Atika Azmi Utammi Nasution Pimpin HKTI Madina, Dorong Petani Naik Kelas dan Perkuat Ketahanan Pangan

admin — Thu, 10 Sep 2026 01:43:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Madina periode 2026-2031.

Atika dilantik bersama jajaran pengurus DPC HKTI dari berbagai daerah di Sumatera Utara dalam agenda pelantikan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (9/9/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum baru bagi HKTI untuk memperkuat organisasi sekaligus mendorong sektor pertanian agar semakin berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, kepengurusan DPD HKTI dipimpin Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu. Ia didampingi Muhammad Syah sebagai sekretaris dan Kamsir Aritonang sebagai bendahara.

Untuk jajaran pengurus provinsi, prosesi pelantikan dilakukan oleh Sekretaris DPN HKTI Abdul Kadir Karding secara daring. Sementara pengurus DPC HKTI kabupaten dan kota dilantik Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya posisi HKTI dalam membantu pemerintah memperkuat sektor pertanian.

Menurut Surya, organisasi petani tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpun. HKTI diharapkan mampu mengambil peran nyata sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

"HKTI harus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Sumatera Utara," kata Surya.

Ia menyebut sektor pertanian memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian Sumatera Utara. Kontribusinya mencapai sekitar 25,88 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 juta tenaga kerja atau sekitar 35,43 persen dari total tenaga kerja di Sumatera Utara.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga menyangkut lapangan pekerjaan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Surya juga menyoroti kekuatan Sumatera Utara pada sektor perkebunan. Sejumlah komoditas unggulan daerah memiliki produksi yang cukup besar dan berpotensi dikembangkan lebih jauh melalui pengolahan serta hilirisasi.

Beberapa di antaranya adalah kelapa sawit dengan produksi sekitar 7,95 juta ton, karet 310 ribu ton, kelapa 102 ribu ton, kopi arabika 77,7 ribu ton, kopi robusta 10,3 ribu ton, kakao 37,3 ribu ton, serta aren sekitar 8 ribu ton.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.

Karena itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan menjadi salah satu pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah bersama organisasi petani.

Di sisi lain, Sumatera Utara masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan.

Produksi bawang merah, misalnya, disebut baru mampu memenuhi sekitar 63,8 persen kebutuhan daerah. Sementara untuk bawang putih dan kedelai, Sumatera Utara masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.

Surya pun mendorong HKTI mengambil peran lebih luas dalam mendorong inovasi dan pembaruan di sektor pertanian.

Menurutnya, penguatan petani harus dilakukan mulai dari peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, akses pasar, hingga pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Sementara itu, Sekretaris DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengingatkan pentingnya memperkuat organisasi hingga tingkat daerah.

Tidak kalah penting, kata dia, adalah mendorong regenerasi petani. Persoalan usia petani menjadi salah satu tantangan yang harus segera dijawab agar sektor pertanian tetap memiliki sumber daya manusia yang kuat di masa depan.

Regenerasi menjadi penting karena pertanian membutuhkan tenaga muda yang mampu beradaptasi dengan teknologi, mekanisasi, digitalisasi, serta model bisnis pertanian modern.

Jika tidak segera dilakukan, sektor pertanian berpotensi menghadapi persoalan ketersediaan tenaga kerja produktif dalam jangka panjang.

Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan sektor pertanian harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, pertanian memiliki posisi strategis terhadap perekonomian Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sejumlah kabupaten.

Gus Irawan menegaskan HKTI Sumut siap membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program prioritas di bidang pertanian.

Salah satu fokus yang didorong adalah hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Kakao, kelapa, dan kopi menjadi beberapa komoditas yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui proses pengolahan sehingga memberikan nilai tambah lebih besar kepada petani.

Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari rantai produksi hingga pemasaran.zal

Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Padangsidimpuan 2026 Digelar, PTMSI Dorong Lahirnya Bibit Atlet Muda

admin — Thu, 10 Sep 2026 01:42:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Padangsidimpuan akan menggelar Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Kota Padangsidimpuan Tahun 2026. Ajang ini menjadi salah satu momentum untuk mendorong pembinaan sekaligus mencari bibit-bibit atlet tenis meja potensial dari kalangan pelajar.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Acara pembukaan dipusatkan di GOR Kasmia, Komplek Sidimpuan Baru, Kota Padangsidimpuan.

Kejuaraan tenis meja antar pelajar ini diharapkan tidak sekadar menjadi arena pertandingan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan, mental bertanding, sportivitas dan disiplin.

Lebih lanjut, sejumlah agenda telah disiapkan, diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan dari Ketua Panitia.

Selanjutnya, sambutan akan disampaikan Ketua PTMSI Kota Padangsidimpuan, Ketua KONI Kota Padangsidimpuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan bimbingan dan arahan Wali Kota Padangsidimpuan sekaligus pembukaan kejuaraan secara resmi.

Ketua PTMSI Kota Padangsidimpuan periode 2025–2029, Muhammad Iqbal Harahap, menegaskan bahwa pembinaan atlet sejak usia pelajar merupakan bagian penting dalam membangun prestasi tenis meja di daerah.

"Kejuaraan ini kita harapkan menjadi ruang bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding. Yang paling penting bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi bagaimana membangun mental, disiplin dan sportivitas sejak usia dini," ujar Muhammad Iqbal Harahap.

Ia juga menilai kompetisi antarpelajar memiliki peran penting dalam memetakan potensi atlet tenis meja yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan.

"Kita ingin pembinaan tenis meja di Kota Padangsidimpuan berjalan secara berjenjang. Dari kompetisi seperti ini kita bisa melihat potensi atlet muda yang kemudian dapat diberikan pembinaan lebih lanjut agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi," katanya.

