Puluhan Pekerja Konstruksi Gudang 235 Sampali Keluhkan Uang Lembur Belum Dibayar

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:02:00 +0700+0700

MEDAN – Puluhan pekerja konstruksi yang bekerja pada proyek pembangunan Gudang 235 Sampali di bawah PT Swastika Lautan Nusa Persada mengeluhkan pembayaran uang lembur yang disebut belum seluruhnya diselesaikan.

Para pekerja mengaku telah menjalani jam kerja lembur dalam pengerjaan proyek konstruksi di kawasan Musim Mas Kim 2. Namun, hingga kini masih terdapat pekerja yang menyebut hak pembayaran atas jam lembur mereka belum dibayarkan.

Persoalan tersebut bahkan sempat memicu aksi pekerja pada 2 September 2026. Setelah aksi itu, sebagian pembayaran disebut telah dilakukan perusahaan. Namun, berdasarkan keterangan pekerja, masih ada sejumlah karyawan yang mengaku belum menerima pembayaran uang lembur secara penuh, khususnya perhitungan berdasarkan jam lembur yang telah dijalani.

"Sebagian sudah dibayar setelah aksi, tetapi masih ada yang belum. Jam lemburnya juga belum seluruhnya dibayarkan," ujar salah seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Para pekerja berharap perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme perhitungan lembur, jumlah jam lembur yang tercatat, serta kapan seluruh hak pekerja akan diselesaikan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut hak pekerja yang telah menjalankan pekerjaan di luar jam kerja normal. Mereka meminta agar pencatatan jam kerja dan pembayaran lembur dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.

Sementara itu, Manager Operasional PT Swastika Lautan Nusa Persada, Hendro, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan konfirmasi terkait persoalan pembayaran upah lembur para pekerja yang disebut masih belum seluruhnya diselesaikan.

Para pekerja berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik dan seluruh hak mereka dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.red

Belum Genap 24 Jam Sejak Kabur, Pelaku Curat yang Gasak Barang Rp143 Juta Diringkus Polisi

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:19:00 +0700+0700

24.co">sumut24.co -ASAHAN, Kecepatan dan ketelitian tim kepolisian kembali membuahkan hasil. Kurang dari sehari sejak melancarkan aksinya, pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang merampok sebuah rumah kosong di Kecamatan Kota Kisaran Barat berhasil dibekuk Tim Jatanras Sat Reskrim Polres Asahan.

Pelaku berinisial JT (28), warga Kelurahan Sendang Sari, ditangkap petugas di sebuah penginapan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, dini hari, tak sampai 24 jam setelah peristiwa terjadi pada Sabtu, 19 September 2026 sekitar pukul 19.30 Wib.

24.co/cdn/uploads/images/2026/09/bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb_IMG-20260922-WA0022.jpg">

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, saat kejadian rumah korban kosong. Pelaku diduga membobol masuk dengan merusak jendela dan jerajak bagian belakang, lalu mengambil sejumlah barang berharga. Kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai Rp143,6 juta.

Barang yang dibawa kabur meliputi uang tunai Rp25 juta, perhiasan emas dan berlian, serta sejumlah peralatan elektronik.

24.co/cdn/uploads/images/2026/09/fc221309746013ac554571fbd180e1c8_IMG-20260922-WA0028.jpg">

Menindaklanjuti laporan yang masuk, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H. langsung mengerahkan tim. Penyelidikan berjalan cepat, dan belum genap 24 jam, jejak JT terdeteksi berada di salah satu hotel di kawasan Jalan Imam Bonjol. Sekitar pukul 03.30 Wib, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.

Polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, BPKB, kartu ATM, tas ransel, dompet, flashdisk, sejumlah kartu identitas, perhiasan emas lengkap dengan suratnya, serta sisa uang tunai Rp5,1 juta

Saat ini JT menjalani pemeriksaan di Mapolres Asahan. Ia disangkut Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Berkas perkara pun sedang dilengkapi untuk tahap selanjutnya.

Kapolres mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengunci pintu, menutup akses jendela, dan mengaktifkan pengamanan rumah saat ditinggal. Jika melihat hal mencurigakan, segera hubungi layanan darurat Polri di nomor 110. (tec)

Rico Waas: Pemko Medan Perluas Basis Penerimaan Pajak dan Retribusi

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:16:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

"Optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata dilakukan melalui kenaikan tarif," sebut Wali Kota Medan Rico Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Penjelasan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (22/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir pula Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Rico Waas mengatakan perubahan perda mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Penyusunannya, kata dia, melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Proyeksi tambahan PAD dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat serta hasil evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi," kata Rico Waas.

Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap yang bergantian membacakan tanggapan kepala daerah menyatakan kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Menurutnya, peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Rico Waas menyebut perubahan perda juga menyempurnakan ketentuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk pencantuman Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan penyesuaian tabel indeks sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021. Perubahan juga mencakup penyesuaian tarif pelayanan kebersihan dan penghapusan objek retribusi penyedotan kakus pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam P-APBD 2026, target PAD ditetapkan Rp3,875 triliun. Sementara dalam R-APBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp4,167 triliun atau meningkat sekitar Rp291,71 miliar.

"Peningkatan PAD bukan satu-satunya indikator keberhasilan, tetapi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan aktivitas usaha," tegasnya.

Rico Waas juga menegaskan evaluasi kebijakan pajak dan retribusi berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Medan Nomor 1 Tahun 2024. Proyeksi penerimaan tetap dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat dan evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi.

"Optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan tarif, tetapi juga melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi, penguatan pengawasan, serta digitalisasi administrasi dan pemungutan," jelasnya.

Terkait pengelolaan aset daerah, Pemko Medan menyiapkan pengamanan hukum melalui legalisasi dan sertifikasi tanah serta bangunan aset daerah. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan plang penanda aset dan patok pembatas lahan.

Penertiban juga dilakukan terhadap aset daerah yang terlantar maupun yang dikuasai pihak lain tanpa izin. Pemko Medan mengembangkan sistem inventarisasi dan keterbukaan informasi aset agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Medan juga menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pansus beranggotakan David Roni Ganda Sinaga, Agus Setiawan, Robi Barus, H. Rajudin Sagala, H. Doli Indra Rangkuti, Syaiful Ramadhan, Fauzi, Salomo Tabah Ronal Pardede, Reza Pahlevi Lubis, Rommy Van Boy, Muhammad Afri Rizki Lubis, Godfried Effendi Lubis, H. Iswanda Ramli, H.T. Bahrunsyah dan Eko Afrianta Sitepu.Rel

Bawa Nama Indonesia, Rico Waas Lepas 10 Pelajar Medan ke Ipoh Malaysia

admin — Tue, 22 Sep 2026 18:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Sepuluh pelajar Kota Medan bersiap menjalankan misi lebih dari sekadar pertukaran pelajar. Selama enam hari di Ipoh, Malaysia, mereka akan menjadi wajah Indonesia yang membawa cerita tentang keberagaman, budaya, dan keramahan Kota Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas langsung 10 pelajar p dari empat sekolah yang mengikuti Program Pertukaran Pelajar Kota Medan–Ipoh, Malaysia Tahun 2026 di Balai Kota Medan, Selasa (22/9/2026). Ia berpesan agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk memperluas wawasan sekaligus membangun persahabatan dengan masyarakat Ipoh.

