Kapolda Sumut Perkuat Sinergi dengan WALUBI, Jaga Kerukunan dan Persatuan Bangsa

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:59:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatera Utara, Meriyawaty Amelia Prasetio, di Vihara Sinar Buddha (BLIA), Kompleks CBD, Jalan Antariksa, Medan Polonia, Kota Medan, Rabu (21/10/2026) sore.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.30 WIB tersebut merupakan upaya mempererat hubungan antara Polda Sumut dengan tokoh agama serta memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Sumut hadir didampingi Dirintelkam, Dirbinmas, Kabid Propam, Kabid Humas Polda Sumut, dan Kapolrestabes Medan. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua WALUBI Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio bersama perwakilan Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

Dalam sambutannya, Meriyawaty Amelia Prasetio menyampaikan bahwa WALUBI Sumut bersama 12 majelis dan ratusan vihara siap bersinergi dengan Polda Sumut dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, serta memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

Ia juga berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari komunikasi dan kerja sama yang semakin erat antara Polda Sumut dengan keluarga besar umat Buddha di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para tokoh agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecah belah persatuan berdasarkan perbedaan agama, suku, maupun ras.

"Jangan mau kita diprovokasi, diobok-obok, dan diadu domba antaragama, suku, maupun ras. Peran WALUBI sangat besar dan mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," pesan Kapolda Sumut.

Selain itu, Kapolda juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta kejahatan jalanan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jadikan profesi sebagai ladang ibadah. Jangan persulit urusan orang lain. Yakinlah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Tuhan," ujarnya.

Kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut ditutup dengan penyerahan plakat serta foto bersama sebagai simbol terjalinnya hubungan baik dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Utara.(W05)

Foto:

Kapolresta Deli Serdang Jalin Silaturahmi dengan Kajari, Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:56:00 +0700+0700

Deliserdang- -Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang melaksanakan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Rabu (21/10/2026) pagi

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergitas antara Polresta Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Kedatangan Kapolresta Deli Serdang beserta rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, S.H., M.H., bersama Kasi Intel Kejari Deli Serdang, Roby Syahputra, S.H., M.H.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang turut didampingi para PJU Polresta Deli Serdang.

Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang telah terjalin antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Melalui sinergitas yang solid antarlembaga penegak hukum, diharapkan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, sekaligus mendukung terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa sinergitas dan koordinasi yang baik antara Polri dan Kejaksaan merupakan faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Melalui silaturahmi ini, kita berharap hubungan kerja sama dan koordinasi antara Polresta Deli Serdang dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang semakin solid. Sinergitas antarlembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Deli Serdang," ungkap Kapolresta.

MENJAWAB SPANDUK DENGAN KERJA NEGARA

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:52:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

SATU FOTO, PERTANYAAN TENTANG PEMBANGUNAN

Sekilas, foto Bundaran Hotel Indonesia itu seperti menyimpan percakapan yang tidak disengaja. Greenpeace membentangkan spanduk kuning pada Monumen Selamat Datang: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Di belakangnya, nama Sinar Mas terpasang pada sebuah gedung. Sebuah bus melintas di bawah, membawa pertanyaan lain: "Siap Hidup Lebih Nyaman?"

Protes, nama besar korporasi, dan tawaran kenyamanan masuk dalam satu bingkai. Foto itu membuat kita berhenti sejenak: ketika pembangunan menjanjikan hidup lebih baik, mengapa sebagian warga masih harus mencemaskan udara yang mereka hirup?

Nama Sinar Mas dalam foto tentu tidak bisa dijadikan dasar menuduh keterlibatan dalam kebakaran. Tuduhan memerlukan bukti. Meski begitu, foto tersebut mengingatkan bahwa urusan lingkungan juga menyangkut cara perusahaan mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawabnya.

MENDENGAR KRITIK, MENJAWAB KECEMASAN

Sikap pemerintah menghormati aksi Greenpeace merupakan awal yang baik. Dalam pernyataan Bakom RI yang menyertai foto itu, Syahganda Nainggolan menyebut kekhawatiran tentang krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden.

Kesediaan menerima kritik perlu dijaga, terutama ketika pertanyaan warga disampaikan dengan nada yang tidak menyenangkan penguasa.

Warga yang memprotes belum tentu mengabaikan pekerjaan pemerintah. Bisa saja mereka belum merasakan hasilnya, atau belum memperoleh penjelasan yang menjawab kecemasannya.

Orangtua di daerah berasap ingin tahu apakah anaknya aman berangkat sekolah. Petani mencemaskan kebunnya. Petugas di lapangan membutuhkan peralatan dan kepastian dukungan.

Mendengar menjadi berarti ketika pemerintah memahami kebutuhan tersebut dan menindaklanjutinya.

DUKUNGAN PRESIDEN HARUS SAMPAI KE LAPANGAN

Menurut pernyataan Bakom tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.

Langkah ini patut didukung. Keterlibatan Presiden dapat mempercepat keputusan dan mengatasi kebuntuan antarlembaga. Tambahan anggaran pun memberi daerah ruang untuk menangani kebutuhan mendesak.

Tentu pekerjaan belum selesai saat anggaran diumumkan. Warga berhak mengetahui daerah penerima, peruntukan, dan perkembangannya.

Dana yang dialokasikan, disalurkan, dan dibelanjakan merupakan tahapan berbeda. Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat menilai kemajuan sekaligus memahami kendala pelaksanaannya.

HARGAI PETUGAS, CEGAH KEBAKARAN BERULANG

Kita perlu memberi tempat yang layak bagi pekerjaan petugas. Dalam pembaruan 31 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan operasi penanganan karhutla, disertai peringatan bahwa penurunan titik panas belum berarti ancaman berakhir.

Kehati-hatian ini patut dipertahankan. Angka yang membaik tidak selalu berarti warga sudah bebas dari asap.

Di lapangan, pemadaman menuntut tenaga, waktu, dan keberanian. Penghargaan kepada petugas seharusnya mendorong kita membenahi penyebab kebakaran berulang.

Jangan sampai mereka terus menghadapi bahaya yang sebenarnya bisa dikurangi melalui pengawasan lahan, kesiapan sarana, dan keputusan yang lebih cepat.

TOBAT EKOLOGIS SETELAH API PADAM

Laporan Sintesis IPCC 2023 mengingatkan pentingnya menghubungkan penanganan perubahan iklim dengan pembangunan, keadilan, dan tata kelola.

Bagi Indonesia, pesannya terasa dekat: penanganan karhutla perlu berlanjut setelah api padam. Ada lahan yang harus dipulihkan, penghidupan yang perlu dijaga, dan pengelolaan wilayah rawan yang mesti diperbaiki.

Itulah yang dalam tulisan sebelumnya saya sebut sebagai tobat ekologis: mengakui kerusakan, kemudian mengubah kebiasaan dan keputusan yang menyebabkannya.

Pemerintah memperbaiki pengawasan izin. Perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan. Masyarakat memperoleh dukungan untuk mengelola lahan secara aman.

Bagi petani kecil, larangan membakar perlu disertai pilihan yang terjangkau. Bagi perusahaan, pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari ongkos usaha.

Terlalu mahal bagi rakyat jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya pemadaman, pengobatan, dan pemulihan terus dibayar bersama.

