Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan

admin — Tue, 29 Sep 2026 14:39:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera menangkap dan mengeksekusi terpidana Alexander Halim alias Akuang sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Otti menegaskan, Kejatisu harus bertindak tegas agar tidak muncul kesan adanya permainan dalam proses penegakan hukum.

> "Kejatisu harus segera menangkap Akuang. Jangan seolah-olah ada permainan. Putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan semua pihak harus sama di hadapan hukum," tegas Otti S. Batubara di Medan.

Menurutnya, keterlambatan eksekusi hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, Barapaksi meminta Kejatisu menelusuri keberadaan Akuang serta mengeksekusi seluruh pidana, termasuk kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana amar putusan.

Sebelumnya, Kejatisu menyatakan proses pemanggilan terhadap Akuang masih berjalan setelah panggilan pertama tidak dipenuhi, dan jaksa akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Barapaksi menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga eksekusi benar-benar terlaksana secara transparan dan tanpa tebang pilih.red

Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:51:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan. Pemulihan warga dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut keamanan, aktivitas sosial, hingga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Turun ke Desa-desa (Turdes) yang dilakukan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. bersama Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Minggu (27/9/2026).

Dalam agenda tersebut, rombongan menyambangi sejumlah kawasan yang menjadi lokasi Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga sekaligus memastikan proses pemulihan terus berjalan. Selain meninjau kondisi lapangan, rombongan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang masih menjalani kehidupan di kawasan hunian pascabencana.

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso mengatakan, warga yang berada di Huntap maupun Huntara masih membutuhkan perhatian dan pendampingan selama proses pemulihan.

Menurutnya, kunjungan langsung menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus mendengar kebutuhan mereka secara nyata.

"Kita datang langsung untuk melihat kondisi mereka, mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dapat kita lakukan bersama," ujar Anton.

Anton menegaskan, proses pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penyediaan hunian harus dibarengi dengan upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kehidupan mereka dapat kembali berjalan secara bertahap setelah mengalami dampak bencana.

"Pemulihan pascabencana bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi bagaimana masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitasnya, merasa aman dan perlahan bangkit. Karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan," katanya.

Dalam pelaksanaan Turdes, Kapolres bersama Bupati Tapanuli Selatan juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah kondisi di lapangan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah perbaikan jembatan gantung serta kawasan Huntap Tandihat di Kecamatan Angkola Selatan.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung perkembangan infrastruktur dan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

Bagi Polres Tapanuli Selatan, pendampingan terhadap masyarakat pascabencana juga memiliki kaitan dengan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kondisi sosial yang aman dan stabil dinilai penting agar warga dapat menjalani proses pemulihan tanpa tambahan persoalan keamanan.

Anton menyampaikan bahwa jajaran kepolisian akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang masih membutuhkan dukungan setelah bencana.

"Tentunya kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menghadapi proses pemulihan ini. Keamanan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat akan terus menjadi perhatian kami," tegasnya.

Kegiatan Turdes tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, unsur Forkopimcam serta personel Polres Tapanuli Selatan.

Kehadiran lintas unsur dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Tapanuli Selatan.zal

Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:50:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Basri Harahap, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III Pimpinan Cabang (PC) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSI-KSPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Mitra, Gunungtua, Senin (28/9/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta pengurus dan anggota FSPTSI-KSPSI.

Dalam sambutannya, Basri Harahap mengapresiasi kontribusi FSPTSI-KSPSI dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan laporan organisasi, jumlah pekerja yang berhasil diserap melalui jaringan serikat pekerja tersebut telah mencapai ribuan orang.

Namun, Basri mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi pekerja tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan.

Menurutnya, aspek perlindungan dan pemenuhan hak dasar pekerja harus menjadi perhatian utama, termasuk kepastian kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Pencapaian dari segi kuantitas memang luar biasa, tetapi kualitas pekerja jauh lebih penting. Perjuangan serikat harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak esensial," ujar Basri dalam sambutannya.

Ia juga meminta agar keberadaan pekerja di perusahaan maupun sektor perkebunan benar-benar mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Basri menekankan pentingnya memastikan para pekerja memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga mereka tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Ketua PC FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara, Hendra Sutan Rambe, S.Pd., dalam kesempatan tersebut memaparkan capaian organisasi selama periode kepengurusannya.

Ia menyebut buruh bongkar muat memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sejumlah perusahaan dan pabrik perkebunan.

Menurut Hendra, aktivitas sembilan pabrik perkebunan di Padang Lawas Utara juga tidak terlepas dari keberadaan buruh bongkar muat.

Ia mengatakan, target awal organisasi dalam membuka lapangan pekerjaan ditetapkan sebanyak 2.000 orang. Namun, hingga pelaksanaan Muscab III, angka tersebut disebut telah terlampaui.

"Target awal kepemimpinan kami adalah membuka 2.000 lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saat ini telah melampaui target dengan terealisasinya 2.731 pekerja," kata Hendra.

Hendra mengatakan capaian tersebut menjadi modal bagi organisasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Paluta.

Apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi, ia menyampaikan target yang lebih besar, yakni membuka hingga 6.000 lapangan pekerjaan.

Target tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi keluarga para buruh di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dukungan terhadap agenda Muscab III FSPTSI-KSPSI juga disampaikan Anggota DPRD Padang Lawas Utara, Gusman Efendi Siregar, S.Pt., yang hadir mewakili pimpinan DPRD.

Gusman menilai perkembangan gerakan buruh saat ini menunjukkan perubahan paradigma. Menurutnya, pekerja tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai objek dalam proses pembangunan.

Ia menyebut buruh memiliki posisi dalam hubungan industrial bersama pemerintah dan pengusaha.

"Di masa lalu, buruh sering dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek pembangunan. Namun saat ini, posisi kaum buruh sudah sejajar dalam posisi tripartit dengan pengusaha dan pemerintah," ungkap Gusman.

Karena itu, ia mendorong organisasi pekerja agar terus meningkatkan kapasitas dan mengambil peran konstruktif dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua PD FSPTSI-KSPSI Sumatera Utara, H. Febri Dalimunte, ST, MM, meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara organisasi pekerja, Pemkab Paluta dan DPRD.

Salah satu yang didorong adalah peningkatan kapasitas pekerja melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek).

Febri menilai kemampuan negosiasi atau negotiation skill menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki pekerja dalam menghadapi dinamika hubungan industrial.

"Kami meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Bimtek agar pekerja kita dibekali negotiation skill yang baik," kata Febri.

Ia juga mengajak seluruh kader FSPTSI-KSPSI meninggalkan pola-pola lama yang tidak sejalan dengan profesionalisme organisasi.

Menurutnya, transformasi organisasi pekerja harus diarahkan pada terbentuknya serikat yang modern, profesional dan berintegritas.

Febri juga menekankan pentingnya etika dalam menjalankan aktivitas organisasi maupun menyampaikan aspirasi pekerja.

"Kita harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan berakhlak. Budaya lama harus ditinggalkan, tidak boleh ada lagi kekerasan fisik, pekerja harus beretika di lapangan," tegasnya.

