Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:51:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).

Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah di setiap tingkatan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami oleh masyarakat.

"Tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi, sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami," kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program Presiden Prabowo, termasuk di sektor pertanian, telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari semakin baiknya penyerapan hasil pertanian.

Untuk semakin memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bobby mengusulkan agar setiap dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani sebagai salah satu syarat operasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat memastikan hasil produksi petani terserap sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal.

"Kalau boleh kami mengusulkan, agar dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani yang tergabung di dalam Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara sebagai syarat operasional," ujar Bobby.

Ia menambahkan, data menunjukkan penyerapan hasil pertanian saat ini semakin baik berkat berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

"Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu dari data-data yang ada bahwa penyerapan hasil petani hari ini sudah sangat baik," katanya.

Karena itu, Bobby mengajak Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana," kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan sektor pangan di daerah.

Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara belum berhasil menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.

"Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia," kata Gusmiyadi.

Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah lainnya..red

Gusmiyadi Pimpin Tani Merdeka Indonesia Sumut; Don Muzakir Perintahkan Kawal Program Presiden Prabowo

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:19:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 resmi dilantik di Gedung BPSDM Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, Selasa (28/7/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin oleh Gusmiyadi, SE sebagai Ketua, didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara. Sementara itu, CEO Sumut24 Rianto, SH., MH yang akrab disapa Anto Genk, dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan informasi Tani Merdeka Indonesia kepada para petani, peternak dan pekebun se Sumatera Utara.

Acara pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution selaku Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumut, Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumut, Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah seperti Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina , Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, serta para tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa HKTI dan Tani Merdeka Indonesia harus berjalan seiring dalam membangun sektor pertanian di Sumatera Utara. Menurutnya, kedua organisasi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kita harus membangun sinkronisasi antara HKTI dan Tani Merdeka Indonesia. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ke depan, saya berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Sumatera Utara. Program ini merupakan investasi besar bagi generasi bangsa dalam menyambut bonus demografi Indonesia. Karena itu, kebutuhan pangannya harus mampu dipenuhi oleh petani dan peternak kita sendiri," ujar Gus Irawan.

Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani," kata Gusmiyadi.

Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin selaku Bendahara dan mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

"Kami minta maaf pak Ade Jona selaku Ketua tidak bisa hadir karena ada kesibukan beliau di DPR RI, tapi kami siap mendukung penuh kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Semoga ke depan terjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah, organisasi pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan.

"Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Don Muzakir.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak seluruh elemen, termasuk Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian.

"Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Bobby Nasution.

Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi petani dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peternakan, serta mewujudkan swasembada pangan dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.rel

Polrestabes Medan Gerebek Rumah Kos di Kawasan Medan Labuhan 2 Tersangka Berikut Barang Bukti Diamankan.

admin — Tue, 28 Jul 2026 12:52:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Medan Labuhan.

Sebab, rumah tersebut diduga menjadi gudang penyimpanan sekaligus pusat distribusi narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Polisi berhasil menangkap dua pelaku dan menyita sabu, ekstasi, hingga ganja.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (28/7/2026) menyebutkan, pengungkapan berawal dari penangkapan seorang pria berinisial HS di Jalan Rawe V, Kecamatan Medan Labuhan pada 22 Juli 2026. Bersama HS, disita 3 butir pil ekstasi.

Hasil pemeriksaan terhadap HS kemudian dikembangkan hingga polisi menggerebek sebuah rumah kos tidak jauh dari lokasi penangkapan. Di lokasi tersebut, petugas menangkap JD yang diduga sebagai aktor utama jaringan pemasok narkoba antar pulau.

Dari rumah kos itu, polisi menyita tiga paket besar sabu, 188 butir pil ekstasi, serta 6 kilogram ganja. Seluruh barang haram tersebut diduga akan dikirim ke sejumlah daerah, di antaranya Palembang, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat.

Rafli menjelaskan, para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan jasa ekspedisi. Untuk mengelabui petugas, narkoba dikemas seolah-olah sebagai barang elektronik atau suku cadang elektronik.

Tak hanya itu, pelaku juga memasukkan batu ke dalam paket agar berat kiriman menyerupai barang asli sehingga tidak menimbulkan kecurigaan saat proses pengiriman.

Menurut polisi, bisnis haram tersebut telah berjalan sekitar satu tahun. Dalam sebulan, para pelaku diduga mampu mengirim narkoba hingga 10 kali dengan menggunakan modus yang sama.

Polisi masih memburu seorang pelaku lain yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika kepada kedua tersangka.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun.(W05)

Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina H. Syahrir Nasution: Jika Pemerintah Terus Abai, Rakyat Siap Perjuangkan Bergabung ke Sumatera Barat

admin — Tue, 28 Jul 2026 10:21:00 +0700+0700

Mandailing Natal – Kekecewaan masyarakat Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terhadap kondisi jalan provinsi yang tak kunjung diperbaiki semakin memuncak. Kerusakan parah pada ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang nyata, sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Tokoh masyarakat Pantai Barat Madina, H. Syahrir Nasution, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Menurutnya, apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat tetap tidak memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Pantai Barat, maka masyarakat berhak memperjuangkan masa depan daerahnya melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak sedang mengancam siapa pun. Namun kami ingin menyampaikan bahwa rakyat sudah terlalu lama merasakan ketidakadilan pembangunan. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dibiarkan rusak bertahun-tahun. Sampai kapan masyarakat harus terus bersabar?" ujar Syahrir.

Ia mendesak Presiden agar membuka kembali moratorium pemekaran daerah, sehingga aspirasi masyarakat Pantai Barat Madina dapat diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Menurut Syahrir, apabila pemerintah tetap mengabaikan aspirasi masyarakat dan pembangunan di kawasan Pantai Barat, maka akan muncul dorongan yang semakin kuat agar wilayah tersebut bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat melalui Kabupaten Pasaman atau Kabupaten Pasaman Barat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami akan menggalang dukungan masyarakat secara terbuka dan damai. Aspirasi ini lahir karena masyarakat ingin memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan perhatian yang lebih nyata terhadap kebutuhan rakyat," katanya.

Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan didasari kepentingan politik, melainkan karena masyarakat menginginkan perubahan nyata setelah bertahun-tahun merasa tertinggal dalam pembangunan.

Syahrir berharap pemerintah pusat segera turun langsung melihat kondisi jalan dan berbagai persoalan infrastruktur di Pantai Barat Madina. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah lain terus tertinggal.

"Kami masih berharap pemerintah mendengar suara rakyat. Namun apabila aspirasi ini tetap diabaikan, masyarakat akan terus memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara yang sah, demokratis, dan sesuai konstitusi," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Barat Madina untuk bersatu memperjuangkan pemerataan pembangunan serta menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gebrakan Perdana Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky! Kurang Dua Pekan, 5 Kasus Narkoba Berhasil Dibongkar

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:54:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari dua pekan sejak kepemimpinan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika di sejumlah lokasi berbeda di wilayah hukumnya.

Rangkaian pengungkapan tersebut menjadi bukti keseriusan Polres Padangsidimpuan dalam memberantas jaringan peredaran narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dari lima kasus yang berhasil diungkap, petugas mengamankan lima orang tersangka, termasuk beberapa di antaranya merupakan residivis kasus narkotika. Polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa sabu dengan total puluhan gram serta sejumlah barang pendukung yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja cepat personel Satresnarkoba yang secara konsisten menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari masyarakat melalui penyelidikan yang profesional, terukur, dan berkesinambungan.

