Polresta Deli Serdang Gelar Olahraga Bersama Sambut Hari Bhayangkara Ke-80

admin — Sun, 21 Jun 2026 16:32:00 +0700+0700

Deliserdang - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung di Mapolresta Deli Serdang, Minggu (21/6/2026) pagi.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., ini diikuti juga oleh Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, Bhayangkari Cabang Kota Deli Serdang, personel Polresta Deli Serdang dan keluarga besar Polresta Deli Serdang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang dilepas langsung oleh Kapolresta Deli Serdang, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama. Selanjutnya, peserta mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan kebersamaan, di antaranya pertandingan bola voli antara Bhayangkari melawan Polwan Polresta Deli Serdang serta pertandingan voli antara Pejabat Utama Polresta Deli Serdang melawan Kapolsek jajaran.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan lomba tarik tambang, pergelaran Bakti Kesehatan yakni pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, serta hiburan yang melibatkan seluruh peserta.

Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang memberikan piagam penghargaan kepada tenaga medis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan olahraga bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 yang bertujuan untuk mempererat soliditas dan kebersamaan seluruh keluarga besar Polresta Deli Serdang.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran personel, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara personel, Bhayangkari, dan keluarga besar Polresta Deli Serdang. Dengan semangat Hari Bhayangkara Ke-80, kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolresta.

Patroli Gabungan KRYD Polres Pelabuhan Belawan Sasar Premanisme hingga Tawuran

admin — Sun, 21 Jun 2026 15:53:00 +0700+0700

BELAWAN I SUMUT24.CO
Polres Pelabuhan Belawan bersama personel Dit Samapta Polda Sumut, Sat Brimob Polda Sumut, dan Satpol PP Kota Medan melaksanakan patroli gabungan dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Patroli yang dilaksanakan pada Sabtu (20/6/2026) malam hingga Minggu (21/6/2026) pagi tersebut dipimpin jajaran Polres Pelabuhan Belawan dengan melibatkan puluhan personel gabungan. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Posko PAM Terpadu Depo PT JIU, Jalan Stasiun, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, yang dipimpin oleh Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Dedy Dharma, S.H.

Dalam arahannya, personel diingatkan untuk melaksanakan tugas secara profesional, mengedepankan SOP dan buddy system, serta membangun komunikasi dengan masyarakat guna bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Selanjutnya, personel bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas seperti Jalan Yos Sudarso, Simpang Pajak Baru, Jalan Paus, Jalan Alu-Alu, Jalan Belanak, Jalan T.M. Pahlawan, Gudang Arang, Jalan Sumatera, Jalan Selebes, hingga kawasan Bagan Deli.

Sasaran patroli meliputi pencegahan aksi premanisme, pungutan liar, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor (3C), aksi begal, geng motor, penyalahgunaan narkoba, pelemparan terhadap kendaraan, hingga antisipasi tawuran serta upaya menjaga stabilitas keamanan pasca terjadinya bentrokan antarormas.

Selama pelaksanaan patroli, personel juga melakukan sambang dan dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga agar berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan di lingkungannya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dan jajaran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menekan potensi gangguan kamtibmas, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Polda Sumut melalui Polres Pelabuhan Belawan bersama seluruh unsur yang terlibat terus melakukan langkah preventif melalui patroli rutin. Kehadiran personel di lapangan merupakan bentuk nyata negara hadir untuk melindungi masyarakat dan memastikan situasi keamanan tetap terjaga," ujar Kombes Ferry.

Ia menambahkan, keberhasilan patroli bukan hanya diukur dari penindakan, tetapi juga dari kemampuan kepolisian mencegah terjadinya kejahatan melalui kehadiran personel dan sinergi dengan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan masing-masing. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," tambahnya.

Hasil kegiatan menunjukkan situasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif. Selama patroli berlangsung, tidak ditemukan adanya aksi premanisme, pungli, kejahatan jalanan, pelemparan kendaraan, maupun aksi tawuran.

Polda Sumut menegaskan akan terus mengintensifkan patroli dan langkah-langkah preventif sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.(W05)

Foto:

Saat Ribuan Warga Sulit Mencari Kerja, Kepala SPPG MBG Saentis Diduga Rangkap Jabatan, Publik Minta Klarifikasi BGN

admin — Sun, 21 Jun 2026 15:50:00 +0700+0700

DELI SERDANG — Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan publik.

Abdul Fattah, S.H., M.H., yang diketahui menjabat sebagai Kepala SPPG MBG Saentis, diduga juga masih aktif sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya rangkap jabatan dan penerimaan penghasilan dari dua institusi yang sama-sama berada dalam lingkup pemerintah.

Sejumlah warga menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Terlebih, di tengah kondisi sulitnya lapangan pekerjaan, muncul persepsi ketidakadilan apabila satu orang dinilai memegang beberapa posisi sekaligus.

"Banyak masyarakat yang sampai sekarang kesulitan mencari pekerjaan. Kalau memang satu orang bisa memegang beberapa jabatan yang dibiayai negara, tentu publik berhak meminta penjelasan," ujar seorang warga berinisial DF kepada wartawan.

Jabatan Kepala SPPG Masuk Skema PPPK

Berdasarkan penjelasan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala SPPG merupakan salah satu dari tiga jabatan inti yang dapat diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain Kepala SPPG, dua jabatan lain yang termasuk dalam skema tersebut adalah Ahli Gizi dan Akuntan. Ketentuan itu merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Apabila benar Abdul Fattah telah berstatus PPPK melalui penugasan tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai kesesuaian status tersebut dengan aktivitas profesi lain yang dijalankannya.

Publik mempertanyakan apakah seorang PPPK diperbolehkan menjalankan pekerjaan lain yang juga memperoleh penghasilan dari lembaga negara atau institusi pendidikan negeri.

Publik Minta Penjelasan Resmi

Sejumlah pihak menilai polemik ini tidak cukup dijawab dengan asumsi atau opini publik semata, melainkan membutuhkan klarifikasi resmi dari instansi terkait.

Beberapa pertanyaan yang berkembang di masyarakat antara lain:

Apakah Kepala SPPG yang berstatus PPPK diperbolehkan merangkap jabatan pada institusi lain?

Apakah status dan aktivitas rangkap jabatan tersebut telah diketahui oleh atasan langsung yang berwenang melakukan pembinaan?

Apakah PPPK dapat menerima penghasilan dari dua institusi pemerintah secara bersamaan?

Apakah kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan kepegawaian ASN dan regulasi Badan Gizi Nasional?

Menurut warga, transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penerapan aturan kepegawaian.

"Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, jelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau ada ketentuan yang harus dievaluasi, juga perlu disampaikan secara terbuka," kata DF.

Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini ditulis, Abdul Fattah belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan wartawan.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada pejabat Badan Gizi Nasional wilayah Sumatera Utara, termasuk Agung selaku pihak yang disebut membidangi program MBG di Sumatera Utara. Namun hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh tanggapan resmi.

Media ini masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari Abdul Fattah, Badan Gizi Nasional, pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya guna memperoleh penjelasan dan hak jawab atas informasi yang berkembang.

Di tengah perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang dibiayai APBN, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi pemerintah: apakah dugaan rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat aspek tata kelola yang perlu dievaluasi lebih lanjut.red

Wagub Jihan Dorong PJ91 Wujudkan Semangat Bersatu, Berbaur, dan Berdampak

admin — Sun, 21 Jun 2026 13:02:00 +0700+0700

Bandar Lampung –– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) dengan tema "Nengah Nyappur Dalam Aksi: Bersatu, Berbaur, Berdampak", di Gedung Dekranasda Provinsi Lampung, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum berkumpulnya kembali keluarga besar Purna Jambore Nasional 1991 dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam merumuskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terjaganya ikatan persaudaraan para purna peserta jambore yang telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terus terpelihara hingga saat ini merupakan salah satu warisan paling berharga dari Gerakan Pramuka.

Wagub Jihan menilai, pengalaman yang paling membekas dari sebuah jambore bukan semata-mata lokasi kegiatan ataupun rangkaian acaranya, melainkan hubungan persahabatan, kebersamaan, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh selama proses tersebut berlangsung.

"Ketika orang mengenang pengalaman jambore, yang paling diingat biasanya adalah kebersamaan yang terjalin, sahabat yang ditemui, dan pengalaman yang dijalani bersama. Itulah yang kemudian menjadi ikatan kuat hingga puluhan tahun kemudian," ujar Wagub yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung.