Muscab III FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi momentum bagi organisasi untuk mengevaluasi capaian kepengurusan sekaligus menyusun agenda kerja ke depan.

Selain membahas program organisasi, forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pekerja, pemerintah daerah, DPRD dan pihak terkait lainnya.

Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., perwakilan Kajari Padang Lawas Utara Yunita Pasaribu, S.H., Anggota DPRD Paluta Habibi P. Harahap, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta jajaran pengurus dan anggota FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara.zal

SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:50:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar memperkuat kedisiplinan, memberikan data yang benar dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Pesan tersebut disampaikan Rahmat Marzuki saat memimpin upacara bendera di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, Senin (25/9/2026).

Dalam amanatnya, Sekda menekankan bahwa pemerintahan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Menurutnya, kebijakan pembangunan juga membutuhkan dukungan data yang akurat serta aparatur yang mampu bekerja secara disiplin dan kolaboratif.

Salah satu perhatian utama Sekda adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan.

Rahmat meminta ASN yang belum mengikuti SE2026 agar segera menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai partisipasi aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat maupun aparatur tidak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Sampai saat ini masih ada di antara kita yang belum melaksanakan SE2026. Mari Bapak dan Ibu, berikan data yang sebenarnya. Jangan memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi kita, karena data yang benar akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan," tegas Rahmat.

Menurutnya, data memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah membutuhkan informasi yang valid untuk mengetahui kondisi di lapangan sebelum menetapkan berbagai kebijakan.

Rahmat menegaskan, data yang keliru berpotensi memengaruhi proses pemerintah dalam membaca persoalan dan menentukan langkah pembangunan.

"Kalau datanya benar, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau datanya tidak benar, tentu akan memengaruhi kebijakan yang kita susun," ujarnya.

Selain SE2026, Sekda Padangsidimpuan juga menyoroti kedisiplinan ASN. Ia mengingatkan bahwa disiplin aparatur tidak semata-mata berkaitan dengan kehadiran atau ketepatan waktu masuk dan pulang kerja.

Lebih dari itu, disiplin harus tercermin melalui kesungguhan ASN dalam menjalankan tugas, menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan.

Rahmat meminta seluruh aparatur menjaga komitmen terhadap pekerjaan serta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Disiplin itu bukan hanya soal hadir dan pulang tepat waktu. Disiplin juga berarti bagaimana kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita," katanya.

Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanat yang sama, Rahmat Marzuki meminta seluruh OPD menghindari pola kerja yang terlalu sektoral.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tidak boleh menjadi alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Seluruh OPD, kata dia, merupakan bagian dari satu kesatuan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

"Jangan ada ego sektoral. Kita ini satu pemerintahan. Jangan merasa bahwa urusan kita hanya urusan OPD kita. Ketika ada persoalan di masyarakat, kita harus melihatnya sebagai persoalan bersama dan menyelesaikannya secara bersama-sama," tegasnya.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dinilai perlu terus diperkuat. Kolaborasi antarlembaga pemerintah diharapkan dapat membuat pelaksanaan program lebih terintegrasi dan respons terhadap berbagai persoalan masyarakat menjadi lebih cepat.

Rahmat juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas.

"Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan dan bekerja sebagai satu kesatuan," pungkasnya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat pembangunan Kota Padangsidimpuan yang MANTAP, dengan mendorong seluruh unsur pemerintahan bergerak dalam arah dan tujuan yang sama.

Upacara bendera tersebut diikuti para pejabat serta ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan.zal

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:49:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui agenda Turun ke Desa (Turdes) bersama Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Minggu (27/9/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di sejumlah desa, khususnya warga yang masih menjalani proses pemulihan setelah terdampak bencana.

Dalam kunjungan itu, Kapolres Tapanuli Selatan bersama rombongan menyambangi sejumlah lokasi di Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Angkola Sangkunur. Selain memantau situasi wilayah, Turdes juga menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.

AKBP Anton Santoso mengatakan, turun langsung ke desa penting dilakukan agar pemerintah dan aparat keamanan dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih nyata.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga tidak selalu dapat dilihat hanya melalui laporan atau forum resmi. Karena itu, kehadiran langsung di tengah masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan mencari solusi.

"Kita ingin melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di desa, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan persoalan apa yang perlu segera dicarikan solusi bersama," ujar Anton.

Kapolres menambahkan, kehadiran Polri dalam kegiatan Turdes tidak sebatas menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi juga perlu melihat berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan warga, terutama di daerah yang sedang melakukan pemulihan pascabencana.

Mulai dari kondisi infrastruktur, aktivitas perekonomian, hubungan sosial masyarakat hingga keamanan lingkungan menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

"Kami juga harus hadir bersama pemerintah dan masyarakat untuk mencegah munculnya persoalan baru serta memastikan proses pemulihan dapat berlangsung dalam suasana yang aman," lanjutnya.

Dalam agenda Turdes tersebut, rombongan juga melihat sejumlah potensi lokal yang dikelola masyarakat. Salah satunya melalui keberadaan Lubuk Larangan serta pengembangan sektor perikanan yang dilakukan secara berkelompok.

Menurut AKBP Anton, pengelolaan potensi lokal dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjaga hubungan sosial di tingkat desa.

Program pemberdayaan masyarakat, kata dia, memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi sosial yang stabil. Ketika masyarakat memiliki kegiatan ekonomi yang produktif, proses untuk kembali menjalankan kehidupan secara normal setelah bencana dapat berlangsung lebih baik.

Karena itu, Polres Tapanuli Selatan berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah hingga pemerintahan desa.

"Prinsipnya, kami hadir untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung masyarakat agar dapat kembali beraktivitas, produktif dan menjalankan kehidupannya dengan aman," tegas Anton.

Turut mendampingi Kapolres Tapanuli Selatan dalam kegiatan Turdes tersebut sejumlah pejabat utama Polres Tapanuli Selatan.

Di antaranya Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, Kasat Narkoba AKP Philip Purba, Ps. Kasat Reskrim IPTU Bontor Sitorus, Ps. Kasat Lantas IPTU James Sihombing, serta sejumlah personel Polres Tapanuli Selatan.

Melalui kegiatan Turdes, Polres Tapanuli Selatan bersama pemerintah daerah berupaya memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.zal

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:48:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) memastikan 15 dari 36 blok yang sebelumnya diusulkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih memiliki peluang untuk dilanjutkan. Pemkab Madina kini diminta melengkapi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Senin (28/9/2026).

Dalam konferensi pers itu, Saipullah didampingi Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekda Madina Afrizal Nasution, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Rahmat Hidayat Dalimunthe, Kepala Dinas Kominfo Muhammad Syail Lubis, serta Sekretaris DPMPTSP Nurhamidah.

Saipullah menjelaskan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan 36 blok yang direncanakan menjadi WPR.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1.879/Disnaker/2025 tertanggal 30 Juni 2025 kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Saipullah, pengusulan WPR tersebut salah satunya bertujuan memberikan ruang legal bagi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus menekan praktik pertambangan tanpa izin.

