Perkuat Sinergi Dengan BPN Aceh, PLN Dorong Percepatan Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Negara

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:11:00 +0700+0700

sumut24.co -BANDA ACEH, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam mendorong percepatan sertifikasi serta pengamanan aset tanah yang mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsinyering dan Focus Group Discussion (FGD) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dengan PLN UIP SBU yang berlangsung di Banda Aceh, 18–19 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala pertanahan, menyelaraskan langkah penyelesaian, serta memperkuat sinergi antara PLN dengan jajaran Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran dari Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, serta Kota Lhokseumawe, Subulussalam, Banda Aceh, dan Langsa.

Sementara dari PLN UIP SBU, hadir Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Reza Pane, Manager Sub Bidang Pertanahan, Aset dan Sertifikasi, Erdiansyah Dharmika Putra, Manager UPP SBU 1, Bondan Pakso Dandu beserta jajaran, Manager UPP SBU 2, Irsyad Ardhi beserta jajaran, Manager UPP SBU 4, Doni Emmeri beserta jajaran, serta Assistant Manager Sertifikasi, Edward Simanihuruk.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi aset PLN membutuhkan sinergi yang dilakukan sejak tahap awal proses pemberkasan hingga penerbitan sertifikat.

"Sinergi antara BPN dan PLN harus dibangun secara proaktif sejak awal, terutama dalam memastikan kelengkapan administrasi dan persyaratan pertanahan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arinaldi.

Arinaldi menambahkan, terhadap bidang tanah yang telah memenuhi persyaratan dan berstatus _clean and clear_, proses penerbitan sertifikat perlu segera ditindaklanjuti. Sementara itu, apabila terdapat klaim maupun sengketa batas, penyelesaiannya perlu dilakukan secara aktif dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

"BPN dan PLN memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan aset negara memiliki kepastian hukum. Karena itu, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat, termasuk dalam menyelaraskan aspek pertanahan dengan tata ruang apabila terdapat bidang yang berkaitan dengan LP2B, LSD maupun PIPPIB," katanya.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Kamis (24/9/2026) mengatakan, kepastian hukum atas aset tanah merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus menjaga aset negara yang dikelola PLN.

"Tanah merupakan fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kepastian status hukum dan legalitas aset tanah PLN menjadi hal yang mutlak. Tidak hanya untuk mendukung tertib administrasi perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab PLN dalam menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola," ujar Rizki.

Menurut Rizki, forum konsinyering dan FGD menjadi momentum untuk mempertemukan PLN dengan jajaran BPN dalam membahas permasalahan secara langsung serta menyusun langkah penyelesaian yang konkret.

"Melalui forum ini, kami dapat memetakan permasalahan yang dihadapi di lapangan secara lebih terbuka dan membahas solusinya bersama. Kami mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Kantor Wilayah BPN Aceh beserta Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses sertifikasi aset PLN," tutur Rizki.

Rizki menegaskan, PLN UIP SBU akan terus memperkuat koordinasi dengan BPN dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Aceh.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP SBU, Reza Pane menjelaskan, salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi kendala pada aset tanah yang belum tersertifikasi sekaligus menyusun langkah percepatan yang dapat diterapkan bersama oleh PLN dan Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.

"Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengurai kendala dan menyusun _action plan_ bersama antara PLN dan Kantor Pertanahan. Kami juga memastikan sisa target 150 persil pada tahun 2026 dapat terus didorong penyelesaiannya secara tepat waktu dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Reza.

Ia menambahkan, keberhasilan percepatan sertifikasi membutuhkan komunikasi yang intensif dan kolaborasi berkelanjutan antara tim PLN di Unit Pelaksana Proyek (UPP) dengan jajaran Kantor Pertanahan setempat.

"PLN berkomitmen untuk terus proaktif melengkapi persyaratan, memperbaiki proses administrasi, serta menindaklanjuti setiap arahan dari BPN. Di sisi lain, kami berharap sinergi bersama jajaran BPN dapat terus diperkuat sehingga setiap tahapan sertifikasi dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kepastian hukum atas aset negara," kata Reza.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, PLN UIP SBU bersama BPN Aceh berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tanah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset serta mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan di Aceh. (C04)

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:09:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto mengapresiasi pelaksanaan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (24/09/26), yang berlangsung damai, tertib dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. Ia menyampaikan penghargaan kepada para peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib dan kondusif. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Ferry.

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Untuk mengawal jalannya kegiatan, Polrestabes Medan menurunkan personel gabungan bersama Sat Brimob Polda Sumut dan Dit Samapta Polda Sumut. Pengamanan dipimpin langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Ferry mengatakan, personel kepolisian diarahkan untuk memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis dan terukur, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya," katanya.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Selanjutnya, massa GMNI Kota Medan tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan menyampaikan tuntutan. Sekitar pukul 15.10 WIB, massa diterima Sekretaris Dewan DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi sebelum kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.20 WIB.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua," tutupnya.(W05)

Foto:

Kapolda Sumut Apresiasi Aksi Damai di DPRD: Aspirasi Tersampaikan, Situasi Tetap Kondusif

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:09:00 +0700+0700

Dalam kegiatan tersebut, dua kelompok massa menyampaikan aspirasi, yakni Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan.

Massa APARA tiba di Kantor DPRD Sumut sekitar pukul 11.27 WIB dan menyampaikan aspirasi hingga pukul 13.45 WIB. Setelah itu, massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Seluruh rangkaian pengamanan kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel pada pukul 15.30 WIB.

Ferry menegaskan, terjaganya situasi kondusif dalam aksi tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, peserta aksi, pihak DPRD Sumut dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami berharap situasi seperti ini terus dipertahankan. Aspirasi dapat disampaikan dengan damai, sementara keamanan dan ketertiban bersama tetap menjadi tanggung jawab kita semua," tutupnya.(W05)

Foto:

Wali Kota didampingi sejumlah Unsur Forkopimda menerima penghargaan sebagai Tokoh Toleransi dari FKUB Penghargaan

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:08:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi sejumlah Unsur Forkopimda menerima penghargaan sebagai Tokoh Toleransi di Kota Pematangsiantar dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penghargaan diberikan karena di masa kepemimpinan Wesly selalu wali kota, Kota Pematangsiantar di tahun 2024 mendapat peringkat 5 Indeks Kota Toleransi (IKT) dari Setara Institute, dan di tahun 2025 naik ke peringkat 4.

Penghargaan diserahkan di acara Silaturahmi Bersama Tokoh Lintas Agama Kota Pematangsiantar, yang digelar di rumah dinas wali kota, Jalan MH Sitorus Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat, Kamis (24/09/2026).

Wesly sendiri beberapa waktu lalu terpilih sebagai peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan IV Tahun 2026. Peserta KPPD Lemhanas RI Angkatan IV Tahun 2026 sebanyak 29 kepala daerah dari berbagai provinsi.

