Wujud Nyata Pelayanan Prioritas Untuk Rakyat, Imigrasi Kelas I TPI Polonia Hadir di RS.Martha Friska Medan.

admin — Tue, 11 Aug 2026 18:57:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan terus meningkatkan pelayanan sebagai wujud nyata ditengah masyarakat yang keterbatasan akan mobilitasnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelayanan keimigrasian yang mudah, humanis dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui layanan "KUPAS SIPOLAN" (Kunjungan Pasien Imigrasi Medan) dengan para petugas imigrasi langsung mendatangi masyarakat yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Martha Friska Medan, Kemarin (10/8/26).

Program pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat yang nilai perlu melanjutkan pengobatan ke luar negeri tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia.

Hadirnya inovasi terobosan pelayanan
"KUPAS SIPOLAN" menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas tanpa memandang latar belakang. Bila masyarakat mengalami keterbatasan ruang gerak karena kondisi kesehatan maka masyarakat dapat memperoleh layanan imigrasi sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang sangat mudah.

Menurut salah seorang warga Medan bernama Sunardi menuturkan, ibu saya dalam keadaan sakit tua dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pengobatan ke Pineng ( Luar Negeri)

"Terima kasih saya ucapkan atas pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan yang mempermudah serta membantu pengurusan pemberkasan dengan cepat. Program pelayanan yang sangat kami butuh kan dalam waktu dekat kami dapat membawa orang tua kami ke pineng guna melakukan perawatan yang lebih intensif "Ucap, Sunardi kepada wartawan.

Kepala Imigrasi Kelas I TPI Polonia Medan, Ridha Sah Putra menuturkan prioritas pelayanan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perawatan atau pengobatan di luar negeri.

Ridha menambahkan kondisi masyarakat sebagai prioritas pelayanan kita.Dan Imigrasi akan selalu hadir sebagai wujud nyata serta menjadi perhatian dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kita akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan yang inklusif , adaptif dan responsif tanpa melihat latar belakang masyarakat. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan imigrasi terus berbenah memprioritaskan masyarakat karena imigrasi untuk rakyat" Ujar , Ridha Sah Putra Kepada wartawan, (11/08/26)pagi.(R02/rel)

Dana RDN Rp2,58 Miliar Dipersoalkan, Paramitra Alfa Sekuritas Gugat BCA ke PN Jakarta Pusat*

admin — Tue, 11 Aug 2026 16:06:00 +0700+0700

JAKARTA | Persoalan dana Rekening Dana Nasabah (RDN) senilai Rp2,58 miliar kini bergulir ke meja hijau. PT Paramitra Alfa Sekuritas (PAS) bersama sejumlah nasabah menggugat PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta jajaran direksinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan transaksi pemindahan dana tanpa otorisasi yang menurut pihak penggugat terjadi pada 21 November 2025.

Perkara ini bukan sekadar mempersoalkan hilangnya dana miliaran rupiah. Gugatan tersebut sekaligus membuka pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan RDN, mekanisme validasi transaksi, penggunaan whitelist, autentikasi berlapis hingga sistem pendeteksi transaksi mencurigakan.

Sidang perdana perkara dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut telah digelar pada Senin, 27 Juli 2026. Para penggugat diwakili kantor hukum Ismangun & Co.

10 RDN, Dua Rekening Perusahaan dan Satu Rekening Pribadi
Kuasa hukum penggugat, Andre Ismangun, mengungkapkan bahwa transaksi yang menjadi pokok perkara melibatkan 10 Rekening Dana Nasabah, dua rekening perusahaan dan satu rekening pribadi.

Menurut dalil penggugat, dana tersebut berpindah ke sejumlah rekening pihak ketiga yang tidak tercantum dalam daftar rekening terdaftar atau whitelist.

Persoalan semakin serius karena pihak penggugat menyebut transaksi tersebut dilakukan tanpa instruksi dari nasabah atau pemilik dana.

Andre menyebut pola transaksi tersebut tidak lazim karena berlangsung hampir bersamaan pada sejumlah RDN dan, menurut penggugat, tidak melalui tahapan Maker pada layanan KlikBCA Bisnis.

"Transaksi tersebut menunjukkan pola yang tidak lazim karena dilakukan hampir bersamaan pada sejumlah RDN tanpa melalui tahapan Maker dan dialihkan ke rekening di luar whitelist," kata Andre Ismangun.

Dalil tersebut kini menjadi salah satu poin yang harus diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.

Dipersoalkan Terjadi Dua Bulan Setelah Aturan SRO
Pihak penggugat juga menyoroti waktu terjadinya transaksi.

Menurut mereka, transaksi pada 21 November 2025 tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Bersama Self Regulatory Organization (SRO) pada 12 September 2025 yang melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam keterangannya, Andre menyebut ketentuan tersebut berkaitan dengan penguatan pengamanan transaksi RDN, termasuk verifikasi whitelist, autentikasi bertingkat dan Fraud Detection System (FDS).

Karena itu, pihak penggugat mempertanyakan bagaimana transaksi yang mereka klaim tidak melalui mekanisme otorisasi sebagaimana mestinya dapat tetap diproses.

"Berdasarkan Surat Edaran Bersama SRO 12 September 2025, transaksi semacam itu seharusnya terlebih dahulu melalui proses validasi, verifikasi, autentikasi, serta mekanisme pendeteksian transaksi yang tidak wajar sebelum transaksi diproses," ujar Andre, sebagaimana dikutip Koran Jakarta.

Menurut pihak penggugat, dana tetap diproses meski disebut ditujukan ke rekening di luar whitelist dan tanpa validasi yang dianggap memadai.

Pertanyaan Besarnya: Bagaimana Transaksi Bisa Lolos?
Perkara ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan.

Jika benar transaksi terjadi tanpa instruksi pemilik dana, bagaimana transaksi tersebut dapat diproses?

Jika rekening tujuan berada di luar whitelist, bagaimana sistem dapat mengizinkannya?

Jika terdapat mekanisme autentikasi berlapis dan fraud detection, mengapa transaksi yang disebut berlangsung hampir bersamaan pada sejumlah rekening tidak terdeteksi atau dihentikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan hukum. Namun, semuanya menjadi bagian penting dari pokok sengketa yang kini diminta penggugat untuk diuji melalui proses peradilan.

