DPD AMPI Sumut Undang Gubernur Bobby Nasution Pelantikan Kepengurusan Periode 2026 - 2031

admin — Thu, 04 Jun 2026 15:57:00 +0700+0700

Medan - Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD AMPI Sumut) melakukan kunjungan audiensi sekaligus melaporkan persiapan menjelang pelantikan kepengurusan baru DPD AMPI Sumut periode 2026–2031. Ketua DPD AMPI Sumut David Luther Lubis didampingi Sekretaris Gabriel Nainggolan dan sejumlah fungsionaris AMPI menemui Gubernur Sumut Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, selain melaporkan kesiapan agenda pelantikan, David Luther Lubis menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung program pembangunan daerah.

David menegaskan, AMPI bukan sekedar organisasi wadah berkumpul, melainkan sebuah ekosistem yang siap melahirkan pemuda berkarakter dan inovatif.

" Kami (AMPI) berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. AMPI Sumut ingin membuka ruang pengabdian dan karya seluas-luasnya bagi generasi muda, demi terwujudnya kolaborasi Sumut berkah yang lebih maju dan berdaya saing," ujar David.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas kiprah dan kontribusi nyata yang selama ini telah ditunjukkan oleh AMPI Sumut. Menurut Bobby, AMPI memiliki rekam jejak yang panjang dalam mewarnai dinamika pembangunan, khususnya dalam menggerakkan potensi pemuda di Sumut.

"Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang, kami berharap AMPI terus berkomitmen dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Jadilah wadah bagi pemuda untuk berkreativitas dan berkarya, serta ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas SDM masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby Nasution.

Bobby mengingatkan dan mengajak kader AMPI menghadapi tantangan global serta tantangan daerah yang semakin kompleks dengan tetap menjaga kondusivitas daerah, menyebarkan energi positif, serta menjauhi hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan aksi kriminalitas jalanan yang kerap melibatkan remaja.

Adapun pelantikan pengurus DPD AMPI Sumut periode 2026–2031, ujar Gabriel Nainggolan, akan dihadiri ribuan kader AMPI dari berbagai kabupaten/kota se-Sumut, serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan pusat organisasi. Momentum pelantikan, ujar Gabriel, akan menjadi spirit baru bagi AMPI Sumut untuk melahirkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sumut.

Gabriel menambahkan, AMPI akan menjawab tantangan bonus demografi di Sumut dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing tidak hanya di lokal, nasional bahkan internasional." Oleh karena itu, kepengurusan periode 2026–2031 ini akan lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan aksi sosial kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga," ujar Gabriel.

Diakhir pertemuan, David Luther Lubis menyerahkan undangan kehormatan kepada Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri langsung pelantikan kepengurusan AMPI periode 2026–2031. Selain Gabriel Nainggolan, turut dalam audiensi tersebut Endie Arrahman Siregar, Dimas, dan tokoh senior AMPI Sumut Ferdinan Lumbantobing. Adapun Gubernur Bobby Nasution didampingi sejumlah kepala dinas dan pejabat Pemprov Sumut.

Marianna Resort Samosir Pecahkan Rekor LEPRID Lewat Penyajian 1.001 Naniura

admin — Thu, 04 Jun 2026 14:29:00 +0700+0700

SAMOSIR, SUMUT24.CO

Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir mencatatkan prestasi membanggakan dengan memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) melalui penyajian 1.001 hidangan Naniura dalam acara bertajuk "1001 Naniura", Jumat (30/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ballroom Marianna Resort tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh budaya, pelaku pariwisata, media, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

Naniura merupakan kuliner tradisional khas Batak yang berbahan dasar ikan segar dan diolah tanpa dimasak menggunakan api. Proses pematangannya menggunakan perasan jeruk khas Batak dan rempah-rempah tradisional sehingga menghasilkan cita rasa yang khas.

General Manager Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir, I Ketut Gunarta, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan sekaligus memperkenalkan warisan kuliner Batak kepada masyarakat luas.

"Naniura bukan hanya makanan tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya Batak. Kami ingin memperkenalkan kembali kekayaan kuliner ini kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujar Ketut.
Menurutnya, pencapaian rekor LEPRID menjadi momentum penting untuk mengangkat Naniura sebagai salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki potensi mendunia.

"Kami berharap Naniura tidak hanya dikenal sebagai kuliner khas Batak, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir," katanya.

Suasana budaya Batak mewarnai jalannya acara. Para tamu disambut pertunjukan musik tradisional dan tari Tor-Tor yang menampilkan kekayaan budaya Samosir.

Selain itu, panitia juga menghadirkan sesi Storytelling Naniura yang mengupas sejarah dan filosofi kuliner tersebut melalui tayangan visual di videotron. Dalam pemaparan itu dijelaskan bahwa Naniura pada masa lalu merupakan hidangan kehormatan yang disajikan dalam berbagai acara adat masyarakat Batak.

Puncak kegiatan berlangsung saat LEPRID secara resmi menetapkan rekor "1001 Naniura" dan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada manajemen Marianna Resort.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang hadir memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mereka menilai kolaborasi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Marianna Resort juga memperkenalkan Naniura sebagai salah satu menu unggulan di restoran The Rise. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen resort dalam mengangkat kuliner lokal ke industri pariwisata dan hospitality di kawasan Danau Toba.

Acara kemudian ditutup dengan makan bersama menggunakan sajian Naniura yang dinikmati seluruh tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya Batak.
(rel)

Wali Kota menghadiri Pelantikan Panitia Apel Kebangsaan, Pelatihan UMKM, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda GAMKI Sumut

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Pelantikan Panitia Apel Kebangsaan, Pelatihan UMKM, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Acara tersebut digelar di Aula Kantor Inspektorat Kota Pematangsiantar, Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, Rabu (03/06/2026).