Sementara itu, Wesly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tetap menjaga kerukunan di Kota Pematangsiantar
Ia menyampaikan, silaturahmi bersama tokoh lintas agama memiliki arti yang sangat penting bagi semua. Wesly menilai kerukunan umat beragama bukan sekadar slogan, tetapi merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat bersama.

Diutarakan Wesly, Pematangsiantar adalah kota yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang masyarakat. Perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.

"Sejalan dengan tema kita, "Kerukunan Itu Indah Walaupun Kita Berbeda Agama Tetapi Tetap Rukun, dan Damai untuk Membangun Kota Pematangsiantar". Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi," sebut Wesly.

Pada kesempatan ini, Wesly menegaskan dirinya ingin Pematangsiantar menjadi kota di mana seluruh masyarakat, apapun agama, suku, etnis, dan latar belakang, dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.

"Karena itu, prestasi Pematangsiantar sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, harus kita pertahankan dan tingkatkan. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perbedaan yang memisahkan. Sehingga Pematangsiantar semakin rukun, inklusif, dan nyaman bagi seluruh masyarakat," terang Wesly.

"Semoga kebersamaan yang kita bangun hari ini membawa manfaat bagi masyarakat dan semakin memperkokoh kerukunan di Kota Pematangsiantar," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH mengucapkan selamat kepada Wesly yang telah diberi penghargaan dari FKUB sebagai Tokoh Toleransi. Ia menilai penghargaan tersebut sebagai sebuah pencapaian yang membanggakan.

Diutarakan Timbul, kerukunan umat beragama bukan sekadar kebaikan hati atau sikap sopan santun. Hal tersebut adalah pilar utama pembangunan bangsa. Tanpa kerukunan, pembangunan tidak akan kokoh. Tanpa kedamaian kemajuan tidak akan bertahan. Ekonomi tumbuh, infrastruktur berdiri tegak, tetapi jika hati warga terpecah, semuanya akan rapuh.

"Kota Pematangsiantar telah membuktikannya. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan, kita hidup saling berdampingan, saling menghormati, dan saling menguatkan. Hasilnya, peringkat 4 Kota Paling Toleransi se-Indonesia di tahun 2025. Ini bukan sekadar angka atau penghargaan. Ini adalah bukti nyata bahwa di kota ini, perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita semua. Ini adalah kemenangan kita seluruh warga Pematangsiantar," tuturnya.

Sebagai Ketua DPRD, Timbul menyampaikan komitmen penuh bahwa DPRD akan terus menjadikan kerukunan dan toleransi sebagai landasan setiap kebijakan. Pembangunan fisik penting, tetapi fisik penting, tetapi pembangunan hati dan persatuan jauh lebih utama.

"Kami akan memastikan setiap warga merasa dihargai, dilindungi, dan menjadi bagian dari kemajuan kota ini tanpa terkecuali. Mari kita buktikan Pematangsiantar bukan hanya kota yang bertoleransi, melainkan kota yang membuktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan terbesar untuk membangun bangsa. Mari kita jaga kebanggaan ini, jaga kedamaian ini, dan terus melangkah bersama menuju masa depan yang cerah," ajak Timbul.

Senada dengan itu, Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM, turut mengucapkan selamat kepada Wesly atas penghargaan yang diberikan Bapak Tokoh Toleransi dan juga telah mengikuti pendidikan Lemhannas.
Sebagai kapolres yang baru menjabat di Kota Pematangsiantar, Dhana memperkenalkan dirinya secara singkat. Mantan Kabag Ops Polrestabes Medan ini memohon petunjuk, bimbingan, dan arahan dari seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir.

"Kami berusaha untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban yang ada di Kota Pematangsiantar. Untuk itu, mohon arahan dan bimbingan, terutama dari Bapak Wali Kota dan Unsur Forkopimda di Kota Pematangsiantar," pintanya.

"Kami dari Polri, yang menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau tanpa bantuan dari Bapak/Ibu, semua tokoh-tokoh yang ada di sini, kami juga bukan apa-apa. Ingatkan kami, beritahu kami untuk sama-sama menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib di kota yang kita cintai ini," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua FKUB Kota Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis didampingi sejumlah tokoh agama dalam sambutannya mengajak seluruh tokoh dan Forkopimda untuk menanamkan kebersamaan di dalam pikiran.

Diceritakannya, di masa lalu terjadi kericuhan di Ambon, Sampit, Kupang, dan lainnya. Banyak yang memperkirakan kericuhan juga akan terjadi di Pematangsiantar.

"Bahkan saat terjadi kekurang-harmonisan di Tanjungbalai, orang memperkirakan hal yang sama muncul di Pematangsiantar. Tetapi apa yang dibayangkan, tidak terjadi," tandasnya.

Turut hadir, mewakili Kodim 0207/Simalungun, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Pematangsiantar, pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, para pimpinan organisasi keagamaan, para tokoh agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu), serta para camat. (LP)

Komisi C DPRD Roni Situmorang SH,M.IP Sarankan Buat Pansus atas Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di kabupaten Simalungun

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:07:00 +0700+0700

Simalungun
Kegiatan Reses I tahun lll 2026+2027 anggota DPRD Pronvinsi Sumatera utara oleh Rony R.Situmorang SH,M.lP dari Partai Nasdem, dapil Sumut X untuk kota Pematang Siantar dan kabupaten Simalungun yang berlangsung dari tanggal 21s/d 30 september 2026, dalam Reses itu atas komisi C menyarankan agar DPRD Simalungun membentuk Panitia Khusus untuk Penyelewangan Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah. Hal ini adanya warga Petani yang melaporkan Pupuk seringkali tidak sesuai RDKK (Rencana Definitif kebutuhan kelompok tani) dimana Sering Kios tidak memenuhi kebutuhan Pupuk sesuai yang terdaftar di RDKK serta kios kerap kali tidak Menebus Pupuk dari Distributor.

Hal ini terungkap pada Reses DPRD Propinsi komisi C Rony Situmorang kamis (24/9) di Nagori Nauli Baru kecamatan Panei Tongah
Salah satu Warga Marga Purba mengatakan sulitnya Pupuk Bersubsidi di dapatkan dari kios padahal Tanaman Padi sudah membutuhkan, sehingga akibat tiadanya Pupuk yang diberikan kepada tanaman hingga kerap tanaman Padi Produksi tidak maksimal," di Nagori kami Nauli Baru ini sulit Pupuk didapat dari kios karena kemungkinan pihak kios tidak menebus Pupuk dari distributor sesuai RDKK makanya kami heran, jadi kami minta kepada Bapak DPRD supaya ini sebagai catatan agar kami petani tau kemana pupuk itu di alokasikan.

