https://www.sumut24.co/ Sumut24.co Berani Tampil Beda Fri, 23 Oct 2026 14:38:19 +0700+0700 id-ID Wali Kota diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri ke XII Tahun 2026, di Ponpes Salafiyah Darussalam Fri, 23 Oct 2026 13:43:00 +0700+0700 P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako Dedi Tunasto Setiawan SH MH menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri ke XII Tahun 2026, di Pondok Pasantren (Ponpes) Salafiyah Darussalam, Jalan Pesantren Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, Kamis (22/10/2026) pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH MH. </p> <p>Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kompol Budiono menegaskan perjuangan santri tidak berhenti pada sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Semangat tersebut harus diteruskan melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.</p> <p>"Peristiwa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa santri bukan hanya penjaga nilai-nilai agama, melainkan juga bagian penting dari perjalanan bangsa. Karena itu, mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan upacara dan seremonial. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi Indonesia," demikian petikan amanat yang dibacakan Budiono, di acara dengan tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" tersebut.</p> <p>Amanat itu juga mengajak santri menjaga persatuan, merawat lingkungan, serta menebarkan kedamaian di tengah perbedaan. Pesantren didorong mengoptimalkan tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Santri juga diharapkan tetap teguh memegang nilai-nilai ke-Islaman, tetapi terbuka terhadap kemajuan dan mampu menjawab persoalan masyarakat.</p> <p>"Jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber inspirasi untuk merawat bumi, menebarkan kedamaian, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita, karena Indonesia yang kuat hanya dapat dibangun melalui kebersamaan," katanya. </p> <p>Peringatan Hari Santri diawali pawai. Acara dirangkai penyerahan
Penyerahan bantuan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pematangsiantar kepada Ponpes Salafiyah Darussalam.</p> <p>Turut hadir, mewakili Unsur Forkopimda, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdako Rilan Syakban Pohan SSTP MSi, OPD, para camat, Koordinator Bank Sumut Pematangsiantar Subhan Pardosi, Koordinator Bank Sumut Syariah Pematangsiantar Syufri Ananda Putra Lubis, dan lainnya. (LP)]]> https://www.sumut24.co/news/287648/wali-kota-diwakili-asisten-administrasi-umum-setdako-menghadiri-upacara-peringatan-hari-santri-ke-xii-tahun-2026-di-ponpes-salafiyah-darussalam/ Pemko Pematangsiantar bersama Polres Rakor akselerasi program Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dan kesiapan Operasi Patuh 2026 Fri, 23 Oct 2026 13:42:00 +0700+0700 Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Polres Pematangsiantar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka akselerasi program Kapolri 'Polisi Bersama Masyarakat' dan kesiapan Operasi Patuh 2026 serta pengamanan Operasi Lilin Toba 2026. Rakor berlangsung di Aula Widya Satya Brata Polres Pematangsiantar, Jalan Sudirman, Rabu (21/10/2026). Rakor dipimpin Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH.</p> <p>Budiono menyampaikan, rakor bertujuan menyaring seluruh masukan dan saran agar kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai perencanaan.</p> <p>"Semua yang hadir kita minta saran dan masukannya. Saya berharap rapat ini benar-benar bisa maksimal untuk kita kesiapan di Nataru, permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada di Siantar nanti kita kita, kita cari solusi bersama terkait pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, saya lihat Simpang Dua sudah diaspal. Ini nanti akan membantu kelancaran terkait pengalihan arus lalu lintas. Nanti sama-sama kita maksimalkan. Karena kalau kita lihat evaluasi kemarin, masih banyak permasalahan dan tantangan," terangnya.</p> <p>Ia juga mengatakan, ada beberapa pedagang yang komplain terkait rekayasa lalu lintas.
"Untuk itu nanti kita pikirkan bersama, kita pecahkan bersama bagaimana solusinya. Terkait CCTV, nanti minta bantu Diskominfo, seperti kemarin nanti bisa dipasangkan di posko-posko mana yang menjadi objek pemantauan pimpinan, sehingga ini bisa maksimal," katanya.</p> <p>Budiono juga meminta agar marka-marka dapat dipasang serta adanya objek larangan parkir agar seluruhnya tertata.</p> <p>Kasatlantas Polres Pematangsiantar AKP Simon E Simatupang memaparkan sekaligus membahas kamseltibcarlantas. Ia menjelaskan adanya kepadatan yang terjadi di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka.</p> <p>"Ada penjual di situ semakin ke tengah. Jadi ancamannya itu adalah keselamatan," sebut Simon.</p> <p>Ia juga memohon partisipasi, masukan, dan saran bagaimana mitigasi, mengedukasi, serta mengimbau untuk kepentingan bersama.</p> <p>"Kami siap turut mengimbau rekan-rekan yang berjualan dan penataan parkir yang lebih tertib," tukasnya.</p> <p>Simon juga meminta kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Pematangsiantar agar memantau lampu-lampu jalan guna meningkatkan jarak pandang di malam hari.</p> <p>"Karena hari ini adanya fluktuasi asap karhutla, dan khususnya untuk malam hari. Serta pemangkasan pohon yang mengganggu cahaya lampu jalan," jelasnya.</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Pematangsiantar Drs Daniel Siregar berharap adanya rapat lanjutan dengan mengundang pengusaha angkutan desa (angdes) dan angkutan kota (angkot) agar mengatur parkir kendaraan saat menunggu penumpang supaya tidak terjadi penumpukan.</p> <p>Terkait optimalisasi Terminal Tanjung Pinggir, Daniel mengatakan langkah konkret yang dilakukan pasca optimalisasi adalah melakukan penjagaan mulai pagi hingga pukul 16.00 WIB. Termasuk di hari Sabtu dan Minggu.</p> <p>"Nah kendalanya adalah, yang kami lakukan hanya edukasi dan sosialisasi. Lemahnya kami tidak bisa menindak. Bus AKAP izinnya dari Pemprov. Kami sudah melakukan komunikasi ke provinsi agar minimal kartu pengawasan dan izin track dicek dulu apakah memang masih berlaku atau tidak. Supaya bisa kami teruskan dan koordinasikan ke Satlantas Polres Siantar," katanya.</p> <p>Sedangkan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Horas Jaya (PHJ) Bolmen Silalahi SP menyampaikan pihaknya akan mengimbau para pedagang untuk tidak menggunakan badan jalan saat pendistribusian barang.</p> <p>Kepala Dinas PKP Robert Sitanggang SSTP MSi menyampaikan, nantinya di lokasi-lokasi tertentu yang rawan macet, akan diprioritaskan pemasangan lampu jalan. Begitu juga dengan cabang pohon di beberapa ruas jalan, akan dilakukan pembersihan.</p> <p>"Ini ada di jalan-jalan lintas Medan. Nanti akan kita lakukan di bulan ini sampai menuju waktu pelaksanaan Operasi Lilin Toba," pungkasnya.</p> <p>Turut hadir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Heri Oktarizal SH MH, Direktur RSUD dr Djasamen Saragih Drg Irma Suryani, Camat Siantar Barat Herwan AR Saragih SH, para lurah, serta jajaran Polres Pematangsiantar. (LP)]]> https://www.sumut24.co/news/287647/pemko-pematangsiantar-bersama-polres-rakor-akselerasi-program-kapolri-lsquopolisi-bersama-masyarakatrsquo-dan-kesiapan-operasi-patuh-2026/ Pj Sekda Kota Medan Tegaskan Retribusi Bukan Sekadar Capaian Target, Tapi Soal Kualitas Layanan Fri, 23 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700 sumut24.co - Medan

