Belanja Bawang di Simpang Limun Pengedar Uang Palsu 'Gol' Ditangkap Polsek Medan Kota

admin — Wed, 02 Sep 2026 13:09:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang pria warga Dusun 1 Mekar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut) 'gol' di sel Mapolsek Medan Kota.

Sebab, pria 35 tahun tersebut nekat mengedarkan uang palsu, Selasa (1/9/2026) sekira pukul 10.50 WIB. Ini merupakan kejahatan yang kedua dilakukan tersangka. Dia pernah ditangkap dalam kasus serupa pada 2026 lalu.

"Tersangka ditangkap saat mengedarkan uang palsu tersebut di Pajak Simpang Limun," jelas Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Rabu (2/9/2026).

Disebutkannya, kasus itu terungkap berawal dari tersangka memesan uang palsu melalui online, enam hari sebelum ditangkap. Dia menerima paket uang palsu senilai Rp 1.600.000,- tersebut di Sei Bejangkar, Limapuluh, Batubara.

Selanjutnya, tersangka menaiki bus berniat mengunjungi saudaranya di Jalan Sekip, Medan Baru. Namun, terlebih dahulu singgah di Pajak Simpang Limun Jalan Kemiri I, Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota.

"Tersangka membeli bawang seharga Rp 5.000,- menggunakan uang palsu dan penjualnya mengetahui," terang Poltak Tambunan.

Akal bulus tersangka kemudian dilaporkan Rizki ke Mapolsek Medan Kota, dan Kanit Reskrim Iptu Poltak Tambunan bersama penyidik segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Tersangka mengakui perbuatannya, uang palsu diperoleh dengan cara mentransfer uang untuk beli uang palsu dan diterima dengan cara dikirim dri paket JNT," pungkas Iptu Poltak Tambunan.(W05)

HUT Polwan Ke 78, Polwan Polresta Deli Serdang Gelar Bakti Sosial dan Police Go To School

admin — Wed, 02 Sep 2026 13:07:00 +0700+0700

Deliserdang- Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah, anjangsana kepada personil Polwan yang sudah purna tugas dan Polwan Goes To School, Kamis (27/8/2026). Kegiatan sosial ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2026.

Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini adalah sebagai bentuk rasa syukrt atas hari jadi Polwan ke 78 tahun 2028 dan berbagi kebahagian kepada senior senior polwan yang sudah purna tugas, kepada masyarakat dan adik adik pelajar.

Dalam hal ini Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Handria Lesmana, S.IK, M.Si menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut HUT Polwan Ke 78, Personil Polwan Polresta Deli Serdang melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk rasa syukur.

"Kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan dan Police Goes To Shcool adalah bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagian kepada senior Polwan yang sudah purna, dan membantu stock persediaan darah dan berbagi ilmu dengan adik adik pelajar" ujar Kapolresta

Senada dengan hal tersebut, Perwira Senior Polwan Polresta Deli Serdang AKP Resti Widya Sari mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan bakti kesehatan ini secara lancar.

"Alhamdulillah hirabbil 'alamin, hari ini kami Polwan Polresta Deli Serdang melaksanakan bakti kesehatan donor darah, anjangsama kepada senior Polwan yang sudah purna dan Police Go to School dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-78 tahun 2026. Harapan kami, Polwan Republik Indonesia, khususnya Polwan Polresta Deli Serdang dapat semakin kompak, semakin solid, dan selalu dicintai oleh masyarakat. Selamat Hari Jadi Polwan yang ke-78, " Tuturmya

Melalui momentum Hari Jadi Polwan ke-78 ini, jajaran Polwan Polresta Deli Serdang berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, serta peran aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta pelayanan humanis kepada masyarakat luas.red

Sempat Viral, THM Janna Akhirnya Digerebek dan di Police Line

admin — Wed, 02 Sep 2026 13:04:00 +0700+0700

DELI SERDANG I SUMUT24.CO
Aktivitas peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) kembali menjadi perhatian aparat. Tim 11 Unit III Satresnarkoba Polrestabes Medan, mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ekstasi di THM Janna Kita yang berada di Kec.Patumbak, Kab.Deli Serdang.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu (30/8) sekitar pukul 01.20 WIB, setelah Polisi mendapat informasi dari masyarakat, perihal praktek jual beli narkoba di THM itu. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang Perempuan berinisial DS (24) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis pil ekstasi. Dari tangannya, petugas juga menyita 5 butir pil ekstasi.

"DS dulunya merupakan waiters di THM ini, dan sekarang bekerja sebagai kasir. Ada 5 butir yang kami sita dari tangan yang bersangkutan, sejumlah uang diduga hasil penjualan narkoba, dan telepon genggam," ungkap Rafli, Selasa (02/09/26) pagi kepada wartawan.

Selain meringkus DS yang berperan sebagai pengedar, petugas juga mengamankan 2 orang yang terdeteksi sebagai pengguna narkoba. 2 orang itu, terdeteksi usai petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap 20 pengunjung THM. Dari 20 pengunjung yang dites urine, keduanya dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba.

"Dalam kegiatan ini kami juga amankan 2 orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan 2 diantaranya positif narkoba," tambah Rafli.

Untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh, petugas kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada DS, yang diketahui berinisial B. Polisi memastikan, akan terus melakukan pengejaran terhadap B, kemana pun pemasok narkoba itu mencoba berlari dan bersembunyi.

"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya, kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari tapi tidak akan bisa bersembunyi," terang Rafli.

THM Janna, kini pun ditutup sementara hingga proses penyidikan rampung dilakukan. Polisi, memasangi Police Line di lokasi penggerebekan. Polisi, memastikan akan melakukan hal serupa di THM – THM lain yang sengaja membiarkan adanya praktek jual beli narkoba di THM.

"Untuk para pengusaha THM, THM bukanlah zona bebas hukum. Malam boleh gemerlap, namun hukum tidak akan pernah surut," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Sempat Viral, THM Janna Akhirnya Digerebek dan di Police Line

admin — Wed, 02 Sep 2026 13:02:00 +0700+0700

"Dalam kegiatan ini kami juga amankan 2 orang yang positif narkoba. Kami lakukan tes urine, dan 2 diantaranya positif narkoba," tambah Rafli.

"Pemasok narkoba kepada DS sudah kami kantongi identitasnya, kami pastikan yang bersangkutan bisa berlari tapi tidak akan bisa bersembunyi," terang Rafli.

"Untuk para pengusaha THM, THM bukanlah zona bebas hukum. Malam boleh gemerlap, namun hukum tidak akan pernah surut," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Bangunan Tanpa PBG di Pasar 5 Tembung Disorot, AMPKP Desak Satpol PP Bertindak

admin — Wed, 02 Sep 2026 12:09:00 +0700+0700

DELISERDANG — Maraknya pembangunan rumah yang diduga tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kembali mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Salah satu bangunan yang disorot berada di kawasan Pasar 5 Gang Durian 6, Desa Tembung, yang disebut milik MA.

Perkumpulan Aktivis Moeda Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) Sumatera Utara menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan izin administratif. Jika benar bangunan didirikan tanpa PBG, persoalannya menyentuh tiga hal sekaligus: penegakan aturan, fungsi pengawasan pemerintah, dan potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua AMPKP Sumut, Muhammad Rafli, bahkan mempertanyakan bagaimana pembangunan dapat berlangsung hingga tahap tertentu tanpa terdeteksi oleh perangkat pemerintahan di tingkat desa maupun kecamatan.

"Kami melihat ada pembiaran. Kalau sebuah bangunan berdiri tanpa PBG dan baru menjadi perhatian setelah diberitakan media, pertanyaannya sederhana: selama proses pembangunan berlangsung, pengawasannya ke mana?" tegas Rafli, Rabu (2/9/2026).

Menurut Rafli, kondisi tersebut menunjukkan pengawasan pemerintah berpotensi berjalan reaktif, bukan preventif.

Ia menyoroti keberadaan dua lembar Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/1356/PST/VI/2026 dan 592.2/1389/PST/VI/2026 yang disebut terbit dalam rentang hanya tiga hari.

"Kalau administrasi penguasaan tanah bisa diproses, lalu pembangunan berjalan, kenapa aspek PBG tidak menjadi perhatian sejak awal? Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa setelah tanah dinyatakan dikuasai, orang bebas membangun tanpa memikirkan kewajiban PBG," ujarnya.

PAD Jangan Sampai Bocor Karena Pengawasan Lemah

AMPKP menilai persoalan PBG juga berkaitan langsung dengan kepentingan fiskal daerah.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu jenis retribusi daerah. Karena itu, setiap pembangunan yang seharusnya dikenakan retribusi tetapi tidak terdata dan tidak diproses sesuai ketentuan berpotensi menyebabkan penerimaan daerah tidak optimal.

"Ini yang harus dihitung. Jangan hanya bicara bangunannya ada izin atau tidak. Pemerintah harus melihat berapa potensi PAD yang hilang jika praktik seperti ini terjadi secara masif," kata Rafli.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang semestinya memiliki data yang jelas mengenai jumlah bangunan yang sedang dibangun, status PBG-nya, nilai retribusi yang seharusnya masuk, serta tindakan yang telah dilakukan terhadap bangunan yang melanggar.