Menurut Wagub, Rakernas PJ91 memiliki makna yang lebih besar dibandingkan sekadar agenda organisasi. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa nilai persaudaraan yang ditanamkan sejak Jambore Nasional 1991 masih terus hidup, dirawat, dan menjadi kekuatan yang menyatukan para anggotanya hingga saat ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun para peserta telah menempuh perjalanan hidup yang berbeda selama lebih dari tiga dekade, semangat untuk tetap terhubung dalam satu keluarga besar tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepramukaan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan kegiatan jambore, melainkan terus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun mengabdi kepada bangsa.

Lebih lanjut, Wagub juga mengapresiasi tema Rakernas tahun ini yang dinilai selaras dengan nilai budaya Lampung. Konsep Nengah Nyappur, menurutnya, mengandung makna penting tentang kehadiran di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Wagub menambahkan bahwa berbagai persoalan di masyarakat sering kali dapat diselesaikan melalui semangat kebersamaan, kepedulian, dan kemauan untuk saling mendengar serta membantu satu sama lain. Oleh karena itu, budaya gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.

'Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ketika lingkungan memerlukan perhatian, atau ketika generasi muda membutuhkan pendampingan, yang dibutuhkan adalah kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama," ucapnya.

Menutup arahannya, Wagub berharap Rakernas PJ91 mampu melahirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta mempererat persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

"Saya percaya apabila semangat bersatu, berbaur, dan berdampak terus dijaga, maka keluarga besar Purna Jambore Nasional akan senantiasa menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, peduli, dan berdaya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Purna Jambore Nasional 1991 Teguh Santosa berharap Rakernas dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperkokoh komitmen organisasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus mewariskan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, dan pengabdian kepada generasi muda sebagai bagian dari semangat yang telah dibangun sejak Jambore Nasional 1991.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Fachrul Razi: Revisi UUPA Ancam Perdamaian dan Perpanjang Kemiskinan Aceh

admin — Sun, 21 Jun 2026 12:57:00 +0700+0700

JAKARTA – Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus mantan anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tidak memperkuat kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA) berpotensi memperpanjang kemiskinan di Aceh hingga 20 tahun ke depan dan mengancam keberlangsungan perdamaian.

Pernyataan itu disampaikan Fachrul Razi di Jakarta, Kamis (18/6/2026), menyusul bergulirnya pembahasan revisi UUPA yang dinilainya justru mengurangi kewenangan Aceh, khususnya di bidang pengelolaan minyak, gas, mineral, dan sumber daya kelautan.

Menurut Fachrul, pemerintah pusat selama ini menyampaikan narasi bahwa Aceh diberikan kekhususan dan keleluasaan pasca-perdamaian. Namun, dalam praktiknya, kewenangan strategis Aceh di bidang ekonomi justru terus dipersempit melalui berbagai regulasi nasional dan draf revisi UUPA.

"Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru. Aceh dipertahankan secara politik, tetapi dilemahkan secara ekonomi. Jika kewenangan pengelolaan SDA terus dipangkas, maka kemiskinan dan ketergantungan Aceh kepada pusat akan terus berlanjut," kata Fachrul.

Mantan Ketua Komite I DPD RI itu menegaskan, revisi UUPA seharusnya mengembalikan semangat dan substansi perdamaian sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai Helsinki, termasuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh dalam mengelola kekayaan alamnya.

Ia menilai, pembatasan pengelolaan wilayah laut Aceh hanya sampai 12 mil serta pengaturan bagi hasil SDA yang masih bergantung pada regulasi turunan menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat.

Fachrul juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan dan politik semata, tetapi harus dibangun melalui keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang melahirkan ketidakpuasan di masa lalu. Karena itu, apabila revisi UUPA justru mengurangi hak-hak ekonomi Aceh, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpercayaan baru antara Aceh dan pemerintah pusat.

Melalui International Institute for Aceh Studies, Fachrul mendesak seluruh elemen masyarakat, akademisi, parlemen, dan Pemerintah Aceh untuk mengawal proses revisi UUPA agar tidak menjadi instrumen yang memperpanjang ketergantungan ekonomi Aceh.

"Perjuangan hari ini adalah perjuangan intelektual dan politik agar kekayaan alam Aceh benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, bukan hanya menjadi sumber penerimaan bagi pusat," pungkasnya. (R)

Dari Autogate ke Nusakambangan: Kemenimipas dan Ujian Konkret Asta Cita

admin — Sun, 21 Jun 2026 12:52:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai slogan besar pemerintahan. Ia harus turun menjadi pengalaman nyata warga ketika bertemu negara: saat mengurus paspor, melewati bandara, berangkat haji, melihat orang asing diawasi, menyaksikan pegawai negara didisiplinkan, atau melihat warga binaan diberi kesempatan memperbaiki masa depan.

Di titik itulah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan posisi strategisnya. Kemenimipas berada di dua gerbang penting negara. Imigrasi menjaga pintu masuk dan keluar wilayah kedaulatan. Pemasyarakatan menjaga pintu pemulihan manusia setelah berhadapan dengan hukum. Yang satu berbicara tentang mobilitas global, yang lain berbicara tentang reintegrasi sosial. Yang satu menjaga batas negara, yang lain menjaga harapan manusia agar tidak putus di balik tembok.

Karena itu, membaca kinerja Kemenimipas tidak cukup hanya dengan menghitung berapa autogate dipasang, berapa layanan paspor dibuka, berapa warga negara asing ditindak, berapa pegawai dibina, atau berapa warga binaan dilatih. Semua itu penting. Tetapi makna lebih besarnya adalah bagaimana kementerian ini menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke dalam kerja nyata birokrasi.

Asta Cita berbicara tentang kemandirian bangsa, ketahanan pangan, reformasi hukum dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, pemberantasan korupsi dan kejahatan lintas negara, hilirisasi, ekonomi hijau-biru, serta harmoni manusia dengan lingkungan. Di atas kertas, itu agenda besar. Di lapangan, ia membutuhkan institusi yang sanggup bekerja konkret. Kemenimipas, melalui imigrasi dan pemasyarakatan, sedang mencoba menjawab tantangan itu.

Dari sisi imigrasi, agenda Asta Cita tentang kedaulatan, keamanan, dan kemandirian bangsa terlihat melalui penguatan pintu perbatasan. Penggunaan 311 unit autogate di enam bandara dan pelabuhan internasional bukan sekadar modernisasi layanan. Ia adalah cara negara menghadirkan kedaulatan yang lebih cepat, presisi, dan berbasis data.

Di era mobilitas global, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang atau pasukan asing. Ia bisa hadir melalui jaringan scamming, penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan lintas negara, sponsor fiktif, atau eksploitasi celah administratif. Karena itu, imigrasi modern tidak cukup menjadi tukang stempel paspor. Imigrasi harus menjadi radar kedaulatan.

Aplikasi All Indonesia, layanan autogate, dan integrasi pemeriksaan kedatangan merupakan bagian dari upaya menjadikan perbatasan sebagai sistem cerdas. Negara tidak boleh lambat membaca pergerakan orang. Negara juga tidak boleh gagap membedakan antara orang asing yang membawa investasi, ilmu, pariwisata, dan manfaat, dengan orang asing yang membawa risiko keamanan, kejahatan digital, atau gangguan sosial.

Di sinilah prinsip selective policy menemukan relevansinya. Indonesia bukan negara tertutup. Tetapi keterbukaan harus dikendalikan oleh kepentingan nasional. Yang bermanfaat dipermudah. Yang merugikan ditindak. Yang berisiko diawasi. Yang melanggar dideportasi atau diproses hukum. Itulah bentuk konkret kedaulatan dalam dunia yang semakin terbuka.

Tindakan terhadap 670 warga negara asing pelaku scamming melalui kerja Tim Pengawasan Orang Asing menunjukkan bahwa pelayanan cepat tidak boleh berarti pengawasan longgar. Justru semakin digital layanan, semakin kuat pula kemampuan negara membaca risiko. Kedaulatan abad ke-21 bukan hanya soal pagar fisik, melainkan soal data, intelijen, integrasi sistem, dan keberanian bertindak.

Kemenimipas juga menerjemahkan Asta Cita dalam bentuk reformasi pelayanan publik. Hadirnya 10 Immigration Lounge di berbagai mal besar, Campus Immigration Point seperti di Universitas Diponegoro, serta program Pasporia di area car free day memperlihatkan perubahan filosofi birokrasi: negara mendekat kepada warga.

