Wakil Wali Kota Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman, Bulog Siapkan Cadangan hingga Enam Bulan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap aman di tengah isu kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran.

Hal itu diketahui setelah Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan monitoring langsung ke Gudang Bulog Divre Asahan, Rabu (8/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Fadly Abdina didampingi Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang beserta jajaran melakukan pengecekan langsung terhadap stok beras yang tersimpan di gudang Bulog.

Usai menerima penjelasan dari pihak Bulog, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

"Stok beras SPHP di gudang Bulog aman untuk enam bulan ke depan. Pemerintah terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras agar tetap normal di pasaran," ujar Fadly.

Menurutnya, peran Bulog sangat strategis dalam menjaga stabilitas bahan pokok, khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas utama yang berpengaruh terhadap inflasi maupun deflasi daerah.

Ia menegaskan, Pemko Tanjungbalai akan terus memperkuat kerja sama dengan Bulog guna memastikan distribusi pangan berjalan baik.

Dalam waktu dekat, Pemko Tanjungbalai bersama Bulog akan menggelar pasar murah atau Gerakan Pangan Murah serta melakukan evaluasi terhadap keberadaan Rumah Pangan Kita (RPK) di Kota Tanjungbalai.

"Kolaborasi ini penting agar ketersediaan dan distribusi pangan tetap terjaga. Kami juga akan mengevaluasi jumlah RPK yang ada sehingga penyaluran beras Bulog dapat lebih maksimal sampai kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemasaran Bulog Divre Asahan Dadang mengungkapkan, stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Asahan saat ini mencapai 3.084.500 kilogram. Selain itu, tersedia pula Minyak Kita sebanyak 44.736 liter.

"Dengan jumlah stok yang ada saat ini, kebutuhan beras dipastikan aman hingga enam bulan ke depan," kata Dadang.

Ia menjelaskan, karena kapasitas Gudang Bulog Asahan yang terbatas, pihaknya juga menyiapkan cadangan stok di Gudang Bulog Medan.

Apabila persediaan di Asahan mulai menipis, pasokan akan segera dikirim dari Medan untuk memenuhi kebutuhan.

Bulog juga mengajak pelaku UMKM dan pedagang di Tanjungbalai untuk menjadi mitra melalui program Rumah Pangan Kita (RPK).

Saat ini jumlah RPK yang terdaftar sebanyak 27 unit, namun baru 14 RPK yang melakukan daftar ulang kesediaan.

"Dengan semakin banyaknya RPK, pendistribusian beras Bulog kepada masyarakat akan semakin lancar karena penyaluran dilakukan melalui jaringan RPK," pungkas Dadang.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:51:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergitas antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Partai Demokrat, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia ASRI (Asri, Sehat, Rapi, dan Indah), program Langit Biru, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam audiensi itu, Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai dr. Nurhimsyah Junedi Nasution bersama jajaran pengurus menyampaikan apresiasi atas sambutan Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Nurhimsyah mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk aksi gotong royong dan kerja bakti massal, bakti sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.

"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT Partai Demokrat ke-25 yang akan dilaksanakan pada 17 Juli mendatang dengan pusat kegiatan di kawasan Pasar Suprapto dan Masjid Menara Lima," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik langkah dan kepedulian DPC Partai Demokrat dalam mendukung kebersihan serta keindahan kota.

Menurutnya, gerakan bersama seperti ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan.

"Pemko Tanjungbalai akan mendukung kegiatan tersebut dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta perangkat daerah terkait, termasuk BPBD, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai," kata Mahyaruddin.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat menyambut HUT Partai Demokrat ke-25 tahun 2026. Menurutnya, audiensi tersebut menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung program sosial serta pembangunan daerah.

"Sinergitas ini merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," tutup Wali Kota.(eko)

Dokter PPDS FK USU Jalani Pengabdian di Nias Utara, Ungkap Tantangan Layanan Kesehatan

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:47:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan di daerah melalui penempatan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Selama tiga bulan sejak Maret 2026, sejumlah dokter PPDS FK USU menjalani masa residensi di Pulau Nias. dr. Trinidia Lubis, M.Ked(OG), bertugas di RSUD dr. M. Thomsen Gunungsitoli. Sementara dr. Ricky Bonatio Hutagalung, dr. Devinda Villarsi, dr. Edgar Anthony Petra Sihite, dan dr. Margareth Duma Sari Sirait ditempatkan di RSUD Tafaeri, Kabupaten Nias Utara.

Mereka berasal dari Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta Patologi Klinik. Selama bertugas, para dokter memberikan pelayanan di poliklinik, instalasi gawat darurat (IGD), hingga ruang operasi sebagai bagian dari proses pendidikan spesialis sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dr. Trinidia Lubis, tantangan bertugas di daerah kepulauan ternyata tidak seberat yang dibayangkan. Kendala bahasa dengan pasien lanjut usia yang menggunakan bahasa Nias dapat diatasi berkat bantuan tenaga kesehatan dan keluarga pasien.

Namun, tantangan terbesar justru berasal dari keterbatasan fasilitas penunjang, terutama belum tersedianya layanan bank darah selama 24 jam. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam penanganan kasus kegawatdaruratan, khususnya pada pasien obstetri yang membutuhkan transfusi darah segera.

Selain keterbatasan bank darah, layanan patologi anatomi dan sejumlah pelayanan subspesialis juga belum tersedia di Pulau Nias sehingga pasien masih harus dirujuk ke Medan dengan biaya dan waktu tempuh yang tidak sedikit.

Sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, FK USU dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada awal Maret 2026. Melalui kerja sama tersebut, FK USU memberikan prioritas kepada dokter putra-putri asli Nias untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan dukungan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, tujuh dokter asal Nias telah mengikuti program tersebut, empat di antaranya berasal dari Kabupaten Nias Utara.