*Jadi Ajang Evaluasi Atlet Muda*

Kejuaraan tenis meja antar pelajar juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi perkembangan atlet muda di Kota Padangsidimpuan.

Kompetisi yang mempertemukan pelajar dari berbagai sekolah diharapkan mampu menciptakan atmosfer persaingan yang sehat. Para peserta tidak hanya dituntut memiliki teknik permainan yang baik, tetapi juga kemampuan menjaga konsentrasi dan mental selama pertandingan.

Bagi PTMSI, keberadaan kompetisi seperti ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat di Kota Padangsidimpuan.

Dimana, pembinaan yang dilakukan sejak tingkat pelajar dinilai penting karena regenerasi atlet tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kompetisi yang rutin, pelatih yang kompeten, dukungan sekolah, orang tua, pemerintah daerah serta organisasi olahraga untuk menciptakan atlet berprestasi.

Muhammad Iqbal Harahap juga diharapkan terus mendorong sinergi antara PTMSI, KONI, pemerintah daerah dan sekolah dalam mengembangkan olahraga tenis meja.

"Dengan digelarnya Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Kota Padangsidimpuan Tahun 2026, perhatian terhadap pembinaan atlet usia muda diharapkan semakin meningkat dan melahirkan talenta baru yang mampu mengharumkan nama Padangsidimpuan di tingkat provinsi maupun nasional," pungkas Iqbal.zal

Dugaan Pungli Rekrutmen Pendamping Desa Asahan : Elite Parpol Terlibat, APH Tindak Tegas Pelaku

admin — Wed, 09 Sep 2026 23:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Kabar mencengangkan mengguncang publik Kabupaten Asahan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan Pendamping Desa mencuat ke permukaan, bahkan diduga melibatkan elite partai politik dan melibatkan jaringan hingga tingkat provinsi. Keresahan meluas, masyarakat pun menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika terbukti ada pelanggaran.

Bermula dari kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di awal 2025 terkait penguatan peran Tenaga Ahli hingga Pendamping Lokal Desa, seharusnya menjadi dorongan kemajuan desa. Namun di lapangan, kebijakan itu justru disalahgunakan oknum. Di Kabupaten Asahan, muncul nama ANR, pengurus partai politik yang diduga melakukan rekrutmen dengan pola "berbayar".

Berdasarkan keterangan korban, Senin (7/9/2026) biaya dipatok antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta tergantung posisi yang diinginkan. Oknum tersebut bahkan berani menjamin kepastian kelulusan bagi yang bersedia membayar. Namun janji itu palsu: jadwal seleksi terus ditunda, hingga akhirnya kebijakan perpanjangan masa tugas pendamping lama keluar di awal 2026, sehingga tidak ada pengangkatan baru.

Parahnya, uang yang sudah disetor tidak pernah dikembalikan. Para calon pendamping merasa ditipu, kecewa dan dirugikan besar. Tak hanya di Asahan, dugaan pungli serupa juga terungkap di sejumlah wilayah Sumatera Utara, diduga melibatkan jaringan rapi mulai dari oknum koordinator tenaga ahli hingga elite partai politik.

Jejak dugaan ini makin melebar. Disebutkan keterlibatan oknum Koordinator Provinsi Tenaga Ahli yang bekerja sama dengan AMR pimpinan salah satu partai politik tempat bernaung Menteri Desa. Lewat kaki tangan bernama GUN, diduga memungut uang hingga Rp 15 juta per orang. Sasaran tidak hanya calon pendamping, tapi juga yang sudah menjabat, uang diminta agar tetap bertahan di posisi, iming iming promosi, hingga biaya pelatihan yang dipungut paksa.

Satu fakta mencolok, kegiatan pelatihan yang direncanakan 11–12 Juli 2025 di Singapore Land Waterpark, Kabupaten Batubara, batal dilaksanakan lantaran bocor ke publik dan memicu keributan.

Modus lain, calon pendamping diwajibkan ikut pelatihan Lembaga Sertifikasi Profesi dengan biaya yang tidak wajar, dipungut secara ilegal. Alur perintah disebut bermula dari sosok ALH yang memerintahkan pengurus parpol se-Sumut dan oknum DPRD merekrut massal menjelang rekrutmen resmi September. Di Asahan, oknum ketua partai SYD diduga memfasilitasi pengumpulan uang melalui jaringan partai.

Menanggapi hal itu, masyarakat Kabupaten Asahan bersuara lantang. Mereka mendesak kepolisian dan kejaksaan turun tangan menyelidiki secara mendalam, bahkan meminta digelarnya OTT serta pelibatan aparat intelijen untuk membongkar jaringan korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Praktik ini dinilai mencederai prinsip transparansi, merusak kepercayaan publik, serta berpotensi melanggar hukum dan aturan anti-korupsi.

Sementara itu, sejumlah pihak yang diduga terlibat membantah keras tuduhan tersebut. SYD dengan tegas menyatakan tidak ada instruksi apa pun terkait rekrutmen berbayar. Begitu pula ARN yang disebut sebagai penagih, menyebut informasi itu tidak berdasar dan mengajak berdiskusi baik-baik. Sementara AMR serta GUN yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp oleh wartawan belum memberikan tanggapan apa pun.

Persoalan ini masih menjadi teka-teki yang membebani pikiran masyarakat. Publik berhak mendapatkan kejelasan, keadilan dan kepastian hukum. Hanya dengan penanganan yang terbuka, tegas dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi dan penegakan hukum dapat dipulihkan kembali. (tec)

Dr. Agus Purwanto Mencuat sebagai Kandidat Ketua Umum MD KAHMI Binjai Periode 2026–2031

admin — Wed, 09 Sep 2026 22:39:00 +0700+0700

BINJAI — Bursa kandidat Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Binjai periode 2026–2031 mulai menghangat. Sejumlah nama mulai diperbincangkan dan mendapat perhatian dari kalangan alumni HMI di Kota Binjai.