Ini bukan hal kecil. Selama bertahun-tahun, birokrasi sering dibayangkan sebagai gedung, loket, antrean, map, nomor panggilan, dan rasa canggung warga di hadapan petugas. Padahal reformasi birokrasi sejati bukan hanya memindahkan formulir ke aplikasi. Reformasi birokrasi berarti mengubah pengalaman warga ketika berhadapan dengan negara.

Warga tidak boleh dibuat merasa kecil di depan loket. Mahasiswa tidak perlu kehilangan banyak waktu hanya untuk urusan administratif. Keluarga tidak harus menempuh jarak jauh hanya untuk memperoleh layanan paspor. Ketika imigrasi hadir di kampus, mal, dan ruang publik, pesan yang muncul jelas: birokrasi modern adalah birokrasi yang melayani, bukan yang menunggu dilayani.

Layanan haji memberi contoh lain. Pre-clearance melalui Makkah Route dan pemindaian cepat biometrik lewat Immigration Seamless Process Corridor Gate memperlihatkan bahwa urusan keimigrasian juga dapat menjadi bagian dari diplomasi pelayanan negara. Jemaah haji tidak hanya diberangkatkan. Mereka dimuliakan melalui sistem yang lebih cepat, tertib, dan manusiawi.

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak memberi ukuran fiskal atas transformasi layanan itu. Pada 2025, sektor keimigrasian mencatat PNBP Rp10,4 triliun per Desember. Angka ini setara 155 persen dari target Rp6,55 triliun, sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Imigrasi. Dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp8,62 triliun, realisasi tersebut tumbuh sekitar 18 persen.

Data ini penting karena menunjukkan bahwa pelayanan publik yang cepat, digital, dan terkelola baik dapat sekaligus menjadi sumber penerimaan negara. Layanan paspor, visa, izin tinggal, pengawasan, dan kemudahan mobilitas bukan hanya urusan administratif. Ia berkaitan dengan pariwisata, investasi, diplomasi, pergerakan manusia, dan kontribusi fiskal.

Namun PNBP tidak boleh dibaca semata-mata sebagai angka penerimaan. Ia harus dibaca sebagai indikator kepercayaan dan kualitas layanan. PNBP besar hanya bermakna jika lahir dari pelayanan yang sah, transparan, cepat, bersih, dan memberi kepastian. Negara boleh mengoptimalkan penerimaan, tetapi tidak boleh mengorbankan integritas layanan.

Di sinilah Asta Cita tentang reformasi hukum dan birokrasi memperoleh ujian paling nyata. Reformasi bukan hanya soal aplikasi. Reformasi juga soal mental aparat. Sistem digital bisa mempercepat layanan, tetapi integritaslah yang menjaga negara tidak diperjualbelikan. Autogate bisa memangkas antrean, tetapi disiplin pegawai yang menentukan apakah institusi dipercaya.

Karena itu, pengiriman 360 pegawai bermasalah ke Nusakambangan untuk pembinaan disiplin harus dibaca sebagai pesan keras ke dalam tubuh birokrasi. Negara tidak cukup menuntut masyarakat patuh. Aparat negara sendiri harus lebih dulu tertib. Birokrasi tidak akan dihormati jika orang-orang di dalamnya memperlakukan kewenangan sebagai komoditas.

Namun pembinaan disiplin pegawai tidak boleh berhenti sebagai tindakan simbolik. Ia harus diikuti audit sistem, pengawasan berlapis, rotasi jabatan yang sehat, kanal pengaduan yang aman, hukuman yang adil, dan pembenahan budaya kerja. Pegawai bermasalah memang harus dibina atau ditindak. Tetapi sistem yang memungkinkan penyimpangan berulang juga harus dibongkar.

Dari sisi pemasyarakatan, hubungan Kemenimipas dengan Asta Cita menjadi lebih dalam. Kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, ke Nusakambangan pada 20 Juni 2026 memperlihatkan perubahan citra yang kuat. Nusakambangan yang selama ini dibayangkan seram seperti Alcatraz kini tampil sebagai kawasan produktif: ada workshop Fly Ash Bottom Ash, pertanian, peternakan, pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.

Ini bukan sekadar pemandangan baru di pulau penjara. Ini adalah tafsir lapangan atas Asta Cita tentang ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, ekonomi hijau, ekonomi biru, produktivitas lokal, dan reintegrasi sosial. Nusakambangan tidak lagi hanya diposisikan sebagai ruang pengamanan. Ia sedang dibangun menjadi ruang produksi, pembelajaran, dan pemulihan.

Ketahanan pangan dalam Asta Cita tidak harus selalu dibaca hanya dari sawah besar, bendungan, pupuk, atau korporasi pangan. Ia juga bisa tumbuh dari ruang-ruang yang selama ini tidak dibayangkan sebagai simpul produksi: lapas, rutan, lahan tidur, kolam, tambak, kandang, rumah kompos, dan bengkel kerja warga binaan. Ketahanan pangan bukan hanya urusan kementerian teknis pangan. Ia adalah kerja lintas sektor.

Nusakambangan memberi contoh bahwa pemasyarakatan dapat mengambil peran. Warga binaan dilatih bertani, beternak, mengolah sampah, memproduksi pupuk, membudidayakan ikan, mengelola tambak, dan menjahit. Mereka tidak hanya menjalani pidana. Mereka belajar bekerja, bertanggung jawab, dan menghasilkan sesuatu.

Di sinilah paradigma pemasyarakatan modern menjadi penting. Negara memang berhak menghukum orang yang melanggar hukum. Tetapi negara tidak boleh mematikan masa depan manusia. Hukuman tanpa pembinaan hanya melahirkan dendam sosial. Pembinaan tanpa disiplin kehilangan wibawa. Pemasyarakatan yang sehat harus mempertemukan keduanya: keamanan dan harapan.

Angka PNBP pemasyarakatan memberi dimensi lain dari perubahan itu. Hingga November 2025, sektor pemasyarakatan mencatat PNBP Rp49,7 miliar, jauh melampaui target Rp10,3 miliar atau sekitar 482 persen. Secara nominal, angka ini memang kecil jika dibandingkan dengan PNBP keimigrasian. Tetapi secara simbolik, ia penting.

Selama ini, lapas dan rutan lebih sering dibaca sebagai beban anggaran negara: tempat yang harus dijaga, diberi makan, diawasi, dan dibiayai. Dengan capaian PNBP pemasyarakatan, ada pesan baru bahwa pemasyarakatan dapat bergerak menjadi ruang produktif. Pemanfaatan sarana dan prasarana, sewa aset, kegiatan kerja, serta pengelolaan sumber daya di lingkungan pemasyarakatan dapat menghasilkan nilai, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum, transparansi, dan pembinaan.

Namun angka PNBP pemasyarakatan tidak boleh membuat orientasi pembinaan bergeser menjadi komersialisasi warga binaan. Negara harus tegas membedakan antara pembinaan produktif dan eksploitasi. Warga binaan boleh dilatih bekerja, diberi keterampilan, dan dilibatkan dalam kegiatan produktif. Tetapi hak mereka, keselamatan kerja, kelayakan pembinaan, dan tujuan reintegrasi sosial harus tetap menjadi pusat.

Dengan kata lain, PNBP pemasyarakatan harus menjadi akibat dari pembinaan yang berhasil, bukan tujuan yang mengalahkan kemanusiaan. Jika dikelola benar, angka Rp49,7 miliar itu bukan sekadar penerimaan negara, melainkan tanda awal bahwa lapas dan rutan dapat menjadi ruang pembinaan yang produktif, bermartabat, dan memberi nilai tambah.

Program FABA memperlihatkan sisi lain dari Asta Cita: ekonomi hijau dan nilai tambah. Limbah tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai bahan yang bisa diolah. Sampah tidak hanya dibuang, tetapi dikelola. Kotoran hewan tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi diubah menjadi pupuk organik. Tambak udang vaname dan budidaya sidat memperkuat sisi ekonomi biru. Konveksi membuka jalan keterampilan kerja. Pertanian dan peternakan menopang pangan.

Dengan demikian, Nusakambangan menjadi miniatur kebijakan lintas sektor. Ada pemasyarakatan, pangan, lingkungan, perikanan, pelatihan kerja, ekonomi sirkular, dan keamanan. Justru di sinilah kekuatan narasinya. Ia menunjukkan bahwa Asta Cita tidak harus selalu diterjemahkan melalui proyek raksasa. Kadang ia tampak paling kuat ketika hadir dalam perubahan konkret pada manusia dan ruang yang selama ini dilupakan.

