan secara jelas ke gubernur. Tiba-tiba sudah minta diteken saja. Wajar kalau gubernur marah besar," ungkap sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (23/5), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, kemarahan Bobby bukan tanpa alasan. Sebab, proyek dengan nilai fantastis Rp484 miliar itu disebut-sebut sudah bergerak pada tahap pembahasan teknis tanpa melalui proses pemaparan terbuka kepada gubernur maupun tim evaluasi Pemprov Sumut.

"Kesannya seperti ada yang main belakang. Ini yang membuat gubernur merasa dikadali oleh orang-orang dekat sendiri," lanjut sumber itu.

Bahkan, sumber lain menyebutkan bahwa proyek-proyek strategis di Pemprov Sumut belakangan mulai dikelola kelompok tertentu yang memiliki akses kuat di lingkar birokrasi. Ironisnya, beberapa pihak yang selama ini tidak mendukung Bobby justru disebut ikut bermain dalam proyek-proyek besar tersebut.

Kondisi ini disebut mulai memicu ketegangan internal di tubuh Pemprov Sumut. Hubungan antara Bobby dengan sejumlah pejabat kepercayaannya dikabarkan mulai tidak harmonis.

"Padahal selama ini Sulaiman sudah diberi kewenangan besar dan posisi strategis. Tapi sekarang justru muncul persoalan seperti ini," ujar sumber lainnya.

Nama Direktur Utama RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, M.Kes, juga ikut menjadi perbincangan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya kedekatan dengan salah satu pejabat penting di lingkungan Pemprov Sumut, meski hal tersebut belum dapat diverifikasi secara resmi.

Di tengah isu yang semakin liar berkembang, Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya buka suara. Dengan nada tegas, Bobby mengaku menolak proyek pembangunan gedung tersebut karena tidak pernah dipresentasikan secara jelas kepada dirinya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.

Pernyataan itu langsung memantik spekulasi publik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proyek bernilai jumbo bisa berjalan tanpa pemaparan resmi kepada kepala daerah.

Pengamat menilai, polemik ini bisa menjadi ujian serius bagi soliditas pemerintahan Bobby Nasution di Sumatera Utara. Jika benar ada kelompok internal yang bermain proyek tanpa koordinasi yang jelas, maka bukan tidak mungkin persoalan ini akan melebar menjadi konflik politik dan birokrasi yang lebih besar.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Sekda Provsu Sulaiman belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi juga belum mendapatkan jawaban.

Sementara itu, publik kini menunggu apakah polemik proyek Rp484 miliar ini akan berujung pada pembongkaran dugaan permainan anggaran di tubuh Pemprov Sumut, atau justru menjadi awal pecahnya konflik besar di lingkar kekuasaan Sumatera Utara.
Red

Pemilihan Kepling Lingkungan 3 Kelurahan Gaharu Disorot, Warga Nilai Proses Terkesan Dipaksakan

admin — Sat, 23 May 2026 11:58:00 +0700+0700

Medan– Proses pemilihan Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur menuai sorotan warga. Sejumlah warga menilai tahapan seleksi terkesan rancu dan dipaksakan.
Berbagai dugaan muncul terkait perpanjangan masa verifikasi berkas calon Kepling yang sudah tidak valid. Warga menyebut, masa verifikasi yang disebut sudah berakhir justru diperpanjang sepihak oleh Ketua Panitia Seleksi yang dijabat Sekretaris Lurah Gaharu.

"Jadwal awal sudah habis, tapi tiba-tiba diperpanjang. Kami khawatir ini tidak sesuai aturan," kata salah seorang warga Lingkungan 3 yang enggan disebut namanya, Sabtu (23/5/2026).

Selain soal perpanjangan waktu, beredar pula dugaan bahwa Ketua Pansel memaksakan kehendak karena disinyalir menerima intervensi dari salah satu calon Kepling. Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum dapat mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.

Merujuk pada Perwal Kota Medan tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Lingkungan, tahapan seleksi wajib berpedoman pada jadwal yang ditetapkan lurah dan diumumkan terbuka. Perpanjangan waktu harus melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan tertulis.

