Polri Dukung Swasembada Pangan, Polresta Deli Serdang turut laksanakan Penanaman Bawang Putih Serentak Di 17 Provinsi*

admin — Wed, 19 Aug 2026 18:32:00 +0700+0700

Deliserdang- - Dalam rangka mendukung program pemerintah swasembada pangan nasional tahun 2026, Polresta Deli Serdang ikut melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi Indonesia tahun 2026. Rabu (19/8/2026) pagi.

Kegiatan penanaman jagung serentak, untuk Polresta Deli Serdang dilaksanakan di Desa Kuta Bayu Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang.

Dalam kegiatan di penanam bawang putih serentak ini tampak hadir Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, PJU Polresta Deli Serdang, Kepala Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang Eli nawari nasution. Sp. MM., Danramil gunung Meriah Kapten Kav. Sudirno, Camat Gunung Meriah Andri Yosi Ginting. SIP. Map, Kepala Desa Jajaran Kecamatan Gunung Meriah, Kapolsek Gunung Meriah AKP JM. Siregar, Kelompok Tani Sauhur I Desa Kuta Bayu Kec.Gunung Meriah dan tamu Undangan.

Kapolresta Deli Serdang menyampaikan bahwa kegiatan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang cita citakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kegiatan penanaman bawang putih serentak ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional tahun 2026," ujar Kapolresta

Diharapkan pemanfaatan lahan produktif ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan intruksi Bapak Presiden RI.

"Dengan semangat adanya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, Polri, kelompok tani dan masyarakat kegiatan Penanaman Bawang Putih Serentak Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional" Tutup Kapolresta.rel

Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

admin — Wed, 19 Aug 2026 17:00:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.co

Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PNM) resmi dideklarasikan di Pendopo Khadijah, Kompleks Taman Setiabudi Indah, Medan, Rabu (19/8/2026).
Dalam deklarasi tersebut, Drs H Rahudman Harahap MM dipercaya menjadi Ketua Umum PNM. Amanah itu diberikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo.
PNM hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri bersifat nonpartisan. Organisasi ini diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Rahudman menegaskan PNM bukan kendaraan politik dan tidak berada di bawah kendali partai politik.

"Tentunya dideklarasikannya Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri ini sebagai induk kita untuk mengkoordinasikan, karena ini sifatnya non-partisan. Kita tidak punya hak untuk menyetir, tetapi kita ingin mengawal program pemerintah," ujar Rahudman dalam sambutannya.
Kawal Program Pemerintah
Menurut Rahudman, PNM akan mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan sosial agar program tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"MBG tidak akan berhenti selama pemerintahan Prabowo. Kami diminta untuk ikut mengawasi supaya program berjalan dengan baik," katanya.
Rahudman juga memastikan PNM tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Namun, setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat akan didukung melalui fungsi pengawalan dan kolaborasi.

"Jika di daerah ada kebijakan yang pro-rakyat, mengapa tidak kita dukung? Kita tidak membuat tanggapan politik, tetapi kita ingin bersama pemerintah melaksanakan program pro-rakyat," ujarnya.

Libatkan Ormas dan Pers

Dalam menjalankan organisasinya, Rahudman menyebut PNM akan mengedepankan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan insan pers.

Partai politik, kata dia, tidak akan dilibatkan dalam gerakan PNM.
"Kita tidak bisa melibatkan partai dalam hal ini. Yang dilibatkan adalah ormas dan rekan-rekan dari pers," tegasnya.

Keterlibatan pers dinilai penting karena media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Berkaitan dengan Jejaring FORMAS
Penunjukan Rahudman sebagai Ketua Umum PNM oleh Hashim Djojohadikusumo menarik perhatian karena terdapat irisan semangat antara PNM dan FORMAS, khususnya dalam menempatkan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sipil yang ikut mengawal program pembangunan.

FORMAS merupakan forum yang menghimpun organisasi masyarakat dan komunitas dari berbagai latar belakang. Hashim Djojohadikusumo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara Yohanes Handojo Budhisedjati menjabat Ketua Umum.
Jejaring FORMAS juga terus berkembang.

Dalam konsolidasi nasional di Jakarta pada 7 Agustus 2026, sebanyak 20 organisasi kemasyarakatan baru dikukuhkan sehingga jumlah anggota FORMAS disebut mencapai 103 organisasi.

FORMAS selama ini membawa agenda mendukung dan mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, penanganan stunting, serta program pemerintah lainnya.
Meski memiliki irisan semangat dalam hal pengawalan pembangunan, PNM menegaskan organisasinya berdiri sebagai wadah nonpartisan di Sumatera Utara.

Legalitas Lengkap
Sekretaris Jenderal PNM, Rusdi Sinuraya, mengatakan dokumen legalitas formal organisasi telah disiapkan.
Untuk sementara, PNM juga telah memiliki kantor pusat di kawasan Jalan Setia Budi, Medan.

"Dokumen legalitas formalnya sudah lengkap. Ke depan, kami akan melengkapi struktur kepengurusan secara menyeluruh dalam waktu dekat," ujar Rusdi.

Setelah deklarasi, PNM akan melakukan penyempurnaan struktur organisasi sekaligus konsolidasi jaringan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Dihadiri Tokoh Pers
Deklarasi PNM turut dihadiri sejumlah tokoh dan praktisi pers Sumatera Utara. Di antaranya Rianto SH MH (Anto Genk), CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara; Choking Susilo Sakeh; Suwandi Purba; Jonris Purba; serta Syafaruddin Sikumbang.

Kehadiran sejumlah tokoh pers tersebut sejalan dengan komitmen PNM untuk membuka ruang kolaborasi dengan insan media dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan deklarasi ini, PNM memasuki tahap konsolidasi. Tantangan organisasi ke depan bukan hanya membangun struktur dan memperluas jaringan, tetapi juga memastikan fungsi pengawalan yang dijanjikan berjalan secara independen, transparan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Rahudman Harahap, amanah tersebut menjadi momentum untuk membangun kekuatan organisasi masyarakat di Sumatera Utara agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Rel

Kendati Berobat Gratis, Modesta Ajak Warga Tetap Peduli Jaga Kesehatan

admin — Wed, 19 Aug 2026 16:07:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) berikan pemaparan dan edukasi kepada warga Medan Tembung untuk tetap menjaga kesehatan. Kendati warga Medan gratis berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) selaku provider BPJS Kesehatan melalui program Universal Healt Coverage (UHC) bukan berarti masalah kesehatan dikesampingkan.

Hal itu disampaikan Modesta Marpaung SKM S Keb saat pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) ke VIII Tahun 2026 pada sesi I produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl
Taut, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (16/8/2026) pagi.

"Mari tetap jaga kesehatan, Sehat itu mahal dan segalanya. Tidak berarti kekayaan kalau kita sakit. Tapi kalau kita sehat, bisa untuk mencari kekayaan. Maka jaga lah kesehatan sejak dini," ajak Modesta.

Untuk menjaga kesehatan, kata Modesta yang berprofesi sebagai Bidan itu yakni mengatur pola makan, rutin berolahraga, istirahat yang cukup dan rajin cek kesehatan. Semuanya ada aturan dan tetap mengikuti aturan yang ada.

Memang saat ini lanjut Modesta, warga yang memiliki KTP Medan gratis untuk berobat di RS yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan lewat UHC. "Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran sekitar 200 miiar pertahun untuk menanggulangi biaya berobat warga Medan," ujar Modesta.

Ditambahkan, kendati Pemko telah menjamin biaya berobat, bukan berarti tidak peduli kesehatan. "Ayo tetap menjaga kesehatan mulai dari kebersihan badan, rumah dan lingkungan," papar Modesta.

Kemudian Modesta Marpaung melanjutkan Sosialisasi Perda (Sosper) ke VIII Tahun 2026 pada sesi II produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (16/8/2026) sore.

