Orang Tua Yasmin Nazwa Teken Kuasa Hukum, LBH RI Nusantara Siapkan 7 Pengacara Perjuangkan Keadilan di RSUD HAMS Kisaran

admin — Wed, 04 Nov 2026 11:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Orang tua almarhumah Yasmin Nazwa Munibah, Irvansyah Putra dan Mirna Wati, secara resmi menandatangani surat kuasa hukum di kediaman duka mereka pada Senin (2/11/2026). Langkah ini membuka jalan proses hukum atas dugaan kelalaian medis yang merenggut nyawa putri mereka di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran.

Penandatanganan kuasa hukum tersebut disaksikan langsung oleh tim hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH RI) Nusantara dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI). Sebanyak tujuh pengacara telah disiapkan untuk mendampingi keluarga dan membela hak-hak almarhumah hingga proses hukum tuntas.

Ketua Umum YLBH RI Nusantara, Julianto Putra LH, SH, MKn saat di konfirmasi wartawan (4/11/2026) menyatakan, penandatanganan kuasa hukum ini adalah langkah awal untuk menegakkan keadilan. "Kami tidak akan main-main dengan kasus ini. Tujuh pengacara siap berjuang. Keadilan harus ditegakkan untuk Yasmin Nazwa," ujarnya di lokasi.

Dugaan lambatnya penanganan medis yang dialami Yasmin Nazwa kini menjadi fokus utama tim hukum. Dalih menunggu dokter spesialis anak dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dokter umum yang bertugas di IGD tetap wajib melakukan stabilisasi dan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat.

Tim hukum menegaskan peraturan yang dilanggar, antara lain Pasal 174 dan 275 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan mendahulukan penyelamatan nyawa tanpa menunda dengan alasan apa pun. Jika terbukti ada penundaan atau kelalaian yang berakibat kematian, sanksi pidana dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Ketua LPPAI, Dianti Novita Marwa, SH, MH menegaskan: "Nyawa anak tidak bisa dikembalikan, tetapi keadilan hukum harus ditegakkan. Jangan ada alasan apa pun yang dijadikan pembenaran untuk menolong terlambat."

Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu penjelasan resmi dari manajemen RSUD HAMS Kisaran terkait kronologi lengkap penanganan medis yang dialami almarhumah Yasmin Nazwa Munibah. (tec)

Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadirkan Fasilitas Air Bersih dan MCK untuk Warga Langkat

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:55:00 +0700+0700

LANGKAT I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan meresmikan sumur bor sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Dusun VI, Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (03/11/26).

Kegiatan melalui program Bhayangkari Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bagi warga.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga Desa Muka Paya.

"Melalui kegiatan Bhayangkari Peduli ini, kami berharap pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Ini merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari dalam mendukung tugas Polri sekaligus menghadirkan manfaat nyata di tengah-tengah masyarakat," ujar Sonny.

Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dimanfaatkan dan dipelihara bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan menyampaikan bahwa kegiatan Bhayangkari Peduli merupakan bagian dari kepedulian organisasi Bhayangkari terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Apresiasi juga disampaikan Camat Hinai Bahrum, S.E. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut beserta Bhayangkari Daerah Sumatera Utara atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Muka Paya.

Menurutnya, pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan warga sehari-hari.

Kunjungan Kapolda Sumut bersama Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan pejabat utama Polda Sumut disambut Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Hinai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Langkat, pejabat utama Polres Langkat, Kapolsek Hinai IPTU Sihar M.T. Sihotang, S.H., M.H., perwakilan Koramil 09 Hinai, Kepala Puskesmas Tanjung Beringin, Kepala KUA Kecamatan Hinai, para kepala desa se-Kecamatan Hinai, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur organisasi kepemudaan.(W05)

Foto:

SUTRISNO PANGARIBUAN: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Harus Diusut hingga ke Aktor Intelektual, Jangan Berhenti pada Tiga Jenderal!

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:21:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya harus diusut secara menyeluruh. Pengusutan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus membongkar siapa pemberi perintah, aktor intelektual, pelaksana lapangan hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Desakan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menyikapi pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik yang diumumkan Bareskrim Polri.

Menurut Sutrisno, perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Jika terbukti dilakukan dengan memanfaatkan perangkat, personel, dan fasilitas negara di luar kepentingan penegakan hukum, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan penyelenggaraan pemerintahan.

"Polri harus mencari siapa sutradara, aktor intelektual, dan aktor lapangan. Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut digunakan harus dibongkar," tegas Sutrisno.

Pertanyakan Mengapa Presiden Prabowo Menjadi Sasaran

Sutrisno juga mempertanyakan motif dan ruang lingkup penyadapan yang diduga dilakukan melalui perangkat milik Polri.

Ia meminta Bareskrim menjelaskan secara terbuka apakah penyadapan hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto atau juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jika Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan, bagaimana dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Apakah nomor telepon Wakil Presiden juga disadap? Jika tidak, mengapa hanya Presiden yang menjadi sasaran? Apakah Wakil Presiden mengetahui adanya penyadapan terhadap Presiden?" ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan perangkat penyadapan.

Ia menegaskan, penyidik harus menelusuri seluruh hasil penyadapan, termasuk siapa yang mengakses, menyimpan, memindahkan, menghapus, dan menerima informasi elektronik tersebut.

Singgung Dugaan Makar dan Pelanggaran HAM Berat

Sutrisno menilai perkara ini juga perlu dikaji dari perspektif konstitusi dan perlindungan HAM.

Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berkomunikasi, berpendapat, dan berserikat.

Selain itu, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga memberikan perlindungan terhadap privasi dari campur tangan yang melawan hukum atau sewenang-wenang.

Sutrisno turut menyinggung Pasal 191 KUHP Nasional mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Sementara Pasal 193 KUHP mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengaturnya.

Menurut Sutrisno, penyidik perlu mendalami apakah rangkaian tindakan yang dipersoalkan memiliki tujuan lebih jauh yang dapat memenuhi unsur tindak pidana makar.

"Jangan sampai penyalahgunaan perangkat negara untuk menyadap kepala negara justru dianggap sebagai persoalan biasa. Jika terdapat bukti adanya maksud melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, maka unsur pidana yang lebih serius harus diperiksa," katanya.

Delapan Catatan Kritis Sutrisno

Dalam pernyataan tertulisnya, Sutrisno menyampaikan delapan catatan kritis.

Pertama, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus diusut dari seluruh aspek hukum, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Kedua, Bareskrim harus menjelaskan mengapa nomor Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan dan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengalami hal serupa.

Ketiga, penyidik wajib mengejar pemberi perintah dan penerima manfaat dari seluruh informasi yang diperoleh melalui penyadapan ilegal.

Keempat, seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang pangkat dan jabatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, anggota Polri, ASN, hingga pihak non-ASN yang memiliki keterlibatan.

Kelima, Sutrisno meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya hubungan kepentingan politik dengan pihak-pihak lain, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan hal tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi atau tuduhan.

Keenam, menurut Sutrisno, dugaan penyadapan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kepentingan rakyat apabila dilakukan di luar proses penegakan hukum. Karena itu, ia meminta agar perkara tidak dimanfaatkan oleh kepentingan elite politik.

Ketujuh, Polri diminta melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang berupaya menghalangi proses hukum atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Kedelapan, Sutrisno mengingatkan agar masyarakat tetap tenang. Ia menilai tidak ada alasan untuk menggeneralisasi persoalan hukum yang melibatkan sejumlah oknum menjadi konflik antara rakyat dan institusi negara.

Jangan Ada yang Kebal Hukum

Sutrisno menegaskan, pengungkapan kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan reformasi institusi Polri.

Menurutnya, apabila benar terdapat penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan di luar prosedur hukum, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan ada yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat tinggi, jabatan strategis, atau kedekatan dengan kekuasaan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang," tegasnya.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kepastian hukum atas dugaan penyadapan tersebut, sekaligus memastikan bahwa institusi negara tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau elite politik tertentu.

"Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan. Jangan sampai kebenaran berhenti di tengah jalan karena ada kekuatan besar yang berusaha melindungi pihak-pihak tertentu," tutup Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection.