Jika data tersebut tidak tersedia, AMPKP mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan pengawasan PBG berjalan efektif.

Trantib Dipertanyakan: Mengapa Baru Bergerak Setelah Dihubungi Media?

Sorotan AMPKP semakin tajam terhadap fungsi ketenteraman dan ketertiban (Trantib) di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Rafli menyinggung pernyataan Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan, Jos Mako, yang menyebut akan meminta anggotanya melakukan pengecekan lapangan setelah persoalan tersebut dikonfirmasi wartawan.

Bagi AMPKP, pola seperti itu justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan.

"Trantib seharusnya mengetahui kondisi wilayahnya. Bukan menunggu media bertanya baru kemudian mengatakan akan mengecek lapangan. Kalau fungsi pengawasan baru bekerja setelah ada pemberitaan, lalu selama ini siapa yang mengawasi?" kritik Rafli.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan mempertanyakan sistem pengawasan pemerintah.

Sebab, pembangunan fisik bukanlah aktivitas yang berlangsung dalam hitungan menit. Biasanya terdapat proses pekerjaan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Karena itu, menurut Rafli, sulit diterima apabila bangunan yang sedang dibangun sama sekali tidak terpantau oleh aparatur kewilayahan.

"Jangan sampai Trantib hanya menjadi pemadam kebakaran. Ketika persoalan sudah ramai, baru turun. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pencegahan sejak awal," tegasnya.

Desa Jangan Sekadar Jadi Penonton

AMPKP juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah desa dilibatkan dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Menurut Rafli, pemerintah desa merupakan salah satu unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara faktual mengetahui perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.

"Kalau ada pembangunan rumah atau gedung di lingkungan desa, semestinya ada mekanisme komunikasi dan pengawasan. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan, desa tidak tahu, kecamatan tidak tahu, kemudian setelah ramai baru semua bergerak," ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengevaluasi rantai pengawasan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah teknis.

AMPKP Desak Audit dan Penertiban

AMPKP Sumut mendesak Pemkab Deli Serdang tidak berhenti pada pemeriksaan satu bangunan saja.

Organisasi tersebut meminta dilakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di Kecamatan Percut Sei Tuan.

AMPKP mendesak:

1. Satpol PP Deli Serdang segera melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang diduga tidak memiliki PBG dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila terbukti melanggar.
2. DPMPTSP Deli Serdang melakukan verifikasi status PBG serta menghitung kewajiban retribusi yang seharusnya dibayarkan.
3. Camat Percut Sei Tuan mengevaluasi sistem pengawasan Trantib dan memastikan koordinasi dengan pemerintah desa berjalan.
4. Inspektorat dan BPKAD Deli Serdang diminta menelusuri potensi kehilangan penerimaan daerah dari pembangunan yang tidak terdata atau tidak memenuhi kewajiban retribusi.
5. Pemkab Deli Serdang diminta membuka data jumlah bangunan yang telah memiliki PBG dan yang masih dalam proses atau belum memiliki PBG di wilayah yang dianggap rawan pelanggaran.

"Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar PAD dari sektor-sektor tertentu, sementara penerimaan dari retribusi PBG bocor karena pengawasan di lapangan lemah," kata Rafli.

Jika Dibiarkan, Bisa Jadi Preseden Buruk

Rafli mengingatkan, pembiaran terhadap bangunan tanpa PBG berpotensi menciptakan persepsi buruk di tengah masyarakat.

Jika masyarakat melihat ada bangunan yang tetap berjalan meski diduga belum mengantongi PBG, sementara tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka bisa muncul anggapan bahwa aturan dapat dinegosiasikan.

"Kalau satu bangunan dibiarkan, yang lain bisa berpikir, 'kenapa saya harus mengurus PBG kalau yang lain juga bisa membangun tanpa izin?' Ini yang berbahaya," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan bahwa aturan berlaku sama bagi seluruh masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat kecil diminta tertib, sementara pembangunan yang sudah berlangsung justru luput dari pengawasan. Pemerintah harus hadir bukan setelah masalah menjadi viral, tetapi sebelum pelanggaran terjadi," pungkas Muhammad Rafli.

Catatan: AMPKP meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai status PBG bangunan tersebut, mekanisme pengawasan yang telah dilakukan, serta potensi retribusi daerah yang berkaitan dengan pembangunan tersebut.red

Antonius Tumanggor: Wali kota Medan Bukan Superman atau Aladin di Negeri Dongeng, Mari Dukung dan Beri Masukan Positip

admin — Wed, 02 Sep 2026 12:02:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menilai kinerja Wali Kota Medan Rico Waas selama dua tahun kepemimpinannya berjalan baik.

Menurut politisi NasDem tersebut, pembangunan fisik dan tata kelola pemerintahan terus berjalan, sementara Rico dinilai cukup responsif terhadap kritik dan tegas dalam mengambil kebijakan.

Antonius menegaskan, penilaian terhadap kepemimpinan Rico tidak semata-mata karena keduanya berasal dari partai yang sama yakni lartai NasDem.

"Bukan karena beliau kader NasDem maka saya bela-bela. Rico Waas sudah bekerja maksimal selama dua tahun. Kalau masih ada kekurangan, itu normatif. Beliau bukan Superman atau Aladin dengan lampu ajaib di cerita dongeng yang bisa simsalabim dan semuanya langsung jadi. Ini pemerintahan, bukan negeri dongeng," kata Antonius kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan proses dan kehati-hatian, terutama karena seluruh program menggunakan anggaran APBD. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran, kata dia, justru dapat berujung pada persoalan hukum.

Antonius bahkan menyebut Rico sebagai salah satu kader terbaik NasDem yang memiliki kemampuan memimpin secara terukur.

"Rico Waas kader terbaik NasDem yang cerdas. Kebijakannya tidak asal-asalan, tetapi tuntas, lancar dan terukur. Karena itu tidak sia-sia pasangan Rico-Zaki pada Pilkada 2024 lalu mendapat dukungan mayoritas partai," ujarnya.

Namun, Antonius mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Pemko Medan.

Ia menilai masalah tersebut lebih banyak berkaitan dengan kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Karena itu, ia mendesak Rico Waas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala OPD, camat hingga lurah yang dinilai belum maksimal menerjemahkan visi dan misi kepala daerah.

"Kalau ada yang kurang, kesalahannya lebih banyak pada kadis-kadisnya. Wali kota harus segera mengevaluasi kinerja pimpinan OPD, camat sampai lurah," tegasnya.

Antonius juga mengingatkan anggota DPRD, khususnya dari partai pendukung pemerintah, agar tidak hanya mengkritik, tetapi turut memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap OPD.

Menurutnya, kepala daerah tidak mungkin bekerja sendirian. Keberhasilan program wali kota sangat bergantung pada kemampuan OPD sebagai perangkat pelaksana pemerintahan.

"Wali kota adalah jabatan politik yang diusung partai. Partai pengusung harus melindungi dengan cara mendorong OPD bekerja maksimal. Jangan sampai sudah kita usung, tetapi justru dijelek-jelekkan. Kepala daerah juga merupakan marwah partai pengusung," katanya.

Kinerja OPD Akan Dievaluasi.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengakui kritik dari DPRD menjadi masukan penting bagi pemerintahannya, khususnya terkait pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, persoalan utang hingga pemutakhiran data desil kesejahteraan sosial.

Rico mengatakan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antarlembaga. Ia juga meminta jajarannya meningkatkan komunikasi dengan DPRD.

"Harus kita ajari OPD bagaimana berkomunikasi lebih intens dengan rekan-rekan dewan. Masa anggota dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik?" ujar Rico.

Rico menegaskan kinerja OPD akan menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.

"Kinerjanya harus tinggi. Kalau tidak tinggi, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat," tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan harus mampu diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif," pungkasnya (R02)

DARI MASJID AL-ISRA’ H. SOEPRAPTO SOEPARNO, JNE MEDAN SAMBUT SHARING TIME BERSAMA RICKY HARUN

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:45:00 +0700+0700

MEDAN – JNE Medan kembali menghadirkan ruang kebersamaan dan inspirasi bagi karyawan melalui kegiatan "Sharing Time bersama Ricky Harun" yang berlangsung di Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno, Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun bersama Sahabat Yatim sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi bersama insan JNE Medan.

Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno yang berada di lantai 2 gudang operasional JNE Medan menjadi salah satu ruang kegiatan keagamaan bagi keluarga besar JNE. Masjid ini dibangun atas partisipasi karyawan JNE, agen-agen JNE di Sumatera Utara, serta para donatur dan mulai dibangun pada Agustus 2018 sebelum diresmikan pada November 2018. Nama Al-Isra memiliki makna "perjalanan", yang selaras dengan aktivitas JNE sebagai perusahaan yang menghubungkan berbagai wilayah melalui layanan pengiriman. Sementara nama H. Soeprapto Soeparno diambil untuk mengenang pendiri JNE yang dikenal memiliki semangat kuat untuk terus menebarkan kebaikan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan.

Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, kehadiran Ricky Harun disambut antusias oleh karyawan JNE Medan. Melalui sesi sharing, para karyawan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pesan, pengalaman, dan inspirasi yang diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain bersilaturahmi bersama karyawan, Ricky Harun juga berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan JNE Medan, termasuk melihat secara langsung aktivitas operasional pengiriman paket yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Ricky Harun yang dikenal sebagai seorang public figur mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat hadir di JNE Medan serta mendapatkan pengalaman baru selama kunjungannya. "Saya merasa tempat kajian kali ini sangat tenang dan bersyukur bisa hadir di JNE Medan. Selain dapat bersilaturahmi dan berbagi cerita bersama karyawan, saya juga mendapatkan pengalaman baru dengan melihat secara langsung proses operasional paket di JNE. Semoga ke depannya bisa kembali berkunjung dan diundang lagi ke JNE," ungkap Ricky Harun.

Bagi JNE Medan, kegiatan Sharing Time tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun engagement dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kebersamaan dan ruang untuk saling berbagi diyakini dapat menjadi energi yang mendorong insan JNE untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan kehadiran Ricky Harun di lingkungan JNE Medan. "Kami tentunya sangat bangga dan senang JNE Medan dapat menjadi bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun. Kehadiran beliau menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh karyawan. Kami berharap sharing dan energi positif yang diberikan dapat menjadi inspirasi, meningkatkan semangat, serta membawa motivasi baru bagi seluruh insan JNE Medan untuk terus memberikan kontribusi terbaik," ujar Yusran

Antusiasme karyawan terlihat sepanjang kegiatan. Suasana penuh keakraban tercipta ketika para karyawan berinteraksi dan mengikuti sesi sharing bersama Ricky Harun. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan, mempererat hubungan antarkaryawan, sekaligus mendapatkan perspektif dan motivasi baru.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat "Connecting Happiness" yang terus dihadirkan JNE dalam berbagai aktivitasnya. Bagi JNE Medan, kebahagiaan tidak hanya hadir melalui hubungan antara perusahaan dan pelanggan, tetapi juga melalui kebersamaan yang terbangun di antara seluruh insan JNE.

Melalui pertemuan, cerita, dan pengalaman yang dibagikan, JNE Medan berharap semangat positif dari kegiatan ini dapat terus dibawa dalam aktivitas sehari-hari dan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

KEDAN PRABO NOL LAPAN Resmi Bentuk DPC Deliserdang, Siap Bersinergi dengan Pemerintah dan TNI-Polri

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:25:00 +0700+0700

DELISERDANG — Pergerakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) KEDAN PRABO NOL LAPAN yang telah memiliki AHU sejak 2024 dan bergerak di bidang sosial, keagamaan serta kebudayaan, kini resmi memperluas kiprahnya ke Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang. Kepengurusan tersebut secara resmi menerima mandat dan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KEDAN PRABO NOL LAPAN Sumatera Utara, Muhammad Aswin Siregar, Selasa (1/9/2026).

Pembentukan kepengurusan DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 0302/SK/DPD-KPO8/IX/2026 tentang Kepengurusan DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang periode 2026–2029.

Dalam SK tersebut, Japana Naibaho, SP dipercaya sebagai Ketua, Damos S. Simatupang, BA sebagai Sekretaris, dan Yusmi Edy sebagai Bendahara.

Sekretariat DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang beralamat di Jalan Pasar Lima, Dusun Lestari, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Dengan terbentuknya kepengurusan tersebut, DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Deliserdang diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai AD/ART serta tetap mengedepankan kegiatan sosial, keagamaan dan kebudayaan di tengah masyarakat.

Siap Bersinergi dengan Pemerintah dan TNI-Polri

Ketua DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang, Japana Naibaho, SP, usai menerima mandat dan SK kepengurusan, menyampaikan komitmennya untuk membangun koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Deliserdang, TNI maupun Polri.

Ia juga menegaskan bahwa DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Deliserdang siap mendukung program-program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

"Terima kasih kepada Ketua DPD Sumut KEDAN PRABO NOL LAPAN dan Sekjen yang telah memberikan mandat dan SK kepemimpinan kepada kami di Kabupaten Deliserdang. Sesuai arahan Ketua DPD Sumut, kita akan mendukung program kerja Pemerintah Pusat yang juga terlaksana di wilayah Kabupaten Deliserdang," ujar Japana.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi menjadi hal penting agar keberadaan organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami juga mengharapkan koordinasi yang baik dengan SKPD Pemkab Deliserdang serta TNI-Polri di wilayah Kabupaten Deliserdang," katanya.

Aswin: Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Kecil

Sementara itu, Ketua DPD KEDAN PRABO NOL LAPAN Sumatera Utara, Muhammad Aswin Siregar, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC Deliserdang yang baru menerima mandat.

Ia berharap keberadaan DPC tersebut dapat berkembang dan menjalankan amanah organisasi dengan baik.

"Saya atas nama Ketua KEDAN PRABO NOL LAPAN Sumatera Utara mengucapkan selamat berkarya. Semoga dengan adanya mandat ini, KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang bisa berkembang dan tetap menjaga amanah," ujar Aswin.

Ia menekankan bahwa organisasi tersebut diharapkan dapat ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

"Terus perjuangkan apa-apa yang dulu pernah Pak Prabowo kita perjuangkan menjadi Presiden agar mengena kepada masyarakat kecil. Karena perjuangan kita adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membantu masyarakat," katanya.

Ketika ditanya mengenai dukungan DPD Sumut apabila dalam menjalankan roda organisasi DPC Deliserdang menghadapi kendala, Aswin menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan.

"Saya tetap akan mendukung apapun program yang akan dijalankan DPC Kabupaten Deliserdang. Semoga ke depannya kita bisa terus berkomunikasi, saling mengisi dan menjaga nama baik KEDAN PRABO NOL LAPAN," tegasnya.

Aswin juga menyampaikan tekad organisasinya untuk terus memberikan dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

"Kita berharap pada tahun 2029 tetap bisa mendukung Bapak Presiden kita, Ayah kita, yang nantinya akan bertarung kembali di 2029. Kita siap memenangkan beliau untuk dua periode," ujarnya penuh semangat.

Diakhiri Makan Bersama

Penyerahan mandat dan SK kepengurusan DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang tersebut kemudian diakhiri dengan makan bersama jajaran pengurus DPD Sumut.

Kegiatan juga diisi dengan sesi foto bersama dan diskusi informal antara pengurus DPD Sumut dengan jajaran DPC Deliserdang.

Setelah kegiatan, pengurus DPC KEDAN PRABO NOL LAPAN Kabupaten Deliserdang kembali ke daerah dengan membawa mandat organisasi sekaligus tekad untuk mengembangkan struktur organisasi hingga ke seluruh kecamatan di Kabupaten Deliserdang.

Dengan terbentuknya DPC tersebut, KEDAN PRABO NOL LAPAN Sumatera Utara berharap organisasi dapat semakin aktif mengambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sekaligus membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat di Kabupaten Deliserdang.

Bupati Simalungun Tinjau Pengaspalan Ruas di Kecamatan Gunung Maligas, Pastikan Infrastruktur Berkualitas

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:10:00 +0700+0700

Simalungun lSumut24.co
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melakukan peninjauan langsung terhadap proses rekonstruksi dan pengaspalan ruas jalan sepanjang 5,6 kilometer yang sedang berlangsung di wilayah Kecamatan Gunung Maligas, Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).

Ruas jalan tersebut berperan penting sebagai penghubung antara Kecamatan Bosar Maligas dengan Kecamatan Siantar, yang diharapkan dapat memperlancar arus transportasi serta mendongkrak aktivitas perekonomian masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik, serta Camat Gunung Maligas, Ayu Rukyah Nasution. Kehadiran rombongan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk komitmen utama Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Hari ini kita monitoring rekonstruksi jalan yang ada di Kecamatan Gunung Maligas, tepatnya di Nagori Karang Anyar. Kita ingin memastikan proses pengaspalan berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi, sehingga kualitas jalan ini dapat bertahan lama dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati saat meninjau lokasi pekerjaan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa kondisi jalan yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati berharap, setelah pekerjaan selesai, seluruh masyarakat dapat bersama-sama ikut menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Kita berharap setelah jalan ini selesai, mari kita bersama-sama merawat dan menjaganya. Jalan ini harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, memperlancar mobilitas, serta mendukung roda perekonomian, khususnya masyarakat di wilayah ini," katanya.

Bupati juga menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk mempermudah akses menuju berbagai potensi ekonomi dan objek wisata yang ada di Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik, menjelaskan bahwa pekerjaan pengaspalan Ruas Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari dilaksanakan secara bertahap dari total panjang 5,6 kilometer dengan lebar badan jalan 3,5 meter.

"Kegiatan hari ini merupakan pengaspalan tahap pertama sepanjang 1,4 kilometer. Pekerjaan rekonstruksi tidak hanya sebatas pengaspalan badan jalan, tetapi pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung berupa gorong-gorong dan drainase," jelas Hotbinson.

Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pembuangan air berjalan lancar, sehingga konstruksi jalan lebih kuat dan memiliki umur layanan yang lebih panjang.

Apresiasi yang tinggi pun disampaikan oleh Pangulu Nagori Karang Anyar, Safii, yang hadir bersama masyarakat setempat. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya kepada Bupati yang terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

"Kami atas nama masyarakat Nagori Karang Anyar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati Simalungun yang telah memperhatikan kondisi jalan kami. Sekarang jalan kami sudah diperbaiki dengan baik dan hasil pembangunannya sangat bagus," ujar Safii.

Safii menambahkan bahwa jalan yang baik sangat dibutuhkan karena Nagori Karang Anyar memiliki potensi wisata unggulan, salah satunya Pemandian Karang Anyar. Dengan infrastruktur yang semakin memadai, diharapkan semakin banyak wisatawan yang berkunjung, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses ekonomi, serta memperkuat sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru daerah.(LP)

Pemkab Simalungun Promosikan Produk Unggulan Daerah di Apkasi Otonomi Expo 2026

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:09:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus memperkuat langkah dalam mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah ke pasar yang lebih luas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Pemkab Simalungun dalam Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 yang berlangsung di Kabupaten Tangerang, 27–29 Agustus 2026.

Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, bersama jajaran Pemkab Simalungun hadir membawa berbagai potensi terbaik daerah untuk diperkenalkan kepada masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, calon mitra, hingga investor.

Melalui Stand Kabupaten Simalungun, beragam produk unggulan hasil sektor pertanian dan UMKM lokal dipamerkan. Mulai dari beras, jeruk, nanas, tomat, jahe, cabai merah keriting, salak, bawang merah, teh, kopi, madu, hingga berbagai produk olahan UMKM khas Simalungun.

Keberadaan Stand Kabupaten Simalungun pun mendapat perhatian para pengunjung. Bahkan, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, bersama sejumlah kepala daerah, turut mengunjungi stand tersebut dan melihat langsung berbagai produk unggulan yang ditampilkan.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengapresiasi penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo yang telah memasuki pelaksanaan ketujuh. Menurutnya, keberhasilan sebuah expo tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi juga dari dampak ekonomi yang mampu dihasilkan.

"Indikatornya tidak hanya jumlah pengunjung, tetapi jumlah transaksi dan realisasi investasi. Ini adalah sarana yang sangat baik untuk memaksimalkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," ujar Bima Arya.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Simalungun dalam AOE 2026 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk UMKM dan hasil pertanian daerah kepada pasar yang lebih luas.

"Ini semuanya adalah produksi dari UMKM di Kabupaten Simalungun. Ini kesempatan untuk mempromosikan produk Simalungun. Ada teh, kopi, madu, kemudian banyak jeruk dari pertanian, ada jahe, cabai, salak, dan bawang merah. Semuanya kita promosikan melalui ajang expo ini," kata Bupati.

Menurut Bupati, keikutsertaan Kabupaten Simalungun dalam ajang tersebut bukan sekadar untuk menampilkan produk unggulan daerah, melainkan juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

Momentum AOE 2026 diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan transaksi, membuka akses investasi, serta menghadirkan berbagai peluang kemitraan usaha bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kabupaten Simalungun.

Pemkab Simalungun terus berkomitmen mendorong agar potensi daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semakin terbukanya akses pasar, diharapkan UMKM semakin berkembang, produk pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, kesejahteraan petani meningkat, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak maju.

Melalui keikutsertaan dalam Apkasi Otonomi Expo 2026, Kabupaten Simalungun kembali menunjukkan komitmennya untuk membawa produk lokal naik kelas, dikenal lebih luas, dan mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Dari Simalungun untuk pasar yang lebih luas.(LP)

Maulid Nabi di Aie Abu Berbuah Kabar Besar, Wabup Solok Janjikan Perjuangkan Jalan Rusak Lewat Inpres

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:08:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Hidayah, Jorong Aie Abu, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Selasa (1/9/2026), berlangsung penuh kehangatan. Namun, di balik peringatan hari besar keagamaan tersebut, masyarakat ternyata membawa satu aspirasi penting yang selama ini menjadi persoalan: jalan Jorong Aie Abu yang mengalami kerusakan cukup parah.

Kehadiran Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, dalam kegiatan tersebut pun menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung harapan mereka terkait pembangunan infrastruktur di daerah itu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Nagari Aie Dingin Adi Marsiswandi, Kepala Jorong Aie Abu Amprizal, tokoh Nagari Aie Dingin Endra Putra Gunawan dan Dabrul Alaina, BPN Nagari Aie Dingin beserta anggota, pengurus Masjid Nurul Hidayah Jamilus, serta pemuda, ninik mamak, bundo kanduang dan masyarakat Jorong Aie Abu.

Warga Titip Dua Aspirasi kepada Wabup

Pengurus Masjid Nurul Hidayah, Jamilus, menyampaikan apresiasi kepada Wabup Solok yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah.

Ia berharap Masjid Nurul Hidayah Jorong Aie Abu dapat menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan dalam agenda Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Solok pada 2027 mendatang.

"Terima kasih kepada Pak Wabup H. Candra, S.Hi yang sudah hadir di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala daerah. Kami berharap Masjid Nurul Hidayah Jorong Aie Abu menjadi prioritas kunjungan Bapak saat Safari Ramadan 2027 nanti," ujar Jamilus.

Aspirasi terkait kondisi jalan kemudian disampaikan Sekretaris Nagari Aie Dingin, Adi Marsiswandi.

Menurutnya, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, namun masyarakat Jorong Aie Abu masih menghadapi persoalan mendasar berupa akses jalan yang rusak berat.

"Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, dunsanak kita di Jorong Aie Abu masih belum merasakan sepenuhnya. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Wabup agar bisa memperjuangkan jalan di Jorong Aie Abu yang kondisinya rusak berat seperti saat ini," kata Adi.

Wabup Candra Beri Jalan Keluar: Lebar 15 Meter, Usulkan Lewat Inpres

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Candra, S.Hi tidak hanya memberikan jawaban normatif. Ia meminta masyarakat bersama pemerintah nagari mulai mempersiapkan salah satu kebutuhan penting agar rencana pembangunan jalan tersebut dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.

Candra meminta Sekretaris Nagari, Kepala Jorong dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan pembebasan lahan dengan lebar jalan mencapai 15 meter.

"Berkaitan dengan aspirasi masyarakat Jorong Aie Abu, khususnya jalan yang kondisinya rusak berat, saya meminta kepada Sekretaris Nagari, Kepala Jorong dan masyarakat agar jalan tersebut bisa dibebaskan dengan lebar 15 meter. Nanti akan kita usulkan melalui dana Inpres," ujar Candra.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar rencana peningkatan infrastruktur jalan dapat dipersiapkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan teknis maupun administrasi yang diperlukan.

Pernyataan tersebut sontak mendapat perhatian masyarakat yang hadir. Harapan mereka agar persoalan jalan yang selama ini menjadi keluhan dapat segera mendapatkan solusi kembali terbuka.

Maulid Nabi Jadi Momentum Teladani Kepemimpinan Rasulullah

Dalam sambutannya, Wabup Candra juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah.

Menurutnya, Rasulullah merupakan pribadi sekaligus pemimpin agung yang patut menjadi teladan bagi umat Islam.

"Kita sebagai umat Rasulullah wajib meneladani beliau karena merupakan pribadi serta pemimpin yang agung. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak," tuturnya.

Ia menegaskan, salah satu misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT adalah memperbaiki akhlak manusia.

Karena itu, menurut Candra, semangat Maulid Nabi hendaknya diwujudkan melalui kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, menjaga persatuan dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

Safari Ramadan 2027 Jorong Aie Abu Diprioritaskan

Selain persoalan jalan, aspirasi masyarakat mengenai Safari Ramadan juga mendapat respons positif dari Wabup Solok.

Candra menyampaikan bahwa Jorong Aie Abu akan diupayakan menjadi salah satu prioritas kunjungan Safari Ramadan pada 2027 mendatang.

"Untuk Safari Ramadan, insyaallah akan kita prioritaskan tahun 2027 nanti di sini," ungkapnya.

Kehadiran Wabup Solok dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bagi warga, kedatangan seorang kepala daerah yang sekaligus bersedia mendengarkan langsung persoalan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat berarti.

"Sitawa sidingin bagi kami, Pak Wabup ini pemimpin paket lengkap. Bisa berdakwah sekaligus memberikan solusi bagi kami," ujar salah seorang masyarakat Jorong Aie Abu yang diamini warga lainnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Hidayah akhirnya tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang keteladanan Rasulullah, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan harapan pembangunan.

Kini, masyarakat Jorong Aie Abu tinggal menunggu bagaimana aspirasi tersebut dikawal dan diwujudkan, terutama terkait perbaikan jalan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui program Inpres.(YOSE)

Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok memasuki babak baru.

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:07:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

20 Pengurus Forum Bank Sampah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, resmi diluncurkan dan dikukuhkan sebagai forum bank sampah pertama di Sumatera Barat, yang diinisiasi oleh PT Tirta Investama AQUA Solok bersama PKBI Sumatera Barat (Selasa, 1/9).

