Tokoh Masyarakat Madina H. Sjahrir Nasution Desak Kejelasan Perda Tanah Ulayat

admin — Thu, 16 Apr 2026 12:26:00 +0700+0700

Mandailing Natal – Tokoh masyarakat Mandailing Natal, H. Sjahrir Nasution, angkat suara terkait belum jelasnya tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat, khususnya menyangkut tanah ulayat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam pernyataannya, Sjahrir menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat adat masih menunggu kepastian dari DPRD Madina terkait progres pembahasan Perda tersebut. Padahal, keberadaan tanah ulayat telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
"Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Madina harus menjelaskan kepada publik, sudah sejauh mana tindak lanjut Perda masyarakat adat tentang tanah ulayat ini," tegas Sjahrir, Rabu (16/4/2026).
Ia menyebut, desakan ini bukan hanya datang dari dirinya, tetapi juga dari berbagai tokoh adat Mandailing mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Menurutnya, isu ini menyangkut hak dasar masyarakat adat yang tidak boleh diabaikan.
Lebih lanjut, Sjahrir mengingatkan agar suara masyarakat yang kini semakin menguat tidak dianggap sebagai hal biasa.
"Jangan dianggap ini angin lalu. Suara masyarakat adat hari ini adalah bentuk kegelisahan yang nyata dan harus segera direspons oleh pemerintah daerah dan DPRD," ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD agar segera mengambil langkah konkret dalam merampungkan Perda tersebut, guna memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi tanah ulayat dan melindungi hak-hak masyarakat adat Mandailing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Madina terkait perkembangan pembahasan Perda masyarakat adat dimaksud.rel

Kapolresta Deli Serdang Pimpin Sertijab Kasat Tahti, Kapolsek Biru-Biru dan Kaposek Pantai Labu.

admin — Thu, 16 Apr 2026 12:12:00 +0700+0700

Deliserdang -Polresta Deli Serdang melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Kenal Pamit sejumlah pejabat utama, Kamis (16/04/2026) pagi. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Lapangan Apel Mapolresta Deli Serdang.

Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Perwira Upacara AKP Hendri Ginting, S.H., MH dan Komandan Upacara IPDA Andi Siregar, SH

Serah terima jabatan tersebut meliputi tiga posisi strategis, yakni Kasat tahti, Kapolsek Biru-Biru dan Kapolsek Pantai Labu.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan Keputusan Kapolda Sumatera Utara, dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan berita acara Sertijab, pengambilan sumpah jabatan, dan pakta integritas.

Adapun pejabat yang melaksanakan Sertijab yaitu Jabatan Kasat Tahti diisi oleh IPTU Jon Antoni, SH, Kapolsek Biru-Biru dari AKP Natanail Sitepu SH MH kepada IPTU Indra Kristian Tamba, SE,MH, Kapolsek Pantai Labu dari IPTU Sujarwo S.Psi MM kepada IPDA Iralfat Yaroni Dachi, SH

Dalam amanatnya, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, serta berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan, khususnya dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara juga dihadiri oleh Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, Kapolsek jajaran, personel Polresta Deli Serdang, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Deli Serdang Ny. Rani Hendria beserta pengurus Bhayangkari.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara Kenal Pamit di Aula Pendopo Polresta Deli Serdang sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.

Sertijab PJU Polres Asahan, Penyegaran Organisasi, Wujudkan Kamtibmas Kondusif

admin — Thu, 16 Apr 2026 12:11:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Polres Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pelaksanaan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU). Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat, personel, dan pengurus Bhayangkari.

Dalam kesempatan tersebut, terjadi pergantian kepemimpinan di beberapa posisi strategis. Posisi Kasat Narkoba yang sebelumnya diemban oleh AKP Mulyoto, S.H., M.H., kini resmi diserahkan kepada AKP Gunawan Efendi, S.H. Sementara itu, jabatan Kasat Lantas yang sebelumnya dipimpin oleh AKP Jonni Fitiaro H Sinaga, S.H., kini diteruskan oleh Iptu Muhammad Rasyid Ridho, S.Tr.K., S.I.K.

Tidak hanya itu, prosesi transisi kepemimpinan juga turut dilakukan di tingkat sektor, yakni penyerahan jabatan Kapolsek Kota Kisaran kepada Iptu Komang Sri Rahayu Kumala, S.Tr.K., M.H.

Kapolres Asahan menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang sangat wajar dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi Polri. Langkah ini diambil bukan hanya sebagai upaya penyegaran, tetapi juga strategi untuk meningkatkan profesionalisme serta memaksimalkan potensi karier setiap personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

"Pergantian ini kami harapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru. Fokus utama kami tetap sama, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Asahan," tegas AKBP Revi Nurvelani dalam amanatnya.

Kepada para pejabat lama, Kapolres menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama mengemban amanah. Sedangkan bagi pejabat baru, diharapkan dapat segera beradaptasi, melanjutkan program kerja yang sudah berjalan baik, serta mampu berinovasi demi kemajuan institusi.

Rangkaian acara diakhiri dengan sesi pemberian ucapan selamat dan foto bersama, yang menjadi simbol kekompakan dan soliditas yang kuat di lingkungan Polres Asahan.