Kasus pertama berhasil diungkap di kawasan Pijarkoling. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial IS (25) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,84 gram, yang diduga siap diedarkan.

Tidak berselang lama, Satresnarkoba kembali melakukan penindakan terhadap seorang residivis berinisial RSP alias Burngek (40) di wilayah Kelurahan Bincar.

Saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,31 gram bruto yang diduga berada dalam penguasaan tersangka.

Masih pada hari yang sama, aparat kembali mengungkap kasus narkotika dengan menangkap seorang perempuan berinisial AW (28) di kawasan Jalan Tano Bato.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram bruto yang disembunyikan di dalam sebuah kotak rokok.

Operasi pemberantasan narkotika kemudian berlanjut ke wilayah Padangsidimpuan Selatan.

Di lokasi tersebut, polisi mengamankan tersangka TR (44) beserta barang bukti sabu seberat 1,36 gram bruto. Selain itu, satu unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku dalam menjalankan aktivitasnya turut diamankan sebagai barang bukti.

Keberhasilan Satresnarkoba semakin lengkap setelah petugas kembali membekuk seorang residivis berinisial FAM alias B (39) di kawasan Pasar Hutaimbaru.

Dari tangan tersangka, polisi menyita 30 paket sabu dengan berat bruto 4,19 gram, beserta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pemberantasan narkotika menjadi salah satu fokus utama selama dirinya memimpin Polres Padangsidimpuan.

Menurutnya, seluruh personel akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika tanpa pandang bulu.

"Kami berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara serius. Selain melakukan penindakan, kami juga terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar," tegas Kapolres.

AKBP Noval juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berani memberikan informasi kepada kepolisian.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan lima kasus tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polres Padangsidimpuan mengajak seluruh warga agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat.zal

Pangdam I/Bukit Barisan Telusuri Seluruh Ruangan Makodim 0212/Tapsel, Tinggalkan Pesan Menggetarkan untuk Prajurit

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:53:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim (Makodim) 0212/Tapanuli Selatan, Senin (27/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Pangdam meninjau secara langsung seluruh ruangan kerja hingga berbagai alat peraga yang digunakan sebagai sarana pembinaan satuan.

Kedatangan Pangdam disambut hangat oleh Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, para perwira staf, jajaran Kodim 0212/Tapsel, serta ratusan prajurit yang telah bersiap menyambut kunjungan pimpinan tertinggi Kodam I/Bukit Barisan itu.

Usai melakukan peninjauan, Mayjen TNI Hendy Antariksa memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Dalam arahannya, Pangdam mengaku bangga melihat semangat, loyalitas, dan dedikasi prajurit, khususnya para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini menjadi garda terdepan TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat.

"Saya terkesan dengan semangat kalian. Saya lihat Babinsanya banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan teritorial kita terus hadir dan bekerja untuk masyarakat," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Pangdam menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung berbagai program pemerintah maupun program strategis TNI Angkatan Darat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan institusi TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya minta kalian menyukseskan program-program yang telah dicanangkan pemerintah maupun TNI Angkatan Darat. Semua target yang kita kerjakan bukan hanya untuk institusi, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

*Dandim Bacakan Pesan Pangdam yang Menginspirasi*

Pada kesempatan tersebut, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto membacakan langsung kesan dan pesan yang ditulis oleh Pangdam I/Bukit Barisan di Makodim 0212/Tapanuli Selatan.

Isi pesan tersebut menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi seluruh prajurit yang hadir.

"Saya melihat prajurit yang berdedikasi tinggi untuk NKRI. Tetaplah menjadi prajurit teritorial Angkatan Darat yang profesional dan dicintai rakyat," ucap Letkol Inf Dedi Harnoto saat membacakan pesan Pangdam di hadapan ratusan prajurit.

Pesan tersebut disambut tepuk tangan dan semangat para personel Kodim. Momentum itu semakin membakar motivasi prajurit untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto mengatakan kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi seluruh prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Menurutnya, arahan dan pesan yang disampaikan Pangdam akan menjadi pedoman dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta pengabdian kepada masyarakat.

"Kami siap menjalankan setiap arahan Pangdam I/Bukit Barisan. Seluruh prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan akan terus memperkuat pembinaan teritorial, mendukung program pemerintah, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," tegas Letkol Inf Dedi Harnoto.zal

Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Makodim 0212/Tapanuli Selatan, Apresiasi Loyalitas Prajurit Saat Hadapi Bencana

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0212/Tapanuli Selatan, Senin (27/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh prajurit dan jajaran Kodim 0212/Tapanuli Selatan.

Setibanya di Makodim 0212/TS, Pangdam I/Bukit Barisan disambut langsung oleh Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso dan Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, para perwira staf, jajaran anggota TNI, serta keluarga besar Kodim 0212/TS.

Dalam arahannya di hadapan ratusan prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, ketulusan yang diperlihatkan para prajurit mencerminkan semangat pengabdian yang selama ini menjadi kekuatan utama TNI Angkatan Darat.

"Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ketulusan hati kalian dalam menyambut kedatangan saya seiring dengan ketulusan saya yang ingin hadir dan bertatap muka langsung dengan kalian pada pagi hari ini," ujar Pangdam.

Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut memang dirancang untuk bertemu langsung dengan para prajurit, mendengar kondisi satuan, sekaligus memberikan semangat agar tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Menurut Pangdam, dedikasi prajurit Kodim 0212/Tapanuli Selatan selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, khususnya ketika menghadapi berbagai persoalan di wilayah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit karena telah mendedikasikan diri dengan tulus, ikhlas, dan penuh loyalitas kepada masyarakat, TNI Angkatan Darat, serta negara," katanya.

Mayjen TNI Hendy Antariksa juga secara khusus mengingat pengorbanan para prajurit saat membantu masyarakat dalam penanganan bencana yang terjadi pada November 2025. Saat itu, personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama unsur lainnya turun langsung ke lapangan membantu warga yang terdampak.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan para prajurit menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi.

"Pada saat bencana November 2025, kalian bahu-membahu bahkan rela mengorbankan apa yang dimiliki demi membantu masyarakat. Saya berharap ketulusan seperti itulah yang terus dipertahankan," tegasnya.

Pangdam juga mengingatkan seluruh prajurit agar terus menjaga integritas, disiplin, dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berharap setiap personel tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Sebelum memberikan pengarahan di Makodim 0212/Tapanuli Selatan, Pangdam I/Bukit Barisan terlebih dahulu disambut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) di Lapangan Yonif 123/Rajawali, Jalan Imam Bonjol KM 3, Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Penyambutan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, SH., MM, serta Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, bersama unsur Forkopimda lainnya.

Kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.zal

Pangdam I/Bukit Barisan 'Suntik' Semangat Prajurit Kodim 0212/Tapsel: Jadilah Prajurit Profesional yang Selalu Hadir untuk Rakyat

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:51:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh prajurit serta personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Markas Kodim 0212/Tapsel, Senin (27/7/2026).

Kehadiran Pangdam disambut hangat oleh Danrem 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto, para perwira staf, Danramil, Babinsa, serta seluruh personel Kodim 0212/Tapsel.

Sebelumnya, Mayjen TNI Hendy Antariksa juga mendapat penyambutan dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Tabagsel di Lapangan Yonif 123/Rajawali, Jalan Imam Bonjol Km 3, Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, SH., MM, dan Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si, bersama unsur Forkopimda lainnya.