"Dengan harapan diberikan izin sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan praktik pertambangan ilegal," ujar Saipullah.

Pemkab Madina kemudian menerima jawaban dari Kementerian ESDM pada 16 September 2026.

Dari 36 blok yang diusulkan, sebanyak 15 lokasi dinyatakan masih dapat dilanjutkan proses pengusulannya, dengan catatan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Saipullah menjelaskan terdapat beberapa catatan dalam hasil evaluasi terhadap lokasi-lokasi tersebut.

Pertama, sejumlah blok usulan belum memiliki data potensi atau data geokimia, meskipun lokasinya berada pada formasi yang menjadi pembawa mineral logam.

Kedua, terdapat data sampel batuan atau konsentrat yang posisinya berada di luar blok yang diusulkan.

Ketiga, berdasarkan keterangan hasil evaluasi, belum terdapat penambang pada sejumlah lokasi yang diajukan tersebut.

"Karena di keterangannya disebutkan, pertama, blok usulan tidak terdapat data potensi atau geokimia, namun berada pada formasi pembawa mineral logam. Kedua, data sampel batuan atau konsentrat berada di luar blok usulan. Ketiga, belum ada penambang di lokasi yang diusulkan," jelasnya.

Sementara itu, 21 blok lainnya belum dapat dilanjutkan dalam proses pengusulan WPR.

Dari jumlah tersebut, 14 titik diketahui tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya PT Sorikmas Mining.

Kemudian, dua titik berada dalam area yang masuk Peta Indikatif Pemberian Penghentian Izin Baru serta kawasan hutan lindung.

Sedangkan lima titik lainnya masuk dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Kondisi tersebut membuat 21 blok tersebut belum dapat diteruskan dalam pengusulan WPR berdasarkan hasil evaluasi yang diterima Pemkab Madina.

Bupati Saipullah menegaskan, Pemkab Madina akan kembali memproses 15 lokasi yang masih memungkinkan untuk diusulkan sebagai WPR.

Pemkab juga akan melakukan pemenuhan berbagai persyaratan administratif maupun teknis yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ini menegaskan bahwa Pemkab Madina secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal mendapatkan WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Saipullah.

Namun, Saipullah menekankan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu lokasi menjadi WPR.

Menurutnya, Pemkab Madina dalam proses ini berperan sebagai fasilitator dalam pengusulan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

"Pemkab Madina hanya fasilitator dalam pengusulan WPR dan tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan penetapan lokasi. Namun, usulan itu terus kami jejaki agar cepat ditindaklanjuti pemerintah provinsi maupun pusat," katanya.

Selain 15 lokasi yang telah dinyatakan dapat dilanjutkan, Pemkab Madina juga membuka ruang bagi masyarakat maupun pemilik lahan yang ingin mengajukan lokasi baru untuk WPR.

Saipullah meminta calon pengusul berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Ketenagakerjaan, DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai persyaratan dapat dipenuhi sejak awal sehingga lokasi yang diusulkan memiliki kelengkapan dokumen dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berikut 15 lokasi yang disebut Pemkab Madina masih dapat dilanjutkan pengusulannya sebagai WPR:

1. Aek Nangali — Kecamatan Batang Natal
2. Aek Holbung — Kecamatan Batang Natal
3. Aek Holbung Muarasoma — Kecamatan Batang Natal
4. Ampung Padang — Kecamatan Batang Natal
5. Bangkelang — Kecamatan Batang Natal
6. Banjar Malayu I — Kecamatan Batang Natal
7. Hadangkahan — Kecamatan Batang Natal
8. Jambur Baru — Kecamatan Batang Natal
9. Lubuk Bondar — Kecamatan Batang Natal
10. Simanguntong — Kecamatan Batang Natal
11. Tombang Kaluang — Kecamatan Batang Natal
12. Bandar Panjang I — Kecamatan Muara Sipongi
13. Jambur Tarutung — Kecamatan Kotanopan
14. Simpang Banyak — Kecamatan Ulu Pungkut
15. Singengu — Kecamatan Kotanopan

Dengan adanya hasil evaluasi tersebut, Pemkab Madina masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk melengkapi persyaratan 15 lokasi yang dinilai dapat diproses. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pengusulan hingga tahapan penetapan WPR dan perizinan pertambangan rakyat sesuai aturan.zal

Pekerja Informal Jadi Perhatian, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Perkuat Program 1 Perisai

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:47:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja yang selama ini berada di sektor informal.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penyuluhan Program 1 Desa/Kelurahan 1 Perisai yang digelar di Aula Baperlitbangda Kota Padangsidimpuan, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes. dan diikuti sekitar 130 peserta. Peserta terdiri dari 42 sekretaris desa (sekdes), 60 kepala lingkungan (kepling), serta sejumlah peserta dan undangan lainnya.

Program ini diarahkan untuk memperkuat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Letnan Dalimunthe menyebut keberadaan Perisai menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan informasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Menurutnya, akses terhadap informasi perlindungan pekerja perlu diperluas karena tidak semua masyarakat bekerja dalam sektor formal.

"Kita menyadari bahwa di tengah aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih banyak masyarakat kita yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, pelaku UMKM, pekerja harian, dan berbagai profesi lainnya," ujar Letnan.

Ia menjelaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak sebatas persoalan administrasi atau status kepesertaan. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko akibat pekerjaan.

Letnan mengatakan risiko dalam pekerjaan memang tidak diharapkan terjadi. Namun, perlindungan tetap diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pekerja maupun keluarganya tidak menghadapi beban sosial dan ekonomi yang lebih berat ketika risiko tersebut muncul.

"Kita tentu tidak mengharapkan terjadinya risiko dalam pekerjaan. Namun, apabila risiko tersebut terjadi, pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan sehingga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalkan," katanya.

Wali Kota Padangsidimpuan juga meminta para Perisai yang mengikuti penyuluhan dapat menjalankan perannya secara optimal.

Para Perisai diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga mampu memberikan edukasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Peran tersebut dinilai penting untuk menjangkau pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial, terutama mereka yang bekerja sebagai pedagang, petani, pelaku UMKM, pekerja harian dan pekerja sektor informal lainnya.

Letnan berharap kehadiran Perisai di setiap desa dan kelurahan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan bagi setiap pekerja.

"Semoga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat, serta menjadi momentum untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh desa dan kelurahan di Kota Padangsidimpuan," tutup Letnan.

Program 1 Desa/Kelurahan 1 Perisai diharapkan menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mendekatkan layanan informasi perlindungan pekerja hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.zal

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Sidak Inspektorat, Kehadiran Pegawai Capai 95 Persen

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:46:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, Senin (28/9/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kedisiplinan pegawai sekaligus memastikan pelayanan di lingkungan Inspektorat berjalan dengan baik.

Kedatangan Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan disambut Plt. Inspektur Kabupaten Padang Lawas Rahmat Sutan Siregar, SH., M.I.Kom bersama jajaran pejabat dan staf Inspektorat.