Selama enam hari berada di Ipoh, para pelajar tidak hanya akan mengikuti rangkaian pembelajaran dan mengenal kehidupan masyarakat setempat. Mereka juga menjadi representasi Indonesia yang dituntut mampu menunjukkan sikap, karakter, budaya, serta keberagaman daerah asalnya

Rico Waas menekankan, para pelajar tidak datang hanya sebagai peserta program, tetapi membawa identitas Indonesia. Karena itu, sikap, sopan santun, kedisiplinan, dan kepercayaan diri menjadi hal penting yang harus mereka tunjukkan selama berada di Malaysia.

"Yang terpenting di dalam pertukaran pelajar ini adalah tidak lepas dari cinta tanah air kita. Kita membawa diri ke sana bukan hanya membawa tubuh dan pikiran, tetapi membawa label negara mana yang datang ke sana," kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan dan Kabag Kerja Sama Setda Kota Medan Sri Inderahayu

Rico Waas juga meminta para pelajar memperkenalkan kekayaan Kota Medan yang dikenal dengan keberagaman suku, bahasa, tradisi, kesenian hingga kuliner. Menurutnya, keberagaman tersebut bukan sekadar identitas, tetapi kekuatan yang patut dibanggakan dan dikenalkan kepada dunia.

"Datanglah dengan rasa percaya diri, datanglah dengan kesantunan, dengan kesopanan, dengan kebaikan. Buatlah rasa persahabatan yang baik, tapi kita jangan lupa juga membawa nama baik dari Indonesia itu sendiri," pesannya.

Selanjutnya Rico Waas mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Ia berharap pengalaman di Ipoh dapat membangun kepercayaan diri, karakter, dan kemampuan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Sementara itu, Kabag Kerja Sama Setda Kota Medan Sri Inderahayu mengatakan, 10 pelajar dari empat sekolah, terdiri atas lima putra dan lima putri, akan mengikuti program pada 25–30 September 2026. Mereka didampingi dua perwakilan Pemko Medan.

Sebelum keberangkatan, para peserta telah mendapat pembekalan selama lebih dari sebulan, termasuk latihan tari yang akan ditampilkan selama program. Mereka juga disiapkan untuk mempresentasikan Indonesia, khususnya sejarah dan budaya Kota Medan, kepada masyarakat Ipoh. Para peserta akan berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Penang, kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Kota Ipoh. Rel

Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

admin — Tue, 22 Sep 2026 16:25:00 +0700+0700

MEDAN –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian tindak lanjut penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Permintaan ini disampaikan setelah satu minggu sejak aspirasi korban dan orang tua disampaikan langsung kepada BGN di Jakarta, namun belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Kasus tersebut berdampak terhadap sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu korban yang mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya berlanjut adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi. Selain meminta pemulihan kesehatan korban, orang tua juga menuntut pemeriksaan kesehatan secara berkala, tindak lanjut hasil laboratorium, kepastian proses hukum, serta kompensasi atas dampak yang dialami keluarga. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya menemukan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada sejumlah sampel makanan yang diperiksa.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan pihaknya menghargai BGN yang telah menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan melakukan koordinasi. Namun, koordinasi tersebut menurutnya harus segera menghasilkan tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian kepada korban dan keluarga.

"Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai bahwa BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut. Jangan sampai setelah masyarakat datang menyampaikan penderitaan dan tuntutannya, kemudian mereka kembali menunggu tanpa kepastian. Kalau memang harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, silakan dikoordinasikan, tetapi jangan sampai tuntutan masyarakat berhenti hanya karena menunggu koordinasi. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan kompensasi bagi para korban," ujar Rapidin, Selasa (22/09/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mengatakan aspirasi yang dibawa ke BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih. Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tersedia ditindaklanjuti secara terang dalam penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan sudah disampaikan. Sekarang yang kami minta adalah tindak lanjutnya. Kalau ditemukan bakteri pada sampel makanan, harus dijelaskan secara terang apa kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak. Kemudian proses hukum juga harus memberikan kepastian. Orang tua ingin tahu kasus ini ditangani sampai sejauh mana dan siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Iriani.

Iriani menambahkan, tuntutan kompensasi juga didasari kondisi ekonomi sebagian orang tua siswa yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan harian. Ketika anak-anak mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus mendampingi dan meninggalkan pekerjaan sehingga kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung dari hari mereka bekerja. Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anak. Artinya ada penghasilan yang hilang, sementara kebutuhan untuk pengobatan dan kebutuhan keluarga tetap berjalan. Karena itu, orang tua meminta agar dampak yang mereka alami juga diperhatikan dalam bentuk kompensasi," kata Iriani.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan kewenangan antar instansi tidak boleh membuat penanganan terhadap korban berjalan lambat.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan tindak lanjut. BGN sudah menerima aspirasi, sehingga masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah pertemuan tersebut. Mulai dari pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum, sampai kompensasi harus jelas siapa yang menangani dan bagaimana perkembangannya," kata Sutrisno.

Sutrisno juga meminta kasus Karo menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan, serta mekanisme respons ketika terjadi dugaan keracunan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa sebagai penerima manfaat program.

"Program MBG ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Jangan hanya melihat persoalan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, diperiksa, disimpan, diangkut, sampai diterima dan dikonsumsi oleh siswa. Setiap tahapan harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Sutrisno.

PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar tindak lanjut dari BGN tidak berhenti pada tahap koordinasi. Penanganan korban, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum, serta tuntutan kompensasi diharapkan memperoleh kepastian sehingga keluarga korban tidak kembali berada dalam ketidakjelasan.rel

Jual Sabu, Polisi Sergap Seorang IRT di Lembah Sunggal Medan

darma — Tue, 22 Sep 2026 16:20:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Kamis (17/9/2026) sore meringkus seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), yang jadi pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Tirtanadi Gang Lembah, Kecamatan Medan Sunggal. Dari tangan pelaku, petugas menyita 2 paket sabu siap edar, 24 plastik pembungkus sabu, dan sejumlah uang.

Penangkapan EV (43) warga Jalan Pasar I Tapian Nauli, Kec.Medan Sunggal, dilakukan usai personel Unit 3 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat perihal praktek jual beli narkoba di lokasi penangkapan.

Saat ditangkap, EV diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Petugas, kemudian menyita 2 paket sabu siap edar seberat 0,86 gram, 24 plastik pembungkus sabu, satu dompet, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba.

"Penangkapan pelaku berkat informasi dari masyarakat, pelaku merupakan pengedar di lokasi penangkapan," ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (22/9/2026) siang.

Rafli menambahkan, pelaku mengaku baru dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir menjadi pengedar narkoba. Motif ekonomi, jadi alasan pelaku terlibat dalam bisnis haram ini.

"Pemeriksaan awal, pelaku baru beberapa pekan terakhir mengedarkan narkoba," tambah Rafli.

Polisi, kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan melakukan penangkapan terhadap pemasok sekaligus bos dari pelaku.

"I alias G, kami identifikasi sebagai pemasok narkoba sekaligus bos dari pelaku. Kami pastikan, pemasok narkoba ini tidak akan luput dari kami, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.(W02)

Jalin Sinergitas, Ketua Pewarta Polrestabes Medan Silaturahmi ke Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Kompol Ferry Kusnadi SH MH

darma — Tue, 22 Sep 2026 15:54:00 +0700+0700

Deliserdang |sumut24.co -

Untuk terus memupuk sinergitas wartawan dan polri, Chairum Lubis SH Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Selasa (22/9/2026) mengunjungi Kasat Narkoba Polresta Delisersang, Kompol Ferry Kusnadi SH MH.

