Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Resmikan Gedung Baru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kampung Jawa

admin — Sun, 06 Sep 2026 23:49:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co

Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Sabtu (5/9/2026) meresmikan gedung baru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kampung Jawa yang dibangun oleh Yayasan Darianis Yatim.

Peresmian dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Ketua Yayasan Darianis Yatim, Camat Tanjung Harapan, Lurah Kampung Jawa, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Darianis Yatim atas inisiatif dan kepeduliannya membangun fasilitas pendidikan.Dengan hadirnya sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter generasi muda yang berakhlak.

Dikatakan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, peran pihak swasta dan masyarakat sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang baik bagi seluruh warga.

Keberadaan gedung baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di lingkungan Kampung Jawa, serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam membangun sarana pendidikan yang berkualitas.(YOSE,)

Kabupaten Solok Bersama APKASI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Kabupaten Sikka NTT

admin — Sun, 06 Sep 2026 18:31:00 +0700+0700

Sikka - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jum'at ( 04/09/26) menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dijelaskan Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kabupaten Solok terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Melalui bantuan ini, diharap dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam masa penanganan dan pemulihan pascabencana.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Solok dengan APKASI sebagai bentuk semangat gotong royong antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.

Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, mengatakankan bahwa bencana merupakan musibah yang dapat terjadi di berbagai daerah dan membutuhkan kepedulian serta dukungan bersama. Karena itu, solidaritas antar daerah menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan dari Pemerintah Kabupaten Solok bersama APKASI kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Sikka. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.

Juga menyampaikan apresiasi kepada APKASI serta seluruh pihak yang telah ikut mendukung terlaksananya penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas antardaerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus membangun kepedulian sosial serta hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan sebagai bagian dari semangat bersama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pemkab Solok Peduli, Bersama APKASI Hadir untuk Kemanusiaan.(YOSE)

Finalisasi Konsinyering Buku Strategi Pemenangan Partai Golkar Menuju Indonesia Emas 2045, Balitbang Golkar Rumuskan Gagasan Strategis

admin — Sun, 06 Sep 2026 17:00:00 +0700+0700

Jakarta— Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar menggelar konsinyering finalisasi penyusunan buku Pemikiran Strategis Partai Golkar Mencapai Indonesia Emas 2045 di Hotel Horison Tirta Sanita, Kuningan, Jawa Barat, 5–6 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi intelektual para penulis untuk mematangkan berbagai gagasan dan konsep strategis yang akan dituangkan dalam buku sebagai bagian dari pemikiran Partai Golkar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, SH, M.Si., mengatakan konsinyering tersebut merupakan bentuk gotong royong secara intelektual dalam menyelesaikan pemikiran dan konsep-konsep strategis bagi bangsa dan negara menuju 2045.

"Konsinyering ini merupakan bentuk gotong royong secara intelektual di dalam menyelesaikan pemikiran konsep-konsep strategis untuk bangsa dan negara RI 2045," ujar Prof. Ganjar Razuni.

Menurutnya, gagasan yang dirumuskan dalam buku tersebut mencakup delapan bidang strategis yang berkaitan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Konsep-konsep strategis ini meliputi delapan bidang dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, yang merupakan peletakan landasan strategis menuju Indonesia," katanya.

Prof. Ganjar menjelaskan, buku yang sedang difinalisasi tersebut diarahkan untuk memuat pemikiran yang strategis, kontekstual, sekaligus solutif mengenai langkah-langkah yang diperlukan Indonesia dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Insyaallah buku ini berisi pemikiran-pemikiran strategis, kontekstual dan solutif bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045 berdasarkan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diperlukan negeri ini dalam rangka membentuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," ujarnya.

Konsinyering diikuti oleh sejumlah penulis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut, yakni Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SH, ME; Prof. Dr. Bomer Pasaribu; Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, SH, M.Si.; Dr. Rosmita Rustam; Dr. Natalis Situmorang, MT; Dr. Rinaldi Rustam, ME; Dr. (c) H. Amir A. Gofur, M. Si; A. Notrida GB Mandica, PhD; Dr. Safrizal, SIP, M.Si.; Wahyu Agung Permana, SE, MM ; Ir. Bambang Sutrisno; dan Mega Oktaviany, PhD.

Sementara itu, kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh panitia yang terdiri atas Ir. Agus Wahyudiono, SM, Febi Imam Permana, SH dan Leriadi, S. Sos,M.Sos

Melalui konsinyering tersebut, Balitbang DPP Partai Golkar mematangkan substansi buku sebelum memasuki tahap akhir penerbitan. Buku Pemikiran Strategis Partai Golkar Mencapai Indonesia Emas 2045 diharapkan menjadi salah satu dokumentasi pemikiran strategis Partai Golkar mengenai arah pembangunan Indonesia menuju 2045.

Bravo Satresnarkoba Polres Labuhanbatu atas tangkapan 4 Kg Garam China di Bus ALS

admin — Sun, 06 Sep 2026 13:25:00 +0700+0700

Bravo Satresnarkoba Polres Labuhanbatu atas tangkapan 4 Kg Garam China di Bus ALS

Medan - Imam Marpaung aktivis dan juga pengamat Sosial di Sumatera Utara memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu dibawah Kepimpinan AKP. Hardiyanto, S.H., M.H dan Kapten Inf. Aswin dari Kodim 0209 Labuhanbatu yang berhasil menggagalkan peredaran Narkoba Jenis sabu-sabu sebanyak 4 Kg yang dibawa oleh seorang Pria berinisial MRY.

Pengungkapan dan penggagalan perederan Narkoba jaringan Internasional tersebut merupakan sebuah kolaborasi yang sangat prestisius yang harus terus digaungkan di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu dan Wilayah Kodim 0209 Labuhanbatu.

Dinamika dan kompleksitas didalam wilayah Hukum Polres Labuhanbatu amat sangat berbeda dari daerah lain yang ada di Sumatera Utara, dikarenakan Wilayah Hukumnya yang melingkupi dua Kabupaten, luasnya wilayah pesisir dan pegunungan, serta kultur masyarakat yang sangat berbeda dengan daerah lain yang ada di Sumatera Utara.

Sebagai pria yang lahir di Labuhanbatu Utara, Imam mengatakan tantangan yang dihadapi oleh AKP. Hardiyanto dan Satresnarkoba Polres Labuhanbatu tentu sangat berat. Banyaknya pelabuhan tikus yang menjadi tempat transit perederan Narkoba, wilayah pegunungan dengan akses jalan yang belum begitu baik, hingga kultur masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkoba sangat dibutuhkan demi memudahkan Polres Labuhanbatu melalui Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk memberantas peredaran Narkoba. Hanya saja kadang kita jangan lupa mengkritisi kinerja Satresnarkoba Polres Labuhanbatu sebagai upaya check and balance agar memacu kinerja Satresnarkoba Polres Labuhanbatu agar lebih baik dibawa kepimpinan AKP. Hardiyanto, S.H.,M.H. tapi kritik itu karena kita benar - benar cinta dan support Polres Labuhanbatu, bukan karena ada kepentingan satu dan lain hal. Pungkas Imam Marpaung.

Sekali lagi selamat buat Satreskoba Polres Labuhanbatu, AKP. Hardiyanto, S.H., M.H, tutup Imam Marpaung

Agus Dwi Handaya Kembali Pimpin IKAFEBUSU Periode 2026–2030

admin — Sun, 06 Sep 2026 12:29:00 +0700+0700

Agus Dwi Handaya Kembali Pimpin IKAFEBUSU Periode 2026–2030

Medan|sumut24.co

Agus Dwi Handaya kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (IKAFEBUSU) periode 2026–2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII IKAFEBUSU yang digelar di Aula Sihaji Hadibroto FEB USU, Medan, Sabtu (5/9/2026).

Munas XII dihadiri sekitar 250 alumni FEB USU dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, S1, S2 hingga S3. Para peserta berasal dari berbagai angkatan, dengan rentang stambuk 1977 hingga 2021.

Dekan FEB USU Dr. Abdilaz Arif Nasution dan Pengurus Pusat IKA USU yang diwakili Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum., turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Munas XII mengangkat tema "Mengakselerasi Transformasi IKAFEBUSU melalui Sinergi Alumni, Inovasi Berkelanjutan dan Jejaring Global." Tema tersebut menjadi arah bagi kepengurusan IKAFEBUSU periode 2026–2030 untuk memperkuat kolaborasi alumni, mendorong inovasi, serta memperluas jejaring organisasi.

Usai kembali dipercaya memimpin IKAFEBUSU, Agus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan alumni merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja dan manfaat nyata.

"Kepercayaan bukanlah untuk dinikmati, kepercayaan adalah tanggung jawab yang harus dijawab melalui manfaat," ujar Agus.

Menurut Agus, IKAFEBUSU memiliki kekuatan besar melalui jejaring alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor. Potensi tersebut, kata dia, perlu dihimpun melalui sinergi lintas generasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

"Potensi alumni yang tersebar di berbagai profesi dan sektor merupakan kekuatan IKAFEBUSU. Karena itu, sinergi lintas generasi, inovasi dan penguatan jejaring menjadi modal penting untuk membangun organisasi alumni yang semakin berdampak," katanya.

Munas XII juga menjadi momentum konsolidasi alumni FEB USU untuk memperkuat kebersamaan dan melanjutkan transformasi organisasi. IKAFEBUSU diarahkan menjadi organisasi alumni yang solid, profesional, inovatif, kolaboratif, serta memiliki jejaring yang lebih luas di tingkat nasional maupun global.

(Red)

Dr. Kaswinata Terpilih sebagai Ketua IAEI Sumut Periode 2026–2031

admin — Sun, 06 Sep 2026 12:28:00 +0700+0700

Dr. Kaswinata Terpilih sebagai Ketua IAEI Sumut Periode 2026–2031

Medan|sumut24.co

Dr. Kaswinata, SE., Ak., CA., MSP., terpilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara periode 2026–2031 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) IAEI Sumatera Utara yang digelar di Ruang Rapat Rektorat Universitas Dharmawangsa, Jalan Yos Sudarso, Medan, Jumat (4/9/2026).

