Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

admin — Wed, 17 Jun 2026 14:24:00 +0700+0700

JAKARTA – Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, mereka resmi menyampaikan laporan terkait adanya dugaan praktik pengaturan pemenang lelang pada sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDBMBK) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan serta laporan dari masyarakat, AMPAK Sumut menemukan sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tersebut.

### Dugaan Keterlibatan Oknum ASN dan Pokja Lelang
Perwakilan aksi, Khairum, mengungkapkan bahwa terdapat indikasi komunikasi di luar mekanisme resmi antara oknum Kelompok Kerja (Pokja) berinisial B dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial M dengan peserta lelang tertentu.
Selain itu, AMPAK Sumut juga mencurigai adanya keterlibatan pihak lain berinisial CD. Oknum tersebut diduga berperan dalam mengarahkan spesifikasi serta persyaratan lelang agar menguntungkan vendor tertentu.
"Apabila praktik seperti ini benar terjadi, maka hal tersebut telah mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Khairum di sela-sela aksi.
### Dampak Pengondisian Proyek terhadap Infrastruktur daerah
Menurut Khairum, dugaan pengondisian proyek ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi memicu sejumlah dampak negatif, di antaranya:
* Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat.
* Penurunan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur di daerah.
* Terbukanya peluang kerugian negara akibat proses pengadaan yang tidak kompetitif.
### Desak KPK Bentuk Tim Khusus
Melalui aksi ini, AMPAK Sumut mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan yang diserahkan. Mereka meminta KPK melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Lebih lanjut, massa juga meminta KPK membentuk tim khusus guna memastikan proses penanganan perkara ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional.
"Pengelolaan anggaran negara harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," tegas Khairum.
Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah harus selalu sejalan dengan semangat reformasi birokrasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.red

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Pemkab Solok Gelar Tabligh Akbar Bersama Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Ustadz Jelita Donal

admin — Wed, 17 Jun 2026 12:54:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Selasa (16/06/2026). Pemerintah Kabupaten Solokn menggelar Tabligh Akbar
bersama Habib Muhammad Rizieq Shihab dan Ustadz Jelita Donal di Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, jajaran Forkopimda Kabupaten Solok, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, SH, jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, serta jamaah Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru.

Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam tausiyahnya menyampaikan makna penting Tahun Baru Islam sebagai momentum muhasabah dan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau juga mengulas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kota Makkah menuju Madinah yang menjadi tonggak sejarah besar dalam perjalanan dakwah Islam.

Dia menjelaskan bahwa hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat persatuan dan ukhuwah sesama umat Islam.

Bupati Solok dalam sambutan menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengambil pelajaran dari perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang penuh dengan nilai persaudaraan, kesabaran, dan pengorbanan.

Semoga melalui kegiatan Tabligh Akbar ini dapat memperkuat nilai-nilai keislaman dan mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Solok yang lebih maju dan berkeadaban,l.

Tabligh akbar ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kedamaian, serta kemajuan bagi Kabupaten Solok dan seluruh masyarakatnya.(YOSE)

Jelang Pensiun, Wiriya Alrahman Bantah Rumor Perpanjangan Jabatan Sekda Medan

admin — Wed, 17 Jun 2026 12:11:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Hitungan hari menuju masa purnatugas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, memastikan dirinya akan pensiun sesuai jadwal pada 12 Juli 2026 mendatang. Rumor yang menyebut masa jabatannya akan diperpanjang pun ditepisnya.

Birokrat senior yang dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan pemerintahan itu mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pensiun. Bahkan, surat Masa P6ersiapan Pensiun (MPP) telah diterimanya.

"Ah, tidak benar itu. Surat masa pensiun pun sudah turun. Mana mungkin," ujar Wiriya kepada wartawan usai mengikuti rapat di DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Karier Wiriya terbilang lengkap. Ia memulai pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari posisi penerjemah pada masa kepemimpinan mantan Wali Kota Medan, Baktiar Djafar. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), hingga pernah menjabat Penjabat Bupati Deli Serdang.

Selain dikenal sebagai birokrat yang loyal dan berpengalaman, Wiriya juga merupakan abang ipar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Soal Pengganti, Serahkan ke Wali Kota
Disinggung mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Sekda Kota Medan, Wiriya menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Medan. Ia juga membantah adanya titipan nama tertentu dalam proses penentuan calon sekda.

Nama Citra Efendi Capah yang belakangan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pun dibantah sebagai titipan.

"Tidak ada itu, tidak ada. Tapi kalau Pak Wali pilih dia ya bersyukur. Namun kan banyak ASN yang dinilai punya kemampuan dan kapasitas," katanya.
Saat itu, sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya H. Adlan dan Citra Efendi Capah.

Mekanisme Sudah Diatur

Terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengatakan pengisian jabatan Sekda Kota Medan akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mekanisme manajemen talenta dan tahapan seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk mengisi jabatan sekda sudah ada aturannya sendiri, seperti mengikuti tes talenta dan mekanisme lainnya," ujarnya.

Zakiyuddin juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam pengelompokan atau blok-blok tertentu di lingkungan birokrasi.

"Yang penting tidak ada lagi blok-blok pejabat. Lakukan tugas dan kerja dengan baik," tegasnya.
Sejumlah Nama Muncul

Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki kursi Sekda Medan. Di antaranya H. Adlan, Beny Iskandar, Beni Sinomba Siregar, serta Laksamana Putra.

Namun hingga kini, belum ada usulan resmi maupun keputusan terkait siapa yang akan menggantikan Wiriya Alrahman sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Medan.
(red)

Ironis.429 Perusahaan Masih Bermohon ijin PBG, Bangunan Gedung Sudah Berdiri Kokoh Di Kota Pematangsiantar

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:46:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Banyaknya bangunan gedung perusahaan di beberapa Kecamatan kota Pematangsiantar, yang sudah berdiri kokoh. Ternyata Persetujuan Berdiri Gedung (PBG), masih tahap permohonan.

Hal itu dibenarkan A Soleh selaku Kadis Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS), tang ditemui di kantornya, Senin (15/6/2026).

Diakui Soleh, sebanyak 429 perusahan masih dalam tahapan pengajuan PBG sejak tahun 2024.

"Hasil pendataan kami, bahwa 429 perusahaan sejak tahun 2024 hingga sekarang masih melakukan permohonan pengajuan PBG," cecarnya.

Ditanya terkait, bangunan sudah berdiri sementara masih tahapan pengajuan permohonan PBG.

Diakui Kadis DPMPTS, belum bisa memberikan penjelasan secara mendetail secara keseluruhan. Hanya saja, yang menjadi kendalanya banyaknya tahapan yang dilalui ada kurang lebih 34 tahapan pengajuan.

"Bisa jadi karena 34 tahapan tersebut, membuat perusahan menuai kendala," terangnya.(LP)

WiFi Ilegal Merebak di Padang Lawas, Polisi Siapkan Langkah Tegas tapi Humanis

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Maraknya jaringan internet WiFi tanpa izin di wilayah Kabupaten Padang Lawas akhirnya menjadi perhatian serius aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, jajaran Satreskrim Polres Padang Lawas menggelar rapat koordinasi lintas instansi di Ruang Rapat Satreskrim Polres Padang Lawas, Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, dan dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Perizinan, Dinas Kominfo, hingga pihak PLN ULP Sibuhuan.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan dan kritik masyarakat terkait menjamurnya penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Namun di sisi lain, pemerintah dan aparat juga menghadapi dilema. Sebab, banyak masyarakat di daerah pelosok masih sangat bergantung pada layanan internet lokal tersebut karena belum terjangkau provider resmi.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan penertiban terhadap usaha WiFi ilegal.

Menurutnya, internet saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, termasuk bagi warga di desa-desa terpencil yang belum mendapatkan layanan dari provider besar seperti Telkom maupun Icon Plus.

"Kalau langsung dilakukan penindakan total tentu akan menimbulkan persoalan baru. Banyak masyarakat desa yang selama ini bergantung pada jaringan internet lokal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari," ujar AKP Irwansah dalam rapat koordinasi tersebut.

Meski demikian, ia memastikan Polres Padang Lawas tidak akan membiarkan praktik usaha internet ilegal terus berkembang tanpa pengawasan. Ke depan, pendekatan persuasif dan pembinaan akan lebih diutamakan agar para pelaku usaha segera mengurus legalitas usaha mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas, saat ini hanya terdapat tujuh perusahaan penyedia layanan internet yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas, Nurudin Kusumajaya Samosir, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Ia berharap adanya kerja sama lintas instansi, termasuk dari PLN dan Telkom, agar para pelaku usaha internet lokal bisa diarahkan untuk segera memenuhi aturan perizinan yang berlaku.

"Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar para penyedia internet ini mau menempuh jalur legal sesuai ketentuan yang ada," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Padang Lawas, Irwan S. Lubis, mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Padang Lawas yang memilih pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Irwan mengusulkan agar pemerintah bersama aparat membuat surat imbauan resmi dan memberikan tenggat waktu kepada para pengusaha internet ilegal untuk mengurus izin usaha mereka.

Menurutnya, langkah tersebut lebih efektif dibanding penindakan langsung yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.

"Kita bisa buat kesepakatan bersama berupa imbauan tertulis. Setelah diberikan waktu dua hingga tiga bulan, nantinya dilakukan monitoring rutin untuk melihat progres pengurusan izin mereka," ungkap Irwan.

Dalam rapat tersebut, Manager PLN ULP Sibuhuan, Hafidz, juga memberikan klarifikasi terkait isu penggunaan tiang listrik PLN oleh jaringan WiFi ilegal.

Ia menegaskan bahwa jaringan internet legal yang terpasang pada aset PLN merupakan milik PT Icon Plus atau Iconnet, anak perusahaan resmi PT PLN (Persero).

Menurut Hafidz, pihak PLN tidak pernah melakukan pembiaran terhadap pemasangan kabel internet ilegal di tiang listrik milik negara.

"Kami selalu melakukan penertiban jika menemukan jaringan ilegal yang menggunakan aset PLN tanpa izin. PLN siap bersinergi bersama tim gabungan untuk melakukan tindakan di lapangan," tegasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh instansi terkait di Kabupaten Padang Lawas sepakat untuk menyusun regulasi serta pola pembinaan bersama terhadap pelaku usaha internet lokal.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan pendapatan daerah, dan kebutuhan akses internet masyarakat di wilayah pelosok.

Pemerintah berharap para pelaku usaha WiFi lokal segera mengurus izin resmi agar layanan internet tetap berjalan aman, legal, dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.zal

Aksi Kemanusiaan Polres Tapsel, Donor Darah dan Pemeriksaan Gratis Diserbu Peserta

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:11:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Tapanuli Selatan melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) bekerja sama dengan PMI Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah, Senin (15/6/2026).

Kegiatan sosial dan kemanusiaan tersebut berlangsung sejak pagi dengan diikuti personel Polres Tapanuli Selatan serta sejumlah peserta lainnya. Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara tidak hanya sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan personel kepolisian.

"Bagi kami, HUT Bhayangkara bukan hanya tentang peringatan, tetapi juga tentang bagaimana Polri terus hadir dan memberi manfaat," ujar AKBP Yon Edi Winara.

Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, sebanyak 50 peserta mendapatkan layanan kesehatan mulai dari pemeriksaan fisik, pengecekan tanda-tanda vital, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, hingga konsultasi langsung dengan dokter.

Kapolres menjelaskan, pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting dilakukan agar setiap personel lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.

"Personel yang sehat akan lebih siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, kami mendorong seluruh anggota untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan diri," katanya.

Selain layanan kesehatan gratis, kegiatan donor darah juga mendapat sambutan positif dari para personel Polres Tapanuli Selatan. Dari kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 30 kantong darah yang nantinya akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun rincian kantong darah yang berhasil dikumpulkan terdiri dari golongan darah A sebanyak 8 kantong, golongan AB sebanyak 2 kantong, golongan B sebanyak 15 kantong, dan golongan O sebanyak 5 kantong.

AKBP Yon Edi Winara menegaskan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari semangat kemanusiaan yang terus dibangun di lingkungan Polres Tapanuli Selatan.

"Inilah nilai kemanusiaan yang ingin terus kami rawat di lingkungan Polres Tapanuli Selatan," ungkapnya.

Ia berharap kegiatan sosial seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat momentum HUT Bhayangkara, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi penguat hubungan Polri dengan masyarakat," tutup Kapolres.zal

MTQ Sumut 2026 Resmi Dibuka, Wabup Madina Suntik Semangat Kafilah

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:10:00 +0700+0700

Deli Serdang | Sumut24.co

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, Senin malam (15/6/2026).

Kegiatan akbar bernuansa syiar Islam tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat, kepala daerah se-Sumatera Utara, tokoh agama, serta unsur Forkopimda.

MTQ ke-40 Sumatera Utara tahun ini mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah" dan dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juni 2026.

Acara pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wakil Menteri Agama RI, Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi'i. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur Surya turut hadir mendampingi dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Sebanyak 1.109 peserta dari 28 kafilah kabupaten/kota serta tiga kafilah khusus ikut ambil bagian dalam ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Para peserta akan bersaing dalam berbagai cabang perlombaan tilawah dan seni baca Al-Qur'an.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa MTQ bukan hanya sekadar perlombaan membaca Al-Qur'an, melainkan memiliki makna besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Ia menceritakan bahwa MTQ pertama kali digelar pada tahun 1968, saat kondisi persatuan bangsa sedang diuji pasca gejolak nasional tahun 1965 dan situasi dunia yang juga tidak stabil akibat konflik internasional.

"Persatuan bangsa pada saat itu sedang teruji, stabilitas nasional sedang dibangun kembali, dan kepercayaan masyarakat sedang dipulihkan," ujar Romo Syafi'i.

Menurutnya, kehadiran MTQ pada masa itu menjadi salah satu sarana penting dalam membangun kembali semangat persatuan dan memperkuat nilai kebangsaan melalui syiar Al-Qur'an.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-40 Sumut.

Ia menyebut MTQ bukan hanya kompetisi membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi media dakwah, pembinaan umat, serta momentum membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

"Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari lahirnya masyarakat yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial," kata Surya.

Di sela kegiatan pembukaan, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution juga memberikan motivasi khusus kepada kafilah asal Madina agar tampil percaya diri dan fokus selama perlombaan berlangsung.

"Mudah-mudahan tahun ini kafilah kita dari Madina kembali ada yang berhasil juara dan menjadi perwakilan Sumut di tingkat nasional. Saya harap anak-anak yang terpilih bisa memberikan penampilan terbaiknya," ujar Atika.

Ia juga berharap para peserta tetap menjunjung sportivitas, menjaga adab, serta membawa nama baik Mandailing Natal selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pembukaan MTQ ke-40 Sumut menjadi bentuk dukungan penuh terhadap generasi muda Qur'ani yang terus berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.zal

Ribuan Warga Madina Semarakkan Pawai Obor Sambut 1 Muharram 1448 H, Bupati Saipullah Nasution Serukan Perang Lawan Narkoba

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:09:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Suasana penuh semangat dan nuansa religius menyelimuti Kabupaten Mandailing Natal (Madina) saat lebih dari seribu masyarakat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

Pawai obor yang berlangsung meriah tersebut diinisiasi oleh Forum Ukhwah Islamiah (FUI) dan dilepas langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, dari Masjid Hj. Zulyani Lubis, Aek Lapan, menuju Alun-alun Kota Panyabungan.

Ribuan peserta dari berbagai kalangan tampak antusias membawa obor sambil melantunkan salawat dan takbir sepanjang perjalanan. Kehangatan suasana malam Tahun Baru Islam itu menjadi simbol semangat hijrah menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kegiatan tahun ini mengusung tema "Tahun Baru, Semangat Baru: Madina Bebas Narkoba, Prostitusi, dan Judi".

Bupati Saipullah Nasution mengapresiasi Forum Ukhwah Islamiah yang telah menggagas kegiatan bernuansa keagamaan sekaligus sosial tersebut. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga telah menginstruksikan seluruh kecamatan untuk menggelar kegiatan serupa dalam menyambut Tahun Baru Islam.

"Kegiatan seperti ini sangat positif karena bukan hanya syiar Islam, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk bersama menjaga generasi muda dari pengaruh negatif," ujar Saipullah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat agar memakmurkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah salat berjamaah dan pengajian, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pembinaan umat.

Menurutnya, masjid dapat menjadi pusat aktivitas positif masyarakat, terutama dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan sehari-hari.

Menyoroti tema yang diangkat dalam pawai obor tahun ini, Saipullah menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum terus berupaya memberantas narkoba, perjudian, dan prostitusi di wilayah Madina.

Namun demikian, ia menilai pemberantasan penyakit sosial tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

"Kita harus bersatu melawan narkoba mulai dari lingkungan keluarga. Narkoba bukan musuh biasa, tetapi musuh luar biasa sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa," tegasnya.

Saipullah juga meminta para orang tua lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka. Ia mengimbau agar keluarga tidak ragu melaporkan apabila ada anggota keluarga yang terindikasi menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar bisa segera mendapat penanganan dan rehabilitasi.

"Kami tidak ingin generasi muda Madina rusak karena narkoba, prostitusi, dan judi. Ini tanggung jawab bersama yang harus kita jaga," katanya.

Sementara itu, Forum Ukhwah Islamiah (FUI) dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial di Mandailing Natal.

FUI mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama memerangi narkoba, perjudian, dan berbagai bentuk penyakit sosial lainnya.

Mereka juga menolak keras segala bentuk kemaksiatan seperti peredaran narkoba, judi online maupun konvensional, pergaulan bebas, hingga tempat hiburan malam berkedok karaoke keluarga.

Selain itu, FUI meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap tempat hiburan malam yang masih beroperasi di wilayah Madina, khususnya di kawasan lintas timur Panyabungan.

Forum tersebut juga mendesak kepolisian untuk menangkap bandar narkoba serta menindak oknum yang diduga membekingi peredaran barang haram tersebut.

Di akhir kegiatan, FUI mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat hijrah sebagai gerakan nyata membangun Mandailing Natal yang religius, aman, damai, dan bebas dari berbagai penyakit sosial.zal

BBM Subsidi Tak Boleh Disalahgunakan, Polres Padang Lawas Pasang Peringatan Keras di SPBU

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:08:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Upaya mencegah kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus diperketat jajaran Kepolisian Resor Padang Lawas. Melalui langkah nyata di lapangan, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padang Lawas mulai memasang spanduk imbauan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Senin (15/6/2026) sore.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini kerap menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, bersama personel Unit Ekonomi Sat Reskrim.

Pada tahap awal, pemasangan spanduk dilakukan di dua SPBU yang berada di kawasan Sibuhuan. Namun, kepolisian memastikan program pengawasan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu dekat, seluruh SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Padang Lawas ditargetkan akan dipasangi spanduk serupa.

Mewakili Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, AKP Irwansah Sitorus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Kami menargetkan seluruh SPBU di wilayah Padang Lawas segera dipasangi spanduk imbauan sebagai langkah preventif mencegah penyalahgunaan BBM subsidi," ujarnya.

Menurutnya, BBM subsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan dinilai dapat merugikan negara sekaligus berdampak langsung terhadap masyarakat kecil.

Ia menjelaskan, praktik penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi menyebabkan stok di lapangan cepat habis, memicu antrean panjang, hingga menyebabkan harga menjadi tidak terkendali.

"Kalau distribusinya tidak tepat sasaran, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh BBM. Selain itu, negara juga mengalami kerugian akibat subsidi yang tidak tepat penggunaannya," jelas AKP Irwansah.

Dalam spanduk yang dipasang di area SPBU, kepolisian mencantumkan sejumlah aturan penting yang wajib dipatuhi oleh masyarakat maupun pengelola SPBU.

Beberapa poin utama yang menjadi perhatian di antaranya:

1. Wajib Menggunakan QR Code
Kendaraan roda empat yang hendak membeli BBM subsidi diwajibkan menunjukkan kode QR resmi yang valid serta sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

2. Larangan Pengisian Menggunakan Jerigen Tanpa Izin
Pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen atau wadah serupa tidak diperbolehkan, kecuali pemilik memiliki surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda).

3. Operator SPBU Dilarang Melayani Pembelian Ilegal
Pihak SPBU diminta tegas menolak konsumen yang diduga melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan pembelian BBM subsidi.

Polres Padang Lawas juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat masuk ke ranah tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang serius.

Selain melakukan pengawasan, kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif apabila terjadi antrean di SPBU. Warga diminta tidak terpancing emosi maupun menimbulkan kericuhan yang berpotensi mengganggu keamanan.

AKP Irwansah menegaskan pihak kepolisian siap turun tangan apabila terjadi persoalan di lapangan. Masyarakat juga diimbau segera menghubungi layanan darurat Call Center 110 apabila menemukan indikasi penyimpangan maupun gejolak saat distribusi BBM berlangsung.

"Kami dari kepolisian siap membantu semaksimal mungkin. Jika ada masalah di lapangan atau hal-hal yang mengganggu ketertiban, silakan laporkan melalui Call Center 110," tegasnya.

Langkah tegas yang dilakukan Sat Reskrim Polres Padang Lawas ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi. Dengan pengawasan yang diperketat, distribusi diharapkan berjalan lebih tepat sasaran, kuota tetap terjaga, serta stabilitas ekonomi masyarakat tetap kondusif.zal

Bukan Sekadar Adu Tembak! Kapolres Tapsel Cup 2026: AKBP Yon Edi Winara Ingatkan Polisi Harus Bisa Kendalikan Diri

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:07:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Dentuman senjata dan deretan sasaran tembak mewarnai Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup 2026 yang digelar di Mako Yon C Brimobda Sumut, Senin (15/6/2026).

Namun di balik kompetisi tersebut, tersimpan pesan penting tentang pengendalian diri dan tanggung jawab aparat dalam menjalankan tugas.

Kejuaraan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 itu menjadi momentum pembinaan karakter personel kepolisian, bukan sekadar ajang adu ketepatan menembak.

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H menegaskan bahwa kemampuan menggunakan senjata api harus diiringi kedewasaan sikap dan pengendalian emosi.

Menurutnya, seorang anggota Polri tidak hanya dituntut mahir membidik sasaran, tetapi juga wajib memahami kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri.

"Menembak mengajarkan satu hal penting yaitu sebelum peluru diarahkan ke sasaran, seorang anggota harus lebih dulu mengendalikan dirinya. Bukan hanya tepat membidik, tetapi tahu kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, dan bagaimana setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan," ujar AKBP Yon Edi Winara saat membuka kejuaraan.

Ia menekankan bahwa senjata api bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah yang melekat pada tugas menjaga keamanan masyarakat.

Karena itu, latihan dan perlombaan menembak dinilai penting untuk membentuk personel yang disiplin, tenang, fokus, serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam menjalankan kewenangan.

"Latihan seperti ini bukan hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap kewenangan harus digunakan secara terukur dan bertanggung jawab," tegasnya.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pelayanan di kantor polisi atau kehadiran anggota di tengah masyarakat, tetapi juga lewat pembinaan internal yang konsisten terhadap integritas dan perilaku personel.

"Masyarakat membutuhkan Polri yang hadir dengan ketegasan, tetapi tetap humanis. Tegas bukan berarti keras dan humanis bukan berarti lemah. Kita harus mampu berdiri di tengah," katanya.

AKBP Yon Edi Winara berharap Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup dapat menjadi agenda positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme personel kepolisian.

"Sasaran dalam lomba ini memang berada di papan tembak, tetapi sasaran terbesar kita sebagai anggota Polri adalah bagaimana menjaga rasa aman masyarakat," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danyon C Brimobda Sumut Kompol Zaenal Muhlisin, Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Amin Muslim, S.E., Kabag Ops AKP Jasama Sidabutar, Kabag SDM AKP Muallim Harahap, Kabag Log Kompol Tongan Siregar, para Kasat Polres Tapanuli Selatan, personel Polres Tapsel, serta personel Brimob Yon C Sumut.zal

Bupati Tapsel Gus Irawan Bela Mati-matian Program MBG Prabowo: Jangan Ribut di Jakarta, Lihat Dulu di Desa!

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:06:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, angkat bicara terkait polemik dan wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, wacana penghentian MBG sama sekali tidak relevan jika melihat dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya di daerah dan pedesaan.

Hal itu disampaikan Gus Irawan saat menghadiri peluncuran lapangan padel di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Medan, Selasa (16/6/2026).

"Yang bilang stop MBG, coba dulu turun ke daerah, turun ke desa. Lihat langsung manfaat program ini bagi siswa dan masyarakat. Jangan hanya berteriak dari Jakarta," tegas Gus Irawan.

Ia menilai program MBG bukan sekadar bantuan makanan untuk pelajar, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam memperbaiki kualitas generasi muda sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Gus Irawan mengungkapkan, program MBG kini mulai memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.

Ia mengaku khawatir akan muncul ketimpangan jika distribusi program MBG tidak segera merata ke seluruh sekolah di Tapanuli Selatan.

"Sekolah yang sudah menjalankan MBG mulai menjadi prioritas orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Sementara sekolah yang belum mendapat program ini bisa saja ditinggalkan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak memicu kesenjangan antar sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Bahkan, ia berencana menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) agar percepatan distribusi MBG di wilayah Tapanuli Selatan bisa segera dilakukan.

Dalam penjelasannya, Gus Irawan menegaskan bahwa MBG memiliki dua tujuan utama, yakni menekan angka stunting dan menciptakan pemerataan ekonomi berbasis desa.

Ia mengungkapkan bahwa gagasan serupa sebenarnya sudah lama diperjuangkan oleh Prabowo Subianto sejak masih fokus membesarkan Partai Gerindra.

Gus Irawan menyebut dalam buku "Paradoks Ekonomi", Prabowo memperkenalkan tiga konsep revolusi sosial yang menjadi dasar berbagai program kerakyatan saat ini.

"Pertama revolusi putih, yaitu pembagian susu dan makanan bergizi. Ini yang menjadi cikal bakal MBG. Kemudian revolusi merah untuk kesehatan melalui donor darah, dan revolusi hijau lewat gerakan menanam pohon," jelasnya.

Menurutnya, konsep tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat sudah menjadi fokus Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai Presiden RI.

*MBG Dinilai Jadi Penggerak Ekonomi Desa*

Selain memperbaiki gizi anak-anak, Gus Irawan juga menilai MBG mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di desa-desa.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG membuka peluang usaha bagi petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.

"Semangat MBG itu memang dari desa. Ketika dapur MBG aktif, ekonomi di sekitar dapur ikut bergerak. Uang berputar di masyarakat," katanya.

Gus Irawan bahkan mengungkapkan bahwa meski Tapanuli Selatan mengalami pengurangan transfer pusat sekitar Rp250 miliar tahun ini, namun dana MBG dari APBN diperkirakan mencapai Rp400 miliar.

"Kalau program ini berjalan maksimal, dampaknya bisa menjadi penggerak ekonomi daerah," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai mengembangkan skema kolaborasi antara Baznas, yayasan, dan pengelola dapur MBG.

Dalam skema tersebut, penerima zakat produktif atau mustahik diarahkan untuk bertani, beternak, dan membudidayakan hasil pangan yang nantinya diserap oleh dapur MBG.

"Hasil pertanian dan peternakan mereka akan masuk ke dapur MBG. Harapannya, mustahik yang sebelumnya menerima zakat nantinya bisa berubah menjadi muzakki atau pembayar zakat," jelas Gus Irawan.

Ia menambahkan, Tapanuli Selatan masih memiliki banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur dan komoditas pangan lainnya guna mendukung kebutuhan dapur MBG.

Tak hanya sektor pertanian, Gus Irawan juga tengah mendorong pengembangan budidaya ikan dan peternakan ayam di sekitar dapur MBG.

Salah satu program tersebut dijalankan di Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, yang merupakan kawasan hunian warga terdampak bencana.

Di lokasi itu, pemerintah mendorong warga memanfaatkan kolam bundar berukuran kecil untuk budidaya ikan lele dan nila.

"Kami siapkan kolam bundar, benih ikan, hingga pakan awal. Nantinya hasil panen dijual ke dapur MBG," ungkapnya.

Program tersebut juga menjadi bagian dari target Pemkab Tapanuli Selatan dalam menghadirkan 1.000 kolam ikan untuk masyarakat.

*Penerima MBG di Tapsel Baru Capai 36 Ribu Siswa*

Saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG di Tapanuli Selatan baru mencapai sekitar 36 ribu siswa dari target 100 ribu penerima.

Karena itu, Gus Irawan berharap pemerintah pusat segera memperluas cakupan program agar seluruh sekolah bisa menikmati manfaat yang sama.

"Sekarang masyarakat mulai melihat sekolah yang ada MBG sebagai pilihan utama. Ini harus segera diantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan," pungkasnya.zal

Wali Kota menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:04:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pematangsiantar. Ia juga mengajak para aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Wesly menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus di ruang kerja Wali Kota Pematangsiantar, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (15/06/2026).

Hadir mendampingi Wesly, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSi. Hadir juga, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratnauli Naibaho SE MSi.

Wali Kota Wesly mengatakan, di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model ekonomi usaha baru, serta dinamika ekonomi global, dibutuhkan data yang semakin rinci, akurat, dan mutakhir. Karena itu, melalui Sensus Ekonomi 2026, semua harus tercatat, semua harus terdata.

Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, lanjutnya, Pematangsiantar membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan data, kita bisa membuat kebijakan. Semakin data akurat, maka kebijakan juga akan makin baik," sebutnya.

Ia juga menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah pusat demi mendapat gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini perekonomian masyarakat.

"Data dinilai sangat penting, karena akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan," tukasnya.

Lebih lanjut Wesly mengatakan, Sensus Ekonomi juga akan memberikan manfaat besar bagi Kota Pematangsiantar, agar memiliki data akurat serta rujukan jitu dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah. Jika sensus tidak didukung secara optimal, maka data yang dihasilkan berpotensi menjadi kurang akurat dan justru akan merugikan. (LP)

Wakil Wali Kota menghadiri Pembukaan MTQN ke-40 Tingkat Sumut Tahun 2026

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:03:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026. Pembukaan MTQN yang mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah", berlangsung di Lapangan Astaka Pancing, Jalan Willem Iskandar Pasar V Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Delizerdang, Senin (15/06/2026) malam.

MTQN Tingkat Provinsi Sumut yang berlangsung 15-24 Juni 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i, serta dihadiri Gubernur Sumatera Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, para kepala daerah se-Sumut, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan ribuan masyarakat.

MTQN ke-40 Tingkat Provinsi Sumut diikuti 1.092 peserta dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Mereka berkompetisi pada berbagai cabang dan golongan perlombaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam, membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat, serta melahirkan qari dan qariah terbaik yang diharapkan mampu mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para peserta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan 10 tiket umrah bagi peserta terbaik. Selain itu, Wakil Menteri Agama RI menambahkan dua tiket umrah sebagai bentuk motivasi agar para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya pada setiap cabang perlombaan.

Pada ajang MTQN ke-40 Tingkat Provinsi Sumut, Kota Pematangsiantar mengirimkan peserta terbaik untuk mengikuti berbagai cabang musabaqah. Seluruh kafilah turut hadir dalam seremoni pembukaan sebagai wujud kesiapan dan semangat untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kota Pematangsiantar.

Usai pembukaan MTQN, Wali Wesly Silalahi diwakili Wakil Wali Kota Herlina menyampaikan dukungan dan motivasi kepada seluruh qori dan qoriah Kota Pematangsiantar yang akan bertanding. Ia berpesan agar seluruh peserta tampil percaya diri, optimis, dan memberikan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah.

"Saya Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina hadir mewakili Wali Kota Pematangsiantar Bapak Wesly Silalahi SH MKn pada malam pembukaan ini sebagai bentuk dukungan dan semangat kepada seluruh kafilah Kota Pematangsiantar. Para peserta harus menjaga nama baik Kota Pematangsiantar dan menunjukkan semangat juang yang tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Buktikan Kota Pematangsiantar terus bangkit dan tetap berprestasi. Tunjukkan semangat masyarakat Kota Pematangsiantar tidak pernah surut," tegasnya. (LP)

Ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono Didaulat Tabligh Akbar menyambut tahun baru Hijriyah di Mesjid Al-Hurriyah kota Solok

admin — Wed, 17 Jun 2026 10:02:00 +0700+0700

Kota Solok- Sumut24.co

Solok, Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah satu Muharram 1448 H Mesjid Al-Hurriyah kota Solok menampilkan Ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono sebagai penceramah
Selasa malam (16/6-2026)

Acara Muharram yang dilaksanakan di masjid Al-Hurriyah tersebut sekaligus Mirad pertama para remaja mesjid, jadi kebanyakan jamaah adalah anak-anak, remaja dibandingkan jamaah dewasa.

Dalam uraian ceramah yang disampaikan Ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono, dengan materi, Muharram menuju Remaja milenium berakhlak mulia, sopan ,Santu serta menerapkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

"Karena Muharram adalah bulan hijrah mari kembali kita hijrah dari prilaku buruk ke yang baik, dari yang gelap ke terang benderang, mari kita sempurnakan pikiran kearah yang lebih baik, karena di bulan Muharram segala doa diterima oleh Allah SWT dosa-dosa bakal diampuni, sebagai Allah menerima doa para nabi terdahulu, seperti nabi Adam, karena makan sebiji buah quldi diusir oleh Allah dari Surga, 40 tahun lamanya mencari Siti hawa baru dipertemukan Allah pada bulan Muharram.

Juga nabi Ibrahim disaat dibakar api dingin, juga pada bulan Muharram, Nabi Nuh bikin kapal meninggalkan anak durhaka kan 'an juga bukan Muharram, Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun juga bukan Muharram dan masih banyak nabi dikabulkan doanya pada bulan Muharram, " Ujar Ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono.

Selanjutnya Ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono yang juga seorang Jurnalis senior (Wartawan ,aktif) di Sumbar menyarankan

."Perbanyak zikir dan doa karena dibulan Muharram doa kita tujuh puluh kali lipat nilainya dibandingkan bulan lain.

Para jamaah yang hadir sangat antusias mendengarkan uraian yang di paparkan oleh ustadz Syaipul Ramli Malin Sampono.(YOSE)

Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Tim Penasihat Hukum Siapkan Pleidoi

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:42:00 +0700+0700

LUBUK PAKAM | Sumut24.co
Sidang perkara atas nama terdakwa Ronni Paslani kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut Ronni Paslani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, namun menilai tuntutan yang diajukan JPU belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurut Tim Penasihat Hukum, terdapat sejumlah keterangan saksi, alat bukti, serta fakta persidangan yang justru menguatkan posisi terdakwa dan akan diuraikan secara komprehensif dalam nota pembelaan (pleidoi).

"Kami menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang perlu diuji secara objektif. Oleh karena itu, pada sidang berikutnya kami akan mengajukan pleidoi yang menguraikan secara rinci kelemahan konstruksi tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ujar Tim Penasihat Hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis mendatang ,dengan agenda pembacaan pleidoi oleh Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat menilai perkara ini secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang terungkap di persidangan.
Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani.

ketika di konfirmasi usai persidangan, , terdakwa Roni paslani, merasa sangat kecewa kecewa terhadap tuntutan JPU, karna dia, ( Roni paslani) adalah korban .
Saya adalah korban bang, tapi saya di dakwa dengan pasal pemalsuan dan penyerobotan . Sementara untuk dakwaan pemalsuan , yang di dakwakan, belum bisa di buktikan oleh JPU. Di mana kah keadilan .tegas Roni paslani, saat di wawancarai

Sementara, menurut pantauan wartawan, dari fakta fakta persidangan sebelum nya, Hakim ketua yang menangani persidangan tersebut, Endra Hermawan SH.MH, sangat bijak dalam dalam mengambil keputusan dan memimpin jalan nya sidang.rel

1 Muharram dan Taubat Ekologis: Hijrah Menuju Bangsa Pencipta Peradaban Hijau

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:41:00 +0700+0700

1 Muharram dan Taubat Ekologis: Hijrah Menuju Bangsa Pencipta Peradaban Hijau

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)
Pendiri GREAT Institute

Setiap kali Tahun Baru Hijriah tiba, ingatan umat Islam selalu kembali kepada peristiwa besar hijrah Rasulullah ﷺ dari Mekkah ke Madinah. Namun, hijrah tidak pernah sekadar cerita tentang perpindahan tempat. Ia bukan hanya kisah meninggalkan satu kota menuju kota lain. Hijrah adalah transformasi total: dari ketertekanan menuju kedaulatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketercerai-beraian menuju persaudaraan, dan dari kezahiliyahan menuju peradaban.

Rasulullah ﷺ tidak tiba di Madinah dengan membawa dendam. Beliau juga tidak menghabiskan energi untuk meratapi masa lalu. Yang dilakukan justru membangun masa depan: mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menata kehidupan sosial, membangun pasar, memperkuat etika ekonomi, serta meletakkan dasar keadilan dan tata kelola masyarakat. Dari sanalah lahir sebuah peradaban yang kelak mengubah wajah sejarah dunia.

Pelajaran hijrah sangat terang: bangsa yang besar tidak lahir dari keluhan, melainkan dari keberanian mengubah keadaan. Kemajuan tidak datang dari kebiasaan menyalahkan nasib, tetapi dari kemampuan membangun arah baru.

Hari ini, ketika kita menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Indonesia juga berada pada persimpangan sejarah. Kita adalah bangsa besar dengan bonus demografi, posisi geografis strategis, kekayaan laut, hutan, tambang, energi, biodiversitas, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Tetapi dunia telah berubah. Ukuran kemajuan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak suatu bangsa memiliki sumber daya alam, melainkan seberapa cerdas bangsa itu mengolahnya, menambah nilainya, menguasai teknologinya, dan menjaga keberlanjutannya.

Di sinilah makna hijrah menjadi sangat relevan. Indonesia membutuhkan hijrah nasional: hijrah dari mentalitas konsumen menjadi mentalitas pencipta; dari bangsa yang bangga menjadi pasar menjadi bangsa yang percaya diri sebagai produsen; dari pemasok bahan mentah menjadi pengolah nilai tambah; dari pembangunan yang mengejar angka pertumbuhan semata menuju pembangunan yang menjaga kehidupan.

Dan salah satu ruang paling penting dari hijrah nasional itu adalah ekologi.

Dari Bangsa Konsumen Menuju Inovator Hijau

Selama terlalu lama Indonesia menikmati posisi sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya menjadi negara kaya nilai tambah. Kita punya nikel, batu bara, sawit, hasil laut, hutan, dan mineral strategis. Namun, dalam banyak rantai nilai global, keuntungan terbesar sering kali tidak dinikmati oleh pemilik bahan mentah, melainkan oleh penguasa teknologi, industri pengolahan, desain, pembiayaan, logistik, merek, dan pasar.

Mentalitas lama ini harus ditinggalkan. Kekayaan alam adalah modal awal, bukan tujuan akhir. Kemandirian sejati tidak lahir dari kemampuan menjual bahan mentah, tetapi dari kemampuan mengolah, menciptakan, menguasai teknologi, dan membangun industri nasional yang kuat.

Karena itu, hilirisasi merupakan langkah penting. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi halaman belakang industri dunia. Kita harus naik kelas. Kita harus berani mengolah sendiri kekayaan alam kita, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis industri, serta membangun kedaulatan ekonomi.

Namun, di titik ini muncul pertanyaan besar: apakah kemajuan ekonomi harus selalu dibayar dengan rusaknya sungai, gundulnya hutan, tercemarnya udara, hilangnya ruang hidup masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis?

Jawabannya tentu tidak.

Hilirisasi yang benar tidak boleh menjadi wajah baru eksploitasi. Industrialisasi tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu: mengejar pertumbuhan sambil meninggalkan kerusakan. Pabrik boleh berdiri, tetapi sungai tidak boleh mati. Tambang boleh diolah, tetapi keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan. Investasi harus masuk, tetapi lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai ongkos sampingan pembangunan.

Di sinilah gagasan taubat ekologis menjadi penting.

Taubat Ekologis sebagai Hijrah Peradaban

Seruan taubat ekologis yang digaungkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, tidak boleh dipahami sebagai slogan moral belaka. Ia adalah panggilan untuk mengubah cara pandang bangsa terhadap alam.

Selama ini, hubungan kita dengan alam memang sedang tidak baik-baik saja. Hutan terlalu sering dilihat hanya sebagai tumpukan kayu. Gunung dibaca sekadar sebagai cadangan mineral. Sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan. Laut dianggap sebagai halaman belakang tempat segala sampah akhirnya bermuara. Tanah, air, udara, mangrove, terumbu karang, dan biodiversitas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aset strategis bangsa.

Padahal, alam bukan benda mati. Alam adalah penyangga kehidupan. Ketika hutan rusak, banjir datang. Ketika sungai tercemar, kesehatan rakyat terganggu. Ketika laut dipenuhi sampah, nelayan kehilangan sumber penghidupan. Ketika udara memburuk, anak-anak dan orang tua menjadi korban. Ketika iklim berubah, petani dan masyarakat kecil menjadi kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya.

Taubat ekologis berarti hijrah dari cara pandang eksploitatif menuju cara pandang yang bertanggung jawab. Dari pembangunan yang hanya berpusat pada kepentingan manusia jangka pendek menuju pembangunan yang menjaga keseimbangan manusia, alam, dan generasi mendatang. Dari pola "ambil, pakai, buang" menuju ekonomi sirkular. Dari budaya merusak menuju budaya merawat.

Taubat ekologis bukan gerakan anti-pembangunan. Sebaliknya, ia adalah cara menyelamatkan pembangunan agar tidak menghancurkan masa depannya sendiri.

Hilirisasi Harus Menjadi Hilirisasi Hijau

Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan membangun smelter, pabrik, kawasan industri, dan infrastruktur besar. Itu semua penting, tetapi belum cukup. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menentukan: apakah industri yang kita bangun bersih, efisien, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat?

Masa depan Indonesia harus diarahkan menuju hilirisasi hijau. Artinya, hilirisasi tidak hanya mengejar nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan, emisi karbon, pengelolaan limbah, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi hijau buatan negara lain. Kita harus menjadi produsen dan pengembang inovasi hijau itu sendiri. Panel surya, baterai, kendaraan listrik, teknologi pengolahan limbah, energi terbarukan, material ramah lingkungan, pertanian presisi, dan tata kelola karbon harus menjadi bagian dari agenda besar kemandirian nasional.

Inilah hijrah ekonomi yang sesungguhnya: dari menjual isi perut bumi menuju menciptakan teknologi peradaban. Dari sekadar menggali menjadi mencipta. Dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi menguasai masa depan industri hijau.

Asta Cita dan Agenda Membangun Tanpa Merusak

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, taubat ekologis sejalan dengan semangat Asta Cita. Terutama dalam agenda memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan dari desa, kemandirian ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Asta Cita tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar program sektoral. Ia harus dibaca sebagai arah besar pembangunan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan kawasan industri. Negara yang kuat juga harus mampu menjaga airnya, tanahnya, hutannya, lautnya, udaranya, dan keselamatan rakyatnya.

Swasembada pangan, misalnya, mustahil dicapai jika lahan subur terus menyusut, sawah rusak, sumber air hilang, dan petani makin sering menghadapi kekeringan atau banjir. Menjaga pangan berarti menjaga tanah dan air.

Swasembada energi juga tidak cukup hanya dihitung dari berapa besar listrik yang diproduksi. Ke depan, ukuran ketahanan energi akan semakin ditentukan oleh kemampuan negara mengurangi ketergantungan pada energi kotor, mempercepat energi terbarukan, dan membangun sistem energi yang bersih serta adil.

Pembangunan dari desa pun tidak bisa dilepaskan dari ekologi. Desa adalah benteng pertama ketahanan lingkungan. Di desa ada sawah, hutan, sungai, pesisir, mangrove, kebun, mata air, dan ruang hidup masyarakat. Jika desa diperkuat sebagai pusat ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, energi bersih, dan ekowisata berbasis masyarakat, maka pembangunan tidak hanya tumbuh dari bawah, tetapi juga menjadi lebih sehat dan berakar.

Dengan demikian, taubat ekologis dan Asta Cita seharusnya berjalan seiring. Keduanya bertemu pada satu kesadaran: Indonesia harus maju, tetapi tidak boleh rusak; Indonesia harus tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan kehidupan.

Dari Kesadaran Menuju Kebijakan

Tentu, taubat ekologis tidak cukup berhenti sebagai seruan moral. Ia harus turun menjadi kebijakan, anggaran, kelembagaan, pengawasan, dan gerakan sosial.

Pertama, reformasi perizinan dan Amdal harus menjadi prioritas. Amdal tidak boleh menjadi formalitas administratif atau sekadar stempel pelengkap investasi. Dokumen lingkungan harus benar-benar menjadi alat pengendali risiko. Izin yang merusak harus dievaluasi. Pelaku usaha yang patuh harus didukung, tetapi yang ugal-ugalan harus ditindak.

Kedua, penegakan hukum lingkungan harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Pencemaran sungai, pembakaran hutan, perusakan kawasan konservasi, dan pembuangan limbah berbahaya tidak boleh dianggap sebagai biaya bisnis biasa. Sanksi harus memberikan efek jera. Hukum lingkungan harus tajam kepada pelanggar besar, bukan hanya sibuk menertibkan pelaku kecil di lapangan.

Ketiga, pengelolaan sampah harus dinaikkan kelasnya menjadi agenda strategis nasional. Sampah adalah indikator paling jujur dari tingkat peradaban. Bangsa yang tidak mampu mengurus sampahnya sendiri akan sulit berbicara tentang peradaban hijau. Pemilahan dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai, penguatan bank sampah, industri daur ulang, ekonomi sirkular, dan tanggung jawab produsen harus dipercepat.

Keempat, tata kelola karbon harus dibangun secara berdaulat dan transparan. Indonesia memiliki hutan tropis, mangrove, gambut, laut, dan biodiversitas yang sangat bernilai dalam ekonomi hijau global. Namun, nilai ekonomi karbon tidak boleh bocor, dimonopoli, atau hanya dinikmati segelintir pihak. Data harus valid, pasar harus transparan, manfaat harus kembali kepada rakyat, dan posisi tawar Indonesia harus dijaga.

Kelima, pendidikan ekologis harus menjadi gerakan kebudayaan. Perubahan besar tidak cukup datang dari regulasi. Ia harus tumbuh menjadi kebiasaan baru: tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, mengurangi plastik, menanam pohon, menjaga sungai, merawat laut, dan menghormati alam sebagai bagian dari iman, etika, dan tanggung jawab kewargaan.

Jawaban Terbaik adalah Prestasi

Ketika dunia meragukan Indonesia, kita tidak perlu menjawab dengan kemarahan. Ketika sebagian pihak menganggap Indonesia hanya akan menjadi pasar besar, pemasok bahan murah, atau bangsa konsumen teknologi, jawaban terbaik bukanlah retorika. Jawaban terbaik adalah prestasi.

Kita harus menjawab dengan pendidikan yang lebih bermutu, riset yang lebih kuat, industri yang lebih maju, birokrasi yang lebih bersih, hukum yang lebih tegas, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bangsa besar dalam jumlah penduduk dan kekayaan alam, tetapi juga bangsa besar dalam gagasan, teknologi, tata kelola, dan peradaban.

Hijrah mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dari keluhan, tetapi dari keberanian memulai langkah baru. Taubat ekologis mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh memusuhi alam, karena pada akhirnya alam yang rusak akan memukul balik manusia.

Maka, makna terdalam 1 Muharram bagi Indonesia hari ini adalah keberanian untuk berhijrah: dari bangsa konsumen menjadi bangsa pencipta; dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan; dari ekonomi bahan mentah menuju ekonomi nilai tambah; dari budaya membuang menuju budaya merawat; dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju membangun peradaban hijau.

Indonesia harus maju. Tetapi kemajuan itu harus menjaga kehidupan.

Sebab membangun republik bukan hanya soal mendirikan gedung, membuka tambang, membangun pabrik, dan mengejar angka pertumbuhan. Membangun republik adalah menjaga tanah tempat rakyat berpijak, air yang mereka minum, udara yang mereka hirup, laut tempat nelayan mencari nafkah, hutan yang melindungi kehidupan, dan masa depan anak cucu yang kelak akan mewarisi negeri ini.

Itulah hijrah ekologis. Itulah taubat peradaban. Dan itulah jalan Indonesia menuju bangsa pencipta peradaban hijau.elr

Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

admin — Wed, 17 Jun 2026 09:27:00 +0700+0700

Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada dua cara memandang Likupang. Pertama, sebagai pantai indah: pasir putih, air laut biru, bukit hijau, pulau-pulau kecil, dan cakrawala yang membuat orang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kedua, sebagai ujian besar: apakah Indonesia sanggup membangun pariwisata kelas dunia tanpa mengulang kesalahan lama, yakni membangun destinasi terlebih dahulu, lalu panik ketika sampah sudah lebih dulu menguasai pantainya.

Dalam kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN ke Manado dan Minahasa Utara, Likupang tidak hanya hadir sebagai lanskap wisata. Ia hadir sebagai pertanyaan pemerintahan. Di hadapan laut yang tenang, kita justru diingatkan pada pekerjaan negara yang belum selesai: sampah, sanitasi, tata kelola pesisir, perilaku warga, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pariwisata nasional.

Likupang bukan destinasi biasa. Ia telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan masuk dalam jajaran destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, Likupang bukan hanya milik Minahasa Utara. Ia menjadi wajah Indonesia. Ia menjadi etalase bagaimana negara membayangkan masa depan pariwisata: bukan sekadar banyak wisatawan, tetapi wisata yang bersih, sehat, produktif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Namun, justru karena statusnya strategis, Likupang tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan standar biasa. Tidak cukup jalan diperbaiki, promosi diperkuat, hotel dibangun, dan festival digelar. Pariwisata tidak hanya hidup dari foto yang indah. Pariwisata hidup dari pengalaman yang utuh. Wisatawan bisa datang karena pantai, tetapi mereka akan pulang membawa kesan tentang kebersihan, keramahan, keamanan, dan keteraturan.

Dalam pariwisata bahari, sampah bukan sekadar urusan estetika. Sampah adalah persoalan martabat.

Sampah plastik di pantai bukan hanya merusak pemandangan. Ia merusak karang, mengancam ikan, mengganggu nelayan, mencemari rantai makanan, menurunkan kualitas kesehatan, dan menghancurkan reputasi destinasi. Satu botol plastik yang mengapung di laut bisa lebih kuat merusak citra pariwisata daripada seribu baliho promosi yang dipasang di bandara.

Di sinilah kita perlu belajar dari Bunaken. Bunaken adalah ikon lama pariwisata Sulawesi Utara. Namanya sudah mendunia sebagai surga bawah laut. Para penyelam datang untuk melihat karang, ikan, dinding laut, dan kekayaan biodiversitas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Tetapi Bunaken juga berkali-kali mengingatkan kita bahwa keindahan laut tidak kebal dari sampah.

Bunaken mengajarkan satu hal: sampah laut tidak mengenal batas administratif. Sampah yang mengotori kawasan wisata laut tidak selalu lahir di kawasan itu. Ia bisa datang dari sungai, drainase kota, pasar, permukiman, pelabuhan, kapal, kegiatan wisata, bahkan daerah lain yang terhubung oleh arus laut. Karena itu, menyelamatkan Bunaken tidak cukup dengan membersihkan pantai Bunaken. Menyelamatkan Bunaken harus dimulai dari Manado, dari sungai, dari pasar, dari rumah tangga, dari kapal wisata, dari pelabuhan, dan dari perilaku sehari-hari masyarakat pesisir.

Logika yang sama berlaku bagi Likupang. Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas dunia, maka pengelolaan sampahnya tidak boleh menunggu destinasi itu ramai lebih dulu. Kesalahan banyak kawasan wisata di Indonesia adalah memperlakukan sampah sebagai urusan belakang. Saat wisatawan sudah datang, warung tumbuh, homestay bertambah, parkir penuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, barulah sampah dianggap masalah. Padahal, pada saat itu, biaya pemulihannya sudah jauh lebih mahal.

Likupang harus mengambil jalan sebaliknya. Sampah harus menjadi bagian dari desain awal pariwisata. Bukan pelengkap. Bukan urusan teknis dinas kebersihan semata. Bukan kegiatan bersih-bersih menjelang kunjungan pejabat. Sampah harus diperlakukan sebagai infrastruktur utama destinasi.

Kita sering menyebut infrastruktur pariwisata sebagai jalan, bandara, pelabuhan, hotel, jaringan internet, dan listrik. Semua itu benar. Tetapi untuk destinasi bahari, infrastruktur yang sama pentingnya adalah sistem persampahan. Ada atau tidaknya pemilahan dari sumber. Ada atau tidaknya TPS3R. Ada atau tidaknya bank sampah. Ada atau tidaknya armada angkut. Ada atau tidaknya pengolahan sampah organik. Ada atau tidaknya larangan plastik sekali pakai. Ada atau tidaknya protokol kapal wisata membawa kembali sampahnya. Ada atau tidaknya desa wisata yang mampu mengelola sampahnya sendiri.

Tanpa itu, pariwisata hanya memindahkan masalah kota ke pantai.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat telah memberi arah yang penting. Dalam konteks Bali, KLH/BPLH menekankan penanganan sampah kiriman laut bersama daerah-daerah sekitar agar aliran limbah lintas perairan dihentikan dari hulu. Pesannya jelas: sampah laut tidak boleh hanya ditangani di hilir. Tidak cukup memungut sampah ketika sudah sampai di pantai. Negara harus berani menghentikan sampah sejak sumbernya.

Pendekatan ini sangat relevan untuk Sulawesi Utara. Bunaken dan Likupang harus dibaca sebagai satu lanskap ekologi, bukan dua destinasi terpisah. Bunaken menjaga reputasi bawah laut Indonesia. Likupang menjaga masa depan pariwisata super prioritas. Keduanya terhubung oleh laut, arus, manusia, perilaku konsumsi, dan tata kelola pesisir.

Maka, jika Bali bisa dijadikan laboratorium pemilahan sampah dan penanganan sampah laut dari hulu, Sulawesi Utara pun seharusnya dapat menjadi laboratorium pariwisata bahari bersih. Bahkan, Sulawesi Utara memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, komunitas pesisir, gereja, masjid, sekolah, kampus, desa, pelaku wisata, dan jaringan pemerintah daerah yang dapat digerakkan bersama.

Persoalannya, selama ini pengelolaan sampah sering terlalu dibebankan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas terbatas. Di banyak tempat, dinas lingkungan hidup hanya bekerja dengan armada minim, anggaran terbatas, petugas terbatas, dan sistem pengawasan yang belum memadai. Pola yang berjalan masih kumpul, angkut, buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Jika tidak terangkut, ia dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, atau berakhir di laut.

Model seperti ini tidak cocok untuk destinasi super prioritas. Likupang tidak boleh dibangun dengan logika persampahan lama. Jika negara serius menjadikan Likupang sebagai wajah pariwisata nasional, maka standar pengelolaan sampahnya juga harus nasional, bahkan internasional.

Pertama, Likupang perlu protokol "pariwisata tanpa sampah tercecer". Setiap pantai, homestay, restoran, warung, kapal wisata, area parkir, dan titik kunjungan harus memiliki standar kebersihan yang jelas. Bukan sekadar tempat sampah, tetapi sistem: pemilahan, pengangkutan, pencatatan, pengolahan, dan pengawasan.

Kedua, desa-desa wisata di sekitar Likupang harus diperkuat sebagai aktor utama. Sampah tidak bisa hanya diurus dari kantor kabupaten. Desa Pulisan, Marinsow, Kinunang, dan desa-desa pesisir lain harus menjadi garda depan. Bank sampah desa harus hidup. BUMDes harus dilibatkan. Koperasi lokal bisa menjadi pengelola rantai nilai sampah. Sampah plastik dapat masuk ke daur ulang. Sampah organik dapat menjadi kompos atau pakan maggot. Sampah residu harus ditekan sekecil mungkin.

Ketiga, pelaku pariwisata harus ikut memikul tanggung jawab. Hotel, resort, restoran, operator kapal, pengelola pantai, penyelenggara event, dan biro perjalanan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari keindahan alam. Mereka harus menjadi penjaga alam itu sendiri. Setiap izin usaha pariwisata semestinya disertai kewajiban pengelolaan sampah. Setiap event wisata harus punya rencana pengurangan sampah. Setiap kapal wisata harus membawa kembali sampahnya. Setiap pelaku usaha harus mengurangi plastik sekali pakai.

Keempat, perlu integrasi Bunaken–Manado–Likupang dalam pengendalian sampah laut. Arus laut tidak membaca peta administrasi. Karena itu, kebijakan sampah laut harus lintas kabupaten/kota. Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan kawasan pesisir sekitarnya perlu duduk bersama. Sungai dan drainase yang bermuara ke laut harus dipasangi sistem penahan sampah. Pelabuhan harus diawasi. Pasar pesisir harus ditata. Permukiman nelayan harus mendapat fasilitas pengelolaan sampah yang layak.

Kelima, gerakan perubahan perilaku harus masuk ke sekolah, rumah ibadah, kampus, dan komunitas. Sampah bukan hanya masalah teknis. Ia juga masalah etika. Orang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena belum tumbuh rasa malu ekologis. Di negara kepulauan, membuang sampah ke sungai sama dengan mengirim racun ke laut. Membuang plastik ke pantai sama dengan menampar wajah sendiri sebagai bangsa maritim.

Di titik ini, tesisnya menjadi jelas: laut bukan tong sampah Republik.

Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negara kepulauan. Kita bicara tentang poros maritim, ekonomi biru, kedaulatan laut, pariwisata bahari, dan kejayaan maritim. Tetapi semua kata besar itu akan kehilangan wibawa jika laut kita tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Tidak ada martabat maritim di atas laut yang penuh plastik. Tidak ada ekonomi biru di atas pantai yang kotor. Tidak ada pariwisata kelas dunia jika wisatawan harus berenang bersama sampah sachet, botol plastik, dan styrofoam.

Likupang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena ia masih berkembang, standarnya masih bisa dibentuk. Karena ia sedang menjadi perhatian nasional, dukungan anggaran dan kebijakan masih bisa diarahkan. Karena masyarakatnya masih dekat dengan laut, partisipasi sosial masih bisa diperkuat. Dan karena statusnya super prioritas, negara tidak punya alasan untuk membiarkan Likupang tumbuh dengan sistem persampahan yang biasa-biasa saja.

Kunjungan Mahasiswa Doktoral IPDN ke Likupang memberi pelajaran penting bagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, pidato, atau proyek fisik. Pemerintahan diuji oleh hal-hal konkret: apakah sampah terangkut, apakah pantai bersih, apakah desa punya sistem, apakah warga terlibat, apakah pelaku usaha patuh, apakah data tersedia, apakah pengawasan berjalan, apakah laut terlindungi.

Di situlah pariwisata bertemu tata kelola. Di situlah lingkungan hidup bertemu pemerintahan. Di situlah keindahan alam bertemu disiplin negara.

Likupang tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia tidak boleh hanya menjadi etalase resort dan promosi. Ia harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, ruang ekonomi nelayan, ruang budaya Minahasa Utara, dan ruang ekologis yang sehat. Pariwisata yang baik bukan pariwisata yang menggusur masyarakat dari lautnya sendiri, melainkan pariwisata yang membuat masyarakat lebih sejahtera karena lautnya dijaga.

Karena itu, agenda pengelolaan sampah di Bunaken dan Likupang harus naik kelas menjadi agenda strategis pariwisata nasional. Bukan sekadar program dinas. Bukan sekadar kerja bakti. Bukan sekadar lomba kebersihan. Tetapi gerakan pemerintahan yang terukur: ada target, ada data, ada anggaran, ada kelembagaan, ada sanksi, ada insentif, ada pendidikan publik, dan ada evaluasi berkala.

Jika sampah laut bisa dikendalikan, Bunaken akan tetap menjadi kebanggaan dunia bawah laut Indonesia. Jika Likupang mampu membangun pariwisata bersih sejak awal, ia akan menjadi contoh bahwa destinasi super prioritas tidak hanya berarti super indah, tetapi juga super tertata. Dan jika Sulawesi Utara mampu menghubungkan konservasi, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah, maka ia dapat menjadi model nasional bagi pembangunan pariwisata kepulauan.

Pada akhirnya, martabat negara kepulauan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lautnya, tetapi oleh seberapa serius ia menjaga laut itu dari sampahnya sendiri.

Indonesia tidak kekurangan pantai indah. Indonesia kekurangan disiplin untuk merawatnya.

Likupang, Bunaken, dan seluruh pesisir Nusantara sedang menunggu jawaban itu.rel

Kaca Jendela Rumah Dinas Wakil Bupati Deli Serdang Pecah, Polisi Selidiki Dugaan Tembakan

admin — Tue, 16 Jun 2026 22:32:00 +0700+0700

Deli Serdang — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang masih menyelidiki penyebab pecahnya kaca jendela kamar tidur rumah dinas Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo. Hingga Selasa, 16 Juni 2026, polisi belum menyimpulkan penyebab kerusakan maupun mengungkap pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa itu diketahui pada Minggu malam, 14 Juni 2026. Saat kembali ke rumah dinas setelah menghadiri kegiatan pesta rakyat di Kecamatan STM Hulu, Lom Lom menemukan pecahan kaca berserakan di lantai kamar tidurnya.

Menurut Lom Lom, terdapat lubang pada kaca jendela yang mengarah pada dugaan adanya benda yang mengenai kaca dari luar bangunan.

"Praduga adalah ditembak dari luar," kata Lom Lom saat mendampingi petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Senin, 15 Juni 2026.

Ia mengaku mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah menemukan pecahan kaca, ia berupaya mencari kemungkinan adanya proyektil atau benda lain yang menyebabkan kerusakan. Namun hingga saat itu tidak ditemukan barang yang diduga menjadi penyebab pecahnya kaca.

Lom Lom mengatakan jendela yang rusak berada tepat di samping tempat tidur yang biasa digunakannya.

"Kebetulan jendela itu bersebelahan dengan tempat tidur saya," ujarnya.

Setelah menemukan kerusakan tersebut, Wakil Bupati melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Tim Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Tim Identifikasi dan Forensik (INAFIS) kemudian melakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan menelusuri penyebab peristiwa tersebut.

Penyidik saat ini masih mendalami sejumlah kemungkinan, termasuk dugaan adanya proyektil yang mengenai kaca. Polisi belum memastikan apakah kerusakan itu disebabkan oleh tembakan atau faktor lain.

Hingga berita ini ditulis, pihak Humas Polresta Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan hasil penyelidikan.

Kepolisian menyatakan proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti pecahnya kaca dan menelusuri ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Dugaan penembakan masih bersifat sementara dan menunggu hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.

Rico Waas Lepas Peserta Fun Walk MUI Medan, Semarakkan Pekan KHAS 2026

admin — Tue, 16 Jun 2026 21:49:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai rangkaian Pekan Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) Tahun 2026, di Jalan Mesjid Raya, Selasa (16/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Rico Waas mengapresiasi MUI Kota Medan yang menghadirkan Fun Walk sebagai salah satu agenda baru dalam penyelenggaraan Pekan KHAS tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi inovasi positif yang tidak hanya menyemarakkan acara, tetapi juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

"Yang terpenting hari ini kita semua sehat, berbahagia, dan menikmati kegiatan bersama. Mudah-mudahan Fun Walk ini membawa berkah dan Pekan KHAS MUI Kota Medan semakin maju dan semakin baik ke depannya," kata Rico Waas saat melepas peserta Fun Walk didampingi Anggota DPR RI Musa Rajekshah dan Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum.

Selain mengajak masyarakat untuk aktif berolahraga, Rico Waas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan konsep yang lebih beragam sehingga semakin diminati masyarakat setiap tahunnya.

Menurutnya, kehadiran Fun Walk menjadi salah satu warna baru dalam Pekan KHAS 2026 yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendukung promosi kegiatan-kegiatan positif yang digagas MUI Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat serta berharap momentum tersebut semakin mempererat kebersamaan dan semangat kebaikan di Kota Medan.

Usai mengikuti Fun Walk, peserta berkesempatan mengikuti pengundian hadiah dengan hadiah utama berupa dua paket umrah. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya, di antaranya sepeda, televisi, dan sejumlah doorprize lainnya yang disambut antusias para peserta.

Pekan KHAS merupakan agenda tahunan MUI Kota Medan yang bertujuan mendorong pengembangan ekonomi syariah, promosi produk halal, serta pemberdayaan UMKM. Tahun ini, kegiatan semakin semarak dengan penambahan agenda Fun Walk yang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Rel

Bunda PAUD Kota Medan Airin Rico Waas Hadirkan Keceriaan dalam Program Makanan Tambahan untuk Anak PAUD

admin — Tue, 16 Jun 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Keceriaan terpancar dari wajah ratusan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan di Hotel Grand Kanaya, Senin (15/6/2026). Suasana penuh semangat dan tawa mewarnai kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kota Medan, Ny Airin Rico Waas.

Acara diawali dengan penampilan tarian yang dibawakan anak-anak PAUD. Dengan kostum warna-warni dan gerakan yang lincah, mereka tampil percaya diri di hadapan para tamu undangan. Penampilan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dan menjadi pembuka yang menghangatkan suasana.

Keceriaan anak-anak semakin bertambah saat Bunda PAUD Kota Medan, Airin Rico Waas, secara simbolis menyerahkan makanan tambahan kepada para siswa PAUD. Dengan senyum hangat dan gaya keibuan, Airin menyapa satu per satu anak-anak yang hadir, menciptakan suasana akrab dan penuh kasih.

Dalam sambutannya, Airin Rico Waas menegaskan bahwa program pemberian makanan tambahan bukan sekadar bantuan seremonial, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

"Melalui program pemberian makanan tambahan ini, kita berharap kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat tumbuh sehat, kuat, cerdas, aktif, dan berprestasi," ujar Airin Rico Waas.

Menurut Airin Rico Waas, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga.

"Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memantau tumbuh kembang mereka," kata Airin.

Suasana yang semula formal berubah menjadi semakin hidup ketika Airin Rico Waas mengajak anak-anak berinteraksi melalui kuis berhadiah. Dengan antusias, anak-anak berlomba mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan sederhana yang diberikan. Gelak tawa dan sorak sorai pun pecah ketika para pemenang menerima hadiah langsung dari Bunda PAUD Kota Medan.

Tak hanya membagikan hadiah, Airin juga menyelipkan pesan-pesan sederhana namun bermakna kepada anak-anak.

"Bunda titip pesan, jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi, rajin belajar, rajin olahraga, serta hormati orang tua dan guru agar kelak menjadi anak yang membanggakan," pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa program PMT Tahun Anggaran 2026 merupakan agenda tahunan yang bersumber dari APBD Kota Medan. Program ini akan disalurkan dua kali dalam setahun, yakni pada semester pertama dan semester kedua.

"Sebanyak 65 lembaga PAUD menjadi penerima manfaat program ini dengan total 1.500 anak. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di Kota Medan", jelas Laksamana Putra.

Menurut Laksamana Putra, .elalui kegiatan ini, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak sejak usia dini. Di tengah canda tawa dan keceriaan anak-anak, tersimpan harapan besar akan lahirnya generasi emas Kota Medan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Rel