ACEH TAMIANG - Pertamina EP Rantau Field menggelar wisata petik melon di Kampung Kebun Tanjung Seumantoh dan re-opening Kafe Inklusi, Karang Baru, Aceh Tamiang. Kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan melanjutkan pemulihan melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dirancang membantu mitra binaan kembali mandiri.

Melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan, upaya pemulihan tidak berhenti ketika bantuan selesai disalurkan. Pertamina EP Rantau Field terus melakukan pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kembali kehidupan sekaligus pondasi ekonomi dan sosial mereka.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, bantuan yang disalurkan perusahaan pascabanjir bandang November 2025 menjadi langkah awal membantu masyarakat untuk pulih. Akan tetapi, perusahaan perlu mendorong agar warga sekitar operasional terus tumbuh dan mandiri lewat berbagai program pemberdayaan.

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah direalisasikan ini sebagai wujud nyata perusahaan memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, Kelompok Tani Melon Mutiara dan Kafe Inklusi harus menjaga semangat untuk belajar dan mengembangkan usahanya. Keberhasilan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah, akademisi dan berbagai pihak lainnya.

"Kami berharap mitra binaan bisa berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi program PPM dibangun bersama masyarakat bukan dibangun oleh Pertamina sendiri," katanya.

Pertamina EP Rantau Field bagian dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 mengawali Program Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui social mapping dan potential mapping untuk mengindentifikasi kebutuhan. Dan, potensi yang dimiliki masyarakat masing-masing.

Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan program sekaligus pendampingan selama tiga sampai lima tahun. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan program secara mandiri setelah masa pendampingannya berakhir.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Melon Mutiara menuturkan sangat mustahil bisa pulih lebih cepat tanpa bantuan dari Pertamina EP Rantau Field. Sebab, banjir setinggi lima meter meninggalkan endapan lumpur setinggi 70 sentimeter. Kala itu, seluruh media tanam sudah hancur.

"Jujur saja kalau secara mandiri kami mustahil bisa bangkit kembali. Semua yang kami miliki sudah hancur. Modal habis, peralatan pertanian juga hancur. Banjir ini membuat kami banyak kehilangan harta benda," ujarnya.

Tidak lama setelah banjir, Pertamina EP Rantau Field menyokong seluruh kebutuhan mulai dari pengolahan kembali media tanam yang rusak, penyediaan bibit Melon Golden Alisha. Bahkan, seluruh sarana dan prasarana turut didukung.

Lebih lanjut ia bilang, target produksi melon Golden Alisha naik dibandingkan tahun lalu. Mereka memprediksi panen melon akan mencapai 2,5 hingga 3 ton.

"Tahun lalu kita panen 1,8 ton tetapi tahun ini lebih tinggi yakni 2,5 sampai 3 ton. Kami terus belajar teknologi pertanian agar hasil panen bisa terus lebih baik. Bagi masyarakat yang ingin belajar tentang melon bisa datang ke kebun," ungkapnya.

Kelompok Tani Melon Mutiara memanfaatkan lahan tiga rante (sekitar 1200 meter persegi) untuk menanam melon golden dengan sistem polybag ukuran 50x60 sentimeter. Adapun jarak tanam rapat dan jalur antar bari selebar 1,5 meter.

Menurutnya, inovasi teknik pengelolaan media tanam polybag ini bisa digunakan hingga 22 kali masa tanam. Dengan biaya media tanam Rp 8.000 per-polybag, penggunaan berulang membuat media tanam per-sirklus budidaya hanya berkisar 400-500 rupiah.

