Pengamat: Temuan BPK di Proyek Perkimcikataru Medan Indikasikan Lemahnya Pengawasan

admin — Wed, 17 Jun 2026 21:03:00 +0700+0700

MEDAN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sejumlah proyek strategis di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan teknis semata.

Pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai pola temuan yang berulang berupa kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga potensi kelebihan pembayaran menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pengawasan proyek pemerintah.

"Kalau pola yang sama terus muncul pada proyek bernilai ratusan miliar rupiah, maka ini bukan lagi sekadar kesalahan teknis, tetapi indikasi lemahnya tata kelola dan pengawasan," ujar Elfenda, Selasa (17/6).

Menurutnya, proyek pemerintah telah memiliki mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari konsultan pengawas, PPK, pengawas lapangan, hingga Inspektorat. Karena itu, temuan yang baru terungkap setelah pemeriksaan BPK patut menjadi perhatian serius.

Elfenda juga menyoroti nilai temuan BPK sebesar Rp2,845 miliar. Menurutnya, angka tersebut belum tentu mencerminkan seluruh persoalan karena pemeriksaan dilakukan menggunakan metode sampling.

"Bisa saja temuan yang muncul saat ini hanya puncak gunung es. Yang harus dilihat bukan hanya nilai temuan, tetapi mengapa kesalahan itu bisa terjadi berulang," katanya.

Ia menambahkan, proyek-proyek yang menjadi sorotan merupakan proyek strategis dan ikonik Kota Medan, seperti Stadion Kebun Bunga, UMKM Square USU, dan Islamic Center Medan yang dibiayai dengan anggaran besar serta skema multiyears.

Karena itu, Elfenda meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengendalian proyek.

"Temuan ini jangan hanya diselesaikan dengan pengembalian uang. Yang lebih penting adalah membenahi sistem, menelusuri penyebabnya, dan memastikan ada pertanggungjawaban agar tidak terus berulang," tegasnya.

Ia berharap Wali Kota Medan, DPRD, Inspektorat, serta aparat penegak hukum menjadikan temuan tersebut sebagai peringatan serius untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
S24g/ss

Waket Komisi XIII Nilai Komnas HAM Keliru Sebut Program MBG Langgar HAM

admin — Wed, 17 Jun 2026 20:38:00 +0700+0700

Jakarta --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Menurut Sugiat, MBG justru merupakan bentuk nyata pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial.

"Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG adalah pernyataan kontradiktif apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Program MBG adalah wujud konkret pemenuhan hak asasi manusia mencakup hak atas pangan yang cukup, hak bebas dari kelaparan, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas peningkatan kualitas hidup," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengurangi hingga menghapus stunting dan malnutrisi pada generasi masa depan Indonesia. Dalam perspektif HAM, kata Sugiat, program tersebut berada dalam domain hak ekonomi dan sosial yang dikategorikan sebagai positive rights, yakni hak yang pemenuhannya membutuhkan peran aktif negara.

"Program MBG adalah kebijakan strategis untuk mengurangi atau menghapuskan stunting dan malnutrisi di kalangan generasi masa depan. Dalam perspektif HAM, Program MBG merupakan domain hak ekonomi dan sosial dan dikualifikasi sebagai bentuk positive rights, yaitu pemenuhannya memerlukan peran proaktif negara," ujarnya.

Sugiat menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak bebas dari kelaparan tidak mungkin terwujud secara optimal tanpa keterlibatan negara. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila pelaksanaan Program MBG langsung disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG karena Program MBG justru memuat misi pemenuhan HAM," tegasnya.

Meski demikian, Sugiat mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut dia, persoalan tata kelola dan adanya penyimpangan dalam implementasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Adanya fakta bahwa tata kelola Program MBG memang masih belum sempurna, terjadi penyimpangan, dan perlu dibenahi, tidak tepat untuk disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Ia menyoroti isi keterangan pers Komnas HAM yang pada satu sisi menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain hanya merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menurut Sugiat, terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM. Ia menilai lembaga tersebut sudah tepat ketika meminta evaluasi terhadap implementasi Program MBG, namun keliru ketika menyatakan adanya pelanggaran HAM.

"Komnas HAM telah tepat menyampaikan poin tentang perlu evaluasi menyeluruh Program MBG, tetapi Komnas HAM telah keliru ketika menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG. Pernyataan Komnas HAM bahwa 'ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG' dan permintaan Komnas HAM agar dilakukan 'evaluasi menyeluruh Program MBG' justru bertolak belakang ditinjau dari perspektif HAM," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menilai Komnas HAM mencampuradukkan fungsi pengkajian dan penelitian dengan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG.

"Komnas HAM tampak mencampur-adukkan fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG. Mencermati isi Keterangan Pers yang disampaikan, lebih tampak Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam fungsi pengkajian dan penelitian, tidak tepat jika disertai kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut dia, penilaian mengenai adanya pelanggaran HAM semestinya dilakukan melalui fungsi pemantauan yang melibatkan proses penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu peristiwa.

"Penilaian pelanggaran HAM lebih tepat dilakukan oleh fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, bukan hanya sebatas pengamatan pelaksanaan HAM. Namun, isi Keterangan Pers Komnas HAM tersebut tampak tidak memadai untuk mencerminkan adanya fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa," kata Sugiat.

Ia juga menegaskan bahwa Program MBG bukanlah kebijakan yang menghalangi atau melanggar pemenuhan HAM, melainkan bentuk intervensi positif negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, Sugiat mengingatkan bahwa Program MBG juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak internasional. Ia merujuk pada agenda side event bertajuk Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity yang digelar di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa pada 12 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri para panelis internasional dari FAO, WFP, perwakilan tetap Perancis, Kuba, Finlandia, perwakilan negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil.

"Program MBG Indonesia mendapat respons positif dan apresiasi saat agenda side event bertajuk 'Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia' (Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity) di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, 12 Maret 2026," ujarnya.

"Program semacam MBG di berbagai negara merupakan kewajiban negara mengupayakan pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya, tentu bukan sebagai pelanggaran HAM," jelasnya.

IKAFEBUSU Gelar People Capability Training Series untuk Penguatan Soft Skill Mahasiswa FEB USU

admin — Wed, 17 Jun 2026 19:21:00 +0700+0700

IKAFEBUSU Gelar People Capability Training Series untuk Penguatan Soft Skill Mahasiswa FEB USU

Medan|sumut24.co

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (IKAFEBUSU) menyelenggarakan IKAFEBUSU People Capability Training Series (IPCTS) sebagai bentuk kontribusi alumni dalam meningkatkan kapasitas dan soft skill mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU).

Program IPCTS terdiri atas dua kegiatan utama, yakni Management Event Workshop yang digelar pada 31 Mei 2026 dan pelatihan bertajuk "Be Seen, Be Heard, Be Remembered" pada 16 Juni 2026.

