Inalum Kumpulkan 626 Kantong Darah Untuk Bantu Masyarakat

admin — Thu, 13 Aug 2026 17:00:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam menyambut semangat kemerdekaan tak cukup merayakannya dengan seremoni namun, memilih menerjemahkannya melalui aksi nyata dengan menggelar donor darah di dua wilayah operasional perusahaan, Tanjung Gading, Kabupaten Batubara, dan Paritohan, Kabupaten Toba.

Dari dua lokasi kegiatan tersebut, Inalum berhasil menghimpun 626 kantong darah yang selanjutnya disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) dan fasilitas kesehatan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat di Sumatera Utara (Sumut)

Direktur Operasi Inalum, Ivan Ermisyam, yang turut ambil bagian sebagai pendonor menyampaikan, kemerdekaan harus dimaknai dengan kepedulian dan kebermanfaatan bagi sesama.

"Semangat kemerdekaan juga berarti semangat untuk saling membantu dan memberi manfaat bagi sesama. Donor darah mungkin terlihat sebagai tindakan sederhana, tetapi bagi mereka yang membutuhkan, satu kantong darah bisa sangat berarti,"ujar Ivan, Kamis (13/8/2026)

Dijelaskan, donor darah di Inalum Smelter Plant (ISP) Tanjung Gading digelar pada 12 Agustus 2026 bekerja sama dengan PMI Kabupaten Batubara. Antusiasme datang dari berbagai kalangan, mulai dari karyawan, mitra kerja hingga masyarakat sekitar.

Hasilnya cukup signifikan. Sebanyak 529 kantong darah dikumpulkan dari kegiatan tersebut.

Ivan mengatakan, capaian itu bukan hanya angka. Tingginya partisipasi menunjukkan adanya ikatan kebersamaan antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Kegiatan ini bermakna bukan hanya jumlah kantong darah yang terkumpul, tetapi kemauan banyak orang untuk hadir dan berbagi untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak mereka kenal,"ucap Ivan.

Sementara itu, aksi donor darah Inalum Power Plant (IPP) Paritohan, Kabupaten Toba, berlangsung sehari sebelumnya, 11 Agustus 2026. Bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Porsea, kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 97 kantong darah dari karyawan dan masyarakat sekitar.

"Donor darah insan Inalum ini menjadi bagian dari kontribusi sosial perusahaan dalam mendukung ketersediaan darah, bagi masyarakat di Kabupaten Batubara, Kabupaten Toba, dan wilayah sekitarnya,"jelas Ivan.

Menurutnya, rangkaian aksi donor darah merupakan bagian dari program Inalum di Hati, pelaksanaan yang digelar sepanjang Agustus dalam rapat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Program tidak hanya menyasar internal perusahaan. Berbagai kegiatan melibatkan pemangku kepentingan, pelajar, hingga masyarakat di sekitar wilayah operasional Inalum.

Rangkaian kegiatan mencakup pertandingan olahraga bersama stakeholder dan masyarakat, pawai obor yang melibatkan ribuan pelajar, Inalum mengajar, aksi donor darah, hingga pemberian bantuan kepada para veteran.

Bantuan kepada veteran menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang kemerdekaan sekaligus bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Perusahaan berupaya membuat perayaan kemerdekaan dari hanya seremoni menjadi aksi bermanfaat, melalui semangat merah putih gotong royong dan kepedulian yang dirasakan langsung masyarakat,"tutupnya.(Jo)

Bentrok Koptan HKTI dan Satpam PT BSP : Aksi Damai Berujung Ricuh, 5 Warga Luka, 2 Kaca Mobil Pecah

admin — Thu, 13 Aug 2026 16:56:00 +0700+0700

sumut24.co-ASAHAN, Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan ratusan anggota Kelompok Tani (Koptan) binaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Asahan di depan kantor PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP) Kisaran, Kamis (13/8/2026), berakhir bentrok. Lima warga dilaporkan mengalami luka-luka dan dua unit mobil mengalami kerusakan parah akibat lemparan batu dan pemukulan.

Pagi itu, sekira pukul 10.30 Wib, massa Koptan HKTI datang berkumpul ke kantor perusahaan perkebunan tersebut. Tujuan mereka satu: mempertanyakan alasan pihak perusahaan membongkar dan menghancurkan posko satgas HKTI yang sebelumnya berdiri di atas tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan itu. Mereka ingin dialog terbuka dan mendapatkan penjelasan resmi dari manajemen PT BSP.

Namun niat baik itu rupanya tidak disambut dengan sikap terbuka. Setibanya di lokasi, massa mendapati jalan masuk ke area kantor sudah diblokade menggunakan kawat berduri. Puluhan petugas satpam terlihat bersiaga memegang pentungan dan tameng, bahkan beberapa ekor anjing turut diturunkan untuk menghalau pendemo.

Melihat jalannya terhalang, massa berupaya memotong kawat berduri agar bisa masuk dan menyampaikan aspirasi. Tindakan itu memicu ketegangan. Pihak satpam melarang keras, sehingga terjadi adu mulut yang memanas. Emosi kedua pihak tersulut, dan situasi dengan cepat berubah menjadi kericuhan.

Puncak ketegangan terjadi ketika satpam diduga memukul salah seorang warga dengan pentungan. Massa yang kian marah membalas dengan melempar air minum kemasan, dan dibalas kembali dengan lemparan batu oleh pihak satpam. Hujan batu tak terelakkan, berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya diredam oleh personel Sat Intelkam Polres Asahan yang tiba di lokasi mengantisipasi keadaan.

Saat suasana mulai tenang, insiden pengeroyokan kembali terjadi. Hendra Syahputra (43), warga yang berusaha melerai kawannya yang sedang adu mulut, tiba-tiba dikeroyok puluhan satpam. Akibatnya pelipis mata kanannya pecah, tangan dan kepala mengalami luka memar akibat hantaman pentungan. Hendra langsung dilarikan ke RSUD HAMS Kisaran untuk mendapat perawatan medis dan rencananya akan melakukan visum guna melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Selain Hendra, empat anggota Koptan lainnya juga mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dua unit mobil — mobil komando pengeras suara dan satu mobil pengangkut massa — kaca depannya pecah terkena lemparan batu.

Syafruddin Harahap, koordinator aksi, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai perlakuan pihak perusahaan sangat berlebihan.

"Kami datang aksi damai, cuma mau tanya kenapa posko kami dihancurkan. Tapi kami malah disambut kawat berduri, anjing, dan pentungan. Ini perbuatan biadab dan keji. Perusahaan ini sudah habis masa HGU-nya, tapi masih bertindak sewenang-wenang. Sudah sepantasnya pemerintah tidak memperpanjang izin mereka," tegasnya.

Syafruddin menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan seluruh rangkaian kejadian ke Polres Asahan, baik soal pengerusakan posko maupun tindakan kekerasan yang dialami anggotanya saat berunjuk rasa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT BSP Kisaran terkait insiden bentrokan tersebut. Polres Asahan dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meneliti kejadian dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait.

Kejadian ini kembali membuka persoalan lama sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Asahan, sekaligus mengingatkan pentingnya saluran dialog yang terbuka dan transparan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap perbedaan secara damai dan sesuai jalur hukum. (tec)

Terima Penghargaan dari Kemendagri, Bobby Nasution Komitmen Terus Hadirkan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat

admin — Thu, 13 Aug 2026 16:03:00 +0700+0700

BATAM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan setelah Pemprov Sumut meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Alhamdulillah, Sumatera Utara berhasil meraih penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi untuk kategori Implementasi Program Tiga Juta Rumah dari Kemendagri," ujar Bobby Nasution usai menerima penghargaan pada Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Batch II yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemprov Sumut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Menurut Bobby, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Sumut.

"Karena bagi kami, ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga komitmen untuk memastikan semakin banyak masyarakat Sumatera Utara memiliki rumah yang layak," sebutnya.

Bobby menegaskan, upaya menjaga stabilitas dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Bersama para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera, kami mengikuti Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Regional Sumatera di Kota Batam yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian," ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Semoga sinergi yang terbangun semakin kuat, solid, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri," kata Qodari dalam sambutannya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu tujuan pemberian apresiasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara punishment dan reward bagi pemerintah daerah. Sebagai daerah terbaik pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan reward berupa bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

Selain Sumut, Kabupaten Deli Serdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," kata Tito Karnavian.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi. Hadir pula seluruh gubernur, bupati/walikota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumut, serta Ketua DPRD se-Sumut. **

Skema Pajak TPL Dibongkar: Dua Pengawas Pajak Ditahan, Dugaan Permainan Berjalan 17 Tahun

admin — Thu, 13 Aug 2026 15:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Dugaan permainan pajak di balik aktivitas PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) memasuki babak serius. Kejaksaan Agung menetapkan dua pejabat pengawas pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan atau manipulasi nilai transaksi perpajakan PT TPL.

Kedua pejabat berinisial BP dan SR kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 12 Agustus 2026.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni sejak 2008 hingga 2025. Jika konstruksi perkara penyidik nantinya terbukti di pengadilan, perkara ini bukan sekadar pelanggaran administratif perpajakan, melainkan dugaan adanya pola yang melibatkan perusahaan dan pihak yang semestinya menjadi pengawas kepatuhan pajak.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, menyebut penyidik telah memeriksa 111 saksi, menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, serta melakukan ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara.

Jumlah saksi tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perkara ini tidak dibangun dari satu-dua dokumen. Penyidik mengklaim telah menelusuri rangkaian transaksi, proses pemeriksaan pajak hingga dugaan keterlibatan pejabat pengawas pemeriksaan.

Produk Mahal Dilaporkan sebagai Produk Murah

Modus yang diungkap penyidik menjadi bagian paling krusial dalam perkara ini.

PT TPL diduga melakukan penjualan produk pulp kepada perusahaan yang masih memiliki hubungan afiliasi. Persoalannya, produk yang sebenarnya bernilai tinggi diduga dilaporkan dengan klasifikasi dan harga yang lebih rendah.

Produk tersebut disebut berupa Dissolving Pulp, bahan baku yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan antara lain untuk industri tekstil serta produksi serat rayon.