Tampak hadir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Dinas Perhubungan Drs Daniel Hamonangan Siregar, Plt Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kasat Intel Polres Pematangsiantar Iptu Hary Isdayanto SH MH, perwakilan Korem 022/Pantai Timur Parianto Manurung, Ketua DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat ST MT, Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu ST MSi, Ketua DPD GAMKI Pematangsiantar Jon Roi Tua Purba, serta ormas kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya.

Pelantikan panitia masing-masing kegiatan dipimpin Ketua GAMKI Provinsi Sumut Swangro Lumbanbatu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wesly Silalahi mengatakan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada GAMKI yang terus menunjukkan komitmen dalam membangun karakter, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan di tengah generasi muda.

"Pelantikan panitia bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar. Panitia yang dilantik hari ini memegang amanah untuk memastikan Apel Kebangsaan GAMKI Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," sebutnya.

Tema "Pulihkanlah Bangsa Kami" serta sub tema "Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformatif dan Inovatif", katanya, menjadi pengingat bangsa ini membutuhkan generasi muda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, semangat melayani, dan kemampuan menghadirkan perubahan.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, sebagai kota yang dikenal dengan keberagaman, Pematangsiantar memiliki tanggung jawab moral untuk terus merawat persatuan.

"Karena itu, saya berharap kegiatan ini nantinya dapat menjadi ruang memperkuat nilai kebangsaan, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat kolaborasi antar generasi muda. Kepada seluruh panitia yang dilantik, saya berpesan, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, bangun komunikasi yang baik, dan jadikan pelayanan sebagai semangat utama. Kesuksesan sebuah kegiatan selalu lahir dari kerja sama, kekompakan, dan komitmen bersama," ujarnya.

Wesly juga mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tentu mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan yang membawa manfaat positif, membangun karakter, dan memperkuat semangat persatuan.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang dilantik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan," pungkasnya.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan, untuk kegiatan Apel Kebangsaan tuan rumah adalah Kota Pematangsiantar. Sedangkan Pelatihan UMKM tuan rumahnya Kota Medan, dan Pendidikan Kader Tingkat Muda dilaksanakan di Kabupaten Asahan.

"Ini tentunya bentuk keseriusan komitmen DPD yang didukung oleh DPP, bagaimana program-program organisasi bisa berjalan dan kita bisa memberikan dampak bagi masyarakat, bagi gereja, dan juga bagi para pemuda kita," katanya.

Sahat juga menyampaikan, tahun sebelumnya saat rapat kerja nasional (rakernas), Apel Kebangsaan telah dilaksanakan di Lapangan Benteng Medan, dan tahun ini di Kota Pematangsiantar.

"Saya bersyukur panitia setia dengan organisasi, setia melayani, setia berkorban, tidak meminta tapi memberi. Sehingga ketika orang yang tulus melihat kita memberi, maka mereka pun tanpa kita minta, seperti Bapak Wali Kota Wesly Silalahi dan Forkopimda juga pasti memberi untuk pelayanan kita. Apa yang kita tabur, pasti itu yang kita tuai. Apa yang kita berikan kontribusi bagi daerah kita terkhusus Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumut, pasti juga akan bisa menjadi yang terbaik," katanya.

Sedangkan Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu mengaku bahwa Wali Kota Wesly Silalahi seperti orang tuanya.

"Kalau di Medan selalu jumpa sama beliau. Wajah beliau ini kan teduh, sama seperti visi Siantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Jadi sebenarnya banyak yang ingin menjadi tuan rumah. Tapi karena Pematangsiantar adalah Kota Toleran dan wali kotanya juga mendukung pemuda, maka kita tetapkan Siantar menjadi tuan rumah," terangnya, seraya menambahkan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemuda Kristen.

"Secara incognito, itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh gereja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengajak pemuda gereja. Jangankan hadir di pemuda gereja, kita juga hadir di Pemuda Anshor, hadir di Pemuda Katolik, hadir di BKPRMI, hadir juga di Pemuda Muhammadiyah. Itulah kita harus jadi garam ke semua. Kita harus jadi mitra strategis pemerintah. Saat ini kita hadir di Kota Pematangsiantar, begitu luar biasanya kita disambut. Makanya harus kita doakan Wali Kota Wesly ini sehat-sehat," pungkasnya. (LP)

Wali Kota menghadiri pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mendapat apresiasi atas kepeduliannya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Kepedulian Wesly ditunjukkan dengan kehadirannya di acara pembukaan Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026, di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (03/06/2026) pagi.

Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman SE MSi diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II Her Notoraharjo Ak CA CRMP dalam sambutannya.

"Kami dari BPKP sangat mengapresiasi acara ini dihadiri dan dibuka oleh Bapak Wali Kota. Kehadiran Bapak Wali Kota sebagai wujud nyata kepedulian pucuk piminan.l Pemko Pematangsiantar dalam upaya pencegahan korupsi," sebut Her.

Her berharap, dengan adanya fasilitasi dari BPKP untuk penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register, jangan sampai terjadi korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

"Jika terjadi korupsi, maka akan merusak reputasi dan membuat tidak nyaman dalam pemerintahan. Serta dapat merugikan keuangan negara," tukasnya.

"Mohon dukungan Bapak Wali Kota agar Pematangsiantar menjadi prioritas meraih level Baik. Kita saling mendukung dalam upaya mencegah korupsi. Semoga komitmen awal ini bisa berkesinambungan," tukasnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam arahan dan bimbingannya menerangkan, Hasil Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Pematangsiantar berada pada Level 2 atau Berkembang. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah agar unit kerja/OPD menyusun/memutakhirkan Fraud Risk Register Tahun 2026.

Melalui bimbingan teknis (bimtek), katanya, diharapkan dapat membantu masing-masing perangkat daerah agar mampu menyusun dan memutakhirkan Fraud Risk Register secara tepat dan benar.

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, Wesly mengharapkan para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai SPIP terintegrasi menjadi ideal dan memiliki nilai yang lebih baik.