Dengan terlaksananya sertijab ini, Polres Asahan optimis dapat semakin solid dan optimal dalam menjalankan tugas mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (tec)

Camat Medan Kota Tinjau Jalan Putus di Sitirejo I, Janji Segera Ditangani

admin — Thu, 16 Apr 2026 12:08:00 +0700+0700

Medan – Camat Medan Kota, Mhd. Andi Syahputra, S.STP., M.AP, menunjukkan respon cepat terhadap kerusakan infrastruktur dengan turun langsung meninjau kondisi jalan yang putus di Jalan Busi, Lingkungan 14, Kelurahan Sitirejo I.
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul keluhan warga terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah hingga terputus dan menghambat aktivitas sehari-hari, terutama akses transportasi masyarakat di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan itu, Camat Medan Kota didampingi jajaran kelurahan serta perangkat lingkungan setempat. Ia juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga guna mendengar keluhan dan memastikan kebutuhan mendesak dapat segera ditindaklanjuti.
"Kami tidak ingin masyarakat terus terganggu. Ini akan segera kami laporkan dan dorong agar cepat ditangani," ujar Andi Syahputra di sela-sela peninjauan.
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut akan menjadi prioritas dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Kehadiran Camat di lokasi mendapat apresiasi dari warga. Mereka berharap perhatian langsung dari pemerintah kecamatan ini dapat mempercepat realisasi perbaikan, sehingga akses jalan kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu.
Langkah cepat yang dilakukan Camat Medan Kota ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik serta memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.red

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan

darma — Thu, 16 Apr 2026 11:30:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, dengan nilai anggaran mencapai Rp217 miliar, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang disebut sebagai bagian dari gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut diduga mengalami penyimpangan dalam pengelolaan material tanah urug galian C.

Dugaan tersebut mencuat setelah terpantau adanya aktivitas pengangkutan tanah urug dari lokasi proyek yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan. Tanah yang seharusnya digunakan untuk penimbunan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Sergai, justru diduga diperjualbelikan kepada pihak lain.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu (15/4/2026), dari pagi hingga siang hari terlihat puluhan truk jenis cold diesel keluar masuk area proyek dengan membawa muatan tanah urug galian C menuju wilayah Kecamatan Sei Rampah.

Selain itu, informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa tanah urug tersebut diduga dijual kepada pihak lain. Warga setempat mengaku menyaksikan aktivitas bongkar muat tanah yang diduga berasal dari proyek tersebut.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait pengawasan serta pengelolaan material proyek yang bersumber dari anggaran negara. Pasalnya, material yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan justru diduga diperjualbelikan.

"Tanah urug yang sudah dibeli dengan uang negara masa bisa dijualbelikan kepada pihak lain yang bukan hak mereka. Ini jelas melanggar aturan," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi di lokasi proyek, pihak keamanan (satpam) tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Mereka mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada media.

"Silakan hubungi pihak humas proyek, Pak Rahmad, yang bertugas di Koramil Sei Rampah," ujar salah seorang petugas keamanan kepada wartawan di lokasi.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rahmad selaku humas proyek belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan.

Sementara itu, penanggung jawab pekerjaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat, Krisna, pada Kamis (16/4/2026) pagi, juga belum memberikan klarifikasi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan penjualan tanah urug galian C tersebut. (Fani).l

Airin Rico Waas Pastikan Dekranas Mall Medan Tampil Berkelas

admin — Thu, 16 Apr 2026 10:52:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung progres persiapan pembangunan Dekranas Mall yang berlokasi di lantai tiga Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pusat promosi tersebut memiliki standar visual dan kualitas yang berkelas. Tak hanya itu, pembangunan pusat promosi ini juga diproyeksikan menjadi etalase strategis bagi produk-produk unggulan UMKM di Kota Medan, sehingga mampu mendorong pelaku usaha lokal agar naik kelas sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga dikenal masyarakat luas.

Dalam kunjungan tersebut, Airin Rico Waas tampak berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan beserta tim teknis. Diskusi yang berlangsung hangat tersebut fokus pada pematangan konsep estetika dan fungsionalitas ruangan.

Tidak sekadar meninjau, Airin Rico Waas turut memberikan arahan mendetail terkait interior, mulai dari pemilihan bahan, palet warna, hingga ornamen dekoratif.

Pembangunan ini pun menjadi bukti komitmen Pemko Medan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. (Rel)

Realisasi PAD April 2026 Tembus 19,91%, Pajak Daerah Jadi Penopang Utama

admin — Thu, 16 Apr 2026 10:50:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan April 2026, realisasi total PAD tercatat telah mencapai 19,91% dari target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Realisasi Penerimaan PAD yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Rabu (15/4/2026), di aula kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin, Sekda Wiriya Alrahman, para asisten, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam rapat itu juga mengemuka bahwa target PAD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,80 triliun. Hingga akhir triwulan I, Pemko Medan berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp757,46 miliar.

Rico Waas menilai capaian penerimaan pajak daerah masih dalam kategori baik dan patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri, mengingat capaian tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti dana transfer dan relaksasi kebijakan keuangan daerah. "Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal."

Sebelumnya, Kepala Bapenda M. Agha Novrian memaparkan bahwa target pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,64 triliun, dengan realisasi mencapai Rp735,67 miliar per 14 April 2026. Angka ini setara dengan capaian sebesar 20,16%.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah hingga 13 April 2026 terealisasi sebesar Rp21,78 miliar dari target Rp154,31 miliar, atau setara 14,12%.

Dengan realisasi yang hampir menyentuh 20% di awal kuartal kedua, pemerintah optimistis target tahunan dapat tercapai. Fokus ke depan akan diarahkan pada optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagai kontributor terbesar, sembari mendorong percepatan sektor retribusi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, Rico Waas juga mengevaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai masih rendah. Ia meminta Bapenda segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar, serta menyiapkan langkah konkret penagihan.

"Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu hingga akhir tahun," tegasnya.

Pajak reklame juga menjadi perhatian. Rico Waas menilai, dengan banyaknya reklame yang terpasang di Kota Medan, potensi penerimaan belum tergarap maksimal. Ia meminta dilakukan pendataan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

Di sisi lain, Wali Kota mengapresiasi kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan yang menunjukkan tren positif. Ia mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital, khususnya melalui QRIS, guna meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan. Menurutnya, digitalisasi langkah strategis dalam memaksimalkan PAD. "Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual (self assessment) dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data," ujarnya.

