Penilaian Akhir Program Ber-Aksi KPK, Pemkab Asahan Buktikan Komitmen Kuat Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:55:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menjalani Penilaian Akhir Kabupaten Percontohan Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 pada 4–5 November 2026. Penilaian ini menjadi momen penting untuk menguji kesiapan daerah dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel.

Tim penilai yang dipimpin langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didampingi sejumlah kementerian dan lembaga terkait — meliputi Kemendagri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara — meninjau langsung sejumlah titik pelayanan publik dan satuan pendidikan di Kabupaten Asahan. Lokasi yang dikunjungi antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai Pemkab Asahan. Berdasarkan hasil observasi selama empat hingga lima bulan terakhir, Kabupaten Asahan dinilai telah memenuhi kelima komponen dan 15 indikator penilaian program Ber-Aksi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap seluruh bukti dukung masih terus dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.

"Kami juga mencatat masih ada tantangan, terutama kesinambungan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan implementasi di unit kerja bawahannya. Contohnya sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum sepenuhnya terjaga hingga ke tingkat satuan pendidikan. Hal serupa juga perlu diperkuat di layanan Dukcapil dan Puskesmas," ujar Andhika.

Program Ber-Aksi merupakan pengembangan dari Program Kabupaten/Kota Antikorupsi yang telah berjalan sejak 2024, mencakup lima komponen utama: penguatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan kearifan lokal. Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di Asahan bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian, melainkan menjadi budaya kerja yang melekat.

"Kami terus memperkuat instrumen pencegahan melalui Whistleblowing System, Unit Pengendalian Gratifikasi, serta memperluas kanal pengaduan masyarakat. Sepanjang Januari–Juli 2026, tercatat 85 laporan masuk melalui SP4N-LAPOR, dan 62 di antaranya telah selesai ditindaklanjuti," jelas Bupati.

Peningkatan komitmen integritas Pemkab Asahan juga terlihat dari lonjakan nilai Program Pengendalian Gratifikasi, yang naik signifikan dari 38,20 pada tahun 2025 menjadi 80,75 di tahun 2026. Transformasi pelayanan publik juga terus didorong melalui digitalisasi dan kehadiran Mal Pelayanan Publik yang menampung 23 tenant layanan berbagai instansi, serta kebijakan tegas larangan gratifikasi dan perantara tidak resmi.

Di akhir kegiatan, Tim KPK berharap seluruh temuan dan masukan selama penilaian ini dapat menjadi pijakan perbaikan berkelanjutan bagi Pemkab Asahan, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya tertulis dalam kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap tindak pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Seluruh rangkaian penilaian berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. (dre)

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:38:00 +0700+0700

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Menggerakkan Aksi Global untuk Mempercepat Implementasi Komitmen Iklim
Pada tahun 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi suhu ekstrem ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan serta meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan. Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret. Pada pertemuan COP31 tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau. Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin kerja sama dengan mitra internasional guna mengembangkan solusi-solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.
.

Menyelaraskan dengan Norma Internasional sekaligus Mewujudkan Pengurangan Emisi secara Nyata melalui Tata Kelola yang Transparan
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, kerangka kerja transparansi yang diperkuat (Enhanced Transparency Framework) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, pada tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026–2030. Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja. Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris. Taiwan secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
Melalui jalur mitigasi yang jelas, pelaksanaan aksi di tingkat sektoral, serta penyediaan informasi yang transparan, Taiwan akan terus mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan menerjemahkan komitmen iklim menjadi hasil nyata yang terukur serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Transisi Hijau
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri. Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini menyediakan penjaminan kredit pinjaman serta subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation) telah diundangkan untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan emisi dan penerapan langkah-langkah adaptasi. Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Pada tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap. Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS), yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
Baru-baru ini, Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
Transisi industri menuju emisi nol bersih tidak hanya harus mencakup pengelolaan energi dan karbon, tetapi juga perlu memperhatikan pola pemanfaatan sumber daya. Pada tahun ini, Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act). Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
Taiwan juga terus mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse). Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.

Memperkuat Ketahanan Iklim serta Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam Perencanaan Nasional dan Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau. Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasinya dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.
Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, pada tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program). Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Program tersebut juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh. Dengan demikian, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau daratan yang tangguh dan mampu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act) yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal. Inisiatif ini akan mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.

Mewujudkan Transisi yang Berkeadilan dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi. Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terakomodasi selama proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu, Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, pada tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di enam sektor utama, yaitu energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dan peninjauan serta tindak lanjut atas masukan tersebut oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.
Pada tahun ini, Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.

Memperkuat Kemitraan Global untuk Bersama-sama Merumuskan Solusi Iklim
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda. Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi. Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris.

Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis. Pada tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
Turki (Türkiye) menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan, dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan. Seiring dengan memasuki fase penting yang berorientasi pada praktik dan hasil nyata dalam tata kelola iklim global, Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklimdan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Taiwan meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris memerlukan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata. Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.red

Tiga Santri RTQ Al-Furqan Khatam Hafalan 30 Juz dalam Dua Pekan

admin — Thu, 05 Nov 2026 13:41:00 +0700+0700

BANDA ACEH- Rumah Tahfizh (RTQ) Al-Furqan Banda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam pendidikan Al-Qur'an. Dalam rentang dua pekan, tiga santri lembaga pendidikan tahfizh tersebut berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Qur'an. Ketiganya menyelesaikan hafalan masing-masing dalam waktu sekitar dua bulan.

Direktur RTQ Al-Furqan, Ustadzah Yiyi Hissiyah, menjelaskan, ketiga santri tersebut adalah Sarah Fadillah S, Muhammad Alfisyahril, dan Nidaan Khafiyya. Mereka merupakan peserta program Atqan (Akademi Tahfizh Al-Qur'an Nasional 1 Tahun) yang diselenggarakan RTQ Al-Furqan di bawah naungan Yayasan Permatahati Mazas.

Menurut Yiyi, keberhasilan ketiganya menjadi kabar menggembirakan sekaligus menambah daftar santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz di lembaga tersebut.

Santri pertama yang menuntaskan hafalan adalah Sarah Fadillah S, putri pasangan Syamsul Bahri Manaf dan Darmayanti. Sarah menyelesaikan hafalan 30 juz pada 13 Oktober 2026, setelah mengikuti proses menghafal selama dua bulan.

Dengan pencapaian itu, Sarah tercatat sebagai santri ke-80 yang berhasil mengkhatamkan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

Tiga hari berselang, tepatnya 16 Oktober 2026, giliran Muhammad Alfisyahril menyusul prestasi tersebut. Putra pasangan Muhammad Jafar dan Ratna Wati ini menuntaskan hafalan 30 juz dalam waktu dua bulan tiga hari.

Alfisyahril tercatat sebagai santri ke-81 yang berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

Yiyi menjelaskan, keberhasilan Alfisyahril juga tidak terlepas dari dukungan para orang tua asuh, yakni Kulsum, Hafnati Rahmatan, Nurhayati Umar, dan Mustika Hayati.

Prestasi berikutnya diraih Nidaan Khafiyya pada 27 Oktober 2026. Putri pasangan Saiful Bahri dan Rahmi itu berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu dua bulan 14 hari.

