Geruduk Kantor PTPN IV Medan, LSM Asahan Tuduh Ada Praktek KKN di Proyek Perkebunan

admin — Tue, 09 Jun 2026 16:15:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Regional Head PTPN IV Regional II, Jalan Letjen Suprapto, Medan, Selasa pagi (9/6/2026) sekitar pukul 11.30 Wib. Aksi ini dilatarbelakangi dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan proyek di lingkungan perusahaan perkebunan tersebut.

Dalam orasinya, Ketua DPC PMPRI Asahan, Hendra Syahputra, menyampaikan kekhawatiran terkait adanya satu vendor yang diduga mendapatkan hak mengerjakan 8 hingga 10 paket pekerjaan sekaligus. Paket-paket tersebut tersebar di beberapa lokasi kebun, antara lain Kebun Mandoge, Kebun Air Batu, dan Kebun Tinjowan. Menurutnya, hal ini diduga terjadi melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) yang dinilai tidak memberikan ruang persaingan yang sehat.

"Kami meminta pihak PalmCO selaku induk usaha di Jakarta tidak serta-merta mengesahkan pengaturan vendor untuk proyek penanaman ulang dan pengembangan perkebunan. Kami menduga ada indikasi KKN dan pemberian keuntungan yang tidak wajar di balik mekanisme penunjukan langsung ini," tegas Hendra.

Lebih lanjut, pihaknya menuntut agar sistem penunjukan langsung untuk proyek tahun 2026 dibatalkan. Sebagai gantinya, mereka mendesak dikembalikannya sistem pengadaan secara terbuka melalui lelang elektronik atau e-procurement.

"Semua proses harus dibuka secara daring melalui platform resmi perusahaan. Agar setiap penyedia jasa bisa bersaing secara adil berdasarkan penawaran harga terbaik dan kualifikasi teknis yang terpenuhi. Cara ini menjamin transparansi dan akuntabilitas," tambahnya.

Koordinator Lapangan aksi, Donny Alfan, juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan langsung dianggap mematikan kesempatan bagi pengusaha baru untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman kerja di sektor perkebunan.

Setelah menyampaikan tuntutan secara bergantian, perwakilan massa diterima oleh Kepala Humas PTPN IV Regional II, S. Tampubolon. Dalam pertemuan singkat tersebut, Tampubolon menyatakan kesediaan manajemen untuk menindaklanjuti laporan, asalkan disertai bukti dan data yang jelas.

"Kami terbuka untuk mengevaluasi setiap laporan yang masuk. Jika ada data nama perusahaan yang diduga mendapatkan banyak paket pekerjaan, silakan diserahkan secara resmi kepada kami. Kami akan telusuri dan tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku," jelas Tampubolon.

Setelah mendengar tanggapan dari pihak manajemen, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polrestabes Medan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum. (tec)

El Adrianshah Apresiasi Silaturahmi "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi", Persatuan Umat Semakin Kokoh

admin — Tue, 09 Jun 2026 14:07:00 +0700+0700

SUMUT24.CO, Medan – Kegiatan silaturahmi bertajuk "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi" berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan dengan dihadiri Ketua El Adrianshah, Buya Amiruddin MS, Zulfikar Hajar, Amhar Nasution, Abdullatif Khan, Ubai Nasrul, Saiful Sambas, Hendra, serta CEO Rianto SH MH.

Dalam kesempatan tersebut, Buya Amiruddin MS menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya silaturahmi yang menjadi wadah mempererat ukhuwah Islamiyah dan hubungan persaudaraan antarsesama. Acara juga diisi dengan buka puasa bersama serta tausiyah bertema "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi" yang mengajak peserta untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat kebersamaan.

Doa bersama dipimpin Ustaz Anhar Nasution yang memohon keberkahan, kesehatan, dan keselamatan bagi seluruh peserta serta masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, El Adrianshah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi menjadi sarana penting dalam memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa saling peduli di tengah masyarakat.

Senada, Rianto SH MH mengaku bersyukur dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai silaturahmi yang terus terjalin akan semakin mempererat persaudaraan dan memperkuat hubungan baik antartokoh agama, masyarakat, dan insan media.

Di akhir acara, Hendra menyampaikan terima kasih kepada para ustaz atas tausiyah dan doa yang diberikan, serta kepada El Adrianshah dan Rianto SH MH atas dukungan dan kehadiran mereka dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut.

(Redaksi SUMUT24.CO)

Sederet Pejabat dan Anggota DPRD Dipanggil, BARAPAKSI Minta Penegak Hukum Bongkar Aktor Utama Kasus Eks Rumah Singgah