"Kepada semua peserta Diklat untuk selalu mengasah kompetensi dan menambah pengetahuan khususnya efektivitas pengendalian korupsi," sebut Wesly.

Wesly berpesan, kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, serta dikembangkan. Dengan demikian, Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras akan dapat diwujudkan.

Sebelumnya, Plt Inspektorat Kota Pematangsiantar Heryanto Siddik SSTP dalam laporannya menerangkan, kegiatan Bimtek Penyusunan/Pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di lingkungan Pemko Pematangsiantar dilaksanakan selama dua hari, yaitu Rabu (03/06/2026) dan Kamis (04/06/2026).

Bimtek, katanya, diikuti para kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, para sekretaris perangkat daerah/pejabat administrator di lingkungan Pemko Pematangsiantar, para pejabat fungsional auditor dan PPUPD ahli madya Inspektorat, serta pegawai yang membidangi penyusunan program pada perangkat daerah.

Maksud kegiatan tersebut, kata Heryanto, sebagai upaya penguatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di Pemko Pematangsiantar; memberikan pemahaman mumpuni terkait penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register Tahun 2026 di masing-masing OPD; memberikan arahan dan bimbingan sebagai bagian dari proses penyusunan/pemutakhiran Fraud Risk Register serta Triggering kembali tentang budaya anti korupsi bagi pimpinan perangkat daerah guna menuju Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Fraud Risk Register merupakan daftar yang memuat risiko-risiko fraud yang dihadapi oleh suatu entitas.

Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Sumut, yaitu Her Notoraharjo, Rizkan selaku Auditor Ahli Madya, Helmina Manik, dan Henny Andriani Tambunan yang merupakan Auditor Ahli Muda. (LP)

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Upaya memutus rantai peredaran barang haram terus digencarkan jajaran kepolisian Kabupaten Asahan. Melalui pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 2 Juni 2026, Polres Asahan mencatat hasil yang signifikan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Wakapolres Asahan, Kompol Slamet Riyadi, mewakili Kapolres AKBP Revi Nurvelani, menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid di lapangan serta peran aktif warga yang berani menyampaikan informasi terkait aktivitas mencurigakan. "Ini adalah bukti bahwa sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan peredaran narkoba," ujarnya.

Selama periode operasi, tercatat sebanyak 69 kasus berhasil diungkap dengan 85 orang pelaku diamankan. Pengungkapan ini dikelompokkan berdasarkan sasaran operasi:

- Sasaran Orang: 17 kasus dengan 17 tersangka, disertai penyitaan 27,42 gram sabu dan 5,5 butir ekstasi.
- Sasaran Tempat: 17 kasus dengan 22 tersangka, serta barang bukti 22,22 gram sabu.
- Di Luar Sasaran Utama: 35 kasus dengan 46 tersangka, di mana petugas menyita 70,6 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 36 butir ekstasi.

Secara keseluruhan, barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 120,24 gram sabu, 95,98 gram ganja, dan 41,5 butir ekstasi. Selain penindakan hukum, tim Satuan Narkoba juga melakukan penggerebekan di sejumlah tempat hiburan malam untuk memastikan tidak ada aktivitas penyalahgunaan zat terlarang di lingkungan tersebut.

Pihak kepolisian menegaskan tidak akan memberi kelonggaran bagi siapa pun yang terlibat dalam perdagangan atau penggunaan narkotika. Ke depannya, penindakan tegas akan terus dilakukan, disertai dengan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan paham bahaya narkoba.

"Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Narkoba adalah ancaman bersama yang bisa merusak masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kami mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," ajak Kapolres Asahan.

Dengan semangat "Narkoba Musuh Bersama", diharapkan kerja sama yang terjalin dapat terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya zat adiktif. (tec)

Polres Padangsidimpuan Ungkap 13 Kasus Narkoba Selama Ops Antik Toba 2026, 16 Tersangka Diamankan

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:23:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Padangsidimpuan, KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polres, termasuk Kabag Ops AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., Kasi Humas AKP Ida Meri, S.H., serta awak media online, cetak, dan elektronik.

Dalam pemaparannya, KOMPOL Parlindungan Panjaitan menyampaikan bahwa Operasi Antik Toba 2026 dilaksanakan selama 21 hari berdasarkan Rencana Operasi Kepolisian "ANTIK TOBA-2026" Polda Sumut Nomor: R/Renops/3/V/OPS.1.3./2026 tertanggal 5 Mei 2026.

"Hasil operasi ini menunjukkan komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku narkoba yang merusak generasi muda," tegas KOMPOL Parlindungan Panjaitan.

Dari hasil operasi tersebut, Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap sebanyak 13 kasus tindak pidana narkotika dengan total 16 tersangka laki-laki yang berhasil diamankan.

Selain itu, aparat kepolisian juga berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika golongan I berupa sabu seberat 11,46 gram dan ganja seberat 10.382,42 gram atau lebih dari 10 kilogram.

KOMPOL Parlindungan Panjaitan menjelaskan bahwa selama pelaksanaan Ops Antik Toba 2026, pihaknya tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

Dalam kegiatan preemtif, Polres Padangsidimpuan aktif melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui media sosial. Tak hanya itu, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan satgas anti narkoba di setiap kelurahan dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan setempat.

Sementara pada kegiatan preventif, Polres Padangsidimpuan melaksanakan Grebek Sarang Narkoba (GSN) sebanyak delapan kali di berbagai kecamatan di Kota Padangsidimpuan.

Petugas juga melakukan razia Tempat Hiburan Malam (THM) dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara gabungan. Dari hasil razia tersebut, ditemukan satu orang pengunjung positif menggunakan metamfetamin dan telah direkomendasikan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta.

"Penanganan narkoba tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menyelamatkan masyarakat dari ketergantungan narkotika. Karena itu, bagi pengguna yang membutuhkan pemulihan tetap kami arahkan untuk rehabilitasi," ujar KOMPOL Parlindungan Panjaitan.

