Perkuat Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Pertanian, UNPAB Ambil Bagian dalam Dialog Bersama Menteri Pertanian

admin — Tue, 10 Nov 2026 15:36:00 +0700+0700

JAKARTA – Peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional kembali mendapat ruang melalui dialog bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan sektor pertanian Indonesia.

Dalam forum tersebut, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) turut mengambil bagian melalui keterlibatan M. Herley, selaku Koordinator Wilayah ISMAPETI Wilayah 1 Sumatera. Kehadirannya menjadi bentuk partisipasi mahasiswa UNPAB dalam menyuarakan aspirasi serta mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian dan peternakan nasional.

Dialog ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan kalangan mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, mulai dari kondisi harga komoditas ternak, tata niaga, transparansi data produksi dan impor, hingga berbagai tantangan yang dihadapi para peternak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi keberanian dan kepedulian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi serta masukan secara terbuka. Menurutnya, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta di lapangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan serta mendorong perbaikan tata kelola pembangunan pertanian nasional.

Keterlibatan M. Herley dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ruang strategis untuk mengambil bagian dalam diskusi kebijakan publik. Sebagai bagian dari kalangan akademisi dan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami persoalan pertanian melalui pembelajaran di perguruan tinggi, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

Bagi UNPAB, partisipasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong mahasiswa agar memiliki keberanian berpendapat, kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap isu-isu pembangunan nasional. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah lahirnya generasi muda yang kritis, responsif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui keterlibatan dalam dialog bersama pemerintah, UNPAB terus mendorong mahasiswa untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta mengambil peran aktif dalam mengawal pembangunan di berbagai sektor strategis, termasuk pertanian. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.rel

Pesan Tegas Wabup Atika di Hari Pahlawan: Kehormatan Bukan Jabatan, tetapi Manfaat bagi Rakyat

admin — Tue, 10 Nov 2026 13:20:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan membela kepentingan rakyat, terutama kelompok lemah dan masyarakat yang membutuhkan perhatian.

Menurut Atika, perjuangan di era modern tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata atau bambu runcing seperti pada masa merebut kemerdekaan. Namun, nilai perjuangan harus tetap hidup melalui keberanian memperjuangkan keadilan, kepedulian sosial, peningkatan pendidikan, serta pengabdian nyata kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Atika ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Blok C Taman Raja Batu (TRB), Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta para pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Atika membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Ia menyampaikan bahwa semangat kepahlawanan harus terus diwujudkan melalui tindakan konkret yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing. Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah. Perjuangan dilakukan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan," ujar Atika saat membacakan amanat tersebut.

Ia menjelaskan, tantangan perjuangan saat ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, kini generasi penerus bangsa dituntut berkontribusi melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan publik yang semakin baik.

Atika juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang dibangun melalui kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan semangat persatuan.

Menurutnya, para pahlawan telah memberikan contoh bahwa perjuangan membutuhkan proses dan pengorbanan. Mereka tetap belajar, menyusun strategi, membangun kekuatan bersama, serta menjaga persatuan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dan perbedaan pandangan.

"Para pahlawan bangsa ini sabar dalam menuntut ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan meski di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan," ungkapnya.

Lebih jauh, Atika menyoroti keteladanan para pejuang yang tidak menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi maupun memperebutkan kekuasaan.

Sebaliknya, setelah perjuangan berhasil, para pahlawan kembali kepada masyarakat untuk melanjutkan pengabdian melalui berbagai pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa.

"Para pahlawan kita tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, menanam, mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian," tuturnya.

Ia menegaskan, nilai tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi generasi sekarang, terutama para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. Sebab, kehormatan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan atau kedudukan, melainkan seberapa besar kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Atika menambahkan, perjuangan para pahlawan pada hakikatnya bukan untuk kepentingan pribadi. Pengorbanan mereka dilakukan demi masa depan generasi penerus, kemakmuran bangsa, serta kehidupan masyarakat yang lebih baik.

"Pahlawan berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam," katanya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Atika mengajak masyarakat Madina untuk tidak sekadar mengenang jasa para pejuang melalui seremoni tahunan. Lebih dari itu, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap nilai persatuan, kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan pengabdian dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga cita-cita para pahlawan untuk mewujudkan bangsa yang adil, maju, dan sejahtera dapat dilanjutkan oleh generasi saat ini.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 tersebut mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan." Tema ini menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak pernah berhenti, tetapi harus diteruskan melalui kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat.zal

Panen Ikan dan 8.000 Batang Cabai di Tapsel, Gus Irawan Dorong Mustahik Jadi Pengusaha Produktif

admin — Tue, 10 Nov 2026 13:19:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mendorong masyarakat penerima manfaat (mustahik) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk terus mengembangkan usaha produktif di bidang pertanian dan perikanan. Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Gus Irawan menghadiri panen perdana ikan nila dan ikan mas dari program Kolam Air Tenang (KAT), serta panen cabai di Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Bupati menyaksikan langsung keberhasilan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Tobat Sitapongan dalam mengelola bantuan budidaya perikanan hingga menghasilkan panen. Selain itu, rombongan juga meninjau lahan pertanian cabai seluas 2.500 meter persegi atau sekitar 0,25 hektare yang ditanami kurang lebih 8.000 batang cabai.

Hasil panen tersebut menjadi bukti bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak nyata apabila dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan.

Gus Irawan mengapresiasi kerja keras kelompok penerima manfaat yang mampu memanfaatkan dukungan program BAZNAS menjadi kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus mampu menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Ia berharap kelompok mustahik dapat terus meningkatkan kapasitas usaha, memperluas hasil produksi, serta menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghasilan yang dapat menopang kebutuhan keluarga.

Bupati menegaskan, tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah membangun kemandirian. Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan meningkatkan taraf hidup.

Di sisi lain, Gus Irawan memastikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berupaya menjalankan program pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan.

Ia mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp115 miliar. Namun, keterbatasan fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

"Kami sudah bertekad pembangunan Tapanuli Selatan harus tetap berjalan. Program ketahanan pangan juga harus terus bergerak. Karena kondisi APBD, kita akan berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi agar program-program yang menyentuh langsung masyarakat tetap terlaksana," ujar Gus Irawan.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan APBD.

Panen perdana ikan dan cabai di Desa Panompuan ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan perikanan di wilayah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan BAZNAS dan berbagai pihak dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, sektor pertanian dan perikanan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan serta menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan.zal

Pengadaan Ribuan Kaos Jambore Posyandu Asahan Diduga Bermasalah, Disebut-sebut Terkait Orang Dalam Pejabat

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:54:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pengadaan ribuan kaos peserta Jambore Kader Posyandu di Kabupaten Asahan selama dua tahun terakhir menuai sorotan. Pasalnya, proses pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diduga kuat melibatkan pihak yang disebut-sebut sebagai "orang dalam" pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dugaan ini memunculkan kekhawatiran adanya praktik ketidakberesan, termasuk potensi mark-up harga maupun penurunan kualitas barang.

Pengadaan tersebut mencakup dua gelaran besar : Jambore Kader Posyandu ke-XII tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada 18 Juli 2025, serta Jambore Kader Posyandu ke-XIII tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada 13 September 2026.