Dalam kesempatan itu, Plt. Inspektur melaporkan kondisi kehadiran pegawai kepada Bupati. Berdasarkan laporan tersebut, tingkat kehadiran ASN dan PPPK di lingkungan Inspektorat pada hari itu mencapai 95 persen.

Sementara sekitar 5 persen pegawai lainnya tidak berada di kantor karena sedang menjalankan tugas luar dan sebagian dalam kondisi sakit.

Usai menerima laporan, Bupati Putra Mahkota Alam memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Inspektorat. Ia meminta agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan, mengingat Inspektorat memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya minta pelayanan di kantor Inspektorat ini lebih ditingkatkan lagi. Apalagi Kantor Inspektorat ini sangat dibutuhkan masyarakat," tegas Bupati.

Menurut Putra Mahkota Alam, Inspektorat bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Inspektorat menjalankan tugas secara maksimal dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, serta sikap yang adil dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

"Peran Inspektorat sebagai APIP harus benar-benar maksimal. Termasuk dalam melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Layani masyarakat dengan baik, cepat, dan profesional. Jaga integritas dan jadilah pengawas yang adil dan berwibawa," pesan Bupati.

Bupati juga mengingatkan agar setiap laporan maupun pengaduan masyarakat ditangani dengan serius. Pelayanan yang cepat dan profesional dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tidak hanya memberikan arahan, Bupati Putra Mahkota Alam juga berkeliling melihat kondisi Kantor Inspektorat. Sejumlah ruangan kerja ditinjau, termasuk kondisi absensi pegawai dan kebersihan lingkungan kantor.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan dan suasana kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas.

Sidak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memperkuat kedisiplinan aparatur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), keberadaan lembaga tersebut dinilai strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemkab Padang Lawas menegaskan bahwa pengawasan internal dan pelayanan publik perlu berjalan beriringan. Kedisiplinan aparatur menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.zal

Polrestabes Medan Ringkus Residivis Pengedar Narkoba 7 Paket Sabu Disita

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:43:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Sakti Lubis, Kecamatan Medan Kota, Rabu (23/9/2026) sore.

Petugas, menyita 7 paket sabu siap edar dari pelaku yang berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa tersebut.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Selasa (29/9/2026) pagi menjelaskan, tersangka JS (30), warga setempat ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Tim dipimpin Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Medan, Iptu Berry Anggara kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil meringkus tersangka.

"Pelaku kami tangkap di sebuah gang sekitar tempat tinggalnya saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Saat ditangkap, kami menyita 7 paket narkotika jenis sabu, 2 handphone, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Rafli.

Rafli mengungkapkan, tersangka merupakan residivis kasus serupa pada 2022. Dia mengaku nekat menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pelaku ini residivis, setelah menjalani hukuman, pelaku kembali melakukan hal yang sama," ungkapnya.

Tersangka juga mengaku memperoleh narkoba dari seorang pria berinisial N, yang kini dalam pengejaran petugas.

Polisi memastikan akan meringkus N meskipun terus berpindah tempat untuk kabur.

"Kami pastikan N yang merupakan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.(W05)

Teks foto :
Polisi menyergap pengedar sabu di Jalan Sakti Lubis, Medan Kota(W05)

Polsek Medan Kota Tembak 2 Perampok Wanita Driver Ojol Pernah Beraksi di Menteng dan Patumbak

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dua pemuda tersungkur bersimbah darah setelah bagian kaki kanannya ditembus timah panas personel Unit Reskrim Polsek Medan Kota.

Sebab, keduanya telah merampok seorang wanita yang berprofesi sebagai driver ojek online (ojol).

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, Selasa (29/9/2026) menjelaskan, kedua tersangka yang diberi tindakan tegas terukur itu adalah, Gunawan Sianturi (22), warga Jalan Selambo, Medan Amplas dan Krisna Jery Manalu (22), warga Jalan Seser Medan Amplas.

Sedangkan korbannya Tamu S Simanjuntak (26), warga asal Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

"Kedua tersangka merampas handphone korban saat melihat orderan di pinggir jalan," jelas Iptu Poltak Tambunan.

Kata dia, perampasan HP itu terjadi di Jalan Turi, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Senin (28/9/2026) sekira pukul 15.30 WIB.

Ketika itu, korban sedang menepi, membuka HP melihat orderan. Kedua tersangka menaiki sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor polisi datang dari arah belakang langsung merampas HP korban.

"Tersangka Gunawan Sianturi bertindak sebagai eksekutor," katanya.

Korban langsung berteriak sambil mengejar tersangka. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Medan Kota dan petugas bergerak cepat.

Kedua tersangka berhasil ditangkap personel Unit Reskrim Polsek Medan Kota yang tengah melaksanakan patroli rutin di Jalan Pelajar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, tak lama kemudian.

"Saat dilakukan pengembangan, kedua tersangka melakukan perlawanan untuk melarikan diri," sebut Iptu Poltak Tambunan.

Kepada polisi, tersangka Gunawan Sianturi pernah melakukan aksi serupa (jambret) di kawasan Menteng bersama temannya berinisial D, warga Jalan Bajak V pada 2025 lalu.

Sementara tersangka Krisna Jery Manalu, pernah melakukan kejahatan serupa di wilayah Patumbak bersama temannya A l, warga Talun Kenas sekira dua minggu lalu.

"Kita masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lain yang pernah terlibat kejahatan serupa," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Dua tersangka perampasan HP wanita driver ojol ditembak bagian kakinya(W05)

Polisi Sergap Seorang Residivis Pengedar Narkoba di Jalan Sakti Lubis Medan, 7 Paket Sabu Disita

darma — Tue, 29 Sep 2026 13:36:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Sakti Lubis, Kecamatan Medan Kota, Rabu (23/9) sore. Petugas, menyita 7 paket sabu siap edar dari pelaku yang berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa tersebut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (29/9/2026) pagi menjelaskan, pelaku yakni JS (30) yang merupakan warga setempat, ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat, terkait dengan praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku.

Berawal dari informasi masyarakat itulah, Tim 10 yang dipimpin Kanit III Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Iptu Dr Berry Anggara, SH, MH, melakukan penyelidikan hingga kemudian meringkus pelaku.

"Pelaku kami tangkap di sebuah gang di sekitar tempat tinggalnya saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba. Saat kami tangkap, kami menyita 7 paket narkotika jenis sabu, 2 handphone, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, pelaku yang ditangkap berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa pada 2022, dan kembali melakukan hal serupa usai menjalani hukuman.

Pelaku, mengaku nekat menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari.

"Pelaku ini residivis, setelah menjalani hukuman, pelaku kembali melakukan hal yang sama," tambahnya.

Dalam praktek jual beli narkoba yang dilakukan pelaku, pelaku mendapat narkoba dari seorang pria berinisial N, yang kini dalam pengejaran petugas.

Polisi memastikan akan meringkus N, meskipun N terus berpindah - pindah tempat untuk kabur dari kejaran petugas.