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:11:00 +0700+0700

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

DINAMIKA geopolitik global kembali diuji dalam sebuah sidang yang krusial di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tanggal 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pleno untuk mengambil keputusan penting melalui mekanisme pemungutan suara terkait perpanjangan mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas birokratis diplomatik tahunan, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam peta dukungan politik internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah tersebut.

Hasil dari pemungutan suara tersebut mencatat dukungan substansial yang datang dari 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Angka ini menunjukkan adanya sebuah konsensus politik yang kuat dan signifikan mengenai arah penyelesaian yang harus diambil oleh komunitas internasional. Dukungan mayoritas ini menegaskan bahwa sebagian besar negara melihat perlunya langkah-langkah progresif yang keluar dari stagnasi panjang. Namun, di tengah dukungan mayoritas yang begitu masif, resolusi tersebut harus menghadapi jalan buntu akibat digunakannya hak veto oleh Rusia.

Veto tunggal ini memang menghentikan adopsi formal dari draf resolusi di atas meja Dewan Keamanan. Kendati demikian, realitas politik di balik layar pemungutan suara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pengamat internasional. Signifikansi dari dukungan luas yang diperoleh draf resolusi tersebut bersifat sangat telak dan tidak ambigu. Dengan memilih untuk memberikan suara dukungan, sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas kembali menegaskan posisi mereka.

Mereka memandang bahwa Prakarsa Otonomi Maroko (Moroccan Autonomy Initiative), yang berada di bawah kerangka kedaulatan penuh Maroko, merupakan satu-satunya fondasi yang paling realistis. Opsi otonomi ini dinilai sebagai satu-satunya basis yang kredibel dan rasional untuk mengakhiri sengketa yang telah berlarut-larut selama dasawarsa tersebut. Sikap mayoritas ini mengirimkan dua pesan kunci yang sangat jelas kepada komunitas global.

Pesan pertama adalah adanya keinginan mendalam yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk segera keluar dari status quo. Status quo yang selama ini memelihara ketidakpastian telah dinilai sebagai situasi yang sama sekali tidak dapat diterima lagi oleh perkembangan zaman. Pesan kedua adalah penolakan keras terhadap segala bentuk upaya pihak manapun yang mencoba merusak proses politik. Proses politik yang sah tersebut harus didasarkan secara eksklusif pada kerangka kerja Plan Otonomi Maroko.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, posisi Kerajaan Maroko terhadap keberadaan MINURSO sejak awal pembentukannya selalu konsisten. Maroko senantiasa memberikan dukungan yang konstruktif terhadap mandat misi penjaga perdamaian tersebut. Akan tetapi, pergeseran lanskap politik global dan regional yang begitu cepat telah mengubah konstelasi secara radikal. Perkembangan zaman secara perlahan menjadikan mandat asli dari misi tersebut tampak anakronis.

Mandat awal tersebut dinilai semakin tidak selaras dengan realitas geopolitik dan sosiopolitik yang terjadi di lapangan saat ini. Huruf "R" yang merepresentasikan kata "Referendum" di dalam akronim MINURSO kini menjelma menjadi sebuah peninggalan dari konfigurasi masa lalu. Mempertahankan istilah dan orientasi tersebut di dalam nama serta struktur misi tampak semakin tidak relevan. Terlebih lagi jika melihat bagaimana roda proses yang dimotori oleh PBB telah berputar selama dua dekade terakhir.

Faktanya, penyelenggaraan sebuah bentuk referendum sudah tidak lagi menjadi agenda atau tujuan yang dikejar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang pemisah atau diskrepansi yang sangat mencolok di mata hukum dan diplomasi internasional. Di satu sisi, momentum internasional yang mendukung solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko terus melaju kencang. Solusi otonomi ini dipandang sebagai jalan keluar politik yang ditempuh melalui meja perundingan.

Namun di sisi lain, entitas MINURSO tetap dipertahankan dengan struktur kerangka kerja yang bersandar pada mekanisme usang. Mekanisme berbasis referendum tersebut sejatinya telah ditinggalkan dan ditolak oleh dinamika zaman. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi jujur agar lembaga internasional tidak terjebak dalam romantisme birokrasi masa lalu yang mandek.

Selain masalah nomenklatur, fungsi operasional MINURSO di lapangan turut menghadapi ujian integritas yang tidak ringan. Secara mandat resmi, misi ini dibebankan tugas utama untuk memantau kepatuhan terhadap kepatuhan gencatan senjata. Namun, situasi keamanan berubah drastis ketika front "Polisario" secara sepihak mengumumkan penarikan diri dari komitmen gencatan senjata tersebut pada tahun 2020.

Tindakan sepihak ini praktis mengubah kondisi di lapangan secara drastis bagi para personel penjaga perdamaian. Situasi baru pasca-2020 tersebut memunculkan banyak pertanyaan mendasar di kalangan pengamat pertahanan dan diplomasi. Pertanyaan itu terutama menyangkut kapasitas riil misi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh. Ketika salah satu pihak menolak komitmen dasar, relevansi dan tujuan keberadaan misi dengan format lama patut dipertanyakan kembali.

Menyikapi perkembangan sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Oktober 2026 tersebut, pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik yang terukur. Melalui Komunike resmi yang dikeluarkan oleh Kabinet Kerajaan pada 30 Oktober 2026, Maroko menegaskan kembali komitmennya. Komitmen tersebut bersifat kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata.

Di saat yang sama, Maroko juga menegaskan tekadnya untuk melindungi kepentingan nasional yang bersifat krusial. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan keutuhan teritorial negara, penjagaan ketat atas imperatif keamanan nasional, serta jaminan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warganya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bernegara yang senantiasa menempatkan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama.

Sebagai sebuah negara yang memiliki catatan sejarah panjang dan membanggakan dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, Maroko tetap memegang teguh prinsip multilateralisme. Maroko konsisten dalam menunjukkan dedikasinya untuk senantiasa menghormati seluruh kewajiban internasional yang melekat pada dirinya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari kesiapan penuh negara untuk memberikan fasilitas yang diperlukan.

Fasilitas dan dukungan penuh akan diberikan demi kelancaran proses kepulangan seluruh personel sipil maupun militer MINURSO. Keputusan ini diambil dengan semangat kooperatif tanpa melunturkan sedikit pun kedaulatan hukum nasional Maroko di wilayahnya. Transisi ini membuktikan bahwa Maroko siap menyongsong babak baru tata kelola kawasan yang lebih mandiri dan stabil.

Perkembangan mutakhir di markas besar PBB ini memberi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus berani bersikap realistis. Memaksakan keberlanjutan sebuah format misi yang telah kehilangan pijakan empirisnya hanya akan memelihara ketidakpastian. Dukungan mayoritas dari 11 anggota Dewan Keamanan merupakan sebuah indikator valid bahwa masa depan Sahara harus diletakkan di atas rel otonomi yang konstruktif.

Pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur sosial, serta stabilitas keamanan yang terus berdenyut di wilayah Sahara Maroko membutuhkan mitra internasional yang berpikiran maju. Sudah saatnya diplomasi global meninggalkan kerangka pikir masa lalu yang sarat kebuntuan politik. Stabilitas jangka panjang, perlindungan martabat manusia, dan perdamaian abadi di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap realitas politik yang progresif dan berdaulat. []

Penulis juga seorang Petisioner sengketa Sahara Barat di Komite 4 PBB.

Keren! TP PKK Kabupaten Asahan Sabet Juara 1 Lomba Cipta Cemilan Sehat Anak Tingkat Sumut 2026

admin — Wed, 04 Nov 2026 08:50:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kabar membanggakan datang dari TP PKK Kabupaten Asahan. Dalam Jambore Kader TP PKK se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Selasa (03/11/2026), TP PKK Kabupaten Asahan berhasil menorehkan prestasi gemilang.

Acara yang berlangsung sejak 2 hingga 3 November 2026 ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Ketua TP PKK se-Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara beserta rombongan.