Tentang Pertamina EP Field Rantau</p> <p>PT Pertamina EP Field Rantau merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh. Kegiatan operasional PEP Rantau berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Badan Pengawasan Migas Aceh (BPMA). Area operasional PEP Rantau tersebar di empat kabupaten/kota yang mencakup empat kecamatan dan 20 desa.</p> <p>PEP Rantau menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

(*)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/285335/wisata-petik-melon-dan-reopening-kafe-inklusi-pertamina-perkuat-pemulihan-mitra-binaan-pascabanjir/ Kemerdekaan yang Harus Dirasakan, Kemerdekaan yang Belum Selesai Mon, 17 Aug 2026 13:30:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN</p> <p>Sehabis mengikuti upacara bendera pagi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, kami turut menyaksikan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana melalui layar televisi. Seperti setiap 17 Agustus, ada rasa haru ketika Merah Putih perlahan naik diiringi Indonesia Raya.</p> <p>Namun, pada usia republik yang sudah 81 tahun, kemerdekaan semestinya membawa kita melampaui rasa haru. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jujur: seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?</p> <p>Satu kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 relevan untuk direnungkan: kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, tetapi apa yang dirasakan rakyat.</p> <p>Kalimat itu sederhana, tetapi ukurannya berat. Sebab rakyat tidak hidup di dalam teks pidato, grafik pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan tahunan kementerian. Mereka merasakan negara dari harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, sekolah anak-anaknya, pelayanan rumah sakit, kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berurusan dengan birokrasi.</p> <p>Karena itu, setelah delapan dasawarsa lebih merdeka, persoalan kita bukan lagi apakah Indonesia berdaulat. Itu sudah dijawab pada 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kedaulatan itu digunakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya?</p> <p>Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih sulit memperoleh keadilan? Apa maknanya apabila kekayaan negeri menumpuk pada sedikit orang, sementara sebagian lainnya bekerja dari pagi sampai malam sekadar untuk bertahan hidup? Dan apa gunanya kekuasaan yang bersumber dari rakyat apabila setelah diberikan justru menjauh dari rakyat?</p> <p>Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan hidup hanya untuk mengganti penguasa asing dengan penguasa yang lahir dari tanah yang sama. Mereka membangun republik yang harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, menghadirkan keadilan sosial, dan menggunakan kekayaan negeri bagi kemakmuran bersama.</p> <p>Angka Harus Sampai ke Rumah Rakyat</p> <p>Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dalam 21 bulan pemerintahan, Presiden menyebut telah ditempuh 121 kebijakan transformatif dengan empat pegangan: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat, serta menjaga kepentingan generasi mendatang.</p> <p>Ada satu penegasan yang seharusnya menjadi ukuran bagi seluruh penyelenggara negara: kekuasaan tidak diberikan untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Kekuasaan diberikan untuk menyelesaikannya.</p> <p>Berbagai indikator memang memberi alasan untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen. Investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Pemerintah menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada.</p> <p>Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun. Revitalisasi sekolah berlangsung dalam skala besar. Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta warga, sementara negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat tidak mampu.</p> <p>Itu semua penting. Tetapi statistik bukan tempat kebijakan berakhir.</p> <p>Investasi harus terlihat pada pekerjaan yang lebih baik dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia. Swasembada pangan baru menemukan maknanya jika petani ikut sejahtera. Sekolah yang diperbaiki harus bertemu dengan guru berkualitas dan kesempatan belajar yang setara.</p> <p>Angka harus menemukan jalannya sampai ke rumah rakyat.</p> <p>Kemerdekaan di Pintu Masuk Negara</p> <p>Bagi kami yang bekerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, makna kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat konkret.</p> <p>Imigrasi berada di pintu depan republik. Di bandara, pelabuhan, dan perlintasan batas, negara menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus diawasi, siapa yang tidak boleh diberi ruang karena mengancam keamanan atau ketertiban, sekaligus bagaimana warga negara Indonesia memperoleh pelayanan ketika hendak melintasi dunia.</p> <p>Di sanalah kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai konsep.