Management Event Workshop dibuka oleh Wakil Ketua IKAFEBUSU Edi Faisal Harahap dan didampingi Sekretaris Jenderal Maful Taufik, serta pengurus Saimara Sebayang dan Kaswinata.

Kegiatan tersebut menghadirkan TM Khairi Arizaldi, S.E. dan Asyraful Rizal, S.H., M.H. sebagai narasumber yang membagikan wawasan mengenai manajemen kegiatan, kepemimpinan, serta pengelolaan organisasi yang efektif kepada mahasiswa.

Sementara itu, pelatihan "Be Seen, Be Heard, Be Remembered" berfokus pada pengembangan kemampuan personal branding, public speaking, dan MC skill mahasiswa.

Pada kegiatan tersebut hadir Wakil Ketua IKAFEBUSU Rikwan Manik dan sebagai narasumber Dr. Emi Wakhyuni, S.E., M.Si., Dr. Abdi Setiawan, S.E., M.Si., dan Nurul Haj Haniya, S.E., M.Si.

Ketiga nara sumber berbagi pengalaman serta keterampilan praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan mahasiswa.

Kegiatan dibuka oleh Dekan FEB USU, Dr. Abdillah Arif Nasution, yang mengapresiasi peran aktif IKAFEBUSU dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.

"Keberhasilan lulusan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh keterampilan komunikasi, adaptasi, kepemimpinan, dan jejaring yang kuat," ujar Abdillah.

Wakil Ketua IKAFEBUSU, Edi Faisal Harahap, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

"IKAFEBUSU ingin hadir tidak hanya sebagai wadah silaturahmi alumni, tetapi juga sebagai mitra strategis fakultas dalam menyiapkan generasi penerus yang unggul," katanya.

Dirinya berharap mahasiswa FEB USU bisa memiliki bekal soft skill yang kuat agar mampu membangun personal branding yang positif, percaya diri dalam berkomunikasi, serta siap menjadi pemimpin di berbagai bidang pada masa mendatang.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara alumni, fakultas, dan mahasiswa perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia profesional.

"Melalui IPCTS, IKAFEBUSU berharap dapat terus menjadi mitra strategis fakultas dalam mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, dan siap bersaing di dunia profesional," tutupnya.

(Red)

Sidang Kode Etik Kapolsek Patumbak, Ini Penjelasan Kompol Daulat Simamora Terhadap Keterangan Wartawan

darma — Wed, 17 Jun 2026 19:01:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri terhadap Kapolsek Patumbak, Kompol Daulat Simamora, akhirnya digelar di Bid Propam Polda Sumut, Rabu (17/6/2026). Namun hingga sidang usai, sejumlah wartawan pelapor masih dibuat bertanya-tanya karena hasil putusan belum juga diumumkan secara resmi.

Persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum itu dipimpin Ketua Majelis Kombes Pol Triyadi, didampingi Wakil Ketua AKBP Naibaho dan anggota AKBP Herwansyah. Sementara Kompol Saefullah bertindak sebagai penuntut.

Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang tersebut, di antaranya wartawan M Rasyid Hasibuan, Bonny Manullang, pihak PT Universal Gloves (UG), serta enam personel Polsek Patumbak.

Kuasa hukum para wartawan pelapor, Riki Irawan SH MH, mengungkapkan bahwa sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan saat peristiwa berlangsung.

"Beberapa keterangan yang muncul dalam persidangan bertolak belakang dengan fakta yang selama ini kami pegang. Bahkan ada yang menyebut korban bukan wartawan dan ikut melakukan aksi demo serta merampas makanan karyawan. Itu jelas kami bantah," tegas Riki.

Menurutnya, tudingan tersebut juga dibantah langsung oleh saksi wartawan yang hadir dalam persidangan. Keterangan yang disampaikan para korban disebut konsisten dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya telah dibuat di tingkat penyidik.

Menariknya, saat majelis mendalami keterangan para korban, sejumlah pihak yang dihadirkan sebagai saksi, termasuk dari kepolisian dan PT UG, disebut tidak memberikan bantahan (Membenarkan) atas penjelasan yang disampaikan korban dari wartawan.

"Alhamdulillah, keterangan klien kami di persidangan sama dengan yang ada dalam BAP. Sidang berlangsung cukup transparan dan terbuka," ujar Riki.

Meski demikian, hasil akhir sidang etik tersebut hingga kini masih menjadi tanda tanya. Para pelapor mengaku belum menerima salinan maupun pemberitahuan resmi terkait putusan majelis.

"Kami berharap Propam Polda Sumut segera menyampaikan hasil putusan sidang etik ini. Kami ingin proses penegakan kode etik berjalan profesional, transparan, dan menghadirkan rasa keadilan," katanya.

Kasus ini sendiri berawal dari laporan dugaan penganiayaan dan perintangan terhadap aktivitas jurnalistik yang dialami sejumlah wartawan saat menjalankan tugas peliputan di lingkungan PT Universal Gloves (UG) Patumbak.

Setelah melalui proses panjang, laporan tersebut akhirnya berujung pada sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Kompol Daulat Simamora berdasarkan sejumlah dokumen pemeriksaan dan keputusan pembentukan majelis etik yang diterbitkan Polda Sumut.(W02)

Pamit Sambut General Manager PLN UIP SBU, Perkuat Sinergi Dan Kolaborasi Untuk Kinerja Berkelanjutan

admin — Wed, 17 Jun 2026 15:19:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menggelar kegiatan Pamit Sambut General Manager yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor PLN UIP SBU Medan, Jumat (12/6/2026).

Momentum ini sebagai bagian dari dinamika organisasi dan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kinerja perusahaan serta menjadi wujud apresiasi atas dedikasi dan kontribusi pimpinan sebelumnya dalam mengawal berbagai pencapaian strategis perusahaan, sekaligus penanda awal kepemimpinan baru dalam melanjutkan estafet transformasi dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Hadir dalam kegiatan, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, General Manager PLN UIP KLT, Dewanto, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, Vice President HCBP Area 1, Muhamad Ali, jajaran Senior Manager PLN UIP SBU, seluruh pegawai PLN UIP SBU, serta Persatuan Ibu Karyawan dan Karyawati (PIKK) PLN UIP SBU.

Dalam kegiatan ini, dilakukan serah terima kepemimpinan dari Dewanto yang menjabat sebagai General Manager PLN UIP SBU periode 1 Agustus 2025 hingga 31 Mei 2026 kepada Rizki Aftarianto sebagai General Manager PLN UIP SBU yang baru. Dewanto selanjutnya mendapat amanah baru sebagai General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT).

Vice President HCBP Area 1 PLN, Muhamad Ali, menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang dijalankan PLN untuk memastikan keberlangsungan organisasi serta pencapaian target perusahaan secara berkelanjutan.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari pengembangan kepemimpinan di PLN. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan Bapak Dewanto selama memimpin PLN UIP SBU, serta mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Rizki Aftarianto. Kami optimistis PLN UIP SBU akan terus menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal," ujar Muhamad Ali.