Sekretaris Lurah Gaharu selaku Ketua Pansel ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jum'at (22/5/2026) malam untuk meminta klarifikasi terkait jadwal verifikasi dan adanya dugaan upeti menjawab," untuk konfirmasi silahkan datang saja ke kantor ya pak," jawabnya.

Lurah Gaharu, Ricky Irawan Nasution, juga sudah dimintai tanggapan terkait proses pemilihan Kepling di wilayahnya menjawab pada Jum'at malam,(22/5/2026) via WhatsApp," saya baru di Gaharu pak, nanti coba saya konfirmasi ke kecamatan ya pak," jawabnya.

Camat Medan Timur menyatakan pihaknya akan mengecek laporan warga. "Kalau ada tahapan yang tidak sesuai Perwal, akan kita evaluasi. Prinsipnya harus transparan," ujarnya saat dihubungi terpisah. (*)

Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah

admin — Sat, 23 May 2026 11:06:00 +0700+0700

Deliserdang - Seorang pria berinisial C alias Geleng (36) warga Gang Karsono, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tak berkutik saat ditangkap Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa pada Jumat (22/5/2026).

Informasi diperoleh, kasus peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada Jumat (15/5/2026) sekitar pukul 10.30 wib. Pelaku C alias Geleng membobol rumah korban Eliana Rambe di Jalan Pasar Baru KM 16,4 Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dari rumah korban, pelaku C alias Geleng menggasak harta benda korban berupa 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 15 gram, 1 buah kalung emas london beserta mainannya seberat 16 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 10 gram, 1 buah cincin emas london berbentuk selisih seberat 5 gram, 1 pasang kerabu berlian berbentuk bunga, 1 pasang kerabu berlian, dan beberapa emas lainnya yang tidak dingat korban, 1 buah televisi LCD merek Panasonic ukuran 32 Inc warna hitam, 1 buah AC portabel, 1 buah mesin outdoor AC merek sharp, 1 buah rice cooker warna hitam dan uang tunai berkisar Rp. 2.000.000. Sehingga total kerugian korban berkisar Rp 136 juta.

Mendapat laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus, SH dan sejumlah personil melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku

Pencarian petugas kepolisian membuahkan hasil. Pada Jumat (22/5/2026) dinihari sekitar pukul 00.30 wib, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa mendapat kabar jika pelaku C alias Geleng berada di Simpang Abadi Kecamatan Tanjung Morawa. Petugas bergerak kesana dan meringkus pelaku C alias Geleng tanpa perlawanan. Guna pemeriksaan, pelaku C alias Geleng dibawa ke Polsek Tanjung Morawa.

Kapolsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang AKP Jonni H Damanik, SH, MH, didampingi Kanit Reskrim Iptu Hotman Barus SH ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku C alias Geleng diamankan.

"Pelaku C alias Geleng mengakui perbuatannya dan dijerat pasal 477 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana," ujarnya.

Proyek Gedung Rp 484 Miliar Ditolak Bobby Nasution, Dinilai Tak Jelas

admin — Sat, 23 May 2026 11:04:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menolak usulan proyek pembangunan gedung senilai Rp 484 miliar yang diajukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Proyek bernilai fantastis itu ditolak karena dinilai tidak memiliki paparan maupun kajian yang jelas.
Bobby mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba diajukan untuk ditandatangani tanpa pernah dipresentasikan kepada dirinya maupun tim evaluasi di Pemprov Sumut.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, kemarin.

Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek-proyek untuk segera disetujui.

Ia mengaku heran karena sejumlah proposal proyek langsung masuk ke meja kerjanya tanpa melalui mekanisme perencanaan yang semestinya.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujarnya.

Penolakan proyek gedung Rp 484 miliar itu, lanjut Bobby, merupakan bagian dari langkah Pemprov Sumut memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menegaskan seluruh pengajuan proyek harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.

Bobby juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek pembangunan.

Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar yang tidak memiliki kajian perencanaan matang.rel

Ribuan Warga Meriahkan Pawai Ta’aruf MTQ XIV Paluta, Syiar Islam Bergema di Simangambat

admin — Sat, 23 May 2026 11:02:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Suasana religius dan penuh semangat mewarnai pembukaan rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-XIV Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara pada Jumat, 22 Mei 2026.