Dalam sambutannya, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution menyampaikan bahwa jambore tahun ini menghadirkan lima cabang perlombaan, yaitu Cerdas Cermat, Ekspos Promosi Produk Unggulan UP2K, Senam Kreasi CTPS, Masak Cipta Cemilan Sehat Anak, dan Parade Medley. Lebih dari sekadar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, motivasi, serta wadah berbagi pengalaman dan praktik baik antar kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Usai pengumuman hasil lomba, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya.

"Alhamdulillah, TP PKK Kabupaten Asahan berhasil meraih dua prestasi sekaligus: Juara 1 Lomba Masak Cipta Cemilan Sehat Anak dan Juara 3 Lomba Cerdas Cermat. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan kesungguhan seluruh kader. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas usaha yang telah diberikan," ucapanya dengan bangga.

Lomba Masak Cipta Cemilan Sehat Anak, Juara 1 — Kabupaten Asahan, Juara 2 — Kabupaten Langkat, Juara 3 — Kabupaten Tapanuli Selatan, Harapan 1 — Kota Pematang Siantar, dan Harapan 2 — Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Harapan 3 — Kabupaten Mandailing Natal

Lomba Cerdas Cermat, Juara 1 — Kabupaten Padang Lawas Utara, Juara 2 — Kota Medan, Juara 3 — Kabupaten Asahan, Harapan 1 — Kabupaten Mandailing Natal, dan Harapan 2 — Kabupaten Serdang Bedagai, serta Harapan 3 — Kabupaten Langkat

Kegiatan berakhir pukul 23.00 Wib secara aman, lancar, dan sukses. Prestasi ini semakin membuktikan dedikasi dan kreativitas kader TP PKK Kabupaten Asahan dalam mengawal kesejahteraan keluarga, terutama gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (dre)

Monitoring PKS PTPN IV Regional II BP. Mandoge Batal, DPP LIB Kecewa Ketua Komisi B Ambil Keputusan Secara Pribadi

admin — Wed, 04 Nov 2026 02:41:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Rencana monitoring kerja Komisi B DPRD Asahan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026), gagal total. Pembatalan ini memicu kekecewaan mendalam, terutama dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Indonesia Bersatu (DPP LIB), Adi Wirawan.

Kegiatan monitoring ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah digelar Komisi B pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pada rapat tersebut, DPP LIB menyampaikan laporan terkait dugaan masalah pengelolaan di PKS PTPN IV Mandoge. Namun saat RDPU berlangsung, pihak manajemen PKS PTPN IV Regional II BP Mandoge tidak hadir memenuhi undangan, sehingga diputuskan akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Ketika rombongan Komisi B DPRD Asahan dan juga bersamaan hadir dengan para wartawan tiba di lokasi, Manajer PKS PTPN IV Regional II BP Mandoge, Tunggul Wilmar Lubis, ternyata tidak mengizinkan wartawan melakukan peliputan. Alasannya, harus ada izin terlebih dahulu dari Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) dan Humas PTPN IV Regional II di Medan.

Salah seorang wartawan menanggapi hal itu dan menegaskan, "Pak Manager, PTPN ini milik negara, bukan milik pribadi ataupun kelompok. Ini ruang publik, Pak!"

Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dodi Sayendra SH, akhirnya mengambil keputusan membatalkan seluruh kegiatan monitoring tersebut. Keputusan ini diambil secara pribadi tanpa musyawarah bersama seluruh pihak yang hadir di antaranya lima anggota DPRD Komisi B dan perwakilan instansi terkait, sehingga dinilai kurang demokratis.

Adapun dasar hukum yang dilanggar yakni, Pelarangan peliputan yang dilakukan pihak manajemen PKS PTPN IV Mandoge dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (wartawan).

Pasal 4 ayat (1) : Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 7 ayat (1) : Wartawan mempunyai hak menolak perlindungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak memperoleh akses dan informasi yang layak dari lembaga publik maupun lembaga swasta untuk kepentingan masyarakat.

Perusahaan milik negara adalah lembaga publik yang wajib memberikan akses informasi kepada pers dan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 4 ayat (1) : Setiap Informasi Publik adalah terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 9 huruf a : Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan UU ini.

PTPN IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam kategori Badan Publik menurut UU KIP, sehingga wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat dan awak media.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Seluruh aset dan keuangan BUMN adalah kekayaan negara yang terpisah dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi pengawasan publik maupun lembaga perwakilan rakyat.

4. Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Cara Pengawasan.

Anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk BUMN/BUMD di wilayahnya. Pembatalan monitoring tanpa alasan yang sah dapat menghambat fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat.

DPP LIB Adi Wirawan merespons kejadian ini, meminta pihak berwenang untuk periksa manajer dan kepala tata usaha (KTU) PKS PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara terkait kebijakan penutupan akses informasi dan peliputan ini.

Ia juga menyayangkan sikap Ketua Komisi B DPRD Asahan yang dianggap terlalu mudah menyerah, pada sikap tertutup pihak manajemen perusahaan negara. Harapannya, ke depannya tidak ada lagi instansi atau perusahaan negara yang menganggap wilayah kerjanya adalah kawasan tertutup dari jangkauan pengawasan publik. (tec)

Wakil Bupati Asahan Resmi Tutup Turnamen Minisoccer Piala Bupati 2026, Lahirkan Bibit Atlet Berprestasi dan Tanam Nilai Sportivitas

admin — Tue, 03 Nov 2026 23:28:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi menutup Turnamen Minisoccer Piala Bupati Asahan Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, Selasa (03/11/2026). Turnamen yang diikuti pelajar se-Kabupaten Asahan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembinaan karakter sekaligus pencarian bibit atlet muda berpotensi yang akan mengharumkan nama daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia, peserta, pelatih, dan pihak pendukung yang telah menyukseskan kegiatan ini. Menurutnya, olahraga mengajarkan kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, serta semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang sangat penting bagi pembentukan karakter generasi muda.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir bibit-bibit atlet minisoccer berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Asahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kepada yang juara, selamat! Jadikan ini motivasi. Kepada yang belum beruntung, jangan berkecil hati—keberhasilan bukan hanya soal kemenangan, tetapi proses dan pengalaman yang berharga," ujar Rianto.

Turut hadir dalam penutupan ini perwakilan Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, serta para undangan lainnya.

Hasil lengkap turnamen kategori Sekolah Dasar (SD)., Juara I : SD 017125 Binjai Serbangan., Juara II : SD 010046 Perkebunan Pulahan., dan Juara III : SD Man Ba'ul Bunut Barat., serta Juara IV : SD At-Thoyyibah Meranti.

Selanjutnya, kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP), Juara I : SMPN 4 Kisaran., Juara II: SMPN 3 Meranti., dan Juara III : MTsN 2 Asahan., serta Juara IV : SMPN 2 Air Joman.

Sementara, Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA), Juara I : SMAN 2 Kisaran., Juara II : SMAN 3 Kisaran., dan Juara III : SMA Al-Wasliyah Pasar Lembu., serta Juara IV : SMA Ar-Rasyid.

Pemain Terbaik, Kategori SD : Aditya Giandra Putra (SD Man Ba'ul Bunut Barat)., Kategori SMP : Aidil (MTsN 2 Kisaran)., dan Kategori SMA : Rizky Ganda (SMAN 2 Kisaran).

Penyerahan piala dan penghargaan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Asahan sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan prestasi para peserta. Dengan berakhirnya turnamen ini, diharapkan pembinaan olahraga di Kabupaten Asahan semakin berkembang dan terus melahirkan atlet muda berprestasi di masa depan. (dre)

GIBRAN TAMAT? Putusan MA Jadi Bom Politik, Kornas Desak DPR Bongkar Dugaan Manipulasi Syarat Wapres!

admin — Tue, 03 Nov 2026 22:22:00 +0700+0700

JAKARTA – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak DPR RI tidak lagi bersikap pasif dan segera mengambil langkah konstitusional menyikapi perkembangan perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

Sutrisno menilai, apabila benar Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, yang berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, maka putusan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara negara.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta agar surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Ini bukan lagi sekadar polemik politik atau perdebatan di media sosial. Jika dokumen yang menjadi bagian dari persoalan persyaratan pendidikan seorang pejabat publik dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, maka seluruh konsekuensi hukumnya harus diperiksa. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik kekuasaan," tegas Sutrisno dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

PUTUSAN MA DAN MK JANGAN DIABAIKAN

Sutrisno juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang berkaitan dengan gugatan keabsahan ijazah Gibran.