FK USU juga melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di RSUD Tafaeri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Tim yang dipimpin dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, PGDip PID FAAET, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D, bersama Dr. rer. medic dr. M. Ichwan, M.Sc., Sp.KKLP., Subsp.FOMC, Dr. dr. Taufik Sungkar, M.Ked(PD), Sp.PD., Subsp.GEH(K), dr. Andriamuri Primaputra Lubis, M.Ked(An), Sp.An-TI., Subsp.TI(K), dr. Nindia Sugih Arto, M.Ked(Clin.Path), Sp.P.K., Subsp.N.R.(K), dr. Iman Helmi Effendi, M.Ked(OG), Sp.OG(K), dr. Malayana Rahmita Nasution, M.Ked(Clin.Path), Sp.P.K., Subsp.H.K.(K), serta para dokter residen USU memberikan berbagai layanan kesehatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan setempat.

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan ibu hamil dan USG, skrining batu empedu, pemeriksaan hemoglobin dan gula darah sewaktu, serta pelatihan kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat RSUD maupun puskesmas se-Kabupaten Nias Utara. Antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya peserta yang memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.

Dr. Taufik Sungkar mengatakan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Tafaeri karena sebelumnya layanan tersebut hanya tersedia satu kali dalam sepekan. Sementara dr. Inke Nadia menegaskan pengabdian masyarakat tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kapasitas tenaga kesehatan daerah melalui pelatihan berkelanjutan.

Melalui penempatan dokter spesialis, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan, FK USU berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat di Nias Utara semakin meningkat dan kebutuhan layanan spesialis dapat dipenuhi secara berkelanjutan. (C04)

Wakil Bupati Asahan Dukung Penuh Jamda XI Pramuka Sumut, Wadah Lahirkan Pemuda Berkarakter dan Berjiwa Pemimpin

admin — Wed, 08 Jul 2026 22:43:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri pembukaan Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/7/2026). Kehadiran ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pembinaan generasi muda yang berkualitas.

Kegiatan pembukaan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara beserta jajaran, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota se-Sumatera Utara, ketua kwartir cabang se-provinsi, kepala OPD, hingga ribuan peserta dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Surya menyampaikan bahwa Jamda merupakan sarana strategis untuk membentuk karakter pemuda melalui penanaman nilai kepemimpinan, kedisiplinan, kreativitas, gotong royong, hingga kepedulian sosial. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertekad terus mendukung Gerakan Pramuka, karena inilah tempat terbaik mencetak sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, dan siap membangun daerah serta bangsa," ujarnya.

Poin istimewa pada penyelenggaraan kali ini adalah untuk pertama kalinya Jambore Daerah Sumatera Utara dilaksanakan tanpa membebankan biaya sepeser pun kepada seluruh peserta. Hal ini mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang menilai langkah tersebut sebagai terobosan positif agar semakin banyak pemuda berkesempatan mengikuti kegiatan kepramukaan.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara melaporkan bahwa total peserta beserta unsur pendukung mencapai 5.575 orang. Seluruh persiapan mulai dari keamanan, pelayanan kesehatan, transportasi hingga manajemen risiko telah disusun secara matang demi kelancaran acara.

Selama lima hari pelaksanaan hingga 12 Juli 2026, para peserta akan mengikuti beragam agenda mulai dari pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan kepramukaan, kegiatan bakti sosial hingga pentas seni budaya.

Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa kehadirannya di acara ini merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya pembinaan generasi muda. "Kami ingin menegaskan bahwa Kabupaten Asahan berkomitmen mencetak pemuda yang mandiri, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat mengabdi. Melalui Pramuka, nilai-nilai luhur itu tertanam kuat sejak dini," tegasnya.

Diharapkan melalui perhelatan besar ini, lahir kader-kader muda potensial yang tidak hanya berprestasi dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata mendorong kemajuan daerah, khususnya Kabupaten Asahan, serta kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. (dre)

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:39:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus diwujudkan. Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, secara simbolis meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan 505 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Selasa (7/7/2026).

Prosesi peletakan batu pertama tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program bedah rumah yang akan menyasar ratusan keluarga di berbagai wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Sebanyak 505 unit rumah yang akan direhabilitasi pada tahun 2026 terdiri atas 185 unit penerima tahap pertama, 153 unit penerima tahap kedua, serta 167 unit penerima tambahan.

Dalam sambutannya, Bupati Saipullah Nasution menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Menurutnya, pemerintah pusat mengalokasikan dua juta unit untuk program rehabilitasi atau bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara satu juta unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

"Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembangunan tiga juta rumah. Dua juta di antaranya dialokasikan untuk program bedah rumah dengan bantuan pembelian material bangunan, sedangkan satu juta unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan oleh sektor swasta," ujar Saipullah.

Bupati Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena telah menyetujui sebagian usulan program bedah rumah untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mengungkapkan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 5.000 unit rumah untuk direhabilitasi secara bertahap selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 505 unit rumah telah disetujui. Insya Allah tahun depan akan ada tambahan sekitar 700 unit lagi yang mendapatkan bantuan. Harapan kita, selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh usulan sebanyak 5.000 unit rumah di Mandailing Natal dapat terealisasi," katanya.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada kesempatan itu, Saipullah juga mengingatkan seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) agar menjaga dan merawat rumah yang telah direhabilitasi sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang.

Menurutnya, rumah yang layak huni bukan hanya memberikan kenyamanan bagi penghuninya, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan keluarga.

"Dengan adanya bantuan rehabilitasi rumah ini, masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, nyaman, dan sehat. Karena itu, saya berharap rumah yang telah diperbaiki dapat dirawat dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama," pesannya.

Bupati menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak warga Mandailing Natal yang dapat menikmati hunian yang layak, sehat, aman, dan bermartabat, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring dengan pembangunan daerah.zal

Pesan Tegas Wabup Paluta Saat Lantik 6 Pejabat: Buktikan Amanah dengan Kinerja, Bukan Sekadar Jabatan

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:38:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan enam Pejabat Administrator di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (7/7/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pergantian pejabat tidak hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kinerja birokrasi.