Salah satu nama yang mencuat adalah Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos. Sosok yang dikenal aktif di lingkungan sosial dan kemasyarakatan ini disebut-sebut memiliki peluang untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan MD KAHMI Kota Binjai untuk lima tahun mendatang.

Dalam perkembangan proses organisasi tersebut, penerimaan berkas calon kandidat Ketua Umum MD KAHMI Kota Binjai periode 2026–2031 telah berlangsung di Sekretariat Panitia.

Kemunculan Agus Purwanto sebagai salah satu kandidat tidak terlepas dari komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan dengan sejumlah tokoh dan alumni HMI. Ia juga disebut aktif meminta masukan, pandangan serta petunjuk dari para senior dan tokoh KAHMI sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses pemilihan.

Sejumlah kalangan menilai, pengalaman akademik dan kiprah sosial Agus Purwanto menjadi modal tersendiri untuk ikut menawarkan gagasan dalam membangun KAHMI Binjai ke depan.

Namun demikian, proses pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai tetap harus berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Setiap kandidat memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan visi, misi serta gagasan terbaiknya bagi kemajuan organisasi.

Momentum pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai periode 2026–2031 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi seluruh alumni HMI untuk memperkuat kontribusi KAHMI dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan pembangunan Kota Binjai.

Dengan semakin menghangatnya bursa kandidat, publik dan keluarga besar alumni HMI kini menunggu gagasan serta visi para calon yang akan tampil dalam menentukan arah perjalanan MD KAHMI Kota Binjai lima tahun ke depan.red

Anggaran Bimtek Desa di Asahan Diduga Dikuras Hingga Miliaran Rupiah, LSM Desak Penegak Hukum Turun Tangan

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Alokasi Dana Desa yang seharusnya menjadi penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Asahan, justru diduga berpotensi menjadi ladang korupsi. Dugaan penyimpangan terungkap dari pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan 177 desa, di mana setiap kegiatan terindikasi menyedot anggaran tidak wajar mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per desa dengan mekanisme yang sangat mencurigakan.

Berdasarkan data yang dihimpun, pola penyimpangan ini diduga berlangsung bertahap sejak tahun 2025. Pada tahun tersebut, tercatat delapan paket kegiatan Bimtek desa telah terlaksana dengan sistem perwakilan satu orang dari setiap desa, namun diwajibkan menyetor biaya sebesar Rp 5 juta per kepala. Masih di tahun berjalan, skema ini berubah menjadi dua peserta per desa dengan besaran yang sama per orangnya, sehingga membengkak menjadi Rp 10 juta per desa dalam satu kali pelaksanaan.

Angka ini terasa fantastis jika dikalikan dengan jumlah desa yang mencapai ratusan. Kegiatan yang diklaim berlangsung di Hotel Danau Toba ini pun diduga hanya berlangsung secara formalitas belaka. Sumber mengungkapkan bahwa dari biaya Rp 5 juta per peserta, hanya sekitar Rp 2,5 juta yang benar-benar terserap untuk kebutuhan kegiatan, sementara sisanya diduga menguap masuk ke kantong oknum penyelenggara beserta kroninya.

Yang lebih memprihatinkan, lembaga penyelenggara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran ini diduga tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan beroperasi secara tidak transparan. Bahkan muncul dugaan kuat bahwa pelaksanaan kegiatan ini mendapat "lampu hijau" atau restu dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan. Selain itu, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dari nilai kontrak yang besar ini pun menjadi tanda tanya besar.

Menanggapi temuan yang memprihatinkan ini, Ketua Lembaga Anak Bangsa Anti Korupsi (Labak), Syarifuddin Harahap, mendesak penegak hukum untuk tidak berdiam diri. Pihaknya meminta Kejaksaan Negeri Asahan dan Polres Asahan segera membuka penyelidikan mendalam untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam aliran dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah tersebut.

"Kami meminta Kejari dan Polres segera mengusut tuntas dugaan korupsi Bimtek ini. Uang rakyat yang berasal dari Dana Desa ini jangan sampai dihambur hamburkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata, sangat tidak tepat sasaran," tegas Syarifuddin di Kisaran, Senin (7/9/2026).

Sampai berita ini terbit, pihak penyelenggara kegiatan Bimtek belum dapat dikonfirmasi pernyataan resminya dikarenakan nomor telepon yang terdaftar sulit dihubungi. (tec)

RSUD Hamparan Perak Dibangun, Akses Kesehatan Warga Makin Dekat

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:19:00 +0700+0700

HAMPARAN PERAK – Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang resmi meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamparan Perak, Rabu (9/9/2026).

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengatakan bahwa kehadiran RSUD Hamparan Perak diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Berlokasi di Jalan Lintas Klambir V–Klumpang, rumah sakit ini menjadi fasilitas kesehatan keempat yang dimiliki pemerintah daerah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembangunan rumah sakit daerah pertama di Hamparan Perak hari ini. Semoga prosesnya lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Rumah sakit dua lantai ini akan dibangun secara bertahap. Tahap pertama difokuskan pada pembangunan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poliklinik Rawat Jalan dengan target penyelesaian pada Desember 2026.

Ia menegaskan bahwa pengembangan RSUD Hamparan Perak diarahkan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang dekat, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat Hamparan Perak serta wilayah sekitarnya.

"Harapan kita, semoga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa dirujuk ke rumah sakit daerah yang ada. Sesuai janji saya dan Pak Wakil Bupati, Hamparan Perak akan kita buat semakin berkembang dan maju," tambahnya.

Dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, para direktur RSUD, jajaran perangkat daerah terkait, Kepala Baznas Deli Serdang, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat, acara peletakan batu pertama tersebut turut dirangkai dengan penyerahan zakat dan kartu tanda pengenal bilal jenazah di Kecamatan Hamparan Perak serta gerakan Deli Serdang Mengaji di Masjid Taqwa.

Dalam kesempatan itu, dibahas pula penanganan banjir di Kecamatan Hamparan Perak. Langkah ini mencakup evaluasi banjir tahun lalu serta upaya normalisasi sungai dan penanggulangan tanggul yang telah dilakukan guna mengantisipasi tingginya curah hujan menjelang akhir tahun.

IMT-GT Kembali ‘Menyala’, RE Nainggolan Apresiasi Kepemimpinan Bobby Nasution

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:11:00 +0700+0700

MEDAN – Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Kota Medan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Sumatera Utara (Sumut). Event sub-regional terbesar tersebut dinilai menjadi momentum kebangkitan diplomasi ekonomi strategis yang sempat redup di tingkat provinsi.

Tokoh masyarakat sekaligus sesepuh birokrat Sumut RE Nainggolan, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Menurutnya, kepemimpinan Bobby menjadi faktor sentral yang berhasil membawa kembali ajang internasional tersebut ke tanah Sumut.

"Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Bobby Nasution. Peran sentral, dedikasi, dan visi internasional beliau telah berhasil meyakinkan negara-negara tetangga sehingga event besar ini bisa terwujud dengan sukses di Medan," ujar RE Nainggolan saat memberikan keterangan di Medan, Rabu (9/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) periode 2008–2010 ini menggarisbawahi bahwa forum kerja sama IMT-GT sempat kehilangan tajinya di daerah ini selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran event tersebut seolah menghidupkan kembali ruang kolaborasi regional yang telah lama dinantikan.

"Jujur harus kita akui, event ini sudah sekian lama seperti hilang dari 'peredaran' di daerah kita. Padahal, Sumut memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa strategis dalam segitiga pertumbuhan ini. Di tangan dingin Pak Bobby, marwah kerja sama regional ini berhasil dihidupkan kembali, atau dalam istilah sekarang kembali menyala," tambah RE Nainggolan, yang juga pernah mengemban amanah sebagai Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Bappeda Sumut.

Sebagai sosok yang matang di dunia birokrasi, RE Nainggolan menilai keberhasilan tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Ia memuji konsistensi kerja keras, gerak cepat, dan totalitas dedikasi yang ditunjukkan Bobby Nasution sejak hari pertama dipercaya memimpin Provinsi Sumatera Utara.

"Sebagai orang yang lama di birokrasi, saya melihat ada ritme kerja yang dinamis, taktis, dan responsif. Gerak cepat sejak hari pertama menjabat telah membawa banyak perubahan fundamental. Komunikasi lintas sektor dan kemampuan eksekusi yang kuat di lapangan adalah kunci mengapa Sumut kini kembali diperhitungkan di kancah regional," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, RE Nainggolan mengakui kepiawaian Gubernur Bobby Nasution dalam menjadi motor kerja sama dan kolaborasi antardaerah memiliki makna khusus. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan disertasi program doktoral Bobby Nasution di Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga mengangkat tema kerja sama antardaerah.

"Dalam berbagai kesempatan selalu saya sampaikan, tak ada keberhasilan pembangunan tanpa kerjasama antardaerah karena banyak persoalan memang hanya bisa diatasi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Atau dalam jargon Pak Gubsu, kolaborasi," ujarnya.

Ia juga mencontohkan pentingnya keselarasan dalam membangun kerja sama antardaerah. Menurutnya, bahkan dalam menari atau manortor, jika para penari tidak mampu bergerak seirama, hasilnya dipastikan tidak akan sedap dilihat.

"Apalagi dalam pembangunan dan upaya meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Menutup keterangannya, RE Nainggolan berharap kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang dihasilkan dalam forum IMT-GT ke-32, termasuk sinergi bersama 10 gubernur se-Sumatera, dapat segera diimplementasikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sumatera Utara.**

Pemkab Solok Laksanakan Pilwana Serentak di 23 Nagari

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:03:00 +0700+0700

Kabupaten Solok -Sumut.24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam memastikan proses demokrasi di tingkat nagari berjalan secara aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara serentak di 23 nagari yang tersebar di wilayah Kabupaten Solok.

Dijelaskan, pelaksanaan Pilwana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah.Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilwana berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Solok juga melaksanakan monitoring langsung ke sejumlah lokasi pemungutan suara, salah satunya di Nagari Muaro Paneh.

Monitoring tersebut dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten Solok, Jefrizal, S.Pt., M.T., bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, S.H., M.M.

Kehadiran tersebut untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pemungutan suara sekaligus memastikan seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Asisten II Jefrizal menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilwana serentak merupakan momentum penting bagi masyarakat nagari untuk menentukan pemimpin yang akan membawa pemerintahan nagari ke arah yang lebih baik.

"Yang terpenting adalah bagaimana seluruh tahapan Pilwana dapat berjalan dengan aman, tertib dan demokratis. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik serta tetap menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat selama pelaksanaan Pilwana. Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pemerintah Kabupaten Solok juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwana serentak, mulai dari panitia pemilihan, pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga seluruh masyarakat yang turut menjaga ketertiban.

Dengan terlaksananya Pilwana serentak di 23 nagari, diharapkan dapat terpilih Wali Nagari yang mampu menjalankan amanah masyarakat serta bersama-sama membangun nagari dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses Pilwana agar berlangsung secara demokratis, transparan, aman, dan kondusif.(YOSE)

Pilwana Nagari Kinari Hadirkan Doorprize, Tingkatkan Antusias Masyarakat Gunakan Hak Pilih

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:02:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut,24.co

Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berlangsung dengan antusias.