Menanggapi hal itu Rony Situmorang sontak memberikan Saran kepada DPRD Simalungun untuk membuat Pansus untuk agar Penyelewengan Pupuk bersubsidi itu terang benderang." Kebetulan disini Pak Bernad Damanik, saran saya agar dibuat Pansus dan kepada Kapolsek juga diminta mengawasi dan menyelidi kemana Pupuk itu di alokasikan," ujarnya

Sementara Siagian dari Bank Sumut, membuat paparan bahwa Bank Sumut bertujuan mengedukasi, berinteraksi untuk kesejahteraan masyarakat. Serta Menawarkan Program Pemberian Kredit," untuk pinjaman KUR tidak ada bunga nol persen pada program UMKM yang betul membutuhkan Modal, 2 tahun tidak ada bunga, dan untuk tahun ke 3 baru bebankan Bunga dan untuk KUR di Simalungun dana tersedia 2 triliun dan sudah di kucurkan 1 triliun pada bidang Pertanian, untuk 100 juta pinjamam tidak ada Angunan," ujarnya.

Hadir pada saat itu, anggota DPRD Simalungun Bernad Damanik Partai Nasdem, Polsek Panei Tongah, Camat Panei Tongah, Pangulu Nagori, dan Warga dan Kelompok tani. (LP)

Satres Narkoba Polres Asahan Musnahkan Bukti Narkotika 4,8 Kg Sabu & 268 Butir Ekstasi, Dinilai Selamatkan Ribuan Jiwa

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:06:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Asahan secara resmi melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi pada Jumat, 25 September 2026 sekitar pukul 09.00 Wib. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba yang terjadi pada bulan yang sama.

Berdasarkan rilis resmi yang dibacakan Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari satu laporan polisi dengan tersangka seorang pria berinisiak M alias J (47). Dari penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dengan berat total 4.828,08 gram dan ekstasi sebanyak 268 butir.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti telah ditetapkan statusnya melalui penetapan nomor B-6575/L.2.23/E nz.1/09/2026 tanggal 08 September 2026. Pemusnahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dan peradilan setelah tidak lagi diperlukan sebagai alat bukti.

Sementara Kasat Narkoba, AKP Gunawan Effendi, S.H., menegaskan, pengungkapan kasus ini berhasil memutus rantai peredaran gelap narkotika yang diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 6.000 jiwa masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan zat adiktif.

Kegiatan pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan Polres Asahan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya, serta menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika. (tec)

Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik Terdampak Bencana di Solok,

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:06:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Jumat (25/09/2026)
meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana sekaligus memastikan langkah pemulihan dan perbaikan dapat segera dilakukan.

Wapres meminta pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dilakukan secepat mungkin untuk memastikan mobilitas dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

"Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatam masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.

Ketika meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi akses penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok, Wapres menginstrusikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani.

Ditegaskaskannya, Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas. tega

Dari infrastruktur penghubung antar daerah, perhatian Wapres kemudian berlanjut pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak, Wapres meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

Sebagaimana dilaporkan, banjir bandang pada Senin malam (21/09/2026) lalu, merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok. Untuk itu, pendataan tersebut diperlukan guna menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya, sekaligus menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan.

"Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. [Hal] yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti," pinta Wapres.

Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material lumpur, pasir, batu, kayu, hingga longsoran perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka.

Selain itu, pemulihan jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana, serta perbaikan berbagai fasilitas dan sarana yang terdampak.

"Rencana pembangunan Sabodam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan palayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid," ujarnya.

Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana.(YOSE,)

Wapres Temui Pengungsi Korban Banjir Bandang di Solok, dan Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi.

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:05:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24 co

Jumat (25/09/2026)Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Empat hari setelah banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengunjungi lokasi terdampak bencana untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.

Wapres pada peninjauan ini, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, serta segenap jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok.

Di Solok, Wapres langsung menemui warga yang mengungsi di Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang).Kehadiran Wapres menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Di lokasi pengungsian, Wapres berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka.

Wapres menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait lainnya terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.

Saya memahami kondisi ini berat bagi Bapak dan Ibu. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan.

Disampaikan juga dalam penanganan masa tanggap darurat, Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

"Saya sudah sampaikan pada jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat di lapangan, bahwa langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak Bapak Ibu semua. Keselamatan Bapak Ibu yang utama," tegasnya.

Selain memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak terpenuhi, Wapres juga menyoroti dampak bencana terhadap rumah, lahan pertanian, dan hewan ternak warga. Ia pun meminta seluruh kerugian warga segera didata agar proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Mengenai rumah dan lahan pertanian milik warga yang mengalami kerusakan, saat ini sedang dilakukan pendataan. Segera sampaikan kepada petugas di lapangan terkait rumah, lahan pertanian, hewan ternak yang jadi imbas akibat bencana. Pemerintah pastikan untuk melakukan penggantian dan pemulihannya," ujar Wapres.

Salah seorang warga mengungkapkan bahwa rumahnya tidak lagi dapat ditempati, Wapres memastikan pemerintah akan menindaklanjuti pendataan serta pembangunan kembali hunian warga terdampak.
"Ibu, rumahnya sudah didata. Nanti akan kami bangun kembali. Lokasinya akan ditentukan Bupati di tempat yang lebih aman," ungkap Wapres.

Wapres juga turut menekankan pentingnya penanganan dokumen kependudukan warga yang mungkin hilang atau rusak akibat bencana. Ia meminta pemerintah daerah mengoordinasikan proses pengurusan kembali kartu keluarga, KTP, dan dokumen administrasi lainnya agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera dipenuhi.

"Selain rumah, perlu ditindaklanjuti penanganan administrasi dokumen-dokumen, KK, KTP. Itu nanti Pak Bupati harus koordinir, ya," tambah Wapres.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir bandang akibat hujan berintensitas tinggi yang menerjang wilayah Arosuka pada Senin malam (21/09/2026) menyebabkan dua orang meninggal dunia. Pemerintah daerah bersama unsur terkait lainnya hingga kini terus melakukan penanganan darurat.

Melalui kunjungan tersebut, Wapres ingin memastikan penanganan di lapangan berlangsung cepat, terkoordinasi, serta sesuai kebutuhan warga dengan perhatian khusus terhadap kelompok rentan (ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak).

Selain mengunjungi Posko Pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro, Wapres juga mengunjungi Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok, Jl. Raya Padang-Solok guna memberikan arahan secara langsung kepada jajaran Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya.

Wapres juga meninjau sejumlah rumah warga yang terdampak banjir bandang di Desa Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang. Di lokasi tersebut, Wapres melihat langsung kondisi rumah warga yang terdampak material banjir dan masih dalam proses pembersihan, serta berdialog dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana.YOSE)

Bupati Saipullah Paparkan P-APBD Madina 2026, Pendapatan Daerah Kini Rp1,741 Triliun

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:04:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memaparkan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Madina, Kamis (24/9/2026).

Pemaparan tersebut disampaikan langsung Bupati Madina H. Saipullah Nasution dalam agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan P-APBD Tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Dalam penjelasannya, Bupati Saipullah menyampaikan bahwa struktur rancangan P-APBD 2026 mengalami sejumlah perubahan, baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Pada kelompok pendapatan, total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,741 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp101,57 miliar dibandingkan target sebelumnya.