Dalam sambutannya, Basri Harahap menegaskan bahwa setiap jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan dedikasi, integritas, serta tanggung jawab penuh kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab. Ingat, jabatan bukan hak atau kebanggaan. Jabatan adalah amanah dan pengabdian," tegas Basri Harahap.

Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di lapangan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Nomor 821.2/288/K/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

- Asmar Hidayat Siregar, S.STP dipercaya sebagai Camat Batang Onang, setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- Hadi Yusuf Nasution, M.M dilantik sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Camat Batang Onang.
- Hamdan Al Muzahid, S.Hut., MM mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
- Asnawi Harahap, S.Sos., MM dipercaya menjadi Camat Dolok Sigompulon, dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- Heru Pranata, ST., M.Si dipromosikan menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, setelah sebelumnya bertugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
- Fachruddin Siregar, SE., MM dilantik sebagai Sekretaris Kecamatan Halongonan Timur, dari jabatan sebelumnya Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati memberikan perhatian khusus kepada para camat yang baru dilantik. Ia meminta mereka menjadi pemimpin yang hadir di tengah masyarakat serta aktif membangun sinergi dengan seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Basri menekankan pentingnya koordinasi yang baik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), kepala desa, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen lainnya guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif.

"Jadilah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehadiran dan kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan warga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Sementara itu, kepada pejabat yang bertugas di Sekretariat Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup, Basri Harahap meminta agar terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, birokrasi yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan semangat pengabdian, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

Ia berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat bekerja dalam satu visi dan semangat yang sama untuk mewujudkan daerah yang beriman, cerdas, maju, dan beradat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Dr. Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., MM, para staf ahli, para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

Kapolres Padangsidimpuan Pastikan Bulls Motion Unity Fest Digelar Aman, Risk Assessment Dilakukan Polda Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:37:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) melaksanakan kegiatan Risk Assessment atau penilaian risiko menjelang pelaksanaan konser musik Bulls Motion Unity Fest yang akan digelar di Stadion HM Nurdin, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB di Stadion HM Nurdin yang berlokasi di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Risk Assessment dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh aspek keamanan, keselamatan, serta kesiapan lokasi konser telah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga kegiatan hiburan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengunjung.

Tim Risk Assessment dipimpin langsung oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sumut, Kombes Pol Lumban Gaol, S.H., S.I.K., M.Han. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Sumut AKBP Dr. Samsul Bahri Siregar, S.H., M.H., serta Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Sumut AKBP Yudiatnis, S.T., M.H.

Sementara itu, dari jajaran Polres Padangsidimpuan hadir Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabag Ops AKP Juliapan Panjaitan, S.H., Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, serta personel Polres Padangsidimpuan.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesiapan lokasi konser. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kondisi area stadion, jalur masuk dan keluar penonton, titik evakuasi, sistem pengamanan, kesiapan personel, hingga potensi risiko yang dapat muncul selama kegiatan berlangsung.

Direktur Pam Obvit Polda Sumut bersama tim juga memberikan sejumlah masukan teknis kepada panitia penyelenggara agar seluruh prosedur keamanan dapat dipenuhi sebelum konser digelar.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna mengatakan bahwa kegiatan Risk Assessment merupakan tahapan penting dalam memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai standar keamanan.

"Kegiatan Risk Assessment ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan telah dipersiapkan secara maksimal sebelum konser Bulls Motion Unity Fest dilaksanakan," ujar AKBP Dr. Wira Prayatna.

Ia menegaskan bahwa Polres Padangsidimpuan akan terus bersinergi dengan Polda Sumut, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak terkait guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang nantinya hadir untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia maupun petugas di lapangan. Dengan kerja sama semua pihak, kami berharap konser dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan," tambahnya.

Melalui pelaksanaan Risk Assessment ini, diharapkan seluruh rekomendasi yang diberikan tim Ditpamobvit Polda Sumut dapat segera dipenuhi oleh penyelenggara sehingga pelaksanaan Bulls Motion Unity Fest dapat berjalan sukses tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan seluruh peserta maupun penonton.zal

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:36:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Madina, Rabu (8/7/2026).

Dalam agenda tersebut, Bupati Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina Indah Annisa, didampingi Wakil Ketua Miftahul Falah.

Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan laporan atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah kepada lembaga legislatif.

Dalam pemaparannya, Saipullah menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sebelumnya telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melalui laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

"Dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di dalamnya memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui laporan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bupati Saipullah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Madina yang telah melaksanakan rapat paripurna tersebut. Selain itu, ia memberikan penghargaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, Bupati Saipullah memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2025.

Ia menyebutkan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,81 triliun atau mencapai 95,6 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,90 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.

"Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah," jelasnya.

Saipullah menegaskan, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan hanya menjadi bentuk kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Lebih lanjut, Bupati Madina menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ bersama DPRD memiliki nilai strategis karena menjadi ruang bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini mengandung arti pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan dari dewan yang terhormat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama," ungkapnya.

Bupati Saipullah berharap LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka serta bertanggung jawab.

Ia menambahkan, evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi pembangunan "Madina Maju, Madina Madani" melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.zal

Bupati Madina Bongkar Dampak Efisiensi Anggaran: Proyek Jalan, Sekolah hingga Irigasi Terpaksa Dibatalkan

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:35:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat memberikan dampak besar terhadap laju pembangunan daerah.

Menurut Saipullah, sejumlah program prioritas yang sebelumnya telah masuk dalam rencana pembangunan daerah harus dihentikan sementara akibat adanya pengurangan anggaran pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Bupati Madina saat menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Aula Hotel D'San Panyabungan, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Rabu (8/7/2026).

Saipullah menjelaskan, berbagai sektor pembangunan yang terdampak mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, pembangunan jaringan irigasi, hingga program penguatan sektor pertanian masyarakat.

"Perencanaan yang sudah kami susun untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan, sekolah, irigasi, dan pertanian, akhirnya harus kami batalkan karena adanya pemotongan anggaran tahun 2025," ujar Saipullah.