Nidaan sekaligus menjadi santri ke-82 yang menuntaskan hafalan Al-Qur'an di RTQ Al-Furqan.

*Bukan Sekadar Mengejar Khatam*

Yiyi menerangkan, keberhasilan menghafal 30 juz bukan semata-mata ditentukan oleh kecepatan mengingat ayat. Dibutuhkan kesungguhan, kesabaran, kedisiplinan, dan keistiqamahan dalam menjalani proses menghafal.

Menurutnya, pencapaian ketiga santri tersebut merupakan buah dari proses pembelajaran yang didukung para pengajar, orang tua, serta lingkungan pendidikan yang mendorong kecintaan terhadap Al-Qur'an.

Namun, ia menekankan bahwa menyelesaikan hafalan 30 juz bukanlah akhir dari perjalanan seorang penghafal Al-Qur'an.

Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan menjaga hafalan melalui murajaah atau pengulangan secara konsisten, memahami kandungan ayat, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Yiyi juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga ketiga santri dan para orang tua asuh yang selama ini memberikan dukungan, perhatian, serta doa bagi keberhasilan pendidikan mereka.

Ia berharap prestasi Sarah, Alfisyahril, dan Nidaan menjadi motivasi bagi santri lainnya untuk semakin tekun mempelajari dan menghafal Al-Qur'an.

Menurutnya, semangat menghafal Al-Qur'an sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qamar ayat 17, yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an telah dimudahkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia.

Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.

*Program Tahfizh Satu Tahun*

RTQ Al-Furqan merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an di Banda Aceh yang berada di bawah naungan Yayasan Permatahati Mazas.

Melalui program Atqan atau Akademi Tahfizh Al-Qur'an Nasional 1 Tahun, lembaga ini membina para santri untuk mempelajari, menghafal, dan menjaga hafalan Al-Qur'an.

Keberhasilan tiga santri menuntaskan hafalan dalam waktu relatif singkat tersebut menambah capaian program pembinaan tahfizh di RTQ Al-Furqan.

Yiyi berharap ketiganya tidak berhenti pada pencapaian hafalan 30 juz, tetapi terus meningkatkan kualitas hafalan, memperdalam pemahaman Al-Qur'an, serta kelak mampu mengajarkannya kepada masyarakat.

Pengurus dan para pengajar RTQ Al-Furqan juga mendoakan agar Sarah Fadillah S, Muhammad Alfisyahril, dan Nidaan Khafiyya senantiasa istiqamah menjaga hafalan serta menjadi generasi Qur'ani yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan umat.rel

Dari Gugatan hingga Persidangan Roy Suryo, Begini Panjangnya Kasus Ijazah Jokowi

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:56:00 +0700+0700

Jakarta— Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah ia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026. Jokowi datang untuk memberikan kesaksian dalam perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.

Kedatangan Jokowi menjadi babak terbaru dari polemik yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Isu yang awalnya ramai melalui tudingan di ruang publik itu berkembang menjadi gugatan perdata, laporan kepolisian, hingga persidangan pidana.

Lantas, bagaimana perjalanan kasus ijazah Jokowi hingga akhirnya mantan presiden tersebut hadir langsung di ruang sidang?

Awal Polemik hingga Gugatan ke Pengadilan

Polemik keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat melalui berbagai unggahan dan pernyataan di media sosial. Salah satu perkara yang menjadi perhatian terjadi pada 2022, ketika Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu.

Pada 2025, gugatan terkait ijazah kembali bermunculan di sejumlah pengadilan. Beberapa perkara tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok sengketa karena persoalan kewenangan pengadilan maupun aspek formil gugatan.

Di sisi lain, Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan mengenai keaslian ijazahnya.

Roy Suryo dan Dokter Tifa Terseret Perkara Pidana

Perkembangan berikutnya membawa polemik tersebut ke proses pidana. Roy Suryo dan dokter Tifa menjadi dua nama yang menjalani persidangan terkait tuduhan dan pernyataan mengenai ijazah Jokowi.

Dalam dakwaan jaksa, perkara dokter Tifa dikaitkan dengan unggahan media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Jaksa juga menyebut Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 28 Juli 1980.

UGM menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dengan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985. Keterangan tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan dokter Tifa pada Juli 2026.

Perkara kemudian memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy Suryo dan dokter Tifa menghadapi proses hukum atas dugaan fitnah serta pencemaran nama baik, dengan dakwaan yang harus dibuktikan di persidangan.

Jokowi Hadir sebagai Saksi pada 5 November 2026

Pada Kamis, 5 November 2026, Jokowi memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Ia tiba di PN Jakarta Timur sekitar pukul 08.30 WIB.

Jokowi juga membawa dokumen pendidikan miliknya. Saat ditanya wartawan apakah membawa ijazah, ia menjawab singkat, "Bawa."

Kehadirannya dijadwalkan dalam persidangan Roy Suryo dan dokter Tifa yang digelar secara terpisah. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang masih berjalan.

Polemik ijazah Jokowi kini memasuki babak persidangan yang mempertemukan pihak pelapor, terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan.

Penilaian mengenai perkara pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim, sementara tuduhan mengenai keaslian ijazah harus dibedakan dari fakta dan dokumen yang telah disampaikan dalam proses hukum.

RED

Bupati Saipullah Nasution Kucurkan 20 Ribu Bibit Kakao untuk Petani Madina, Ekonomi Warga Jadi Target

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:27:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyalurkan 20 ribu bibit kakao kepada kelompok tani di Kecamatan Panyabungan Timur. Bantuan yang diserahkan Bupati Madina H. Saipullah Nasution pada Rabu (4/11/2026) tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kelurahan Gunung Baringin. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Bupati Saipullah Nasution mengatakan, bantuan bibit kakao tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani yang memiliki lahan dan siap melakukan penanaman.

Menurutnya, bantuan ini tidak hanya sebatas memberikan bibit kepada petani, tetapi juga diharapkan mampu mendorong masyarakat mengoptimalkan potensi lahan pertanian yang dimiliki.

"Bantuan bibit ini diserahkan pada kelompok tani yang memiliki lahan untuk ditanam," ujar Saipullah.

Ia mengingatkan para penerima bantuan agar tidak membiarkan bibit yang telah disalurkan terbengkalai. Setiap kelompok tani diharapkan segera melakukan penanaman serta merawat tanaman kakao secara berkelanjutan agar dapat tumbuh dengan baik.

Pemkab Madina, lanjutnya, turut memberikan dukungan dalam proses penanaman, termasuk membantu pembuatan lubang tanam.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan obat-obatan pertanian bagi kelompok tani melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Saipullah menjelaskan, Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 250 ribu batang bibit kakao.

Bibit tersebut akan didistribusikan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan, termasuk Panyabungan Timur, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan lahan masing-masing kelompok.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat. Tanaman kakao dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani ketika memasuki masa produktif.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya sehingga program pengembangan kakao dapat memberikan hasil nyata.

"Bibit ini nantinya setelah panen dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita tanam kakao ini, 2-3 tahun ke depan akan menikmati hasilnya," jelas Bupati Saipullah.