</p> <p>Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fachrurrazi menegaskan bahwa pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai tugas formalitas untuk pemenuhan target semata, melainkan soal kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.</p> <p>Penegasan itu disampaikan Erfin saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi di Ruang Rapat Bapenda Kota Medan, Kamis (22/10/2026).</p> <p>Dalam arahannya, Erfin membedakan secara mendasar antara pajak daerah dan rertribusi daerah. Jika pajak adalah kewajiban mutlak warga negara, sedangkan retribusi memiliki makna yang lebih mendalam yakni ada timbal balik berupa pelayanan langsung (service) yang diterima masyarakat saat retribusi ditarik.</p> <p>"Berbicara retribusi ini tentu tidak sama seperti pajak daerah. Retribusi itu ada pelayanan yang kita berikan kepada wajib retribusi. Artinya berjalan beriringan ketika masyarakat mendapatkan layanan, disitu kita ambil retribusinya,"ujar Erfin.</p> <p>Erfin juga menyampaikan bahwa secara agregat per bulan ini, capaian penerimaan sektor retribusi Kota Medan tergolong lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendati kontribusi angkanya tidak sebesar pajak daerah terhadap APBD, namun retribusi memiliki posisi strategis dan dinamika tersendiri yang melekat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p> <p>"Capaian retribusi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, memang secara umum ini lebih baik," kata Erfin.</p> <p>Meski demikian, Erfin mengingatkan agar seluruh kepala OPD tidak berpuas diri hanya karena angka retribusi berhasil melampaui target. Justru ia menekankan pentingnya rasa memiliki dan empati dalam menjalankan fungsi pelayanan.</p> <p>"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai rertibusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan,"pungkas Erfin.</p> <p>Senada dengan arahan Pj Sekda, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, menjelaskan bahwa rapat ini menjadi wadah untuk menggali masalah serta mengunci komitmen pimpinan Perangkat Daerah dalam melakukan percepatan penerimaan retribusi di Triwulan IV.</p> <p>"Untuk retribusi secara agregat ada beberapa yang sangat baik bahkan melebihi target di Triwulan III. Nanum untuk OPD yang belum mencapai target, arahan Pak Sekda tadi sudah sangat jelas, yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun" jelas Laksamana Putra Siregar.</p> <p>​Dalam rapat tersebut, sebanyak 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan paparan terkait capaian retribusi serta kendala yang dihadapi di lapangan, diantaranya yaitu:</p> <p>1.​Dinas Kesehatan
2.​Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR)
3.​Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
4.​Dinas Perhubungan (Dishub)
5.​Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
6.​Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK)
7.​Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
8.​RSUD Bachtiar Djafar</p> <p>​Rapat koordinasi ini turut pula dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M. Agha Novrian, Plt Kepala BKAD Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan Junaidi Sanjaya. Rel

]]> https://www.sumut24.co/Berita/287645/pj-sekda-kota-medan-tegaskan-retribusi-bukan-sekadar-capaian-target-tapi-soal-kualitas-layanan/ Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Fri, 23 Oct 2026 13:28:00 +0700+0700 sumut24.co - Jakarta

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai berhasil memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal serta memperkuat perekonomian daerah.</p> <p>Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," ujar Presiden Prabowo.</p> <p>Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa akses keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya beli dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga merencanakan alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 dan amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaga ini memegang mandat menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa transformasi ini menandai pergeseran fokus kebijakan nasional.</p> <p>"Perubahan DNKI menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi, dari yang semula berfokus pada kepemilikan rekening (inklusi) menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara riil," jelas Airlangga.</p> <p>DNKK dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian.</p> <p>Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa saat ini terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia (38 provinsi dan 514 kabupaten/kota). Program-program TPAKD terbukti selaras dengan program Asta Cita Pemerintah serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.</p> <p>Beberapa capaian konkret TPAKD yang tercatat meliputi, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, Kredit Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menjangkau 59,36 juta rekening (88,83% dari total pelajar Indonesia).</p> <p>Laku Pandai, menjangkau 72.982 desa dan membawa 17 juta masyarakat ke dalam sistem keuangan formal.</p> <p>Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa, melaksanakan 135 program EKI yang menghasilkan 174 ribu rekening tabungan baru dan pembentukan 455 agen Laku Pandai.</p> <p>Penyaluran Kredit Terbaru (Agustus–Oktober 2026) merekam penyaluran pembiayaan sebesar Rp53,15 triliun kepada 2,1 juta debitur.</p> <p>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan terus memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi perluasan akses keuangan.</p> <p>Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah daerah, Rakornas TPAKD 2026 diakhiri dengan penyerahan TPAKD Award 2026 kepada daerah dengan kinerja terbaik Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Maluku, & Papua: Provinsi Maluku.</p> <p>Sedangkan pada tingkat Kabupaten di wilayah propinsi Sumatera yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Lombok Timur</p> <p>Untuk wilayah perkotaan meliputi, Kota Metro, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Palu, Kota Ambon. Rel]]> https://www.sumut24.co/Berita/287643/presiden-prabowo-apresiasi-capaian-tpakd-dan-resmikan-pembentukan-dewan-nasional-kesejahteraan-keuangan/ Sekolah Al Azhar Medan Ikutkan Robot Transporter pada Lomba Internasional di Taiwan Tahun Depan Fri, 23 Oct 2026 13:03:00 +0700+0700 sumut24.co - Medan

Sekolah Al Azhar Medan berencana mengikutsertakan robot transporter dalam ajang lomba robotik tingkat internasional yang akan digelar di Taiwan pada 2027 mendatang. Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi, robotika, dan inovasi, sekaligus memperkenalkan potensi pelajar Kota Medan di tingkat internasional.</p> <p>"Kita akan mempersiapkan robot transporter untuk diikutsertakan dalam ajang robotik tingkat internasional di Taiwan tahun depan. Persiapan kita sudah matang dan diharapkan robot transporter yang akan dibawa ini mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalankan fungsi pemindahan atau pengangkutan objek sesuai dengan sistem yang dirancang. Pengembangan robot ini juga menjadi sarana bagi siswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui proses pembelajaran di sekolah," kata Akbar A Wahyudi siswa Kelas 11 Unggulan Jurusan Sos Hum Al Azhar Medan Jalan Pintu Air IV No. 314 Kwala Bekala Medan Johor ketika ditemui pada kegiatan Teras Belajar Sumut Berkah, Jumat (23/10/2026) di Halaman Kantor Gubsu.

</p> <p>Menurut Akbar A Wahyudi, partisipasi dalam kompetisi internasional tersebut merupakan kesempatan bagi siswa Sekolah Al Azhar Medan untuk menguji kemampuan mereka dalam merancang, merakit, serta mengoperasikan robot. Selain itu, kompetisi ini diharapkan dapat mendorong siswa agar semakin kreatif, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang.