</p> <p>Paspor yang mudah diperoleh melalui pelayanan yang bersih adalah bentuk kemerdekaan. Perlindungan warga agar tidak menjadi korban perdagangan orang adalah bagian dari kemerdekaan. Pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan kejahatan, atau meremehkan hukum Indonesia adalah cara negara menjaga martabat kemerdekaannya.</p> <p>Negara yang merdeka tentu terbuka terhadap dunia. Kita membutuhkan wisatawan, investor, ilmuwan, pekerja profesional, dan talenta global. Tetapi keterbukaan tidak berarti kehilangan kendali. Keramahan tidak sama dengan membiarkan kedaulatan dinegosiasikan.</p> <p>Imigrasi karena itu bukan sekadar urusan stempel, visa, dan paspor. Ia adalah salah satu instrumen negara untuk menentukan bagaimana Indonesia berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasionalnya.</p> <p>Namun wajah negara tidak hanya terlihat pada bagaimana kita memperlakukan orang yang datang dari luar. Ia juga terlihat pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang kehilangan kebebasannya.</p> <p>Di sinilah pemasyarakatan memperoleh makna yang sama pentingnya.</p> <p>Merdeka Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan</p> <p>Seseorang yang menjalani pidana memang kehilangan sebagian kebebasannya berdasarkan putusan hukum. Tetapi ia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.</p> <p>Negara hukum diuji justru ketika berhadapan dengan mereka yang berada dalam posisi paling lemah.</p> <p>Lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi tempat seseorang menjalani waktu sampai masa pidananya selesai. Pemasyarakatan harus mengembalikan manusia kepada masyarakat dalam keadaan lebih siap menjalani kehidupan yang benar.</p> <p>Pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, pembinaan mental, dan kesempatan memperbaiki diri bukan hadiah kepada warga binaan. Semua itu bagian dari tugas negara untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi penghancuran masa depan.</p> <p>Apa artinya seseorang bebas dari penjara jika tidak memiliki keterampilan, tidak diterima masyarakat, dan akhirnya kembali kepada kejahatan karena tidak mempunyai jalan lain?</p> <p>Kemerdekaan bagi mereka justru dimulai ketika pintu penjara terbuka.</p> <p>Karena itu ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup dihitung dari berapa orang yang selesai menjalani pidana. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu kembali kepada keluarga, bekerja, hidup mandiri, dan tidak mengulangi kejahatan.</p> <p>Masyarakat yang aman bukan hanya masyarakat yang mampu memenjarakan pelaku kejahatan. Masyarakat yang lebih aman adalah masyarakat yang mampu mencegah seseorang kembali melakukan kejahatan.</p> <p>Kekuasaan adalah Utang</p> <p>Kemerdekaan juga mempunyai musuh dari dalam.</p> <p>Ketika hukum berani terhadap rakyat kecil tetapi ragu di hadapan mereka yang kuat, cita-cita kemerdekaan terluka. Ketika kekayaan alam hanya menghasilkan kemewahan bagi segelintir orang sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, mandat konstitusi belum selesai dilaksanakan.</p> <p>Pengkhianatan terhadap kemerdekaan bahkan dapat datang dari orang yang lahir dan dibesarkan oleh republik ini sendiri: ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemilik modal.</p> <p>Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah utang kepada rakyat.</p> <p>Satu tanda tangan pejabat dapat mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan dapat menentukan apakah warga memperoleh pelayanan atau dipingpong oleh birokrasi. Karena itulah jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral.</p> <p>Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi kesempatan untuk bangga tanpa kehilangan kemampuan mengoreksi diri.</p> <p>Tugas generasi 1945 adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan.</p> <p>Tugas generasi hari ini jauh berbeda: membuat orang Indonesia tidak merasa asing di negerinya sendiri; menjaga pintu negara tanpa kehilangan keterbukaan; melindungi warga tanpa memandang status sosial; menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan; dan memastikan mereka yang pernah tersesat tetap mempunyai jalan pulang.</p> <p>Jika itu dapat dilakukan, kemerdekaan tidak hanya berkibar di tiang bendera.</p> <p>Ia hadir di perbatasan. Di kantor imigrasi. Di ruang pelayanan publik. Di lembaga pemasyarakatan. Di rumah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga Indonesia.</p> <p>Karena kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus.</p> <p>Kemerdekaan adalah ketika rakyat benar-benar merasakannya.</p> <p>Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.</p> <p>Merdeka!]]> https://www.sumut24.co/Berita/285334/kemerdekaan-yang-harus-dirasakan-kemerdekaan-yang-belum-selesai/ Bupati Asahan Pimpin Upacara Malam Renungan Suci di Makam Pahlawan Kisaran, Lanjutkan Semangat Juang Para Pendahulu Mon, 17 Aug 2026 12:57:00 +0700+0700 sumut24.co-ASAHAN, Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memimpin langsung upacara Malam Renungan Suci yang berlangsung khidmat di Makam Pahlawan Kisaran, Minggu (16/08/2026) tepat pukul 00.00 Wib.