Namun dalam dokumen ekspor, produk tersebut diduga dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) yang mempunyai nilai jual lebih rendah.

Pola serupa disebut terjadi dalam transaksi domestik. Dissolving Pulp diduga menggunakan nama lain, yakni "High Alfa Pulp".

Produk bernilai tinggi, tetapi dilaporkan dengan identitas yang seolah-olah berbeda.

Di sinilah persoalan pajak menjadi serius.

Jika nilai transaksi yang menjadi dasar perhitungan pajak dibuat lebih rendah daripada nilai sebenarnya, maka kewajiban pajak yang dibayarkan kepada negara ikut turun.

Penyidik menduga transaksi tersebut dilakukan kepada dua perusahaan berafiliasi berinisial AP dan R.

Pertanyaan besarnya kemudian bukan hanya berapa nilai pajak yang tidak dibayarkan, tetapi bagaimana skema tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa dihentikan oleh sistem pengawasan perpajakan?

Pengawas Pajak Justru Diduga Membiarkan

Dalam perkara ini, BP disebut berperan sebagai pengawas pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2020 hingga 2023. Sementara SR disebut berkaitan dengan pemeriksaan tahun pajak 2024.

Sebagai pengawas, keduanya seharusnya memastikan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan disusun sesuai ketentuan serta berdasarkan program audit yang telah ditetapkan.

Namun penyidik menduga kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

BP dan SR diduga tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan terhadap transaksi yang seharusnya menjadi perhatian diduga tidak dilakukan secara optimal sehingga laporan yang dianggap bermasalah dapat lolos.

Dugaan tersebut menjadi semakin berat karena BP disebut tidak hanya lalai menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL.

Jika dugaan penerimaan uang itu nantinya terbukti di persidangan, maka konstruksi perkara berubah dari sekadar dugaan kegagalan pemeriksaan menjadi dugaan transaksional antara kepentingan perusahaan dan pejabat negara.

Pertanyaan Besar: Siapa Lagi yang Mengetahui?

Kasus ini menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar.

Bagaimana mungkin dugaan pengurangan nilai transaksi dapat berlangsung selama bertahun-tahun?

Apakah hanya dua pengawas pajak yang mengetahui?

Apakah pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya pernah menemukan persoalan serupa?

Dan yang paling penting, seberapa besar potensi kerugian negara yang sebenarnya?

Kejaksaan Agung kini memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan seluruh rangkaian tersebut. Tidak cukup hanya menetapkan tersangka. Penyidik perlu mengurai siapa yang merancang, siapa yang menjalankan, siapa yang menikmati keuntungan, serta bagaimana sistem pengawasan dapat ditembus.

Apalagi perkara ini menyangkut perusahaan besar yang beroperasi di Sumatera Utara dan transaksi dengan perusahaan yang disebut memiliki hubungan afiliasi.

Bukan Sekadar Angka Pajak

Perkara TPL juga memperlihatkan sisi lain dari persoalan tata kelola penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara. Ketika kewajiban pajak diduga ditekan melalui manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi, dampaknya bukan hanya terhadap neraca perusahaan dan negara.

Yang dipertaruhkan adalah hak publik atas penerimaan negara.

Jika perusahaan memperoleh keuntungan dengan cara menekan kewajiban pajak dan pada saat bersamaan memperoleh kemudahan karena ada pejabat yang diduga membiarkan proses tersebut, maka yang berhadapan bukan lagi sekadar wajib pajak dengan fiskus.

Yang berhadapan adalah kepentingan privat dengan kepentingan negara.

Kini bola berada di tangan Kejaksaan Agung.

Penyidikan harus mampu menjawab seluruh mata rantai dugaan tersebut, termasuk menelusuri aliran uang, hubungan para pihak, transaksi afiliasi, dokumen perpajakan, hingga menghitung secara pasti potensi kerugian keuangan negara.

Sebab, jika dugaan itu terbukti, kasus ini memberikan gambaran yang mengkhawatirkan: bukan hanya ada dugaan wajib pajak yang mengakali kewajibannya, tetapi ada pula dugaan pengawas negara yang justru ikut membuka pintu agar permainan itu berlangsung.

Dan jika benar berjalan sejak 2008, pertanyaan publik tentu sederhana: berapa lama negara diduga kehilangan haknya, dan siapa saja yang selama ini membiarkannya?

Srikandi Madrasah Karya Aisyah Rahma Siregar, Dari Kepemimpinan Perempuan untuk Masa Depan Pendidikan

admin — Thu, 13 Aug 2026 15:02:00 +0700+0700

Deli Serdang - Kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan Islam bukan lagi sekadar perbincangan tentang siapa yang berada di balik meja pimpinan. Ia telah berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana perempuan menjalankan amanah kepemimpinan tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, sekaligus mampu membawa lembaga pendidikan menghadapi perubahan zaman?

Pertanyaan itulah yang coba dijawab melalui buku Srikandi Madrasah: Kiprah Kepemimpinan Perempuan dalam Manajerial Pendidikan Islam, karya Kepala MTsN 2 Deli Serdang, Dr. Nuraisyah Rahma Siregar, M.A. Buku tersebut diluncurkan dalam rangkaian Seminar Kebangsaan bertema "Peran Perempuan di Mata Publik dalam Peran Kebangsaan" di Hall MTsN 2 Deli Serdang, Kamis (13/08/2026).

Namun, Srikandi Madrasah tidak semata-mata hadir sebagai sebuah buku tentang perempuan. Lebih dari itu, karya tersebut menawarkan cara pandang mengenai bagaimana kepemimpinan pendidikan Islam seharusnya dibangun: berakar pada nilai agama, tetapi tidak terjebak dalam romantisme masa lalu; terbuka terhadap perubahan, tetapi tidak kehilangan identitas.

Kehadiran buku ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Dr. H. Saripuddin Daulay, M.Pd. Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas lahirnya karya yang mengangkat kepemimpinan perempuan dalam manajerial pendidikan Islam.

Menurutnya, tema yang diangkat melalui buku Srikandi Madrasah memiliki relevansi dengan perkembangan pendidikan saat ini. Perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang besar untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan.

Kakan Kemenag Deli Serdang menilai bahwa kepemimpinan di lingkungan madrasah tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan administratif. Seorang pemimpin harus mampu memberikan keteladanan, membangun kerja sama, menjaga amanah, serta memiliki kemampuan untuk membawa lembaga pendidikan merespons berbagai perubahan yang terjadi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dr. Nuraisyah Rahma Siregar yang telah menuangkan gagasan dan pengalaman kepemimpinan melalui sebuah karya literasi. Menurutnya, buku tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi pemikiran, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi para kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan.

Sementara itu, Guru Besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Mesiono, M.Pd., yang hadir sebagai narasumber dalam Seminar Kebangsaan, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya posisi perempuan dalam ruang publik dan kehidupan kebangsaan.

Dalam penyampaiannya, Prof. Dr. H. Mesiono menempatkan persoalan kepemimpinan perempuan dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, perempuan memiliki potensi dan kapasitas untuk mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Peran tersebut perlu dilihat berdasarkan kompetensi, integritas, ilmu pengetahuan, serta kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.

Perspektif tersebut sejalan dengan gagasan utama Srikandi Madrasah yang tidak menempatkan kepemimpinan sebagai arena pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan justru dipandang sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan kemajuan pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Prof. Dr. H. Mesiono juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual, tetapi juga mampu memahami realitas sosial dan menghargai kontribusi setiap individu berdasarkan kapasitasnya.

Dalam konteks tersebut, kehadiran buku Srikandi Madrasah menjadi relevan karena menawarkan refleksi tentang bagaimana perempuan dapat menjalankan kepemimpinan dalam lingkungan pendidikan Islam. Kepemimpinan perempuan tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai keislaman, tetapi dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan.

Pandangan tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh identitas gender. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seseorang menjalankan amanah, mengembangkan ilmu, membangun akhlak, bekerja secara profesional, dan memberikan manfaat bagi lingkungan yang dipimpinnya.

Di tengah tuntutan pendidikan yang semakin kompleks, kepala madrasah tidak lagi cukup hanya menjadi administrator. Ia dituntut mampu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan, pengelola sumber daya, komunikator publik, sekaligus teladan bagi warga madrasah.

Di sinilah gagasan Srikandi Madrasah menemukan relevansinya.

Buku ini memotret sosok perempuan pemimpin pendidikan Islam sebagai figur yang berdiri di antara nilai dan perubahan. Ia menjaga akar spiritual madrasah, tetapi pada saat yang sama mampu membaca perkembangan zaman. Ia mencintai tradisi Islam, namun tidak menjadikan tradisi sebagai alasan untuk membatasi potensi perempuan.

Kepemimpinan yang ditawarkan bukan kepemimpinan yang hanya mengandalkan kekuasaan struktural. Sebaliknya, kepemimpinan tersebut dibangun melalui perpaduan antara ilmu, akhlak, ketegasan, kelembutan, profesionalitas, dan amanah.

Konsep tersebut menjadi penting karena madrasah hari ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, perubahan karakter peserta didik, tuntutan peningkatan mutu, budaya literasi, kompetisi pendidikan, hingga kebutuhan untuk membangun komunikasi publik membuat pemimpin madrasah harus mampu bergerak lebih adaptif.

Dalam konteks itu, perempuan memiliki ruang yang sama untuk mengambil peran strategis.

Srikandi Madrasah menolak pandangan bahwa kepemimpinan pendidikan harus dikonstruksi melalui satu citra gender tertentu. Kepemimpinan bukan persoalan apakah seseorang laki-laki atau perempuan, melainkan tentang bagaimana amanah dijalankan dan seberapa besar manfaat yang mampu diberikan.

Perempuan tidak hadir untuk menggantikan laki-laki. Kehadiran perempuan justru menjadi bagian dari keberagaman kepemimpinan yang dapat memperkaya perspektif dalam pengelolaan pendidikan.

Gagasan tersebut juga memiliki dampak yang lebih luas bagi peserta didik.