Dengan pengelolaan yang baik, pengembangan komoditas kakao diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat pedesaan di Mandailing Natal.

Camat Panyabungan Timur, Wahyu Hidayat Siregar, menyampaikan bahwa bantuan sebanyak 20 ribu batang bibit kakao tersebut akan disalurkan kepada dua kelompok tani, yakni Kelompok Tani (Poktan) Sepadan dan Poktan Saroha.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani, terutama dengan memastikan seluruh bibit ditanam dan dirawat sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Menurut Wahyu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan kelompok tani dalam mengelola bantuan yang telah diberikan.

"Ada 20 ribu batang yang akan disalurkan pada kelompok tani. Untuk itu, diharapkan agar ditanam dan dirawat dengan baik. Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Wahyu.

Ia juga mengimbau kelompok tani agar terus menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan perkembangan tanaman kakao dapat dipantau secara berkala, mulai dari proses penanaman hingga memasuki masa produktif.

Melalui pendampingan dan perawatan yang tepat, bantuan bibit kakao diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Panyabungan Timur dan wilayah Mandailing Natal secara luas.zal

Paket dari Medan Bikin Curiga, Polres Padangsidimpuan Temukan Sabu di Kantor JNE

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:26:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah kantor jasa pengiriman barang JNE, Jalan Kapten Koima No. 54, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Rabu (4/11/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial Y (43), yang diduga hendak mengambil paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui layanan Call Center 110. Informasi tersebut menyebutkan adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Medan dan berada di kantor JNE tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Satresnarkoba bersama Pamapta Polres Padangsidimpuan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi.

Sekitar pukul 12.08 WIB, petugas menemukan seorang pria yang hendak mengambil paket mencurigakan tersebut. Dengan didampingi petugas JNE berinisial I, polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pria tersebut.

Saat paket dibuka, petugas menemukan satu bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram.

Dari hasil interogasi awal, Y mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial JL yang berada di Medan. Identitas dan keberadaan JL saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

Petugas selanjutnya mengamankan Y beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika, termasuk melalui jalur pengiriman barang.

Menurutnya, informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian mengungkap tindak pidana narkotika.

"Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat melalui layanan Call Center 110. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan narkotika," ujar Kapolres.

Ia menegaskan, Polres Padangsidimpuan tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkotika melalui Call Center 110," tegasnya.

Catatan: Pernyataan Kapolres di atas disusun sebagai draf berdasarkan informasi dan imbauan dalam bahan yang diberikan. Mohon konfirmasi redaksi sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 1,31 gram, satu paket berwarna biru berisi pakaian, satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam, serta uang tunai sebesar Rp10.000.

Selain mengamankan terduga pelaku dan barang bukti, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta personel yang terlibat dalam proses penangkapan.

Penyidik Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan selanjutnya melakukan Berita Acara Interogasi (BAI) terhadap Y serta mendalami asal-usul narkotika tersebut.

Pengembangan kasus juga dilakukan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman sabu dari Medan ke Padangsidimpuan.

Polres Padangsidimpuan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diminta berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Kepolisian menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar peredaran barang terlarang tersebut tidak semakin meluas.

Melalui layanan Call Center 110, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi tindak pidana atau aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polres Padangsidimpuan berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.zal

Pelantikan 23 Wali Nagari Terpilih dan Ketua TP-PKK Nagari Pada pilwana Serentak se Kebupaten Solok Tahun 2026

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:24:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut 24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat,
Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H.Rabu (04/11/2026), di Gedung Sport Hall Batu Batupang, Koto Baru, Kabupaten Solok
secara resmi melantik 23 Wali Nagari terpilih dan Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si. Melantik Ketua Tim Penggerak PKK Nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Kabupaten Solok Tahun 2026.

Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., Sutan Nagari Sati, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., Ketua GOW Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd., Asisten I Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta kepala OPD.

, Bupati Solok, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Wali Nagari yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan dan amanah yang diemban bukanlah sekedar hadiah, melainkan sebuah kepercayaan besar serta tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus dijawab dengan kerja nyata, kerja keras, dan kerja tuntas.

Bupati menegaskan, tantangan pembangunan hari ini menuntut kita untuk bergerak secara taktis dan strategis. Nagari tidak lagi bisa dikelola dengan cara-cara konvensional.

Untuk itu, Bupati menginstruksikan seluruh Wali Nagari yang dilantik agar segera memfokuskan perhatian pada tiga agenda strategis.

Pertama, konsolidasi internal dan rekonsiliasi, guna menyatukan kembali seluruh elemen masyarakat pascapelaksanaan Pilwana. Kedua, inovasi tata kelola keuangan dan ekonomi nagari, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Ketiga, percepatan pelayanan publik berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan efektif.

Juga berpesan kepada Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) agar dapat menjadi mitra kerja yang kritis, konstruktif, dan harmonis bagi Wali Nagari. Kepada para Camat, ia menginstruksikan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

Dan tokoh masyarakat diharapkan turut mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan nagari agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dukungan penuh juga diharapkan dari para istri Wali Nagari yang tergabung dalam TP-PKK Nagari. Menurut Bupati, peran PKK sangat penting dalam menggerakkan kesejahteraan keluarga, menekan angka stunting, serta membina dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas.

"Mari kita buktikan bahwa dari nagari-nagari inilah lahir fondasi kebangkitan Kabupaten Solok yang kita cintai. Jadilah pemimpin yang bernyali besar untuk melakukan perubahan, tahan uji di tengah badai, dan meninggalkan legacy (warisan kebaikan) yang akan dikenang sepanjang masa oleh masyarakat," pungkas Bupati.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, S.T., Sutan Nagari Sati, dalam sambutannya menyampaikan penghormatan kepada seluruh undangan dan para Wali Nagari yang baru saja dilantik.

Bahwa pelantikan tersebut merupakan momentum untuk melihat hadirnya wajah-wajah baru pemimpin nagari yang akan mengemban amanah masyarakat. Menurutnya, seluruh Wali Nagari harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjadikan pembangunan nagari sebagai prioritas utama.

Juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan tentu akan banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan, doa, serta dukungan seluruh elemen masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

"Kita ingin bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati menjadikan Kabupaten Solok ini sejuk dan damai. Bagi yang mungkin sebelumnya tidak mendukung, semuanya harus kita rangkul. Karena setelah dilantik, seluruh masyarakat adalah rakyat dan tanggung jawab seorang Wali Nagari," ungkap Vasko.

Dan juga berpesan agar para Wali Nagari tidak berhenti di tengah jalan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan tetap menjaga kekompakan dan semangat untuk membangun Kabupaten Solok.

"Mari kita sepakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Solok," ajaknya.