Jakarta | S24</p> <p>

Ada satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan DPR/MPR yang layak dibaca melampaui soal paspor: kemungkinan Indonesia membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan negara.

Gagasan itu menarik karena menyentuh sesuatu yang selama bertahun-tahun nyaris dianggap tabu dalam politik kewarganegaraan kita. Indonesia pada prinsipnya menganut kewarganegaraan tunggal. Pengecualian diberikan secara terbatas kepada anak dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kini Presiden membuka ruang untuk memikirkan kembali batas tersebut.

Menurut saya, kata terpenting dari gagasan Presiden bukan "ganda", melainkan selektif. Di sanalah kepentingan nasional harus diletakkan. Indonesia tidak sedang menuju liberalisasi kewarganegaraan yang memungkinkan siapa saja mengoleksi paspor. Yang perlu dibangun justru sebuah rezim baru yang memungkinkan negara mempertahankan hubungan dengan manusia-manusia Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Dunia memang telah berubah.

Ilmuwan Indonesia bekerja di laboratorium terbaik di Amerika dan Eropa. Dokter spesialis berkarier di berbagai sistem kesehatan maju. Ahli kecerdasan artifisial, insinyur, akademisi, pengusaha, seniman, atlet, dan pesepak bola berdarah Indonesia berkembang di luar negeri. Sebagian masih WNI. Sebagian telah menjadi warga negara lain. Ada pula generasi kedua dan ketiga yang mempunyai hubungan darah dan kebudayaan dengan Indonesia, tetapi hubungan hukumnya semakin jauh.

Kita dapat memandang keadaan tersebut sebagai brain drain. Namun negara yang percaya diri seharusnya mempunyai strategi yang lebih cerdas: mengubah brain drain menjadi brain circulation, lalu brain gain.

Tidak semua diaspora harus dipaksa pulang.

Seorang ahli teknologi Indonesia yang bekerja di Silicon Valley dapat tetap memberi manfaat kepada Indonesia tanpa harus pindah ke Jakarta. Ilmuwan di Oxford dapat membangun kolaborasi dengan universitas Indonesia. Pengusaha diaspora dapat membawa investasi, jaringan pasar, dan teknologi. Atlet berdarah Indonesia dapat memperkuat prestasi nasional. Yang perlu dijaga adalah hubungan mereka dengan Republik.

Dalam perspektif itulah dwi-kewarganegaraan terbatas memiliki relevansi strategis.

Tetapi kewarganegaraan tidak boleh berubah menjadi hadiah bagi orang sukses. Negara harus mempunyai kriteria yang terang: talenta, kepentingan nasional, integritas, keamanan, dan kontribusi.

Talenta saja tidak cukup. Seorang profesional yang sangat pintar tetapi memiliki persoalan integritas tentu tidak layak memperoleh hak istimewa. Demikian pula seseorang yang mempunyai kapasitas luar biasa tetapi menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Karena itu dibutuhkan pemeriksaan rekam jejak, integrity test, security clearance, ukuran kontribusi yang objektif, serta mekanisme evaluasi. Negara juga perlu memiliki kewenangan mencabut fasilitas jika diperoleh melalui manipulasi atau kemudian disalahgunakan.

Namun pintu yang dibuka Presiden sebaiknya tidak berhenti pada talenta.

Reformasi UU Kewarganegaraan dapat sekaligus menyelesaikan persoalan yang telah lama dihadapi keluarga Indonesia, terutama anak hasil perkawinan campuran.

Anak dari ayah WNI dan ibu WNA, atau sebaliknya, memiliki persoalan yang berbeda dengan diaspora profesional. Ikatannya dengan Indonesia tidak perlu dibuktikan melalui nilai investasi atau kemampuan teknologi. Hubungan itu lahir melalui darah, keluarga, bahasa, pengasuhan, dan identitas.

UU Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada kelompok anak tertentu. Setelah memasuki usia yang ditentukan undang-undang, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Ketentuan ini pantas dievaluasi.

