Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:29:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus berkomitmen memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara lima lembaga strategis yakni, Pemerintah Kabupaten Asahan, Kepolisian Resor (Polres) Asahan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Dengan penandatanganan berlangsung di lingkungan BBPVP Medan, Senin (2/11/2026).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis yang menyatukan peran masing-masing instansi dalam penanganan pengangguran secara terpadu — mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan akses penempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang mandiri.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P mengatakan, bahwa penanganan pengangguran tidak cukup hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Harus diiringi peningkatan keterampilan, perluasan akses penempatan, serta dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mandiri. Kolaborasi ini adalah bukti kita hadir memberikan solusi nyata bagi warga Asahan.

Sementara, Wakapolres Asahan, Kompol Slamet Riyadi mengatakan, melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polres Asahan turut membantu masyarakat mendapatkan pelatihan vokasi bersertifikat. Dengan keterampilan yang tepat, peluang mereka untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup akan semakin besar.

Kemudian, Kepala BBPVP Medan, Amran, S.T., bahwa pelatihan vokasi menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kerja sama ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja kita."

Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, mengatakan, bahwa kami siap membuka akses penempatan kerja ke luar negeri termasuk melalui program SMK Global — dengan jaminan perlindungan ketat agar masyarakat terhindar dari bahaya perdagangan orang.

Selanjutnya, Ketua BAZNAS Kabupaten Asahan, Ansori Margolang menyampaikan, dana zakat, infak, dan sedekah kita arahkan untuk memberdayakan usaha produktif masyarakat. Tujuannya agar warga tidak hanya menunggu lowongan kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri."

Sinergi kelima pihak ini diharapkan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang utuh dari pelatihan, penempatan, hingga pendampingan usaha. Masyarakat Kabupaten Asahan tak hanya mendapat akses pekerjaan yang layak, tetapi juga dibekali kemampuan mandiri yang memperkuat perekonomian keluarga secara berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Asahan, Kompol Slamet Riyadi, S.H., S.I.K., M.H., Kepala BBPVP Medan, Amran, S.T., Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, S.H., dan Ketua BAZNAS Kabupaten Asahan, Ansori Margolang., serta Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan beserta jajaran., dan juga tamu undangan lainnya. Dengan ditutup sesi foto bersama seluruh pihak yang hadir. (tec)

Curi HP dan Uang Kasir Mixue, Pria di Tanjung Morawa Ditangkap Polsek Tanjung Morawa*

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:24:00 +0700+0700

DELI SERDANG –Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan seorang pria diduga pelaku pencurian di gerai Mixue.

Pelaku, seorang laki laki berinisial MRFL (33), warga Jalan Pahlawan Link. I Gang Sempurna, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H. mengatakan pelaku diamankan pada Minggu, 01 November 2026 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Pahlawan Gg. Lurah Link. I Kel. Pekan Tanjung Morawa.

Korban dalam kasus pencurian ini adalah CV. MIXUE TAMORA yang dikuasakan kepada KS (33) sebagai pelapor.

Kejadian pencurian terjadi pada Selasa, 27 Oktober 2026 sekira pukul 09.00 wib. Saat itu pelapor datang ke Mixue untuk bekerja, sesampai di tempat, pelapor langsung mengecek meja kasir dan melihat 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 unit Tablet Galaxy Tab A7 Lite warna Gray sudah tidak ada lagi di meja kasir, kemudian pelapor membuka laci kasir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.007.000 juga telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, CV. Mixue Tamora mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000.*

Berbekal laporan tersebut personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan tersebut unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa pada Minggu 01 November 2026 sekira pukul 00.30 wib petugas mendapat informasi bahwa pelaku terlihat melintas di Jalan Pahlawan Gg. Lurah.

Tak berlangsung lama petugas yang di pimpim oleh Kanit Reskrim IPTU Hotman Barus, S.H. langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku kemudian diboyong ke Mako Polsek Tanjung Morawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gerai Mixue Tamora kemudian petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit Tablet Galaxy Tab A7 Lite Gray dari tangan tersangka dan pelaku juga telah melakukan pencurian lain Tommorow Coffee, Jalan Pahlawan Link. II

Dalam konfirmasinya Kapolsek Tanjung Morawa menyampaikan "saat ini pelaku sedang menjalani proses penyidikan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepada pelaku dijerat dengan Pasal 476 UU 1/2023 KUHPidana tentang Pencurian Biasa" ungkapnya.

Ahli Pidana: Peradilan Sesat Karena Korban Pencurian Uang melalui ATM BCA Justru Menjadi Tersangka

admin — Tue, 03 Nov 2026 09:17:00 +0700+0700

JAKARTA — Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM yang justru berujung pada proses pidana terhadap pihak yang mengaku sebagai korban pencurian atas tuduhan pemerasan dan pengancaman.

Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl 2 November 2026, Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyidik Polres Jakarta Pusat tidak boleh menilai suatu perbuatan secara terpisah dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Penyidik harus memahami tiga dimensi peristiwa hukum, yakni ante factum (sebelum peristiwa), factum (peristiwa), dan post factum (setelah peristiwa).

Menurutnya, apabila permintaan pengembalian uang dan ganti kerugian dilakukan dalam rangka penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau pengancaman.

"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Prof. Mudzakkir dalam keterangannya.

Prof. Mudzakkir menjelaskan bahwa perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius merupakan peristiwa awal yang harus diperiksa untuk menentukan apakah pembayaran uang merupakan bagian dari upaya perdamaian atau benar-benar akibat pemerasan.

Menurutnya, ketika seseorang diduga mengambil uang milik orang lain, kemudian terjadi negosiasi pengembalian uang serta ganti kerugian materiil dan immateriil, seluruh rangkaian tersebut harus diperiksa sebagai satu kesatuan.

Ia berpandangan bahwa perkara dugaan pencurian semestinya diproses terlebih dahulu karena menjadi dasar untuk menilai tuduhan pemerasan yang muncul kemudian.

Lebih lanjut, Prof. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang yang telah dicuri tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana pencurian itu, kecuali terdapat penyelesaian perdamaian yang sah sesuai ketentuan hukum. Pencurian yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius adalah voltooid delict atau delik sempurna.

Dengan demikian, penghentian perkara pencurian semata-mata karena uang telah dikembalikan perlu dipersoalkan secara hukum.

Prof. Mudzakkir juga menyoroti keadaan ketika seseorang melakukan pembayaran dalam rangka negosiasi perdamaian, tetapi kemudian melaporkan pihak penerima pembayaran sebagai pelaku pemerasan.

Apa lagi pengiriman uang dengan cara transfer dilakukan sendiri oleh pelapor tanpa diketahui oleh penerima pembayaran. Nomor rekening penerimapun dicari sendiri oleh pengirim uang.

Menurutnya, apabila pembayaran tersebut benar merupakan bagian dari upaya perdamaian, kemudian dikonstruksikan sebagai pemerasan tanpa mempertimbangkan peristiwa pencurian sebelumnya, proses hukum demikian berpotensi keliru dan jangan sampai ini menjadi jebakan.

Ia menegaskan bahwa permintaan ganti kerugian materiil maupun immateriil pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari negosiasi perdamaian. Bahkan, pemberitahuan mengenai laporan polisi kepada pihak yang diduga melakukan pencurian tidak otomatis merupakan tindakan pengancaman yang melawan hukum.

Pandangan ahli tersebut menjadi dasar penting untuk mempertanyakan ketepatan penyidik Polres Jakarta Pusat dalam menetapkan pihak yang mengaku sebagai korban pencurian sebagai tersangka pemerasan, terutama apabila unsur pemaksaan yang melawan hukum dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum tidak terbukti.

Dalam keterangannya, Prof. Mudzakkir secara khusus mengingatkan bahwa proses hukum yang tidak mempertimbangkan hubungan antara perkara pencurian dan tuduhan pemerasan berpotensi menimbulkan penyesatan proses peradilan.

"Kalau proses kesesatan ini berlanjut harus berhenti. Supaya apa? Tidak terjadi kesesatan berikutnya," ujarnya.

Ia juga memperingatkan agar proses hukum yang seharusnya saling berkaitan tidak dipisahkan sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru.

Menurut Prof. Mudzakkir, perkara pemerasan sebaiknya dihentikan sementara atau ditunda penanganannya sampai perkara dugaan pencurian yang menjadi latar belakangnya diperiksa dan diselesaikan.

Ahli turut menyinggung konsep obstruction of justice atau perintangan proses peradilan sebagai risiko hukum apabila terdapat tindakan yang secara melawan hukum menyesatkan proses penegakan keadilan. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran tersebut tetap memerlukan pembuktian tersendiri.

Polisi Diminta Mengevaluasi Kembali Penanganan Perkara
Berdasarkan pandangan ahli tersebut, penghentian penyidikan dugaan pencurian dan kelanjutan perkara pemerasan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Prof. Mudzakkir berpandangan bahwa penyidik dapat mempertimbangkan pembukaan kembali perkara pencurian apabila terdapat bukti yang belum dinilai secara tepat. Pemeriksaan terhadap perkara awal itu diperlukan untuk memperoleh kebenaran materiil dan mencegah kekeliruan dalam proses peradilan.

Keterangan Prof. Mudzakkir menjadi kritik serius terhadap konstruksi hukum perkara ini. Jangan sampai pihak yang melaporkan dugaan pencurian justru dipidana karena menempuh upaya perdamaian dan meminta penggantian kerugian yang dialaminya.

Pandangan tersebut sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara utuh, objektif, dan tidak terlepas dari rangkaian fakta yang mendahuluinya.

Sebab, ketika dugaan tindak pidana asal tidak diperiksa secara tuntas, sementara akibat dari upaya penyelesaiannya justru diproses sebagai tindak pidana baru, terdapat risiko serius terjadinya kekeliruan penegakan hukum yang dapat bermuara pada peradilan sesat.

Kuasa Hukum terdakwa BPT minta Kapolri untuk memeriksa Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan jajaran yang melakukan penyidikan ini.RD

HAJI, TOLERANSI, DAN BATAS YANG PERLU DIJAGA

admin — Tue, 03 Nov 2026 09:06:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Pendiri GREAT Institute
Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syahriah)

Bagi seorang calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, keberangkatan haji adalah peristiwa yang sangat pribadi. Ada hasil kerja keras, doa keluarga, dan harapan agar tubuh masih cukup kuat untuk menunaikan ibadah. Ketika akhirnya berangkat, yang dibutuhkan sederhana: petugas yang dapat dipercaya, pelayanan yang manusiawi, serta bimbingan ibadah yang menenteramkan.

Dari kebutuhan jemaah itulah wacana pelibatan nonmuslim dalam pelayanan haji sebaiknya dibicarakan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong partisipasi masyarakat lintas agama untuk mendukung pelayanan jemaah. Semangat yang hendak dibangun adalah gotong royong dan persaudaraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, yang membedakan tugas teknis atau lapangan dengan tugas pembimbingan dan pelaksanaan ibadah.

Perbedaan itu penting. Istilah "petugas haji" mencakup pekerjaan yang luas. Ketika semuanya disebut dengan istilah yang sama, masyarakat dapat membayangkan seorang pembimbing manasik, sementara pemerintah mungkin sedang membicarakan dukungan administrasi keberangkatan di daerah. Percakapan pun mudah memanas sebelum maksud kebijakannya dipahami.

Kekhususan Ibadah Harus Dihormati

Haji memiliki tuntunan, rukun, kewajiban, dan larangan yang mengikat umat Islam. Jemaah membutuhkan pembimbing yang memahami ketentuan tersebut sekaligus mampu mendampingi mereka ketika menghadapi persoalan ibadah.

Seorang jemaah lansia yang kebingungan mengenai tahapan manasik memerlukan lebih dari penjelasan prosedur. Ia membutuhkan tuntunan yang benar, kesabaran, serta keyakinan bahwa orang yang mendampinginya memahami tanggung jawab keagamaan itu.

Karena itu, pendirian bahwa pembimbing ibadah harus seorang muslim memiliki alasan yang jelas. Penghormatan terhadap kekhususan agama merupakan bagian dari kehidupan bersama yang sehat. Setiap pemeluk agama berhak menjalankan ibadah dengan tuntunan dan pendampingan yang sesuai dengan keyakinannya.

Namun, menjadi muslim saja juga belum cukup untuk menjalankan amanah sebagai petugas. Tetap diperlukan kompetensi, kesehatan, integritas, dan kesiapan melayani. Identitas keagamaan memenuhi salah satu persyaratan; kualitas kerja menentukan apakah jemaah benar-benar tertolong.

Gotong Royong Memerlukan Pembagian Peran

Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian lintas agama tumbuh melalui tindakan yang bersahaja. Membantu orang lanjut usia, memberikan informasi, mengatur kendaraan, atau menolong keluarga yang kesulitan merupakan pekerjaan kemanusiaan yang dapat mempertemukan siapa saja.

Ruang seperti itu layak dipertimbangkan dalam dukungan pelayanan haji di dalam negeri, sepanjang sesuai dengan aturan dan kebutuhan nyata. Misalnya, dukungan teknis di daerah, pengelolaan informasi, atau bantuan bagi keluarga jemaah.