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting tertutup setelah sejumlah nama diusulkan oleh peserta Muswil yang memiliki hak suara.

Dalam pemilihan tersebut, Dr. Kaswinata memperoleh kepercayaan untuk memimpin IAEI Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.

Muswil turut menetapkan Dr. Kaswinata sebagai Ketua Formatur. Ia didampingi Dr. Sugianto dan Dr. Yuliaty Tety sebagai anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun struktur organisasi dan keanggotaan IAEI Sumatera Utara periode 2026–2031.

Muswil dihadiri perwakilan dari 12 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di Sumatera Utara serta satu komisariat aktif, yakni Politeknik Negeri Medan (Polmed), sebagai peserta sekaligus pemilik hak suara.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Dr. Amri Nasution, Koordinator Barat IAEI Prof. M. Yafiz, serta Sekretaris Jenderal IAEI Pusat Dr. Sutan Emir.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Dharmawangsa Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., M.A., Wakil Rektor III Umar Hamdan Nasution, SE., MM., serta pihak Yayasan Universitas Dharmawangsa, Dr. Eddi Iskandar.

Wakil Rektor III Universitas Dharmawangsa Umar Hamdan Nasution mengatakan pihaknya merasa bangga karena kampus tersebut menjadi tempat pelaksanaan Muswil IAEI Sumatera Utara.

"Kami merasa bangga karena Muswil ini dapat dilaksanakan di Kampus Dharmawangsa. Ini akan tercatat menjadi sejarah bahwa Muswil IAEI untuk periode 2026–2031 dilaksanakan di kampus kami," ujarnya.

Pihak Yayasan Universitas Dharmawangsa juga menyambut baik pelaksanaan Muswil tersebut. Selain menjadi bagian dari penguatan kembali organisasi IAEI di Sumatera Utara, pihak yayasan berharap Universitas Dharmawangsa ke depan dapat membentuk komisariat IAEI.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IAEI Pusat Dr. Sutan Emir menyebut Muswil tersebut merupakan bagian dari upaya reaktivasi organisasi di Sumatera Utara.

"Muswil ini merupakan bentuk reaktivasi dari pusat untuk menghidupkan kembali IAEI di Sumatera Utara," kata Sutan Emir.

Musyawarah kemudian dipimpin oleh Dr. Sugianto dengan agenda pembentukan presidium sidang yang terdiri atas dua orang. Seluruh rangkaian musyawarah berlangsung lancar, khidmat, dan demokratis hingga proses pemilihan ketua.

Usai terpilih, Dr. Kaswinata menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa IAEI Sumatera Utara menjadi organisasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

"Mari kita bawa IAEI menjadi organisasi yang inklusif sehingga mampu berjalan secara produktif dan berkelanjutan untuk membawa dan meningkatkan share ekonomi syariah di Sumatera Utara dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Kaswinata.

Menurutnya, penguatan ekonomi syariah di Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, IAEI Sumatera Utara akan mendorong kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan syariah, serta pelaku pasar modal syariah.

"Kami akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti OJK, Bank Indonesia, bank-bank syariah, dan pasar modal syariah," katanya.

Terpilihnya kepengurusan baru melalui Muswil ini menjadi momentum untuk memperkuat peran IAEI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Utara sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian daerah.

(Red)

Negara Menjemput Warganya di Semenyih

admin — Sun, 06 Sep 2026 11:26:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Di Depot Imigresen Semenyih, Selangor, 46 warga negara Indonesia menunggu kepastian untuk pulang. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan keimigrasian. Masing-masing memiliki nama, keluarga, dan kehidupan yang tertahan oleh persoalan hukum serta administrasi di negeri orang.

Karena itu, kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ke Semenyih pada 4 September 2026 patut dilihat lebih dari agenda diplomatik. Menteri datang untuk memeriksa langsung kondisi para tahanan Indonesia sekaligus membahas percepatan pemulangan, penerbitan dokumen perjalanan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Dalam koordinasi dengan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, Dato' Zakaria bin Shaaban, proses administrasi kepulangan 46 pekerja migran Indonesia tersebut ditargetkan selesai dalam sepuluh hari. Target ini penting karena bagi orang yang sedang berada dalam tahanan, satu hari bukan sekadar hitungan kalender. Di dalamnya ada kecemasan, ketidakpastian, dan kerinduan keluarga yang menunggu di Tanah Air.

Pada hari yang sama, di KBRI Kuala Lumpur, pemerintah Indonesia meluncurkan program PASTI ADA SOLUSI. Forum pelayanan terpadu ini mempertemukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, serta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia.

Program tersebut juga menjangkau Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru. Persoalan kewarganegaraan, keimigrasian, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, serta pelindungan hukum dibawa ke dalam satu ruang penyelesaian. Warga tidak lagi diminta berjalan sendiri dari satu pintu birokrasi ke pintu lainnya.

Dua peristiwa itu—kunjungan ke Semenyih dan peluncuran PASTI ADA SOLUSI—menyampaikan pesan yang sama: tanggung jawab negara tidak berhenti di perbatasan.

Amanat tersebut bersumber dari Pembukaan UUD 1945 yang memerintahkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tidak cukup tinggal sebagai rumusan konstitusional. Ia harus tampak dalam petugas yang bekerja, data yang diperiksa, dokumen yang segera diterbitkan, kondisi kesehatan yang diperhatikan, serta kepulangan warga yang dipastikan.

Makna kehadiran negara semakin terasa ketika pemerintah memberikan penegasan status kewarganegaraan dan menyerahkan dokumen kepada 1.512 anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Angka ini tidak boleh dibaca hanya sebagai capaian administrasi. Di balik setiap dokumen terdapat seorang anak yang membutuhkan sekolah, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan kepastian mengenai masa depannya.

Kewarganegaraan memang dibuktikan melalui dokumen, tetapi maknanya jauh melampaui selembar kertas. Ia adalah identitas, kepastian hukum, sekaligus ikatan konstitusional antara seseorang dan negaranya. Anak-anak pekerja migran tidak memilih tempat mereka dilahirkan. Mereka juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perkawinan orang tua yang belum tercatat, keterlambatan pelaporan kelahiran, perbedaan data, atau prosedur yang tidak dipahami keluarganya.

Tanpa status dan dokumen yang jelas, seorang anak dapat hidup di pinggir sistem. Ia kesulitan masuk sekolah, memperoleh layanan dasar, mengurus perjalanan, bahkan membuktikan siapa dirinya. Dalam keadaan seperti itu, negara bukan sedang memberikan belas kasihan ketika membantu mereka. Negara sedang menunaikan kewajibannya.

Pelindungan pekerja migran memang tidak dapat dibatasi pada hubungan kerja, kontrak, dan upah. Kehidupan seorang pekerja tidak berhenti di tempat kerja. Di belakangnya ada anak, pasangan, dan orang tua. Ada urusan paspor, izin tinggal, pencatatan perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kerentanan sosial yang saling berkaitan.

Satu persoalan administratif dapat melahirkan persoalan berikutnya. Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran akan kesulitan memperoleh paspor. Ketidakjelasan status perkawinan orang tua dapat menghambat pencatatan anak. Izin tinggal yang bermasalah membuat sebagian keluarga takut mendatangi kantor pelayanan. Ketakutan dan ketidaktahuan tersebut kemudian dimanfaatkan calo, perekrut ilegal, dan jaringan perdagangan orang.

Di sinilah pelindungan PMI harus dibangun sebagai sebuah ekosistem. Kementerian P2MI menangani dimensi ketenagakerjaan dan pelindungan. Kementerian Hukum memastikan kepastian status kewarganegaraan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangani paspor, dokumen perjalanan, serta pengawasan perlintasan. Dukcapil menguatkan identitas kependudukan, sedangkan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI menjadi garis depan pelayanan di negara penempatan.

Masyarakat tidak melihat negara berdasarkan pembagian kewenangan antarkementerian. Seorang pekerja migran tidak seharusnya dipaksa memahami instansi mana yang menangani setiap lembar dokumennya. Ia hanya ingin persoalannya didengar, diperiksa, dan diselesaikan. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau forum sesaat. Ia harus tumbuh menjadi cara kerja permanen.

Langkah di Malaysia juga relevan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama penguatan hak asasi manusia, keamanan, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi. Pelindungan pekerja migran berada di persimpangan agenda tersebut karena menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan lintas negara, dan hubungan diplomatik.

Dalam kerangka itu, 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 memperoleh konteks yang nyata. Penguatan layanan digital, misalnya, harus memungkinkan data identitas, perjalanan, dan dokumen warga diverifikasi lebih cepat. Pemeriksaan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas juga tidak cukup hanya mencocokkan wajah dengan paspor. Petugas perlu mengenali pola perjalanan berisiko, terutama warga yang diduga akan bekerja secara nonprosedural atau berpotensi menjadi korban perdagangan orang.

Pencegahan bahkan harus dimulai jauh sebelum seseorang tiba di perbatasan. Melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA dan Desa Binaan Imigrasi, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai jalur resmi, persyaratan, hak, serta risiko bekerja di luar negeri. Banyak calon pekerja migran berasal dari desa yang jauh dari akses informasi dan mudah tergoda janji keberangkatan cepat. Mencegah warga masuk ke jaringan ilegal tentu lebih baik daripada menyelamatkan mereka setelah ditahan di negara lain.

Namun, imbauan agar masyarakat menempuh prosedur resmi harus diikuti dengan jalur legal yang mudah, terjangkau, dan dapat dipahami. Pemerintah tidak cukup mengatakan, "Jangan berangkat secara ilegal," apabila proses resmi masih terasa rumit dan jauh dari tempat tinggal warga. Ketertiban hanya dapat diminta jika pelayanan juga diperbaiki.

Setiap kasus pekerja migran semestinya memiliki penanggung jawab, batas waktu, dan informasi perkembangan yang dapat diakses keluarga. Setelah pulang, mereka juga membutuhkan pendampingan, pelatihan, kesempatan kerja, serta reintegrasi sosial agar tidak kembali masuk ke jaringan yang sama. Pemulangan bukan akhir pelindungan, melainkan awal dari proses pemulihan.