Pada kesempatan tersebut, Dewanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PLN UIP SBU atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya.
"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan semangat kebersamaan yang telah diberikan oleh seluruh insan PLN UIP SBU. Berbagai capaian yang berhasil diraih selama ini merupakan hasil kerja keras bersama dalam menjalankan amanah perusahaan. Saya bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan PLN UIP SBU dan meyakini unit ini akan terus berkembang serta memberikan kontribusi terbaik bagi PLN dan masyarakat," ungkap Dewanto.

Dewanto juga menyampaikan pamit sekaligus menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Rizki Aftarianto untuk melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan.

"Saya menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Bapak Rizki Aftarianto untuk melanjutkan perjalanan dan pencapaian PLN UIP SBU. Saya percaya, dengan dukungan seluruh insan PLN UIP SBU, berbagai target dan tantangan ke depan dapat dijalankan dengan baik demi mendukung transformasi dan pertumbuhan perusahaan," tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh seluruh jajaran PLN UIP SBU. Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah berjalan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mencapai target perusahaan.
"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh manajemen PLN serta sambutan hangat dari seluruh keluarga besar PLN UIP SBU. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh insan PLN UIP SBU untuk memastikan keberhasilan program-program strategis perusahaan," ujar Rizki.

Lebih lanjut, Rizki mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga semangat, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi mandat perusahaan.

"Keberhasilan PLN dalam menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat tidak terlepas dari kolaborasi seluruh insan perusahaan. Untuk itu, saya mengajak seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan semangat, integritas, dan profesionalisme guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung transformasi PLN menuju perusahaan energi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui momentum pamit sambut ini, PLN UIP SBU menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja, memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan berbasis kolaborasi, serta menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam mendukung penyediaan listrik yang andal bagi masyarakat. (C04)

Panen Raya Jagung di Lahan Eks HGU, Langkah Nyata Lapas Asahan Dukung Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

admin — Wed, 17 Jun 2026 15:14:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung yang berlangsung di lahan eks HGU PT BSP Air Joman, Rabu pagi (17/6/2026) sekitar pukul 09.00 Wib. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara instansi pemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan dua tujuan utama, ketahanan pangan nasional serta pembinaan kemandirian warga binaan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Tata Usaha (Kabagtum) Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumut Bejo, AMd IP, SH, MH mewakili Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Lapas Labuhan Ruku Dr. Hamdi Hasibuan, ST, SH beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Kalapas Labuhan Ruku menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar khusus untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Lahan seluas 10 hektar yang tersedia dimanfaatkan secara optimal, 5,5 hektar ditanami jagung dan 2,5 hektar sisanya dikembangkan untuk tanaman pisang.

"Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana asimilasi bagi warga binaan. Mereka dilatih agar siap berbaur kembali ke masyarakat, sekaligus menguasai keterampilan bertani yang bisa menjadi bekal hidup mandiri nanti," ujarnya. Ia juga berharap pembangunan Lapas Minimum Security Asahan di lokasi tersebut dapat segera terealisasi sesuai rencana.

Sementara itu, Kabagtum Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumut menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas hibah lahan yang diberikan. Menurutnya, program ini adalah wujud nyata penerapan sistem pembinaan yang selaras dengan kebijakan pemasyarakatan modern. "Keberhasilan panen ini membuktikan bahwa warga binaan mampu berkarya secara produktif asalkan mendapatkan bimbingan, pendampingan, dan kesempatan yang layak," tegasnya.

Wakil Bupati Asahan pun memberikan apresiasi tinggi atas pengelolaan lahan yang dilakukan pihak Lapas. Ia menilai program ini memiliki manfaat ganda yang sangat positif bagi daerah. "Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang sangat berguna saat mereka kembali hidup bermasyarakat," ungkapnya.

Kegiatan yang berlangsung dengan rangkaian panen langsung dan peninjauan lokasi ini berakhir sekitar pukul 10.30 WIB. Secara keseluruhan, acara berjalan aman, tertib, lancar, dan dinyatakan sukses. (dre)

LAPORAN KHUSUS INVESTIGASI: Gurita Anggaran di Dinas Perkimcikataru Kota Medan – Ketika Infrastruktur Publik Menjadi Ladang Sengketa

admin — Wed, 17 Jun 2026 15:01:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.co

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Perkimcikataru) Kota Medan kembali berada di pusat pusaran kritik. Di bawah kepemimpinan Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, instansi yang memegang kendali atas wajah fisik kota ini terus dihujani sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis antikorupsi hingga tokoh agama, menyusul serangkaian proyek yang dinilai jauh dari standar kualitas dan transparansi.

*Transisi Kepemimpinan dan Jejak Masalah*

Dugaan "permainan" anggaran ini bukan cerita baru. Dari era kepemimpinan Alexander Sinulingga hingga estafet kepemimpinan yang kini dipegang oleh Jhon Ester Lase, pola-pola serupa—seperti kualitas pekerjaan yang buruk dan transparansi yang minim—terus berulang.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan utama antara lain:

*Renovasi Kantor Dinas Perkimcikataru:*
Proyek renovasi gedung kantor di Jalan AH. Nasution ini menelan anggaran mencapai *Rp 2,6 miliar*. Meski baru rampung dalam rentang 2022–2023, kondisi gedung sudah memprihatinkan: langit-langit rusak, dinding mengelupas, dan kebocoran parah saat hujan. Penyelidikan Tim Investigasi Medan24news.com di LPSE Kota Medan melihat adanya "kongkalikong" dalam tender yang hanya diikuti oleh satu kontraktor *(CV. PK)*, memicu desakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan.

*Proyek Panti Sosial Medan Tuntungan:* Pembangunan tahap II yang menelan anggaran besar ini sempat terhenti. Terdapat temuan berupa denda keterlambatan sebesar *Rp 4,1 miliar* dan jaminan pekerjaan yang belum dicairkan ke kas daerah sebesar *Rp 2,5 miliar*, yang memicu penyelidikan di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

*Pembangunan Musholla Al-Ridho:*
Proyek dengan pagu anggaran *Rp 1,2 miliar* ini menjadi contoh krusial dugaan *mark-up*. Pengurus BKM Masjid Al-Ridho yang berlokasi di Jalan Denai Gang Mulajadi Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai ini menolak serah terima karena pihak dinas enggan merinci penggunaan anggaran, sementara kondisi bangunan dinilai jauh di bawah nilai kontrak yang fantastis tersebut.