</p> <p>Disebutkannya, proses persiapan, pengembangan robot transporter membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari penyempurnaan desain, pemrograman sistem kendali, hingga pengujian kinerja robot. Setiap tahapan menjadi bagian penting untuk memastikan robot dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan dan tantangan yang diberikan dalam perlombaan.

"Selain kemampuan teknis, siswa yang terlibat juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah, serta berpikir kritis. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan dan dunia kerja yang semakin dipengaruhi kemajuan teknologi," ujar Akbar A Wahyudi mengaku salah satu yang akan ikut ajang robotik internasional di Taiwan.

Ditambahkannya, keikutsertaan dalam ajang robotik di Taiwan juga berpotensi membuka kesempatan bagi siswa untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan peserta dari berbagai negara. "Melalui interaksi tersebut, siswa dapat mengenal perkembangan teknologi robotika secara lebih luas sekaligus memperoleh inspirasi untuk menghasilkan inovasi baru," katanya bangga membawa nama sekolah Al Azhar Medan di ajang internasional.

Masih kata Akbar A Wahyudi, keterlibatan sekolahnya (Al Azhar Medan) dalam kompetisi semacam ini diharapkan dapat memperkuat pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). "Pendekatan tersebut mendorong siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam bentuk karya nyata yang memiliki nilai guna," sebutnya.</p> <p>Dia juga berharap, ajang robotik yang diikuti ini semua pihak mendukung dan mendoakan termasuk pihak sekolah, guru pembimbing, orang tua, dan lingkungan pendidikan. "Dukungan tersebut diperlukan agar proses pengembangan robot transporter dapat berjalan optimal dan siswa memiliki kesiapan teknis maupun mental untuk menghadapi persaingan di tingkat internasional," katanya. Seraya mengatakan, dirinya akan mengharumkan nama Sekolah Al Azhar Medan di mata internasional. (Rel)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/287642/sekolah-al-azhar-medan-ikutkan-robot-transporter-pada-lomba-internasional-di-taiwan-tahun-depan/ Kodam I/BB Ambil Langkah Tegas Dugaan Keterlibatan Oknum Prajurit TNI AD Kasus Narkotika Jenis Sabu Sabu di Pekanbaru Fri, 23 Oct 2026 12:55:00 +0700+0700 Medan |sumut24.co -

Kodam I/Bukit Barisan mengambil langkah tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum serta disiplin militer, menyusul dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD, Serka Andika Fadfianto (Babinsa Koramil 17/BT Kodim 0203/Langkat), dalam perkara tindak pidana narkotika. Yang bersangkutan bersama seorang warga sipil berinisial NS diamankan oleh Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau.</p> <p>
Berawal dari penyelidikan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau terkait informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya seseorang yang membawa dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Yos Sudarso Umban Sari Rumbai Kota Pekanbaru dan kemudian dilakukan penghadangan serta penangkapan terhadap dua orang berinisial AF dan NS yang mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn.</p> <p>
Satu orang berinisial AF diketahui merupakan oknum anggota TNI AD yang berdinas sebagai Babinsa di Kodim 0203/Langkat, sehingga oleh Ditresnarkoba Polda Riau diserahkan kepada Denpom XIX/I Pekanbaru guna proses hukum selanjutnya.</p> <p>
Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han menegaskan bahwa Kodam I/BB tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan prajurit serta akan diproses hukum. Dikarenakan locus delicti berada di Pekanbaru maka proses hukum akan diserahkan ke Denpom XIX/I Pekanbaru.</p> <p>
Dalam kejadian penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 47 bungkus sabu dengan berat 46.034,16 gram, empat buah tas ransel, satu pucuk pistol model makarov, satu magasen dan empat butir munisi kaliber 6 mm, dua unit telepon genggam, satu unit mobil Toyota Innova Rebon.</p> <p>
Seluruh barang bukti tersebut telah diamankan oleh pihak berwenang. Kami menghormati proses penyelidikan yang berjalan, selain itu juga tentunya kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengawasan dan Pembinaan Personel Kodam I/BB.(W02)

]]> https://www.sumut24.co/hukum-kriminal/287641/kodam-ibb-ambil-langkah-tegas-dugaan-keterlibatan-oknum-prajurit-tni-ad-kasus-narkotika-jenis-sabu-sabu-di-pekanbaru/ TP PKK Kabupaten Asahan Sabet Gelar Juara Umum Lomba HKG PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026 Fri, 23 Oct 2026 10:21:00 +0700+0700 sumut24.co -MEDAN, Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Asahan. TP PKK Kabupaten Asahan berhasil meraih predikat Juara Umum dalam penilaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Kamis (22/10/2026) pukul 15.00 Wib.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Camat, Lurah, dan Kepala Desa berprestasi dari berbagai daerah.

Sejumlah prestasi yang diraih TP PKK Kabupaten Asahan, Juara I — Tertib Administrasi PKK, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning. Juara II — Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap. Juara II — UP2K PKK, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Juara I — HATINYA PKK, Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat. Juara II — IVA Test, Kecamatan Air Joman.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyambut gembira keberhasilan tersebut. "Prestasi ini bukan milik satu pihak saja, melainkan hasil kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan seluruh pengurus serta kader PKK dari desa hingga kabupaten. Terima kasih kepada seluruh kader yang telah berbakti dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Ia berharap capaian ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, memperkuat inovasi, dan membawa manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menegaskan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. "PKK harus semakin beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital dalam menjalankan program-programnya. Peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045, dan perlindungan anak dari bahaya narkoba serta perundungan adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Gubernur.

Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, juga mengajak seluruh kader PKK untuk senantiasa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang optimal.