admin — Tue, 09 Jun 2026 13:55:00 +0700+0700

MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otty S. Batubara, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang terus mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19 di Kota Pematangsiantar.
Menurut Otty, pemanggilan sejumlah pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, pihak appraisal, notaris, hingga instansi terkait menunjukkan adanya keseriusan untuk mengungkap secara menyeluruh proses pengadaan aset yang selama ini menjadi sorotan publik.
"Kami menilai pemanggilan para saksi dari unsur eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta merupakan langkah penting untuk membuka secara terang seluruh rangkaian proses pengadaan Eks Rumah Singgah Covid-19. Jangan ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan," tegas Otty S. Batubara, Senin (9/6/2026).
Ia mengatakan kasus tersebut harus diusut hingga tuntas mengingat pengadaan aset dilakukan menggunakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan mulai dari penentuan kebutuhan, penilaian harga aset, proses penganggaran, hingga pencairan dana harus diperiksa secara mendalam.
"Penegak hukum harus berani menelusuri siapa saja yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam dugaan penyimpangan tersebut," ujarnya.
Otty juga meminta seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur agar proses penegakan hukum berjalan efektif.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saksi-saksi yang dipanggil harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga fakta-fakta yang selama ini menjadi pertanyaan publik dapat terungkap," katanya.
Lebih lanjut, BARAPAKSI berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengkaji kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta dugaan praktik penyalahgunaan jabatan dalam transaksi tersebut.
"Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan para pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum," pungkas Otty S. Batubara.red

Wabup Atika Sambut Kepulangan Jemaah Haji Madina, Pemkab Titip Harapan Jadi Haji Mabrur

admin — Tue, 09 Jun 2026 13:30:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Suasana haru menyelimuti pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, saat ratusan keluarga menyambut kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Selasa dinihari (9/6/2026).

Meski hujan mengguyur kawasan tersebut, antusiasme masyarakat tidak surut. Warga tetap memadati area masjid untuk menyambut para tamu Allah yang baru kembali dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji.

Kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 6 itu turut disambut oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak penyelenggara haji.

Sebelumnya, rombongan jemaah haji bertolak dari Asrama Haji Embarkasi Medan menuju Mandailing Natal pada Senin pagi (8/6/2026). Namun, perjalanan menuju Bumi Gordang Sambilan mengalami keterlambatan akibat sejumlah kendala di perjalanan sehingga rombongan tiba melewati jadwal yang telah diperkirakan.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Mandailing Natal, Ahmad Zainul Khobir, menjelaskan bahwa jumlah jemaah yang tiba di daerah tidak sama dengan jumlah keberangkatan sebelumnya.

Menurut dia, terdapat dua jemaah yang berangkat ke Tanah Suci secara terpisah karena kondisi kesehatan yang saat itu belum memungkinkan untuk bergabung bersama Kloter 6.

"Ada dua jemaah yang berangkat belakangan karena faktor kesehatan sehingga tidak bisa terbang bersama rombongan utama saat keberangkatan sebelumnya," ujar Zainul Khobir.

Di sisi lain, suasana bahagia kepulangan jemaah juga diiringi kabar duka. Zainul Khobir menyampaikan bahwa satu orang jemaah asal Mandailing Natal meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Jemaah tersebut diketahui bernama Isran bin Baitul Nasution, warga Kelurahan Longat, yang wafat pada 27 Mei 2026, bertepatan dengan 10 Zulhijjah, saat rangkaian ibadah haji berlangsung.

"Salah satu jemaah kita telah dipanggil Allah SWT di Tanah Suci. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ungkapnya.

Zainul juga menjelaskan bahwa idealnya rombongan diperkirakan tiba di Mandailing Natal sekitar pukul 22.30 WIB. Namun, sejumlah hambatan selama perjalanan membuat kedatangan jemaah mengalami keterlambatan.

"Pada dasarnya kita sudah menyusun jadwal perjalanan, tetapi tentu ada kondisi di lapangan yang di luar perkiraan. Semua terjadi atas kehendak Allah SWT," katanya.

Karena waktu penyambutan sudah memasuki larut malam, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution memilih untuk tidak memberikan sambutan resmi agar para jemaah dapat segera berkumpul kembali bersama keluarga di rumah masing-masing.

Meski demikian, melalui panitia penyelenggara, Wabup Atika menitipkan doa dan pesan kepada seluruh jemaah yang telah kembali ke kampung halaman.

"Ibu Wakil Bupati menyampaikan salam kepada seluruh jemaah dan berharap semoga semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah," tutur Zainul Khobir.

Setelah prosesi penyambutan selesai, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Kantor Kemenhaj secara resmi menyerahkan kembali para jemaah kepada keluarga masing-masing.

Pemerintah daerah berharap seluruh nilai ibadah, kedisiplinan, kesabaran, serta semangat kebersamaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dapat diterapkan di tengah kehidupan masyarakat.zal

Wali Kota Padangsidimpuan Yakin KONI di Bawah Hasanuddin Sipahutar Melesat, 90 Atlet Siap Tempur di Porprovsu 2026

admin — Tue, 09 Jun 2026 13:29:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kemajuan dunia olahraga daerah. Hal itu terlihat saat Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menerima audiensi jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padangsidimpuan masa bakti 2026–2030 di Ruang Audiensi Wali Kota, Minggu (8/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan KONI Kota Padangsidimpuan di bawah kepemimpinan Hasanuddin Sipahutar. Menurutnya, kepengurusan baru memiliki komposisi yang solid dan diperkuat berbagai latar belakang profesional yang dinilai mampu membawa olahraga daerah ke arah yang lebih maju dan kompetitif.

Turut hadir dalam audiensi itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Siswan Nagabe, Staf Ahli Wali Kota Ihram Kurnia Agustan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jhonny P. Situmeang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ali Imron, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ery Silvana Siregar.

Wali Kota menilai, susunan pengurus KONI yang baru menjadi kekuatan besar karena melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari akademisi, perbankan, politisi, insan pers, hingga pegiat olahraga.