Ribuan peserta dari berbagai kecamatan tumpah ruah mengikuti Pawai Ta'aruf yang digelar meriah di Kecamatan Simangambat.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya perhelatan akbar keagamaan yang setiap tahunnya selalu dinantikan masyarakat.

Selain sebagai ajang syiar Islam, Pawai Ta'aruf juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-kafilah dan masyarakat dari seluruh penjuru Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pawai Ta'aruf secara resmi dilepas oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., yang diwakili Asisten II Setdakab Padang Lawas Utara, Bangun Parlaungan, SE., MM, didampingi Ketua Harian LPTQ Padang Lawas Utara, Burhan Harahap, SH., MH.

Pelepasan peserta dipusatkan di halaman Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Sionggoton, Desa Janji Matogu, Kecamatan Simangambat. Dari lokasi tersebut, ribuan peserta bergerak menuju arena utama MTQ di Lapangan Kantor Camat Simangambat, Desa Langkimat.

Sepanjang perjalanan, suasana tampak begitu semarak. Barisan peserta dari 12 kecamatan tampil dengan ciri khas masing-masing. Berbagai atraksi bernuansa Islami turut memeriahkan jalannya pawai, mulai dari penampilan marching band Pemadu Corps hingga parade budaya Islami yang dibawakan para pelajar, tokoh masyarakat, dan kafilah MTQ.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sangat tinggi. Warga memadati sisi jalan untuk menyaksikan langsung kemeriahan Pawai Ta'aruf yang berlangsung penuh warna dan semangat kebersamaan.

Tidak sedikit masyarakat yang mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Kehadiran ribuan peserta dan warga menjadikan suasana Simangambat dipenuhi nuansa religius sekaligus semangat persaudaraan.

Pawai Ta'aruf tidak hanya menjadi seremoni pembukaan semata, tetapi juga simbol kuatnya ukhuwah islamiyah di tengah masyarakat Padang Lawas Utara. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rangkaian MTQ Ke-XIV dapat berjalan sukses dan membawa dampak positif dalam meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga berharap pelaksanaan MTQ mampu melahirkan generasi Qurani yang berprestasi sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah kehidupan masyarakat.zal

Pria Pengangguran di Tapsel Ditangkap Saat Duduk di Depan Gerobak Es Tebu, Polisi Temukan Sabu dan Timbangan Elektrik

admin — Sat, 23 May 2026 11:01:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali membuahkan hasil. Seorang pria berinisial RH (30), yang diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap, diamankan personel Polsek Batang Angkola karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan terhadap RH berlangsung pada Rabu sore, 20 Mei 2026, di Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola Muara Tais. Saat itu, pelaku terlihat duduk di depan sebuah gerobak penjual es tebu ketika petugas melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di kawasan tersebut.

Kapolsek Batang Angkola, Kompol R. Triharjanto, S.H., mengatakan bahwa gerak-gerik RH sempat menarik perhatian petugas karena dinilai mencurigakan. Saat hendak diamankan, pelaku bahkan mencoba melarikan diri.

"Ketika akan dilakukan penangkapan, pelaku sempat berusaha kabur. Namun berkat kesigapan personel di lapangan, yang bersangkutan berhasil diamankan," ujar Kompol R. Triharjanto.

Setelah berhasil ditangkap, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap RH. Dari hasil interogasi awal, pelaku kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu.

Barang haram tersebut disimpan di dalam tas sandang warna hitam yang diletakkan di sepeda motor miliknya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tiga bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu. Selain itu, polisi juga menyita satu unit timbangan elektrik dan satu bungkus plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkoba sebelum diedarkan.

Tak hanya itu, aparat turut mengamankan uang tunai sebesar Rp150 ribu yang diduga hasil transaksi, satu unit telepon genggam merek Redmi warna biru, serta satu unit sepeda motor KLX warna kuning yang digunakan pelaku.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti hanya pada penangkapan RH. Polisi kini tengah memburu jaringan pemasok sabu yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, barang tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial Z yang merupakan warga Desa Silaiya. Sistem pembayarannya dilakukan setelah barang habis terjual. Informasi ini sedang kami dalami lebih lanjut," ungkap AKP Philip Antonio Purba.

Menurutnya, penyidik saat ini masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Tapanuli Selatan.