Acara yang dimulai dengan tarian persembahan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Mars HKG ini berjalan lancar dan sukses hingga pukul 17.45 WIB. Penyerahan piala dan piagam penghargaan menjadi puncak acara yang diakhiri dengan harapan akan semangat PKK yang kian berkibar di tengah masyarakat. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/287640/tp-pkk-kabupaten-asahan-sabet-gelar-juara-umum-lomba-hkg-pkk-tingkat-provinsi-sumatera-utara-2026/ BAKOPAM Sumut Hadir di Tengah Warga Rentan Banjir, Ibnu Hajar: Kepedulian Sosial Harus Terus Dihidupkan Fri, 23 Oct 2026 10:18:00 +0700+0700 Nomor rekening: 11102040195610
Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA</p> <p>2. Bank Mandiri
Nomor rekening: 1060009796502
Atas nama: IBNU HAJAR</p> <p>BAKOPAM Sumut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap kegiatan sosial organisasi tersebut.</p> <p>Melalui semangat Jumat Berkah, BAKOPAM Sumut berharap nilai-nilai kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat.</p> <p>Bagi organisasi kepemudaan ini, keberadaan pemuda tidak hanya diukur dari aktivitas organisasi, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam membantu masyarakat dan menghadirkan manfaat bagi sesama.</p> <p>BAKOPAM Sumut — Bergerak dengan Kepedulian, Mengabdi untuk Kemanusiaan.]]> https://www.sumut24.co/news/287639/bakopam-sumut-hadir-di-tengah-warga-rentan-banjir-ibnu-hajar-kepedulian-sosial-harus-terus-dihidupkan/ KSMI Jajaki Laga Persahabatan dengan Turki Jelang Debut di Piala Dunia Sepak Bola Mini Fri, 23 Oct 2026 10:06:00 +0700+0700 Bola Mini Indonesia (KSMI) menjajaki kerja sama olahraga dengan Turki menjelang keikutsertaan tim nasional Indonesia dalam Piala Dunia Sepak Bola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026. Salah satu agenda yang dibahas ialah mengundang tim nasional Turki untuk menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta.</p> <p>Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan pengurus KSMI dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip, di kediaman Duta Besar Turki di Jakarta, Jumat (23/10/2026) siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan persahabatan, sekaligus menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi antara kedua pihak melalui olahraga.</p> <p>Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan itu. Ia didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Adhannie Anggoro dan Wakil Ketua Umum Marino.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, KSMI menyampaikan undangan kepada tim nasional Turki untuk datang ke Jakarta dan menjalani laga uji coba. Duta Besar Talip menyambut baik undangan itu dan menyatakan akan membicarakannya lebih lanjut dengan komite sepak bola mini Turki.</p> <p>Rencana pertandingan uji coba tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Kepastian pelaksanaan, termasuk jadwal dan format pertandingan, akan bergantung pada pembicaraan lanjutan antara kedua pihak.</p> <p>Yan Mulia Abidin usai pertemuan mengatakan, komunikasi dengan Turki memiliki arti strategis karena negara itu akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Mini 2026 di Antalya pada 1–6 November mendatang. Kejuaraan yang diselenggarakan International Minifootball Federation (IMF) tersebut dijadwalkan diikuti 16 negara, sehingga menjadi arena bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan menghadapi persaingan internasional. </p> <p>Keikutsertaan itu juga menjadi debut Indonesia di ajang Piala Dunia sepak bola mini. Karena itu, persiapan tim nasional tidak hanya menyangkut kemampuan individu pemain, tetapi juga pematangan taktik, kekompakan tim, dan adaptasi terhadap karakter permainan lawan dari berbagai negara.</p> <p>KSMI sebelumnya menjadwalkan pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pemain yang mengikuti seleksi berasal dari sejumlah daerah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program tersebut diarahkan untuk mematangkan teknik, strategi, serta kerja sama antarpemain sebelum berlaga di Antalya. </p> <p>Dalam konteks itu, pertandingan persahabatan dengan Turki berpotensi menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman internasional pemain Indonesia. Jika terealisasi, laga tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji penerapan strategi, mengevaluasi kelemahan tim, sekaligus memperkaya pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.</p> <p>Lebih jauh, komunikasi antara KSMI dan perwakilan Turki membuka peluang kerja sama yang tidak terbatas pada satu pertandingan. Hubungan antarpengurus, pertukaran pengalaman pengembangan olahraga, serta peluang pertandingan pada masa mendatang dapat menjadi bagian dari agenda yang dijajaki, sepanjang mendapat persetujuan kedua pihak.</p> <p>Namun, bagi KSMI, tantangan mendesak tetaplah memastikan kesiapan tim nasional menghadapi turnamen dunia. Debut di Antalya menjadi kesempatan untuk menilai hasil seleksi dan pembinaan, sekaligus memetakan kebutuhan pengembangan sepak bola mini Indonesia agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.</p> <p>Pertemuan dengan Duta Besar Turki disebut Yan Mulia sebagai salah satu langkah untuk memperluas jejaring internasional cabang olahraga tersebut. Di tengah persiapan menuju Antalya, KSMI berupaya memadukan kesiapan kompetitif dengan pembukaan jalur komunikasi yang dapat mendukung perkembangan sepak bola mini Indonesia pada masa mendatang.rel]]> https://www.sumut24.co/sport/287638/ksmi-jajaki-laga-persahabatan-dengan-turki-jelang-debut-di-piala-dunia-sepak-bola-mini/ Di Pelabuhan Sinabang, PWI Simeulue Lepas Nasir Nurdin dengan Teriakan ‘Dua Periode’ Fri, 23 Oct 2026 10:03:00 +0700+0700 ]]> https://www.sumut24.co/news/287637/di-pelabuhan-sinabang-pwi-simeulue-lepas-nasir-nurdin-dengan-teriakan-lsquodua-periodersquo/ KPK Kembali Tahan 7 Tersangka Baru, Fee Proyek Diduga Mengalir hingga Miliaran Rupiah Fri, 23 Oct 2026 02:48:00 +0700+0700 sumut24.co -MEDAN — Dugaan praktik korupsi di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara kian mengkhawatirkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek jalan nasional periode 2023–2025 dengan menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka baru.</p> <p>Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan suap yang melibatkan segelintir individu. Fakta penyidikan yang diungkap KPK justru memunculkan dugaan adanya pola pemberian komitmen fee berdasarkan jenjang jabatan, mulai dari kepala balai hingga pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kelompok kerja (Pokja).</p> <p>Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, perkara ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Proyek yang semestinya berorientasi pada kualitas jalan dan kepentingan masyarakat justru diduga dibayangi praktik pemberian uang untuk mengamankan pekerjaan.</p> <p>Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa penyidikan lanjutan menemukan fakta-fakta baru setelah operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya.</p> <p>KPK menahan tujuh tersangka baru. Mereka adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025; Rahmad Parulian, Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal, PPK 1.1 Wilayah I; Hari Handoko, PPK 1.2 Wilayah I; T. Rahmansyah Putra, Kasatker PJN Wilayah II Sumut; Manaek Manalu, PPK 2.2 Wilayah II; serta Muson Ponter Paulus, PPK 1.4 Satker Wilayah I.</p> <p>Sementara itu, Dicky Erlangga, Kasatker PJN I Provinsi Sumut, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK menjadwalkan pemanggilan ulang pada Senin, 26 Oktober 2026.</p> <p>Fee Proyek Diduga Diatur Berdasarkan Jenjang Jabatan
Salah satu fakta paling serius yang diungkap KPK adalah dugaan pembagian komitmen fee berdasarkan posisi dan kewenangan pejabat di lingkungan BBPJN Sumut.</p> <p>Menurut Taufik, M Akhirun selaku Direktur Utama PT DNG dan Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN, yang disebut sebagai penyedia pemenang proyek, diduga diminta memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.</p> <p>Besaran fee yang diungkap KPK diduga dibagi berdasarkan jenjang jabatan, yakni kepala balai sebesar 4 persen, kepala satuan kerja (Satker) PJN sebesar 4 persen, PPK sebesar 1–1,5 persen, bendahara sebesar 0,5 persen, dan Pokja sebesar 0,5 persen.</p> <p>Pemberian uang tersebut diduga dilakukan melalui transfer maupun secara tunai.</p> <p>Lebih jauh, KPK mengungkap dugaan adanya tekanan terhadap penyedia proyek. Kontraktor yang tidak memberikan fee disebut berisiko tidak lagi memperoleh pekerjaan di lingkungan BBPJN Sumut.</p> <p>Pernyataan ini menjadi titik krusial dalam pengusutan perkara tersebut.</p> <p>Sebab, jika benar praktik demikian terjadi, persoalannya bukan hanya dugaan penerimaan uang oleh pejabat, melainkan juga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan proyek pemerintah.</p> <p>Pertanyaan besarnya: apakah penentuan penyedia proyek benar-benar didasarkan pada kompetensi, harga, dan kualitas pekerjaan, atau justru dibayangi kewajiban menyetor uang kepada pihak-pihak tertentu?</p> <p>Jawaban atas pertanyaan itu harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses persidangan, bukan sekadar asumsi.</p> <p>Dugaan Penerimaan Uang Miliaran Rupiah
KPK juga memerinci dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka.</p> <p>Stanley diduga menerima sedikitnya Rp300 juta. Dicky Erlangga disebut menerima Rp1,77 miliar, Rahmad Parulian Rp450 juta, Faisal Rp290 juta, Hari Handoko Rp270 juta, T. Rahmansyah Putra Rp3,49 miliar, Manaek Manalu Rp1,25 miliar, dan Muson Ponter Paulus Rp550 juta.</p> <p>Berdasarkan angka yang disampaikan KPK tersebut, total dugaan penerimaan uang dari delapan nama itu mencapai sedikitnya Rp8,37 miliar.</p> <p>Angka ini memperlihatkan besarnya nilai uang yang diduga beredar dalam perkara tersebut. Namun, penerimaan masing-masing tersangka, asal-usul uang, serta kaitannya dengan proyek tertentu tetap harus diuji dalam proses hukum.</p> <p>Besarnya angka itu juga menuntut penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh, termasuk siapa pemberi uang, siapa penerima, bagaimana mekanisme pembagiannya, dan apakah terdapat pihak lain yang turut menikmati hasil dugaan tindak pidana tersebut.</p> <p>Penelusuran tidak boleh berhenti pada nama-nama yang telah diumumkan. Setiap aliran dana harus diperiksa berdasarkan bukti, dokumen transaksi, keterangan saksi, serta fakta lain yang ditemukan penyidik.</p> <p>Bukan Kasus Pertama, Lima Tersangka Sudah Lebih Dahulu Dijerat
Sebelum penetapan tersangka baru ini, KPK telah menjerat lima orang dalam perkara yang sama, yakni Kepala Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara nonaktif Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, serta dua pihak swasta, M Akhirun dan Rayhan Dulasmi Pilang.</p> <p>Perkara yang kini berkembang menjadi lebih luas tersebut memperlihatkan pentingnya membedah hubungan antara pihak penyedia proyek dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Publik tentu berhak mengetahui apakah dugaan praktik tersebut hanya berkaitan dengan proyek-proyek tertentu atau memiliki cakupan yang lebih luas.</p> <p>Namun, pengembangan perkara harus tetap berpijak pada bukti. Tidak setiap pejabat yang bekerja dalam satu institusi otomatis terlibat dalam tindak pidana, dan setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.</p> <p>KPK Jangan Berhenti pada Penerima Uang
Pengusutan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh. Selain mendalami dugaan penerimaan uang oleh para tersangka, KPK perlu menelusuri keseluruhan rantai pemberian fee, mulai dari pihak penyedia, proses pemilihan pemenang, mekanisme pencairan anggaran, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau memperoleh manfaat dari transaksi tersebut.</p> <p>Penyidik juga perlu menguji apakah dugaan komitmen fee itu berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan jalan, harga kontrak, persaingan antarpenyedia, serta penggunaan anggaran negara.</p> <p>Jika terdapat bukti bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian negara atau memengaruhi kualitas infrastruktur, fakta itu harus diungkap secara terang dalam proses hukum.</p> <p>Masyarakat tidak cukup hanya menerima pengumuman penetapan tersangka. Publik membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana dugaan praktik tersebut berlangsung, proyek mana yang terkait, serta bagaimana uang diduga berpindah dari satu pihak kepada pihak lain.</p> <p>KPK menyatakan tujuh tersangka ditahan sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disampaikan KPK.</p> <p>Kini, tantangan KPK adalah membuktikan seluruh konstruksi perkara tersebut secara terang, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.</p> <p>Sebab, ketika proyek jalan nasional diduga dibebani setoran berjenjang, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas pejabat, melainkan juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara.</p> <p>Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Bukan demi menciptakan kegaduhan, melainkan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan.
]]> https://www.sumut24.co/news/287636/kpk-kembali-tahan-7-tersangka-baru-fee-proyek-diduga-mengalir-hingga-miliaran-rupiah/ Tingkatkan Mutu Layanan, PLN Luncurkan New AP2T Wave 5 Untuk Sumatera Utara, Banten Dan Jakarta Raya Thu, 22 Oct 2026 22:39:00 +0700+0700 sumut24.co -MEDAN, PT PLN (Persero) terus memperkuat transformasi digital pelayanan pelanggan melalui peluncuran New Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) Wave 5 yang mencakup wilayah Sumatera Utara, Banten, dan Jakarta Raya. Implementasi tahap kelima ini melayani 15,66 juta pelanggan, sehingga total cakupan New AP2T mencapai sekitar 46,01 juta pelanggan.