Menurutnya, meskipun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan tenggang waktu pengajuan, pertimbangan hukum MK tetap harus dibaca secara utuh.

Ia menekankan pentingnya memastikan secara objektif dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran, termasuk status penyetaraan pendidikan luar negeri.

"Jangan sampai putusan pengadilan hanya dibaca sepotong-sepotong. Apa yang menjadi objek gugatan, apa yang diputuskan MA, bagaimana pertimbangan MK, dan bagaimana kedudukan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan harus dibuka kepada publik," ujarnya.

Sutrisno menegaskan, persoalan ini menyangkut persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden. Karena itu, apabila ditemukan bukti bahwa persyaratan pencalonan tidak terpenuhi sejak awal, persoalan tersebut harus dibawa ke mekanisme konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum.

DPR RI JANGAN CIUT, GUNAKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT!

Kornas secara tegas mendesak DPR RI menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sutrisno merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurutnya, DPR RI harus berani menggunakan mekanisme hak menyatakan pendapat apabila terdapat dasar dan bukti hukum yang cukup.

Namun, proses pemberhentian tidak boleh dilakukan secara serampangan. Harus ada proses konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, termasuk pemeriksaan dan putusan MK serta keputusan MPR RI.

"DPR RI jangan hanya menjadi penonton. Kalau memang ditemukan persoalan serius terkait pemenuhan persyaratan konstitusional Wakil Presiden, gunakan hak menyatakan pendapat. Jangan takut menghadapi siapa pun. Kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya," tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai ijazah, tetapi harus ditelusuri sampai kepada proses administrasi pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo hingga calon Wakil Presiden RI.

KPU, KEMENDIKDASMEN DAN PIHAK TERKAIT HARUS DIPERIKSA

Sutrisno juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.

Pihak-pihak yang dimaksud antara lain KPU Kota Surakarta, KPU RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan, penggunaan, dan verifikasi dokumen pendidikan tersebut.

Ia meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menelusuri kemungkinan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Sementara itu, Bareskrim Polri diminta menindaklanjuti apabila terdapat bukti awal dugaan tindak pidana dalam proses penerbitan atau penggunaan dokumen persyaratan pencalonan.

"Jangan hanya Gibran yang menjadi sorotan. Siapa yang menerbitkan dokumen, siapa yang memverifikasi, siapa yang meloloskan, dan siapa yang bertanggung jawab harus diperiksa. Kalau ada manipulasi atau rekayasa administrasi, semua pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

WAPRES PENGGANTI HARUS MELALUI MEKANISME KONSTITUSI

Lebih jauh, Sutrisno menyatakan bahwa apabila melalui mekanisme konstitusional Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan dan kemudian diberhentikan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dalam konteks gagasan Indonesia sentris, Sutrisno mengusulkan agar calon Wakil Presiden pengganti memiliki latar belakang Sumatera.

"Kami mengusulkan agar figur pengganti Wakil Presiden nantinya berasal dari Sumatera. Ini merupakan gagasan politik untuk memperkuat representasi wilayah dan semangat Indonesia sentris. Namun, seluruh prosesnya tetap harus mengikuti konstitusi," ungkapnya.

PRABOWO DIMINTA JAMIN PROSES HUKUM, JANGAN ADA INTERVENSI

Di akhir pernyataannya, Sutrisno meminta Presiden Prabowo Subianto menjamin agar proses hukum dan politik berjalan secara transparan, adil, serta bebas dari intervensi kekuasaan.

Ia mengingatkan seluruh aparat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk menghambat proses konstitusional yang mungkin ditempuh DPR RI, MPR RI, maupun MK.

"Jangan ada alat negara yang digunakan untuk melindungi kepentingan politik siapa pun. Jika ada pihak yang mencoba menghalangi proses hukum dan konstitusional melalui tindakan ilegal, harus ditindak sesuai hukum," tegasnya.

Sutrisno menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hak istimewa yang kebal dari pemeriksaan hukum.

"Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga, kelompok, atau dinasti politik tertentu. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi. Jika persyaratan jabatan dipersoalkan dengan bukti hukum, maka jawabannya harus melalui pengadilan dan mekanisme konstitusi. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan," pungkasnya.

Polri Diguncang Dua Badai Besar! Penggerebekan Pesantren dan Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

admin — Tue, 03 Nov 2026 22:08:00 +0700+0700

MEDAN – Dalam hitungan hari, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan tajam publik. Dua isu besar menyeruak dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, mulai dari kontroversi penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga beredarnya kabar penangkapan seorang jenderal bintang empat mantan Kapolri bersama dua jenderal lainnya terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rentetan peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius tentang profesionalisme, integritas, disiplin, dan pengawasan internal di tubuh institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kasus pertama bermula dari penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Sukoharjo pada 27 Oktober 2026. Tindakan aparat kepolisian yang mendatangi lingkungan pesantren pada dini hari, ketika para santriwati sedang beristirahat, menuai kecaman dan kontroversi.

Gelombang protes pun bermunculan. Publik mempertanyakan prosedur, cara bertindak, serta perlindungan terhadap anak-anak dan santriwati yang berada di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut.

Sorotan masyarakat akhirnya berujung pada tindakan Mabes Polri. Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dimutasi dari jabatannya. Tiga personel lainnya, yakni Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA, juga dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan Propam Mabes Polri.

Bahkan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan turut dilaporkan ke Propam oleh Aliansi Profesi Advokat Indonesia (APAI) atas dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara tersebut.

Namun, pencopotan dan penonaktifan sejumlah pejabat bukanlah akhir persoalan. Masyarakat masih menunggu apakah pemeriksaan internal benar-benar akan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan pelaksanaan operasi tersebut.

ISU PENYADAPAN PRESIDEN MENAMBAH PANAS

Belum reda polemik penggerebekan pesantren, publik kembali dihebohkan dengan kabar yang jauh lebih sensitif, yakni beredarnya informasi mengenai dugaan penangkapan seorang jenderal bintang empat mantan Kapolri bersama dua jenderal lainnya yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kabar tersebut menjadi perhatian karena menyangkut keamanan kepala negara sekaligus kredibilitas institusi penegak hukum.

Namun, informasi mengenai penangkapan ketiga jenderal tersebut, termasuk identitas, status hukum, dan dugaan keterlibatan mereka, masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Karena itu, kabar tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum ada keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika benar terdapat praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin atau konflik internal. Hal itu menyangkut keamanan negara, perlindungan komunikasi kenegaraan, serta kepatuhan aparat terhadap hukum.

Manajer PKS PTPN IV Regional II BP. Mandoge Larang Wartawan Meliput, Ketua Komisi B Tunda Monitoring

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:48:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Rencana monitoring kerja Komisi B DPRD Kabupaten Asahan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, Selasa (3/11/2026), terpaksa ditunda mendadak. Bukan karena cuaca atau kendala teknis, melainkan karena manajemen pabrik tersebut menutup akses bagi awak media untuk meliput kegiatan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dody Sayendra, mengungkapkan keheranannya atas sikap manajemen pabrik yang justru menolak kehadiran jurnalis di lokasi.

"Kami datang untuk menindaklanjuti laporan warga, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi ketika media saja dilarang masuk, justru muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya ditutupi?" ujar Dody saat ditelepon seluler oleh awak media ini.

Dijelaskan Dody, kunjungan ini dilakukan karena adanya keluhan yang disampaikan warga terkait berbagai persoalan di lingkungan pabrik. Padahal, sebelumnya DPRD Asahan sudah mengundang pihak manajemen dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), namun perwakilan pabrik tidak hadir.