"Saya optimistis KONI Kota Padangsidimpuan akan semakin berkembang. Kepengurusan baru ini diisi oleh figur-figur yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan kepedulian terhadap kemajuan olahraga. Ini menjadi modal besar untuk membangun prestasi atlet daerah ke depan," ujar Letnan Dalimunthe.

Tak hanya menyampaikan apresiasi, Wali Kota juga menekankan pentingnya pembenahan organisasi sejak awal masa kepengurusan. Ia berharap KONI dapat menjadi lembaga olahraga yang profesional, transparan, serta mampu menciptakan tata kelola organisasi yang sehat.

Menurutnya, organisasi yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama harum Kota Padangsidimpuan di tingkat provinsi hingga nasional.

"Kita ingin KONI menjadi organisasi yang solid, profesional, dan terbuka. Jangan ada persoalan internal yang dapat menghambat langkah organisasi. Mari kita bangun ekosistem olahraga yang sehat sehingga kolaborasi antara KONI dan Pemerintah Kota berjalan optimal demi kemajuan olahraga daerah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mempercepat penguatan organisasi. Salah satu agenda terdekat adalah pelantikan pengurus KONI masa bakti 2026–2030 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Aula Bappeda Kota Padangsidimpuan.

Hasanuddin menegaskan bahwa kepengurusan baru siap membangun sinergi bersama Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet serta memperkuat prestasi olahraga di berbagai cabang.

"Kami siap menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Pengurus yang berasal dari berbagai profesi menjadi kekuatan tersendiri untuk mendukung pembangunan olahraga, termasuk pembinaan atlet-atlet muda agar mampu berprestasi dan mengharumkan nama daerah," kata Hasanuddin.

Usai pelantikan, KONI Kota Padangsidimpuan juga dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai langkah awal menyusun program kerja jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Hasanuddin turut berharap Wali Kota Padangsidimpuan dapat hadir sekaligus menjadi narasumber guna memberikan motivasi kepada seluruh cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI.

Tak hanya fokus pada pembenahan organisasi, KONI juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Sebanyak 90 atlet telah didaftarkan untuk mewakili Kota Padangsidimpuan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 63 atlet putra dan 27 atlet putri diproyeksikan bertanding di berbagai cabang olahraga.

Sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol dukungan terhadap pengembangan olahraga daerah, Hasanuddin Sipahutar bersama jajaran pengurus KONI turut menyerahkan jaket resmi KONI kepada Wali Kota Letnan Dalimunthe yang juga menjabat sebagai Pembina KONI Kota Padangsidimpuan.

Audiensi ini menjadi langkah awal mempererat sinergi antara Pemerintah Kota dan KONI dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif, profesional, dan berorientasi pada prestasi.zal

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Gelar Pelatihan Petugas Pendataan Sensus Ekonomi

admin — Tue, 09 Jun 2026 13:25:00 +0700+0700

PALAS - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Padanglawas menggelar pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026.

Untuk gelombang I-2 ,dilaksanakan 3–8 Juni 2026, bertempat di TC Hotel Syamsiah dan TC Hotel Barumun.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padanglawas, Erwin Veri Siregar, Selasa(9/6/2026),mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan petugas lapangan dalam melaksanakan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026, sehingga data yang dikumpulkan nantinya dapat lebih akurat, lengkap, serta berkualitas.

Dikatakan, selama kegiatan pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep, tata cara pendataan, penggunaan aplikasi, serta simulasi wawancara untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal di lapangan.

"Selama menjalankan tugas pendataan, para petugas akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan penyelenggaraan sensus ekonomi berakhir 31 Agustus 2026," terang Erwin Veri.

Lanjut dia, petugas pelatihan akan dilindungi dari resiko kecelakaan kerja dan kematian melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Erwin menambahkan, petugas yang mengikuti pelatihan sensus ekonomi diharapkan lebih profesional dan terlatih dalam melakukan pendataan.

" Harapan kita, pendataan lengkap sensus ekonomi 2026, dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan Indonesia," pungkasnya.

Keterangan Photo : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas melaksanakan pelatihan petugas pendataan lengkap sensus ekonomi 2026.rel

Wakil Bupati Asahan Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD : APBD 2025 Raih Opini WTP dan Penyerapan Sangat Baik

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:51:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menyampaikan tanggapan dan jawaban tertulis atas pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Asahan, Senin (8/6/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., ini berlangsung dalam suasana kondusif dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-kabupaten, serta tamu undangan lainnya.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Asahan – yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan – telah menyampaikan pandangan, catatan, serta saran konstruktif terkait pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2025. Seluruh masukan tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati.

Membacakan pidato Bupati, Wakil Bupati Rianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa tanggapan yang disampaikan mencerminkan semangat kebersamaan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat pandangan ini bukan sekadar catatan, melainkan bentuk komitmen bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengumumkan kabar baik: Pemerintah Kabupaten Asahan kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Capaian ini diakui sebagai hasil kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik dan berkelanjutan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa tingkat penyerapan anggaran daerah pada tahun 2025 mencapai 94,22 persen, yang dikategorikan sebagai sangat baik. Angka tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.