Peluncuran di Medan dihadiri langsung Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, bersama jajaran manajemen PLN. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, PLN juga meresmikan Gedung Contact Center PLN 123 Site Medan untuk memperkuat fasilitas pelayanan informasi dan penanganan pengaduan pelanggan.

New AP2T dikembangkan dengan dukungan teknologi terbaru dan penguatan keamanan sistem untuk meningkatkan keandalan proses pelayanan serta perlindungan data pelanggan. Pembaruan ini menjadi bagian dari upaya PLN menghadirkan layanan yang semakin mudah, responsif, dan terintegrasi.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menegaskan bahwa implementasi New AP2T merupakan wujud keberanian PLN dalam menjalankan transformasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Transformasi membutuhkan keberanian untuk melangkah. Kita harus berani menjalankan New AP2T karena kalau terus diliputi rasa takut, kita tidak akan bergerak maju. Tantangan pasti ada, tetapi harus kita hadapi dan selesaikan bersama. Alhamdulillah, implementasi New AP2T berhasil berjalan hingga Wave 5," ujar Fahrur Rozy.

Implementasi New AP2T dilaksanakan secara bertahap. Wave 1 mencakup 3,39 juta pelanggan, Wave 2 sebanyak 5,39 juta pelanggan, Wave 3 sebanyak 7,15 juta pelanggan, dan Wave 4 sebanyak 14,42 juta pelanggan. Penambahan cakupan pada Wave 5 memperluas penerapan sistem tersebut untuk mendukung pelayanan kepada lebih dari 46 juta pelanggan.

New AP2T juga telah terintegrasi dengan sejumlah sistem instansi pemerintah, di antaranya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Integrasi ini mendukung keterpaduan proses pelayanan dan pengelolaan data sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing instansi.

Sejalan dengan pembaruan sistem digital, PLN meningkatkan fasilitas Gedung Contact Center PLN 123 Site Medan melalui pembenahan sejumlah bagian gedung yang terdampak banjir pada akhir tahun sebelumnya. Peningkatan fasilitas ini mendukung kenyamanan kerja petugas dan kesiapan operasional dalam menerima, menindaklanjuti, serta mengoordinasikan penyelesaian pengaduan pelanggan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, Kamis (22/10/2026) menyampaikan bahwa transformasi teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

"Melalui New AP2T dan peningkatan fasilitas Contact Center PLN 123 Site Medan, kami terus memperkuat pelayanan dari sisi sistem maupun kesiapan petugas. Bagi kami, keberhasilan transformasi harus dirasakan pelanggan melalui layanan yang semakin mudah, responsif, dan memberikan kepastian penyelesaian," ujar Rizky.

Ia menambahkan, PLN UID Sumatera Utara terus mendorong peningkatan pengalaman pelanggan melalui CX100. Upaya tersebut turut diperkuat dengan capaian nilai A dalam evaluasi pelayanan secara tatap muka oleh Danantara di Medan.

"Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui CX100. Kami akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak agar setiap pembaruan yang dilakukan memberikan manfaat nyata dan menghadirkan pengalaman layanan yang semakin baik bagi pelanggan," tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri EVP Customer Experience & Services PLN, Wahyu Ahadi Rouzi; EVP Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni; Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana; Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN Icon Plus, Fintje Lumembang; serta General Manager PLN UIP Sumbagut, Rizky Aftarianto.

Melalui penguatan sistem digital, fasilitas operasional, dan kompetensi petugas, PLN terus mendorong peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan pelanggan mengakses layanan kelistrikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada PLN. (C04)

]]> https://www.sumut24.co/Berita/287635/tingkatkan-mutu-layanan-pln-luncurkan-new-ap2t-wave-5-untuk-sumatera-utara-banten-dan-jakarta-raya/ Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Tegaskan Peran Santri Menuju Indonesia Emas Thu, 22 Oct 2026 22:32:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Alun-Alun Kota Kisaran, Kamis (22/10/2026).

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", peringatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran strategis santri dalam perjalanan sejarah maupun pembangunan bangsa ke depan.

Upacara berlangsung tertib dan aman, dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan H. Abdul Manan, M.A., jajaran pejabat Kementerian Agama, pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Asahan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para santri dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Zainal Aripin Sinaga membacakan pidato Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang mengingatkan kembali sejarah lahirnya Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut menjadi titik balik semangat perjuangan umat dalam mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian memuncak pada peristiwa bersejarah 10 November 1945.

"Sejarah membuktikan bahwa santri bukan hanya penjaga nilai agama, tetapi juga pilar penting dalam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan upacara, melainkan harus diwujudkan melalui karya dan pengabdian nyata bagi negara," tegas pesan dalam pidato tersebut.

Peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para santri, untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di era masa depan. Jika dahulu santri berjuang mempertahankan kemerdekaan, kini santri dituntut berperan aktif dalam mendorong kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta pengamalan akhlak mulia tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

Para santri diharapkan mampu menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan, penjaga persatuan dan kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, serta pelindung lingkungan hidup. Sementara itu, lembaga pesantren diharapkan semakin optimal menjalankan tiga fungsi utamanya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, guna melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2026 berjalan dengan lancar dan khidmat, ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta upacara. (dre)

]]> https://www.sumut24.co/news/287634/sekda-asahan-pimpin-upacara-peringatan-hari-santri-nasional-2026-tegaskan-peran-santri-menuju-indonesia-emas/ Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan Thu, 22 Oct 2026 22:27:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa mencuat di Kabupaten Asahan. Sejumlah Kepala Desa (Kades) kini sedang menjalani pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Asahan, terkait dugaan mark-up dan transaksi fiktif atas pembelian dua jenis barang: Video Profil Potensi Desa senilai Rp8,5 juta dan Barcode Desa seharga Rp3,5 juta per unit. Pemeriksaan berlangsung sejak Rabu, 21 Oktober 2026, atas perintah Kejaksaan Negeri Asahan dan direncanakan berjalan selama 45 hari kerja.

Menurut informasi yang dihimpun, harga yang dibayarkan desa untuk kedua barang tersebut dinilai jauh melampaui harga wajar di pasaran. Pembelian yang tidak masuk dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada beberapa desa semakin memperkuat dugaan ketidakpatuhan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan desa.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/10/2026), Abdul Rahman selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asahan menyatakan: "Benar, pihak Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan pada Kades-Kades yang membeli Video Profil Desa dan Barcode Desa pada rekanan. Dimana pemeriksaan itu terkait pembelian barang pengadaan yang diduga fiktif dan mark-up."

Ia juga menegaskan tidak seluruh dari 177 desa di Asahan diperiksa, melainkan hanya desa-desa yang melakukan pembelian barang tersebut. Pemeriksaan ini didasari permintaan dari Seksi Pidana Khusus Kejari Asahan untuk melakukan audit dan pemeriksaan mendalam.

Terpisah, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Asahan, Haidir Butar-butar, yang juga menjabat sebagai Kades Silau Maraja, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

"Memang ada desa yang membeli barang-barang pengadaan tersebut. Namun tidak dianggarkan dalam APBDes. Ada juga yang sudah menganggarkan. Namun, pembelian tersebut sudah ada disetujui oleh semua perangkat desa," jelas Haidir.

Pantauan awak media, beberapa Kades terlihat datang ke Kantor Inspektorat Asahan di Jalan Lintas Sumatera Jenderal Ahmad Yani, Kisaran untuk menjalani proses pemeriksaan.

Kasus ini menyentuh sejumlah aturan hukum penting, antara lain, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa pengeluaran uang negara/daerah tidak boleh dilakukan tanpa adanya anggaran yang tersedia dan sah. Pembelian yang tidak tercantum dalam APBDes dapat dianggap melanggar ketentuan ini. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 74 mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Setiap pengeluaran harus direncanakan, dianggarkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 ayat (1) mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun bagi siapa pun yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dugaan mark-up dan transaksi fiktif dapat masuk dalam kategori ini jika terbukti merugikan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa: Mengatur secara rinci mekanisme pengadaan barang dan jasa di tingkat desa yang harus mengutamakan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan.

Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengaudit, dan melaporkan hasil temuannya. Jika dalam proses 45 hari ini ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan akan diserahkan kembali kepada Kejari Asahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Masyarakat berharap proses ini berjalan objektif dan menghasilkan kejelasan bagi seluruh warga Kabupaten Asahan. (tec)

]]> https://www.sumut24.co/news/287633/diduga-markup-dan-transaksi-fiktif-pembelian-video-profil-dan-barcode-desa-diusut-inspektorat-asahan/ LSM DPP SS-PAMA Dorong Penyelidikan Dugaan Mark-Up Barcode Absensi Desa di Asahan Thu, 22 Oct 2026 22:20:00 +0700+0700 sumut24.co -ASAHAN, Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Sosial Pendukung Aspirasi Masyarakat (LSM DPP SS-PAMA) Kabupaten Asahan terus mendesak penuntasan dugaan kelebihan harga atau mark-up pembelian alat barcode absensi yang dibebankan ke 177 desa di Kabupaten Asahan. Dugaan pembelian yang dibandrol seharga Rp3,5 juta per unit ini diduga kuat melibatkan koordinir oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan.

Ketua DPP LSM SS-PAMA Kabupaten Asahan, Hery Noto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Kejaksaan Negeri Asahan sejak tahun 2025 lalu. Langkah tersebut kini mulai membuahkan hasil setelah Kejari Asahan mengeluarkan surat perintah pemeriksaan khusus kepada Inspektorat Kabupaten Asahan guna menelusuri kebenaran dugaan tersebut.

"Tanggal 22 September 2026, kami menyurati Inspektorat Asahan dan meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembelian yang dinilai sangat mencurigakan ini. Kemudian pada 7 Oktober 2026, Inspektorat mulai menindaklanjuti dengan memeriksa para Kepala Desa yang telah membeli alat tersebut," ungkap Hery Noto saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).

Pemeriksaan khusus ini dilakukan atas dasar surat permintaan Pidsus Kejari Asahan Nomor: B-2833/L.2.23/Fd.1/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Sejak Rabu (21/10/2026) kemarin, sejumlah Kepala Desa terlihat mendatangi Kantor Inspektorat Asahan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran untuk dimintai keterangan.

Abdul Rahman, pihak yang mengonfirmasi perkembangan pemeriksaan kepada media, membenarkan bahwa pemeriksaan hanya ditujukan kepada Kepala Desa yang benar-benar melakukan pembelian alat tersebut.

"Benar, Inspektorat sedang memeriksa para Kades yang membeli barcode absensi. Ini atas perintah pihak Pidsus Kejari Asahan agar dilakukan audit secara menyeluruh. Kades yang tidak membeli, tidak diperiksa," jelasnya.

Sementara itu, Khaidir Butar-butar, Ketua APDESI Kabupaten Asahan sekaligus Kades Silau Maraja, juga membenarkan adanya pemeriksaan bergilir oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menyebutkan ada desa yang memasukkan pengadaan ini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun ada pula yang ternyata tidak dianggarkan sebelumnya.

Dugaan kerugian keuangan negara dari praktik ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, mengingat harga pasar alat serupa jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dipasarkan kepada desa-desa. Hery Noto berharap pemeriksaan ini tidak berhenti di tingkat pemeriksaan saja, tetapi juga menelusuri siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik penetapan harga yang diduga dimanipulasi tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Kasi Pidsus Kejari Asahan dan Inspektorat Kabupaten Asahan. Semoga kasus yang mencekik leher desa-desa ini segera terungkap tuntas dan kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Jangan sampai dugaan mark-up ini hanya berhenti di pemeriksaan Kades, sementara pihak yang memaksakan dan mengatur transaksi ini tetap berjalan bebas," tegas Hery.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih berjalan dan pihak Inspektorat menyatakan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Kejari Asahan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (tec)

]]> https://www.sumut24.co/news/287632/lsm-dpp-sspama-dorong-penyelidikan-dugaan-markup-barcode-absensi-desa-di-asahan/ KH Marahalim Pimpin Upacara Hari Santri Nasional 2026 di UNUSU bersama Ratusan Kader NU Thu, 22 Oct 2026 21:43:00 +0700+0700 https://www.sumut24.co/news/287631/kh-marahalim-pimpin-upacara-hari-santri-nasional-2026-di-unusu-bersama-ratusan-kader-nu/ Sempat Diwarnai Perlawanan, Firma Hukum Budi Dharma Berhasil Kembalikan Penguasaan Aset PT KAI di Medan Thu, 22 Oct 2026 20:44:00 +0700+0700 Budi Dharma selaku kuasa hukum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berhasil mengawal pengambilalihan penguasaan rumah perusahaan bernomor registrasi DW.100A di Jalan Kemuning Nomor 27A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.</p> <p>Proses pengosongan rumah yang merupakan aset PT KAI tersebut sempat mendapat perlawanan dari penghuni yang menyatakan memiliki surat dari Sultan Deli sebagai dasar penguasaan bangunan. Meski demikian, penertiban tetap terlaksana dan rumah tersebut kini berada dalam penguasaan PT KAI.

Ketika tim eksekusi datang, penghuni menyiramkan besin dan mengancam membakar tim yang akan masuk. Sempat terjadi dorongan-dorongan hingga akhirnya pagar berhasil dibuka. Taufik kembali berulah, membakar obor dan mengacung-acungkan ke tim eksekusi. Beruntung obor bisa dirampas dan kemudian eksekusi pengosongan rumah berlangsung.

Tidak cukup berupaya membakar tim eksekusi, penghuni rumah kembali masuk dan mengunci pintu kamar Kost yang ada disamping rumah induk. Ketika pintu berhasil dibuka, penghuni rumah yang berbaju kaos putih, kembali menghunuskan parang tajam. Senjata ini kembali berhasil di rebut dan eksekusi akhirnya berlangsung dengan aman.
Pengosongan dilakukan setelah PT KAI melayangkan tiga surat peringatan, masing-masing pada 2, 9, dan 15 Oktober 2026. Ketiga surat tersebut

ditandatangani secara elektronik oleh Deputy Divisi Regional I Sumatera Utara PT KAI, Andri Hardianto.
Disampaikan Budi Dharma selaku direktur Firma Hukum Budi Dharma, pengambilalihan aset yang dikuasai tanpa dasar tersebut, telah diverifikasi oleh Manager Penjagaan Aset PT KAI, Agus Setiawan.
Hal itu berdasarkan Grondkaart IJ 135e D.S.M.W.W. Tahun 1918 dan tercatat dalam Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara per 30 Juni 1997.

Rumah ini ditempati oleh penghuni merupakan fasilitas rumah dinas yang dihuni oleh Muhammad Saleh Yunus, pegawai yang memiliki jabatan tinggi di PT Kereta Api. Setelah pensiun, rumah tersebut masih ditempati hingga kemudian dikuasai oleh keluarganya dengan mendirikan bangunan tambahan untuk disewakan sebagai kamar Kost dan warung tempat berjualan yang sudah berlangsung cukup lama.
Setelah penataan aset, PT Kereta Api berkali-kali meminta penghuni untuk mengosongkan atau diperbolehkan menyewa. Namun himbauan tersebut diabaikan.
Hingga saat eksekusi berlangsung, penghuni juga tidak memiliki perjanjian sewa maupun kerja sama dengan perusahaan. Karena itu, penghuni diminta mengajukan permohonan sewa atau mengosongkan rumah, dengan tenggat bertahap selama tujuh hari kalender, lima hari kerja, hingga tiga hari kerja.
Budi Dharma, selaku kuasa hukum pelaksanaan pengosongan PT KAI, mengatakan perusahaan memiliki dokumen dan bukti fisik yang mendukung klaim atas bangunan tersebut.
"Bahkan ada semacam plakat permanen yang merupakan registrasi aset PT KAI yang dibangun tahun 1954 di dinding rumah yang tidak bisa dipungkiri dan dihilangkan penghuni yang menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah aset PT KAI," ujar Budi.
Menurut Budi, keberadaan plakat tersebut menjadi salah satu petunjuk fisik yang mendukung dokumen Grondkaart dan catatan inventarisasi aset perusahaan.

Ia menegaskan pengamanan aset diperlukan agar rumah yang diklaim milik PT KAI tidak terus dikuasai pihak yang menurut perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam surat peringatannya, PT KAI juga merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta sejumlah surat edaran Menteri BUMN mengenai pengamanan dan penertiban aset perusahaan negara.rel

]]> https://www.sumut24.co/news/287630/sempat-diwarnai-perlawanan-firma-hukum-budi-dharma-berhasil-kembalikan-penguasaan-aset-pt-kai-di-medan/ Polda Sumut Ungkap Penembakan di Tanjung Morawa, Dua Tersangka Diamankan 1 Diantaranya Diberi Tindakan Tegas Terukur Thu, 22 Oct 2026 20:19:00 +0700+0700 MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Donny alias Donny Pacek di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dua pria berinisial DAC (22) dan AAL (20) diamankan karena diduga terlibat dalam penembakan yang terjadi pada Minggu (18/10/2026) malam.</p> <p>Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan, peristiwa tersebut diduga berawal dari penyerangan terhadap rumah seorang pria bernama Ferri. Setelah kejadian itu, Ferri menghubungi Donny untuk meminta bantuan.</p> <p>Donny kemudian berangkat bersama sejumlah rekannya menggunakan mobil Toyota Yaris, diikuti rombongan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, kedua tersangka diduga memepet mobil korban sebelum penembakan terjadi.</p> <p>"Berdasarkan hasil pemeriksaan, DAC diduga memerintahkan AAL untuk menembak korban. AAL kemudian mengambil senjata api yang dibawa DAC dan melepaskan tembakan ke arah pengemudi mobil," jelas Cornelis dalam konferensi pers di Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).</p> <p>Tembakan tersebut mengenai Donny hingga meninggal dunia. Seorang penumpang mobil berinisial Indra Wijaya juga mengalami luka tembak pada paha kiri.</p> <p>Usai melakukan penembakan, kedua tersangka berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sepeda motor mereka bertabrakan dengan mobil korban hingga keduanya terjatuh dan mengalami luka-luka.</p> <p>Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta menelusuri rekaman kamera pengawas untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.</p> <p>Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan satu pucuk pistol jenis Combat Pindad beserta amunisi, dua selongsong peluru kaliber 9 milimeter, satu unit mobil Toyota Yaris, satu sepeda motor Honda Beat Street, serta sejumlah barang bukti lainnya.</p> <p>Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 459 dan/atau Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p> <p>Polda Sumut masih mendalami motif, asal-usul senjata api, serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut(W05)</p> <p>Foto:]]> https://www.sumut24.co/news/287629/polda-sumut-ungkap-penembakan-di-tanjung-morawa-dua-tersangka-diamankan-1-diantaranya-diberi-tindakan-tegas-terukur/ Polda Sumut Ungkap Kronologi Penembakan di Tanjung Morawa, Hingga Mobil Korban Tabrak Warga Thu, 22 Oct 2026 20:18:00 +0700+0700 Polda Sumatera Utara mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Donny alias Donny Pacek ditembak saat mengemudikan mobil di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (18/10/2026) malam.</p> <p>Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan, setelah Donny terkena tembakan, mobil yang dikemudikannya melaju tidak terkendali. Penumpang di samping korban kemudian berusaha mengambil alih kemudi.</p> <p>"Setelah pengemudi terkena tembakan, kendaraan melaju semakin kencang dan sulit dikendalikan. Mobil tersebut kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai dua tersangka, sebelum kembali melaju dan menyenggol sejumlah warga hingga akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik," ungkap Cornelis saat konferensi pers di Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).</p> <p>Dua pria yang mengendarai sepeda motor tersebut diketahui berinisial DAC (22) dan AAL (20), yang kini diamankan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana itu.</p> <p>Menurut Cornelis, setelah terjatuh dari sepeda motor, kedua pria tersebut melarikan diri ke area perkebunan kelapa sawit. Petugas kemudian menemukan keduanya dalam kondisi terluka dan membawa mereka untuk mendapatkan perawatan medis.</p> <p>Penyelidikan lebih lanjut mengungkap dugaan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan penembakan terhadap Donny. Tim Ditreskrimum Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta menelusuri rekaman CCTV dari sejumlah titik.</p> <p>Polisi juga menemukan satu pucuk pistol jenis Combat Pindad dan dua selongsong peluru kaliber 9 milimeter di sekitar lokasi kejadian. Senjata api tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap asal-usul dan penggunaannya.</p> <p>Polda Sumut menegaskan penyidikan masih berlanjut guna melengkapi alat bukti, mendalami motif, dan memastikan rangkaian kejadian secara menyeluruh.</p> <p>Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 459 dan/atau Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.]]> https://www.sumut24.co/news/287628/polda-sumut-ungkap-kronologi-penembakan-di-tanjung-morawa-hingga-mobil-korban-tabrak-warga/ Kapolda Sumut Perkuat Sinergi dengan Muhammadiyah, Ajak Bersama Jaga Kamtibmas dan Cegah Narkoba Thu, 22 Oct 2026 20:18:00 +0700+0700 Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, M.A., di Kantor PW Muhammadiyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja No. 136, Medan, Kamis (22/10/2026) sore.</p> <p>Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumut mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sumatera Utara.</p> <p>Kapolda Sumut tiba di lokasi sekitar pukul 15.23 WIB, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, yakni Karoops, Dirpamobvit, Kabidpropam, Dirbinmas, dan Kabiddokkes. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Sumut bersama jajaran pengurus.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut. Ia berharap silaturahmi tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kerja sama antara Polri dan Muhammadiyah.</p> <p>Ia juga menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan, kerukunan umat beragama, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.</p> <p>Menurutnya, sinergi antara Muhammadiyah dan Polri perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga kondusivitas kamtibmas, mencegah penyalahgunaan narkoba, menangkal intoleransi, serta membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa.</p> <p>Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upayanya mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menindaklanjuti program Kapolri "Polri Bersama Masyarakat."</p> <p>"Sejak dilantik sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 1 Oktober lalu, kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah," ujar Sonny.</p> <p>Kapolda berharap Muhammadiyah dapat terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, intoleransi, serta berbagai persoalan sosial lainnya.</p> <p>"Menjaga keamanan dan kondusivitas Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kami membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat agar situasi tetap aman, damai, dan kondusif," tegasnya.</p> <p>Kapolda Sumut menambahkan, kolaborasi antara Polri dan organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pemeliharaan kamtibmas secara berkelanjutan.</p> <p>Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat sebagai simbol silaturahmi, dilanjutkan dengan salat Asar berjamaah di musala Kantor PW Muhammadiyah Sumut(W05).</p> <p>Foto:]]> https://www.sumut24.co/news/287627/kapolda-sumut-perkuat-sinergi-dengan-muhammadiyah-ajak-bersama-jaga-kamtibmas-dan-cegah-narkoba/