Kegiatan yang diikuti ribuan kader posyandu ini menuntut kejelasan terkait proses pemilihan penyedia serta nilai anggaran yang digelontorkan, yang hingga kini belum sepenuhnya terbuka bagi publik.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, tercatat sekitar 970 unit Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan dengan rata-rata lima orang kader per posyandu. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 4.850 orang kader yang tercatat aktif. Namun, rincian pos anggaran pengadaan kaos untuk kegiatan ini belum pernah dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat sulit menelusuri apakah harga yang dibayarkan sudah wajar atau justru mengandung unsur pembengkakan biaya.

Sorotan ini kian mengemuka karena pengadaan barang-barang atribut serupa, mulai dari pakaian seragam, batik, kaos, tas, hingga suvenir untuk kegiatan massal—selama ini dikenal sebagai salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran. Tanpa informasi yang terbuka dan dapat diverifikasi, wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah dana yang digunakan benar-benar dialokasikan sesuai kebutuhan dan harga pasar yang wajar.

Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Doly Dien Simbolon, menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dokumen anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, wajib dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

"Keterbukaan informasi publik adalah kunci pencegahan korupsi. Selama dokumen anggaran dianggap sebagai sesuatu yang tertutup atau rahasia internal, ruang gerak penyalahgunaan wewenang akan tetap terbuka lebar. Dokumen APBD bukanlah milik pejabat, melainkan milik rakyat yang berhak diketahui secara jelas dan akurat," ungkap Doly, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan ini juga menjadi catatan penting, mengingat Kabupaten Asahan baru saja meraih predikat kategori Istimewa dengan nilai 97,30 dalam Penilaian Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Predikat tersebut tentu saja harus dipertahankan dengan konsistensi keterbukaan di setiap lini pengelolaan keuangan daerah.

"Pertanyaannya kini, mampukah Pemkab Asahan mempertahankan predikat istimewa itu jika masih ada sektor yang tertutup dan sulit diakses informasinya? Ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan nyata bagi jajaran pimpinan daerah setempat," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya meminta keterangan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, saat dikonfirmasi menyatakan sedang berada di luar kantor dan berjanji akan menelusuri data terkait, namun hingga saat ini belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik.

Masyarakat berharap dugaan yang mengemuka ini segera diklarifikasi dan ditelusuri secara menyeluruh. Jika benar ada indikasi ketidakberesan, pihak berwenang diharapkan menindaklanjuti tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan integritas pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih. (tec)

Golkar Pakpak Bharat Elson Angkat SS Tegaskan Barisan Tetap Tegak Lurus dan Solid

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:41:00 +0700+0700

Pakpak Bharat | Melihat situasi serta Dinamika politik nasional yang yg sekarang ini diwarnai oleh berbagai isu maupun informasi menghempang hoaks terkait internal Partai Golkar mendapat respons cepat dan tegas dari jajaran pengurus daerah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kab Pakpak bharat menyatakan sikap teguh untuk terus mengawal dan berdiri di barisan terdepan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pakpak bharat Elson Angkat Senin (9/11/2026).

Dengan nada tegas, ia mengingatkan pihak mana pun agar tidak mencoba-coba mengganggu soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat daerah hingga pusat.

"Kami kader Golkar kab Pakpak bharat Sumatera Utara, tetap di barisan Ketum Bahlil Lahadalia. Jangan coba-coba ganggu," Tegas Elson angkat dengan penuh keyakinan tegasnya,

Ketegasan serupa juga sejalan dengan sikap resmi yang dikeluarkan oleh jajaran pimpinan partai di tingkat provinsi.

Melalui rilis visual dan pernyataan sikap DPD Golkar Sumatera Utara yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, seluruh kader diimbau agar senantiasa menjaga ketenangan, kedewasaan, serta merapatkan barisan menghadapi berbagai arus informasi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pesan yang disampaikan oleh Andar Amin Harahap, ditekankan pentingnya menyikapi situasi politik secara bijak di tengah maraknya berita bohong (hoax) yang menyasar Partai Golkar.

"Menyikapi situasi dan perkembangan berita hoax terkait Partai Golkar, kita harus solid dan kompak serta bersikap dewasa dalam mengelola dinamika. Intinya kami tetap tegak lurus untuk kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia," demikian kutipan pernyataan resmi Andar Amin Harahap.

*Menjaga Stabilitas dan Konsolidasi Internal*

Bagi Elson angkat soliditas kader di kab Pakpak bharat merupakan merupakan yg tidak bisa di tawar, tawar,

Ia menilai bahwa upaya-upaya provokatif atau penyebaran berita bohong yang sengaja dihembuskan oleh pihak luar tidak akan mampu menggoyahkan komitmen moral dan struktural kader Golkar di daerah.

Menurutnya, kepemimpinan Bahlil Lahadalia saat ini sangat krusial dalam membawa arah konsolidasi partai menuju stabilitas yang lebih kuat, baik dalam menghadapi agenda politik ke depan maupun dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, segala bentuk distraksi politik luar yang mencoba memecah belah keutuhan internal harus dihadapi dengan kesolidan dan kekompakan kolektif.

Dengan instruksi yang selaras mulai dari tingkat provinsi di bawah komando Andar Amin Harahap hingga ke tingkat kabupaten/kota di bawah kepemimpinan Elson angkat SS serta jajaran Partai Golkar Sumatera Utara memastikan bahwa mesin partai tetap berjalan optimal tanpa terpengaruh oleh agitasi eksternal yang menyesatkan.

Pakpak bharat,ketua Elson angkat SS, dan Sumatera Utara secara tegas berkomitmen untuk terus mengawal kepemimpinan pusat demi kejayaan Partai Golkar ke depan dan masa yg akan dtang,,,,rex

Golkar Sergai Solid Dukung Bahlil, Kader Diminta Tak Terpengaruh Isu Nasional

admin — Tue, 10 Nov 2026 12:24:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), H. Ali Muhammad Madhy, menegaskan soliditas dan kekompakan seluruh kader Golkar di daerah tetap terjaga di tengah dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini.

Ia memastikan, keluarga besar Partai Golkar Sergai tetap satu barisan dan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ali menyikapi munculnya isu yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Ali, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus disikapi secara bijaksana dan tidak langsung dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang sebelum kebenarannya dibuktikan.

Ia menilai, persoalan yang menyeret nama pimpinan partai harus ditempatkan secara proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Golkar Serdang Bedagai tetap solid. Kami berdiri bersama Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia. Kader harus memiliki sikap, loyalitas, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya," tegas Ali.

Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan partai bukan berarti mengabaikan hukum.

Apabila terdapat persoalan, menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme dan proses hukum yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang belum teruji.

"Kami tidak meminta siapa pun kebal hukum. Namun, jangan sampai ada penghakiman sebelum pembuktian. Biarkan proses hukum berjalan dan fakta yang berbicara," ujarnya.

Ajak Kader Fokus Bekerja untuk Masyarakat

Lebih lanjut, Ali mengingatkan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar Sergai agar tidak larut dalam polemik politik nasional.

Ia meminta seluruh jajaran tetap fokus memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, serta menjalankan program dan kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari soliditas saat menghadapi persoalan politik, tetapi juga dari kemampuan kader menjaga persatuan dan membuktikan keberpihakan kepada masyarakat.

"Saya ingin seluruh kader Golkar Serdang Bedagai tetap bekerja, memperkuat organisasi, menjaga komunikasi dengan masyarakat, dan menunjukkan tanggung jawab sebagai kader partai.