Menyikapi masukan terkait pembangunan infrastruktur jalan, Pemerintah Daerah menyatakan akan terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten, perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna ini ditutup dalam keadaan tertib, aman, dan lancar, menandai satu tahapan penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025. (dre)

Bupati Asahan Pimpin Rapat Evaluasi : Upaya Kerek Harga TBS Sawit Mendekati Patokan Provinsi

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:47:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar rapat evaluasi dan pengendalian harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna memastikan kesejahteraan petani terjaga. Dipimpin langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., pertemuan berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati pada Kamis (4/6/2026) dan dihadiri Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah ini.

Rapat ini menjadi tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menetapkan harga acuan TBS sebesar Rp3.252 per kilogram. Dalam arahannya, Bupati Taufik menyampaikan bahwa kondisi harga di lapangan saat ini masih tercatat cukup rendah. Berdasarkan data per akhir Mei 2026, harga beli di tingkat petani baru mencapai Rp2.580 per kilogram, sehingga masih memiliki selisih yang signifikan jika dibandingkan dengan ketetapan provinsi.

"Kami menggelar rapat ini bukan tanpa alasan. Sawit adalah tulang punggung perekonomian Asahan, sehingga kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama. Kami berharap harga yang berlaku dapat terus disesuaikan dan mendekati patokan yang telah ditetapkan, agar hasil kerja keras petani mendapatkan nilai yang adil dan layak," tegas Bupati Taufik.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia meminta seluruh pimpinan PKS untuk mengawasi jalannya transaksi di lapangan serta menginstruksikan kepada agen pembelian agar tidak melakukan praktik penekanan harga yang merugikan petani.

"Keseimbangan harus terjaga—tidak merugikan usaha, namun juga tidak membebani petani. Mari kita jaga stabilitas harga ini bersama agar perekonomian daerah tetap berjalan sehat dan adil bagi semua pihak," ujar Wakil Bupati.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan pengusaha PKS menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan akan mengikuti himbauan yang ada, meskipun menyampaikan bahwa pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi operasional dan kapasitas masing-masing pabrik. Pihak pengusaha juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Plt Kadis Kominfo Asahan, Arbin Tanjung saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (8/6/2026) membenarkan, bahwa kegiatan menjadi langkah awal yang nyata dalam menjembatani kepentingan petani dan pengusaha, sekaligus memastikan harga TBS kelapa sawit di Asahan dapat terus bergerak menuju angka yang ditetapkan pemerintah demi kemajuan bersama. (dre)

Tak Ada yang Lolos! Bapenda Medan Intensifkan Pengawasan Pajak Daerah Demi Dongkrak PAD

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:33:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan kota. Sejumlah sektor pajak mulai dari reklame, parkir, restoran, hotel, pajak air tanah hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kini menjadi fokus pengawasan intensif.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan bahwa pihaknya saat ini bergerak dengan pendekatan yang lebih terstruktur, mulai dari pendataan, pengawasan lapangan, hingga pembinaan wajib pajak secara berkelanjutan.

"Semua potensi pajak di Kota Medan kami dorong untuk optimal. Tidak ada yang dikecualikan karena setiap sektor memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah," ujarnya saat ditemui di kantor Bapenda Medan, Jalan A.H. Nasution.

Bapenda Medan menegaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap wajib pajak lama maupun yang belum terdaftar dalam sistem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah benar-benar tergali secara maksimal.

Tim lapangan juga terus bergerak melakukan monitoring terhadap objek pajak yang tersebar di berbagai titik Kota Medan, termasuk usaha kecil hingga skala besar.

Meski pengawasan diperketat, Bapenda tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pelaku usaha. Sosialisasi dan imbauan menjadi langkah awal sebelum masuk ke tahap pembinaan.

"Kami tidak langsung menindak. Ada tahapan mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga pembinaan agar wajib pajak memahami kewajibannya," jelas Agha.

Seluruh aktivitas dan kinerja Bapenda juga berada dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Kota Medan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini menjadi bagian dari penguatan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dijadikan bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan efektivitas pendataan pajak di lapangan.

Bapenda juga mencatat adanya dinamika ekonomi yang memengaruhi kondisi wajib pajak. Beberapa usaha mengalami penurunan bahkan penutupan, sehingga berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban pajak, terutama pada sektor reklame dan ritel.

Meski begitu, kondisi tersebut tetap menjadi bagian dari data evaluasi untuk memastikan sistem pajak daerah tetap adaptif dan realistis.

Dalam memperkuat sistem layanan, Bapenda juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Warga dapat melaporkan objek pajak yang belum terdata melalui kanal pengaduan resmi atau aplikasi Medan SmartTax yang tersedia di Play Store.

"Kalau ada temuan di lapangan, silakan laporkan. Semua akan kami verifikasi dan tindak lanjuti sesuai aturan," tegasnya.red

8 ASN Purna Tugas Terima Penghargaan, Bupati Paluta Tegaskan Pengabdian Tak Akan Dilupakan

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:32:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Suasana penuh haru menyelimuti halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara pada apel pagi yang digelar, Senin (08/06/2026). Dalam momentum tersebut, Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, menyerahkan penghargaan kepada delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi memasuki masa purna tugas atau pensiun.