Dalam arahannya di hadapan ratusan prajurit, Pangdam mengaku bangga melihat semangat personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan, terutama keberadaan para Babinsa yang menjadi ujung tombak TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat.

"Saya terkesan dengan semangat kalian. Saya lihat Babinsanya banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan teritorial kita terus hadir dan bekerja untuk masyarakat," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Pangdam menegaskan bahwa setiap prajurit memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung seluruh program pemerintah maupun program strategis TNI Angkatan Darat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pangdam, berbagai program TNI AD memiliki tujuan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pembangunan akses jalan, penyediaan air bersih, hingga membantu masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih layak.

"TNI Angkatan Darat memiliki target-target yang harus dicapai. Semua itu bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses jalan yang baik, memperoleh air bersih, dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga mengingatkan seluruh personel Kodim 0212/Tapsel agar terus menjaga profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta karakter sebagai seorang prajurit TNI yang selalu dicintai rakyat.

"Pesan saya kepada kalian, tetaplah menjadi prajurit yang profesional, memiliki karakter kuat, disiplin, loyal, serta selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Mayjen TNI Hendy Antariksa menekankan pentingnya penguasaan lima kemampuan teritorial sebagai bekal utama setiap prajurit, khususnya Babinsa, dalam menjalankan tugas pembinaan wilayah.

Kelima kemampuan tersebut meliputi kemampuan temu cepat dan lapor cepat, manajemen teritorial, penguasaan wilayah, komunikasi sosial (Komsos), serta kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.

Menurut Pangdam, apabila lima kemampuan tersebut benar-benar dikuasai dan diterapkan secara optimal, maka prajurit akan semakin mampu menjawab berbagai tantangan tugas sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Menanggapi arahan Pangdam I/Bukit Barisan, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Dedi Harnoto menegaskan bahwa seluruh jajaran Kodim 0212/Tapsel siap melaksanakan setiap penekanan yang disampaikan pimpinan TNI Angkatan Darat.

Menurutnya, arahan Pangdam menjadi motivasi besar bagi seluruh prajurit dan Babinsa untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah di Tapanuli Bagian Selatan.

"Kunjungan kerja Bapak Pangdam I/Bukit Barisan merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Arahan yang beliau sampaikan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Letkol Inf Dedi Harnoto.

Arahan yang disampaikan Pangdam I/Bukit Barisan tersebut disambut antusias seluruh personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan. Kunjungan kerja ini diharapkan semakin meningkatkan motivasi, semangat pengabdian, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas demi menjaga stabilitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di kawasan Tapanuli Bagian Selatan.zal

Heboh! 31 Motor Diduga Hasil Penadahan Disita Polres Padang Lawas, Mayoritas Tanpa Plat Nomor

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:50:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas berhasil mengungkap dugaan praktik penadahan kendaraan bermotor dengan mengamankan sebanyak 31 unit sepeda motor dari sebuah rumah warga di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Puluhan kendaraan yang terdiri dari berbagai merek tersebut ditemukan dalam kondisi mayoritas tanpa pelat nomor polisi dan tidak disertai dokumen kepemilikan yang sah. Saat ini seluruh kendaraan telah diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., membenarkan pengungkapan tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas penadahan kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Lubuk Barumun.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, Satreskrim Polres Padang Lawas segera menerbitkan surat perintah penyelidikan dan melakukan serangkaian pengumpulan informasi di lapangan," ujar AKP Irwansah.

Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah milik warga berinisial SHL di Desa Pasar Latong.

Pada Sabtu, 4 Juli 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mendatangi lokasi dan menemukan puluhan sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut. Sebagian besar kendaraan tidak menggunakan pelat nomor kendaraan bermotor sehingga menimbulkan dugaan kuat sebagai barang hasil tindak pidana.

Untuk menghindari potensi gangguan keamanan serta menjaga transparansi proses hukum, personel Satreskrim terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa Pasar Latong sebelum seluruh kendaraan dibawa ke Mapolres Padang Lawas sebagai barang bukti.

Polisi Sita 31 Unit Sepeda Motor

Dari hasil pendataan sementara, polisi berhasil mengamankan 31 unit sepeda motor dengan rincian: Honda Beat: 8 unit (7 tanpa pelat nomor, 1 berpelat BP 5781 RH), Honda Revo: 5 unit, Honda Supra X-125: 4 unit, Honda rangka/modifikasi: 4 unit, Honda Supra Fit X: 2 unit, Honda Scoopy: 2 unit, Honda Vario: 2 unit, Honda Genio: 1 unit, Yamaha Mio Soul: 1 unit, Yamaha Lexi: 1 unit, Suzuki Satria F: 1 unit.

Mayoritas kendaraan tersebut tidak memiliki pelat nomor polisi, bahkan beberapa unit hanya berupa rangka tanpa bodi.

Kasus ini kini masih dalam tahap penyelidikan dan berpotensi dijerat dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penadahan.

Selain mengamankan seluruh barang bukti, penyidik juga telah mendata identitas pemilik rumah serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti sebagai bagian dari proses penyidikan.

AKP Irwansah menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri asal-usul kendaraan serta mengidentifikasi pemilik sah dari masing-masing sepeda motor yang diamankan.

"Kami masih melakukan pendataan secara rinci terhadap seluruh barang bukti dan terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap asal-usul kendaraan serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana ini," tegas AKP Irwansah Sitorus.

Polres Padang Lawas juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera mendatangi Mapolres Padang Lawas.

Pemilik kendaraan diminta membawa STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan resmi lainnya untuk memudahkan proses pencocokan identitas kendaraan dan pengembalian barang bukti apabila terbukti sebagai pemilik yang sah.

Penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap jaringan penadahan maupun kemungkinan adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berkaitan dengan temuan tersebut.zal

Terobosan Besar! Listrik PLN Segera Masuk ke 8 Desa Terpencil di Mandailing Natal

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:49:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina menargetkan sebanyak delapan desa yang selama ini belum menikmati layanan listrik PLN akan segera teraliri listrik pada tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Mandailing Natal, Afrizal Nasution, saat membacakan sambutan Bupati Madina dalam acara Gebyar Bantuan Listrik Gratis "Terang Bersama PLN dan Garuda TV" yang digelar di Desa Muara Soro, Kecamatan Kotanopan, Sabtu (25/7/2026).

Dalam sambutan tersebut, Afrizal menyampaikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) dan kru Garuda TV yang telah berkolaborasi menghadirkan program kemanusiaan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada PT PLN yang telah memberikan perhatian besar terhadap permohonan kami untuk mewujudkan Madina yang terang benderang," ujar Afrizal saat membacakan pidato Bupati.

Pemkab Madina sebelumnya telah mengajukan usulan agar 22 desa yang tersebar di tujuh kecamatan dapat memperoleh akses jaringan listrik PLN.

Dari usulan tersebut, melalui koordinasi dan sinergi bersama PLN, sebanyak delapan desa ditargetkan mulai menikmati listrik pada tahun 2026. Salah satu desa yang menjadi prioritas adalah Desa Patialo, Kecamatan Kotanopan.

Desa Patialo bahkan telah lebih dahulu menikmati penyalaan listrik secara simbolis yang dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal pada Kamis, 23 Juli 2026.

Pemkab Madina berharap pembangunan jaringan listrik di desa-desa lainnya dapat segera diselesaikan sehingga seluruh target pada tahun ini dapat direalisasikan.