"Kami akan terus menelusuri seluruh informasi yang didapatkan di lapangan. Setiap petunjuk akan dikembangkan untuk mengungkap jaringan di atasnya," tegas AKP Philip.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Kepolisian pun mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan demi memutus rantai peredaran narkotika di Tapanuli Selatan.zal

Tabagsel Bersatu! Kepala Daerah se-Tabagsel Kompak Buka Jalur Udara Baru, Bandara Aek Godang dan AH Nasution Siap Mengudara Juni 2026

admin — Sat, 23 May 2026 11:00:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Para kepala daerah se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menunjukkan keseriusan dalam memperkuat konektivitas wilayah dengan menggelar pertemuan strategis di Kota Padangsidimpuan, Jumat (22/5/2026).

Fokus utama pembahasan yakni percepatan operasional penerbangan perintis di Bandara Aek Godang, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, dan turut dihadiri sejumlah kepala daerah serta pimpinan DPRD dari kawasan Tabagsel.

Kota Padangsidimpuan dipilih sebagai lokasi pertemuan karena dianggap menjadi titik tengah strategis bagi lima kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah di Tabagsel mulai serius membangun sistem transportasi udara yang mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Usai pertemuan, Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, penerbangan perintis menuju dua bandara tersebut direncanakan mulai terealisasi pada Juni 2026.

Menurutnya, seluruh kepala daerah yang hadir sepakat memberikan dukungan penuh agar penerbangan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tingkat keterisian penumpang yang memadai.

"Kami bersama para kepala daerah sepakat mendukung penuh agar penerbangan ini berjalan terus dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Tabagsel," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penyusunan notulen resmi dan pengiriman surat kepada Kementerian Perhubungan serta maskapai penerbangan terkait.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada para stakeholder di masing-masing wilayah agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan penerbangan tersebut.

Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan Tabagsel, termasuk sektor transportasi udara.

Ia menyebutkan bahwa sinergi antar daerah menjadi kunci penting agar penerbangan perintis tidak hanya hadir sementara, tetapi mampu berkembang menjadi jalur transportasi strategis di Sumatera Utara bagian selatan.

"Kami siap mendukung penuh langkah yang telah disepakati bersama demi kemajuan Tabagsel," tegas Letnan.

Dukungan serupa juga disampaikan Anwar Beni Hasugian yang hadir mewakili Bupati Padang Lawas Utara. Ia berharap keberadaan Bandara Aek Godang dan Bandara AH Nasution mampu menjadi pintu konektivitas baru yang mempercepat akses masyarakat.

Menurutnya, keberadaan bandara aktif di kawasan Tabagsel sangat penting agar daerah tersebut tidak tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia yang telah lebih dulu berkembang dalam sektor transportasi udara.

"Kami ingin kedua bandara ini benar-benar eksis dan menjadi kebanggaan masyarakat Tabagsel," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antarwilayah.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas serius menindaklanjuti pembukaan jalur Hapung-Hutatinggi yang dinilai mampu memangkas waktu tempuh antara kedua daerah menjadi sekitar dua jam.

Menurut Luat, akses jalan yang baik akan mempermudah masyarakat Padang Lawas menuju bandara di Madina sehingga konektivitas transportasi darat dan udara bisa berjalan maksimal.

"Kalau jalur ini terbuka dan bagus, masyarakat Padang Lawas akan lebih cepat menuju bandara," ungkapnya.

Pertemuan lintas kepala daerah ini juga memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan pelayanan penerbangan di Bandara Jenderal Besar AH Nasution.

Sebelumnya, Bupati Saipullah Nasution diketahui telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Lion Air, Rusdi Kirana, guna membahas peluang pembukaan jadwal penerbangan di bandara tersebut.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret untuk membuka keterisolasian wilayah Tabagsel sekaligus mendukung pertumbuhan investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, para kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota, serta pimpinan Bandara AH Nasution dan Bandara Aek Godang.zal

Sentuh Hati Warga Ulu Sosa, Bupati dan Wabup Padang Lawas Berbagi Santunan Anak Yatim

admin — Sat, 23 May 2026 10:59:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah yang digelar di Desa Harang Julu, Kecamatan Ulu Sosa, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE bersama Wakil Bupati Padang Lawas, H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I. Selain melaksanakan Sholat Jumat berjamaah bersama masyarakat, keduanya juga menyerahkan bantuan sosial dan santunan kepada anak yatim.