"Kami tidak mencari musuh. Kami hanya ingin transparansi. Kalau semuanya berjalan baik, mengapa takut diliput media? Justru masyarakat berhak tahu apa yang terjadi di sana," tegasnya.

Di lokasi, Manager PKS PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, Tunggul Wilmar Lubis, dengan tegas menyatakan wartawan tidak boleh meliput sebelum ada izin tertulis dari kantor pusat di Medan.

"Ini perintah pimpinan. Tanpa izin dari Corporate Secretary di Medan, tidak ada wartawan yang boleh masuk," ujarnya.

Sikap ini pun memicu pertanyaan di kalangan awak media, apakah akses informasi di lingkungan perusahaan milik negara ini tertutup bagi publik

Mengingat situasi tersebut, Dody Sayendra memutuskan menunda sementara kunjungan kerja ini. Komisi B DPRD Asahan akan menjadwalkan ulang kunjungan dan berharap kepada pihak perusahaan memberi ruang kepada wartawan dengan mekanisme yang lebih jelas agar akses informasi tetap terjaga tanpa mengabaikan fungsi pengawasan dewan maupun kebebasan pers.

"Pintu komunikasi harus tetap terbuka. Kami akan kembali minggu depan, dan kami berharap kepada pihak perusahaan dalam pertemuan berikutnya memberi ruang untuk wartawan dalam menjalankan profesinya, karena semua harus terbuka, untuk ke transparanan," pungkas Dody. (tec)

Status PNS Iskandar Muda Diberhentikan, Mengapa Masih Tercatat sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung?

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:48:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Status pemerintahan Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan menyusul terbitnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Iskandar Muda sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persoalan ini mencuat setelah dokumen Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 800/999/K/2025 memperlihatkan bahwa Iskandar Muda telah diberhentikan tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PNS. Keputusan tersebut ditetapkan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution pada 20 Oktober 2025 di Panyabungan.

Namun, perhatian publik muncul ketika nama Iskandar Muda masih tercantum sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Tabuyung dalam pemberitaan kegiatan Musyawarah Desa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan Madina Pos pada 4 November 2025.

Perbedaan waktu antara keputusan pemberhentian sebagai PNS dan pencantuman namanya dalam pemberitaan sebagai Pj Kepala Desa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut administrasi pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam salinan keputusan yang diperoleh, Iskandar Muda tercatat memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) 19770701 200906 1 001, dengan pangkat Penata Muda (III/a). Unit kerjanya tercatat pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Kecamatan Natal.

Keputusan pemberhentian tersebut mencantumkan pertimbangan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Mdl tertanggal 22 April 2015.

Dalam putusan pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan itu, Iskandar Muda dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama dua bulan 15 hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bupati Mandailing Natal kemudian menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan sebagai PNS dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara dan manajemen PNS.

Hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah pencantuman nama Iskandar Muda sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung dalam pemberitaan kegiatan Musyawarah Desa penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2026 pada 4 November 2025.

Sementara itu, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan pada 20 Oktober 2025 atau sekitar dua pekan sebelumnya.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status jabatan Pj Kepala Desa Tabuyung setelah keputusan pemberhentian sebagai PNS diterbitkan.

Apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan tersendiri untuk mengakhiri atau mengevaluasi penugasan Iskandar Muda sebagai Pj Kepala Desa? Ataukah masih terdapat proses administrasi yang belum diselesaikan oleh instansi terkait?

Pertanyaan ini penting dijawab karena status kepegawaian dan jabatan pemerintahan desa merupakan dua aspek administrasi yang harus ditelaah berdasarkan ketentuan hukum serta keputusan pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, pencantuman nama seseorang dalam pemberitaan kegiatan desa belum dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan masih memiliki kewenangan secara hukum untuk menjalankan jabatan tersebut.

Sebelumnya, Iskandar Muda juga pernah menjadi perhatian publik terkait polemik pemberhentian perangkat Desa Tabuyung pada 2024.

Persoalan tersebut bahkan mendapat perhatian sejumlah organisasi mahasiswa yang meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan pemerintahan desa.

Kini, setelah muncul dokumen keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, persoalan status pemerintahan Desa Tabuyung kembali membutuhkan penjelasan dari pemerintah daerah.

Kejelasan mengenai status jabatan Pj Kepala Desa diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa.

Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Pertama, bagaimana tindak lanjut administratif Keputusan Bupati Nomor 800/999/K/2025 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Iskandar Muda sebagai PNS?

Kedua, apakah setelah keputusan tersebut diterbitkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan mengenai pengakhiran atau pemberhentian yang bersangkutan dari penugasan sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung?

Ketiga, apabila namanya masih tercatat atau yang bersangkutan masih menjalankan tugas sebagai Pj Kepala Desa setelah 20 Oktober 2025, apa dasar hukum dan keputusan pejabat berwenang yang menjadi landasannya?

Keempat, apakah BKPSDM, Dinas PMD, Inspektorat, maupun pihak kecamatan telah melakukan pemeriksaan terhadap administrasi kepegawaian dan penugasan jabatan tersebut?

Klarifikasi dari instansi terkait dibutuhkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan tidak hanya menjelaskan keputusan pemberhentian sebagai PNS, tetapi juga memastikan bagaimana konsekuensi administratifnya terhadap penugasan Iskandar Muda sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam administrasi pengangkatan maupun pelaksanaan tugas, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila terdapat dasar hukum atau keputusan tersendiri yang menjadi landasan status penugasan tersebut, pemerintah juga perlu menyampaikannya secara transparan.

Masyarakat Desa Tabuyung berhak mengetahui siapa yang secara sah memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam urusan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan.

Kepastian hukum bukan sekadar persoalan dokumen administrasi, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Bupati Mandailing Natal, Dinas PMD, Inspektorat, dan BKPSDM untuk menjawab polemik status pemerintahan Desa Tabuyung tersebut.zal

Madina Kebagian 250 Ribu Bibit Kakao dan Bantuan Sapi, Bupati Saipullah: Rawat hingga Panen!

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:47:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menerima bantuan 250.000 bibit kakao serta obat-obatan dan vitamin untuk 1.073 ekor sapi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Bantuan bibit kakao akan ditanam di lahan seluas 250 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Madina. Sementara itu, bantuan obat-obatan dan vitamin ternak disalurkan kepada 24 kelompok peternak yang berada di beberapa kecamatan.

Enam kecamatan yang menjadi lokasi penyaluran bantuan peternakan tersebut meliputi Siabu, Panyabungan Utara, Panyabungan Barat, Natal, Batahan, dan Panyabungan.

Khusus di Kecamatan Panyabungan Barat, pemerintah menyiapkan lahan seluas 83 hektare dengan dukungan sebanyak 83.000 batang bibit kakao.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, kepada masyarakat dan kelompok penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Saipullah menyampaikan bahwa kunjungannya ke tengah masyarakat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat.

"Kehadiran kami untuk bertemu dengan masyarakat dan kedatangan hari ini tanpa ada pemberitahuan," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan hasil usulan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal, terutama untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengembangkan usaha peternakan.

"Bantuan yang akan kita serahkan ini merupakan usulan dari Pemkab Madina kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan Pusat yang akan disalurkan di Kabupaten Madina," katanya.

Bupati Saipullah Nasution mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelolanya.

Ia meminta bibit kakao yang telah disalurkan segera ditanam sesuai dengan lahan yang disiapkan. Perawatan secara berkelanjutan dinilai penting agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, bantuan pemerintah harus menjadi modal produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, bukan sekadar program penyaluran bantuan.

"Bantuan pemerintah ini dapat difungsikan dengan baik, ditanam dan diurus dengan baik agar dapat dipanen ke depan untuk kehidupan kita," pesannya.

Saipullah juga menegaskan bahwa pemeliharaan tanaman hingga masa panen merupakan bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan.

"Disalurkan ini agar ditanam, dipelihara dengan baik dan ketika waktunya panen harus dipanen. Ini mendukung ketahanan pangan," sambungnya.