Sekda Afrizal juga mengapresiasi dukungan masyarakat, khususnya warga Desa Patialo, yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan jaringan listrik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kru Garuda TV yang turut mengangkat proses pembangunan listrik desa sehingga mendapat perhatian lebih luas.

Menurutnya, keberhasilan menghadirkan listrik ke wilayah terpencil merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat.

"Keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Semoga hadirnya listrik desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian saat ini," katanya.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sekda Mandailing Natal bersama rombongan melanjutkan agenda dengan mengunjungi sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kotanopan.

Dalam dialog bersama pelaku usaha, Afrizal mendengarkan berbagai aspirasi terkait kendala yang masih dihadapi, terutama persoalan akses permodalan, pengembangan usaha, hingga pemasaran produk.

Pemerintah Kabupaten Madina berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM seiring meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Kegiatan Gebyar Bantuan Listrik Gratis tersebut turut dihadiri oleh Kepala UPT III PLN Padangsidimpuan, jajaran PLN ULP Kotanopan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Forkopimcam Kotanopan, Camat Kotanopan, seluruh kepala desa se-Kecamatan Kotanopan, serta tokoh masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pemerataan akses energi listrik di Kabupaten Mandailing Natal sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa.zal

Edarkan Sabu di Pasar Hutaimbaru, Residivis Dibekuk Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:48:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial FAM alias B (39) yang diketahui merupakan residivis berhasil diamankan bersama puluhan paket sabu dalam operasi yang digelar di kawasan Pasar Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Sabtu (25/7/2026).

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Sutan Sinomba, tepatnya di sekitar Pasar Hutaimbaru.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memastikan ciri-ciri pelaku sesuai dengan informasi yang diterima, petugas bergerak cepat melakukan penindakan.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah dompet berbahan kain yang berisi plastik hitam. Di dalamnya terdapat 30 paket plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4,19 gram.

Selain itu, petugas juga mengamankan satu alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan pelaku, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi, 30 paket plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 4,19 gram, satu plastik hitam, satu dompet berbahan kain, satu alat hisap sabu (bong), satu plastik klip kosong.

Dalam pemeriksaan awal, FAM alias B mengakui bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari seorang pria berinisial R, yang berdomisili di wilayah Parsalakan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini identitas pemasok tersebut masih dalam penyelidikan (lidik) Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan.

Pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Padangsidimpuan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sekaligus pengembangan jaringan peredaran narkotika yang diduga masih beroperasi.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Padangsidimpuan dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

"Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di Kota Padangsidimpuan. Informasi dari masyarakat sangat membantu kami dalam mengungkap kasus ini," tegas AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky.

Kapolres juga memastikan pihaknya akan terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemasok yang disebutkan pelaku.

"Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pengakuan tersangka terkait asal barang haram tersebut," tambahnya.

Polres Padangsidimpuan kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Kerja sama antara masyarakat dan kepolisian dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.zal

Gusmiyadi: Penguatan Kader Jadi Kunci Membangun Petani Mandiri

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:35:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi, SE, menegaskan bahwa penguatan kader menjadi langkah penting dalam membangun petani yang mandiri dan sejahtera. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH. (Anto Genk), di sela Diklat dan Pelantikan Pengurus Tani Merdeka Indonesia di BPSDM Sumut, Medan.

Gusmiyadi mengatakan, kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari Sumatera Utara dan Aceh yang mendapat pembekalan langsung dari instruktur Tani Merdeka Indonesia dari Jakarta.

"Diklat ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pengurus agar mampu mengabdi dan memperjuangkan kepentingan petani," ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan pengurus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, Tani Merdeka hadir untuk membantu petani memperoleh akses terhadap bantuan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta nilai ekonomi lahan yang dimiliki.

"Petani adalah aset bangsa yang sangat potensial. Tugas kita membangkitkan semangat, pengetahuan, dan kemampuan mereka agar semakin maju dan sejahtera," kata Gusmiyadi.

Sementara itu, Anto Genk yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) di DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi semangat para pengurus Tani Merdeka dalam mendukung kemajuan sektor pertanian.

"Semoga Tani Merdeka terus menjadi organisasi yang solid dan memberi manfaat nyata bagi petani Indonesia," tutupnya.

Wawancara diakhiri dengan seruan bersama, "Tani Merdeka Jaya... Jaya... Jaya!"red

Pengacara Muhammad Ali Harahap Apresiasi Respons Kompolnas, Harap Polda Metro Jaya Segera Beri Kepastian Hukum

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:27:00 +0700+0700

MEDAN – Pengacara dan advokat Muhammad Ali Harahap, S.H., mengapresiasi langkah cepat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menindaklanjuti pengaduannya terkait permohonan eksaminasi proses penyelidikan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Ia berharap tindak lanjut tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas perkara yang dilaporkannya.

Di Medan, Senin (27/7), Muhammad Ali Harahap mengatakan surat Kompolnas yang meminta klarifikasi kepada Kapolda Metro Jaya menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat mendapat perhatian sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami mengapresiasi Kompolnas yang telah merespons pengaduan kami. Harapan kami, proses klarifikasi yang diminta kepada Polda Metro Jaya dapat segera ditindaklanjuti sehingga ada kepastian hukum terhadap laporan yang kami ajukan," ujarnya.

Muhammad Ali menjelaskan, pengaduan tersebut berkaitan dengan permohonan eksaminasi terhadap proses penyelidikan **Laporan Polisi Nomor LP/B/702/IX/2025/SPKT/SEK PAM/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA** tertanggal 12 September 2025.

Menurutnya, berdasarkan surat Kompolnas Nomor **B-875/DI.01.03/7/2026** tertanggal 13 Juli 2026, pengaduannya telah diregistrasi dengan **Nomor 392/11/RES/VII/2026**. Dalam surat itu juga disebutkan Kompolnas telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Kapolda Metro Jaya agar pengaduan tersebut segera ditindaklanjuti. Kompolnas memang memiliki fungsi menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan kepolisian sesuai mekanisme yang berlaku.

Muhammad Ali berharap proses tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian atas laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Yang kami minta hanya penanganan yang profesional, objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak," katanya.

Ia berharap hasil klarifikasi dari Polda Metro Jaya nantinya dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait tindak lanjut atas surat permintaan klarifikasi yang telah disampaikan Kompolnas.

Pelleng: Spirit Kebangsaan (Refleksi 23 Tahun Pakpak Bharat)

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:19:00 +0700+0700

Oleh : Asren Nasution

Dosen Pascasarjana UISU Medan

Sebagai aparatur sipil negara yang pernah diberi amanah oleh pemerintah selama 20 bulan sebagai Penjabat Bupati Pakpak Bharat, penulis mengucapkan syukur dan tahniah atas peringatan 23 tahun berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat. Tulisan ini dipersembahkan sebagai wujud kesyukuran sekaligus ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik serta jasa besar seluruh masyarakat Pakpak Bharat selama masa pengabdian tersebut.

Judul pelleng sengaja diangkat. Bukan tanpa alasan. Hidangan inilah yang pertama kali penulis cicipi pada hari ketiga bertugas. Dari sana, pelleng tidak lagi sekadar makanan, melainkan pintu masuk memahami watak sosial, budaya, dan bahkan daya tahan masyarakat Pakpak Bharat dalam menghadapi perubahan zaman.

Secara kultural, pelleng adalah simbol. Ia bukan hanya nasi berbumbu, tetapi representasi semangat, doa, dan kekuatan kolektif masyarakat. Dalam tradisi Pakpak, pelleng bahkan dahulu disajikan kepada mereka yang hendak berperang atau memulai pekerjaan besar sebagai sumber semangat dan harapan keberhasilan Artinya, sejak awal, pelleng telah menjadi simbol energi sosial bukan sekadar konsumsi biologis.