Tak hanya sektor pajak, Rico juga menyoroti beberapa layanan lain, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih lambat, serta persoalan kebersihan kota dan pengelolaan sampah yang perlu segera dibenahi.

Ia meminta seluruh jajaran tidak hanya menyampaikan kendala, tetapi juga menghadirkan solusi konkret dan langkah nyata yang dapat segera dilaksanakan.

"Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas," tandasnya. (Rel)

Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah Pimpin Forkom IJK Sumut 2026–2027

admin — Thu, 16 Apr 2026 09:40:00 +0700+0700

Medan - Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, dipercaya menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumatera Utara periode 2026–2027. Penetapan dilakukan melalui serah terima kepengurusan dalam kegiatan Halal Bihalal Forkom IJK Sumut bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut, Rabu (15/4).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua BMPD Sumut Rudy Brando Hutabarat, Kepala Kantor Perwakilan I Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Medan Jimmy Ardianto, Wakil Ketua BMPD Sumatera Utara Didit Widiana, Sekretaris Jenderal Forkom IJK Sumut Yusri, Sekretaris Jenderal BMPD Sumatera Utara Iman Gunadi, serta pengurus dan anggota Forkom IJK Sumut dan BMPD Sumut.

Heru Mardiansyah mengatakan, amanah sebagai Ketua Forkom IJK Sumut akan difokuskan pada penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan di daerah. Sejumlah program akan didorong dalam kepengurusan baru, antara lain peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, penguatan kegiatan kebersamaan antar lembaga jasa keuangan, serta kolaborasi kegiatan sosial.

"Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang akan saya jalankan dengan penuh komitmen, dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kontribusi antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Heru.

Forkom IJK, lanjut Heru, memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas lembaga di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang. Keselarasan langkah dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif.

"Forkom IJK Sumut harus terus berkembang menjadi forum yang semakin solid, adaptif, dan memberikan nilai tambah, baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat luas," kata Heru.

Pasca serah terima jabatan, Forkom IJK Sumut juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan guna menyusun program kerja yang lebih terarah dan terukur. Sehingga forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri jasa keuangan dan masyarakat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, mengatakan pergantian kepengurusan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga jasa keuangan.

"Pergantian kepengurusan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus mempererat hubungan dan kerja sama antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul Muttaqien.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya atas kontribusi dalam membangun sinergi lintas sektor. Berbagai capaian dan sinergi yang telah terbangun selama ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan organisasi ke depan.

Ketua Umum Forkom IJK Sumut periode 2023–2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili Wicaksono Hendiko Putro menyatakan dukungan terhadap kepengurusan baru agar dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi yang telah berjalan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Forkom IJK Sumut dalam mendorong sinergi industri jasa keuangan serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

A. Jabidi Ritonga: PKB Harus Bangkit dan Solid di Tengah Maraknya Politik Transaksional

admin — Thu, 16 Apr 2026 09:32:00 +0700+0700

Langkat | Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tahun 2026 yang digelar di Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran DPW PKB Sumut dalam Muscab tersebut merupakan perpanjangan tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, sekaligus menjalankan mandat Ketua DPW PKB Sumut, Ashari Tambunan, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.
Pelaksanaan Muscab dipimpin oleh tim yang terdiri dari A. Jabidi Ritonga, Pengerlem Dasopang, dan Edy Potan Siregar. Mereka bertugas memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan partai.
Muscab ini dilaksanakan serentak di seluruh Sumatera Utara, bahkan secara nasional, menyusul berakhirnya masa kepengurusan DPC PKB pada tahun 2026. DPP PKB pun telah menetapkan jadwal pelaksanaan Muscab bagi masing-masing DPC, termasuk DPC PKB Langkat yang digelar hari ini.
Dalam pelaksanaannya, Muscab PKB melalui empat tahapan sidang pleno, yakni Pleno I hingga Pleno IV. Agenda tersebut mencakup pembacaan calon sementara Ketua DPC hasil pemetaan DPP PKB, pembahasan bakal calon usulan Muscab, hingga pengesahan pengurus Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Selanjutnya, ditetapkan pula hasil-hasil keputusan Muscab sebagai dasar arah organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, A. Jabidi Ritonga menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi yang harus hadir di tengah masyarakat.
"PKB harus menjadi penyambung lidah rakyat, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita tidak boleh menjauh, apalagi menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi rakyat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak apatis terhadap proses demokrasi, sekaligus memperkuat peran partai sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan organisasi ke depan semakin kompleks, di tengah maraknya praktik oligarki dan pragmatisme politik yang kian masif.
"Fenomena politik transaksional membuat hubungan antara yang memilih dan yang dipilih semakin renggang. Visi, misi, dan rekam jejak bukan lagi menjadi ukuran utama. Ini kondisi yang ironis," ujarnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kader PKB agar terus berbenah, memperkuat soliditas, dan menjaga komitmen perjuangan partai demi masa depan yang lebih baik.
"Kita harus bangkit, kita harus solid agar kita bisa menang," pungkasnya.rel

Menjaga Gerbang Negara di Era Tanpa Batas dalam Visi Asta Cita

admin — Thu, 16 Apr 2026 09:13:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri IMIPAS

Di tengah euforia globalisasi—ketika manusia, modal, dan ide bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya—satu realitas lama justru tetap bertahan: dunia internasional tidak pernah benar-benar "damai". Ia tetap kompetitif, bahkan cenderung anarkis. Tidak ada otoritas tunggal yang mampu menjamin keamanan semua negara.

Pandangan ini bukan baru. John Mearsheimer, salah satu pemikir realisme terkemuka, menegaskan bahwa dalam sistem seperti ini, setiap negara pada akhirnya harus menjaga dirinya sendiri. Kedaulatan bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari kemampuan negara mengontrol apa yang terjadi di dalam wilayahnya—termasuk siapa yang masuk dan keluar.