Beban Fiskal Madina Meningkat Akibat Pengurangan Anggaran dan Penambahan Pegawai

Selain berdampak terhadap pembangunan fisik, efisiensi anggaran juga mempengaruhi kondisi keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Bupati menjelaskan, tekanan fiskal semakin terasa setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan belanja pegawai pemerintah daerah.

Di sisi lain, Madina juga masih menghadapi dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan cukup luas, mulai dari ribuan hektare lahan masyarakat hingga sejumlah infrastruktur publik.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran pemulihan daerah semakin besar, sementara kemampuan fiskal daerah mengalami keterbatasan.

Madina Tidak Mendapat Alokasi Tambahan TKD dari Dana yang Dikembalikan Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga menyoroti kebijakan pengembalian sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, dari total dana sekitar Rp10 triliun yang dikembalikan ke pemerintah pusat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi sekitar Rp6 triliun. Namun, menurutnya, Kabupaten Mandailing Natal tidak memperoleh tambahan dana tersebut.

"Dari total Rp10 triliun yang dikembalikan, Sumatera Utara mendapatkan Rp6 triliun. Namun Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun dari transfer tersebut," ungkapnya.

Atas kondisi itu, Saipullah berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan oleh anggota DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution agar perhatian terhadap pembangunan Madina semakin ditingkatkan.

Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah perbaikan ruas jalan penghubung antara Panyabungan menuju kawasan Pantai Barat Madina.

Senada dengan Bupati Madina, Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis turut menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur daerah.

Menurut Erwin, kerusakan jalan provinsi menuju wilayah Pantai Barat tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat proses distribusi bantuan ketika terjadi bencana.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat memprioritaskan perbaikan jalur tersebut karena memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah timur dan barat Kabupaten Madina.

Terkait tidak masuknya Madina dalam penerimaan tambahan TKD, Erwin menilai kondisi daerah yang pernah mengalami bencana seharusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.

Ia juga menyebut Mandailing Natal memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara melalui berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.

"Kalau melihat potensi PAD dan kontribusi pajak, Mandailing Natal termasuk salah satu daerah yang memiliki peran besar," katanya.

Dalam agenda Kunker Dapil tersebut, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan VII hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Madina.

Adapun anggota DPRD Sumut yang hadir yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berharap berbagai persoalan pembangunan, terutama terkait infrastruktur dan dukungan anggaran, dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.zal

Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Soroti Ketimpangan Bantuan Pemprov Sumut: "Jangan Jadikan Mandailing Natal Anak Tiri"

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:34:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), H. Erwin Efendi Lubis, SH, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terkait minimnya perhatian kepada Kabupaten Mandailing Natal, khususnya dalam penyaluran dana bantuan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang digelar di Aula Hotel D'San, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (8/7/2026).

Dalam forum yang turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta seluruh anggota DPRD Sumut Dapil VII itu, Erwin mengungkapkan kekecewaan masyarakat Madina terhadap kebijakan Pemprov Sumut yang dinilai belum memberikan perhatian yang adil kepada daerahnya.

Menurutnya, Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak bencana cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, wilayah Pantai Barat Madina sempat terisolasi akibat bencana alam yang melumpuhkan akses transportasi.

Namun, kondisi tersebut dinilai tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi.

"Saya mewakili masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan rasa prihatin atas perlakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap daerah kami. Terkait TKD, Mandailing Natal tidak mendapatkan satu rupiah pun. Padahal daerah ini mengalami dampak bencana yang sangat besar hingga kawasan Pantai Barat sempat terisolasi. Kami merasa Mandailing Natal seperti dianaktirikan," tegas Erwin.

Erwin juga mengingatkan agar kebijakan pembangunan maupun penyaluran bantuan tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan seluruh daerah di Sumatera Utara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pembangunan, terlebih bagi wilayah yang mengalami berbagai persoalan infrastruktur dan bencana.

"Jangan sampai karena kepentingan politik, Kabupaten Mandailing Natal justru menjadi daerah yang diperlakukan berbeda. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan perhatian yang sama," ujarnya.

Selain menyoroti perhatian Pemprov Sumut, Ketua DPRD Madina juga menyinggung rendahnya partisipasi perusahaan perkebunan dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut.

Dari sekitar 22 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Mandailing Natal, hanya sekitar 11 perusahaan yang hadir, itupun sebagian besar hanya mengirimkan perwakilan.

Menurut Erwin, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kepedulian perusahaan terhadap agenda resmi yang membahas berbagai persoalan daerah.

"Hari ini kita melihat sendiri, dari 22 perusahaan perkebunan yang ada di Mandailing Natal, kemungkinan hanya sekitar 11 yang hadir dan sebagian besar hanya diwakili. Ini menjadi gambaran bahwa agenda DPRD Provinsi belum dianggap penting oleh perusahaan. Apalagi kami sebagai DPRD kabupaten, tentu sering kali tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu masyarakat memilih langsung menyampaikan berbagai persoalan ke tingkat provinsi karena merasa aspirasi mereka kurang mendapat respons dari pihak terkait.

Erwin berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di Madina, memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga berharap persoalan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) menuju kawasan Pantai Barat Mandailing Natal dapat segera dituntaskan.

Menurutnya, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Pantai Barat.

Ia berharap kunjungan kerja DPRD Sumut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Mandailing Natal.

Di akhir penyampaiannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara asal Daerah Pemilihan VII yang dinilainya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Mandailing Natal di tingkat provinsi.

"Kami dari unsur DPRD Kabupaten Mandailing Natal bersama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sumatera Utara putra-putri asli Mandailing Natal yang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi," tutupnya.

Adapun seluruh anggota DPRD Sumatera Utara Dapil VII yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.zal

GEMA PENA: Kepemimpinan Brigjen Pol. Tatar Nugroho Perkuat Kepercayaan Publik terhadap BNNP Sumut

admin — Wed, 08 Jul 2026 20:05:00 +0700+0700

Medan – Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara (GEMA PENA) memberikan apresiasi kepada Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., atas sikap tegas dan terbuka dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram.