Penurunan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum perubahan, PAD Madina diproyeksikan sebesar Rp204,61 miliar. Dalam rancangan P-APBD 2026, target tersebut menjadi sekitar Rp176,66 miliar.

Selain PAD, komponen pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya sekitar Rp1,62 triliun, pendapatan transfer dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,55 triliun.

Berbeda dengan dua komponen tersebut, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami peningkatan. Nilainya naik dari sekitar Rp9 miliar menjadi Rp10,4 miliar, atau bertambah kurang lebih Rp1,43 miliar.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Madina juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran.

Total belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp1,92 triliun, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp1,83 triliun. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp90,79 miliar.

Meski total belanja mengalami penurunan, belanja operasional justru mengalami sedikit peningkatan. Pos tersebut sebelumnya berada di angka Rp1,47 triliun dan dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,48 triliun.

Perubahan cukup besar terlihat pada belanja modal. Anggarannya meningkat dari sebelumnya Rp73,94 miliar menjadi Rp107,72 miliar.

Artinya, terdapat tambahan anggaran belanja modal sekitar Rp33,77 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp9,20 miliar, pos tersebut menjadi Rp5,25 miliar.

Penyesuaian juga terjadi pada belanja transfer yang turun cukup signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp365,41 miliar, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp241,75 miliar.

Bupati Saipullah kemudian menjelaskan bahwa selain pendapatan dan belanja, komponen pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam struktur rancangan P-APBD 2026.

"Setelah menjelaskan secara umum gambaran pendapatan dan belanja daerah, maka unsur selanjutnya adalah pembiayaan," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan adanya peningkatan dari sebelumnya Rp87,74 miliar menjadi Rp98,24 miliar.

Kenaikan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang masuk dalam struktur penerimaan pembiayaan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan. Dari sebelumnya sekitar Rp5 miliar, angkanya disesuaikan menjadi sekitar Rp4,72 miliar.

Dengan perubahan pada sejumlah pos tersebut, rancangan P-APBD 2026 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Madina bersama DPRD.

Bupati Saipullah berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung lancar dan mengedepankan semangat kebersamaan.

Ia juga berharap pembahasan rancangan perubahan APBD tersebut dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Penyampaian Nota Keuangan P-APBD 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.zal

Kapolres AKBP Noval Desky Pimpin Pra Rekonstruksi Dugaan Penganiayaan, Versi Korban dan Terlapor Diuji

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:03:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar pra rekonstruksi perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jalan Bakti Abri 2, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai. Pra rekonstruksi dipimpin langsung Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky, SH., SIK., MH., bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Padangsidimpuan.

Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/498/VIII/2026/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 26 Agustus 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pra rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Dalam pelaksanaannya, penyidik memperagakan dua versi kejadian, yakni berdasarkan keterangan korban dan versi terlapor.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan keterangan mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar laporan polisi.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N. G. Desky menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan profesional.

Menurutnya, setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pra rekonstruksi menjadi salah satu bagian dalam proses tersebut untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta di lapangan serta alat bukti yang telah diamankan.

"Proses hukum dilaksanakan secara transparan dan profesional sesuai SOP penyidikan," demikian penekanan dalam pelaksanaan penanganan perkara tersebut.

Dalam kegiatan itu turut hadir Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan AKP Hasiholan Naibaho, SH., MH., Kasi Humas AKP Ida Meri, SH., Kasi Propam Polres Padangsidimpuan AKP Bottor Tobing, serta Kasi Propam Polres Mandailing Natal IPDA Rizki.

Selain itu, hadir pula Pasi Intel Kodim 0212/Tapsel Kapten Inf Roberto Marbun, Lurah Silandit Abdul Manaf Siregar, S.Sos., personel Inafis Sat Reskrim, penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan.

Dari pihak hukum, kegiatan tersebut juga dihadiri penasihat hukum pelapor Jhonata Siregar dan penasihat hukum terlapor Wira Angga Putra HRP.

Perkara ini dilaporkan oleh Jhonatan Siregar, 79 tahun, warga Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Berdasarkan kronologi dalam laporan, kejadian bermula pada Rabu, 26 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, korban mendatangi rumah kenalannya, Zul Hendri Siregar, di sekitar Jalan Bakti Abri 2, Kelurahan Silandit.

Namun, korban tidak bertemu langsung dengan kenalannya tersebut dan kemudian berjumpa dengan anak dari kenalannya.

Korban kemudian disebut meminjam uang sebesar Rp200 ribu untuk keperluan pengiriman genset miliknya ke Medan.

Dalam perjalanan kejadian tersebut, terlapor yang disebut merupakan suami dari anak perempuan kenalan korban kemudian menghampiri korban.

Berdasarkan keterangan korban yang dituangkan dalam laporan, terjadi perselisihan setelah korban dituduh sebagai penipu dan diminta mengembalikan uang yang sebelumnya diterima.

Korban juga melaporkan adanya tindakan pemukulan pada bagian dada kiri dan pinggang kiri.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami sejumlah luka, antara lain lebam pada bagian pinggang kiri serta luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Polres Padangsidimpuan untuk mendapatkan penanganan dan proses hukum lebih lanjut.

*Sejumlah Barang Bukti Diamankan*

Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan laporan.

Barang bukti itu antara lain satu pasang sepatu milik korban dengan kondisi telapak terlepas, satu buah baju korban dengan kondisi robek pada bagian kantong depan, serta satu buah celana panjang milik korban.

Penyidik juga memiliki satu dokumen Visum et Repertum (VER) sebagai bagian dari kelengkapan penanganan perkara.

Tidak terdapat kerugian materiil yang dilaporkan dalam perkara tersebut atau tercatat sebesar Rp0.

Pelaksanaan pra rekonstruksi menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena penyidik perlu melihat kesesuaian antara keterangan para pihak dengan kondisi tempat kejadian serta alat bukti yang tersedia.

Dengan adanya dua versi dalam pra rekonstruksi, penyidik masih perlu melakukan pendalaman untuk memastikan urutan peristiwa dan mencocokkan masing-masing keterangan dengan bukti yang dimiliki.

Kehadiran unsur Propam dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawalan proses penanganan perkara. Hal ini menjadi perhatian karena pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut disebut merupakan anggota Polri.

Polres Padangsidimpuan menyatakan proses penanganan perkara tetap dilakukan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur penyidikan.

Selama pelaksanaan pra rekonstruksi di lokasi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Polisi selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap hasil pra rekonstruksi, keterangan korban, saksi-saksi, terlapor, serta alat bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.zal

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Sambut Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan, TNI-Pemda Sinergi Jaga Keamanan Daerah

admin — Fri, 25 Sep 2026 15:02:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas) Putra Mahkota Alam Hasibuan SE bersama Wakil Bupati H. Achmad Fauzan Nasution S.H.I., M.Pd.I. menerima kunjungan kerja Komandan Subdenpom Polisi Militer I/2-3 Padangsidimpuan, Lettu CPM Agus Sasmito, beserta rombongan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Padang Lawas, Rabu (23/9/2026), menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan jajaran Polisi Militer.