Jangan habiskan energi untuk polemik yang belum jelas. Kita harus lebih besar daripada sekadar kegaduhan politik," ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Ali kembali memastikan DPD Partai Golkar Sergai akan terus menjaga persatuan dan soliditas organisasi serta mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Bagi kami, soliditas adalah kekuatan. Golkar Serdang Bedagai tetap satu barisan, menjaga marwah partai, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum.

Sementara persoalan yang berkembang biarlah dibuktikan melalui proses hukum. Kami tetap fokus menjalankan amanah organisasi dan bekerja untuk masyarakat," pungkasnya.red

MEWASPADAI POCONG ORDE BARU

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:58:00 +0700+0700

Oleh: Sahat Simatupang (Aktivis 98)

Polemik dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum atau dugaan pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ada persoalan yang jauh lebih besar dan mendasar di balik peristiwa tersebut, yakni masa depan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil di Indonesia.

Kita tentu sepakat bahwa apabila benar terjadi penyadapan terhadap komunikasi Presiden tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diusut secara transparan dan profesional. Namun, publik juga perlu berhati-hati agar kasus ini tidak dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kelembagaan yang justru membalikkan arah reformasi 1998.

Jangan sampai polemik ini menjadi pintu masuk bagi penggabungan kembali Polri dan TNI ke dalam satu rumpun pertahanan dan keamanan (Hankam), sebagaimana praktik pada masa Orde Baru.

Selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto, TNI dan Polri yang ketika itu berada dalam satu institusi ABRI menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam struktur kekuasaan yang sama. Situasi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar yang dikoreksi melalui Reformasi 1998.

Pemisahan Polri dari ABRI bukanlah keputusan tanpa alasan. Reformasi menghendaki agar fungsi pertahanan negara dijalankan TNI, sedangkan fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum dijalankan Polri. Pemisahan itu merupakan bagian penting dari upaya membangun negara demokratis yang menghormati supremasi sipil dan supremasi hukum.

Parcok dan Reboisasi Kekuasaan

Kita tidak bisa menutup mata bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, personel Polri memperoleh ruang yang cukup luas untuk menduduki berbagai jabatan strategis di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian dan lembaga pemerintahan.

Fenomena tersebut kemudian memunculkan istilah "Partai Cokelat" atau "Parcok" di tengah masyarakat. Istilah ini menjadi gambaran kritik terhadap dugaan meluasnya pengaruh politik institusi kepolisian.

Kondisi itu tentu menimbulkan pertanyaan tentang batas profesionalisme aparat penegak hukum dengan kepentingan politik kekuasaan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan muncul kecemburuan dari kelompok sipil maupun unsur militer.

Kini, dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo, muncul kesan bahwa ruang personel Polri di sejumlah jabatan strategis mulai menyempit. Sebaliknya, personel berlatar belakang militer semakin terlihat mengisi berbagai posisi di kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Jika sebelumnya publik mengenal istilah Parcok, kini muncul istilah "reboisasi" atau "penghijauan", sebagai sindiran atas semakin terlihatnya dominasi personel berbaju hijau dalam sejumlah posisi strategis.

Apakah ini sekadar penataan organisasi dan kebutuhan profesionalisme, atau justru sedang berlangsung pergeseran pengaruh kekuasaan dari kelompok cokelat ke kelompok hijau?

Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka. Negara tidak boleh dikelola berdasarkan persaingan antarkelompok bersenjata, melainkan berdasarkan konstitusi, kompetensi, dan kepentingan rakyat.

Jangan Terburu-buru Memvonis Pengkhianatan

Dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak, publik tampaknya sudah terlalu cepat menjatuhkan vonis politik.

Bahkan, muncul penyamaan peristiwa tersebut dengan pengkhianatan negara sebagaimana tragedi Gerakan 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan istilah G30S/PKI.

Saya tidak sependapat dengan penyamaan tersebut.

Jika penyadapan benar dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tentu tindakan itu merupakan pelanggaran serius dan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tetapi, menyamakannya dengan gerakan makar atau pengkhianatan negara berskala besar merupakan kesimpulan yang terlalu jauh sebelum fakta hukum dibuka secara terang benderang.

Publik bahkan belum mengetahui secara utuh apa isi komunikasi Presiden Prabowo dengan pihak yang diduga menjadi lawan bicaranya, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.

Karena itu, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan opini dan pertarungan politik.

Saya justru melihat persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan pengaruh dan perebutan ruang kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang selama ini berada di sekitar lingkaran pemerintahan.

Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, pengaruh Polri di berbagai sektor pemerintahan berkembang cukup luas. Kini, muncul kesan adanya perubahan arah dengan semakin besarnya peran personel militer dalam berbagai institusi negara.

Jangan sampai kasus penyadapan menjadi pembenaran untuk menyingkirkan satu institusi sekaligus memberikan ruang kekuasaan yang lebih besar kepada institusi lainnya.

Prabowo Jangan Membalikkan Arah Reformasi

Saya tidak percaya begitu saja dengan tudingan adanya upaya makar yang dilakukan Kapolri terhadap Presiden Prabowo. Tuduhan sebesar itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan.

Apalagi, Presiden Prabowo merupakan sosok yang memiliki latar belakang militer dan memahami betul struktur serta kekuatan pertahanan negara. Tidak masuk akal jika tuduhan sebesar itu diterima begitu saja tanpa pembuktian yang kuat.

Namun, persoalan yang lebih penting adalah jangan sampai Presiden Prabowo terjebak dalam konflik kepentingan antara Polri dan TNI.

Presiden harus berdiri di atas kedua institusi tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan sampai kebijakan negara dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan di antara kelompok berseragam.

TNI harus profesional sebagai alat pertahanan negara, sementara Polri harus profesional sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Keduanya harus tunduk kepada konstitusi dan pemerintahan sipil yang demokratis.

Mengembalikan Polri ke dalam struktur ABRI atau menggabungkan kembali kedua institusi tersebut bukanlah solusi atas persoalan dugaan penyadapan. Justru langkah itu berpotensi menghidupkan kembali persoalan lama yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh gerakan Reformasi 1998.

Jangan Biarkan Pocong Orde Baru Bangkit Kembali

Sebagai aktivis 98, saya merasa berkewajiban mengingatkan bahwa reformasi bukan sekadar pergantian presiden, pergantian pejabat, atau pergantian warna seragam yang mendominasi jabatan pemerintahan.

Reformasi adalah perubahan sistem kekuasaan agar tidak ada lagi institusi negara yang terlalu dominan, apalagi sampai mencampuradukkan fungsi pertahanan, keamanan, politik, dan penegakan hukum.

Kita tidak ingin Polri menjadi terlalu kuat dan masuk terlalu jauh ke gelanggang politik. Namun, kita juga tidak ingin TNI kembali memperoleh ruang kekuasaan politik dan pemerintahan seperti pada masa Orde Baru.

Jangan sampai kesalahan Parcok dijawab dengan Reboisasi kekuasaan. Jangan sampai dominasi satu institusi digantikan dominasi institusi lainnya.

Presiden Prabowo harus berhati-hati. Usut tuntas dugaan penyadapan, tegakkan hukum kepada siapa pun yang terbukti bersalah, dan lakukan pembenahan Polri secara konstitusional. Tetapi jangan korbankan prinsip pemisahan TNI dan Polri yang menjadi salah satu fondasi Reformasi 1998.