Akan tetapi, partisipasi tersebut harus disertai penjelasan tentang status, kewenangan, lokasi kerja, dan tanggung jawabnya. Menjadi pegawai kementerian, tenaga pendukung, relawan, pembimbing ibadah, dan petugas yang mendampingi jemaah ke Arab Saudi merupakan kedudukan yang perlu dibedakan.

Dokumen resmi rekrutmen PPIH Arab Saudi tahun 2026 masih mencantumkan beragama Islam sebagai syarat umum. Dengan demikian, wacana partisipasi lintas agama tidak boleh langsung dipahami sebagai perubahan seluruh ketentuan perekrutan petugas.

Pemerintah perlu menyampaikan batas itu secara terang agar masyarakat memperoleh kepastian.

Dahulukan Kebutuhan Jemaah

Pandangan untuk mendahulukan tenaga muslim ketika tersedia dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi patut dipertimbangkan, terutama untuk penugasan yang melekat pada pendampingan ibadah. Meski demikian, kebutuhan tenaga harus dihitung berdasarkan pekerjaan, kemampuan, dan kondisi lapangan.

Jika muncul kekurangan petugas, pemerintah perlu menjelaskan jenis keahlian yang kurang, lokasi kekurangannya, serta cara pemenuhannya. Jika tenaga sudah mencukupi, penambahan personel perlu dipertimbangkan manfaat dan biayanya.

Jemaah berhak mengetahui bahwa setiap keputusan diambil untuk memperbaiki pelayanan. Mereka memerlukan makanan yang layak, transportasi yang tertib, bantuan kesehatan yang cepat, dan petugas yang hadir ketika dicari.

Tujuan memperkuat toleransi patut dihargai. Pelaksanaannya akan lebih bermakna apabila sekaligus menjawab kebutuhan tersebut. Kehadiran seseorang sebagai petugas harus membawa manfaat yang dapat dirasakan, bukan sekadar melengkapi pesan dalam acara seremonial.

Kejelasan Kebijakan Menjaga Kepercayaan

Untuk penugasan di luar negeri, pemerintah juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Arab Saudi, termasuk pembatasan akses wilayah dan izin penugasan. Kewenangan pemerintah Indonesia dalam merekrut tenaga tidak dengan sendirinya menentukan tempat tenaga tersebut boleh bekerja di negara lain.

Karena itu, sebelum memperluas pelibatan, Kementerian Haji dan Umrah perlu menetapkan pembagian tugas yang mudah dipahami: pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, pekerjaan pendukung, persyaratan masing-masing, serta mekanisme pengawasannya. Pembahasannya perlu melibatkan ulama dan pelaksana lapangan agar pertimbangan syariat bertemu dengan kebutuhan operasional.

Pemerintah juga perlu mendengarkan kegelisahan masyarakat tanpa tergesa memberi cap antitoleransi. Sebaliknya, dukungan kemanusiaan dari warga nonmuslim patut diterima dengan sikap hormat selama berada dalam ruang yang tepat.

Pada akhirnya, kepercayaan tumbuh ketika batas dijelaskan dan tanggung jawab dijalankan. Umat Islam dapat menunaikan hajinya dengan tenang, sementara persaudaraan kebangsaan tumbuh melalui bantuan yang tulus dan saling menghormati.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji tetap berada pada pengalaman jemaah: apakah mereka dibimbing dengan benar, dilayani dengan sabar, dan dipulangkan dengan selamat. Kepada merekalah setiap wacana kebijakan harus dipertanggungjawabkan.

DIDUGA WNA, PENJUAL PECI KELILING JADI PERHATIAN IMIGRASI SERANG

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:53:00 +0700+0700

SERANG – Aktivitas seorang penjual peci keliling yang diduga merupakan warga negara asing (WNA) di sejumlah wilayah Kota Serang menjadi perhatian Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Salah satu lokasi yang dilaporkan menjadi tempat aktivitas penjual tersebut adalah Perumahan Puri Sava, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Keberadaan penjual peci keliling tersebut menjadi perhatian karena aktivitas perdagangan eceran dan usaha mikro kecil memiliki ketentuan tersendiri yang bertujuan melindungi pelaku usaha lokal. Jika benar dilakukan oleh WNA tanpa dasar perizinan dan kewenangan yang sesuai, aktivitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai dugaan aktivitas WNA tersebut disampaikan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial Kesbangpol Kota Serang, Chandra Afriyadi Suleman, dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Serang pada 26 Oktober 2026.

Menanggapi laporan tersebut, pimpinan rapat TIMPORA, Maximilianus Kolbe Kristanto Lake, yang juga menjabat Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang, langsung menginstruksikan jajarannya untuk mendalami informasi dan menelusuri keberadaan orang asing yang dimaksud.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Serang turun langsung ke lapangan dengan menemui sejumlah warga Perumahan Puri Sava.

Berdasarkan keterangan Fauzi, salah seorang Ketua RT di lingkungan tersebut, memang pernah ada warga negara asing yang datang menawarkan dan menjual peci secara berkeliling di kompleks perumahan.

Penjual tersebut diketahui menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah sambil berteriak untuk menarik perhatian warga.

Meski telah memperoleh keterangan dari masyarakat, hingga saat ini Tim Inteldakim Imigrasi Serang masih melakukan penelusuran guna mengetahui identitas serta keberadaan orang yang diduga WNA tersebut.

Pihak Imigrasi terus mendalami informasi yang diterima untuk memastikan status keimigrasian dan kesesuaian aktivitas yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
/win

Rudy Repenaldi Realis Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:40:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (02/11/2026) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,

Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Wakajati Sumbar Dr. Mukhlis, SH, MH, Forkopimda Kab. Solok, Bupati Padang Pariaman Periode 2021-2025 Suhatri Bur, SE, MM, Ketua TP-PKK Kab. Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Ketua GOW Kab. Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, PJ. Sekda Kab. Solok Masheri Yanda Boy, SH, Para Sekretaris Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat Fitriati. M, S.Si, M.Si, Sekda Kota Solok Dr. Desmon, M.Pd., Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, Tokoh-tokoh Masyarakat, ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan pengangkatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Solok kepada Rudy Repenaldi Rilis. Dan dilanjutkan dengan , penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang diawali oleh pejabat yang dilantik, kemudian disaksikan oleh Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Fitriati M., S.Si., M.Si., dan Sekda Kota Solok Dr. Desmon, M.Pd.

Bupati Solok, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan motor penggerak birokrasi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan administrasi pemerintahan, serta membina seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Juga menyampaikan sejumlah penekanan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah yang baru, terutama dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Di akhir sambutannya, Bupati Solok atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy, S.H., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas.

Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan elemen masyarakat untuk memberikan dukungan serta kerja sama penuh demi kelancaran roda pemerintahan, kemajuan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Dengan dilantiknya Sekretaris Daerah yang baru, diharapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok dapat terus berjalan secara optimal.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dalam pesan dan kesannya menyampaikan penghormatan serta apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok atas terselenggaranya pelantikan Sekretaris Daerah tersebut.