Dalam konteks Indonesia, agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan sebagai fondasi. Tetapi pertanyaannya: bagaimana kedaulatan itu dijaga di era mobilitas global?

Jawabannya ada pada satu titik yang sering dianggap teknis, tetapi sesungguhnya sangat politis: perbatasan.

Perbatasan sebagai Arena Kekuasaan

Dalam logika realisme, perbatasan bukan sekadar garis di peta. Ia adalah arena tempat negara mempertahankan kontrol atas ruang hidupnya. Setiap kebijakan visa, setiap pemeriksaan paspor, adalah bentuk konkret dari kekuasaan negara.

Di sinilah gagasan John Mearsheimer menjadi relevan. Negara tidak hanya bertahan, tetapi juga berusaha memaksimalkan kekuatannya. Dalam konteks imigrasi, ini berarti negara harus mampu memilih: siapa yang memperkuatnya dan siapa yang justru berpotensi melemahkan.

Masalahnya, globalisasi sering mendorong negara untuk membuka diri selebar-lebarnya. Pariwisata, investasi, dan mobilitas tenaga kerja dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Indonesia pun tidak terkecuali.

Namun keterbukaan tanpa kontrol adalah kerentanan. Kita telah melihat bagaimana penyalahgunaan izin tinggal, tenaga kerja ilegal, hingga aktivitas ekonomi yang tidak terpantau dapat berkembang di celah sistem yang lemah.

Ancaman yang Tak Selalu Kasat Mata

Ancaman terhadap negara hari ini jarang hadir dalam bentuk invasi militer. Ia lebih sering datang secara senyap—melalui jaringan kejahatan lintas negara, infiltrasi ekonomi, atau bahkan penetrasi nilai dan ide.

Di titik ini, perspektif Samuel P. Huntington menjadi penting. Ia mengingatkan bahwa konflik di dunia modern tidak hanya soal kepentingan material, tetapi juga soal identitas dan peradaban. Arus manusia yang tidak terkendali bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga berpotensi memengaruhi kohesi sosial.

Indonesia, dengan keragaman internalnya, memiliki sensitivitas tersendiri terhadap isu ini. Karena itu, kontrol perbatasan tidak cukup hanya berbasis keamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas sosial dan identitas nasional.

Dilema yang Tak Terhindarkan

Negara seperti Indonesia tidak bisa memilih antara "terbuka" atau "tertutup" secara ekstrem. Keduanya sama-sama berisiko. Terlalu tertutup akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terlalu terbuka akan melemahkan kontrol.

Dalam kerangka realisme, solusi bukanlah memilih salah satu, melainkan mengelola keduanya secara strategis. Negara harus terbuka—tetapi dengan syarat. Harus menerima—tetapi dengan seleksi.

Prinsip selective policy menjadi kunci di sini. Bukan sekadar slogan, tetapi mekanisme konkret untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah.

Teknologi: Senjata Baru di Perbatasan

Jika dahulu kontrol perbatasan bergantung pada manusia dan dokumen fisik, hari ini ia bergeser ke data dan algoritma. Negara-negara maju telah menggunakan biometrik, kecerdasan buatan, dan integrasi data untuk mengidentifikasi risiko bahkan sebelum seseorang tiba di bandara.

Indonesia mulai bergerak ke arah ini. Namun tantangannya bukan hanya adopsi teknologi, melainkan bagaimana memastikan bahwa data tersebut benar-benar menjadi alat kekuatan negara.

Dalam logika realisme, siapa yang menguasai informasi, ia memiliki keunggulan. Dan dalam konteks imigrasi, data mobilitas manusia adalah salah satu bentuk informasi paling strategis.

Menjaga, Bukan Menghalangi

Pada akhirnya, kontrol perbatasan bukan soal membangun tembok tinggi. Ia adalah soal membangun sistem yang mampu menjaga tanpa menghalangi.

Asta Cita berbicara tentang kedaulatan, tetapi kedaulatan di era ini tidak cukup dijaga dengan retorika. Ia membutuhkan instrumen yang konkret, salah satunya adalah imigrasi yang kuat, cerdas, dan adaptif.

Di dunia yang tetap anarkis, seperti diingatkan John Mearsheimer, negara yang lengah akan tertinggal. Dan dalam dunia yang semakin kompleks secara identitas, seperti diingatkan Samuel P. Huntington, negara yang abai terhadap kohesi sosialnya akan menghadapi risiko dari dalam.

Maka menjaga gerbang negara bukan lagi tugas rutin birokrasi. Ia adalah strategi bertahan—dan sekaligus cara untuk memastikan Indonesia tidak hanya terbuka, tetapi juga berdaulat.

Medan Amplas Jaga Marwah Pembinaan, Kafilah MTQ Dipastikan 100 Persen Lokal

admin — Thu, 16 Apr 2026 08:29:00 +0700+0700

MEDAN — Selama tiga tahun berturut-turut, Kecamatan Medan Amplas selalu mengikutsertakan kafilah asli kecamatannya untuk berkompetisi pada ajang bergengsi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kota Medan. Pada 2026 ini atau perhelatan MTQ ke-59, Kecamatan Medan Amplas mengirimkan sebanyak 25 peserta untuk berlaga pada sejumlah cabang pertandingan.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Medan Amplas, H Ahmad Muhajir, mengatakan konsistensi mengikutsertakan putra dan putri terbaik asal domisili setempat, merupakan suatu komitmen yang penting dipegang teguh oleh pengurus LTPQ kecamatan.