Transformasi Nusakambangan juga berkaitan dengan Asta Cita tentang pembangunan sumber daya manusia. Selama ini, warga binaan kerap dipandang sebagai beban negara. Mereka diberi makan, dijaga, diawasi, dan dihitung sebagai masalah kapasitas hunian. Padahal mereka juga manusia yang masih memiliki tenaga, akal, keterampilan, dan kemungkinan untuk berubah.

Jika pemasyarakatan hanya mengurung, negara kehilangan kesempatan memperbaiki manusia. Tetapi jika pemasyarakatan membina dengan serius, negara sedang berinvestasi pada keamanan sosial jangka panjang. Warga binaan yang keluar dengan keterampilan lebih mungkin bekerja. Warga binaan yang keluar dengan harapan lebih mungkin tidak mengulangi kesalahan. Warga binaan yang keluar dengan pengalaman produktif lebih mungkin diterima kembali oleh masyarakat.

Di titik ini, pembinaan warga binaan adalah bagian dari pembangunan manusia. Bukan pembangunan manusia dalam pengertian sempit yang hanya berbicara sekolah formal atau pelatihan kerja umum, melainkan pembangunan manusia yang berani menyentuh kelompok paling rentan secara sosial: mereka yang pernah jatuh, salah, dan tersisih.

Asta Cita akan kehilangan roh kemanusiaannya jika hanya berbicara tentang angka pertumbuhan, hilirisasi, atau swasembada, tetapi lupa pada manusia yang berada di pinggir sistem. Justru keberhasilan negara dapat diukur dari kemampuannya membangun mereka yang paling sulit dibangun. Warga binaan adalah ujian itu.

Apresiasi Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI penting karena memperluas cara membaca pemasyarakatan. Komisi IV berkaitan dengan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ketika Ketua Komisi IV mengapresiasi transformasi Nusakambangan, pesan politiknya jelas: pemasyarakatan dapat menjadi mitra agenda ketahanan pangan dan lingkungan, bukan hanya urusan hukum dan keamanan.

Ini membuka ruang kolaborasi baru. Lapas dan rutan dapat dipetakan berdasarkan potensi lokal. Yang dekat kawasan pesisir bisa mengembangkan perikanan atau budidaya. Yang memiliki lahan dapat memperkuat pertanian dan peternakan. Yang berada di perkotaan bisa diarahkan ke konveksi, industri kreatif, jasa, pengolahan sampah, atau ekonomi digital sederhana. Yang memiliki akses pasar dapat bekerja sama dengan koperasi, BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Namun replikasi tidak boleh sekadar menyalin Nusakambangan. Tidak semua lapas memiliki lahan luas. Tidak semua rutan punya akses air, pasar, atau tenaga pelatih. Yang harus ditiru bukan bentuk fisiknya, melainkan prinsipnya: pembinaan harus produktif, terukur, berkelanjutan, sesuai potensi lokal, dan terhubung dengan kebutuhan pasar.

Pada akhirnya, seluruh agenda ini akan menentukan apakah Kemenimipas hanya menjadi kementerian baru secara nomenklatur, atau benar-benar menjadi institusi baru secara cara kerja. Kementerian baru tidak otomatis berarti paradigma baru. Struktur bisa berubah, tetapi budaya lama bisa tetap hidup. Karena itu, ukuran keberhasilan Kemenimipas bukan hanya jumlah program atau besarnya PNBP, melainkan perubahan rasa publik terhadap negara.

Apakah warga merasa lebih mudah mengurus paspor? Apakah WNI dan WNA merasakan layanan yang cepat tetapi tetap aman? Apakah jemaah haji merasa lebih dimudahkan? Apakah pelaku kejahatan lintas negara lebih cepat terdeteksi? Apakah pegawai bermasalah benar-benar berubah atau ditindak? Apakah warga binaan keluar dengan keterampilan? Apakah Nusakambangan menjadi model yang bisa diukur, bukan sekadar panggung kunjungan?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena Asta Cita membutuhkan bukti. Agenda besar Presiden Prabowo tidak akan dinilai dari indahnya dokumen, tetapi dari kerja kementerian dan lembaga di lapangan. Dalam negara besar seperti Indonesia, visi nasional hanya akan hidup jika diterjemahkan oleh birokrasi menjadi layanan, disiplin, produksi, perlindungan, dan kepercayaan.

Dari autogate ke Nusakambangan, Kemenimipas sedang membangun satu garis narasi: negara harus cepat melayani, kuat menjaga kedaulatan, tegas menindak pelanggaran, disiplin membersihkan diri, dan manusiawi membina warga binaan. PNBP Rp10,4 triliun dari sektor imigrasi menunjukkan bahwa layanan yang semakin modern dapat memberi kontribusi fiskal besar. PNBP Rp49,7 miliar dari pemasyarakatan menunjukkan bahwa ruang pembinaan juga dapat mulai menghasilkan nilai produktif.

Tetapi angka hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah arah perubahan di balik angka itu. Imigrasi menjaga agar keterbukaan Indonesia tidak berubah menjadi kerentanan. Pemasyarakatan menjaga agar hukuman tidak berubah menjadi keputusasaan. Digitalisasi menjaga agar layanan tidak tersandera antrean dan tatap muka. Pembinaan disiplin menjaga agar birokrasi tidak dikuasai mental transaksional. Nusakambangan menjaga agar pulau hukuman dapat berubah menjadi pulau produktivitas.

Jika transformasi ini konsisten, maka Kemenimipas dapat menjadi salah satu wajah paling konkret dari Asta Cita Presiden Prabowo. Bukan karena ia paling banyak berbicara tentang visi besar, tetapi karena ia menunjukkan bahwa visi besar itu bisa hidup dalam pelayanan paspor, pengawasan orang asing, keberangkatan haji, pembinaan pegawai, tambak vaname, pupuk organik, konveksi warga binaan, dan wajah baru Nusakambangan.

Di tempat yang dulu hanya dibayangkan sebagai pulau hukuman, kini tumbuh pangan, keterampilan, disiplin, dan harapan. Di pintu perbatasan yang dulu identik dengan antrean, kini bergerak sistem digital dan pengawasan berbasis risiko. Di tubuh birokrasi yang sering diuji godaan penyimpangan, kini dikirim pesan bahwa aparat juga harus dibina dan ditertibkan.

Itulah ujian konkret Asta Cita: bukan sekadar cita-cita di langit politik, tetapi kerja negara di bumi pelayanan. Tegas menjaga kedaulatan. Cepat melayani rakyat. Bersih membenahi birokrasi. Produktif membina warga binaan. Dan manusiawi dalam memperlakukan masa depan.

Pemkab Madina Diapresiasi Gelar Seminar Willem Iskander dan Sutan Takdir Alisjahbana

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:58:00 +0700+0700

Medan- Akademisi sekaligus Wakil Ketua Himpunan Keluarga Mandailing (HIKMA) Sumatera Utara, H. Syahrir Nasution, SE, MM, Gelar Sutan Kumala Bulan, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang telah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran dan perjuangan serta .

Menurut Syahrir, kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam mengangkat kembali peran tokoh-tokoh besar asal Mandailing yang telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pendidikan, kebudayaan, dan pemikiran bangsa Indonesia.

"Kita mengapresiasi seminar yang digelar Pemkab Madina karena menjadi momentum penting untuk mengingatkan generasi muda terhadap warisan intelektual tokoh-tokoh besar Mandailing yang kiprahnya diakui secara nasional," ujar Syahrir.

Ia menjelaskan bahwa Willem Iskander merupakan pelopor pendidikan modern pribumi yang mendirikan Kweekschool atau Sekolah Guru di Tanobato pada tahun 1862. Sementara Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai sastrawan, budayawan, dan pemikir bangsa yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan bahasa dan kebudayaan Indonesia modern.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut layak menjadi inspirasi bagi generasi muda karena pemikiran dan karya-karyanya telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Syahrir berharap seminar serupa tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui program konkret seperti pengembangan pusat studi, penelitian, penerbitan buku, hingga penguatan materi sejarah lokal di lingkungan pendidikan.

"Seminar ini hendaknya menjadi titik awal untuk memperkuat kesadaran sejarah dan kebanggaan generasi muda terhadap tokoh-tokoh intelektual daerah yang telah berkontribusi bagi Indonesia," katanya.

Ia menambahkan bahwa penghargaan terhadap tokoh pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian penting dari upaya membangun karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban.