Rangkaian kegiatan ini, menghadirkan talkshow melalui tiga perspektif penting. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok membahas kebijakan dan kolaborasi menuju Solok bebas sampah. Program Manager Susdev Danone Indonesia membahas praktik ekonomi sirkular dan tanggung jawab dunia usaha. Akademisi dari Teknik Lingkungan Universitas Andalas mengangkat peran masyarakat, inovasi, dan praktik baik pengelolaan sampah dari sumber.

Dijelaskan, Inisiatif pembentukan Forum Bank Sampah Kabupaten Solok juga menunjukkan semakin pentingnya peran dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung agenda pembangunan lingkungan, khususnya di tengah penguatan efisiensi dan efektivitas pemerintah.

Keterbatasan sumber daya pemerintah tidak berarti agenda lingkungan harus berhenti. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Zaitul Ikhlas menyatakan bahwa kondisi tersebut mendorong lahirnya model kolaborasi yang lebih kuat. Dunia usaha dan NGO mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, membangun kapasitas, serta menghadirkan inovasi di tingkat komunitas.

Hingga tahun 2026, Kabupaten Solok telah memiliki 1 Bank Sampah Induk (BSI) dan 11 Bank Sampah Unit (BSU) yang aktif dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan kembali sampah. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumber. Namun, penguatan koordinasi dan jejaring antarbank sampah masih diperlukan agar berbagai inisiatif yang telah tumbuh dapat berkembang secara lebih terarah dan berkelanjutan.

"Forum Bank Sampah Kabupaten Solok diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyatukan visi, memperkuat kapasitas kelembagaan, membangun komunikasi antarbank sampah, serta berkontribusi dalam penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA, ujar Deden selaku kepala pabrik AQUA Solok.
PT Tirta Investama AQUA Solok melalui program CSR menjadi salah satu pihak yang secara konsisten mendukung pengembangan bank sampah dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara PKBI Sumatera Barat berperan sebagai mitra pelaksana dalam penguatan kelembagaan, edukasi kesehatan lingkungan, pemberdayaan komunitas, dan pengembangan kolaborasi multipihak.

Pengurus PKBI Sumatera Barat, Firdaus Jamal, dalam kegiatan ini menyampaikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan bank sampah sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah dari sampah.

Dengan dikukuhkannya Forum Bank Sampah Kabupaten Solok sebagai forum pertama di Sumatera Barat, Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya bertumpu pada pemerintah. Kolaborasi pemerintah, NGO, dunia usaha, nagari, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun gerakan lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan.(YOSE)

Kapolda Sumut Turun Langsung Pantau Kondisi Sinabung dan Kesiapan Personel Bantu Masyarakat di Karo

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:06:00 +0700+0700

KARO I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto meninjau langsung kondisi terkini Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Selasa (01/09/26), sehari setelah gunung tersebut mengalami erupsi.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan situasi pascaerupsi sekaligus memastikan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung penanganan bencana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut tiba di Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Jalan Kiras Bangun, Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, sekitar pukul 09.55 WIB.

Kedatangan rombongan disambut Forkopimda Kabupaten Karo dan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra.

Di lokasi, Kapolda menerima paparan mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Paparan tersebut menjadi bahan bagi jajaran kepolisian untuk memahami kondisi terkini serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan situasi di lapangan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan, kunjungan Kapolda merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam memastikan situasi pascaerupsi terpantau dengan baik.

"Kapolda Sumut ingin memastikan secara langsung bagaimana kondisi Gunung Sinabung pascaerupsi dan kesiapan personel di lapangan dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat," ujar Ferry.

Usai menerima paparan, Kapolda bersama rombongan naik ke lantai II Pos Pengamatan untuk melihat langsung kondisi Gunung Sinabung menggunakan perangkat pemantauan, termasuk seismometer dan teropong pemantau terestrial.

Dari Pos Pengamatan, rombongan kemudian bergerak menuju Simpang Tiga Kicat, Kecamatan Namanteran. Di lokasi tersebut, Kapolda meninjau Posko Siaga Bencana dan melihat kesiapan personel yang bertugas.

Kapolda juga menyerahkan bingkisan berupa paket Polri untuk masyarakat kepada personel yang bertugas di posko sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap anggota yang berada di garis depan pelayanan kebencanaan.

Ferry menegaskan, Polri bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus berkoordinasi dalam memonitor perkembangan situasi Gunung Sinabung.

"Yang paling utama adalah keselamatan masyarakat. Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, serta memastikan personel siap memberikan pelayanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan," katanya.(W05)

Foto:

Ketua Dewan Hatobangon DPD IKANAS Sumut H. Pandapotan Nasution, SH Berpulang di Usia 88 Tahun

admin — Wed, 02 Sep 2026 10:09:00 +0700+0700

MEDAN — Kabar duka menyelimuti keluarga besar Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS) Sumatera Utara. Ketua Dewan Hatobangon DPD IKANAS Sumut, H. Pandapotan Nasution, S.H., berpulang ke Rahmatullah pada Rabu, 2 September 2026, sekitar pukul 05.15 WIB.

Almarhum wafat dalam usia 88 tahun. Kepergian tokoh keluarga besar Nasution tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta jajaran IKANAS Sumatera Utara.

Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka, Jalan Guru Sinumba II No. 5, Medan.

Semasa hidupnya, H. Pandapotan Nasution dikenal sebagai sosok yang mendapat amanah memimpin Dewan Hatobangon DPD IKANAS Sumut, sebuah posisi yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat, persaudaraan, serta silaturahmi keluarga besar Nasution.

Kepergian almarhum menjadi kehilangan bagi keluarga besar IKANAS Sumut. Doa terbaik pun dipanjatkan agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadah, pengabdian, dan jasa-jasa almarhum.

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum, melimpahkan rahmat-Nya, serta menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun, Bapak H. Pandapotan Nasution, SH.: Tokoh Mandailing yang Berbakti, Produktif, dan Menjadi Suri Tauladan

admin — Wed, 02 Sep 2026 08:38:00 +0700+0700

MEDAN — Innailaihi Wainnailaihi rojiun, Seluruh keluarga besar Yayasan Annaas dan masyarakat Sumatera Utara, khususnya kaum keluarga Mandailing, berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak H. Pandapotan Nasution, SH. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari ini sekitar pukul 05.32 WIB di Medan, dalam usia 88 tahun.

Berita kepergian tokoh yang sangat dihormati ini disampaikan oleh Asren Nasution, Pembina Yayasan Annaas, yang mewakili seluruh keluarga besar yayasan.

Sosok Hebat, Produktif, dan Penuh Kepedulian

Bapak H. Pandapotan Nasution, SH., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Hatobangon DPD IKANAS Sumatera Utara, dikenal luas bukan hanya sebagai seorang birokrat dan politisi yang setia pada warna Merah Putih, melainkan juga sebagai putra Mandailing yang luar biasa — produktif, peduli, dan selalu hadir untuk rakyat.

Sepanjang hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok yang tak pernah lelah berkarya. Di usia yang lanjut pun, pikiran-pikirannya tetap tajam, gagasan-gagasannya terus mengalir, dan perhatiannya terhadap kemajuan masyarakat, khususnya kaum Mandailing, tak pernah surut. Beliau adalah bukti bahwa usia hanyalah angka, sedangkan semangat berbakti takkan pernah berakhir.

Birokrat Berintegritas, Politisi Berprinsip

Sebagai birokrat, beliau dikenal dengan kebersihan hatinya, keteguhan prinsip, dan pelayanan yang tulus. Sebagai politisi, beliau adalah putra bangsa yang selalu memegang teguh bendera Merah Putih — nasionalis sejati yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Namun di balik jabatan dan kedudukannya, beliau tetaplah sosok yang rendah hati, mudah didekati, dan selalu peduli pada nasib orang-orang di sekelilingnya. Setiap langkah, setiap pemikiran, dan setiap karya yang beliau lahirkan selalu berlandaskan pada niat tulus untuk kemaslahatan sesama.

Warisan yang Tak Akan Pernah Pudar

Kepergian beliau bukan sekadar kehilangan bagi keluarga besar, melainkan kehilangan besar bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara, terutama masyarakat Mandailing. Beliau meninggalkan warisan berupa karya, pemikiran, gagasan, dan pengabdian yang tak ternilai harganya — sesuatu yang akan terus dikenang dan menjadi teladan bagi generasi-generasi mendatang.

"Semoga segala karya, pemikiran, gagasan dan pengabdiannya selama ini diterima sebagai amal sholeh di sisi Allah Swt., Amin Ya Rabbal 'Alamin."

Selamat Jalan, Tokoh Teladan

Selamat jalan, Bapak H. Pandapotan Nasution, SH. — putra Mandailing yang membanggakan, birokrat yang jujur, politisi yang berprinsip, dan manusia yang penuh kasih sayang. Jasamu abadi, namamu akan terus harum di tengah masyarakat. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di tempat yang paling indah di sisi-Nya.

Turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya.