Pelleng Fondasi Ketahanan Pangan

Dalam perspektif ketahanan pangan modern, sebagaimana dirumuskan FAO, terdapat tiga pilar utama: ketersediaan (availability), akses (access), dan pemanfaatan (utilization). Pelleng secara nyata merepresentasikan ketiganya dalam praktik keseharian masyarakat Pakpak.

Pertama, dari sisi ketersediaan, bahan baku pelleng sangat sederhana dan berbasis lokal: beras, kunyit, jahe, bawang, cikala, hingga andaliman.,Keseluruhan bahan ini bukan komoditas yang bergantung pada rantai distribusi panjang, melainkan dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Dalam pendekatan sosiologi pedesaan, kondisi ini disebut sebagai local resource-based food system, yakni sistem pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal sebagai basis ketahanan.

Kedua, dari aspek akses, pelleng menunjukkan bahwa pangan tidak selalu identik dengan mekanisme pasar. Amartya Sen dalam teori entitlement menegaskan bahwa krisis pangan sering kali bukan karena ketiadaan pangan, melainkan kegagalan akses. Dalam konteks Pakpak Bharat, keberadaan bahan pelleng di sekitar rumah tangga justru memperkuat akses langsung masyarakat terhadap pangan, tanpa ketergantungan tinggi pada pasar.

Ketiga, dari sisi pemanfaatan, pelleng adalah pangan berbasis rempah yang kaya nilai fungsional. Kehadiran kunyit, jahe, dan andaliman bukan sekadar penambah rasa, tetapi bagian dari pengetahuan lokal tentang kesehatan. Dalam kajian etnobotani, pelleng bahkan disebut sebagai pangan tradisional yang merefleksikan hubungan antara keanekaragaman hayati dan praktik konsumsi masyarakat.

Dengan demikian, pelleng bukan sekadar makanan tradisional, tetapi sistem pengetahuan pangan yang telah lulus uji. Ia mengajarkan bahwa ketahanan pangan tidak harus dimulai dari skala besar, melainkan dari kemampuan masyarakat mengelola apa yang ada di sekitarnya.

Dari sini, pelleng menjadi relevan dengan agenda besar bangsa: swasembada pangan. Ketika setiap rumah tangga mampu memastikan ketersediaan bahan pangannya sendiri, maka sesungguhnya fondasi swasembada telah di konsep dan dibangun di Pakpak Bharat.

Pelleng & Sdm Berbasis Gizi

Ketahanan pangan tidak berhenti pada ketersediaan bahan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan dari pola konsumsi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, kualitas SDM sangat ditentukan oleh asupan gizi yang berkelanjutan dan berbasis pada sumber pangan yang sehat, terjangkau, dan mudah diakses.

Pelleng, dalam hal ini, menyimpan dimensi gizi yang tidak sederhana. Ia bukan hanya nasi sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga mengandung beragam rempah seperti kunyit, jahe, bawang, dan andaliman. Kajian menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut memiliki manfaat kesehatan, termasuk sifat antioksidan dan antimikroba yang mendukung daya tahan tubuh. Bahkan dalam perspektif etnobotani, pelleng memanfaatkan sedikitnya belasan jenis tanaman yang tidak hanya bernilai kuliner, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan kesehatan.

Di sinilah letak pentingnya: masyarakat Pakpak Bharat sesungguhnya telah memiliki basis food culture yang selaras dengan konsep gizi seimbang, jauh sebelum konsep tersebut diformalkan dalam kebijakan modern. Konsumsi berbasis rempah alami, tanpa ketergantungan pada bahan olahan, menunjukkan adanya pola hidup yang relatif lebih sehat dan adaptif terhadap lingkungan.

Jika dikaitkan dengan pembangunan SDM, maka pelleng dapat dipahami sebagai bagian dari nutritional culture capital modal budaya gizi yang dimiliki masyarakat. Modal ini penting karena kualitas manusia tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh pola makan yang membentuk kesehatan fisik dan ketahanan tubuh. Dalam konteks ini pelleng mampu melahirkan SDM yang cerdas dan unggul dengan komposisinya yang memiliki gizi seimbang, antioksidan dan antimikroba yang melindungi diri dari penyakit.

Pelleng & Soliditas Kebangsaan

Pelleng tidak hanya berbicara tentang pangan dan gizi, tetapi juga tentang solidaritas sosial. Dalam berbagai tradisi Pakpak, pelleng disajikan dalam momentum penting: pernikahan, pembukaan ladang, hingga perjalanan merantau. Ia menjadi simbol kebersamaan, harapan, dan kekuatan kolektif.

Secara sosiologis, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep social cohesion ikatan sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dalam suatu komunitas. Emile Durkheim menyebutnya sebagai solidaritas mekanik, di mana nilai-nilai bersama menjadi perekat utama kehidupan sosial. Pelleng, dalam konteks ini, bukan hanya makanan, tetapi media integrasi sosial.

Lebih jauh, pelleng juga mengandung makna simbolik sebagai energi perjuangan. Dalam sejarahnya, hidangan ini diberikan kepada mereka yang hendak menghadapi tantangan besar, termasuk berperang atau merantau, sebagai simbol keberanian dan doa. Ini menunjukkan bahwa pangan dalam budaya Pakpak tidak pernah netral ia selalu membawa pesan kolektif tentang semangat, keberanian, dan harapan.

Dalam konteks kebangsaan, nilai ini menjadi sangat relevan. Indonesia sebagai bangsa besar membutuhkan fondasi solidaritas yang tidak hanya dibangun melalui narasi formal, tetapi juga melalui praktik budaya sehari-hari. Pelleng, sebagai simbol lokal, sesungguhnya mengandung spirit nasional: kebersamaan, ketahanan, dan keberanian menghadapi tantangan.

Dengan demikian, memperkuat tradisi seperti pelleng berarti juga memperkuat solidaritas kebangsaan dari akar budaya. Karena bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang maju secara ekonomi, tetapi juga yang kokoh dalam nilai-nilai sosialnya.

Kesimpulan

Jika kita sepakat bahwa pelleng adalah bagian dari kultur yang melekat dalam kehidupan masyarakat Pakpak Bharat, maka sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dilestarikan secara nyata, bukan sekadar simbolik.

Pelestarian itu dapat dimulai dari hal sederhana namun strategis: menjadikan bahan baku pelleng sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pekarangan rumah tidak lagi ruang kosong, tetapi menjadi "taman hidup" yang ditanami kunyit, jahe, bawang, cikala, dan tanaman lainnya. Ini bukan aktivitas ekonomi, tetapi sikap dan komitmen kolektif sebuah gerakan sunyi, tanpa suara, yang menyatakan bahwa masyarakat siap membangun kemandirian pangan dari bawah, sebagaimana pekerjaan ini telah dimulai dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Pakpak Bharat. Dan dari sinilah swasembada pangan menemukan fondasi sejatinya sebagai modal dasar menuju terwujudnya ASTA CITA.

Akhirnya, refleksi 23 tahun Pakpak Bharat menemukan maknanya dalam kearifan sederhana yang diwariskan leluhur:

"Bage ate rejeki, bage tennah sodip."

