Malam Ini, Pondok Pesantren Darul Hikmah TPI Medan Gelar Festival Kuliner Kemerdekaan Sambut HUT RI ke-81

admin — Tue, 18 Aug 2026 15:06:00 +0700+0700

MEDAN — Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PPMDH TPI) Medan menggelar Festival Kuliner Kemerdekaan sebagai bentuk tasyakuran menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara yang dikelola sepenuhnya oleh para santri ini digelar di Lapangan Depan PPMDH, Jalan Pelajar No.44 Medan, pada Selasa, 18 Agustus 2026 mulai pukul 20.30 WIB hingga selesai.

Kuliner Nusantara Jadi Daya Tarik Utama

Festival ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman khas yang disiapkan dan disajikan langsung oleh santri. Berbagai hidangan lezat tersedia bagi pengunjung, antara lain:

- Mie Soup Kampung Eli Catering
- Nasi Goreng Komplit
- Martabak Saleh
- Mie Ayam
- Bakso
- Sate Padang
- Empek-empek
- Pop Corn
- Ice Cream & Roti Pesantren
- Es Lengkong, Kurnia, serta Jeruk Kasturi

Wujud Kewirausahaan Santri Bernuansa Religius

Kegiatan ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan juga wadah pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Dengan semangat "Pesantren Entrepreneur Berbasis Religius", PPMDH TPI Medan berupaya membentuk kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab santri melalui praktik usaha yang jujur dan bermanfaat.

Penyelenggaraan festival kuliner ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pesantren dengan masyarakat sekitar, sekaligus melestarikan dan memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara.

Harapan dan Semangat Kemerdekaan

Melalui kegiatan ini, pihak pesantren berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dengan karya nyata. Santri diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta negara.

Dominasi Suasana

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:39:00 +0700+0700

Oleh: Dahlan Iskan

(Ketiganya yang duduk berderet, dengan Prabowo di tengah antara Jokowi dan Gibran. --YouTube Setpres)

Yang paling melegakan di tanggal 17 Agustus kemarin adalah terbuktinya teori bahwa bayang-bayang sering lebih menakutkan dari kenyataan: demo besar yang bisa rusuh di mana-mana terbukti tidak terjadi.

Pesan kekhawatiran dari mulut ke telinga sempat beredar lama: jangan keluar rumah di tanggal 17 Agustus. Tidak aman. Pun sampai sehari sebelumnya masih ada pesan bisik-bisik seperti itu.

Mal-mal yang telanjur meninggikan pagar tentu yang merasa paling lega. Pengunjung mal tetap ramai sepanjang hari kemarin. Di sebuah supermarket besar saya melihat pembelanja masih banyak.

Saya beli durian: Medan campur musangking. Sampai di kasir saya diberi tahu: ada paket musangking yang menggendong durian Medan. Harganya sama. Kasir minta izin untuk menukarnya. Tentu saya setuju. Dengan uang yang sama dapat dua.

Teman belanja saya ikut senang. Saya anjurkan: makan dulu yang Medan baru yang musangking. Ternyata yang Medan juga enak. Waktu giliran hendak makan musangking sudah keburu kenyang.

"Bisnis kian susah pak," ujar pengusaha yang di belakang saya yang juga menuju kasir.

"Kenapa?"

"Dulu saya pemasok di BUMN. Setelah ada Danantara, BUMN tersebut turun status jadi cucu perusahaan. Semuanya berubah. Politiknya jadi sangat tinggi," katanya.

Saya tidak terlalu fokus mendengarkan keluhannya. Fokus saya terbagi tiga: membayar durian, mendengarkan curhatnya, dan memperhatikan layar HP: siaran live dari Istana Merdeka.

Saya memang ingin tahu: apakah peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana masih bercampur dengan hura-hura, joget-joget, dan nyanyi-nyanyi. Atau sudah berubah menyesuaikan dengan kondisi sosek terakhir.

Anda sudah tahu: di upacara kemarin ada perubahan. Joget-joget masih ada tapi terbatas, terkendali, dan terukur. Tidak sampai jatuh ke hura-hura. Lagu-lagu yang dipakai pun lagu-lagu perjuangan. Tidak ada lagi sebangsa Ojo dibanding-bandingke.

Presiden Prabowo duduk diapit oleh Presiden Jokowi dan istri (kanan) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan istri (kiri). Rasanya inilah foto yang paling menarik untuk diabadikan.

Presiden Prabowo terlihat lebih sederhana dibanding kanan-kirinya. Beskap Jawanya yang warna gelap dipilih yang tidak pakai aksesori lambang keningratan. Kain batik di antara beskap dan celana formal hitamnya juga yang tidak mencolok. Presiden memang berpakaian adat tapi tetap berkesan resmi.

Kontras dengan sebelah menyebelahnya. Presiden Jokowi dengan penutup kepala Bali warna ungu emas –disebut destar– dengan ujung bunga-bungaan besar warna emas pula terasa "hadir". Apalagi kain songket dan celana di balik kain itu juga mencolok. Ditambah busana Iriana Jokowi yang warna merah jambu; kehadiran Jokowi dan istri masih serasa presiden.

Lalu lihatlah penampilan Wapres Gibran di sebelah kiri Presiden Prabowo. Tampak sangat modis dan keren: full pakaian adat Rote, NTT. Topinya, selempangnya, kain songketnya, semuanya serasi dan benar-benar "tampil". Ditambah Silvi, istrinya yang memilih pakaian adat Dayak Kenyah keemasan. Pasangan ini boleh dikata akan terpilih sebagai best dressed di upacara 17 Agustus 2026 –kalau saya jurinya.

Orang politik akan menafsirkan busana Jokowi-Gibran ini dengan tafsir politik. Jokowi baru pulang dari safari politik ke NTT. Gibran yang follow up dengan pakaian adat NTT itu. Jokowi sendiri beralih dari NTT ke Bali. Itu besar sekali tafsirnya: mengambil hati penghuni "kandang banteng" kedua setelah Jateng.

Pakaian keluarga Jokowi di upacara ini memang terasa penuh tafsir. Hadirnya Jokowi saja sudah kuat –apalagi tidak ada Presiden SBY dan Presiden Megawati sebagai penyeimbang. Ditambah penampilan Wapres Gibran dan istri semoncer itu. Keluarga Solo telah mendominasi suasana.

Maka terasa sekali Presiden Prabowo seperti ''jomblo'' di acara besar ini. Barulah ketika pindah peran sebagai inspektur upacara kopiah hitamnya terasa membawa formalitas sebagai presiden. Kadar formalitas itu lantas ia turunkan manakala menerima laporan akhir upacara. Presiden tidak hanya mengucapkan satu kata ''bubarkan'' tapi menambahkan kata-kata pujian bagi pelaku upacara. Gongnya: ia minta komandan upacara dan petugas lainnya menghadap presiden langsung seusai upacara.

Selebihnya lancar-lancar semua. Melegakan.

Dari halaman Istana Merdeka saya ingin meloncat ke lapangan Tian An Men di Beijing. Hari ini ada sesuatu yang besar di sana: tujuh hari meninggalnya perdana menteri legendaris Zhu Rongji.