"Kami pastikan N yang merupakan pemasok narkoba, tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami tangkap," pungkas Rafli.(W02)

Baru Sehari Pengerjaan, Oknum Lurah Diduga Bagi Bagi Anggaran Proyek Drainase di Kuala Bekala Medan Johor

darma — Tue, 29 Sep 2026 13:29:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pengerjaan proyek drainase yang tidak sedikit jumlahnya berlokasi di Jalan Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara terkesan berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dugaan itu terendus, Selasa (29/9/2026) saat wartawan mendapat informasi dari warga bahwa, anggaran pengerjaan drainase terkesan adanya bagi bagi anggaran proyek yang kabarnya langsung dikucurkan oleh oknum lurah Kuala Bekala berinisial I Ginting.

Menurut warga, Lurah Kuala Bekala (Irwan Ginting) disebut sebut sebagai pemborong proyek dan baru sehari pelaksanaan pekerjaan sudah membagikan anggaran proyek drainase terhadap sejumlah OKP secara bervariasi. Tidak hanya itu, lurah Kuala juga menempatkan sejumlah kepala lingkungan sebagai pengamanan proyek.

Lurah Kuala Bekala Irwan Ginting saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp terkait dugaan bagi bagi anggaran proyek drainase Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum memberikan jawaban dan komentar.

Dari amatan wartawan dilokasi, pengerjaan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan paket pengerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan bertempat di Jln Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor dengan Nomor Kontrak 013/SP/29.4/APBD/2026 Tanggal 29 September 2026 Nilai Anggaran Rp4.968.027.000,00,' waktu pengerjaan 148 (seratus empat delapan) hari, sumber anggaran APBD, penyedia jasa CV AMAR MULIA dengan konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala.(W02)

Tim URC Polresta Deli Serdang Amankan Tersangka Kasus Jambret di Lubuk Pakam

admin — Tue, 29 Sep 2026 13:07:00 +0700+0700

Deliserdang- Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Deli Serdang mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Lingkungan VII, Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Tersangka berinisial TKA (28) diamankan pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 13.00 WIB di salah satu perusahaan di kawasan Jalan Gambir, Pasar VIII, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus tersebut berawal dari laporan korban, seorang perempuan berusia 80 tahun, yang mengalami aksi penjambretan pada Rabu (7/1/2026) sekitar pukul 07.44 WIB di kawasan Jalan Dr. Cipto, Lubuk Pakam.

Berdasarkan laporan kepolisian, saat itu korban hendak menaiki becak. Dua orang laki-laki yang belum dikenal diduga merampas tas korban dari arah belakang secara paksa. Akibat kejadian tersebut, korban terjatuh hingga mengalami luka pada bagian belakang kepala, luka lecet pada lutut kaki kanan serta memar pada lutut kaki kiri.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Deli Serdang. Dalam laporan, korban menerangkan tas miliknya berisi uang tunai serta satu unit telepon seluler.

Setelah melakukan penyelidikan, Tim URC Polresta Deli Serdang memperoleh informasi mengenai keberadaan seorang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan mengamankan TKA untuk dibawa ke Mako Satreskrim Polresta Deli Serdang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui keterlibatannya dalam aksi pencurian tersebut bersama seorang rekannya yang disebut berinisial F. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, F diduga berperan sebagai eksekutor yang menarik tas korban, sedangkan TKA berperan sebagai pengendara sepeda motor yang membonceng rekannya.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang sebagai bagian dari proses penyidikan, yakni satu unit telepon seluler Android dan satu unit sepeda motor.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral, S.I.K., M.H., membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut.

"Benar, Tim URC Polresta Deli Serdang telah mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Lubuk Pakam. Saat ini tersangka telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," ujar Kompol Muhammad Isral.

Ia menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan personel setelah menerima laporan terkait aksi penjambretan terhadap korban.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka menerangkan bahwa dalam aksinya terdapat rekannya yang berperan sebagai eksekutor, sementara tersangka berperan sebagai pengendara sepeda motor. Keterangan tersebut masih terus didalami oleh penyidik," jelasnya.

Kompol Isral menambahkan, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan mencari barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara ini, termasuk mencari dan mengamankan barang bukti lainnya serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Setiap perkembangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

200 Tiket Gratis, Telkomsel Ajak Pelanggan IndiHome ‘Nobar’ di Medan

admin — Tue, 29 Sep 2026 12:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Senyum dan kebahagiaan pelanggan selalu menjadi semangat Telkomsel untuk melayani sepenuh hati. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan pelanggan, Telkomsel mengajak pelanggan IndiHome terpilih untuk nonton bareng 'nobar' di Medan, Sabtu (26/9).

Manager Household Consumer Branch Medan Telkomsel, Zulhelmi, mengatakan, "Program nonton bareng ini merupakan wujud apresiasi kami atas kesetiaan dan kepercayaan pelanggan IndiHome kepada Telkomsel. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman hiburan yang menyenangkan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Telkomsel."

Program nonton bareng ini menyediakan 200 tiket gratis untuk menyaksikan film Forgotten Island di bioskop. Pelanggan IndiHome terpilih mendapatkan penawaran melalui SMS dan Customer Service GraPARI. Setiap pelanggan berkesempatan mendapatkan maksimal empat tiket beserta paket snack, sehingga dapat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga maupun kerabat di akhir pekan.

Film Forgotten Island merupakan hasil kolaborasi Telkomsel melalui MAXStream TV dan Dreamworks. Mengusung genre komedi petualangan, film ini mengisahkan dua sahabat karib, Jo dan Raissa, yang tumbuh bersama pada tahun 1990-an di Filipina. Persahabatan mereka diikat oleh cerita-cerita rakyat tentang pulau mistis bernama Nakali yang sering diceritakan oleh Nenek Jo semasa hidupnya.

Salah satu pelanggan IndiHome yang ikut nonton bareng, Andika Wardana, mengaku sangat senang dapat menikmati pengalaman menonton gratis dari Telkomsel.

"Kami sangat senang diajak nonton bareng yang membuat kami merasa lebih dekat dan dihargai oleh Telkomsel. Semoga ke depan semakin banyak program menarik lainnya untuk kami pelanggan Telkomsel," ujarnya.

Selain program nonton bareng, berbagai pilihan program loyalitas juga dapat dinikmati pelanggan Telkomsel dengan mengakses Aplikasi MyTelkomsel. Program tersebut mencakup Telkomsel Poin, program keanggotaan Telkomsel Prestige, hingga promo menarik dengan beragam merchant. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui www.telkomsel.com/telkomsel-poin. (Rel)

KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk Sepanjang 2026, Pengadaan Pemerintah Masih Jadi Perhatian

admin — Tue, 29 Sep 2026 12:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mencatat sebanyak 21 laporan masuk sepanjang tahun 2026, yang terdiri atas 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan 1 laporan terkait kemitraan.

Laporan tersebut berasal dari lima wilayah kerja KPPU Kanwil I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Isu yang dilaporkan cukup beragam, mulai dari dugaan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dugaan kartel harga komoditas, praktik monopoli, hingga perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi.

Dari 20 laporan persaingan usaha tersebut, 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender, sementara dua laporan terkait dugaan kartel harga, dua laporan dugaan praktik monopoli, dan dua laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

"Laporan yang masuk menunjukkan bahwa persoalan persaingan usaha di wilayah kerja Kanwil I cukup beragam. Namun, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu area yang banyak mendapat perhatian masyarakat," ujar Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas.