Ia juga menambahkan bahwa Polres Padangsidimpuan telah melaksanakan Deklarasi Anti Narkoba bersama Forkopimda dan masyarakat serta membentuk Duta Anti Narkoba dari kalangan pelajar berprestasi sebagai langkah edukasi kepada generasi muda.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Padangsidimpuan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Informasi dari masyarakat sangat membantu aparat dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika," pungkasnya.zal

Jalan Aset Daerah Diklaim Milik Pribadi: Penutupan Gang Pembangunan di Asahan Berujung Ancaman Pembongkaran

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:21:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Perselisihan soal akses jalan di Lingkungan II, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kian memanas setelah terungkap adanya ketidakjelasan status hukum dan dugaan pengalihan aset daerah secara sepihak. Masalah ini mencuat ke permukaan dan mendapatkan perhatian serius setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi C DPRD Asahan pada 18 Mei 2026 lalu.

Awalnya, jalur yang kini dikenal sebagai Gang Pembangunan itu bernama Gang Haji Fhatomi. Sejak tahun 1996, jalur ini sudah ada dan bukan merupakan bagian dari tanah milik pengusaha pemilik penangkaran burung walet kala itu. Bahkan, pembangunan dan perbaikan jalur ini didanai melalui anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pusat, sehingga secara hakiki merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Asahan.

Namun, situasi berubah ketika tanah di sekitarnya berpindah tangan dan dibeli oleh pengusaha Bengkel Pelita Motor Kisaran. Alih-alih membiarkan fungsi jalan tetap terjaga, pihak bengkel justru menutup akses utama tersebut dan memindahkannya ke sisi lain menuju Gang Karya.

Alex Margolang, SH—yang pernah menjabat di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat—menyatakan keterkejutannya atas langkah sepihak tersebut. "Jalan ini jelas dibangun pakai uang negara, tapi kenapa bisa disatukan dan ditutup seenaknya tanpa izin resmi dari pemerintah? Ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset daerah yang belum tercatat dengan baik," tegasnya.

Alex pun mendesak agar penutupan jalan itu dibongkar dan kondisi jalur dikembalikan seperti semula. Ia juga menyoroti kasus serupa yang pernah terjadi, di mana akses Gang Setia sempat diblokir—menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan dinilai gagal melindungi aset yang dimiliki rakyat.

Di sisi lain, manajemen Bengkel Pelita Motor Kisaran memberikan penjelasan berbeda. Pihaknya mengaku mulai menutup jalur tersebut sejak Januari 2024, dengan alasan telah mengajukan permohonan ke Kelurahan dan mengantongi tanda tangan persetujuan sejumlah warga. Dokumen tersebut kemudian diserahkan ke Kecamatan dan Inspektorat Daerah.

Namun, temuan di RDPU justru menunjukkan hal yang kontradiktif: surat dari kedua instansi pemerintah itu ternyata tidak pernah memerintahkan maupun menyarankan penutupan atau pemindahan jalan. Bahkan, pernyataan Inspektorat yang menyebut jalur tersebut bukan aset daerah dianggap tidak berdasar mengingat riwayat pembangunannya menggunakan dana publik.

Setelah menerima berkas dokumen dari pihak bengkel, Komisi C DPRD Asahan berencana menggelar rapat lanjutan pekan depan. Rapat ini akan memanggil semua pihak terkait guna mengklarifikasi status tanah, keabsahan dokumen persetujuan, serta memastikan hak akses warga tidak dirugikan.

Sebelumnya, DPP GRAPPA Asahan juga telah menyampaikan surat permohonan penyelidikan kepada Komisi C, menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan urat nadi warga yang menghubungkan berbagai pemukiman hingga ke jalan utama seperti Jalan Pramuka dan Panglima Polem. Hingga saat ini, warga masih berharap agar kejelasan hukum segera ditegakkan demi kepentingan bersama. (tec)

Tipikor Medan Bebaskan 4 Terdakwa Kasus KDM, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:17:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II (kini PTPN I Regional 1) dengan PT Ciputra KPSN.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung hingga Rabu (3/6/2026) malam sekitar pukul 20.05 WIB oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum.

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Majelis juga memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka.

Sebelumnya, JPU Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani mendakwa para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar terkait kewajiban penyerahan lahan minimal 20 persen kepada negara dari areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Namun setelah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk PTPN II, PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Ciputra KPSN serta ATR/BPN daerah maupun pusat, majelis hakim berkesimpulan tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan adanya perbuatan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai belum dipenuhinya kewajiban penyerahan lahan 20 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 bukan disebabkan kesengajaan para terdakwa, melainkan karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan aturan tersebut.
Majelis juga mempertimbangkan adanya korespondensi antara pihak PT NDP dengan ATR/BPN Pusat serta komitmen yang telah dituangkan dalam akta notaris terkait pelaksanaan kewajiban tersebut.

.
"Belum dilaksanakannya kewajiban tersebut tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ataupun menimbulkan kerugian negara," demikian salah satu pertimbangan majelis yang dibacakan dalam persidangan.

Terhadap terdakwa Askani yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022-2024, majelis juga tidak sependapat dengan dakwaan jaksa terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat HGB.

Menurut hakim, permohonan yang diajukan PT NDP merupakan rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan dan keterangan para ahli yang dihadirkan, majelis hakim dengan dissenting opinion dari hakim anggota MY Girsang akhirnya menjatuhkan putusan bebas terhadap seluruh terdakwa dari dakwaan primer maupun subsider.

Putusan tersebut disambut haru para terdakwa dan keluarga yang memenuhi ruang sidang utama PN Medan.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada saya dan kawan-kawan," ujar Askani usai sidang.