Di budaya Tiongkok tiga dan tujuh hari meninggalnya seseorang disembahyangi secara khusus di setiap keluarga. Keluarga Zhu Rongji tidak lagi hanya anak-istri-cucu. Seluruh rakyat Tiongkok sudah merasa seperti keluarga almarhum. Maka mereka ingin ikut memperingati tujuh hari meninggalnya Zhu Rongji di lapangan legendaris Tian An Men.

Di sini 17 Agustus berlalu dengan aman. Pun semoga di Tian An Men hari ini. (Dahlan Iskan)

Sudah Inkracht di MA, Rp9,5 Miliar Hak Pensiunan Tirtanadi Belum Direalisasikan

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:02:00 +0700+0700

MEDAN | Sumut24.co

Persoalan hak pensiunan Perumda Tirtanadi kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap belum kunjung dilaksanakan, tetapi juga karena nilai hak yang disebut belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumatera Utara, Selasa (11/8/2026), muncul data bahwa 17 pensiunan Tirtanadi belum menerima haknya, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp9,5 miliar berdasarkan pembagian tiga kelompok perkara.

Data yang diterima dalam RDP menyebut, kelompok pertama terdiri dari delapan pensiunan dengan nilai putusan sekitar Rp2,2 miliar. Kelompok kedua berjumlah enam pensiunan dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar, sedangkan kelompok ketiga terdiri dari tiga pensiunan dengan nilai sekitar Rp439 juta.

Jika dijumlahkan, nilai tersebut mencapai sekitar Rp9,539 miliar. Namun, angka ini menjadi salah satu persoalan yang masih diperdebatkan. Para pensiunan dan kuasa hukumnya menyatakan total hak yang mereka perjuangkan berada di kisaran Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, sehingga diperlukan klarifikasi resmi mengenai perbedaan data tersebut.

Yang menjadi sorotan utama para pensiunan adalah hak tersebut disebut telah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung (MA), tetapi pembayaran belum juga direalisasikan. Dua Tahun Menunggu, Uang Miliaran Belum Dibayar

Persoalan ini bukan perkara baru.

Sebelumnya, pada April 2026, jumlah pensiunan yang diberitakan memperjuangkan haknya sebanyak 14 orang dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Mereka disebut memasuki masa pensiun pada 2022 hingga 2023 dan belum menerima seluruh pesangon yang menjadi haknya.

Dalam RDP Komisi C DPRD Sumut pada Juni 2026, kuasa hukum menyebut delapan pensiunan dalam gugatan pertama memenangkan perkara dengan nilai pembayaran lebih dari Rp2 miliar. Enam pensiunan lainnya dalam gugatan kedua disebut memperoleh putusan sekitar Rp1,9 miliar.

Para pensiunan kemudian kembali mendatangi DPRD Sumut untuk mempertanyakan kepastian pembayaran. Bagi mereka, persoalannya sederhana: hak yang telah diputus pengadilan harus dibayarkan.

Tirtanadi Beralasan Khawatir Double Payment

Manajemen Perumda Tirtanadi memiliki pandangan berbeda. Dalam RDP sebelumnya, manajemen menjelaskan bahwa program pensiun tersebut berkaitan dengan kerja sama Tirtanadi dengan AJB Bumiputera 1912 melalui program asuransi hari tua.

Tirtanadi menyatakan telah membayar premi sesuai kewajibannya. Namun, sebagian manfaat pensiun yang seharusnya diterima para pensiunan masih berkaitan dengan persoalan pembayaran dari pihak asuransi. Manajemen juga menyatakan sebagian hak pensiunan telah diterima, sedangkan sisanya menjadi objek sengketa dengan AJB Bumiputera.

Karena itu, Tirtanadi mengaku berhati-hati menggunakan dana perusahaan untuk membayar kembali hak tersebut.Kekhawatirannya, pembayaran dari kas internal dapat menimbulkan persoalan hukum apabila kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi juga dilakukan. Dengan kata lain, manajemen khawatir terjadi double payment.
Namun alasan tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Sumut.

Dalam RDP Juni lalu, anggota Komisi C Pintor Sitorus menilai Tirtanadi seharusnya Melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan dengan perusahaan asuransi merupakan urusan tersendiri antara Tirtanadi dan pihak asuransi.

Pensiunan: Jangan Jadikan Asuransi Alasan

Kuasa hukum para pensiunan menilai persoalan hubungan Tirtanadi dengan AJB Bumiputera tidak seharusnya menghambat pembayaran hak yang telah diputus pengadilan. Dalam RDP 11 Agustus, kuasa hukum menyatakan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan menegaskan sengketa uang pensiunan tidak berkaitan dengan persoalan asuransi.

Posisi ini sejalan dengan tuntutan mereka sejak RDP sebelumnya: Tirtanadi diminta menjalankan putusan pengadilan dan membayar hak para pensiunan.

Bagi para pensiunan, penundaan pembayaran bukan sekadar persoalan administrasi. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai penghasilan tetap.

Sebelumnya, salah seorang pensiunan, Lilik Suryadi, mengungkapkan bahwa sebagian pensiunan bahkan harus menjual barang dan meminjam uang untuk bertahan hidup.

Komisi C Sudah Ultimatum Tirtanadi

Komisi C DPRD Sumut sebelumnya telah meminta Tirtanadi segera berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Tirtanadi juga diberi waktu paling lama 10 hari untuk menyampaikan hasil konsultasi tersebut kepada DPRD Sumut. Jika tidak ada laporan, Komisi C menyatakan akan menyurati Gubernur Sumatera Utara. DPRD juga membuka kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja direksi Perumda Tirtanadi.

Dalam RDP terbaru pada 11 Agustus, Komisi C kembali meminta penyelesaian segera.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Anita Lubis bahkan menyatakan apabila tidak ditemukan jalan keluar, persoalan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Ada Perbedaan Data Nilai Hak

Satu hal yang kini menjadi perhatian adalah perbedaan angka mengenai total hak yang belum dibayarkan.Pada April hingga Juni 2026, angka yang banyak disebut berada di kisaran Rp4 miliar untuk 14 pensiunan.

Namun pada RDP 11 Agustus, muncul data mengenai 17 pensiunan dengan nilai putusan tiga kelompok yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp9,539 miliar.Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Apakah angka Rp9,5 miliar merupakan keseluruhan nilai putusan, nilai kewajiban tertentu, atau terdapat komponen lain dalam perkara tersebut, masih perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.

Bola Panas Kini di Tangan Tirtanadi

Polemik ini akhirnya menempatkan Perumda Tirtanadi dalam posisi yang semakin disorot.
Di satu sisi, manajemen beralasan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pembayaran ganda serta konsekuensi hukum. Di sisi lain, para pensiunan berpegang pada putusan pengadilan yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap.

Yang jelas, miliaran rupiah hak para pensiunan belum kunjung mereka terima, sementara persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.

Kini publik menunggu langkah konkret Tirtanadi dan Pemprov Sumut apakah hak para pensiunan akan segera dibayarkan, atau polemik tersebut kembali berlarut dengan alasan sengketa asuransi.

Bagi para pensiunan, waktunya bukan lagi sekadar soal menunggu.Mereka sudah menunggu bertahun-tahun untuk menerima uang yang mereka yakini merupakan haknya.red

Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian: Kemerdekaan Tak Pernah Benar-Benar Selesai

admin — Tue, 18 Aug 2026 13:41:00 +0700+0700

MEDAN — Delapan puluh satu tahun setelah peristiwa Rengasdengklok, semangat dan kegelisahan pemuda dalam perjalanan menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi bahan refleksi. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 itu dinilai menyimpan pesan penting bahwa generasi muda memiliki peran dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Dalam tulisan reflektif berjudul "Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian", Dhafa Pohan menggambarkan bagaimana para pemuda ketika itu tidak ingin kemerdekaan Indonesia terlalu lama menunggu keputusan pihak lain.

Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu rangkaian penting yang mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Dhafa, tindakan para pemuda kala itu bukan sekadar bentuk keberanian, tetapi juga cerminan kegelisahan terhadap masa depan bangsa.

"Bagi mereka, kemerdekaan bukan sesuatu yang pantas diberikan oleh bangsa lain. Ia harus lahir dari keberanian bangsa sendiri," tulis Dhafa.

Delapan puluh satu tahun kemudian, situasi Indonesia tentu telah berubah. Generasi muda tidak lagi menghadapi penjajahan secara fisik. Namun, menurut Dhafa, tantangan yang dihadapi generasi muda tetap besar, mulai dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan hingga kesempatan untuk membangun masa depan.

Ia mempertanyakan apakah semangat pemuda 1945 masih hidup dalam diri generasi muda saat ini atau justru telah berubah menjadi rutinitas perayaan kemerdekaan setiap tahun.

Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan pendidikan dan perdebatan mengenai prioritas anggaran negara. Dhafa menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai angka anggaran, tetapi menyangkut pilihan negara terhadap masa depan generasi berikutnya.

"Setiap kali sebuah negara menentukan prioritas, ada masa depan yang sedang dipilih," tulisnya.

Dhafa juga menggunakan istilah "pencurian masa depan" untuk menggambarkan berbagai persoalan yang secara perlahan dapat mengurangi kesempatan generasi muda, seperti mahalnya pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sempitnya kesempatan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, pencurian semacam itu tidak selalu berlangsung secara gaduh. Dampaknya baru terasa ketika generasi muda menyadari bahwa masa mudanya telah habis untuk mengejar kesempatan yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Refleksi tersebut kemudian diperluas dengan kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi bencana gempa. Jika bagi sebagian masyarakat getaran menjadi simbol kegelisahan dan semangat, bagi warga yang terdampak bencana, getaran bumi merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan dan tempat tinggal mereka.

Dari situ muncul pertanyaan yang lebih luas mengenai makna kemerdekaan. Apakah kemerdekaan cukup dimaknai melalui upacara, pengibaran bendera dan perayaan tahunan, atau harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat?

Dhafa berpandangan bahwa generasi saat ini tidak perlu mengulangi tindakan para pemuda Rengasdengklok. Namun, keberanian, kepedulian dan kegelisahan terhadap persoalan bangsa harus kembali dihidupkan.

"Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kebencian. Tetapi dengan belajar, bertanya, mengkritik, bekerja, dan berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya dibiarkan," tulisnya.

Ia menilai kemerdekaan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jika generasi 1945 memiliki tugas merebut kemerdekaan dari penjajahan, maka generasi sekarang memiliki tugas memastikan kemerdekaan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat.

Pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan dan pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan.

"Merah putih akhirnya bukan hanya kain yang berkibar di tiang. Ia adalah pengingat bahwa pernah ada pemuda yang tidak tahan melihat masa depan bangsanya terlalu lama menunggu," demikian refleksi Dhafa.

Ia pun menutup tulisannya dengan sebuah pertanyaan: apakah dada generasi muda Indonesia masih bergetar, atau mereka hanya berdiri tegak karena sudah mengetahui kapan harus hormat dan kapan harus bergerak?

Menurutnya, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa bukan hanya ketika tanahnya bergetar atau ketika anak mudanya gelisah, melainkan ketika semuanya sudah tidak lagi bergetar sementara ketidakadilan terus berjalan seperti biasa.

Penulis: Dhafa Pohan

Bupati Saipullah Serahkan Remisi HUT RI ke-81, 311 Warga Binaan Lapas Panyabungan Tersenyum

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:32:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Sebanyak 311 warga binaan Lapas Kelas IIB Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mendapat remisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Pemberian remisi tersebut berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Panyabungan dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution serta dihadiri Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipullah Nasution membacakan pidato Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa tema HUT ke-81 RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", tidak hanya menjadi semboyan perayaan kemerdekaan, tetapi juga menggambarkan arah pembangunan bangsa.

Menurutnya, nilai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem pemasyarakatan.

"Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan pilar dalam membangun sistem hukum yang tegas, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," demikian pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIB Panyabungan, Bahtiar Sitepu, menjelaskan bahwa 311 warga binaan yang memperoleh remisi mendapatkan pengurangan masa pidana dengan besaran yang berbeda-beda.

Rinciannya, sebanyak 33 warga binaan menerima remisi satu bulan, kemudian 34 orang mendapatkan remisi dua bulan.

Selanjutnya, 101 warga binaan memperoleh remisi tiga bulan, 91 orang mendapat remisi empat bulan, 38 orang menerima remisi lima bulan, dan 14 warga binaan memperoleh remisi enam bulan.

Pemberian remisi tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahtiar berharap remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi dorongan bagi warga binaan untuk semakin serius menjalani proses pembinaan.

"Remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan selama menjalani masa pembinaan," ujar Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, keberhasilan program pembinaan di Lapas Kelas IIB Panyabungan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Forkopimda, petugas pemasyarakatan, serta dukungan masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya terus berupaya membangun sistem pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

"Keberhasilan pembinaan di Lapas Panyabungan tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Forkopimda, serta masyarakat luas," katanya.

Bahtiar juga memastikan pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial, sehingga warga binaan memiliki bekal yang lebih baik ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat.

Usai rangkaian upacara pemberian remisi, Bupati Saipullah Nasution bersama rombongan kemudian berkunjung ke area warga binaan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyempatkan diri menyapa dan berinteraksi dengan para warga binaan. Momen itu menjadi bagian dari pesan bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan menjalani hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi setiap warga binaan untuk memperbaiki diri.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapas Panyabungan pun menjadi momentum untuk meneguhkan kembali pentingnya pembinaan, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, serta persiapan warga binaan agar dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat.

Secara nasional, pemerintah pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 memberikan remisi kepada 173.706 narapidana.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan yang memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka untuk mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik.

Bagi warga binaan Lapas Kelas IIB Panyabungan, remisi HUT ke-81 RI diharapkan menjadi titik penting untuk terus memperbaiki diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.zal

Merah Putih Berkibar di Taman Raja Batu Madina, Bupati Saipullah Nasution Pimpin Upacara HUT RI ke-81

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:31:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).

Upacara kenegaraan tersebut berlangsung di Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Prosesi berjalan tertib dan khidmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, mahasiswa, pelajar, santri, hingga keluarga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Suasana semakin penuh makna ketika Bupati Saipullah Nasution memimpin prosesi mengheningkan cipta. Seluruh peserta upacara diajak sejenak mengenang sekaligus mendoakan jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Momen tersebut berlangsung dalam suasana hening. Para peserta berdiri dengan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengorbanan para pejuang yang telah mewariskan kemerdekaan kepada generasi saat ini.

*Ketua DPRD Bacakan Teks Proklamasi*

Rangkaian upacara sebelumnya diisi dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis.