"Alhamdulillah selama tiga tahun belakangan ini, sejak kami diamanahkan sebagai pengurus LPTQ Kecamatan Medan Amplas, peserta yang kami kirimkan merupakan putra dan putri asli dari Kecamatan Medan Amplas itu sendiri. Selain dari hal administrasinya, kami mengetahui rumah anak-anak kami yang memang tinggal di wilayah Kecamatan Medan Amplas. Jadi murni tidak ada kami menggunakan peserta di luar Kecamatan Medan Amplas," ucapnya kepada wartawan di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Sikap istiqomah ini penting untuk dilakukan, kata Ahmad Muhajir, agar fungsi dan tanggung jawab pengurus LPTQ sebagai lembaga pengembangan dan pembinaan generasi Qurani, kembali pada khitahnya.

"Paling tidak semangat ini kami mulai dan sudah tunjukkan dari Kecamatan Medan Amplas, bahwa penjaringan generasi Qurani secara berjenjang harus dilakukan pengurus LPTQ karena hal itu merupakan khitah atau cita-cita atau garis haluan hadirnya LPTQ sebagai lembaga pengembangan tilawatil Qur'an," ujar mantan qori nasional tersebut.

Ahmad Muhajir mendorong seluruh pengurus LPTQ kecamatan se Kota Medan agar memahami nawacita atas hadirnya lembaga tersebut. Harapannya dengan berjalannya pengembangan dan pembinaan itu, Kota Medan mampu mencetak banyak generasi Qurani yang unggul dan bermanfaat bagi sesama, tidak saja secara pribadi melainkan membawa kebaikan untuk semua.

"Sebagaimana yang kita tahu dan sadari bersama bahwa, semakin banyak generasi Qurani yang mampu kita lahirkan besok, Insyaallah Kota Medan yang kita cintai bersama ini juga akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Sebab Allah SWT akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Al-Qur'an, dan akan turun pula keberkahan dari-Nya karena sebab selalu mendekatkan diri pada Al-Qur'an," ucapnya.

Kesempatan itu dirinya turut mengapresiasi Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan beserta seluruh perangkatnya, yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memotivasi seluruh peserta di kecamatannya, untuk bertanding di ajang MTQ ke-59 tahun ini.

"Meskipun beliau mengemban amanah jabatan di masa transisi yang mendekati pelaksanaan MTQ tahun ini, namun pak camat kami nilai begitu komit untuk mendukung perjuangan anak-anak kami. Bahkan beliau menyatakan komitmen untuk meningkatkan dukungan di semua sisi pada perhelatan MTQ ke-60 tahun mendatang, agar Kecamatan Medan Amplas bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain sebagai juara umum," pungkas Ahmad Muhajir.

Perhelatan MTQ ke-59 tingkat Kota Medan berlangsung mulai 11 — 18 April 2026 yang dipusatkan di Jalan Gatot Subroto Km 5,5 Kecamatan Medan Sunggal. ***

Pemuda Berprestasi Sumut Terima Apresiasi di HUT ke-78 Provinsi

admin — Thu, 16 Apr 2026 00:14:00 +0700+0700

Medan -Dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara, pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada sejumlah pemuda berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Muhammad Rafly Dalimunthe, Duta Budaya Sumatera Utara 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian gemilang yang diraih, di mana Muhammad Rafly Dalimunthe yang alumni FISIP UMSU ini berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional sebagai Peraih Duta Budaya Indonesia Intelegensia 2024 pada ajang Pemilihan Duta Budaya Indonesia 2024 yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Sumatera Utara mampu bersaing dan unggul di kancah nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur beserta jajaran menyampaikan apresiasi atas semangat, dedikasi, dan kontribusi para pemuda yang terus berkarya serta membawa nama baik daerah. Pemerintah berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Muhammad Rafly Dalimunthe menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, teman, serta pemerintah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan penuh kepada para pemuda-pemudi untuk terus menorehkan prestasi.

Momentum ini diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.rel

MTQN ke-57 Kabupaten Asahan Resmi Dibuka, 853 Peserta Siap Bersaing

admin — Wed, 15 Apr 2026 23:51:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-57 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 secara resmi dibuka pada Rabu pagi, 15 April 2026. Acara pembukaan berlangsung khidmat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, dipusatkan di Kota Kisaran, dan akan berlangsung hingga tanggal 20 April mendatang.

Acara pembukaan dihadiri oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, beserta jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, hingga Dewan Hakim dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. M. Azmi Ismail, AP, MSi, menjelaskan bahwa pelaksanaan event bergengsi ini dilandasi oleh Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-34.7-1.3 Tahun 2026. Tahun ini, antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan total 853 peserta putra dan putri yang berasal dari 25 kecamatan di seluruh wilayah Asahan.

"Peserta akan bertanding dalam berbagai cabang yang diperlombakan, mulai dari Tilawah, Qira'at Sab'ah, Hifzil Qur'an, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, hingga Khattil Qur'an," ujar Azmi.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan hadiah yang sangat menarik dan bernilai tinggi sebagai bentuk apresiasi. Bagi juara I tingkat dewasa putra/putri serta kategori hafizh 30 Juz, akan diberikan hadiah utama berupa paket Umroh, selain trofi bergengsi dan uang pembinaan.

Dalam sambutannya, Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar menegaskan bahwa konsep pelaksanaan MTQ tahun ini diusung secara sederhana sebagai bentuk efisiensi anggaran. Namun, kesederhanaan tersebut sama sekali tidak mengurangi makna spiritual dan tujuan mulia dari kegiatan ini.

"Kesederhanaan ini bukanlah hambatan. Kita harus membuktikan bahwa MTQ ini lahir dari kerja tulus, ikhlas, semangat yang kuat, serta panggilan hati para penggiat Al-Qur'an," tegas Bupati.

Lebih jauh, Bupati berharap MTQN ke-57 ini tidak hanya sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi media dakwah dan syiar Islam yang efektif. Event ini diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah melalui pembentukan generasi Qur'ani yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berprestasi.