Pertemuan sahabat lama ini berlangsung di ruang Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Polda Sumut penuh dengan suasana hangat ini menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan kemitraan.

Kompol Ferry Kusnadi yang resmi menjabat Kasat Narkoba Polresta Deliserdang sejak 20 Januari 2026 ini menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas kunjungan Ketua Pewarta Polrestabes Medan bersama rombongan.

Orang nomor satu di Satnarkoba Polresta Deliserdang ini berharap, hubungan silaturahmi dan kemitraan yang telah terjalin sudah sejak lama sebelum dirinya menjabat Kasat Narkoba Polresta Deliserdang dapat terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. "Semoga kemitraan ini tetap terjalin dengan baik," ujar Kompol Ferry yAcai dalam suasana penuh keakraban.

Selain itu Kompol Ferry menyampaikan doa dan harapan agar Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH segera diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Menanggapi hal tersebut, Chairum Lubis, SH mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan doa yang diberikan oleh Kasat Narkoba Polresta Deliserdang.

Menurut Chairum, silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Pewarta Polrestabes Medan untuk terus membangun hubungan baik dengan seluruh instansi Polri. Ia juga berharap, ke depan sinergi antara insan pers dan Polri dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah hukum Polresta Deliserdang.(W02)

DPRD Dorong Kinerja Bank Sumut Hingga IPO, Dana Daerah Harus Berputar Untuk PAD dan Deviden

admin — Tue, 22 Sep 2026 15:00:00 +0700+0700

Medan- Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rony Reynaldo Situmorang, mendorong kinerja Bank Sumut dapat berjalan secara optimal, menyusul telah direalisasikannya penyertaan modal sebesar Rp50 miliar melalui P-APBD 2026.

"Saat P-APBD 2026 kemarin kami dari DPRD Sumut telah menyetujui bahwa penyertaan modal sebesar Rp50 miliar untuk Bank Sumut, guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal," ujarnya kepada wartawan Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO) PT. Bank Sumut dapat direalisasikan sebagai salah satu langkah memperkuat permodalan dan peningkatan daya saing bank milik daerah tersebut.

"Jadi penyertaan modal sebelumnya Itu harapannya bisa meningkatkan kinerja Bank Sumut, dan tujuannya adalah menuju IPO, itu harapannya dapat digunakan dengan maksimal," ujarnya

Menurutnya, penguatan Bank Sumut memerlukan lebih dari sekadar suntikan modal, hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen untuk memanfaatkan bank tersebut dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.

"Jika kita benar-benar ingin Bank Sumut tumbuh lebih kuat, maka dananya tidak boleh dialihkan ke bank-bank Himbara. Kita harus bekerja sama untuk memperkuat bank daerah," katanya.

Ia meyakini bahwa salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan mengoptimalkan layanan perbankan Bank Sumut, khususnya terkait penyaluran gaji dan hak keuangan bagi tenaga kesehatan, guru, maupun tenaga kerja Pemerintah Provinsi dan lainnya.

Dengan demikian, dana yang berasal dari pemerintah daerah dapat terus berputar di dalam wilayah tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian Sumatera Utara.

"Supaya untuk menambah PAD dan deviden ke tingkat dua yakni kabupaten/kota. Kami mengimbau untuk penggunaan anggaran daerah melalui Bank Sumut. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan peluang agar Bank Sumut menjadi lebih besar dan kuat," ucapnya.

Distanpang Sumut Inisiasi Proyek Perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:22:00 +0700+0700

Medan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara menginisiasi proyek perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu melalui Ekosistem Digital SUMUT AGRO DIGITAL dan Agro Resilience Command Center (ARCC).

Inisiatif ini dirancang sebagai respons atas masih terfragmentasinya data pertanian, lambatnya pelaporan lapangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum tersedianya pusat kendali taktis untuk menyajikan informasi pertanian secara terpadu dan real-time.

Adapun tujuan utama dari proyek perubahan ini adalah untuk merombak tata kelola pelayanan sektor pertanian yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dari hulu hingreal-time.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan melalui inovasi ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan sistem penyediaan Satu Data Pertanian yang akurat. Mempercepat arus informasi dan pelaporan, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pengendalian sektor pangan secara lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini.

"Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada penyusunan cetak biru arsitektur data, pembangunan dashboard awal, penyiapan ruang ARCC, serta penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan sistem. Tahap selanjutnya diarahkan pada penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur tentang Satu Data Pertanian dan integrasi data dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara," ujar Fariz kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Manfaat besar dari implementasi proyek ini dapat dirasakan langsung oleh berbagai lini, baik internal instansi maupun masyarakat luas. Bagi pimpinan dan instansi pemerintah, keberadaan ekosistem digital ini memberikan kemudahan dalam menghimpun data pendukung secara lebih terstruktur untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
"Bagi para penyuluh, kelompok tani, dan pelaku sektor pertanian, sistem ini mempermudah alur pelaporan serta memastikan distribusi informasi dan koordinasi program berjalan lebih efisien. Sedangkan bagi masyarakat luas, integrasi sistem ini bermanfaat secara tidak langsung dalam mendukung terciptanya ketersediaan pangan yang stabil di Sumatera Utara," katanya.

Melalui langkah-langkah ini lanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Sehingga dapat mendukung produktivitas petani serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat umum.

Sosialisasi dan Soft Lounching Sumut Agro Digital dan Agro Resilience Command Center (ARCC) sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2026 bersama Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Kementerian Pertanian RI, Dr Mulyono dan dihadiri oleh Kepala Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Kementerian Pertanian RI, Dr Nurliana serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.rel

Pemko Pematangsiantar Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Tahun 2026–2029, serta Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Langkah ini diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terukur, terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Rangkaian penyusunan RPB dimulai melalui rapat persiapan pada 6 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 1 September 2026, pembahasan rancangan akhir pada 4 September 2026, hingga FGD Finalisasi RAD-PRB pada 15 September 2026. Proses tersebut melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan penanggulangan bencana benar-benar sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan Kota Pematangsiantar.

Rangkaian penyusunan RPB ini sekaligus untuk mendukung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Angkatan 12.

Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menjelaskan, RPB dan RAD-PRB tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan akan diterjemahkan melalui aktivitas, target, indikator, keluaran, pembagian tanggung jawab, serta dukungan anggaran yang jelas.

Dengan demikian, katanya, upaya pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Pada saat yang sama, Pemko Pematangsiantar juga sedang mempersiapkan Perwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperjelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. (LP)

Wali Kota didampingi Unsur Forkopimda melakukan kick off tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Bola Antar Pelajar SMA/Sederajat

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:15:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Unsur Forkopimda melakukan kick off tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Bola Antar Pelajar SMA/Sederajat memperebutkan Piala Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Lapangan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat, Senin (21/09/2026) sore. Kejuaraan ini diikuti 16 tim yang berasal dari berbagai sekolah di Kota Pematangsiantar.

Wesly menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, karena olahraga bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Olahraga merupakan sarana untuk membangun karakter, kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah, khususnya bagi generasi muda.

Melalui kejuaraan ini, Wesly berharap lahir bibit-bibit muda sepak bola Kota Pematangsiantar yang memiliki kemampuan, mental bertanding, dan karakter yang kuat.