*Kritik Tajam: DPRD, LSM, dan Masyarakat*
Gelombang kekecewaan terhadap Dinas Perkimcikataru meluas. Kritikus menilai bahwa sistem pengawasan internal di dinas ini tampak "mati suri" atau sengaja dibiarkan lemah. Proses tender yang hanya diikuti oleh satu perusahaan di tengah puluhan pendaftar adalah indikator kuat adanya praktik tidak sehat. Jika bangunan baru saja selesai sudah hancur, maka jelas ini soal integritas spesifikasi teknis. Kejaksaan dan KPPU harus segera masuk.

DPRD Kota Medan sendiri berulang kali menyoroti bahwa banyak proyek di dinas ini terkesan dipaksakan hanya untuk menghabiskan anggaran, tanpa mempertimbangkan asas kebermanfaatan jangka panjang bagi warga. "Jangan jadikan infrastruktur kota sebagai proyek bancakan," tegas salah satu anggota DPRD dalam rapat dengar pendapat.

*Respons Pemerintah Kota di Bawah Rico Waas*
Di tengah sorotan ini, Walikota Medan, Rico Waas, yang tengah mendorong tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi dan transparansi, kini ditantang untuk "membersihkan" jajarannya. Meski beberapa pejabat telah dilantik untuk perbaikan birokrasi, masyarakat menunggu aksi konkret terkait dugaan kerugian negara di Dinas Perkimcikataru.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perkimcikataru, Jhon Ester Lase, belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. Upaya konfirmasi melalui jalur resmi seringkali menemui jalan buntu.

*Kesimpulan Sementara*
Apakah ini sekadar masalah teknis atau indikasi sistemik korupsi yang mengakar? Angka *miliaran rupiah* yang menguap dalam bentuk bangunan "asal-asalan" adalah cerminan nyata dari rapuhnya pengawasan. Publik kini menanti langkah tegas Aparat Penegak Hukum (APH). Tanpa audit forensik terhadap proyek-proyek tersebut, kerugian negara akan terus menjadi beban bagi masyarakat Medan.*(SS68)*

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

admin — Wed, 17 Jun 2026 14:24:00 +0700+0700

JAKARTA – Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, mereka resmi menyampaikan laporan terkait adanya dugaan praktik pengaturan pemenang lelang pada sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDBMBK) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan serta laporan dari masyarakat, AMPAK Sumut menemukan sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tersebut.

### Dugaan Keterlibatan Oknum ASN dan Pokja Lelang
Perwakilan aksi, Khairum, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi komunikasi di luar mekanisme resmi antara oknum Kelompok Kerja (Pokja) berinisial B dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial M dengan peserta lelang tertentu.
Selain itu, AMPAK Sumut juga mencurigai adanya keterlibatan pihak lain berinisial CD. Oknum tersebut diduga berperan dalam mengarahkan spesifikasi serta persyaratan lelang agar menguntungkan vendor tertentu.
"Apabila praktik seperti ini benar terjadi, maka hal tersebut telah mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Khairum di sela-sela aksi.
### Dampak Pengondisian Proyek terhadap Infrastruktur daerah
Menurut Khairum, dugaan pengondisian proyek ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi memicu sejumlah dampak negatif, di antaranya:
* Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat.
* Penurunan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur di daerah.
* Terbukanya peluang kerugian negara akibat proses pengadaan yang tidak kompetitif.
### Desak KPK Bentuk Tim Khusus
Melalui aksi ini, AMPAK Sumut mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan yang diserahkan. Mereka meminta KPK melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Lebih lanjut, massa juga meminta KPK membentuk tim khusus guna memastikan proses penanganan perkara ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional.
"Pengelolaan anggaran negara harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," tegas Khairum.
Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah harus selalu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.red

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Pemkab Solok Gelar Tabligh Akbar Bersama Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Ustadz Jelita Donal

admin — Wed, 17 Jun 2026 12:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Selasa (16/06/2026). Pemerintah Kabupaten Solokn menggelar Tabligh Akbar
bersama Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Ustadz Jelita Donal di Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, jajaran Forkopimda Kabupaten Solok, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, SH, jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, serta jamaah Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru.

Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam tausiyahnya menyampaikan makna penting Tahun Baru Islam sebagai momentum muhasabah dan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau juga mengulas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kota Makkah menuju Madinah yang menjadi tonggak sejarah besar dalam perjalanan dakwah Islam.

Dia menjelaskan bahwa hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat persatuan dan ukhuwah sesama umat Islam.

Bupati Solok dalam sambutan menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengambil pelajaran dari perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang penuh dengan nilai persaudaraan, kesabaran, dan pengorbanan.

Semoga melalui kegiatan Tabligh Akbar ini dapat memperkuat nilai-nilai keislaman dan mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Solok yang lebih maju dan berkeadaban,l.

Tabligh akbar ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, serta kemajuan bagi Kabupaten Solok dan seluruh masyarakatnya.(YOSE)

Jelang Pensiun, Wiriya Alrahman Bantah Rumor Perpanjangan Jabatan Sekda Medan

admin — Wed, 17 Jun 2026 12:11:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Hitungan hari menuju masa purnatugas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, memastikan dirinya akan pensiun sesuai jadwal pada 12 Juli 2026 mendatang. Rumor yang menyebut masa jabatannya akan diperpanjang pun ditepisnya.

Birokrat senior yang dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan pemerintahan itu mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pensiun. Bahkan, surat Masa P6ersiapan Pensiun (MPP) telah diterimanya.

"Ah, tidak benar itu. Surat masa pensiun pun sudah turun. Mana mungkin," ujar Wiriya kepada wartawan usai mengikuti rapat di DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Karier Wiriya terbilang lengkap. Ia memulai pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari posisi penerjemah pada masa kepemimpinan mantan Wali Kota Medan, Baktiar Djafar. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), hingga pernah menjabat Penjabat Bupati Deli Serdang.

Selain dikenal sebagai birokrat yang loyal dan berpengalaman, Wiriya juga merupakan abang ipar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Soal Pengganti, Serahkan ke Wali Kota
Disinggung mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Sekda Kota Medan, Wiriya menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Medan. Ia juga membantah adanya titipan nama tertentu dalam proses penentuan calon sekda.

Nama Citra Efendi Capah yang belakangan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pun dibantah sebagai titipan.

"Tidak ada itu, tidak ada. Tapi kalau Pak Wali pilih dia ya bersyukur. Namun kan banyak ASN yang dinilai punya kemampuan dan kapasitas," katanya.
Saat itu, sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya H. Adlan dan Citra Efendi Capah.

Mekanisme Sudah Diatur

Terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengatakan pengisian jabatan Sekda Kota Medan akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mekanisme manajemen talenta dan tahapan seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk mengisi jabatan sekda sudah ada aturannya sendiri, seperti mengikuti tes talenta dan mekanisme lainnya," ujarnya.

Zakiyuddin juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam pengelompokan atau blok-blok tertentu di lingkungan birokrasi.

"Yang penting tidak ada lagi blok-blok pejabat. Lakukan tugas dan kerja dengan baik," tegasnya.
Sejumlah Nama Muncul

Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki kursi Sekda Medan. Di antaranya H. Adlan, Beny Iskandar, Beni Sinomba Siregar, serta Laksamana Putra.

Namun hingga kini, belum ada usulan resmi maupun keputusan terkait siapa yang akan menggantikan Wiriya Alrahman sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Medan.
(red)

Ironis.429 Perusahaan Masih Bermohon ijin PBG, Bangunan Gedung Sudah Berdiri Kokoh Di Kota Pematangsiantar

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:46:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Banyaknya bangunan gedung perusahaan di beberapa Kecamatan kota Pematangsiantar, yang sudah berdiri kokoh. Ternyata Persetujuan Berdiri Gedung (PBG), masih tahap permohonan.

Hal itu dibenarkan A Soleh selaku Kadis Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), tang ditemui di kantornya, Senin (15/6/2026).

Diakui Soleh, sebanyak 429 perusahan masih dalam tahapan pengajuan PBG sejak tahun 2024.

"Hasil pendataan kami, bahwa 429 perusahaan sejak tahun 2024 hingga sekarang masih melakukan permohonan pengajuan PBG," cecarnya.

Ditanya terkait, bangunan sudah berdiri sementara masih tahapan pengajuan permohonan PBG.

Diakui Kadis DPMPTS, belum bisa memberikan penjelasan secara mendetail secara keseluruhan. Hanya saja, yang menjadi kendalanya banyaknya tahapan yang dilalui ada kurang lebih 34 tahapan pengajuan.

"Bisa jadi karena 34 tahapan tersebut, membuat perusahan menuai kendala," terangnya.(LP)

WiFi Ilegal Merebak di Padang Lawas, Polisi Siapkan Langkah Tegas tapi Humanis

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Maraknya jaringan internet WiFi tanpa izin di wilayah Kabupaten Padang Lawas akhirnya menjadi perhatian serius aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, jajaran Satreskrim Polres Padang Lawas menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang Rapat Satreskrim Polres Padang Lawas, Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, dan dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Perizinan, Dinas Kominfo, hingga pihak PLN ULP Sibuhuan.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan dan kritik masyarakat terkait menjamurnya penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Namun di sisi lain, pemerintah dan aparat juga menghadapi dilema. Sebab, banyak masyarakat di daerah pelosok masih sangat bergantung pada layanan internet lokal tersebut karena belum terjangkau provider resmi.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan penertiban terhadap usaha WiFi ilegal.

Menurutnya, internet saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, termasuk bagi warga di desa-desa terpencil yang belum mendapatkan layanan dari provider besar seperti Telkom maupun Icon Plus.

"Kalau langsung dilakukan penindakan total tentu akan menimbulkan persoalan baru. Banyak masyarakat desa yang selama ini bergantung pada jaringan internet lokal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari," ujar AKP Irwansah dalam rapat koordinasi tersebut.

Meski demikian, ia memastikan Polres Padang Lawas tidak akan membiarkan praktik usaha internet ilegal terus berkembang tanpa pengawasan. Ke depan, pendekatan persuasif dan pembinaan akan lebih diutamakan agar para pelaku usaha segera mengurus legalitas usaha mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas, saat ini hanya terdapat tujuh perusahaan penyedia layanan internet yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas, Nurudin Kusumajaya Samosir, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Ia berharap adanya kerja sama lintas instansi, termasuk dari PLN dan Telkom, agar para pelaku usaha internet lokal bisa diarahkan untuk segera memenuhi aturan perizinan yang berlaku.

"Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar para penyedia internet ini mau menempuh jalur legal sesuai ketentuan yang ada," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Padang Lawas, Irwan S. Lubis, mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Padang Lawas yang memilih pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Irwan mengusulkan agar pemerintah bersama aparat membuat surat imbauan resmi dan memberikan tenggat waktu kepada para pengusaha internet ilegal untuk mengurus izin usaha mereka.

Menurutnya, langkah tersebut lebih efektif dibanding penindakan langsung yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.

"Kita bisa buat kesepakatan bersama berupa imbauan tertulis. Setelah diberikan waktu dua hingga tiga bulan, nantinya dilakukan monitoring rutin untuk melihat progres pengurusan izin mereka," ungkap Irwan.

Dalam rapat tersebut, Manager PLN ULP Sibuhuan, Hafidz, juga memberikan klarifikasi terkait isu penggunaan tiang listrik PLN oleh jaringan WiFi ilegal.

Ia menegaskan bahwa jaringan internet legal yang terpasang pada aset PLN merupakan milik PT Icon Plus atau Iconnet, anak perusahaan resmi PT PLN (Persero).

Menurut Hafidz, pihak PLN tidak pernah melakukan pembiaran terhadap pemasangan kabel internet ilegal di tiang listrik milik negara.

"Kami selalu melakukan penertiban jika menemukan jaringan ilegal yang menggunakan aset PLN tanpa izin. PLN siap bersinergi bersama tim gabungan untuk melakukan tindakan di lapangan," tegasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh instansi terkait di Kabupaten Padang Lawas sepakat untuk menyusun regulasi serta pola pembinaan bersama terhadap pelaku usaha internet lokal.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan pendapatan daerah, dan kebutuhan akses internet masyarakat di wilayah pelosok.

Pemerintah berharap para pelaku usaha WiFi lokal segera mengurus izin resmi agar layanan internet tetap berjalan aman, legal, dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.zal

Aksi Kemanusiaan Polres Tapsel, Donor Darah dan Pemeriksaan Gratis Diserbu Peserta

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:11:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Tapanuli Selatan melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) bekerja sama dengan PMI Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah, Senin (15/6/2026).

Kegiatan sosial dan kemanusiaan tersebut berlangsung sejak pagi dengan diikuti personel Polres Tapanuli Selatan serta sejumlah peserta lainnya. Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara tidak hanya sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan personel kepolisian.

"Bagi kami, HUT Bhayangkara bukan hanya tentang peringatan, tetapi juga tentang bagaimana Polri terus hadir dan memberi manfaat," ujar AKBP Yon Edi Winara.

Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, sebanyak 50 peserta mendapatkan layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan fisik, pengecekan tanda-tanda vital, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, hingga konsultasi langsung dengan dokter.

Kapolres menjelaskan, pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting dilakukan agar setiap personel lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.

"Personel yang sehat akan lebih siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, kami mendorong seluruh anggota untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan diri," katanya.

Selain layanan kesehatan gratis, kegiatan donor darah juga mendapat sambutan positif dari para personel Polres Tapanuli Selatan. Dari kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 30 kantong darah yang nantinya akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun rincian kantong darah yang berhasil dikumpulkan terdiri dari golongan darah A sebanyak 8 kantong, golongan AB sebanyak 2 kantong, golongan B sebanyak 15 kantong, dan golongan O sebanyak 5 kantong.