Ketika seorang perempuan tampil sebagai kepala madrasah, peserta didik perempuan memperoleh sebuah gambaran nyata bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Mereka dapat melihat bahwa menjadi pemimpin tidak harus membuat seorang perempuan kehilangan identitas, nilai, dan karakter keislamannya.

Pada saat yang sama, peserta didik laki-laki belajar bahwa perempuan dapat dihormati bukan hanya karena statusnya, tetapi karena ilmu, akhlak, kemampuan, dan kontribusinya.

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di madrasah memiliki dimensi pendidikan yang lebih luas. Ia bukan sekadar persoalan manajemen lembaga, tetapi juga menjadi pembelajaran sosial yang berlangsung melalui keteladanan.

Madrasah pada akhirnya tidak hanya mengajarkan nilai melalui buku pelajaran. Nilai juga diajarkan melalui apa yang dilihat peserta didik setiap hari.

Ketika peserta didik menyaksikan perempuan memimpin dengan ilmu, bekerja dengan sistem, mengambil keputusan dengan tanggung jawab, dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman, mereka mendapatkan pengalaman pendidikan yang tidak selalu dapat diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas.

Dari sinilah Srikandi Madrasah membawa pesan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri.

Buku ini juga menghubungkan kepemimpinan perempuan dengan kebutuhan membangun madrasah masa depan. Madrasah tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang mampu menghafal pengetahuan. Madrasah harus mampu melahirkan generasi yang beriman, berpikir kritis, berakhlak, berani berkarya, cakap digital, peduli terhadap persoalan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemimpin yang mampu melihat pendidikan secara utuh.

Pemimpin yang mampu menghubungkan iman dengan ilmu. Menghubungkan akhlak dengan profesionalitas. Menghubungkan tradisi dengan inovasi. Menghubungkan identitas lokal dengan tuntutan global.

Dalam kerangka inilah sosok Srikandi Madrasah ditempatkan sebagai sebuah simbol.

Ia bukan hanya perempuan yang menduduki jabatan kepala madrasah. Ia adalah figur yang mampu menjadikan kepemimpinan sebagai ruang pengabdian.

Ia memimpin dengan hati, tetapi tidak kehilangan ketegasan. Ia menggunakan ilmu sebagai dasar berpikir, sistem sebagai cara bergerak, dan amanah sebagai landasan dalam bertindak.

Gagasan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah madrasah tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana seluruh potensi lembaga dapat digerakkan menuju tujuan bersama.

Seorang kepala madrasah harus mampu membangun budaya kerja, menggerakkan guru dan tenaga kependidikan, memberikan ruang bagi kreativitas peserta didik, membangun komunikasi dengan orang tua, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Karena itu, kepemimpinan perempuan yang digambarkan dalam Srikandi Madrasah bukanlah kepemimpinan yang berdiri sendiri. Ia merupakan kepemimpinan yang mengutamakan kolaborasi.

Guru bukan sekadar bawahan, tetapi mitra dalam menjalankan visi pendidikan. Peserta didik bukan hanya objek pembelajaran, tetapi generasi yang harus diberdayakan. Masyarakat bukan sekadar penerima hasil pendidikan, tetapi bagian dari ekosistem yang ikut menentukan keberhasilan madrasah.

Di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, pendekatan seperti ini menjadi semakin penting.

Kepemimpinan pendidikan tidak dapat berjalan dengan pola lama yang hanya berorientasi pada instruksi. Diperlukan komunikasi, keterbukaan, kemampuan mendengar, kemampuan beradaptasi, dan keberanian melakukan inovasi.

Dalam perspektif tersebut, perempuan memiliki kekuatan tersendiri yang dapat menjadi bagian dari dinamika kepemimpinan pendidikan. Namun, buku ini tidak menempatkan karakter kepemimpinan tertentu sebagai monopoli perempuan. Nilai-nilai seperti empati, ketegasan, kolaborasi, profesionalitas, dan tanggung jawab merupakan kualitas kepemimpinan yang dapat dimiliki siapa saja.

Karena itu, pesan utama Srikandi Madrasah bukan tentang perempuan melawan laki-laki.

Pesannya justru tentang laki-laki dan perempuan yang bersama-sama mengambil bagian dalam membangun pendidikan yang lebih baik.

Kehadiran buku ini menjadi penting karena isu kepemimpinan perempuan sering kali berhenti pada perdebatan mengenai kesempatan. Srikandi Madrasah membawa pembicaraan tersebut ke wilayah yang lebih substantif: bagaimana kesempatan itu diisi dengan kompetensi, bagaimana jabatan dijalankan dengan amanah, dan bagaimana kepemimpinan menghasilkan perubahan nyata.

Pada akhirnya, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya.

Itulah pesan yang menjadikan Srikandi Madrasah lebih dari sekadar sebuah karya literasi. Buku ini menjadi refleksi tentang perjalanan kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam sekaligus ajakan untuk membangun madrasah yang lebih profesional, religius, humanis, adaptif, dan bermutu.

Peluncuran buku tersebut di MTsN 2 Deli Serdang juga memperlihatkan bahwa literasi dapat menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola lembaga, tetapi juga perlu memiliki keberanian untuk menulis, merefleksikan pengalaman, dan membagikan gagasan kepada masyarakat.

Srikandi Madrasah pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang memimpin madrasah hari ini. Buku ini berbicara tentang madrasah seperti apa yang ingin dibangun untuk masa depan.

Madrasah yang tidak takut terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada nilai. Madrasah yang memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan. Madrasah yang mengejar prestasi tanpa mengabaikan akhlak. Madrasah yang memberikan ruang kepada laki-laki dan perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan berkontribusi.

Sebab, masa depan pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan generasi yang pintar.

Ia membutuhkan generasi yang beriman, berkarakter, kritis, kreatif, cakap digital, memiliki kepedulian sosial, dan siap mengambil bagian dalam kehidupan bangsa.

Dan untuk melahirkan generasi seperti itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat pendidikan bukan sekadar sebagai pekerjaan, melainkan sebagai amanah dan jalan pengabdian.

Di titik itulah makna Srikandi Madrasah menemukan tempatnya: perempuan yang memimpin dengan hati, berpikir dengan ilmu, bergerak dengan sistem, dan bertindak dengan amanah.

Petani Madina Berpeluang Cuan dari Serai Wangi dan Nilam, Pemkab Siapkan Pola Kemitraan

admin — Thu, 13 Aug 2026 14:25:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina), Sumatera Utara, mulai mendorong pengembangan serai wangi dan nilam sebagai komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi.

Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Sosialisasi Pengembangan Serai Wangi dan Nilam di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (12/8/2026).

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Madina memanfaatkan potensi lahan dan kondisi agronomi daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat, khususnya petani.

Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, mengatakan Madina memiliki potensi besar untuk mengembangkan tanaman yang menghasilkan minyak atsiri. Menurutnya, serai wangi dan nilam merupakan dua komoditas yang memiliki prospek ekonomi karena kebutuhan pasarnya cukup luas.

"Mandailing Natal memiliki potensi agronomi yang sangat baik untuk pengembangan tanaman bernilai ekonomis seperti serai wangi dan nilam," ujar Saipullah saat membuka kegiatan sosialisasi.

Saipullah menjelaskan, pengembangan serai wangi dan nilam tidak cukup hanya berhenti pada tahap budidaya. Pemerintah daerah ingin membangun ekosistem usaha yang mencakup proses produksi hingga pengolahan hasil pertanian.

Menurut dia, apabila dikelola secara profesional, kedua tanaman tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Apalagi, peluang ekonomi tidak hanya berada pada hasil panen, tetapi juga pada industri turunannya.

Mulai dari pengolahan bahan baku, penyulingan, pengemasan hingga pemasaran dinilai dapat menjadi ruang usaha baru bagi masyarakat.

"Selain itu, sektor hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran juga berpotensi membuka lapangan kerja baru," katanya.

Namun, Bupati mengakui pengembangan serai wangi dan nilam di Madina selama ini belum berjalan secara optimal.

Salah satu kendalanya adalah masih terbatasnya akses petani terhadap teknologi, modal dan pola pengembangan usaha yang terintegrasi. Kondisi tersebut membuat sebagian petani masih menjalankan usaha secara mandiri dengan hasil yang belum maksimal.

"Banyak petani masih bekerja sendiri tanpa dukungan teknologi dan permodalan sehingga hasilnya kurang kompetitif," ungkap Saipullah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Madina menawarkan pola kemitraan yang melibatkan tiga unsur utama, yakni petani, investor dan pemerintah.

Dalam skema tersebut, pemerintah daerah akan mengambil posisi sebagai fasilitator sekaligus regulator. Pemkab juga memastikan kepentingan petani tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan komoditas tersebut.

Saipullah berharap pola kemitraan dapat membuat petani tidak berjalan sendiri, mulai dari penyediaan teknologi budidaya, penguatan modal, pengolahan hasil hingga akses pemasaran.

Pemkab Madina juga menghadirkan pihak yang memiliki pengalaman di sektor minyak atsiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang pengembangan serai wangi dan nilam.

"Kami juga menghadirkan peneliti atsiri nasional untuk memberikan gambaran prospek ekonomis serai wangi dan nilam kepada masyarakat," ujar Saipullah.

Ia menambahkan, tahap awal pengembangan tanaman tersebut akan segera dilakukan. Salah satu modal utama yang telah tersedia adalah lahan yang dinilai sesuai untuk budidaya.

Indra Kusuma dari PT Jutarasa Abadi sekaligus peneliti minyak atsiri menyebut kondisi tanah di Mandailing Natal cukup mendukung untuk pengembangan serai wangi dan nilam.

Namun, menurutnya, keberhasilan budidaya tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi tanah.

Teknik budidaya yang tepat justru menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan bahan baku berkualitas.

"Bukan soal tanahnya. Untuk tanaman serai wangi dan nilam, kuncinya adalah bagaimana kita membudidayakan dengan baik," kata Indra.

Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani sebelum program pengembangan dilakukan dalam skala lebih luas.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Madina, Taufik Zulhandra Ritonga, melaporkan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari 14 kecamatan dan desa.