"Saya berharap para Qori dan Qariah terus meningkatkan kemampuan, tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga mampu bersaing dari segi kualitas hingga tingkat nasional," tambahnya.

Bupati juga memberikan instruksi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi mencetak bibit-bibit unggul yang nantinya dapat mengharumkan nama Kabupaten Asahan di kancah provinsi maupun nasional.

Acara pembukaan yang berlangsung aman dan tertib ini ditutup tepat pukul 11.00 Wib setelah melalui serangkaian prosesi, mulai dari pembacaan doa, pelantikan, hingga penyanyian lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ. Seluruh peserta kini siap menggelar kompetisi demi meraih predikat terbaik. (dre)

Polda Sumut Jemput Paksa Mantan Direktur PT GKS

admin — Wed, 15 Apr 2026 22:38:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Personel Direktorat Reskrimum Polda Sumut melakukan penjemputan paksa terhadap Sulaiman alias Acay, mantan Direktur PT Graha Konstruksi Sejati (GKS) karena menggelapkan uang perusahaan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan mengatakan, penjemputan paksa tersebut dilakukan karena tersangka tidak kunjung menghadiri panggilan penyidik.

"Sesuai amanat undang-undang diperbolehkan untuk dilakukan upaya penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan," katanya, Rabu (15/04/26).

Ferry mengaku, sebelumnya penyidik sudah melayangkan dua kali panggilan kepada tersangka, namun tidak diindahkan

Dijelaskannya, tersangka diamankan di salah satu tempat pijat di Jakarta pada Selasa (14/04/26) malam. Dia masih menjalani pemeriksaan inensif.

Informasi dihimpun menyebutkan, tersangka Sulaiman alias Acai dilaporkan pihak perusahaan PT Graha Konstruksi Sejati bersama PT Medan Mega Development ke Polda Sumut karena diduga menggelapkan uang perusahaan.(W05)

DPD RI Desak Pembebasan Guru Tersangka Kasus Dana BOS di Deli Serdang: Indikasi Kriminalisasi Menguat

admin — Wed, 15 Apr 2026 22:34:00 +0700+0700

Deli Serdang | Sumut24.co

Dedi Iskandar Batubara dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penahanan tiga tenaga pendidik serta penetapan empat guru sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kasus ini terjadi di MAS Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Penahanan yang telah berlangsung lebih dari 90 hari tanpa kejelasan proses persidangan dinilai tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.

DPD RI menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap tenaga pendidik, terutama jika dugaan kesalahan yang terjadi bersifat administratif dan belum diverifikasi secara komprehensif.

"Guru adalah aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Penanganan hukum terhadap mereka harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan tidak tergesa-gesa," tegas Dedi.

Selain itu, DPD RI juga menyoroti dugaan bahwa para guru hanya diposisikan sebagai pelaku, sementara pihak yang diduga sebagai aktor utama dalam pengelolaan dana belum tersentuh secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman perkara secara menyeluruh agar proses hukum tidak salah sasaran.

Dalam perspektif hukum pidana, penahanan seharusnya menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) dan wajib memenuhi syarat objektif serta subjektif secara ketat. Tanpa indikasi kuat seperti potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, penahanan berkepanjangan dinilai berpotensi melanggar asas keadilan.

Sejalan dengan itu, DPD RI menyampaikan sejumlah tuntutan:

Penangguhan atau pembebasan sementara terhadap para guru selama proses hukum berlangsung.
Evaluasi ulang penetapan tersangka dengan mengedepankan prinsip due process of law.
Penelusuran aktor utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS secara objektif dan transparan.

DPD RI menegaskan bahwa praktik penegakan hukum yang tidak proporsional dapat menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga pendidik serta mengganggu stabilitas dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan yang adil dan berimbang dinilai penting agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat tekanan.

"Ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keadilan dan perlindungan terhadap profesi guru," tutup pernyataan tersebut.red

Bupati Solok Buka Rakor dan Sosialisasi Labelisasi Rumah Penerima Bansos 2026, Dorong Data Akurat dan Transparan

admin — Wed, 15 Apr 2026 22:19:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Labelisasi Rumah Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026, Rabu (15/04/2026), di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Kegiatan ini mengusung tema "Menuju Bansos yang Tepat Sasaran, Akurat dan Transparan".
Rakor tersebut secara resmi dibuka oleh Jon Firman Pandu, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Solok Zaitul Ikhlas, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Desmalia Ramadhanur, para Kepala OPD, camat, serta wali nagari se-Kabupaten Solok.
Dalam laporannya, Desmalia Ramadhanur menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari, dalam pelaksanaan program labelisasi rumah penerima bansos.
"Program ini diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bansos yang tepat sasaran, akurat, dan transparan, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Jon Firman Pandu dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui berbagai program strategis, salah satunya labelisasi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Solok terdapat sebanyak 14.518 rumah KPM yang akan dilakukan labelisasi. Program ini juga diharapkan menjadi sarana kontrol sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran serta mencegah potensi penyimpangan.
"Selain itu, labelisasi ini juga menjadi motivasi bagi penerima manfaat untuk terus berupaya keluar dari kemiskinan," tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga tengah melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang nantinya akan dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran Forkopimda dan berbagai pihak terkait menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor dalam menyukseskan program tersebut.
Bupati mengajak seluruh pihak, mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari, untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen demi kelancaran pelaksanaan program.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi serta diskusi yang dipimpin oleh Zaitul Ikhlas.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan program labelisasi rumah penerima bansos di Kabupaten Solok dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tak Ada Ampun! Polres Padang Lawas Gelar Razia HP, Cegah Anggota Terlibat Judi Online

admin — Wed, 15 Apr 2026 21:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya menjaga integritas dan profesionalisme aparat terus diperketat. Kali ini, Polres Padang Lawas melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktiblin) di halaman Mapolres, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasi Propam, Iptu Salim Saragih, atas arahan Kapolres AKBP Dodik Yulianto. Operasi dilakukan usai apel pagi dengan fokus pada pemeriksaan menyeluruh terhadap sikap tampang, kelengkapan administrasi, hingga potensi pelanggaran serius seperti judi online.