Kita perlu bertanya apakah negara masih harus memaksa seorang anak meninggalkan salah satu bagian identitas hukumnya hanya karena ia telah dewasa. Apalagi usia ketika kewajiban memilih muncul justru berdekatan dengan fase ketika seseorang mulai kuliah, memasuki dunia profesional, membangun jaringan, dan menemukan kapasitas terbaiknya.

Jangan sampai Indonesia melindungi mereka ketika kecil, lalu kehilangan mereka ketika mulai produktif.

Ada pula kelompok yang sering luput dari percakapan publik: anak dari ayah dan ibu yang sama-sama WNI tetapi lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Anak semacam ini memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui hubungan darah atau ius sanguinis. Pada saat bersamaan, hukum negara tempat ia lahir dapat memberinya kewarganegaraan berdasarkan ius soli.

Kewarganegaraan gandanya bukan akibat perkawinan campuran. Ia lahir dari pertemuan dua sistem hukum.

Masuk akalkah jika seorang anak yang ayahnya WNI, ibunya WNI, keluarganya Indonesia, kemudian harus kehilangan hubungan hukum dengan Indonesia ketika dewasa hanya karena tempat kelahirannya memberinya kewarganegaraan lain?

Pertanyaan ini harus mendapatkan jawaban dalam reformasi mendatang.

Tetapi kita juga jangan terjebak menganggap kewarganegaraan sebagai solusi bagi seluruh hubungan manusia dengan Indonesia. Tidak semua pasangan WNA dari WNI, eks-WNI, atau keturunan Indonesia memerlukan paspor Indonesia.

Sebagian hanya membutuhkan kepastian bahwa mereka dapat tinggal bersama keluarganya di Indonesia secara mudah, legal, dan berkelanjutan.

Di sinilah instrumen keimigrasian seperti Global Citizen of Indonesia menjadi penting.

GCI dan dwi-kewarganegaraan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. GCI adalah jembatan keimigrasian. Dwi-kewarganegaraan merupakan reformasi hukum kewarganegaraan. Seseorang dapat mempunyai hubungan sangat kuat dengan Indonesia tanpa harus menjadi warga negara.

Dengan cara pandang demikian, Indonesia dapat membangun arsitektur yang lebih masuk akal: jalur kewarganegaraan ganda bagi talenta strategis; perlindungan berbeda bagi anak perkawinan campuran; kepastian bagi anak dua orang tua WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain karena kelahiran; serta izin tinggal jangka panjang dan penyatuan keluarga bagi kelompok yang tidak memerlukan status WNI.

Tentu ada soal sensitif yang harus dibereskan.

Bagaimana hak memilih dan dipilih? Bagaimana jika pemegang kewarganegaraan ganda ingin menjadi pejabat publik? Apakah ia dapat bekerja di sektor pertahanan, intelijen, atau bidang yang memberikan akses terhadap rahasia negara? Bagaimana perpajakan, kepemilikan aset, perlindungan diplomatik, serta kemungkinan kewajiban militer kepada negara lain?

Semua itu harus dirumuskan sebelum kebijakan berlaku.

Untuk jabatan tertentu yang langsung bersentuhan dengan kedaulatan dan keamanan, negative list dapat dipertimbangkan. Tetapi pembatasannya harus proporsional, mempunyai alasan yang dapat diuji, serta tetap tunduk kepada konstitusi. Selektivitas jangan berubah menjadi ruang diskresi tanpa ukuran.

Gagasan Presiden Prabowo akhirnya memberi kita kesempatan melihat kewarganegaraan dari sudut yang lebih luas.

Selama ini kita terlalu mudah mengidentikkan nasionalisme dengan keberadaan fisik. Seolah-olah menjadi bagian Indonesia mensyaratkan seseorang harus tinggal di Indonesia sepanjang hidupnya. Padahal zaman telah melahirkan manusia dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi.

Seorang anak Indonesia dapat lahir di New York, belajar di London, bekerja di Singapura, menikah di Melbourne, tetapi tetap menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari identitas dan masa depannya.

Indonesia tidak perlu takut terhadap kenyataan itu.

Justru tantangannya adalah menciptakan hukum yang mampu mengikuti mobilitas manusianya tanpa mengendurkan kedaulatan negara.