Momentum Jumat Berkah itu berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Warga tampak antusias menyambut kehadiran rombongan pemerintah daerah yang datang langsung untuk bersilaturahmi sekaligus berbagi.

Usai pelaksanaan Sholat Jumat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa santunan kepada anak yatim serta bantuan ambal sajadah untuk masyarakat Desa Harang Julu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas didampingi jajaran pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padang Lawas menyampaikan bahwa kegiatan sosial dan keagamaan seperti Jumat Berkah menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar berbagi bantuan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kepedulian sosial. Semoga apa yang diberikan hari ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat yang menerima," ujar Bupati.

Ia juga berharap kegiatan seperti itu dapat menumbuhkan rasa syukur, semangat berbagi, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok desa.

"Kami ingin memastikan pemerintah benar-benar dekat dengan masyarakat. Program-program sosial dan keagamaan seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah," katanya.

Kegiatan Jumat Berkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam membangun pemerintahan yang responsif, humanis, dan dekat dengan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, para asisten, tenaga ahli bupati, pimpinan OPD terkait, alim ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan lainnya.zal

Jembatan Aek Siabu Akhirnya Dibangun, Bupati Palas Pastikan Proyek Dimulai Tahun 2026

admin — Sat, 23 May 2026 10:58:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Penantian panjang masyarakat Kecamatan Barumun Selatan dan Kecamatan Ulu Sosa akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memastikan pembangunan Jembatan Aek Siabu di Desa Batang Bulu Baru akan dimulai pada tahun 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan bersama Wakil Bupati Padang Lawas Achmad Fauzan Nasution sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memulihkan akses transportasi masyarakat yang sempat lumpuh akibat ambruknya jembatan pada akhir tahun 2023 lalu.

Selama hampir tiga tahun terakhir, warga terpaksa melewati jembatan darurat berbahan batang kelapa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian di wilayah tersebut.

Bupati Padang Lawas menegaskan bahwa pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena memiliki peran penting sebagai penghubung antarwilayah.

"Pemerintah daerah berkomitmen penuh agar pembangunan Jembatan Aek Siabu dapat segera terlaksana dengan baik demi kepentingan masyarakat," ujar Bupati dalam keterangannya.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Padang Lawas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar. Saat ini, proses persiapan lelang proyek sedang dilakukan guna menentukan pihak pelaksana pembangunan.

Pemerintah berharap proses pembangunan nantinya berjalan profesional dan tepat waktu sehingga masyarakat dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan layak.

Selain memperlancar mobilitas warga, pembangunan Jembatan Aek Siabu juga diyakini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Barumun Selatan dan Ulu Sosa. Akses distribusi barang dan hasil pertanian yang sebelumnya terkendala diperkirakan kembali normal setelah jembatan selesai dibangun.

Dalam agenda tersebut turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, para asisten daerah, tenaga ahli bupati, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.zal

Menaker: BPJS Ketenagakerjaan Harus Jadi Motor Penggerak K3

admin — Sat, 23 May 2026 10:15:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menaker Yassierli menilai upaya pencegahan perlu terus diperkuat agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

"Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir," ujar Yassierli saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

"Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan," kata Menaker.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan tiga Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun pembahasan teknis mendalam. Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

"Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia," ujar Saiful.r

Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda

admin — Sat, 23 May 2026 10:13:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Program Magang Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi.

Menurut Yassierli, dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional.

"Persaingan dunia kerja ke depan akan semakin penuh tantangan. Karena itu, Program Magang Nasional menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan diri," ujar Yassierli pada pelepasan 1.105 peserta Magang Nasional Batch II di Lingkungan Kemnaker, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga pembelajaran mengenai tata kelola, produktivitas, dan budaya kerja di lingkungan profesional. Peserta didorong untuk aktif menggali pengalaman selama mengikuti program.

Selain itu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, termasuk komunikasi, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai nilai tambah saat memasuki pasar kerja. Dalam program ini tersedia sekitar 15 hingga 30 workshop sertifikasi yang dapat dipilih sesuai bidang masing-masing peserta.