Dalam pelaksanaannya, seluruh personel diwajibkan menyerahkan telepon genggam untuk diperiksa. Tim Propam melakukan pengecekan detail terhadap aplikasi yang terpasang guna memastikan tidak ada anggota yang terlibat aktivitas ilegal tersebut.

"Kami ingin memastikan tidak ada personel yang terlibat judi online. Ini bagian dari komitmen menjaga integritas institusi," tegas Iptu Salim Saragih di sela kegiatan.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan di tingkat Polda agar seluruh jajaran tetap menjaga nama baik institusi kepolisian di tengah sorotan publik.

Operasi berlangsung tertib dan mendapat respons kooperatif dari seluruh personel. Tidak hanya sebagai bentuk pengawasan internal, kegiatan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pelanggaran sekecil apa pun tidak akan ditoleransi.

"Kalau ada yang terbukti melanggar, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.

Sementara itu, Ps Kasubsi Penmas, Bripka Ginda K Pohan, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga mendapat dukungan masyarakat. Publik berharap aparat penegak hukum benar-benar bersih dari praktik ilegal, termasuk judi online yang saat ini marak.

Menurutnya, Ops Gaktiblin bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk menekan potensi pelanggaran yang bisa merusak citra Polri.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah mendisiplinkan anggota sekaligus meminimalisir pelanggaran yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Ke depan, Polres Padang Lawas memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pengawasan internal yang berkelanjutan.zal

Vonis 20 Tahun Masih Dinilai Tidak Adil, Tim Hukum Khairul Arabi Langsung Ajukan Banding

admin — Wed, 15 Apr 2026 21:11:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menolak menerima putusan hakim meski terbilang lebih ringan dari tuntutan hukuman mati, tim penasihat hukum yang menangani perkara Khairul Arabi mengambil langkah tegas. Dipimpin langsung oleh Dr. Hendra Gunawan, SH., MH., pihaknya resmi mendaftarkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi sebagai bentuk keberatan atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan PN Kisaran.

Keputusan ini diambil meski Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan pidana mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan. Bagi tim pembela, vonis dua dekade penjara tersebut dinilai masih jauh dari rasa keadilan dan dianggap tidak proporsional dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tiga Poin Krusial Alasan Keberatan

Dalam keterangannya, Dr. Hendra memaparkan argumen kuat mengapa kliennya tidak pantas menerima hukuman seberat itu. Ada tiga poin utama yang menjadi landasan pengajuan banding:

1. Posisi sebagai Korban Penjebakan
Khairul Arabi diposisikan bukan sebagai aktor utama, melainkan pihak yang menjadi korban dari sebuah skema atau rekayasa. Menurut tim hukum, klien mereka hanyalah pihak yang "dijebak" dalam situasi yang sebenarnya tidak ia kuasai sepenuhnya.

2. Tidak Terbukti Ada Niat Jahat
Unsur kesalahan yang paling mendasar, yaitu mens rea atau niat jahat, dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tindakan yang didakwakan terjadi tanpa adanya kesadaran penuh untuk terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

3. Transaksi Belum Terwujud
Peran yang disematkan sebagai perantara dianggap belum terjadi secara sempurna atau belum terlaksana. Menghukum seseorang dengan hukuman berat atas tindakan yang belum benar-benar terjadi dinilai sebagai ketidakadilan di mata hukum.

"Ini Kekeliruan Hukum yang Besar"

"Kami tentu mengapresiasi Majelis Hakim yang tidak mengabulkan tuntutan mati. Namun, vonis 20 tahun bagi seseorang yang dijebak dan tidak memiliki niat jahat tetaplah sebuah kekeliruan hukum yang besar," tegas Dr. Hendra.

Baginya, sangat tidak beradab jika seseorang dihukum sangat berat untuk perbuatan yang unsur niatnya nihil dan transaksinya pun belum terjadi. "Klien kami hanyalah korban. Kami mengajukan banding karena kami yakin ada ruang bagi keadilan yang lebih jernih di tingkat Pengadilan Tinggi," tambahnya.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, tim hukum sedang menyusun Memori Banding yang akan segera diserahkan. Upaya hukum ini dilakukan untuk meluruskan fakta hukum bahwa Khairul Arabi tidak layak memikul tanggung jawab pidana sebesar itu atas tindakan yang dinilai direkayasa oleh pihak lain. (tec)

Bakti Sosial HKG Ke 54, TP PKK Sumut Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis di Asahan

admin — Wed, 15 Apr 2026 21:07:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-54, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan bakti sosial di Kabupaten Asahan. Acara berlangsung khidmat dan lancar pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jalan Jenderal Sudirman, Kisaran.

Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat secara cuma-cuma. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, tes EKG, donor darah, hingga skrining kesehatan menyeluruh yang menyasar berbagai kalangan usia, mulai dari balita, anak-anak, usia produktif, hingga lansia, termasuk juga pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, hadir langsung didampingi Staf Ahli TP PKK Sumut, Ny. Hj. Titiek Sugiharti Surya. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si, Wakil Bupati Rianto, S.H., M.A.P, Sekretaris Daerah Drs. H. Zainal Aripin Sinaga, M.H, serta Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik dan jajaran Forkopimda serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kahiyang Ayu menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap kesehatan masyarakat.