Ketua GEMA PENA, Julius Fadli, menilai langkah Brigjen Pol. Tatar Nugroho yang menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik mencerminkan kepemimpinan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

"Kami mengapresiasi ketegasan Brigjen Pol. Tatar Nugroho yang tidak membiarkan informasi yang dinilai tidak sesuai fakta berkembang tanpa klarifikasi. Sikap terbuka seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujar Julius Fadli.

Menurut Julius, keberhasilan BNNP Sumut dalam mengungkap berbagai kasus peredaran gelap narkotika selama ini merupakan bukti nyata bahwa jajaran BNNP Sumut terus bekerja keras melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Karena itu, isu mengenai dugaan barang bukti 1,5 kilogram sebaiknya disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan fakta dan proses hukum yang berlaku.

"Setiap informasi yang berkembang harus diuji berdasarkan data dan mekanisme hukum, bukan sekadar opini atau narasi yang belum dapat dibuktikan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati proses hukum dan memberikan ruang kepada aparat dalam menjalankan tugasnya secara profesional," katanya.

Julius Fadli juga menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Tatar Nugroho, BNNP Sumut telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penyelamatan generasi muda dari bahaya narkotika.

"GEMA PENA mendukung penuh langkah Brigjen Pol. Tatar Nugroho beserta seluruh jajaran BNNP Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kami berharap semangat, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan terus dipertahankan demi terciptanya Sumatera Utara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," tutup Julius Fadli.

Jalin Sinergitas Lintas Wilayah, Komandan Kodim 0208/Asahan Silaturahmi Erat Bersama Insan Pers dan Tokoh Pemuda

admin — Wed, 08 Jul 2026 18:11:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat serta memperkuat kemitraan strategis lintas elemen masyarakat menjadi fokus utama Komandan Kodim 0208/Asahan, Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P. Ia menggelar acara silaturahmi hangat bersama insan pers dan tokoh pemuda yang mewakili Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, hingga Kota Tanjungbalai, Rabu (8/7/2026).

Berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kegiatan ini menjadi wadah terbuka untuk menyamakan persepsi, mempererat komunikasi, serta membangun kerja sama yang semakin harmonis antara TNI Angkatan Darat, dunia pers, dan kalangan pemuda. Ketiga elemen ini dipandang sebagai pilar penting yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tugas Kodim 0208/Asahan.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Edy Syahputra menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi nyata yang telah diberikan oleh insan pers dan para tokoh pemuda selama ini. Kepada insan pers, ia menekankan pentingnya peran mereka dalam menyajikan informasi yang objektif, berimbang, dan mendidik guna menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara bagi para tokoh pemuda, ia menilai mereka adalah agen perubahan yang paling tepat untuk menanamkan semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

"Kami berharap pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi titik tolak komunikasi yang semakin terbuka dan erat. Kodim 0208/Asahan akan selalu membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan, berdiskusi, dan memperkuat kolaborasi dengan rekan-rekan pers maupun tokoh pemuda. Kita bahu-membahu mendukung setiap program pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan demi kemajuan bersama," ujar Dandim.

Pihak insan pers dan perwakilan tokoh pemuda menyambut sangat positif inisiatif tersebut. Mereka menyatakan bahwa silaturahmi ini menjadi momen berharga untuk memperkuat hubungan kemitraan, menyelaraskan langkah, serta meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian yang meliputi wilayah Asahan, Batu Bara, dan Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0208/Asahan menegaskan kembali komitmennya untuk terus merajut hubungan erat dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, guna mewujudkan persatuan yang kokoh, keamanan yang terjaga, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (tec)

Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Posyandu di Kisaran Barat dan Sei Dadap, Dorong Transformasi Layanan Sesuai 6 SPM

admin — Wed, 08 Jul 2026 18:08:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke sejumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Sei Dadap, Rabu (8/7/2026) sekira pukul 09.20 Wib.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pembinaan dan pemantauan guna memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan optimal serta mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Rombongan pimpinan TP PKK Kabupaten Asahan diawali dengan kunjungan ke Posyandu Gelatik yang berlokasi di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Dalam peninjauan tersebut, Ny. Yusnila didampingi Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, Camat Kota Kisaran Barat, Ketua TP PKK Kecamatan Kota Kisaran Barat, Lurah Dadi Mulyo, Ketua TP PKK Kelurahan Dadi Mulyo, serta Kepala Puskesmas Sidodadi.

Tak hanya berhenti di satu lokasi, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Posyandu Mutiara Satu di Dusun II, Kecamatan Sei Dadap, serta Posyandu Cempaka II di Dusun III, Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV. Turut menyertai kegiatan di wilayah tersebut Camat Sei Dadap beserta jajaran, Kepala Puskesmas Sei Dadap, kader PKK Kecamatan Kota Kisaran Barat, serta para kader Posyandu setempat.

Dalam arahannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menekankan bahwa transformasi tata kelola dan pelayanan Posyandu saat ini berpedoman pada penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keenam bidang tersebut meliputi. Bidang Kesehatan, yakni meliputi pelayanan sepanjang siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia, termasuk pemenuhan imunisasi dan asupan gizi.

Bidang Pendidikan, yakni melalui penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), edukasi bagi keluarga, serta peningkatan kemampuan literasi masyarakat.

Bidang Pekerjaan Umum, berupa pemantauan sanitasi lingkungan serta ketersediaan akses air bersih yang layak.

Bidang Perumahan Rakyat, yang berupaya mewujudkan hunian yang sehat serta lingkungan permukiman yang layak ditempati.

Bidang Sosial, yang meliputi edukasi kesehatan mental serta penguatan jaringan dukungan sosial bagi masyarakat.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat: Guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga.

"Kami berharap seluruh kader Posyandu terus meningkatkan kualitas dan dedikasi dalam memberikan pelayanan. Posyandu harus benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang hadir, dirasakan, dan memberikan manfaat nyata bagi setiap keluarga di lingkungan masyarakat," ujar Ny. Yusnila.