Dalam hal ini, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya, salah satunya dengan menyediakan doorprize bagi masyarakat yang hadir memberikan hak suara.

Pemberian doorprize tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi dalam memeriahkan pelaksanaan Pilwana sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin nagari untuk periode mendatang.

Masyarakat Nagari Kinari terlihat berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Suasana pemilihan berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat demokrasi.

Dikatakan, melalui pelaksanaan Pilwana ini, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani serta ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan Nagari Kinari ke depan.

Pemerintah Kabupaten Solok juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan Pilwana dan mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Mari gunakan hak pilih dengan bijak. Pilwana bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menentukan masa depan nagari bersama.(YOSE)

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, BRI BO Sibuhuan Kunjungan Kerja ke CU Hati Nurani

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:46:00 +0700+0700

PALAS - Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi serta mempererat silaturahmi. BRI Branch Office(BO) Sibuhuan,kunjungan kerja ke CU Hati Nurani.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan serta memperkuat sinergi antara BRI dengan mitra strategisnya.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Rabu(9/9/2026), mengatakan kunjungan kerja ini menjadi ajang mempererat silaturahmi serta bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama terkait layanan perbankan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai berbagai peluang kerja sama mendukung layanan perbankan guna menunjang kebutuhan operasional dan transaksi keuangan di lingkungan kerja CU Hati Nurani.

" BRI terus berkomitmen membangun hubungan yang baik dengan seluruh mitra strategis guna menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," kata Dedi Harpian.

Kata Dedi Harpian, mempererat silaturahmi merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak untuk layanan perbankan.

Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurut Dedi Harpian, BRI senantiasa menghadirkan berbagai inovasi layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi keuangan secara aman, mudah, dan efisien.

Kehadiran layanan digital BRI juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi berbagai instansi serta mitra strategis dalam menjalankan aktivitas keuangan sehari-hari,ujarnya.

Melalui kunjungan kerja ini, BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dengan CU Hati Nurani dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang produktif serta memberikan kontribusi positif bagi pelayanan perbankan.

FORWAKA Bangun Tiga Pilar Perlindungan, Koperasi, LBH dan STM Demi Kesejahteraan Anggota

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Sumatera Utara terus memantapkan langkah memperkuat organisasi. Tak hanya menjadi wadah silaturahmi jurnalistik, organisasi ini kini menyiapkan tiga pilar strategis, Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang dirancang guna memberikan perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan nyata bagi seluruh anggotanya.

Langkah strategis ini disampaikan Ketua Forwaka Sumut, Irfandi, dalam pertemuan akrab bersama sejumlah anggota di kawasan Medan Polonia, Kamis (9/9/2026). Ia menegaskan, pembentukan tiga wadah ini merupakan jawaban atas kebutuhan anggota akan dukungan ekonomi, hukum, dan sosial yang terpadu.

"Kami ingin keberadaan organisasi ini membawa manfaat nyata. Lewat koperasi, anggota bisa berdaya secara ekonomi; lewat LBH ada payung hukum saat menghadapi masalah; dan lewat STM terjalin solidaritas tulus antar sesama," ujar Irfandi di hadapan para anggota yang hadir.

Masing-masing wadah memiliki peran khusus yang saling melengkapi. Koperasi akan dikembangkan sebagai sarana usaha bersama yang dikelola secara profesional dan transparan demi kemajuan ekonomi anggota. Sementara itu, LBH hadir untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum, baik yang berkaitan dengan tugas jurnalistik maupun persoalan hukum lainnya. Sedangkan STM yang digagas pengurus Hapri Saldi akan menjadi wadah sosial yang memperkuat kepedulian, terutama saat anggota atau keluarga mengalami musibah.

Penasehat Forwaka Sumut, Zainul Arifin Siregar, mengingatkan agar ketiga wadah ini dibangun dengan semangat kebersamaan murni, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. "Ini milik seluruh anggota dan keluarganya. Organisasi harus tumbuh memberi manfaat, bukan sekadar nama," tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Forum Pemred Sumut sekaligus pengurus Forwaka Sumut, Lilik Riadi Dalimunthe, menekankan pentingnya proses yang rapi, teratur, dan terbuka. Mulai dari struktur, aturan main, pengelolaan keuangan hingga legalitas harus jelas dan transparan agar terbangun rasa memiliki dan kepercayaan dari seluruh elemen organisasi.

"Kekuatan organisasi bukan hanya di pengurus, tapi di kekompakan semua anggotanya. Mari bangun semuanya secara profesional dan terbuka agar ke depannya tidak menimbulkan masalah," tambahnya.

Pertemuan yang turut dihadiri Penasehat Said Assegaf, Wakil Ketua Amsal Chaniago, dan pengurus lainnya ini menjadi langkah awal penyusunan konsep dan struktur. Sekretaris Forwaka Sumut, T. Andry Pratama, menegaskan seluruh proses pembentukan akan melibatkan partisipasi aktif anggota agar ketiga wadah tersebut benar-benar menjadi milik keluarga besar Forwaka Sumut yang solid dan bermanfaat jangka panjang. (tec)

Dukung Haornas, BRI BO Sibuhuan Ikut Berpatisipasi Sumbangkan Hadiah

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:25:00 +0700+0700

PALAS - Mendukung dan memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional(Haornas) di Kabupaten Padanglawas, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan,ikut berpatisipasi menyumbangkan hadiah untuk undian bagi peserta.

Penyerahan hadiah berlangsung di GOR Padanglawas, Rabu(9/9/2026) yang diterima langsung oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga(Dispora) Kabupaten Palas.

Dukungan BRI BO Sibuhuan dimomentum Haornas tahun 2026 ini, bertujuan untuk mendorong masyarakat gemar berolahraga karena pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan serta mendorong gaya hidup aktif.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, mengatakan pihak ikut berpartisipasi memeriahkan peringatan Haornas yang diisi berbagai kegiatan olahraga.

