MEDAN | SUMUT24

Mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025, Jamaluddin Pohan, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022.
Jamaluddin ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 21 Juli 2026. Namun, status hukum tersebut baru disampaikan Polda Sumut pada Selasa (29/9/2026).
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan penetapan mantan orang nomor satu di Kota Sibolga tersebut sebagai tersangka.

"Sudah kita tetapkan tersangka, mantan Wali Kota Sibolga," ujar Ferry saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2026).

Dalam perkara ini, Jamaluddin bukan satu-satunya tersangka. Polisi menetapkan total empat orang sebagai tersangka.

Tiga tersangka lainnya masing-masing berinisial AS yang disebut sebagai PA/KPA/PPK, ISL selaku PPK/DIRTEK, serta SP selaku penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana dan pemodal.
"Totalnya ada empat orang yang jadi tersangka," kata Ferry.

Proyek Rp22,5 Miliar

Pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga menggunakan anggaran sekitar Rp22,5 miliar yang bersumber dari Program PEN Tahun Anggaran 2022.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jamaluddin telah beberapa kali diperiksa penyidik Polda Sumut terkait proyek tersebut.

Pada pemeriksaan 10 Maret 2026, status Jamaluddin masih sebagai saksi. Ketika itu, ia membenarkan pemeriksaan dirinya berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.
"Diperiksa statusnya sebagai saksi," ujar Jamaluddin saat itu.

Jamaluddin juga menyebut nilai proyek mencapai Rp22,5 miliar dan mengatakan pembangunan pasar tersebut telah selesai serta sudah difungsikan.
Dalam pemeriksaan tersebut, Jamaluddin sempat mengungkapkan bahwa pihak yang berada di belakang pemenang tender proyek merupakan adiknya.

"Nilainya Rp22,5 miliar. Pemenangnya bukan orang terdekat, di belakangnya adik saya," kata Jamaluddin.
Berkas Perkara Sempat Dikembalikan
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga ini kini masih berproses di Polda Sumut.

Ferry mengatakan penyidik sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas tersebut dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.

Saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih melengkapi berkas perkara tersebut untuk kembali dilimpahkan ke kejaksaan.
"Sudah sempat dilimpahkan, kini sedang dilengkapi untuk dilimpahkan kembali," ujar Ferry.

Dugaan Kerugian Negara Belum Diungkap

Hingga penetapan tersangka diumumkan, Polda Sumut belum menyampaikan secara resmi berapa nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Nilai proyek sebesar Rp22,5 miliar merupakan nilai anggaran pembangunan dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai kerugian negara. Besaran kerugian negara harus berdasarkan hasil pemeriksaan atau perhitungan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara.

Selain dugaan penyimpangan dalam proyek, penyidik sebelumnya juga disebut mendalami persoalan terkait proses tender dan penyelesaian pembangunan pasar.
Lokasi pembangunan Pasar Ikan Modern di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, juga sebelumnya pernah menjadi objek sengketa antara Pemerintah Kota Sibolga dengan pihak pemilik usaha UD Budi Jaya.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan.
Wakil Wali Kota Sibolga Pernah Diperiksa
Dalam perkara yang sama, penyidik Polda Sumut juga telah memeriksa Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing pada April 2026.

Pantas diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga.

Pasar Ikan Modern Sibolga sendiri telah diresmikan dan mulai difungsikan pada Juli 2024. Saat itu, Pemerintah Kota Sibolga menyebut keberadaan pasar tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan menjadi salah satu ikon Kota Sibolga.

Dengan ditetapkannya Jamaluddin Pohan bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka, penyidikan perkara pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga memasuki tahapan lanjutan.
Polda Sumut masih melengkapi berkas perkara sebelum kembali melimpahkannya ke kejaksaan.red

Menurut Leriadi, Munas X AMPI tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi, memperkuat persaudaraan, menyatukan langkah, serta meneguhkan kembali jati diri AMPI sebagai organisasi kepemudaan.

Ia menyampaikan bahwa AMPI perlu kembali pada khittah organisasi dengan memperkuat persatuan, kaderisasi, pengabdian, serta menghadirkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Perbedaan pandangan dalam musyawarah adalah bagian dari dinamika organisasi. Namun, setelah keputusan diambil, seluruh kader harus kembali dalam satu barisan, satu semangat, dan satu komitmen," ujar Leriadi dalam refleksinya terkait Munas X AMPI 2026.