"Silakan dimanfaatkan sertifikasi kompetensi sebagai bonus di akhir program. Pilih yang paling relevan dengan bidang yang dikerjakan selama magang," kata Yassierli.

Yassierli menegaskan Kemnaker akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan Program Magang Nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan program pemagangan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Ia menambahkan, program ini juga mendorong pengembangan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, disiplin, dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, pelepasan peserta Magang Nasional Batch II secara nasional rencananya dilaksanakan pada 26 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.rel

Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan

admin — Sat, 23 May 2026 10:10:00 +0700+0700

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Azerbaijan, khususnya melalui penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Komitmen tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

"Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda," kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, aindonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

"Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara," pungkasnya.

Biro Humas Kemnaker

Wali Kota Padangsidimpuan Lantik Dewan Hakim MTQ ke-25, Letnan Dalimunthe Tekankan Penilaian Harus Objektif dan Profesional

admin — Sat, 23 May 2026 09:10:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan resmi melantik dan membaiat Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-25 Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Utama Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (21/5/2026), sebagai langkah penting dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat kota.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari persiapan matang Pemko Padangsidimpuan guna memastikan seluruh proses penilaian dalam ajang MTQ berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, secara langsung memimpin pelantikan dan pembaiatan Dewan Hakim MTQ ke-25 tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Erwin Kelana Nasution, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Zulfan Efendi Hasibuan, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-25 ini didasarkan pada Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 269/KPTS/2026 tentang Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXV Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2026.

Selain itu, pengangkatan dewan hakim juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, yang menegaskan bahwa Dewan Hakim diangkat berdasarkan tingkat penyelenggaraan MTQ.

Dalam tugasnya, Dewan Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penilaian terhadap seluruh peserta pada setiap cabang perlombaan secara adil dan profesional. Mereka juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penilaian kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) atas dedikasi dan kontribusinya selama ini dalam mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ di Kota Padangsidimpuan.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum penting untuk membina generasi muda yang cinta Al-Qur'an dan memiliki karakter religius.

"Evaluasi dan pembenahan harus terus dilakukan agar pelaksanaan MTQ dari tahun ke tahun semakin baik serta mampu meningkatkan potensi generasi Qur'ani di Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Menurutnya, kualitas pelaksanaan MTQ harus terus ditingkatkan, termasuk dari sisi sistem penilaian, pembinaan peserta, hingga profesionalisme Dewan Hakim agar mampu menghasilkan qari dan qariah terbaik yang nantinya dapat bersaing di tingkat lebih tinggi.zal

Gaspol! Pemkab Padang Lawas Pacu Persiapan Sekolah Rakyat, Semua OPD Diminta All Out

admin — Sat, 23 May 2026 09:09:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III Tahun 2026. Langkah percepatan itu ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Pj Sekda Kabupaten Padang Lawas pada Kamis (21/5/2026) tersebut membahas kesiapan administrasi dan dokumen teknis pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Dalam arahannya, Pj Sekda menegaskan bahwa seluruh OPD terkait harus bergerak cepat dan bekerja maksimal agar seluruh persyaratan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan dari pemerintah pusat.

"Seluruh OPD harus bertanggung jawab penuh terhadap dokumen yang menjadi tugas masing-masing. Progresnya juga harus dilaporkan secara berkala melalui Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR," tegasnya.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dipercaya sebagai leading sector sekaligus penanggung jawab utama dalam mempersiapkan dokumen teknis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III tersebut.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, Ahmad Damhuri, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah OPD teknis guna mempercepat seluruh proses administrasi dan legalitas pembangunan.

Adapun OPD yang terlibat dalam percepatan tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perkimhub, Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, Bapperida, Satpol PP, Dinas Pertanian, Bagian Hukum, Camat Hutaraja Tinggi, hingga Kepala Desa Ujung Batu I.

Dalam rapat itu, seluruh OPD juga diminta segera menuntaskan berbagai dokumen penting yang menjadi syarat pembangunan sesuai tenggat waktu dari Kementerian PUPR.

Beberapa dokumen yang menjadi fokus percepatan meliputi dokumen AMDAL, ANDALALIN, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga status clean and clear lahan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berharap pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III nantinya dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Hutaraja Tinggi dan sekitarnya.