Teks yang dibacakan merupakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno bersama Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

Pembacaan Proklamasi menjadi salah satu bagian penting dalam upacara karena mengingatkan seluruh peserta terhadap tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengibaran Sang Merah Putih dalam upacara tersebut melibatkan 27 pelajar terpilih dari berbagai SMA dan sederajat di Kabupaten Mandailing Natal.

Juni Yuliana Lubis, siswi MAN 1 Madina, dipercaya sebagai pembawa baki dalam prosesi pengibaran bendera.

Sementara itu, tugas pengibaran bendera dilaksanakan oleh para pelajar yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dari kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madina.

Iring-iringan upacara turut dimeriahkan Korps Musik dari marching band MAN 1 Madina yang mengiringi sejumlah tahapan prosesi dengan tertib.

*Susunan Petugas Upacara*

Berikut susunan petugas Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Taman Raja Batu, Madina:

- Inspektur Upacara: Bupati Madina H. Saipullah Nasution.
- Komandan Upacara: Kapten Inf. Rudi Hasibuan dari Kompi Senapan B Yonif 123/Raja Wali.
- Pembaca Teks Proklamasi: Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis.
- Pembaca Doa: Kepala Kantor Kementerian Agama Madina H. Maranaik Hasibuan.
- Pembawa Baki: Juni Yuliana Lubis, siswi MAN 1 Madina.
- Pengibar Bendera: 27 siswa terpilih dari sejumlah SMA sederajat.
- Korps Musik: Marching Band MAN 1 Madina.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution yang mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) kepala daerah.

Turut hadir Ketua TP PKK Madina Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, Kepala Kejaksaan Negeri Madina Muhammad Nursaitias, Perwira Penghubung Mayor Inf. Takbir, Ketua Pengadilan Agama Mirwan, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal, para pimpinan instansi vertikal, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Taman Raja Batu tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam satu barisan menunjukkan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan sekaligus melanjutkan perjuangan dalam bentuk pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui kerja nyata, menjaga persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta ikut membangun Mandailing Natal dan Indonesia agar semakin maju.zal

HUT RI ke-81 di Paluta: Bupati Reski Basyah Pimpin Upacara, Semangat Kemerdekaan Didorong Jadi Kerja Nyata

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:30:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Kantor Bupati Paluta, Senin (17/8/2026).

Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini berlangsung dalam suasana khidmat. Upacara tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat untuk kembali meneguhkan semangat persatuan sekaligus memperkuat komitmen membangun daerah.

Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Perwira Upacara dipercayakan kepada Danramil 05/PB Kapten Inf. Misran Dalimunthe, sedangkan Dankipan C Yonif 123/RJW Kapten Inf. F. Zega bertugas sebagai Pemimpin Upacara.

Salah satu rangkaian utama upacara adalah pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera. Sebanyak 35 personel terlibat dalam prosesi tersebut.

Pasukan itu terdiri atas 30 anggota Paskibraka Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri, serta lima personel TNI.

Dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, seluruh petugas menjalankan tugasnya hingga prosesi pengibaran bendera selesai. Rangkaian upacara berlangsung tertib, lancar, dan penuh penghormatan terhadap simbol negara.

Momen tersebut juga menjadi gambaran semangat generasi muda Paluta dalam mengambil bagian pada peringatan kemerdekaan sekaligus meneruskan nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa.

Setelah upacara tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara selesai, peserta dan tamu undangan kemudian mengikuti detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui siaran langsung dari Istana Negara dengan menggunakan Zoom Meeting.

Suasana kembali berlangsung khidmat ketika seluruh peserta menyaksikan prosesi peringatan nasional tersebut. Kehadiran jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat menunjukkan kuatnya kebersamaan dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diisi melalui kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Padang Lawas Utara turut dihadiri Wakil Bupati Paluta, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Kapolres Padang Lawas Utara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Paluta, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI, para camat, pimpinan BUMN dan BUMD, perbankan, Ketua FKUB, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), GIAD, Muslimah NU, BKMT, serta para peserta dan undangan lainnya.

Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga persatuan dan membangun Kabupaten Padang Lawas Utara.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Paluta menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan diharapkan tidak berhenti pada upacara, tetapi diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata.

Semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.zal

Paluta Peringati HUT RI ke-81, Defile Meriah Satukan Berbagai Elemen Masyarakat

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:30:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Pemerintah Kabupaten Paluta menggelar kegiatan defile di depan Kantor Bupati Paluta, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-81 RI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Defile diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran instansi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, pelajar, hingga elemen masyarakat lainnya. Peserta tampil dalam barisan masing-masing dengan penuh semangat dan antusias.

Suasana semakin semarak dengan kehadiran masyarakat yang menyaksikan jalannya kegiatan di sepanjang jalur defile. Antusiasme warga turut memberikan warna tersendiri dalam perayaan hari kemerdekaan di Kabupaten Paluta.

Tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, defile tersebut juga menjadi ruang untuk menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan dan kecintaan terhadap Tanah Air. Semangat yang ditunjukkan para peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan dapat diisi melalui kegiatan yang positif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Selain memperingati perjuangan para pahlawan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarinstansi dan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah Kabupaten Paluta melalui momentum HUT ke-81 RI juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berhenti pada perayaan semata. Semangat kemerdekaan diharapkan terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja sama, kepedulian sosial, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Pelaksanaan defile berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Paluta pun menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat persatuan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan karya dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.zal

Kado Kemerdekaan! 594 Warga Binaan Lapas Padangsidimpuan Diusulkan Dapat Remisi

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:29:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan untuk menatap masa depan dengan semangat baru.

Sebanyak 594 warga binaan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan diusulkan memperoleh Remisi Umum Tahun 2026. Pemberian remisi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah mereka jalani, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan partisipasi dalam berbagai program pembinaan.

Penyerahan Remisi Umum bagi narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum bagi Anak Binaan berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padangsidimpuan.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Mathrios Zulhidayat Hutasoit, A.Md.IP., SH., dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah penghuni Lapas Padangsidimpuan dalam pelaksanaan Remisi Umum 17 Agustus 2026 mencapai 842 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 594 warga binaan memenuhi persyaratan untuk diusulkan menerima remisi. Sementara sebagian lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Beberapa di antaranya masih berstatus tahanan, menjalani pidana subsider atau pengganti denda, melakukan pelanggaran tata tertib, perkara telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta belum memenuhi masa pidana minimal enam bulan.

Dari total 594 warga binaan yang memperoleh Remisi Umum, sebanyak 589 orang mendapatkan Remisi Umum I, sedangkan lima orang lainnya mendapatkan Remisi Umum II.

Rincian Remisi Umum I menunjukkan bahwa pengurangan masa pidana diberikan secara beragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 41 orang memperoleh remisi selama enam bulan, 77 orang mendapat pengurangan lima bulan, 156 orang memperoleh empat bulan, 191 orang mendapat remisi tiga bulan, 84 orang memperoleh dua bulan, dan 40 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama satu bulan.

Sementara itu, lima warga binaan yang memperoleh Remisi Umum II terdiri dari satu orang dengan pengurangan masa pidana lima bulan, tiga orang menerima empat bulan, dan satu orang memperoleh remisi tiga bulan.

Remisi tersebut bukan sekadar pengurangan masa hukuman. Bagi warga binaan, pemberian hak tersebut juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan persiapan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto, SH, MH.

Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar mengenang perjuangan para pendiri bangsa.