Adapun 23 Wali Nagari yang dilantik pada kesempatan tersebut adalah:

1. Novendri – Wali Nagari Panyakalan.
2. Maimirda – Wali Nagari Koto Sani.
3. Hidayat, A.Md. – Wali Nagari Gantung Ciri.
4. Yusrial Dani Putra – Wali Nagari Simanau.
5. Mafril Ahmad – Wali Nagari Paninggahan.
6. Suherman – Wali Nagari Aripan.
7. Arianto B, S.I.P. – Wali Nagari Sulit Air.
8. Yonnafri, S.E. – Wali Nagari Paninjauan.
9. Riveroni Alta Belly, S.Pd. – Wali Nagari Sibarambang.
10. Jalwarnita – Wali Nagari Kuncir.
11. Jonli Arfis, S.H. – Wali Nagari Muaro Paneh.
12. Ermanto, S.Sos. – Wali Nagari Bukit Tandang.
13. Maifendri, S.Kep. – Wali Nagari Kinari.
14. Kelly Beminda – Wali Nagari Jawi-Jawi Guguk.
15. Budi Marta – Wali Nagari Batang Barus.
16. Syapriadi, S.H. – Wali Nagari Aia Luo.
17. Dahrul Asri – Wali Nagari Batu Bajanjang.
18. Fawzi – Wali Nagari Alahan Panjang.
19. Endra Putra Gunawan – Wali Nagari Aie Dingin.
20. Afdalil Zikri, S.E. – Wali Nagari Salimpek.
21. Karmi – Wali Nagari Kampuang Batu Dalam.
22. Sal Sabil – Wali Nagari Surian.
23. Nasrizal, S.Pd., M.M. – Wali Nagari Lolo.(YOSE)

Sekda Kota Solok Terima Audiensi Pengurus Solok Saiyo Sakato (S3

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:23:00 +0700+0700

Kota Solok I Sumut24.co.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. Desmon, di Ruang Kerja Wali Kota Solok menerima kunjungan audiensi jajaran pengurus Solok Saiyo Sakato (S3) yang dipimpin Ketua DPP S3, Prof. Lukman, didampingi Asisten III, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Solok.

Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah gagasan dan rencana kegiatan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kota Solok. Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan, di antaranya adalah, rencana pelaksanaan Pulang Basamo sebagai wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan antara masyarakat perantauan dengan kampung halaman. Juga dibahas rencana penyelenggaraan lokakarya adat dan budaya, sebagai upaya melestarikan nilai-nilai adat, serta memperkuat identitas budaya masyarakat Solok.

S3 juga menggagas penyelenggaraan event festival band, serta lomba solo song Minang, yang melibatkan peserta dari wilayah Solok Raya.,

Diharapkan ini, menjadi ruang ekspresi dan pengembangan bakat generasi muda. Sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas.

Dan tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial dan kebudayaan, audiensi juga membahas peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya, melalui optimalisasi digitalisasi pajak daerah.

Hal ini dinilai penting untuk mendorong tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Solok dengan Solok Saiyo Sakato.
Baik dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian adat dan budaya, pengembangan potensi generasi muda, maupun upaya peningkatan perekonomian daerah.

Sekda Kota Solok, Desmon, mengatakan, Pemerintah Kota Solok, menyambut baik berbagai gagasan dan inisiatif tersebut.
Dengan semangat bersama untuk membangun Kota Solok yang semakin maju, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau (YOSE).

PANGKOSTRAD DAMPINGI KASAD AUDIENSI DENGAN KAPOLRI, PERKUAT SOLIDITAS DAN SINERGI TNI-POLRI

admin — Thu, 05 Nov 2026 11:14:00 +0700+0700

Jakarta – Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Kasad didampingi Pangkostrad beserta para Pejabat Utama (PJU) TNI AD. Sementara itu, Kapolri turut didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polri.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban melalui ramah tamah yang menjadi sarana memperkuat komunikasi serta membangun kesamaan visi dan langkah antarkedua institusi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran plakat sebagai simbol penghormatan dan komitmen dalam mempererat hubungan kelembagaan TNI AD dan Polri.

Kehadiran Pangkostrad dalam audiensi tersebut merupakan wujud komitmen Kostrad dalam mendukung terpeliharanya soliditas dan sinergi lintas institusi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan harmonis, koordinasi, dan kerja sama antara TNI dan Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional dan optimal demi kepentingan bangsa dan negara.red

Bukan Siaga Perang, TNI Ungkap Alasan Pengerahan Pasukan Besar ke Jakarta

admin — Thu, 05 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

Jakarta — Sebanyak 20.980 personel TNI dikerahkan ke Jakarta dalam beberapa tahap pada 2 dan 4 November 2026. Pengerahan ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan dan kesiapsiagaan di ibu kota.

Informasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026. Pergerakan pasukan melibatkan sejumlah satuan dari berbagai daerah.

Kabar ini menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan pengungkapan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret tiga jenderal Polri sebagai tersangka.

20.980 Prajurit Dikerahkan ke Jakarta

Personel yang dikirim berasal dari sejumlah satuan, termasuk Korps Marinir, Komando Armada I dan II, serta beberapa pangkalan TNI Angkatan Laut.

Pasukan tersebut diberangkatkan dari berbagai wilayah, antara lain Bandung, Cirebon, Lampung, Malang, dan Banyuwangi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menyebut pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan. TNI dituntut selalu siap setiap saat," kata Nas.

Ia juga meminta masyarakat tidak menghubungkan pengerahan tersebut dengan isu lain. Menurutnya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

TNI AL Siapkan Latihan Militer

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Tunggul membenarkan adanya pengerahan personel dari matra laut.

Selain menjalankan tugas negara dan menjaga stabilitas keamanan, pergeseran pasukan juga berkaitan dengan persiapan latihan militer.

Latihan tersebut meliputi Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.

Sementara itu, TNI menyebut pengerahan pasukan berada dalam status Siaga 3, yakni tingkat kesiapsiagaan paling dasar dengan aktivitas satuan yang tetap berjalan normal.

Berdekatan dengan Kasus Penyadapan Presiden

Pengerahan pasukan berlangsung berdekatan dengan penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Meski demikian, TNI belum menyatakan pengerahan personel tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan maupun potensi demonstrasi.

Dengan demikian, alasan yang telah disampaikan secara terbuka adalah kesiapsiagaan satuan, penguatan pengamanan, dan persiapan latihan militer.
Rel

Kebijakan Baru MBG Dinilai Berpotensi Menciptakan Gelombang Pengangguran Baru di Distrik

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:51:00 +0700+0700

TASIKMALAYA.- Program Makan Siang Gratis (MBG) yang diprakarsai pemerintah pusat sebenarnya membawa harapan besar untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, di balik niat mulia tersebut, gelombang kekhawatiran kini bergejolak di tingkat akar rumput.

Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur harus berkumpul untuk menyamakan persepsi dan mengungkapkan kekhawatiran mendalam mereka menyusul diterbitkannya peraturan baru yang dianggap memberatkan.

Pertemuan penting yang diadakan di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu (4/11/2026) menjadi wadah curahan hati para pengelola Unit Pelayanan Gizi (SPPG).

Mereka menyoroti transisi Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Perubahan Skema yang Memicu Defisit Fantastis

Pemicu utama kekhawatiran para mitra adalah perubahan drastis dalam skema pembayaran. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN menerapkan skema insentif bagi pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Perubahan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi ancaman nyata bagi operasional dapur di lapangan. Para mitra memperkirakan bahwa kebijakan ini memaksa mereka mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan, atau menembus angka Rp 1 miliar dalam setahun. Belum lagi beban biaya operasional kendaraan yang sebelumnya ditanggung anggaran kini sepenuhnya dialihkan kepada para mitra.