Dampaknya Disebut Menjalar ke PAS
Pihak PAS juga menyatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada dana yang dipersoalkan.

Menurut dalil penggugat, kondisi tersebut berdampak terhadap Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan hingga kemudian berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan efek.

Kondisi tersebut disebut turut menekan operasional perusahaan karena sumber pendapatan terganggu sementara kewajiban operasional tetap berjalan.

Pihak penggugat bahkan menyebut kondisi tersebut berujung pada efisiensi hingga sejumlah karyawan harus dirumahkan.

Dengan demikian, nilai Rp2,58 miliar yang menjadi pokok persoalan disebut memiliki efek lanjutan terhadap kegiatan usaha PAS.

Penggugat Minta Sistem Pengamanan Diuji
Melalui gugatan PMH tersebut, para penggugat meminta PN Jakarta Pusat memeriksa dan menguji apakah sistem pengamanan transaksi RDN telah diterapkan sebagaimana mestinya.

Termasuk di dalamnya mekanisme validasi transaksi, autentikasi, fraud detection, pengawasan transaksi tidak wajar serta penerapan whitelist.

Andre mengatakan proses hukum tersebut diharapkan dapat memperjelas standar tanggung jawab dan kehati-hatian bank yang menjadi mitra RDN dalam menjaga dana nasabah.

"Sangat tidak adil ketika kendala sistemik terjadi di RDN, namun dampak operasional dan reputasi justru sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekuritas dan nasabah," kata Andre.

Ia menilai BCA selaku bank mitra RDN perlu terbuka dalam proses evaluasi serta menghadirkan solusi konkret.

Bukan Sekadar Rp2,58 Miliar
Perkara ini pada akhirnya tidak hanya mengenai berapa uang yang dipersoalkan.

Ada persoalan lebih besar mengenai keamanan dana investor dan kepercayaan terhadap ekosistem pasar modal.

RDN merupakan instrumen penting dalam transaksi pasar modal karena menjadi rekening tempat dana nasabah ditempatkan untuk kebutuhan transaksi efek.

Karena itu, apabila dalil penggugat nantinya terbukti, perkara ini berpotensi menjadi perhatian penting mengenai standar pengamanan transaksi RDN dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sebaliknya, jika dalam proses pembuktian ditemukan fakta berbeda, maka hal tersebut juga harus menjadi dasar pemberitaan secara berimbang.

BCA Belum Terbukti Bersalah
Penting ditegaskan, perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Dugaan bahwa dana berpindah tanpa otorisasi, transaksi dilakukan di luar whitelist, maupun dugaan tidak berjalannya mekanisme pengamanan merupakan dalil pihak penggugat yang masih harus dibuktikan di persidangan.

Gugatan tidak sama dengan putusan pengadilan.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan BCA telah melakukan pelanggaran atau bertanggung jawab atas hilangnya dana tersebut sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum.

Yang kini berada di hadapan majelis hakim adalah pertanyaan mengenai bagaimana transaksi tersebut terjadi, apakah prosedur pengamanan telah dijalankan sesuai ketentuan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan penggugat.

Satu hal yang pasti, Rp2,58 miliar telah menjadi bagian dari sengketa hukum yang menarik perhatian karena menyentuh persoalan fundamental: seberapa kuat sistem melindungi dana nasabah ketika transaksi yang dipersoalkan disebut berlangsung tanpa otorisasi. *(SS68)*

Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang

admin — Tue, 11 Aug 2026 15:42:00 +0700+0700

Deliserdang- -Sat Narkoba Polresta Deli Serdang kembali tangkap 2 pria yang diduga sebagai pengedar narkoba di Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. Sabtu (08/08/26)

Kedua pelaku berinisial I alias M (30) warga Dusun IV Desa Kebun Ubi Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai dan ASN (33) warga Dusun I Desa Makmur Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai dan petugas sita barang bukti 1 bungkung plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,14 gram dari kantong celana salah satu pria yang ditangkap.

Dalam konfirmasinya Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnady menerangkan bahwa penangkapan M dan ASN berawal dari keresahan masyarakat terkait dengan adanya pria yang mengedarkan narkoba jenis shabu di Desa Sei Tua Kec. Pantai Labu.

"Usai menerima informasi tentang keberadaan pelaku personil Satres Narkoba Polresta Deli Serdang langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan dan berhasil menyita barang bukti narkoba dari dalam kantong celana salah satu pelaku" ungkapnya.

Kedua pelaku mengakui atas kepemilikan narkoba tersebut selanjutnya pelaku dan barang bukti diboyong ke Mako Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyidikan atas kepemilikan narkoba tersebut.

"Kami menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba, dengan informasi sekecil apapun kami dari Sat Narkoba akan langsung melakukan penyelidikan dan bila terbukti menyimpan atau mengedarkan akan kami tindak tegas" tutup Kasat Narkoba

17 Bulan Pimpin Kota Medan, Rico Waas Medan Belum Selesai: Parkir, PBG, Pajak dan Birokrasi Menunggu Gebrakan

admin — Tue, 11 Aug 2026 15:15:00 +0700+0700

MEDAN | SUMUT24.CO

Perjalanan kepemimpinan duet Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap telah memasuki 17 bulan. Meski masih terus berbenah, pemerintahan keduanya mulai memperlihatkan warna kepemimpinan yang semakin jelas.

Rico Waas, yang dikenal sebagai kader Partai NasDem, terlihat aktif dan bersemangat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Begitu pula Zakiyuddin Harahap kader partai Gerindra yang terus menunjukkan semangat pengabdian, meski kondisi kesehatannya masih membutuhkan perhatian dan perawatan.

Kepemimpinan keduanya sejauh ini bukan hanya ditandai penghargaan dan capaian administratif. Pemerintahan Rico-Zakiyuddin juga mulai memperlihatkan keberanian melakukan evaluasi terhadap aparatur pemerintahan yang dinilai bermasalah.

Teranyar, Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan sementara mulai Senin, 10 Agustus 2026. Sebelumnya, Pemko Medan juga mengambil langkah administratif terhadap Lurah Aur serta melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Rico Waas tidak ingin persoalan birokrasi dibiarkan berlarut-larut. Namun, publik kini menunggu langkah berikutnya. Jika wali kota sudah berani mengevaluasi camat dan lurah, apakah Rico Waas juga berani mengevaluasi kepala dinas yang kinerjanya dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat?