AKBP Yon Edi Winara menegaskan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari semangat kemanusiaan yang terus dibangun di lingkungan Polres Tapanuli Selatan.

"Inilah nilai kemanusiaan yang ingin terus kami rawat di lingkungan Polres Tapanuli Selatan," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan sosial seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat momentum HUT Bhayangkara, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi penguat hubungan Polri dengan masyarakat," tutup Kapolres.zal

MTQ Sumut 2026 Resmi Dibuka, Wabup Madina Suntik Semangat Kafilah

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:10:00 +0700+0700

Deli Serdang | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Senin malam (15/6/2026).

Kegiatan akbar bernuansa syiar Islam tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat, kepala daerah se-Sumatera Utara, tokoh agama, serta unsur Forkopimda.

MTQ ke-40 Sumatera Utara tahun ini mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah" dan dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juni 2026.

Acara pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wakil Menteri Agama RI, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi'i. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur Surya turut hadir mendampingi dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Sebanyak 1.109 peserta dari 28 kafilah kabupaten/kota serta tiga kafilah khusus ikut ambil bagian dalam ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Para peserta akan bersaing dalam berbagai cabang perlombaan tilawah dan seni baca Al-Qur'an.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa MTQ bukan hanya sekadar perlombaan membaca Al-Qur'an, melainkan memiliki makna besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Ia menceritakan bahwa MTQ pertama kali digelar pada tahun 1968, saat kondisi persatuan bangsa sedang diuji pasca gejolak nasional tahun 1965 dan situasi dunia yang juga tidak stabil akibat konflik internasional.

"Persatuan bangsa pada saat itu sedang teruji, stabilitas nasional sedang dibangun kembali, dan kepercayaan masyarakat sedang dipulihkan," ujar Romo Syafi'i.

Menurutnya, kehadiran MTQ pada masa itu menjadi salah satu sarana penting dalam membangun kembali semangat persatuan dan memperkuat nilai kebangsaan melalui syiar Al-Qur'an.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-40 Sumut.

Ia menyebut MTQ bukan hanya kompetisi membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi media dakwah, pembinaan umat, serta momentum membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

"Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari lahirnya masyarakat yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial," kata Surya.

Di sela kegiatan pembukaan, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution juga memberikan motivasi khusus kepada kafilah asal Madina agar tampil percaya diri dan fokus selama perlombaan berlangsung.

"Mudah-mudahan tahun ini kafilah kita dari Madina kembali ada yang berhasil juara dan menjadi perwakilan Sumut di tingkat nasional. Saya harap anak-anak yang terpilih bisa memberikan penampilan terbaiknya," ujar Atika.

Ia juga berharap para peserta tetap menjunjung sportivitas, menjaga adab, serta membawa nama baik Mandailing Natal selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pembukaan MTQ ke-40 Sumut menjadi bentuk dukungan penuh terhadap generasi muda Qur'ani yang terus berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.zal

Ribuan Warga Madina Semarakkan Pawai Obor Sambut 1 Muharram 1448 H, Bupati Saipullah Nasution Serukan Perang Lawan Narkoba

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:09:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Suasana penuh semangat dan nuansa religius menyelimuti Kabupaten Mandailing Natal (Madina) saat lebih dari seribu masyarakat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

Pawai obor yang berlangsung meriah tersebut diinisiasi oleh Forum Ukhwah Islamiah (FUI) dan dilepas langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, dari Masjid Hj. Zulyani Lubis, Aek Lapan, menuju Alun-alun Kota Panyabungan.

Ribuan peserta dari berbagai kalangan tampak antusias membawa obor sambil melantunkan salawat dan takbir sepanjang perjalanan. Kehangatan suasana malam Tahun Baru Islam itu menjadi simbol semangat hijrah menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kegiatan tahun ini mengusung tema "Tahun Baru, Semangat Baru: Madina Bebas Narkoba, Prostitusi, dan Judi".

Bupati Saipullah Nasution mengapresiasi Forum Ukhwah Islamiah yang telah menggagas kegiatan bernuansa keagamaan sekaligus sosial tersebut. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga telah menginstruksikan seluruh kecamatan untuk menggelar kegiatan serupa dalam menyambut Tahun Baru Islam.

"Kegiatan seperti ini sangat positif karena bukan hanya syiar Islam, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk bersama menjaga generasi muda dari pengaruh negatif," ujar Saipullah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat agar memakmurkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah salat berjamaah dan pengajian, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pembinaan umat.

Menurutnya, masjid dapat menjadi pusat aktivitas positif masyarakat, terutama dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan sehari-hari.

Menyoroti tema yang diangkat dalam pawai obor tahun ini, Saipullah menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum terus berupaya memberantas narkoba, perjudian, dan prostitusi di wilayah Madina.

Namun demikian, ia menilai pemberantasan penyakit sosial tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

"Kita harus bersatu melawan narkoba mulai dari lingkungan keluarga. Narkoba bukan musuh biasa, tetapi musuh luar biasa sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa," tegasnya.

Saipullah juga meminta para orang tua lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka. Ia mengimbau agar keluarga tidak ragu melaporkan apabila ada anggota keluarga yang terindikasi menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar bisa segera mendapat penanganan dan rehabilitasi.

"Kami tidak ingin generasi muda Madina rusak karena narkoba, prostitusi, dan judi. Ini tanggung jawab bersama yang harus kita jaga," katanya.

Sementara itu, Forum Ukhwah Islamiah (FUI) dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial di Mandailing Natal.

FUI mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memerangi narkoba, perjudian, dan berbagai bentuk penyakit sosial lainnya.

Mereka juga menolak keras segala bentuk kemaksiatan seperti peredaran narkoba, judi online maupun konvensional, pergaulan bebas, hingga tempat hiburan malam berkedok karaoke keluarga.

Selain itu, FUI meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap tempat hiburan malam yang masih beroperasi di wilayah Madina, khususnya di kawasan lintas timur Panyabungan.

Forum tersebut juga mendesak kepolisian untuk menangkap bandar narkoba serta menindak oknum yang diduga membekingi peredaran barang haram tersebut.

Di akhir kegiatan, FUI mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat hijrah sebagai gerakan nyata membangun Mandailing Natal yang religius, aman, damai, dan bebas dari berbagai penyakit sosial.zal

BBM Subsidi Tak Boleh Disalahgunakan, Polres Padang Lawas Pasang Peringatan Keras di SPBU

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:08:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya mencegah kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus diperketat jajaran Kepolisian Resor Padang Lawas. Melalui langkah nyata di lapangan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padang Lawas mulai memasang spanduk imbauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Senin (15/6/2026) sore.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini kerap menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, bersama personel Unit Ekonomi Sat Reskrim.