Momentum kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun ini, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mengangkat tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Tema tersebut dinilai menggambarkan arah perjuangan bangsa dalam membangun negara yang menjunjung kedaulatan, keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

"Indonesia yang Berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan," demikian pesan Menteri yang dibacakan Wali Kota.

Menurut Menteri, nilai kedaulatan, keadilan dan kemakmuran juga harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

*Remisi Jadi Bagian dari Reintegrasi Sosial*

Pemerintah menempatkan remisi sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Kepatuhan terhadap tata tertib dan kesungguhan mengikuti program pembinaan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

"Remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat," demikian pesan Menteri.

Secara nasional, pemerintah pada 2026 memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia.

Pemberian hak tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam menghargai perubahan positif yang ditunjukkan warga binaan sekaligus mendorong mereka agar siap kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menteri juga berpesan kepada seluruh warga binaan yang memperoleh remisi agar menjadikan kesempatan tersebut sebagai awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Mereka didorong meningkatkan kemampuan diri, hidup mandiri, mematuhi hukum dan menjauhi tindakan yang dapat membawa mereka kembali berhadapan dengan hukum.

"Gunakan kesempatan ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tunjukkan kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa bahwa Saudara mampu berubah menjadi warga negara yang taat hukum, bekerja dengan jujur, menghormati sesama, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," pesan Menteri.

Sementara kepada Anak Binaan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, pembentukan karakter dan persiapan masa depan.

Anak Binaan didorong untuk terus belajar, memiliki cita-cita, menghormati orang tua dan guru, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, berkarakter dan berakhlak.

Program tersebut mencakup pendidikan, kegiatan keagamaan, pengembangan keterampilan, interaksi sosial serta kegiatan kemandirian seperti pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan produk hasil karya warga binaan.

Selain menjadi sarana pembinaan, kegiatan produktif tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

Dengan bekal tersebut, warga binaan diharapkan mampu membangun kehidupan yang mandiri serta memiliki peluang untuk berkontribusi secara positif terhadap keluarga dan lingkungan.

Pemberian remisi pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI akhirnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Di balik pengurangan masa pidana tersebut terdapat harapan agar warga binaan benar-benar menggunakan kesempatan untuk berubah, meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Semangat kemerdekaan pun diharapkan dapat menjadi dorongan bagi setiap warga binaan untuk membuka lembaran baru dan ikut mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.zal

Kapolres Padangsidimpuan Hadiri Malam Ramah Tamah, Kenang Jasa Perintis Kemerdekaan dan Apresiasi Paskibra

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:28:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., menghadiri Malam Ramah Tamah dan Silaturahmi bersama para perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan, keluarga veteran, serta anggota Paskibraka Kota Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Kapolres Padangsidimpuan menjadi salah satu bentuk penghormatan jajaran kepolisian terhadap para pejuang yang telah memberikan jasa dan pengorbanan bagi bangsa sekaligus apresiasi kepada generasi muda yang telah menjalankan tugas sebagai Paskibraka.

Malam ramah tamah tersebut turut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitriah Munawwaroh, S.Ak., Wakil Ketua DPRD II Kota Padangsidimpuan H. Rusyidi Nasution, S.T.P., M.M., Kasdim 0212/TS Mayor Inf. Hasbullah Pasaribu, S.Ag., Kajari Kota Padangsidimpuan Dr. Hartadhi Christianto, S.H., M.H., serta Sekda Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE.

Hadir pula jajaran staf ahli dan asisten Pemko Padangsidimpuan, Ketua TP PKK Kota Padangsidimpuan Ny. Hj. Masroni Letnan Dalimunthe, keluarga veteran, pelatih Paskibraka 2026, anggota Paskibraka, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh protokol, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Padangsidimpuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa serta sambutan yang mewakili Pejuang 45 oleh Sertu Syarif Hidaya Rambe.

Suasana semakin bermakna ketika perwakilan Paskibraka Kota Padangsidimpuan menyampaikan kesan dan pesan setelah menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Perwakilan Forkopimda Kota Padangsidimpuan juga menyampaikan sambutan, sebelum dilanjutkan dengan bimbingan dan arahan Wali Kota Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menilai kegiatan tersebut memiliki makna penting karena mempertemukan dua generasi dalam satu momentum, yakni para pejuang yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita kemerdekaan.

"Kita patut memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para perintis kemerdekaan dan veteran. Pengorbanan mereka menjadi bagian penting dari sejarah bangsa yang harus terus kita kenang dan teladani," ujar AKBP Noval.

Menurutnya, semangat perjuangan tersebut harus diteruskan oleh generasi muda melalui hal-hal positif, termasuk kedisiplinan, tanggung jawab, rasa cinta Tanah Air, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kepada adik-adik Paskibraka, apa yang sudah kalian lakukan bukan sekadar menjalankan tugas dalam upacara. Ini merupakan pengalaman untuk membentuk karakter, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Jadikan semangat perjuangan para pendahulu sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan daerah," katanya.

Dalam acara itu, pemerintah juga menyerahkan bingkisan kepada para perintis kemerdekaan dan janda pahlawan sebagai bentuk perhatian serta penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Momentum kebersamaan kemudian ditutup dengan foto bersama antara unsur Forkopimda, keluarga veteran, perintis kemerdekaan, pelatih dan anggota Paskibraka.

Selain itu, turut diumumkan para pemenang lomba pawai deville dan drum band yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Padangsidimpuan. Hadiah bagi para pemenang dapat diambil melalui Bagian Kesra Setda Kota Padangsidimpuan.

AKBP Noval menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak seharusnya hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan kepedulian antargenerasi.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang. Karena itu, tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan, menciptakan keamanan dan ketertiban, serta bersama-sama membangun Kota Padangsidimpuan agar semakin maju," pungkasnya.zal

HUT ke-81 RI di Padangsidimpuan: Wali Kota Ajak Masyarakat Jadikan Kemerdekaan sebagai Energi untuk Membangun Daerah

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:28:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padangsidimpuan berlangsung khidmat di Stadion HM Nurdin, Senin (17/8/2026). Momentum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, gotong royong, dan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, S.Ak.

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, personel TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar hingga tamu undangan.

Salah satu prosesi yang menjadi perhatian dalam upacara HUT ke-81 RI tersebut adalah pengibaran Sang Merah Putih oleh 45 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Padangsidimpuan Tahun 2026.

Pasukan tersebut terdiri dari 28 putra dan 17 putri yang sebelumnya telah menjalani pembinaan serta pelatihan secara intensif. Mereka dibekali latihan kedisiplinan, ketahanan fisik, kekompakan, tanggung jawab dan tata upacara.

Danton Paskibra dipercayakan kepada Farhan Habibi Al-Ansor dari MAN 1 Padangsidimpuan. Sementara pembawa baki bendera adalah Hafiza Zahra Khan dari SMA Negeri 1 Padangsidimpuan.

Dalam formasi pengibaran bendera, Fachrirramzy Putra bertugas sebagai pembentang dan Muhammad Yusuf Nasution sebagai pembawa bendera. Keduanya merupakan siswa SMA Negeri 1 Padangsidimpuan.

Sedangkan Habib Raja Ayodya dari SMA Swasta Nurul 'Ilmi Padangsidimpuan dipercaya sebagai penggerak bendera.