Selain bantuan kakao, penyaluran obat-obatan dan vitamin untuk 1.073 ekor sapi kepada 24 kelompok peternak diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan ternak dan mendukung keberlangsungan usaha peternakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah Nasution turut menyinggung persoalan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mengungkapkan bahwa dari total panjang jalan di Madina yang mencapai sekitar 1.800 kilometer, baru 600 kilometer yang berada dalam kondisi baik.

Artinya, masih terdapat sekitar 1.200 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan dan perbaikan secara bertahap.

Saipullah menyebutkan bahwa pembangunan jalan di kawasan Batang Gadis telah masuk dalam perencanaan pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah yang juga membutuhkan penanganan.

"Terkait jalan yang di Batang Gadis ini sudah direncanakan. Namun pemerintah melihat masih banyak jalan yang lebih parah untuk didahulukan. Namun ini sudah menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan di wilayah mereka.

Warga Batang Gadis Julu Berharap Jalan Desa Segera Dibangun

Kepala Desa Batang Gadis Julu, Erwin Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Mandailing Natal dalam rangka penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Ia menilai kehadiran kepala daerah secara langsung menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di desa.

"Terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan Bupati dalam rangka penyerahan bantuan," ucap Erwin.

Di sisi lain, Erwin berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di desanya.

Menurutnya, kondisi jalan masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, infrastruktur irigasi di wilayah tersebut disebut sudah dalam kondisi baik.

"Kami juga berharap agar dapat membangun jalan yang ada di desa kami. Hanya jalan kendala bagi kami. Kalau irigasi Alhamdulillah sudah bagus, tinggal jalan saja Pak, mohon dianggarkan," harapnya.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui dukungan sektor pertanian, peternakan, serta pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.zal

Serangan Jantung Bisa Terjadi Saat Subuh, Dokter Ungkap Pemicu yang Perlu Diwaspadai

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:39:00 +0700+0700

Jakarta — Penyakit jantung koroner dapat berkembang tanpa gejala yang jelas sebelum memicu serangan jantung. Karena itu, mengenali faktor risiko dan menjaga kesehatan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko komplikasi.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi, dr. Bobby, Sp.JP(K), membahas penyakit jantung koroner dalam video di kanal YouTube Raditya Dika yang tayang pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam pembahasan tersebut, ia menjelaskan risiko serangan jantung, pilihan tindakan medis, serta pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten.

Mengapa Serangan Jantung Bisa Terjadi Saat Subuh?

Menurut penjelasan dr. Bobby, perubahan ritme biologis tubuh menjelang pagi dapat memengaruhi denyut jantung dan tekanan darah. Pada orang yang memiliki faktor risiko, perubahan ini dapat berperan dalam memicu masalah pada plak di pembuluh darah koroner.

"Malam ketika kita tidur, jantung mulai rileks, nadi dan tensi turun. Dekat subuh, tubuh bersiap bangun, adrenalin naik, tensi naik. Pada orang dengan faktor risiko, ini bisa bikin robekan plak yang memicu serangan jantung," jelasnya.

Meski demikian, serangan jantung tidak hanya terjadi saat subuh. Kondisi ini dapat muncul kapan saja, sehingga gejala yang mengarah pada serangan jantung perlu ditangani sebagai keadaan darurat.

Tanda yang perlu diwaspadai antara lain rasa tertekan atau nyeri di dada, sesak napas, keringat dingin, mual, serta nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, leher, atau rahang.

Jika gejala tersebut muncul, segera cari pertolongan medis darurat. Jangan menunggu sampai rasa sakit semakin berat atau menghilang dengan sendirinya.

Gaya Hidup Berpengaruh terhadap Risiko Penyakit Jantung

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung mengalami penyempitan, umumnya akibat penumpukan plak. Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Sejumlah faktor yang meningkatkan risiko antara lain kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan kurang aktivitas fisik.

Pencegahan dapat dimulai dengan berhenti merokok, menjaga pola makan seimbang, memantau tekanan darah dan kolesterol, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Langkah-langkah tersebut tidak menjamin seseorang sepenuhnya terbebas dari penyakit jantung, tetapi dapat membantu mengurangi faktor risiko yang bisa dikendalikan.

Pasang Ring atau Bypass, Mana yang Dibutuhkan?

Dalam penanganan penyakit jantung koroner, dokter dapat mempertimbangkan pemasangan stent atau ring untuk membantu membuka pembuluh darah yang menyempit. Namun, tindakan ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap pasien.

Bobby menjelaskan bahwa pada kasus penyempitan yang melibatkan banyak pembuluh darah atau memiliki karakteristik tertentu, operasi bypass dapat memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik.

"Orang yang banyak penyempitan dibandingkan dipasang 4-5 ring, hasil studinya lebih bagus bypass jangka panjang," ujarnya.

Pilihan tindakan tetap harus ditentukan berdasarkan kondisi pasien, lokasi dan tingkat penyempitan, penyakit penyerta, serta hasil pemeriksaan oleh tim medis. Pasien tidak sebaiknya menentukan pilihan hanya berdasarkan jumlah ring atau pengalaman orang lain.

Kaki Bengkak Bisa Menjadi Tanda Gangguan Jantung

Pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki dapat terjadi karena penumpukan cairan. Dalam kondisi tertentu, gejala ini bisa berkaitan dengan gagal jantung, yakni ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif.

Salah satu bentuk pembengkakan adalah pitting edema, yaitu kondisi ketika kulit meninggalkan cekungan sementara setelah ditekan. Namun, kaki bengkak tidak selalu berarti seseorang mengalami penyakit jantung karena masalah ginjal, pembuluh darah, obat-obatan, dan faktor lain juga dapat menjadi penyebab.

Jika pembengkakan menetap, memburuk, atau disertai sesak napas maupun kenaikan berat badan mendadak, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan.

Mulai Olahraga Perlahan dan Konsisten

Bobby menekankan bahwa menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan melalui kebiasaan yang berkelanjutan, bukan perubahan ekstrem dalam waktu singkat.

"Jantung itu sifatnya pembiasaan. Buat teman-teman yang baru mulai hidup sehat, start slow saja tapi konsisten," katanya.

Sebagai panduan umum, orang dewasa dianjurkan melakukan sedikitnya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau 75 menit aktivitas intensitas berat. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya dua hari dalam seminggu.

Aktivitas dapat dimulai dari berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga lain yang sesuai kemampuan. Orang dengan riwayat penyakit jantung atau keluhan saat beraktivitas perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai latihan intensif.

Pada akhirnya, pencegahan penyakit jantung koroner membutuhkan kombinasi pola hidup sehat, pengendalian faktor risiko, dan pemeriksaan medis. Mengenali gejala lebih awal serta segera mencari pertolongan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi serius.

***

SUTRADARA DAN AKTOR INTELEKTUAL DUGAAN MAKAR HARUS DITANGKAP, KORNAS DESAK KAPOLRI BONGKAR RANTAI KOMANDO

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:20:00 +0700+0700

JAKARTA – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) segera memberikan penjelasan terbuka terkait beredarnya kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan informasi intelijen serta dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Menurut Sutrisno, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perkara internal kepolisian semata. Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk melakukan aktivitas ilegal yang berpotensi mengancam keselamatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka persoalan itu menyangkut keamanan nasional dan harus diusut secara serius.

"Kapolri maupun Menko Polkam harus menjelaskan secara detail, transparan, dan terbuka. Publik berhak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan sejumlah Pati dan Pamen Polri sehingga muncul kabar penangkapan tersebut," tegas Sutrisno dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ia menegaskan, apabila ditemukan penyalahgunaan alat negara untuk mengganggu keamanan dan ketertiban negara, tindakan tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaksana di lapangan.

Sutrisno juga meminta aparat mengusut kemungkinan adanya perencanaan, pengorganisasian, hingga pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas ilegal tersebut.

"Jangan hanya menangkap orang yang menjalankan perintah. Sutradara, aktor intelektual, pemberi perintah, hingga aktor lapangan harus diungkap. Siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan siapa yang melaksanakan harus dibuka secara terang," ujarnya.