"Saya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan minatnya secara positif, sekaligus menjauhkan generasi muda dari berbagai kegiatan yang dapat merugikan masa depan mereka," sebut Wesly.

Kepada seluruh pemain, Wesly berpesan untuk bertanding dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, mematuhi keputusan wasit, dan menunjukkan prestasi dapat diraih dengan kerja keras dan disiplin. Menang atau kalah, merupakan bagian dari pertandingan. Yang terpenting, memberikan kemampuan terbaik, menjaga persaudaraan, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman untuk berkembang menjadi pribadi dan atlet yang lebih baik.

"Semoga kerja sama dan dukungan yang diberikan dapat terus kita tingkatkan demi kemajuan olahraga, khususnya sepak bola di Kota Pematangsiantar. Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Junjung tinggi sportivitas, raih prestasi, dan tetap jaga persaudaraan," pesan Wesly.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat olahraga bagi kalangan pelajar, menempa karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, sportivitas, meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturahmi para pelajar melalui kegiatan olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Kejuaraan dilaksanakan Senin hingga Jumat selama 16 hari pertemuan, berlokasi di Lapangan Farel Pasaribu Kota Pematangsiantar, dengan jumlah peserta 16 tim dari SMA/Sederajat di Kota Pematangsiantar.

Untuk hadiah berupa uang pembinaan, lanjut Hamzah, juara I Rp15 juta, juara II Rp12,5 juta, juara III Rp10 juta, juara IV Rp7,5 juta, pencetak gol terbanyak Rp2 juta, pemain terbaik Rp2 juta. Ditambah piala bergilir, piala tetap, piala pemain terbaik, piala pencetak gol terbanyak, plus sertifikat.

Pertandingan pembuka antara SMA Budi Mulia vs MAN Pematangsiantar.

Turut hadir, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti SE MIP, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar, mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Ketua KONI Kota Pematangsiantar Riau Alexander Siahaan, pengurus Askot PSSI Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, mewakili Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Uli, dan para rsupporter. (LP)

Respon Cepat Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, 2 Pengedar Diamanakan Barak Dibakar

darma — Tue, 22 Sep 2026 12:36:00 +0700+0700

Labuhanbatu |sumut24.co

Tim gabungan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Inteldim 0209/Labuhanbatu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan perkebunan sawit, Jalan By Pass H. Adam Malik, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu.

Penindakan tersebut berlangsung pada Senin, 21 September 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/324/IX/RES.4.2/2026/Satresnarkoba.

Informasi awal yang menjadi dasar penindakan berasal dari laporan masyarakat yang beredar melalui media sosial Facebook. Dalam laporan tersebut, warga menyebut adanya seseorang yang disebut dengan nama alias "Hendra Ayam" yang diduga menguasai lokasi tersebut.

Namun, informasi mengenai dugaan keterlibatan maupun adanya dugaan setoran kepada pihak tertentu masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Tim Gabungan Bergerak Penindakan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardianto, S.H., M.H., bersama Kepala BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara Muhammad Hendro, S.KM., M.Kes., KBO Satresnarkoba IPTU Ropensus Manik, S.H., M.H., serta Danpok Inteldim 0209/Labuhanbatu Serma Syamsul Bahrum Ritonga.

Tim turut melibatkan unsur lingkungan setempat dan perwakilan warga dalam kegiatan tersebut

Petugas kemudian menyisir kawasan perkebunan sawit yang berdasarkan laporan masyarakat diduga menjadi lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Dua Orang Diamankan Dalam kegiatan tersebut, salah seorang yang diamankan yakni Zolhamdani alias Zul (47), warga Dusun Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu.

Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni:

Satu bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,51 gram, Satu plastik klip besar berisi sejumlah plastik klip kecil kosong, satu unit timbangan elektrik, satu alat yang diduga digunakan untuk mengambil atau memindahkan narkotika.

Selain Zul, petugas juga mengamankan Zainal Aswari alias Zainal (35), warga Lobusona, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, Zul disebut mengakui barang yang diduga sabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari seseorang berinisial "P". Keterangan tersebut masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut.

Gubuk Diduga Lokasi Transaksi Dibongkar

Dalam kegiatan tersebut, sebuah gubuk yang berdasarkan informasi masyarakat diduga digunakan sebagai tempat transaksi maupun aktivitas penyalahgunaan narkotika turut ditindak. Lokasi tersebut dibersihkan dan dibakar oleh petugas.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah lokasi kembali digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Sementara itu, terhadap informasi mengenai sosok yang disebut "Hendra Ayam" serta seseorang berinisial "P", petugas masih melakukan penyelidikan dan pengembangan.

Polisi Tegaskan Tidak Ada Tempat bagi Peredaran Narkotika

Penindakan ini menunjukkan bahwa laporan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi aparat untuk mengungkap dugaan peredaran narkotika di tengah masyarakat.

Meski demikian, setiap informasi maupun tuduhan mengenai keterlibatan seseorang tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Labuhanbatu bersama jajaran Satresnarkoba juga terus mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya.

Masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan sendiri, melainkan menyerahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang.

Saat ini, kedua orang yang diamankan beserta barang bukti telah dibawa untuk menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.(W02)

Dekatkan Akses Layanan Digital Hingga Pelosok, PLN Kampanyekan Aplikasi PLN Mobile di Desa Kuta Gugung

admin — Tue, 22 Sep 2026 12:25:00 +0700+0700

sumut24.co -KARO, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus mengakselerasi transformasi digital dengan memasifkan sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi PLN Mobile hingga ke daerah pedesaan. Di sela-sela pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN menggelar kampanye kelistrikan digital bagi masyarakat Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Rabu (16/9/2026).

Melalui kegiatan ini, PLN hadir mengedukasi warga mengenai kemudahan akses kelistrikan dalam satu genggaman. PLN Mobile dirancang sebagai solusi one-stop services yang terintegrasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari pembelian token listrik, pembayaran tagihan bulanan, pengajuan pasang baru dan tambah daya, hingga kemudahan pelaporan pengaduan dan gangguan listrik secara real-time.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur pendukung seperti Auto Dispatch yang mempercepat penanganan gangguan oleh petugas lapangan, fitur pemantauan status perbaikan secara transparan, hingga integrasi layanan Marketplace dan transaksi pemeliharaan instalasi listrik (Listriku).

Kepala Desa Kuta Gugung, Terkelin Sembiring, menyambut positif inisiatif PLN yang tidak hanya membekali warga dengan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga memberikan edukasi digital yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

"Kami sangat mengapresiasi kepekaan PLN. Kehadiran sosialisasi PLN Mobile ini sangat membantu warga Kuta Gugung. Dulu, warga kami sering kali harus menempuh jarak cukup jauh atau keluar desa hanya untuk membeli token atau melaporkan gangguan. Kini, dengan adanya aplikasi PLN Mobile di ponsel masing-masing, segala urusan kelistrikan jadi jauh lebih praktis, cepat, dan transparan," ujar Terkelin.

Manfaat nyata dari penggunaan PLN Mobile turut dirasakan langsung oleh warga lokal. Mariani br. Ginting, salah satu peserta kegiatan dan warga Desa Kuta Gugung, menyampaikan testimoninya usai dipandu mengunduh dan mencoba langsung fitur aplikasi tersebut.