KERJA SAMA YANG MEMBERI RUANG KEPADA WARGA

Chris Ansell dan Alison Gash, dalam kajian collaborative governance (2008), menempatkan dialog dan kepercayaan sebagai bagian penting kerja sama. Mereka juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya memengaruhi hasilnya.

Pelajaran ini berguna ketika pemerintah mempertemukan perusahaan, organisasi lingkungan, dan warga terdampak.

Pertemuan sulit menghasilkan perbaikan jika warga datang tanpa data, sementara pihak lain menguasai informasi dan keputusan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman serta menguji penjelasan.

Warga terdampak harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Greenpeace dapat menjalankan pengawasan tanpa kehilangan daya kritisnya. Pemerintah mendengar, memutuskan, lalu menjelaskan alasan keputusannya.

KETEGASAN HUKUM HARUS MENGIKUTI BUKTI

Dorongan memperberat sanksi bagi pembakar hutan perlu ditindaklanjuti secara cermat. Istilah "terorisme ekologi", sebagaimana disampaikan dalam materi Bakom, memperlihatkan beratnya ancaman yang hendak ditekankan.

Namun, istilah itu masih harus ditempatkan sebagai usulan. Penggunaannya dalam hukum memerlukan perumusan yang jelas dan dasar pembuktian yang kuat.

Ketegasan akan lebih dipercaya ketika pemeriksaan menjangkau pihak yang bertanggung jawab. Jika relevan dengan perkara, hubungan pengendalian perusahaan, pembiayaan, dan rantai pasok juga perlu ditelusuri.

Hubungan usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan. Besarnya perusahaan atau hubungan lintas negara pun tidak boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan.

KOMUNIKASI PEMERINTAH HARUS MEMBANTU WARGA

Bakom mempunyai pekerjaan penting di tengah semua itu. Warga membutuhkan informasi kualitas udara, layanan kesehatan, perkembangan penanganan, dan penggunaan bantuan.

Keluhan yang masuk perlu diteruskan kepada instansi berwenang, kemudian dipantau penyelesaiannya. Kekurangan sarana dan hambatan penanganan perlu dijelaskan agar segera mendapat perhatian.

Mengabarkan pekerjaan pemerintah akan lebih meyakinkan jika disertai kesediaan menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas.

Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dialami warga.

HASIL YANG DIRASAKAN MENJADI JAWABAN

Spanduk di Bundaran HI mengajukan pertanyaan keras. Pemerintah sudah menjawabnya dengan sikap terbuka, arahan penanganan, dan dukungan anggaran.

Jawaban berikutnya ditunggu di daerah: bantuan yang tiba, api yang terkendali, warga yang terlindungi, serta pelanggaran yang ditindak.

Kelak, ketika anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa mencemaskan asap, pertanyaan tentang kerja pemerintah akan mendapat jawaban yang paling mudah dipahami.

Jelang Musyawarah IKA UNHAM, Alumni Cium Dugaan Pengondisian Calon Titipan

admin — Wed, 21 Oct 2026 16:18:00 +0700+0700

MEDAN — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Hamzar (IKA UNHAM) yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026, polemik di kalangan alumni mulai memanas. Sejumlah alumni lintas fakultas mempertanyakan kesiapan panitia, keterbukaan agenda, hingga mekanisme pelaksanaan musyawarah yang dinilai belum transparan.

Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pengondisian musyawarah untuk membuka jalan bagi figur tertentu yang disebut-sebut sebagai calon titipan kelompok berkepentingan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Kritik mencuat setelah beredarnya tangkapan layar dokumen dan percakapan yang disebut berasal dari grup WhatsApp internal panitia pelaksana. Informasi mengenai persiapan kegiatan, agenda musyawarah, serta mekanisme undangan dipersoalkan karena dinilai belum terbuka bagi seluruh alumni.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah musyawarah IKA UNHAM benar-benar dipersiapkan sebagai forum demokratis untuk menyatukan alumni, atau justru berpotensi menjadi arena kepentingan segelintir pihak?

Mantan Ketua BEM Pertanyakan Transparansi Panitia

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, bersama Indra Nasution, turut menyuarakan kritik terhadap pola komunikasi dan persiapan musyawarah tersebut.

Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar yang semestinya dijunjung tinggi dalam pemilihan kepemimpinan organisasi alumni.

Musyawarah, menurut pandangan para pengkritik, tidak boleh hanya menjadi agenda formal yang pelaksanaannya dikendalikan oleh kelompok terbatas tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi alumni.

"Langkah panitia yang tertutup ini jelas jauh dari semangat kebangkitan alumni UNHAM. Ada indikasi kuat upaya menutupi informasi penting dari para lulusan. Alumni bukan sekadar penonton, ini ada apa sebenarnya?" demikian kritik yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh, keterbukaan panitia menjadi ukuran apakah proses pembentukan kepemimpinan IKA UNHAM berjalan secara demokratis, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Pengondisian di Tengah Kisruh Internal Kampus

Kecurigaan sejumlah alumni semakin menguat karena agenda musyawarah tersebut digulirkan ketika tata kelola internal kampus, termasuk persoalan yang disebut berkaitan dengan yayasan dan civitas akademika, tengah menjadi sorotan.

Sejumlah alumni mempertanyakan urgensi percepatan musyawarah apabila kesiapan panitia, kejelasan agenda, dan keterlibatan perwakilan alumni belum dipastikan secara terbuka.

Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa proses musyawarah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meski demikian, dugaan adanya pengondisian maupun calon titipan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang terverifikasi. Karena itu, panitia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penyelenggaraan musyawarah, mekanisme pencalonan, hak suara, serta tata tertib yang akan digunakan.

Keterbukaan menjadi penting agar setiap alumni memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya proses demokrasi organisasi.

Alumni Desak Panitia Dievaluasi

Sejumlah alumni mendesak panitia pelaksana segera membuka ruang dialog dengan perwakilan alumni lintas fakultas. Mereka juga meminta seluruh informasi terkait agenda, persyaratan peserta, mekanisme pencalonan, dan tata tertib musyawarah diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

Mereka menilai pelaksanaan musyawarah tanpa komunikasi yang memadai berisiko memperlebar perpecahan di antara alumni dan merusak kepercayaan terhadap organisasi.

Apabila panitia dinilai tidak mampu menyelenggarakan musyawarah secara transparan dan inklusif, para alumni mendesak agar agenda tersebut ditinjau ulang, termasuk mempertimbangkan penundaan hingga seluruh persoalan mendasar diselesaikan.

Bahkan, muncul desakan agar kepanitiaan dievaluasi secara menyeluruh dan pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada generasi alumni yang lebih muda, apabila dinilai lebih mampu membangun proses yang terbuka dan partisipatif.

Bagi para pengkritik, persoalan utama bukan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan IKA UNHAM, melainkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung.

Sebab, kepemimpinan yang lahir dari proses tertutup dan dipenuhi kecurigaan berpotensi kehilangan legitimasi sejak awal.

Musyawarah IKA UNHAM seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan panggung perebutan pengaruh. Panitia perlu menjawab keraguan yang berkembang dengan fakta, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat diuji bersama.