Sebab, yang harus kita lawan bukan warna cokelat atau warna hijau. Yang harus kita lawan adalah penyalahgunaan kekuasaan, dominasi aparat bersenjata dalam kehidupan sipil, dan kemunduran demokrasi.

Jangan sampai Pocong Orde Baru yang sudah dikuburkan oleh Reformasi 1998 kembali bangkit dan menghantui demokrasi Indonesia.

Salam Reformasi!

Wakil Menteri Resmikan Deks Investasi Di Sumatera Utara

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:57:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan hari senin (09/11).

Acara ini dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.
Dalam acara ini Todotua mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan enam lokasi desk investasi, yakni Batam (Kepulauan Riau), Denpasar (Bali), Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi, desk investasi juga berfungsi mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah" jelas Todotua Pasaribu.

Di Sumatera Utara, desk investasi berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk mempermudahkan koordinasi pelayanan dan penyelesaian kendala investasi.

Melalui program ini, pemerintah ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan investasi.

Sehingga kami turun, harapan di Sumatera Utara ini kita bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara itu kita bisa urai dan bisa kita lakukan dengan cepat," ujarnya.

Sementara itu Franc Bernhard Tumanggor sendiri berharap, desk investasi ini akan bisa membantu memetakan potensi investasi daerah agar koordinasi antara investor, calon investor, pelaku usaha, dan pemerintah daerah berjalan lebih efektif.
Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha, ucap Franc di Medan.(rbm)

MAKAR, PENGKHIANATAN DAN HARI PAHLAWAN

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:31:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya menolak ultimatum untuk menyerahkan senjata. Republik belum genap tiga bulan berdiri. Dari radio, Bung Tomo mengobarkan keberanian rakyat yang tahu betul apa yang mereka pertaruhkan.

Delapan puluh satu tahun kemudian, Hari Pahlawan menghadapkan kita pada ujian kesetiaan yang berbeda. Bagaimana jika kewenangan yang dipercayakan negara kepada aparatnya justru diduga dipakai untuk mengintai kepala negara?

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang.

Dalam tahun ke-80 peringatan Hari Bhayangkara, perkara ini layak disebut salah satu skandal paling serius dalam sejarah Polri. Dugaan itu menyentuh mantan pucuk pimpinan institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum.

*PENGKHIANATAN TERHADAP SUMPAH BHAYANGKARA*

Setiap anggota Polri bersumpah setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi hukum. Sumpah itu diuji ketika perintah atasan bertentangan dengan hukum, terlebih ketika menolaknya dapat mengancam karier.

Jika terbukti perangkat penyadapan kepolisian digunakan secara ilegal untuk mengintai Presiden, perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap sumpah Bhayangkara. Negara mempercayakan kewenangan itu untuk penegakan hukum. Menyalahgunakannya untuk mengawasi Presiden berarti membelokkan amanah yang melekat pada jabatan.

Taruhannya melampaui kerahasiaan percakapan. Orang yang menguasai hasil sadapan berpotensi mengetahui keputusan sebelum diumumkan, memetakan orang-orang yang dipercaya Presiden, atau memakai informasi itu sebagai alat tekan.

Karena itu, penyidikan harus menjawab tiga pertanyaan. Siapa yang memberi perintah? Siapa yang menerima hasil sadapan? Untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan? Dugaan penghapusan bukti elektronik juga harus diusut sampai jelas siapa yang memerintahkan dan apa yang hendak disembunyikan.

*DUGAAN MAKAR HARUS DIUSUT SAMPAI KE TUJUANNYA*

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menilai perkara ini mengarah ke makar. Margarito Kamis, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyampaikan penilaian yang lebih keras. Dalam wawancara dengan Kaidah.id pada 9 November 2026, ia mengatakan, "Penyadapan itu adalah upaya kudeta terhadap Presiden." Menurut Margarito, dugaan makar itu perlu dilihat dari tujuan politik di balik perbuatan tersebut.

Pernyataan itu mempertajam pertanyaan yang harus dijawab Bareskrim. Apakah penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Pasal 160 KUHP mengaitkan makar dengan niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dalam persiapan. Karena itu, penyidik harus membuktikan tujuan, perbuatan, dan peran masing-masing tersangka berdasarkan unsur pasal yang relevan.

Jika bukti mengarah ke makar, perkara itu harus diuji di pengadilan. Pangkat dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tak boleh membatasi pemeriksaan. Para tersangka berhak membela diri, dan publik berhak mengetahui bagaimana dugaan seberat ini dipertanggungjawabkan.

*KEBERANIAN SETELAH UPACARA*

Kehormatan Polri kini bergantung pada keberaniannya memeriksa rantai komando sampai ke atas. Anggota yang mengetahui duduk perkara harus bisa memberi keterangan tanpa tekanan. Pimpinan Polri harus memberi ruang kepada penyidik untuk mengikuti bukti, termasuk ketika bukti itu mengarah kepada orang-orang yang pernah memegang jabatan tertinggi di institusinya.

Bung Tomo mengangkat suara ketika diam terasa lebih aman. Hari ini, semangat itu hidup pada anggota yang berani menolak perintah melawan hukum, pada saksi yang bersedia bicara, dan pada penyidik yang terus bekerja sekalipun perkara itu menyentuh mantan atasannya sendiri.

*Para pahlawan mempertaruhkan nyawa agar Republik bisa berdiri. Orang yang diberi kuasa oleh Republik setidaknya harus berani mempertaruhkan jabatan untuk menegakkan hukumnya.*

Bikin Haru! Polisi Padang Lawas Bantu Ayah, Ibu dan Tiga Anak yang Mobilnya Mogok di Jalan

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:08:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polres Padang Lawas. Di tengah pelaksanaan patroli malam, personel kepolisian bergerak cepat membantu sebuah keluarga yang mengalami kebocoran ban mobil di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Barumun, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Minggu (8/11/2026) dini hari.

Aksi spontan tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pertolongan ketika warga menghadapi kesulitan.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB saat Tim Gabungan Polres Padang Lawas melaksanakan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Blue Light. Patroli berlangsung sejak Sabtu (7/11/2026) pukul 23.00 WIB hingga Minggu (8/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menjelaskan, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kegiatan patroli malam tidak hanya difokuskan pada pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Patroli gabungan tersebut dipimpin Kasiwas AKP Syarmargaya Sinaga selaku Perwira Pengawas (Pawas) piket. Sementara itu, Kanit Pidum sekaligus Kepala Tim Khusus (Katimsus) Serigala Sakti Polres Padang Lawas, Ipda Taufik Akbar, bertugas sebagai Perwira Pengendali (Padal).

Saat menyusuri sejumlah ruas jalan untuk memastikan situasi tetap aman, petugas melihat sebuah mobil pribadi berhenti di pinggir jalan. Setelah didekati, ternyata kendaraan tersebut mengalami kebocoran ban belakang sebelah kiri.

Mobil itu dikemudikan Ramadhan Harahap yang sedang melakukan perjalanan bersama istri dan ketiga anaknya dari Kecamatan Sosopan menuju Kecamatan Sosa.

Kondisi tersebut membuat keluarga itu terpaksa menghentikan perjalanan di tengah malam. Situasi jalan yang relatif sepi dan waktu yang sudah memasuki dini hari membuat bantuan menjadi sangat dibutuhkan.