"Tadi saya diajari langsung oleh tim PLN cara pakai aplikasinya. Ternyata gampang sekali, tinggal ketik di HP. Biasanya kalau token habis malam-malam bingung mau beli ke mana, sekarang bisa langsung beli sendiri dari HP di rumah. Kalau ada lampu padam juga bisa langsung lapor dan kita bisa lihat posisi petugasnya sudah sampai mana. Sangat membantu sekali buat kami di desa," ungkap Mariani.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Selasa (22/9/2026) menegaskan bahwa kampanye PLN Mobile ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan serta mendukung inklusi digital hingga ke pelosok negeri.

"PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pelanggan tanpa terkecuali. Aplikasi PLN Mobile hadir sebagai wujud nyata transformasi digital PLN dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, akurat, dan transparan. Kami berharap masyarakat Desa Kuta Gugung dapat memanfaatkan PLN Mobile secara maksimal untuk mempermudah berbagai aktivitas dan kebutuhan kelistrikan sehari-hari," tutur Rizki.

PLN mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi PLN Mobile yang telah tersedia secara gratis di Google Play Store maupun Apple App Store guna menikmati pengalaman layanan kelistrikan terbaik dalam satu genggaman. (C04)

Tender Proyek PUTR Tanjungbalai Disorot, Sekretaris Dinas: Bagaimana Mungkin Menang Kalau Kantor Saja Tak Punya?

admin — Tue, 22 Sep 2026 12:20:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Proses tender sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai kembali menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (21/9/2026).

Sorotan mencuat setelah terungkap adanya perusahaan yang sempat dinyatakan sebagai calon pemenang, namun kemudian prosesnya dipersoalkan karena penyedia disebut tidak dapat membuktikan keberadaan kantor sebagaimana dipersyaratkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena status sebagai pemenang tender pada akhirnya tidak berlanjut ke tahap penandatanganan kontrak.

Sekretaris Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Tengku David, saat ditemui di halaman Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, Senin (21/9/26) membenarkan adanya persoalan tersebut.

"Bagaimana mungkin diterima sebagai pemenang sementara kantor pun mereka tidak punya," kata Tengku David sesuai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang gagal dalam proses tender tersebut belum sampai pada tahap penandatanganan kontrak..

"CV yang gagal tender itu belum ada penandatanganan kontrak," katanya.

DPRD Pertanyakan Proses Pengadaan
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan DPRD bersama Dinas PUTR terkait sejumlah paket pekerjaan yang proses pengadaannya belum berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Damayanti Lingga, menjelaskan bahwa untuk salah satu paket Jalan Utama Pulau Simardan dilakukan tender ulang setelah penyedia tidak dapat membuktikan keberadaan kantor sebagaimana dipersyaratkan.

Sementara terkait pembangunan Puskesmas Teluk Nibung, Damayanti menyebut prosesnya dilakukan evaluasi ulang setelah adanya sanggahan dari penyedia.

Pada evaluasi awal, penyedia sempat digugurkan karena terdapat kekurangan dokumen dukungan. Namun, penyedia kemudian mengajukan sanggahan.

"Dukungan ada, itu makanya dievaluasi ulang," ujar Damayanti.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan terhadap sejumlah paket masih menghadapi dinamika sebelum masuk ke tahap kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.

Belum Ada Kontrak, Proyek Belum Bisa Dikerjakan

Penjelasan mengenai belum adanya penandatanganan kontrak menjadi penting dalam melihat status pekerjaan.

Sebab, perusahaan yang proses tendernya dinyatakan gagal belum dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak.

Dalam rapat Banggar, DPRD juga mempertanyakan sejumlah pekerjaan yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD, namun realisasi fisiknya belum terlihat.

Kondisi tersebut mencakup pekerjaan jalan, pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas umum, serta sejumlah kegiatan lainnya di lingkungan Dinas PUTR.

DPRD meminta agar proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, sehingga anggaran yang telah disediakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sorotan terhadap proses tender tersebut juga memperlihatkan pentingnya verifikasi terhadap persyaratan penyedia sebelum sebuah perusahaan ditetapkan sebagai pemenang.

Apalagi, ketika sebuah paket telah dianggarkan tetapi proses pengadaannya harus kembali diulang, maka waktu pelaksanaan pekerjaan ikut menjadi perhatian.

Rapat Banggar DPRD Kota Tanjungbalai selanjutnya menjadi forum untuk meminta penjelasan pemerintah daerah terkait progres, kendala, serta kepastian pelaksanaan sejumlah proyek yang telah dialokasikan dalam APBD.
(eko)

Galodo Terjang Arosuka, H. Candra dan Pimpinan DPRD Turun ke Tengah Warga.

admin — Tue, 22 Sep 2026 10:02:00 +0700+0700

Kabuten Solok : Sumut24.24.co

Senin malam, 21 September 2026, sekitar pukul 19.45 WIB.Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Sumatera Barat.

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok sejak sore menyebabkan debit sejumlah aliran sungai meningkat. Dari laporan awal yang diterima, longsoran pada kawasan hulu Sungai Batang Laso membawa material pasir, batu, lumpur dan air hingga menerjang kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.

Material banjir kemudian meluas ke sejumlah fasilitas pemerintahan dan badan Jalan Raya Solok–Padang.

Akses Solok–Padang di kawasan Arosuka bahkan sempat terputus karena tertutup material banjir bandang. Aparat lalu lintas mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri melewati kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang.

Namun di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih itu, perhatian tidak hanya tertuju kepada kerusakan bangunan dan lumpur yang memenuhi jalan.

Ada manusia yang harus diselamatkan.
Ada keluarga yang harus ditenangkan.
Dan ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah di saat mereka sedang menghadapi ketakutan.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., turun langsung ke lokasi bersama pimpinan DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir dan Armen Pelani, untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

Mereka bukan sekadar untuk melihat kondisi dari kejauhan. Mereka berada di tengah masyarakat, menyaksikan langsung situasi yang terjadi setelah galodo menerjang kawasan Arosuka.

Disampaikan H. Candra, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keselamatan masyarakat.

Dan menyampaikan pesan Bupati Solok Jon Firman Pandu agar masyarakat tetap tenang, tidak panik, namun meningkatkan kewaspadaan dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila berada di kawasan yang masih berisiko.

"Jangan panik, tetapi tetap waspada. Kalau kondisi tempat tinggal tidak memungkinkan, silakan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Keselamatan masyarakat adalah yang paling utama," demikian pesan yang disampaikan H. Candra kepada masyarakat.

Di tengah lumpur, material longsoran dan kepanikan warga, H. Candra menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menghadapi bencana ini seorang diri.

"Kita Pemerintah Kabupaten Solok akan selalu ada bersama masyarakat. Mari kita saling berkolaborasi dan bergotong royong dalam menghadapi cobaan ini," ujarnya.

IDa juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan, organisasi masyarakat, aparat keamanan, petugas kebencanaan dan berbagai unsur yang langsung turun ke lokasi pada malam kejadian.

Dikatakannya, dalam keadaan seperti ini, kekuatan pemerintah tidak cukup jika hanya mengandalkan aparatur. Dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

Karena bencana tidak mengenal jabatan.
Tidak mengenal perbedaan.
Dan tidak mengenal batas antara pemerintah dan rakyat.
Berdasarkan laporan awal yang Anda sampaikan, sejumlah warga mengalami luka akibat terjangan galodo.