Lettu CPM Agus Sasmito mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang semakin baik antara Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Menurutnya, sinergitas lintas institusi diperlukan untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, sekaligus menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

"Kunjungan ini merupakan silaturahmi sekaligus upaya memperkuat sinergitas antara institusi TNI dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Padang Lawas," ujar Agus Sasmito.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi yang baik antara Subdenpom dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

"Kami berharap silaturahmi ini semakin mempererat kerja sama yang telah terjalin antara Subdenpom dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Kami siap bersinergi dengan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dalam membangun Padang Lawas menuju Kabupaten Maju," katanya.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terbuka terhadap koordinasi dan kerja sama dengan berbagai institusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putra Mahkota Alam menyebutkan, komunikasi lintas lembaga menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang berjalan baik, setiap institusi dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai kewenangan masing-masing.

"Silaturahmi ini menjadi momen penting untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antarinstansi dalam mendukung tugas dan fungsi masing-masing," ujar Bupati.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan unsur TNI, termasuk Polisi Militer, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Padang Lawas.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Dengan terjalinnya komunikasi yang intensif antarinstansi, pemerintah daerah berharap berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, serta kepentingan masyarakat dapat dikoordinasikan secara lebih efektif.

Silaturahmi antara jajaran Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.zal

Bukan Sekadar Bicara di Dunia Maya, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Tatap Muka dengan Warga Batang Kuis

admin — Fri, 25 Sep 2026 13:44:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Persoalan keamanan tidak cukup hanya dibicarakan dari balik layar. Mendengar langsung keluhan warga menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi kamtibmas di tengah masyarakat.

Hal itu dilakukan jajaran Satresnarkoba Polresta Deli Serdang melalui kegiatan Jumat Curhat, Jumat (25/9/2026), yang digelar di Masjid Nurul Fallah, Dusun VIII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pertemuan tersebut, personel Satresnarkoba tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi juga membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat.

Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait keamanan lingkungan. Salah satunya keresahan masyarakat terhadap aksi pencurian yang disebut masih kerap terjadi di wilayah Desa Tanjung Sari.

Warga juga berharap kehadiran Bhabinkamtibmas dapat lebih ditingkatkan sehingga komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin dekat, khususnya dalam mendeteksi serta mencegah gangguan keamanan sejak dini.

Menanggapi keluhan tersebut, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. melalui Kasatresnarkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., mendorong masyarakat untuk kembali mengaktifkan Poskamling sebagai salah satu bentuk pengamanan lingkungan berbasis partisipasi warga.

Selain itu, kepolisian juga akan mendorong kegiatan penyuluhan bahaya narkoba serta patroli di kawasan permukiman Desa Tanjung Sari.

Masyarakat juga diimbau tidak ragu melaporkan setiap gangguan kamtibmas kepada Bhabinkamtibmas maupun melalui Call Center Polri 110. Peran aktif pemerintah desa dinilai penting untuk memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, warga juga diingatkan agar pengawasan terhadap anak dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan aktif memberikan pemahaman dan pengawasan sebagai langkah awal mencegah anak terjerumus dalam pergaulan yang berisiko.

Pendekatan yang dilakukan, lanjutnya, diharapkan tetap mengedepankan komunikasi yang bijaksana, edukatif serta memperhatikan nilai agama, budaya dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan Jumat Curhat tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Tokoh masyarakat Desa Tanjung Sari, Rusli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran jajaran kepolisian yang telah turun langsung menemui masyarakat.

"Terima kasih atas kehadiran dan perhatian pihak kepolisian. Kami berharap komunikasi seperti ini terus dilakukan sehingga berbagai persoalan keamanan di desa dapat segera ditindaklanjuti," ujar Rusli.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga keamanan lingkungan bukan hanya tugas polisi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.@Yan

Polisi Sergap Seorang Pengedar Mariyuana di Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan Medan | Peredaran narkotika kembali menjadi sasaran pengungkapan jaja

darma — Fri, 25 Sep 2026 12:39:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Peredaran narkotika kembali menjadi sasaran pengungkapan jajaran Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan. Kali ini, langkah petugas mengarah ke kawasan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, setelah menerima informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran mariyuana atau ganja.

Informasi tersebut menjadi benang merah bagi personel Tim 6 Subnit I Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan untuk bergerak melakukan penyelidikan, Selasa (22/9/2026) siang.

Tim yang dipimpin Kanit II bersama Kasubnit I Unit II Satresnarkoba Polrestabes Medan, menyusun strategi sebelum menyusuri lokasi yang menjadi sasaran, dan kemudian menangkap ZD (39) yang merupakan warga setempat.

"Kami menyita 11 paket ganja dari tangan pelaku, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba," ucap Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Jumat (25/9/2026) pagi.

Rafli menambahkan, hasil pemeriksaan pelaku baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir mengedarkan narkotika jenis ganja di sekitar rumahnya.

Alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, jadi motif dibalik aksi pelaku menjual narkoba.

Petugas, kini pun sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku, yang identitasnya masih diselediki.

"Pelaku belum terlalu lama mengedarkan narkoba dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Kami sedang mengejar pemasok narkobanya, pelaku dan pemasok ini tidak pernah bertemu. Jadi setiap transaksi, narkoba diletakkan disuatu tempat dan kemudian diambil," tambah Rafli.

Polrestabes Medan, memastikan tidak akan memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku narkoba yang berani mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Tindakan tegas, akan dilakukan bagi siapa saja yang berani merusak generasi penerus bangsa.

"Tidak akan ada ruang sekecil apapun, bagi pengedar maupun bandar di wilayah hukum Polrestabes Medan, kami pastikan akan kami tindak," pungkas Rafli.(W02)

BP BUMN Salurkan Tali Asih Untuk Keluarga jurnalis-ABK Arupadatu I

admin — Fri, 25 Sep 2026 09:07:00 +0700+0700

Jakarta - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyalurkan tali asih untuk keluarga dari lima orang jurnalis dan tiga anak buah kapal (ABK) KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda.

"Kami ingin berikhtiar untuk menyampaikan kepada bapak-ibu sekalian bahwa bapak-ibu sekalian tentunya tidak sendiri. Ada kami, keluarga besar BUMN yang berusaha untuk membantu," ujar Wakil Kepala II Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata dalam acara "Penyerahan Tali Asih Kepada Keluarga Korban Erupsi Gunung Anak Krakatau" yang digelar di Gedung BP BUMN Jakarta, Kamis.

Adapun sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pemberian tali asih, yakni LKBN ANTARA, Antara ETP, Peruri, AirNav, Jasa Tirta I, Jasa Tirta II, Pelindo, ASDP Indonesia Ferry, Jasamarga dan PTPN 4.