Kini, menjelang 24 Oktober 2026, publik alumni menunggu penjelasan: apakah panitia bersedia membuka seluruh proses secara transparan, atau polemik ini justru semakin melebar dan mengancam persatuan alumni UNHAM?

Taufik Saleh Mengaku Diserang Ratusan Massa, Kaki Terluka dan Keluarga Terpaksa Tinggalkan Rumah

admin — Wed, 21 Oct 2026 14:09:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Peristiwa dugaan penyerangan dan pengosongan paksa rumah di Jalan Kemuning No. 27 A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Rabu (21/10/2026), menyisakan kisah pilu bagi Taufik Saleh dan keluarganya.

Taufik mengaku menjadi korban kekerasan saat berusaha mempertahankan rumah yang selama ini ditempatinya. Dalam peristiwa yang disebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, ia mengaku diserbu ratusan orang yang diduga merupakan massa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan disebut-sebut berkaitan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Akibat kejadian itu, Taufik mengalami luka pada telapak kaki yang menurut keterangannya disebabkan senjata tajam, serta sejumlah luka memar di tubuhnya. Kondisi luka pada kakinya terlihat diperban. Sementara itu, istri Taufik, Lina, dan anaknya, Lita, disebut masih menjalani perawatan di sebuah klinik di Medan.

*Taufik Pertanyakan Dasar Pengosongan Rumah*

Taufik menuturkan, dirinya menyayangkan kedatangan massa yang menurut pengakuannya melakukan pengosongan rumah secara paksa. Ia mengklaim orang-orang yang datang ke lokasi tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen kepemilikan yang menjadi dasar tindakan tersebut.

Ia mengatakan sempat berusaha mempertahankan tempat tinggalnya. Namun, situasi kemudian memanas hingga terjadi pergumulan. Taufik mengaku dikeroyok dan mengalami sejumlah luka memar di sekujur tubuh.

Taufik menilai, apabila terdapat persoalan mengenai status kepemilikan atau penguasaan rumah tersebut, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan kekerasan.

"Saya sangat menyayangkan penyerangan seperti ini. Kalau memang ada persoalan hukum terkait rumah yang saya tempati, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan menggunakan cara-cara premanisme yang justru menimbulkan korban," demikian inti keberatan Taufik atas peristiwa tersebut.

Menurutnya, setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah atau bangunan harus dapat menunjukkan bukti yang sah. Ia berharap persoalan tersebut ditangani secara terbuka dan objektif agar hak setiap pihak dapat diperiksa berdasarkan ketentuan hukum.

*Mengaku Kehilangan Barang dan Dokumen Pribadi*

Dampak peristiwa itu tidak hanya dirasakan dari luka fisik yang dialaminya. Taufik juga mengaku terpaksa meninggalkan rumah tanpa sempat membawa barang-barang miliknya.

Ia menyebut dompet beserta isinya, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen pribadi lainnya, turut hilang. Kondisi tersebut menambah kesulitan yang kini dihadapinya setelah dirinya dan keluarga harus meninggalkan tempat tinggal.

"Sekarang saya kehilangan segalanya. Saya terpaksa keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Dompet dan seluruh isinya, termasuk KTP dan dokumen lainnya, juga hilang," ungkap Taufik.

Ia berharap ada perhatian terhadap kondisi keluarganya, terutama terkait pemulihan kesehatan, keamanan, serta kepastian mengenai tempat tinggal yang ditinggalkan.

*Dugaan Bayaran Rp250 Ribu per Orang Perlu Diusut*

Dalam keterangannya, Taufik juga menyampaikan dugaan bahwa orang-orang yang datang ke lokasi menerima bayaran sebesar Rp250 ribu per orang.

Namun, informasi mengenai dugaan pembayaran tersebut belum terverifikasi secara independen. Karena itu, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk siapa pihak yang diduga memberikan pembayaran dan apa tujuan pengerahan massa tersebut.

Dugaan keterkaitan massa dengan PT KAI juga perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari PT KAI maupun aparat kepolisian yang dapat dicantumkan untuk mengonfirmasi tudingan tersebut.

*Minta Aparat Bertindak dan Mengusut Dugaan Kekerasan*

Taufik berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki peristiwa yang dialaminya, termasuk dugaan pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengosongan rumah tersebut.

Ia meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional dan tidak mengabaikan kondisi korban maupun keluarganya.

"Kalau memang ada sengketa, mari buktikan melalui hukum. Jangan sampai masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan. Kami berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan," demikian harapan Taufik.

Peristiwa ini memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian, status hukum rumah yang dipersoalkan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan tersebut.

Sumut24 membuka ruang bagi PT KAI, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta kepolisian untuk memberikan klarifikasi dan keterangan resmi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

Polda Sumut Ungkap Situs Judol Depobos 5 Tersangka Pernah Kerja di Kamboja

admin — Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Direktorat (Dit) Reserse Siber Polda Sumut mengungkap praktik judi online (judol) dengan website depobos32074.com.

Lima orang tersangka diamankan dari kamar 2220 Apartemen Grand Jati Juction Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin (12/10/2026) malam.

"Kelima orang ini kita amankan ketika sedang beraktifitas (judol) di dalam kamar Apartemen Grand Jati Juction Medan," jelas Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan dan Wadir AKBP Viktor Ziliwu, Rabu (21/10/2026).

Adapun kelima tersangka, Handre Hermansyah, M Ridho Lubis, Roy Hasudungan Sitompul, Sulistio Hadi dan Wahyu Andre Sugiyono. Mereka berperan sebagai kasir yang memproses deposit uang taruhan dan penukaran kemenangan.

"Pengakuan para tersangka, kegiatan itu sudah berlangsung sejak 8 Oktober 2026 dengan upah Rp 10 juta perbulan," terang Kombes Pol Bayu Wicaksono.

Dia menyebut, pemberantasan judol merupakan salah satu program prioritas Kapolri, termasuk penipuan online.

"Kelima tersangka ini sebelumnya pernah bekerja di Kamboja," ungkapnya.

Dalam aksinya, para tersangka memantau antrian deposit (kiriman taruhan) dan permintaan penukaran kemenangan (withdraw) yang ada panel website.

"Selanjutnya, meneruskan permintaan tersebut kepada admin dengan cara mengklik menu accept," katanya.

Bersama tersangka diamankan barang bukti 5 unit handphone (HP), 3 unit laptop dan 3 kartu ATM.

Ditanya soal owner praktik perjudian tersebut, Kombes Pol Bayu Wicaksono belum bersedia membeberkannya.

"Ada muncul satu nama (owner), namun belum bisa kita jelaskan di sini," pungkasnya.(W05)

Sempat Bergumul Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba Rel Tembung

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:24:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Ditresnarkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, Selasa (20/10/2026) sore, menggerebek sarang narkoba di Bantaran Rel Kereta Api kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus 6 pelaku yang 3 diantaranya merupakan residivis.

Saat digerebek, enam pelaku yakni SF (42), ZN (42), ZE (43), HL (42), WS (30), dan DP (20), sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas gabungan.

Keenamnya yang berperan sebagai bandar, kurir, hingga pengguna, bahkan sempat bergumul dengan petugas karena terus berontak saat sudah diamankan.