Ditempat tempat yang ke II ini, Modesta juga banyak menyampaikan edukasi dan memotivasi warga untuk peduli menjaga kesehatan.

Hadir saat Sosper, perwakilan para OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, adapaun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri. (lamru)

JAGA MARWAH Desak Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online RA Dihukum Seumur Hidup

admin — Wed, 19 Aug 2026 14:09:00 +0700+0700

MEDAN — Kasus kematian Rian Alamsyah (RA), 25 tahun, warga Kecamatan Medan Helvetia yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online, terus menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut menuai sorotan karena korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di area perkebunan tebu di Kabupaten Deli Serdang.

Sorotan terhadap penanganan perkara tersebut datang dari organisasi masyarakat Pemuda Nusantara Bersatu Untuk Rakyat bersama Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH). Ketua JAGA MARWAH, Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, mendesak aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara tegas dan profesional.

Edison meminta penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum hingga majelis hakim tidak ragu menerapkan ketentuan hukum secara maksimal apabila seluruh unsur tindak pidana dan keterlibatan para tersangka terbukti di persidangan.

"Perkara ini harus dikawal secara serius. Jika berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian di persidangan para pelaku terbukti melakukan pembunuhan yang disertai perampasan harta korban, maka harus diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku secara maksimal," tegas Edison.

Menurutnya, tindakan menghilangkan nyawa seseorang demi menguasai harta benda korban merupakan perbuatan yang sangat serius dan tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa.

Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut sebagai penadah. Edison meminta aparat mengusut secara menyeluruh apakah para penadah tersebut hanya menerima barang hasil kejahatan dalam perkara ini atau memiliki hubungan yang lebih luas dengan para pelaku.

"Kalau memang terbukti ada pihak yang secara sadar menerima, menyimpan atau memperjualbelikan barang hasil kejahatan, tentu harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang dihukum, sementara pihak yang turut menikmati hasil kejahatan luput dari pertanggungjawaban," ujarnya.

Korban Ditemukan di Perkebunan Tebu

Sebelumnya, jasad RA ditemukan warga di area perkebunan tebu Dusun 22 Segitiga, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis malam, 13 Agustus 2026.

Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kedua kakinya dilaporkan terikat menggunakan tali plastik dan terdapat bekas jeratan pada bagian leher.

RA diketahui berprofesi sebagai pengemudi taksi online. Korban diduga menjadi sasaran pelaku yang berpura-pura menggunakan jasanya sebagai penumpang.

Setelah kejadian, kendaraan milik korban disebut sempat dibawa kabur. Tim Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga berhasil mengamankan terduga pelaku di kawasan Pulo Brayan, Kota Medan, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Petugas juga mengamankan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut saat penangkapan.

JAGA MARWAH Siap Kawal Proses Hukum

Edison menegaskan bahwa JAGA MARWAH akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga proses persidangan selesai. Ia meminta seluruh proses hukum dilakukan secara transparan serta berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

"JAGA MARWAH akan mengawal kasus ini. Kami ingin proses hukum berjalan transparan dan seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegasnya.

Ia menambahkan, tuntutan terhadap hukuman maksimal harus didasarkan pada pembuktian di persidangan. Jika unsur pembunuhan berencana, perampasan, penyertaan, penadahan atau tindak pidana lainnya terbukti, aparat penegak hukum diminta menerapkan pasal-pasal yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita serahkan pembuktiannya kepada aparat penegak hukum dan pengadilan. Namun, masyarakat tentu berharap hukuman yang dijatuhkan nantinya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban," pungkas Edison.

Kasus tersebut kini masih menjadi perhatian publik. Kepolisian diharapkan mengungkap secara terang motif pembunuhan, peran masing-masing terduga pelaku, alur penguasaan barang milik korban, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Catatan: Status para pihak dalam perkara ini tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rektor UNPAB Prof. Isa Indrawan Terpilih Jadi Mentor Rektor Nasional, APTISI Siapkan Program Pembinaan 60.000 Pimpinan Kampus

admin — Wed, 19 Aug 2026 14:06:00 +0700+0700

MEDAN | Momentum Wisuda Periode ke-76 Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan pada 18–19 Agustus 2026 menjadi panggung penting bagi penguatan peran perguruan tinggi swasta dalam pembangunan pendidikan nasional.

Di tengah suasana khidmat wisuda yang digelar di Regale International Convention Center, Jalan H. Adam Malik No. 66–68, Medan, muncul kabar strategis dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Pusat terkait rencana pembentukan mentor rektor nasional.

Yang menarik, Rektor UNPAB, Prof. Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., disebut sebagai salah satu rektor yang terpilih untuk menjadi mentor dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., dalam wawancara eksklusif dengan CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, yang juga merupakan alumni Magister Hukum UNPAB.

Prof. Budi mengungkapkan, APTISI tengah menyiapkan program strategis untuk mencari dan membentuk 30 rektor terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang nantinya diproyeksikan menjadi mentor bagi para pimpinan perguruan tinggi.

«"Kami meminta panitia agar mencari rektor terbaik di seluruh Indonesia, sebanyak 30 orang. Mereka yang terpilih nantinya akan dididik selama dua minggu sebelum diwisuda untuk resmi menjadi mentor," ujar Prof. Budi.»

Program tersebut tidak berhenti pada pembentukan mentor. Ke-30 rektor terpilih nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap para pimpinan perguruan tinggi di berbagai daerah.

Sasaran program mencakup unsur pimpinan kampus mulai dari rektor, wakil rektor, dekan hingga ketua program studi, dengan jumlah sasaran yang diperkirakan mencapai sekitar 60.000 orang.

*Prof. Isa Indrawan Disebut Sebagai Sosok Inspiratif*

Dalam wawancara tersebut, Prof. Budi secara khusus menyebut nama Rektor UNPAB, Prof. Isa Indrawan, sebagai salah satu figur yang masuk dalam jajaran mentor.

«"Salah satu mentornya adalah Pak Isa. Beliau menjadi salah satu rektor yang menginspirasi kemajuan pendidikan di Indonesia," ungkap Prof. Budi.»

Pernyataan tersebut menempatkan kiprah Prof. Isa Indrawan tidak hanya dalam konteks kepemimpinan UNPAB, tetapi juga dalam percaturan pengembangan tata kelola perguruan tinggi swasta di tingkat nasional.

Selain menjabat sebagai Rektor UNPAB, Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah I Sumatera Utara (periode 2025–2029), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) (masa bakti 2025–2030) dan Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara (periode 2024–2028).

Bagi UNPAB, keterlibatan rektornya dalam program mentor nasional tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang berkembang di daerah memiliki peluang dan kapasitas untuk berkontribusi dalam agenda strategis pendidikan tinggi Indonesia.

*APTISI Dorong Akselerasi Mutu Perguruan Tinggi*

APTISI melalui program tersebut mendorong agar peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga menyentuh kapasitas kepemimpinan, tata kelola, inovasi, dan kemampuan perguruan tinggi menghadapi perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompleks.

Model mentoring diharapkan dapat menciptakan proses transfer pengalaman dari para rektor yang dinilai memiliki rekam jejak dan inovasi kepemimpinan kepada para pimpinan perguruan tinggi lainnya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas tidak berlangsung secara sporadis, melainkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen APTISI untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi swasta, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin kampus yang adaptif, inovatif dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi di masa depan.

*Wisuda UNPAB Jadi Momentum Pendidikan Nasional*

Wisuda ke-76 UNPAB akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni akademik bagi para lulusan. Kehadiran Ketua Umum APTISI Pusat dan munculnya nama Prof. Isa Indrawan dalam program mentor rektor nasional memberikan dimensi lain bagi perhelatan tersebut.

Momentum ini memperlihatkan bahwa perguruan tinggi di Sumatera Utara memiliki ruang yang semakin besar untuk terlibat dalam agenda pengembangan pendidikan tinggi pada level nasional.

Bagi UNPAB, keikutsertaan Prof. Isa Indrawan dalam program mentor tersebut sekaligus menjadi tantangan baru: bagaimana pengalaman dan praktik baik dalam memimpin perguruan tinggi dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.

Dengan target pembinaan yang mencapai puluhan ribu pimpinan perguruan tinggi, program APTISI ini berpotensi menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat ekosistem kepemimpinan pendidikan tinggi nasional.

Mendefinisikan Ulang Kepemimpinan Modern: Richa Arie Sandy Bawa Filosofi "Quiet Luxury" dan "Boss Energy" ke Kancah Pendidikan Melalui Rindu Tenang

admin — Wed, 19 Aug 2026 13:13:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Di tengah dinamika dunia bisnis dan pendidikan modern yang bergerak serba cepat, standar kepemimpinan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar berorientasi pada hasil. Membaca kebutuhan ini, Richa Arie Sandy—Founder dan CEO PT Rindu Tenang Indonesia (RTI)—mencuri perhatian publik melalui konsistensinya memimpin korporasi berbasis standar kelas atas yang memadukan ketajaman strategis dengan ketenangan mental.

Sebagai entitas profesional di bidang manajemen strategis, event berskala besar, konsultan korporat, hingga pengembangan SDM, RTI membawa filosofi Quiet Luxury sebagai pembeda utama di industri. Pendekatan ini menerjemahkan kemewahan bukan sebagai pameran materi, melainkan bentuk pelayanan paripurna yang presisi, estetis, berintegritas tinggi, dan memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) bagi setiap mitra kerja.

Di bawah kepemimpinan Richa yang menerapkan prinsip Inside-Out Leadership—keyakinan bahwa kepemimpinan sejati berakar dari integritas personal yang matang—RTI bertransformasi menjadi katalisator perubahan. Nilai ini diselaraskan dengan energi kepemimpinan yang berwibawa (Boss Energy), menghadirkan program yang memancarkan ketegasan, visi jangka panjang, serta daya dobrak inspiratif bagi generasi muda maupun dunia korporasi.

Komitmen Richa Arie Sandy dalam membangun kapasitas intelektual dan mental generasi muda diwujudkan secara nyata melalui program unggulan RTI Chess Academy: The Strategic Mind Masterclass. Hadir sebagai akademi catur eksklusif di Kota Medan, program ini dirancang sebagai medium simulasi pengambilan keputusan strategis di bawah tekanan, manajemen waktu, dan strategic foresight.

Seluruh sesi pelatihan diselenggarakan di fasilitas kelas atas yang berlokasi di pusat bisnis Kota Medan, tepatnya di Jl. Bantam No.8, Petisah Hulu."Catur adalah laboratorium mental. Melalui RTI Chess Academy, kami ingin melatih kapasitas kognitif generasi muda agar memiliki ketajaman taktik, ketahanan mental baja, serta karakter kepemimpinan berwibawa yang siap menghadapi tantangan global," ujar Richa Arie Sandy, Founder & CEO PT Rindu Tenang Indonesia.

Untuk memastikan kualitas kurikulum berjalan optimal pada 8 level berjenjang, RTI Chess Academy dibimbing langsung oleh tim pelatih profesional bergelar resmi dari Federasi Catur Dunia (FIDE):

IM Andyka Pitra, FI (International Master)

Memegang gelar Master Internasional resmi dari FIDE dengan jam terbang tinggi di kancah nasional maupun internasional. Membimbing tingkat Intermediate, Expert, hingga Master dengan fokus pada permainan posisional, konversi kemenangan, dan analisis tingkat lanjut.

FM Arif Rahman Saragih, NA, PNP (FIDE Master & Wasit Nasional)

Pecatur bergelar Master FIDE dan wasit berlisensi nasional. Memegang kelas tingkat Advance dan Expert untuk membekali siswa dengan manajemen emosi bertanding, manajemen waktu, serta strategi turnamen tingkat tinggi.

Edy Raja Parinduri, PNP (Professional Chess Coach)

Pelatih profesional berdedikasi yang membangun fondasi kokoh bagi siswa pemula (Basic & Beginner), memastikan penguasaan aturan fundamental, taktik dasar, notasi, hingga pola skakmat secara presisi.

Didukung fasilitas all-inclusive berstandar turnamen internasional, akademi ini membuka jalur prestasi resmi bagi para pelajar untuk bersaing di ajang nasional maupun internasional, seperti Sumatera Utara Chess Prodigy (SUCP).

Melalui terobosan konsisten yang memadukan ketajaman bisnis, manajemen event kelas atas, dan dedikasi pada pengembangan karakter, Richa Arie Sandy bersama PT Rindu Tenang Indonesia membuktikan bahwa kepemimpinan berkelas lahir dari perpaduan sempurna antara kekuatan visi dan keanggunan ketenangan.

Sebagai informasiPT Rindu Tenang Indonesia (RTI) adalah perusahaan profesional yang berfokus pada manajemen strategis, event kelas atas, pengembangan SDM, konsultan korporat, serta program pengembangan kognitif melalui RTI Chess Academy. Berkomitmen tinggi pada standar layanan berfilosofi Quiet Luxury, RTI menghadirkan solusi inovatif yang berkelanjutan bagi institusi pendidikan maupun korporasi di Indonesia. Rel

Terkesan Dipelihara, Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan Belum Merdeka Dari Lapak Perjudian Tembak Ikan

darma — Wed, 19 Aug 2026 13:13:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Menindak lanjuti intruksi Kapolda Sumut untuk menertibkan segala bentuk perjudian dan menindak pemilik dan para pelaku yang terlibat perjudian ternyata masih isapan jempol belaka untuk di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Ironisnya, sejumlah titik lokasi judi tembak ikan masih tetap beroperasi. Bahkan, lokasi judi tersebut terkesan dipelihara oleh oknum oknum tidak bertanggungjawab yang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Menyikapi hal tersebut, Budi H Sormin (Busor) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Indonesia (DPW AWI) Kota Medan didampingi, Sudarmanto Sekjen DPW AWI Kota Medan meminta kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto agar bersikap tegas dalam memberantas perjudian di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan.

"Agar tetap berjalannya program Polda Sumut dalam memberantas perjudian jenis tembak ikan, Kapolda Sumut secara tegas mengintruksikan Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran agar bersikap tidak pandang bulu terhadap pemodal/pemilik dan pelaku judi agar diberi sangsi maupun hukuman setimpal sesuai hukum dan undang undang berlaku di Repoblik Indonesia ini," Budi H Sormin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Wartawan Indonesia (DPW AWI) Kota Medan didampingi, Sudarmanto Sekjen DPW AWI Kota Medan, Rabu (19/8/2026).

Masih Busor, dari investigasi Tim DPW AWI Kota Medan terhadap bebasnya keberadaan lapak/lokasi judi tembak ikan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Medan Marelan seperti terkoordinir oleh oknum aparat maupun oknum oknum yang untuk mencari kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Amatan kami dilapangan, lapak/lokasi judi mesin tembak ikan berada di Komplek Marelan Point Jln M Basir/Kebun Bunder pasar V, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan. Kemudian dikawasan Jln. Sepeksi Medan Marelan ada 5 (lima) titik judi tembak ikan yang dimodali warga keturunan. Di komplek Pajak UK serta di beberapa titik lokasi lain disebut sebut dimodali warga keturunan yang membuka bisnis haramnya ini eksis 24 jam secara terang terangan. Bahkan, pemodal diduga menempatkan beberapa oknum aparat ditiap titik lokasi judi disinyalir sebagai beking. Dengan tegas, DPW AWI Kota Medan meminta agar, instansi TNI - Polri juga pihak Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan untuk berkolaborasi membersihkan perjudian. Kita menduga, dengan adanya perjudian, maka tidak terlepas dari masuknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika," ungkap Busor.(W02)

Proyek Jalan Rp1,28 Miliar Disorot, Kadis SDABMBK Deli Serdang: “Nanti Saya Check Dulu ke PPK”

admin — Wed, 19 Aug 2026 12:45:00 +0700+0700

DELISERDANG – Sorotan terhadap pengerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, mendapat respons dari Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Deli Serdang, Janso Sipahutar.

Menanggapi adanya dugaan pekerjaan yang terkesan asal jadi, mulai dari rabat beton hingga pengaspalan yang disebut cepat mengalami kerusakan, Janso menyatakan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Nanti aku check dulu ya ke PPK-nya. Tks," ujar Janso Sipahutar saat dikonfirmasi terkait pekerjaan tersebut.

Pernyataan singkat tersebut menunjukkan bahwa pihak Dinas SDABMBK Deli Serdang belum memberikan kesimpulan mengenai kondisi pekerjaan di lapangan dan memilih melakukan pengecekan kepada PPK yang menangani proyek tersebut.

Sebelumnya, proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas Sunggal menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kondisi yang dipersoalkan di lapangan.

Di antaranya, pada sebagian pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer, disebut terdapat titik yang sebelum pengecoran tidak dilakukan penggalian tanah terlebih dahulu.

Selain itu, pada pekerjaan pengaspalan sekitar 35 meter, penimbunan disebut menggunakan tanah dan bukan material sertu. Bahkan, bagian jalan yang baru dikerjakan pada Senin (10/8/2026) disebut telah mengalami kerusakan ketika dilintasi kendaraan, meski pekerjaan baru beberapa hari selesai.

Temuan lainnya adalah tidak terlihatnya plang proyek di lokasi yang memuat informasi mengenai nilai anggaran, kontraktor pelaksana, masa pengerjaan dan panjang pekerjaan.

Barapaksi Minta Pemeriksaan Objektif

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, sebelumnya meminta Dinas SDABMBK Deli Serdang segera memeriksa pekerjaan tersebut.

Menurut Otti, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan mengacu pada dokumen kontrak dan spesifikasi teknis, bukan hanya melihat kondisi permukaan jalan.

"Kalau benar ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus diperbaiki dan jangan dibiarkan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat," tegas Otti.

Ia juga meminta PPK dan pengawas proyek menjelaskan metode pekerjaan, kesesuaian material serta hasil pengawasan di lapangan.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, proyek tersebut tercatat dengan Kode Tender 10148795000, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, dengan HPS sebesar Rp1.336.000.000.

Pemenang tender adalah CV Karya Duta Kencana, dengan penawaran Rp1.286.230.579,29 dan harga negosiasi Rp1.284.387.976,29.

Kini publik menunggu hasil pengecekan PPK sebagaimana disampaikan Kadis SDABMBK Deli Serdang Janso Sipahutar.

Jika ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak sekadar memberikan teguran, tetapi memastikan pekerjaan diperbaiki sesuai standar sehingga anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.red

Barapaksi Soroti Proyek Jalan Rp1,28 Miliar di Sunggal: “Jangan Ada Pembiaran Jika Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi”

admin — Wed, 19 Aug 2026 12:41:00 +0700+0700

DELISERDANG – Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan memeriksa proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal.

Sorotan itu mencuat menyusul adanya temuan di lapangan yang mengindikasikan pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis.

Otti menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak hasil negosiasi sekitar Rp1,284 miliar.

"Kalau benar ada bagian pekerjaan yang sebelum pengecoran tidak dilakukan penggalian tanah, kemudian ada pekerjaan pengaspalan yang penimbunannya hanya menggunakan tanah dan bukan material yang sesuai spesifikasi, ini harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan yang cepat rusak," tegas Otti S. Batubara.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang dibiayai APBD harus mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang. Bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif.

"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, kualitas pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan sudah rusak ketika dilintasi kendaraan," ujarnya.

Aspal Baru Tiga Hari Sudah Rusak

Otti juga menyoroti informasi bahwa pengaspalan sekitar 35 meter yang dikerjakan pada Senin (10/8/2026) disebut sudah mengalami kerusakan setelah dilintasi kendaraan, meski pekerjaan baru selesai beberapa hari.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pihak pengawas.

"Kalau faktanya memang baru tiga hari selesai kemudian sudah rusak, pertanyaannya sederhana: apakah materialnya sesuai, apakah lapisan dasarnya sesuai, dan apakah pelaksanaan pekerjaannya mengikuti spesifikasi dalam kontrak? Semua itu harus diperiksa secara teknis," katanya.

Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi bila diperlukan melalui pengujian mutu oleh pihak yang kompeten.

Plang Proyek Harus Transparan

Selain mutu pekerjaan, Barapaksi juga mempertanyakan tidak terlihatnya plang proyek di lokasi.

Otti menegaskan, keterbukaan informasi mengenai proyek pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik.

"Jangan alergi terhadap transparansi. Masyarakat harus tahu siapa kontraktornya, berapa nilai proyeknya, berapa lama pengerjaannya dan berapa panjang jalan yang dikerjakan. Kalau proyek menggunakan APBD, masyarakat berhak mengetahui," tegasnya.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas Sunggal tercatat dengan Kode Tender 10148795000, bersumber dari APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Nilai HPS paket tercatat Rp1.336.000.000, sementara pemenang tender adalah CV Karya Duta Kencana dengan penawaran Rp1.286.230.579,29 dan harga negosiasi Rp1.284.387.976,29.

Minta Inspektorat Turun Tangan

Otti meminta Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi proaktif melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut apabila temuan lapangan dapat dibuktikan.

"Kalau memang ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lakukan pemeriksaan. Jangan tunggu sampai kerusakan semakin parah. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," katanya.

Ia juga meminta Dinas SDABMBK menjelaskan secara terbuka siapa konsultan pengawas atau pengawas lapangan proyek tersebut dan bagaimana hasil pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

"Pengawas jangan hanya tanda tangan administrasi. Pengawas harus memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak. Kalau ada penyimpangan, harus dicatat dan diperbaiki," tegasnya.

Otti menambahkan, Barapaksi akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang negara.

"Kami tidak menuduh siapa pun melakukan korupsi. Tetapi ketika ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, itu wajib diperiksa. Jangan sampai persoalan teknis dibiarkan dan kemudian berujung pada kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Barapaksi menegaskan akan terus mengawal penggunaan APBD dan mendorong agar setiap dugaan penyimpangan proyek pemerintah diperiksa secara transparan dan profesional.red

UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja

admin — Wed, 19 Aug 2026 10:40:00 +0700+0700

MEDAN | Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan menggelar Wisuda Periode ke-76 selama dua hari, 18–19 Agustus 2026, di Regale International Convention Center, Jalan H. Adam Malik No. 66–68, Medan.

Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi UNPAB dalam mengantarkan para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi menuju tahapan baru, baik memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan maupun mengembangkan kiprah di tengah masyarakat.

Pelaksanaan wisuda selama dua hari menunjukkan skala kegiatan yang cukup besar sekaligus menjadi bagian dari agenda akademik UNPAB dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan.

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni akademik. Kelulusan para wisudawan juga membawa konsekuensi baru berupa tuntutan untuk mampu menerapkan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri, lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya mengandalkan ijazah. Kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan setelah menyandang gelar akademik.

Bagi UNPAB, Wisuda Periode ke-76 menjadi bagian dari perjalanan institusi dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi, khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

*Dua Hari, Satu Momentum Akademik*

Rangkaian Wisuda Periode ke-76 UNPAB berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026 di Regale International Convention Center Medan.

Pemilihan gedung konvensi sebagai lokasi pelaksanaan memberikan ruang bagi pelaksanaan agenda wisuda dalam skala besar dengan melibatkan para lulusan beserta keluarga dan sivitas akademika.

Bagi keluarga wisudawan, momentum tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan pendidikan yang telah dilalui. Di balik toga dan prosesi akademik, terdapat proses panjang berupa pembelajaran, penelitian, penyelesaian tugas akhir serta berbagai tantangan yang harus dilewati hingga akhirnya mahasiswa dinyatakan lulus.

Karena itu, wisuda bukan menjadi akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari fase baru yang menuntut para lulusan menunjukkan kompetensi dan integritas di lingkungan profesional maupun masyarakat.

*Tantangan Setelah Menyandang Gelar*

Lulusan perguruan tinggi saat ini menghadapi lingkungan yang berubah cepat. Digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan pola kerja dan tuntutan industri membuat kompetensi lulusan harus terus berkembang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi setiap perguruan tinggi untuk memastikan proses pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia nyata.

Wisuda Periode ke-76 menjadi momentum bagi UNPAB untuk terus memperkuat komitmen tersebut. Para lulusan diharapkan mampu membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama berada di kampus untuk menghasilkan karya serta memberikan manfaat di tengah masyarakat.

Dengan berakhirnya masa studi, para wisudawan kini memasuki fase baru. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperoleh gelar, tetapi membuktikan bahwa pendidikan yang ditempuh mampu melahirkan kontribusi nyata.

Wisuda Periode ke-76 pun menjadi penanda bahwa perjalanan akademik para lulusan telah sampai pada satu titik, sekaligus membuka lembaran baru menuju dunia profesional, kewirausahaan, pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan.

Dandim 0201/Medan Hadiri Jamuan Makan Malam Dengan Paskibraka Kota Medan

darma — Wed, 19 Aug 2026 10:18:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E.,M.M., menghadiri jamuan makan malam dengan seluruh pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibaraka) Kota Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jl. Jenderal Sudirman No.35, Kel. JATI, Kec. Medan Maimun, Senin (17/8/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menggelar jamuan makan sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih karena siswa yang terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka) Kota Medan telah berhasil menjalankan tugas dengan baik, pada saat upacara pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Lapangan Merdeka Medan.

Kegiatan makan malam tersebut dihadiri langsung Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Walikota Medan an. H. Zakiyuddin Harahap, Kapolrestabes Medan diwakili Kasat Binmas AKBP Wenny Moechtar IS, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Medan diwakili Bapak Edy Syahjuri Tarigan, S.H, M.H, Dandenpom 1/5 Medan Letkol Cpm Atep Priatna S.H M.TrMil., M.Han, Pj Sekda Kota Medan an. Erfin Fachrur Razi, S.STP., M.Si, Kapolres Belawan diwakili Wakapolres Kompol Nelson Sipahutar S.H, Kabankesbangpol Kota Medan an. Andy Mario AP, S.sos, Para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Perangkat Daerah, Tokoh Agama Kota Medan, Peserta Paskibra tahun 2026, Para orang tua/wali Paskibra tahun 2026

Sekitar pukul 22.00 WIB kegiatan temu ramah dan jamuan makan malam dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka) Kota Medan tahun 2026 selesai.(W02)

Polisi Gerebek Kafe Penjualan Pod Getar, 3 Remaja Diringkus di Jalan Darusalam Medan

darma — Wed, 19 Aug 2026 10:08:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, membongkar praktek jual beli narkoba, yang selalu memanfaatkan kafe sebagai titik transaksi narkoba. Dalam kasus ini, polisi menyita 2 pod getar, dan meringkus 3 remaja yang dua diantaranya sepasang kekasih.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (19/8/2026) pagi mengatakan, terungkapnya praktek jual beli narkoba dengan memanfaatkan kafe di Jalan Darusalam, Kec.Medan Petisah ini, berawal dari adanya kecurigaan masyarakat, terkait aktivitas salah satu pelaku yang kerap datang ke lokasi, dan bertemu dengan orang yang berbeda - beda hanya dalam waktu singkat.

Kecurigaan ini, kemudian dilaporkan ke Satresnarkoba Polrestabes Medan, yang langsung merespon dengan melakukan penangkapan terhadap satu pelaku yakni ET (21) warga Desa Tanjung Selamat, Kec.Sunggal, saat berada di kafe tempat pelaku biasa bertransaksi, Selasa (7/7/2026) malam.

"Dari tangan ET, kami menyita 2 pcs Pod Getar bermerek Wukong dan Batman, yang diduga hendak dijual," ungkap Rafli.

Usai menangkap ET, petugas kemudian melakukan pengembangan, dengan menangkap seorang wanita berinisial M (19) warga Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, dan seorang pria berinisial GS (23) warga Desa Tanjung Anom, tidak jauh dari tempat ET ditangkap.

M yang merupakan kekasih dari ET berperan sama - sama mengambil narkoba dari pemasok, sedangkan GS berperan sebagai pendana atau pemodal untuk membeli narkoba dari pemasok.

"Total tiga pelaku yang kami tangkap, ketiganya ini memiliki peran yang berbeda - beda, ET berperan melakukan transaksi dengan pembeli, M berperan berperan mengambil narkoba bersama ET dari pemasok, sedangkan GS ini merupakan pemodal. Dalam setiap transaksi, jika berhasil ET dan M mendapat keuntungan Rp 600 ribu, sedangkan GS sebagai pemodal mendapat keuntungan seorang diri Rp.600 ribu," tambah Rafli.

Dalam praktek jual beli narkoba dengan memanfaatkan kafe sebagai titik transaksi ini, para pelaku diketahui sudah berulang kali menjalankan aksinya. Tidak hanya melakukan transaksi Pod Getar, ketiganya bahkan pernah empat kali melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi.

"Para pelaku ini sudah sering beraksi, tidak hanya mengedarkan Pod Getar, namun mereka juga mengedarkan pil ekstasi. Kami sedang mengejar pemasoknya yang identitasnya sudah kami ketahui. Kami pastikan, pemasok, bandar, maupun pengedar tidak akan bisa bersembunyi sejauh apapun mereka berlari, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.(W02)

Dosen Universitas HKBP Nommemsen Pematangsiantar Melaksanakan PKM di Desa Bangun

admin — Wed, 19 Aug 2026 09:08:00 +0700+0700

DAIRI I Sumut24.co
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBPNP) melaksanakan.. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bangun Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 10 Juli 2026 yang lalu.

Adapun dosen yang melaksanakan PKM tersebut diantaranya Winarto Silaban,M.Pd dosen Pendidikan Biologi sebagai ketua,Dr. Ady Frenly Simanullang, M.Si dosen Pendidikan Fisika dan Winfronstein Naibaho,M.T selaku anggota.

Program tersebut merupakan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, sains, dan teknologi atau yang disingkat Kemdiktisaintek Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan topik Penerapan Riset Mesin Pencacah Jagung Ramah Lingkungan serta Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung menjadi Pupuk Organik bagi Kelompok Tani GABEMA.

Adapun Kelompok Tani GABEMA adalah merupakan bagian dari mitra Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar dan sudah menjadi tanggungjawab universitas dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi (PT) salah satunya adalah bidang PkM,
Untuk jagung sendiri merupakan tanaman komuditas petani Dairi terkhusus Desa Bangun yang menjadi tulang punggung dalam ekonomi masyarakat, sementara pupuk yang tersedia di pasaran belum memadai ditambah dengan mesin penggiling kopi yang dipakai di kelompok tani tersebut adalah mesin yang bukan ramah lingkungan/mesin bahan bakar, sementara tungkul jagung yang menjadi sampah tidak bernilai bagi kelompok tani GABEMA.

Dengan hadirnya Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar dalam kegiatan pemberdayaan memberi pelatihan dan edukasi untuk memanfaatkan tungkul jagung sebagai pupuk organik yang berguna untuk peningkatan hasil produksi jagung itu sendiri, Melalui pendanaan hibah ini mesin pencacah jagung ramah lingkungan diberikan kepada Kelompok Tani GABEMA untuk membantu proses produksi jagung dan secara langsung tungkul jagung dapat dijadikan pupuk kompos organik.

Ketua Kelompok Tani GABEMA sergius simanjorang mengucapkan terimakasihnya kepada Kemdiktisaintek, dan dosen-dosen Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar yang terlibat dalam kegiatan ini, "Sebagai kelompok tani sangat terbantu dalam peningkatan produksi jagung," ujarnya. Senada dengan ketua kelompok tani kepala desa bangun, Japirin Sihotang yang hadir memberi ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kemdiktisaintek, dan dosen-dosen Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar yang melakukan PkM ke desa bangun,dan harapannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlanjut guna menuntaskan masalah-masalah pertanian di desanya.

Acara ditutup dengan pemberian hibah mesin pencacah jagung ramah lingkungan yang diterima langsung oleh ketua kelompok tani GABEMA,dan kepala desa Bangun dan turut hadir menyaksikan secara langsung penyuluh pertanian lapangan (PPL) Sahat Sibarani.(LP)

Pemko Pematangsiantar dan Kemenkum Sumut menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah

admin — Wed, 19 Aug 2026 09:07:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Kerja Sama Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Daerah. Selain itu, ditandangani juga Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kemenkum Sumut dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar tentang Pengembangan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Daerah.

Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Pematangsiantar, Lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Selasa (18/08/2026) siang. Penandatanganan langsung dilakukan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi SH MH.

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya mengatakan, pembangunan sebuah kota tidak akan pernah terlepas dari kukuhnya fondasi hukum yang menopangnya. Oleh karena itu, momentum penandatanganan nota kesepahaman tentang pelayanan dan pembangunan hukum di daerah memiliki makna yang sangat strategis bagi Pemko Pematangsiantar.

"Sinergi ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan hukum yang prima, berkeadilan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap, kolaborasi ini dapat memperkuat kualitas pembentukan produk-produk hukum di daerah kita, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memastikan pemenuhan hak asasi manusia di kota pematangsiantar berjalan dengan optimal," sebut Wesly.

Menurut Wesly, selain penguatan di bidang pelayanan hukum, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kanwil Kemenkum Sumut dengan Bappeda Kota Pematangsiantar. Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah. Perjanjian kerja sama bertujuan memutus rantai kendala.

"Kita ingin memastikan setiap tetes keringat pemikiran, ciptaan, merek, dan inovasi teknologi yang lahir dari rahim Kota Pematangsiantar mendapatkan perlindungan hukum yang layak (hak paten, hak cipta, merek, dan lain-lain)," terangnya.

Wesly bepesan kepada seluruh perangkat daerah terkait agar menjadikan penandatanganan kerja sama sebagai langkah awal, bukan garis akhir.

"Segera implementasikan kesepakatan ini ke dalam program-program nyata!" tegasnya.

Kepada Kakanwil Kemenkum Sumut beserta jajaran, Wesly mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan sinergisme yang terbangun dengan sangat baik.
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap niat baik dan langkah kita dalam membangun Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Pematangsiantar Hendra TP Simamora SSTP MSi dalam laporannya memaparkan, kerja sama dilaksanakan untuk mendukung pengembangan inovasi daerah Kota Pematangsiantar serta menjamin orisinalitas ide dan gagasan inovasi yang lahir dari perangkat daerah di Kota Pematangsiantar. Selain itu, perlunya pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual dilaksanakan untuk mendukung program dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah.

"Tujuan kegiatan ini untuk mengikat pihak-pihak terlibat secara resmi, memberikan kepastian hukum, menyamakan persepsi, serta memperjelas dalam menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual di Kota Pematangsiantar," jelas Hendra.

Dari Kanwil Kemenkum Sumut, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kartini SM Sihotang, Analis Kekayaan Intelektual Dedi Immanuel Gultom dan Ika Putri Bangun, serta Analis Hukum Satria Alga DI. Sedangkan dari Pemko Pematangsiantar, hadir Asisten Administrasi Umum Dedy Tunasto Setiawah SH MH, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH, Kepala Bappeda Soefy M Saragih SSTP MSi, dan Kabag Hukum Jiva Idra. (LP)

Melampaui Sekat Negara-Bangsa: Dekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Menuju Kosmopolitanisme Universal

admin — Wed, 19 Aug 2026 08:23:00 +0700+0700

Medan - Perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diwacanakan pemerintah belakangan ini kerap terjebak dalam dikotomi usang: antara pragmatisme ekonomi utiliter dan proteksionisme nasionalisme sempit. Ketika wacana dwi-kewarganegaraan diajukan secara "terbatas" hanya untuk segelintir manusia dengan "talenta istimewa", kebijakan ini justru menegaskan kembali watak negara-bangsa modern yang transaksional. Konsep kewarganegaraan kontemporer masih diposisikan sebagai komoditas politik ketimbang sebagai instrumen kemaslahatan universal umat manusia.

Dosen FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa usulan restriksi "talenta istimewa" tersebut adalah manifestasi dari elitisme hukum yang berakar pada paradigma etnosentrisme defensif. Konsep negara-bangsa tradisional terus-menerus memelihara narasi kompetisi antarkedaulatan yang destruktif dan mematikan. Di era arus globalisme yang tak terbendung, mempertahankan sekat legalistik yang kaku atas nama kesetiaan mutlak tunggal mutlak adalah bentuk anakronisme sejarah.

Kritik atas Etnosentrisme dan Ilusi "Tarung Mematikan" Antar-Negara

Hukum kewarganegaraan konvensional dibangun di atas fondasi Westphalian yang membagi dunia ke dalam kapling-kapling kedaulatan yang saling mencurigai. Dalam perspektif ini, manusia dipaksa memilih satu identitas geopolitik yang kaku. Negara-negara bertarung dalam kompetisi zero-sum game untuk memperebutkan sumber daya manusia, yang diistilahkan sebagai pencegahan brain drain. Watak defensif ini mengasumsikan bahwa komitmen seseorang pada kemanusiaan harus tunduk pada paspor yang dipegangnya.

Pembatasan dwi-kewarganegaraan hanya bagi kelompok "talenta elite" memamerkan watak negara yang bias kelas dan utilitarian. Negara seolah mengabaikan prinsip kemaslahatan universal dengan menerapkan standarisasi kapitalistik pada esensi kemanusiaan. Padahal, globalisme menuntut dekonstruksi terhadap batas-batas artifisial tersebut. Hak untuk bergerak, berkarya, dan mengabdi pada kemaslahatan global tidak boleh disandera oleh birokrasi paspor nasional yang lahir dari sejarah panjang tribalisme modern.

Mengglobalkan Seruan: Dari Jakarta Menuju Panggung PBB

Dalam lanskap filosofis yang lebih luas, seruan Presiden Prabowo Subianto agar negara tidak memaksa talenta terbaik memilih antara dunia dan tanah air semestinya tidak berhenti menjadi sekadar komoditas domestik atau sebatas revisi undang-undang nasional. Sebagai pemimpin dari salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan pilar penting Global South, Prabowo berkepentingan mengalamatkan manifesto kosmopolitan ini secara langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga-lembaga multilateral dunia, serta seluruh pemimpin nasional di bumi saat ini.

Jika visi kemaslahatan universal ingin dicapai, dunia harus menghentikan "tarung mematikan" dalam memperebutkan manusia seolah mereka adalah komoditas rampasan perang geopolitik. Prabowo perlu menginisiasi desakan global bagi lahirnya arsitektur hukum transnasional baru. Lembaga dunia seperti PBB harus didorong untuk merumuskan traktat universal yang menjamin mobilitas global, meminimalkan hambatan imigrasi bagi kemajuan sains-kemanusiaan, serta menghapus sanksi pencabutan hak sipil bagi warga dunia yang ingin berkarya lintas batas. Menyerukan hal ini di panggung internasional akan menaikkan posisi tawar Indonesia dari sekadar pengikut arus global menjadi arsitek tatanan dunia baru yang inklusif.

Mengadopsi Kosmopolitanisme Hukum demi Kemaslahatan Universal

Dunia kontemporer menghadapi tantangan-tantangan eksistensial lintas batas yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara-bangsa secara soliter—mulai dari krisis iklim, ketimpangan teknologi, hingga pandemi global. Dalam konteks ini, gagasan kosmopolitanisme—di mana setiap individu adalah warga dunia (citizens of the world) yang memiliki tanggung jawab moral universal—menjadi sebuah keniscayaan etis.

Apabila Indonesia ingin melakukan lompatan paradigma yang progresif melalui revisi UU Kewarganegaraan, arahnya tidak boleh sekadar memperluas hak bagi kaum borjuis intelektual, melainkan merombak total filosofi kewarganegaraan itu sendiri. Kebebasan mobilitas dan pengakuan status hukum ganda harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia universal. Ini mencakup perlindungan setara bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelas bawah yang kerap menjadi korban kekosongan pelindungan hukum akibat rigiditas batas kedaulatan, bukan hanya bagi para saintis atau atlet elite.

Menuju Hukum Transnasional yang Inklusif

Mengganti etnosentrisme negara-bangsa dengan kosmopolitanisme bukan berarti melenyapkan fungsi administratif negara, melainkan menuntut negara untuk bertindak sebagai fasilitator kemaslahatan, bukan sebagai sipir yurisdiksi. Fleksibilitas dalam dwi-kewarganegaraan universal tanpa stratifikasi sosial akan meruntuhkan kompetisi antar-negara yang mematikan, mengubahnya menjadi kolaborasi transnasional yang cair.

Transformasi hukum positif Indonesia di masa depan harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan geopolitik masa lalu. Menjadikan hukum kewarganegaraan sebagai instrumen yang inklusif dan humanis adalah manifestasi nyata dari amanat konstitusi untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" dalam arti yang sejati—sebuah keadilan yang melampaui batas-batas garis peta bumi.

PPMDH TPI Medan Gelar Pesta Kuliner Kemerdekaan, Santri Diajak Jadi Generasi Penerus Bangsa

admin — Wed, 19 Aug 2026 01:22:00 +0700+0700

MEDAN — Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PPMDH TPI) Medan menggelar Pesta Kuliner Kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kampus I Jalan Pelajar Medan, Selasa malam (18/8).

Kegiatan berlangsung penuh kekeluargaan dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum menanamkan nilai perjuangan kepada para santri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua I dan II Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan H. Ikrom Helmi Nasution SH, Direktur Ponpes Modern Darul Hikmah Medan Dr. Yose Rizal, Ustaz Amar Hadly, Kepala Rumah Tangga TPI Medan Ustazah Ely, para guru, asatiz, santri serta undangan lainnya.

Pesta kuliner tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan makan bersama. Para pimpinan TPI dan pesantren menyampaikan pesan penting mengenai makna kemerdekaan, sejarah perjuangan TPI, pendidikan, keislaman serta tanggung jawab santri sebagai generasi penerus bangsa.

TPI dan Perjuangan Mencerdaskan Bangsa

Direktur Ponpes Modern Darul Hikmah Medan, Dr. Yose Rizal, dalam sambutannya mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perjuangan, salah satunya melalui pendidikan.

Ia menegaskan, Taman Pendidikan Islam (TPI) sejak berdiri pada 1 Mei 1950, hanya lima tahun setelah Indonesia merdeka, telah mengambil bagian dalam menjalankan amanat kemerdekaan, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Para pendiri TPI adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena semangat perjuangan itulah mereka berpikir bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Pendidikan Islam," ujarnya.

Menurutnya, perjuangan para pendiri TPI tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Ia pun mengajak para santri untuk tidak melupakan sejarah TPI dan kelak meneruskan perjuangan tersebut ketika telah berhasil dalam kehidupan.

"Kalian juga nanti kalau sudah berhasil, ikutilah jejak sejarah dari pada Taman Pendidikan Islam ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan umat, lakukan. Supaya hidup kita ada manfaatnya dan bermanfaat kepada orang lain," pesannya.

Santri Harus Menjadi Generasi Penerus

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Modern Darul Hikmah, Ustaz Dr Yose Rizal, mengajak para santri menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi untuk terus belajar dan mempersiapkan masa depan.

Ia mengaitkan pesan tersebut dengan Surah Ad-Duha yang dibacakan dalam rangkaian kegiatan.

Menurutnya, makna "wadduha", yang menggambarkan waktu pagi ketika matahari mulai menyingsing, dapat menjadi simbol harapan bagi para santri.

"Harapan kita, anak-anak semua akan menjadi generasi penerus atau next generation. Seperti waktu dhuha, matahari mulai menyingsing, demikian pula masa depan kalian harus terus bersinar," katanya.

Ia berpesan kepada para santri agar tidak takut, bimbang dan ragu dalam menuntut ilmu, termasuk ketika harus jauh dari orang tua dan kampung halaman.

"Jangan risau, jangan bimbang dan jangan ragu dengan keadaan. Kalian datang ke pesantren untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi pengganti generasi kami," ujarnya.

Ustaz Yose Rizal juga mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan hendaknya berjalan seiring dengan keimanan dan ketakwaan. Momentum 17 Agustus, menurutnya, dapat menjadi pengingat bagi umat Islam terhadap kewajiban salat lima waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam.

Ia berharap para santri tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam ilmu, akhlak, iman dan kesehatan serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

H. Ikrom: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Pengabdian

Ketua Umum PP TPI Medan Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros diwakili Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pesta Kuliner Kemerdekaan tersebut.

Ia menegaskan, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diisi dengan pendidikan, persatuan dan pengabdian.

"TPI sejak awal berdiri memiliki semangat perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat itu harus terus kita jaga dan dilanjutkan oleh generasi sekarang," katanya.

H. Ikrom berharap para santri tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai akhlak, tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat.

"Anak-anak kita harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian," ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan, khususnya Kepada Direktur PPMDH TPI Medan Dr Yose Rizal, Kepala Rumah Tangga TPI Medan, Ustazah Eli, para guru dan asatiz.

Menurut H. Ikrom, kebersamaan seperti ini penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun rasa cinta Tanah Air di lingkungan pesantren.

Pesta Kuliner Jadi Momentum Kebersamaan

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di PPMDH TPI Medan pun berlangsung dalam suasana hangat. Pesta kuliner menjadi ruang kebersamaan antara pimpinan, guru, asatiz dan para santri.

Lebih dari sekadar makan bersama, kegiatan tersebut menjadi sarana menyampaikan pesan bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan melalui pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

TPI yang telah berdiri sejak 1 Mei 1950 diharapkan terus eksis dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap umat, bangsa dan negara.

Para santri juga diingatkan bahwa mereka bukan hanya penerima estafet pendidikan, tetapi calon pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa di masa mendatang.

Kegiatan diawali dengan pembacaan kitab suci Alqur'an oleh Santi dan ditutup dengan suasana penuh kekeluargaan dan doa bersama agar Indonesia senantiasa diberikan kemajuan, keamanan dan kesejahteraan serta Taman Pendidikan Islam terus berjaya dalam menjalankan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Festival Kuliner Kemerdekaan PPMDH TPI Medan semakin semarak dengan hadirnya beragam menu makanan dan minuman yang disiapkan serta disajikan langsung oleh ustazah Eli, para guru untuk santri.

Berbagai hidangan khas tersedia dan menjadi bagian dari kemeriahan kegiatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar mengelola, menyajikan dan memperkenalkan aneka kuliner kepada para pengunjung.

Sejumlah menu yang disajikan antara lain:

- Mie Soup Kampung Eli Catering
- Nasi Goreng Komplit
- Martabak Saleh
- Mie Ayam
- Bakso
- Sate Padang
- Empek-empek
- Popcorn
- Ice Cream dan Roti Pesantren
- Es Lengkong, Kurnia dan Jeruk Kasturi

Keberagaman menu tersebut membuat suasana festival semakin meriah. Para santri tidak hanya menikmati momentum perayaan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan kewirausahaan, kerja sama tim dan pelayanan.

Festival kuliner ini menjadi salah satu bentuk kreativitas keluarga besar PPMDH TPI Medan dalam mengisi kemerdekaan sekaligus membangun kemandirian dan keterampilan para santri.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari isi kemerdekaan dengan ilmu, persatuan, akhlak dan pengabdian.rel

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

admin — Wed, 19 Aug 2026 00:58:00 +0700+0700

NEW DELHI — Kehadiran BRICS dalam lanskap global memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif karena memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Hal itu teruangkap dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kegiatan acara diawali dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Kemudian pernyataan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat. Pertemuan ini diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.

Dalam paparannya Jumhur menengarai sekaligus prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim sementara di saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.

Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan kita. Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Dia juga mengatakan bahwa solusi berkelanjutan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan yang canggih, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional yang sukses dari Indonesia, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Juga Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," sambung Jumhur.

Acara yang berlangsung 2 hari itu dihadiri Delegasi RI dari KLH antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakarn Lahan Dasrul dan Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko[]

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai

admin — Tue, 18 Aug 2026 23:04:00 +0700+0700

Medan | Ada yang istimewa dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebuah foto yang memperlihatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik dan viral di tengah masyarakat.

Bagi Sumut24 Group, foto tersebut bukan sekadar dokumentasi sebuah pertemuan. Ada pesan kebangsaan yang kuat: persatuan, kesinambungan kepemimpinan, dan kebersamaan untuk Indonesia.

Di tengah dinamika politik bangsa, pertemuan dan kebersamaan para pemimpin nasional seperti ini menjadi momentum yang patut diapresiasi. Perbedaan politik seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia di atas segala kepentingan.
CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas momen yang dinilai sangat bersejarah tersebut.

"Ini adalah momentum yang sangat baik bagi politik bangsa. Sebuah simbol bahwa perjalanan bangsa harus terus dibangun dengan persatuan, kebersamaan dan sikap saling menghargai. Semoga semangat ini menjadi energi positif bagi Indonesia untuk terus maju dan semakin kuat," ujar Anto.

Sumut24 Group melihat momen ini sebagai gambaran bahwa Indonesia adalah milik bersama. Para pemimpin boleh berganti, dinamika politik boleh berubah, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi fondasi utama.
Dari Sumatera Utara untuk Indonesia.

?? Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka! Merdeka! Merdeka! ( ag )

Sentuhan Profesional Dimensi Cakrawala Indonesia Semarakkan Gebyar HUT ke-81 RI Bersama POR-TGM Medan

darma — Tue, 18 Aug 2026 21:40:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Kemeriahan dan gelak tawa mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh perkumpulan Pegiat Olahraga Taman Gajah Mada (POR-TGM) di Lapangan Basket Taman Gajah Mada, Kota Medan, Selasa (18/8/2026). Di bawah paduan profesional Event Organizer (EO) Dimensi Cakrawala Indonesia, acara tahunan ini sukses mengemas nuansa kemerdekaan menjadi momen yang penuh keakraban dan semangat persatuan.

Sejak pukul 09.00 WIB, suasana lapangan sudah bergemuruh oleh sorak-sorai puluhan peserta. Acara dibuka dengan jajaran game interaktif yang dirancang khusus oleh tim Dimensi Cakrawala Indonesia untuk memacu kerja sama serta menghibur seluruh keluarga besar POR-TGM.

Ketua Pegiat Olahraga Taman Gajah Mada (POR-TGM), Ramses Tampubolon, hadir langsung mendampingi jajaran pengurus untuk menikmati setiap rangkaian acara. Dalam sambutannya, Ramses menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme seluruh anggota serta komitmen pengelola acara yang berhasil menghidupkan suasana.

"Kami berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Momentum peringatan kemerdekaan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan wadah untuk mempererat harmonisasi dan persatuan. Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk tetap semangat dan senantiasa berpikiran positif dalam bersama-sama membangun perkumpulan yang kita sayangi ini," tegas Ramses.

Kemeriahan semakin memuncak saat panggung dipandu oleh pembawa acara kawakan, Intan Wulandari (Tata) dan Riduan Dosh (TOS), yang tampil energik bersama sederet artis lokal Kota Medan. Kolaborasi hiburan dan aksi panggung para bintang tamu berhasil mencairkan suasana, memberi suntikan semangat bagi para peserta yang berlaga di arena perlombaan khas 17 Agustus.

Berbagai perlombaan antarkelompok berlangsung sengit namun penuh canda tawa. Kelompok ibu-ibu tampil seru dan kompak mendominasi arena, sementara kalangan bapak-bapak tidak mau kalah menunjukkan semangat juangnya. Kehadiran seluruh elemen pengurus dan anggota tanpa sekat mengukuhkan bahwa kegiatan ini sukses menjadi ruang silaturahmi yang meruntuhkan jarak.

Salah satu perwakilan pengurus POR-TGM di sela-sela kegiatan mengungkapkan makna mendalam dari perayaan tahun ini

"Perayaan ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat meraih juara atau paling beruntung dalam permainan. Lebih dari itu, sorak-sorai, kegagalan yang disambut tawa lepas, dan perjuangan bersama di lapangan adalah gambaran nyata dari semangat gotong royong yang terus hidup di tengah keluarga besar Pegiat Olahraga Taman Gajah Mada."

Melalui pengelolaan acara yang terstruktur dan dinamis dari Dimensi Cakrawala Indonesia, Gebyar Kemerdekaan HUT ke-81 RI ini resmi ditutup dengan pembagian hadiah serta sesi foto bersama yang mempertegas kehangatan dan kebersamaan seluruh warga POR-TGM Medan.(W02)

HUT RI ke-81, Pemkab Solok Gelar Beragam Lomba Antar-OPD

admin — Tue, 18 Aug 2026 21:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Selasa (18/8/2026), dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, menggelar berbagai perlombaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Kegiatan ini menjadi salah satu momentum bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempererat silaturahmi, kekompakan, kebersamaan dan semangat gotong royong di lingkungan pemerintahan.

Melalui semangat peringatan HUT RI ke-81, diharapkan rasa cinta tanah air serta semangat perjuangan dan pengabdian para aparatur pemerintahan semakin tumbuh, sehingga dapat memberikan energi positif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Solok tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Usai jalan santai, kemeriahan semakin terasa dengan dilaksanakannya berbagai perlombaan antar-OPD. Sejumlah lomba yang digelar di antaranya tarik tambang, balap karung, lomba menyanyi, serta berbagai perlombaan lainnya yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan kekompakan antar pegawai.

Suasana penuh keceriaan tampak sepanjang kegiatan. Para peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan dan semangat untuk memenangkan perlombaan, tetapi juga saling memberikan dukungan dan menciptakan suasana keakraban di antara OPD.

Antusiasme para pegawai terlihat begitu tinggi. Meskipun mengikuti berbagai perlombaan yang cukup menguras tenaga, semangat peserta tetap terjaga hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Dengan penuh kegembiraan, kebersamaan dan semangat kemerdekaan, rangkaian perlombaan antar-OPD tersebut berlangsung sukses dan meriah hingga akhir acara.(YOSE)