Tedi menyampaikan bahwa pemberian tali asih tersebut merupakan wujud kepedulian BUMN dalam membantu keluarga para jurnalis dan ABK untuk melalui keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi.

"Tentunya, tali asih yang kami berikan pada sore hari ini tentu tidak akan bisa menggantikan apa yang hilang," ucap Tedi.

Tedi berharap agar keluarga dari rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupadatu I yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dapat diberikan ketabahan.

Secara terpisah, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra berharap agar tali asih yang disalurkan dapat memberikan keringanan kepada keluarga korban.

Ia menjelaskan BP BUMN terus mengikuti perkembangan pencarian rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupadatu I dan memutuskan untuk menyalurkan tali asih tanpa menunda terlalu lama.

"Kami dari BUMN, BP BUMN maupun dari BUMN-BUMN yang ikut berpartisipasi itu memberikan tali asih kepada saudara-saudara kita. Mungkin tidak bisa mengganti kehilangan yang terjadi, tetapi inilah bentuk kepedulian," ujar Hambra.

Atas tali asih yang disalurkan, Direktur Pemberitaan ANTARA Virgandhi Prayudantoro menyampaikan apresiasi kepada BP BUMN dan BUMN-BUMN yang terlibat. Menurut Virgandhi, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui BUMN terhadap jurnalis.

"Ini menjadi bukti pemerintah melalui BP BUMN peduli terhadap jurnalis. Saya mengucapkan terima asih kepada BP BUMN dan para BUMN yang ikut serta dalam penyerahan tali asih ini," kata Virgandhi.

Adapun delapan orang yang merupakan rombongan kapal cepat KM Arupadatu I, M Bagus Khoirunnas (jurnalis Kantor Berita ANTARA), Ari Basuki (jurnalis Merdeka.com), Yudhistiro (jurnalis iNews), Firdaus (jurnalis Anadolu) dan Donal (jurnalis lepas).

Sedangkan tiga lainnya, yakni Warta (kapten kapal), Surakman (ABK), serta Heriyanto (pemandu).rel

Teguh Santosa: JMSI Dukung Penuh HPN 2027

admin — Fri, 25 Sep 2026 08:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Hari Pers Nasional (HPN) bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, HPN adalah ajang refleksi bagi masyarakat pers nasional untuk mengevaluasi kualitas karya jurnalistik dan sumbangan pers pada kehidupan bangsa negara.

Di era digital saat ini, HPN juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kredibilitas, independensi, serta memerangi maraknya berita bohong (hoax) dan informasi menyesatkan serta ujaran kebencian di tengah masyarakat.

Demikian antara lain yang dibicarakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam pertemuan di kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Teguh yang hadir memenuhi undangan PWI didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman. Adapun Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto, Wakil Sekjen PWI Kadirah, dan Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo.

Dalam Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985, HPN ditetapkan pada tanggal 9 Februari. Namun untuk HPN 2027, karena 9 Februari diperkirakan bersamaan dengan bulan puasa Ramadhan, HPN akan dilaksanakan pada bulan April 2027.

HPN 2027 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung juga digelar bersamaan dengan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas).

"Secara umum HPN juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi para pekerja media agar tetap teguh menjalankan prinsip independensi," urai mantan Direktur Utama Perum LKBN Antara yang kini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Antara.

"Kami ingin agar HPN 2027 nanti bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers," ujar Akhmad Munir yang diamini Teguh Santosa.

Adapun Agus Sudibyo menambahkan, inklusifitas HPN 2027 akan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan program, hingga pelaksanaan. Sementara kick off HPN 2027, sambungnya, akan dilakukan pada bulan November 2027.

Dalam pertemuan, Teguh yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri PWI (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan (2018-2020) membagikan pengalamannya saat memimpin Panitia HPN 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

HPN 2016 diramaikan berbagai kegiatan monumental seperti pelayaran wartawan yang diikuti hampir 300 wartawan dari Darmaga Madura Ujung Surabaya menuju Lombok dengan menggunakan KRI Makassar-590. Selain unsur pimpinan PWI, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, juga ikut dalam pelayaran.

Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Lombok, panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan di atas kapal, seperti shalat Jumat, seminar, lomba stand up comedy, dan olah raga pernafasan.

Kegiatan monumental HPN 2016 lainnya adalah Business Forum yang dihadiri lebih dari 30 Duta Besar negara sahabat.

"JMSI mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2027. Saya yakin, HPN 2017 akan lebih hebat," ujar Teguh. Rel

Soal Kasus Pelanggaran Penyalur TKI Dilakukan Safarian Alias Nek Nino, Penyidik PPA/PPO Polda Sumut Akan Berkordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Sumut

darma — Thu, 24 Sep 2026 22:48:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B SP2HP / 649 / IX / RES 1.24 / 2026 Ditres PPA / PPO Polda Sumatera Utara Tanggal 21 September 2026, penangan kasus dugaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia yang dilakukan oleh seorang oknum Agen pengirim (penyalur) berinisial S alias Nino atas laporan korban bernama Sahnaz Dea Monica, penyidik Unit PPA/PPO Polda Sumut akan melakukan kordinasi terhadap Direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi Sumatera Utara.

Tindak lanjut penyidikan yang mengarah kepada Direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi Sumatera Utara terkait kepemilikan pasport milik pelapor (Sanaz Dea Monica) serta mencari dan mengumpulkan alat bukti lainnya yang dilaporkan pelapor yang nantinya akan dilakukan gelar perkara. Dimana sebelumnya, penyidik telah melakukan interogasi / wawancara terhadap pelapor (Sanaz Dea Monica), Ahmad Syarif Siregar (saksi), Masrul (saksi), Juraidah (saksi), Safariah alias Nek Nino (terlapor).

Untuk diketahui, dalam proses penangan penyelidikan ini, penyidik PPA / PPO Polda Sumut telah melakukan pemanggilan untuk dilakukan mediasi antara, Sanaz Dea Monica (pelapor) yang diwakilkan, Humisar Sianipar SH (kuasa hukum pelapor) dengan, Safari alias Nek Nino (terlapor) pada Kamis 20 Agustus 2026.

Safariah alias Nek Nino seorang oknum agen TKI diduga ilegal dilaporkan oleh, Sanaz Dea Monica (pelapor) sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) berdasarkan Laporan Polisi No : STPL / B / 729 / V / 2026 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 8 Mei 2026.

Safariah alias Nek Nino dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tentang Pekerja Migran Indonesia UU No 18 Tahun 2017 Pasal 81 dan atau 82 dilaporkan pelapor terkesan tidak mau bertanggungjawab terhadap pelapor yang harus menggunakan kursi roda dan tidak dapat berjalan akibat terjatuh dari lantai 2 (dua) setelah mendapat siksaan dari oknum agent TKI di Malaysia yang diduga rekanan agent S alias Nino dengan cara disekap dan tidak diberi makan dan minum selama beberapa hari di Malaysia.(W02)

Muktarrudin Usman Nahkodai KSMI Aceh, Tekad Kembangkan Sepakbola Mini

admin — Thu, 24 Sep 2026 22:47:00 +0700+0700

JAKARTA – Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Provinsi Aceh memasuki babak baru. Muktarrudin Usman resmi dipercaya menakhodai KSMI Aceh, dengan tekad membangun sepakbola mini di daerah sekaligus membuka jalan bagi talenta Aceh untuk berkiprah di kancah nasional.