Sebab, persoalan Kota Medan tidak berhenti di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masih banyak pekerjaan rumah besar yang berada langsung di bawah kendali kepala perangkat daerah.

WTP Keenam Bukan Semata Prestasi Pribadi
Pemerintah Kota Medan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi WTP keenam secara berturut-turut. Capaian ini patut diapresiasi. Namun, harus ditempatkan secara proporsional.
Enam WTP tersebut bukan seluruhnya merupakan hasil pemerintahan Rico Waas karena sebagian besar diraih sebelum dirinya menjabat.

Yang patut dicatat dari pemerintahan Rico adalah kemampuannya mempertahankan opini WTP atas LKPD 2025. Ini menunjukkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Tetapi WTP juga bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.Opini audit terhadap laporan keuangan tidak otomatis menggambarkan bahwa seluruh pelayanan publik sudah berjalan sempurna.

Rico Mulai Menunjukkan Ketegasan

Kasus aparatur menjadi salah satu warna yang cukup menonjol dalam 17 bulan pemerintahan Rico Waas dan Zakiyuddin. Dalam kasus Lurah Paya Pasir, Syerly, Rico memilih menyerahkan persoalan kepada Inspektorat untuk diperiksa setelah video percakapan yang melibatkan lurah tersebut viral.

Langkah itu patut diapresiasi karena kepala daerah tidak langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan tekanan media sosial. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kasus Lurah Aur yang dinonaktifkan sementara setelah adanya audit khusus Inspektorat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Kemudian, giliran Camat Medan Timur Fernanda yang dibebastugaskan sementara berkaitan dengan hasil audit khusus Inspektorat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penempatan jabatan.

Perlu ditegaskan, pembebastugasan sementara bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses pemeriksaan tetap harus berjalan sesuai aturan dan asas praduga tak bersalah. Namun secara administratif, langkah Rico memberikan pesan bahwa jabatan bukan jaminan seseorang kebal dari evaluasi.

Kini Bola Ada di Tangan Kepala Dinas

Setelah menunjukkan keberanian di level camat dan lurah, publik tentu berharap ketegasan yang sama diterapkan kepada seluruh jajaran kepala dinas.
Sebab masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah parkir, penataan parkir di Kota Medan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah. Persoalannya bukan hanya kendaraan yang berhenti di badan jalan.lebih jauh, pemerintah harus memastikan sistem retribusi berjalan transparan dan potensi kebocoran dapat ditekan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi penerimaan daerah tidak maksimal.

Kalau ada perubahan tarif atau mekanisme pembayaran, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Jangan sampai muncul kebingungan di lapangan mengenai tarif resmi, bukti pembayaran maupun mekanisme pengaduan.
Retribusi Parkir Jangan Sampai Bocor
Rico Waas perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor parkir.

Parkir merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika sistemnya tertib, tarif jelas dan penerimaan masuk ke kas daerah secara optimal, masyarakat akan melihat manfaatnya.
Sebaliknya, jika masih terjadi kebocoran atau ketidakjelasan di lapangan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang menangani parkir perlu dilakukan secara terukur.
Berapa targetnya? berapa realisasinya? Berapa titik parkir yang sudah tertata? Berapa penerimaan yang masuk? Dan berapa potensi kebocoran yang berhasil ditutup?

Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas.
PBG Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dievaluasi
Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG juga menjadi salah satu ujian pelayanan publik Pemko Medan. Pemerintah memang telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan PBG. Namun publik tentu ingin melihat hasil akhirnya.

Apakah proses pengurusan benar-benar semakin cepat? apakah tahapan birokrasi sudah dipangkas?
Apakah masyarakat tidak lagi menghadapi pelayanan yang berbelit? Dan yang paling penting, apakah celah pungutan liar benar-benar sudah ditutup?

Dinas Perkimcikataru di bawah Kepala Dinas John Ester Lase sebelumnya juga menjadi sorotan terkait sejumlah persoalan pengelolaan program dan PAD.

Media Sumut24.co sebelumnya memberitakan adanya kritik terhadap pengelolaan aset, target PAD serta peringatan Pemko terkait potensi kebocoran perizinan bangunan. Karena itu, Rico tidak cukup hanya meminta evaluasi. Masyarakat membutuhkan hasil. Pajak Restoran, BPHTB dan PAD Harus Dikebut
Sektor penerimaan daerah juga harus menjadi perhatian. Pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber PAD lainnya harus diperkuat. Bukan semata-mata dengan menaikkan beban masyarakat dan pelaku usaha, tetapi dengan memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, digitalisasi pembayaran dan menutup celah kebocoran.

Pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana, berapa potensi PAD yang sebenarnya bisa diterima Kota Medan dan berapa yang selama ini belum tertagih secara optimal?
Di sinilah kepala dinas diuji.

Bukan hanya pintar membuat program, tetapi mampu menghasilkan angka dan pelayanan yang nyata.
Penebangan Pohon untuk Infrastruktur Harus Transparan Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah penebangan pohon dalam pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan proyek rapid transit bus. Pembangunan transportasi massal tentu penting bagi Kota Medan.
Tetapi pembangunan juga harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

Masyarakat berhak mengetahui pohon mana yang ditebang, berapa jumlahnya, apa alasan teknisnya dan bagaimana skema penggantian atau penanaman kembali dilakukan. Jangan sampai pembangunan transportasi yang bertujuan memperbaiki kualitas kota justru menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Transparansi menjadi kunci.

Stadion Teladan: Pemko Melanjutkan, Bukan Mengklaim Memulai

Revitalisasi Stadion Teladan juga menjadi salah satu proyek besar yang berada dalam radar pemerintahan Kota Medan. Namun proyek tersebut harus dilihat secara proporsional. Revitalisasi Stadion Teladan bukan dimulai pada masa Rico Waas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, tepat jika seluruh proyek pemerintah dilihat sebagai kesinambungan pembangunan Kota Medan, bukan semata-mata klaim satu periode pemerintahan.

Meski demikian, Rico Waas dan Zakiyuddin tetap memiliki tanggung jawab memastikan proyek berjalan dan selesai dengan baik. Inilah salah satu ukuran kepemimpinan: mampu melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pendahulunya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Medan Tampil di Panggung Nasional

Di sisi lain, Medan berhasil menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026. Kegiatan tersebut membawa Medan menjadi pusat perhatian pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Ini merupakan peluang bagi Medan untuk memperkenalkan UMKM, kuliner, budaya, pariwisata dan potensi investasi.

Namun sukses menjadi tuan rumah harus diikuti dampak ekonomi dan kebijakan yang berkelanjutan.
Jangan sampai kegiatan besar hanya ramai ketika acara berlangsung, kemudian hilang tanpa meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Investasi Rp14,5 Triliun Harus Terasa di Masyarakat
Realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini patut diapresiasi karena melampaui target yang ditetapkan.
Tetapi angka investasi tidak boleh berhenti menjadi statistik.

Pemko harus memastikan investasi tersebut menghasilkan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Sebab keberhasilan investasi bukan hanya soal berapa rupiah yang masuk.

Rico Jangan Takut Evaluasi Kepala Dinas

Di sinilah pesan paling penting untuk Rico Waas dan pasangannya, Zakiyuddin. Jangan hanya berani mengevaluasi lurah dan camat. Kalau memang ada kepala dinas yang tidak mampu memenuhi target dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, evaluasi harus dilakukan.

Publik Tidak Butuh Panggung, Publik Butuh Bukti
Pada akhirnya, 17 bulan pemerintahan Rico Waas tidak boleh hanya menjadi panggung untuk memuji.
Tetapi juga bukan ruang untuk menjatuhkan.
Semua harus dinilai berdasarkan fakta dan hasil.
WTP bukan berarti semua masalah selesai.

Publik membutuhkan bukti, dan di titik inilah Rico Waas benar-benar akan diuji, apakah keberaniannya menata birokrasi mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Medan.

(Penuli: Rianto, SH, MH (Anto Genk) __ Wartawan Senior Tinggal di Medan )

Musa Rajekshah–Hervian Soejono Juara APRC 2026 di Tobasari, Bupati Simalungun Apresiasi Semua Pihak

admin — Tue, 11 Aug 2026 14:27:00 +0700+0700

SIMALUNGUN | Ajang Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran III yang berlangsung di kawasan Tobasari, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, resmi berakhir. Pelaksanaan event reli bertaraf internasional tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih.
Anton menyampaikan apresiasi kepada seluruh pereli, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah ikut menjaga jalannya kompetisi sehingga berlangsung aman, tertib dan sportif.

Dalam ajang tersebut, pasangan Musa Rajekshah–Hervian Soejono berhasil keluar sebagai juara. Posisi kedua ditempati Ryan Nirwan–Adi Indiarto, sedangkan posisi ketiga diraih M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna.
"Selamat kepada Musa Rajekshah dan Hervian Soejono yang berhasil menjadi juara, disusul Ryan Nirwan–Adi Indiarto di posisi kedua dan M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna di posisi ketiga," ujar Anton.

Menurut Anton, kehadiran APRC di Simalungun memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar kompetisi olahraga. Event internasional tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi alam dan budaya Simalungun sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

"Bagi Simalungun, rally ini bukan hanya tentang olahraga. Kehadiran kompetisi bertaraf internasional menjadi kesempatan memperkenalkan alam dan budaya kita sekaligus menggerakkan UMKM, penginapan, dan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menilai, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional dapat menjadi sarana promosi efektif bagi Simalungun. Selain meningkatkan popularitas daerah, event tersebut juga berpotensi membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, sektor akomodasi, kuliner, hingga usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Karena itu, Pemkab Simalungun, kata Anton, akan terus membuka ruang bagi pelaksanaan event nasional maupun internasional di daerah tersebut.

"Kami akan terus membuka ruang bagi event nasional dan internasional agar nama Simalungun semakin dikenal hingga mancanegara," tegasnya.

Berakhirnya APRC 2026 Putaran III di Tobasari diharapkan tidak hanya meninggalkan catatan positif dari sisi olahraga otomotif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap promosi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Simalungun.
(Red)

Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

admin — Tue, 11 Aug 2026 12:09:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co
Wali Kota Medan Rico Waas melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, S.STP., M.Si.

Pelantikan tersebut menandai dipercayakannya amanah baru kepada Erfin Fachrur Razi untuk membantu Wali Kota Medan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memastikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan amanah besar yang membutuhkan dedikasi, integritas dan profesionalisme.

"Jabatan sekretaris daerah adalah sebuah amanah besar yang menuntut dedikasi penuh, integritas tinggi, serta profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel," ujar Rico Waas.

Ia berharap Erfin Fachrur Razi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung program pembangunan Kota Medan.

Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat kepada Erfin Fachrur Razi atas pelantikan tersebut.
"Selamat bertugas. Mari bersama-sama mewujudkan Medan Untuk Semua," kata Rico.

Pelantikan Pj Sekda ini diharapkan semakin memperkuat kinerja Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.red

Bupati Tinjau Pasar Rakyat Tanjung Morawa, Kaji Penataan Pedagang di Jalan Perintis

admin — Tue, 11 Aug 2026 10:25:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA — Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meninjau kondisi Pasar Rakyat Tanjung Morawa di Jalan Inpres, Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (10/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus mencari solusi penataan pedagang yang masih berjualan di luar area pasar.

Didampingi Sekretaris Daerah, Camat Tanjung Morawa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah terkait, ia melihat kondisi lapak dan aktivitas perdagangan di dalam pasar serta masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar, termasuk di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.

Bupati mengatakan, penataan pedagang perlu dicarikan solusi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan, sekaligus kawasan pasar dan jalan di sekitarnya menjadi lebih tertib.

"Kita lihat dulu kondisinya, kemudian kita cari solusi bagaimana pedagang yang masih di luar bisa kita akomodir dengan tetap memperhatikan kapasitas dan penataan pasar," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hesron Girsang, mengatakan kapasitas lapak yang ada di bangunan Pasar Rakyat diyakini cukup untuk menampung para pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, permintaan pedagang terkait pelebaran lapak akan menjadi pertimbangan.

"Jika dua lapak digunakan untuk satu pedagang, kapasitas yang tersedia tentu tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh pedagang yang saat ini masih berjualan di luar," ujarnya dalam dialog bersama Bupati.

Ukuran lapak yang tersedia saat ini, lanjutnya, telah mengacu pada standar yang sudah ada. Penentuan zonasi pun akan dilakukan dengan tepat agar penempatan pedagang lebih tertib dan sesuai kapasitas pasar.

BAKOPAM SUMUT YAKIN BUNDA YIN MAMPU MEMBAWA WALUBI SUMUT LEBIH BAIK

admin — Tue, 11 Aug 2026 10:20:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyatakan keyakinannya bahwa Meriyawaty Amelia Prasetio, akan mampu membawa Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatera Utara ke arah yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keyakinan tersebut disampaikan Ketua BAKOPAM Sumut dengan melihat sosok Meriyawaty Amelia Prasetio, atau yang akrab disapa Bunda yin sebagai figur yang memiliki kepedulian sosial tinggi serta selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar menilai, jiwa sosial dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan modal penting dalam memimpin sebuah organisasi keumatan seperti WALUBI.

"Bunda Yin adalah sosok yang sangat berjiwa sosial. Beliau peduli dengan masyarakat dan selama ini juga dikenal sebagai pekerja sosial. Kami melihat karakter seperti ini sangat dibutuhkan untuk membawa WALUBI Sumut semakin maju dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan organisatoris, tetapi juga kepedulian, kepekaan dan keikhlasan untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat.

BAKOPAM Sumut berharap, di bawah kepemimpinan Meriyawaty Amelia Prasetio,
nantinya, WALUBI Sumut dapat semakin memperkuat peran sosial, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat serta meningkatkan kontribusi dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan di Sumatera Utara.

"Kami yakin Bunda Yin mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik. Semangat sosial dan kepeduliannya kepada masyarakat menjadi kekuatan tersendiri," katanya.

BAKOPAM Sumut juga berharap seluruh elemen WALUBI Sumut dapat bersinergi dan memberikan dukungan demi terwujudnya organisasi yang semakin solid, inklusif dan hadir untuk kepentingan masyarakat.

Dengan pengalaman serta kepedulian sosial yang dimilikinya, Meriyawaty Amelia Prasetio, dinilai memiliki peluang besar untuk menghadirkan warna baru dalam perjalanan WALUBI Sumut ke depan.rel

Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok Dilepas Bupati Solok.

admin — Tue, 11 Aug 2026 07:17:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Senin (10/8/2026) di Halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, Sumatera Barat, Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok melepas secara resmi Kontingen Jambore Nasional (Jamnas) XII Kwartir Cabang 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok.

Pelepasan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI selaku Ketua Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran pengurus Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok, para anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional, serta undangan lainnya.

Upacara pelepasan berlangsung di Halaman Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, dan Bupati Solok bertindak langsung sebagai pembina upacara.

Bupati Solok, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh anggota Pramuka yang dipercaya mewakili Kabupaten Solok dalam ajang Jambore Nasional XII. Menurutnya, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Solok di tingkat nasional.

Dia berpesan kepada seluruh anggota kontingen agar menjaga kekompakan, disiplin, sopan santun dan nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional.

"Jaga nama baik Kabupaten Solok. Tunjukkan bahwa anak-anak Pramuka Kabupaten Solok memiliki karakter, disiplin, mandiri dan mampu bekerja sama dengan baik," pesan Bupati.

Bupati juga berharap para peserta dapat memanfaatkan Jambore Nasional sebagai momentum untuk menambah pengalaman, wawasan dan persahabatan dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia.

"Jangan hanya mengejar prestasi, tetapi ambil pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya. Bangun persaudaraan dengan Pramuka dari seluruh Indonesia, karena itulah salah satu nilai penting dalam Gerakan Pramuka," tuturnya.

Wakil Bupati Solok selaku Ketua Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok menyampaikan bahwa keberangkatan kontingen ini merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka.

"Jadikan Jambore Nasional ini sebagai pengalaman berharga. Ikuti seluruh kegiatan dengan disiplin, jaga kesehatan dan kekompakan, serta selalu membawa nama baik Kabupaten Solok," ujarnya.

Pelepasan kontingen ditandai dengan penyematan tanda peserta dan prosesi pelepasan secara simbolis oleh Bupati Solok kepada perwakilan kontingen.

Dengan dilepasnya kontingen tersebut, para anggota Pramuka Kabupaten Solok diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan yang terbaik pada Jambore Nasional XII, sekaligus menjadi duta daerah yang membawa semangat, karakter dan nilai-nilai kepramukaan Kabupaten Solok di tingkat nasional.(YOSE)

Bupati Solok Buka Kegiatan Bersih-Bersih Masjid di Nagari Cupak

admin — Tue, 11 Aug 2026 07:16:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Senin (10/08/2026) Bupati Solok, Sumatera Barat, yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, membuka kegiatan bersih-bersih masjid yang dilaksanakan di Masjid Raya Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Dijelaskan, legiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesucian rumah ibadah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Bupati Solok dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kegiatan membersihkan masjid sebagai bagian dari budaya gotong royong. Masjid bukan hanya tempat melaksanakan ibadah, tetapi juga memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Masjid adalah rumah Allah yang harus kita jaga kebersihan dan kenyamanannya. Jangan hanya ramai ketika ada kegiatan keagamaan, tetapi mari kita bersama-sama merawat dan memakmurkannya setiap hari," ujar Bupati.

Kebersihan masjid merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, DMI Kabupaten Solok akan terus mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masjid, baik dari sisi kebersihan, pengelolaan maupun kegiatan keagamaan.

"Kalau masjid kita bersih dan nyaman, insyaallah masyarakat juga akan semakin senang datang ke masjid. Kita ingin masjid benar-benar menjadi pusat kegiatan umat, tempat mendidik generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat," tuturnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Nagari Cupak yang ikut bergotong royong dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti ini perlu terus dipertahankan dan dikembangkan di seluruh nagari di Kabupaten Solok.

Kegiatan bersih-bersih masjid tersebut diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan masjid, bagian dalam dan luar bangunan, serta berbagai fasilitas yang digunakan oleh jamaah.

Sebagai Ketua DMI Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran DMI dalam mendorong gerakan memakmurkan masjid di Kabupaten Solok. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masjid-masjid lainnya.

"Yang kita bangun bukan hanya masjidnya, tetapi juga semangat masyarakat untuk memakmurkan masjid. Mari kita mulai dari hal sederhana, menjaga kebersihan, meramaikan masjid, dan menjadikannya pusat pembinaan umat," pungkasnya.