Leriadi menekankan pentingnya menghilangkan sekat di antara kader setelah proses musyawarah selesai. Menurutnya, seluruh kader merupakan bagian dari keluarga besar AMPI yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan organisasi.

Dalam refleksinya, Leriadi juga menyoroti semangat Make Over AMPI yang menurutnya tidak sebatas perubahan wajah organisasi, tetapi juga pembaruan dalam cara berpikir, bekerja, dan mengabdi.

Ia menyebut AMPI perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, membangun kedekatan dengan generasi muda, terbuka terhadap gagasan, serta menghadirkan berbagai karya dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Satukan komitmen. Kuatkan soliditas. Rawat kebersamaan. Perbesar karya. Hadirkan dampak," katanya.

Leriadi juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan Munas X sebagai momentum memperkuat kembali rumah besar AMPI melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan.

"Karena kemenangan yang sesungguhnya bukan kemenangan satu kelompok, melainkan kemenangan bersama seluruh keluarga besar AMPI," ujar Leriadi.

Ia kemudian menegaskan semangat yang diusungnya melalui pesan, "AMPI Bersatu, AMPI Berkarya, AMPI Berdampak."

Refleksi tersebut menjadi ajakan kepada seluruh keluarga besar AMPI untuk melanjutkan perjalanan organisasi setelah Munas X dengan mengedepankan persatuan, karya, dan pengabdian.rel]]> https://www.sumut24.co/profil/286820/leriadi-ajak-kader-ampi-perkuat-soliditas-dan-kebersamaan-usai-munas-x/ Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku Tue, 29 Sep 2026 16:04:00 +0700+0700 Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku</p> <p>Oleh: Tundra Meliala
Pegiat Media</p> <p>ADA satu jenis berita yang nyaris tak pernah absen dari halaman hukum media di Indonesia: korupsi. Pagi menangkap pejabat, siang mengumumkan tersangka, sore menggeledah kantor, malam mengabarkan persidangan. Besoknya muncul kasus baru. Begitu seterusnya. Seolah-olah negeri ini tidak pernah kehabisan koruptor.</p> <p>Korupsi bahkan telah menjadi tontonan yang akrab. Operasi tangkap tangan diumumkan, barang bukti uang dipamerkan, tersangka digiring ke ruang konferensi pers, lalu kamera berpindah ke kasus berikutnya. Publik memperoleh kesan bahwa mesin pemberantasan bekerja karena penangkapan terus terjadi. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu: jika penangkapan terus dilakukan, mengapa korupsi tidak juga berhenti?</p> <p>Data menunjukkan masalahnya memang tidak kecil. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, Transparency International memberi Indonesia skor 34 dari 100 dan menempatkannya pada peringkat 109 dari 182 negara. Skor itu turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Transparency International menilai kemajuan pemberantasan korupsi di kawasan Asia-Pasifik mengalami stagnasi.</p> <p>Di dalam negeri, angka perkara juga memperlihatkan betapa luasnya persoalan. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat ribuan putusan perkara yang diklasifikasikan sebagai korupsi pada 2025. Pada saat yang sama, KPK dalam Renstra 2025-2029 mencatat bahwa sepanjang 2020-2024 terdapat perkara yang melibatkan kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi, komisi, hingga DPR. Artinya, korupsi bukan kejahatan yang tumbuh di satu sudut birokrasi. Ia mengikuti jalur kekuasaan dan uang.</p> <p>Lalu siapa yang melakukan?</p> <p>Di sinilah anggapan bahwa korupsi terutama lahir dari kemiskinan menjadi tidak memadai. Korupsi kelas kakap justru sering dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, penghasilan, akses, pendidikan, dan kekuasaan. Mereka bukan orang yang mencuri karena tidak mampu membeli makan malam. Mereka mempunyai pintu ke anggaran, perizinan, pengadaan, proyek, jabatan, atau keputusan yang bernilai ekonomi.</p> <p>Kasus korupsi pengadaan, misalnya, memperlihatkan pertemuan kepentingan pejabat dan pengusaha. KPK sendiri menyebut pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu area berisiko tinggi. Dalam kajiannya, KPK mencatat 68 kasus pengadaan barang dan jasa pada 2024, sementara pada 2025 tercatat 21 kasus dalam data yang digunakan untuk kajian tersebut.</p> <p>Operasi tangkap tangan di Sumatera Utara pada Juni 2025 memberikan gambaran yang gamblang. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan enam proyek jalan dengan nilai total sekitar Rp231,8 miliar. Di antara mereka terdapat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, pejabat pembuat komitmen, serta dua direktur perusahaan.</p> <p>Di Sulawesi Tenggara, sebulan lebih kemudian, pola serupa kembali terlihat. Dalam OTT terkait Bupati Kolaka Timur, KPK menetapkan lima tersangka. Uang tunai Rp200 juta disita sebagai barang bukti. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar soal seseorang membutuhkan uang. Ia berkaitan dengan kekuasaan yang dapat ditukar dengan keuntungan pribadi.</p> <p>Karena itu, korupsi sesungguhnya lebih dekat dengan penyalahgunaan kesempatan daripada kekurangan kebutuhan. Ada jabatan. Ada kewenangan. Ada celah. Ada uang. Lalu ada keputusan moral untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya.</p> <p>Persoalannya kemudian bukan sekadar mengapa orang korupsi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa sistem terus menyediakan orang baru untuk menggantikan mereka yang sudah ditangkap?</p> <p>Di sinilah pemberantasan korupsi perlu keluar dari perangkap statistik penindakan.</p> <p>Penangkapan tentu penting. OTT penting. Penyidikan penting. Persidangan penting. Penjara penting. Tetapi semuanya adalah bagian dari hilir. Jika hulu tetap terbuka, penangkapan hanya seperti menimba air dari perahu yang bocor tanpa menutup lubangnya.</p> <p>KPK sendiri dalam strategi 2025-2029 tidak hanya menempatkan penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. KPK mencatat pemulihan aset pada 2020-2024 masing-masing mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, dengan realisasi 2024 sebesar Rp739,61 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada menghukum orang, tetapi juga mengejar kembali hasil kejahatannya.</p> <p>Namun justru di titik inilah efektivitas hukuman patut dipersoalkan.</p> <p>Menurut Indonesia Corruption Watch, dari 1.768 putusan perkara korupsi yang mereka kumpulkan untuk 2024, rata-rata vonis penjara terdakwa korupsi hanya 3 tahun 3 bulan. ICW juga menghitung pengembalian kerugian negara hanya sekitar 4,78 persen dari total kerugian yang mereka identifikasi sebesar Rp330,9 triliun. Data itu tentu merupakan hasil pemantauan ICW, bukan keseluruhan populasi putusan, tetapi cukup untuk menunjukkan persoalan serius mengenai beratnya hukuman dan pemulihan aset.</p> <p>Maka jangan heran jika penjara tidak selalu menjadi akhir dari kehidupan nyaman seorang koruptor.</p> <p>Vonis yang panjang di atas kertas dapat menyusut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Setelah bebas, sebagian terpidana kembali memiliki sumber daya, jaringan, dan pengaruh. Uang hasil kejahatan yang berhasil disembunyikan bahkan dapat membuat hukuman kehilangan sebagian daya paksa sosialnya.</p> <p>Di sinilah gagasan memiskinkan koruptor memperoleh relevansinya. Bukan dalam arti menghukum kemiskinan, melainkan memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menjadi investasi yang menguntungkan.</p> <p>Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Aset yang berasal dari tindak pidana harus ditelusuri. Rekening harus diperiksa. Kepemilikan perusahaan harus dibuka. Aliran uang harus diikuti. Orang yang menikmati hasil korupsi harus diperiksa sesuai bukti hukum. Hukuman badan dan perampasan hasil kejahatan semestinya bekerja sebagai satu kesatuan.</p> <p>Sebab hukuman penjara saja bisa menciptakan paradoks: negara kehilangan uang, kemudian membiayai penjara bagi pelakunya, sementara sebagian hasil kejahatan mungkin tetap berada di luar jangkauan negara.</p> <p>Masalah lain lebih mengkhawatirkan: bagaimana jika penjaga pintu hukum sendiri ikut menjual kuncinya?</p> <p>Korupsi di lingkungan aparat penegak hukum bukan cerita baru. Catatan ICW mengenai tren korupsi hakim menunjukkan adanya perkara yang melibatkan hakim Mahkamah Agung maupun hakim pengadilan negeri. Dalam daftar yang dihimpun ICW, antara lain tercantum perkara Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati serta hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara suap vonis Ronald Tannur.</p> <p>Ketika aparat penegak hukum menerima suap, masalahnya berubah. Yang rusak bukan hanya anggaran negara. Yang diperdagangkan adalah keadilan.</p> <p>Jaksa dapat disuap. Hakim dapat disuap. Pengacara dapat menjadi bagian dari jaringan transaksi. Pejabat dapat membeli perlindungan. Dalam situasi seperti itu, hukum tidak lagi menjadi pagar. Ia berubah menjadi pintu yang dapat dibuka bagi siapa pun yang mempunyai uang dan akses.</p> <p>Maka pemberantasan korupsi menghadapi musuh yang lebih berbahaya daripada sekadar koruptor: korupsi terhadap hukum itu sendiri.</p> <p>Di sinilah publik perlu berhati-hati terhadap ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. Banyaknya orang yang ditangkap memang menunjukkan adanya penindakan. Tetapi banyaknya penangkapan tidak otomatis membuktikan bahwa korupsi berkurang.</p> <p>Polisi tidak akan disebut berhasil memberantas pencurian hanya karena setiap hari menangkap pencuri baru. Keberhasilan sesungguhnya baru terlihat ketika lingkungan yang memungkinkan pencurian menyempit dan jumlah kejahatan menurun.</p> <p>Begitu pula dengan KPK.</p> <p>OTT seharusnya dipandang sebagai alat untuk membongkar jaringan, bukan sekadar peristiwa yang selesai ketika tersangka mengenakan rompi oranye. Bahkan dalam perkara Sumatera Utara, KPK sendiri menegaskan bahwa OTT merupakan pintu awal untuk mendalami proyek-proyek pengadaan lainnya.</p> <p>Pernyataan itu penting. Sebab yang harus dicari bukan hanya tangan yang menerima uang, tetapi kepala dari tangan itu: siapa yang mengatur, siapa yang memerintah, siapa yang menikmati, siapa yang melindungi, bagaimana uang dipindahkan, dan mengapa sistem memungkinkan transaksi itu terjadi.</p> <p>Korupsi juga tidak akan selesai hanya dengan pendidikan antikorupsi.</p> <p>Bangsa ini sudah terlalu lama mengetahui bahwa korupsi itu buruk. Anak sekolah tahu. Pegawai tahu. Pejabat tahu. Pengusaha tahu. Pemuka agama tahu. Bahkan orang yang akhirnya tertangkap pun biasanya tahu bahwa yang dilakukannya melanggar hukum.</p> <p>Jadi persoalannya bukan kekurangan pengetahuan.</p> <p>Persoalannya adalah keberanian untuk menolak ketika kesempatan datang, dan kepastian bahwa jika seseorang tetap memilih mencuri uang negara, seluruh keuntungan yang diperolehnya akan dikejar sampai habis.</p> <p>Moralitas juga tidak cukup jika sistem memberi imbalan kepada perilaku buruk.</p> <p>Seseorang bisa mengenakan simbol agama, berbicara tentang kesalehan, mengutip ayat, menghadiri forum keagamaan, dan pada saat yang sama tergoda memperjualbelikan kewenangannya. Karena itu, agama tidak boleh berhenti menjadi identitas. Moral tidak boleh berhenti menjadi pidato.</p> <p>Korupsi adalah ujian paling nyata terhadap integritas: apa yang dilakukan seseorang ketika tidak ada kamera, ketika peluang tersedia, dan ketika ia merasa tidak akan tertangkap.</p> <p>Karena itu, resep pemberantasan korupsi sebenarnya bukan rahasia. Pencegahan diperkuat. Transparansi diperluas. Konflik kepentingan diawasi. Pengadaan dibuka. Beneficial ownership ditelusuri. Pembiayaan politik diperketat. Penegakan hukum independen. Perampasan aset diperkuat. Hukuman konsisten. Pengawasan internal tidak menjadi formalitas. Dan aparat yang menyalahgunakan kewenangan harus menghadapi konsekuensi yang nyata.</p> <p>Mahkamah Agung sendiri mencatat bahwa sepanjang 2025 seluruh badan peradilan menangani lebih dari tiga juta perkara dan menyelesaikan sekitar 97,11 persen di antaranya. Angka produktivitas ini menunjukkan kapasitas sistem peradilan yang besar. Tantangannya bukan semata-mata kemampuan memproses perkara, tetapi memastikan perkara korupsi diputus dengan integritas dan menghasilkan keadilan serta pemulihan kerugian negara.</p> <p>Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan kekurangan aturan. Bukan pula kekurangan lembaga.</p> <p>Indonesia memiliki KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan tipikor, PPATK, BPK, BPKP, inspektorat, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan berbagai perangkat pengawasan lainnya. Tetapi banyaknya lembaga tidak otomatis menghasilkan negara yang bersih apabila masing-masing pagar dapat dilompati, dibeli, atau dinegosiasikan.</p> <p>Itulah sebabnya perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa orang yang ditangkap?</p> <p>Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak uang yang berhasil dikembalikan, berapa banyak jaringan yang dibongkar, berapa banyak celah yang ditutup, berapa banyak aset yang dirampas melalui proses hukum, dan apakah orang yang menyaksikan hukuman itu kemudian berpikir ulang sebelum melakukan hal yang sama?</p> <p>Jika jawabannya belum meyakinkan, maka ada sesuatu yang keliru.</p> <p>Bukan karena Indonesia kekurangan koruptor untuk ditangkap.</p> <p>Melainkan karena sistem belum cukup membuat korupsi menjadi kejahatan yang tidak menguntungkan.</p> <p>Dan selama korupsi masih menjanjikan uang, kekuasaan, jaringan, dan kemungkinan hidup nyaman setelah hukuman, penangkapan seorang koruptor hanya akan menciptakan ruang bagi koruptor berikutnya.</p> <p>Satu masuk penjara, yang lain antre.</p> <p>Maka ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan panjangnya daftar tersangka. Bukan pula banyaknya konferensi pers dengan uang sitaan di atas meja.</p> <p>Ukuran keberhasilannya sederhana: suatu hari nanti, orang yang mempunyai kesempatan mencuri uang negara memilih tidak melakukannya—bukan karena ia tiba-tiba menjadi malaikat, melainkan karena ia tahu hukum pasti datang, uangnya pasti dikejar, asetnya dapat dirampas, jabatannya tidak menyelamatkannya, dan tidak ada pintu belakang untuk membeli kebebasan.</p> <p>Di situlah hukum mulai menjerakan.</p> <p>Sebelum itu terjadi, perang melawan korupsi masih seperti memukul bayangan.</p> <p>Bayangannya hilang sebentar.</p> <p>Lalu muncul lagi di tempat lain. Rel]]> https://www.sumut24.co/hukum-kriminal/286819/korupsi-tak-pernah-kehabisan-pelaku/ Kejatisu Harus Tangkap Akuang, Jangan Ada Kesan Permainan Tue, 29 Sep 2026 14:39:00 +0700+0700 MEDAN — Ketua Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera menangkap dan mengeksekusi terpidana Alexander Halim alias Akuang sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Otti menegaskan, Kejatisu harus bertindak tegas agar tidak muncul kesan adanya permainan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>> "Kejatisu harus segera menangkap Akuang. Jangan seolah-olah ada permainan. Putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan semua pihak harus sama di hadapan hukum," tegas Otti S. Batubara di Medan.</p> <p>Menurutnya, keterlambatan eksekusi hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, Barapaksi meminta Kejatisu menelusuri keberadaan Akuang serta mengeksekusi seluruh pidana, termasuk kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana amar putusan.</p> <p>Sebelumnya, Kejatisu menyatakan proses pemanggilan terhadap Akuang masih berjalan setelah panggilan pertama tidak dipenuhi, dan jaksa akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Barapaksi menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga eksekusi benar-benar terlaksana secara transparan dan tanpa tebang pilih.red
]]> https://www.sumut24.co/news/286818/kejatisu-harus-tangkap-akuang-jangan-ada-kesan-permainan/ Dari Huntap hingga Jembatan Gantung, Kapolres Tapsel dan Bupati Cek Langsung Kondisi Warga Tue, 29 Sep 2026 13:51:00 +0700+0700 Tapsel | Sumut24.co</p> <p>Perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan. Pemulihan warga dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut keamanan, aktivitas sosial, hingga pemulihan ekonomi.</p> <p>Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Turun ke Desa-desa (Turdes) yang dilakukan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M. bersama Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Minggu (27/9/2026).</p> <p>Dalam agenda tersebut, rombongan menyambangi sejumlah kawasan yang menjadi lokasi Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.</p> <p>Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga sekaligus memastikan proses pemulihan terus berjalan. Selain meninjau kondisi lapangan, rombongan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang masih menjalani kehidupan di kawasan hunian pascabencana.</p> <p>Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso mengatakan, warga yang berada di Huntap maupun Huntara masih membutuhkan perhatian dan pendampingan selama proses pemulihan.</p> <p>Menurutnya, kunjungan langsung menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus mendengar kebutuhan mereka secara nyata.</p> <p>"Kita datang langsung untuk melihat kondisi mereka, mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dapat kita lakukan bersama," ujar Anton.</p> <p>Anton menegaskan, proses pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penyediaan hunian harus dibarengi dengan upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.</p> <p>Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kehidupan mereka dapat kembali berjalan secara bertahap setelah mengalami dampak bencana.</p> <p>"Pemulihan pascabencana bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi bagaimana masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitasnya, merasa aman dan perlahan bangkit. Karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan," katanya.</p> <p>Dalam pelaksanaan Turdes, Kapolres bersama Bupati Tapanuli Selatan juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah kondisi di lapangan.</p> <p>Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah perbaikan jembatan gantung serta kawasan Huntap Tandihat di Kecamatan Angkola Selatan.</p> <p>Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung perkembangan infrastruktur dan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.</p> <p>Bagi Polres Tapanuli Selatan, pendampingan terhadap masyarakat pascabencana juga memiliki kaitan dengan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).</p> <p>Kondisi sosial yang aman dan stabil dinilai penting agar warga dapat menjalani proses pemulihan tanpa tambahan persoalan keamanan.</p> <p>Anton menyampaikan bahwa jajaran kepolisian akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang masih membutuhkan dukungan setelah bencana.</p> <p>"Tentunya kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam menghadapi proses pemulihan ini. Keamanan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat akan terus menjadi perhatian kami," tegasnya.</p> <p>Kegiatan Turdes tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, unsur Forkopimcam serta personel Polres Tapanuli Selatan.</p> <p>Kehadiran lintas unsur dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Tapanuli Selatan.zal]]> https://www.sumut24.co/news/286817/dari-huntap-hingga-jembatan-gantung-kapolres-tapsel-dan-bupati-cek-langsung-kondisi-warga/ Wabup Basri Buka Muscab FSPTSI-KSPSI Paluta, Target 6.000 Lapangan Kerja Dicanangkan Tue, 29 Sep 2026 13:50:00 +0700+0700 Paluta | Sumut24.co</p> <p>Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Basri Harahap, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III Pimpinan Cabang (PC) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSI-KSPSI) Kabupaten Padang Lawas Utara.</p> <p>Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Mitra, Gunungtua, Senin (28/9/2026), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta pengurus dan anggota FSPTSI-KSPSI.</p> <p>Dalam sambutannya, Basri Harahap mengapresiasi kontribusi FSPTSI-KSPSI dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Berdasarkan laporan organisasi, jumlah pekerja yang berhasil diserap melalui jaringan serikat pekerja tersebut telah mencapai ribuan orang.</p> <p>Namun, Basri mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi pekerja tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan.</p> <p>Menurutnya, aspek perlindungan dan pemenuhan hak dasar pekerja harus menjadi perhatian utama, termasuk kepastian kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>"Pencapaian dari segi kuantitas memang luar biasa, tetapi kualitas pekerja jauh lebih penting. Perjuangan serikat harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak esensial," ujar Basri dalam sambutannya.</p> <p>Ia juga meminta agar keberadaan pekerja di perusahaan maupun sektor perkebunan benar-benar mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p> <p>Basri menekankan pentingnya memastikan para pekerja memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga mereka tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.</p> <p>Ketua PC FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara, Hendra Sutan Rambe, S.Pd., dalam kesempatan tersebut memaparkan capaian organisasi selama periode kepengurusannya.</p> <p>Ia menyebut buruh bongkar muat memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sejumlah perusahaan dan pabrik perkebunan.</p> <p>Menurut Hendra, aktivitas sembilan pabrik perkebunan di Padang Lawas Utara juga tidak terlepas dari keberadaan buruh bongkar muat.</p> <p>Ia mengatakan, target awal organisasi dalam membuka lapangan pekerjaan ditetapkan sebanyak 2.000 orang. Namun, hingga pelaksanaan Muscab III, angka tersebut disebut telah terlampaui.</p> <p>"Target awal kepemimpinan kami adalah membuka 2.000 lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saat ini telah melampaui target dengan terealisasinya 2.731 pekerja," kata Hendra.</p> <p>Hendra mengatakan capaian tersebut menjadi modal bagi organisasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Paluta.</p> <p>Apabila kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi, ia menyampaikan target yang lebih besar, yakni membuka hingga 6.000 lapangan pekerjaan.</p> <p>Target tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan penguatan ekonomi keluarga para buruh di Kabupaten Padang Lawas Utara.</p> <p>Dukungan terhadap agenda Muscab III FSPTSI-KSPSI juga disampaikan Anggota DPRD Padang Lawas Utara, Gusman Efendi Siregar, S.Pt., yang hadir mewakili pimpinan DPRD.</p> <p>Gusman menilai perkembangan gerakan buruh saat ini menunjukkan perubahan paradigma. Menurutnya, pekerja tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai objek dalam proses pembangunan.</p> <p>Ia menyebut buruh memiliki posisi dalam hubungan industrial bersama pemerintah dan pengusaha.</p> <p>"Di masa lalu, buruh sering dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan objek pembangunan. Namun saat ini, posisi kaum buruh sudah sejajar dalam posisi tripartit dengan pengusaha dan pemerintah," ungkap Gusman.</p> <p>Karena itu, ia mendorong organisasi pekerja agar terus meningkatkan kapasitas dan mengambil peran konstruktif dalam pembangunan daerah.</p> <p>Sementara itu, Ketua PD FSPTSI-KSPSI Sumatera Utara, H. Febri Dalimunte, ST, MM, meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara organisasi pekerja, Pemkab Paluta dan DPRD.</p> <p>Salah satu yang didorong adalah peningkatan kapasitas pekerja melalui program Bimbingan Teknis (Bimtek).</p> <p>Febri menilai kemampuan negosiasi atau negotiation skill menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki pekerja dalam menghadapi dinamika hubungan industrial.</p> <p>"Kami meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Bimtek agar pekerja kita dibekali negotiation skill yang baik," kata Febri.</p> <p>Ia juga mengajak seluruh kader FSPTSI-KSPSI meninggalkan pola-pola lama yang tidak sejalan dengan profesionalisme organisasi.</p> <p>Menurutnya, transformasi organisasi pekerja harus diarahkan pada terbentuknya serikat yang modern, profesional dan berintegritas.</p> <p>Febri juga menekankan pentingnya etika dalam menjalankan aktivitas organisasi maupun menyampaikan aspirasi pekerja.</p> <p>"Kita harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan berakhlak. Budaya lama harus ditinggalkan, tidak boleh ada lagi kekerasan fisik, pekerja harus beretika di lapangan," tegasnya.</p> <p>Muscab III FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi momentum bagi organisasi untuk mengevaluasi capaian kepengurusan sekaligus menyusun agenda kerja ke depan.</p> <p>Selain membahas program organisasi, forum tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pekerja, pemerintah daerah, DPRD dan pihak terkait lainnya.</p> <p>Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., perwakilan Kajari Padang Lawas Utara Yunita Pasaribu, S.H., Anggota DPRD Paluta Habibi P. Harahap, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta jajaran pengurus dan anggota FSPTSI-KSPSI Kabupaten Padang Lawas Utara.zal]]> https://www.sumut24.co/news/286816/wabup-basri-buka-muscab-fsptsikspsi-paluta-target-6000-lapangan-kerja-dicanangkan/ SE2026 Disorot, Sekda Padangsidimpuan Rahmat Marzuki: Kalau Datanya Benar, Kita Bisa Ambil Keputusan yang Benar Tue, 29 Sep 2026 13:50:00 +0700+0700 Padangsidimpuan | Sumut24.co</p> <p>Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar memperkuat kedisiplinan, memberikan data yang benar dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).