Kepastian itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KSMI Aceh oleh Ketua Umum KSMI Pusat, Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin, S.E., M.Sc., Kamis (24/9/2026).

Penyerahan SK berlangsung di ruang kerja Ketua Umum KSMI Pusat, Rukan Permata Senayan Blok A-6, Jalan Tentara Pelajar RT 001/RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam struktur inti KSMI Aceh, Muktarrudin Usman dipercaya sebagai Ketua. Posisi Sekretaris dijabat Muhammad Zubir, sedangkan Mariadi dipercaya sebagai Bendahara.

Struktur tersebut selanjutnya akan diperkuat sejumlah komisi dan perangkat organisasi yang menangani bidang-bidang strategis, mulai dari kompetisi, teknik dan pengembangan, pemain dan klub, wasit, pembinaan usia muda, sepakbola mini wanita, media dan teknologi, medis, keamanan hingga suporter dan tanggung jawab sosial.

Perangkat organisasi juga dapat mencakup bidang organisasi, percepatan dan pengembangan, infrastruktur, Badan Liga serta perangkat yudisial seperti Komisi Disiplin dan Komisi Etik, sesuai struktur yang digunakan KSMI dalam pengembangan organisasi di daerah.

Pembagian tersebut penting karena KSMI tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan. Pengembangan sepakbola mini membutuhkan sistem yang mencakup pembinaan pemain, kompetisi, perangkat pertandingan, klub, usia muda, aspek kesehatan dan keamanan hingga komunikasi publik.

KSMI dalam perkembangannya juga terus memperluas jaringan organisasi. Situs resmi KSMI mencatat jaringan organisasi telah berada di 34 provinsi. Perkembangan tersebut menunjukkan sepakbola mini semakin diarahkan menjadi bagian dari ekosistem olahraga yang lebih luas di Indonesia.

Perkembangan di tingkat nasional tersebut menjadi salah satu pijakan bagi KSMI Aceh untuk membangun organisasi di daerah. Muktarrudin mengatakan, pembentukan kepengurusan bukan tujuan akhir, melainkan awal untuk menata pembinaan dan kompetisi.

"Tekad kita bagaimana KSMI Aceh ini berkembang. Kita ingin membangun pembinaan dan kompetisi yang baik sehingga pemain-pemain dari Aceh memiliki kesempatan untuk berkiprah di tingkat nasional," ujar Muktarrudin.

Menurutnya, Aceh memiliki banyak komunitas dan pemain yang selama ini tumbuh melalui berbagai aktivitas sepakbola. Potensi tersebut perlu dihimpun agar memiliki ruang pembinaan dan kompetisi yang lebih terarah.

Karena itu, KSMI Aceh akan membangun komunikasi dengan klub, komunitas, sekolah sepakbola, pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan olahraga.

"Kita mulai dari Aceh. Organisasinya harus kuat, kompetisinya harus hidup dan pembinaannya harus berjalan. Dari situ kita berharap lahir pemain-pemain yang mampu bersaing dan membawa nama Aceh ke tingkat nasional," katanya.

Muktarrudin menegaskan, setiap perangkat organisasi nantinya harus memiliki fungsi nyata. Komisi Kompetisi diarahkan untuk menopang sistem pertandingan, bidang teknik dan pengembangan memperkuat kualitas permainan, sedangkan pembinaan usia muda menjadi bagian penting dalam menyiapkan regenerasi.

Begitu pula bidang pemain dan klub, wasit, sepakbola mini wanita, medis, keamanan serta media dan teknologi. Seluruh unsur tersebut diharapkan berjalan saling mendukung sehingga KSMI Aceh tidak hanya aktif ketika turnamen digelar.

"Kita tidak ingin organisasi ini hanya bergerak saat ada pertandingan. Yang kita bangun adalah ekosistemnya. Ada pembinaan, ada kompetisi, ada organisasi dan ada jalur bagi pemain untuk berkembang," ujarnya.

Langkah berikutnya, KSMI Aceh akan melakukan konsolidasi internal sekaligus melengkapi perangkat kepengurusan. Program kerja akan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan dan perkembangan sepakbola mini di Aceh.

Muktarrudin berharap KSMI Aceh dapat menjadi rumah bersama bagi pemain, klub dan komunitas sepakbola mini di Aceh.

"Harapan kita sederhana, KSMI Aceh berkembang, sepakbola mini semakin kuat dan anak-anak Aceh mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan mereka sampai ke kancah nasional," pungkasnya. (R)

Perkuat Keandalan Sistem Kelistrikan Aceh Pascabencana, PLN Pulihkan Infrastruktur Ketenagalistrikan 150 kV Arun–Bireuen

admin — Thu, 24 Sep 2026 21:55:00 +0700+0700

sumut24.co -BIREUEN, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) berhasil menyelesaikan _recovery_ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Arun–Bireuen pascabencana hidrometeorologi Aceh pada 18 September 2026.

Pekerjaan _recovery_ tersebut mencakup pembangunan tower baru pada jalur SUTT 150 kV Arun–Bireuen sebanyak 10 Tower yang terbagi dalam tiga segmen, meliputi satu tower pada segmen pertama, tiga tower pada segmen kedua, dan enam tower pada segmen ketiga dengan akumulasi panjang jaringan kedua sirkitnya dari tiga segmen tersebut sepanjang 4,07 Kilometer Router (kmr).

Pemulihan infrastruktur transmisi ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat keandalan sistem jaringan 150 kV pascabencana hidrometeorologi Aceh. Jalur SUTT Arun–Bireuen memiliki peran strategis sebagai salah satu _backbone_ interkoneksi sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara.

Salah seorang warga yang berdomisili di sekitar lokasi proyek, Amir Syafrudin, mengapresiasi penyelesaian pemulihan jaringan transmisi yang dilakukan PLN. Menurutnya, keberadaan infrastruktur kelistrikan yang kembali berfungsi dengan baik memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

"Sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi, kami mengapresiasi PLN yang telah menyelesaikan pemulihan jaringan ini. Kami berharap dengan selesainya pekerjaan ini, kondisi kelistrikan di wilayah kami semakin andal sehingga aktivitas masyarakat, usaha dan kebutuhan sehari-hari dapat berjalan dengan lebih baik. Kami juga berterima kasih karena selama proses pekerjaan PLN dan tim tetap berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar lokasi," ujar Amir.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, Rizki Aftarianto, Kamis (24/9/2026) mengatakan penyelesaian _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen merupakan wujud komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana.