"Pemkab Madina telah menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian warisan pemikiran anak bangsa. Langkah ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan," pungkas Syahrir.

Menghidupkan Kembali “Kompas Intelektual” yang Lahir di Tanah Mandailing

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:46:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM, Gelar Sutan Kumala Bulan

Di tengah derasnya arus perubahan zaman, masyarakat Mandailing patut kembali menengok sosok besar yang telah menyalakan obor pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sosok itu adalah Willem Iskander, putra terbaik Mandailing yang lahir dengan nama asli Sutan Sati Nasution.
Willem Iskander bukan sekadar seorang guru atau tokoh pendidikan biasa. Ia merupakan "kompas intelektual" yang lahir dari Tanah Mandailing dan berhasil menunjukkan arah masa depan bangsanya melalui pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, ketika sebagian besar rakyat masih terkungkung oleh keterbelakangan, kemiskinan, dan sistem feodalisme, Willem Iskander telah berpikir jauh melampaui zamannya.
Ia menyadari bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diperoleh melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pembebasan pikiran. Pendidikan menjadi jalan yang diyakininya mampu mengangkat martabat manusia dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan.
Dari sudut pandang masyarakat awam pada masa itu, perjuangan Willem Iskander mungkin terlihat luar biasa bahkan sulit dipahami. Banyak orang terheran-heran melihat kegigihan dan semangatnya yang begitu besar untuk mengubah nasib anak-anak Mandailing. Namun di balik semua itu, tersimpan cita-cita mulia agar generasi penerus tidak terus-menerus menjadi korban sistem feodalisme dan penjajahan yang mengekang perkembangan intelektual masyarakat.
Berangkat dari niat yang tulus dan keikhlasan yang mendalam, Willem Iskander menempuh pendidikan ke Belanda. Langkah tersebut bukan untuk mengejar kemegahan pribadi, melainkan sebagai bekal untuk membangun tanah kelahirannya. Ia memahami bahwa ilmu pengetahuan merupakan modal utama dalam membangun peradaban yang maju.
Sekembalinya dari Belanda, Willem Iskander mendirikan Kweekschool atau Sekolah Guru di Tanah Mandailing. Lembaga pendidikan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Sumatera dan Indonesia. Melalui sekolah tersebut, lahir guru-guru yang kemudian menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.
Peran inilah yang menjadikan Willem Iskander layak disebut sebagai "Ompung dari Ompung Guru-Guru". Sebab, melalui gagasan dan dedikasinya, ia telah melahirkan generasi pendidik yang kemudian menjadi mata rantai kemajuan bangsa.
Jejak perjuangannya menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, melainkan gerakan peradaban. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak bangsa tidak selamanya hidup dalam kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan sosial dan jalan menuju kemajuan.
Karena itu, sudah sepantasnya bangsa Indonesia memberikan penghormatan yang lebih besar kepada Willem Iskander. Secara moral dan historis, banyak kalangan menilai bahwa beliau telah memenuhi syarat sebagai pahlawan pendidikan nasional. Jika saat ini masyarakat telah mengakui jasa-jasanya secara de facto, maka pengakuan secara de jure sebagai Pahlawan Nasional menjadi harapan yang masih terus diperjuangkan.
Ironisnya, di luar negeri, khususnya Belanda yang pernah menjajah Indonesia, nama Willem Iskander justru mendapat perhatian dalam sejarah pemikiran pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan dan karya-karyanya memiliki nilai universal yang melampaui batas ruang dan waktu.
Hari ini, ketika dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru, semangat Willem Iskander kembali relevan untuk dihidupkan. Mandailing tidak boleh kehilangan kompas intelektual yang pernah diwariskan oleh putra terbaiknya. Generasi muda harus mengenal sejarah perjuangannya, memahami pemikirannya, dan melanjutkan cita-citanya untuk membangun masyarakat yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing.
Sebagai salah satu keturunan dari almarhum Guru Madong Lubis, penulis memandang bahwa warisan terbesar Willem Iskander bukanlah bangunan sekolah atau catatan sejarah semata, melainkan semangat untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan. Semangat itulah yang harus terus dijaga agar Tanah Mandailing tetap menjadi rahim yang melahirkan pemikir, pendidik, dan pemimpin bangsa di masa depan.
Willem Iskander telah menyalakan pelita. Tugas generasi hari ini adalah memastikan cahaya itu tidak pernah padam.

Bupati Solok Meninjau Sekaligus Menyerahkan Bantuan Kepada Keluarga Korban Kebakaran

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:39:00 +0700+0700

‎
.

Kabupaten Solok I Sumut24.co
‎
‎ Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., Sabtu (20/6) didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., bersama Kasat Pol PP dan Damkar, Asril serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Solok, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada Keluarga korban kebakaran di Jorong Rimbo Data, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti.
‎
‎Kedatangan rombongan diterima oleh Camat Lembah Gumanti bersama Wali Nagari Sungai Nanam. Dijelaskan kebakaran yang terjadi pada Jumat sore tersebut menghanguskan rumah milik warga hingga rata dengan tanah. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu orang mengalami luka bakar, saat ini keluarga korban sementara tinggal di rumah kerabat.
‎
‎Bupati Solok bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Solok menyerahkan bantuan secara pribadi berupa kompor gas, rice cooker, dan bantuan uang tunai untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga korban.
‎
‎Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah tersebut.
‎
‎Bupati Solok juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan memberikan bantuan bedah rumah bagi keluarga korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
‎
‎"Pemerintah hadir dan akan terus memberikan dukungan kepada keluarga yang tertimpa musibah kebakaran ini. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Bupati.
‎
‎Usai meninjau lokasi kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Bupati Solok beserta rombongan melanjutkan kunjungan serupa ke Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang juga terdampak musibah kebakaran. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Nagari Air Dingin dan keluarga korban kebakaran.
‎
‎Kehadiran Pemerintah Kabupaten Solok di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.(YOSE)

Wabup Solok Apresiasi Peran Sekolah Islam dalam Membangun Generasi Quran

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:38:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Sabtu (20/06/2026) di Gedung Kubuang 13, Kota Solok, Sumatera Barat, suasana khidmat dan penuh haru mewarnai pelaksanaan Wisuda Tahfizh ke-8 sekaligus pelepasan siswa kelas VI Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sa'adiah, dengan mengusung tema "Menghafal dengan Cinta, Mengamalkan Sepanjang Usia".

Acara dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten solok yg di wakili oleh Wakil Bupati Solok, Candra, Ketua Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah Ustadz Boy Ihsan, jajaran ustadz dan ustadzah, para orang tua siswa, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Solok Candra dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang diwisuda tahfizh dan dilepas sebagai lulusan kelas VI SDIT Sa'adiah. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga pendidikan Islam.

"Dia mengucapkan selamat kepada para wali murid yang anak-anaknya diwisuda hari ini, khususnya kepada ananda yang mengikuti wisuda tahfizh dan pelepasan siswa kelas VI SDIT Sa'adiah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semangat, sehingga anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah terbaik, baik di Kabupaten Solok maupun di luar daerah," tuturnya.

Juga memberikan penghargaan tinggi kepada Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah beserta seluruh tenaga pendidik yang telah berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan Islam di Kabupaten Solok.

Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan yayasan dan para ustadz serta ustadzah yang telah menyumbangkan karya terbaiknya untuk daerah dan bangsa melalui pendirian SDIT Sa'adiah. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan tugas negara. Kehadiran sekolah swasta yang berkualitas seperti SDIT Sa'adiah menjadi bentuk nyata dukungan kepada pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Dikatakannya, tantangan pendidikan karakter dan keagamaan saat ini semakin besar. Berdasarkan berbagai evaluasi yang dilakukan, masih banyak siswa yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik, bahkan belum terbiasa melaksanakan shalat lima waktu secara konsisten.

"Ini tentu menjadi perhatian bersama. Karena itu, kami terus menekankan kepada guru-guru agama agar memastikan anak-anak kita mampu membaca dan menulis Al-Qur'an serta melaksanakan shalat lima waktu. Alhamdulillah, di SDIT Sa'adiah anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan menulis Al-Qur'an, tetapi juga didorong untuk menghafalnya," ungkapnya.

Wakil Bupatipun mengajak para orang tua untuk bersyukur karena telah memilih pendidikan berbasis Islam bagi putra-putri mereka, mengingat pendidikan agama menjadi pondasi penting dalam menghadapi tantangan zaman.