Sementara itu, terkait dana Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak menyinggung status dana tersebut dalam putusan karena tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti selama persidangan berlangsung.rel

Setiap Rupiah Anggaran MBG Harus Sampai ke Piring Anak dan Santri Indonesia

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:16:00 +0700+0700

Medan -;Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH. Akhmad Khambali, SE., MM, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Kyai Khambali, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Program MBG bukan semata-mata memberikan makanan gratis kepada peserta didik, melainkan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Pemerintah menargetkan puluhan juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi penerima manfaat program tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

"Kita tidak boleh melihat MBG hanya dari sepiring makanan yang diterima anak-anak setiap hari. Yang harus kita lihat adalah lahirnya generasi yang sehat, kuat, produktif, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Gizi yang baik hari ini akan menentukan kualitas Indonesia puluhan tahun yang akan datang," ujar KH. Akhmad Khambali yang juga Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum dan Alim,
Beliau menegaskan bahwa persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, higienis, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kyai Khambali yang juga Pengamat Publik menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.

"Apabila dikelola dengan baik, program ini akan melahirkan manfaat berlapis. Anak-anak dan Santri memperoleh gizi yang cukup, ekonomi masyarakat bergerak, lapangan kerja tercipta, dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin dekat."

Meski demikian, Kyai Khambali yang juga Pengurus MUI Pusat mengingatkan bahwa program sebesar ini harus terus diawasi dan dievaluasi secara berkala agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola anggaran tetap terjaga. Dukungan masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan yang konstruktif demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Menutup pernyataannya, KH. Akhmad Khambali mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersama-sama mengawal dan menyempurnakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.
"Anak-anak dan Santri Indonesia adalah amanah sekaligus masa depan bangsa. Setiap ikhtiar untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan mereka adalah investasi peradaban yang nilainya jauh melampaui generasi kita hari ini."

Operasi Antik Toba 2026: Polres Asahan Tangkap 85 Tersangka dan Bongkar 69 Kasus Narkotika

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:12:00 +0700+0700

Selama periode operasi, tercatat sebanyak 69 kasus berhasil diungkap dengan 85 orang pelaku diamankan. Pengungkapan ini dikelompokkan berdasarkan sasaran operasi:

Dengan semangat "Narkoba Musuh Bersama", diharapkan kerja sama yang terjalin dapat terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya zat adiktif. (tec)

IMA Madina Pekanbaru Desak Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG hingga Daerah, Korwil dan Korcam Ikut Disorot

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:39:00 +0700+0700

Pekanbaru | Sumut24.co

Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah.

Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program MBG, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang kini menjadi perhatian publik nasional.

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pejabat pusat. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk di tingkat daerah.

Ia menyebut, apabila ditemukan indikasi keterlibatan Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun pihak lainnya dalam penyimpangan anggaran, maka seluruhnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Jika terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang, mark-up anggaran, penggelapan, ataupun bentuk penyimpangan lain dalam Program MBG, maka semua pihak yang terlibat wajib diproses," tegas Gusti dalam keterangannya.

IMA Madina Pekanbaru menilai pengusutan dugaan korupsi pada level pejabat tinggi seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan praktik serupa di lapangan.

Menurut Gusti, program berskala nasional seperti MBG melibatkan banyak pihak dalam proses distribusi, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan teknis di daerah. Karena itu, pengawasan dan penelusuran aliran anggaran dinilai sangat penting dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya berhenti pada aktor tertentu tanpa menyentuh mekanisme pelaksanaan program hingga ke tingkat bawah.

"Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya penyimpangan oleh Korwil, Korcam, maupun pihak lain, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya.

IMA Madina Pekanbaru menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dianggap bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.

Selain meminta penegakan hukum dilakukan secara serius, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong agar proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus secara terbuka.

Menurut mereka, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

IMA Madina Pekanbaru turut mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan. Mereka meminta publik tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum," ujar Gusti.

Ia kembali menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara transparan dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen, IMA Madina Pekanbaru menyatakan akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.zal

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik

admin — Thu, 04 Jun 2026 10:35:00 +0700+0700

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja agar program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerja an. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat," ujar Yassierli.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Yassierli mengatakan, ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui perluas an pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK serta menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Upaya tersebut diikuti optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar lulusan pelatihan dapat terserap lebih cepat oleh pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker terus mengevaluasi berbagai regulasi guna mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Transform asi organisasi turut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Di saat yang sama, Kemnaker terus mendorong pembangunan sistem data terintegrasi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan kinerja organisasi.

"Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pela ksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Cris.r

Opening Ceremony GLOPB Vol. 2 Jadi Awal Kolaborasi Lintas Negara Berbasis Budaya dan Lingkungan

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:43:00 +0700+0700

MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) secara resmi membuka kegiatan Global Student Engagement Program (GLOPB) Vol. 2 yang mengusung tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom". Program internasional yang berlangsung pada 3–6 Juni 2026 ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara yang mengintegrasikan pendidikan, budaya, dan konservasi lingkungan dalam satu pengalaman pembelajaran yang komprehensif.

Kegiatan pembukaan berlangsung di Kampus UNPAB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, delegasi internasional, serta peserta program dari berbagai institusi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hazrul Azwar Hasibuan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi UNPAB yang mewakili Rektor UNPAB, Siti Anisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, serta Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. selaku Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional UNPAB.

Turut hadir delegasi internasional, yaitu Mr. Mohd Darmizi bin Dilah dari UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia, Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad dari Universiti Utara Malaysia (UUM), serta Dr. Hlaing Minn Khant dari Krirk University, Thailand.

Dalam sambutannya, Dr. Hazrul Azwar Hasibuan menyampaikan bahwa GLOPB merupakan salah satu program strategis UNPAB dalam memperkuat internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lingkungan Sumatera Utara kepada masyarakat global.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman lintas budaya, memperluas jejaring internasional, serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Momentum pembukaan GLOPB Vol. 2 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNPAB dan Krirk University Thailand terkait penyelenggaraan program GPOLB Camp. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi akademik internasional, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan berbagai program bersama di masa mendatang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti beragam kegiatan akademik dan budaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung mengenai hubungan antara budaya lokal dan pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan peserta, campus tour UNPAB, sesi pengenalan budaya Melayu, serta kuliah akademik mengenai konservasi mangrove dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura serta mengeksplorasi kawasan ekowisata Tangkahan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi konservasi alam unggulan di Sumatera Utara. Selain itu, para peserta akan mengunjungi kawasan pesisir Nipah di Serdang Bedagai untuk mengikuti kegiatan adopsi dan penanaman mangrove serta mempelajari pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat.

Sebagai penutup, peserta akan mengikuti wisata budaya Kota Medan yang meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya bersama Kesultanan Deli, serta eksplorasi sejumlah destinasi sejarah dan budaya yang menjadi ikon Kota Medan.

Melalui GLOPB Vol. 2, UNPAB tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara kepada peserta internasional, tetapi juga membangun ruang dialog global yang mendorong lahirnya generasi muda berwawasan internasional, berkarakter, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UNPAB dalam memperkuat posisi sebagai kampus yang aktif membangun kolaborasi global dan mencetak global citizens yang siap menghadapi tantangan dunia masa depan.rel

UNPAB Ambil Bagian dalam Seminar Nasional “10 Pohon Ilmu” dan Pemecahan Rekor MURI Bersama 115 PTS se-Sumatera Utara

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:39:00 +0700+0700

MEDAN, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" yang dirangkaikan dengan pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah instansi pemerintah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara ini berlangsung pada Rabu (3/6) secara hybrid dari Aula LLDIKTI Wilayah I Medan dan diikuti secara serentak oleh perguruan tinggi peserta di kampus masing-masing.

Di lingkungan UNPAB, kegiatan diikuti oleh sivitas akademika melalui beberapa titik pelaksanaan, antara lain Mahabento, Amphiteater, ruang kelas Gedung A, dan Perpustakaan UNPAB. Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung secara terintegrasi dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Utara.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menjadi ruang penguatan wawasan akademik sekaligus sarana mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 115 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Pertanian, serta berbagai instansi lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan sinergi lintas sektor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan pemaparan materi dan diskusi ilmiah untuk memperluas wawasan peserta dalam berbagai bidang keilmuan dan pembangunan.

Momentum istimewa dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pemecahan Rekor MURI yang melibatkan seluruh perguruan tinggi peserta secara serentak. Proses verifikasi dilakukan langsung oleh tim MURI sebagai bagian dari pencatatan prestasi nasional yang menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Partisipasi UNPAB dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen universitas dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas, kolaboratif, dan berdampak. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum akademik dan kegiatan strategis, UNPAB terus berupaya memperkuat kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pengarahan dari tim MURI terkait proses verifikasi rekor serta pengundian lucky draw yang menambah semarak suasana. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Melalui semangat kebersamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, UNPAB menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung kemajuan pendidikan tinggi Indonesia serta siap berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.rel

Skema Mark Up Motor Listrik Rp1 Triliun, FABEM Minta Kejagung Bongkar Kasus MBG Hingga ke Akar

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:55:00 +0700+0700

JAKARTA | sumut24.co

Ketiga tersangka yang ditahan adalah DH (Eks Kepala BGN), SS (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi), dan LP (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan). Mereka diduga terlibat penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta afiliasi yayasan mitra SPPG yang mengakibatkan kerugian negara potensi triliunan rupiah.

Ketua Umum DPP FABEM - SM Zainuddin Arsyad, S.I.P menyatakan bahwa publik perlu mengawal proses hukum ini agar tidak berhenti di tingkat tersangka. Berikut pernyataan keras sekaligus terukur yang disampaikannya di Jakarta:

"Kami mengapresiasi langkah Kejagung yang menetapkan tiga tersangka eks pimpinan BGN. Namun, ini baru permulaan. Akar persoalan harus diungkap, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik skema korupsi yang terstruktur dan sistematis ini. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi. FABEM mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas aliran dana harian miliaran rupiah kepada yayasan afiliasi tersangka, serta memeriksa seluruh pihak yang melakukan intervensi terhadap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merugikan keuangan negara dari total anggaran MBG dari Apbn Rp 85, 27 T tahun 2025 dan Rp268 triliun ( 2026 ) Kami juga meminta transparansi proses penyidikan dan pemulihan seluruh kerugian negara. Jika diperlukan, FABEM siap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan."

Pernyataan itu merujuk pada temuan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI, Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:

Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN;
Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;
Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;
Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Para Tersangka dijerat dengan pasal:

Primair:

Pasal 603jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:

Pasal604jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Waketum DPP FABEM - Tody Ardiansyah Prabu, S.H :

Sikap Presiden Bpk. Prabowo Subianto sudah Tegas Tepat momentumnya dalam mengambil keputusan dengan mencopot Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN serta kejagung memgambil tindakan cepat untuk menggeledah kantor BGN serta menahan kepala BGN Sdr.DH dan 2 wakil BGN, Sdr. SS dan Sdr. LP;

Demi Penegakan hukum tanpa pandang bulu tajam ke atas dan Menjaga Program unggulan Nasional Terukur , tepat sasaran agar tidak terjadi penyimpangan uang rakyat Apbn serta Memulihkan Stabilitas Kepercayaan Masyarakat terhadap program unggulan pemerintahan serta kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"FABEM sebagai organisasi pergerakan alumni aktifis BEM & senat mahasiwa akan membentuk tim pemantau khusus untuk memastikan kasus ini tidak mandek. Kami mendorong Kejagung juga mengusut kemungkinan adanya pelaku lain di luar ketiga tersangka," tutup Tody Ardiansyah Prabu, S.H Waketum DPP FABEM - SM Bidang Hukum & Antar Lembaga./rel

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:30:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Batubara periode 2026–2031 resmi dilantik, di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (3/6/2026).