Pidato Presiden telah membuka sebuah pintu. Jangan mempersempitnya menjadi sekadar urusan naturalisasi pesepak bola atau cara memulangkan talenta diaspora. Ini dapat menjadi kesempatan menata kembali hubungan Indonesia dengan jutaan manusia yang hidup dalam keluarga dan jaringan global.

Pada abad ke-21, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh manusia yang berada di dalam wilayahnya. Ia juga ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan ikatan dengan manusianya di seluruh dunia.

Indonesia harus mampu menjadi global tanpa kehilangan Indonesia.

Terbuka, tetapi selektif. Memberikan ruang, tetapi tetap mempunyai pagar. Menjaga keluarga sekaligus menjaga kedaulatan.

Dwi-kewarganegaraan terbatas, jika dirancang dengan tepat, bukan cerita tentang dua paspor. Ia adalah cerita tentang bagaimana Republik mempertahankan manusia-manusia terbaiknya agar, sejauh apa pun mereka pergi, Indonesia tetap menjadi bagian dari rumah mereka.rel

Pesan tersebut disampaikan Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar keluarga besar TPI Medan, Senin (17/8).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh siswa sebelum pelaksanaan upacara. Nuansa religius tersebut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan harus berjalan beriringan dengan penguatan iman, ilmu pengetahuan dan akhlak generasi muda.

Dalam Amanat Kemenag RI, H. Ikrom Helmi Nasution membacakan, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan buah perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga.

Karena itu, generasi saat ini memiliki kewajiban moral untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui karya, pendidikan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, akhlak dan karya nyata," ujarnya.

TPI Berdiri Sejak 1 Mei 1950

H. Ikrom juga mengingatkan sejarah panjang Taman Pendidikan Islam yang berdiri pada 1 Mei 1950. Kehadiran TPI sejak masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa juga dilakukan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

"Pendidikan adalah salah satu jalan utama untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan harus mampu melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak dan mampu memberikan manfaat bagi bangsa," katanya.

Ia menegaskan, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan fisik. Kemerdekaan juga harus menjadi perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan dan berbagai persoalan sosial.

Teknologi Harus Memperkuat Persatuan

Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, H. Ikrom mengingatkan pentingnya membangun kemampuan literasi sekaligus karakter generasi muda.

Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan manusia, memperluas ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, teknologi tidak boleh disalahgunakan menjadi sarana penyebaran kebencian, kebohongan, fitnah maupun informasi yang memecah persatuan.

"Jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru menyebarkan kebencian dan kebohongan," tegasnya.

Karena itu, penguatan pendidikan agama dinilai semakin penting sebagai benteng moral generasi muda.

Anak-anak, katanya, harus mampu menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki hati nurani, akhlak dan tanggung jawab dalam menggunakannya.

Dalam upacara tersebut, H. Ikrom Helmi Nasution juga membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pesan tersebut menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai agama, kemanusiaan, persatuan dan karakter.

H. Ikrom mengajak seluruh keluarga besar TPI Medan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai sarana memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan terbaik kepada generasi penerus.

Kepada para siswa, ia berpesan agar belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, mencintai agama dan tanah air, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal positif.

"Jadilah generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga benar. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak. Dan tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.

Kemerdekaan Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat

Lebih jauh, H. Ikrom menekankan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembangunan, pendidikan dan pelayanan publik, menurutnya, harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebab, kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih ada masyarakat yang tertinggal dalam pendidikan, kesulitan memperoleh pelayanan yang layak atau tidak mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu, dunia pendidikan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.

TPI Medan, kata H. Ikrom, akan terus mengambil bagian dalam perjuangan tersebut dengan memperkuat pendidikan Islam dan membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, nasionalisme dan kepedulian sosial.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi momentum bagi keluarga besar TPI Medan untuk kembali meneguhkan semangat perjuangan.

Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni. Kemerdekaan harus diisi dengan ilmu, iman, persatuan dan karya nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita isi kemerdekaan dengan pendidikan dan karya. Merdeka!" pungkas H. Ikrom Helmi Nasution.rel