Ketua Yayasan Wakaf Bunda Sa'adiah, Ustadz Boy Ihsan, dalam sambutan nya menyampaikan rasa syukur atas capaian para siswa dalam program tahfizh Al-Qur'an. Menurutnya, pada wisuda tahun ini terdapat siswa yang telah berhasil menghafal hingga 15 juz Al-Qur'an, disusul hafalan 8 juz, 7 juz, dan berbagai capaian lainnya yang membanggakan.

"Prestasi ini merupakan anugerah yang patut disyukuri. Kami berharap anak-anak yang telah mencapai hafalan tertentu tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus melanjutkan dan menjaga hafalan Al-Qur'annya di jenjang pendidikan berikutnya," ujarnya.

Bahwa program tahfizh yang dijalankan SDIT Sa'adiah bukan hanya bertujuan melahirkan penghafal Al-Qur'an, tetapi juga generasi yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui tema *'Menghafal dengan Cinta, Mengamalkan Sepanjang Usia'*, SDIT Sa'adiah berkomitmen untuk terus membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi, serta mampu menjadi penerus bangsa yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.

Acara wisuda dan pelepasan siswa berlangsung dengan penuh khidmat, ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para wisudawan tahfizh dan siswa kelas VI yang telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka di SDIT Sa'adiah.(YOSE)

Padangsidimpuan Gencarkan Gerakan Hidup Sehat, Wali Kota Turun Langsung di Gebyar IVA Test dan Senam Prolanis

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:35:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program terpadu yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Hal tersebut terlihat dari kehadiran Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, dalam kegiatan Gerakan Indonesia Asri, Senam Prolanis, serta Gebyar IVA Test yang digelar di Puskesmas Pokenjior, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kamis (19/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit kronis hingga deteksi dini kanker serviks.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Ahli I TP PKK Kota Padangsidimpuan, Ny. Apipah Pahlevi, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, kader TP PKK, kader Posyandu, kader kesehatan, serta masyarakat dari berbagai desa di wilayah Angkola Julu.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Warga tampak antusias mengikuti Senam Prolanis yang menjadi bagian dari program pengelolaan penyakit kronis, dengan tujuan meningkatkan kebugaran fisik serta kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penderita penyakit tidak menular.

Selain itu, Gebyar IVA Test menjadi salah satu fokus utama kegiatan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan perempuan. Program ini memberikan layanan pemeriksaan dini kanker serviks, sehingga potensi penyakit dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader TP PKK, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan kader di lapangan yang terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup bersih dan sehat, sekaligus membangun lingkungan yang lebih asri dan berkelanjutan.zal

Madina Perjuangkan Dua Tokoh Besar Jadi Pahlawan Nasional, Seminar Ilmiah Soroti Jejak Sutan Takdir Alisjahbana dan Willem Iskander

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:35:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menunjukkan komitmennya dalam mengangkat tokoh-tokoh besar daerah yang memiliki kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui seminar ilmiah yang membahas pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi dua tokoh berpengaruh asal Mandailing, yakni Sutan Takdir Alisjahbana dan Willem Iskander.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Madina itu berlangsung di Aula STAIN Mandailing Natal, Kompleks STAIN Panyabungan, Jumat (19/6/2026).

Seminar mengangkat tema "Merintis Indonesia Modern: Jejak Pemikiran, Bahasa dan Kebudayaan Sutan Takdir Alisjahbana serta Menelusuri Jejak Kepahlawanan Willem Iskander dalam Membangun Pendidikan dan Kesadaran Bangsa."

Acara dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Afrizal Nasution, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah dan budaya Mandailing, di antaranya Askolani Nasution, Patuan Mandailing, dan Dr. Datuk Imam Marzuki.

Seminar tersebut juga melibatkan Gerep Institut, sebuah lembaga kajian yang selama ini aktif meneliti sejarah dan kebudayaan Mandailing. Awalnya, komunitas tersebut fokus mengawal pengusulan Willem Iskander sebagai Pahlawan Nasional. Namun seiring perkembangan waktu, lembaga tersebut memperluas peran menjadi institusi pendidikan dan kajian yang lebih komprehensif.

Pemkab Madina Serius Usulkan Tokoh Daerah Menjadi Pahlawan Nasional

Kepala Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Madina, Dr. Ahmad Duroni Nasution, menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari proses panjang dalam memperjuangkan tokoh-tokoh asal Mandailing Natal agar mendapatkan pengakuan negara atas jasa-jasa mereka.

Menurut Duroni, pengusulan gelar Pahlawan Nasional membutuhkan kajian akademik yang kuat, dukungan berbagai pihak, serta dokumentasi sejarah yang lengkap.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini terdapat berbagai dinamika dalam proses pengusulan tokoh dari Mandailing Natal. Salah satunya terkait fokus pengusulan yang sebelumnya lebih banyak diarahkan kepada Willem Iskander.

Namun, setelah berbagai diskusi dan koordinasi dilakukan, muncul peluang baru ketika Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengundang Dinsos PPPA Madina untuk turut mengusulkan Sutan Takdir Alisjahbana sebagai calon Pahlawan Nasional.

"Ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Mandailing Natal. Namun kita juga tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak tokoh dari daerah ini yang memiliki jasa besar dan layak diperjuangkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," ujar Duroni.

Sutan Takdir Alisjahbana Dinilai Berjasa Besar dalam Bahasa dan Kebudayaan Indonesia

Dalam sambutannya, Pj Sekda Madina Afrizal Nasution menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar tersebut.

Ia menilai kegiatan itu menjadi wujud kepedulian bersama dalam menggali kembali pemikiran, perjuangan, dan keteladanan tokoh-tokoh asal Bumi Gordang Sambilan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

Afrizal menegaskan bahwa Sutan Takdir Alisjahbana merupakan salah satu tokoh intelektual Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan bahasa, sastra, kebudayaan, serta pemikiran modern di Indonesia.

Menurutnya, kontribusi tokoh tersebut tidak hanya dirasakan pada masanya, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan nasional hingga saat ini.

"Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam membangun pemikiran modern Indonesia, memperkuat bahasa Indonesia, serta memperkaya khazanah sastra dan kebudayaan nasional," ungkap Afrizal.

Selain membahas sosok Sutan Takdir Alisjahbana, seminar juga mengulas perjuangan Willem Iskander, tokoh pendidikan yang lahir di Tanah Mandailing dan dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan pribumi pada masa kolonial.

Afrizal menjelaskan bahwa Willem Iskander telah menanamkan nilai-nilai kemajuan, pentingnya pendidikan, dan kesadaran kebangsaan jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan.

Perjuangannya dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi dinilai menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional.

"Willem Iskander merupakan sosok yang telah membuka jalan bagi lahirnya generasi terdidik di Nusantara. Semangatnya dalam membangun pendidikan layak menjadi inspirasi bagi generasi saat ini," katanya.

Melalui seminar ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap lahir berbagai rekomendasi, masukan, serta kajian akademik yang dapat memperkuat proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi kedua tokoh tersebut.

Selain mendukung proses administrasi pengusulan, hasil seminar juga diharapkan mampu memperkaya literatur sejarah, memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jasa para tokoh bangsa asal Mandailing Natal.

Menutup sambutannya, Afrizal Nasution secara resmi membuka seminar dan berharap kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperjuangkan pengakuan negara terhadap tokoh-tokoh besar yang telah memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdakab Madina Dr. Kapsan Usman Utomo Nasution, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Parlin Lubis, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sudrajat Putra, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta pegiat sejarah dan budaya Mandailing.zal

Meriah! Kapolres Padangsidimpuan Buka Turnamen Tenis Meja Cup 2026, Ratusan Atlet Siap Adu Skill

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:34:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana semangat olahraga dan kebersamaan terasa kuat di Kota Padangsidimpuan saat Turnamen Tenis Meja Kapolres Padangsidimpuan Cup resmi digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026, bertempat di GOR Kasmia, Kelurahan Silandit, Kota Padangsidimpuan.

Turnamen tersebut menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sekaligus menjadi wadah mempererat hubungan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, Wakapolres Kompol Parlindungan Panjaitan, serta jajaran pejabat utama Polres.

Hadir pula Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ali Imron Harahap, Ketua KONI Kota Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar, Ketua PTMSI Muhammad Iqbal Harahap, serta Ketua PTM Sahataku Dedi Azwar.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa oleh Habiburrahman Arsyal.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Marwan Saleh Lubis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap turnamen dapat memperkuat silaturahmi antar atlet dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PTMSI Padangsidimpuan Muhammad Iqbal Harahap menilai turnamen ini menjadi sarana penting dalam pembinaan atlet tenis meja daerah serta peningkatan prestasi olahraga.