"Dari enam pelaku, dua diantaranya merupakan residivis kasus kejahatan lain, sedangkan satu merupakan residivis kasus narkoba. Dari lokasi penggerebekan, kami menyita 3 paket sabu siap edar, dan 11 paket ganja siap edar," terang Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Rabu (21/10/2026) pagi.

Selain narkoba, tim gabungan juga menemukan barang bukti lain seperti puluhan alat isap sabu, timbangan elektrik, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan ratusan plastik klip pembungkus sabu.

Tim gabungan kemudian menghancurkan dan membakar seluruh barak narkoba yang ada di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan Tembung, agar praktek serupa tidak kembali terjadi.

"Kawasan ini akan terus kami pantau. Jika praktek serupa kembali kami temukan, kami tidak akan bosan menggerebek kawasan ini. Kami juga mengajak peran aktif masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba. Sesuai tagline Bapak Kapolri, mari sama – sama kita pulihkan pengguna narkoba, kita putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W05)

Teks foto :
Terduga pelaku narkoba di bantaran rel kawasan Tembung diamankan petugas gabungan, Selasa (20/10/2026)(W05)

Kabupaten Pakpak Bharat Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:17:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Komisi Informasi Sumatera Utara memberikan Anugerah Kategori "Kabupaten Informatif"(KI) bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya, B.Sc kepada Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, Herry Purwanto Berutu, S.Kom, M.Si yang hadir mewakili Bupati Pakpak Bharat Franc Bernard Tumanggor di aula Raja Inal Siregar, Medan (20/10).

KI Awards merupakan anugerah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah. Penghargaan diberikan kepada badan publik yang dinilai paling transparan, akuntatabel, serta berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

"Kita menerima penghargaan ini atas upaya kita dalam mendukung keterbukaan informasi, menyediakan akses informasi yang cukup dan terbuka, bisa diakses publik terkait pelaksanaan pembangunan, program pemerintah daerah dan seluruh layanan publik yang ada", jelas Herry Berutu di Medan.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
Selamat kepada semuanya, selamat kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam era keterbukaan ini memang seharusnya demikian, terbuka, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu tentang seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pesan Bupati.(rbm)

Inalum Bidik Pasar Amerika Latin dan Karibia, Perkuat Hilirisasi Aluminium Indonesia

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:10:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero memperluas ekspansi jejaring bisnis ke kawasan Amerika Latin dan Karibia guna membuka peluang investasi, memperkuat hilirisasi aluminium, serta meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Langkah strategis tersebut dilakukan melalui partisipasi Inalum dalam forum INALAC Energy and Mining Business di Santiago, Cile. Forum ini menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi industri Indonesia sekaligus menjajaki kemitraan internasional di sektor pertambangan, energi hijau, teknologi, dan pengembangan industri.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, membuka forum tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti perkembangan hilirisasi dan penguatan industri Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Informasi diterima Sumut24.co, Rabu (21/10/2026), Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, turut hadir mewakili MIND ID sebagai panelis dalam Mining and Energy Forum.
Ia membahas perkembangan sektor pertambangan dan energi Indonesia serta potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama mitra bisnis di kawasan tersebut.
Forum yang mengusung tema "Indonesia–Latin America and the Caribbean Green Energy Partnership, Moving Towards Investment, Technology and Industrial Collaboration" itu menitikberatkan pada penguatan kemitraan energi hijau melalui investasi, transfer dan pengembangan teknologi, serta kolaborasi industri lintas negara.

Dalam kegiatan tersebut, Inalum menyampaikan kesiapan untuk membangun kemitraan di berbagai sektor strategis.

Peluang kerja sama yang dijajaki meliputi pengembangan teknologi, dukungan pembiayaan, hingga penyerapan produk industri.

"Bagi Inalum, perluasan jejaring internasional ini menjadi langkah penting untuk membuka akses ke pasar baru sekaligus memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan calon mitra strategis di Amerika Latin dan Karibia,"ujar Melati.

Kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah yang dijajaki untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi. Melalui forum bisnis ini, Inalum berupaya membangun fondasi kerja sama yang dapat mendukung pengembangan industri aluminium Indonesia secara berkelanjutan.

Partisipasi Inalum dalam forum internasional ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri nasional.

Pengembangan industri bernilai tambah menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya mengandalkan produksi bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi produk melalui penguatan rantai industri.

Dengan memperluas kemitraan internasional, Inalum berpeluang memperkuat akses pasar, mendorong pengembangan teknologi, dan membuka ruang investasi yang mendukung pertumbuhan industri aluminium nasional.

Kolaborasi di sektor energi hijau juga menjadi bagian penting dalam mendorong industri yang lebih berkelanjutan. Sinergi investasi, teknologi, dan perdagangan diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

"Inalum terus upaya memperluas kerja sama lintas negara sekaligus mendorong hilirisasi aluminium sebagai salah satu penggerak peningkatan daya saing industri Indonesia di pasar internasional,"tutupnya.(Jo)

Wali Kota Tinjau Jalan Rusak dan Drainase Dangkal di Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:05:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau lokasi rencana pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase di Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Senin (19/10/2026) sore.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai pada tahun anggaran 2026.

Dalam kunjungan itu, Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar, Camat Datuk Bandar Timur Muhammad Ali Damanik, beserta jajaran terkait.
Salah satu lokasi yang ditinjau berada di Jalan MT Haryono atau Jalan Selat Tanjung Medan.

Wali Kota bersama rombongan juga melihat sejumlah titik yang direncanakan menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan di Kelurahan Selat Lancang.

Di lokasi, Mahyaruddin berdialog dengan jajaran teknis Dinas PUTR dan warga setempat untuk mengetahui kondisi jalan serta drainase yang membutuhkan penanganan.

Ia menyampaikan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan kota sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Kondisi jalan yang rusak dan drainase yang mengalami pendangkalan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan harus dibarengi dengan pembenahan drainase agar fungsi keduanya dapat berjalan optimal, terutama dalam mengantisipasi genangan air saat hujan.

Warga setempat menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Tanjungbalai terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota. Kami sangat mendukung perbaikan jalan dan drainase ini," ujar salah seorang warga.

Mahyaruddin menegaskan, setiap pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Kita ingin setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus matang dan pelaksanaan di lapangan harus sesuai standar yang telah ditetapkan," tegasnya.

Selain perbaikan jalan, Wali Kota juga meminta agar pembangunan drainase dilakukan secara optimal dan terintegrasi.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi potensi genangan dan banjir, khususnya saat musim hujan.

Ia turut mengingatkan Dinas PUTR agar melakukan pengawasan secara berkala selama proses pembangunan berlangsung.

Dengan demikian, kendala teknis yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.
Melalui peninjauan tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap rencana pembangunan jalan dan drainase di Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang dapat direalisasikan sesuai perencanaan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. (eko)

Sidak Disdukcapil Tanjungbalai, Mahyaruddin Minta Warga Tak Dipersulit Urus Dokumen

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:01:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungbalai, Selasa (20/10/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal dan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen.

Didampingi Kepala Disdukcapil Heri Antoni, Mahyaruddin meninjau langsung sejumlah loket pelayanan, termasuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam kunjungan itu, Wali Kota juga berdialog dengan warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan.