Melihat kondisi tersebut, personel patroli langsung menghentikan kendaraan dinas dan mendatangi pengemudi. Tanpa menunggu lama, para personel turun tangan membantu mengganti ban mobil yang bocor hingga kendaraan kembali siap digunakan.

"Melihat kondisi warga yang tengah kesulitan di jalan sepi, Tim Patroli KRYD Polres Padang Lawas yang sedang melintas spontan menghentikan kendaraannya. Tanpa ragu, para personel kepolisian langsung turun tangan membantu proses penggantian ban mobil yang bocor tersebut hingga tuntas," ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Pertolongan yang diberikan personel Polres Padang Lawas tersebut mendapat apresiasi dari Ramadhan Harahap. Ia mengaku sangat terbantu karena saat kejadian dirinya sedang bersama istri dan ketiga anaknya dalam perjalanan.

Ramadhan mengatakan, kehadiran petugas patroli memberikan rasa aman sekaligus menghilangkan kekhawatiran keluarganya akibat kendaraan yang mengalami kerusakan di tengah malam.

"Kami sekeluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Padang Lawas dan jajaran, khususnya tim patroli yang lewat malam itu. Saat kami panik ban mobil bocor tengah malam bersama istri dan anak-anak, bapak-bapak polisi dengan sangat sigap langsung membantu menggantikan ban mobil kami," ungkap Ramadhan.

Setelah proses penggantian ban selesai, petugas juga memberikan sejumlah imbauan kamtibmas kepada Ramadhan dan keluarganya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Sosa.

Polisi mengingatkan pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, serta meningkatkan kewaspadaan ketika melakukan perjalanan pada malam hari.

Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila menghadapi keadaan darurat, membutuhkan bantuan kepolisian, atau mengalami kendala selama perjalanan. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis.

Melalui patroli KRYD Blue Light, Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aksi membantu warga yang mengalami kebocoran ban tersebut menjadi gambaran bahwa tugas kepolisian tidak sebatas melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Lebih dari itu, polisi juga dituntut hadir dengan kepedulian, memberikan perlindungan, serta menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.zal

Menuju 2027, Pemko Padangsidimpuan Targetkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:07:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan tata kelola Puskesmas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengevaluasi kesiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi seluruh Puskesmas di wilayah tersebut.

Penilaian pembentukan BLUD Puskesmas itu dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026), dengan melibatkan tim terkait untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, serta kesiapan operasional masing-masing fasilitas kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE.

Rahmat mengungkapkan, dari total 10 Puskesmas yang beroperasi di Kota Padangsidimpuan, sebanyak delapan Puskesmas telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh.

Sementara itu, dua Puskesmas lainnya masih membutuhkan pembinaan serta sejumlah perbaikan agar dapat memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih ditemukan harus segera ditindaklanjuti. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya kesiapan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan peralatan kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Ia menegaskan, pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab masing-masing Puskesmas, tetapi membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah terkait.

"Seluruh kekurangan yang masih ada harus kita benahi bersama. Baik dari sisi SDM, peralatan kesehatan, maupun sarana dan prasarana. Kita berharap dua Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan bisa segera menyusul," ujar Rahmat.

Lebih lanjut, Sekda mengingatkan bahwa penetapan status BLUD bukan berarti proses pembinaan telah selesai. Sebaliknya, perubahan status tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Menurutnya, seluruh Puskesmas yang nantinya berstatus BLUD harus mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, tim pembina diminta tidak hanya fokus pada proses penetapan, tetapi juga memastikan pelaksanaan BLUD berjalan optimal melalui evaluasi dan monitoring secara berkala.

"Kita tidak boleh berhenti setelah penetapan. Justru tugas tim semakin berat untuk melakukan pendampingan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring. Harapannya, dua Puskesmas lainnya dapat segera memenuhi seluruh persyaratan sehingga pada awal tahun 2027 bisa menyusul ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh," tegasnya.

Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Puskesmas diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi fasilitas kesehatan dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem tersebut, Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, memenuhi kebutuhan operasional, serta memperkuat kualitas layanan kesehatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Pemko Padangsidimpuan menargetkan seluruh 10 Puskesmas dapat memenuhi persyaratan BLUD secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan didukung fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai.zal

KNPI Resmi Dilantik, Wali Kota Padangsidimpuan MINTA PEMUDA JADI MOTOR PEMBANGUNAN

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:06:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya pemuda, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan gagasan, inovasi, dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Padangsidimpuan Periode 2026–2029 di Gedung Adam Malik, Senin (9/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada Ricky A. Gova Siregar yang dipercaya memimpin DPD KNPI Kota Padangsidimpuan bersama seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap kepengurusan KNPI periode 2026–2029 mampu menjadikan organisasi tersebut sebagai rumah besar bagi seluruh organisasi kepemudaan. Dengan demikian, KNPI dapat menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, membangun komunikasi, serta menyatukan potensi generasi muda demi kemajuan Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, energi, kreativitas, pemikiran kritis, dan kemampuan generasi muda perlu diarahkan menjadi kekuatan positif yang dapat mendorong kemajuan berbagai sektor.

Sekda juga menyampaikan empat pesan penting yang diharapkan menjadi perhatian pengurus KNPI yang baru.

Pertama, memperkuat persatuan dan soliditas antarpemuda agar perbedaan latar belakang organisasi tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.

Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda melalui pengembangan kompetensi, keterampilan, serta penguasaan literasi digital agar mampu bersaing menghadapi perkembangan zaman.

Ketiga, membangun kemitraan yang produktif dengan pemerintah daerah maupun berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Keempat, menyusun program kerja yang terarah dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki manfaat nyata serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah Kota Padangsidimpuan membuka ruang bagi KNPI untuk berkolaborasi, menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang konstruktif. Saya berharap KNPI dapat menjadi mitra yang aktif dalam mendukung program pembangunan daerah," demikian pesan Wali Kota yang disampaikan Sekda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak, mengingatkan agar pelantikan kepengurusan KNPI tidak hanya dipandang sebagai agenda seremonial organisasi.

Menurutnya, momentum pelantikan harus menjadi awal dari tanggung jawab baru dalam melanjutkan estafet kepemimpinan serta memperkuat peran pemuda dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Ia menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola ekonomi, hingga dinamika sosial menuntut organisasi kepemudaan untuk lebih adaptif, kreatif, dan mampu menghadirkan solusi.

Karena itu, KNPI diharapkan dapat mengambil bagian dalam mendorong lahirnya generasi muda yang produktif, mandiri, serta memiliki daya saing.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda. KNPI diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka peluang ekonomi baru.

Namun, kemajuan tersebut juga harus tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Padangsidimpuan.

Adapun susunan inti kepengurusan DPD KNPI Kota Padangsidimpuan Periode 2026–2029 yang dilantik terdiri dari Ricky A. Gova Siregar sebagai Ketua, Marakali Harahap sebagai Sekretaris, dan Tua Dalimunthe sebagai Bendahara.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, KNPI Padangsidimpuan diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, merangkul seluruh elemen kepemudaan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Harapan besarnya, KNPI tidak hanya hadir sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya pemuda yang berdaya saing, memiliki kepedulian sosial, serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan Kota Padangsidimpuan yang lebih maju.zal

Tak Mau Terus Bergantung dari Luar Daerah, Padangsidimpuan Kembangkan Penangkaran Benih Padi

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:05:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengembangkan penangkaran benih padi seluas 10 hektare melalui bantuan benih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan benih tersebut diserahkan untuk pengembangan penangkaran di Kelurahan Lembah Lubuk Raya, Kota Padangsidimpuan, Senin (9/11/2026).