Ketua KONI Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar juga menegaskan dukungannya terhadap kegiatan olahraga yang dinilai mampu melahirkan atlet berprestasi dan memperkuat sinergi antar organisasi olahraga.

Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe memberikan apresiasi kepada Polres Padangsidimpuan atas inisiatif penyelenggaraan turnamen ini dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80.

Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna dalam sambutannya menegaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta mempererat sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, insan olahraga, dan masyarakat.

"Melalui kegiatan olahraga seperti ini, kami berharap tercipta hubungan yang semakin harmonis antara Polri dan masyarakat. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif," ujar Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan, PTMSI, KONI, panitia pelaksana, sponsor, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini.

Turnamen kemudian dibuka secara resmi oleh Kapolres Padangsidimpuan. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan ekshibisi yang dipimpin wasit dari PTM Sahataku.

Pertandingan ekshibisi menampilkan dua tim:

- Tim A: Kapolres Padangsidimpuan bersama Ketua PTMSI Padangsidimpuan
- Tim B: Ketua Panitia bersama Ketua KONI Padangsidimpuan

Turnamen Tenis Meja Kapolres Padangsidimpuan Cup tahun ini diikuti oleh 82 peserta, yang berasal dari berbagai wilayah, antara lain:
Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, hingga Kabupaten Labuhanbatu.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga tenis meja di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat persaingan sehat antar daerah.zal

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Wabup Padang Lawas Achmad Fauzan Nasution Ajak Warga Buka Data Sejujur-jujurnya

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:33:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas resmi memulai rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2026 melalui agenda pencanangan dan pendataan awal yang berlangsung pada Jumat (19/06/2026).

Kegiatan ini turut melibatkan Wakil Bupati Padang Lawas, Achmad Fauzan Nasution, bersama Staf Ahli PKK Kabupaten Padang Lawas, Ny. Hj. Marnis Achmad Fauzan Nasution, yang dilakukan langsung dari kediaman Wakil Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pelaku usaha dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengajak warga untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan terbuka serta memberikan data yang benar sesuai kondisi di lapangan.

"Data yang diberikan sangat penting untuk pembangunan daerah. Kami mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar memberikan informasi yang jujur dan akurat. Seluruh data akan dijaga kerahasiaannya," ujar Wakil Bupati.

Menurutnya, kualitas data hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi daerah ke depan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pendataan ini.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik menargetkan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang valid, komprehensif, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar tanpa hambatan, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pembangunan daerah diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.zal

Bupati dan Wabup Padang Lawas Turun Langsung, Umumkan Proyek Pembangunnan Rp7,35 Miliar di Huristak

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:32:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan daerah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat (19/06/2026).

Kegiatan ini dipusatkan di Masjid Baiturrahman, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, yang turut dihadiri langsung oleh Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, bersama Wakil Bupati Achmad Fauzan Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan mengumumkan alokasi anggaran pembangunan senilai Rp7,35 miliar yang difokuskan untuk peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Huristak.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan wilayah agar lebih merata dan tepat sasaran.

Adapun dua program besar yang akan segera direalisasikan meliputi:

1. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Gunung Manaon dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar
2. Rekonstruksi Jalan Tobing Jae – Tobing Tinggi dengan nilai anggaran Rp4,85 miliar

Kedua proyek ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Usai pelaksanaan Sholat Jumat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung menyerahkan: Santunan untuk anak yatim, Bantuan unit kipas angin untuk fasilitas umum.

Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan sosial masyarakat, terutama di lingkungan sekitar masjid dan desa.

Dalam suasana yang penuh kebersamaan, Bupati menyampaikan harapan agar seluruh program yang dijalankan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya rasa syukur, kebersamaan, dan sikap positif dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten, Tenaga Ahli Bupati, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur lainnya yang turut mendukung kelancaran acara.zal

Polres Padang Lawas Gelar Aksi Bersih Rumah Ibadah Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Wujud Nyata Pengabdian ke Masyarakat

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:31:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Padang Lawas menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) religi berupa aksi gotong royong membersihkan rumah ibadah, Jumat (19/06/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, bersama Wakapolres Kompol Sugianto serta seluruh pejabat utama dan personel Polres Padang Lawas.

Adapun lokasi kegiatan difokuskan di dua rumah ibadah, yaitu Masjid Agung Al Munawwarah dan Masjid Raya Sibuhuan. Sejak pagi, personel Polres bersama jajaran turun langsung melakukan pembersihan lingkungan masjid, mulai dari area dalam hingga halaman sekitar.

Tidak hanya aksi bersih-bersih, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial (bansos) serta alat-alat kebersihan kepada pengurus rumah ibadah sebagai bentuk dukungan berkelanjutan.

Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 yang mengedepankan nilai kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat.

"Bakti sosial religi ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata kepedulian Polri agar masyarakat bisa beribadah dengan lebih nyaman di tempat yang bersih dan terawat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi salah satu sarana memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat merasakan langsung manfaatnya, sekaligus memperkuat hubungan baik antara Polri dan warga," tambahnya.

Selain itu, Kapolres menekankan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan Polres dan Polsek jajaran merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat, di luar tugas utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Di wilayah hukum masing-masing, Polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak dengan semangat gotong royong.

Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial religi dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari masyarakat sekitar.zal

Polres Padang Lawas Terapkan Gelar Perkara Kolaboratif, Percepat Penyelesaian Kasus dan Tingkatkan Transparansi

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:28:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Suasana Jumat sore di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padang Lawas tampak berbeda dari biasanya. Di saat sebagian orang mulai bersiap menyambut akhir pekan, ruang kerja penyidik justru dipenuhi fokus dan diskusi intens yang berlangsung serius.

Tepat pukul 15.00 WIB, Sat Reskrim menggelar forum gelar perkara yang menjadi bagian dari upaya percepatan penyelesaian berbagai laporan polisi yang tengah ditangani.

Bukan sekadar agenda rutin, kegiatan ini menjadi wadah evaluasi bersama lintas unit dalam mengurai berbagai perkara secara lebih cepat, efektif, dan terbuka.

Dalam gelar perkara tersebut, terdapat lima berkas kasus berbeda yang dibahas secara simultan. Pendekatan yang digunakan pun berbeda dari pola konvensional.

Jika biasanya setiap unit bekerja secara terpisah, kali ini seluruh penyidik dari berbagai unit dikumpulkan dalam satu forum besar.

Tidak hanya penyidik, unsur pengawasan seperti Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Seksi Pengawasan (Siwas) juga turut hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan prinsip profesionalisme.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, yang memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut menegaskan bahwa model gelar perkara kolaboratif ini sengaja diterapkan untuk mempercepat penanganan kasus.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapat respons cepat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

"Gelar perkara ini kami lakukan secara rutin dan melibatkan banyak unit sekaligus. Tujuannya jelas, untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memastikan setiap laporan polisi segera mendapatkan kejelasan," tegasnya.

Menariknya, dalam forum tersebut setiap penyidik tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi secara aktif.

Penyidik dari unit lain diperbolehkan memberikan pandangan, analisis, hingga perspektif hukum yang berbeda terhadap satu perkara yang sedang dibahas.

Model ini menciptakan suasana diskusi yang dinamis, di mana setiap kasus dikaji dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu perspektif tunggal.

AKP Irwansah Sitorus menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada percepatan penyelesaian kasus, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di internal kepolisian.

Dengan adanya diskusi lintas unit, para penyidik—terutama yang masih muda—mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari berbagai pengalaman kasus yang berbeda.

"Ini juga menjadi ruang pembelajaran. Penyidik bisa saling tukar pengalaman dan memperluas wawasan. Jadi bukan hanya soal kasus, tapi juga peningkatan kemampuan," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pola ini efektif untuk mengurangi sekat antar unit kerja yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Di tengah persepsi masyarakat yang sering menganggap proses hukum berjalan lambat dan tertutup, langkah ini menjadi upaya untuk menghadirkan sistem kerja yang lebih terbuka di internal kepolisian.

Dengan adanya gelar perkara bersama, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.

Seiring berjalannya waktu, diskusi di ruang Sat Reskrim Polres Padang Lawas terus berlangsung hingga sore hari. Satu per satu berkas perkara ditelaah secara mendalam demi menemukan titik terang hukum yang lebih presisi.