Pada kegiatan itu, Bupati Batubara, Dr H. Baharuddin Siagian, menerima penghargaan Sahabat Pers dari JMSI yang diserahkan langsung Ketua JMSI Sumatera Utara (Sumut) Rianto.

Bupati Baharuddin dalam sambutan mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Batubara yang baru dilantik.

Ia berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Gunakan media secara bijak, sampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Jangan membuat pemberitaan yang tendensius. Utamakan kritik yang membangun dan teguran yang konstruktif demi kemajuan daerah,"katanya.

Pelantikan ini juga bagian konsolidasi organisasi untuk memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen, dan berintegritas di Kabupaten Batubara.

Sementara itu, Pembina JMSI Sumut Rahudman Harahap, mengingatkan insan pers agar tidak hanya berfokus pada aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Bupati. Menurutnya, media juga harus hadir di tengah masyarakat dan mengangkat berbagai persoalan serta kondisi riil yang dihadapi warga.
"Pemberitaan di Batubara jangan hanya berkutat di kantor bupati. Media harus lebih banyak melihat dan mengangkat kondisi masyarakat di lapangan,"sarannya.

Acara juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara, Elpandi Agraha, Sekretaris JMSI Sumatera Utara, Zulham Efendi, Staf Ahli Bupati Batu Bara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batbara, Ketua Harian SMSI Batubara, Arie Gusti Kurniawan Sinaga, Sekretaris Mazlan, serta sejumlah undangan lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan JMSI, kepengurusan JMSI Kabupaten Batu Bara periode 2026–2031 dipimpin oleh Subari sebagai Ketua, Ramdani sebagai Sekretaris, dan Dani Ramadhan sebagai Bendahara.(Jo)

UNPAB Gelar GLOPB Vol. 2: Kenalkan Budaya Melayu dan Konservasi Mangrove ke Mahasiswa Internasional*

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:23:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan , Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan resmi membuka program internasional bergengsi bertajuk GLOPB Vol. 2 (Global Student Engagement) pada Rabu, 3 Juni 2026. Mengangkat tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom", kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 3–6 Juni 2026, di tiga wilayah Sumatera Utara: Medan, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran fungsionaris Unpab, di antaranya Dr. Hazrul Azwar Hasibuan (Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi) yang mewakili Rektor, Siti Anisah, S.T., M.T. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. (Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional), serta Jodi Hendrawan, M.Kom. (Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni). Turut hadir para delegasi internasional, seperti Mr. Mohd Darmizi bin Dilah (UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia), Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad (Universiti Utara Malaysia/UUM), dan Dr. Hlaing Minn Khant (Krirk University, Thailand).

Program ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Unpab serta 15 mahasiswa internasional asal Malaysia dan Myanmar yang tergabung dalam Global Student Engagement International (UUM, UiTM, UKM, IIUM, dan Krirk University).

Pada momentum ini, Unpab dan Krirk University Thailand juga melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait program GPOLB Camp untuk memperkuat jejaring akademik global.

Program internasional ini bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara melalui pendekatan edukatif, budaya, dan lingkungan. Setelah penyambutan, campus tour, dan kuliah akademik mengenai mangrove di Unpab, para peserta akan mengikuti kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura, serta mengeksplorasi ekowisata gajah di Tangkahan.

Selanjutnya, aksi nyata pelestarian lingkungan dilakukan di kawasan pesisir Nipah, Serdang Bedagai. Di sana, peserta akan mempelajari ekosistem pesisir sekaligus berpartisipasi langsung dalam aksi adopsi dan penanaman mangrove berbasis partisipasi masyarakat.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan wisata budaya di Kota Medan, meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya dengan Kesultanan Deli, serta kunjungan ke berbagai ikon sejarah kota.

Secara keseluruhan, GLOPB Vol. 2 menjadi wadah kolaborasi internasional strategis yang mengintegrasikan pendidikan dan konservasi, sekaligus memperkuat peran Unpab dalam mendorong internasionalisasi kampus serta membentuk global citizenship bagi mahasiswa.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi yang diikuti para peserta GPOLB Camp dan kuliah akademik singkat bertema pelestarian lingkungan dilakukan di kawasan pesisir Nipah.(W04)

Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Hadiri Pengukuhan Sosialisasi Pidana Adat dan Pengurus LKAAM Kabupaten Solok Periode 2024–2029.

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Rabu (03/06/26
menghadiri kegiatan Sosialisasi Pidana Adat sekaligus Pengukuhan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok Periode 2024–2029.

Kegiatan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh adat, ninik mamak, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Solok.Dan juga turut hadir
Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Ketua LKAAM Kabupaten Solok yang baru dikukuhkan, Drs. Reflidon, MM, Dt. Kayo, serta Kepala Agrinas Palma Nusantara Wilayah Sumbar–Jambi, Brigjen TNI (Purn) Chairul Anwar Mandailing.

Bupati Solok dalam sambutan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi pidana adat yang dinilai sangat penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan hukum adat yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat Minangkabau.

Dikatakan Bupati, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan secara musyawarah, serta menjadi benteng dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

"Adat dan syarak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Melalui sosialisasi pidana adat ini, diharapkan masyarakat semakin memahami fungsi hukum adat sebagai salah satu sarana penyelesaian persoalan sosial yang mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan perdamaian," ujar Bupati.

Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Fauzi Bahar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKAAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga marwah adat Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Ia berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan baik serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan adat dan budaya.

Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat,
pada kesempatan tersebut, sekaligus melakukan pengukuhan Pengurus LKAAM Kabupaten Solok Periode 2024–2029 dengan Ketua Drs. Reflidon, MM, Dt. Kayo. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai wadah pemersatu ninik mamak dan tokoh adat di Kabupaten Solok.

Ketua LKAAM Kabupaten Solok yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran lembaga adat dalam pembinaan masyarakat, penyelesaian sengketa adat, serta pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Solok.

Kegiatan diakhiri dengan sosialisasi mengenai pidana adat yang menghadirkan berbagai narasumber, sekaligus menjadi forum diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kelestarian adat dan budaya di Kabupaten Solok.(YOSE)

14 Kasus Narkoba Diungkap dalam Operasi Antik Toba 2026, Polres Tapsel Selamatkan Ribuan Warga dari Bahaya Narkotika

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:46:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Komitmen memberantas peredaran narkotika terus ditunjukkan jajaran Polres Tapanuli Selatan. Selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Operasi Antik Toba 2026, aparat kepolisian berhasil mengungkap belasan kasus narkoba di wilayah hukumnya.

Operasi yang digelar selama 20 hari, mulai 13 Mei hingga 2 Juni 2026 tersebut, mencatat sebanyak 14 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berhasil diungkap. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 14 tersangka yang terdiri dari 13 laki-laki dan satu perempuan.

Wakapolres Tapanuli Selatan, Kompol Muslim Amin, S.E., menegaskan keberhasilan operasi tersebut menjadi bukti keseriusan Polres Tapsel dalam mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang meresahkan masyarakat.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan," ujar Kompol Muslim Amin.

Dalam operasi tersebut, Satresnarkoba Polres Tapsel bersama jajaran turut menyita sejumlah barang bukti narkotika dari tangan para tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa ganja seberat 3.000 gram, sabu seberat 30,28 gram, serta lima butir pil ekstasi.

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 11 unit telepon genggam, lima unit sepeda motor, serta uang tunai sebesar Rp1.005.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Menurut Wakapolres, keberhasilan pengungkapan tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sedikitnya 1.120 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

"Diperkirakan sebanyak 1.120 jiwa dapat diselamatkan dari bahaya narkoba," katanya.

Ia menambahkan, hasil Operasi Antik Toba 2026 menjadi peringatan keras bagi para pelaku penyalahgunaan maupun bandar narkoba. Polres Tapsel, kata dia, tidak akan memberikan ruang bagi peredaran barang haram yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda.

Selain penindakan, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat agar aktif membantu pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," ajaknya.

Dalam proses hukum, para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai jenis barang bukti dan peran masing-masing. Untuk kasus ganja, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara untuk kasus sabu, tersangka dipersangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Tapanuli Selatan memastikan upaya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari peredaran narkotika.zal

Harun Mustafa Kembali Berkuasa di IMI Sumut, Ijeck Minta Pengurus Jangan Jalan Sendiri

admin — Wed, 03 Jun 2026 23:45:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara berlangsung penuh semangat dan soliditas. Dalam agenda penting tersebut, Harun Mustafa Nasution kembali dipercaya menakhodai IMI Sumut untuk periode 2026-2030 setelah menjadi calon tunggal dan terpilih secara aklamasi.

Pelaksanaan Musprov yang digelar di Medan pada Selasa (2/6/2026) menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi otomotif terbesar di Sumatera Utara itu. Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Harun dinilai sebagai bentuk apresiasi atas capaian kepengurusan sebelumnya selama periode 2021-2025.

Dalam sambutannya, Harun Mustafa Nasution menyampaikan rasa syukur sekaligus permohonan maaf kepada seluruh pengurus, komunitas, dan klub motor di bawah naungan IMI Sumut apabila selama masa kepemimpinannya masih terdapat kekurangan.

Menurut Harun, lima tahun memimpin organisasi tentu tidak lepas dari dinamika serta tantangan. Meski demikian, ia mengaku bangga karena IMI Sumut mampu mencatat berbagai pencapaian membanggakan di tingkat nasional.

"Jika selama kami memimpin masih ada kekurangan, saya pribadi memohon maaf kepada seluruh pengurus dan klub-klub IMI Sumut. Semua pencapaian yang ada hari ini merupakan hasil kerja bersama," ungkap Harun di hadapan peserta Musprov.

Harun membeberkan, selama satu periode kepengurusannya, IMI Sumatera Utara berhasil membawa pulang dua penghargaan nasional. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pembinaan otomotif di Sumut berjalan ke arah yang positif.

Ia menegaskan, keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pembina, pemerintah daerah, pengurus, klub motor, hingga sponsor yang selama ini turut mendukung penyelenggaraan berbagai event otomotif di Sumatera Utara.

Harun juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, yang dinilainya terus memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia otomotif di daerah.

Ke depan, Harun menargetkan IMI Sumut tidak hanya fokus pada prestasi olahraga otomotif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui berbagai event balap dan kegiatan komunitas yang melibatkan pelaku usaha lokal.

"Mari kita jadikan momentum Musprov ini sebagai langkah baru untuk memperkuat organisasi, memajukan olahraga otomotif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IMI Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan dalam organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebuah kepengurusan tidak bisa bertumpu pada sosok ketua semata, melainkan kerja kolektif seluruh pengurus.

Ijeck berharap kepengurusan baru nantinya mampu meninggalkan warisan positif yang dikenang masyarakat, terutama dalam membangun pembinaan atlet otomotif di Sumatera Utara.

"Kita ingin jabatan yang diamanahkan menjadi legacy atau warisan yang baik. Mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya meninggalkan hal-hal positif yang terus diingat," kata Ijeck.

Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet melalui latihan rutin. Menurutnya, tidak ada pebalap hebat yang lahir tanpa proses latihan yang disiplin dan terarah.

Dalam Musprov tersebut, panitia hanya menerima satu nama calon Ketua IMI Sumut periode 2026-2030, yakni Harun Mustafa Nasution. Kondisi itu membuat proses pemilihan berjalan mulus melalui mekanisme aklamasi.

Ijeck mengaku bersyukur proses pemilihan dapat berlangsung kondusif dan penuh kesepakatan, sehingga organisasi dapat langsung fokus menyusun target besar untuk empat tahun mendatang.zal