Penyerahan bantuan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, yang mewakili Wali Kota Padangsidimpuan. Turut hadir perwakilan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Sumatera Utara, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima bantuan.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekda, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumatera Utara atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan benih berkualitas bagi petani.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan penyediaan sarana produksi, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan benih secara mandiri.

Pemerintah Kota berharap program penangkaran ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kualitas hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan.

"Bantuan ini merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, meningkatkan kualitas hasil panen, serta memperkuat ketahanan pangan. Kami berharap benih ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar memberikan hasil yang maksimal," ujar Rahmat.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Dinas Pertanian bersama para penyuluh diminta memastikan seluruh proses penangkaran berjalan sesuai petunjuk teknis sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok tani.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, tenaga pendamping, dan petani dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian benih di daerah.

Sementara itu, perwakilan BRMP Provinsi Sumatera Utara, Siti Maryam, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri dari benih padi varietas Inpari 32 dan Inpari 33 untuk pengembangan penangkaran pada lahan seluas 10 hektare.

Benih tersebut merupakan benih kelas label putih yang nantinya dikembangkan melalui tahapan penangkaran hingga menghasilkan benih kelas ungu dan biru sebelum didistribusikan untuk kebutuhan petani.

Siti Maryam mengatakan, pemilihan varietas juga mempertimbangkan kebutuhan dan minat petani setempat. Dengan demikian, benih yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan kondisi pertanian dan kebutuhan masyarakat.

"Tujuan kami adalah menumbuhkan kemandirian benih di daerah. Jadi, varietas yang diberikan merupakan varietas yang diminati petani setempat, bukan ditentukan secara sepihak. Harapannya, ke depan kebutuhan benih dapat dipenuhi dari hasil penangkaran petani sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah," jelasnya.

BRMP Sumatera Utara juga memastikan dukungan pendampingan teknis bagi petani selama proses penangkaran berlangsung. Pendampingan tersebut mencakup penanganan berbagai kendala budidaya, termasuk serangan hama dan penyakit tanaman.

Tidak hanya berfokus pada keberhasilan produksi, aspek pemasaran juga menjadi perhatian agar hasil penangkaran memiliki nilai ekonomi dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi petani.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Edi Darwan Harahap, SP, MP, mengungkapkan bahwa daerah tersebut sebenarnya telah memiliki petani yang berpengalaman dalam usaha penangkaran benih padi.

Namun, potensi penangkar lokal selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, ketika kebutuhan benih muncul, pengadaan masih banyak mendatangkan pasokan dari luar Sumatera Utara.

"Kita memiliki penangkar benih di daerah, tetapi ketika ada kebutuhan benih, pengadaannya justru berasal dari luar Sumatera Utara. Kami berharap ke depan penangkar lokal dapat lebih diberdayakan karena benih yang diproduksi di daerah memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan setempat," ungkap Edi.

Ia berharap program bantuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan petani penangkar lokal sekaligus mendorong pemanfaatan benih produksi daerah dalam memenuhi kebutuhan pertanian.

Harapan serupa juga disampaikan kelompok tani penerima bantuan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya memberikan dukungan produksi, tetapi turut membantu membuka akses pemasaran agar benih yang dihasilkan dapat terserap oleh pasar.

Salah satu kelompok yang memiliki pengalaman dalam usaha tersebut adalah Kelompok Tani Satahi Saoloan. Kelompok ini telah menjalankan kegiatan penangkaran benih sejak 2009, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan dalam memasarkan hasil produksinya.

Karena itu, dukungan pemerintah dalam memperluas jaringan pemasaran dinilai penting agar kegiatan penangkaran tidak berhenti pada proses produksi, melainkan berkembang menjadi usaha pertanian yang menguntungkan.

Melalui pengembangan penangkaran benih padi seluas 10 hektare ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan diharapkan mampu memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Keberhasilan program tersebut nantinya tidak hanya diukur dari jumlah benih yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan petani memenuhi kebutuhan benih lokal, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan melalui usaha penangkaran yang berkelanjutan.zal

Ditinggal Belanja, Honda Supra 125 Raib! Pelaku Diduga Jual Motor Curian Rp500 Ribu

admin — Tue, 10 Nov 2026 11:04:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di kawasan Pekan Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara. Pelaku berinisial MES alias Enda diduga membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Supra 125 milik warga yang sedang diparkir di depan toilet umum pasar.

Ironisnya, sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual pelaku kepada seorang pria yang tidak dikenalnya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dengan harga hanya Rp500 ribu.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Polres Padang Lawas dalam konferensi pers yang digelar di halaman depan Satreskrim Polres Padang Lawas, Senin (9/11/2026).

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus menjelaskan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu (2/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Korban diketahui bernama Pangadilan Daulay. Saat kejadian, sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BB 4633 RG tersebut digunakan saksi Fitria Handayani untuk pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Pasar Binanga.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, saksi memarkirkan kendaraan di depan WC umum pasar. Namun, kondisi sepeda motor tersebut diketahui tidak memiliki kunci kontak. Untuk menghidupkannya, kendaraan itu hanya perlu disambungkan melalui kabel yang berada di bawah bagian stang.

Sekitar pukul 13.00 WIB, ketika saksi hendak pulang, sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak berada di tempatnya. Menyadari kendaraan tersebut hilang, kejadian itu kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa tersangka MES alias Enda diduga telah datang ke kawasan Pasar Binanga sekitar pukul 11.00 WIB dengan berjalan kaki.

Sekitar pukul 12.40 WIB, tersangka melintas di depan WC umum dan melihat tiga unit sepeda motor terparkir di lokasi tersebut. Kendaraan itu terdiri dari dua unit Honda Beat dan satu unit Honda Supra 125.

Tersangka kemudian memeriksa kondisi ketiga kendaraan. Setelah mengetahui dua Honda Beat dalam keadaan terkunci stang, sementara Honda Supra 125 tidak memiliki kunci kontak, tersangka diduga memilih motor tersebut sebagai sasaran pencurian.

Pelaku selanjutnya mendorong sepeda motor hingga berjarak sekitar 10 meter dari lokasi parkir. Setelah itu, tersangka menyambungkan kabel di bawah stang untuk menghidupkan mesin kendaraan.

Sepeda motor tersebut kemudian dibawa menuju Desa Portibi Julu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di wilayah tersebut, tersangka diduga menjual kendaraan hasil curian kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan harga Rp500 ribu.

AKP Irwansah Sitorus menegaskan, hingga konferensi pers digelar, sepeda motor Honda Supra 125 milik korban masih dalam proses pencarian atau daftar pencarian barang (DPB).

Sementara itu, pihak kepolisian juga masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap identitas pihak yang diduga menerima atau membeli kendaraan hasil pencurian tersebut.

"Untuk satu unit sepeda motor Honda Supra yang dicuri oleh tersangka masih dalam proses pencarian barang (DPB). Sedangkan terkait penadah sepeda motor, saat ini masih dalam proses penyidikan dan pengembangan," jelas AKP Irwansah Sitorus.