Keterlibatan perwakilan dari berbagai wilayah diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas pemahaman mengenai peluang budidaya tanaman atsiri di Mandailing Natal.zal

MANTAP....Mohot Lubis dan Zia Ul Haq Muncul sebagai Kandidat Ketua Periode 2026-2029 Di Konferensi PWI TABAGSEL

admin — Thu, 13 Aug 2026 14:22:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) ke-IX Tahun 2026 mulai memasuki tahapan penting. Selain memastikan agenda organisasi tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah nama mulai muncul dan disebut-sebut berpotensi maju dalam perebutan kursi Ketua PWI TABAGSEL periode 2026-2029.

Dua nama yang kini mencuat adalah Mohot Lubis S.sos, dan Zia Ul Haq Keduanya disebut menjadi bagian dari dinamika menjelang pelaksanaan Konferensi PWI Tabagsel IX yang dijadwalkan rampung pada Agustus 2026.

Kemunculan nama-nama tersebut membuat proses konferensi semakin menarik. Persaingan kepemimpinan organisasi wartawan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) diperkirakan akan berlangsung dinamis, namun tetap berada dalam koridor aturan organisasi PWI.

Ketua PWI TABAGSEL, Kodir Pohan, sebelumnya menegaskan bahwa persoalan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan agenda konferensi.

Menurutnya, konferensi bukan sekadar kegiatan rutin organisasi, melainkan bagian penting dari proses regenerasi kepemimpinan sekaligus amanat organisasi yang harus dilaksanakan.

"Konferensi tetap harus dilaksanakan. Persoalan anggaran akan kita bicarakan dan koordinasikan bersama antara pengurus dan panitia," tegas Kodir saat rapat pembentukan Panitia Konferensi IX PWI TABAGSEL di Kantor PWI TABAGSEL, Jalan Imam Bonjol, Padangsidimpuan, Selasa (11/8/2026).

Rapat tersebut diikuti 18 anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota muda PWI TABAGSEL.

Sementara itu, Kepanitiaan melalui Sekretaris Panitia Konferensi IX PWI TABAGSEL, Yusrizal Nasution atau akrab disapa Ucok Rizal, mengatakan saat ini panitia sedang menjalankan sejumlah tahapan menuju penetapan calon Ketua PWI TABAGSEL.

Ia menyebut proses konferensi ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2026.

"Dalam hal ini kita sedang menjalani tahapan yang nantinya akan bermuara pada penetapan calon. Konferensi ini juga akan selesai di bulan ini," ujar Ucok Rizal, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, panitia tetap berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan meski tidak mendapatkan dukungan anggaran pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak akan menghambat semangat panitia untuk menyukseskan konferensi.

"Walaupun tidak ada anggaran dari pemerintah di tengah efisiensi anggaran, panitia juga membuka peluang agar konferensi ini sukses," katanya.

Ucok Rizal juga menegaskan bahwa panitia memberikan ruang yang sama bagi seluruh anggota yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan Ketua PWI TABAGSEL.

Namun, setiap bakal calon tetap harus memenuhi ketentuan organisasi yang telah ditetapkan.

"Kita terbuka untuk siapapun yang ingin maju sebagai Ketua PWI TABAGSEL, asal memenuhi ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI hasil Kongres, khususnya mengenai persyaratan pencalonan Ketua PWI Kabupaten/Kota," ujarnya.

Sebelumnya, dua nama lainnya, yakni Julpan Tambunan dan Riswandy, telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk maju dalam Konferensi PWI TABAGSEL IX Tahun 2026.

Keduanya dinyatakan memenuhi ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam PD dan PRT PWI hasil Kongres, terutama berkaitan dengan persyaratan pencalonan Ketua PWI Kabupaten/Kota.

Dengan munculnya Mohot Lubis dan Zia Ul Haq, peta persaingan menuju kursi Ketua PWI TABAGSEL periode 2026-2029 pun berpotensi semakin kompetitif.

Meski demikian, seluruh nama yang muncul masih Bakal Calon (Balon) yang nantinya harus mengikuti mekanisme resmi hingga ditetapkan sebagai Calon dalam konferensi ke - IX Tahun 2026.zal

Dua Bersaudara Penderita DMD di Dolok Batu Nanggar Mendapat Perhatian Serius Pemkab Simalungun

admin — Thu, 13 Aug 2026 14:07:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Pemerintah Kabupaten Simalungun terus menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Hal ini dibuktikan dengan gerak cepat menyikapi laporan masyarakat mengenai dua bersaudara di Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang menderita penyakit Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) atau distrofi otot Duchenne.

Menyusul adanya laporan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun segera menurunkan tim medis langsung ke kediaman kedua bersaudara yang berada di Nagori Bahung Kahean, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Sumatera Utara, Selasa (11/8/2026).

Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, dr. Debora Haloho, guna memeriksa kondisi kesehatan keduanya sekaligus memastikan adanya tindak lanjut penanganan dari pemerintah daerah.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh kedua orang tua pasien, Mahadi dan Artini Damanik. Berdasarkan data yang diperoleh, kedua bersaudara itu bernama Egi Syahrul Ramadhan (23 tahun) dan Muhammad Al Fajri (15 tahun).

Egi diketahui mulai mengalami gejala penyakit tersebut sejak duduk di bangku kelas 6 SD, sedangkan adiknya, Al Fajri, mulai merasakan gejala serupa sejak kelas 4 SD. Selama ini, keterbatasan ekonomi keluarga menjadi kendala sehingga keduanya belum mendapatkan penanganan medis secara maksimal.

Tim medis pun segera melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap kedua pasien guna mengetahui kondisi terkini dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

"Segala tindakan medis yang diperlukan akan kami tempuh. Kami akan segera berkoordinasi dengan rumah sakit dan dokter spesialis agar kedua pasien mendapatkan penanganan kesehatan yang sesuai dan maksimal," tegas dr. Debora Haloho saat meninjau lokasi.

Lebih lanjut, dr. Debora menegaskan bahwa Dinas Kesehatan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi berkelanjutan demi memastikan pemeriksaan serta penanganan lanjutan dapat berjalan sesuai kebutuhan medis kedua bersaudara tersebut.

Aritini Damanik, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan perhatian terhadap kedua putranya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan bapak Bupati yang telah memberikan perhatian terhadap anak-anak kami. Dengan adanya perhatian ini, saya berharap anak saya dapat sembuh," ucapnya dengan penuh haru.

Respon cepat dan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.

Pemkab Simalungun terus hadir dan bergerak bersama masyarakat, memastikan tidak ada warga yang berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan kesehatan.(LP)

Bupati Simalungun: Parapat Potensi Pariwisata, Diperlukan Kolaborasi dan Kreativitas

admin — Thu, 13 Aug 2026 14:07:00 +0700+0700

Simalungun l Sumut24.co
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP.PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, bersama jajaran pimpinan perangkat daerah, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus Pelayanan Publik Terpadu di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (11/8/2026).

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Camat Girsang Sipangan Bolon Viktor Sijabat, didampingi unsur Forkopimca, para Pangulu dan Lurah, Ketua TP.PKK kecamatan hingga nagori, tokoh masyarakat, serta ratusan warga untuk memanfaatkan layanan dari pemerintah. Suasana terasa penuh sukacita, tanda kedekatan pemimpin dan rakyat terjalin erat.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendekatkan pelayanan hingga ke tengah masyarakat, memastikan kebutuhan pelayanan dasar dapat diakses secara langsung, mudah, dan cepat tanpa biaya yang memberatkan.

Berbagai layanan digelar secara terpadu di lokasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta perubahan data Kartu Keluarga.

Dinas Kesehatan membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara cuma-cuma, sementara BPJS Kesehatan melayani kepesertaan dan administrasi JKN. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turut memberikan edukasi dan pelayanan program KB, dan Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako bagi lansia dan keluarga kurang mampu.

Tak hanya pelayanan administrasi dan kesehatan, hadir pula pasar murah guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Sebanyak 1 ton beras SPHP tersedia seharga Rp58.000 per karung, 100 liter minyak goreng Rp16.000 per liter, serta 1.500 butir telur ayam Rp1.800 per butir. Warga tampak antusias berdatangan, berharap sembako terjangkau ini membantu kebutuhan rumah tangga.

Mewakili masyarakat, Marhalan Silalahi menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran langsung Bupati beserta jajaran. "Kehadiran Bupati di tengah kami merupakan kebanggaan tersendiri. Pelayanan yang dibawa sangat membantu warga, semoga perhatian pemerintah terhadap Parapat terus ditingkatkan agar pembangunan dan kesejahteraan semakin maju," ucapnya disambut anggukan warga.

Dalam sambutannya, Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat. "Kami hadir di sini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi saudara semua," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Parapat menyimpan potensi pariwisata luar biasa yang telah dikenal hingga mancanegara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan gagasan segar dari seluruh pihak agar keindahan Danau Toba semakin menarik dikunjungi.

"Parapat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan telah dikenal hingga mancanegara. Diperlukan kolaborasi dan kreativitas bersama untuk menghadirkan berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan daya tarik wisatawan,"ujar Bupati .

Oleh karenanya Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyusun program dan menggelar berbagai acara agar semakin banyak wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, berkunjung ke kota yang kita cintai ini. Pengembangan pariwisata pun diharapkan beriringan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga setempat.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang sedang maupun akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Antara lain rekonstruksi Jalan Talun Sungkit–Bukit Barisan sepanjang 1.100 meter senilai Rp2,2 miliar; Jalan Lingkungan III sepanjang 127 meter Rp450 juta; Jalan Huta Borno I dan II menuju Terminal Sosor Saba Parapat masing-masing sepanjang 128 meter dan 107 meter senilai Rp200 juta per ruas; serta Jalan Gang Bahagia Lingkungan I sepanjang 97 meter Rp200 juta.

Selain jalan, telah selesai pengadaan satu unit pompa di RTP Pantai Bebas Parapat senilai Rp17,6 juta. Direncanakan pula pembangunan dan rehabilitasi Jalan Usaha Tani sepanjang 150 meter senilai Rp197,25 juta, serta rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 245 meter di Kelurahan Girsang dan Nagori Sipangan Bolon, masing-masing senilai Rp196 juta. Semua upaya ini bertujuan memperlancar akses warga, mendukung pertanian, serta memperkuat fondasi pariwisata kawasan Danau Toba.