Pemberian penghargaan itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara atas dedikasi dan loyalitas para ASN yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam prosesi tersebut, para ASN yang memasuki masa pensiun menerima piagam penghargaan, cendera mata, serta santunan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diserahkan secara simbolis.

Penyerahan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi nyata yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai abdi negara.

Momentum penghormatan ini berlangsung khidmat dan penuh makna. Rasa haru tampak menyelimuti prosesi ketika satu per satu ASN menerima penghargaan di hadapan jajaran pemerintah daerah dan peserta apel pagi.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menilai bahwa pengabdian para ASN bukan sekadar rutinitas pekerjaan, tetapi bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah.

Dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun dianggap menjadi fondasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemajuan di berbagai sektor, terutama pendidikan.

Adapun delapan ASN yang memasuki masa purna tugas tersebut yakni:

1. Sofyan Endamora, S.H. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Hirasmawati Dalimunthe, S.Pd. dari SD Negeri No. 100290 Parmeraan
3. Rosmia Harahap, A.Ma.Pd., S.Pd.SD. dari SD Negeri No. 100050 Pasar Matanggor
4. Elidawati Hasibuan, S.Pd.I. dari SD Negeri No. 101420 Padang Bujur
5. Nurhayani Hasibuan, S.Pd., M.M. dari SMP Negeri 2 Portibi
6. Sarminah HSB, S.Pd. dari SD Negeri No. 102020 Paya Baung
7. Khairani Hasibuan, S.Pd.I. dari TK Negeri Balakka 1 Padang Bolak
8. Nursaripa Harahap, S.Pd. dari SD Negeri No. 101110 Gunungtua.

Kegiatan tersebut menjadi simbol nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghargai jasa para aparatur yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemajuan daerah.

Selain menjadi bentuk penghormatan, momen ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN aktif untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian.zal

342 Jamaah Haji Madina Pulang Selamat, Bupati H. Saipullah Nasution Langsung Siapkan Gebrakan untuk 2027

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ratusan jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 6 Embarkasi Medan akhirnya tiba kembali di tanah air pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Sebanyak 342 jamaah haji bersama empat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) disambut hangat setibanya di lokasi penyambutan oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, serta petugas Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara.

Suasana haru dan penuh syukur terlihat saat para jamaah turun dari rombongan transportasi dan diarahkan menuju aula penerimaan. Keluarga yang telah menunggu sejak dini hari tampak antusias menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati H. Saipullah Nasution menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah dengan lancar dan selamat.

"Alhamdulillah, jamaah haji asal Mandailing Natal tahun ini telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci," ujar Saipullah.

Meski demikian, Bupati juga menyampaikan duka cita atas wafatnya satu jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

"Kita turut berduka atas satu jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," katanya.

Saipullah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan ke daerah.

Menurutnya, seluruh fasilitas jamaah, seperti transportasi, akomodasi, hingga konsumsi selama perjalanan, difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah ingin memastikan jamaah merasa nyaman dan aman selama proses keberangkatan maupun kepulangan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemkab Madina juga mulai menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut menyusul adanya informasi dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Madina terkait rencana penambahan kuota jamaah haji menjadi 800 orang pada tahun 2027.

Bupati menilai penambahan kuota tersebut harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan pelayanan yang lebih optimal agar proses pemberangkatan jamaah berjalan lancar tanpa kendala.

"Pemerintah daerah akan melakukan persiapan lebih matang agar pelayanan haji ke depan semakin baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam proses keberangkatan," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Saipullah berharap seluruh jamaah haji yang baru kembali dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta membawa nilai-nilai positif di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual semata, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial.

"Kami berharap seluruh jamaah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, semakin tawaduk, peduli terhadap sesama, serta lebih taat kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.zal

Pemerintah Kabupaten Solok Menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:29:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok Senin (8/6/2026) menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat X Koto Diatas, yang merupakan bagian dari verifikasi lapangan dalam rangka penilaian pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menjadi agenda tahunan TP-PKK Provinsi Sumatera Barat.

Dihadi oleh Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Dianita Maulin Vasko, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Solok Boy Falma, kepala OPD, camat, wali nagari, pengurus PKK, tokoh masyarakat, serta Tim Penilai Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat.
‎
‎Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Penilai Provinsi Sumatera Barat serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Gerakan PKK di Kabupaten Solok.
‎
‎Dan menegaskan bahwa Gerakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan keluarga yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
‎
‎"Gerakan PKK harus lahir dari bawah, tumbuh bersama masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang ada di tengah masyarakat," ujar Bupati.
‎
‎ Bupati juga menyampaikan kebanggaannya terhadap Nagari Tanjung Balik yang terus menorehkan berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di antaranya sebagai Juara II Nasional Bidang Literasi serta masuk Tiga Besar Nasional Kampung KB.
‎
‎Di ikatakannya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah daerah, serta kader-kader PKK yang terus bekerja dan berinovasi untuk kemajuan daerah.
‎
‎Dian juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus berperan aktif dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tantangan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian bersama.
‎
‎Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat.
‎
‎ Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Nagari Tanjung Balik terpilih mewakili Kabupaten Solok setelah melalui proses seleksi dan pembinaan yang berkelanjutan.
‎
‎IMenjelaskan bahwa berbagai program yang dilaksanakan PKK di Nagari Tanjung Balik telah terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, OPD terkait, organisasi wanita, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta berbagai unsur masyarakat.
‎
‎"PKK tidak hanya hadir sebagai pendamping pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang terus berupaya memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan," ungkap Ny. Nia.
‎
Bahwa, keberhasilan yang diraih Nagari Tanjung Balik hingga tingkat nasional merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini telah memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.
‎
‎Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Dianita Maulin Vasko dalam sambutannya menyampaikan bahwa verifikasi lapangan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menentukan pemenang lomba, melainkan juga sebagai sarana evaluasi, pembinaan, dan motivasi bagi kader-kader PKK di daerah.
‎
‎Dan menjelaskan bahwa 10 Program Pokok PKK memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas, mulai dari pendidikan karakter, pendidikan agama, ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.
‎
‎Ny. Dianita juga memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh TP-PKK Nagari Tanjung Balik, termasuk pengelolaan bank sampah dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.
‎
‎"Kami hadir tidak hanya untuk menilai, tetapi juga memberikan motivasi dan pembinaan. Yang paling penting adalah bagaimana program-program PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
‎
‎Diabberharap semangat gotong royong, kolaborasi, dan inovasi yang telah dibangun oleh kader-kader PKK di Kabupaten Solok dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ekspos program unggulan Nagari Tanjung Balik serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai TP-PKK Provinsi Sumatera Barat.(YOSE)