Seluruh rangkaian kegiatan peninjauan di ketiga lokasi Posyandu berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta ditutup setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan sepenuhnya. (dre)

Wali Kota Tanjungbalai Lantik 16 Pejabat, Tekankan Kinerja dan Inovasi untuk Wujudkan Tanjungbalai EMAS

admin — Wed, 08 Jul 2026 18:02:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Dalam pelantikan tersebut, orang nomor satu di Kota Kerang itu menegaskan pentingnya peningkatan kinerja, inovasi, kolaborasi, disiplin, serta komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.

Pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (7/7/2026), dengan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala puskesmas.

Dalam arahannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan baru ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja. Seluruh program kerja di masing-masing perangkat daerah harus berjalan searah dan selaras dengan visi serta misi Pemerintah Kota Tanjungbalai," tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik agar mampu menghadirkan program yang memiliki target jelas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain peningkatan kinerja, Mahyaruddin juga mendorong pejabat di lingkungan Pemko Tanjungbalai untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, era digitalisasi menuntut birokrasi untuk bergerak lebih cepat dengan menghadirkan terobosan baru, baik melalui pemanfaatan teknologi maupun penyederhanaan pelayanan.

"Pelayanan publik harus mengedepankan prinsip lebih cepat, lebih mudah dan transparan. Aparatur harus mengubah pola pikir dari dilayani menjadi melayani serta responsif terhadap keluhan masyarakat," ujarnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi dan kerja sama tim di setiap unit kerja.

Kepemimpinan yang terbuka, komunikasi yang sehat serta sinergitas lintas sektor menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tidak hanya itu, Mahyaruddin meminta para pejabat yang dilantik agar mampu menjadi duta daerah dengan ikut mempromosikan berbagai potensi Kota Tanjungbalai.

"Seluruh pejabat harus mampu membawa citra positif daerah, menjadikan Tanjungbalai sebagai kota yang ramah investasi, maju dan berprestasi," katanya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengingatkan seluruh pejabat agar menjunjung tinggi kode etik, disiplin jabatan, integritas serta menjaga sumpah jabatan yang telah diucapkan.

"Jaga kepercayaan yang diberikan dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," tutup Mahyaruddin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon beserta jajaran.
Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Hamdani, SE, M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dan Heri Antoni, S.STP., M.AP sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, pejabat administrator dan pengawas yang dilantik antara lain Mahnim Pane, SE, MM sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai, Ilin Sundari, S.Kep., Ns sebagai Kepala Seksi Rujukan, Ketenagaan dan Fasilitas Pelayanan Medis UPTD RSUD Dr. Tengku Mansyur, serta sejumlah pejabat lainnya.

Untuk pejabat fungsional, sebanyak tujuh orang turut dilantik, di antaranya Melva Hayati Nasution, S.K.M sebagai Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Marina Siregar, S.K.M dan Jocelyne Patricia Limbong, S.Tr.IP sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

Sedangkan pejabat kepala puskesmas yang dilantik yakni Mawaddah Batubara, S.Tr.Keb sebagai Kepala Puskesmas Sei Tualang Raso Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.(eko)

Nekat Jual Ganja 2 Mahasiswa Diamankan Satres Narkoba Polrestabes Medan.

admin — Wed, 08 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Peredaran narkotika di kalangan mahasiswa terbilang masih terjadi. Indikasi itu terungkap setelah polisi membongkar dugaan jaringan peredaran ganja yang melibatkan dua mahasiswa Medan, Senin (6/7/2026) malam.

Dua tersangka Y (20) dan KH (20) ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena diduga aktif mengedarkan ganja tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga kepada masyarakat umum.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan seorang mahasiswa berinisial Y di kawasan Jalan Dr Mansyur, Medan.

"Saat dihentikan mengendarai sepeda motor, petugas menemukan satu paket ganja seberat 6,05 gram yang disembunyikan di bagian bawah kendaraannya," jelas Rafli, Rabu (8/7/2026).

Dalam pemeriksaan, Y mengaku baru mengambil barang haram tersebut dari teman sekampusnya, KH, yang tinggal di sebuah rumah kos kawasan Jalan Jamin Ginting.

Dari proses pengembangan, polisi mendapati KH tengah mengonsumsi ganja di lantai atas rumah kosnya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat keseluruhan lebih dari 260 gram.

"Barang bukti tersebut kami amankan dari kedua tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda," terangnya.

Hasil penyidikan sementara mengungkap, kedua mahasiswa tersebut diduga telah menjual ganja kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat di luar lingkungan kampus.

Kini, polisi masih memburu seorang pria berinisial B yang diduga sebagai pemasok ganja kepada KH.

Menurut AKBP Rafli, meski KH dan B tidak pernah bertemu secara langsung, keduanya rutin berkomunikasi dan telah beberapa kali melakukan transaksi.

Polrestabes Medan memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

AKBP Rafli mengingatkan para mahasiswa agar tidak tergiur terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena dampaknya dapat menghancurkan masa depan.

"Siapa pun yang terlibat, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar, akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.(W05)

Diupah Rp50 Juta, Dua Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil, Tujuan Jambi

admin — Wed, 08 Jul 2026 17:21:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 25 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam speaker mobil. Dua orang tersangka ditangkap saat membawa narkotika tersebut yang rencananya akan dikirim dari Aceh menuju Jambi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Rabu (8/7/2026), mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pribadi.

"Ini modus baru, karena narkoba tersebut disembunyikan di dalam speaker mobil bagian belakang yang telah dimodifikasi," ujar Andy.

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ZFH (30), warga Desa Buket Pala, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan HND (28), warga Desa Telaga Meuku, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang.

Penangkapan dilakukan pada Senin (29/6/2026) di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Saat menghentikan mobil Honda City bernomor polisi B 1183 HKP, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 25 paket sabu dengan berat total 25 kilogram yang disembunyikan di dalam speaker mobil.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku membawa sabu tersebut dari Aceh untuk dikirim ke Jambi atas perintah seseorang berinisial IS, yang kini telah masuk dalam daftar pencarian dan masih diburu aparat.