Sementara itu, Ketua TP.PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, mengingatkan peran strategis PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan keluarga. "Kader PKK dan Posyandu harus semakin aktif mendampingi masyarakat, memberi edukasi kesehatan, pengasuhan anak, hingga kesejahteraan keluarga. Kekuatan pembangunan bermula dari keluarga yang sehat dan sejahtera," pesannya.

Kunjungan kerja itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Warga tampak puas menerima pelayanan sekaligus berkesempatan menyampaikan harapan langsung kepada pemimpin daerah.

Kehadiran Bupati beserta jajaran diharapkan mempererat ikatan sinergi pemerintah dan masyarakat, mewujudkan "Semangat Baru, Simalungun Maju" melalui pelayanan yang dekat, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan yang merata dirasakan seluruh warga.(LP)

Ketua ABPEDNAS Deli Serdang: Sinergi dan Koordinasi Harus Terus Diperkuat

admin — Thu, 13 Aug 2026 13:48:00 +0700+0700

DELI SERDANG – KetuaAsosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC ABPEDNAS) Deli Serdang, OK Hendri, mengatakan kegiatan Coffee Morning bersama Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang dan jajaran APDESI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.

Menurut OK Hendri, komunikasi yang harmonis antara ABPEDNAS, APDESI dan Kejari Deli Serdang sangat dibutuhkan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.

"Pertemuan seperti ini sangat penting. Kita bisa saling berkoordinasi, bertukar informasi dan membangun kolaborasi yang harmonis demi kepentingan desa dan masyarakat," ujar OK Hendri dalam kegiatan Coffee Morning di Kejari Deli Serdang, Kamis (13/8/2026).

Ia menegaskan, ABPEDNAS Deli Serdang akan terus mendorong peningkatan kapasitas dan pemahaman para anggota BPD dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

OK Hendri juga berharap sinergi dengan APDESI dan Kejari Deli Serdang dapat terus berlanjut, tidak hanya melalui kegiatan silaturahmi, tetapi juga dalam berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi pemerintahan dan masyarakat desa.

"Kita ingin membangun komunikasi yang baik sejak awal. Dengan koordinasi dan pemahaman yang sama, tentunya berbagai potensi persoalan di desa bisa dicegah dan diselesaikan dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, ABPEDNAS siap menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, tertib serta mampu menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Intinya adalah sinergi. ABPEDNAS, APDESI dan Kejari memiliki peran masing-masing, tetapi semuanya bisa berkolaborasi untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik," pungkasnya.
Hadir dalam Kegiatan

Hadir dalam kegiatan Coffee Morning tersebut, dari ABPEDNAS Deli Serdang yakni OK. Hendri, SH, Ridwan, Drs. Amran, Muhyiddin dan Arman.

Sementara dari APDESI Deli Serdang hadir Sri Hardono dan Budi Cahyadi.

Sedangkan dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang, kegiatan tersebut dihadiri Kasi Intel Robi Syahputra, SH, MH, serta para Kasubsi Intel Kejari Deli Serdang.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara ABPEDNAS, APDESI dan Kejari Deli Serdang dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.red

PIKI Sumut Matangkan Persiapan Konferda, Bidik Seminar Nasional dengan 300 Peserta

admin — Thu, 13 Aug 2026 12:23:00 +0700+0700

MEDAN - Panitia Persiapan Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Sumatera Utara mulai mematangkan persiapan agenda konferensi yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat perdana panitia Konferda DPD PIKI Sumut yang digelar di Jalan Harmonika Baru No. 83, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu (12/8/2026).

Rapat diawali ibadah singkat yang dipimpin Dr. Elprida Sinurat. Selanjutnya, rapat dipimpin Ketua Steering Committee (SC) Tonggo Pardede bersama Ketua Organizing Committee (OC) Pdt. Dr. Bumaman Teodeki Tarigan, S.IP., S.Si., MM. Rapat dihadiri jajaran SC dan OC serta Ketua Panitia didampingi Sekretaris Panitia Konferda DPD PIKI Sumut, Dr. Herdi Munte.

Ketua OC Pdt. Dr. Bumaman Teodeki Tarigan mengatakan, rapat perdana tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh panitia. Setiap seksi menyampaikan masukan sekaligus kesiapan untuk menjalankan tugas masing-masing. "Pertemuan hari ini sangat bernas. Masing-masing seksi sudah menyampaikan masukan dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh menyukseskan Konferda," ujar Tarigan.

Menurut dia, panitia tidak ingin Konferda DPD PIKI Sumut hanya menjadi agenda organisasi yang berlangsung secara internal. Rangkaian kegiatan diharapkan mampu memberikan gaung yang lebih luas, termasuk melalui ibadah pembukaan, seminar nasional, hingga agenda persidangan Konferda. "Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi gaung yang terdengar secara nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Karena itu, seluruh rangkaian acara harus dipersiapkan dengan baik," katanya.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian panitia adalah seminar nasional atau focus group discussion (FGD) yang direncanakan berlangsung pada hari pertama. Panitia menargetkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dengan mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi Sumatera Utara. "Untuk seminar nasional atau FGD, kami menargetkan sekitar 300 peserta. Isu yang dibahas nantinya berkaitan dengan kondisi Sumatera Utara. Bentuk dan tema kegiatan masih akan kami matangkan bersama," ujar Tarigan.

Dari sisi kepesertaan Konferda, panitia mencatat sedikitnya 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PIKI telah masuk dalam persiapan. Jumlah tersebut masih terbuka untuk bertambah seiring proses konsolidasi organisasi yang dilakukan DPD PIKI Sumut, khususnya bidang organisasi.

Sementara itu, waktu pelaksanaan Konferda masih dalam tahap penyesuaian. Panitia merencanakan agenda tersebut digelar pada November 2026 dengan mempertimbangkan arahan Ketua Umum DPP PIKI, Maruarar Sirait, yang juga menjabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Selain agenda dan kepesertaan, panitia juga masih melakukan penjajakan lokasi pelaksanaan. Sejumlah opsi tempat dipertimbangkan agar mampu mendukung seluruh rangkaian kegiatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta. "Kami masih mencari opsi tempat pelaksanaan yang terbaik. Panitia siap memberikan pelayanan dan menyiapkan tempat yang terbaik sesuai arahan DPD PIKI Sumut," kata Tarigan.

Rapat perdana tersebut menjadi langkah awal bagi panitia untuk memastikan seluruh kebutuhan Konferda dipersiapkan secara terukur. Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rapat berikutnya untuk menyelesaikan sejumlah agenda yang masih dalam proses.

Rapat kemudian ditutup dengan ibadah singkat. (*)

Bupati Asahan Ikuti Rakor Forkopimda Regional Sumatera di Batam, Perkuat Sinergi Lintas Daerah Demi Stabilitas dan Percepatan Pembangunan

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:59:00 +0700+0700

sumut24.co -BELAWAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., turut serta dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sumatera Tahun 2026 yang digelar di Kantor BP Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis penyatuan pandangan dan langkah antar-pemerintah daerah se-Sumatera demi menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Rakor yang mengangkat isu-isu krusial lintas wilayah ini dihadiri langsung oleh para Gubernur dari delapan provinsi se-Sumatera, para Bupati dan Wali Kota, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya. Kehadiran Bupati Asahan dalam forum ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Asahan dalam menyelaraskan langkah dan kebijakan dengan arahan pemerintah pusat serta kebutuhan pengembangan wilayah yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi antar-daerah dan antar-unsur keamanan sangat diperlukan agar kebijakan pusat dan daerah berjalan seirama, terpadu, dan tepat sasaran demi kemajuan masyarakat di seluruh penjuru Sumatera.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyoroti pentingnya penyampaian kebijakan yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat. Pemerintah pusat berkomitmen membangun jaringan komunikasi yang efektif, termasuk bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan dan media, agar informasi pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di era digital yang terus berkembang pesat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Chaniago, turut memaparkan berbagai tantangan strategis yang dihadapi, mulai dari dinamika geopolitik, pengamanan perbatasan dan keamanan maritim, mitigasi bencana, hingga pengendalian pertambangan tanpa izin. Isu-isu ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut keamanan, ketertiban, dan kelestarian sumber daya alam di wilayah Sumatera secara menyeluruh.

Menanggapi berbagai arahan dan bahasan dalam rakor tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen Pemkab Asahan untuk melanjutkan dan memperkuat koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah tetangga.

"Rakor ini sangat penting bagi kita di daerah, karena melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, berbagai persoalan dapat kita identifikasi dan selesaikan secara bersama-sama. Tentunya, kita akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan memperkuat koordinasi dengan Forkopimda dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan," tegas Bupati.

Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera Tahun 2026 berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan, hasil pertemuan ini menjadi landasan nyata bagi terciptanya kesatuan langkah, kebijakan yang selaras, serta sinergi yang kian kokoh demi kesejahteraan masyarakat Sumatera pada umumnya dan Kabupaten Asahan pada khususnya. (tec)

Bupati Asahan Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sumatera, Momentum Perkuat Sinergi dan Motivasi Berkarya

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:46:00 +0700+0700

sumut24.co -BATAM, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., turut hadir dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang berlangsung di Hotel Radisson, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026) malam. Kegiatan ini menjadi wadah penghargaan sekaligus forum strategis untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, kolaborasi, dan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah di Pulau Sumatera.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dari berbagai wilayah di Sumatera, antara lain Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, hingga Gubernur Kepulauan Riau. Turut hadir pula para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera, unsur Forkopimda, serta pejabat terkait lainnya.

Direktur Utama Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam sambutannya menekankan bahwa setiap keberhasilan yang diraih oleh pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. "Indonesia yang kuat lahir dari daerah-daerah yang tumbuh," ujarnya. Ia berharap capaian dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi contoh yang menular, sehingga seluruh daerah terdorong untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, juga memberikan arahan penting terkait peran strategis pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah adalah ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, inovasi, kolaborasi, dan kerja nyata harus terus diperkuat agar terwujud pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan dalam acara ini bukan sekadar piala atau piagam semata. "Penghargaan ini adalah pesan bahwa negara hadir, dan seluruh pihak memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Dari sisi lembaga legislatif, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan komitmennya untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia berjanji akan mendukung penyampaian aspirasi daerah sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi di lapangan.