Dewan Pertanyakan Kesiapan Pemko Medan Tanggung Biaya Oerasional BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:25:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, DPRD Medan pertanyakan apakah Pemko Medan sudah mempertimbangkan beban biaya operasional Pilot Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan dan kesiapan infrastruktur secara matang.

"Apakah Pemko Medan sudah mempertimbangkan secara matang tentang biaya operasional BRT. Jangan sampai nanti APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar," tegas Anggota DPRD Medan Lailatul Badri usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 denganDinas Perhubungan Kota Medan, Dishub Provinsi Sumatera Utara, serta BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT yang saat ini tengah berjalan.

Hadir dari komisi 4 DPRD MedanPaul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda , Zulham Efendi, Renville P Napitupulu, Lailatul Badri.

Politisi PKB yang kritis ini menyatakan, sejumlah persoalan mulai dari penyempitan badan jalan, potensi kemacetan hingga beban operasional yang dinilai dapat membebani APBD Kota Medan menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan, Senin (8/6/2026).

Menurut Lailatul Badri, pihaknya tidak menolak pembangunan transportasi modern di Kota Medan, namun meminta agar seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.

"Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki," ujar Lailatul Badri.

Politisi PKB itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai berbeda dengan Jakarta. Menurutnya, penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.

"Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan," katanya.

Selain persoalan lalu lintas, wanita yang akrab disapa Lela ini juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut-sebut sebagai bantuan dari Bank Dunia ( World Bank).

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan pinjaman luar negeri.

"Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi," tegasnya.

Lela juga menyinggung besarnya biaya operasional transportasi massal yang selama ini sudah berjalan di Kota Medan, seperti Trans Metro Deli atau Bus Listrik, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini saja operasional Trans Metro Delo atau Bus Listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp 90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," ungkapnya.

Ia mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam menanggung pembiayaan tersebut di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Lela menilai masih banyak persoalan mendasar yang lebih mendesak untuk ditangani di Kota Medan, salah satunya persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.

"Masalah utama Kota Medan saat ini adalah penanganan banjir. Itu yang menurut kami harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai muncul proyek besar lain sementara persoalan mendasar masyarakat belum selesai," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lela juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kami mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan," pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengaku kecewa dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan karena tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Mega Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di kantor DPRD Medan. Dishub Medan selaku perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan sepatutnya hadir memberikan penjelasan terkait proyek dimaksud.

Dengan ketidakhadiran Kadis Perhubungan, RDP yang dipimpin Paul MA Simanjuntak di ruang Komisi 4, Senin (8/6/2026) berjalan tidak maksimal. Pasalnya, pertanyaan anggota dewan terkait anggaran pendamping dari APBD Pemko Medan untuk proyek BRT tidak mendapat jawaban.

"Kita kuatir, proyek BRT ini senilai Rp 1,9 Triliun dari Kementerian. Tetapi kan banyak yang harus dibenahi serta kelanjutan proyek ini. Kita tidak setuju jika proyel BRT ini nanti menjadi beban Pemko Medan," cetus Paul Simanjuntak.(R02)

Dilantik Prabowo, Said Iqbal Fokus Hapus Sistem Outsourcing

admin — Mon, 08 Jun 2026 22:28:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan, Said Iqbal menegaskan akan langsung mengawal berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang akan menjadi perhatian pemerintah dan kalangan pekerja dalam waktu mendatang.

Salah satu agenda utama yang akan diperjuangkannya adalah penghapusan atau setidaknya pembatasan ketat sistem outsourcing. Menurutnya, praktik outsourcing selama ini masih menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan pekerja karena dinilai mengurangi kepastian kerja dan perlindungan hak-hak buruh.

"RUU Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan pekerja," tegas Said Iqbal.
Selain mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan, ia juga mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 agar perlindungan terhadap pekerja lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal akan fokus pada tiga agenda utama, yakni kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan melalui upah yang layak (income security), dan jaminan sosial bagi pekerja (social security).

Meski kini menjadi bagian dari pemerintahan, Said Iqbal memastikan tetap memimpin KSPI dan Partai Buruh. Ia juga menegaskan bahwa kebebasan buruh untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi, harus tetap dijamin dalam iklim demokrasi yang sehat.

Masuknya tokoh buruh ke dalam lingkaran pemerintahan dinilai menjadi momentum penting bagi perjuangan pekerja di Indonesia. Namun, publik akan menantikan sejauh mana berbagai aspirasi buruh dapat diwujudkan menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
(REL)

GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan

admin — Mon, 08 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24news.co

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik dengan mengamankan Bupati Muara Enim, Edison. Dalam operasi yang berlangsung sejak Minggu malam, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya sehingga total 10 orang dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait perkara yang sedang didalami.

"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Operasi senyap yang dilakukan sejak malam hari itu langsung menjadi sorotan. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan guna menentukan status hukum mereka.

Publik kini menanti langkah lanjutan KPK serta pengungkapan detail perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. KPK belum merinci dugaan tindak pidana maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.red

Said Iqbal Masuk Lingkar Istana, Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden

admin — Mon, 08 Jun 2026 21:21:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional sekaligus memperkuat dukungan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Pejabat yang dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara itu, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik agar setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta mengemban tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara.

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap penguatan kelembagaan di Badan Gizi Nasional dapat mendukung percepatan program pemenuhan gizi masyarakat, sementara penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan perlindungan terhadap pekerja serta buruh di Indonesia. (red)

BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Diamankan di Sumsel

admin — Mon, 08 Jun 2026 21:09:00 +0700+0700

Muara Enim | Sumut24.co

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Selatan. Kali ini, Bupati Muara Enim, Edison, turut diamankan dalam operasi tersebut, Senin (8/6/2026).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penindakan tersebut saat dikonfirmasi awak media. "Benar," ujarnya singkat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan total 10 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta.

"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan, salah satunya kepala daerah," ungkapnya.

Hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan awal sesuai ketentuan 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sejumlah pengamat menilai, kasus berulang tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya memberi efek jera.
Redaksi/Sumut24.co

PS Korpri Tanjungbalai Kalah 3-4 dari PS Korpri Binjai, Tim Junior Menang 1-0

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:55:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tanjungbalai Senior harus mengakui keunggulan PS Korpri Binjai Senior setelah kalah dengan skor 3-4 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Asahan Sakti, Kota Tanjungbalai, Sabtu (6/6/2026).

Pertandingan yang digelar dalam suasana silaturahmi antaraparat pemerintah daerah tersebut berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim saling menekan dan menampilkan permainan terbuka.

Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang 2-2. Gol PS Korpri Tanjungbalai dicetak oleh Suwanda dan Bambang Irawan melalui tendangan penalti. Sementara itu, dua gol PS Korpri Binjai diborong oleh Misgianto.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Aditya Anyar berhasil menambah satu gol bagi PS Korpri Tanjungbalai.

Namun, PS Korpri Binjai mampu memanfaatkan sejumlah peluang melalui Indra Gunawan yang mencetak dua gol tambahan dan memastikan kemenangan timnya dengan skor akhir 4-3.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungbalai, Fitra Hadi, yang hadir mewakili Wali Kota Tanjungbalai mengatakan bahwa pertandingan persahabatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antardaerah sekaligus meningkatkan semangat olahraga.

"Pertandingan ini bukan semata-mata tentang hasil akhir. Yang lebih penting adalah memperkuat silaturahmi, kebersamaan, dan sportivitas antara kedua tim yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah," kata Fitra Hadi usai pertandingan.

Ia mengapresiasi kehadiran rombongan PS Korpri Binjai di Kota Tanjungbalai serta mengakui penampilan tim tamu yang tampil efektif sepanjang pertandingan.

"Menang dan kalah adalah hal biasa dalam olahraga. Kami mengapresiasi seluruh pemain yang telah menunjukkan semangat dan permainan yang baik," ujarnya.

Sementara itu, hasil berbeda diraih tim junior. PS Korpri Tanjungbalai Muda berhasil mengalahkan PS Korpri Binjai Muda dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Aidil Andri Panjaitan.

Usai pertandingan, tim PS Korpri Binjai menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan jajaran PS Korpri Tanjungbalai.

Mereka menilai pertandingan berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan sportivitas.

Pertandingan persahabatan tersebut turut disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada kedua tim.

Gaya ini mengikuti karakteristik Kompas.com: judul informatif, lead langsung pada fakta utama, paragraf pendek, dan kutipan narasumber ditempatkan sebagai penguat informasi.(eko)

Massa Geruduk Kejari dan PN Kisaran, Desak Keadilan di Kasus Pengedar 3.000 Butir Ekstasi

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi secara berurutan, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Asahan dan Pengadilan Negeri Kisaran. Aksi ini dipicu oleh keputusan hakim yang memvonis dua orang terdakwa kasus narkoba dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan, meski barang bukti yang diamankan mencapai 3.000 butir ekstasi.

Kedatangan massa pada hari Senin (8/6/2026) sekitar pukul 10.30 Wib disertai dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Dalam orasinya, mereka menilai penanganan kasus tersebut tidak berjalan secara profesional dan diduga kuat dipengaruhi oleh praktik mafia peradilan.

Menurut keterangan massa, dua orang yang diduga berperan sebagai jaringan pengedar narkoba itu awalnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman yang berbeda, yakni 1 tahun dan 12 tahun penjara. Namun, keputusan majelis hakim justru menjatuhkan vonis yang lebih ringan, masing-masing 11 bulan dan 8 tahun penjara.

Ketua DPC Bara Api, Hendra Kerman, mempertanyakan alasan di balik tuntutan yang dianggap tidak setimpal dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. "Untuk kasus sebanyak 3.000 butir ekstasi, seharusnya diancam dengan hukuman maksimal, bahkan bisa hukuman mati atau seumur hidup agar menjadi efek jera. Kenapa tuntutannya jauh di bawah ketentuan yang ada? Apakah ada indikasi penerimaan suap di baliknya?" tegasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan Aksi, Adha Khairuddin. Ia menilai proses hukum yang berjalan tidak lengkap. "Kami mempertanyakan mengapa tidak dilakukan rekonstruksi perkara dan tes urine sebagaimana prosedur seharusnya. Apakah ini tanda adanya permainan di balik layar?" ujarnya.

Massa juga menyoroti sikap jaksa yang tidak mengajukan upaya hukum banding meski menilai vonis hakim terlalu ringan.

Saat diterima di Kejari Asahan, tanggapan yang disampaikan justru tidak memuaskan pihak pendemo. Kepala Seksi Pidana Umum Rizky Rahmadani mengaku baru menjabat selama seminggu dan belum memahami detail kasus tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Heriyanto Manurung menjelaskan bahwa jaksa dan pejabat yang menangani kasus tersebut sebelumnya sudah dipindah tugaskan ke luar daerah.

Tidak menerima penjelasan tersebut, massa kemudian bergerak menuju Pengadilan Negeri Kisaran. Di lokasi kedua ini, tuduhan serupa dilontarkan, bahkan disebut sebagai praktik "pengadilan hitam" karena dianggap mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Awalnya, pihak pengadilan mengirimkan jurubicara untuk menemui massa, namun para pendemo bersikeras ingin berbicara langsung dengan Ketua PN Kisaran. Terjadi ketegangan sempat memuncak ketika humas pengadilan menyebutkan bahwa ketua pengadilan tidak dapat keluar karena "takut kepanasan". Pernyataan ini memicu kemarahan massa yang merasa direndahkan.

"Mereka digaji dari uang pajak rakyat, seharusnya siap mendengar aspirasi dan pertanyaan masyarakat. Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal," ujar salah satu orator, Syafruddin Harahap.

Setelah sempat terjadi kericuhan yang segera diredam petugas keamanan, akhirnya disepakati bahwa lima orang perwakilan massa dapat diterima untuk berdialog secara tertutup di dalam ruangan kantor ketua pengadilan.

Sebelum membubarkan diri, massa menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pengawas Jaksa Agung, serta Pengawas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan. (tec)

Siap Bersaing di Tingkat Provinsi, Dua Desa di Asahan Dipantau Kesiapan Lomba HKG PKK 2026

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:44:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menjelang pelaksanaan Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan melakukan monitoring dan pembinaan langsung ke dua desa peserta, yaitu Desa Persatuan di Kecamatan Pulau Rakyat dan Desa Rahuning di Kecamatan Rahuning. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, didampingi Staf Ahli TP-PKK Kabupaten, Ny. Juni Rianto, pada Senin (8/6/2026).

Di Desa Persatuan, tim meninjau kesiapan untuk kategori Lomba Hatinya PKK. Di lokasi tersebut terlihat masyarakat telah memanfaatkan lahan pekarangan rumah secara optimal untuk ditanami tanaman pangan, tanaman obat keluarga, serta menata lingkungan agar tetap bersih, asri, dan nyaman. Ny. Yusnila menegaskan bahwa program ini bukan sekadar persiapan lomba, melainkan upaya nyata mendukung ketahanan pangan keluarga dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Sementara itu, di Desa Rahuning fokus pengecekan diarahkan pada kesiapan administrasi PKK desa. Tim memeriksa kelengkapan buku catatan, data kegiatan, laporan kerja, dan dokumen pendukung lainnya sesuai standar penilaian provinsi. Menurut Ny. Yusnila, administrasi yang tertib menjadi fondasi penting agar setiap program berjalan terukur, mudah dievaluasi, dan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan.

Hasil monitoring menunjukkan kedua desa telah menunjukkan kesiapan yang baik. Desa Persatuan unggul dalam penerapan program lingkungan dan ketahanan pangan, sedangkan Desa Rahuning telah menata dokumen administrasi dengan rapi dan lengkap. Kader PKK di kedua tempat juga menunjukkan semangat serta komitmen tinggi untuk memberikan penampilan terbaik.

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan berharap melalui pembinaan ini, kedua desa dapat terus menyempurnakan segala aspek dan mampu meraih hasil terbaik di tingkat provinsi. Lebih dari sekadar meraih penghargaan, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera di Kabupaten Asahan.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur pengurus TP-PKK Kabupaten, jajaran TP-PKK Kecamatan Pulau Rakyat dan Rahuning, perwakilan pemerintah kecamatan, kepala desa, serta para kader PKK setempat. (dre)