Keduanya juga mengaku bukan kali pertama menjadi kurir narkoba. Pada pengiriman sebelumnya mereka berhasil mengantarkan sabu dan menerima bayaran sebesar Rp40 juta. Untuk pengiriman kedua ini, mereka dijanjikan upah Rp50 juta.

Selain menemukan modus penyembunyian yang berbeda, polisi juga mendapati kemasan sabu menggunakan plastik hitam, tidak lagi memakai bungkus teh asal China seperti yang umum ditemukan dalam kasus serupa.

Polda Sumut masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang memasok dan mengendalikan peredaran sabu lintas provinsi tersebut, termasuk memburu pelaku berinisial IS yang diduga menjadi pengendali pengiriman.wo5

Polisi Ringkus 2 Mahasiswa Edarkan Ganja di Lingkungan Masyarakat, 260 Gram Ganja Disita

darma — Wed, 08 Jul 2026 14:47:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Senin (6/7/2026) malam melakukan operasi senyap terhadap dua oknum mahasiswa di kota Medan, yang selama ini kerap mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Terdapat lebih dari 260 gram ganja, disita petugas dari tangan keduanya yang diringkus di dua tempat berbeda.

Dua oknum Mahasiswa itu yakni KH (20) warga Jalan Jamin Ginting Medan dan Y (20) Jalan Teratai, Kecamatan Medan Helvetia.

Penangkapan keduanya, berawal dari penyelidikan yang dilakukan personel Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan, terhadap Y yang diringkus di Jalan Dr Mansyur Medan. Saat ditangkap ketika tengah mengendarai sepeda motor, petugas menyita satu paket besar ganja, yang diselipkan di bagian bawah sepeda motornya.

"Dari Y sendiri kami amankan 6,05 gram ganja. Saat itu, Y mengaku baru mengambil narkoba dari teman sekelasnya di kampus, yang tinggal di sebuah rumah kos di Jalan Jamin Ginting. Kami kemudian lakukan pengembangan," ucap Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP didampingi Kanit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, IPTU Haryono, SH, MH, Rabu (8/7/2026) pagi.

Saat pengembangan, petugas mendapati KH tengah mengkonsumsi ganja di lantai atas rumah kos. Petugas, kemudian melakukan penggeledahan di kamar kos KH, dan menemukan dua bungkus besar ganja, yang berat totalnya lebih dari 260 gram.

"Keduanya mengedarkan ganja ke sesama mahasiswa, dan juga ke masyarakat diluar lingkungan kampus. Kami masih kembangkan kasus ini, ada satu pelaku lagi berinisial B yang sedang kami kejar dan berperan sebagai pemasok narkoba kepada KH. Mereka tidak pernah berjumpa namun sering berkomunikasi, transaksi antara mereka juga bukan kali pertama," tambah Rafli.

Polrestabes Medan, menghimbau kepada masyarakat terkhusus mahasiswa, agar tidak terjerumus dalam praktek penyalahgunaan narkoba. Sebab, setiap pelaku terlebih yang berperan sebagai pengedar apalagi bandar, dipastikan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jangan gadaikan cita – cita anda untuk hal seperti ini, karena pengedar maupun pelaku narkoba tentunya akan kami kejar, dan anda harus siap dengan konsekuensi hukum yang berlaku," pungkas Rafli.(W02)

LSM LARaS : Tindak Bangunan Dijalan Tangkul 14 Unit Disulap 26 Unit, Dijalan Budi Utomo 3 Tiga Lantai Disulap 4 Unit 3 Lantai Setengah, Komisi D DPRD

darma — Wed, 08 Jul 2026 14:35:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Gawat kali ah... Pemerintah kota ( Pemko) Medan dalam hal ini, Dinas PKP2R Cikataru (Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang dan Ciptakarya dan Tata ruang) sampai kecolongan .

Pasalnya, bangunan dijalan Tangkul Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung dan dijalan Budi Utomo dikelurahan dan kecamatan yang sama yang diduga jelas jelas merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sampai berita ini tayang terkesan 'dibiarkan' .

Pantauan wartawan dilapangan, bangunan dijalan Tangkul Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nya 14 unit tiga lantai namun dilapangan pengembang atau pemilik bangunan menyulap atau membangun diduga jadi 26 unit tiga lantai. Diduga selisih 12 unit dari PBG yang diperoleh pengembang atau pemilik bangunan, sementara yang dijalan Budi Utomo ijin PBG nya tertera 3 unit tiga lantai. Namun dilapangan pengembang membangun menjadi 4 unit tiga lantai setengah.

Disamping itu, bangunan dijalan Tangkul disinyalir dibangun tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dikeluarkan Dinas PKP2R Cikataru Medan. Pantauan wartawan dilapangan pemilik bangunan membuat jalan atau akses keluar masuk komplek bangunan yang sudah dikerjakan 55 persen ini menurut sumber maksimal 6 meter minimal 4 meter. Namun pengembang membuka akses jalan masuk jadi 4 meter.

Saat dikonfirmasi MPOL mengenai bangunan diduga merugikan PAD Pemko Medan dari sektor retribusi ijinPBG didua lokasi tersebut, apakah sudah ada tindakan administratisi dan pemberhentian sementara. Sayang sampai berita ini naik tayang Jhon Lasse Kepala Dinas PKP2R Cikataru Medan tidak menjawab pesan Watshap yang dikirimkan MPOL.

Sementara itu, Lailatul Badri anggota komisi IV DPRD Medan menyikapi hal diatas menegaskan segera mengkoordinasi kan dikomisi tersebut. Kita segera sidak kelapangan bang . Dan kita akan rapat dengar pendapat (RDP) kan bang sesama komisi IV. Ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada MPOL kemarin saat dihubungi via watshap.

Disamping itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Amanat Rakyat Sumatera Utara ( LSM LARaS) minta pemko Medan menindak dan menyabut ijin atau membekukan PBG yang sudah dikeluarkan.Ini hak prerogatif walikota, ujar Firdaus Tanjung, Direktur Eksekutif LSM LARaS.