</p> <p>Pesan tersebut disampaikan Rahmat Marzuki saat memimpin upacara bendera di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, Senin (25/9/2026).</p> <p>Dalam amanatnya, Sekda menekankan bahwa pemerintahan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Menurutnya, kebijakan pembangunan juga membutuhkan dukungan data yang akurat serta aparatur yang mampu bekerja secara disiplin dan kolaboratif.</p> <p>Salah satu perhatian utama Sekda adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan.</p> <p>Rahmat meminta ASN yang belum mengikuti SE2026 agar segera menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai partisipasi aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas.</p> <p>Ia juga mengingatkan agar masyarakat maupun aparatur tidak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.</p> <p>"Sampai saat ini masih ada di antara kita yang belum melaksanakan SE2026. Mari Bapak dan Ibu, berikan data yang sebenarnya. Jangan memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi kita, karena data yang benar akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan," tegas Rahmat.</p> <p>Menurutnya, data memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah membutuhkan informasi yang valid untuk mengetahui kondisi di lapangan sebelum menetapkan berbagai kebijakan.</p> <p>Rahmat menegaskan, data yang keliru berpotensi memengaruhi proses pemerintah dalam membaca persoalan dan menentukan langkah pembangunan.</p> <p>"Kalau datanya benar, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau datanya tidak benar, tentu akan memengaruhi kebijakan yang kita susun," ujarnya.</p> <p>Selain SE2026, Sekda Padangsidimpuan juga menyoroti kedisiplinan ASN. Ia mengingatkan bahwa disiplin aparatur tidak semata-mata berkaitan dengan kehadiran atau ketepatan waktu masuk dan pulang kerja.</p> <p>Lebih dari itu, disiplin harus tercermin melalui kesungguhan ASN dalam menjalankan tugas, menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan.</p> <p>Rahmat meminta seluruh aparatur menjaga komitmen terhadap pekerjaan serta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>"Disiplin itu bukan hanya soal hadir dan pulang tepat waktu. Disiplin juga berarti bagaimana kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita," katanya.</p> <p>Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Dalam amanat yang sama, Rahmat Marzuki meminta seluruh OPD menghindari pola kerja yang terlalu sektoral.</p> <p>Ia mengingatkan bahwa perbedaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tidak boleh menjadi alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Seluruh OPD, kata dia, merupakan bagian dari satu kesatuan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.</p> <p>"Jangan ada ego sektoral. Kita ini satu pemerintahan. Jangan merasa bahwa urusan kita hanya urusan OPD kita. Ketika ada persoalan di masyarakat, kita harus melihatnya sebagai persoalan bersama dan menyelesaikannya secara bersama-sama," tegasnya.</p> <p>Karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dinilai perlu terus diperkuat. Kolaborasi antarlembaga pemerintah diharapkan dapat membuat pelaksanaan program lebih terintegrasi dan respons terhadap berbagai persoalan masyarakat menjadi lebih cepat.</p> <p>Rahmat juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas.</p> <p>"Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan dan bekerja sebagai satu kesatuan," pungkasnya.</p> <p>Pesan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat pembangunan Kota Padangsidimpuan yang MANTAP, dengan mendorong seluruh unsur pemerintahan bergerak dalam arah dan tujuan yang sama.</p> <p>Upacara bendera tersebut diikuti para pejabat serta ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan.zal]]> https://www.sumut24.co/news/286815/se2026-disorot-sekda-padangsidimpuan-rahmat-marzuki-kalau-datanya-benar-kita-bisa-ambil-keputusan-yang-benar/