Selain menjadi fasilitas pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Lawas secara berkelanjutan.zal

MPR Gelar Aksi Damai di Padang Lawas, Soroti Penanganan Kasus yang Dinilai Lambat

admin — Sat, 23 May 2026 09:08:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co -

Puluhan massa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) menggelar aksi damai di Kabupaten Padang Lawas, Kamis (21/5/2026). Dalam aksi tersebut, para peserta membawa seruan bertajuk "Mengetuk Pintu Keadilan" sebagai bentuk aspirasi terhadap dugaan persoalan lahan dan penanganan hukum yang dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat.

Aksi berlangsung tertib dengan titik unjuk rasa di depan Kantor Bupati Padang Lawas serta Markas Komando Polres Padang Lawas. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan tuntutan kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Demonstrasi dipimpin oleh Koordinator Aksi Ibrahim Harahap bersama Koordinator Lapangan Ali Syahbana Siregar. Dalam penyampaiannya, massa meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memberikan penjelasan terkait dugaan tumpang tindih lahan antara aset pemerintah daerah dengan lahan milik warga bernama Sukarman di Desa Ujungbatu Satu, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Selain meminta klarifikasi, massa juga mendesak Bupati Padang Lawas untuk mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Padang Lawas. Tuntutan tersebut muncul setelah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang disebut mengakibatkan kerusakan tanaman kelapa sawit milik masyarakat.

Tidak hanya itu, peserta aksi turut meminta penjelasan langsung dari pihak Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas terkait dugaan perusakan lahan masyarakat di wilayah Desa Ujungbatu Satu.

Dalam orasinya, massa juga menyoroti proses penanganan laporan masyarakat yang telah disampaikan sejak tahun 2019. Mereka meminta Kapolres Padang Lawas segera menindaklanjuti laporan dengan nomor LP/221/IX/2019/TAPSEL/SUMUT tertanggal 5 September 2019 karena dinilai berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum kepada pelapor.

Sorotan juga diarahkan kepada kinerja Kasat Reskrim Polres Padang Lawas yang dianggap belum maksimal dalam menyelesaikan perkara tersebut. Massa mendesak kepolisian agar segera melengkapi permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau P19 sehingga proses hukum dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya.

Melalui aksi damai tersebut, para demonstran berharap seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum tanpa membedakan jabatan maupun status sosial.

Menanggapi tuntutan massa, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Irwansah Sitorus, menegaskan bahwa perkara yang melibatkan Sukarman masih dalam proses penyidikan dan tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Perkara ini tetap kami tindak lanjuti dan proses hukumnya masih berjalan. Kami juga sudah berupaya maksimal dalam menangani kasus tersebut," ujarnya di hadapan massa aksi.

Irwansah menjelaskan, pihak kepolisian sebelumnya juga menghadapi gugatan praperadilan dari pelapor. Namun demikian, proses hukum tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menambahkan, hasil praperadilan telah menolak gugatan yang diajukan pelapor dan pihak kepolisian akan terus memberikan perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

"Kami akan memberikan kepastian hukum dan seluruh perkembangan perkara nantinya akan disampaikan secara resmi kepada pelapor," tegasnya.

Aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut berjalan aman dan kondusif. Aparat keamanan turut melakukan pengawalan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.zal

Bobby Tolak Proyek Rp 484 Miliar yang Dinilai Tak Jelas

admin — Sat, 23 May 2026 01:29:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menolak sejumlah usulan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinilai tidak rasional dan berpotensi mengandung pembengkakan anggaran. Salah satu proyek yang ditolak bernilai hingga Rp 484 miliar.
Bobby mengatakan, sejak dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek untuk segera disetujui. Menurut dia, sejumlah proposal bahkan langsung tiba di meja kerjanya tanpa melalui proses perencanaan dan pemaparan yang semestinya.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia mengaku geram lantaran sejumlah proyek bernilai besar diajukan tanpa penjelasan rinci mengenai konsep maupun urgensinya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp 484 miliar.
Menurut Bobby, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara terbuka kepada dirinya maupun tim evaluasi di pemerintah provinsi. "Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ujarnya.
Penolakan itu, kata Bobby, merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan setiap pengajuan proyek harus melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.
Bobby juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak lagi mengandalkan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek. Menurut dia, setiap program pembangunan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Sikap tegas itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar, terutama yang tidak memiliki kajian perencanaan yang matang.red