DIa juga menyampaikan pesan kepada Sekretaris Daerah yang baru agar dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur pemerintahan.

Juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pelaksanaan administrasi yang akuntabel. Menurutnya, Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dan berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu menjawab harapan besar pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Solok.(YOSE)

Serah Terima Jabatan Sekda Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy kepada Rudy Repenaldi Rilis

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:40:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (02/11/2026) melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dari Masheri Yanda Boy, S.H., kepada Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,
dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pejabat lama Masheri Yanda Boy, S.H., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan serta kepercayaan yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengungkapkan , pada siang hari ini kita dapat melaksanakan serah terima jabatan. Walaupun saya hanya menjalankan amanah ini selama 2 bulan 8 hari, namun rasanya waktu tersebut lebih lama karena banyak dinamika dan pengalaman yang saya lalui dalam perjalanan karier dan pengabdian.

Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dirinya berharap berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kesinambungan pemerintahan Kabupaten Solok.

Masheri juga menyampaikan kesan dan pengalamannya selama bertugas di Kabupaten Solok. Menurutnya, Kabupaten Solok memiliki dinamika pemerintahan yang khas, namun memberikan kesan tersendiri, dengan suasana daerah yang sejuk serta sumber daya alam yang melimpah.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala OPD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok atas dukungan dan kerja sama selama menjalankan tugas.

Dan apabila selama saya bertugas terdapat perkataan maupun sikap yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya secara pribadi memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian," tuturnya.

Pejabat baru Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Masheri Yanda Boy atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Bupati, persoalan kebencanaan merupakan hal serius yang harus kita hadapi dan jalani bersama. Untuk itu, mari kita bangun kolaborasi dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan daerah," ujarnya.

Menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus senantiasa menjaga komitmen, integritas, serta memastikan bahwa tujuan dalam menjalankan tugas tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Juga mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama memberikan warna positif bagi kemajuan Kabupaten Solok.
Kita harus bersama-sama menjadikan Kabupaten Solok lebih maju. Tidak cukup hanya kita sebagai ASN, tetapi perlu melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Rudy Repenaldi Rilis berharap dapat diterima dengan baik oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok serta memohon dukungan dan kerja sama dalam menjalankan tugas ke depan.(YOSE)

Perpustakaan Umum Kota Solok raih akreditasi A dari Perpusnas

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:39:00 +0700+0700

Kota Solok : Sumut24.co

Setelah dinilai Perpustakaan Umum Kota Solok, Sumatera Barat memenuhi standar penyelenggaraan, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan literasi masyarakat di daerah meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI.

Penilaian akreditasi dilakukan melalui visitasi oleh Tim Asesor Perpustakaan Nasional RI di Gedung Perpustakaan Umum Kota Solok, Kamis (29/10). Tim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah komponen penyelenggaraan perpustakaan sebelum menetapkan hasil penilaian.

Herman, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok di Solok, Senin, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan agar mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan perpustakaan, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk memastikan layanan, pengelolaan koleksi, sarana prasarana dan kompetensi tenaga perpustakaan berjalan sesuai standar.

Pihaknya berkomitmen mempertahankan capaian akreditasi tersebut melalui pembenahan pengelolaan perpustakaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta inovasi program yang dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Dan melakukan pembenahan layanan di dalam gedung, Pemerintah Kota Solok juga menyiapkan pengembangan ruang literasi di kawasan Taman Syeh Kukut menjadi Taman Literasi dan Kebudayaan Kota Solok.

Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra mengatakan, capaian akreditasi A menjadi motivasi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk terus menghadirkan pelayanan yang nyaman, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, pengembangan kawasan itu diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sehingga kegiatan literasi tidak hanya terpusat di gedung perpustakaan, tetapi juga dapat dilakukan melalui ruang publik.

Dengan pengembangan tersebut, pemerintah daerah berupaya menjadikan literasi sebagai bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari sekaligus memperluas ruang pembelajaran di luar lingkungan sekolah.

Ke depan, pihaknya akan terus mendorong inovasi pelayanan dan pengembangan program literasi agar perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat informasi serta pembelajaran sepanjang hayat.(YOSE)

DPW PENDAWA SUMUT SERAHKAN SK DPC SIMALUNGUN, FADDLY IRWANSYAH: JADI LANDASAN PENGUATAN ORGANISASI

admin — Tue, 03 Nov 2026 00:24:00 +0700+0700

SIMALUNGUN | Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pendawa Kabupaten Simalungun atas nama Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia, Senin (2/11/2026).

Penyerahan SK dilakukan oleh Sekretaris DPW Pendawa Sumut, Faddly Irwansyah, kepada Sekretaris DPC Pendawa Kabupaten Simalungun, Muhardi, S.H.

Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan struktur organisasi Pendawa di daerah sekaligus mempertegas keberadaan dan legalitas kepengurusan DPC Pendawa Kabupaten Simalungun di bawah naungan PB Pendawa Indonesia.

Sejumlah pengurus DPW Pendawa Sumut turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Drs. Frans Saut Lbn Tobing selaku Wakil Sekretaris DPW Pendawa Sumut, Jasmaini selaku Wakil Bendahara, serta Alfarida Pratama, S.Kom., dari Biro Srikandi DPW Pendawa Sumut.

Kehadiran jajaran pengurus wilayah tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan kepengurusan Pendawa di Kabupaten Simalungun.

Dengan diserahkannya SK kepengurusan ini, DPC Pendawa Kabupaten Simalungun diharapkan segera memperkuat konsolidasi internal, membangun soliditas antarpengurus, serta menjalankan program-program organisasi yang berorientasi pada persaudaraan, silaturahmi, dan kepedulian sosial.

DPW Pendawa Sumut juga berharap kepengurusan DPC Pendawa Kabupaten Simalungun dapat menjadi bagian penting dalam memperluas kiprah organisasi Pendawa di Sumatera Utara.

Penyerahan SK ini sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara pengurus wilayah dan pengurus cabang dalam membangun Pendawa yang semakin solid dan berkesinambungan. Red

Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Sportivitas Final MSL 2026, Siapkan Talenta Sepak Bola Madina Menuju Porprov

admin — Mon, 02 Nov 2026 21:44:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Sipar FC asal Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, sukses mengukuhkan diri sebagai juara Madina Super League (MSL) 2026 setelah menaklukkan Banting FC asal Panyabungan III melalui drama adu penalti dalam partai final yang berlangsung di Lapangan Kompi Senapan B Mangga Dua, Desa Parbangunan, Panyabungan, Minggu (1/11/2026).