"Ini dilema bagi kami para mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Sisi Lain Kebijakan: Ancaman Pengangguran Baru di Kabupaten

Dampak defisit operasional ini memaksa pengelola untuk mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah relawan dapur. Padahal, sejak awal program ini, para relawan telah mencurahkan energi mereka untuk keberhasilan pemenuhan gizi anak di kabupaten.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal.

"Ya, ini akan meningkatkan jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG harus melepaskan sebagian relawan mereka," katanya.
Harapan
untuk Pemerintah: Evaluasi Lapangan dan Asuransi

Meskipun dihadapkan pada dilema yang berat, para mitra SPPG tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta kepada Kepala BGN Sudaryono.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, mewakili rekan-rekannya meminta agar pimpinan BGN setuju untuk meninjau peraturan tersebut agar sesuai dengan realitas di distrik.

"Kami berharap BGN dapat langsung membantu para mitra SPPG untuk langsung memeriksa kondisi di lapangan, agar memahami bagaimana dapur SPPG sebenarnya dikelola, bukan hanya menerima laporan dari para mitra," kata Robi.

Ia juga mendesak agar instruksi teknis (junkis) segera direvisi untuk mengakhiri kebingungan di lapangan.

MenempuhJalur Konstitusional: Siap Duduk Bersama di Senayan

Alih-alih memilih jalur demonstrasi yang menguras energi, para mitra memilih jalur audiensi yang bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (yang akrab disapa Abah Ucu), membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan dijadwalkan akan diterima pada 16 November 2026.
Dalam
agenda tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung untuk mengadakan dialog terbuka mengenai arah masa depan program MBG.

"Kami bukan demonstran, jika demonstrasi itu melelahkan dan menguras energi. Jika kami menjadi audiensi dan berdiskusi, ke mana sebenarnya MBG ini ingin dibawa," kata Abah Ucu Abah

Ucu menutup dengan pesan yang kuat bahwa di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat di wilayah tersebut benar-benar merasakan dampak positif dari program MBG. Oleh karena itu, ia meminta para pembuat kebijakan di BGN untuk mendengarkan aspirasi dari bawah demi kebaikan bersama dan kelanjutan program mulia ini.

Tiga Prajurit Gugur dalam Insiden Helikopter TNI AD yang Jatuh saat Pemadaman Karhutla

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:38:00 +0700+0700

Jakarta, Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada Rabu, 4 November 2026.

Insiden tersebut terjadi di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Saat bertugas, helikopter tersebut membawa 8 orang kru untuk melakukan pemadaman dengan metode water bombing.

Dalam update terbaru, diberitakan bahwa kini korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang prajurit, setelah sebelumnya dikonfirmasi satu orang prajurit meninggal ketika proses evakuasi.

Kementerian Kehutanan mengunggah postingan belasungkawa atas meninggalnya 3 prajurit dalam misi pemadaman tersebut.

"Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," tulis keterangan dalam unggahan lewat akun @kemenhut pada Kamis, 5 November 2026.

"Pengabdian dan jasa pahlawan yang gugur bertugas akan senantiasa dikenang," imbuhnya.

Adapun ketiga prajurit yang meninggal dunia adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Kronologi Helikopter Jatuh Saat Water Bombing

Berdasarkan keterangan resmi TNI AD, helikopter Mi-17V5 tersebut lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa proses evakuasi langsung dilakukan setelah insiden terjadi.

Evakuasi saat itu dilakukan melalui jalur udara dan laut dengan mengerahkan personel dari TNI AD dan tim gabungan.

"Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 4 November 2026.

"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," lanjutnya.

Mengenai penyebab kecelakaan, Donny juga menyebut bahwa masih dalam penyelidikan pihak terkait.

"Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.
Red

Tak Hanya Ganti Rugi Negara, Susi Pudjiastuti Sebut Korporasi Harus Tanggung Jawab pada Masyarakat hingga Biaya Operasi Pemadaman Karhutla

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:36:00 +0700+0700

Jakarta- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti jatuhnya helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) saat bertugas dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Helikopter yang membawa 8 kru itu jatuh di wilayah Pematang Limau, Kabupaten Seruyan pada Rabu, 4 November 2026 ketika mengambil air untuk proses water bombing.

Mantan menteri sekaligus pemilik maskapai Susi Air itu mendesak pemerintah menuntut korporasi untuk bertanggung jawab dalam kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja.

Menurutnya, ada kerugian negara yang ditanggung, serta masyarakat terdampak pada kebakaran tersebut.

"Tuntut korporasi pembakar lahan dengan pidana dan ganti rugi kerugian negara, masyarakat dan lingkungan," tulisnya di akun X pribadinya, @susipudjiastuti pada Rabu, 4 November 2026.

"Termasuk helikopter ini pun dan biaya operasinya harus mereka ganti," lanjutnya.

Cuitan yang sudah dilihat lebih dari 54 ribu kali itu juga mendapat respons dari warganet yang setuju agar korporasi ikut bertanggung jawab, tak hanya tentang hutan yang terbakar.

"Setuju Bu Susi, mereka harus ganti kerugian dari kebakaran hutan, penggunaan aset negara, termasuk relawan yang gugur pun harus mendapat kompensasi bagi keluarganya," tulis akun X @aba*******z.

"Sangat setuju karena ini kalau udah musim hujan, udah teratasi, dilupakan semua. Enggak bakal ada efek jera," tulis akun X @ris*******7

Adapun mengenai insiden jatuhnya helikopter milik TNI AD pada Rabu, 4 November 2026 dalam update terbaru, 3 orang prajurit dikonfirmasi gugur setelah sebelumnya disebut satu orang prajurit meninggal saat proses evakuasi.

Ketiganya adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Menurut keterangan dari TNI AD, helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Kemudian sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Evakuasi langsung dilakukan bersama dengan tim gabungan setelah mendapat laporan melalui jalur udara dan laut.red

Pulihkan Keandalan Listrik Pascabencana, PLN Energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:17:00 +0700+0700

sumut24.co -SIBOLGA, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) berhasil menyelesaikan pekerjaan keadaan darurat (Emergency) dan melakukan energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe sebagai bagian dari upaya pemulihan permanen infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Utara pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November–Desember 2025.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan beroperasinya Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe Line #1 pada Selasa (27/10) pukul 16.03 WIB. Sebelumnya, Line #2 telah berhasil dioperasikan pada 24 Oktober 2026 pukul 17.56 WIB. Dengan beroperasinya kedua sirkit tersebut, pekerjaan konstruksi permanen pada jalur transmisi ini telah mencapai progres 100 persen.

Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut komitmen PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk tower transmisi 150 kV yang mengalami tumbang sehingga berdampak pada terganggunya penyaluran tenaga listrik.

Sebagai langkah pemulihan permanen, PLN melaksanakan pembangunan instalasi dan konstruksi baru pada sejumlah titik tower, yakni T.12N, T.14N dan T.52N, serta pekerjaan perkuatan pada tower T.51. Pembangunan dilakukan melalui perencanaan dan kajian teknis yang komprehensif, termasuk survei jalur transmisi dan pengujian sondir tanah, guna memastikan konstruksi yang dibangun memenuhi standar keamanan, keselamatan dan keandalan operasional.

Kepala Desa Aek Garut, Donal Eben Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas upaya PLN dalam memulihkan infrastruktur kelistrikan di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Menurutnya, keandalan pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta keberlangsungan berbagai layanan publik.

"Kami mengapresiasi upaya PLN yang telah bekerja keras memulihkan jalur transmisi ini. Ketersediaan listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan fasilitas umum. Dengan kembali beroperasinya jalur transmisi Sibolga–Martabe, kami berharap pasokan listrik semakin andal sehingga masyarakat, khususnya di Desa Aek Garut, dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan produktif," ungkap Donal.

Camat Pandan, Khairunnisah Ritonga, turut menyampaikan apresiasi kepada PLN atas keberhasilan pemulihan dan pengoperasian kembali Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe. Ia menilai, pemulihan infrastruktur kelistrikan merupakan langkah penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, memperlancar pelayanan pemerintahan, serta mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Pandan dan sekitarnya.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah PLN yang telah menyelesaikan pemulihan jalur transmisi Sibolga–Martabe. Pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Kami berharap dengan kembali beroperasinya jalur transmisi ini, keandalan listrik di wilayah Kecamatan Pandan dan sekitarnya semakin meningkat. Terima kasih kepada PLN dan seluruh pihak yang telah bekerja keras serta bersinergi dalam proses pemulihan ini," ujar Khairunnisah.

General Manager PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto, Rabu (4/11/2026) menyampaikan bahwa keberhasilan energize ini merupakan wujud komitmen PLN dalam memastikan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak bencana dapat kembali beroperasi secara permanen dan andal.

"Pemulihan jalur transmisi 150 kV Sibolga–Martabe bukan sekadar menyelesaikan pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kami memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan melalui perencanaan dan kajian teknis yang matang dengan mengutamakan aspek keselamatan, kualitas konstruksi, serta keandalan sistem dalam jangka panjang," ujar Rizki.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi seluruh unit PLN serta dukungan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian pekerjaan ini. Sinergi dan koordinasi yang kuat menjadi faktor penting sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan baik dan jalur transmisi kembali beroperasi sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan," pungkas Rizki.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara 4 (UPP SBU 4), Donni Emmeri, menjelaskan bahwa pekerjaan keadaan darurat ini telah dimulai sejak pekerjaan pembebasan lahan tapak tower dilaksanakan mulai bulan januari 2026 yang kemudian berlanjut pada pelaksanaan pembangunan konstruksi dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kondisi lapangan dan standar teknis konstruksi transmisi.

"Pekerjaan ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan pembangunan tower baru dan perkuatan struktur eksisting dapat memenuhi persyaratan teknis serta standar keselamatan yang berlaku. Melalui koordinasi intensif bersama tim teknis, kontraktor pelaksana dan seluruh pihak terkait, kami berhasil menuntaskan konstruksi hingga mencapai progres 100 persen dan melaksanakan energize kedua sirkit secara bertahap," jelas Donni.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengoperasian kembali jalur transmisi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sibolga dan Martabe, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dan berbagai sektor pelayanan publik.

Secara teknis, Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe memiliki panjang sekitar 4,13 kilometer sirkit (kms). Pada saat energize, Line #2 tercatat beroperasi dengan beban 34,6 MW dan tegangan 154/154/152 kV. Sementara itu, Line #1 beroperasi dengan beban 22,8 MW dan tegangan 156/154/153 kV.

Pekerjaan konstruksi permanen ini dilaksanakan oleh PT Hasta Prajatama dengan melibatkan berbagai unit PLN, di antaranya PLN P3BS, PLN UPT Padang Sidempuan, PLN UP2B SBU, PLN Pusmanpro UPMK IV, PLN UP3 Sibolga, PLN UP2D Sumatera Utara, serta PLN ULTG Padang Sidempuan.

Selain itu, penyelesaian pekerjaan juga didukung oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), serta aparat keamanan TNI yang turut mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dengan kembali beroperasinya Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe Line #1 dan Line #2, PLN terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara, khususnya di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Pemulihan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, operasional fasilitas umum, layanan kesehatan, jaringan telekomunikasi, serta aktivitas ekonomi daerah.

Melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tangguh dan berkelanjutan, PLN berkomitmen menghadirkan pasokan listrik yang andal sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (C04)

Pelarangan Liputan RDPU Picu Protes, Ketua DPRD Asahan Minta Waktu Seminggu Tindak Tegas Ketua Komisi B

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Polemik pelarangan liputan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas keluhan masyarakat terhadap PKS PTPN IV Bandar Pasir Mandoge memicu gelombang protes dari kalangan jurnalis di Kabupaten Asahan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., akhirnya angkat bicara dan berkomitmen menindaklanjuti kasus tersebut dalam tempo satu minggu ke depan.

Insiden bermula saat Ketua Komisi B, Dodi Saylendra, diduga melarang sejumlah wartawan meliput RDPU yang sejatinya bersifat terbuka.

Agenda tersebut membahas isu-isu krusial mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, legalitas dokumen PPA-PPU, ketinggian cerobong asap, hingga dugaan penyimpangan Pajak Air Bawah Tanah yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asahan.

Dalam audiensi bersama Forum Wartawan Asahan (Forwaka), DPD IWO Indonesia Asahan dan Deli Serdang di ruang kerjanya, Senin (02/11/2026), Efi membuka pertemuan dengan permohonan maaf secara terbuka.

"Saya sebagai Ketua DPRD juga minta maaf atas peristiwa kemarin menyangkut Ketua Komisi B," ucap Efi. Ia juga menegaskan bahwa RDPU tersebut adalah agenda terbuka, bukan tertutup.

Ketika disinggung alasan pelarangan, Efi menduga hal itu terjadi karena keterbatasan kapasitas ruangan. Namun penjelasan tersebut langsung dibantah oleh Amy Ruz Syahada Sinaga, wartawan yang mengalami insiden tersebut.

"Kami tidak harus duduk di kursi untuk meliput. Berdiri saja tidak masalah, yang terpenting kami bisa memperoleh informasi untuk diberitakan," tegas Amy.

Ketua DPD IWO Indonesia Asahan, M. Adenan Dalimunthe, menyoroti rentetan persoalan yang melibatkan oknum anggota dewa dua tahun terakhir, mulai dari isu sabung ayam, dugaan pemerasan pengusaha, hingga kini menghalangi kerja pers. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap para kader partai.

Desakan serupa datang dari Ketua DPD IWO Indonesia Deli Serdang, Ibrahim Siregar, yang meminta pelanggaran tersebut segera diproses melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD). "Kalau terbukti bersalah, umumkan hasilnya agar kami bisa melaporkannya ke penegak hukum," tandasnya.

Merespons berbagai masukan tersebut, Efi berjanji akan memanggil Ketua Komisi B serta berkoordinasi dengan Ketua BKD untuk mengagendakan rapat kode etik dewan.

"Beri saya waktu satu minggu ini," janji Efi.

Kabid Organisasi dan Keanggotaan DPP IWO Indonesia, Hasan Munawar, atas arahan Ketua Umum DPP IWO Indonesia, juga mendesak BKD DPRD Asahan untuk segera bertindak tegas.

"Jangan sampai kasus ini berhenti tanpa kejelasan. UU Pers bukan hanya untuk dibaca atau jadi pajangan, tapi harus dihormati dan dijalankan. Kemerdekaan pers wajib dijaga, bukan dihambat," tegas Hasan.

Diketahui, tindakan pelarangan tersebut diduga kuat melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang menjamin hak pers mencari dan memperoleh informasi, serta Pasal 18 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik. Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD DPRD Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana sidang etik tersebut. (tec)

Kunjungan Kerja ke Bali, Staf Khusus Menteri Imipas Soroti Empat Agenda Pembenahan Tata Kelola

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

BALI — Keteladanan pimpinan, penguatan kompetensi petugas, kesejahteraan yang sepadan dengan risiko pekerjaan, serta keadilan dalam pengembangan karier menjadi empat agenda pembenahan yang mengemuka dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bali, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Abdullah Rasyid bersama Irjen Pol. (Purn.) Heru Dwi Pratondo, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Isu-isu Strategis. Keduanya menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan tata kelola kementerian.

Dalam pertemuan dengan jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, keduanya mendorong keterbukaan mengenai kondisi pekerjaan, kendala pelayanan, serta dukungan yang dibutuhkan petugas.

Abdullah menekankan bahwa keberhasilan kunjungan perlu diukur dari tindak lanjut yang memudahkan pekerjaan petugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan harus mampu menggali persoalan di lapangan agar dapat ditangani secara tepat.

Empat persoalan yang mengemuka dalam diskusi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui data dan pemeriksaan. Catatan itu menjadi bahan evaluasi, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran tertentu.

Keteladanan dan Pengawasan

Salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut ialah risiko berulangnya penyimpangan akibat kebiasaan buruk yang diwariskan di lingkungan kerja. Pergantian pejabat dinilai belum cukup apabila pola kerja yang memungkinkan pelanggaran tetap bertahan.

Menurut Abdullah, pegawai mempelajari nilai organisasi melalui perilaku yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, arahan mengenai integritas harus tercermin dalam keputusan dan tindakan pimpinan.

Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan melalui penolakan terhadap pemberian, pembagian tugas yang adil, keterbukaan dasar pengambilan keputusan, serta konsistensi menindak pelanggaran tanpa membedakan kedekatan.

Evaluasi pengawasan juga perlu mencakup penanganan pengaduan dan keamanan pegawai dalam menyampaikan persoalan. Hal ini diperlukan agar organisasi dapat mengenali penyebab pelanggaran berulang dan memperbaikinya.

Penguatan Kompetensi Petugas

Agenda berikutnya menyangkut pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi, termasuk bagi pegawai yang direkrut melalui jalur selain pendidikan kedinasan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Abdullah menekankan bahwa jalur rekrutmen tidak dapat menjadi ukuran tunggal kualitas pegawai. Institusi perlu memastikan setiap petugas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Petugas imigrasi menghadapi pemeriksaan identitas dan dokumen, pengawasan kegiatan orang asing, serta keputusan yang berkaitan dengan hak seseorang dan keamanan negara. Sementara itu, petugas pemasyarakatan menangani dinamika hunian, potensi konflik, kebutuhan kesehatan, dan kerentanan warga binaan.

Pelatihan karena itu perlu disesuaikan dengan situasi nyata, mulai dari menghadapi tekanan pihak berpengaruh, mengenali manipulasi dokumen, hingga meredakan konflik dan meminta bantuan ketika menghadapi ancaman.

Penempatan pada pekerjaan berisiko tinggi juga perlu mempertimbangkan kemampuan yang telah dinilai. Dalam pembinaan pegawai, kekurangan kompetensi harus dibedakan dari kecurangan yang dilakukan secara sengaja agar penegakan disiplin berjalan adil.

Kesejahteraan dan Kepastian Karier

Kondisi kerja petugas turut menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang berjaga malam, bekerja pada hari libur, dan menghadapi ancaman di lapangan.

Kesejahteraan yang rendah tidak dapat dijadikan pembenaran atas pungutan liar maupun perdagangan fasilitas. Namun, tuntutan integritas perlu disertai dukungan institusi dalam menyediakan kondisi kerja yang layak.

Evaluasi yang diperlukan mencakup kompensasi berbasis risiko, kecukupan personel, waktu istirahat, perlengkapan keselamatan, dukungan psikologis, serta perlindungan bagi petugas yang menghadapi ancaman karena menjalankan tugas secara benar.

Pada aspek karier, penerapan sistem merit perlu terlihat melalui persyaratan jabatan yang jelas, penilaian berbasis bukti, serta penggunaan hasil asesmen secara konsisten.

Mekanisme keberatan juga perlu menjamin keamanan pegawai. Sementara itu, rotasi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak dipersepsikan sebagai hukuman bagi pegawai yang menyampaikan persoalan.

Pelayanan Menjadi Ukuran

Seluruh agenda pembenahan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan. Dalam bidang keimigrasian, pengawasan orang asing memerlukan petugas yang kompeten dan pengambilan keputusan yang terlindungi dari intervensi. Dalam pemasyarakatan, pembinaan membutuhkan perlakuan adil serta persiapan reintegrasi sosial yang memadai.

Bagi masyarakat, hasil pembenahan dapat dirasakan melalui kepastian biaya, kejelasan prosedur, pengaduan yang ditindaklanjuti, serta pelayanan yang setara. Keluarga warga binaan juga perlu memperoleh layanan yang tidak bergantung pada uang atau kedekatan.

Abdullah mendorong agar hasil monitoring dan evaluasi di Bali diterjemahkan menjadi tindak lanjut dengan penanggung jawab, tenggat, dan pemeriksaan hasil yang jelas. Masukan petugas perlu kembali didengar untuk memastikan perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat memutus pewarisan kebiasaan buruk sekaligus memperkuat lingkungan kerja yang mendukung kompetensi, integritas, dan pelayanan publik.

Ancaman Hukuman Mati untuk LSP dan Komplotannya, Sutrisno: Dugaan Penyadapan Presiden Bisa Jadi Kudeta dari Dalam!

admin — Thu, 05 Nov 2026 04:44:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya dinilai bukan persoalan biasa. Jika terbukti dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, fasilitas, serta peralatan negara, tindakan tersebut harus diusut sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, bahkan menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara berpotensi menjadi bentuk kudeta dari dalam apabila terbukti bertujuan mengancam keselamatan Presiden hingga melumpuhkan jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Sutrisno menyoroti dugaan perintah penyadapan tanpa verifikasi dan dasar hukum, termasuk dugaan memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) serta perintah penghapusan berkas hasil penyadapan.

Menurutnya, apabila rangkaian tindakan tersebut benar terjadi, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian, melainkan dugaan penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan di luar kepentingan nasional.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh menjadi sasaran penyalahgunaan alat negara. TNI, Polri, senjata, maupun perangkat penyadapan merupakan instrumen negara yang penggunaannya harus berdasarkan hukum dan kepentingan keselamatan negara," tegas Sutrisno.

Ia menilai, penyadapan ilegal terhadap Presiden justru dapat membuka ancaman terhadap keselamatan kepala negara, termasuk kemungkinan penyalahgunaan informasi untuk mengganggu kebebasan Presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

SIAPA SUTRADARA DI BALIK PENYADAPAN?

Sutrisno menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjalankan perintah di lapangan. Polri harus membongkar siapa pemberi perintah, siapa yang merancang operasi, serta siapa pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Polri harus serius mengungkap siapa yang memberi perintah kepada LSP. Kepentingan siapa yang difasilitasi? Apakah ada elite politik atau kelompok politik tertentu yang berkepentingan terhadap hasil penyadapan itu?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan asing di balik dugaan penyadapan tersebut.

Jika terdapat keterlibatan pihak luar negeri, menurut Sutrisno, penyidik harus menelusuri negara mana yang berkepentingan, siapa penghubungnya, serta untuk tujuan apa informasi hasil penyadapan digunakan.

Baginya, mengungkap operator teknis saja tidak cukup. Aktor intelektual dan pihak yang menikmati manfaat dari dugaan operasi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

MINTA POLRI UNGKAP HINGGA AKTOR INTELEKTUAL

Sutrisno meminta Polri tidak memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan ilegal.

Ia bahkan mendesak agar penyidik menguji kemungkinan penerapan pasal-pasal makar apabila ditemukan bukti adanya maksud dan tindakan sebagaimana unsur tindak pidana makar dalam hukum pidana.

Menurutnya, apabila penyidikan membuktikan adanya rencana untuk membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, atau meniadakan kemampuannya menjalankan pemerintahan, perkara tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sutrisno juga menyuarakan tuntutan hukuman paling berat, termasuk hukuman mati, terhadap pihak yang terbukti menjadi sutradara dan aktor intelektual kejahatan tersebut, sepanjang memenuhi unsur pidana dan ketentuan ancaman hukuman dalam undang-undang.

"Tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diungkap, mulai dari pemberi perintah, aktor intelektual, pelaksana hingga pihak yang menerima manfaat. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada nama-nama tertentu, sementara sutradara sebenarnya justru tidak tersentuh hukum," tandasnya.

Sutrisno Pangaribuan merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection.

Catatan: Seluruh dugaan keterlibatan dan konstruksi perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses peradilan. Penetapan seseorang sebagai pelaku makar maupun penerapan ancaman pidana mati tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan penyadapan, melainkan harus memenuhi unsur hukum yang berlaku.

EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:31:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pelantikan Endra Putra Gunawan (EPG) sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034 bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Momentum ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendorong perubahan dan membawa Nagari Aie Dingin menuju masa depan yang lebih baik.

Endra Putra Gunawan resmi mengemban amanah sebagai Wali Nagari Aie Dingin setelah dilantik langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, pada Rabu (4/11/2026), di Sport Hall GOR Batu Batupang, Koto Baru. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan wali nagari hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak di 23 nagari se-Kabupaten Solok.

Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, para camat, serta wali nagari.

Di antara para undangan yang hadir, tampak pula Syafni Nola Putri, salah seorang anak Nagari Aie Dingin, yang menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut. Baginya, pelantikan EPG membawa harapan besar bagi perjalanan pembangunan nagari yang selama ini dinantikan masyarakat.

Syafni menyampaikan bahwa setelah hampir lima tahun Nagari Aie Dingin dipimpin oleh penjabat (Pj.) wali nagari, kini masyarakat kembali memiliki wali nagari definitif yang diharapkan mampu membawa perubahan melalui kepemimpinan yang terbuka, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pertama, tentu kita patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Heril Wandi yang telah menjalankan tugas selama masa kepemimpinan penjabat wali nagari. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan di Nagari Aie Dingin," ungkap Syafni.

Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyakit masyarakat masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama.

Karena itu, Syafni berharap amanah besar yang kini berada di pundak Endra Putra Gunawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kepemimpinan baru harus menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan sekaligus menghadirkan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kita titipkan harapan besar kepada Bapak Endra Putra Gunawan sebagai Wali Nagari Aie Dingin periode 2026–2034. Semoga beliau mampu membawa nagari ini ke arah yang lebih baik. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus ikut mendukung dan mengawal program-program beliau secara bersama-sama," ujarnya.

Lebih jauh, Syafni berharap kepemimpinan EPG tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka ruang bagi tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta partisipasi generasi muda.

Menurutnya, Nagari Aie Dingin memiliki potensi yang perlu dikembangkan, terutama dalam mendorong lahirnya peran serta ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, dan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak nagari.

"Harapan kita, ke depan lahir berbagai gagasan dan terobosan baru. Anak-anak muda harus diberi ruang untuk berkreasi, ekonomi masyarakat harus tumbuh, dan potensi nagari harus dikelola dengan baik. Kita ingin Aie Dingin bukan hanya berjalan seperti biasa, tetapi benar-benar bisa naik kelas," tutupnya.

Pelantikan ini menjadi awal dari perjalanan kepemimpinan baru di Nagari Aie Dingin. Tantangan pembangunan tentu tidak ringan. Namun, dengan sinergi pemerintah nagari, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan Aie Dingin yang lebih maju dan sejahtera dapat diperjuangkan bersama.(YOSE)

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:24:00 +0700+0700

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:00:00 +0700+0700

DELI SERDANG | SUMUT24.co

Provinsi Sumatera Utara menjadi titik awal pelaksanaan kegiatan nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TBC). Pencanangan program tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Ma'arifussalam, Jalan Peringgan, Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan nasional ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh tiga Wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Kesehatan, sekitar pukul 11.30 WIB.

Dalam amanatnya, Wakil Menteri Agama Romo Raden Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa pencanangan Pesantren Bebas TBC merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan para santri sekaligus memutus mata rantai penyebaran penyakit tuberkulosis, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Menurutnya, pesantren menjadi salah satu lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC. Karena itu, program tersebut akan dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Selain memutus mata rantai penyebaran TBC, agenda nasional ini diharapkan menjadi tumpuan untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa pada masa mendatang," ungkap Wamenag.

Program Pesantren Bebas TBC ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, serta sejumlah pejabat terkait.

Selain itu, para bupati dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Usai pencanangan, ketiga Wakil Menteri meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap para santri. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis Kementerian Kesehatan melalui mobil layanan pemeriksaan kesehatan yang disiapkan di lokasi kegiatan.

Pencanangan di Batang Kuis ini menjadi langkah awal gerakan nasional untuk membangun lingkungan pesantren yang sehat, meningkatkan deteksi dini TBC, serta memastikan para santri dapat belajar dan menuntut ilmu tanpa dibayangi ancaman penyakit menular tersebut.rel