Langkah ini menegaskan komitmen Polres Padang Lawas dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi institusi ini, percepatan penyelesaian perkara bukan sekadar target kerja, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab pelayanan publik yang terus dijaga dan ditingkatkan.zal

Ketua Pengprov TI Sumut Tunaikan Janji Beri Bonus ke Atlit Taekwondo

admin — Sun, 21 Jun 2026 09:02:00 +0700+0700

Medan - Setelah berhasil mengharumkan nama Sumatera Utara diajang PBTI series III, di Kediri, Jawa Timur, tim atlit Taekwondo akhir nya memperoleh bonus dari ketua Pengprov TI Sumut.
"Alhamdulillah janji saya akan memberikan bonus kepada atlit yang memperoleh medali, hari ini saya tunaikan," ungkap H. Hamdani Syahputra S.sos dihadapan atlit di Training Camp Taekwondo Jalan Surya Medan Tembung.
Disaksikan ketua Pengkot TI Medan Riza Budiwan SH dan seluruh pengurus harian Pengprov TI Sumut, pria yang akrab disapa bang Danny ini menyerahkan tali asih tersebut kepada Anggi sitorus pane ( emas ), Syaida sari ( emas ), M Aqil avatar ( emas ), Ryan brema damanik ( emas ) dan Mangara pandopatan sihite meraih perak.

"Saya berharap tidak dilihat dari nilainya, tapi dari kepedulian dan apresiasi yang sangat luar biasa dari pengurus Pengprov TI Sumut, pengurus Pengkot TI Medan serta pembina kita H. Musa Rajekshah,"ungkap pria yang juga wakil ketua DPRD Deli Serdang ini.
Tidak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada bendahara Akhir Marekar yang juga owner Baba Parfum ini memberikan tali asihnya kepada para atlit yang telah menorehkan prestasi.
" Saya berharap tali asih ini bisa menambah semangat kepada adik-adik sekalian untuk meraih medali emas lebih banyak lagi diajang-ajang nasional maupun diajang internasional," ungkap bendahara yang bernama asli Nove Ade Chairi ini.

Raih 4 Emas dan 1 Perak

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya 5 atlit Sumut berhasil meraih 4 emas dan 1 perak di ajang PBTI series III, di Kediri Jawa Timur.
"Tidak hanya itu, salah satu atlit kita Anggi Sitorus Pane dari Medan juga berhasil meraih gelar pemain terbaik diajang tersebut. Kita berharap dari kejuaraan ini, ada atlit kita yang masuk Pelatnas nantinya,"ungkap manajer tim Tulus Abdiansyah didampingi pelatihnya Arya Syahputra kepada media.
"Ini artinya, kita tinggal mencari 1 emas lagi di seri berikutnya di Lampung atau Jabar bulan depan, untuk mendapatkan tiket wild card agar bisa bermain di Taekwondo Indonesia Open pada Agustus mendatang di Jakarta,"ungkapnya.
Sedangkan ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra mengatakan pihaknya sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh timnya sehingga mengharumkan nama baik Sumatera Utara sebagai gudangnya atlit. (Iza)

Prabowo Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN 2026, Timnas Digenjot Menuju Piala Dunia 2030

admin — Sat, 20 Jun 2026 23:27:00 +0700+0700

SUMUT24.CO, Hambalang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan sepak bola nasional, termasuk upaya Indonesia menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN 2026 serta persiapan Tim Nasional (Timnas) Indonesia menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Usai pertemuan, Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden memberikan lampu hijau terhadap pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.

Menurut Erick, Kepala Negara bahkan akan menyiapkan surat dukungan resmi agar Indonesia mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menjadi penyelenggara ajang sepak bola kawasan tersebut.
"Presiden mendukung penuh dan meminta agar hal ini segera dikomunikasikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti," ujar Erick.

Tak hanya soal penyelenggaraan turnamen, Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap persiapan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2030 mulai September tahun depan.

Pemerintah, lanjut Erick, mendukung seluruh program Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam membangun tim yang kompetitif dan mampu bersaing di level internasional.

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan bahwa seluruh pemain dan tim pelatih kini fokus menjalankan program persiapan demi mewujudkan target besar lolos ke putaran final Piala Dunia 2030.

"Kami fokus membangun tim yang kuat dan siap menghadapi setiap tantangan di kualifikasi nanti," katanya.Red

TACO Kembali Dipercaya Wonderlab, Perkuat Pengalaman Edukatif Melalui Inovasi Material

admin — Sat, 20 Jun 2026 23:19:00 +0700+0700

Jakarta, – TACO kembali hadir sebagai Official Material Partner Wonderlab yang kini hadir di Senayan City, melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin sejak 2024. Melalui kolaborasi ini, berbagai material TACO diaplikasikan di seluruh area Wonderlab, mulai dari instalasi interaktif hingga ruang-ruang yang dirancang untuk mendorong eksplorasi dan kreativitas anak. Tidak hanya menjadi elemen dalam ruangan, material TACO juga menjadi bagian dari pengalaman yang memungkinkan pengunjung belajar, bermain, dan berinteraksi secara langsung melalui berbagai aktivitas yang dihadirkan.

Untuk mendukung pengalaman tersebut, berbagai lini produk unggulan TACO, mulai dari TACO Ultimate HPL, Essential HPL, PVC Sheet hingga Flooring TACO, diaplikasikan secara menyeluruh di area Wonderlab. Kehadiran material TACO tidak hanya menghadirkan tampilan yang estetis dan kokoh, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan ruang dengan aktivitas pengunjung yang tinggi setiap harinya.

Anastasia Tirtabudi, Chief Marketing Officer TACO, mengatakan bahwa kolaborasi ini mencerminkan komitmen TACO untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat. "Kami bangga dan senang sekali bisa kembali dipercaya menjadi Official Material Partner Wonderlab. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa material interior tidak hanya berfungsi sebagai elemen pembentuk ruang, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengalaman yang mendorong kreativitas, eksplorasi, dan interaksi. Bersama Wonderlab, kami menghadirkan material yang tidak hanya dapat dilihat, tetapi juga dirasakan dan dieksplorasi secara langsung oleh pengunjung. Didukung kualitas yang tahan lama dan mudah dibersihkan, material TACO membantu menjaga kenyamanan, fungsi, dan estetika ruang dalam penggunaan jangka panjang".

Melalui kolaborasi ini, material TACO menjadi bagian penting dari identitas visual Wonderlab, salah satunya menjadi medium eksplorasi kreatif melalui Tunnel of Curiosity, sebuah instalasi interaktif yang mengajak pengunjung mengenal berbagai tekstur, pola, dan kemungkinan kreatif yang dapat diwujudkan melalui material interior. Instalasi ini menjadi simbol bagaimana sebuah material dapat melampaui fungsi dasarnya dan menjadi bagian dari pengalaman eksploratif yang bermakna.

Belinda Luis, President Director Wonderlab, menambahkan, "Kami percaya pengalaman belajar terbaik lahir dari interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Kehadiran TACO memungkinkan kami menghadirkan ruang yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu mendorong anak-anak untuk bereksplorasi, berimajinasi, dan menciptakan sesuatu yang baru melalui pengalaman yang nyata."

Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui program edukasi Thursday Wonder Project, rangkaian workshop kreatif yang mengajak anak-anak menciptakan berbagai karya menggunakan material TACO. Beragam aktivitas seperti membuat mozaik, topeng tiga dimensi, karya seni dekoratif, hingga creative project lainnya yang dirancang untuk merangsang imajinasi, kemampuan problem solving, serta keterampilan motorik anak melalui proses belajar yang interaktif.

Selain menghadirkan pengalaman belajar kreatif, TACO juga memperkuat interaksi pengunjung melalui TACO Board Game Table, area permainan yang memanfaatkan material TACO sebagai bagian dari pengalaman bermain. Kehadiran berbagai permainan klasik seperti catur, scrabble, ular tangga, hingga tic-tac-toe memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dengan beragam tekstur dan permukaan material dalam suasana yang menyenangkan.

Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, TACO dan Wonderlab menghadirkan pendekatan baru dalam memandang material interior bukan sekadar elemen pembangun ruang, tetapi bagian dari pengalaman yang menghubungkan kreativitas, pembelajaran, dan eksplorasi. Kolaborasi ini sekaligus mempertegas peran TACO sebagai mitra yang mampu menghadirkan solusi material berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan ruang, termasuk ruang yang dirancang untuk menginspirasi generasi masa depan.rer