Pengibaran bendera berlangsung lancar dan menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan di Kota Padangsidimpuan.

Usai pelaksanaan upacara, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Menurutnya, peringatan kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.

"Untuk seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan, mari kita jadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai energi untuk terus bersatu, bergerak bersama dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kemajuan Padangsidimpuan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat," ujar Letnan.

Ia menekankan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pemuda serta seluruh elemen lainnya memiliki peran masing-masing dalam mendorong kemajuan Kota Padangsidimpuan.

Karena itu, semangat kemerdekaan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Letnan Dalimunthe juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Ia menilai pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka merupakan kesempatan berharga bagi para pelajar untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

"Anak-anak kita yang menjadi Paskibra hari ini adalah generasi penerus bangsa. Saya berharap pengalaman ini menjadi bekal untuk terus berprestasi, menjaga kedisiplinan dan menjadi generasi yang membanggakan keluarga, sekolah, masyarakat dan Kota Padangsidimpuan," katanya.

Menurutnya, nilai-nilai yang diperoleh selama menjalani proses pembinaan Paskibraka tidak hanya penting untuk pelaksanaan upacara, tetapi juga dapat menjadi bekal dalam kehidupan dan masa depan para pelajar.

Lebih jauh, Wali Kota mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan di tengah keberagaman latar belakang, profesi dan pandangan.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan alasan untuk saling menjauh.

"Berbeda latar belakang dan berbeda profesi bukan alasan untuk terpecah. Kita adalah satu keluarga besar Kota Padangsidimpuan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang semakin maju, sejahtera dan bermartabat," tegasnya.

Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion HM Nurdin tersebut berlangsung tertib dan penuh khidmat.

Semangat kemerdekaan di Kota Padangsidimpuan diharapkan tidak hanya terasa pada 17 Agustus, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui persatuan, gotong royong, kedisiplinan dan pengabdian.zal

Bupati Palas Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke-81, Persatuan Jadi Pesan Utama

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:27:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati Padang Lawas (Palas), Senin (17/8/2026). Momentum kemerdekaan tersebut diisi dengan prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih yang diikuti jajaran pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat.

Bupati Padang Lawas bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tersebut. Prosesi berlangsung tertib dan penuh penghormatan, terutama saat pengibaran bendera Merah Putih serta pembacaan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, Luat Hasibuan, SE, dipercaya membacakan teks detik-detik Proklamasi. Sementara itu, tugas pengibaran bendera dipercayakan kepada putra-putri terbaik Kabupaten Padang Lawas.

Sebanyak 61 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) bertugas di lapangan, dengan satu orang disiapkan sebagai cadangan. Dengan demikian, total personel yang terlibat dalam formasi Paskibraka mencapai 62 orang.

Keberadaan para pengibar bendera tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam upacara kemerdekaan. Mereka membawa semangat generasi muda Palas untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, disiplin, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara HUT ke-81 RI di Kabupaten Padang Lawas dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Palas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelajar, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa hingga insan pers.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial pemerintah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat.

Semangat persatuan menjadi semakin penting dalam mengawal pembangunan daerah. Perbedaan latar belakang, profesi maupun organisasi diharapkan tidak menjadi penghalang untuk bersama-sama membangun Kabupaten Padang Lawas.

Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur." Tema tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh elemen bangsa mengambil bagian dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat.

Peringatan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Padang Lawas juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Semangat kemerdekaan diharapkan dapat diterjemahkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan yang berkelanjutan serta program-program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus mendorong pembangunan daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan harapan agar Padang Lawas dapat terus berkembang dan bergerak menuju daerah yang semakin maju.

Karena itu, peringatan HUT ke-81 RI diharapkan tidak berhenti pada upacara dan seremoni. Nilai perjuangan para pahlawan perlu diwujudkan melalui kerja keras, gotong royong, menjaga persatuan dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri upacara tersebut. Di antaranya Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Hasbi Kurniawan, S.H., M.H., serta Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Darman Harun Lubis, S.H.I.

Turut hadir Pj. Pabung Padang Lawas Kapten Inf Anhar Juhar, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas H. Dr. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas.

Hadir pula jajaran Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Lawas Ny. Mahzalena Putra Mahkota Alam Hasibuan, Staf Ahli TP-PKK Ny. Hj. Marnis Khairati Achmad Fauzan Nasution, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Hj. Hamnil Panguhum Nasution beserta pengurus.

Selain itu, upacara dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, Kepala Badan Pusat Statistik Padang Lawas, Kepala BSSPL, tokoh masyarakat, tokoh pemekaran, organisasi kepemudaan dan keagamaan, mahasiswa, insan pers serta undangan lainnya.zal

Khidmat! Wakil Bupati Palas Achmad Fauzan Pimpin Penurunan Sang Merah Putih di HUT ke-81 RI

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:26:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Wakil Bupati Padang Lawas (Palas) H. Achmad Fauzan Nasution, S.HI., M.Pdi., memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin sore, 17 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Padang Lawas. Prosesi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Padang Lawas turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Darman Harun Lubis, S.HI., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, S.H., anggota DPRD Padang Lawas dari Fraksi PAN Sufriady Halomoan Hasibuan, S.Pd., MM., serta anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Hasan Basri Nasution.

Hadir pula unsur TNI-Polri, perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas, perwakilan Pabung, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Kementerian Agama, Ketua TP-PKK beserta pengurus, Kepala Bank Sumut Sibuhuan, KONI Padang Lawas, ASN di lingkungan Pemkab Padang Lawas, mahasiswa, pelajar, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian penurunan bendera berlangsung dengan penuh penghormatan. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menjalankan tugasnya dengan tertib dan lancar hingga Sang Merah Putih berhasil diturunkan.

Setelah prosesi selesai, bendera kemudian disimpan sesuai dengan tata cara dan rangkaian upacara kenegaraan.

Kehadiran berbagai elemen pemerintahan, aparat keamanan, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat dalam upacara tersebut menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui kerja nyata, kepedulian sosial, serta kontribusi setiap elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat gotong royong juga dinilai penting untuk diperkuat agar berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti ketika upacara berakhir. Sebaliknya, nilai tersebut perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar, membangun kebersamaan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Padang Lawas.zal

Bupati Tapsel Gus Irawan Serahkan Remisi HUT RI, 135 Narapidana Rutan Sipirok Dapat Pengurangan Hukuman

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:25:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Sebanyak 135 narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sipirok menerima Remisi Umum Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Remisi tersebut secara resmi diserahkan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu di Lapangan Rutan Kelas IIB Sipirok, Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Penyerahan remisi menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan sekaligus bagian dari pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Ketua TP PKK Tapsel Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu, Staf Ahli PKK Ny. Zakia Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Tapsel H. Sofyan Adil Siregar bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel Ny. Ira Sofyan Adil Siregar.

Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Tapsel, jajaran Rutan Kelas IIB Sipirok serta para warga binaan yang memperoleh remisi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Gus Irawan Pasaribu membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto terkait pemberian Remisi Umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekadar momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa. Peringatan kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali tekad bersama dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini mengangkat tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Tema tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai pemberian sanksi, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan pembinaan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Remisi menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik. Pemberian hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mematuhi tata tertib dan aktif mengikuti program pembinaan.

Pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi menjadi bagian dari proses pembinaan dan persiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Karena itu, warga binaan yang memperoleh remisi diharapkan menjadikan kesempatan tersebut sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan serta membangun sikap yang lebih bertanggung jawab.

Proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan diarahkan agar warga binaan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan dan mampu beradaptasi secara positif ketika nantinya kembali ke keluarga maupun lingkungan sosial.

Momentum pemberian remisi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rutan Kelas IIB Sipirok pun diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh warga binaan untuk mengikuti setiap tahapan pembinaan secara sungguh-sungguh.zal

Pawai Deville HUT RI ke-81 Digelar Meriah, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Soroti Semangat Nasionalisme Generasi Muda

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:25:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padangsidimpuan berlangsung meriah. Ribuan peserta dari berbagai unsur mengikuti Pawai Deville, Karnaval, dan Marching Band yang digelar pada Senin, 17 Agustus 2026.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat hingga pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Pawai mengambil titik awal dari Stadion HM Nurdin. Peserta kemudian bergerak melewati Jalan Tapian Nauli, Jalan Kenanga, Jalan Sutan Hasanuddin, Jalan Merdeka, hingga berakhir di kawasan depan Plaza ATC Padangsidimpuan.

Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan penampilan marching band dari sejumlah sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain itu, barisan karnaval dari organisasi perangkat daerah (OPD) serta organisasi kemasyarakatan (ormas) turut menampilkan berbagai kreasi dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir menyaksikan jalannya pawai dari panggung penghormatan di depan Plaza ATC Padangsidimpuan.

Di antaranya Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.KM., M.Kes., Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak., Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran Forkopimda dan pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Turut hadir perwakilan Kodim 0212/Tapsel, Yonif 123/Rajawali, Brimob Polda Sumut, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Pengadilan Agama, Subdenpom, jajaran OPD, PJU Polres Padangsidimpuan, TP PKK, Bhayangkari serta para tamu undangan.

Peserta pawai terdiri atas barisan pembawa Bendera Merah Putih, SST Kodim 0212/Tapsel, SST Yonif 123/Rajawali, SST Batalyon C Brimob Polda Sumut dan SST Polres Padangsidimpuan.

Selain barisan institusi, kemeriahan juga datang dari peserta karnaval yang berasal dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta berbagai organisasi masyarakat.

Sementara itu, penampilan marching band dari sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para pelajar membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin hidup dan penuh semangat.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan pawai menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme masyarakat.

"Pawai ini bukan hanya sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan dan kecintaan terhadap bangsa, khususnya bagi generasi muda," ujar AKBP Noval.

Ia juga mengimbau seluruh peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan agar tetap menjaga ketertiban serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan tertib, aman dan penuh kegembiraan," katanya.

Berdasarkan rangkaian kegiatan, sekitar pukul 11.25 WIB, Pawai Deville, Karnaval dan Marching Band mulai bergerak dari Stadion HM Nurdin menuju kawasan depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya, Wali Kota Padangsidimpuan bersama jajaran Forkopimda menuju panggung penghormatan di depan Plaza ATC. Sebelum pawai dimulai, dilaksanakan laporan Perwira Deville kepada Inspektur Upacara.

Setelah rangkaian persiapan selesai, seluruh peserta kemudian mengikuti Pawai Deville, Karnaval dan Marching Band sesuai rute yang telah ditentukan.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat Padangsidimpuan untuk menunjukkan semangat persatuan dalam memperingati 81 tahun Indonesia merdeka.zal

Semangat Kemerdekaan Menggema, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:24:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Stadion H.M. Nurdin, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026) sore.

Upacara yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. selaku Inspektur Upacara.

Kegiatan penurunan bendera menjadi rangkaian penting dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Prosesi berlangsung tertib dengan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), personel TNI-Polri, aparatur pemerintah daerah, pelajar, Pramuka, serta sejumlah elemen masyarakat.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.KM., M.Kes., Wakil Wali Kota H. Harry Pahlevi Harahap, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, perwakilan Dandim 0212/Tapsel Mayor Inf Hasbullah Pasaribu, perwakilan Danyonif 123/Rajawali Kapten Inf Edi Syahputra Ritonga, Kajari Padangsidimpuan Dr. Hartadhi Christianto, S.H., M.H., serta unsur Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.

Turut hadir Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, anggota DPRD, pejabat utama Polres Padangsidimpuan, organisasi kemasyarakatan, KNPI, Pemuda Pancasila, serta para tamu undangan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky mengatakan, upacara penurunan Bendera Merah Putih bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan.

"Upacara penurunan Bendera Merah Putih ini merupakan bagian dari penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia harus kita maknai dengan menjaga persatuan, meningkatkan kedisiplinan, serta bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah," ujar AKBP Noval.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI-Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh masyarakat.

"Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat Padangsidimpuan untuk terus menjaga kerukunan, menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta nyaman," katanya.

Dalam upacara tersebut, pasukan upacara terdiri dari berbagai unsur, mulai dari personel Kodim 0212/Tapsel, Batalyon Infanteri 123/Rajawali, Batalyon C Brimob Polda Sumut, Polres Padangsidimpuan, Satpol PP, Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan, hingga pelajar tingkat SMA dan SMP serta Pramuka Kota Padangsidimpuan.

Perwira Upacara dijabat Lettu Inf. Chandra Gani, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Lettu Inf. Saputra Harahap.

Rangkaian upacara diawali dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara. Setelah itu, Inspektur Upacara memasuki lapangan dan pasukan memberikan penghormatan.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara sebelum memasuki agenda utama, yakni penurunan Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah bendera diturunkan dan disimpan sesuai ketentuan, rangkaian dilanjutkan dengan Andhika Bhayangkari, laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara, hingga upacara dinyatakan selesai.

Rombongan Forkopimda diketahui tiba di Stadion H.M. Nurdin sekitar pukul 17.10 WIB. Seluruh rangkaian upacara penurunan Bendera Merah Putih selesai sekitar pukul 17.45 WIB dalam keadaan aman, tertib dan lancar.

Pelaksanaan upacara tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padangsidimpuan pada 17 Agustus 2026.zal

Pimpin Penurunan Merah Putih HUT ke-81 RI, Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Pengabdian

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:23:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. memimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2026.

Upacara berlangsung di Lapangan Parade Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (17/8/2026) sore, dan berjalan dengan tertib, aman serta penuh khidmat.

Bagi AKBP Anton Santoso, prosesi penurunan Sang Merah Putih bukan sekadar penutup rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga nilai perjuangan dan mengisinya melalui pengabdian nyata.

"Ketika Sang Merah Putih diturunkan pada sore hari ini, bukan berarti semangat perjuangan ikut berhenti. Justru ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan pengabdian dan tanggung jawab," ujar AKBP Anton Santoso.

Menurutnya, kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan panjang serta pengorbanan para pahlawan. Karena itu, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan persatuan sekaligus memberikan kontribusi positif sesuai bidang dan perannya masing-masing.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan yang besar. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan peran masing-masing," katanya.

AKBP Anton Santoso juga menilai pelaksanaan upacara yang diikuti berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, tokoh masyarakat, veteran dan elemen lainnya menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut dia, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa persaudaraan serta memperkokoh persatuan di tengah masyarakat.

"Upacara ini memperlihatkan bahwa semangat kebangsaan menyatukan kita semua," ungkapnya.