Pada tahap awal, pemasangan spanduk dilakukan di dua SPBU yang berada di kawasan Sibuhuan. Namun, kepolisian memastikan program pengawasan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu dekat, seluruh SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Padang Lawas ditargetkan akan dipasangi spanduk serupa.

Mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Kami menargetkan seluruh SPBU di wilayah Padang Lawas segera dipasangi spanduk imbauan sebagai langkah preventif mencegah penyalahgunaan BBM subsidi," ujarnya.

Menurutnya, BBM subsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan dinilai dapat merugikan negara sekaligus berdampak langsung terhadap masyarakat kecil.

Ia menjelaskan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi menyebabkan stok di lapangan cepat habis, memicu antrean panjang, hingga menyebabkan harga menjadi tidak terkendali.

"Kalau distribusinya tidak tepat sasaran, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh BBM. Selain itu, negara juga mengalami kerugian akibat subsidi yang tidak tepat penggunaannya," jelas AKP Irwansah.

Dalam spanduk yang dipasang di area SPBU, kepolisian mencantumkan sejumlah aturan penting yang wajib dipatuhi oleh masyarakat maupun pengelola SPBU.

Beberapa poin utama yang menjadi perhatian di antaranya:

1. Wajib Menggunakan QR Code
Kendaraan roda empat yang hendak membeli BBM subsidi diwajibkan menunjukkan kode QR resmi yang valid serta sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

2. Larangan Pengisian Menggunakan Jerigen Tanpa Izin
Pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen atau wadah serupa tidak diperbolehkan, kecuali pemilik memiliki surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda).

3. Operator SPBU Dilarang Melayani Pembelian Ilegal
Pihak SPBU diminta tegas menolak konsumen yang diduga melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan pembelian BBM subsidi.

Polres Padang Lawas juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat masuk ke ranah tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang serius.

Selain melakukan pengawasan, kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif apabila terjadi antrean di SPBU. Warga diminta tidak terpancing emosi maupun menimbulkan kericuhan yang berpotensi mengganggu keamanan.

AKP Irwansah menegaskan pihak kepolisian siap turun tangan apabila terjadi persoalan di lapangan. Masyarakat juga diimbau segera menghubungi layanan darurat Call Center 110 apabila menemukan indikasi penyimpangan maupun gejolak saat distribusi BBM berlangsung.

"Kami dari kepolisian siap membantu semaksimal mungkin. Jika ada masalah di lapangan atau hal-hal yang mengganggu ketertiban, silakan laporkan melalui Call Center 110," tegasnya.

Langkah tegas yang dilakukan Sat Reskrim Polres Padang Lawas ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi. Dengan pengawasan yang diperketat, distribusi diharapkan berjalan lebih tepat sasaran, kuota tetap terjaga, serta stabilitas ekonomi masyarakat tetap kondusif.zal

Bukan Sekadar Adu Tembak! Kapolres Tapsel Cup 2026: AKBP Yon Edi Winara Ingatkan Polisi Harus Bisa Kendalikan Diri

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:07:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dentuman senjata dan deretan sasaran tembak mewarnai Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup 2026 yang digelar di Mako Yon C Brimobda Sumut, Senin (15/6/2026).

Namun di balik kompetisi tersebut, tersimpan pesan penting tentang pengendalian diri dan tanggung jawab aparat dalam menjalankan tugas.

Kejuaraan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 itu menjadi momentum pembinaan karakter personel kepolisian, bukan sekadar ajang adu ketepatan menembak.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H menegaskan bahwa kemampuan menggunakan senjata api harus diiringi kedewasaan sikap dan pengendalian emosi.

Menurutnya, seorang anggota Polri tidak hanya dituntut mahir membidik sasaran, tetapi juga wajib memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.

"Menembak mengajarkan satu hal penting yaitu sebelum peluru diarahkan ke sasaran, seorang anggota harus lebih dulu mengendalikan dirinya. Bukan hanya tepat membidik, tetapi tahu kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, dan bagaimana setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan," ujar AKBP Yon Edi Winara saat membuka kejuaraan.

Ia menekankan bahwa senjata api bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah yang melekat pada tugas menjaga keamanan masyarakat.

Karena itu, latihan dan perlombaan menembak dinilai penting untuk membentuk personel yang disiplin, tenang, fokus, serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam menjalankan kewenangan.

"Latihan seperti ini bukan hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap kewenangan harus digunakan secara terukur dan bertanggung jawab," tegasnya.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pelayanan di kantor polisi atau kehadiran anggota di tengah masyarakat, tetapi juga lewat pembinaan internal yang konsisten terhadap integritas dan perilaku personel.

"Masyarakat membutuhkan Polri yang hadir dengan ketegasan, tetapi tetap humanis. Tegas bukan berarti keras dan humanis bukan berarti lemah. Kita harus mampu berdiri di tengah," katanya.

AKBP Yon Edi Winara berharap Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup dapat menjadi agenda positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme personel kepolisian.

"Sasaran dalam lomba ini memang berada di papan tembak, tetapi sasaran terbesar kita sebagai anggota Polri adalah bagaimana menjaga rasa aman masyarakat," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danyon C Brimobda Sumut Kompol Zaenal Muhlisin, Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Amin Muslim, S.E., Kabag Ops AKP Jasama Sidabutar, Kabag SDM AKP Muallim Harahap, Kabag Log Kompol Tongan Siregar, para Kasat Polres Tapanuli Selatan, personel Polres Tapsel, serta personel Brimob Yon C Sumut.zal

Bupati Tapsel Gus Irawan Bela Mati-matian Program MBG Prabowo: Jangan Ribut di Jakarta, Lihat Dulu di Desa!

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:06:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, angkat bicara terkait polemik dan wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, wacana penghentian MBG sama sekali tidak relevan jika melihat dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya di daerah dan pedesaan.

Hal itu disampaikan Gus Irawan saat menghadiri peluncuran lapangan padel di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Medan, Selasa (16/6/2026).

"Yang bilang stop MBG, coba dulu turun ke daerah, turun ke desa. Lihat langsung manfaat program ini bagi siswa dan masyarakat. Jangan hanya berteriak dari Jakarta," tegas Gus Irawan.

Ia menilai program MBG bukan sekadar bantuan makanan untuk pelajar, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam memperbaiki kualitas generasi muda sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Gus Irawan mengungkapkan, program MBG kini mulai memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.

Ia mengaku khawatir akan muncul ketimpangan jika distribusi program MBG tidak segera merata ke seluruh sekolah di Tapanuli Selatan.

"Sekolah yang sudah menjalankan MBG mulai menjadi prioritas orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Sementara sekolah yang belum mendapat program ini bisa saja ditinggalkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak memicu kesenjangan antar sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Bahkan, ia berencana menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) agar percepatan distribusi MBG di wilayah Tapanuli Selatan bisa segera dilakukan.

Dalam penjelasannya, Gus Irawan menegaskan bahwa MBG memiliki dua tujuan utama, yakni menekan angka stunting dan menciptakan pemerataan ekonomi berbasis desa.