JANGAN BERHENTI PADA PERWIRA YANG DITANGKAP

Lebih lanjut, Sutrisno menyoroti struktur organisasi Polri yang memiliki jenjang kewenangan dan rantai komando yang jelas. Karena itu, jika dugaan penyalahgunaan kewenangan melibatkan aparat secara terorganisasi, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurutnya, institusi negara tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok atau individu tertentu. Seluruh personel yang terbukti terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

Ia juga meminta aparat mengungkap dugaan penyadapan terhadap kepala negara, termasuk memastikan asal-usul perintah, pihak yang menginisiasi, serta kemungkinan adanya keterlibatan jaringan dalam negeri maupun kekuatan asing.

"Harus dipastikan apakah dugaan penyadapan itu merupakan inisiatif pihak dalam negeri atau ada kekuatan luar negeri yang berada di belakangnya. Ini tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi tanpa penyelidikan yang transparan," katanya.

SINGGUNG PUTUSAN MK DAN MA TERKAIT IJAZAH GIBRAN

Dalam pernyataannya, Sutrisno turut menyinggung kemungkinan adanya kaitan antara dugaan penyadapan ilegal dengan dinamika politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan tersebut secara objektif berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi ataupun kepentingan politik.

Sutrisno menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan instrumen negara harus dimintai pertanggungjawaban.

"Negara tidak boleh kalah oleh kelompok mana pun. Jika ada pihak yang merancang tindakan untuk mengancam keselamatan Presiden, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus segera diproses hukum. Jangan hanya menyentuh pelaksana, tetapi bongkar sampai ke aktor intelektualnya," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sutrisno mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, tidak seorang pun boleh kebal hukum, baik pejabat, aparat, kelompok elite, maupun pihak yang memiliki kekuasaan politik.

"Siapa pun dan dengan alasan apa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diproses secara terbuka, adil, dan transparan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada bawahan, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aktor intelektual dan pemegang kekuasaan," pungkasnya.

Hui Chandra Fireta Raih Penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:13:00 +0700+0700

Jakarta – Hui Chandra Fireta selaku Business Support Director JNE meraih penghargaan bergengsi dari The Iconomics dalam ajang 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Mengusung tema "Mengkatalisasi Ekonomi Daerah: Pembiayaan, Investasi, dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan", penghargaan ini diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, pada Kamis (15/10).

Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media dengan dukungan Axia Research ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi para pemimpin keuangan yang inovatif. Saat ini, peran Chief Financial Officer (CFO) dan pimpinan finansial tidak hanya berfokus pada pengendalian biaya serta pelaporan keuangan, melainkan juga terlibat aktif dalam menyusun dan mengeksekusi strategi pertumbuhan bisnis. Keputusan keuangan yang bijak dan inovatif menjadi pilar utama perusahaan dalam menciptakan ketahanan finansial serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penghargaan ini mengakui peran Hui Chandra Fireta sebagai pemimpin finansial dan operasional pendukung yang adaptif, visioner, serta mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang responsif terhadap dinamika industri logistik. Di bawah kepemimpinannya, JNE secara konsisten memperkuat kepemimpinan finansial yang adaptif dalam mendorong inovasi, memperkuat operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di seluruh lini bisnis.

Hui Chandra Fireta menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan ini dan berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran manajemen serta karyawan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. "Mewakili seluruh manajemen dan karyawan JNE, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada The Iconomics atas penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh keluarga besar JNE. Dengan semangat 'Connecting Happiness', apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat strategi. Ke depannya, JNE berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Rangkaian pencapaian ini semakin bermakna menjelang perayaan HUT JNE ke-36 dengan semangat "Melesat Hebat". Tema ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola tata kelola keuangan serta kualitas layanan terdepan di era transformasi digital. JNE terus memperkuat posisinya bukan sekadar sebagai penyedia layanan logistik, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian nasional yang menghubungkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Farianda Minta Anto Genk Dukung Kembali Kepemimpinannya di PWI Sumut Periode Kedua*

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:07:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan sejumlah tokoh pers dan undangan yang hadir, Rianto mengungkapkan bahwa keputusannya memberikan dukungan bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman langsung menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Farianda selama memimpin PWI Sumut.

Menurut Anto Genk, Farianda merupakan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pers tanpa membedakan organisasi maupun latar belakang media. Bahkan, hubungan yang terjalin selama ini sudah melampaui hubungan formal antarlembaga dan berkembang menjadi persahabatan serta kekeluargaan.

"Selama kepemimpinan Bung Farianda, kami dari JMSI merasa dirangkul. Hubungan kami bukan hanya sebatas hubungan organisasi, tetapi sudah seperti sahabat lama. Beliau sosok yang baik, religius, terbuka, dan mudah diajak bekerja sama," ungkap Anto Genk.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan penilaian Rianto terhadap karakter kepemimpinan Farianda. Baginya, seorang pemimpin organisasi pers tidak cukup hanya mampu menjalankan roda organisasi sendiri, tetapi juga harus memiliki sikap terbuka, menghargai organisasi lain, dan mampu membangun persaudaraan di antara sesama insan pers.

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Anto Genk juga mengingat sejumlah bentuk perhatian Farianda terhadap kegiatan JMSI Sumut. Salah satunya ketika Farianda menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

Sikap saling menghargai inilah yang menurutnya harus terus dipelihara. Sebab, kemajuan pers tidak bisa dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan rasa persaudaraan.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Dengan pengalaman hubungan yang telah terjalin, Rianto berharap Farianda kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota PWI Sumut terutama yang bergabung di JMSI Sumut untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Farianda juga berkomitmen melanjutkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan, di antaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekolah jurnalistik, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan anak wartawan, serta pemberdayaan keluarga wartawan.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

Sikap Anto Genk memberikan dukungan kepada Farianda menjadi pesan bahwa dalam membangun organisasi pers, persahabatan, saling menghargai, dan kebersamaan merupakan nilai penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan perebutan jabatan organisasi.

Demi Soliditas Insan Pers, Anto Genk Mundur dan Dukung Farianda Kembali Pimpin PWI Sumut

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:05:00 +0700+0700

Medan,Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

KASUS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN MELEDAK! EKS KAPOLRI DAN DUA JENDERAL JADI TERSANGKA, INTEGRITAS POLRI DIUJI

admin — Tue, 03 Nov 2026 20:59:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dua perwira tinggi lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim menyatakan penyidik telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH berdasarkan hasil penyidikan.

Informasi tersebut dilaporkan sejumlah media nasional, termasuk detikNews dan CNN Indonesia.

Penyadapan Presiden Bukan Perkara Biasa

Kasus ini bukan persoalan kriminal biasa. Dugaan penyadapan yang menyasar nomor telepon seorang presiden menyentuh persoalan serius, mulai dari perlindungan komunikasi kepala negara, keamanan informasi strategis, hingga integritas aparat penegak hukum.

Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, publik berhak mengetahui bagaimana tindakan itu dilakukan, siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, dan apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Pertanyaan mendasarnya: bagaimana dugaan pelanggaran serius semacam ini bisa terjadi, dan sejauh mana penyidik akan mengungkap keseluruhan rangkaian perkaranya?

Penetapan tersangka terhadap pejabat atau mantan pejabat tinggi tidak boleh menjadi akhir dari pengusutan. Justru, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar perkara secara menyeluruh, berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Jangan Berhenti pada Tiga Tersangka

Mabes Polri harus memastikan penyidikan berjalan transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai konstruksi perkara, bukti elektronik yang ditemukan, dugaan peran masing-masing tersangka, serta dasar hukum tindakan yang disangkakan.

Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, penyidik wajib menindaklanjutinya berdasarkan alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil.

Prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan di lingkungan kekuasaan.

Kepercayaan Publik terhadap Polri Dipertaruhkan

Perkara yang menyeret nama mantan Kapolri dan dua jenderal ini menjadi ujian serius bagi komitmen pembenahan internal Polri.

Institusi kepolisian tidak cukup hanya menyampaikan bahwa penyidikan sedang berjalan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, penjelasan yang dapat diuji, serta jaminan bahwa proses hukum tidak tebang pilih.

Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh aparat yang semestinya menjaga hukum, persoalannya bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi.