"Ini adalah bukti nyata perhatian PKK. Kami berharap layanan ini memberikan manfaat langsung dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan sejak dini," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya program ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

"Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi langkah PKK yang terus hadir di tengah rakyat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Yusnila Indriati Taufik, menyambut baik kedatangan rombongan dan menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Asahan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyerahan bantuan berupa set sarana prasarana Posyandu serta rompi untuk para kader Posyandu dari TP PKK Sumut kepada TP PKK Kabupaten Asahan.

KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN DAN LABORATORIUM

Usai kegiatan di Pendopo Bupati sekitar pukul 10.30 Wib, rombongan melanjutkan kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah Kisaran untuk melanjutkan agenda bakti sosial.

Kemudian, rombongan menuju Laboratorium Hijau Surya yang terletak di Jalan Besar Sei Renggas. Di lokasi ini, Ketua TP PKK Sumut beserta rombongan melakukan peninjauan langsung ke laboratorium kultur jaringan pisang dan anggrek, melihat fasilitas green house atau Rumah Kaca Anggrek, serta berkunjung ke Gerai Rindu Anggrek.

Kegiatan berlangsung aman dan tertib hingga selesai pukul 12.20 Wib, membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Asahan. (dre)

Isu Pelecehan Guncang Kades Jupri, Istri dan Kuasa Hukum Buka Suara Tegas: Jangan Putarbalikkan Fakta!

admin — Wed, 15 Apr 2026 21:07:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Keluarga Kepala Desa Huta Pardomuan (Jupri Parsaoran Sianipar) membantah keras tuduhan yang beredar di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Kades Jupri melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan bernama R A.

Kuasa hukum keluarga, Agus Anwar Pahutar, S.H.I., M.H., CPM., menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan kebenaran begitu saja sebelum dibuktikan secara sah menurut hukum. Menurutnya, masyarakat jangan digiring oleh opini sepihak yang justru berpotensi merusak nama baik, kehormatan, dan martabat seseorang beserta keluarganya.

"Kami membantah keras tuduhan tersebut. Jangan sampai opini liar dijadikan alat untuk menghukum seseorang sebelum ada pembuktian yang sah. Hukum bukan panggung sandiwara, bukan alat untuk membangun simpati publik, dan bukan sarana untuk memutarbalikkan fakta," tegas Agus Anwar Pahutar kepada media.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan pihak keluarga, persoalan yang berkembang selama ini justru menunjukkan adanya rangkaian tekanan terhadap Kades Jupri, termasuk adanya permintaan pertanggungjawaban, permintaan sejumlah uang, serta pengakuan sepihak bahwa anak yang ada dalam kandungan R.A. adalah anak Jupri. Namun, menurut pihak keluarga, klaim tersebut sama sekali belum dapat dipastikan kebenarannya dan harus dibuktikan secara objektif, bukan dijadikan bahan untuk menggiring opini publik.

Menurut kuasa hukum, keluarga juga menilai ada upaya pemutaran balik fakta. Pihak yang menurut keterangan keluarga selama ini justru aktif mendekati, menekan, dan menimbulkan kegaduhan, kini berusaha menempatkan diri seolah-olah sebagai pihak yang paling dizalimi.

"Yang kami sesalkan, ketika sebuah persoalan pribadi dibawa ke ruang publik dengan narasi sepihak, lalu dibungkus seolah-olah sebagai kebenaran mutlak. Ini yang kami nilai sangat berbahaya. Jangan sampai orang yang melempar nangka, keluarga orang lain yang dipaksa menanggung getahnya," lanjutnya.

Anwar Sipahutar juga menyebut bahwa keluarga memiliki alasan kuat untuk menilai nama baik Kades Jupri dan keluarganya telah diserang secara sistematis. Karena itu, pihaknya telah mengambil langkah hukum resmi terhadap pihak yang diduga ikut menyebarkan narasi pencemaran nama baik.

"Kami sudah melaporkan kakak R A terkait dugaan pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/118/IV/2026/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMMUT. Ini bukti bahwa keluarga kami tidak tinggal diam terhadap setiap upaya pembunuhan karakter yang dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, istri Kepala Desa Jupri (Putri Rezeki Hutagalung) juga menyampaikan pernyataannya secara tegas. Ia mengaku sangat terpukul karena persoalan yang berkembang bukan hanya menyerang suaminya, tetapi juga telah mempermalukan dirinya sebagai istri dan merusak ketenteraman keluarganya.

"Saya sebagai istri sah sangat keberatan dan sangat terpukul dengan tuduhan yang beredar. Nama baik suami saya, nama baik saya sebagai istri, dan kehormatan keluarga kami sudah ikut diseret-seret. Saya menilai ada upaya memutarbalikkan fakta dan menjadikan keluarga kami sebagai sasaran penghakiman publik," ujar istri Kades Jupri.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tuduhan yang belum terbukti.

"Saya berharap masyarakat jangan langsung menelan mentah-mentah semua tuduhan yang beredar. Kalau memang ada persoalan hukum, biarlah dibuktikan secara sah. Jangan karena narasi sepihak lalu suami saya dan keluarga kami dihukum lebih dulu oleh opini publik," tambahnya.

Pihak keluarga menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum dan tidak anti terhadap pemeriksaan yang sah. Namun demikian, keluarga menolak keras segala bentuk fitnah, penghakiman sosial, dan upaya mempermalukan Kades Jupri beserta keluarganya melalui opini yang belum terbukti kebenarannya.

Pengacara keluarga juga mengingatkan semua pihak agar berhenti menyebarkan tuduhan, fitnah, maupun narasi menyesatkan yang menyerang kehormatan pribadi dan keluarga Kades Jupri. Jika hal itu terus dilakukan, pihak keluarga memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan terhadap siapa pun yang terlibat.

"Sekali lagi kami tegaskan, kami menghormati hukum. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan martabat klien kami dihancurkan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Siapa pun yang terus menyebarkan fitnah dan membangun opini sesat, akan kami hadapi melalui jalur hukum," tutup Anwar.zal