Kapolres Tapsel turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam seluruh rangkaian kegiatan kemerdekaan tidak berhenti setelah upacara selesai, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga semangat persatuan ini terus terpelihara dalam kehidupan sehari-hari," tandas AKBP Anton Santoso.

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA, MBA, serta Sekda Tapanuli Selatan Sofyan Adil, SP, MM.

Hadir pula Ketua DPRD Tapanuli Selatan Rahmad Nasution, S.H., Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Muslim Amin, S.E., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para veteran, serta undangan lainnya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga semangat nasionalisme sekaligus menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bagi Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso, peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bersama bahwa perjuangan harus diteruskan melalui kerja nyata, menjaga persatuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.zal

LSM Batu Marmar Desak Usut Dugaan Penerimaan Uang Rp400 Juta Terkait Mark Up APD COVID-19 di Dinkes Sumut

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:22:00 +0700+0700

MEDAN — Lembaga Batu Marmar (Barisan Bersatu Masyarakat Marginal) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang dikaitkan dengan nama Emirsyah Harahap dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Sumatera Utara.

Desakan tersebut disampaikan Mukhlis Ritonga, SH, selaku perwakilan Lembaga Batu Marmar. Menurutnya, apabila dugaan penerimaan uang tersebut terungkap dalam fakta persidangan, aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikannya.

"Kalau memang ada keterangan di persidangan mengenai dugaan penerimaan Rp400 juta yang dikaitkan dengan Emirsyah, kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan pendalaman. Jangan sampai ada informasi penting yang justru berhenti di persidangan tanpa ditindaklanjuti," tegas Mukhlis.

Menurutnya, penyebutan nama seseorang dalam persidangan memang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Namun, keterangan tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, dokumen, transaksi perbankan, serta alat bukti lainnya.

"Jangan langsung memvonis seseorang bersalah. Tetapi aparat juga harus berani memeriksa dan mengklarifikasi. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak terlibat. Kalau ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum," ujarnya.

Jangan Ada Kesan Tebang Pilih
Mukhlis menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Uang Rp400 juta itu bukan jumlah kecil. Kalau benar berkaitan dengan fee atau transaksi dalam pengadaan pemerintah, harus diketahui siapa pemberi, siapa penerima, melalui siapa, dan untuk kepentingan apa," katanya.

Ia meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun aparat penegak hukum lainnya menelusuri dugaan aliran dana tersebut secara menyeluruh.

"Jangan sampai hanya pihak tertentu yang diproses, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran justru tidak tersentuh. Ini yang bisa menimbulkan persepsi tebang pilih," tegas Mukhlis.

Batu Marmar Akan Kawal
Mukhlis menegaskan, Lembaga Batu Marmar akan ikut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai penggunaan uang negara, khususnya anggaran yang berkaitan dengan penanganan pandemi.

"Kami dari Batu Marmar akan mengawal persoalan ini. Masyarakat marginal juga punya hak untuk mendapatkan keadilan dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi," pungkasnya.

Mukhlis menambahkan, pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, desakan yang disampaikan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan alat bukti.

"Intinya sederhana, usut sampai terang. Kalau tidak terlibat, bersihkan namanya. Kalau terbukti, proses sesuai hukum," tutup Mukhlis Ritonga, SH.

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Hadiri Pemberian Remisi, 3 Warga Binaan Rutan Sipirok Langsung Bebas

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:20:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. menghadiri upacara pemberian remisi umum bagi warga binaan Rutan Kelas II B Sipirok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Upacara yang berlangsung dalam suasana khidmat tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Tapanuli Selatan. Momentum ini sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan masa pidana.

Sebanyak 135 warga binaan Rutan Kelas II B Sipirok menerima remisi umum pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini. Dari jumlah tersebut, tiga warga binaan dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi.

Kehadiran Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial yang dilakukan jajaran pemasyarakatan.

Menurut Anton, pemberian remisi bukan hanya bentuk pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga merupakan apresiasi atas perubahan sikap dan perilaku warga binaan selama mengikuti pembinaan.

"Pemberian remisi ini merupakan bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan sikap dan perilaku baik selama menjalani masa pidana," ujar AKBP Anton Santoso.

Kapolres Tapsel juga menekankan pentingnya kesiapan warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidana untuk kembali berbaur dengan masyarakat.

Ia berharap para warga binaan yang memperoleh kebebasan dapat menjadikan pengalaman selama menjalani masa pidana sebagai pelajaran untuk memperbaiki kehidupan ke depan.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang dan dukungan agar warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan," katanya.

Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu mantan warga binaan membangun kembali kehidupan sosialnya.

Karena itu, proses pembinaan tidak berhenti ketika warga binaan memperoleh remisi atau dinyatakan bebas. Dukungan dari berbagai unsur di masyarakat diperlukan agar mereka mampu beradaptasi dan kembali menjalankan kehidupan secara positif.

Dalam upacara tersebut, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., CA., bertindak sebagai inspektur upacara.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA, MBA, serta Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Sofyan Adil, SP, MM.

Hadir pula Ketua DPRD Tapanuli Selatan Rahmad Nasution, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan M. Emri Kurniawan, S.H., M.H., unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pemberian remisi tersebut menjadi bagian penting dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Tapanuli Selatan. Selain memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif, momentum tersebut juga diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi warga binaan ke tengah masyarakat.zal

Upacara HUT ke-81 RI di Tapsel, Kapolres Anton Santoso: Bersama Jaga Bumi Dalihan Na Tolu

admin — Tue, 18 Aug 2026 12:19:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81 di Lapangan Parade Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (17/8/2026).

Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur." Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, mahasiswa, veteran, tokoh masyarakat hingga elemen masyarakat lainnya.

Kehadiran Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso menjadi bagian dari komitmen jajaran kepolisian dalam memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam rangkaian upacara tersebut, Polres Tapanuli Selatan juga turut mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kasat Reskrim Polres Tapsel IPTU Bontor Desmonth Sitorus, S.H., M.H. dipercaya sebagai Komandan Upacara. Ia bertugas memimpin jalannya rangkaian upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

Keterlibatan personel Polres Tapsel dalam kegiatan kenegaraan tersebut sekaligus mencerminkan kolaborasi antara institusi kepolisian dengan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran setiap agenda penting di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kebersamaan.

"Peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kita untuk terus memperkuat sinergitas dan menjaga keamanan hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar AKBP Anton Santoso.

Menurutnya, terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak.

Karena itu, Polres Tapanuli Selatan terus mendorong terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat.

"Kami berharap semangat kemerdekaan ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Bumi Dalihan Na Tolu tetap aman dan nyaman," pungkasnya.

Setelah upacara selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda lainnya. Salah satunya pemberian piagam penghargaan kepada personel Polres Tapanuli Selatan.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan buku nikah hasil isbat secara simbolis kepada 76 pasangan.

Penyerahan tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pascaupacara yang turut memberikan makna sosial bagi masyarakat, khususnya pasangan yang telah memperoleh kepastian administrasi pernikahan melalui proses isbat.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Tapanuli Selatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA, MBA, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Sofyan Adil, SP, MM, Ketua DPRD Tapanuli Selatan Rahmad Nasution, S.H., unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), personel TNI-Polri, veteran, tokoh masyarakat, mahasiswa dan pelajar.

Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga membangun kolaborasi untuk menciptakan Tapanuli Selatan yang aman, tertib dan semakin maju.zal