Karena itu, pengawasan terhadap proses penyidikan perlu dilakukan secara serius tanpa mengintervensi independensi penyidik maupun proses peradilan.

Publik Menunggu Jawaban yang Terang

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui penyidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.

Apa bentuk dugaan penyadapan yang dilakukan? Bagaimana mekanisme dan sarana yang digunakan? Apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau membantu? Serta, bagaimana penyidik memastikan seluruh bukti elektronik tetap terjaga keasliannya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan sejauh mana perkara ini dapat diungkap secara utuh.

Penegakan hukum harus berdiri di atas bukti, bukan tekanan politik, perlindungan jabatan, ataupun opini yang berkembang di ruang publik.

Pada akhirnya, kasus ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi tersangka. Yang lebih penting adalah apakah hukum benar-benar ditegakkan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Diketahui, Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dalam konferensi pers Selasa malam, 3 November 2026, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar penyadapan satu nomor telepon.

Polisi mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor milik pejabat dan tokoh penting sejak 2025 hingga 2026.

*Apa yang sebenarnya disadap?*

Berikut fakta yang sejauh ini diungkap kepolisian:

* Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Diduga dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah.

* Komunikasi pejabat negara. Sejumlah nomor pejabat negara lainnya juga menjadi sasaran.

* Tokoh-tokoh politik. Nomor telepon sejumlah tokoh politik diduga ikut disadap.

* Media dan jurnalis. Nomor yang berkaitan dengan kalangan media turut disebut.

* Tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Mereka juga masuk dalam daftar sasaran penyadapan.

*Bagaimana cara penyadapannya?*

Menurut penjelasan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin:

* Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

* Pemasukan nomor tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi.

* Penyadapan dilakukan tanpa dasar proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

* Pada Oktober 2026, diduga ada perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS.

*Apa yang ditemukan polisi?*

- 11 Unit handphone
- 1 Unit iPad.
- 4 Flashdisk

Polisi juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.

*Tetapi ada satu hal penting!*

Sampai berita yang tersedia malam ini, polisi belum membeberkan secara terbuka isi percakapan Prabowo yang diduga disadap.

Artinya, belum diketahui apakah yang direkam berupa:

* Percakapan telepon Presiden.

* Pesan WhatsApp atau komunikasi elektronik lainnya.

* Rekaman komunikasi dengan pejabat dan pihak tertentu.

* Data komunikasi lainnya.

Jadi, jangan dulu menyimpulkan bahwa isi pembicaraan rahasia Presiden sudah diketahui atau bocor.

Menurut saya, ada tiga pertanyaan besar yang harus dijawab dalam kasus ini:

* Apa motif penyadapan terhadap Presiden Prabowo?

* Siapa yang sebenarnya memerintahkan dan menerima hasil sadapan tersebut?

* Apakah hasil penyadapan hanya disimpan atau pernah diserahkan kepada pihak lain?

Ketiga pertanyaan itu justru menjadi bagian paling penting untuk mengungkap perkara ini.red

Lambatnya Penanganan di RSUD HAMS Kisaran, Pasien Anak Meninggal : Lembaga Bantuan Hukum Soroti Pelanggaran UU Kesehatan

admin — Tue, 03 Nov 2026 20:14:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dugaan lambatnya penanganan medis terhadap pasien anak bernama Yasmin Nazwa Munibah, putri dari pasangan Irvansyah Putra dan Mirna Wati yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, pada Senin (2/11/2026), kini mendapat perhatian serius dari lembaga bantuan hukum dan perlindungan masyarakat.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH RI) Nusantara, Julianto Putra LH, SH, MKn bersama Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI), Dianti Novita Marwa, SH, MH, Selasa (3/11/2016) menegaskan bahwa peristiwa ini diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait kewajiban memberikan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat tanpa menunda dengan alasan apa pun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pasien anak tersebut diduga tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan sesuai standar pelayanan medis di IGD. Dalih "menunggu dokter spesialis anak" dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dokter umum yang bertugas di IGD tetap wajib melakukan tindakan stabilisasi dan pertolongan pertama guna menyelamatkan nyawa pasien. Dokter spesialis anak di RSUD HAMS Kisaran, dr. H. Alfian Nasution, Sp.A, juga diduga tidak segera merespons kebutuhan penanganan darurat pasien tersebut.

UU Kesehatan sangat jelas mengatur hal ini, Pasal 174 & 275 UU Kesehatan : Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mendahulukan penyelamatan nyawa tanpa meminta uang muka atau menunda karena urusan administratif. Tenaga medis wajib memberikan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat.

Pasal 438 UU Kesehatan, Penolakan atau penundaan pertolongan pada kondisi gawat darurat diancam pidana penjara hingga 2 tahun atau denda Rp50 juta. Jika berakibat kematian atau kedisabilitasan, ancaman naik hingga 10 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.

Pasal 440 Ayat (2) UU Kesehatan, Kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien dapat dipidana hingga 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Julianto Putra menegaskan, rumah sakit tidak boleh melepas atau menunda penanganan pasien gawat darurat dengan alasan "tidak ada dokter spesialis". Kewajiban hukumnya adalah stabilisasi terlebih dahulu, kemudian rujukan yang aman ke fasilitas lain jika memang tidak mampu menangani kasus tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka unsur kelalaian medis sudah terjadi.

Selain tenaga medis, manajemen RSUD HAMS Kisaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kegagalan sistem, seperti tidak tersedianya Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang siap siaga 24 jam, serta tidak berfungsinya sistem rujukan yang cepat dan aman. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan mencakup penurunan akreditasi rumah sakit hingga pencabutan izin operasional.

Keluarga almarhumah Yasmin Nazwa Munibah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil, sementara pihak YLBH RI dan LPPAI siap mendampingi proses hukum hingga tuntas.

"Nyawa anak tidak bisa ditukar kembali, namun keadilan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai alasan apa pun dijadikan alasan untuk menunda pertolongan pada pasien yang nyawanya terancam," tegas Dianti Novita Marwa, SH, MH.

Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu penjelasan resmi dari manajemen RSUD HAMS Kisaran terkait kronologi penanganan yang dialami almarhumah Yasmin Nazwa Munibah. (tec)

Sorot Dugaan Penelantaran Pasien, dr. Faisal Arbie Desak RDP dengan Manajemen RS Eshmun

admin — Tue, 03 Nov 2026 19:33:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dugaan penolakan dan penelantaran pasien di Rumah Sakit (RS) Eshmun, Medan Marelan, memantik kekecewaan serius dari DPRD Kota Medan. Anggota DPRD Medan sekaligus praktisi kesehatan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, mendesak Dinas Kesehatan Kota Medan untuk segera turun tangan mengevaluasi standar pelayanan rumah sakit tersebut agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Kecaman ini bermula dari aduan masyarakat terkait seorang warga bernama Arifsyah asal Titi Papan yang mendatangi RS Eshmun pada Senin (2/11/2026) malam. Pasien tersebut diduga tidak mendapatkan pelayanan medis segera dengan alasan kamar penuh, sehingga terpaksa dibiarkan menunggu di kursi pendaftaran tanpa penanganan awal. Menanggapi hal itu, dr. Faisal menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien gawat darurat dengan dalih administratif maupun ketersediaan kamar.

Sebagai bentuk pengawasan legislatif, DPRD Kota Medan dalam waktu dekat berencana memanggil manajemen RS Eshmun, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Faisal menyebut langkah ini bertujuan untuk mendalami duduk perkara sekaligus mendorong perbaikan sistem pelayanan agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RS Eshmun melalui Joni Manurung belum memberikan keterangan resmi saat coba dikonfirmasi.

Melalui kejadian ini, masyarakat diimbau untuk memahami hak-hak dasar pasien gawat darurat yang wajib ditangani terlebih dahulu sebelum memikirkan ketersediaan kamar rawat inap. Jika menghadapi kendala serupa, warga disarankan segera melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Medan, pihak BPJS Kesehatan, atau memanfaatkan kanal pengaduan resmi DPRD Kota Medan untuk mendapat tindak lanjut. Rel