Tiga orang dilaporkan mengalami luka ringan, yakni Muslihat (54), Anggiat Sirait (66), dan Yurnalis (45). Sementara Muhammad Nur Zen (56) dilaporkan mengalami luka berat berupa fraktur pada alat gerak bawah dan kemudian dirujuk ke Semen Padang Hospital di Kota Padang.

Berdasarkan informasi dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok menyampaikan Masheri Yanda Boy, S.H., terdapat informasi mengenai satu orang yang belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian serta penanganan oleh tim terkait.

Informasi mengenai korban hilang ini masih merupakan laporan awal dan proses pencarian masih berlangsung, sehingga perkembangan selanjutnya tetap menunggu keterangan resmi dari tim pencarian dan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kantor SAR Padang juga telah mengirim personel ke Solok untuk melakukan penanganan awal dan evakuasi apabila diperlukan.

Galodo tidak hanya menerjang permukiman masyarakat.
Sejumlah fasilitas pemerintahan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Solok juga terdampak material banjir.

Laporan awal mencatat Kantor Dinas PUPR dan Dinas DPMN mengalami timbunan material, sementara sejumlah kantor lain seperti DPRD, Bapenda, Bapelitbang, Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan BKPSDM juga terdampak.

ANTARA melaporkan bahwa sejumlah kantor pemerintahan, termasuk PUPR, Dinas Kesehatan, BKD, DPMN, Bapelitbang dan kawasan DPRD terdampak banjir bandang.

Selain bangunan pemerintah, kendaraan dinas maupun kendaraan masyarakat juga dilaporkan terdampak.

Sementara itu, sekitar 100 rumah warga diperkirakan terdampak material banjir bandang, meskipun data tersebut masih dalam proses pendataan BPBD Kabupaten Solok.

Di tengah kondisi tersebut, H. Candra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok bersama Bupati Jon Firman Pandu akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanggulangan bencana sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti akibat kerusakan sejumlah fasilitas pemerintahan.

Sebab, di satu sisi pemerintah harus membersihkan lumpur dan memperbaiki fasilitas yang terdampak.

Namun di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan administrasi, kesehatan, pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Bencana boleh mengganggu aktivitas pemerintahan, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap diupayakan berjalan.

Malam itu Arosuka memberikan pelajaran yang tidak sederhana.
Gedung dapat dibersihkan.
Jalan dapat kembali dibuka.
Kantor dapat diperbaiki.
Kendaraan dapat diganti.
Tetapi nyawa manusia tidak dapat dikembalikan.

Karena itu, di tengah kondisi yang masih penuh ketidakpastian, pesan yang paling penting adalah agar masyarakat tidak panik, menjauhi lokasi yang berpotensi terjadi banjir susulan maupun longsor, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Pemerintah, DPRD, aparat keamanan, relawan, organisasi masyarakat dan warga kini dihadapkan pada pekerjaan yang sama: memastikan masyarakat selamat dan kemudian bersama-sama memulihkan Arosuka.

Galodo telah meninggalkan lumpur di jalan-jalan Arosuka.
Tetapi jangan sampai ia meninggalkan luka yang lebih dalam karena kita kehilangan rasa kemanusiaan.
Dalam keadaan seperti ini, pemerintah membutuhkan masyarakat.
Masyarakat membutuhkan pemerintah.
Dan keduanya membutuhkan satu sama lain.

Karena pada akhirnya, ketika bencana datang, yang menyelamatkan kita bukanlah jabatan, bukan pula sekadar kekuatan sebuah institusi. Melainkan kepedulian, kebersamaan dan kesediaan untuk bergotong royong.(YOSE)

Galodo Terjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

admin — Tue, 22 Sep 2026 08:59:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Hujan deras Senen Malam 21 September 2026 mengguyur kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, Sumatera Barat yang memicu luapan air bercampur material lumpur, batu dan kayu hingga menggenangi sejumlah kawasan perkantoran dan membuat akses jalan di sekitar lokasi lumpuh.

Sejumlah fasilitas pemerintahan dilaporkan terdampak, termasuk kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Material banjir juga menutup badan jalan sehingga akses Solok–Padang sempat tidak dapat dilalui. Tim gabungan dikerahkan untuk melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., meminta masyarakat agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang cukup lebat sejak sore harus menjadi perhatian bersama karena potensi bencana susulan masih dapat terjadi.

Jangan panik, tetapi kita harus tetap waspada. Keselamatan masyarakat adalah yang paling utama, pesan H. Candra kepada warga. H. Candra juga membuka Rumah Dinas Wakil Bupati Solok bagi masyarakat yang membutuhkan tempat untuk mengungsi.

Dikatakannya H. Candra, rumah dinas bukan sekadar tempat tinggal seorang pejabat. Dalam situasi bencana seperti ini, rumah tersebut harus dapat menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ini rumah rakyat," demikian pesan yang disampaikan H. Candra ketika membuka rumah dinasnya untuk warga terdampak.

Di musala rumah dinas, H. Candra kemudian berdialog langsung dengan masyarakat yang terdampak. Suasana penuh keprihatinan terasa ketika warga menyampaikan kondisi yang mereka alami setelah banjir bandang menerjang kawasan Arosuka.

Kepada masyarakat, H. Candra mengajak warga untuk bersabar dan tabah menghadapi musibah tersebut.

Ia mengingatkan bahwa bencana yang menimpa sebagian masyarakat pada hakikatnya merupakan penderitaan bersama.

"Sabarlah dan tabahlah menerima ujian ini dari Allah SWT. Derita warga adalah derita kita bersama. Mari kita saling bahu-membahu dan membantu satu sama lain," pesan H. Candra.

Menurutnya, dalam keadaan darurat, perbedaan status maupun jabatan tidak seharusnya menjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh unsur bersama-sama memastikan keselamatan warga.

"Jangan sampai ada korban jiwa. Nyawa manusia jauh lebih penting dari segala-galanya," tegasnya.

Sikap tersebut juga sejalan dengan kondisi di lapangan yang masih membutuhkan kewaspadaan. BPBD dan unsur terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak banjir bandang, sementara masyarakat di kawasan terdampak diminta menghindari lokasi yang berbahaya dan mengikuti informasi resmi pemerintah maupun petugas di lapangan.

Bencana malam itu kembali mengingatkan bahwa ketika alam sedang menunjukkan kekuatannya, yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan ketenangan, kewaspadaan dan solidaritas.

Di tengah lumpur yang menutup jalan dan kepanikan yang menyelimuti warga, satu hal menjadi pesan penting dari Arosuka malam itu: keselamatan manusia harus ditempatkan di atas segala kepentingan.

Dan ketika rumah seorang pejabat dibuka untuk masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pesan yang hendak disampaikan sederhana bahwa dalam menghadapi bencana, pemerintah dan rakyat harus berdiri di tempat yang sama: bersama-sama menghadapi musibah.(YOSE)

Sumut Bawa Pulang Perak dari Kejurnas Bridge ke-60 Mamuju, Novan Efendy Siregar: Alhamdulillah

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Mamuju | Sumut24.co

Kontingen Sumatera Utara (Sumut) berhasil membawa pulang medali dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bridge ke-60 Tahun 2026 yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dari tiga nomor pertandingan yang diikuti, Sumut berhasil mengamankan medali perak pada nomor Pasangan Junior melalui pasangan Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq.

Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting bagi kontingen Sumut dalam kejuaraan bridge tingkat nasional tersebut. Persaingan di nomor pasangan junior berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua GABSI Sumut, Novan Efendy Siregar, menyampaikan rasa syukur atas hasil yang berhasil diraih para atlet Sumatera Utara.

Menurut Novan, torehan medali tersebut menjadi bukti bahwa atlet bridge Sumut mampu bersaing di level nasional.

"Alhamdulillah, Sumut meraih perak dari tiga nomor pertandingan yang diikuti di Kejurnas Mamuju ini," ujar Novan.

Selain medali perak dari nomor Pasangan Junior, kontingen Sumut juga mencatat prestasi lain dalam Special Event Piala Ketua Umum PB GABSI Terpilih Komjen Pol (P) Verdianto Iskandar.

Pada special event tersebut, pasangan Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma berhasil meraih predikat Pasangan Campuran Terbaik.

Prestasi tersebut sekaligus menambah catatan positif perjalanan kontingen Sumut selama mengikuti rangkaian Kejurnas Bridge ke-60 Tahun 2026 di Mamuju.

Novan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik untuk membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Ia menilai hasil yang diraih para atlet tidak terlepas dari kerja keras, persiapan, serta dukungan berbagai pihak terhadap pembinaan olahraga bridge di Sumatera Utara.

"Terima kasih atas doa dan dukungan dari KONI Sumut," kata Novan.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan para atlet Sumut saat berlaga di kejuaraan nasional.

Hasil Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi atlet-atlet Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi pada kompetisi berikutnya.

Capaian medali perak Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq serta predikat Pasangan Campuran Terbaik yang diraih Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma menjadi bagian dari catatan perkembangan olahraga bridge Sumut di kancah nasional.zal

KUPA-PPAS Disepakati, Bupati Saipullah Instruksikan OPD Kawal Perubahan APBD 2026

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:42:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Madina, Senin (21/9/2026).

Penandatanganan KUPA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Madina Tahun Anggaran 2026.

Bupati Madina Saipullah Nasution mengatakan, dokumen KUPA-PPAS menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan penganggaran daerah tetap sejalan dengan arah perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang muncul selama pelaksanaan APBD 2026. Penyesuaian tersebut mencakup kondisi fiskal daerah maupun kebutuhan pembangunan yang berkembang di tengah tahun anggaran.

"Seluruh kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Saipullah seusai penandatanganan.

Saipullah berharap kesepakatan KUPA-PPAS tidak berhenti sebatas dokumen administratif. Menurut dia, substansi yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.

Bupati juga menilai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

"Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama membangun Madina yang lebih baik ke depan," katanya.

Setelah kesepakatan tersebut, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati Saipullah selanjutnya meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina segera menindaklanjuti substansi yang telah dituangkan dalam dokumen KUPA-PPAS.

Ia menekankan agar setiap program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam Perubahan APBD benar-benar dilaksanakan sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap program kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Saipullah.zal

Jenazah Warga Padangsidimpuan Meninggal di Kamboja Belum Dipulangkan, Polres Bantu Koordinasi dengan KBRI

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:41:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kabar duka datang dari keluarga Mahmul Hartopan, warga Kota Padangsidimpuan yang diketahui bekerja di Poipet, Kamboja. Mahmul dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Poipet pada Kamis, 17 September 2026.

Hingga kini, pihak keluarga masih menunggu kepastian mengenai proses pemulangan jenazah ke Kota Padangsidimpuan. Keterbatasan biaya serta komunikasi dengan pihak terkait di Kamboja menjadi salah satu kendala yang dihadapi keluarga.

Informasi mengenai kondisi tersebut dihimpun Sat Intelkam Polres Padangsidimpuan pada Minggu, 20 September 2026. Petugas melakukan pengumpulan bahan keterangan dengan meminta penjelasan dari pihak keluarga almarhum.

Ayah kandung Mahmul, Ijon Tanjung, menjelaskan bahwa putranya berangkat ke Kamboja pada Oktober 2025 setelah sebelumnya mengurus paspor di Padang. Keberangkatan tersebut disebut atas ajakan seseorang bernama Wahyu yang diketahui warga Samora.

Menurut keluarga, keberangkatan Mahmul sebelumnya sempat dilarang. Namun, almarhum tetap berangkat dan tidak menjelaskan secara terbuka mengenai pekerjaan yang akan dijalaninya di Kamboja.

Selama berada di negara tersebut, keluarga mengetahui Mahmul bekerja di sebuah gedung dan menggunakan komputer. Informasi itu diketahui keluarga melalui komunikasi video call. Namun, hingga kini pihak keluarga belum mengetahui secara pasti jenis pekerjaan maupun perusahaan tempat almarhum bekerja.

Sebelum meninggal, Mahmul diketahui memiliki riwayat keluhan sesak napas sejak masih berada di Padangsidimpuan.

Keluhan tersebut kembali kambuh pada Agustus 2026 ketika berada di Kamboja. Saat itu, Mahmul sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit di Poipet dan kondisinya kemudian dilaporkan membaik.

Namun, pada Selasa, 15 September 2026, Mahmul kembali mengalami sesak napas. Keluarga telah menyarankan agar dirinya segera mendapatkan pengobatan, tetapi pada hari pertama dan berikutnya Mahmul disebut belum bersedia menjalani pemeriksaan.

Kondisinya kemudian memburuk pada Kamis, 17 September 2026. Mahmul akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Pihak keluarga masih sempat berkomunikasi dengannya melalui video call hingga sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, komunikasi terputus. Dalam komunikasi terakhir tersebut, Mahmul terlihat dalam kondisi tenang dan seperti sedang tertidur.

Sekitar pukul 16.00 WIB, keluarga tidak lagi mendapatkan respons. Dua jam kemudian, atau sekitar pukul 18.00 WIB, keluarga memperoleh kabar bahwa Mahmul telah meninggal dunia.

Keluarga juga sempat melihat kondisi almarhum melalui sambungan video call ketika berada di ruang jenazah.

*Jenazah Masih Menunggu Proses Pemulangan*

Setelah menerima kabar duka, keluarga kemudian berupaya mendapatkan informasi mengenai mekanisme pemulangan jenazah dari Kamboja ke Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan kepolisian setempat sebelum jenazah dapat dibawa dari Poipet menuju Phnom Penh untuk selanjutnya berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh atau pihak funeral home.

Perjalanan dari Poipet menuju Phnom Penh sendiri diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan jam.

Informasi terakhir yang diterima keluarga menyebutkan jenazah telah keluar dari rumah sakit dan berada di rumah duka atau funeral home. Namun, keluarga mengaku masih kesulitan memperoleh perkembangan terbaru mengenai tahapan penanganan dan pemulangan jenazah.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas turut menjadi persoalan. Keluarga berharap pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh dapat membantu memfasilitasi proses pemulangan jenazah Mahmul agar dapat dibawa kembali ke Padangsidimpuan dan dimakamkan di tanah kelahirannya.

*Polres Padangsidimpuan Bantu Koordinasi*

Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan, IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengumpulan informasi dari keluarga untuk mengetahui kronologi meninggalnya Mahmul serta perkembangan proses pemulangan jenazah.

Menurut Eko, perhatian utama saat ini adalah memastikan komunikasi dan koordinasi antara keluarga, pemerintah daerah, KBRI Phnom Penh, serta pihak terkait di Kamboja dapat berjalan dengan baik.

"Kami melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mengetahui kronologi kejadian dan perkembangan penanganan jenazah. Polres Padangsidimpuan juga terus memantau komunikasi keluarga dengan pihak terkait, termasuk KBRI Phnom Penh, agar proses pemulangan jenazah dapat memperoleh kepastian," ujar IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan.

Ia menjelaskan, Kapolres Padangsidimpuan juga telah menghubungi pihak keluarga sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya membantu komunikasi dalam proses pemulangan jenazah.

"Yang paling penting saat ini adalah adanya koordinasi yang jelas dan informasi yang dapat dipastikan kepada keluarga. Kami akan terus memantau perkembangan sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," lanjutnya.

Pihak keluarga sendiri telah menghubungi KBRI Phnom Penh untuk meminta informasi dan bantuan mengenai proses pemulangan Mahmul.

Sementara itu, unsur pemerintah daerah, termasuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan, disebut telah mendatangi dan berkomunikasi dengan keluarga. Namun, hingga saat ini keluarga masih menunggu kepastian lanjutan mengenai mekanisme serta waktu pemulangan jenazah.

Keluarga juga telah melaksanakan salat gaib untuk Mahmul di Masjid Raya Lama pada Jumat, 18 September 2026. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengajian pada malam harinya.

Keluarga menyampaikan bahwa mereka menerima meninggalnya Mahmul sebagai sebuah musibah. Dari informasi yang diterima keluarga, tidak ditemukan dugaan tanda-tanda kekerasan pada almarhum.

Keluarga berharap seluruh pihak terkait dapat membantu mempercepat proses administrasi dan koordinasi sehingga jenazah Mahmul Hartopan dapat segera dipulangkan ke Kota Padangsidimpuan.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, dukungan pemerintah dan koordinasi dengan KBRI Phnom Penh menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Polres Padangsidimpuan melalui Sat Intelkam juga terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk komunikasi antara keluarga dengan pihak terkait di Kamboja.zal

Ratusan Ikan Jurung Bergelimpangan di Tambangan Jae, Bupati Madina Saipullah Akan Siapkan Bendung

admin — Tue, 22 Sep 2026 00:40:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kematian ratusan ikan jurung di Lubuk Larangan Anak Yatim, Desa Tambangan Jae, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Madina.

Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, turun langsung meninjau kondisi lubuk larangan tersebut pada Minggu, 20 September 2026. Peninjauan dilakukan setelah muncul laporan mengenai kematian ikan secara massal yang terjadi sejak Rabu pekan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, sedikitnya 700 ekor ikan jurung ditemukan mati. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan menurunnya debit air di aliran sungai yang menjadi habitat ikan di kawasan lubuk larangan.

Saipullah mengatakan, Pemkab Madina menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya adalah rencana pembangunan bendung atau bronjong untuk membantu menjaga ketersediaan air di kawasan lubuk larangan.

"Ke depan, Pemkab Madina berencana melakukan upaya penanganan jangka menengah dengan membuat bronjong atau bendung agar debit air di lokasi lubuk larangan lebih banyak dan ekosistem kembali normal," ujar Saipullah saat berada di Tambangan Jae.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka menengah, khususnya jika berkurangnya debit air memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi habitat ikan terganggu.

Namun, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian ikan.

Untuk memastikan penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut, Dinas Perikanan Madina akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil sampel air dan ikan dari lokasi.

Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kondisi air dan faktor yang kemungkinan menyebabkan ikan mengalami kematian secara massal.

Saipullah menjelaskan, hasil pengamatan sementara di lapangan menunjukkan terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu diteliti.

Salah satunya adalah penurunan debit air. Kondisi sungai yang semakin dangkal dinilai dapat memengaruhi habitat ikan, termasuk ketersediaan sumber makanan alami.

"Kondisi sungai yang dangkal dikhawatirkan mengganggu kehidupan ikan dan pertumbuhan lumut yang tidak normal. Lumut merupakan salah satu pakan alamiah ikan," jelasnya.

Selain persoalan debit air, pemerintah juga menemukan adanya sejumlah saluran pembuangan yang mengarah langsung ke sungai.

Saluran tersebut berasal dari lingkungan permukiman dan musala. Pemerintah akan mendalami kemungkinan pengaruh aliran limbah tersebut terhadap kualitas air di kawasan Lubuk Larangan Anak Yatim.

"Faktor ini juga akan kami dalami," kata Saipullah.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, Dinas Perikanan Madina telah melakukan langkah penanganan awal di lokasi.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah pemberian obat untuk membantu mencegah bertambahnya jumlah ikan yang mati.

Pemerintah daerah juga akan memantau kondisi air dan ikan di kawasan tersebut secara berkala untuk melihat perkembangan situasi di lapangan.

Saipullah menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan kondisi faktual di lokasi.

Kedatangan Bupati Madina ke Lubuk Larangan Anak Yatim juga berawal dari informasi yang disampaikan sejumlah wartawan mengenai kematian ikan secara massal.

Setelah menerima laporan tersebut, Saipullah langsung menuju Tambangan Jae setelah menyelesaikan agenda dinas dari luar daerah.

"Begitu dapat laporan dari wartawan, saya langsung ke sini bersama OPD, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kami ingin mengetahui penyebab pasti kematian ikan-ikan ini," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah bersama unsur kecamatan, pemerintahan desa, organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat melihat langsung kondisi lubuk larangan.

Persoalan kematian ikan di Lubuk Larangan Anak Yatim tidak hanya menyangkut lingkungan dan keberlangsungan ekosistem sungai.

Keberadaan lubuk larangan tersebut juga memiliki nilai sosial bagi masyarakat setempat. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan lubuk larangan diperuntukkan bagi anak yatim di desa tersebut.

Karena itu, Saipullah memastikan Pemkab Madina akan memperhatikan dampak ekonomi yang mungkin muncul akibat berkurangnya ikan di lubuk larangan.

Ia menyebut Dinas Sosial bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Madina akan disiapkan untuk memberikan bantuan apabila kondisi tersebut berdampak terhadap berkurangnya pendapatan yang selama ini diterima anak yatim.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan sementara bagi penerima manfaat selama pemerintah melakukan penanganan terhadap kondisi lubuk larangan.

Saipullah berharap pemeriksaan terhadap sampel air dan ikan dapat segera memberikan gambaran mengenai penyebab utama kematian ikan jurung.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan langkah berikutnya, baik dari sisi lingkungan, infrastruktur maupun pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kualitas air sungai.

Ia juga menilai Lubuk Larangan Anak Yatim memiliki nilai penting bagi masyarakat Tambangan Jae. Selain menjadi bagian dari tradisi masyarakat Mandailing, kawasan tersebut juga telah berkembang sebagai salah satu lokasi wisata.

"Lubuk larangan ini adalah kekayaan budaya Mandailing di kawasan Tambangan yang telah menjadi tempat wisata. Kami harap kondisi ini bisa teratasi dan lubuk larangan bisa kembali normal," kata Saipullah.

Pemkab Madina kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sembari menjalankan langkah penanganan sementara. Rencana pembangunan bendung atau bronjong menjadi salah satu opsi yang akan dikaji untuk menjaga debit air dan membantu memulihkan kondisi ekosistem di kawasan lubuk larangan tersebut.zal