Kunjungan ke Semenyih memperlihatkan dua fungsi imigrasi yang tidak boleh dipisahkan: menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara. Pengawasan harus tegas terhadap jaringan yang mengambil keuntungan dari migrasi ilegal, tetapi tetap manusiawi terhadap warga yang menjadi korban atau sedang menghadapi kesulitan.

Keberhasilan kunjungan tersebut tidak diukur dari banyaknya pemberitaan. Ukurannya sederhana dan konkret: apakah 46 warga Indonesia dapat pulang dengan selamat dan sehat; apakah 1.512 anak memperoleh kepastian identitas; serta apakah persoalan serupa dapat dicegah agar tidak terus berulang.

Jika target sepuluh hari itu terpenuhi, yang kembali bukan hanya 46 pekerja migran. Bersama mereka, pulang pula kepercayaan bahwa negara bekerja, hadir, dan tidak meninggalkan warganya di negeri seberang.

Ahli Pers Nurhalim Tanjung: AI Harus Jadi Asisten, Bukan Pengganti Wartawan

admin — Sun, 06 Sep 2026 10:56:00 +0700+0700

LANGKAT — Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar terhadap dunia jurnalistik. Teknologi tersebut dapat membantu mempercepat produksi berita, namun wartawan tetap dituntut mempertahankan kemampuan menulis, berpikir kritis, melakukan verifikasi dan bertanggung jawab terhadap setiap karya jurnalistik yang dihasilkan.

Hal itu disampaikan ahli pers Nurhalim Tanjung dalam kegiatan Media Gathering Penguatan Kapasitas Wartawan Media Siber Menghadapi Tantangan di Era AI yang digelar Forum Jurnalis Amilitan (FJM) di Pantai Citra, Desa Namo Sialang, Kabupaten Langkat, 5–6 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti wartawan media siber sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis dalam menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.

Menurut Nurhalim, wartawan tidak perlu menutup diri terhadap perkembangan AI. Sebaliknya, insan pers harus memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut secara proporsional.

Namun, AI tidak boleh mengambil alih peran manusia dalam proses jurnalistik.

"AI itu kita anggap sebagai alternatif atau asisten. Bukan prioritas. Kita tetap menjadi penentunya," kata Nurhalim.

Ia menjelaskan, wartawan dapat menggunakan AI untuk membantu mengolah bahan, menyusun struktur tulisan, melakukan penyuntingan awal maupun mempercepat pekerjaan redaksi. Namun, seluruh informasi tetap harus diperiksa kembali oleh wartawan.

"Kita tidak menyerahkan 100 persen kepada AI. Kita edit lagi, kita periksa datanya, kita pastikan faktanya. Ada bahasa-bahasa yang kaku dan ada konteks yang tidak bisa begitu saja diserahkan kepada mesin," ujarnya.

Wartawan Harus Tetap Bisa Menulis

Nurhalim menilai kemampuan dasar jurnalistik justru semakin penting di tengah perkembangan AI.

Menurutnya, wartawan yang sepenuhnya bergantung kepada mesin berisiko kehilangan kemampuan berpikir dan menulis secara mandiri.

Ia mencontohkan pengalamannya ketika menjadi juri festival seni dan lomba penulisan feature bagi pelajar SMA. Dalam perlombaan tersebut, sejumlah peserta diketahui menggunakan AI untuk membuat karya.

Penggunaan AI itu dapat diketahui oleh juri karena terdapat karakter tertentu dalam tulisan yang berbeda dengan kemampuan peserta ketika mengikuti proses wawancara.

"Ketahuan. Kita yang biasa menulis bisa merasakan. Ada bagian wawancara juga. Ketika ditanya, akhirnya anak itu mengaku menggunakan AI," katanya.

Meski peserta tersebut meminta maaf, karya yang dibuat dengan bantuan AI tersebut tidak diloloskan dalam perlombaan.

Sebaliknya, terdapat peserta yang memang memiliki pengalaman mengikuti kegiatan jurnalistik atau ekstrakurikuler di sekolah dan mampu menghasilkan tulisan yang kuat.

"Yang memang biasa menulis justru bagus-bagus. Mereka punya pengalaman, punya cara melihat persoalan dan punya gaya sendiri," ujarnya.

Menurut Nurhalim, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa teknologi tidak serta-merta dapat menggantikan kemampuan manusia.

Karya Manusia Harus Tetap Menjadi Prioritas

Dalam menghadapi era AI, Nurhalim juga menilai perlu adanya kesepakatan di kalangan media mengenai batas penggunaan teknologi tersebut.

Jika terdapat dua berita mengenai peristiwa yang sama dengan kualitas yang relatif sama, namun satu ditulis manusia dan satu lagi sangat bergantung pada AI, maka karya yang dibuat manusia semestinya mendapatkan prioritas.

"Kalau ada berita dari peristiwa yang sama, satu dibuat AI dan satu dibuat manusia, maka prioritaskan yang dibuat manusia," tegasnya.

Alasannya, wartawan memiliki tanggung jawab langsung terhadap produk jurnalistik yang diterbitkan.

"Kalau terjadi masalah, lebih mudah mempertanggungjawabkannya karena itu karya manusia. Wartawan yang melakukan wawancara, melihat langsung peristiwa dan memahami konteksnya," jelasnya.

Karena itu, menurutnya, penggunaan AI dalam jurnalistik harus ditempatkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab profesi.

Jangan Sampai Wartawan Kehilangan Kemampuan Berpikir

Nurhalim juga menyoroti kebiasaan wartawan yang semakin bergantung pada perangkat digital.

Padahal, kegiatan sederhana seperti mencatat poin-poin hasil wawancara tetap memiliki fungsi penting dalam melatih daya ingat dan kemampuan berpikir.

"Kenapa kita tetap disuruh menulis? Karena itu melatih otak. Saya sendiri masih membuat notes dan bullet point. Poin-poin itu kita tulis, kemudian kita ingat kembali," katanya.

Menurut dia, proses mencatat, mengingat, mengolah informasi dan kemudian menyusunnya menjadi berita merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik.

Karena itu, wartawan tidak boleh hanya menjadi operator teknologi.

"Kita yang menentukan. AI hanya alat bantu," katanya.

Industri Media Tidak Bisa Menghindari AI

Meski menekankan pentingnya kemampuan manusia, Nurhalim mengakui bahwa industri media tidak mungkin menghindari perkembangan AI.

Tekanan produksi berita yang semakin tinggi membuat sejumlah ruang redaksi mulai menggunakan AI untuk membantu pekerjaan editor.

Jika sebelumnya seorang editor hanya mampu menyunting sekitar 20–30 berita dalam sehari, teknologi AI dapat membantu mempercepat proses tersebut hingga puluhan bahkan sekitar 50–100 berita, tentunya dengan tetap membutuhkan pemeriksaan manusia.

"Ini tuntutan zaman. Editor juga banyak yang menggunakan AI. Tapi tetap harus ada manusia yang mengedit dan memutuskan," ujarnya.

Karena itu, persoalannya bukan lagi menggunakan atau tidak menggunakan AI, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

Perlu Kesepakatan Bersama Media

Nurhalim menilai organisasi wartawan dan perusahaan media perlu membangun kesepakatan yang jelas mengenai penggunaan AI dalam proses jurnalistik.

Kesepakatan itu penting agar perkembangan teknologi tidak justru menggerus standar profesionalisme dan kredibilitas pers.

"Kalau kita mau memikirkan masa depan media dan profesi kita, harus ada kesepakatan yang tegas. Tidak bisa hanya satu media yang sepakat, sementara media lain menggunakan AI tanpa batas," katanya.

Kegiatan Media Gathering Penguatan Kapasitas Wartawan Media Siber Menghadapi Tantangan di Era AI yang digelar FJM tersebut menjadi salah satu ruang untuk mendiskusikan perubahan tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Amilitan (FJM) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Bank Sumut, Telkomsel dan Indosat.

Melalui forum tersebut, wartawan didorong tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memperkuat kembali fondasi utama jurnalistik: kemampuan berpikir, kemampuan menulis, verifikasi fakta, independensi dan tanggung jawab terhadap publik.

Sebab, di tengah semakin canggihnya mesin menghasilkan tulisan, nilai seorang wartawan justru semakin ditentukan oleh kemampuannya menemukan fakta, memahami persoalan dan memberikan konteks yang tidak dapat digantikan hanya dengan perintah kepada mesin.red

Jembatan Tak Kunjung Dibangun, Warga Keluhkan Akses Bukit Lawang-Tangkahan Rusak dan Ancam Demo ke PU

admin — Sun, 06 Sep 2026 10:12:00 +0700+0700

LANGKAT – Kondisi infrastruktur jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali dikeluhkan masyarakat. Kerusakan jalan dan belum terealisasinya pembangunan sejumlah jembatan dinilai telah menghambat aktivitas warga, terutama petani, sekaligus berdampak terhadap sektor pariwisata.

Tokoh masyarakat Desa Sei Musam, Bob Haranta Perangin-angin, mengatakan masyarakat hingga kini masih menunggu realisasi perbaikan jalan dan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama pihak terkait.

Menurut Bob, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Desa Sei Musam, masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa perbaikan melalui program perkuatan jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan akan direncanakan pada 2027. Alasannya, anggaran untuk tahun 2026 disebut telah habis.

"Waktu pertemuan di Desa Mei Musam, Pak Bobi Nasution menyampaikan akan ada perkuatan untuk jalan lintas Bukit Lawang–Tangkahan pada tahun 2027, karena anggaran 2026 ini sudah habis," ujar Bob saat ditemui, Sabtu (5/9/2026).

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa rencana tersebut akan diteruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini masyarakat mengaku belum melihat adanya tindak lanjut konkret di lapangan.

"Katanya akan disampaikan kepada gubernur, kepada Ibu Tiorita selaku Wakil Bupati Langkat saat itu. Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya belum ada," katanya.