Keluarga Besar Yayasan Annaas
Medan, Sumatera Utara
(Dari informasi yang disampaikan Asren Nasution, Pembina Yayasan Annaas)
Rel

Misteri Data Judol Penerima Bansos di Tabagsel: Madina dan Paluta Terungkap, Bagaimana Padangsidimpuan, Palas dan Tapsel?

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:42:00 +0700+0700

Tabagsel | Sumut24.co

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) kembali membuka persoalan serius tentang ketepatan sasaran program perlindungan sosial pemerintah.

Persoalan tersebut kini ikut menjadi perhatian di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), yang meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta) dan Tapanuli Selatan (Tapsel).

Data yang telah muncul ke publik menunjukkan adanya ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah wilayah Tabagsel yang masuk dalam temuan terkait transaksi judi online.

Namun, pemerintah daerah masih perlu membuka data secara lebih rinci agar masyarakat mengetahui secara jelas berapa penerima bansos yang masuk dalam daftar indikasi, berapa yang telah diverifikasi, dan berapa yang akhirnya benar-benar dinyatakan tidak memenuhi syarat menerima bantuan.

*PPATK Temukan 571.410 NIK Penerima Bansos Terindikasi Judol*

Secara nasional, PPATK dalam Laporan Semester I 2025 mencatat sebanyak 571.410 NIK penerima bansos teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024.

Dari hasil pemadanan tersebut, total deposit judi online mencapai sekitar Rp957 miliar yang tercatat dalam sekitar 7,5 juta transaksi.

Kemudian, PPATK mendapatkan angka tersebut setelah mencocokkan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan sekitar 9,7 juta NIK yang teridentifikasi dalam aktivitas judi online.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

*Temuan Judol Bansos Menjalar ke Sumatera Utara*

Persoalan serupa mulai terlihat di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Salah satu temuan terbaru terdapat di Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Sosial setempat mencatat sebanyak 6.950 KK keluar dari daftar penerima bansos periode Juli-Agusurs 2026.

Dari jumlah tersebut, 6.912 KK disebut terindikasi terpapar judi online, sementara 38 KK lainnya dikeluarkan karena alasan tingkat pendapatan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.

Angka tersebut menjadi sorotan karena jumlah penerima yang terindikasi judol jauh lebih besar dibandingkan penerima yang dikeluarkan karena alasan ekonomi.

Artinya, persoalan pemanfaatan data bansos dan aktivitas judi online di Madina membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan proses verifikasi dilakukan secara tepat dan tidak merugikan masyarakat yang sebenarnya masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Tidak hanya Madina!

Di Kabupaten Padang Lawas Utara, sebanyak 3.421 KK penerima bansos disebut terdeteksi melakukan transaksi judi online.

Data tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan berkaitan dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua tim pendamping PKH Kabupaten Paluta, Irdan Hidayat Harahap, menyebut indikasi tersebut terdeteksi melalui rekening atau akun dompet elektronik yang terhubung dengan penerima bansos.

"Ada 3421 keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH dan BPNT terdeteksi melakukan transaksi judol melalui akun e-wallet atau e-money. Akibatnya dikeluarkan atau dihentikan sebagai penerima bantuan oleh Kemensos secara nasional," jelasnya, Jumat (28/8/2026).

Dengan demikian, jika angka Madina dan Paluta ditempatkan secara berdampingan, terdapat sedikitnya 10.333 KK/KPM yang disebut masuk dalam temuan terkait judi online.

*Lalu Bagaimana Padangsidimpuan, Palas dan Tapsel?*

Pertanyaan berikutnya mengarah kepada tiga daerah Tabagsel lainnya, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sampai saat ini, angka yang dapat diverifikasi secara terbuka mengenai penerima bansos terindikasi judol di ketiga wilayah tersebut belum seterang data yang telah muncul dari Madina dan Paluta.

Lantas kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik.

Dimana, pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut perlu memberikan penjelasan agar masyarakat tidak berspekulasi berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Khususnya, pemerintah perlu menjelaskan jumlah KPM yang masuk daftar indikasi, mekanisme verifikasi yang dilakukan, hingga keputusan akhir terhadap penerima bantuan.

Pengamat Kebijakan Publik Bangun Siregar menilai temuan PPATK harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos.

"Pemerintah tidak boleh berhenti pada tindakan mencoret penerima bansos yang terindikasi judi online. Yang jauh lebih penting adalah memastikan proses verifikasi berjalan transparan dan mencari tahu mengapa masyarakat penerima bantuan bisa sampai terpapar judi online. Ini bukan hanya persoalan bansos, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi dan lemahnya literasi keuangan masyarakat," ujar Bangun Siregar.

Menurut Bangun, pemerintah daerah di Tabagsel juga perlu membuka data secara proporsional kepada publik.

"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah menindaklanjuti temuan PPATK. Tetapi publikasi data harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian. Jangan sampai seseorang langsung dicap sebagai pemain judi online hanya karena namanya muncul dalam data indikasi sebelum proses klarifikasi selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menilai pemerintah perlu membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi penerima bansos yang merasa namanya masuk dalam daftar secara keliru.

"Kalau ada kesalahan data, harus ada jalur sanggah yang jelas. Sebaliknya, apabila setelah diverifikasi memang terbukti melakukan aktivitas judi online dan tidak lagi memenuhi ketentuan penerima bantuan, pemerintah juga harus tegas," jelas Bangun.

*Persoalan Judol Tidak Hanya Menyentuh Penerima Bansos*

Sebagai informasi tambahan, besarnya persoalan judi online juga terlihat dari data transaksi keuangan yang dianalisis PPATK.

Pada 2024, misalnya, 571.410 NIK penerima bansos teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online dengan total deposit mencapai Rp957 miliar dalam 7,5 juta transaksi.

Bahkan, Pemprov Sumatera Utara sebelumnya mengungkap adanya 1.073 PNS, PHL dan tenaga honorer yang masuk data PPATK terkait judi online berdasarkan transaksi 2024.

Kepala Bapeg Sumut menyebut jumlahnya menjadi 1.037 orang, dengan nilai transaksi sekitar Rp2,188 miliar. Para pegawai tersebut diberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran.

"Jadi total transaksinya itu Rp 2.188.550.182 itu data yang kita terima dari PPATK," kata Kepala Badan Kepegawaian Sumut

Oleh karena itu, pada 2026, Pemprov Sumut juga telah membentuk Satgas Judi Online yang mencakup pengawasan terhadap ASN, PPPK dan pegawai BUMD. Pemerintah provinsi menyatakan telah mengirim data ASN tahun 2025 kepada PPATK untuk dilakukan pendeteksian.

Namun, hingga kini belum ada data publik yang merinci apakah terdapat pejabat atau ASN di lima wilayah Tabagsel yang masuk dalam data tersebut.zal

Bobby Nasution Genjot PAD Sumut, Ini Data PAD dan DBH 5 Daerah Tabagsel 2026

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:41:00 +0700+0700

Tabagsel | Sumut24.co

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai hingga penghujung 2026.

Dorongan itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026).

Bagi daerah-daerah di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), persoalan PAD menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

Lima daerah yang masuk kawasan Tabagsel, yakni Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas Utara (Paluta), dan Padang Lawas (Palas), memiliki target PAD serta alokasi DBH yang berbeda-beda pada 2026.

Bobby mengatakan realisasi PAD Sumatera Utara hingga akhir Agustus 2026 memang telah melewati separuh target. Namun, capaian tersebut belum membuat pemerintah daerah boleh berpuas diri.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi PAD hingga 29 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp3,8 triliun atau 55,81 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp3,2 triliun atau 52,91 persen dari target yang berada di kisaran Rp6,2 triliun.

Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat langkah optimalisasi penerimaan karena waktu hingga akhir tahun semakin terbatas.

Menurutnya, capaian di atas 50 persen harus diikuti dengan percepatan pada sisa bulan 2026 agar target pendapatan tidak meleset.

"Kalau melihat sisa waktu yang ada, kita harus lebih gencar lagi. Capaian sampai bulan Agustus memang di atas 50 persen, tetapi kita tidak boleh lengah," ujar Bobby.

Salah satu sumber utama PAD Provinsi Sumut masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor kendaraan bermotor membutuhkan kerja sama lintas instansi, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian hingga PT Jasa Raharja.

Penerapan mekanisme opsen pajak juga membuat pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada 2025, Pemprov Sumut tercatat menyalurkan dana opsen pajak sekitar Rp1,3 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sementara hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran opsen pajak telah mencapai sekitar Rp919 miliar.

Namun, Bobby juga menyoroti masih rendahnya realisasi dana cost sharing dari pemerintah kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

*Bagaimana Kondisi PAD Daerah Tabagsel?*

Data Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang menjadi rujukan per 1 September 2026 menunjukkan adanya perbedaan cukup mencolok antara target PAD lima daerah Tabagsel.

Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan target PAD terbesar di kawasan tersebut, disusul Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan.

Sementara Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki target PAD yang berada di bawah tiga daerah tersebut.

Berikut rinciannya:

1. Tapanuli Selatan: PAD Rp190,71 Miliar

Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi daerah Tabagsel dengan target PAD terbesar pada 2026.