" Hadiah-hadiah yang kita sumbangkan diperingatan Haornas ini, sebagai bentuk dukungan sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah," kata Dedi Harpian.

Menurut Dedi Harpian, Haornas menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk aktivitas fisik secara rutin yang diharapkan dapat mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Ditambahkan, peringatan Hari Olahraga Nasional diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum untuk membangun budaya hidup sehat dan aktif.

"Semangat Haornas menjadi pengingat bahwa olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa," katanya.

Ia berharap, partisipasi dan dukungan BRI BO Sibuhuan memeriahkan Haornas dengan menyumbangkan hadiah untuk kegiatan lucky draw dan lainnya.Diharapkan bermanfaat membangkit gelora semangat olahraga ditengah masyarakat.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan,ikut berpartispasi mendukung dan memeriahkan Haornas,dengan menyumbangkan hadiah.

Sambut Hari Pelanggan Nasional, Adira Expo Kisaran Hadir Bawa Bunga 0% hingga Hiburan Dangdut

admin — Wed, 09 Sep 2026 20:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) kembali memanjakan masyarakat dengan gelaran Adira Expo. Rangkaian acara spesial ini akan hadir di Irian Supermarket & Department Store Kisaran pada 11 hingga 13 September 2026, membawa beragam solusi pembiayaan, penawaran harga miring, serta hiburan seru untuk seluruh keluarga.

Momen ini menjadi bukti nyata upaya Adira Finance mendekatkan pelayanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan setianya. Tidak hanya soal kemudahan akses pembiayaan, Adira Expo juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan penuh keuntungan.

Bunga Ringan, Hadiah Melimpah
Selama tiga hari pelaksanaan di Kisaran, pengunjung akan disuguhi penawaran spesial yang menggiurkan. Mulai dari bunga istimewa mulai 0 persen untuk pembiayaan mobil bekas dan 1,99 persen per tahun untuk mobil baru. Bagi yang membutuhkan kendaraan roda dua, tersedia program potongan angsuran dan tenor khusus.

Ada pula tawaran cashback adirapoin hingga Rp 1 juta lewat produk Solusi Dana dengan jaminan BPKB. Pengunjung yang bertransaksi berkesempatan pulang membawa hadiah langsung berupa barang elektronik, bonus perlindungan asuransi, serta kemudahan persetujuan proses di tempat. Suasana semakin meriah dengan hadirnya lomba Kompetisi Dangdut Mania yang bisa dinikmati seluruh keluarga.

Program Cicilan Lunas Sebagai Apresiasi bentuk terima kasih lainnya tertuang dalam program HARCILNAS (Harinya Cicilan Lunas). Konsumen yang memiliki kontrak aktif cukup menukarkan 500 poin di aplikasi adiraku untuk mendapat tiket undian. Sebanyak 36 orang berhak melunasi sisa tagihannya secara cuma-cuma, sementara 360 pemenang lainnya dibebaskan dari satu kali pembayaran angsuran.

"Pelanggan adalah alasan utama kami terus tumbuh dan berkembang. Lewat Adira Expo ini, kami ingin hadir lebih dekat, memberikan solusi yang mudah dijangkau, serta keuntungan yang terasa langsung bagi masyarakat Kisaran," ujar Tuku Asman Panjaitan, Kepala Cabang SSD Kisaran Adira Finance.

Kinerja Kuat dan Dukungan Ekosistem hingga semester pertama tahun 2026, Adira Finance mencatat pertumbuhan positif. Nilai pembiayaan baru naik 18 persen menjadi Rp 23,1 triliun, dengan piutang yang dikelola mencapai Rp 64,9 triliun. Perusahaan kini melayani sekitar 2,6 juta konsumen aktif di seluruh Indonesia dan didukung jaringan luas serta teknologi digital mutakhir.

Sebagai bagian dari Grup MUFG, Adira Finance juga memperkuat kerja sama dengan mitra ekosistem seperti Bank Danamon, Zurich Asuransi, dan Home Credit Indonesia untuk memberikan layanan finansial yang makin lengkap dan terintegrasi.

"Kami mengundang warga Kisaran datang merasakan sendiri kemudahan dan suasana serunya. Apa pun kebutuhan Anda, Adira siap menjadi mitra terpercaya, #AdirainAja," tambah Tuku Asman Panjaitan didampingi Head of Regional Business Area Sumbagut, Taufik Hidayat saat Media Gathering Adira Expo Tebar Promo, Rabu (9/9/2026) di Kisaran, Kabupaten Asahan.

Rangkaian Adira Expo akan terus berlanjut di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2026. Informasi lengkap mengenai jadwal dan lokasi dapat dipantau melalui situs web serta akun media sosial resmi Adira Finance. (tec)

Pemprov Sumut Siapkan Rp67,5 Miliar untuk Bantuan Rumah Ibadah

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:29:00 +0700+0700

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp67,5 miliar untuk membantu pembangunan dan renovasi 250 rumah ibadah pada 2026. Bantuan tersebut merupakan salah satu program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut melalui skema dana hibah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane, dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (9/9/2026).

"Sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksakan sebelumnya di Aula Raja Inal Siregar, Gubernur Sumut sudah menyerahkan bantuan secara simbolis untuk 250 bantuan rumah ibadah tahun 2026 di Sumut," kata Syahrial.

Syahrial menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi bantuan tersebut telah mencapai 34,11% atau sebesar Rp23.029.000.000.