Pertandingan perebutan gelar juara tersebut berlangsung sengit dan penuh drama. Kedua kesebelasan tampil ngotot hingga skor imbang 3-3 bertahan sampai waktu normal berakhir.

Dalam babak adu penalti, Sipar FC tampil lebih tenang dan mampu memaksimalkan peluang. Tim asal Linggabayu itu akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 4-2 sekaligus membawa pulang gelar juara pertama Madina Super League 2026.

Kemenangan Sipar FC turut disaksikan langsung Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution. Ia mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilainya berlangsung baik serta mampu menghadirkan pertandingan kompetitif dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Menurut Saipullah, turnamen sepak bola seperti Madina Super League tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan potensi atlet sepak bola daerah.

"Pertandingan ini untuk menjunjung tinggi sportivitas," ujar Saipullah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja menyelenggarakan kompetisi hingga mencapai partai final.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Kompi Senapan B Mangga Dua yang telah menyediakan fasilitas lapangan sekaligus membantu menjaga keamanan selama pelaksanaan pertandingan.

"Terima kasih juga kepada Kompi Senapan B Mangga Dua yang telah memfasilitasi tempat dan menjaga keamanan selama pertandingan. Maju terus untuk membina sepak bola di Madina," katanya.

Saipullah berharap turnamen sepak bola yang digelar secara rutin dapat menjadi sarana bagi klub-klub lokal untuk menemukan dan mengembangkan pemain potensial.

Menurutnya, kompetisi antarklub memiliki peran penting dalam mempersiapkan atlet terbaik yang nantinya dapat memperkuat Kabupaten Mandailing Natal pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan datang.

Partai final Madina Super League 2026 menyuguhkan pertandingan menarik sejak menit awal. Sipar FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu membangun keunggulan dua gol atas Banting FC.

Meski tertinggal, Banting FC tidak kehilangan semangat. Tim asal Panyabungan III tersebut berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin ketat. Kedua tim saling melancarkan serangan untuk mencari gol tambahan.

Banting FC sempat membalikkan keadaan dan unggul 3-2. Namun, Sipar FC menunjukkan mental bertanding yang kuat dengan mencetak gol penyeimbang sehingga skor kembali berubah menjadi 3-3.

Hingga wasit meniup peluit panjang, kedua tim belum mampu menentukan pemenang melalui waktu normal. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti.

Dalam situasi penentuan tersebut, Sipar FC tampil lebih efektif. Keberhasilan mengeksekusi empat penalti berbanding dua milik Banting FC memastikan tim asal Kecamatan Linggabayu keluar sebagai kampiun Madina Super League 2026.

Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi Sipar FC sekaligus menunjukkan potensi sepak bola antardesa di Kabupaten Mandailing Natal yang perlu terus mendapatkan ruang pembinaan dan kompetisi berkelanjutan.zal

Kapolres Sukoharjo Dicopot, H Syahrir Nasution: Kapolda Jateng Juga Harus Dicopot!

admin — Mon, 02 Nov 2026 21:04:00 +0700+0700

MEDAN – Pencopotan Kapolres Sukoharjo menyusul polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat. Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, H Syahrir Nasution, menilai evaluasi terhadap jajaran kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap Kapolda Jawa Tengah.

Menurut H Syahrir Nasution, polemik penggerebekan pesantren tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prosedur, perlindungan anak, serta penghormatan terhadap lingkungan pendidikan keagamaan.

Ia menilai, pencopotan Kapolres Sukoharjo semestinya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana operasi tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi.

Jangan Hanya Kapolres yang Dievaluasi

H Syahrir Nasution berpandangan, apabila seorang pejabat dicopot akibat persoalan dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, tanggung jawab pengawasan pimpinan di atasnya juga perlu diperiksa secara objektif.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat di tingkat polres. Kapolda Jawa Tengah juga perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot mencerminkan tuntutan agar penegakan disiplin di tubuh Polri berjalan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Namun, penentuan sanksi terhadap pejabat terkait harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggerebekan Pesantren Jadi Sorotan

Polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo menjadi perhatian publik karena menyangkut cara aparat menjalankan kewenangan di lingkungan pendidikan keagamaan yang dihuni santriwati, termasuk anak-anak.

Dalam situasi seperti ini, aparat dituntut tidak hanya bertindak berdasarkan prosedur hukum, tetapi juga mengedepankan profesionalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

H Syahrir Nasution menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai tindakan aparat dan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan kepolisian.

Ujian Kepercayaan terhadap Polri

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan dalam menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Karena itu, hasil pemeriksaan internal perlu disampaikan secara transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan sesuai aturan dan tingkat tanggung jawab masing-masing.

H Syahrir Nasution berharap Kapolri mengambil langkah tegas dan adil dalam menyikapi polemik tersebut. Menurutnya, pembenahan institusi harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Desakan agar Kapolda Jawa Tengah turut dicopot pun menjadi bagian dari tuntutan evaluasi yang lebih luas terhadap kepemimpinan dan pengawasan di tubuh kepolisian.

Kapolres Tebing Tinggi Silaturahmi ke Sekretariat DPC Pendawa, Erwan Ma’ruf Siap Dukung Perang Melawan Narkoba

admin — Mon, 02 Nov 2026 20:45:00 +0700+0700

TEBING TINGGI – Keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pendawa Kota Tebing Tinggi menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Hambarita, S.H., S.I.K., M.H., di Sekretariat DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi, Senin (2/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Tebing Tinggi.

Ketua DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi, Erwan Ma'ruf, bersama jajaran pengurus menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Tebing Tinggi beserta pejabat utama (PJU) Polres Tebing Tinggi yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Pendawa.

Erwan menegaskan, Pendawa siap mendukung program Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya upaya pemberantasan peredaran narkoba yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, perang melawan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, dan warga harus terus diperkuat agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

Kapolres Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Dalam sambutannya, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Hambarita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat persatuan serta kesatuan.

Ia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas sambutan hangat keluarga besar DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi.

Kapolres menilai, pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk mempererat komunikasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, berbagai persoalan sosial dan potensi gangguan kamtibmas diharapkan dapat diantisipasi bersama.

Ketum PB Pendawa Indonesia Apresiasi Kunjungan Kapolres

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia, H. Ruslan, S.H., turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Hotmartua Hambarita beserta jajaran pejabat utama Polres ke Sekretariat DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi.

H. Ruslan berharap silaturahmi tersebut semakin memperkuat kemitraan, keharmonisan, dan sinergitas antara Polri dengan masyarakat, khususnya keluarga besar Pendawa.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan merupakan modal penting dalam menjaga persatuan, menciptakan keamanan, serta mendukung pembangunan daerah.

Ia juga berharap Pendawa di Kota Tebing Tinggi dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis kepolisian, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaga kerukunan, dan mendukung upaya pemberantasan narkoba.

"Semoga melalui silaturahmi ini, kemitraan dan sinergitas Polri dengan masyarakat semakin kuat. Pendawa siap berkolaborasi dan mendukung upaya menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif," harap H. Ruslan.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat komunikasi dan kerja sama berkelanjutan antara Polres Tebing Tinggi dan keluarga besar DPC Pendawa Kota Tebing Tinggi demi terwujudnya masyarakat yang aman, bersatu, dan terbebas dari ancaman narkoba.

Polres Padang Lawas Gaspol Patroli Blue Light, Curat, Curas dan Begal Jadi Target Utama

admin — Mon, 02 Nov 2026 20:44:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Polres Padang Lawas (Palas) meningkatkan pengamanan wilayah melalui patroli gabungan berskala besar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), serta aksi begal yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Patroli blue light tersebut menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pada malam hari ketika potensi kejahatan jalanan perlu diwaspadai.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansyah Sitorus mengatakan, patroli gabungan melibatkan personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Kegiatan pengamanan juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polsek jajaran Polres Padang Lawas guna memperluas jangkauan pengawasan di wilayah hukum setempat.

"Patroli blue light ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman, sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas serta menekan ruang gerak pelaku kejahatan jalanan," ujar AKP Irwansyah Sitorus saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).

Patroli gabungan tersebut dilaksanakan pada Jumat (30/10/2026) malam, mulai pukul 21.30 hingga 23.00 WIB.

Puluhan personel gabungan diterjunkan dengan didukung kendaraan dinas roda empat dari Sat Samapta dan Satlantas, serta kendaraan taktis roda dua untuk menunjang mobilitas petugas selama melakukan pengawasan.

Sebelum pelaksanaan patroli, AKP Irwansyah Sitorus memimpin apel kesiapan personel. Dalam apel tersebut, petugas menerima arahan terkait teknis pelaksanaan patroli, sasaran pengamanan, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Tim kemudian bergerak menyusuri sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan rawan kriminalitas, pusat keramaian hingga fasilitas umum yang berpotensi menjadi sasaran tindak kejahatan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian petugas adalah Simpang Empat Pasar Sibuhuan.

Di kawasan tersebut, personel melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus mencegah peluang terjadinya kejahatan jalanan.

Selain melakukan pemantauan situasi, personel Polres Padang Lawas juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan masyarakat.

Petugas menyampaikan imbauan kamtibmas kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika beraktivitas pada malam hari. Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Patroli turut menyasar sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepada petugas SPBU, polisi mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, termasuk curat, curas, dan begal yang dapat terjadi pada jam-jam rawan.

Kehadiran personel berseragam dengan kendaraan berlampu biru diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga menyosialisasikan layanan darurat kepolisian Call Center 110 kepada masyarakat.

Warga diimbau segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas melalui layanan tersebut atau dengan mendatangi kantor polisi terdekat.

Polres Padang Lawas berharap partisipasi masyarakat dapat membantu mempercepat penanganan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul 23.00 WIB, pelaksanaan patroli blue light gabungan berlangsung lancar, tertib, dan tanpa hambatan berarti.

Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Lawas dilaporkan dalam keadaan aman, kondusif, serta terkendali.

Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kegiatan patroli rutin sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga di Kabupaten Padang Lawas.

Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan demi mencegah terjadinya tindak kriminalitas.zal

Bikin Salut! Di Operasi Patuh Toba 2026, Kapolres Paluta Apresiasi Pengendara Disiplin

admin — Mon, 02 Nov 2026 20:43:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas terus dilakukan Polres Padang Lawas Utara (Paluta). Melalui Operasi Patuh Toba 2026, jajaran kepolisian menggelar aksi simpatik dengan membagikan helm berstandar SNI dan cokelat kepada pengendara yang tertib berlalu lintas, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Lantas Iptu Kusno Siagian, S.H., serta personel Satuan Lalu Lintas Polres Paluta.

Aksi simpatik itu menyasar sejumlah titik yang ramai dilalui masyarakat, khususnya di Jalan SM Raja Pasar Gunung Tua dan kawasan depan Masjid Raya Gunung Tua.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian tidak hanya melakukan pembagian helm dan cokelat, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengguna jalan melalui kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) serta Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas).

Pengendara yang dinilai telah mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap mendapat apresiasi berupa helm berstandar SNI dan cokelat.

Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus upaya mendorong masyarakat agar semakin disiplin dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara.

Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono mengatakan, pendekatan humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026 diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat tanpa harus mengedepankan tindakan penindakan.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dalam menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

"Melalui pendekatan simpatik ini, kami ingin membangun kesadaran dan mengubah perilaku berkendara masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan," tegas Dhery.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan aturan lalu lintas, termasuk larangan berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus, serta melakukan tindakan ugal-ugalan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain memberikan edukasi mengenai keselamatan berkendara, personel Satlantas Polres Paluta turut mengingatkan masyarakat untuk memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Petugas juga menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dengan membantu menyeberangkan warga dan pelajar di kawasan jalan yang ramai kendaraan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam aktivitas masyarakat di pagi hari.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Aksi simpatik yang berlangsung dalam kondisi cuaca berawan itu mendapat perhatian dari para pengguna jalan yang melintas di kawasan Gunung Tua.

Melalui kegiatan preventif dan edukatif ini, Polres Padang Lawas Utara berharap angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.

Operasi Patuh Toba 2026 juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Polres Paluta mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari demi keselamatan bersama.zal

Bertemu PHDI Sumut, Kapolda Sonny Irawan: Tebarkan Kebaikan dan Permudah Urusan Masyarakat

admin — Mon, 02 Nov 2026 20:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., terus memperkuat kedekatan dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Kali ini, Kapolda Sumut bersilaturahmi dengan jajaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara di Kuil Shri Balaji Venkateshwara, Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Senin (02/11/26).

Kunjungan tersebut menjadi ruang dialog antara jajaran Polda Sumut dan tokoh umat Hindu untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun Sumatera Utara yang harmonis dan kondusif.

Kapolda Sumut didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K., sejumlah pejabat utama Polda Sumut serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Kedatangan Kapolda dan rombongan disambut Ketua PHDI Sumut Surya, para Pinandita serta jajaran pengurus PHDI Sumut dan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Kapolda Sonny Irawan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan jajaran PHDI Sumut. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi, berdiskusi, sekaligus membangun kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami hadir untuk bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi dan meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara," ujar Sonny.

Kapolda menegaskan, Polri dan seluruh elemen masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sonny juga memperkenalkan empat program prioritas Polda Sumut, yakni menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengajak masyarakat menolak dan memerangi narkoba, bersama-sama melawan kejahatan jalanan, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Menurut Kapolda, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan Polri sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dan tokoh agama.

"Kita memiliki tugas yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Niat kita adalah menebarkan kebaikan kepada masyarakat," katanya.

Kapolda juga mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk menjadikan setiap pekerjaan sebagai ladang ibadah dengan terus memberikan kemudahan dan menebarkan nilai-nilai kebaikan.

"Permudah urusan orang, jangan dipersulit. Tebarkan nilai-nilai kebaikan di mana pun kita bertugas dan bekerja. Yakinlah, setiap kebaikan akan mendapat balasan," tutur Sonny.

Sementara itu, Ketua PHDI Sumut Surya mengapresiasi kunjungan Kapolda Sumut beserta jajaran. PHDI Sumut, kata dia, juga terus berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, perlindungan generasi muda dari narkoba menjadi salah satu langkah penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan pemberian cendera mata, plakat, bantuan sembako serta foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, aman dan kondusif.(W05)

Foto:

Silaturahmi dengan MITSU, Kapolda Sumut Bawa Pesan Persatuan dan Keamanan untuk Masyarakat

admin — Mon, 02 Nov 2026 20:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., memperkuat sinergi dan kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan silaturahmi bersama Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU), Senin (02/11/26).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia (STBA-PIA), Jalan KL Yos Sudarso Nomor 17, Medan, tersebut menjadi wadah bagi Kapolda Sumut untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkenalkan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Kedatangan Kapolda Sumut bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumut disambut atraksi barongsai. Turut mendampingi Kapolda, Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Sonny Irawan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus dan seluruh keluarga besar MITSU Sumut atas sambutan serta kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat.

Kapolda menegaskan, kehadiran jajaran Polda Sumut merupakan wujud komitmen Polri untuk semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat.

"Maksud dan tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatu dengan masyarakat sesuai dengan tagline Polisi Bersama Masyarakat," ujar Sonny.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumut juga menyampaikan empat program prioritas yang menjadi fokus jajaran Polda Sumut. Program tersebut meliputi menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Utara dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bersama-sama menolak dan memberantas narkoba, melawan kejahatan jalanan, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga besar MITSU, untuk mengambil peran dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkoba dengan memulainya dari lingkungan terkecil.

"Mari kita jaga lingkungan kita, mulai dari keluarga, anak-anak, cucu, hingga saudara-saudara kita dari bahaya narkoba," katanya.

Selain itu, Sonny juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah kejahatan jalanan dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolda Sumut turut menyampaikan komitmen jajaran Polda Sumut untuk terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami menyadari dari ribuan anggota kami masih ada yang kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami memohon maaf, namun yakinlah bahwa hati kami mempunyai niat yang baik untuk terus memberikan pelayanan terbaik," ucapnya.

Kegiatan silaturahmi kemudian dilanjutkan dengan pemberian cendera mata kepada Kapolda Sumut serta penyerahan bantuan sembako dan kursi roda secara simbolis oleh Kapolda Sumut bersama Presidium MITSU Sumut, Juswan Tjoe.(W05)

Foto:

Kuasa Hukum Bank Mandiri Alergi Wartawan, Hakim Kembali Minta Tergugat Nomor 30 Hadir

darma — Mon, 02 Nov 2026 18:13:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Sikap kuasa hukum Bank Mandiri yang memilih bungkam dan meninggalkan awak media usai persidangan gugatan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (2/11/2026), menjadi sorotan.

Persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra 5 PN Medan tersebut dipimpin hakim Frans Effendi Manurung, SH. Dalam persidangan terbuka untuk umum itu, kuasa hukum Bank Mandiri selaku pihak tergugat menyerahkan sejumlah berkas kepada majelis hakim dan kuasa hukum PT TSI selaku pihak penggugat.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan pada 9 November 2026 dan secara khusus meminta *Tergugat Nomor 30* untuk hadir.

Permintaan tersebut menjadi perhatian karena pemanggilan terhadap Tergugat Nomor 30 diketahui telah dilakukan sebanyak dua kali sebelumnya.

*Dimintai Klarifikasi, Kuasa Hukum Justru Tinggalkan Wartawan*

Usai persidangan, awak media berupaya meminta keterangan kepada kuasa hukum Bank Mandiri mengenai perkembangan gugatan dan persoalan yang muncul selama proses persidangan.

Namun, kuasa hukum pihak tergugat tidak bersedia memberikan tanggapan dan langsung meninggalkan wartawan tanpa penjelasan.

Sikap tersebut disayangkan, mengingat Bank Mandiri merupakan *salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia* yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai institusi perbankan milik negara, keterbukaan dan kesediaan memberikan klarifikasi terhadap persoalan hukum yang menyeret namanya tentu menjadi hal yang patut diharapkan publik.

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media, persoalan kelengkapan administrasi masih menjadi perhatian dalam proses persidangan hingga memasuki panggilan kelima.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan langsung dari pihak Bank Mandiri. Pihak Bank Mandiri tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada, Senin, 9 November 2026, dengan agenda menghadirkan Tergugat Nomor 30 sesuai permintaan majelis hakim.

Perkara gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri masih dalam proses persidangan. Seluruh dalil para pihak akan diuji melalui mekanisme hukum di pengadilan.(W02)

PDI Perjuangan Sumut Desak Langkah Konkret Atasi Banjir dan Lindungi Petani di Lau Solu

admin — Mon, 02 Nov 2026 17:38:00 +0700+0700

KARO– PDI Perjuangan Sumatera Utara menyoroti banjir yang merendam kawasan Desa Lau Solu, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga setempat.

Sutrisno Pangaribuan, S.T., Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami masyarakat. Menurutnya, banjir di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius dan tidak cukup ditangani melalui langkah darurat setiap kali terjadi hujan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab banjir serta memastikan adanya solusi yang dapat mencegah kejadian serupa terus berulang.

"Pemerintah harus segera turun ke lapangan dan memastikan apa yang menjadi penyebab banjir di Lau Solu. Jangan hanya melakukan penanganan ketika air sudah meluap, tetapi membiarkan persoalan yang sama terus terjadi. Lahan pertanian yang terendam berarti ada potensi kehilangan hasil panen dan pendapatan petani. Karena itu, kami meminta pemerintah segera menghitung kerugian masyarakat dan menyiapkan langkah penanganan yang jelas, termasuk pembenahan infrastruktur pengairan di kawasan tersebut," ujar Sutrisno.

Dia menambahkan, penanganan banjir di Desa Lau Solu perlu melibatkan koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Evaluasi terhadap kondisi sungai, saluran irigasi, kapasitas drainase, serta infrastruktur pengendalian banjir perlu dilakukan untuk mengetahui akar persoalan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

Menurutnya, persoalan ini juga berkaitan dengan keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Apabila lahan pertanian terus terendam, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam satu musim tanam, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan petani dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Sementara itu, Iriani Br. Tarigan, Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi masyarakat yang terdampak banjir. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus melakukan pendataan terhadap luas lahan pertanian yang terdampak, kondisi tanaman, dan potensi kerugian yang dialami petani.

"Yang paling penting sekarang adalah memastikan kondisi masyarakat dan petani yang terdampak. Pemerintah harus hadir, melakukan pendataan secara menyeluruh, melihat kebutuhan di lapangan, dan memastikan ada langkah nyata untuk membantu masyarakat. Jangan sampai petani dibiarkan menghadapi sendiri kerugian yang mereka alami," tegas Iriani.

Iriani juga mendorong agar perangkat daerah dan instansi teknis terkait segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan, baik dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan setelah banjir. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi bagian penting agar bantuan dan kebijakan penanganan dapat diberikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan banjir di kawasan Lau Solu perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat dan produktivitas pertanian Kabupaten Karo. Penanganan tidak boleh berhenti pada upaya mengatasi genangan air, tetapi harus disertai perencanaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berorientasi pada pencegahan.

"Kami berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Petani membutuhkan kepastian agar dapat kembali beraktivitas dan tidak terus dihantui ancaman banjir setiap musim hujan. Ini bukan hanya persoalan Desa Lau Solu, tetapi juga menyangkut kepentingan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Karo," tutup Iriani.

PDI Perjuangan Sumatera Utara berharap persoalan banjir di Desa Lau Solu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut konkret dari pemerintah serta seluruh instansi terkait. Perlindungan terhadap masyarakat dan petani harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penanganan bencana, sehingga persoalan serupa tidak terus berulang dan keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Karo dapat tetap terjaga.

Kapolresta dan Wakapolresta Deli Serdang Turun ke Sekolah, Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Program Polidik*

admin — Mon, 02 Nov 2026 16:54:00 +0700+0700

Deliserdang- Kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban di kalangan pelajar. Hal tersebut ditunjukkan Polresta Deli Serdang melalui pelaksanaan program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di dua sekolah berbeda, Senin (02/11/2026) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Polidik di SMA Methodist Lubuk Pakam bersama Kepala Sekolah Drs. Sangap Ginting, M.Pd., para guru, dan siswa-siswi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta memberikan perhatian terhadap pentingnya kesadaran hukum serta keterlibatan pelajar dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Sementara itu, Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan serupa di SMA Negeri 1 Beringin, Kecamatan Beringin. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolresta turut memimpin upacara bendera sekaligus menyampaikan imbauan kamtibmas kepada para pelajar. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin, Minna Tiani, M.Pd., Kapolsek Beringin IPTU Bryan J. Ginting, S.H., Kabit Gakkum Satlantas IPTU Dorry, serta personel Polsek Beringin.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa program Polisi Peduli Pendidikan merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pendekatan humanis Polri kepada kalangan pelajar.

"Melalui program Polisi Peduli Pendidikan ini, kami ingin mengajak para pelajar untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, dimulai dari lingkungan sekolah. Hindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tawuran, bullying, serta segala bentuk perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Jadilah pelajar yang disiplin, taat hukum, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar," ungkap Kapolresta.

Ia juga menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan para pelajar.

Pelaksanaan kegiatan Polidik di dua sekolah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Deli Serdang dalam mendukung program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri, khususnya melalui peningkatan kepedulian Polri terhadap lingkungan pendidikan serta membangun kesadaran hukum sejak dini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta terbebas dari berbagai bentuk gangguan kamtibmas.

Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut

admin — Mon, 02 Nov 2026 16:49:00 +0700+0700

Medan I Senior Anggota PWI Sumut KHAIRUL MUSLIM mengambil formulir pendaftaran calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut,Senin (2/11/2026)

Formulir diserahkan Ketua OC Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sumut Rifki Warisan didampingi Sekretaris SC Riza Mulyadi di Kantor PWI Sumut Jalan Adinegoro Medan.

Rifki menjelaskan, tahapan dan persyaratan calon Ketua DKP sesuai Peraturan Organisasi PWI serta hasil keputusan OC.

Tahapan Konferprov ; masa pendaftaran 2-6 November 2026, 7-8 November perbaikan berkas,pengumuman pendaftaran bakal calon,10 November pengiriman daftar nama-nama bakal calon, 21 November pelaksanaan Konferprov di Medan.

Sedangkan persyaratan bakal calon ; Anggota Biasa PWI Sumut sekurang-kurangnya 5 tahun,berusia minimal 40 tahun, sertifikat kompetensi utama,pernah menjadi pengurus PWI di tingkat pusat,provinsi,Kabupaten/Kota,surat kesehatan,SKCK,pernyataan tidak pengurus,parpol dan organisasi terafiliasi dengan parpol,tidak merangkap anggota/pengurus organisasi wartawan lain berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah, surat pernyataan fakta integritas siap menerima hasil konferensi PWI Sumut, surat pernyataan menjadi bakan calon Ketua DKP,foto copi TP,pas foto 4x6,daftar riwayat hidup dan rekam jejak keorganisasian PWI.

Syarat lainnya Rifki menjelaskan, bakal balon Ketua DKP wajib melampirkan fisik Kartu PWI sebanyak 10 persen dari DPS. Bagi Anggota Biasa perpanjangan kartu (dalam proses/masuk dalam DPS) dapat menyatakan dukungan kepada bakal calon DKP dengan menandatangani formulir dukungan terhadap bakal calon.

Khairul Muslim kelahiran Batubara menyatakan sedangkan mempersiapkan berkas syarat balon DKP.

Insya Allah kawan-kawan mendukung pencalonan saya di lembaga pengawal/penegak etik/moral.

Yang penting kita berkomiten terhadap demokrasi di PWI,tentunya demokrasi yang berintegritas apalagi DKP berfungsi sebagai penegak moral penjaga kode etik jurnalistik, kata Khairul.

Pengalaman organisasi PWI/Media :

* Anggota Biasa PWI Sumut Nomor Kartu 02.00.8758.98B Media Membaranews.com
* Pimpinan Redaksi Media Bisanews.id
* Pimpinan Redaksi Media Asatupro.com
* Redaktur Harian Medan Pos 1990-2015
* Sertifikat Utama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI-Dewan Pers Nomor : 9497-PWI/WU/DP/VIII/2015/04/10/66
* Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI-Dewan Pers
* Penghargaan Press Card Number One PWI Pusat
* Wakil Sekretaris PWI Sumut 2005-2010
* Wakil Ketua Bid.Organisasi PWI Sumut 2010-2015
* Wakil Ketua Bid.Organisasi PWI Sumut 2015-2020
* Dewan Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan 2024-2029
* Ketua Koordinator Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2000-2020
* Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (FWP) 2025-2028.