Menanggapi penyelenggaraan kegiatan tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, memberikan apresiasi yang tinggi. Baginya, arahan dan penghargaan yang disampaikan dalam forum ini menjadi bahan bakar motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya. "Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi. Apa yang disampaikan pemerintah pusat menjadi masukan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera pun berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan lancar, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta sebagai langkah awal menuju pembangunan daerah yang lebih maju dan terintegrasi di seluruh wilayah Sumatera. (tec)

JNE dan Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO) Luncurkan Komik Pengantar Kebahagiaan, Mengangkat Kisah Para Kurir yang Menghubungkan Kebah

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:41:00 +0700+0700

Jakarta – JNE bersama Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) resmi meluncurkan komik Pengantar Kebahagiaan dalam sebuah acara Comic Launch yang diselenggarakan di Gramedia Jalma Melawai, Jakarta, pada Rabu (12/8). Melalui talkshow yang menghadirkan penulis Maman Suherman atau Kang Maman, illustrator Muhammad "Mice" Misrad dan Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE, peluncuran komik ini menjadi ruang apresiasi bagi para kurir yang selama ini berperan penting menghubungkan penjual dan pembeli, sekaligus menghadirkan kebahagiaan melalui setiap paket yang mereka antarkan.

Komik Pengantar Kebahagiaan merupakan hasil kolaborasi antara Mice Cartoon sebagai ilustrator dan Kang Maman sebagai penulis narasi. Melalui perpaduan ilustrasi yang khas dan cerita yang hangat, komik ini mengangkat sisi kemanusiaan dari profesi kurir yang sering kali luput dari perhatian. Di tengah pesatnya perkembangan belanja daring, para kurir menjadi sosok yang berada di garis depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, menghadirkan cerita-cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam komik ini, Mice memotret berbagai fenomena urban yang melekat dengan kehidupan para kurir melalui ilustrasi yang jenaka, autentik, dan menggelitik. Cerita tersebut kemudian diperkaya dengan narasi Kang Maman yang mengajak pembaca melihat lebih dalam makna kebaikan, empati, dan kebahagiaan yang hadir dari sebuah profesi yang kerap dianggap biasa. Kolaborasi keduanya menghadirkan sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk lebih menghargai mereka yang setiap hari menjadi penghubung kebahagiaan bagi banyak orang.

Kang Maman mengatakan bahwa komik ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan cerita-cerita sederhana yang sering terlewatkan, namun memiliki makna besar dalam kehidupan.

"Di balik setiap paket yang tiba di tangan kita, ada manusia yang bekerja dengan dedikasi, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap berusaha mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain. Melalui komik ini, kami ingin mengajak pembaca melihat mereka bukan hanya sebagai pengantar barang, tetapi juga sebagai pengantar harapan dan kebahagiaan."

Sementara itu, Mice Cartoon menjelaskan bahwa ilustrasi dalam komik ini berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat perkotaan yang sangat dekat dengan aktivitas para kurir.

"Kurir adalah bagian dari wajah kota hari ini. Mereka hadir di berbagai situasi yang akrab dengan keseharian kita. Saya mencoba menangkap momen-momen itu lewat ilustrasi yang ringan, dekat, dan semoga bisa membuat pembaca tersenyum sekaligus lebih menghargai profesi mereka."
Sebagai perusahaan jasa pengiriman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, JNE turut mendukung penerbitan komik ini sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi kurir sekaligus upaya menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat.

Menyambut usia JNE ke-36 tahun serta dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, JNE menghadirkan berbagai program menarik bagi pelanggan setianya. Melalui program JNE Loyalty Card (JLC), para member dapat menukarkan 81 poin untuk mendapatkan komik Pengantar Kebahagiaan beserta merchandise eksklusif mulai dari 17 Agustus 2026 hingga persediaan masih ada melalui tautan https://jlc.jne.co.id/.

Selain itu, melalui layanan Pesenan Oleh-oleh Nusantara (Pesona), JNE menghadirkan produk bundling eksklusif karya Mice Cartoon seharga Rp85.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku mulai dari 18 Agustus 2026 hingga persediaan masih ada. JNE juga memberikan penawaran hemat ongkir untuk pembelian komik melalui link berikut https://bit.ly/KomikPengantarKebahagiaan selama periode 10 hingga 31 Agustus 2026, serta menyelenggarakan giveaway komik Pengantar Kebahagiaan pada 14 - 21 Agustus 2026 di akun instagram resmi @JNE_ID.

SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, menyampaikan bahwa JNE selalu berupaya memberikan semangat "Connecting Happiness" melalui filosofi Berbagi, Memberi, dan Menyantuni. "Kehadiran komik Pengantar Kebahagiaan karya kolaborasi Mice Cartoon dan Maman Suherman ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi seni, tetapi juga wujud nyata ucapan terima kasih kepada para kurir garda terdepan yang setia mengantarkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat indonesia. Kami percaya bahwa setiap pengiriman bukan hanya tentang mengantarkan paket, tetapi juga menghubungkan cerita, harapan, dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi bersama Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), kami berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat dedikasi para kurir yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita," jelas Eri.

"Kami percaya bahwa setiap pengiriman bukan hanya tentang mengantarkan paket, tetapi juga menghubungkan cerita, harapan, dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi bersama Grasindo dalam menghadirkan Pengantar Kebahagiaan, kami berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat dedikasi para kurir yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita," ujar SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi.

Pada sesi talkshow ini, para penulis menjelajahi inspirasi yang melatarbelakangi komik ini, yakni kurir-kurir JNE dan perjalanan suka duka mereka. Peluncuran komik ini juga dirayakan dengan sesi book signing bersama Kang Maman dan Mice Cartoons yang diramaikan oleh pengunjung. Selama acara berlangsung, pengunjung mendapat kesempatan untuk berfoto di photobooth dan standing character yang disediakan.

Melalui peluncuran komik ini, JNE dan Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) berharap Pengantar Kebahagiaan dapat menginspirasi masyarakat untuk melihat bahwa kebahagiaan sering kali hadir melalui hal-hal sederhana, termasuk dari mereka yang setiap hari mengantarkan paket hingga tiba di depan pintu rumah. Komik ini juga menjadi pengingat bahwa di balik setiap perjalanan pengiriman, terdapat kisah tentang kerja keras, kepedulian, dan semangat untuk menghadirkan manfaat bagi sesama.

Komisaris PLN Tinjau Sistem Kelistrikan Sumbagut, Evaluasi Blackout Jadi Fokus Utama

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:37:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) memperkuat pengawasan terhadap keandalan sistem kelistrikan Sumatera melalui kunjungan kerja ke wilayah kerja PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Sumbagut, Senin (10/8/2026).

Kunjungan kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Simarjarunjung, Kantor PLN UP2B Sumbagut, Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, tersebut dipimpin Komisaris PLN Jisman Parada Hutajulu. Agenda ini menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat evaluasi dan kesiapan sistem kelistrikan menyusul gangguan sistem yang menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Sumatera pada Mei 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Jisman Parada Hutajulu berdiskusi bersama jajaran PLN di Sumatera Utara, meliputi General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Rizky Mochamad, serta General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS), Elvanto, beserta jajaran masing-masing unit.

Pertemuan membahas kondisi sistem kelistrikan, evaluasi terhadap gangguan yang terjadi, kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan, serta langkah-langkah penguatan keandalan dan mitigasi risiko agar kontinuitas pasokan listrik di Sumatera semakin terjaga.

Sebelumnya, gangguan sistem kelistrikan pada Mei 2026 berdampak luas terhadap sejumlah wilayah di Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mencatat gangguan tersebut berkaitan dengan sistem transmisi dan berdampak secara berantai terhadap sistem kelistrikan Sumatera. PLN kemudian melakukan pemulihan secara bertahap hingga sistem kembali normal.

Komisaris PLN, Jisman Parada Hutajulu menegaskan bahwa keandalan sistem kelistrikan harus menjadi perhatian bersama, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas unit dan peningkatan kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan.

"Kejadian blackout menjadi pembelajaran penting bagi PLN untuk terus memperkuat keandalan sistem secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan infrastruktur dalam kondisi siap, tetapi juga memastikan koordinasi, respons terhadap gangguan, serta mitigasi risiko berjalan cepat dan efektif. Kita ingin setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Jisman.

GM PLN UIP SBU, Rizki Aftarianto mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan sistem Sumatera. Menurutnya, evaluasi pascagangguan harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur pembangkit dan jaringan yang sedang maupun akan dibangun.

"Sebagai unit yang memiliki mandat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kami melihat keandalan sistem harus dibangun sejak tahap perencanaan dan pembangunan. Setiap proyek yang kami kerjakan tidak hanya harus selesai tepat waktu, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem dan ketahanan kelistrikan Sumatera. Masukan dari Dewan Komisaris menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur PLN semakin andal, adaptif dan mampu menjawab kebutuhan sistem di masa depan," tegas Rizki Aftarianto.

Sementara itu, GM PLN UIP3BS, Elvanto menyampaikan bahwa keandalan sistem sangat ditentukan oleh kesiapan jaringan transmisi serta koordinasi pengoperasian sistem secara terpadu.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penguatan pada sisi penyaluran serta pengaturan sistem. Setiap kejadian menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan personel, keandalan infrastruktur dan efektivitas koordinasi. Prinsipnya, sistem harus mampu merespons setiap kondisi secara cepat, terukur dan terkoordinasi," kata Elvanto.

Senada, GM PLN UID Sumut, Rizky Mochamad menekankan pentingnya memastikan kesiapan sistem dari sisi distribusi hingga pelayanan kepada pelanggan.