Ia mengungkapkan bahwa gagasan serupa sebenarnya sudah lama diperjuangkan oleh Prabowo Subianto sejak masih fokus membesarkan Partai Gerindra.

Gus Irawan menyebut dalam buku "Paradoks Ekonomi", Prabowo memperkenalkan tiga konsep revolusi sosial yang menjadi dasar berbagai program kerakyatan saat ini.

"Pertama revolusi putih, yaitu pembagian susu dan makanan bergizi. Ini yang menjadi cikal bakal MBG. Kemudian revolusi merah untuk kesehatan melalui donor darah, dan revolusi hijau lewat gerakan menanam pohon," jelasnya.

Menurutnya, konsep tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat sudah menjadi fokus Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai Presiden RI.

*MBG Dinilai Jadi Penggerak Ekonomi Desa*

Selain memperbaiki gizi anak-anak, Gus Irawan juga menilai MBG mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di desa-desa.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG membuka peluang usaha bagi petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.

"Semangat MBG itu memang dari desa. Ketika dapur MBG aktif, ekonomi di sekitar dapur ikut bergerak. Uang berputar di masyarakat," katanya.

Gus Irawan bahkan mengungkapkan bahwa meski Tapanuli Selatan mengalami pengurangan transfer pusat sekitar Rp250 miliar tahun ini, namun dana MBG dari APBN diperkirakan mencapai Rp400 miliar.

"Kalau program ini berjalan maksimal, dampaknya bisa menjadi penggerak ekonomi daerah," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai mengembangkan skema kolaborasi antara Baznas, yayasan, dan pengelola dapur MBG.

Dalam skema tersebut, penerima zakat produktif atau mustahik diarahkan untuk bertani, beternak, dan membudidayakan hasil pangan yang nantinya diserap oleh dapur MBG.

"Hasil pertanian dan peternakan mereka akan masuk ke dapur MBG. Harapannya, mustahik yang sebelumnya menerima zakat nantinya bisa berubah menjadi muzakki atau pembayar zakat," jelas Gus Irawan.

Ia menambahkan, Tapanuli Selatan masih memiliki banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur dan komoditas pangan lainnya guna mendukung kebutuhan dapur MBG.

Tak hanya sektor pertanian, Gus Irawan juga tengah mendorong pengembangan budidaya ikan dan peternakan ayam di sekitar dapur MBG.

Salah satu program tersebut dijalankan di Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, yang merupakan kawasan hunian warga terdampak bencana.

Di lokasi itu, pemerintah mendorong warga memanfaatkan kolam bundar berukuran kecil untuk budidaya ikan lele dan nila.

"Kami siapkan kolam bundar, benih ikan, hingga pakan awal. Nantinya hasil panen dijual ke dapur MBG," ungkapnya.

Program tersebut juga menjadi bagian dari target Pemkab Tapanuli Selatan dalam menghadirkan 1.000 kolam ikan untuk masyarakat.

*Penerima MBG di Tapsel Baru Capai 36 Ribu Siswa*

Saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG di Tapanuli Selatan baru mencapai sekitar 36 ribu siswa dari target 100 ribu penerima.

Karena itu, Gus Irawan berharap pemerintah pusat segera memperluas cakupan program agar seluruh sekolah bisa menikmati manfaat yang sama.

"Sekarang masyarakat mulai melihat sekolah yang ada MBG sebagai pilihan utama. Ini harus segera diantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan," pungkasnya.zal

Wali Kota menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:04:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pematangsiantar. Ia juga mengajak para aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Wesly menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus di ruang kerja Wali Kota Pematangsiantar, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (15/06/2026).

Hadir mendampingi Wesly, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSi. Hadir juga, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratnauli Naibaho SE MSi.

Wali Kota Wesly mengatakan, di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model ekonomi usaha baru, serta dinamika ekonomi global, dibutuhkan data yang semakin rinci, akurat, dan mutakhir. Karena itu, melalui Sensus Ekonomi 2026, semua harus tercatat, semua harus terdata.

Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, lanjutnya, Pematangsiantar membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan data, kita bisa membuat kebijakan. Semakin data akurat, maka kebijakan juga akan makin baik," sebutnya.

Ia juga menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah pusat demi mendapat gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini perekonomian masyarakat.

"Data dinilai sangat penting, karena akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan," tukasnya.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, Sensus Ekonomi juga akan memberikan manfaat besar bagi Kota Pematangsiantar, agar memiliki data akurat serta rujukan jitu dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah. Jika sensus tidak didukung secara optimal, maka data yang dihasilkan berpotensi menjadi kurang akurat dan justru akan merugikan. (LP)

Wakil Wali Kota menghadiri Pembukaan MTQN ke-40 Tingkat Sumut Tahun 2026

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:03:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026. Pembukaan MTQN yang mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah", berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar Pasar V Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Delizerdang, Senin (15/06/2026) malam.

MTQN Tingkat Provinsi Sumut yang berlangsung 15-24 Juni 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, serta dihadiri Gubernur Sumatera Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, para kepala daerah se-Sumut, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan ribuan masyarakat.

MTQN ke-40 Tingkat Provinsi Sumut diikuti 1.092 peserta dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Mereka berkompetisi pada berbagai cabang dan golongan perlombaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam, membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat, serta melahirkan qari dan qariah terbaik yang diharapkan mampu mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para peserta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan 10 tiket umrah bagi peserta terbaik. Selain itu, Wakil Menteri Agama RI menambahkan dua tiket umrah sebagai bentuk motivasi agar para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya pada setiap cabang perlombaan.

Pada ajang MTQN ke-40 Tingkat Provinsi Sumut, Kota Pematangsiantar mengirimkan peserta terbaik untuk mengikuti berbagai cabang musabaqah. Seluruh kafilah turut hadir dalam seremoni pembukaan sebagai wujud kesiapan dan semangat untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kota Pematangsiantar.

Usai pembukaan MTQN, Wali Wesly Silalahi diwakili Wakil Wali Kota Herlina menyampaikan dukungan dan motivasi kepada seluruh qori dan qoriah Kota Pematangsiantar yang akan bertanding. Ia berpesan agar seluruh peserta tampil percaya diri, optimis, dan memberikan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah.

"Saya Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina hadir mewakili Wali Kota Pematangsiantar Bapak Wesly Silalahi SH MKn pada malam pembukaan ini sebagai bentuk dukungan dan semangat kepada seluruh kafilah Kota Pematangsiantar. Para peserta harus menjaga nama baik Kota Pematangsiantar dan menunjukkan semangat juang yang tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Buktikan Kota Pematangsiantar terus bangkit dan tetap berprestasi. Tunjukkan semangat masyarakat Kota Pematangsiantar tidak pernah surut," tegasnya. (LP)