Ia ingin mengetahui secara langsung apakah masyarakat menghadapi kendala atau harus menunggu terlalu lama dalam mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Mahyaruddin tidak menemukan kendala teknis yang menyebabkan warga harus menunggu lebih lama.

Ia juga melihat langsung proses pencetakan fisik KTP-el serta meminta penjelasan operator terkait pelaksanaan pelayanan sehari-hari.

Mahyaruddin menegaskan, seluruh jajaran Disdukcapil harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap urusan administrasi kependudukan diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Jangan sampai ada warga yang mengeluh atau komplain terhadap pelayanan yang kita berikan. Standar penyelesaian administrasi sudah ada. Karena itu, layani masyarakat yang datang dengan baik," tegasnya.

Menurutnya, pelayanan publik harus mengutamakan efisiensi dan kepastian waktu.

Masyarakat tidak boleh dibebani dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat pengurusan dokumen kependudukan.

"Efisiensi dan optimalisasi penyelesaian administrasi merupakan bukti nyata pelayanan kita kepada masyarakat. Tidak perlu ada alur birokrasi yang panjang dan membuat masyarakat harus menunggu lama," ujarnya.

Selain memantau pelayanan administrasi kependudukan, Mahyaruddin turut memeriksa loket pelayanan lainnya.

Ia juga memberikan arahan dan motivasi kepada aparatur sipil negara (ASN) serta operator agar terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebelum meninggalkan kantor Disdukcapil, Wali Kota menyempatkan diri menyapa warga yang tengah mengurus dokumen kependudukan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap, peninjauan langsung tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan. (eko)

120 Siswa Ikuti Kegiatan Tahfiz Al-Qur’an, Muhammad Syukur Harahap MA Tekankan Cinta Al-Qur’an

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:54:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 120 siswa mengikuti wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 yang digelar di Aula MAN 2 Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan siswa terhadap Al-Qur'an sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala MAN 2 Deli Serdang, Muhammad Syukur Harahap, MA, mengatakan program intensif Tahfidzul Qur'an diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

"Harapan saya selaku kepala madrasah, dengan adanya kegiatan tahfiz ini, anak-anak kita semakin sayang dan cinta kepada Al-Qur'an. Insyaallah, anak-anak yang mencintai dan sering membaca Al-Qur'an akan menjadi anak-anak yang saleh dan terhindar dari hal-hal negatif," ujar Muhammad Syukur Harahap dalam acara wisuda tersebut.

Menurutnya, program pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rutin madrasah yang dilaksanakan setiap bulan.

Ia mengungkapkan, dampak positif program tersebut terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dan kedisiplinan di kalangan siswa.

"Alhamdulillah, anak-anak luar biasa. Kita melihat kebersamaan dan kedisiplinan mereka semakin terlihat setelah mengikuti kegiatan ini," ungkapnya.

Apresiasi Orang Tua, Bentengi Anak dari Pengaruh Negatif

Muhammad Syukur Harahap juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka untuk mempelajari serta mencintai Al-Qur'an.

Menurutnya, di tengah tantangan perkembangan zaman, keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak.

Ia berharap para orang tua terus memberikan pengawasan, bimbingan, dan motivasi agar anak-anak senantiasa membaca Al-Qur'an, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah.

"Harapan saya kepada orang tua, tetap awasi dan sering ingatkan anak-anak tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Kita patut bangga karena orang tua mampu mengarahkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an," katanya.

Ia menegaskan, kecintaan terhadap Al-Qur'an perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak hingga dewasa.

Menurutnya, pendidikan agama yang diperkuat dengan dukungan keluarga dapat menjadi salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak baik dan mampu menghindari perilaku negatif.

"Terima kasih kepada para orang tua yang luar biasa mendukung anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup," tuturnya.

Wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni pencapaian siswa, tetapi juga menjadi penguat komitmen untuk terus membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.red2

Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih Dekat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:16:00 +0700+0700

Taiwan - Taiwan Excellence akan menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen Indonesia melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan inovasi dan teknologi Taiwan kepada masyarakat Indonesia melalui kesempatan untuk mengenal, melihat dan mengeksplorasi berbagai produk unggulan secara langsung.

Mengusung semangat inovasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, Pop-Up Booth ini menghadirkan beragam produk dari enam brand peserta yaitu Acer, Acerpure, ASUS, Transcend, Innergie dan TaDa Chair. Berbagai produk yang ditampilkan mencerminkan ragam inovasi Taiwan, mulai dari peralatan Gaming, Pet Friendly Air Purifier, produk ICT dan produk Smart Living yang menunjang kenyamanan dan gaya hidup.

Berbeda dari sekadar pameran produk, Taiwan Excellence Pop-Up Booth juga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung. Melalui area product showcase, pengunjung dapat melihat produk secara langsung, mengenal fitur dan manfaatnya, serta mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk yang menarik.

Pengalaman ini juga dilengkapi dengan berbagai permainan interaktif dengan hadiah menarik dan aktivitas media sosial yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi secara langsung dengan Taiwan Excellence. Kehadiran FuBear, maskot Taiwan Excellence, turut menambah keseruan acara sekaligus memperkenalkan identitas Taiwan Excellence dengan cara yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat Indonesia.

Untuk memperluas jangkauan acara dan menarik minat audiens digital, Taiwan Excellence juga akan menghadirkan aktivitas bersama Key Opinion Leaders (KOL). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkenalkan pengalaman di booth kepada audiens yang lebih luas sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengenal produk-produk Taiwan Excellence.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, Taiwan Excellence ingin membangun interaksi yang lebih bermakna antara konsumen Indonesia dan brand-brand Taiwan. Pengunjung tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal inovasi produk, tetapi juga dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melalui kanal penjualan online dari brand terkait.

Kehadiran Pop-Up Booth ini merupakan bagian dari upaya Taiwan Excellence untuk memperkuat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kualitas, inovasi, desain dan keunggulan produk Taiwan. Dengan menghadirkan produk dalam suasana yang mudah diakses dan menyenangkan, Taiwan Excellence berharap semakin banyak konsumen Indonesia yang mengenal teknologi Taiwan dan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat inovasi dan keunggulan produk Taiwan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa inovasi tidak hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk dapat memberikan manfaat nyata, mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengalaman interaktif ini, kami berharap pengunjung dapat menemukan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus melihat bagaimana produk-produk Taiwan Excellence dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien." ujar Amy Hsiao, Director Taiwan Trade Center Jakarta.

Masyarakat diundang untuk mengunjungi Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026 dan menikmati pengalaman mengenal inovasi Taiwan secara lebih dekat.

Tentang Taiwan Excellence

Taiwan Excellence merupakan penghargaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Taiwan pada tahun 1992 untuk mengapresiasi produk-produk Taiwan yang unggul dalam aspek inovasi, kualitas, desain, dan pemasaran. Program ini dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) di bawah naungan International Trade Administration (TITA) dan MOEA. Melalui Taiwan Excellence, berbagai produk inovatif Taiwan diperkenalkan kepada konsumen global, termasuk di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi taiwanexcellence.id atau ikuti akun media sosial Taiwan Excellence Indonesia di @taiwanexcellence_id.
Taiwan Trade Center Jakarta (Media Relations Office)
Telephone: +62-21-574-1102
Email: jakarta@taitra.org.tw

Ziarah, Berbagi, dan Berdonor: Golkar Tapsel Isi HUT ke-62 dengan Karya Nyata di Tengah Rakyat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:11:00 +0700+0700

Tapanuli Selatan — DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 dengan rangkaian kegiatan sosial yang menyentuh langsung ke tengah masyarakat, Selasa (20/10/2026).

Dipimpin oleh Ketua DPD, H. Rahmat Nasution, S.Sos., rombongan pengurus dan kader menempuh perjalanan penuh makna, yaitu dari menghormati jasa para pendiri bangsa hingga berbagi kasih dengan sesama.

Rangkaian dimulai dari ziarah dan tabur bunga ke Makam Pahlawan Sipirok di Simago Mago. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pahlawan yang telah berjuang hingga tetes darah penghabisan demi kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, rombongan menuju Pesantren Al Yusufiah/Panti Jompo. Golkar menyalurkan bantuan berupa paket sembako seperti telur, beras, minyak makan, gula pasir, teh serta kain sholat bagi para lansia.

Seorang warga panti yang telah berusia 78 tahun tampak sangat terharu dan bahagia menyambut kehadiran para kader partai.

Di Desa Silaiya, ratusan santri, para ustadz, dan pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah menyambut hangat kedatangan rombongan dengan iringan Sholawat Badar.

Kader menyalurkan kain sholat kepada seluruh santri dan ustadz, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda peringatan HUT ke-62 Partai Golkar.

Pimpinan Pondok Pesantren, H. Zainuddin Muhammad Arifin Nasution, M.Pd., menyampaikan rasa haru dan gembira atas perhatian nyata yang diberikan partai kepada lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi mulia, yakni gerakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Tapsel di Pusat Kegiatan Golkar Tapsel. Puluhan pengurus, anggota fraksi, dan kader berpartisipasi menyumbangkan darah bagi mereka yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada seluruh kader dari tingkat kecamatan hingga DPD, serta seluruh himpunan dan sayap partai yang telah berperan aktif mewujudkan kegiatan ini," ucap Rahmat.

Ia berharap kepada para kader di seluruh tingkatan agar selalu menjaga kekompakan di tubuh partai untuk meraih cita-cita, sesuai dengan tema Dirgahayu Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.

"Mari kita jaga kekompakan, sesuai tema kita: 'Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera'," ujar H. Rahmat Nasution menutup rangkaian kegiatan.red

Dinas Kominfo Sumut Sabet Predikat Informatif, Puncaki Keterbukaan Informasi OPD Pemprov Sumut

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:09:00 +0700+0700

MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) meraih predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Dinas Kominfo Sumut di peringkat teratas kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, di Medan, Rabu (21/10/2026), menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan, tetapi merupakan bagian penting dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Capaian ini adalah hasil yang akan terus kami jaga, namun bukan cuma penghargaan ini yang kami upayakan. Kami terus berupaya agar masyarakat tahu proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan," ujar Erwin.

Erwin mengatakan, Dinas Kominfo Sumut juga terus berupaya mendorong Pemprov Sumut meraih predikat Informatif. Salah satu langkah yang dilakukan saat ini adalah mengembangkan situs layanan informasi publik ppid.sumutprov.go.id untuk semakin memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi publik secara cepat dan transparan.

Kebijakan keterbukaan informasi juga telah diintegrasikan dalam visi dan misi jangka panjang pemerintah daerah. Dinas Kominfo Sumut juga menerapkan sistem informasi berbasis teknologi secara berkelanjutan, disertai penguatan komitmen bersama untuk mempertahankan tren positif indeks keterbukaan informasi di Sumatera Utara.

Selain melalui layanan digital, masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan secara langsung di Lobby Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

Untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal, Dinas Kominfo Sumut terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat kepatuhan setiap unit kerja. Masukan dan pengaduan masyarakat juga terus dianalisis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan informasi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Abdul Haris Nasution, Selasa (20/10/2026), menjelaskan penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Tahapan tersebut mulai dari bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut Haris, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, serta belum lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif juga meningkat dari sebelumnya 80 menjadi 90.**

Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace dan Tegaskan Komitmen Penanganan Krisis Iklim

admin — Wed, 21 Oct 2026 10:29:00 +0700+0700

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan sikapnya untuk menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Greenpeace pada pagi hari ini. Aksi tersebut dipandang sebagai bagian dari hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sikap terbuka ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi dari lembaga komunikasi pemerintah untuk merespons dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa berbagai kekhawatiran yang disuarakan oleh para aktivis terkait dampak krisis iklim sangatlah dipahami. Selain krisis iklim, isu mengenai kenaikan biaya hidup yang dirasakan oleh warga juga menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden. Oleh karena itu, kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai dinilai sebagai masukan yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengambil langkah taktis dengan memimpin langsung penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Kepemimpinan langsung dari kepala negara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memitigasi bencana ekologis yang kerap berulang.

Sebagai bentuk nyata dari langkah tanggap darurat tersebut, pemerintah telah mengarahkan alokasi tambahan anggaran. Tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar telah disiapkan dan dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Dana darurat ini difokuskan untuk membantu daerah-daerah yang paling rentan dan membutuhkan intervensi cepat dari pusat.

Bantuan dana BTT tersebut tidak disalurkan secara sembarangan, melainkan dipetakan secara strategis ke sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan data dari Bakom RI, dana penanganan ini disalurkan mencakup 7 provinsi serta 35 kabupaten/kota yang dinilai paling terdampak oleh bencana karhutla dan krisis lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta mengoptimalkan pencegahan titik api baru.

Tidak hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi dampak, pemerintah juga menyoroti aspek penegakan hukum yang lebih tegas. Presiden meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat. Hukuman yang lebih berat ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para oknum perusak lingkungan.

Bahkan, dalam arahannya, pelanggaran berat berupa pembakaran hutan dan lahan diusulkan untuk digolongkan ke dalam kategori terorisme ekologi. Penggolongan status hukum yang ekstrem ini mencerminkan betapa berbahayanya kejahatan lingkungan bagi keselamatan bangsa, masa depan generasi, dan kelangsungan hidup ekosistem global.

Pemerintah menilai bahwa tindakan membakar hutan demi kepentingan segelintir pihak telah merugikan jutaan rakyat Indonesia, baik dari segi kesehatan akibat kabut asap maupun kerugian ekonomi. Dengan instrumen hukum yang disetarakan dengan kejahatan luar biasa, para pelaku diyakini akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan destruktif tersebut.

Melalui berbagai langkah komprehensif ini, pemerintah berharap sinergi antara negara, masyarakat, dan gerakan lingkungan seperti Greenpeace dapat terus terjalin dengan baik. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, sementara penegakan hukum dan kebijakan mitigasi krisis iklim akan terus digalakkan secara konsisten demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Rel

Pemkab Asahan Kukuh Pertahankan Gelar Kabupaten Informatif Lima Kali Berturut-turut di KI Award 2026

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:50:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (KI Award 2026), Selasa (20/10/2026). Penghargaan diterima dalam acara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris, S.H., M.Kn., serta perwakilan berbagai badan publik se-Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

"Selamat kepada seluruh badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya. Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat — keterbukaan informasi adalah cara kita membangun kepercayaan publik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peningkatan kepatuhan badan publik di Sumatera Utara dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi. Penilaian KI Award dilakukan melalui proses Monitoring dan Evaluasi tahunan yang mencakup aspek kebijakan layanan informasi, ketersediaan informasi publik, hingga pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap badan publik benar-benar menerapkan prinsip transparansi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut bangga capaian ini. Menurutnya, berhasil mempertahankan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata konsistensi Pemkab Asahan dalam menjaga komitmen keterbukaan informasi.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen kami diwujudkan melalui penguatan transparansi, peningkatan akses terhadap informasi publik, serta penyediaan layanan informasi yang profesional dan berkelanjutan," ungkap Bupati.