"Keandalan sistem bukan hanya tentang bagaimana listrik dapat disalurkan, tetapi juga bagaimana kami memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan andal ketika terjadi gangguan. Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kesiapan operasi, koordinasi antarunit, serta langkah mitigasi sehingga dampak gangguan terhadap pelanggan dapat diminimalkan," pungkas Rizky Mochamad. (C04)

PLN UIP SBU Dan PTPN I Perkuat Sinergi Pemanfaatan Aset Untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:32:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN , PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) memperkuat sinergi dengan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1 dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sumatera Bagian Utara, Selasa (11/08/2026) di kantor PTPN I Regional 1 di Tanjung Morawa Km. 21, Kab. Deli Serdang.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan dan kepastian lahan bagi pembangunan jaringan transmisi serta Gardu Induk/Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GI/GITET), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan umum.

Dalam pertemuan tersebut, PLN UIP SBU dipimpin oleh General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto, didampingi Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi Reza Pane, Manager Unit Pelaksana Proyek SBU 3 Andhika Putra Kusuma, Manager Perizinan dan Komunikasi Effiaty Polapa, Asisten Manajer Pertanahan UPP SBU 3 Yubel Sitompul, serta Asisten Manajer Pertanahan UIP SBU Emir Rauf Novandi.

Sementara dari PTPN I Regional 1 hadir Plt. Region Head Wispramono Budiman, Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Desmon MN, Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Humas Rahmat Kurniawan, serta Plt. Kepala Sub Bagian Optimalisasi dan Disposal Aset Ridho Hutabarat.

Pembahasan difokuskan pada penguatan kolaborasi dalam aspek pertanahan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam materi sinergi PLN–PTPN, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh pihak, yakni PLN memperoleh kepastian lahan untuk pembangunan transmisi dan GI/GITET secara andal, sementara PTPN mendapatkan nilai tambah bagi negara melalui mekanisme penghapusbukuan aset untuk kepentingan umum.

Materi yang dibahas juga mencakup hasil identifikasi awal kebutuhan lahan pada sejumlah proyek transmisi dan gardu induk. Salah satunya pembangunan SUTET 275 kV Pangkalan Susu–Medan Barat, yang memiliki kebutuhan penanganan aspek pertanahan dengan hasil identifikasi sebanyak 217 alas hak. Dari jumlah tersebut, terdapat 94 bidang yang teridentifikasi sebagai HGU dan 80 diantaranya berada di kebun PTPN, di samping bidang tanah masyarakat, kawasan hutan, tanah negara, serta aset perkebunan.

Selain itu, sinergi PLN dan PTPN juga berkaitan dengan sejumlah infrastruktur strategis lainnya. Materi mencatat adanya 28 tapak tower pada jaringan transmisi 275 kV Pangkalan Susu–Arun yang berada di kawasan PTPN dengan lokasi tapak tower di Provinsi Aceh.

Pada sisi pembangunan gardu induk, kebutuhan lahan juga menjadi bagian penting dari pembahasan. GITET 275 kV Medan Barat tercatat berada di kawasan PTPN dengan kebutuhan luas lahan sebesar 4,9 hektare. Sementara untuk GITET 500 kV Rantau Prapat membutuhkan lahan sekitar 12 hektare pada kawasan PTPN.

General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengatakan, sinergi dengan PTPN merupakan langkah strategis untuk memastikan aspek pertanahan tidak menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan kepastian, termasuk kepastian lahan. Karena itu, kolaborasi PLN dan PTPN harus kita bangun secara konstruktif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan negara. Ketika aset negara dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, manfaatnya bukan hanya bagi PLN atau PTPN, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian daerah," ujar Rizki.

Menurut Rizki, kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat Satu Danantara, yakni membangun sinergi antarbadan usaha milik negara untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan mempercepat pencapaian program strategis pemerintah.

"Semangatnya adalah bagaimana kita bergerak bersama dengan satu tujuan. PLN membutuhkan kepastian lahan untuk menghadirkan infrastruktur listrik yang andal, sementara aset PTPN dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi BUMN untuk kepentingan yang lebih besar," tambahnya.

Plt. Region Head PTPN I Regional 1 Wispramono Budiman menyambut positif penguatan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara PLN dan PTPN menjadi bagian penting dalam memastikan aset negara dapat memberikan manfaat optimal sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

"Kami melihat sinergi ini sebagai kolaborasi yang memberikan manfaat bagi negara. PTPN memiliki aset yang harus dikelola secara optimal dan sesuai ketentuan, sementara PLN memiliki kebutuhan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat mencari solusi terbaik sehingga aset tersebut dapat memberikan nilai tambah dan mendukung kepentingan pembangunan," ujar Wispramono.

Ia menambahkan, koordinasi lintas institusi perlu terus diperkuat agar setiap proses dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kolaborasi PLN dan PTPN tersebut juga memiliki landasan dalam mekanisme penghapusbukuan aset untuk kepentingan umum. Materi paparan menyebutkan bahwa proses tersebut menjadi bagian dari dasar hukum penghapusbukuan aset sesuai Permen BUMN Nomor 02/MBU/2010, sekaligus menjadi implementasi nilai kolaboratif dalam semangat Satu Danantara.

Melalui penguatan sinergi ini, PLN UIP SBU dan PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus membangun koordinasi yang efektif dalam penyelesaian aspek pertanahan dan aset, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata semangat BUMN untuk Indonesia—menghubungkan kepentingan pengelolaan aset, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik dalam satu langkah bersama demi memperkuat sistem kelistrikan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (C04)

Wakil Bupati Asahan Buka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria, Wujudkan Penataan Tanah yang Berkeadilan dan Sejahterakan Masyarakat

admin — Thu, 13 Aug 2026 11:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melangkah nyata menuju penataan pertanahan yang lebih adil dan merata. Pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 08.00 Wib, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasdim 0208/Asahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya. Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah dan komitmen berbagai pihak untuk melaksanakan reforma agraria di wilayah Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Kepala BPN Kabupaten Asahan Pangihutan Manurung menjelaskan bahwa rapat ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk mengoordinasikan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang selama ini menjadi persoalan di tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan ini direncanakan berlangsung mulai Mei hingga November 2026. Guna menjamin kelancaran pelaksanaannya, pihaknya memohon dukungan dan bantuan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., dalam arahannya menegaskan bahwa pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan cita-cita reforma agraria, khususnya dalam mengurangi ketimpangan pemilikan tanah dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi simbol sinergi dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kabupaten Asahan, BPN, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria.

"Rapat ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan penataan agraria yang berkeadilan, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Kabupaten Asahan," tegas Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga berharap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Asahan tidak sekadar berhenti pada kegiatan seremonial belaka, melainkan mampu menghasilkan berbagai keputusan dan kesepakatan yang nyata, jelas, dan dapat menjadi pedoman serta arah pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria sepanjang tahun 2026.

Selain itu, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Asahan untuk secara aktif melakukan koordinasi dan bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sinergi dan kerja sama antarberbagai pihak sangat diperlukan agar penataan pertanahan dapat berjalan tertib, terarah, dan tujuan reforma agraria dapat diwujudkan secara nyata serta membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria ini berlangsung khidmat dengan rangkaian acara yang dimulai dari pembacaan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan Kepala BPN Kabupaten Asahan, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wakil Bupati Asahan. Seluruh kegiatan berakhir pada pukul 09.00 Wib dengan suasana yang aman, tertib, lancar, dan berjalan dengan sukses. (dre)

Tobat Ekologis dari Balik Tembok Lapas

admin — Thu, 13 Aug 2026 08:18:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kemarin sore saya menemui seorang senior aktivis yang kini dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Bang Mohammad Jumhur Hidayat, di ruang kerjanya. Saya datang bersama Staf Ahli Menteri Agama, Prof. Iswandi Syahputra. Obrolan kami berangkat dari satu kegelisahan yang sama: kerusakan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan regulasi, teknologi, anggaran, atau operasi penegakan hukum. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang harus disentuh, yakni cara manusia memandang alam.

Bang Jumhur sedang mendorong gagasan Tobat Ekologis. Istilah ini menarik karena menempatkan persoalan lingkungan bukan semata-mata sebagai urusan teknis, melainkan juga persoalan moral. Manusia diajak mengoreksi hubungannya dengan bumi. Bukan setelah hutan habis, sungai tercemar, atau bencana datang, tetapi sejak dari cara berpikir tentang apa sebenarnya posisi manusia di tengah alam.

Gagasan tersebut bertemu dengan ikhtiar Menteri Agama yang mengarusutamakan ekoteologi. Jika Tobat Ekologis berbicara tentang perubahan sikap dan perilaku, ekoteologi memberi alasan spiritual mengapa perubahan itu perlu dilakukan.

Prof. Iswandi memberi satu pandangan yang terus terngiang dalam pikiran saya. Ekoteologi mengandaikan keyakinan yang benar-benar hidup dalam hati bahwa alam semesta tidak pernah terpisah dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Alam bukan ruang kosong yang bebas diperlakukan semau manusia.

Al-Qur'an mengingatkan:

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."
(QS. Al-Baqarah: 115)

Tentu ayat ini bukan untuk menyamakan Tuhan dengan alam. Pesannya justru membawa manusia pada kesadaran bahwa seluruh semesta berada dalam kekuasaan dan pengetahuan-Nya. Bahkan, dalam ungkapan Prof. Iswandi, tidak ada sebutir debu pun yang dapat terbang tanpa izin Tuhan.

Kalau keyakinan itu benar-benar masuk ke dalam kesadaran, semestinya cara kita memperlakukan alam ikut berubah.

Sungai tidak mudah dijadikan saluran limbah. Hutan tidak hanya dihitung dari kubikasi kayu. Gunung tidak melulu dipandang dari kandungan mineralnya. Tanah tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas yang nilainya naik turun mengikuti pasar. Alam memiliki nilai sebelum manusia memberinya harga.

Di titik itu, Tobat Ekologis dan ekoteologi menemukan perjumpaannya. Yang satu mengajak manusia berubah, yang lain menanamkan alasan terdalam mengapa perubahan itu menjadi bagian dari tanggung jawab keimanan.

Dalam pertemuan tersebut saya kemudian menceritakan sesuatu yang sebenarnya sudah kami jalankan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sejak awal mendorong program aksi pemanfaatan lahan di lingkungan unit pelaksana teknis. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan ketahanan pangan. Lahan-lahan yang tersedia di sekitar Lapas, Rutan, dan sejumlah unit kerja didorong agar tidak dibiarkan menganggur.