Bob menuturkan, kondisi jalan saat ini semakin memprihatinkan. Sejumlah titik mengalami kerusakan parah, bahkan terdapat bagian badan jalan yang runtuh.

Ia juga menyebut sebuah mobil sempat terjatuh di kawasan Desa Sei Musam. Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas.

"Sekarang kondisi jalannya sangat rusak. Ada mobil yang jatuh di Desa Sei Musam. Di depan rumah saya sendiri, badan jalannya sudah runtuh," ungkapnya.

Menurut Bob, pihak terkait sebelumnya juga telah turun meninjau lokasi, termasuk titik jembatan sementara atau jalur alternatif di kawasan Simpang 2 yang mengalami persoalan.

Namun, masyarakat mempertanyakan mengapa pembangunan jembatan baru yang sebelumnya dikerjakan hingga kini belum juga selesai.

Bob mengatakan, sebenarnya terdapat jembatan lama yang menurut masyarakat masih cukup kuat untuk digunakan. Namun, jembatan tersebut mengalami kerusakan setelah adanya pekerjaan pembangunan jembatan baru.

"Jembatan yang lama itu sebenarnya masih kuat. Tapi waktu pembangunan jembatan baru, jembatan lama itu dirusak oleh pihak provinsi, yakni oleh Dinas PU," ujarnya.

Karena pembangunan jembatan baru belum juga selesai, masyarakat berharap pemerintah dapat mencari solusi sementara. Bahkan, menurut Bob, jika pemerintah provinsi belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan baru, masyarakat siap memperbaiki jembatan lama agar akses warga kembali normal.

"Kalau memang provinsi belum mampu membangun yang baru, kami berharap jembatan lama itu bisa diperbaiki. Yang penting masyarakat punya akses untuk lewat," katanya.

Kerusakan jalan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Bob menjelaskan, mayoritas masyarakat di kawasan tersebut menggantungkan hidup dari sektor pertanian, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan pengangkut hasil panen kesulitan keluar-masuk.

"Mayoritas masyarakat di sini petani sawit. Kalau jalan rusak seperti ini, bagaimana kami mau mengeluarkan hasil panen?" ucapnya.

Ia menyebut kejadian mobil pengangkut sawit yang terjatuh baru-baru ini menjadi gambaran nyata betapa berbahayanya kondisi jalur tersebut.

"Baru-baru ini ada mobil pengangkut sawit yang jatuh. Ini bukan lagi sekadar mengganggu, tetapi sudah membahayakan masyarakat," katanya.

Menurutnya, kerusakan jalan juga membuat biaya dan waktu pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih besar. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, masyarakat khawatir aktivitas ekonomi di desa-desa yang berada di sepanjang jalur Bulangta semakin terhambat.

Selain berdampak terhadap masyarakat dan petani, Bob menilai kerusakan jalur Bulangta juga berpotensi mencoreng wajah pariwisata Kabupaten Langkat.

Jalur tersebut merupakan salah satu akses yang menghubungkan kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. Kedua kawasan tersebut dikenal sebagai tujuan wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

Bob mengatakan, periode kunjungan wisatawan biasanya meningkat pada sekitar Juli hingga November. Karena itu, kondisi jalan yang rusak dinilai sangat memprihatinkan.

"Ini kan jalur wisata menuju Bukit Lawang dan Tangkahan. Wisatawan mancanegara banyak datang, terutama sekitar Juli sampai November," ujarnya.

Ia mengaku prihatin apabila wisatawan yang datang justru harus melewati jalan dengan kondisi rusak parah.

"Terus terang kami malu. Wisatawan datang ke sini, tapi melihat kondisi jalan seperti ini. Ini bisa merusak citra pariwisata kita," katanya.

Bob berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan jalan Bulangta sebagai masalah infrastruktur biasa. Menurutnya, akses tersebut berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata di kawasan tersebut.

Bob juga menyoroti aktivitas pengukuran lokasi jembatan yang menurutnya sudah beberapa kali dilakukan. Namun, masyarakat belum melihat adanya pembangunan fisik sebagai tindak lanjut.

"Tim ukur jembatan sudah berkali-kali datang. Diukur lagi, diukur lagi. Tapi kapan dibangunnya?" katanya.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pengukuran atau rencana.

"Yang kami tunggu itu bukan lagi pengukuran. Kami ingin ada pekerjaan nyata. Kalau memang mau dibangun, ya dibangun," tegasnya.

Bob menambahkan, masyarakat sebenarnya tidak ingin mempersoalkan siapa yang membuat janji atau dari pihak mana pernyataan tersebut disampaikan. Yang terpenting bagi warga adalah adanya penyelesaian terhadap persoalan yang sudah berlangsung.

Dalam diskusi dengan masyarakat, juga muncul sejumlah nama dusun yang disebut berkaitan dengan rencana penanganan infrastruktur, yakni Dusun Batu Sembah 2, Dusun Namo Kedai 1, Dusun Ujung Juhar 1, Dusun Kuala Kerapu 1, Dusun Bandar Tengah, hingga kawasan Simpang 2.

Menurut keterangan yang berkembang, penanganan tersebut diharapkan dapat dilakukan sekaligus sehingga persoalan akses di sejumlah dusun tidak terjadi secara terpisah.

Namun, Bob menegaskan dirinya tidak berada pada posisi membela pihak tertentu. Ia mengatakan masyarakat hanya menyampaikan apa yang mereka rasakan dan melihat kondisi yang terjadi di lapangan.

"Kami tidak berpihak kepada Pak Bobi. Kami hanya menyampaikan kondisi yang dirasakan masyarakat," katanya.

Ia bahkan menyinggung unggahan di media sosial miliknya yang sempat viral terkait kondisi jalan sebagai bentuk bahwa dirinya memang menyuarakan persoalan masyarakat.

"Kalau kami berpihak, tidak mungkin kami mengangkat persoalan jalan ini sampai viral di TikTok. Kami tetap mempertanyakan setiap persoalan, mau suka atau tidak suka," ujarnya.

Bob juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menerima janji secara langsung dari Pak Bobi.

"Kalau secara pribadi, Pak Bobi tidak pernah berjanji langsung kepada saya. Kami pernah bicara empat mata dan kami hanya mendesak supaya pekerjaan ini segera diselesaikan," katanya.

Masyarakat kini berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan menangani infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

Bob mengatakan masyarakat sudah cukup lama menunggu dan mulai merasa kecewa karena kondisi jalan semakin rusak sementara pembangunan yang dinantikan belum juga terealisasi.

"Kalau bulan ini tidak ada juga tindak lanjut, masyarakat sudah berencana melakukan aksi," katanya.

Aksi tersebut, lanjut Bob, rencananya akan diarahkan ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Binjai sebagai bentuk desakan agar persoalan jalan dan jembatan di kawasan Bulangta segera mendapat perhatian.

"Kami sebenarnya tidak ingin demo. Kami maunya jalan ini diperbaiki. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut, masyarakat sudah sangat kesal. Jangan sampai masyarakat turun ke kantor PU di Binjai," tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak menunggu hingga masyarakat melakukan aksi terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dapat segera diselesaikan mengingat jalur Bulangta memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekaligus menjadi akses menuju kawasan wisata unggulan Langkat.

"Kami hanya meminta pemerintah serius. Jangan hanya datang mengukur, setelah itu tidak ada pekerjaan. Masyarakat butuh jalan yang layak, petani butuh akses untuk mengeluarkan hasil panen, dan wisatawan juga butuh akses yang aman," pungkas Bob.

Kades Sei Musam Akui Terbatas Tangani Jalan dan Jembatan Rusak: Kami Sudah Berupaya

admin — Sun, 06 Sep 2026 10:08:00 +0700+0700

Langkat -;Kondisi ruas jalan dan jembatan di jalur Bukit Lawang-Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta, khususnya di wilayah Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, kembali menjadi sorotan masyarakat.

Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas warga sekaligus mengancam keselamatan pengguna jalan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki jalan maupun jembatan yang kondisinya semakin memprihatinkan.

Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting, mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat merupakan persoalan yang juga menjadi perhatian pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa memahami keresahan warga karena kondisi jalan dan jembatan tersebut memang membutuhkan penanganan.

"Keluhan masyarakat itu sebenarnya juga keluhan kami. Kami dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kami juga terbatas," ujar Bahagia saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Bahagia menjelaskan, pemerintah desa telah berusaha menyampaikan kondisi infrastruktur tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu mendorong percepatan pembangunan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah memberikan dokumentasi kondisi jalan dan jembatan serta proposal kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya di tingkat Kecamatan Batang Serangan.

Dokumen tersebut, kata Bahagia, diharapkan dapat diteruskan kepada pihak legislatif di tingkat provinsi sehingga persoalan infrastruktur di jalur Bulangta mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan dalam program pembangunan.

"Kami sudah memberikan foto dan proposal kepada GRIB Kecamatan untuk diteruskan ke DPR Provinsi. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan ataupun solusi yang kami terima," katanya.

Persoalan yang paling dikeluhkan masyarakat bukan hanya kondisi badan jalan yang rusak, tetapi juga keberadaan jembatan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, persoalan tersebut bermula dari rencana pembangunan jembatan baru. Jembatan lama yang sebelumnya masih dapat digunakan kemudian mengalami kerusakan setelah bagian sampingnya dibongkar atau dirusak dalam proses persiapan pembangunan jembatan baru.

Namun, pembangunan jembatan baru yang diharapkan masyarakat tidak kunjung terwujud. Akibatnya, kondisi yang terjadi justru membuat akses masyarakat semakin sulit.

Masyarakat mengaku tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan jembatan yang layak dan dapat digunakan dengan aman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Kami ini sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa. Kami cuma mau jembatan kami bagus, bisa dilewati dan masyarakat tidak susah," demikian keluhan masyarakat yang disampaikan dalam pembahasan mengenai kondisi jembatan tersebut.

Kondisi itu menjadi persoalan serius karena jalur tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan sekitar Sei Musam. Kerusakan jalan dan jembatan juga dikhawatirkan dapat memicu kecelakaan, terutama ketika kendaraan dengan muatan berat melintas.