"PLN terus memastikan infrastruktur ketenagalistrikan dapat kembali berfungsi secara optimal setelah terdampak bencana. Dengan selesainya _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen, keandalan sistem transmisi di Aceh semakin diperkuat dan kapasitas penyaluran meningkat dari 200 Megawatt (MW) menjadi 300 MW," ujar Rizki.

Menurut Rizki, jaringan transmisi Arun–Bireuen memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari _backbone_ interkoneksi sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara. Penguatan jaringan tersebut juga memberikan ruang bagi sistem untuk menyalurkan energi listrik secara lebih optimal dan mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik di wilayah Aceh.

"Pemulihan infrastruktur transmisi ini tidak hanya memastikan jaringan kembali beroperasi, tetapi juga memperkuat kemampuan sistem dalam menyalurkan tenaga listrik. PLN akan terus melakukan penguatan infrastruktur kelistrikan untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Aceh," tambah Rizki.

Rizki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen, baik dari internal PLN maupun pemangku kepentingan di daerah.

"Keberhasilan _recovery_ ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara PLN UIP SBU, PLN UIP3B Sumatera, PLN UPP Sumbagut 1, PLN UPT Banda Aceh, PLN UP2B Sumbagut, PLN ULTG Langsa, PLN ULTG Banda Aceh, PT PLN Pusmanpro UPMK IV, PT Enam-Enam Group, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Negeri Bireuen, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Bireuen, BPN Kanwil Aceh, BPN Bireuen, dan BPN Lhokseumawe. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana," pungkas Rizki.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) SBU 1, Bondan Pakso Dandu, menjelaskan bahwa pekerjaan _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen mencakup total 10 tower yang terbagi dalam tiga segmen, yaitu satu tower pada segmen pertama, tiga tower pada segmen kedua, dan enam tower pada segmen ketiga.

"Pekerjaan _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen telah dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 23 Februari 2026. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan standar teknis, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebutuhan keandalan sistem," ujar Bondan.

Ia menambahkan, penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jaringan transmisi setelah bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung peningkatan kemampuan penyaluran sistem.

"Dengan selesainya pekerjaan _recovery_ ini, kapasitas penyaluran transmisi SUTT 150 kV Arun–Bireuen meningkat dari 200 MW menjadi 300 MW. Kami terus memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga infrastruktur yang dipulihkan dapat mendukung keandalan sistem dalam jangka panjang," tambah Bondan.

Menurut Bondan, keberhasilan pekerjaan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemulihan jaringan transmisi.

"Keberhasilan pekerjaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Kami berkomitmen memastikan infrastruktur transmisi yang telah dipulihkan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap keandalan sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara," terang Bondan.

Melalui penyelesaian _recovery_ SUTT 150 kV Arun–Bireuen, PLN terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara serta memastikan infrastruktur transmisi mampu mendukung penyaluran tenaga listrik secara aman, andal dan berkelanjutan. (C04)

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Koordinasi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Upaya Dorong Sinergi Berkelanjutan

admin — Thu, 24 Sep 2026 21:51:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan strategis di wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pelayanan energi kepada masyarakat. Penguatan hubungan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempererat komunikasi serta membangun koordinasi yang semakin baik.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama ini. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perusahaan di wilayah Sumatera Utara.

Rombongan Pertamina diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. beserta jajaran, dan dihadiri oleh Senior Vice President Asset Management PT Pertamina (Persero) Teddy Kurniawan Gusti, Vice President Asset Optimization & Development Management PT Pertamina (Persero) Ronald Hasudungan H. Purba, serta Executive General Manager Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Fanda Chrismianto, beserta jajaran manajemen Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga.

Executive General Manager Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fanda Chrismianto, Kamis (24/9/2026) menyampaikan bahwa dukungan dan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan dan pelayanan energi Pertamina kepada masyarakat.
"Kami dari Pertamina Patra Niaga tentunya tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan dan kerja sama dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama ini sangat luar biasa. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara," ujar Fanda.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan instansi pemerintah, dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi yang semakin kuat, Pertamina Patra Niaga berharap koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat terus terjaga dan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan operasional serta pelayanan energi di wilayah Sumatera Utara.

"Ke depan, kami akan terus membuka ruang komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan Pertamina serta pelayanan energi kepada masyarakat Sumatera Utara," tutup Fanda. (C04)

Hari Tani Nasional : SPI Asahan Gelar Aksi Damai, Bupati Taufik Janji Koordinasi & Cari Solusi Bersama

admin — Thu, 24 Sep 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/09/2026).

Aksi yang mengusung tema "Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat" ini berlangsung tertib dan kondusif hingga selesai.

Hadir langsung menyambut para pengunjuk rasa, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., didampingi Kapolres Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Asahan.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, Ketua DPW SPI Sumatera Utara Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung menegaskan bahwa penyelesaian persoalan agraria tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif dan legalisasi. Konflik tanah, ujar mereka, harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi kepastian dan keadilan bagi petani, sekaligus menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah.

SPI Asahan menekankan pentingnya konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), agar tanah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian.

Empat tuntutan utama disampaikan dalam aksi ini, yaitu, Satu : Legalisasi lahan-lahan perjuangan anggota SPI Kabupaten Asahan, Dua : Penyelesaian menyeluruh seluruh konflik tanah di Asahan dengan mengedepankan keadilan bagi petani, Tiga : Penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah, Empat : Pelaksanaan reforma agraria sejati sesuai amanat UUPA demi mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan petani, dan kedaulatan rakyat atas tanah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Taufik Zainal Abidin menyambut baik keterbukaan SPI menyampaikan harapan secara langsung. Ia juga turut mengucapkan selamat Hari Tani Nasional serta apresiasi kepada seluruh petani di Kabupaten Asahan.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Apabila petunjuk pelaksana sudah diterima, kami akan melaksanakannya sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati di hadapan para pengunjuk rasa.

Pemkab Asahan, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar setiap langkah kebijakan pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Bupati juga mengajak kelompok tani dan pemerintah duduk bersama merumuskan jalan keluar tanpa mengambil keputusan sepihak.

"Mari kita bersama-sama, baik kelompok tani maupun pemerintah, mencari solusi atas persoalan agraria ini. Jangan sampai keputusan diambil sepihak. Kita susun langkah bersama yang tetap sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada pihak yang melanggar aturan," tegasnya.

Aksi unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan penuh kedamaian hingga selesai. Di penghujung kegiatan, Bupati Asahan, Kapolres Asahan, Kepala BPN Kabupaten Asahan, serta jajaran pejabat terkait saling bersalaman dengan para perwakilan pengunjuk rasa, diikuti sesi foto bersama sebagai tanda komitmen menjaga keharmonisan dan melanjutkan dialog.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan aspirasi yang disampaikan menjadi awal dari langkah konkret pemecahan persoalan agraria di Kabupaten Asahan, demi kesejahteraan petani dan keadilan bagi seluruh masyarakat. (dre)