Kegiatan di Nagari Cupak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun gerakan bersama untuk mewujudkan masjid-masjid yang bersih, nyaman, aktif, dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, pungkasnya.(YOSE)

KETUM GARDA MUDA PRABOWO / GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL : MENGAWAL PRESIDEN PRABOWO SAMA HALNYA MENGAWAL UUD 1945

admin — Tue, 11 Aug 2026 06:02:00 +0700+0700

Jakarta — Ketua Umum Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam koridor konstitusi, demokrasi, serta kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Syamsul Rizal, dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata-mata persoalan politik praktis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan untuk memastikan kepemimpinan nasional dapat menjalankan amanat rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Karena Presiden adalah pemegang amanat konstitusi dan mandat rakyat. Maka yang kami kawal bukan sekadar sosok atau figur, tetapi bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, kepentingan rakyat, dan cita-cita bangsa," ujar Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal menjelaskan bahwa makna mengawal pemerintahan tidak boleh dipahami sebagai sikap membenarkan seluruh kebijakan tanpa ruang evaluasi. Sebaliknya, Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 ingin mengambil posisi sebagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan sekaligus menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Ia menilai sebuah pemerintahan yang kuat membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial, kritik yang sehat, serta masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

"Bagi kami, mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang ada. Kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, tentu harus disampaikan secara baik, objektif, dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Kritik yang konstruktif justru merupakan bagian dari demokrasi," kata Syamsul Rizal.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Syamsul Rizal juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan Presiden Republik Indonesia yang memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

"Presiden adalah simbol mandat rakyat. Ketika kita menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi, pada saat yang sama kita sedang menjaga amanat rakyat. Inilah yang kami maksud dengan mengawal Presiden Prabowo," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok sosial, dunia usaha, akademisi, serta berbagai elemen bangsa lainnya.

Sebagai organisasi yang membawa nama Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal menyatakan bahwa generasi muda harus mengambil peran lebih besar dalam perjalanan bangsa.

Generasi muda, menurutnya, bukan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan nasional, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang ikut menjaga persatuan, mengawal demokrasi, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah perjuangan bangsa.

"Anak muda harus hadir. Jangan hanya berbicara tentang politik ketika ada momentum tertentu. Generasi muda harus memahami konstitusi, memahami sejarah bangsa, memahami persoalan masyarakat, dan ikut memberikan solusi," tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa semangat tersebut harus dibangun melalui pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Syamsul Rizal juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah. Menurutnya, kontestasi politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi setelah proses politik selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok.

"Pemilu boleh berbeda pilihan. Pandangan politik boleh berbeda. Tetapi Merah Putih kita sama, Indonesia kita sama, dan UUD 1945 kita sama. Karena itu jangan sampai perbedaan politik membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa," tuturnya.

Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga suasana kebangsaan yang kondusif sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan program pembangunan dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjut Syamsul Rizal, akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai agenda nasional.

Dukungan terhadap Presiden Prabowo diharapkan dapat diterjemahkan menjadi dukungan terhadap program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang peningkatan kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

"Kami ingin dukungan itu memiliki arti. Bukan hanya dukungan dalam bentuk slogan, tetapi dukungan yang diwujudkan melalui kerja nyata, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ikut menjaga persatuan bangsa," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa organisasi masyarakat dan kelompok relawan memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan konstruktif sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Syamsul Rizal kembali menegaskan bahwa komitmen Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 tidak terlepas dari semangat menjaga konstitusi. Baginya, UUD 1945 bukan sekadar dokumen negara, tetapi merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Artinya, kami ingin memastikan bahwa dukungan yang kami berikan tetap berada dalam bingkai konstitusi. Kami mendukung kepemimpinan nasional, tetapi pada saat yang sama kami juga menjunjung tinggi hukum, demokrasi, persatuan, dan kepentingan rakyat," tegasnya.

Menurut Syamsul Rizal, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipecah belah, serta mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Di akhir pernyataannya, Syamsul Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan Indonesia.

Ia berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme demokrasi yang sehat.

"Indonesia terlalu besar untuk terus dipertentangkan. Kita membutuhkan persatuan. Kita membutuhkan kerja sama. Kita membutuhkan generasi muda yang berani mengambil tanggung jawab. Mari kita kawal pemerintahan, kawal demokrasi, kawal konstitusi, dan yang paling penting, kawal kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Syamsul Rizal.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjutnya, akan terus berkomitmen mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung pembangunan nasional dalam semangat Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pastikan Siap Tampil Terbaik, Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Persiapan Lomba "Aku Hatinya PKK" ke Tingkat Provinsi

admin — Mon, 10 Aug 2026 23:41:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, melakukan peninjauan langsung kesiapan Desa Persatuan, Kecamatan Pulo Rakyat, dalam menghadapi penilaian Lomba "Aku Hatinya PKK" Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan monitoring tersebut berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026.

Kedatangan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan disambut hangat oleh Camat Pulo Rakyat, Kepala Desa Persatuan, jajaran pengurus TP PKK di tingkat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan segala aspek yang menjadi tolok ukur penilaian telah dipersiapkan dengan matang, sekaligus memberikan arahan dan membangkitkan semangat seluruh pihak yang terlibat.

Dalam arahannya, Ny. Yusnila Indriati Taufik menekankan bahwa keikutsertaan dalam lomba bukan semata-mata untuk meraih kemenangan atau penghargaan semata. Lebih dari itu, program "Aku Hatinya PKK" harus benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat dan membawa manfaat nyata yang dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita mendapatkan hasil terbaik dalam perlombaan, tetapi bagaimana program AKU HATINYA PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Beliau juga mengingatkan agar segala upaya yang dilakukan tidak hanya sekadar tampil sempurna saat penilaian berlangsung, melainkan dijadikan kebiasaan dan gerakan bersama. Mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah secara produktif, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga kebersihan dan keindahan lingkungan, harus tumbuh dari kesadaran dan partisipasi seluruh warga.

"Kami berharap seluruh pihak dapat mempersiapkan Desa Persatuan dengan sungguh-sungguh, mengedepankan kekompakan, semangat gotong royong, serta keterlibatan aktif masyarakat agar segala indikator penilaian dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Kegiatan monitoring berjalan lancar dan penuh semangat. Berbagai masukan dan arahan yang diberikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga Desa Persatuan tampil dengan kesiapan terbaik dan mampu membuktikan kualitas pembinaan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Asahan saat dinilai nanti. (dre)

Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto Saksikan Penandatanganan MOU Antara UT dan KSPSI

admin — Mon, 10 Aug 2026 23:07:00 +0700+0700

Jakarta - Mengejar pendidikan tinggi rupanya juga digandrungi oleh kaum pekerja Indonesia. Hal itu ditunjukan oleh adanya MOU antara Universitas Terbuka (UT) dengan KSPSI, Senin malam 10/9/26 di Gedung Kemndiktisaintek, Senayan Jakarta.

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto itu dilakukan oleh Prof. Ali Muktiyanto mewakili UT dan Jumhur Hidayat mewakili KSPSI. Dalam MOU itu pada intinya kaum pekerja Indonesia dari Konfederasi/Federasi manapun bisa memanfaatkan kerjasama ini termasuk Rekognisi Pembelajaran Lampau yang bisa dikonversi sebagai pengakuan yang duaetarakan dengan sejumlah SKS mata kuliah.

Menurut Prof. Brian kerjasama ini adalah tindakan yang mulia karena kelak, kaum pekerja yang berpendidikan lebih tinggi bisa membawa kebaikan bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga masyarakat sekitar termasuk yang utama adalah bagi perusahaan tempat kerjanya.

"Dengan kerjasama ini juga sangat terbuka pengalaman belajar lampau dari pekerja bisa mempercepat kelulusan, misal yang harusnya 4 tahun bisa jadi 3 tahun saja", tambah Prof. Brian

Sementara itu, saat memberi sambutan, Rektor UT Prof. Ali menjelaskan karena ini untuk pekerja yang diorganisir dengan baik maka bisa saja uang kuliahnya mendapat harga khusus.

"Nanti bisa saja pekerja yang masuk kuliah lewat program ini akan nendapat diskon khusus", kata Prof. Ali

Hadir pada acara MOU malam tadi tokoh-tokoh pekerja dari KSPSI seperti Arif Minardi, Idrus, Wiwit Widuri, Tamrin, Raslina Rasyidin dan Anna Sumarna. Sementara itu dari UT nampak beberapa Wakil Rektor UT.rel

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunjungan Pangdam I/Bukit Barisan ke Kodim 0208/Asahan

admin — Mon, 10 Aug 2026 22:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0208/Asahan, Senin (10/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam I/Bukit Barisan meresmikan Masjid Al Ikhlas Kodim 0208/Asahan.

Kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, penandatanganan prasasti mural 3D Presiden RI Prabowo Subianto, serta penanaman pohon di lingkungan Makodim 0208/Asahan.

Kedatangan Pangdam disambut Komandan Kodim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra bersama jajaran.

Turut hadir Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjungbalai.

Resmikan Masjid Al Ikhlas

Peresmian Masjid Al Ikhlas ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pangdam I/Bukit Barisan. Setelah itu, Pangdam meninjau sejumlah fasilitas masjid.

Masjid tersebut diharapkan dapat menjadi sarana ibadah bagi prajurit, pegawai negeri sipil (PNS), serta keluarga besar Kodim 0208/Asahan.

Selain sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Kodim 0208/Asahan.

Berikan Santunan dan Tanam Pohon.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam I/Bukit Barisan juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Pangdam meninjau mural 3D Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di lingkungan Makodim 0208/Asahan.

Mural tersebut menjadi bagian dari kreativitas di lingkungan satuan sekaligus media visual yang mengangkat semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang hijau serta sehat.

Pangdam Tekankan Disiplin Prajurit.

Dalam arahannya kepada prajurit dan PNS Kodim 0208/Asahan, Mayjen TNI Hendy Antariksa meminta seluruh personel meningkatkan disiplin, loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan nama baik satuan serta TNI AD.

Menurut Pangdam, prajurit harus mampu hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jaga kekompakan, disiplin serta nama baik TNI AD. Jadilah prajurit yang selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Hendy.

Sementara itu, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengatakan, kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan menjadi motivasi bagi jajaran Kodim 0208/Asahan untuk meningkatkan kualitas pengabdian.

"Kami keluarga besar Kodim 0208/Asahan mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan arahan Bapak Pangdam I/Bukit Barisan.

Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," kata Edy.

Kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah.(eko)

Pimpin Apel Pemerintahan, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan OPD Harus Bertanggung Jawab dan Kerja Maksimal

admin — Mon, 10 Aug 2026 21:43:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin langsung Apel Pemerintahan yang diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, kepala lingkungan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Dalam arahannya, Mahyaruddin menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para pimpinan OPD.

Ia meminta seluruh aparatur meningkatkan kinerja dan memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.

Mahyaruddin mengaku masih belum puas dengan hasil kerja Pemko Tanjungbalai selama 1 tahun 7 bulan sejak dirinya bersama Wakil Wali Kota dilantik.

"Selama 1 tahun 7 bulan sejak kami dilantik, apa yang telah kita kerjakan dalam lingkungan kerja kita hingga saat ini, saya melihat belum memuaskan. Untuk itu, saya menekankan kepada pimpinan OPD harus bertanggung jawab akan hal ini, karena selama ini hasilnya belum maksimal," tegasnya.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah berjalan sesuai target.

Termasuk dalam hal penempatan ASN. Menurut Mahyaruddin, penentuan ASN yang mengisi posisi tertentu harus dilakukan secara objektif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta standar pelayanan.

"Lakukan penilaian yang objektif dan tepat pada penempatan ASN di lingkungan kerja bapak dan ibu. Jangan ada masalah, apalagi mengeluh kepada BKPSDM karena itu pilihan dari bapak dan ibu," ujarnya.

Jangan Bawa Hubungan Kekerabatan ke Tempat Kerja.

Mahyaruddin juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak membawa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD membangun komunikasi, melakukan inovasi serta menghadirkan terobosan yang memiliki target dan hasil yang jelas.

"Sebagai pimpinan OPD harus bertanggung jawab. Jangan bawa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan di tempat bapak dan ibu sekalian. Bangun komunikasi, lakukan inovasi, lakukan langkah-langkah serta terobosan yang berbasis target," tegasnya.

Ia juga menegaskan seluruh ASN hingga jajaran pemerintahan di tingkat bawah wajib mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.

"Seluruh ASN dan wakil pemerintah sampai lapisan bawah wajib mendukung visi misi kami sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai mewujudkan Tanjungbalai EMAS," katanya.

Disiplin dan Pengelolaan Keuangan Harus Dikawal.

Lebih lanjut, Mahyaruddin meminta seluruh ASN bekerja dengan niat yang baik, disiplin dan menyelesaikan setiap pekerjaan hingga tuntas.

Ia juga memberikan penekanan khusus kepada sejumlah perangkat daerah. BKPSDM diminta melakukan pembinaan terhadap ASN, Inspektorat melakukan reviu terhadap kebijakan sesuai regulasi, sedangkan BPKPD diminta mengawal pengelolaan keuangan daerah.

"Bekerjalah dengan niat yang lurus, kerja sampai tuntas, disiplin. BKPSDM lakukan pembinaan, Inspektorat lakukan reviu semua kebijakan sesuai regulasi yang berlaku dan BPKPD kawal pengelolaan keuangan. Keluarnya uang negara jangan sampai ada kesalahan," tegasnya.

Percepatan Rencana Kerja dan Inovasi Pemerintahan.

Wali Kota juga meminta percepatan penyusunan rencana kerja 2026. Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak terlambat dan dapat ditetapkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, pengisian indikator Innovative Government Award (IGA) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diminta segera dipercepat.

"Percepatan penyusunan rencana kerja 2026, jangan terlambat karena limit waktu Agustus harus sudah ditetapkan dengan Perkada. Percepatan pengisian indikator Innovative Government Award (IGA) yang dinilai Kemendagri, penilaiannya minggu kedua bulan Agustus," jelasnya.

Mahyaruddin juga meminta camat, lurah hingga kepala lingkungan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Ia meminta setiap kantor pemerintahan dilengkapi papan informasi, foto pejabat pemerintahan, standar operasional prosedur (SOP) dan alur pelayanan sehingga masyarakat mengetahui secara jelas mekanisme pelayanan yang tersedia.

OPD Diminta Aktif Publikasikan Kinerja
Tidak hanya pelayanan, seluruh OPD juga diminta aktif memanfaatkan media sosial, media cetak dan media online untuk menyampaikan berbagai program serta pekerjaan pemerintah kepada masyarakat.

"Manfaatkan media sosial, media cetak dan online untuk menyampaikan apa yang kita kerjakan kepada masyarakat. Jika ada yang viral, segera koordinasikan dan selesaikan hingga tuntas," ujarnya.

Tanjungbalai Berpeluang Raih Penghargaan

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga menyampaikan bahwa pada 12 Agustus 2026 akan dilaksanakan penyerahan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di Kota Batam.

Beberapa kategori penilaian meliputi pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan serta implementasi program 3 juta rumah.

Ia berharap Pemko Tanjungbalai dapat meraih penghargaan dari salah satu kategori tersebut.

"Harapannya, Pemko Tanjungbalai mendapat penghargaan dari salah satu kategori tersebut," katanya.

Target 10 Ruas Jalan Hotmix pada 2027
Di akhir arahannya, Mahyaruddin meminta Bapperida mengawal arah kebijakan pembangunan agar seluruh target dapat dilaksanakan tepat waktu.

Ia juga meminta perkembangan program terus diperbarui secara berkala, baik harian, bulanan maupun tahunan.

"Update perkembangan per hari, bulan dan tahun. Targetnya pada 2027 mendatang ada 10 ruas jalan yang akan di-hotmix dengan kualitas bagus," ujarnya.

Sementara itu, kepada bagian pengadaan barang dan jasa, Mahyaruddin menekankan agar seluruh proses layanan barang dan jasa dilaksanakan sesuai aturan.

Ia meminta penggunaan sistem Inaproc dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan pemerintah.

"Layanan barang dan jasa harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, wajib Inaproc karena keterbukaan saat ini jawaban dari semua dugaan korupsi," pungkasnya.

Launching Sejumlah Program

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim juga melaksanakan sejumlah agenda launching dan penyerahan.

Di antaranya Launching ASN BerAKHLAK, Launching Logo dan City Branding "Tanjungbalai Kota Kerang", layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta penyerahan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Tanjungbalai memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kinerja aparatur serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai.(eko)

Launching ASN BerAKHLAK, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan Semangat Bangga Melayani Bangsa

admin — Mon, 10 Aug 2026 21:31:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai resmi melaunching penerapan Core Values ASN BerAKHLAK bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Launching tersebut dilakukan langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat memimpin Apel Pemerintahan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Penerapan ASN BerAKHLAK ini menjadi bagian dari upaya Pemko Tanjungbalai meningkatkan kinerja aparatur sekaligus memperkuat budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan, nilai-nilai BerAKHLAK tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan ASN kepada masyarakat.

"ASN di Kota Tanjungbalai harus menjadikan BerAKHLAK sebagai budaya kerja sehari-hari, mulai dari memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada masyarakat hingga mampu berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Mahyaruddin.

Menurutnya, untuk memperkuat penerapan nilai tersebut, setiap ASN Pemko Tanjungbalai juga harus memiliki semangat "Bangga Melayani Bangsa".

Semangat tersebut, kata Mahyaruddin, harus diwujudkan dengan bekerja penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Setiap ASN Pemko Tanjungbalai harus memiliki semangat 'Bangga Melayani Bangsa', yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Mahyaruddin berharap penerapan Core Values BerAKHLAK mampu membentuk ASN yang profesional, berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemko Tanjungbalai, lanjutnya, berkomitmen terus memperkuat budaya kerja ASN sehingga mampu menjadi aparatur yang dapat memberikan pelayanan publik secara optimal sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Dengan penguatan Core Values BerAKHLAK, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus menghadirkan aparatur yang berintegritas, responsif serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.

Ditandai Penandatanganan Pakta Integritas

Launching penerapan ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemko Tanjungbalai ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, dilakukan penyematan pin kepada perwakilan ASN sebagai tanda kesiapan aparatur di Kota Tanjungbalai untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Penerapan ASN BerAKHLAK tersebut juga menjadi bentuk dukungan aparatur terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemko Tanjungbalai berharap penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan secara konsisten oleh seluruh ASN, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(eko)