Pemkab Asahan berharap, dengan keterbukaan yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah semakin meningkat. Langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Asahan: Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Acara penganugerahan KI Award 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses. (dre)

Bupati Asahan Kukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Lantik Bunda PAUD Se-Kecamatan, Perkuat Fondasi Pendidikan Anak Usia Dini

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan resmi mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Asahan sekaligus melantik Bunda PAUD tingkat kecamatan se-Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, pada Selasa (20/10/2026) pukul 15.00 Wib.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., hadir langsung memimpin acara ini. Turut hadir Bunda PAUD Kabupaten Asahan beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakri, S.E., M.Si., pimpinan OPD terkait, para Camat, serta seluruh Bunda PAUD yang baru saja dilantik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakri menjelaskan bahwa kehadiran Pokja Bunda PAUD sangat strategis untuk mendukung terselenggaranya layanan PAUD yang holistik, terpadu, dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

"Pokja Bunda PAUD bertugas membantu Bunda PAUD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan berbagai program kerja guna meningkatkan kualitas layanan PAUD. Ke depannya, diharapkan akses layanan PAUD dapat semakin meluas dan terjangkau bagi seluruh anak di Kabupaten Asahan," ujar Musa Al Bakri.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat jaringan kemitraan dengan orang tua, masyarakat, organisasi mitra, dan seluruh pemangku kepentingan agar program pendidikan anak usia dini dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa Bunda PAUD memiliki peran yang sangat strategis — bukan hanya sebagai pengelola program, tetapi juga sebagai ibu asuh yang peduli langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayahnya masing-masing.

"Bunda PAUD adalah motor penggerak dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Melalui advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor, Bunda PAUD harus memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas," tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar layanan PAUD mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memperkuat enam kemampuan fondasi anak: nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, kemampuan kognitif, serta kemampuan motorik.

Bupati berharap Bunda PAUD tingkat kecamatan dapat bersinergi erat dengan Pokja Bunda PAUD Kabupaten, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat demi terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Acara pengukuhan dan pelantikan ini diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dengan telah dikukuhkannya Pokja Bunda PAUD dan dilantiknya Bunda PAUD di tingkat kecamatan, diharapkan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Asahan semakin terjamin kualitasnya dan semakin menjangkau anak-anak di seluruh penjuru kabupaten. (dre)

Diterpa Kritik Pascabencana di Padangsidimpuan,Walikota Letnan Dalimunthe Pilih Buka Pintu Dialog, Bukan Menghindar

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Di tengah sorotan masyarakat terhadap penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, memilih membuka ruang dialog daripada menghindari kritik. Sikap tersebut ditunjukkan dengan menerima langsung pernyataan sikap massa aksi Lembaga Eksekutif Aliansi Nasional Pemantau Pemerintah (AN-PP) dalam unjuk rasa Jilid III, Senin (19/10/2026).

Didampingi Sekretaris Daerah H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, Wali Kota mendengarkan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana, mulai dari bantuan perbaikan rumah, validitas data kerusakan, penetapan kawasan rawan bencana, hingga kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Langkah menerima aspirasi secara langsung tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas persoalan yang berkembang, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan pemeriksaan, koordinasi, dan tindak lanjut.

Aksi itu turut dihadiri masyarakat, termasuk kaum ibu dari Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Tenggara, dan Padangsidimpuan Selatan. Mereka menyampaikan berbagai keluhan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Wali Kota menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, masukan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik, khususnya penanganan warga terdampak bencana, dapat berjalan lebih baik.

"Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dan kepastian. Kita memahami bahwa warga yang terdampak bencana sedang menghadapi kesulitan. Karena itu, pemerintah harus hadir, mendengarkan keluhan mereka, memeriksa persoalan yang disampaikan, dan mencari solusi bersama," tegasnya.

Pilih Dialog, Pemko Buka Ruang Evaluasi Penanganan Bencana

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Wali Kota bahkan mengundang sejumlah perwakilan massa untuk melanjutkan pembahasan di dalam Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.

Pertemuan tersebut diarahkan untuk membedah persoalan secara lebih terperinci, terutama menyangkut hal-hal teknis yang membutuhkan penelusuran dokumen dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah maupun instansi berwenang.

Adapun tuntutan AN-PP mencakup transparansi dan pertanggungjawaban dana penanganan bencana, realisasi bantuan bagi warga terdampak, validitas data kerusakan rumah, dasar penetapan zona rawan bencana, legalitas lahan huntap, serta status validasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Massa juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap informasi, dokumen, dan data penerima bantuan dapat ditelusuri sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, keberatan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, bukan semata-mata asumsi atau perbedaan informasi.

Wali Kota juga mengapresiasi AN-PP yang telah memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah.

Wali Kota Tegaskan Tetap Bekerja untuk Kepentingan Rakyat

Dalam aksi tersebut, massa turut menyampaikan tuntutan agar Wali Kota mengundurkan diri. Menanggapi tuntutan itu, Letnan Dalimunthe menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyatakan bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah harus dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama proses pemulihan pascabencana.

"Saya memahami bahwa masyarakat ingin persoalan ini segera selesai. Saya juga ingin memberikan manfaat dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Berikan saya waktu untuk menjalankan amanah ini sampai 2030 sesuai ketentuan yang berlaku. Saya dipilih oleh rakyat dan tanggung jawab saya adalah bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjalankan tugas pelayanan dan penyelesaian persoalan masyarakat di tengah kritik yang berkembang.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan jemput bola. Pemerintah, menurutnya, perlu mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan, memeriksa ketidaksesuaian data, serta memfasilitasi warga yang membutuhkan bantuan sesuai persyaratan.

"Kalau ada persoalan di lapangan, kita harus mencari tahu. Kalau ada data yang belum sesuai, kita periksa. Kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, kita fasilitasi sesuai ketentuan. Prinsipnya, pemerintah harus bekerja untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.

Lahan Sekitar 27 Hektare Disiapkan untuk Mendukung Huntap

Persoalan hunian tetap menjadi salah satu tantangan penting dalam pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau berada di kawasan berisiko membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal yang aman untuk masa depan.

Terkait hal itu, Pemko Padangsidimpuan menyatakan terus mengupayakan penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan relokasi.

Salah satu langkah yang disampaikan Wali Kota adalah menyiapkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 27 hektare sebagai lokasi potensial pembangunan huntap. Namun, lahan tersebut masih harus melalui proses administrasi, penelusuran status dan legalitas, serta memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan hunian tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari dan benar-benar memberikan kepastian bagi calon penerima manfaat.