Dijelaskannya, proses pengajuan bantuan hibah rumah ibadah diawali dengan permohonan dari calon penerima, baik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut. Selanjutnya, Biro Kesra Setdaprovsu melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan sebelum usulan tersebut diajukan dalam anggaran P-APBD untuk dibahas dalam KUA-PPAS dan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi renovasi dan pembangunan masjid. Penerima hibah juga tidak dapat memperoleh bantuan setiap tahun secara berturut-turut.

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelas Syahrial.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei lapangan. Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pembangunan fisik keseluruhan masjid dapat mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan podasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," kata Syahrial.

Ia menambahkan, penerima bantuan wajib menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Biro Kesra Setdaprovsu berkomitmen terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah di Sumut sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran daerah. "Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial. **

Kapolresta Deli Serdang terus pantau situasi Bandara Kualanamu Pasca Pembatalan Penerbangan, Situasi Tetap Aman Dan Kondusif*

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

Deliserdang-Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., rutin melakukan pemantauan langsung situasi di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, pasca pembatalan sejumlah penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Rabu (09/09/2026).

Meskipun saat ini situasi Penerbangan sudah normal, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Internasional Kualanamu tetap terjaga, sekaligus memantau situasi para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.

Kapolresta Deli Serdang bersama personel Polresta Deli Serdang turut memantau aktivitas di area terminal keberangkatan serta memastikan situasi di lingkungan bandara tetap aman dan terkendali.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak bandara, maskapai dan stakeholder terkait agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat," ujar Kombes Pol. Hendria Lesmana.

Ia juga mengimbau kepada para calon penumpang agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pihak maskapai maupun petugas bandara. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Pembatalan sejumlah penerbangan sebelumnya terjadi sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang memengaruhi aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu.

Meski demikian, berdasarkan hasil peninjauan, situasi di Bandara Internasional Kualanamu terpantau sudah normal, aman, lancar, tertib dan kondusif. Aktivitas masyarakat di area terminal juga berlangsung dengan tertib.

Kapolresta Deli Serdang menegaskan bahwa personel Polresta Deli Serdang akan terus melakukan pemantauan situasi dan memberikan pengamanan guna memastikan masyarakat tetap merasa aman selama berada di kawasan Bandara Internasional Kualanamu.

Peninjauan tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan Polresta Deli Serdang dalam memastikan situasi keamanan tetap terpelihara sekaligus memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat di tengah adanya gangguan operasional penerbangan.

Polsek Medan Area Tangkap Maling Mesin Pompa Air Milik Anggota TNI

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Unit Reskrim Polsek Medan Area menangkap seorang pria Abdillah Syahputra (23), warga Kecamatan Medan Area, karena nekat mencuri mesin pompa air milik anggota TNI di Kompleks Citra Turi Indah, Kelurahan Binjai, Medan Denai.

"Aksi pencurian itu dilakukan pelaku seorang diri," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, SIK, MH, Rabu (2/9/2026).

Kata dia, dalam aksinya tersangka memanfaatkan situasi yang sepi dengan merusak gembok pagar rumah dan mengambil mesin pompa air tersebut.

"Pelaku beraksi dengan merusak pagar dan mengambil mesin yang berada di pekarangan rumah korban," ucap Yaqin, Rabu (9/9/2026)
.

Peristiwa itu diketahui korban setelah mengecek rekaman CCTV. Korban melihat pelaku beraksi seorang dia dengan cara merusak pagar rumahnya.

Pencurian itu kemudian dilaporkan korban ke kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri langsung melakukan penyelidikan.

"Berbekal rekaman CCTV kita berhasil mengamankan pelaku pada Sabtu (5/9/2026) dinihari lalu. Pelaku mengakui perbuatannya," sebut AKP M Ainul Yaqin.

Bersama tersangka turut disita barang bukti pakaian yang digunakan saat beraksi. Sedangkan mesin pompa air sudah dijual kepada pengepul barang bekas.

"Penadahnya masih dalam pengembangan. Mesin itu sudah dijual seharga Rp140 ribu," pungkasnya.[W05]

Teks foto :
Tersangka pencurian mesin pompa air diamankan di Mapolsek Medan Area[]

Tani Merdeka Indonesia Dukung dan Apresiasi DPR Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:02:00 +0700+0700

JAKARTA | Sumut24.co

DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani," kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.

"RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah," ucap Don Muzakir.

Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.

"Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya," ujar Don Muzakir.

Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

"Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya," kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.

"BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya," ujar Don Muzakir.

Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.

"Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang," kata Don Muzakir.

Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Dasco. "Setuju," jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya.rel

BRI BO Sibuhuan Peduli TJSL, Saluran Paket Sembako ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Palas

admin — Wed, 09 Sep 2026 19:01:00 +0700+0700

PALAS - Semangat berbagi terus digelorakan BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melalui program BRI Peduli sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Dengan menyalurkan paket sembako ke masyarakat kurang mampu.

Kegiatan penyaluran paket sembako sekaligus penandatanganan berita acara TJSL, dilaksanakan di Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Padanglawas, Selasa(8/9/2026).

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(8/9/2026),mengatakan paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dikatakan, penyaluran difokuskan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan sehingga tepat sasaran.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini," terang Dedi Harpian.

BRI Peduli merupakan wujud komitmen BRI untuk hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar wilayah kerja.

Ia menambahkan, program TJSL BRI tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan berkolaborasi dengan Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Padanglawas.

BRI Peduli TJSL merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI yang secara rutin menyalurkan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,sosial dan bencana.

BRI BO Sibuhuan berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan lingkungan melalui program TJSL agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,pungkas Dedi Harpian.

Pihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia Kabupaten Palas menyambut baik sinergi dengan BRI BO Sibuhuan.

"Alhamdulillah warga penerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya program ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berkekanjutan," ungkap salah seorang pengurus yayasan.

