BREAKING NEWS: Konglomerat Properti Tan Kian Diamankan Polisi, Diperiksa sebagai Saksi dalam Pengembangan Kasus Eks Jampidsus

admin — Sun, 12 Jul 2026 18:29:00 +0700+0700

JAKARTA | Pengusaha properti Tan Kian diamankan aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Tan Kian diamankan di Apartemen Pacific Place Residence, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/7/2026). Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pendalaman penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi bernilai besar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Tan Kian masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan statusnya masih sebagai saksi," ujar Budi dalam keterangan pers yang dikutip sejumlah media.

Selain Tan Kian, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 15 saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU yang tengah diselidiki. Penyidikan tersebut mencakup beberapa perkara besar, antara lain dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN, perkara PT Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT Cakrawala Bumi Selaras (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).

Nama Tan Kian sendiri dikenal luas di dunia bisnis properti sebagai pendiri Century Properties Group yang mengembangkan sejumlah proyek premium di Jakarta, termasuk kawasan Pacific Place, Hotel JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, Millennium Centennial Center, hingga South Hills Apartment.

Perkembangan kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU. Penyidik menyatakan proses hukum masih terus berjalan dengan menelusuri aliran dana, kepemilikan aset, serta keterangan para saksi untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang menyebut Tan Kian berstatus tersangka. Aparat menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

*Siapa Tan Kian?*
Tan Kian merupakan salah satu konglomerat properti senior di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Dua Mutiara Group, yang kemudian berkembang menjadi Century Properties Group Indonesia, perusahaan pengembang properti premium yang berfokus pada kawasan bisnis Jakarta.

Sebelum berbisnis properti, Tan Kian memulai usaha keluarga di bidang perdagangan udang dan tekstil. Sejak 1990-an ia mulai mengembangkan proyek-proyek properti kelas atas dan sempat masuk daftar orang terkaya Indonesia dengan estimasi kekayaan sekitar US$570 juta pada 2016.

Portofolio aset dan proyek yang dikaitkan dengan Tan Kian
Beberapa aset dan proyek yang selama ini dikaitkan dengan bisnis Tan Kian melalui Century Properties Group antara lain:

- Pacific Place Jakarta (mixed-use development di SCBD)

- The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place

- JW Marriott Hotel Jakarta

- The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan

- Millennium Centennial Center

- South Hills Apartment

- Sahid Sudirman Center

- Botanica Apartment

- The Plaza Office Tower

- Sekitar 60 vila resor di Pulau Bintan

- Proyek kota mandiri Millennium City, Parung Panjang (melalui kerja sama pengembangan).

Terseret Beberapa Perkara Hukum
Nama Tan Kian pernah muncul dalam sejumlah penyidikan, antara lain:

- Dugaan korupsi investasi PT Asabri.

- Pengembangan perkara Jiwasraya.

- Dugaan proyek South Hills Apartment bersama Benny Tjokrosaputro.

- Pemeriksaan terbaru sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang juga menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Sampai saat ini, Polri menyatakan status hukumnya masih sebagai saksi, bukan tersangka.

Perlu dicatat bahwa beberapa properti di atas merupakan aset yang dikembangkan atau dikelola melalui kelompok usaha Tan Kian, bukan berarti seluruh merek hotel internasional tersebut dimiliki secara langsung olehnya. Hotel seperti JW Marriott dan The Ritz-Carlton merupakan merek global yang umumnya dioperasikan berdasarkan perjanjian pengelolaan dengan pemilik gedung atau pengembang properti.*(SS68)*

Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi

admin — Sun, 12 Jul 2026 17:01:00 +0700+0700

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

SETIAP tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal.

Catatan ini saya tulis dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok, di sela kunjungan delegasi JMSI atas undangan All China Journalists Assocoation (ACJA).

Saya kira kita dapat belajar dari Yunnan. Provinsi di barat daya Tiongkok yang kaya akan keanekaragaman hayati kini bertransformasi menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya yang unik, provinsi ini telah beralih dari model ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Koperasi memainkan peran krusial sebagai agen perubahan di akar rumput dalam transisi Yunnan menuju ekonomi hijau. Dengan mengorganisir petani dan produsen kecil, koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan praktik pertanian regeneratif dan berkelanjutan secara kolektif. Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro di pedesaan dapat mengakses pelatihan teknologi pertanian modern, sertifikasi organik, serta sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien.

Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari praktik pertanian konvensional yang merusak tanah ke metode yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal—seperti teh organik, kopi, dan tanaman herbal—sehingga petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara destruktif.

Lebih dari itu, koperasi di Yunnan berperan dalam demokratisasi akses terhadap teknologi energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Koperasi komunitas sering kali menjadi inisiator dalam proyek-proyek skala kecil, seperti pembangunan instalasi biogas dari limbah pertanian, pengelolaan koperasi hutan untuk perlindungan mata air, hingga pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Dengan model kepemilikan bersama, manfaat ekonomi dari ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem Yunnan dalam jangka panjang.

Sejarah koperasi dunia bermula dari Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Tokoh pemikir sekaligus praktisi, Robert Owen, sering disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Melalui gagasannya tentang komunitas mandiri, ia menunjukkan bahwa pekerja dapat memperbaiki nasib mereka sendiri melalui kerja sama dan solidaritas, alih-alih hanya bergantung pada sistem kapitalisme yang eksploitatif.

Gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, koperasi lahir sebagai respons terhadap penjajahan yang menindas ekonomi rakyat. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemandirian ekonomi.

Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah arsitek utama koperasi Indonesia. Baginya, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan "soko guru" perekonomian nasional. Hatta menekankan bahwa koperasi harus menjadi alat perjuangan untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kekuatan modal besar.

Selain Bung Hatta, tokoh seperti Raden Mas Margono Djojohadikusumo memiliki peran krusial. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang sangat menjunjung tinggi prinsip ekonomi nasional. Pemikirannya sejalan dengan visi koperasi, di mana pengelolaan sumber daya keuangan harus berpihak pada kepentingan domestik dan kemaslahatan rakyat luas.

Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka yang juga ayah dari Presiden Prabowo Subianto, memberikan kontribusi pemikiran melalui konsep "Ekonomi Terpimpin" dan pembangunan sistematis. Sumitro menekankan pentingnya institusi ekonomi yang kokoh dan efisien, di mana koperasi harus bertransformasi menjadi badan usaha yang modern namun tetap setia pada akar kekeluargaan.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Namun, di tengah tantangan globalisasi, relevansi koperasi justru semakin kuat. Koperasi terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi dibandingkan korporasi besar yang sangat bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, semangat ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas. Program-program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan hilirisasi industri membuka peluang besar bagi koperasi untuk terlibat lebih aktif dalam rantai pasok nasional.

Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis. Koperasi di tingkat perdesaan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, menjadi mitra utama pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat pelosok.

Integrasi koperasi dalam program strategis nasional, seperti swasembada pangan, menjadi kunci. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang difasilitasi pemerintah, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk rakyat, sehingga petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, koperasi masa kini harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi syarat mutlak dalam berbisnis. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah karbon.

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Koperasi yang berwawasan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan kompetitif di pasar global yang kini semakin peduli pada aspek ESG (Environmental, Social, and Governance).

Sebagai contoh, koperasi sektor kehutanan atau pengelolaan limbah dapat menjadi model bagaimana keuntungan ekonomi diselaraskan dengan pelestarian alam. Ini adalah bentuk tanggung jawab koperasi tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada generasi mendatang.

Dalam visi ekonomi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem. Oleh karena itu, koperasi didorong untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien di unit-unit usaha mereka. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Koperasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang sehat, kebijakan yang memihak, dan pendampingan profesional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital atau digitalisasi koperasi.

Digitalisasi koperasi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan sistem manajemen berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas koperasi akan meningkat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan membesarkan koperasi.

Kita tidak boleh melupakan akar sejarah koperasi. Namun, kita juga harus berani berinovasi. Koperasi harus mampu bertransformasi dari sekadar simpan pinjam menjadi korporasi rakyat yang menguasai sektor-sektor produksi strategis.

Tantangan ke depan memang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, dan perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi kita. Namun, koperasi memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa memiliki dan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan korporasi biasa.

Peringatan Hari Koperasi tahun ini harus menjadi titik tolak bagi revitalisasi koperasi Indonesia. Kita perlu membangun kembali koperasi yang profesional, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mewujudkan tobat ekologi yang sudah diproklamirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

Pesan Bung Hatta tentang koperasi sebagai "koperasi yang berjiwa besar" harus terus digaungkan. Koperasi harus berani bermimpi besar, berskala ekonomi besar, dan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah, melalui kementerian terkait, harus lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang adil, bukan sebagai intervensi yang mematikan inisiatif anggota koperasi. Koperasi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan semangat demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koperasi harus menjadi agen perubahan (agent of change) di tingkat akar rumput. Koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai praktik bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi yang efisien energi.

Selamat Hari Koperasi. Mari kita wujudkan kedaulatan ekonomi dan tobat ekologi melalui koperasi yang modern, kuat, dan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[]

Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Pentingnya Wawasan Kebangsaan di Tengah Tantangan Zaman

admin — Sun, 12 Jul 2026 16:15:00 +0700+0700

sumut24.co- MEDAN, Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang digelar Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., berlangsung meriah dan penuh suasana kekeluargaan. Kegiatan yang digelar di Building Sopo Restorasi Jalan Karya Mesjid Ujung, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Minggu (12/7/2026), dipadati warga hingga jumlah peserta membludak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lingkungan VIII, Timbul Siahaan, beserta pengurus Sopo Restorasi Bersatu dan para tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Antonius menegaskan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai fondasi menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman.

Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan I Kota Medan itu mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Sebagai bangsa Indonesia, kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika demi tercapainya tujuan nasional," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan tersebut menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengedepankan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah.

Menurutnya, wawasan kebangsaan memiliki lima landasan utama, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Wawasan Nusantara.

"Kelima landasan tersebut menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat nasionalisme, serta memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Antonius juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan. Ia mengajak kaum muda menjauhi narkoba, pergaulan bebas, maupun tindakan kriminal. Sebaliknya, ia mendorong anak-anak muda untuk fokus menuntut ilmu, mengembangkan kreativitas, serta mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

"Di tengah kemajuan zaman, kita harus mampu beradaptasi, mandiri, terus belajar, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Hormati orang tua, perkuat ibadah, dan jauhi segala bentuk pergaulan yang merusak masa depan," pesannya.

Selain itu, Antonius menilai peran orang tua sangat menentukan dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, pendidikan di rumah menjadi pondasi utama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan memiliki cita-cita yang tinggi.

"Kasih sayang, perhatian, dan pengawasan orang tua sangat penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif di lingkungan maupun media sosial," tuturnya.

Kegiatan Wasbang tersebut ditutup dengan sesi foto bersama serta pembagian suvenir, nasi kotak, dan kue kepada seluruh peserta yang hadir.(R02)

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Dorong Lulusan Pertanian UNA Berkontribusi pada Ketahanan Pangan

admin — Sun, 12 Jul 2026 15:16:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan Yudisium XXXVI Fakultas Pertanian Universitas Asahan (UNA) Tahun 2026 yang digelar di Aula Gedung Zulfirman Siregar, Kisaran, Sabtu (10/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Fadly Abdina yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Pertanian Indonesia memberikan orasi ilmiah sekaligus motivasi kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Pertanian UNA.

Yudisium tersebut turut dihadiri jajaran rektorat, Dekan Fakultas Pertanian, ketua program studi, dosen, serta alumni Universitas Asahan. Kegiatan berlangsung sebagai bentuk pengukuhan akademik bagi mahasiswa yang telah memenuhi seluruh proses pendidikan.

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan ucapan selamat kepada para calon lulusan atas keberhasilan menyelesaikan studi.

Menurutnya, yudisium merupakan momentum penting yang menandai pencapaian akademik sekaligus awal bagi lulusan untuk menghadapi tantangan di dunia profesional.

"Yudisium merupakan keputusan kelulusan atas proses akademik yang telah kalian tempuh. Ini menjadi tonggak keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Asahan," ujar Fadly.

Ia mengingatkan para lulusan bahwa persaingan setelah menyelesaikan pendidikan akan semakin kompleks.

Karena itu, para sarjana pertanian diharapkan mampu melihat peluang, mengembangkan potensi, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Menurut Fadly, lulusan Fakultas Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

"Patut bagi kita untuk berbangga karena telah lulus dari Fakultas Pertanian yang menjadi harapan bangsa, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan," katanya.

Ia berharap para lulusan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan negara melalui ilmu serta kompetensi yang dimiliki.

Fadly menambahkan, sektor pertanian menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan bangsa karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Ia mendorong para lulusan Sarjana Pertanian Universitas Asahan untuk mempersiapkan diri dan mengambil peran dalam mendukung program pemerintah, termasuk agenda penguatan ketahanan pangan nasional.

Rangkaian kegiatan Yudisium XXXVI Fakultas Pertanian UNA kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Yudisium serta penyerahan surat kelulusan secara simbolis oleh masing-masing Kepala Program Studi.(eko)

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Kolaborasi dengan Badan Mutu KKP, Perkuat Jaminan Mutu Hasil Perikanan

admin — Sun, 12 Jul 2026 15:10:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) UPT Tanjungbalai Asahan di Kisaran, Jumat (10/7/2026) sore.

Pertemuan yang dipimpin Kepala UPT/Inspektur Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan Bambang Irawan Limbong itu membahas penguatan sinergitas antarinstansi dalam meningkatkan pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dalam audiensi tersebut, Bambang Irawan Limbong menjelaskan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan dalam menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Upaya tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional pemerintah pusat di bidang kelautan dan perikanan.

"Peran Badan Mutu KKP adalah memastikan hasil kelautan dan perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Bambang.

Ia menyampaikan, wilayah kerja Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan mencakup enam kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhan batu Utara, Labuhan batu dan Labuhan batu Selatan.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengundang Wali Kota Tanjungbalai untuk membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam mendukung program prioritas nasional KKP yang akan digelar pada Rabu (15/7/2026) di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menjalin kerja sama dan memperkuat kolaborasi bersama Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan.

Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu sektor strategis bagi masyarakat Tanjungbalai.

"Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga keamanan hayati perikanan di Sumatera Utara, khususnya wilayah Kota Tanjungbalai melalui kerja sama yang erat antarinstansi," kata Mahyaruddin.

Wali Kota juga menyatakan kesediaannya untuk membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tersebut.

Ia berharap kerja sama yang terbangun dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi demi mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

"Sinergi seperti ini sangat penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan di Kota Tanjungbalai," pungkasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian Muslim, Kepala Bapperida Mariani, Kabag Perekonomian Rini Diana, Kabid Perikanan Tangkap Binana, serta jajaran Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan di antaranya Chairani Lubis, Isma Amerika, dan Ahmad Ayyub Anugerah.(eko)

PRSU 2026 Dikecam, Tiket Gratis Hanya untuk Lima Kecamatan, DPRD Sumut Minta Penjelasan

admin — Sun, 12 Jul 2026 13:21:00 +0700+0700

Medan - Kebijakan panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang membagikan 1.000 tiket gratis hanya kepada masyarakat di lima kecamatan di Kota Medan mulai menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Sumatera Utara.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Fajri Akbar, mengatakan dirinya baru mengetahui informasi tersebut dan belum menerima penjelasan resmi dari panitia maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai mekanisme serta dasar penentuan penerima tiket gratis tersebut.

Menurutnya, DPRD akan terlebih dahulu mempelajari kebijakan itu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa panitia harus mampu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Sejauh ini kami belum melakukan evaluasi karena informasi ini juga baru kami dapatkan. Kami sendiri belum menerima informasi resmi mengenai pembagian tiket gratis tersebut. Apakah memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan PRSU, atau sebenarnya disebarkan ke masing-masing kecamatan, bahkan untuk masyarakat Sumatera Utara secara umum, itu kami belum mengetahui. Jadi kami akan pelajari dulu," ujar Fajri saat memberikan keterangan, Minggu (12/7/2026).

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus memiliki dasar yang jelas. Apalagi PRSU merupakan agenda tahunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selama ini dipromosikan sebagai pesta rakyat untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok atau wilayah tertentu.

Karena itu, menurut Fazri, jika benar pembagian tiket gratis hanya diberikan kepada lima kecamatan di Kota Medan tanpa penjelasan yang memadai, maka panitia wajib memberikan alasan yang objektif agar tidak memunculkan anggapan adanya perlakuan yang tidak adil.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan PRSU ke depan dikelola lebih profesional sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kami meminta panitia lebih profesional ke depannya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. PRSU itu milik masyarakat Sumatera Utara, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah seharusnya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara bersama-sama," tegasnya.

Fazri menambahkan, DPRD Sumut akan mencermati kebijakan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan PRSU pada tahun-tahun berikutnya benar-benar mencerminkan semangat pemerataan dan keterbukaan.

Menurutnya, penyelenggara harus memastikan setiap program yang berkaitan dengan masyarakat dilakukan secara transparan, memiliki dasar yang jelas, serta dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecemburuan di tengah publik.

Sorotan terhadap pembagian tiket gratis ini menambah daftar evaluasi terhadap pelaksanaan PRSU 2026. Sebelumnya, penyelenggaraan PRSU juga mendapat kritik dari masyarakat dan pelaku UMKM terkait tingginya harga tiket masuk yang dinilai berdampak terhadap rendahnya jumlah pengunjung dan menurunnya aktivitas transaksi di area pameran.

Dengan adanya polemik baru mengenai distribusi tiket gratis, DPRD Sumut berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama panitia penyelenggara dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar PRSU benar-benar menjadi pesta rakyat yang inklusif, terbuka, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda antarwilayah.

Kedaulatan Karbon dan Jalan Indonesia Menjadi Green Superpower

admin — Sun, 12 Jul 2026 12:03:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Pada abad ke-20, kekuatan negara banyak ditentukan oleh penguasaan minyak, gas, mineral, jalur perdagangan, dan teknologi industri. Memasuki abad ke-21, peta kekuatan itu mulai berubah. Ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah emisi, karbon tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persoalan lingkungan. Ia telah menjadi aset ekonomi, instrumen pembiayaan, sumber daya strategis, dan bahasa baru diplomasi global.

Perubahan itu bukan sekadar wacana. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2026 terdapat 87 kebijakan penetapan harga karbon di berbagai negara. Lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca global telah tercakup dalam instrumen harga karbon. Pendapatan yang masuk ke anggaran publik dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi bahkan melampaui 107 miliar dollar AS pada 2025. Rata-rata harga karbon dunia mendekati 21 dollar AS per ton karbon dioksida ekuivalen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon telah memasuki pusat kebijakan ekonomi dunia.

Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat di Bandung menjadi relevan. Menurut Jumhur, kekuatan bangsa pada masa depan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam, tetapi dari kemampuan mengelolanya secara berkelanjutan. Ia menempatkan solusi berbasis alam dan pasar karbon berintegritas sebagai bagian dari jalan Indonesia menjadi green superpower.

Kata kuncinya bukan lagi cadangan, melainkan kapabilitas.

Modal Besar, Pasar Masih Kecil

Indonesia memiliki modal ekologis yang sulit ditandingi. Luas tutupan hutan Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare. Indonesia juga memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau kurang lebih 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi penting dalam pengendalian perubahan iklim global.

Namun, luasnya aset ekologis belum otomatis mencerminkan besarnya kekuatan ekonomi karbon.

Hingga 30 Juni 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat volume perdagangan kumulatif sekitar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen, dengan nilai transaksi Rp93,81 miliar dan 155 pengguna jasa.

Apabila nilai transaksi tersebut dihitung secara agregat, rata-ratanya hanya sekitar Rp47.500 per ton karbon dioksida ekuivalen. Angka itu memang tidak dapat diperlakukan sebagai harga acuan karena transaksi karbon terdiri atas beragam jenis unit dan mekanisme. Namun, ia tetap memberi gambaran bahwa kedalaman serta nilai ekonomi pasar karbon domestik masih relatif terbatas dibandingkan besarnya aset ekologis Indonesia.

Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.

Indonesia jangan mengulangi pola lama pengelolaan sumber daya alam: memiliki bahan mentah, tetapi menyerahkan teknologi, pembiayaan, standardisasi, pembentukan harga, pasar, dan nilai tambah kepada pihak lain.

Dalam ekonomi hijau, pola tersebut dapat muncul dalam bentuk baru. Indonesia menjaga hutan dan mangrove. Masyarakat memelihara ekosistem. Daerah menanggung biaya konservasi. Namun, metodologi, lembaga verifikasi, pembiayaan, penilaian kualitas, dan harga karbon lebih banyak ditentukan oleh institusi di luar negeri.

Apabila itu terjadi, Indonesia mungkin menjadi pemasok kredit karbon besar, tetapi belum menjadi green superpower.

Dari Cadangan Menuju Kedaulatan

Karbon baru menjadi aset strategis apabila negara mampu menguasai seluruh rantai nilainya.

Indonesia harus mengetahui berapa besar potensi karbonnya, siapa pemegang haknya, bagaimana karbon diukur, siapa yang memverifikasi, dengan standar apa ia disertifikasi, di mana ia diperdagangkan, bagaimana harga terbentuk, serta ke mana manfaat ekonominya mengalir.

Tanpa penguasaan tersebut, Indonesia hanya menjadi pemilik cadangan, bukan pemilik nilai.

Kerangka kebijakan sebenarnya terus diperkuat. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, kerangka transparansi, registrasi, pemantauan, serta kelembagaan pengarah.

Indonesia juga telah membuka perdagangan karbon luar negeri. Pada saat peluncurannya pada Januari 2025, pemerintah mengotorisasi sekitar 1,78 juta ton karbon dioksida ekuivalen untuk perdagangan internasional. Sistem Registri Nasional, mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, serta mekanisme penyesuaian dalam perdagangan internasional menjadi bagian dari instrumen pengaman untuk mencegah penghitungan dan klaim ganda.

Langkah tersebut penting. Namun, pasar bukan tujuan akhir.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari kenaikan volume transaksi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah harga karbon mencerminkan kualitas aset ekologis Indonesia, apakah nilai tambah tetap berada di dalam negeri, apakah institusi nasional menguasai teknologi pengukuran dan verifikasi, serta apakah daerah dan masyarakat penjaga ekosistem memperoleh manfaat yang layak.

Pasar yang besar belum tentu menghasilkan kedaulatan.

Integritas adalah Modal Utama

Dalam ekonomi karbon, aset paling mahal sesungguhnya bukan karbon, melainkan kepercayaan.

Satu unit karbon hanya bernilai apabila pengurangan atau penyerapan emisinya nyata, terukur, dapat diverifikasi, tidak dihitung dua kali, serta tidak merusak hak masyarakat. Karena itu, integritas bukan sekadar tuntutan moral. Integritas adalah fondasi ekonomi dan reputasi.

Indonesia telah menunjukkan bahwa aksi iklim yang dapat diukur mampu menghasilkan nilai ekonomi. Melalui skema pembayaran berbasis hasil REDD+, Indonesia memperoleh komitmen sekitar 499,8 juta dollar AS, dengan sekitar 340,7 juta dollar AS telah disalurkan. Capaian itu menunjukkan bahwa data yang kredibel, penurunan emisi yang terverifikasi, dan tata kelola yang dipercaya dapat mengubah perlindungan hutan menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, kapasitas tersebut harus diperluas.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu karbon, lembaga verifikasi nasional yang kredibel, teknologi pemantauan yang mandiri, pembiayaan domestik, serta sistem data yang berada dalam kendali negara.

Second Nationally Determined Contribution Indonesia menggunakan emisi bersih 2019 sebesar sekitar 1,145 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sebagai tahun rujukan. Dokumen tersebut memproyeksikan puncak emisi nasional pada sekitar 2030 dan mempertahankan arah menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Artinya, kebijakan karbon bukan proyek sampingan kementerian lingkungan. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Jangan Menjadi Koloni Karbon

Indonesia juga harus mewaspadai risiko kolonialisme hijau.

Dalam skenario terburuk, negara berkembang hanya menjadi penyedia hutan, kawasan konservasi, dan kredit karbon bagi kebutuhan dekarbonisasi negara maju. Masyarakat lokal menjaga ekosistem dan menerima pembatasan terhadap ruang hidupnya, sedangkan nilai ekonomi terbesar dinikmati lembaga keuangan, konsultan, pengembang proyek, dan pembeli global.

Karena itu, hak atas karbon harus jelas. Data karbon harus berada dalam kendali sistem nasional. Kontrak jangka panjang harus melindungi kepentingan generasi mendatang. Manfaat ekonomi harus kembali kepada daerah dan masyarakat yang menjaga ekosistem.

Karbon bukan sekadar angka dalam sertifikat. Ia melekat pada hutan, tanah, pesisir, ruang hidup, dan masa depan pembangunan Indonesia.

Green superpower pada akhirnya bukan gelar yang diberikan oleh forum internasional. Ia dibuktikan melalui kemampuan negara menguasai data, menentukan standar, menjaga integritas, membangun pasar yang dalam, mempertahankan nilai tambah, dan mengubah kekayaan ekologis menjadi daya tawar ekonomi serta geopolitik.

Indonesia telah memiliki modal alamnya.

Sekarang saatnya membangun kedaulatannya.

Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negeri yang kaya karbon.

Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat atas karbon.

Tim Keamanan PTPN I Regional 1 Tindak dan Laporkan 7 Terduga Penambang llegal di Lahan Negara

admin — Sun, 12 Jul 2026 12:00:00 +0700+0700

Deli Serdang- PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Jalan Mahoni Pasar II, Desa Bandar Klippah, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Jumat (10/7/2026), bukan merupakan peristiwa penculikan maupun penghalangan kegiatan cetak sawah, melainkan penindakan terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal (galian C) di areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 104/Bandar Klippah milik perusahaan.

Project Management Operations (PMO) PTPN I Regional 1, Chairul Ikhlas melalui Humas PTPN I Regional 1 Rahmat Kurniawan saat dikonfirmasi melalui seluler, menjelaskan bahwa saat dilakukan penertiban, petugas menemukan adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di atas lahan HGU seluas sekitar 10 hektare.

"Di lokasi ditemukan sekitar 10 unit truk pengangkut material galian C serta satu unit alat berat jenis ekskavator (beko). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung bukan kegiatan pertanian atau cetak sawah, melainkan dugaan penambangan material tanpa izin," ujar Rahmat.

Dalam kegiatan penertiban tersebut, Tim Pengamanan PTPN I Regional 1 dan TNI AD mengamankan sementara tujuh orang yang terdiri atas sopir truk dan penjaga lapangan. Selanjutnya, ketujuh orang tersebut diserahkan secara resmi kepada Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Rahmat menegaskan bahwa tidak ada warga yang diculik ataupun dihilangkan keberadaannya sebagaimana informasi yang beredar.

Selain itu, PTPN I Regional 1 turut menyerahkan barang bukti berupa nota jual beli tanah timbun atas nama CV. Perdana Trans serta dua unit truk pengangkut material galian C kepada penyidik sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Menurut Rahmat, perusahaan juga telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Medan, Unit Tindak Pidana Ekonomi, terkait dugaan tindak pidana pengerusakan aset dan penambangan ilegal di atas lahan HGU milik PTPN I Regional 1. Bersamaan dengan laporan tersebut, perusahaan menyerahkan tujuh orang yang diamankan beserta dua unit truk sebagai bagian dari barang bukti.

PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan dalam rangka melindungi aset negara yang berada di bawah pengelolaan perusahaan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Dalam melaksanakan pengamanan areal tim keamanan PTPN I Regional 1 dibantu sejumlah personel TNI AD sesuai Perjanjian Kerja Sama Teknis antara PTPN dengan TNI AD yang tertuang pada surat Kerja sama nomor DHKL-DIRUT/SPJ/ 2024.11.25-1 - KERMA/73/ XI/2024 ini secara spesifik mengatur tentang penguatan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung operasional PTPN I melalui program unggulan TNI AD.

Perusahaan menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, terang Rahmat.

FINAL FOUR Piala Dunia 2026: Prancis, Spanyol, Argentina, dan Inggris Berebut Tiket ke Final

admin — Sun, 12 Jul 2026 11:44:00 +0700+0700

SUMUT24.CO – Piala Dunia 2026 memasuki fase paling krusial. Setelah melewati persaingan sengit sejak babak penyisihan hingga perempat final, kini hanya tersisa empat tim terbaik yang akan memperebutkan tiket menuju partai final.

Empat negara yang berhasil memastikan tempat di babak semifinal adalah Prancis, Spanyol, Argentina, dan Inggris. Keempatnya datang dengan kekuatan, sejarah, dan ambisi besar untuk menjadi penguasa sepak bola dunia.

Prancis kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola internasional. Berbekal skuad berkualitas dan pengalaman di turnamen besar, Les Bleus menjadi salah satu favorit untuk melangkah ke final.

Spanyol juga tampil meyakinkan dengan permainan kolektif dan penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. La Roja bertekad mengembalikan kejayaan di panggung dunia setelah penampilan impresif sepanjang turnamen.

Sementara itu, Argentina kembali membuktikan kapasitasnya sebagai tim yang selalu diperhitungkan. Semangat juang tinggi dan tradisi besar di ajang Piala Dunia menjadi modal penting Albiceleste untuk terus melangkah.

Di sisi lain, Inggris datang dengan generasi pemain yang semakin matang. The Three Lions kini berada di ambang sejarah dan hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk mewujudkan mimpi mengangkat trofi Piala Dunia.

Babak semifinal dipastikan menghadirkan pertandingan sarat gengsi. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan, karena setiap gol dan setiap keputusan dapat menentukan langkah menuju final.

Kini, perhatian pecinta sepak bola dunia tertuju pada Final Four Piala Dunia 2026. Siapa yang akan melaju ke partai puncak, dan siapa yang akhirnya dinobatkan sebagai Raja Dunia? Kita nantikan jawabannya di lapangan hijau.red

Argentina Bungkam Swiss 3-1, Albiceleste Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026

admin — Sun, 12 Jul 2026 11:21:00 +0700+0700

KANSAS CITY | S24

Tim Nasional Argentina memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Swiss dengan skor 3-1 dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Arrowhead Stadium, Kansas City.(Minggu, 12/7/2026).

Argentina tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Swiss. Gol pembuka membuat Albiceleste bermain lebih percaya diri, namun Swiss sempat memberikan perlawanan sengit melalui gol penyeimbang yang membuat pertandingan kembali terbuka.

Memasuki babak kedua, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi permainan cepat dari lini tengah dan depan berhasil membongkar pertahanan Swiss. Dua gol tambahan memastikan kemenangan 3-1 sekaligus mengakhiri perlawanan wakil Eropa tersebut.

Kemenangan ini membawa Argentina melangkah ke semifinal dan menjaga asa meraih gelar juara dunia. Sementara itu, perjuangan Swiss harus terhenti setelah tampil impresif sepanjang turnamen hingga mencapai delapan besar.

Jalannya Pertandingan
Argentina langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Swiss lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Swiss beberapa kali mampu mengancam melalui transisi cepat, namun lini belakang Argentina tampil disiplin. Setelah skor sempat imbang, Argentina berhasil mengambil alih kendali permainan dan mencetak dua gol tambahan yang memastikan kemenangan 3-1.

Di sisa waktu pertandingan, Swiss berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi pertahanan Argentina tetap kokoh hingga peluit panjang dibunyikan.

Argentina Tantang Inggris di Semifinal
Dengan hasil ini, Argentina berhak melaju ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Inggris, yang sebelumnya menyingkirkan Norwegia di babak perempat final. Pertemuan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinanti dalam perebutan tiket menuju final Piala Dunia 2026.

Hasil Perempat Final Piala Dunia 2026:

Argentina 3-1 Swiss
Spanyol 2-1 Belgia
Prancis 2-0 Maroko
Inggris 2-1 Norwegia rel

Mubeslub MKGR Berakhir, Dr. Wihaji Resmi Nahkodai DPP Ormas MKGR

admin — Sun, 12 Jul 2026 11:08:00 +0700+0700

JAKARTA – Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) resmi berakhir. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menandai babak baru kepemimpinan di tubuh MKGR.

Dalam Mubeslub tersebut, Dr. Wihaji resmi mendapat amanah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas MKGR. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai gotong royong.

Mubeslub juga menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen seluruh keluarga besar MKGR dalam meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Ucapan selamat dan sukses turut disampaikan kepada Dr. Wihaji atas amanah yang diterima. Harapannya, di bawah kepemimpinannya, MKGR semakin berkembang sebagai organisasi yang mampu melahirkan berbagai gagasan konstruktif, memperkuat kolaborasi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Semangat gotong royong yang terus dijaga dinilai menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional.red

Polsek Medan Area Tangkap Anak Curi 177,8 Gram Emas Orangtua Kandung Untuk Main Judi Online

admin — Sat, 11 Jul 2026 23:22:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Perbuatan SHH sangat tak patut ditiru. Pria 35 tahun itu tega mencuri 177,8 gram emas milik orangtua kandungnya.

Mirisnya, uang hasil penjualan emas curian itu digunakan tersangka untuk bermain judi online. Bahkan, dia terkesan tidak menyesali perbuatannya.

"Pencurian berbagai jenis perhiasan emas dilakukan tersangka dengan cara membobol lemari orangtuanya," terang Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Sabtu (11/7/2026).

Dijelaskannya, aksi pencurian itu dilaporkan oleh Amiruddin S (68), warga Jalan Tuba IV Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai dengan Nomor: LP/ B / 362 / VII /2026/SPKT/POLSEK MEDAN AREA/ POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMUT, 1 Juli 2026.

Aksi tersangka diketahui setelah dua anak perempuannya Ayu dan Amelfa memeriksa dompet berisikan emas di lemari kamar korban.

"Ternyata emas di dalam dompet tersebut sudah tidak ada lagi," jelas AKP M Ainul Yaqin.

Karena itu, tersangka dipanggil ke rumah orangtuanya oleh adiknya tersebut dan ditanyai.

"Saat ditanyai tersangka, 'kalo aku yang mencuri kenapa rupanya, kan aku anaknya'. Selanjutnya kasus itu dilaporkan ke kita," kata mantan Wakasat Resnarkoba Polrestabes Medan tersebut.

Dalam laporan itu, korban menjelaskan perhiasannya yang hilang, terdiri rantai 75% emas berat 3 gram, red follow 70% emas berat 9,8 gram, emas Ringgit sekitar 50 gram, gelang LM berat 75 gram, 2 cincin LM total berat sekitar 20 gram, dan rantai emas 20 gram dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Atas laporan itu, AKP M Ainul Yaqin memerintahkan Kanit Reskrim, Iptu Khairul Fajri melakukan penyelidikan.

Tersangka berhasil ditangkap saat santai di rumahnya Jalan Tuba IV Gang Pembangunan Tegal Sari Mandala III, Medan Denai bersama barang bukti 1 unit handphone (HP), Jumat (10/7/2026) sekira pukul 09.30 WIB.

Kepada polisi, tersangka mengaku telah mencuri perhiasan milik orangtuanya sejak Februari dan Maret 2026 lalu, dilakukan dengan cara merusak pintu lemari.

"Emas curian itu telah dijual tersangka secara bertahap kepada penadah berinisial L, yang saat ini sedang kita selidiki. Uang hasil penjualan emas sekitar Rp 150 juta digunakan tersangka untuk bermain judi online," pungkas AKP M Ainul.

Tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHPidana tentang pencurian.(W05)

UNPAB Raih Peringkat 3 Anugerah Humas Diktisaintek 2026 Kategori Media Sosial Tingkat LLDikti Wilayah I

admin — Sat, 11 Jul 2026 22:54:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi UNPAB kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang komunikasi publik. UNPAB berhasil meraih Peringkat 3 Kategori Media Sosial pada Rekomendasi Anugerah Humas Diktisaintek 2026 untuk Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah I.

Penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 1718/DST/LL1/HM.00.00/2026 tertanggal 10 Juli 2026. Rekomendasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen, dedikasi, serta inovasi dalam pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi UNPAB dalam menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan mudah diakses masyarakat melalui berbagai platform digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, media sosial menjadi salah satu sarana strategis bagi perguruan tinggi untuk membangun kepercayaan publik, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat citra institusi.

Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen UNPAB dalam mendukung transformasi digital pendidikan tinggi melalui pengelolaan media sosial yang profesional, kreatif, dan berdampak. Berbagai informasi mengenai kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa, hingga kolaborasi nasional dan internasional terus disampaikan secara aktif kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Masuknya UNPAB sebagai salah satu perguruan tinggi yang direkomendasikan pada Anugerah Humas Diktisaintek 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan serta memperkuat peran humas sebagai jembatan informasi antara universitas dan masyarakat.

Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Universitas Pembangunan Panca Budi untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang berkualitas, membangun reputasi institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia melalui komunikasi publik yang efektif dan berdampak.

Pelajar SMA Asal Tangerang Ciptakan Website 'Sahabat Lansia' untuk Puskesmas di Dairi

admin — Sat, 11 Jul 2026 22:34:00 +0700+0700

sumut24.co - Dairi

Jarak dan usia terbukti bukan halangan untuk mengabdi. Carlo Marville Harefa, seorang siswa kelas XI dari Global Jaya School, Bintaro, Tangerang Selatan, sukses menciptakan sebuah inovasi digital yang berdampak nyata bagi ribuan lansia di pelosok Sumatera Utara.

Melalui website "Sahabat Lansia" yang dirancangnya, Carlo berhasil memodernisasi dan mempercepat sistem pelaporan kesehatan di UPT Puskesmas Kilometer 11, Kabupaten Dairi.

UPT Puskesmas Kilometer 11 memikul tanggung jawab besar dalam memantau kesehatan 3.319 lansia yang tersebar di 12 desa. Selama ini, tantangan terbesar puskesmas tersebut terletak pada proses administrasi. Pencatatan, pencarian rekam medis, hingga penyusunan laporan bulanan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas atau input data yang terpisah-pisah. Akibatnya, manajemen data memakan waktu lama dan rawan terjadi kekeliruan.

Melihat masalah tersebut, Carlo yang memiliki minat tinggi di bidang matematika dan coding sejak kecil, langsung bergerak cepat sejak April 2026. Ia merancang website "Sahabat Lansia" sebagai solusi digital yang mengintegrasikan data dari 12 desa ke dalam satu wadah yang terstruktur dan dapat diakses secara real-time.

"Saya mengembangkan aplikasi ini sebagai sistem informasi pelaporan kesehatan lansia berbasis web dengan menggunakan beberapa framework seperti React, Node.js/Express, dan MongoDB. Melalui sistem ini, petugas dapat mengunggah data Excel, melakukan pratinjau serta validasi data, lalu memantau indikator layanan melalui dashboard," jelas Carlo antusias.

Sebagai bentuk nyata implementasi, sosialisasi dan pendampingan langsung dilakukan oleh Carlo bersama para tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Kilometer 11 pada 9–10 Juli 2026 kemarin. Langkah ini diambil untuk memastikan para petugas di lapangan dapat mengoperasikan sistem baru tersebut dengan lancar.

Inovasi dari seorang pelajar SMA ini pun menuai pujian tinggi dari pihak manajemen puskesmas. dr. Hardi Gurning, M.K.M (Kepala UPT Puskesmas Kilometer 11) mengapresiasi, "Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang telah diberikan oleh Carlo. Kami sangat mengapresiasi hadirnya generasi muda yang mampu menghadirkan solusi melalui teknologi. Ini menjadi bentuk kolaborasi yang sangat berarti bagi kami dalam mendukung pelayanan kesehatan."

Sementara itu Penanggung Jawab Program Lansia Yuli K. Harefa, S.K.M., M.K.M.menambahkan bahwa website ini membuat data program lansia menjadi lebih relasional dan saling terhubung. Efisiensi kerja petugas meningkat drastis karena historical data pasien kini bisa dicari hanya dalam hitungan detik.

Aksi Carlo Marville Harefa menjadi bukti segar bahwa teknologi di tangan generasi muda dapat bertransformasi menjadi solusi sosial yang nyata. Bagi Carlo, proyek ini bukan sekadar tugas sekolah atau pamer kemampuan teknis, melainkan sebuah panggilan untuk membantu sesama.

Melalui website "Sahabat Lansia", Carlo telah menunjukkan jalan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak harus selalu menunggu proyek besar, melainkan bisa dimulai dari kepedulian di bangku sekolah. Rel

Temasek Singapura Jajaki Kerja Sama di TSTH2, Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Kembangkan Pusat Bioekonomi Tropis

admin — Sat, 11 Jul 2026 19:19:00 +0700+0700

sumut24.co - Humbahas

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendampingi delegasi Temasek Singapura meninjau kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi upaya memperkuat peluang investasi dan kerja sama pengembangan riset, inovasi, serta hilirisasi sektor herbal dan hortikultura.

Kunjungan lapangan ini bertujuan melihat secara langsung potensi kawasan TSTH2 sebagai pusat riset, inovasi, dan hilirisasi di bidang herbal dan hortikultura. Kehadiran delegasi Temasek diharapkan membuka peluang kerja sama strategis, investasi, serta memperkuat ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan itu, Wagub Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung pengembangan TSTH2 sebagai salah satu kawasan unggulan yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Surya, TSTH2 yang berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, merupakan kawasan strategis yang diproyeksikan menjadi pusat riset dan pengembangan bioekonomi tropis Indonesia bagian barat. Pembangunan ekonomi berbasis riset, inovasi, dan kearifan lokal, menurutnya, kini tidak lagi sekadar menjadi agenda daerah, tetapi telah masuk dalam prioritas strategis nasional.

"TSTH2 bukan sekadar proyek daerah atau laboratorium penelitian. Kawasan ini adalah ladang masa depan, tempat ilmu pengetahuan tumbuh dari desa dan dataran tinggi Humbang Hasundutan untuk berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional," ujar Surya.

Ia juga menyampaikan, TSTH2 memiliki potensi lebih dari 100 jenis tanaman herbal dan hortikultura unggulan lokal, seperti andaliman, kunyit hitam, jahe merah, serta berbagai varietas hortikultura dataran tinggi. Kondisi agroklimat Humbang Hasundutan dinilai sangat ideal untuk pengembangan perbenihan, riset adaptasi iklim, hingga produksi bahan baku berkualitas ekspor.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional dalam mempercepat pengembangan sektor berbasis riset dan inovasi.

Rangkaian kegiatan diisi dengan peninjauan sejumlah fasilitas di kawasan TSTH2 serta diskusi mengenai peluang pengembangan dan kerja sama ke depan. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra internasional guna mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di Sumut.**(Rel)

Memikat Pengunjung PRSU, Songket Bintang Maratur Tarutung Jadi Primadona

admin — Sat, 11 Jul 2026 19:06:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Paviliun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) sukses mencuri perhatian pengunjung pada gelaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, Jumat (10/7/2026). Di antara berbagai produk yang dipamerkan, kain Songket Bintang Maratur khas Tarutung menjadi salah satu daya tarik utama selain Ulos Batak. Berbeda dengan ulos biasa, songket jenis ini memiliki karakteristik tekstur kain yang jauh lebih halus.

Pesona kain indah ini tidak lepas dari tangan terampil Irvanna Hutabarat (23), seorang perajin asal Tarutung yang turut hadir memperkenalkan Songket Bintang Maratur di ajang tahunan tersebut.

Irvanna menjelaskan bahwa proses pembuatan satu helai kain songket hingga siap pakai membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Seluruh proses martonun (menenun) ini ia kerjakan di workshop-nya yang berada di Sipoholon, Tapanuli Utara.

"Satu songket siap pakai kira-kira selesai dalam dua minggu. Untuk harga jual yang sudah disirat atau siap pakai berkisar Rp4 juta. Namun, harga ini sangat bergantung pada tingkat kerumitan dan jenis songket yang diminta oleh pemesan," ujar Irvanna.

Ia menambahkan, untuk varian paling terjangkau dibanderol dengan harga sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta, menyesuaikan kembali dengan keinginan konsumen.

Menariknya, keahlian menenun yang dimiliki anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Tumpal Hutabarat dan Rohani Simatupang ini didapatkan secara otodidak. Irvanna mengaku awalnya hanya suka melihat-lihat orang menenun, hingga akhirnya tertarik untuk mencoba sendiri.

Profesi ini mulai ia tekuni sejak usia 19 tahun, tepatnya saat pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun lalu.

"Waktu masa COVID-19 dulu kan tidak ada kegiatan. Jadi saya coba-coba belajar, eh akhirnya malah keterusan dan jatuh cinta. Sekarang menenun sudah jadi profesi utama yang sangat saya tekuni," kenangnya hangat.

Berkat dedikasi dan keahliannya, Irvanna kini kerap dipercaya oleh Pemkab Taput untuk mewakili daerah dalam berbagai ajang pameran tradisi dan kebudayaan.

Perbedaan Songket Tarutung dan Ulos Batak

Saat ditanya mengenai keunikan karyanya, Irvanna menjelaskan perbedaan mendasar antara Songket Tarutung dan Ulos Batak pada umumnya terletak pada material benang yang digunakan.

Ulos Batak, umumnya menggunakan benang putar biasa dan Songket Tarutung yang menggunakan benang 100, yang karakteristiknya jauh lebih halus dan lembut.

Kualitas premium inilah yang membuat Songket Tarutung tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi kini pemasarannya sudah berhasil menembus pasar nasional. Rel

SUCP 2026 : Lahirkan Bibit Baru Pecatur Indonesia Bertaraf Internasional

admin — Sat, 11 Jul 2026 18:45:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pagelaran Sumatera Utara Chess Prodigy (SUCP) 2026 - Grand Excellence Trophy hadir sebagai persembahan prestisius dari PT Rindu Tenang Indonesia (RTI). Kompetisi catur berstandar global ini merefleksikan dedikasi Richa Arie Sandy selaku Founder & CEO dalam menempa karakter generasi penerus melalui metode kepemimpinan berbasis strategi.

Dikenal luas berkat filosofi Inside - Out Leadership-nya, Richa Arie Sandy selalu membawa pembaruan dalam tata kelola korporasi serta eksekusi event nasional. Lewat kepemimpinan beliau, RTI sukses mengorkestrasi ekosistem kompetensi yang tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga menyaring potensi-potensi terbaik untuk bersaing di kancah internasional.

Dalam rangka strategisnya, RTI menjalin kolaborasi erat dengan tokoh catur nasional dan internasional, FM Arif Rahman Saragih, NA, PNP. Keterlibatan beliau dalam SUCP 2026 merupakan bentuk sinergi antara sosok yang telah mendunia dengan RTI yang memiliki visi besar dalam membentuk karakter generasi muda catur.

"Keterlibatan FM Arif Rahman Saragih dan IM Andyka Pitra FI dalam SUCP 2026 adalah manifestasi nyata dari standar eksklusivitas yang kami tawarkan. Kami melampaui sekedar penyelenggaraan acara, kami membentuk legacy melalui kompetisi nasional yang melahirkan talenta - talenta unggul berstandar global" tegas Richa Arie Sandy.

Sementara itu, salah satu sorotan utama dalam perhelatan tersebut adalah hadirnya Exclusive Chess Experience, keberhasilan RTI menghadirkan serta melibatkan IM Andyka Pitra, FI bersama FM Arif Rahman Saragih, NA, PNP, untuk memimpin rangkaian Simultan Sessions & Coaching Clinic. Standar edukasi catur yang jarang ditemukan di tingkat daerah ini dihadirkan oleh Richa Arie Sandy sebagai upaya untuk memberikan kesempatan emas bagi para pelajar dalam menyerap pola pikir strategis dari para master catur internasional.

Hal lain yg menjadikan SUCP 2026 istimewa adalah hadirnya perspektif global dari FM Arif Rahman Saragih, NA, PNP, yang baru saja menuntaskan partisipasinya dalam Turnamen Catur Internasional di Bosnia dan Herzegovina: Medunarodni Memorijalni Turnir "Bajro Isakovic 2026" pada April dan Juni 2026, dan meraih peringkat 6 juara dunia.

Dengan pengalaman melatih selama lebih dari 10 tahun di berbagai negara, beliau membawa perspektif global serta standar internasional ke dalam arena kompetisi ini. Beliau hadir untuk berbagi teknik mutakhir dan menanamkan disiplin. Kompetisi tingkat dunia kepada para peserta catur pelajar di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengalaman internasional Arif yang mendalam ini menjadi selling point utama yang menjamin kualitas serta kedalaman teknis kompetisi yang ditawarkan dalan SUCP 2026, memastikan setiap peserta mendapatkan standar pelatihan terbaik yang setara dengan panggung catur global.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam ekosistem catur, Arif secara pribadi mempersembahkan Grand Excellence Trophy. Piala ini dirancang untuk merefleksikan kemegahan sebuah prestasi. Bukan sekedar simbol kemenangan, piala ini adalah wujud apresiasi tertinggi yang didukung oleh tokoh berpengaruh di dunia catur, menjadikannya sebuah simbol kemenangan Prestisius yang layak diperjuangkan oleh setiap peserta. Kolaborasi ini menegaskan komitmen RTI dalam menghadirkan program berbasis Inside-Out Leadership, dimana setiap detail produk acara diorkestrai untuk memberikan dampak berkelanjutan. SUCP 2026 bukan sekedar panggung kompetisi, melainkan tempat dimana visi strategis bertemu dengan realita keunggulan.

PT. Rindu Tenang Indonesia adalah perusahaan yang berfokus pada transformasi korporat melalui experiental learning dan manajemen event strategis. RTI berlandaskan pada tiga nilai inti, Boss Energy, Inside -Out Leadership, dan Quite Luxury. "Pendekatan kami mengintegrasikan ketiga nilai ini dalam setiap inisiatif yang dikelola, memastikan bahwa kualitas, eksklusivitas, dan kedalaman visi standar utama dalam setiap transformasi yang kami hadirkan" tutu Richa. Rel

USU dan BTN Sinergikan Inovasi Kampus Untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

admin — Sat, 11 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) menerima kunjungan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam rangka peninjauan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) USU yang berlokasi di Jalan Tridarma, Pintu IV USU, Kamis, 9 Juli 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kolaborasi USU dan BTN dalam program diseminasi model teknologi pengolahan sampah ke kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BTN, yaitu Kepala Kantor Wilayah Sumatera BTN, Vidy Aryo Fajar, dan Branch Manager BTN KCP USU, Shindy Zara. Dari pihak USU, hadir Direktur Kerja Sama dan Internasionalisasi, Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E, MPH, Sp.ParK; Direktur Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi, Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P.; serta Ketua PUI Circularity Center USU, Zaid Perdana Nasution, M.T., Ph.D.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan inovasi perguruan tinggi dengan program keberlanjutan industri. BTN selama ini menanamkan prinsip keberlanjutan pada setiap kebijakan, produk, dan layanan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Pendekatan tersebut memastikan bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Komitmen BTN terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui penerapan prinsip 5P, yaitu Planet, People, Peace, Partnership, dan Prosperity, yang menjadi dasar pengembangan keuangan berkelanjutan. Berbagai inisiatif seperti rumah rendah emisi, peningkatan inklusi keuangan, pengembangan ekonomi sirkular, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menunjukkan upaya BTN dalam mengintegrasikan nilai berkelanjutan ke dalam setiap aspek kehidupan, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG.

Dalam konteks tersebut, TPST USU dinilai memiliki potensi besar sebagai model pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dapat dikembangkan bersama. Melalui TPST, USU tidak hanya mengelola sampah kampus, tetapi juga mengembangkan riset, edukasi, dan hilirisasi produk olahan sampah, seperti kompos, maggot, tepung maggot, kasgot, Refuse-Derived Fuel atau RDF, bahan bakar hasil pirolisis, serta aplikasi pencatatan persampahan.

Kepala Kantor Wilayah Sumatera BTN, Vidy Aryo Fajar, menyampaikan bahwa kunjungan ke TPST USU menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung potensi kolaborasi yang sejalan dengan arah keberlanjutan BTN.

"BTN memiliki komitmen untuk terus mendorong program keberlanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui prinsip 5P, kami ingin memastikan bahwa setiap kolaborasi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan komunitas. Model TPST USU ini menarik karena mampu menghubungkan edukasi, teknologi, dan ekonomi sirkular dalam satu ekosistem yang dapat direplikasi," ujar Vidy.

Ia menambahkan, pengalaman BTN dalam mengembangkan inisiatif ekonomi sirkular, termasuk program yang mengubah sampah menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat, memiliki keselarasan dengan model pengelolaan sampah yang dikembangkan USU.

"Kami melihat ada irisan yang kuat antara program keberlanjutan BTN dan pengembangan TPST USU. Sampah dapat dikelola menjadi sumber nilai baru jika didukung dengan teknologi, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, peluang diseminasi teknologi ini ke kabupaten sekitar Danau Toba menjadi sangat relevan, terutama untuk mendukung kawasan wisata yang bersih, produktif, dan berkelanjutan," tambahnya.

Direktur Kerjasama dan Internasionalisasi USU, Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E, MPH, Sp.ParK, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BTN membuka peluang penting bagi USU untuk memperluas manfaat inovasi kampus ke masyarakat.

"TPST USU tidak hanya kami tempatkan sebagai fasilitas pengolahan sampah, tetapi sebagai laboratorium hidup yang mengintegrasikan riset, edukasi, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi inovasi. Melalui kerja sama dengan BTN, kami berharap model ini dapat dikembangkan lebih luas, khususnya untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di kabupaten sekitar Danau Toba," ujarnya.

Ketua PUI Circularity Center USU, Zaid Perdana Nasution, M.T., Ph.D., menjelaskan bahwa teknologi pengolahan sampah yang dikembangkan di TPST USU dirancang agar dapat diterapkan secara sederhana dan adaptif di berbagai konteks masyarakat.

"Prinsipnya adalah bagaimana sampah dipilah, diolah, dicatat, lalu dikembangkan menjadi produk yang memiliki manfaat. Model ini dapat diterapkan di kawasan kampus, desa wisata, sekolah, pasar, permukiman, maupun komunitas sekitar Danau Toba. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi pengolahan sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan," ujarnya.

Program diseminasi yang dibahas dalam kunjungan tersebut diarahkan pada pelatihan, pendampingan, replikasi teknologi pengolahan sampah sederhana, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan model ekonomi sirkular berbasis komunitas. Kabupaten sekitar Danau Toba dipandang sebagai wilayah strategis karena memiliki nilai ekologis, pariwisata, budaya, dan ekonomi yang perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, USU dan BTN dapat membangun model kerja sama antara perguruan tinggi, industri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Dari TPST USU, teknologi pengolahan sampah diharapkan dapat direplikasi ke kawasan Danau Toba; dari kolaborasi USU dan BTN, ekonomi sirkular diharapkan dapat tumbuh; dan dari pengelolaan sampah yang lebih baik, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara langsung. (C04)

Dugaan Alih Fungsi 1.266,6 Hektar HTR Koptan Mandiri Jadi Sawit, Praktisi Hukum : Itu Pelanggaran Berat Terancam 10 Tahun Penjara

admin — Sat, 11 Jul 2026 17:30:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Penyalahgunaan fungsi kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) milik Koperasi Tani (Koptan) Mandiri di Kabupaten Asahan yang diduga berubah menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.266,6 hektar dinilai sebagai pelanggaran hukum yang sangat berat. Pelaku yang terbukti dapat dijerat sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun serta denda administratif mencapai Rp25 juta per hektar.

Praktisi hukum di Asahan, Rusmanto Sirait, SH, MH, mengungkapkan hal ini kepada awak media, Sabtu (11/7/2026) di Kisaran. Menurutnya, seluruh aturan penindakan sudah tertuang jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025, Undang-Undang Kehutanan yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B, hingga UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

"Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2025, setiap perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin sah akan dikenakan denda administratif sebesar Rp25 juta dikalikan luasan lahan. Denda ini wajib disetor dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak," tegas Rusmanto.

Selain denda, pelaku juga menghadapi ancaman pidana berat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bahkan memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan lahan yang terbukti dialihfungsikan secara ilegal. Lahan tersebut nantinya akan dikuasai kembali oleh negara dan wajib direboisasi jika masuk kategori kawasan hutan lindung atau konservasi.

Rusmanto menjelaskan secara hukum, bahwa HTR Bukan Lahan Perkebunan Sawit, sebab kawasan HTR mutlak tidak boleh dialihfungsikan secara permanen menjadi perkebunan kelapa sawit—meskipun dikelola oleh koperasi petani. HTR secara khusus diperuntukkan bagi penanaman tanaman pokok kehutanan seperti kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) demi menjaga kelestarian sistem perhutanan sosial. Kelapa sawit sendiri tidak termasuk dalam kategori tanaman hutan.

Pemerintah memang mengizinkan keberadaan sawit di kawasan HTR melalui skema jangka benah dalam UU Cipta Kerja, namun itu bukan berarti pelepasan fungsi lahan. Skema ini hanya berlaku untuk kasus keterlanjuran penanaman sawit sebelum izin diterbitkan, dengan syarat petani wajib menanam pohon kehutanan di sela-sela tanaman sawit.

"Hak memanfaatkan sawit hanya diberikan maksimal satu daur hidup atau sekitar 25 tahun. Setelah itu, lahan wajib dikembalikan sepenuhnya menjadi kawasan hutan dan dilarang menanam sawit kembali. Penanaman sawit baru atau menjadikan HTR sebagai kebun sawit murni adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan izin koperasi dicabut," paparnya.

Dalam skema jangka benah, pemegang izin wajib menanam minimal 100 batang tanaman kehutanan per hektar selambat-lambatnya satu tahun setelah rencana disahkan. Penanaman dapat dilakukan dengan pola sisipan di sela gawangan sawit, tanaman penyangga di batas lahan, atau mengubah blok sawit yang sudah tidak produktif menjadi kawasan tanaman hutan penuh.

Kasus dugaan manipulasi izin dan sengketa lahan merupakan pelanggaran, ini menyasar kawasan HTR Koptan Mandiri yang tersebar di dua wilayah: Blok I seluas 697 hektar di Dusun 14, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, serta Blok II seluas 565,61 hektar yang berada di perbatasan Kabupaten Labuhanbatu Utara namun masuk wilayah administrasi Asahan pasca terbit Permendagri Nomor 42 Tahun 2014 tentang batas daerah.

Koperasi yang berdiri sejak 1999 ini diduga mulai mengubah fungsi lahan setelah peralihan kepengurusan pada tahun 2014. Sejumlah kwitansi pembayaran bermaterai bermunculan, yang diduga menjadi bukti adanya transaksi pengalihan pengelolaan lahan dengan modus ganti rugi. Tercatat harga jual pengelolaan lahan berkisar Rp30 hingga Rp50 juta untuk luas 6 hektar, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Koptan Mandiri sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Asahan, H. Muhammad Wahyudi, S.ST, M.Kes.

Wahyudi menolak seluruh tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada jual beli lahan maupun pengalihan pengelolaan kawasan HTR kepada pihak lain, termasuk kepada pejabat tertentu. Ia juga menyebut Ramlan Sinaga yang disebut-sebut menguasai ratusan hektar lahan hanyalah anggota koperasi yang mengelola lahan seluas 6 hektar sekaligus penampung buah sawit panenan koperasi.

"Tentang alat berat yang masuk lokasi, itu beroperasi dari luar kawasan HTR, bukan di dalam wilayah izin kami. Soal bibit tanaman keras bantuan pemerintah memang banyak yang mati karena sifat tanah gambut yang sangat asam, hanya sengon yang bisa bertahan hidup," jelas Wahyudi membela diri.

Berbeda dengan Wahyudi, mantan Kepala Dusun setempat menyampaikan bahwa kawasan tersebut dulunya ditanami pohon oleh masyarakat sejak 1998 dengan bantuan bibit pemerintah. Namun masyarakat heran, akhirnya lahan berubah menjadi perkebunan sawit yang dikuasai orang-orang dari luar desa.

Akar Masalah dan Dampak, Rusmanto menilai kasus ini adalah contoh nyata penyalahgunaan skema perhutanan sosial. Koperasi yang seharusnya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat justru dijadikan tameng legalitas oleh oknum tertentu untuk mengubah fungsi hutan demi keuntungan pribadi.

"Akar masalahnya ada pada celah regulasi, lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi birokrasi yang memudahkan manipulasi dokumen batas wilayah hingga tumpang tindih lahan. Dampaknya tidak hanya kerusakan lingkungan dan risiko bencana alam, tetapi juga memicu konflik agraria dengan warga yang telah mengelola lahan secara turun-temurun," pungkasnya.

Saat ini kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan aparat penegak hukum serta Satgas PKH segera melakukan pemeriksaan mendalam guna menegakkan aturan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya. (tec)

BREAKING NEWS! Baru Mundur Sehari, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU*

admin — Sat, 11 Jul 2026 16:32:00 +0700+0700

JAKARTA - Jagat hukum Indonesia diguncang kabar besar. Hanya berselang satu hari setelah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah (FA), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan status hukum Febrie dalam konferensi pers bersama jajaran Komisi III DPR RI yang digelar langsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026) siang.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara megakorupsi PT Asabri, korupsi batu bara, serta Krakatau Steel.

"Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka. Kita juga sudah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers resmi di Jakarta.

*Poin Utama & Fakta Hukum dari Konferensi Pers Resmi:*

*Alat Bukti Kuat:* Status tersangka ini ditetapkan setelah penyidik memeriksa secara maraton 15 orang saksi, meminta keterangan dari 2 orang ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi.

*Tersangka Lain Ditahan:* Selain Febrie, Polri juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto) sebagai tersangka TPPU. Tersangka DR saat ini telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

*Pasal Berlapis:* Mantan bos Gedung Bundar tersebut dijerat dengan Pasal 12 e dan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b dalam KUHP baru).

*Sinergi dan Pelimpahan Kasus:* Plt.Jampidsus yang baru ditunjuk, Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara ini dari kepolisian demi percepatan, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang turut mengawal jalannya konferensi pers membenarkan bahwa pengumuman ini menjawab teka-teki publik. "Apa yang dinanti masyarakat sudah gamblang diberitakan," tuturnya. Kasus ini menjadi ironi besar mengingat Febrie Adriansyah selama ini dikenal sebagai figur yang memimpin pengusutan berbagai kasus korupsi kakap di tanah air.*(SS68)*