Atas perbuatannya, kasus tersebut ditangani dengan sangkaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 476 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Padang Lawas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keamanan kendaraan ketika beraktivitas di tempat umum, termasuk pasar tradisional dan lokasi keramaian lainnya.

Masyarakat diminta memastikan kendaraan terkunci dengan baik, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta menghindari meninggalkan kendaraan dalam kondisi yang memudahkan orang lain untuk menghidupkannya.

Kepolisian berharap masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.zal

Dorong Lulusan Madrasah Lebih Terampil, TPI Medan Ajukan Pendirian Madrasah Vokasi

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:58:00 +0700+0700

MEDAN – Perguruan Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan terus berupaya mengembangkan kualitas pendidikan dengan memperkuat pendidikan berbasis keterampilan dan keahlian. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui usulan pendirian Madrasah Vokasi yang kini memasuki tahapan visitasi oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara.

Dalam rangkaian proses tersebut, Tim Vokasi dan Inklusi yang dipimpin Furqon Arif melakukan kunjungan ke lingkungan TPI Medan untuk melaksanakan visitasi terkait usulan izin pendirian Madrasah Vokasi.

Kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian terhadap kesiapan lembaga, sekaligus melihat secara langsung potensi, fasilitas, serta dukungan penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan TPI Medan.

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) dan Keterampilan TPI Medan, Zainal Arifin, mengatakan bahwa visitasi ini merupakan momentum penting bagi TPI untuk mengembangkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis.

Menurutnya, pendirian Madrasah Vokasi merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan dan tantangan dunia kerja yang semakin berkembang.

"Kami menyambut baik kunjungan Tim Vokasi dan Inklusi dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. Visitasi ini menjadi bagian penting dari proses pengajuan izin pendirian Madrasah Vokasi di TPI Medan. Harapan kami, usulan ini dapat memperoleh persetujuan sehingga pengembangan pendidikan vokasi di TPI dapat segera diwujudkan," ujar Zainal Arifin.

Ia menjelaskan, keberadaan Madrasah Vokasi nantinya diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peserta didik melalui perpaduan pendidikan agama, pengetahuan umum, dan keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

Dengan demikian, lulusan madrasah tidak hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan dan karakter keislaman, tetapi juga kompetensi yang dapat menjadi modal untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Zainal juga berharap proses visitasi tersebut menjadi langkah awal bagi TPI Medan untuk semakin memperluas kontribusinya dalam mencetak generasi muda yang unggul, mandiri, terampil, serta memiliki daya saing.

Pihak TPI Medan memandang pengembangan Madrasah Vokasi sebagai investasi pendidikan jangka panjang. Sebab, pendidikan masa kini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan Tim Vokasi dan Inklusi Furqon Arif tersebut pun menjadi momentum penting dalam upaya TPI Medan memperkuat peran lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan utama pendidikan.

Perayaan HUT Dewa Empat Muka Diwarnai Pembagian Sembako Harap Walikota Medan Buka Akses Jalan Ke Vihara

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:19:00 +0700+0700

MEDAN | Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka (Si Mian Fo/Phra Phom) tidak hanya menjadi momentum bagi umat untuk memanjatkan doa, tetapi juga diwujudkan melalui aksi kepedulian sosial dengan membagikan bantuan sembako kepada kaum duafa.

Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Flora Kuning Mas No. 52 LL, Jalan Brigjen Zein Hamid, Titi Kuning, Medan, Senin (9/11/2026), tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama.

Rangkaian perayaan diisi dengan puja dan persembahan bunga, buah serta lilin. Umat juga memanjatkan doa bersama untuk kesehatan, kelancaran rezeki, kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dijelaskan, vihara ini berada di Jalan Brigjen Zein Hamid Komplek Cottempo, namun tidak diberi akses jalan menuju vihara.

Menyikapi kondisi tersebut, Muhammad Ajri Darul Ihsan, SH, MH, yang merupakan akademisi dan juga sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Medan berharap Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian serius dan turun tangan dalam penyelesaian persoalan sengketa mengenai tata cara penyerahan PSU antara pemko Medan , pengembang, dan warga perumaha. Sengketa administrasi, katanya tidak bisa membatalkan, mengurangi, atau menunda hak keperdataan atas akses jalan umum yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ''Walikota Medan harus tegas dalam penyelesaian permasalahan tersebut,'' katanya.

Menurut Ajri, rumah ibadah merupakan tempat masyarakat menjalankan keyakinan dan memperoleh ketenangan spiritual. Karena itu, keberadaan serta akses menuju tempat ibadah perlu mendapatkan kepastian dan penghormatan.

"Harapan kita, Bapak Wali Kota Medan Rico Waas dapat turun tangan secara langsung mencari solusi. atas persoalan akses jalan ini yang terus berlarut-larut dan mengganggu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah," ujar Ajri.

Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah agar seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan solusi terbaik yang merugikan pihak mana pun dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat.

Ajri juga menekankan pentingnya penyelesaian secara komprehensif dengan memperhatikan status pertanahan, hak atas akses jalan umum, serta kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan sesuai ketentuan yang berlaku. Walikota Medan juga harus memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan no, 572/Pdt.G/2022/PN.Mdn Jo. PT. Medan No. 296/Pdt/2023/PT.Mdn, dimana dalam amar putusan tersebut, Hakim Secara Tegas menetapkan bahwa jalan di komplek perumahan Contempo Regency adalah jalan umum , ini secara otomatis melekatkan hak publik pada jalan tersebut, sehingga tidak lagi berstatus sebagai properti privat eksklusive kelompok / warga tertentu.

Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi antarpihak, tetapi harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen pertanahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah inkrah.

Ia berharap Pemko Medan dapat mengambil peran sebagai fasilitator sekaligus memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

"Yang kita harapkan adalah solusi yang adil, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hubungan sosial antarwarga tetap terjaga," tambahnya.

Sementara itu, pembagian sembako kepada kaum duafa dalam rangkaian perayaan menjadi gambaran bahwa momentum keagamaan juga dapat diisi dengan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Perayaan ulang tahun Dewa Empat Muka tersebut diharapkan semakin mempererat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian sosial dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Acara dihadiri Ketua Yayasan Vihara Empat Muka, Hansin dan Kapolsek Delitua AKP Kennedy Sitompul. Acara berlangsung sukses. Warga antre dengan tertib menerima sembako.red

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di TPI Medan: H. Ikrom Helmi Nasution Tekankan Pentingnya Teladani Semangat Perjuangan Pahlawan

admin — Tue, 10 Nov 2026 10:14:00 +0700+0700

MEDAN — Perguruan Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026. Bertempat di kamus II Jalan SM Raja Medan, Selasa (10/11).

Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, S.H., memimpin langsung jalannya kegiatan yang diikuti oleh para pendidik, staf, serta ratusan peserta didik di lingkungan TPI Medan.

Mengusung tema nasional Hari Pahlawan Tahun 2026, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, nasionalisme, serta rasa tanggung jawab sosial kepada generasi muda.

"Tantangan zaman terus berubah, dan bentuk pengabdian kita saat ini adalah dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, kesungguhan dalam menuntut ilmu, menjaga persatuan, serta saling membantu antarsesama di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas," ujar H. Ikrom Helmi Nasution di hadapan para peserta upacara.

Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, pihak TPI Medan berharap para pelajar dan seluruh civitas akademika dapat terus merawat semangat kesetiakawanan sosial serta termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa, sejalan dengan cita-cita luhur para pendiri Republik Indonesia.
Upacara yang berlangsung dengan tertib dan khidmat tersebut ditutup dengan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sementara itu Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dalam amanat tertulisnya dibacakan pembina upacara Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution mengatakan, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Dalam amanatnya, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan zaman modern.

Gus Ipul menyampaikan bahwa tanggal 10 November merupakan momentum penting untuk mengenang keberanian para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, perjuangan hari ini tidak lagi berbentuk pertempuran fisik, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Sosial juga mengingatkan pentingnya memaknai warisan luhur para pendiri bangsa yang tertuang di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 31 mengenai hak pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang menegaskan perlindungan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Ketiga pasal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui program Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan program-program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program seperti Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Hadir dalam upacara hari Pahlawan 10 Nopember di kampus II TPI Medan, Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution, Kepsek MAS dan Keterampilan Zainal Arifin, Kepsek MTS Ustad Anwar Saleh, Kepala SDIT Uswatun Hasanah Harahap, Kepala SLB TPI Medan Lindayani, para staf dan guru lainnya.rel

Harga Ratusan Juta Baju Batik Jambore Posyandu Belum Dibagikan Dinas Kesehatan Asahan, Kader Bertanya-Tanya

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:57:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kembali mencuat. Kali ini menyangkut pengadaan baju batik untuk Jambore Kader Posyandu yang nilainya mencapai Rp500 juta per tahun, namun hingga kini belum sepenuhnya sampai ke tangan para kader yang sudah menunggu sejak lama.

Kegiatan Jambore Kader Posyandu ke-XII tahun 2025 digelar di Lapangan Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada 18 Juli 2025, dan Jambore ke-XIII tahun 2026 berlangsung di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran pada 13 September 2026. Pada kedua acara itu, penyematan baju batik dilakukan langsung oleh Istri Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan. Namun di lapangan, banyak kader yang mengaku belum menerima barang tersebut.

"Sebelum acara, ukuran baju sudah dicatat lewat Puskesmas. Tapi sampai sekarang kami belum menerima baju batik itu," ungkap sejumlah kader yang meminta identitasnya dirahasiakan di Kisaran, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data, jumlah kader yang tercatat saat jambore tahun 2025 sebanyak 1.550 orang, terdiri dari kader desa/kelurahan, tenaga kesehatan, camat, Ketua TP-PKK kecamatan, kepala puskesmas, hingga pendamping desa. Secara keseluruhan, Kabupaten Asahan memiliki sekitar 970 unit Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan. Jika diasumsikan rata-rata lima kader per Posyandu, total kebutuhan baju batik bisa mencapai 4.850 set.

Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini tercatat Rp500 juta pada 2025 dan kembali Rp500 juta pada 2026. Namun ketidakjelasan pendistribusian memunculkan pertanyaan publik : berapa sebenarnya jumlah baju yang dibeli, berapa harga satuan yang dibayarkan, dan di mana sisa barang yang belum terbagi saat ini?

Saat dikonfirmasi Wartawan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan, menjelaskan bahwa pendistribusian masih berlangsung.

"Saat ini jumlah Posyandu ada 970 unit, dengan lima kader per unit berarti total 4.850 orang. Insya Allah tahun 2026 ini semua kader akan mendapatkannya, saat ini masih dalam proses," ujarnya lewat pesan singkat.

Namun penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Pasalnya, anggaran sudah dicairkan sejak tahun berjalan, dan acara jambore pun telah usai berbulan-bulan. Pertanyaan warga pun mengarah pada kemungkinan praktik penandaan harga berlebih atau mark-up, serta kejelasan pertanggungjawaban anggaran yang telah dihabiskan.

Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, SIP, belum dapat memberikan data rinci realisasi anggaran dengan alasan sedang berada di luar kantor dan berjanji akan mengeceknya terlebih dahulu.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka dan transparan, sehingga tidak menimbulkan dugaan negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya untuk kepentingan pelayanan publik. (tec)

Bupati Asahan Terima Hibah Aset Imigrasi, Wujud Sinergi Pusat–Daerah yang Semakin Kokoh

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:51:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima penyerahan hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Asahan. Penyerahan simbolis berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Senin (09/11/2026), langsung diterima oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.

Penyerahan ini bukan sekadar urusan administrasi aset, melainkan bukti nyata semakin eratnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyerahan hibah ini merupakan langkah strategis dalam menata dan memanfaatkan aset negara agar lebih tepat guna.

"Pengelolaan aset negara tidak sekadar soal administrasi dan pemeliharaan, tetapi harus memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan. Kami harap aset ini dapat dikelola secara optimal oleh Pemkab Asahan dan memberi dampak positif bagi penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi yang terjalin diharapkan terus diperkuat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat melalui kolaborasi antarlembaga.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyambut baik dan sangat menghargai kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, hibah ini adalah amanah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Aset ini akan kami jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya, guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Asahan," tegas Bupati.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Plt. Kepala Dinas Kominfo Asahan, Kepala Dinas Mal Pelayanan Publik, serta Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan beserta jajaran. Kegiatan berjalan lancar, aman, dan penuh suasana kebersamaan.

Penyerahan hibah ini menjadi bukti bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, aset negara dapat berfungsi lebih maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (dre)

Jelang Hari Guru Nasional, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rangkaian HUT ke-81 PGRI

admin — Mon, 09 Nov 2026 23:44:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan dukungannya terhadap rangkaian kegiatan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat menerima audiensi pengurus PGRI Kota Tanjungbalai yang dipimpin Ketua PGRI Sri Gunawan Tarigan di ruang kerja Wali Kota, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Sri Gunawan menyampaikan sejumlah agenda yang telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan HGN dan HUT ke-81 PGRI. Kegiatan tersebut meliputi lomba sains guru, donor darah, lomba vokal solo guru, serta jalan sehat yang melibatkan guru dan keluarga.

Lomba sains guru dan kegiatan donor darah dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di halaman Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya, lomba vokal solo guru akan digelar pada 12-14 November 2026 di Lapangan SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
Sementara itu, kegiatan jalan sehat guru dan keluarga akan dilaksanakan pada 22 November 2026, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Panitia menyiapkan 3.000 kupon undian atau lucky draw bagi peserta. Kegiatan tersebut akan dimulai dari depan Pendopo Rumah Dinas Wali Kota dan berakhir di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Adapun upacara peringatan HGN dan HUT ke-81 PGRI direncanakan berlangsung pada 25 November 2026 di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan resepsi pada 26 November 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Dalam acara tersebut, PGRI juga akan mengundang para guru yang memasuki masa pensiun pada tahun ini serta memberikan tali asih dan upah-upah sebagai bentuk penghargaan.

Sri Gunawan berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan serta meningkatkan penghargaan terhadap profesi guru.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut baik seluruh agenda yang disampaikan pengurus PGRI. Ia juga mengapresiasi dedikasi para guru dalam menjalankan tugas mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Semoga peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-81 PGRI nanti dapat berjalan sukses dan memberikan semangat baru bagi seluruh tenaga pendidik di Kota Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin.
(eko)