Target PAD Tapsel mencapai Rp190.706.631.420 atau sekitar Rp190,71 miliar.

Sementara alokasi DBH tercatat sebesar Rp136.368.511.000 atau sekitar Rp136,37 miliar.

Jika dibandingkan secara nominal, alokasi DBH Tapsel berada pada kisaran 71,51 persen dari target PAD.

Total pendapatan dalam APBD Tapsel 2026 mencapai sekitar Rp1,33 triliun.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi Tapsel untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

2. Mandailing Natal: PAD Rp178,06 Miliar

Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Mandailing Natal.

Pemkab Madina menargetkan PAD 2026 sebesar Rp178.060.598.464 atau sekitar Rp178,06 miliar.

Untuk DBH, dokumen RKPD Madina 2026 memproyeksikan penerimaan sebesar Rp91.136.875.630 atau sekitar Rp91,14 miliar.

Angka proyeksi tersebut meningkat dibandingkan alokasi DBH pada APBD 2025 yang tercatat sekitar Rp81,12 miliar.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sekitar Rp10,02 miliar atau 12,35 persen.

Namun, terdapat catatan penting dalam membaca angka tersebut.

Data monitoring APBD 2026 Pemkab Madina yang diperbarui hingga 30 Juni 2026 masih menunjukkan angka DBH sebesar Rp0.

Karena itu, angka Rp91,14 miliar sebaiknya dipahami sebagai proyeksi atau perencanaan DBH 2026, bukan sebagai bukti bahwa seluruh dana tersebut telah diterima atau terealisasi.

3. Padangsidimpuan: PAD Rp124,17 Miliar

Kota Padangsidimpuan menargetkan PAD 2026 sebesar Rp124.166.150.030 atau sekitar Rp124,17 miliar.

Sementara alokasi DBH mencapai Rp51.819.123.000 atau sekitar Rp51,82 miliar.

Jika dibandingkan dengan target PAD, nilai DBH tersebut berada di kisaran 41,75 persen.

Total pendapatan Kota Padangsidimpuan dalam APBD 2026 mencapai sekitar Rp746,33 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa PAD masih menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu terus diperkuat di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah daerah.

4. Padang Lawas: PAD Rp58,15 Miliar

Kabupaten Padang Lawas memiliki target PAD 2026 sebesar Rp58.153.306.303 atau sekitar Rp58,15 miliar.

Sementara alokasi DBH yang tercatat mencapai Rp22.265.538.000 atau sekitar Rp22,27 miliar.

Dengan demikian, nilai DBH tersebut setara sekitar 38,29 persen dari target PAD Palas.

Total pendapatan daerah dalam APBD Padang Lawas 2026 mencapai Rp1.042.668.481.862 atau sekitar Rp1,04 triliun.

Perbandingan tersebut menjadi gambaran bahwa besarnya total APBD tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya PAD yang mampu dihimpun daerah.

5. Padang Lawas Utara: Target PAD Naik

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki target PAD sekitar Rp56,90 miliar dalam APBD 2026 murni.

Nilai tersebut relatif sama dengan target PAD 2025 yang berada di kisaran Rp56,90 miliar.

Namun, dalam rancangan Perubahan APBD 2026, Pemkab Paluta mengusulkan peningkatan target PAD menjadi sekitar Rp67,12 miliar.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah.

Untuk DBH Paluta, belum terdapat dokumen APBD 2026 resmi yang terbuka dan dapat digunakan untuk memastikan total alokasi DBH 2026.

Sebagai pembanding, data Pemprov Sumut menunjukkan alokasi DBH Paluta pada 2025 sekitar Rp62,07 miliar, sedangkan pada 2024 berada di kisaran Rp60,35 miliar.

Jika lima daerah Tabagsel dibandingkan dari sisi target PAD 2026, Tapanuli Selatan berada di posisi teratas dengan Rp190,71 miliar.

Madina menyusul dengan target sekitar Rp178,06 miliar, kemudian Padangsidimpuan Rp124,17 miliar.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara berada di kisaran Rp50–60 miliar berdasarkan APBD 2026 murni.

Perbedaan tersebut menunjukkan kapasitas fiskal masing-masing daerah masih cukup beragam.

Namun, besarnya target PAD bukan satu-satunya ukuran kemampuan keuangan daerah. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target tersebut serta mengembangkan sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, menilai dorongan pemerintah provinsi agar kabupaten/kota meningkatkan PAD harus dijadikan momentum bagi daerah di kawasan Tabagsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatannya.

Menurut Bangun, persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan seberapa besar target yang ditetapkan dalam APBD, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah menggali potensi ekonomi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

"Daerah tidak boleh hanya melihat PAD sebagai angka dalam APBD. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membaca potensi yang ada di wilayahnya, kemudian mengelolanya secara transparan dan profesional agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Bangun.

Ia menilai kondisi lima daerah Tabagsel yakni Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Karena itu, strategi meningkatkan PAD juga tidak bisa diseragamkan.

Menurutnya, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, misalnya, memiliki basis ekonomi dan potensi sumber daya yang berbeda dengan Kota Padangsidimpuan yang lebih kuat sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Tabagsel.

Sementara Padang Lawas dan Padang Lawas Utara memiliki potensi yang berkaitan dengan sektor perkebunan, pertanian, perdagangan serta aktivitas ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Setiap daerah harus memiliki peta potensi PAD. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menaikkan target, tetapi tidak memiliki strategi yang jelas dari mana sumber penerimaannya," katanya.

Bangun berharap pemerintah daerah di Tabagsel tidak hanya berlomba mengejar persentase realisasi PAD pada akhir tahun, tetapi juga mulai membangun sistem pendapatan yang lebih kuat untuk tahun-tahun berikutnya.

Menurut Bangun, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi memang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Namun, pemerintah daerah tetap harus secara bertahap memperbesar kemampuan fiskalnya sendiri.

"Tabagsel membutuhkan pemerintah daerah yang kreatif dalam menggali pendapatan, tetapi tetap disiplin dan transparan dalam mengelolanya. PAD yang meningkat harus berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat," pungkasnya.zal

Bupati Saipullah Nasution Hidupkan Kembali Pisang Kepok Madina, 5 Hektare Lahan Mulai Digarap

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:41:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mulai menyiapkan pengembangan komoditas pisang kepok sebagai salah satu potensi pertanian daerah.

Program tersebut dipusatkan di Desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat, dengan menyiapkan lahan proyek percontohan yang secara bertahap akan dikembangkan hingga mencapai lima hektare.

Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution mengatakan, penanaman pisang kepok di kawasan tersebut dijadwalkan mulai Oktober 2026.

Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung lokasi proyek percontohan pertanian tersebut pada Selasa, 1 September 2026.

Menurut Saipullah, pengembangan pisang kepok tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali komoditas pisang kepok yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki daya tarik di Madina.

"Penanaman dilakukan secara bertahap, pertama satu hektare pada Oktober 2026 dan satu hektare lainnya pada Desember," ujar Saipullah saat berada di lokasi.

Dalam program tersebut, Pemkab Madina memastikan bibit yang digunakan merupakan varietas unggul dan sehat serta sesuai dengan rekomendasi teknis.

Pemilihan bibit menjadi perhatian penting karena pemerintah ingin pengembangan pisang kepok dilakukan secara terarah sekaligus menjaga kualitas tanaman yang dikembangkan.

Saipullah menjelaskan, penggunaan bibit tersebut juga berkaitan dengan upaya mempertahankan karakter pisang kepok yang selama ini dikenal dan pernah menjadi salah satu komoditas primadona masyarakat Madina.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penanaman dilakukan pada lahan seluas dua hektare. Selanjutnya, kawasan tersebut akan terus diperluas pada 2027 hingga seluruh lahan proyek percontohan mencapai lima hektare.

"Target tahun 2026 dua hektare dan akan diperluas pada 2027 sehingga totalnya mencapai lima hektare," jelasnya.

Pemkab Madina tidak hanya melihat lahan tersebut sebagai kawasan produksi pertanian.

Bupati Saipullah menyebut kawasan pengembangan pisang kepok di Desa Hutatonga juga diarahkan menjadi destinasi wisata baru berbasis lingkungan atau ekowisata terpadu.

Konsep tersebut diharapkan dapat menggabungkan kegiatan pertanian dengan aktivitas wisata dan edukasi bagi masyarakat.

Dengan konsep itu, masyarakat nantinya tidak hanya dapat melihat proses budidaya pisang kepok, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai komoditas pertanian yang dikembangkan di kawasan tersebut.

"Lokasi ini tidak hanya fokus untuk budidaya pisang kepok, tapi juga diproyeksikan sebagai tempat wisata baru atau dikenal dengan ekowisata terpadu. Sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat terkait komoditas yang dikembangkan," kata Saipullah.

Saat peninjauan dilakukan, sebagian areal yang akan digunakan untuk pengembangan pisang kepok telah dimanfaatkan untuk tanaman kacang tanah.

Tanaman tersebut ditanam dengan sistem tumpang sari sebagai bagian dari pengelolaan lahan sebelum pengembangan pisang kepok dilakukan secara penuh.

Sistem tersebut sekaligus diarahkan untuk membantu menjaga kondisi dan kesuburan tanah.

Di sisi lain, pembangunan sarana pendukung di kawasan tersebut juga terus dikerjakan. Sejumlah infrastruktur yang disiapkan antara lain parit, kolam, hingga tempat penampungan air.

Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung pengelolaan kawasan pertanian, terutama ketika program budidaya pisang kepok mulai berjalan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Saipullah Nasution turut didampingi sejumlah pejabat Pemkab Madina.

Mereka antara lain Asisten Pemerintahan Sahnan Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhandra Ritonga, Kepala Dinas PUPR Abdul Rahim Siregar, serta Plt. Kepala Dinas Perikanan Alinafiah.

Kehadiran jajaran tersebut untuk memastikan pelaksanaan program prioritas di kawasan itu berjalan sesuai petunjuk teknis dan rencana yang telah ditetapkan.

Pengembangan kawasan seluas lima hektare tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman semata. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki manfaat ekonomi, pertanian, sekaligus edukasi dan wisata bagi masyarakat.zal

Dua BBI Madina Rusak Parah, Bupati Saipullah Siapkan Anggaran Rehabilitasi di APBD-P 2026

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:40:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Kondisi dua Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang mengalami kerusakan serius mendapat perhatian Bupati Madina H. Saipullah Nasution.

Pemerintah Kabupaten Madina berencana mengusulkan anggaran rehabilitasi kedua fasilitas tersebut melalui APBD Perubahan 2026. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali fungsi BBI sebagai pusat penyedia benih ikan air tawar bagi masyarakat.

Dua BBI yang menjadi perhatian Pemkab Madina berada di Desa Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan, dan Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara.

Bupati Saipullah menyampaikan rencana tersebut setelah meninjau langsung kondisi kedua BBI pada Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, perbaikan tidak hanya menyasar kolam ikan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, termasuk saluran air yang menjadi bagian penting dalam operasional BBI.

"Insyaallah, tahun ini keduanya diperbaiki, termasuk saluran airnya sehingga kembali bisa dimaksimalkan seperti saat baru dibangun," ujar Saipullah.

Saipullah menegaskan keberadaan BBI memiliki peran penting dalam pengembangan sektor perikanan air tawar di Madina. Karena itu, setelah rehabilitasi dilakukan, pengelolaan fasilitas tersebut harus dibenahi agar mampu kembali berproduksi secara maksimal.

Bupati meminta Dinas Perikanan Madina memastikan seluruh sarana yang berkaitan dengan produksi benih ikan mendapat perhatian.

Menurutnya, BBI yang produktif bukan hanya memberikan manfaat bagi pembudidaya ikan, tetapi juga dapat memperkuat ketersediaan sumber pangan bergizi di daerah.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madina.

Dengan kembali berfungsinya BBI, produksi ikan air tawar diharapkan meningkat dan rantai pasokan ikan untuk kebutuhan masyarakat maupun program pemerintah dapat semakin kuat.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Madina, Alinafiah Nasution, mengatakan kerusakan yang terjadi pada kedua BBI sudah cukup berat.

Kerusakan tidak hanya ditemukan pada bagian kolam, tetapi juga sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Kondisi tersebut membuat BBI tidak dapat beroperasi secara optimal seperti sebelumnya.

"Perlu rehabilitasi total agar bisa beroperasi kembali secara optimal," kata Alinafiah.

Ia menjelaskan, sebelum mengalami kerusakan, BBI di Desa Saba Jambu memiliki kemampuan produksi yang cukup besar.

Dalam kondisi normal, kolam di BBI tersebut bahkan mampu menghasilkan ikan hingga 2,5 ton setiap pekan.

Potensi produksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BBI masih memiliki prospek besar untuk dikembangkan apabila sarana dan infrastrukturnya kembali diperbaiki.

"Alhamdulillah, Pak Bupati setuju untuk dilakukan rehabilitasi," ujar Alinafiah.

Rehabilitasi dua BBI tersebut diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik semata. Pemkab Madina juga dituntut memastikan fasilitas yang telah diperbaiki nantinya dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Dengan fasilitas yang kembali berfungsi, masyarakat pembudidaya ikan diharapkan lebih mudah mendapatkan benih berkualitas. Di sisi lain, peningkatan produksi ikan air tawar juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sektor perikanan.

Pemkab Madina kini menyiapkan langkah pengusulan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 agar proses rehabilitasi dapat direalisasikan pada tahun ini.

Jika perbaikan berjalan sesuai rencana, dua BBI tersebut diharapkan kembali menjadi salah satu penopang pengembangan budidaya ikan air tawar sekaligus mendukung ketersediaan pangan bergizi di Kabupaten Mandailing Natal.zal

Maga Dolok Jadi Kandidat Desa Antikorupsi, Pemkab Madina Bidik Role Model untuk 377 Desa

admin — Tue, 01 Sep 2026 21:39:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satunya melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan observasi calon Desa Percontohan Antikorupsi di Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penerapan budaya antikorupsi hingga ke tingkat pemerintahan desa. Desa Maga Dolok saat ini tengah menjalani proses observasi untuk melihat sejauh mana kesiapan desa tersebut memenuhi indikator sebagai calon desa percontohan antikorupsi.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional pemberantasan korupsi yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Desa.

Melalui observasi tersebut, kesiapan Desa Maga Dolok dinilai dari berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat, hingga kualitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan itu hadir Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Desa Maga Dolok beserta perangkat desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Madina Muhammad Syail Lubis, serta perwakilan Inspektorat Madina.

Dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut, tim juga mengikuti pertemuan secara daring bersama Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara, Dr H Muhammad Suaib, S.Pd, MM.

Suaib menegaskan, terdapat lima aspek utama yang harus menjadi perhatian Desa Maga Dolok apabila ingin ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi.

Kelima aspek tersebut meliputi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi, pengawasan masyarakat secara partisipatif, perilaku antikorupsi aparatur desa, serta pelayanan publik yang bersih.

"Desa harus memenuhi lima pilar. Pertama, tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kedua, transparansi. Ketiga, pengawasan partisipatif masyarakat. Keempat, perilaku antikorupsi aparatur. Kelima, pelayanan publik yang bersih. Jika lima ini jalan, maka dana desa akan tepat sasaran dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh," tegas Suaib.

Menurutnya, keberhasilan program antikorupsi di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, prinsip transparansi dan pengawasan harus benar-benar diterapkan dalam aktivitas pemerintahan desa.

Dukungan terhadap keterbukaan informasi juga disampaikan Plt Kepala Diskominfo Madina Muhammad Syail Lubis.

Dia mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran maupun program pembangunan desa.

Karena itu, informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), realisasi kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.

"Tugas kami memastikan informasi APBDes, realisasi kegiatan, dan pengadaan barang jasa dipublikasikan melalui papan informasi dan kanal digital desa. Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi," kata Syail.

Menurut dia, masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran desa. Dengan begitu, warga dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa.

Kepala Dinas PMD Madina Irsal Pariadi mengatakan, hasil observasi dan monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi ke tingkat provinsi.

Dia berharap proses yang dijalani Desa Maga Dolok dapat menghasilkan penilaian positif sehingga desa tersebut mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di Mandailing Natal.

"Kami berharap Desa Maga Dolok bisa menjadi role model bagi 377 desa lain di Madina. Ini adalah langkah awal menuju Madina yang Maju dan Religius," ujar Irsal.

Menurutnya, keberadaan desa percontohan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada penetapan satu desa saja. Praktik tata kelola yang baik nantinya diharapkan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara itu, Kepala Desa Maga Dolok menyatakan kesiapan pemerintah desa bersama BPD untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.

Dia menegaskan, keterlibatan masyarakat telah menjadi bagian dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa.

"Kami siap. Masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Kami ingin membuktikan desa kami bisa bersih dan melayani," tegasnya.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam proses observasi. Sebab, desa antikorupsi tidak hanya membutuhkan perangkat administrasi yang lengkap, tetapi juga komitmen aparatur dan masyarakat dalam mengawal setiap proses pemerintahan.

Perwakilan Inspektorat Madina dalam kegiatan tersebut turut mengingatkan pemerintah desa agar memastikan seluruh administrasi pemerintahan berjalan tertib.

Selain administrasi, pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset desa juga harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Setelah sesi evaluasi dan diskusi, Tim PMD Provinsi Sumatera Utara melanjutkan kegiatan dengan melakukan observasi langsung di Desa Maga Dolok.

Tim melihat sejumlah fasilitas dan dokumen pendukung, termasuk papan informasi desa, kantor desa, serta dokumentasi pelaksanaan berbagai kegiatan.

Observasi lapangan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara administrasi yang disiapkan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang berjalan di lapangan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Pemkab Madina berharap proses calon Desa Percontohan Antikorupsi di Maga Dolok dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Jika berhasil menjadi desa percontohan, Maga Dolok diharapkan tidak hanya membawa nama baik Kecamatan Lembah Sorik Marapi, tetapi juga menjadi contoh bagi ratusan desa lainnya di Kabupaten Mandailing Natal dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.zal