Penegakan Hukum Tetap Menjadi Fokus

Dalam penanganan perkara, KPPU Kanwil I mencatat 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026. Perkara-perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.

Selain pengadaan, laporan yang diterima KPPU juga mencakup sejumlah isu strategis, antara lain dugaan kesepakatan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pesisir Selatan, dugaan praktik monopoli jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai, serta dugaan perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara.

"KPPU tidak hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tetapi juga bagaimana laporan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum persaingan usaha. Karena itu, setiap laporan perlu melalui proses penanganan sesuai ketentuan," jelas Ridho.

Kajian untuk Membaca Persoalan Persaingan di Wilayah

Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I sepanjang 2026 juga melaksanakan empat kajian yang mencakup wilayah kerja Kanwil I. Kajian tersebut antara lain mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumbagut, struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Aceh Tenggara.

Kajian dilakukan untuk memberikan masukan kebijakan berbasis analisis pasar dan mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan.

KPPU Kawal Persaingan dalam Implementasi

Kebijakan Pemerintah KPPU Kanwil I juga menjalankan fungsi advokasi dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah. Salah satunya melalui pengawalan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah kerja Kanwil I.

Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Presiden RI Nomor 99/K/S/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 mengenai KDKMP. KPPU mendorong agar pengembangan KDKMP tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk dengan memberikan ruang bagi UMKM dan koperasi yang telah ada.

"Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus tetap memberikan kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha. Ini yang akan terus kami kawal di tingkat wilayah," tambah Ridho.

Monitoring Pasar untuk Menjaga Persaingan yang Sehat

Di sektor pangan, KPPU Kanwil I juga melakukan monitoring harga dan ketersediaan komoditas serta sidak pasar di sejumlah wilayah. Pada September 2026, monitoring antara lain dilakukan terkait kenaikan harga daging ayam potong dan kelangkaan beras premium.

Monitoring tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi pasar sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan persaingan dalam rantai pasok dan distribusi komoditas.

"KPPU Kanwil I akan terus hadir di wilayah untuk memastikan persaingan usaha yang sehat. Kami membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai persoalan persaingan usaha yang terjadi di lapangan," tutup Ridho. (Rel)

Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Toba Surimi Industries vs Bank Mandiri di PN Medan Kembali Ditunda

darma — Tue, 29 Sep 2026 11:37:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Majelis Hakim Kembali Memanggil jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri dikarenakan tidak pernah hadir dalam tiga lali persidangan, Medan, 28 September 2026.

Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Toba Surimi Industries, Tbk ("PT TSI") terhadap PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Nomor Perkara 879/Pdt.G/2026/PN Mdn kembali ditunda oleh Pengadilan Negeri Medan.

Persidangan yang digelar pada Senin, 28 September 2026 tersebut masih beragendakan pemeriksaan kelengkapan para pihak, termasuk pemeriksaan kelengkapan surat kuasa dan dokumen pendukung kedudukan hukum para tergugat yaitu dari pihak-pihak direksi, komisaris, dan karyawan-karyawan Bank Mandiri. Namun dalam persidangan tersebut Direksi dan Komisaris dari Bank Mandiri masih belum menghadiri persidangan.

Dalam persidangan sebelumnya pada tanggal 14 September 2026, kuasa hukum Bank Mandiri telah menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen surat kuasa seluruh pihak Tergugat akan dipenuhi pada persidangan berikutnya. Namun, pada persidangan tanggal 28 September 2026, kelengkapan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, masih terdapat beberapa dokumen administrasi beracara yang belum lengkap, termasuk dokumen pendukung seperti akta pendirian Bank Mandiri serta pendaftaran surat kuasa melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan, mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara.

Kuasa hukum PT TSI, Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., menyampaikan kekecewaannya atas kembali tertundanya proses persidangan.

"Kami menghormati proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Negeri Medan. Namun kami menyayangkan bahwa setelah beberapa kali persidangan dengan agenda yang sama, pihak Tergugat yaitu jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri tidak pernah hadir atau memberikan kuasa ke kuasa hukumnya" ujar David Tobing.

Menurut David, sebagai bank besar yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian nasional, Bank Mandiri beserta jajaran pihak yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya menghormati proses persidangan dengan memastikan seluruh kelengkapan beracara telah dipenuhi.

"Seharusnya jajaran Direksi dan Komisaris dari sebuah bank besar di Indonesia dapat menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Proses persidangan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang seharusnya dapat dipersiapkan sejak awal. Ketidakhadiran jajaran direksi dan komisaris di tiga kali persidangan membuktikan bahwa Bank Mandiri tidak menghormati dan mengabaikan proses persidangan" lanjut David.

Dalam persidangan tersebut, pihak PT TSI juga meminta agar Majelis Hakim dapat bersikap tegas apabila kelengkapan berkas Para Tergugat tidak segera dipenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut.

Atas kondisi tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan persidangan berikutnya pada Senin, 19 Oktober 2026 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan pihak Tergugat 9 serta Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 30.

Gugatan ini berkaitan dengan penarikan dana fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving PT TSI sebesar Rp124,4 miliar berdasarkan 54 lembar cek yang tanda tangannya telah dinyatakan non-identik atau berbeda berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Perkara ini juga berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 25 Juni 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pemalsuan surat.

Melalui gugatan ini, PT TSI meminta pertanggungjawaban hukum atas pencatatan kewajiban kredit yang menurut PT TSI berasal dari transaksi yang tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh perusahaan.

PT TSI tetap menghormati seluruh tahapan proses persidangan dan akan terus menyampaikan fakta serta bukti hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.(W02)

Festival Seni Budaya Buddhis di Medan Padukan Sun Go Kong dan Hanoman

admin — Tue, 29 Sep 2026 11:12:00 +0700+0700

MEDAN — Festival Seni Budaya Buddhis digelar di Klenteng Kong Tek Cun Ong, Jalan B. Zein Hamid No. 5, Kelurahan Kedai Durian, Kota Medan, Senin (28/9/2026).
Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memadukan unsur budaya Tionghoa dan Jawa. Salah satu penampilan yang menarik perhatian adalah kolaborasi tokoh kera dalam budaya Tionghoa, Sun Go Kong, dengan tokoh kera dalam tradisi pewayangan Jawa, Hanoman.
Penampilan Hanoman dikemas dalam bentuk petilan lakon Hanoman Duta yang dibawakan salah satu sanggar tari Paguyuban Jogja di Medan, di bawah pimpinan Letkol (Purn.) Warsono. Sanggar tersebut turut menyumbangkan pertunjukan seni budaya dalam rangkaian festival.
Kolaborasi Sun Go Kong dan Hanoman menjadi salah satu daya tarik festival. Tokoh yang dikenal luas dalam kisah budaya Tionghoa tersebut dipertemukan dengan Hanoman dari tradisi pewayangan Jawa, menghadirkan warna tersendiri dalam pertunjukan seni budaya Buddhis.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Permabudhi Sumatera Utara; Budi Malem, SMT.; Prof. Dr. H. Abdi Yanto, S.E., M.Si., tokoh Jawa Sumatera Utara; Prof. Dr. dr. Delyuzar, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan; Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara Sukasdi, S.E., M.A.; Ko William; Johan, S.H., dari pimpinan Wartapoldasu sekaligus Ketua Yayasan Cetiya Tissa; serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua FPK Kota Medan Prof. Dr. dr. Delyuzar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan festival. Menurutnya, kegiatan seni dan budaya dapat menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman.
"Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap kompak. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bersama-sama membangun kebersamaan," ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan seni budaya seperti Festival Seni Budaya Buddhis dapat menjadi sarana mempererat hubungan antarmasyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan.
Apresiasi juga disampaikan Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Sukasdi, S.E., M.A. Ia menilai kegiatan seni dan budaya memiliki nilai penting dalam membangun kebersamaan sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada masyarakat.
"Kami memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya festival seni budaya Buddhis ini. Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya sekaligus memperkuat kerukunan dan kebersamaan," ujar Sukasdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan yang juga Ketua Permabudhi Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., melalui Wakil Ketua Permabudhi Sumut Budi Malem, SMT., menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada panitia, para seniman, sanggar, tokoh masyarakat, tokoh agama serta seluruh undangan yang telah hadir dan ikut menyukseskan festival ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi wadah untuk mempererat persatuan melalui seni dan budaya," ujar Budi Malem mewakili Wong Chun Sen Tarigan.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan seni dan budaya sebagai jembatan untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
Hal senada disampaikan Prof. Dr. H. Abdi Yanto, S.E., M.Si., tokoh Jawa Sumatera Utara. Ia membawa semangat persatuan melalui slogan, "Melalui budaya kita bersatu."
Slogan tersebut dinilai sejalan dengan semangat festival yang mempertemukan berbagai unsur budaya dalam satu panggung pertunjukan.
Suasana festival semakin semarak dengan kehadiran MC kondang Kota Medan, H. Benny Soebarjo, S.H., yang diketahui merupakan kelahiran Kota Pelajar Yogyakarta. Kehadirannya turut memberikan warna tersendiri dalam memandu jalannya acara.
Festival ini menjadi momentum yang memperlihatkan bahwa seni dan budaya dapat menjadi ruang bersama untuk memperkenalkan keberagaman. Kolaborasi Sun Go Kong dan Hanoman menjadi salah satu gambaran bagaimana unsur budaya Tionghoa dan Jawa dapat hadir secara berdampingan dalam satu pertunjukan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan mendapat perhatian positif dari para tamu undangan maupun masyarakat yang hadir.
Festival Seni Budaya Buddhis di Klenteng Kong Tek Cun Ong diharapkan dapat terus menjadi wadah pelestarian seni dan budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan, kerukunan, dan kebersamaan di Kota Medan.red

MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN

admin — Tue, 29 Sep 2026 09:15:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Di dalam lapas, hal-hal kecil pun diatur. Kapan warga binaan bangun, bekerja, menerima kunjungan, hingga kembali ke kamar. Mereka menjalaninya setiap hari. Maka, ketika terdengar kabar bahwa ada orang yang mungkin menikmati fasilitas berbeda di tempat yang sama, pertanyaan pertama mereka barangkali sederhana: mengapa?

Keluarga di rumah pun bisa bertanya demikian. Mereka menitipkan orang yang mereka sayangi kepada negara, dengan segala konsekuensi hukum yang harus dijalani. Yang mereka harapkan setidaknya satu: aturan berlaku sama.

Karena itulah temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong mengusik banyak orang. Dugaan tentang fasilitas istimewa, terlebih jika dikaitkan dengan uang atau kedekatan, tidak cukup dijawab dengan menyebut status bangunan. Publik ingin mengetahui apa yang terjadi di sana.

Sejak inspeksi Ombudsman pada 23 September 2026, pertanyaannya belum banyak berubah. Siapa yang menggunakan bangunan dan fasilitas tersebut? Siapa yang mengizinkan? Bagaimana aksesnya diatur? Apakah benar ada pungutan?

Status Bangunan dan Cara Penggunaannya

Kanwil Ditjenpas Jawa Barat menjelaskan bahwa lokasi yang disorot berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Sejumlah bangunan disebut memiliki surat keputusan sebagai rumah jabatan. Keterangan ini perlu dicatat. Namun, status resmi sebuah bangunan belum dengan sendirinya menjelaskan siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa.

Ada pula soal foto dan perlengkapan yang terlihat dalam dokumentasi awal, tetapi tidak tampak saat pemeriksaan berikutnya. Bisa saja barang-barang itu dipindahkan dengan alasan yang sah. Jika demikian, catatannya tentu dapat ditunjukkan. Ke mana dipindahkan, kapan, dan oleh siapa? Pertanyaan seperti ini sebaiknya dijawab sebelum orang telanjur menyusun kesimpulannya sendiri.

Pemeriksaan yang Harus Tuntas

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah memerintahkan investigasi. Lima pejabat struktural Lapas Cibinong, termasuk kepala lapas, dinonaktifkan untuk diperiksa. Langkah itu memberi kesempatan kepada tim untuk bekerja tanpa mengabaikan hak mereka yang diperiksa. Penonaktifan belum berarti bersalah. Tetapi dugaan yang telah mengundang perhatian luas juga tidak boleh berhenti pada penonaktifan.

Pada Senin, 28 September, perkara ini dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR. Dirjen Pemasyarakatan Mashudi hadir bersama kepala lapas yang telah dinonaktifkan. Ombudsman belum hadir. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menjelaskan bahwa permintaan untuk menghadirkan Ombudsman masih menunggu respons Komisi II, mitra kerjanya di DPR.

Kehadiran Ombudsman pada kesempatan berikutnya akan membantu. Publik perlu mendengar langsung apa yang ditemukan saat inspeksi, lalu membandingkannya dengan hasil pemeriksaan kementerian. Perbedaan keterangan, jika ada, justru perlu dibuka dan diperiksa. Dari situlah gambaran yang lebih utuh bisa diperoleh.

Dalam perkara seperti ini, godaan terbesar adalah tergesa-gesa memberi jawaban. Kementerian sebaiknya menyampaikan saja apa yang sudah diketahui, apa yang belum, dan kapan hasil pemeriksaan akan disampaikan. Orang dapat memahami bahwa penyelidikan membutuhkan waktu. Yang sulit diterima adalah penjelasan yang terdengar tuntas, sementara pertanyaan pokok masih tertinggal.

Pemeriksaan pun perlu masuk ke keseharian tempat itu. Siapa yang memegang akses? Bagaimana barang dan fasilitas masuk? Adakah warga binaan yang ditugaskan di area tersebut, dan untuk pekerjaan apa? Pernahkah petugas atau warga binaan menyampaikan keluhan? Jika pernah, apa tindak lanjutnya?

Jawaban-jawaban itu penting karena yang dipersoalkan bukan hanya sebuah ruangan. Bila ada perlakuan khusus, seseorang tentu membuat keputusan, memberi izin, atau membiarkannya terjadi. Sebaliknya, bila suatu dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang rinci juga dapat membersihkan nama orang yang telanjur dicurigai.

Menjaga Rasa Adil

Di tengah sorotan terhadap Cibinong, ribuan petugas pemasyarakatan tetap bekerja. Mereka menjaga keamanan, mengatur kunjungan keluarga, mencegah narkotika masuk, melerai konflik, dan mendampingi pembinaan. Pembimbing Kemasyarakatan membantu menyiapkan jalan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Banyak dari pekerjaan itu berlangsung tanpa kamera dan tanpa pujian.

Beban mereka berat, apalagi ketika lapas dan rutan melebihi kapasitas. Keadaan tersebut tidak dapat dipakai untuk memaklumi pelanggaran. Namun, kita juga tidak boleh membiarkan kesalahan beberapa orang, jika kelak terbukti, menutup pekerjaan baik petugas lain.

Warga binaan berhak hidup secara manusiawi. Mereka menjalani pidana, tetapi martabatnya tetap harus dijaga. Hunian yang layak, layanan kesehatan, dan kesempatan mengikuti pembinaan semestinya tersedia menurut aturan, bukan menurut isi dompet atau kedekatan seseorang dengan pejabat.

Bayangkan sulitnya meminta warga binaan percaya pada pembinaan jika mereka merasa aturan bisa dinegosiasikan oleh orang tertentu. Rasa tidak adil seperti itu dapat menetap jauh lebih lama daripada kegaduhan berita. Ia ikut terbawa ke dalam hubungan antara warga binaan dan petugas setiap hari.

Itu sebabnya hasil investigasi Cibinong harus mudah dipahami publik. Apa yang terbukti? Apa yang tidak? Siapa yang bertanggung jawab? Tindakan apa yang diambil? Bila ada indikasi pidana, teruskan kepada penegak hukum. Bila ditemukan pengawasan yang lemah, perbaiki cara mengatur akses, mencatat barang, menggunakan area khusus, dan menangani pengaduan.

Masyarakat wajar marah mendengar dugaan perlakuan istimewa. Petugas yang bekerja jujur pun wajar resah ketika institusinya ikut dicurigai. Keduanya menunggu hal yang sama: pemeriksaan yang adil dan penjelasan yang terus terang.

Nanti, ketika perhatian publik beralih ke perkara lain, kehidupan di Lapas Cibinong akan terus berjalan. Warga binaan masih menjalani hukumannya. Petugas masih datang bekerja. Di situlah hasil penanganan kasus ini akan terasa: apakah aturan benar-benar berlaku bagi semua orang di dalamnya.

Bupati Asahan Buka LK II Tingkat Nasional HMI : Lahirkan Kader Solutif yang Jadi Mitra Strategis Pembangunan

admin — Mon, 28 Sep 2026 23:58:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran-Asahan Tahun 2026.

Upacara pembukaan berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (28/09/2026), dan dihadiri beragam pimpinan daerah serta tokoh masyarakat.

Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan wahana strategis peningkatan kapasitas diri para kader—mulai dari wawasan intelektual, kemampuan kepemimpinan, ketajaman berpikir kritis, hingga kepedulian terhadap isu sosial dan pembangunan.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Batu Bara, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Kapolres Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan, Plt. Kepala Dinas Kominfo Asahan, para alumni HMI, Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, jajaran pimpinan HMI Cabang Kisaran-Asahan, seluruh peserta LK II, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa LK II merupakan pijakan penting bagi kader untuk mengasah kemampuan analisis dan memperkuat tekad pengabdian.

"Intermediate Training bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah memperdalam wawasan, memperkuat kepemimpinan, dan menumbuhkan semangat pengabdian. Para kader diharapkan menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah maupun nasional," ujar Taufik Zainal Abidin.

Ia juga berpesan agar kesempatan berharga ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, dan mempererat jaringan persaudaraan antarpeserta dari berbagai daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai ruang bertukar gagasan dan memperkaya pandangan.

"Kader HMI harus mampu melahirkan ide dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat," tandasnya.

Bupati Batu Bara yang turut memberi sambutan sekaligus pemaparan menyampaikan kebanggaannya terhadap kiprah HMI yang telah lama melahirkan generasi berkualitas bagi bangsa. Ia menekankan peran organisasi ini dalam mencetak kader yang cerdas, berjiwa pemimpin, dan tulus mengabdi kepada masyarakat serta negara.

Rangkaian pembukaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan ini ditutup dengan sesi foto bersama, setelah berjalannya seluruh acara mulai dari menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne HMI, mengheningkan cipta, doa, hingga rangkaian sambutan-sambutan. (dre)

Pemkab Solok Siapkan Huntap untuk Warga Terdampak Galodo, Lokasi Relokasi Dikaji

admin — Mon, 28 Sep 2026 22:10:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, sumatera Barat, mulai menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana galodo. Salah satu agenda utama adalah menyiapkan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, termasuk kemungkinan relokasi dari kawasan yang dinilai memiliki risiko bencana.

Wakil Bupati Solok H. Candra mengungkapkan berbagai dokumen untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses penyelesaian.Hal itu disampaikan Candra kepada wartawan di Arosuka, Senin (28/9/2026).

"Dokumen yang diperlukan sudah kita siapkan dan saat ini sedang diproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh persyaratan bisa selesai," kata Candra.Pemkab Solok juga meminta tim terkait mengecek kondisi lahan dan kawasan di sekitar lokasi terdampak.

Berdasarkan pemantauan balai teknis di Sumatera Barat, kawasan sekitar sungai dan dataran sungai menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam rencana penataan dan relokasi.
Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi relokasi. Kajian menyeluruh masih dilakukan dengan melibatkan unsur teknis dan instansi terkait.

Dan menegaskan keputusan relokasi harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah tidak ingin warga yang telah dipindahkan justru kembali menghadapi ancaman bencana di lokasi baru.
"Kita tidak ingin masyarakat sudah dipindahkan, ternyata lokasi yang baru juga rawan. Karena itu, kita ingin memastikan terlebih dahulu dengan melibatkan para ahli," ujarnya.

Pemkab Solok juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tenaga ahli. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan lokasi yang layak, aman, nyaman, dan memiliki risiko bencana lebih rendah.

Untuk warga terdampak, pemerintah menyiapkan skema Huntap mandiri dan Huntap terpadu. Warga yang memiliki tanah di lokasi aman dan berada di luar kawasan aliran sungai dapat dibangunkan rumah di atas lahannya.
Sementara warga yang tidak memiliki tanah akan disiapkan melalui skema Huntap terpadu di kawasan yang telah ditentukan.

"Skemanya sedang kita siapkan, mulai dari lokasi, tata kelola hingga pembangunan. Aspek keselamatan dan pengurangan risiko bencana menjadi pertimbangan utama," tutur Candra.
Pemerintah juga akan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan penataan untuk mencari solusi bersama sebelum relokasi dilaksanakan.(YOSE)