Bahwa rezeki dan kehidupan akan mengikuti niat dan usaha. Dan dalam konteks kebangsaan, niat kolektif untuk mandiri serta usaha bersama untuk mengelola sumber daya lokal adalah jalan yang paling realistis menuju masa depan yang maju dan berdaulat.

DIRGAHAYU KE 23 KABUPATEN

PAKPAK BHARAT. 2026.

All Indonesia: Menyatukan Pintu Masuk, Pelayanan, dan Promosi Negeri

admin — Tue, 28 Jul 2026 08:05:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pada penghujung Juli, saya melakukan perjalanan ke Jawa Timur bersama Pak Rahmad Wahyudi (Tenaga Ahli Menteri IMIPAS).
Surabaya, Blitar, dan Malang menjadi titik kunjungan dalam agenda penguatan Tata Kelola serta Evaluasi layanan pada UPT (unit pelaksana teknis) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu: Kantor Imigrasi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perjalanan semacam ini sesungguhnya bukan sekadar melihat gedung, memeriksa dokumen, atau mendengar paparan capaian. Evaluasi pelayanan publik seharusnya menjadi kesempatan untuk menemukan apa yang bekerja, apa yang masih tersendat, dan inovasi apa yang layak dikembangkan melampaui daerah tempat gagasan itu lahir.

Di Jawa Timur, kami menemukan salah satu gagasan yang menarik perhatian: DE IMEJ - Digital Ecosystem of Immigration and East Java, inovasi yang dikembangkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono—yang akrab dipanggil Pak Toton.

DE IMEJ berangkat dari persoalan sederhana, tetapi sangat nyata. Warga negara asing yang datang ke Indonesia tidak hanya membutuhkan informasi tentang visa dan izin tinggal. Mereka juga memerlukan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan ketika kehilangan paspor, bagaimana menjangkau kantor imigrasi, transportasi apa yang tersedia, destinasi mana yang dapat dikunjungi, di mana mereka dapat belajar, berinvestasi, menikmati budaya, atau menemukan layanan dasar selama berada di Jawa Timur.

Melalui kode QR yang dapat dipindai dengan telepon pintar, DE IMEJ dirancang sebagai pintu informasi yang menghubungkan pelayanan keimigrasian dengan pariwisata, pendidikan, investasi, transportasi, kebudayaan, dan dunia usaha. Kode tersebut dapat ditempatkan di bandara, hotel, stasiun, maskapai penerbangan, tempat wisata, perguruan tinggi, kawasan industri, bahkan perwakilan Indonesia di luar negeri. Dalam prototipenya, DE IMEJ menempatkan Imigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, WNA, dan dunia usaha dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Gagasan ini penting karena memperluas cara pandang kita terhadap pelayanan keimigrasian. Imigrasi memang bertugas menjaga kedaulatan negara, menyeleksi orang yang masuk, mengawasi keberadaan orang asing, serta menegakkan hukum. Namun, negara yang kuat tidak hanya ditandai oleh ketatnya pemeriksaan. Negara juga dinilai dari kemampuannya memberikan kepastian, kemudahan, dan rasa aman kepada orang yang datang secara sah.

Di titik inilah DE IMEJ menemukan relevansinya. Ia tidak mengurangi fungsi pengawasan, tetapi melengkapinya dengan fungsi pelayanan. WNA yang memperoleh informasi secara benar akan lebih mudah mematuhi aturan. Ketidaktahuan terhadap masa berlaku izin tinggal, kewajiban pelaporan, atau prosedur penggantian paspor dapat dicegah sebelum berubah menjadi pelanggaran administratif.

Namun, nilai strategis DE IMEJ tidak berhenti pada urusan keimigrasian. Platform ini juga dapat menjadi pintu promosi daerah. Jawa Timur memiliki Bromo, Kawah Ijen, kawasan Malang Raya, wisata sejarah Blitar, budaya Madura, pesisir selatan, pesantren, perguruan tinggi, sentra industri, kuliner, dan ribuan produk ekonomi kreatif. Persoalannya, kekayaan tersebut sering dipromosikan secara terpisah oleh masing-masing instansi.

Wisatawan asing tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan struktur birokrasi kita. Mereka tidak terlalu mempersoalkan apakah informasi transportasi dikelola dinas perhubungan, destinasi oleh dinas pariwisata, investasi oleh dinas penanaman modal, atau izin tinggal oleh Imigrasi. Mereka membutuhkan satu pengalaman pelayanan yang utuh.

Karena itu, DE IMEJ sesungguhnya bukan sekadar inovasi kode QR. Ia adalah embrio perubahan dari pelayanan berbasis instansi menuju pelayanan berbasis perjalanan pengguna.

Gagasan ini menjadi semakin relevan ketika Direktorat Jenderal Imigrasi tengah mengembangkan All Indonesia. Dalam agenda analisis dan evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi menginginkan adanya sebuah layanan yang dapat menyederhanakan proses kedatangan internasional.

Selama ini, orang yang memasuki Indonesia harus berhadapan dengan beberapa kepentingan sekaligus: dokumen keimigrasian, deklarasi kepabeanan, persyaratan karantina, informasi kesehatan, dan kebutuhan perjalanan setelah kedatangan. Masing-masing memiliki sistem, formulir, dan kanal informasi sendiri. Bagi pemerintah, pembagian tersebut mungkin dianggap wajar karena mengikuti batas kewenangan. Bagi pengguna, fragmentasi itu justru menciptakan kebingungan.

All Indonesia harus dibangun sebagai jawaban terhadap fragmentasi tersebut. Namun, aplikasi ini sebaiknya tidak berhenti menjadi alat untuk mengisi deklarasi sebelum mendarat. Ia harus berkembang menjadi gerbang digital perjalanan ke Indonesia.

Di sinilah DE IMEJ dapat memberikan pelajaran. Layanan informasi Jawa Timur tersebut dapat diintegrasikan atau direplikasi dalam All Indonesia sebagai fitur informasi daerah. Ketika orang asing memilih bandara kedatangan, tujuan perjalanan, atau provinsi yang akan dikunjungi, sistem dapat menampilkan informasi yang relevan: aturan keimigrasian, layanan kesehatan, ketentuan bea cukai, prosedur karantina, transportasi lanjutan, destinasi wisata, agenda budaya, pendidikan, dan peluang investasi.

Dengan demikian, All Indonesia dapat menjadi hasil kolaborasi beberapa kementerian dan lembaga: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pengampu keimigrasian; Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; lembaga karantina; Kementerian Kesehatan; serta Kementerian Pariwisata sebagai penyedia ekosistem informasi destinasi. Pemerintah daerah harus dilibatkan sebagai pemasok data lokal, sedangkan dunia usaha dapat menjadi mitra layanan dengan mekanisme yang transparan.

Tetapi integrasi digital tidak boleh dimaknai sebagai mengumpulkan semua fungsi ke dalam satu birokrasi baru. All Indonesia harus menjadi orchestrator, bukan pemilik seluruh layanan. Setiap kementerian tetap bertanggung jawab terhadap kewenangannya, sementara pengguna cukup berhadapan dengan satu antarmuka.

Ada beberapa prasyarat yang tidak boleh diabaikan. Pertama, informasi harus selalu diperbarui. Platform yang menyediakan aturan kedaluwarsa justru berbahaya. Kedua, pelindungan data pribadi dan keamanan siber harus ditempatkan sebagai fondasi, bukan tambahan. Ketiga, integrasi harus menggunakan sistem resmi yang telah ada, bukan melahirkan duplikasi aplikasi. Keempat, pelibatan hotel, restoran, maskapai, atau pelaku usaha tidak boleh berubah menjadi ruang promosi eksklusif yang menimbulkan konflik kepentingan.

Ukuran keberhasilan juga harus melampaui jumlah unduhan atau pemindaian kode QR. Pemerintah perlu menilai apakah layanan tersebut mengurangi kesalahan pengisian, meningkatkan kepatuhan WNA, mempercepat proses kedatangan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, menyebarkan kunjungan ke daerah, meningkatkan transaksi UMKM, dan memperbaiki pengalaman orang asing selama berada di Indonesia.

Inovasi daerah sering kali lahir karena pejabat setempat memahami masalah secara konkret. Tantangannya adalah bagaimana negara tidak membiarkan inovasi itu berhenti sebagai kebanggaan lokal. DE IMEJ layak diuji, disempurnakan, lalu dikembangkan menjadi bagian dari arsitektur nasional All Indonesia.

Jika pintu masuk negara dapat menyatukan keamanan, pelayanan, dan promosi, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negeri yang indah untuk dikunjungi. Indonesia juga akan dinilai sebagai negara yang mampu menyambut dunia secara tertib, cerdas, dan bermartabat.

PATEN!! SATLAP TRI CAKTI DAN SATGAS GABUNGAN GAGALKAN PERDAGANGAN BIJIH TIMAH KERING & "PERDANA" UNTUK BALOK TIMAH ILEGAL DI PELABUHAN PELINDO, BELITU

admin — Tue, 28 Jul 2026 05:48:00 +0700+0700

Belitung — Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan yang terdiri dari Posal Belitung dan KP3 Kabupaten Belitung berhasil menggagalkan dugaan aktivitas perdagangan dan pengiriman ilegal bijih timah kering serta balok timah hasil peleburan _home industry_ yang akan dikirim dari Belitung menuju Jakarta. Pengungkapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 WIB, di area parkir Pelabuhan Pelindo Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kegiatan tersebut, Satlap Tri Cakti yang dipimpin Wadansub Satlap bersama Satgas Gabungan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk ekspedisi dengan nomor polisi BN 8909 PA yang akan mengangkut barang menggunakan KM Sawita dengan tujuan Belitung–Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang yang diduga merupakan komoditas timah ilegal berupa bijih timah kering sebanyak 229 kampil dengan berat total sekitar 7.918 kilogram, serta perdana ditemukan yang berupa balok timah hasil peleburan _home industry_ di wilayah Belitung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah dengan berat total sekitar 947 kilogram.

Berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan awal, aktivitas perdagangan ilegal bijih dan balok timah tersebut diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 6.110.800.000. Nilai tersebut merupakan estimasi awal dan masih dapat dilakukan pendalaman serta penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap asal-usul, kadar, nilai komoditas, dokumen, serta legalitas barang bukti.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas juga menemukan dugaan modus penyamaran dengan memanfaatkan kendaraan ekspedisi yang mengangkut komoditas timah bersama sejumlah barang lainnya. Di dalam kendaraan turut ditemukan barang berupa oli bekas, rokok, serta kotak yang berisi burung. Pencampuran dengan barang-barang lain tersebut diduga dimaksudkan untuk menyamarkan keberadaan komoditas bijih dan balok timah selama proses pengangkutan. Terhadap barang-barang lainnya yang turut diangkut, saat ini masih dilakukan pendalaman, khususnya berkaitan dengan administrasi, dokumen pengangkutan, serta kelengkapan legalitasnya.

Sementara itu, barang bukti berupa bijih timah kering dan balok timah saat ini telah diamankan di GBT Belitung untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan juga terus melakukan pendalaman terhadap asal-usul barang, pihak pemilik atau penguasa barang, pihak pengirim maupun penerima, serta kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang berkaitan dengan dugaan aktivitas perdagangan dan pengiriman komoditas timah ilegal tersebut.

Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mencegah terjadinya penyelundupan, perdagangan, dan peredaran komoditas timah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap jalur distribusi dan pengiriman komoditas timah, khususnya melalui jalur pelabuhan, akan terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran sumber daya alam dan potensi kerugian negara.

Satlap Tri Cakti mengimbau kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan tata kelola komoditas timah agar tidak melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, penampungan, perdagangan maupun penyelundupan bijih dan balok timah tanpa dilengkapi legalitas dan dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satlap Tri Cakti bersama unsur terkait akan terus meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk aktivitas perdagangan dan penyelundupan timah ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya alam nasional, mencegah potensi kerugian negara, serta mendukung amanat Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang tertib, legal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

2.000 Hafiz-Hafizah PTAC Labura Gelar Munajat Kebangsaan, Doakan Wakil Jaksa Agung RI Prof. Asep Nana Mulyana

admin — Tue, 28 Jul 2026 05:44:00 +0700+0700

Labuhanbatu Utara – Sebanyak 2.000 hafiz dan hafizah Pondok Pesantren Tahfidz Azhar Center (PTAC) Labura menggelar Munajat Akbar yang dirangkai dengan santunan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung khidmat diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, zikir, doa bersama, serta santunan sosial.

Ribuan santri penghafal Al-Qur'an memenuhi lokasi kegiatan, Lantunan ayat suci Al-Qur'an menggema mengiringi munajat yang dipanjatkan untuk memohon pertolongan Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberi kedamaian, para pemimpin diberi kekuatan menjalankan amanah, serta hukum ditegakkan dengan penuh keadilan.

Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Azhar Center (PTAC) Labura M. Ifdarsyam Ritonga Lc. M.A mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ungkapan syukur sekaligus ikhtiar spiritual agar amanah besar yang kini diemban Wakil Jaksa Agung RI senantiasa berada dalam bimbingan Allah SWT.

"Kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Prof. Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta keteguhan hati dalam mengemban amanah. Semoga beliau menjadi penegak hukum yang adil, berintegritas, istiqamah, dan senantiasa mengutamakan kebenaran serta keadilan demi kepentingan bangsa dan negara," ujar pimpinan PTAC Labura.

Selain munajat, PTAC Labura juga menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Doa anak-anak yatim dan para penghafal Al-Qur'an diharapkan menjadi wasilah turunnya keberkahan bagi bangsa Indonesia serta bagi setiap pemimpin yang sedang mengemban amanah.

Kegiatan ini juga menjadi pesan bahwa pesantren tidak hanya berperan mencetak generasi penghafal Al-Qur'an, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui doa, akhlak, dan kepedulian sosial. Menurut panitia, sinergi antara nilai keislaman dan semangat kebangsaan merupakan bagian dari kontribusi pesantren dalam menjaga persatuan dan memperkuat moral bangsa.

Munajat Akbar yang diselenggarakan PTAC Labura ditutup dengan doa bersama yang dipimpin para ulama dan asatiz.

Dengan penuh kekhusyukan, ribuan hafiz dan hafizah memohon agar Allah SWT senantiasa melindungi Indonesia, menguatkan para pemimpinnya dalam menjalankan amanah, serta menjadikan Prof. Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang istiqamah.

Bupati Asahan Buka Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81, Perebutkan Piala Dandim 0208/Asahan Jadi Simbol Persatuan Lewat Olahraga

admin — Tue, 28 Jul 2026 01:38:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Tahun 2026 memperebutkan Piala Dandim 0208/Asahan. Kegiatan yang berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran, Senin (27/7/2026) sekira pukul 16.20 Wib ini mengusung thema, "Junjung Tinggi Sportivitas, Pererat Persatuan, Raih Prestasi Jadi Juara".

Ajang ini bukan sekadar ajang adu kekuatan di lapangan hijau, melainkan momen menyatukan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Asahan dalam memaknai kemerdekaan. Sebanyak 15 tim yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, hingga perwakilan pemerintah desa siap berkompetisi dengan membawa semangat persaudaraan dan sportivitas sebagai nilai utama.

Turut hadir dalam pembukaan ini, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.I.P., perwakilan Kapolres Asahan, perwakilan Kajari Asahan, anggota DPRD Kabupaten Asahan, Ketua KONI Kabupaten Asahan beserta jajaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Ketua PWI Asahan, FORWAKA Asahan, PERADI Asahan, perwakilan alumni Universitas Asahan dan Universitas Muhammadiyah Asahan, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Ketua Panitia Ali Ibra Manurung menjelaskan, 15 peserta yang bertanding terbagi ke dalam empat grup, yakni FC APDESI Asahan, FC PAPDESI Asahan, FC Kodim 0208/Asahan, FC Polres Asahan, IKA UMMAS, FC ILUNI UNA, FC KONI Asahan, FC PERADI Astara, FC PWI Asahan, FC Pemkab Asahan, FC Kemenag Asahan, FC Camat se-Asahan, FC BSP Kisaran, FC Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, dan FC FORWAKA Asahan. Kompetisi ini akan berlangsung selama kurang lebih dua pekan dengan sistem penyisihan grup. "Kami berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas agar setiap pertandingan berjalan aman, tertib, dan berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra menegaskan turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi semata, melainkan sarana pembinaan atlet sepak bola berbakat di daerah. "Kegiatan ini mempererat persatuan, meningkatkan semangat sportivitas, serta memperkuat kebersamaan antar elemen masyarakat. Kami berharap lahir atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Asahan di tingkat lebih tinggi," ucapnya. Ia juga mengingatkan wasit dan perangkat pertandingan untuk bekerja secara profesional, adil, dan jujur, serta mengajak seluruh pemain menghormati keputusan wasit.

Dalam amanatnya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, olahraga adalah perekat persatuan yang mampu membangun generasi sehat, tangguh, dan berprestasi.

"Kami juga berencana menyelenggarakan Piala Bupati Asahan khusus kelompok usia 12 hingga 15 tahun sebagai bukti keseriusan kami membina sepak bola usia dini di daerah ini," ungkap Bupati. Ia menambahkan, "Di lapangan kita boleh menjadi lawan, namun setelah pertandingan selesai kita tetap saudara. Menang dan kalah itu biasa, namun sportivitas dan persaudaraan harus tetap dijaga."

Sebagai tanda resmi dimulainya turnamen, unsur Forkopimda melakukan tendangan pertama di tengah lapangan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertandingan ekshibisi antara tim Forkopimda Kabupaten Asahan melawan FC Anak Harimau yang berlangsung penuh keakraban. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan lewat olahraga, dan berjalan dengan aman serta lancar. (dre)

Pemkab Asahan Tambah Titik Layanan Kependudukan, Warga Aek Kuasan Tak Perlu Lagi Jauh ke Kisaran

admin — Tue, 28 Jul 2026 01:30:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peresmian layanan administrasi kependudukan yang berpusat di Kantor Camat Aek Kuasan, Senin (27/07/2026) pukul 10.00 Wib di Aula Kantor Camat setempat.

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asahan Nixon Rauven Sitompul, S.AP., M.AP., Camat Aek Kuasan, unsur Forkopimcam, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Aek Kuasan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Asahan Nixon Rauven Sitompul menyampaikan, kehadiran layanan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kehadiran layanan ini membuat warga Kecamatan Aek Kuasan dan sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor dinas di Kisaran hanya untuk mengurus dokumen kependudukan tertentu. Kami berharap model pelayanan ini nantinya bisa diterapkan secara bertahap di wilayah lain, agar pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau, meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen resmi, serta mempercepat proses pelayanan demi mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Asahan," ujar Nixon.

Sementara itu, Bupati Asahan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mohammad Azmy Ismail menjelaskan, peresmian titik layanan ini menambah daftar pos pelayanan yang telah dibuka sebelumnya, yakni di Mall Pelayanan Publik, Kantor Camat Rahuning, Buntu Pane, dan Sei Kepayang.

"Penambahan lokasi layanan ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Warga dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga yang sebelumnya harus habis untuk perjalanan ke Kisaran. Ini adalah bagian dari langkah berkelanjutan Pemkab Asahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan benar-benar dekat dengan masyarakat," tegas Azmy.

Rangkaian kegiatan peresmian berjalan dengan khidmat, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan dari Kepala Dinas Dukcapil, sambutan perwakilan pemerintah daerah, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis kepada perwakilan warga, serta peninjauan langsung ke ruang pelayanan yang telah disiapkan.

Kegiatan yang berlangsung aman, lancar, dan tertib ini berakhir pada pukul 11.30 Wib. (dre)

Satresnarkoba Polrestabes Medan Sikat Bandar Narkoba Antar Provinsi yang Manfaatkan Jasa Ekspedisi

darma — Mon, 27 Jul 2026 23:49:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satresnarkoba Polrestabes Medan, menggerebek sebuah rumah kos yang jadi gudang pemasok narkoba antar pulau di kawasan Medan Labuhan, Rabu (22/7/2026) kemarin. Dalam prakteknya, para pelaku memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman paket, dan mengkamuflasekan narkoba yang dikirim.

Pengungkapan yang dilakukan personel Unit 2 Satreskrim Polrestabes Medan, berawal dari ditangkapnya HS (19) warga Jalan Tenggiri Raya, Kec.Medan Labuhan di Jalan Rawe V, Kec.Medan Labuhan.

Saat ditangkap, petugas menyita 3 butir pil ekstasi, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba.

Saat diperiksa, HS mengaku mendapat narkoba dari JD (25) yang tinggal di rumah kos yang berada di Jalan Rawe II, Kec.Medan Labuhan.

"Dari JD kami temukan sejumlah barang bukti, mulai dari 3 paket sabu, 188 butir pil ekstasi, hingga 6 kg ganja dalam jumlah besar," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (27/7/2026) sore.

Para pelaku, merupakan pemasok narkoba ke sejumlah daerah di Indonesia, dan kerap memanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman paket, dengan mengakumulasikan narkoba seolah - olah barang elektronik maupun spare part kendaraan.

"Modus operandi pelaku ini mengirimkan narkoba ke sejumlah daerah atau antar pulau, dengan menuliskan paket yang dikirim merupakan barang elektronik atau spare part. Untuk menyamarkan berat narkoba yang dikirim agar menyerupai dengan barang elektronik atau spare part, pelaku memasukkan batu ke dalam narkoba," tambah Rafli.

Dalam prakteknya, para pelaku sudah menjalankan bisnis haramnya selama setahun terakhir. Dalam satu bulan, pelaku biasa melakukan pengiriman sebanyak 10 kali, dengan daerah terbanyak di Indonesia Timur.

"Mereka ini sudah satu tahun terakhir beroperasi, dalam satu bulan memasok narkoba setidaknya 10 kali ke sejumlah daerah," terang Rafli.

Rafli menegaskan, pihaknya kini sedang mengejar satu pelaku lagi, yang berperan sebagai pemasok narkoba kepada para pelaku. Hal ini dilakukan, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, dari sindikat pemasok narkoba antar pulau ini.

"Bagaimana pun pelaku berkamuflase, kami pastikan kami akan menemukan cara untuk mengungkapnya," pungkas Rafli.(W02)