Masyarakat bahkan mengkhawatirkan kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kecelakaan yang lebih parah dan berujung pada korban jiwa.

Dalam keterangan yang diperoleh, pembangunan jembatan tersebut disebut mulai dikerjakan pada 2023. Saat itu masyarakat berharap pembangunan tersebut menjadi solusi atas kebutuhan akses penghubung di wilayah mereka.

Namun, proses pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.

Jembatan lama yang sebelumnya masih tersedia kemudian terdampak akibat adanya persiapan pembangunan jembatan baru. Bagian sisi jembatan lama disebut telah dirusak dengan tujuan mendukung rencana pembangunan jembatan baru.

Persoalannya, jembatan baru yang dijanjikan tersebut tidak kunjung selesai atau bahkan tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi tersebut akhirnya membuat masyarakat berada dalam situasi sulit. Jembatan lama sudah mengalami kerusakan, sementara jembatan baru yang diharapkan menjadi pengganti tidak tersedia.

"Jembatan lama itu sebenarnya masih ada. Kemudian datang rencana mau membangun jembatan baru di sampingnya. Bagian samping jembatan lama dirusak untuk persiapan, tetapi jembatan barunya tidak jadi dibangun," demikian gambaran persoalan yang disampaikan dalam transkrip.

Untuk mengatasi akses yang terputus, sempat dibuat jalur alternatif. Namun, solusi sementara tersebut dinilai belum mampu memberikan jaminan keamanan dan ketahanan bagi masyarakat.

Bahkan disebutkan, dari sejumlah jalur alternatif yang direncanakan, hanya sebagian kecil yang terealisasi.

Bahagia Ginting menegaskan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat. Namun, kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah desa tentu memiliki keterbatasan, terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut pembangunan infrastruktur berskala besar.

Karena itu, pemerintah desa memilih menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak yang dinilai memiliki kewenangan lebih besar, termasuk melalui pengajuan proposal dan dokumentasi kondisi lapangan.

Menurutnya, pemerintah desa akan terus berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, realisasi pembangunan tetap membutuhkan keputusan dan dukungan dari pemerintah pada tingkatan yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sampaikan kondisi di lapangan, kami berikan foto dan proposal. Tetapi kami memang terbatas," ungkapnya.

Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi keluhan yang berulang, tetapi segera mendapatkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah.

Masyarakat berharap kerusakan jalan dan jembatan tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan serius baru kemudian mendapat perhatian.

Menurut mereka, infrastruktur yang aman merupakan kebutuhan dasar karena jalan tersebut digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk bekerja, membawa hasil pertanian, berdagang, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Kekhawatiran semakin besar ketika kendaraan berat melintasi jalur yang kondisinya rusak. Jika tidak segera ditangani, masyarakat khawatir risiko kecelakaan akan semakin tinggi.

Harapan warga sederhana, yakni jalan diperbaiki dan jembatan dibangun secara layak sehingga akses antara wilayah Bukit Lawang dan Tangkahan dapat kembali aman dan nyaman dilalui.

Terkait kemungkinan adanya konsekuensi terhadap dirinya sebagai kepala desa akibat persoalan tersebut, Bahagia menyatakan dirinya menyerahkan hal tersebut kepada ketentuan yang berlaku dan takdir.

"Kalau masalah dipecat atau tidak, itu takdir," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Desa Sei Musam bukan hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.

Kini, masyarakat berharap aspirasi mengenai perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di jalur Bukit Lawang-Tangkahan benar-benar mendapat perhatian pemerintah. Mereka tidak ingin akses yang rusak dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya menimbulkan kerugian yang lebih besar maupun korban jiwa.

Kesepakatan Menjadi Salah Satu Tahapan Penting Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

admin — Sun, 06 Sep 2026 10:02:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut24.co

Wali Kota (Wako) Solok, Sumatera Barat, Ramadhani Kirana Putra di Solok, Sabtu mengatakan kesepakatan menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun anggaran 2027.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 476.542.464.911 pada 2027, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp Rp536.980.626.552,29
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati bersama DPRD kota Solok.

Kesepakatan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka penyusunan dan penetapan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027, ujar Ramadhani.

Kesepakatan tersebut menjadi wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Solok dan DPRD selanjutnya akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut dalam proses penyusunan APBD 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai perbedaan antara target pendapatan dan rencana belanja tersebut selanjutnya menjadi bagian dari struktur pembiayaan daerah dalam proses penyusunan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027.

Ramadhani Kirana Putra, juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Solok atas dukungan serta sinergi selama proses pembahasan KUA-PPAS hingga tercapainya kesepakatan.

Dengan arah kebijakan anggaran yang telah disepakati, program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Solok.

Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli mengatakan KUA dan PPAS merupakan instrumen penting dalam tahapan penyusunan APBD karena menjadi landasan pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran selama satu tahun anggaran, kata Fauzi.

Pembahasan KUA-PPAS diperlukan untuk menyelaraskan rencana program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga anggaran yang nantinya ditetapkan dapat diarahkan pada kebutuhan prioritas.(YOSE)

Teater, Pembangunan, dan Sikap Kritis

admin — Sat, 05 Sep 2026 21:49:00 +0700+0700

MEDAN – Teater bukan sekadar panggung hiburan, apalagi hanya ruang rekreasi estetis belaka. Di tengah dinamika sosial yang terus berubah, seni pertunjukan semestinya mampu berdiri sebagai salah satu pilar kontrol sosial yang ikut mengawal arah pembangunan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan pegiat teater sekaligus penulis puisi Sumatra Utara, Khairuddin Ibrahim Harahap, saat ditemui di Medan, Sabtu (5/9).

Menurut Khairuddin, teater memiliki kekuatan inheren untuk menumbuhkan sikap kritis di tengah masyarakat. Panggung teater, katanya, dapat menjadi ruang dialog yang mempertemukan realitas kehidupan dengan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial.

Terlebih ketika pembangunan hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik dan proyek infrastruktur, sementara dimensi kemanusiaan, kebudayaan dan keadilan sosial justru terpinggirkan.

Menggugat Pembangunan yang "Kehilangan Jiwa"

Khairuddin menilai pembangunan modern tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Jalan, gedung, jembatan dan berbagai infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan yang sesungguhnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan martabat manusia.

"Teater itu cermin yang jujur. Ketika pembangunan justru melahirkan ketimpangan, penggusuran, atau hilangnya ruang publik bagi seniman, teater wajib hadir menyuarakan kritik tersebut. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan berjalan tanpa jiwa," ujar Khairuddin di sela-sela aktivitas sastranya.

Menurut dia, komunitas teater mempunyai posisi strategis untuk melakukan intervensi budaya. Kritik yang lahir dari panggung tidak harus selalu hadir dalam bentuk demonstrasi atau slogan politik. Ia dapat disampaikan melalui karakter, dialog, konflik dan simbol-simbol artistik yang membuat penonton berhadapan dengan kenyataan sosial secara lebih manusiawi.

Naskah yang berani dan penyutradaraan yang tajam, lanjutnya, dapat menjadi instrumen penyadaran masyarakat atau conscientization. Penonton tidak semestinya diposisikan sebagai objek pasif yang hanya datang untuk menikmati pertunjukan.

Sebaliknya, mereka harus diajak bertanya: Apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertinggal? Ke mana pembangunan diarahkan? Dan yang paling penting, apakah pembangunan tersebut benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat?

Seni yang Membangun Manusia

Sebagai sastrawan yang aktif menulis puisi, Khairuddin melihat adanya hubungan erat antara kedalaman rasa dalam puisi dengan daya dobrak teater.

Puisi mengasah kepekaan batin, sementara teater menghadirkan pengalaman sosial secara kolektif. Ketika keduanya bertemu, seni tidak hanya menjadi persoalan estetika, tetapi juga dapat menjadi medium untuk membangun empati, kepekaan sosial dan kecerdasan emosional.

Dalam konteks generasi muda, fungsi tersebut menjadi semakin penting. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan ruang untuk berhenti sejenak, membaca realitas, berdialog dan mempertanyakan berbagai persoalan secara kritis.

Bagi Khairuddin, inilah esensi tertinggi konsep Theater for Development atau teater untuk pembangunan. Pembangunan tidak hanya menciptakan kota yang lebih modern, tetapi juga manusia yang lebih beradab, kritis dan humanis.

"Manusia-manusia berkarakter inilah yang nantinya akan menjadi penggerak utama pembangunan nasional yang berkeadilan," katanya.

Kritik sebagai Bentuk Cinta

Khairuddin menegaskan, sikap kritis teater terhadap pembangunan tidak boleh dipahami sebagai sikap anti-kemajuan.

Justru sebaliknya, kritik merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa. Ketika seniman mempertanyakan sebuah kebijakan, menampilkan ketimpangan atau mengangkat suara kelompok yang terpinggirkan, sesungguhnya mereka sedang mengingatkan negara agar pembangunan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya.

"Mengkritik bukan berarti menolak kemajuan. Teater bersikap kritis justru karena mencintai bangsa ini. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan yang berjalan adalah pembangunan yang memanusiakan manusia," pungkasnya.

Pada akhirnya, pembangunan yang besar bukan hanya pembangunan yang meninggalkan gedung-gedung megah atau infrastruktur yang membentang. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang meninggalkan manusia-manusia yang lebih bermartabat.

Dan di situlah panggung teater menemukan alasan keberadaannya: bukan sekadar untuk ditonton, tetapi untuk membuat masyarakat melihat, berpikir, merasa, lalu bertindak.

Mahasiswa Unimed Raih Juara III LKTN Nasional 2026, Soroti Pergeseran Nilai Pernikahan Semarga Mandailing di Era Digital

admin — Sat, 05 Sep 2026 21:47:00 +0700+0700

MEDAN – Tim mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan (Unimed) berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTN) 2026.

Prestasi tersebut diraih melalui karya ilmiah berjudul "Transformasi Nilai Pernikahan Semarga pada Generasi Muda Mandailing di Kota Padangsidimpuan: Kajian Historis atas Negosiasi Identitas Budaya dalam Menghadapi Tantangan Global di Era Digital."

Tim yang terdiri dari Fajar Ridwan Syah Putra Gultom, Maulana Ramadhan Silalahi, dan Dona Febriana Pulungan itu berada di bawah bimbingan Dr. Lukitaningsih, M.Hum.

Karya ilmiah tersebut mengangkat persoalan aktual mengenai perubahan pemaknaan adat pernikahan semarga di kalangan generasi muda Mandailing, khususnya di Kota Padangsidimpuan, di tengah perkembangan teknologi digital dan globalisasi.

Soroti Pergeseran Nilai Adat

Selaku juru bicara tim, Fajar Ridwan Syah Putra Gultom mengatakan penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan akademis terhadap perubahan pola interaksi generasi muda yang semakin terbuka akibat perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, kehadiran media sosial dan berbagai platform digital, termasuk aplikasi kencan, telah memperluas ruang interaksi anak muda tanpa lagi dibatasi oleh jarak geografis maupun lingkungan sosial tradisional.

"Pada era digital saat ini, platform media sosial dan aplikasi kencan memperluas ruang interaksi generasi muda tanpa batas. Hal ini memicu terjadinya negosiasi identitas baru, di mana larangan ketat pernikahan sesama marga mulai mengalami pergeseran nilai di Kota Padangsidimpuan," ujar Fajar.

Ia menjelaskan, dalam konstruksi adat Mandailing, marga memiliki posisi penting dalam membangun identitas sekaligus menentukan hubungan kekerabatan seseorang.

Karena itu, persoalan pernikahan semarga tidak hanya berkaitan dengan pilihan personal, tetapi juga bersinggungan dengan sistem kekerabatan, nilai adat dan pandangan masyarakat terhadap identitas budaya.

Namun, perkembangan zaman menghadirkan realitas baru. Generasi muda kini berada dalam ruang sosial yang jauh lebih terbuka sehingga nilai-nilai tradisional mengalami proses negosiasi dengan nilai modern.

"Dahulu, pernikahan semarga dianggap tabu karena asas kekerabatan yang kuat. Namun, modernisasi memaksa tokoh adat dan generasi muda mencari titik temu agar nilai-nilai leluhur tidak sepenuhnya hilang diterjang arus globalisasi," katanya.

Antara Adat, Identitas dan Generasi Digital

Menurut tim peneliti, perubahan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai hilangnya adat. Sebaliknya, fenomena itu perlu dilihat sebagai proses transformasi budaya yang mempertemukan nilai tradisional dengan realitas kehidupan generasi digital.

Kajian historis tersebut berupaya melihat bagaimana nilai pernikahan semarga dipahami dari masa ke masa, sekaligus bagaimana generasi muda Mandailing menegosiasikan identitas budaya mereka dalam menghadapi perubahan sosial.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan dengan mempertahankan aturan secara tekstual. Nilai budaya juga perlu dipahami oleh generasi muda agar tetap memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern.

Apresiasi Dosen Pembimbing

Keberhasilan tim mahasiswa Unimed tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Dr. Lukitaningsih, M.Hum.

Sebagai dosen pembimbing, Lukitaningsih memberikan apresiasi atas kerja keras ketiga mahasiswa tersebut yang dinilai mampu mengangkat persoalan budaya lokal menjadi kajian ilmiah yang relevan dengan tantangan zaman.

Prestasi Juara III LKTN Nasional 2026 sekaligus menunjukkan bahwa isu kebudayaan lokal masih memiliki ruang penting dalam dunia akademik, khususnya ketika dikaji melalui perspektif sejarah dan dinamika generasi muda.

Sementara itu, Fajar bersama Maulana Ramadhan Silalahi dan Dona Febriana Pulungan menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir dari perjalanan akademik mereka.

Mereka berharap penelitian tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dan menjadi salah satu referensi dalam memahami perubahan nilai budaya Mandailing di tengah perkembangan teknologi.

"Kami berharap kajian ini tidak hanya menjadi karya untuk perlombaan, tetapi juga dapat menjadi pemantik kesadaran generasi muda untuk tetap menjaga esensi kebudayaan di tengah gempuran digital," pungkas Fajar.

Lantik Pengurus LP3KD, Rico Wass Ajak Berkolaborasi Bangun Pemko Medan

admin — Sat, 05 Sep 2026 18:45:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Wali Kota Medan, Rico Waas, secara resmi melantik Antonius Devolis Tumanggor sebagai Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan resmi dilantik, di Catholic Center Christophosia, Jalan Mataram No. 21, Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Sabtu (5/9/2026).

Dalam sambutannya, Rico menyampaikan harapan agar kepengurusan LP3KD Kota Medan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik hingga masa kepengurusan berakhir sampai 2030."Semoga pengurus yang dilantik dan akan menjalankan tugasnya hingga nanti 2030, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan menjadikan Pesparani memiliki makna untuk Kota Medan," ujar Rico.

Rico mengakui, tugas yang diemban pengurus LP3KD bukanlah pekerjaan yang mudah.Namun, ia optimistis di bawah kepemimpinan Antonius D. Tumanggor, LP3KD Kota Medan dapat semakin maju dan berkembang.

Rico juga sempat berseloroh dengan Ketua LP3KD Kota Medan Antonius D. Tumanggor terkait kemampuannya bernyanyi.Ia bahkan menyinggung Ketua Demisioner mengenai proses terpilihnya Antonius sebagai ketua.

"Rata-rata 90 persen penyanyi semua. Saya tidak tahu Pak Antonius bisa nyanyi atau tidak. Saya tanya istrinya tidak mau jawab, cuma kasih jempol saja," kata Rico disambut suasana hangat para peserta.Lebih lanjut, Rico menekankan bahwa talenta yang dimiliki para peserta Pesparani perlu terus diasah melalui latihan yang rutin dan serius.

Menurutnya, kemampuan yang sudah dimiliki harus dikembangkan agar dapat menghasilkan paduan suara yang berkualitas dan mampu membawa nama baik Kota Medan."Kebiasaan dan talenta yang kita miliki itu harus dipersering dan rutin. Dengan begitu, talenta tersebut nantinya bisa mengasah kemampuan menjadi lebih tajam lagi," tuturnya.

Rico berharap peserta terbaik yang nantinya mewakili Kota Medan maupun Sumatera Utara dapat tampil membanggakan dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi."Kami berharap siapa yang lolos dari Medan dan Sumatera Utara akan disegani di pulau-pulau lain, disegani di Indonesia. Siapapun dari Kota Medan ini, kita harapkan menjadi paduan suara yang benar-benar dihormati," ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rico mendorong adanya pelatihan lanjutan yang lebih serius bagi para peserta.Ia meminta pengurus LP3KD menyampaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas peserta.

"Memang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut, latihan-latihan yang lebih serius lagi. Apa kebutuhan-kebutuhan dalam pelatihan tersebut, sampaikan kepada kami. Kita cari dan kita bangun kegiatan-kegiatan tersebut," katanya.Rico juga berharap keberadaan Pesparani dapat semakin bersinergi dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan.

Menurutnya, potensi paduan suara yang dimiliki umat Katolik perlu diberikan ruang untuk turut berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan Pemko Medan."Suara paduan suara begitu bagus, tapi kadang kita lupa mengikutsertakan," jelasnya.

Di akhir sambutannya, Rico mengajak seluruh pengurus dan peserta untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan.

"Mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Antonius Tumanggor menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya terhadap dukungan Wali Kota Medan dalam momentum pelantikan pengurus LP3KD di Kota Medan.

Menurut Antonius, pelantikan ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya kepengurusan ketiga KB Kota Medan dilantik secara resmi di wilayah tersebut.Ia menilai kehadiran dan dukungan langsung dari Wali Kota Medan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan organisasi.

"Bapak Wali Kota yang kami banggakan turut hadir dalam momen bersejarah ini. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami," ujar Antonius.Lebih lanjut, Antonius mengungkapkan rasa syukurnya karena Wali Kota Medan tidak hanya hadir, tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan organisasi sepanjang tahun ini.

"Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah perhatian terhadap kegiatan tingkat nasional," urainya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan bahkan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberangkatan perwakilan KB Kota Medan dalam agenda nasional mendatang.

"Syukur alhamdulillah, Bapak Wali Kota turut mendukung penuh kegiatan tahun ini, termasuk menganggarkan keberangkatan ke tingkat nasional," tutupnya.(R02)

Bupati Asahan Lepas Kontingen Sepak Bola Piala Soeratin U-13 dan U-15: Jaga Sportivitas, Ukir Prestasi Membanggakan Daerah

admin — Sat, 05 Sep 2026 17:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan secara resmi melepas kontingen sepak bola yang akan berlaga dalam ajang Piala Soeratin tingkat Sumatera Utara untuk kategori usia U-13 dan U-15. Upacara pelepasan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Sabtu (05/09/2026) pukul 11.00 Wib, berlangsung dengan lancar, khidmat dan penuh semangat.

Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Kapolres Asahan, para pelatih, seluruh peserta atlet, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Seluruh kontingen yang berangkat merupakan putra asli daerah berusia rentang 13 hingga 15 tahun, yang diyakini memiliki potensi dan semangat juang tinggi.

Dalam sambutannya, Pelatih Tim Sepak Bola Kontingen Kabupaten Asahan, Aipda Rudi Irawan, S.H., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan penuh dan kepercayaan yang diberikan kepada para atlet untuk mengikuti kompetisi bergengsi tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Bupati Asahan yang telah berkenan melepas kami untuk bertanding dalam rangka memperebutkan Piala Soeratin U-13 dan U-15 di Sumatera Utara. Pertandingan ini akan berlangsung pada 6 hingga 11 September 2026 mendatang," ujar Pelatih Rudi.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memberikan semangat sekaligus pesan penting kepada para atlet yang akan bertanding. Bupati berpesan agar seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas serta senantiasa menjaga nama baik Kabupaten Asahan di setiap ajang kompetisi.

"Selamat bertanding. Jaga sportivitas dan selalu jaga nama baik Kabupaten Asahan. Kami akan terus mendukung anak-anak kami di lapangan. Kami berharap kalian dapat menjadi juara dan berhak mewakili Sumatera Utara di tingkat Nasional nantinya," tegas Bupati Taufik Zainal Abidin.

Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pembinaan olahraga usia dini. Ke depannya, berbagai even olahraga akan terus digelar guna menggali potensi-potensi muda lokal, sehingga semakin banyak bibit unggul lahir dari Kabupaten Asahan.

Bupati juga mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan, tetap belajar yang baik, serta senantiasa menjauhi narkoba dan tindakan kriminalitas seperti geng motor maupun tawuran yang dapat merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat.

Rangkaian kegiatan pelepasan berjalan tertib dan lancar, dimulai dengan pengibaran lagu Indonesia Raya, doa bersama, sambutan pelatih tim, sambutan Bupati, hingga prosesi pelepasan kontingen secara simbolis. Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.15 Wib dalam suasana aman dan penuh harapan akan prestasi membanggakan dari para atlet muda Asahan. (dre)

Inalum Salurkan Bantuan Rp252 Juta ke Korban Gempa NTT, Terjunkan 9 Relawan

admin — Sat, 05 Sep 2026 14:35:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memberikan respons kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain menyalurkan bantuan senilai Rp252 juta, perusahaan tambang aluminium itu menerjunkan sembilan relawan ke wilayah terdampak untuk membantu penanganan masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Bantuan itu dihimpun dari donasi sukarela Insan Inalum yang kemudian diperkuat perusahaan melalui skema matching donation 1:1. Artinya, setiap Rp1 yang disumbangkan karyawan mendapat tambahan Rp1 dari perusahaan.

Dari skema tersebut, terkumpul bantuan berupa 10 ton beras premium, 50 dus mi instan, 72 dus biskuit, 84 dus larutan isotonik, dan 84 dus air mineral.

Bantuan diserahkan kepada Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan (OJLP) BNPB Brigjen TNI Hery Setiono di Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi NTT, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, pada 1 September 2026.

Aksi Inalum tidak hanya berhenti pada distribusi logistik. Sembilan Insan Inalum yang tergabung dalam Inalum Relawan (I-Wan) dikirim langsung ke wilayah terdampak. Mereka berasal dari sejumlah kompetensi, termasuk tenaga medis dan personil keamanan.

Di lapangan, para relawan tidak hanya membagikan kebutuhan pokok. Mereka juga melakukan pemeriksaan kesehatan, trauma healing, serta pendampingan bagi warga yang terdampak bencana.

Kepedulian Inalum terhadap dampak bencana tidak hanya menyangkut kerusakan fisik dan kebutuhan pangan, tetapi juga tekanan psikologis yang dialami masyarakat setelah gempa dan tsunami.

Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, mengatakan aksi tersebut bermula dari kepedulian sukarela para Insan Inalum yang kemudian diperluas melalui dukungan perusahaan.

"Bantuan terealisasi berangkat dari kepedulian Insan Inalum yang ingin turut hadir bagi saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Perusahaan kemudian memperkuat semangat tersebut agar manfaat yang diberikan dapat semakin luas,"kata Melati, Sabtu (5/9/2026) diterima Sumut24.co.

Menurutnya, kepedulian perusahaan tidak semata diukur dari bantuan logistik yang disalurkan, tetapi juga dari keterlibatan langsung dalam mendampingi masyarakat selama proses pemulihan.

"Kepedulian tidak berhenti pada bantuan yang disalurkan, tetapi juga bagaimana kita dapat hadir langsung, mendampingi masyarakat, dan membantu mereka melewati masa pemulihan,"ucap Melati.

Dukungan Inalum mendapat apresiasi dari BNPB. Hery Setiono yang menilai keterlibatan BUMN, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pemulihan terhadap bencana.

"Kami mengapresiasi dukungan dari Inalum. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat kunci utama untuk memperkuat respons bencana sekaligus mempercepat pemulihan warga yang terdampak,"ungkap Hery.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.

Berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.

Gempa tersebut juga memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir NTT dan rangkaian gempa susulan.

Di tengah kebutuhan pemulihan yang masih berlangsung, keterlibatan Inalum melalui bantuan logistik dan pengerahan relawan menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap penanganan dampak bencana sekaligus pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).(Jo)

Bukan Sekadar MoU, UNPAB Perkuat Langkah Menuju Kampus Berdampak Bersama KLH/BPLH RI

admin — Sat, 05 Sep 2026 14:31:00 +0700+0700

Medan — Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat komitmennya dalam mendorong peran perguruan tinggi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional "Ekosistem Syari'ah: Inisiasi Wakaf Hijau dan Pengembangan Ekosistem Halal Sumatera Utara Menuju Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Sabtu (5/9/2026), di Hotel Grand Inna Medan. UNPAB menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Kehadiran UNPAB dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan,S.E., M.M. Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring UNPAB bersama pemerintah dan perguruan tinggi lainnya untuk mendorong implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang semakin relevan dengan tantangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Penandatanganan MoU antara PTS di Sumatera Utara dengan KLH/BPLH RI secara khusus diarahkan pada pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nota kesepahaman tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup, mulai dari pendidikan dan pengajaran bidang lingkungan hidup, pengkajian dan publikasi, pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan Program Kampus Berdampak.

Bagi UNPAB, kerja sama ini menjadi peluang untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan dampak nyata di luar lingkungan kampus. Konsep Kampus Berdampak mendorong agar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan.

MoU tersebut juga menjadi landasan awal bagi pengembangan kerja sama yang lebih teknis antara perguruan tinggi dan KLH/BPLH RI. Para pihak dapat menindaklanjutinya melalui Perjanjian Kerja Sama yang mengatur bentuk dan ruang lingkup kegiatan, publikasi hasil kerja sama, kekayaan intelektual, hingga aspek pembiayaan.

Kerja sama tersebut memiliki jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani, sehingga memberikan ruang bagi pengembangan berbagai program secara berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing pihak.

Seminar nasional yang menjadi wadah penandatanganan MoU ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Moh Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).

Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko juga membawakan materi bertema "Tridarma Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Lingkungan Hidup", yang semakin menegaskan pentingnya posisi perguruan tinggi dalam mengambil peran terhadap persoalan lingkungan.

Sementara itu, Moh Jumhur Hidayat menyampaikan materi "Gerakan Wakaf Hijau Sebagai Wujud Taubat Nasional Ekologis". Agenda tersebut dilanjutkan dengan deklarasi Taubat Nasional Ekologis dan pencanangan Wakaf Hijau Yayasan Wakaf UISU sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Bagi UNPAB, keterlibatan dalam penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni kerja sama. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi langkah untuk memperluas ruang kolaborasi dan memperkuat peran UNPAB dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi bersama KLH/BPLH RI dan perguruan tinggi lainnya, UNPAB terus membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang selaras dengan agenda keberlanjutan.

Karena kampus berdampak bukan hanya tentang apa yang dilakukan di dalam kampus, tetapi tentang seberapa besar kontribusinya mampu dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Nekat! Oknum Kepling di Medan Polonia Edarkan Ekstasi

admin — Sat, 05 Sep 2026 14:13:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim Direktorat (Dit) Narkoba Polda Sumut menangkap oknum kepala lingkungan (kepling) karena mengedarkan ekstasi di Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

Dari tersangka AR (37), disita barang bukti pil ekstasi sebanyak 600 butir. Usai diamankan oknum kepling itu ditahan di Mapolda Sumut guna menjalani proses hukum.

"Penangkapan itu pada 15 Agustus 2026 setelah personel mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya oknum kepling yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Starban, Kecamatan Medan Polonia," terang Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, Sabtu (5/9/2026).

Kata dia, berdasarkan pemeriksaan awal tersangka AR mengaku hendak mengantarkan ratusan butir ekstasi itu kepada seseorang atas suruhan pria berinisial S yang kini masih dalam penyelidikan.

"Pelaku mengakui akan melakukan transaksi atau mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seseorang atas suruhan S (dalam lidik)," katanya.

Oknum kepling itu dalam menjalankan bisnisnya mendapatkan bayaran sebesar Rp4 juta.

"Terhadap pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolda Sumut. Sementara kasus peredaran narkoba itu masih dalam penyelidikan untuk menangkap jaringan lainnya," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Oknum kepling nekat edarkan sabu diamankan di Mapolda Sumut()

TP-PKK Kota Solok Raih Sejumlah Prestasi Pada Jambore Kader PKK ke-XXII di Bukittinggi

admin — Sat, 05 Sep 2026 13:10:00 +0700+0700

Bukit tinggi : Sumut24.co

Pada Jambore Kader PKK ke-XXII Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026 di Bukit Tinggi, Kontingen Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok menorehkan prestasi gemilang dengan membawa pulang serangkaian penghargaan bergengsi di berbagai kategori lomba, yang diumumkan pada acara penutupan jambore di Kota Bukittinggi, Kamis (3/9/2026).

Dijelaskan ketua TP-PKK Kota Solok, Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra
prestasi paling membanggakan berhasil ditorehkan kontingen Kota Solok dengan mengukuhkan diri sebagai Juara Umum pada kategori Outbond. Tidak hanya itu, Kota Solok juga sukses mengamankan predikat Juara I pada kategori lomba Hatinya PKK, serta Juara II untuk kompetisi Paduan Suara.

Selain itu, Kota Solok juga meraih Juara Harapan I Lomba Dasawisma dan Parade, Juara Harapan II Lomba Kampung Mandiri dalam Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat, serta Juara Harapan III kategori lomba Bermain Peran.

"Alhamdulillah, penghargaan yang kita raih hari ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan, dan semangat seluruh kader TP-PKK Kota Solok. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik daerah di tingkat provinsi," ujar Dona.

Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra, mengapresiasi kerja keras, kekompakan, dan dedikasi seluruh kader yang telah mengikuti rangkaian kegiatan jambore.

Dikatakan Dona, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kader TP-PKK Kota Solok untuk terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan inovasi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat.

"Prestasi ini bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkarya, memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan keluarga, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Solok," ujarnya.

Keikutsertaan TP-PKK Kota Solok dalam Jambore Kader PKK ke-XXII tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas kader. Melalui kegiatan tersebut, kader PKK diharapkan semakin siap berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga.(YOSE)

Blusukan! Wapres Gibran Cek Pemulihan Pascabanjir Bandang di Batangtoru, Warga Titip Harapan Kampung Kembali Pulih

admin — Sat, 05 Sep 2026 13:02:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung perkembangan pemulihan pascabencana banjir bandang di kawasan Garoga, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).

Kedatangan Wapres Gibran menjadi perhatian masyarakat. Warga tampak antusias menyambut rombongan pemerintah yang datang untuk melihat secara langsung kondisi kawasan terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menerima paparan terkait perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana, khususnya pembangunan dan pemulihan jembatan serta penataan aliran sungai yang terdampak perubahan akibat banjir bandang.

Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan penting karena bencana sebelumnya tidak hanya merusak sejumlah akses transportasi, tetapi juga mengubah kondisi sejumlah aliran sungai dan meninggalkan material lumpur, kayu serta sedimentasi.

Usai menerima paparan, Wapres Gibran kembali menyapa masyarakat. Ia didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan langsung keluhan dan kondisi yang masih mereka hadapi pascabencana kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Keluhan tersebut kemudian didengarkan bersama oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu.

"Kami senang Wapres datang langsung melihat kondisi kami. Harapan kami sederhana, kampung halaman kami bisa kembali seperti semula. Jalan, jembatan, sungai dan tempat tinggal warga semuanya bisa diperbaiki, sehingga kami bisa kembali hidup tenang seperti sebelum bencana," ujar warga tersebut.

Menurutnya, dampak banjir bandang masih dirasakan masyarakat hingga kini. Karena itu, warga berharap proses pembangunan dan pemulihan tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi dilanjutkan hingga seluruh kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

"Yang kami inginkan bukan hanya akses kembali terbuka, tetapi kehidupan masyarakat juga bisa pulih. Kami berharap pembangunan dipercepat dan kampung kami kembali aman serta nyaman untuk ditinggali," katanya.

Antusiasme warga sekaligus memperlihatkan besarnya harapan masyarakat agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sehingga kehidupan di kawasan terdampak dapat kembali normal seperti sebelum bencana.

Lebih lanjut, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu mengatakan, kunjungan Wapres Gibran dilakukan untuk melihat perkembangan terkini penanganan pascabencana di sejumlah lokasi.

"Beliau (Wapres Gibran) mengecek perkembangan terkini, dan yang dikunjungi itu ada beberapa titik," ujar Gus Irawan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurut Gus Irawan, sebanyak 227 kepala keluarga (KK) saat ini telah menempati Huntap Hapesong. Namun, masih terdapat persoalan yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait ketersediaan air bersih.

Kondisi cuaca yang cukup panas menyebabkan debit air dari sumur bor mengalami penurunan.

"Sudah dihuni 227 KK di Huntap Hapesong. Memang masih ada persoalan, apalagi sekarang cuaca sedang panas. Baru dibuat 10 bor, oleh karenanya Pemkab Tapsel akan menarik air ke sana," katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga menyiapkan langkah penanganan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi sumber air belum sepenuhnya stabil.

Selain Hapesong, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Huntap Napa.

Gus Irawan menjelaskan, kawasan tersebut direncanakan memiliki 699 unit hunian dan saat ini prosesnya masih ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Lalu titik kedua peninjauan dan persiapan untuk Huntap Napa. Ini sedang proses oleh Kementerian PKP, karena itu besar sebanyak 699 unit maka sedang berproses. Jika tidak ada halangan, mungkin bulan depan sudah mulai pembangunan," jelasnya.

Pemerintah berharap pembangunan huntap tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat yang masih menunggu kepastian tempat tinggal permanen memperoleh kejelasan.

Sementara itu, pembangunan hunian di kawasan Simatohir telah mencapai sekitar 50 persen.

Pemkab Tapsel menargetkan tambahan 214 unit dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Untuk kawasan Simarpinggan, proses pembangunan juga tengah berjalan dan ditargetkan masuk tahap kontrak dalam waktu dekat.

Sementara itu, persoalan air bersih di kawasan hunian warga juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Wapres Gibran.

Menurut Gus Irawan, masyarakat di Huntap Hapesong maupun Huntap Napa masih menghadapi persoalan ketersediaan air karena debit sumur bor menurun akibat kondisi cuaca kering.

"Pak Wapres berpesan karena memang keluhan masyarakat yang ada, baik di Huntap Hapesong baru maupun di Huntap Napa. Di sana memang ada sumur bor, tapi karena kekeringan debit airnya semakin berkurang. Kami akan bantu melalui dropping air," katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara hingga sistem penyediaan air yang lebih permanen dapat berfungsi optimal.

Selain hunian dan infrastruktur, masyarakat terdampak bencana juga masih menunggu pencairan bantuan tahap berikutnya.

Gus Irawan mengatakan, seluruh bantuan untuk masyarakat Tapsel telah dicairkan untuk tahap sebelumnya. Namun, masyarakat kini menunggu pencairan bantuan tahap kedua yang telah diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Seluruh bantuan di Tapsel sudah cair, dan sekarang yang ditunggu masyarakat itu tahap kedua. Karena dulu yang baru cair itu tiga bulan, itu sudah kita ajukan dan tinggal menunggu proses dari pusat," ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat terdampak di kawasan Napa memiliki sejumlah pilihan terkait tempat tinggal, termasuk menempati huntap, huntara, maupun menerima dana tunggu hunian sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Napa, pemerintah menyiapkan 699 unit huntap dan 245 unit hunian sementara (huntara), sementara sebagian masyarakat lainnya memilih skema dana tunggu hunian.

Pemkab Tapsel berharap pembangunan huntap dapat dipercepat, khususnya untuk kawasan Napa dan Tandihat yang pembangunannya berada dalam proses Kementerian PKP.

*274 Titik Jalan Nasional Sumut Terdampak Bencana*

Pemulihan di Tapsel merupakan bagian dari pekerjaan besar pemerintah dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada November 2025.

Berdasarkan pembaruan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terdapat 274 titik pada koridor jalan nasional di Sumatera Utara yang terdampak bencana.

Penanganan darurat telah dilakukan sejak November 2025. Secara umum, akses transportasi di sejumlah lokasi berhasil difungsikan kembali pada awal 2026.

Namun, terbukanya akses belum berarti seluruh pekerjaan telah rampung. Pemerintah masih melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di sejumlah titik.

Dari 274 titik terdampak tersebut, sebanyak 99 lokasi menjadi prioritas penanganan pada 2026. Hingga Juni 2026, progres pekerjaan permanen tercatat sekitar 18,31 persen atau mencakup 45 lokasi.

Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kondisi lapangan serta kebutuhan penanganan masing-masing lokasi.

*Koridor Tabagsel Masih Dikebut*

Tapanuli Bagian Selatan atau Tabagsel menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam proses pemulihan infrastruktur.

Pada koridor Tarutung–Sipirok–Padangsidimpuan, tercatat 52 titik terdampak bencana. Sebanyak 22 titik masuk dalam prioritas penanganan tahun 2026 dengan progres sekitar 14,10 persen.

Sementara koridor Batangtoru–Singkuang memiliki 60 titik terdampak. Dari jumlah tersebut, 21 titik menjadi bagian dari penanganan tahun 2026 dengan progres sekitar 18,91 persen.

Adapun koridor Sibolga–Batangtoru–Padangsidimpuan tercatat memiliki 23 titik terdampak, dengan tiga titik masuk dalam prioritas penanganan tahun ini.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan akses memang telah berjalan, tetapi pekerjaan konstruksi permanen masih membutuhkan waktu.

Salah satu contoh penanganan cepat terlihat di kawasan Batangtoru melalui pembangunan Jembatan Bailey Sungai Garoga.

Jembatan sementara tersebut dibangun setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan dan perubahan alur sungai sehingga akses transportasi masyarakat terganggu.

Jembatan Bailey Sungai Garoga memiliki bentang sekitar 44 meter dengan lebar sekitar 3,7 meter dan kemampuan menahan beban hingga sekitar 25 ton.

Kehadiran jembatan tersebut menjadi solusi penting untuk membuka kembali konektivitas masyarakat tanpa harus menunggu pembangunan jembatan permanen selesai.

Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan maupun perubahan alur akibat material yang terbawa banjir.

Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Sungai Aek Doras di Kota Sibolga.

Pasca bencana, sedimentasi menyebabkan kapasitas aliran sungai menurun. Pada sejumlah bagian, kedalaman sungai yang sebelumnya sekitar dua meter mengalami pendangkalan hingga tersisa sekitar 0,5 meter.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko luapan apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.

Karena itu, pemerintah melakukan pengerukan sedimentasi, membuka kembali alur sungai, membersihkan material kayu dan lumpur serta melakukan penataan penampang sungai.

Penanganan serupa juga dilakukan pada sejumlah aliran sungai lainnya, termasuk Aek Habil, Aek Tukka, Aek Hajoran, Aek Garoga dan Batang Toru.

*Rombongan Bergerak Menuju Tapteng*

Setelah rangkaian kegiatan di Tapanuli Selatan, rombongan Wapres Gibran yang didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution beserta jajaran kemudian bergerak menuju wilayah Tapanuli Tengah.

Rombongan dipimpin Komandan Korem (Danrem) 023/Kawal Samudera Kolonel Inf Iwan Budiarso dengan pengamanan dan pendampingan dari unsur TNI dan Polri.

Rombongan selanjutnya bergerak menuju Bandara Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Informasi kemudian kembali menuju Jakarta.

Kunjungan Wapres Gibran ke kawasan terdampak menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan pemulihan sekaligus mendengar persoalan masyarakat di lapangan.

Bagi warga Batangtoru dan daerah terdampak lainnya, harapan terbesar bukan sekadar pulihnya akses jalan dan jembatan, tetapi juga kembalinya kehidupan masyarakat secara utuh setelah bencana besar yang melanda pada November 2025.zal