"Yang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat bisa tinggal di tempat yang lebih aman. Keselamatan warga harus menjadi perhatian utama. Karena itu, kita terus mengupayakan penyediaan hunian tetap, termasuk menyiapkan lahan yang berpotensi digunakan. Namun, seluruh proses harus mengikuti ketentuan dan persetujuan yang berlaku," ungkap Letnan.

Upaya menyiapkan lahan potensial itu menunjukkan bahwa penyediaan huntap tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan aspek legalitas, kelayakan lokasi, kesiapan administrasi, dan koordinasi lintas instansi terpenuhi sebelum pembangunan dapat direalisasikan.

Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan secara berkala mengenai perkembangan proses tersebut, termasuk tahapan yang sudah ditempuh dan persyaratan yang masih harus diselesaikan.

Data Kerusakan Rumah Perlu Diverifikasi agar Bantuan Tepat Sasaran

Selain huntap, ketepatan data kerusakan rumah menjadi perhatian dalam penanganan pascabencana. Data yang akurat diperlukan agar bantuan dan program pemulihan dapat diarahkan kepada masyarakat sesuai kondisi kerusakan serta ketentuan yang berlaku.

Wali Kota mempersilakan warga yang merasa belum terdata atau menemukan ketidaksesuaian hasil pendataan untuk menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan.

Menurutnya, setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Apabila ditemukan kekeliruan, persoalan tersebut harus ditelusuri untuk kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi yang berlaku.

"Kalau ada data yang belum sesuai, mari kita periksa bersama dan cari solusinya. Tidak boleh ada persoalan yang dibiarkan tanpa penjelasan. Bapak dan Ibu yang merasa terdampak tetapi belum masuk dalam pendataan, silakan sampaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan," tegasnya.

Pendekatan tersebut penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Dalam situasi pascabencana, kondisi rumah setiap warga dapat berbeda, sehingga pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan menjadi bagian penting sebelum keputusan mengenai bantuan ditetapkan.

Pemko juga perlu memastikan bahwa warga memperoleh informasi mengenai jalur pengaduan, tahapan pemeriksaan, serta hasil verifikasi yang berkaitan dengan kondisi rumah mereka.

Dengan keterlibatan masyarakat dan koordinasi antarinstansi, ketidaksesuaian data diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih terarah.

Penetapan Zona Rawan dan Validasi R3P Butuh Kejelasan

Tuntutan lainnya berkaitan dengan penetapan kawasan rawan bencana atau zona merah, legalitas lokasi huntap, serta perkembangan dokumen R3P.

Persoalan tersebut memerlukan kejelasan dasar teknis dan administrasi karena berhubungan dengan keselamatan warga, kelayakan lokasi permukiman, dan perencanaan pemulihan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk memastikan informasi mengenai tingkat risiko kawasan, calon penerima huntap, dan persyaratan relokasi disampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Sementara itu, status validasi dokumen R3P perlu dijelaskan berdasarkan perkembangan administrasi yang sebenarnya. Kejelasan informasi mengenai dokumen perencanaan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami tahapan pemulihan yang sedang berjalan.

Terkait transparansi dana penanganan bencana dan pembahasan Perubahan APBD 2026, keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan menjadi bagian penting dari pengawasan publik. Penjelasan yang didukung dokumen dan data dapat membantu menjawab pertanyaan masyarakat secara lebih objektif.

Pemko Tegaskan Komitmen Mengawal Pemulihan Pascabencana

Pemko Padangsidimpuan menempatkan penanganan pascabencana sebagai proses yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan unsur pengawas. Pemulihan tidak cukup hanya melalui perbaikan rumah atau pembangunan hunian baru, tetapi juga harus disertai kepastian informasi, ketepatan pendataan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses warga.

Aspirasi yang disampaikan dalam aksi AN-PP menjadi bahan perhatian untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Adapun persoalan yang membutuhkan keputusan pemerintah pusat atau instansi lain perlu dikoordinasikan melalui mekanisme yang berlaku.

Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan bersedia melakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan program.

"Saya tidak ingin masyarakat merasa tidak didengar. Kantor ini adalah tempat masyarakat menyampaikan persoalan dan mencari solusi bersama pemerintah. Kalau ada kekurangan, sampaikan kepada kami agar dapat dievaluasi. Kalau ada hak masyarakat yang perlu diperjuangkan, mari kita kawal bersama sesuai aturan," ujarnya.

Sikap membuka ruang dialog tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana.

Ke depan, perkembangan penanganan bantuan, verifikasi kerusakan rumah, penyiapan lahan huntap, serta koordinasi mengenai kawasan rawan bencana perlu terus diinformasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui proses yang sedang berjalan.

Bagi warga terdampak, kepastian mengenai bantuan dan tempat tinggal yang aman merupakan kebutuhan mendesak. Karena itu, dialog perlu diikuti langkah konkret, kejelasan tahapan, dan tindak lanjut yang dapat dipantau bersama.

Pemko Padangsidimpuan menyatakan berkomitmen mengawal pemulihan pascabencana dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.zal

Kapolres Madina Pimpin Operasi Sarang Narkoba, Tujuh Pria Dibawa ke Satresnarkoba

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:01:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Polres Mandailing Natal (Madina) bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Madina dan sejumlah instansi terkait menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Senin (19/10/2026). Dalam operasi tersebut, tujuh pria diamankan setelah petugas menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB itu melibatkan personel Polres Madina, BNNK Madina, unsur TNI melalui Subdenpom, Dinas Kesehatan, serta pemerintah Kelurahan Kayu Jati.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., memimpin langsung operasi gabungan tersebut. Petugas menyisir sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat sebagai tempat dugaan penyalahgunaan narkotika.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran meliputi sejumlah rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Jati, warung di sekitar tempat pemakaman umum (TPU) Lingkungan III, warung kelontong, area tower di belakang Perabot Jelita, serta kawasan persawahan di Lingkungan III.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas mengamankan tujuh pria yang masing-masing berinisial MZ, IAL, SN, PAA, SP, MA, dan A.

Ketujuh orang tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal melalui tes urine di RSUD Panyabungan untuk mengetahui indikasi penggunaan zat narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MZ dinyatakan positif THC, zat psikoaktif yang berkaitan dengan penggunaan ganja.

Sementara itu, enam pria lainnya, yakni IAL, SN, PAA, SP, MA, dan A, dilaporkan memperoleh hasil positif amfetamin dan metamfetamin, zat yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu.

Setelah pemeriksaan awal tersebut, ketujuh pria dibawa ke Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mandailing Natal untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil tes urine positif merupakan temuan pemeriksaan awal dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana peredaran narkotika. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan status hukum masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

Operasi Sarang Narkoba tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang menginformasikan dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kelurahan Kayu Jati.

Keterlibatan berbagai unsur dalam operasi ini menunjukkan upaya koordinasi lintas instansi dalam merespons laporan masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Polres Madina juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat melakukan deteksi dini dan mengambil langkah penanganan sesuai prosedur hukum.

Melalui kegiatan operasi gabungan dan dukungan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Polres Madina menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Bersama menolak narkoba, menyelamatkan generasi bangsa, dan mewujudkan Mandailing Natal yang aman serta bebas dari bahaya narkotika.zal