Komplotan Rayap Besi Curi Kabel dari Kapal Kargo, Pelaku Diburu

admin — Wed, 09 Sep 2026 18:55:00 +0700+0700

MEDAN SUMUT24.CO
Diduga rayap besi di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, kembali beraksi.

Kali ini, 8 unit kabel reefer milik kapal kargo MV Wan Hai 101 yang sedang bersandar di Dermaga B Belawan New Container Terminal (BNCT) menjadi sasaran.

Atas kejadian pencurian kabel itu, Quick Response Team (QRT) Kodaeral I bersama tim pengamanan BNCT Belawan, bergerak mencari pelaku, Selasa (08/09/2026)
.

Kadispen Kodaeral I, Kolonel Wahyu Kurniawan menjelaskan, pencurian diketahui Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat petugas jaga kapal atau waker lengah.

"Tak ingin terpantau patroli darat, para pelaku diduga menggunakan perahu motor dan mendekati lambung kapal dari arah laut," ujar Kolonel Wahyu Kurniawan, Rabu (09/09/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut, masing-masing berinisial B (36), I (29), dan M (36), yang diketahui berasal dari kawasan Kampung Nelayan Seberang."Namun, ketiganya masih dalam pencarian dan upaya penindakan lebih lanjut," kata Kolonel Wahyu.

Ia menjelaskan, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dan menemukan seorang penadah berinisial W. Dari tangan W, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel berbahan tembaga yang telah dipotong dan dibakar.

"Kabel tersebut diduga merupakan hasil pencurian dari kapal kargo tersebut," ungkap Kolonel Wahyu.

Sementara, pihak agen PT BBN telah mengganti seluruh material kabel yang hilang. Dengan demikian, kondisi kapal dan kegiatan operasional di kawasan BNCT tetap berjalan aman dan terkendali.

Wahyu mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan aktivitas pelayaran serta fasilitas pelabuhan, khususnya di wilayah perairan Belawan.

Kodaeral I juga akan memperkuat patroli sisi laut (sea patrol) di jalur pelayaran Belawan, terutama pada jam-jam yang dinilai rawan.

Selain itu, koordinasi dengan KSOP Utama Belawan dan pihak terkait akan diperkuat untuk mengevaluasi penerapan serta kepatuhan terhadap International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aksi pencurian kembali terjadi di kawasan pelabuhan dan perairan Belawan," pungkasnya[W05].

PAD Tanjungbalai Berpotensi Bertambah, Data BPN Ungkap 2.030 Objek Pajak Belum Padanan

admin — Wed, 09 Sep 2026 17:12:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mulai membidik potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai dengan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tanjungbalai.

Kerja sama yang berlangsung di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (8/9/2026), itu difokuskan pada integrasi serta sinkronisasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah.

Yang menarik, dari pemaparan dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya perbedaan jumlah data antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan data pertanahan yang dimiliki BPN.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengungkapkan, saat ini data SPPT dari 31 kelurahan tercatat sebanyak 43.587. Sementara data pertanahan yang ada di BPN mencapai 45.617.

Artinya, terdapat selisih sebanyak 2.030 data yang dinilai berpotensi menjadi objek pajak dan perlu dilakukan sinkronisasi serta validasi lebih lanjut.

"Dari paparan yang disampaikan adanya data yang tidak padan. Dari jumlah SPPT kita saat ini dari 31 kelurahan jumlahnya 43.587, sementara dibandingkan dengan data pertanahan di BPN 45.617. Ada selisih 2.030 potensi pajak yang bisa kita dapatkan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan di Kota Tanjungbalai.

"Melalui MoU yang kita laksanakan hari ini diharapkan sinkronisasi dan validasi data dapat segera dilaksanakan pemutakhirannya, mengingat kita juga belum ada melakukan updating data terintegrasi dengan baik antara BPKPD dengan BPN," katanya.

Mahyaruddin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemko Tanjungbalai dengan Kantor BPN yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Ia berharap, seluruh pihak terkait, mulai dari camat, lurah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), memahami secara teknis pelaksanaan kerja sama tersebut di lapangan.

"Secara garis besar, apa yang menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan MoU ini di antaranya pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pelaksanaan pendaftaran tanah dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan," jelasnya.

Selain itu, kerja sama juga mencakup rencana pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB.

Termasuk pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah yang nantinya didukung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Wali Kota menegaskan, integrasi data tersebut menjadi salah satu strategi Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara lebih jelas objek maupun subjek pajak yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

"Optimalisasi PAD menjadi penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola dan sinergi antarinstansi, peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

BPN Dorong Kota Tanjungbalai Menuju Kota Lengkap.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan, pihaknya juga tengah mendorong terwujudnya Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, penataan data pertanahan harus dimulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga akhirnya seluruh wilayah Kota Tanjungbalai memiliki data pertanahan yang lengkap.

"Road Map Kota Lengkap melalui kegiatan PTSL diharapkan penataan dimulai dari lingkup desa/kelurahan sehingga menghasilkan desa/kelurahan lengkap. Selanjutnya terbentuk kecamatan lengkap dan pada akhirnya menjadi kota lengkap," jelas Mindo.

Ia menyebutkan, PKS antara BPKPD dan Kantor Pertanahan Tanjungbalai juga menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.

Menurutnya, kunci keberhasilan kerja sama tersebut terletak pada koordinasi dan komitmen seluruh pihak.

"Kuncinya koordinasi dan komitmen. Saya berharap kita selalu dapat bersinergi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam hal pertanahan di Kota Tanjungbalai," harapnya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai Siti Fatimah bersama Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, disaksikan Wali Kota Mahyaruddin Salim serta jajaran OPD terkait.

Turut hadir Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala KP2KP Tanjungbalai Kardi Tambun, pimpinan OPD, para camat dan lurah se-Kota Tanjungbalai.(eko)