Menurut LSM LARaS, pemko khusunya walikota Medan, berhak untuk menyabut, membekukan , menghentikan sementara bangunan yang disinyalir menyimpang dari PBG yang dikeluarkan. Peraturan Pemerintah
no 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana undang undang no. 28 tentang bangunan gedung , berdasar regulasi ini pemko atau walikota Medan bisa memberikan saksi. sanksi administra berupa penghentian paksa terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan PBG yan dikeluarkan, dan sanksi pidana dan denda ujar Direktur Eksekutif LSM LARaS.(W02)

Penuh Haru, Bupati Simalungun Tinjau Korban Puting Beliung di Pematang Bandar dan Berikan Bantuan

admin — Wed, 08 Jul 2026 11:54:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Suasana duka dan keprihatinan menyelimuti sejumlah nagori di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pasca terjadinya bencana alam angin puting beliung disertai hujan deras yang terjadi pada Kamis malam (2/7/2026) sekitar pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

Bencana alam tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, turun langsung meninjau lokasi terdampak di Nagori Talun Rejo, Kecamatan Pematang Bandar, Senin (6/7/2026).

Kehadiran Bupati disambut haru oleh masyarakat yang tengah berupaya bangkit setelah musibah yang datang tanpa diduga tersebut. Bupati menyempatkan diri menyapa, mendengarkan keluh kesah warga, serta melihat langsung kondisi rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung.

Camat Pematang Bandar, Pahot Siregar, yang juga turut menyambut kehadiran Bupati dan rombongan melaporkan, bencana alam tersebut melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Pamatang Bandar, yakni Nagori Talun Rejo, Talun Madear, Wonorejo, Kandangan, Pardomuan Nauli, dan Kerasaan I.

"Jumlah rumah warga yang terdampak akibat bencana angin puting beliung dan hujan deras mencapai 161 unit rumah,"jelasnya.

Di tengah suasana penuh keprihatinan, Bupati Simalungun menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak. "Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terkena musibah ini," ucapnya.

Bupati berharap kepada masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapinya. "Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus hadir bersama masyarakat dalam setiap situasi, termasuk saat menghadapi bencana. Kehadiran kami hari ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk memastikan kondisi masyarakat serta memberikan bantuan yang diperlukan," tegasnya.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat saat ini wilayah Kabupaten Simalungun masih berada dalam kondisi cuaca ekstrem dan musim penghujan.

Suasana haru terlihat saat Bupati berdialog dengan warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Salah seorang warga terdampak, Agusnadi, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Kami sangat terharu dan berterima kasih kepada Bapak Bupati yang datang langsung melihat kondisi kami. Kehadiran Bapak memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk bangkit kembali dari musibah ini," ungkap Agusnadi dengan mata berkaca-kaca.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, Bupati Simalungun bersama rombongan turut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako, 1.200 keping seng untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Simalungun terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam situasi duka dan musibah. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan penuh harapan.(LP)

Bupati Simalungun Hadirkan Pelayanan Terpadu di Raya Kahean, Perkuat Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok Nagori

admin — Wed, 08 Jul 2026 11:51:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah melaksanakan kunjungan kerja ke Nagori Ambarokan Panei Raya dan Nagori Banjaran, Kecamatan Raya Kahean, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).

Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah paling terpencil.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati beserta rombongan meninjau langsung pelaksanaan pelayanan terpadu yang memadukan berbagai layanan pemerintah, mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, layanan sosial, hingga beragam kebutuhan masyarakat lainnya.

Sebagai bentuk kepedulian ekonomi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 180 liter minyak goreng, dan 100 papan telur. Dinas Sosial juga turut menyalurkan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Bupati bahkan secara langsung menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan kursi roda kepada seorang lansia serta anak penyandang disabilitas, menunjukkan perhatian nyata pemerintah bagi kelompok rentan.

Kegiatan ini disambut antusiasme tinggi oleh warga dari Nagori Ambarokan Panei Raya dan Nagori Banjaran yang memanfaatkan berbagai layanan pemerintah secara langsung.

yang memanfaatkan kesempatan memperoleh layanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kecamatan maupun kabupaten.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi langsung warga, agar kebijakan dan pembangunan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat.

"Kami ingin mendengar harapan dan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga setiap langkah pemerintah selaras dengan apa yang diharapkan warga," ujarnya.

Bupati juga menilai Kecamatan Raya Kahean memiliki potensi besar berkembang menjadi kawasan maju dan mandiri berkat kekuatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas: Rekonstruksi Jalan Sindar Raya–Pandoman: Rp15,5 miliar. Rekonstruksi Jalan Jurusan Samborosan–Banjaran: Rp. 3 miliar

Selanjutnya, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani: Rp190.675.000. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani: Rp192 juta. Revitalisasi Puskesmas Pembantu Pandoman: Rp200 juta, dan Revitalisasi SD Negeri 097381 Kampung Kelapa, Durian Begal: Rp. 874.099.949

Terkait aspirasi warga mengenai perbaikan jalan provinsi penghubung Raya Kahean dengan Kecamatan Pispis, Serdang Bedagai, Bupati menyatakan akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara.

Pangulu Nagori Ambarokan Panei, Raya Jon Rajoki Damanik bersama Camat Raya Kahean Lich Candra Harahap menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Bupati Simalungun terhadap kecamatan Raya Kahean.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Kesar Purba dan Ismail yang mengaku sangat bersyukur, karena ini adalah kali pertama setelah puluhan tahun seorang Bupati berkunjung langsung ke nagori mereka.

Warga pun berharap kepada Gubernur Sumatera Utara agar jalan penghubung tersebut segera ditangani, mengingat jalan itu menjadi akses utama menuju Pematangsiantar dan Tebing Tinggi.

Kunjungan ini semakin menegaskan keseriusan Pemkab Simalungun untuk terus hadir di tengah masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta membangun sinergi kuat demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.(LP)