IPM Desak BNN Tes Rambut Pejabat dan Anggota DPRD Madina Terkait Dugaan Narkoba

admin — Sat, 23 May 2026 01:21:00 +0700+0700

PANYABUNGAN — Dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan anggota DPRD Madina dalam penyalahgunaan narkoba menuai sorotan publik.
Ketua Ikatan Pemuda Mandailing (IPM) Tan Gozali Nasution mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal maupun BNN Sumatera Utara untuk segera melakukan tes rambut terhadap pegawai Pemkab Madina serta anggota DPRD Madina.
"Kami meminta BNN Madina maupun BNN Sumut melakukan tes rambut terhadap pegawai Pemkab Madina dan anggota DPRD Mandailing Natal," ujar Tan Gozali Nasution, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, desakan tersebut muncul setelah beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait dugaan adanya sejumlah oknum pejabat dan anggota dewan yang terindikasi menggunakan narkoba.
"Dari informasi yang kami terima, ada beberapa oknum pegawai Pemkab Madina yang diduga memakai narkoba, di antaranya berinisial P dan R serta beberapa lainnya," katanya.
Tak hanya itu, Tan Gozali juga menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Madina dengan inisial E, I, S dan M.
Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti positif menggunakan narkoba, maka para pejabat tersebut harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Jika positif menggunakan narkoba maka harus ditindak tegas dan dilakukan pemecatan oleh bupati. Sementara anggota DPRD yang terlibat harus dipecat oleh partainya dan dilakukan PAW sebagai anggota dewan," tegasnya.
Tan Gozali menilai penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat luas.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar serius memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya di Kabupaten Mandailing Natal.
"Gaji ASN maupun anggota DPRD berasal dari pajak rakyat. Tidak seharusnya pejabat publik melakukan perbuatan seperti itu," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang narkoba di Kabupaten Madina.
"Setuju untuk Perda tersebut," ujar Saipullah.
Ia juga menegaskan, apabila ada pejabat atau kepala OPD yang terbukti menggunakan narkoba, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terhadap pejabat atau OPD yang terduga memakai narkoba apabila tertangkap dan positif memakai narkoba akan kami proses sesuai ketentuan UU ASN dan PP tentang Disiplin," jelasnya.
Namun terkait usulan tes rambut terhadap pegawai Pemkab Madina, Bupati menegaskan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mengatakan, Kalau ada anggota DPRD Madina yang terlibat narkoba harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,katanya.red

BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita

admin — Fri, 22 May 2026 20:28:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara sejak Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB.

Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan jaringan dan sistem kelistrikan untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.

"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujarnya.
PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pada pukul 18.44 WIB sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera Bagian Tengah dilaporkan terpisah, sehingga menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total atau blackout.

Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi 275 kV di jalur Rumai–Muaro Bungo. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Gangguan yang terjadi diduga merupakan blackout sistem listrik, yakni kondisi padam listrik total yang terjadi secara luas dalam satu sistem jaringan, bukan sekadar pemadaman lokal di beberapa rumah atau lingkungan tertentu.

Berbeda dengan pemadaman biasa yang umumnya disebabkan kerusakan trafo atau kabel distribusi lokal, blackout terjadi akibat gangguan besar pada sistem utama kelistrikan. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh pembangkit listrik yang mendadak berhenti beroperasi, gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi, hingga penurunan frekuensi listrik akibat beban sistem yang terlalu berat.

Karena jaringan kelistrikan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan lebih luas. Dampaknya, pemadaman terjadi secara serentak di area yang luas.

Ciri utama blackout ialah padam listrik massal yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibanding pemadaman biasa. Dalam proses pemulihan, PLN biasanya melakukan tahapan "black start", yakni menghidupkan pembangkit kecil terlebih dahulu sebelum sistem utama dinyalakan secara bertahap.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada Blackout Jawa-Bali 2019 yang menyebabkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami pemadaman selama beberapa jam akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET.red