Di berbagai tempat, lahan itu mulai ditanami sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan. Ada pula yang dikembangkan untuk peternakan dan perikanan. Bagi lingkungan pemasyarakatan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan.

Saya lalu berpikir, mengapa kegiatan seperti ini harus berhenti pada label ketahanan pangan?

Maknanya dapat diperluas.

Ketika sebidang tanah yang semula kosong ditanami, kita bukan hanya menghasilkan cabai, jagung, sayur, atau buah. Kita sedang menghidupkan tanah. Ketika sebuah pohon tumbuh, manfaatnya bukan hanya buah atau kayunya. Ia menyerap air, memberi teduh, memperbaiki kualitas udara, menyimpan karbon, dan meninggalkan jejak yang bisa bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan orang yang menanamnya.

Peluangnya bahkan jauh lebih besar. Sampah organik dari dapur Lapas dan Rutan dapat diolah menjadi kompos. Plastik sekali pakai bisa mulai dikurangi. Air hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penyiraman. Halaman kantor imigrasi yang kosong bisa menjadi taman produktif. Penghematan listrik dan air dapat masuk ke dalam kebiasaan kerja sehari-hari.

Ketika saya ceritakan hal tersebut, Bang Jumhur menyambutnya dengan antusias. Ada keinginan untuk menindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih sistematis.

Bagi saya, justru di situlah kekuatan Tobat Ekologis. Ia tidak perlu selalu dimulai dari program baru yang besar. Banyak pintu masuk sebenarnya sudah tersedia. Yang dibutuhkan adalah keberanian memberi makna baru pada apa yang telah dikerjakan, memperluas skalanya, lalu menjaga konsistensinya.

Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pengetahuan, instrumen, dan jaringan dalam pengelolaan lingkungan. Kementerian Agama mempunyai kekuatan besar dalam membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai jaringan unit kerja yang tersebar di banyak daerah, dengan lahan dan komunitas yang dapat digerakkan.

Jika ketiganya bertemu, gagasan yang semula abstrak dapat berubah menjadi praktik sehari-hari.

Saya membayangkan Lapas dan Rutan kelak tidak hanya dikenal melalui tembok, jeruji, atau menara penjagaan. Di dalamnya ada kebun, pembibitan, pengolahan sampah, kolam ikan, dan ruang hijau yang dirawat warga binaan. Ada proses belajar bagaimana menanam, menunggu, memelihara, lalu menikmati hasil.

Dalam dunia pemasyarakatan, maknanya menjadi lebih kuat.

Pemasyarakatan sesungguhnya dibangun di atas keyakinan bahwa manusia dapat berubah. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan tidak boleh selamanya dikunci oleh masa lalunya. Ia menjalani konsekuensi, mendapat pembinaan, kemudian dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat.

Tobat ekologis mempunyai semangat yang hampir sama.

Manusia terlebih dahulu harus berani mengakui bahwa cara hidupnya telah melukai bumi. Setelah itu datang kesadaran, perubahan perilaku, dan usaha memperbaiki kerusakan.

Bayangkan seorang warga binaan menanam sebatang pohon. Setiap hari ia menyiramnya. Perlahan tumbuh. Suatu saat orang itu bebas, tetapi pohon yang ditanamnya tetap berdiri, memberi keteduhan kepada orang lain.

Ada sesuatu yang indah di sana.

Pemasyarakatan tidak hanya memulihkan manusia. Manusia yang sedang dipulihkan justru diberi kesempatan ikut memulihkan alam.

Tentu Tobat Ekologis tidak boleh direduksi menjadi sekadar gerakan menanam pohon. Tantangannya jauh lebih besar. Ia harus menyentuh pola konsumsi, pengelolaan sampah, energi, tata ruang, cara berproduksi, bahkan paradigma pembangunan.

Tidak masuk akal meminta masyarakat mengurangi sampah jika sistem produksi terus membanjiri pasar dengan barang sekali pakai. Tidak cukup mengajak warga menanam pohon jika pada saat yang sama kerusakan hutan berlangsung lebih cepat daripada pemulihannya. Kesalehan ekologis juga kehilangan arti apabila pembangunan masih melihat daya dukung lingkungan sebagai urusan pinggiran.

Perubahan memang harus terjadi pada dua wilayah sekaligus.

Manusia perlu belajar membatasi diri. Negara harus memastikan pembangunan tidak menghabiskan masa depan.

Ekoteologi memberi keduanya kedalaman moral. Menanam pohon tidak lagi sekadar kegiatan seremonial. Menghemat air bukan hanya soal mengurangi tagihan. Mengurangi sampah bukan cuma perkara kebersihan. Semua itu dapat dibaca sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

Percakapan sore tadi membuat saya semakin yakin bahwa jalan menyelamatkan lingkungan tidak cukup dibangun dengan aturan yang lebih keras atau teknologi yang semakin maju.

Kita juga membutuhkan manusia yang bersedia berubah.

Sebab jika alam benar-benar kita pahami sebagai amanah, merusaknya bukan hanya berarti merusak tempat hidup kita sendiri.

Kita sedang lalai menjaga sesuatu yang dititipkan Tuhan kepada kita.

Dukung Program Gubernur Sumut Perumda Tirtanadi Gratiskan Biaya Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih ke Masyarakat

admin — Wed, 12 Aug 2026 23:05:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara melalui program Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat, dengan memperluas akses air bersih yang sehat, aman dan nyaman.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program pelayanan Perumda Tirtanadi, Rabu (12/8/2026), di Aula Lantai IV Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Yudha Johansyah dan Arief S. Trinugroho) dan Direktur Utama (Dirut) Ardian Surbakti dan Direktur Bisnis dan Pemasaran Ikrimah Hamidy Perumda Tirtanadi, serta pihak terkait.

Dalam sosialisasi tersebut diperkenalkan sejumlah program, antara lain pemasangan jaringan pipa distribusi yang dibiayai Perumda Tirtanadi minimal 5 rumah penduduk dengan panjang pipa 50 meter, penghapusan denda tunggakan bagi pelanggan yang diputus sekaligus cicilan biaya pasang kembali baru, serta program cicilan pasang baru.

Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting sebagai bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan layak.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata Perumda Tirtanadi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan air bersih. Ke depan, pelayanan akan terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati akses air minum secara lebih mudah dan nyaman.

"Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah mengakses air bersih yang sehat. Infrastruktur yang dibangun juga menjadi aset bersama yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang," ujar Ardian.

Dewan Pengawas Perumda Tirtanadi, Arief S. Trinugroho, mengatakan pihaknya siap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah dikeluarkan manajemen.

Arief menyebutkan, Dewan Pengawas juga terbuka terhadap berbagai diskusi dan masukan terkait peningkatan pelayanan. Menurutnya, sejak dipimpin Direktur Utama Ardian Surbakti, telah banyak dilakukan berbagai langkah dan program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi, Ikrimah Hamidy melalui Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi, Sahrim Siregar, menjelaskan mekanisme bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan baru. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, pendataan, survei, pembayaran hingga pemasangan sambungan.

Untuk mengikuti program pemasangan jaringan tersebut, minimal terdapat 5 calon pelanggan dengan panjang jaringan pipa distribusi 50 meter. Adapun biaya sambungan bagi pelanggan baru sebesar Rp. 2.050.000,- per pelanggan.

"Pelanggan baru juga diberikan kemudahan melalui skema cicilan. Pembayaran awal ditetapkan sebesar 30 persen dari biaya yang harus dibayarkan," jelas Sahrim Siregar.

Selain itu, Perumda Tirtanadi memberikan kemudahan bagi pelanggan lama yang sebelumnya telah diputus karena tunggakan. Apabila pelanggan tersebut kembali melakukan penyambungan, Perumda Tirtanadi memberikan program penghapusan denda tunggakan sekaligus cicilan pasang kembali baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program-program tersebut, Perumda Tirtanadi berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendorong peningkatan cakupan pelayanan. Program ini juga menjadi bagian dari sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Perumda Tirtanadi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan pengembangan infrastruktur jaringan air minum. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, akses terhadap air bersih di Sumatera Utara diharapkan semakin luas dan berkelanjutan. Rel

Semak Belukar Jadi Akhir Pelarian Pengedar Narkoba di Klambir V, Medan Helvetia.

admin — Wed, 12 Aug 2026 21:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu, di Jalan Klambir V Gang Pribadi, Kec.Medan Helvetia. Pelaku, berhasil diringkus Polisi di semak belukar yang jadi tempat persembunyiannya.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (12/08/26) sore menerangkan, pengedar narkoba yang diringkus yakni BI (39) warga Jalan Klambir V, Kec.Medan Helvetia.

"Pengungkapan kasus ini, bermula dari informasi yang diterima Tim 3 Subnit 2 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan cepat pasa Senin, 10 Agustus 2026 sore kemarin," ungkap Rafli.

Dalam proses penangkapan, pelaku yang kedapatan hendak menjual narkoba di lokasi penangkapan, sempat berupaya kabur dan bersembunyi di semak belukar, ketika melihat kedatangan petugas.

Namun, aksi pelaku tersebut gagal setelah personel Satresnarkoba Polrestabes Medan dengan jeli berhasil menemukan pelaku.

"Saat hendak ditangkap, pelaku ini sempat berupaya kabur dengan sembunyi di semak belukar. Namun, berkat kejelian personel Satresnarkoba Polrestabes Medan, pelaku berhasil kami ringkus," tambah Rafli.

Saat ditangkap, Polisi menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang dari tangan pelaku. Selain itu, timbangan elektrik, puluhan plastik pembungkus sabu, dan sejumlah uang yang diduga hasil pejualan narkoba juga disita.

"Pelaku ini sekitar sebulan terakhir menjadi pengedar narkoba. Kami masih kembangkan kasus ini, kami sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku. Mohon doanya, agar kami bisa mengungkap jaringan pelaku yang lain, karena ini komitmen kami untuk tidak memberikan ruang sekecil apapun, bagi pelaku narkoba," pungkas Rafli.(W05).

Foto: