Muscab HA-IPB 2026-2030 Berjalan Sukses, Sudarija Terpilih Menjadi Ketua.

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:30:00 +0700+0700

Aek Kanopan- drh. Sudarija, S.H., M.H., M.M., CPM., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk masa bakti 2026–2030.

Sudarija terpilih melalui Musyawarah Cabang (Muscab) HA-IPB Labura yang digelar di Aula Ahmad Dewi Syukur, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema "Menjalin Silaturahmi dan Sinergi Alumni untuk Pembangunan Daerah".

Muscab dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) HA-IPB Sumatera Utara, alumni IPB lintas angkatan yang berdomisili di Labura, serta sejumlah undangan dari kalangan perusahaan, kepala sekolah, dan siswa SMA.

Melalui proses musyawarah mufakat, Sudarija dipercaya memimpin organisasi alumni tersebut untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutan perdananya, Sudarija menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menggerakkan potensi alumni agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Terima kasih atas amanah ini. Ini bukan soal jabatan, tetapi soal pengabdian. Kita akan fokus mengaktifkan kembali database alumni, memperkuat jejaring, dan membuat program yang bersentuhan langsung dengan petani, UMKM, dan generasi muda di Labura," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Ketua DPD HA-IPB Sumatera Utara, M. Fadly Abdina, S.P., M.Si., didampingi Plt. Sekretaris Anggi Rhaditya Lubis, S.P., M.M., berharap kepengurusan baru HA-IPB Labura dapat semakin aktif dan solid dalam menjalankan roda organisasi.

Ia mengatakan, sebagai pelaksana tugas, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk merapikan kepengurusan cabang, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda), serta memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Tugas kami sebagai Plt. adalah merapikan kepengurusan cabang, melaksanakan Musda, serta melakukan konsolidasi internal agar peran alumni di Sumut, khususnya di Labura, semakin produktif dan memberikan kontribusi sesuai Tri Dharma IPB," ucapnya.

Dukungan terhadap kepengurusan baru juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Mewakili Bupati Labura, Plt. Asisten I, Zahida Hafni Siregar, menyampaikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar di sektor pertanian yang perlu didukung dengan penguatan keilmuan, inovasi, serta pendampingan dari para alumni IPB.

Menurutnya, keberadaan alumni IPB di Labura diharapkan dapat menjadi penghubung antara pengetahuan akademis dan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian.

"Kabupaten Labura punya potensi pertanian yang luar biasa. Alumni IPB harus hadir menjadi jembatan antara ilmu dan lapangan. Kami yakin di bawah kepemimpinan drh. Sudarija, HA-IPB akan semakin maju," ujarnya.

Ketua Panitia Muscab Enjoyment Akbar Siregar S.P. IALI, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Muscab.

"Alhamdulillah, Muscab berjalan lancar, aman, dan demokratis. Antusiasme alumni sangat tinggi, ini bukti bahwa kekeluargaan alumni IPB di Labura masih sangat solid. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, dari DPD HA-IPB Sumut sampai seluruh panitia dan peserta yang hadir," ujarnya.

Ia juga berharap ketua terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik.

"Kita sudah memilih pemimpin baru secara mufakat. Tugas panitia selesai, selanjutnya tugas kita bersama mengawal dan mendukung program kerja ketua terpilih agar HA-IPB benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Labura," tambahnya.

Muscab HA-IPB Labura kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan sesi foto bersama seluruh alumni serta tamu undangan.

Kinerja APBN Sumut September 2026: Pendapatan Tumbuh 54,95 Persen dan TKD Dipercepat untuk Pemulihan Bencana

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 30 September 2026 menunjukkan kinerja yang positif dengan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp30,08 triliun atau 79,29 persen dari target, tumbuh 54,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang meningkat 64,49 persen serta kepabeanan dan cukai yang melampaui target hingga 143,21 persen. Capaian ini mencerminkan peran fiskal yang kuat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, mengamankan daya beli masyarakat, serta memperkuat kapasitas penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi regional.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran di Sumatera Utara hingga akhir triwulan ketiga tercatat mencapai Rp52,81 triliun atau 74,75 persen dari pagu, meningkat 18,61 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp17,33 triliun yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, serta lonjakan belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 243,23 persen untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis. Selain itu, belanja bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp9,56 miliar guna melindungi kelompok rentan, sementara program perlindungan sosial secara luas seperti BPNT dan PKH sukses menjangkau sekitar 3,86 juta penerima manfaat di seluruh wilayah.

Percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) turut menjadi instrumen krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pemulihan wilayah pascabencana dengan realisasi mencapai Rp35,48 triliun atau 85,40 persen dari pagu. Berdasarkan kebijakan relaksasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025, pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran khusus pemulihan bencana sebesar Rp8,05 triliun, di mana dana sebesar Rp4,82 triliun telah disalurkan 100 persen langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Kebijakan ini memastikan pemerintah kabupaten dan kota memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.

Dukungan APBN juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha melalui penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp13,89 triliun kepada 206.460 debitur, dengan sektor pertanian dan perdagangan sebagai kontributor terbesar. Penyaluran KUR ini didominasi oleh Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Langkat, yang dibarengi dengan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) guna memperluas akses permodalan bagi usaha skala mikro. Sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Utara bersama pemerintah daerah dinilai semakin solid dalam mengawal efektivitas anggaran agar tepat sasaran.

Secara keseluruhan, optimalisasi instrumen APBN hingga September 2026 berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat pemulihan pascabencana, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Sumatera Utara. Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui strategi belanja yang ekspansif dan terarah, APBN diharapkan dapat terus menjadi fondasi utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Rel

Cor Beton Jalan Gambas Dikerjakan Saat Hujan, Kualitas Proyek PUTR Asahan Senilai Rp 197 Juta Dipertanyakan

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:02:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Proyek pengecoran beton Jalan Gambas di Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, yang menelan anggaran hampir Rp200 juta dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, kini menuai sorotan terkait kualitas pelaksanaannya. Pekerjaan yang diduga tetap dilakukan saat cuaca sedang hujan memicu kekhawatiran akan standar mutu infrastruktur yang dihasilkan.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (02/11/2026), aktivitas pengecoran beton terlihat berjalan di tengah turunnya hujan. Hal ini memunculkan pertanyaan wajar dari masyarakat, mengingat secara teknis pengecoran beton memerlukan kondisi yang tepat agar kekuatan dan daya tahannya sesuai spesifikasi yang direncanakan.

Berdasarkan data proyek, pekerjaan ini bernilai Rp197.940.140, bersumber dari APBD Kabupaten Asahan 2026, berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan. Pelaksana proyek tercatat atas nama CV Cahaya Abadi Berkah dengan masa pengerjaan selama 45 hari kalender.

Secara teknis, pengecoran beton saat hujan sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang, namun memerlukan langkah perlindungan khusus yang ketat. Jika air hujan tercampur ke dalam adukan atau mengikis permukaan beton yang belum mengeras, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan ketahanan struktur jalan tersebut.

Masyarakat berharap setiap rupiah yang digunakan dari uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang kuat, awet, dan layak digunakan jangka panjang.

Terkait hal ini, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Asahan, Agus Jaka Putra Ginting, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp memberikan tanggapan singkat, "Iya, akan ditegur untuk tidak kerja saat hujan."

Masyarakat berharap peneguran ini diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat di lapangan, sehingga proyek yang menelan biaya hampir Rp200 juta ini benar-benar selesai dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. (tec)

Lama Numpang Listrik Tetangga, Ibu Suryani Menangis Haru Saat Komisaris PLN Nyalakan Listrik Di Rumahnya

admin — Tue, 03 Nov 2026 11:01:00 +0700+0700

sumut24.co -LANGKAT, Tangis haru Ibu Suryani pecah saat impiannya memiliki sambungan listrik sendiri akhirnya terwujud. Selama ini, warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kabupaten Langkat, tersebut harus menyalur listrik dari rumah tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Minggu (1/11/2026), kebahagiaan menyelimuti rumahnya ketika Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa, hadir langsung untuk menyalakan listrik melalui program Light Up The Dream (LUTD).

Di hadapan Ali Masykur, Ibu Suryani tak kuasa menahan air mata. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan terima kasih atas bantuan insan PLN yang membuat keluarganya kini dapat menikmati listrik dari sambungan sendiri, tanpa harus lagi bergantung pada tetangga.

Suasana semakin mengharukan ketika Ali Masykur mengajak Ibu Suryani bersama-sama menyalakan listrik di rumahnya

"Program Light Up The Dream ini merupakan bantuan dari kawan-kawan PLN untuk masyarakat yang membutuhkan. Ayo, Ibu, dengan mengucap bismillah kita nyalakan," ujar Ali Masykur.

Dengan mengucapkan basmalah, Ibu Suryani bersama Ali Masykur menyalakan listrik di rumah tersebut. Tepuk tangan warga yang hadir mengiringi momen penuh kebahagiaan itu, menandai terwujudnya harapan sederhana yang telah lama dinantikan.

Penyalaan listrik tersebut turut disaksikan Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN (Persero), Raditya Hari Nugraha; General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad; serta Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai, Muhammad Isra, beserta jajaran.

Kebahagiaan serupa juga dirasakan dua warga lainnya, yakni Rudi Antoni dan Muhammad Azwar. Ketiganya merupakan warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, yang pada kesempatan tersebut menerima bantuan penyambungan listrik gratis melalui program LUTD.

Tidak hanya menghadirkan sambungan listrik, PLN juga menyerahkan bantuan token listrik dan paket sembako kepada ketiga keluarga penerima manfaat. Sementara itu, melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, bantuan paket sembako turut disalurkan kepada 30 kepala keluarga yang membutuhkan.

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Melalui program ini, kepedulian insan PLN diwujudkan dalam bentuk akses kelistrikan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa kebahagiaan Ibu Suryani dan dua keluarga penerima manfaat lainnya menjadi pengingat bahwa kehadiran listrik memiliki arti lebih besar daripada sekadar penerangan.

"Di balik setiap sambungan listrik yang kita nyalakan, ada harapan keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hari ini, tiga keluarga akhirnya dapat menikmati listrik dari sambungan sendiri. Bagi kami, ini bukan sekadar penyambungan listrik, tetapi juga upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari kenyamanan beraktivitas, mendukung pendidikan anak-anak, hingga meningkatkan produktivitas keluarga," ujar Rizky.

Menurut Rizky, pemerataan akses kelistrikan perlu berjalan beriringan dengan kepedulian sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga prasejahtera.

"Kami ingin kehadiran PLN tidak berhenti ketika listrik berhasil dinyalakan. Melalui Light Up The Dream dan kepedulian YBM PLN, kami ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas. Energi bukan hanya tentang listrik yang mengalir ke rumah-rumah, tetapi juga tentang semangat gotong royong yang mampu menyalakan harapan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat," tambah Rizky.

Rizky juga mengapresiasi seluruh insan PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat melalui program LUTD. Menurutnya, semangat berbagi tersebut mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab sosial insan PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui program Light Up The Dream, PLN terus berupaya membantu keluarga prasejahtera memperoleh sambungan listrik secara mandiri. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan akses energi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Ibu Suryani, Minggu itu menjadi hari yang tak terlupakan. Setelah sekian lama mengandalkan sambungan listrik dari tetangga, kini rumahnya telah memiliki sambungan listrik sendiri. Di tengah tepuk tangan warga dan rasa syukur yang menyelimuti rumahnya, sebuah harapan sederhana akhirnya menjadi kenyataan.(C04)

Dies Natalis ke-25, UNPRI Perkuat Fasilitas Kampus Hadapi Era AI

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:57:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi, Universitas Prima Indonesia (UNPRI) memperkuat transformasi pendidikan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas akademik, dan penyediaan fasilitas kampus yang representatif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UNPRI menuju perguruan tinggi berkelas dunia saat merayakan Dies Natalis ke-25.

Komitmen tersebut disampaikan Rektor UNPRI Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes., saat menyampaikan pidato pada perayaan Dies Natalis ke-25 UNPRI di Aula Kampus Utama UNPRI, Jalan Sampul, Medan, Sabtu (24/10/2026).

Chrismis mengatakan, perkembangan AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan menghasilkan pengetahuan. Karena itu, perguruan tinggi harus berani bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

"Universitas tidak cukup hanya bertahan. Universitas harus berani bertransformasi," tegasnya.

Sebagai langkah strategis, UNPRI tengah mempersiapkan laboratorium kecerdasan buatan bernama PACE (Prima AI Competency & Ecosystem). Fasilitas yang direncanakan segera diresmikan pada 2026 ini akan menjadi ruang pengembangan kompetensi, eksplorasi teknologi, kolaborasi, dan inovasi berbasis AI.

Seluruh dosen UNPRI juga telah tersertifikasi Google Education Certificate untuk memperkuat kompetensi digital dalam pembelajaran. UNPRI bahkan tengah mempersiapkan diri menjadi Google Reference University pertama di Indonesia.

Dalam pidatonya, Chrismis juga memaparkan sejumlah capaian UNPRI. Pada November 2025, UNPRI menembus QS Asia University Rankings 2026. Sebulan kemudian, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter memperoleh akreditasi internasional IAAHEH (Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health).

Pada awal 2026, UNPRI juga masuk dalam pemeringkatan dunia Times Higher Education.

Di bidang pendidikan kedokteran, UNPRI kini memiliki delapan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Pada Agustus 2026, universitas meluluskan angkatan pertama Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dan Dokter Spesialis Radiologi.

Saat ini, UNPRI memiliki 60 program studi, dengan 26 program studi berakreditasi Unggul dan dua program studi meraih akreditasi internasional. Capaian akademik lainnya datang dari Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Hairus Abdullah, S.T., M.Si., Ph.D., yang masuk dalam jajaran World's Top 2% Scientists 2026.

Pengembangan pendidikan juga dilakukan melalui ekosistem living lab yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman praktik di lingkungan profesional. Melalui Prima Group, mahasiswa berkesempatan mengenal dunia kerja di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, klinik, properti, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga sekolah.

Universitas ini juga memperluas jejaring internasional melalui keberangkatan 42 mahasiswa sebagai delegasi ke Yangtze Normal University, China. Sementara itu, dua mahasiswa UNPRI terpilih sebagai Google Student Ambassador pada Oktober 2026.

Selain pengembangan akademik, UNPRI terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Melalui gerakan UNPRI-Peduli, universitas menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Januari 2026. Sebulan kemudian, sebanyak 100 mahasiswa diberangkatkan melalui Program Mahasiswa Berdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

UNPRI juga mengembangkan pendampingan digitalisasi UMKM pesisir di Aek Tolang, Tapanuli Tengah, serta Prima Migrant Center melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Staf Presiden dan sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perayaan seperempat abad UNPRI berlangsung meriah, diawali prosesi penyambutan tamu VVIP dan VIP melalui pedang pora oleh eAgro Teknologi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNPRI, serta sambutan rektor. Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun. Hadir juga dalam acara itu Founder UNPRI Prof.Dr.dr.I Nyoman E.L.MKes.AIFM, Sp.K.KL.P, Ketua Yayasan, Dr.drg.Florenly M.P.H, BPH Prof.Dr.Tommy Leonard SH.MKn, Komisaris Utama PT Royal Prima Tbk (PRIM) Dr.Heriyanti SH.MKn, wakil rektor, (WR I) Dr.Abdi Dharma S.Kom.MKon, WR II Prof Dr.Ermi Girsang MKes.M.Biomed.AIFO, WR III Refi Ihtiari S.Si, MSc, PhD, WR IV Dr dr.Ali Napiah Nasution M.K.T,, M.K.M, SpKKLP(K), COPC. dan para undangan.
Rangkaian perayaan juga diisi UNPRI Fiesta 2026 yang menampilkan kreativitas mahasiswa, pertunjukan seni, serta pemilihan Mr & Ms UNPRI 2026. Para finalis mengikuti pertunjukan bakat, peragaan busana profesi, dan sesi tanya jawab sebelum pengumuman pemenang sejumlah kategori penghargaan.

Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Prof. Dr. Tommy Leonard, S.H., M.Kn., secara terpisah, Senin (26/10/2026) menegaskan bahwa yayasan berkomitmen mendukung kemajuan UNPRI, terutama melalui penyediaan fasilitas kampus yang representatif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa kini.

Menurut Prof Tommy Leonard, transformasi pendidikan akibat perkembangan AI dan digitalisasi menuntut perguruan tinggi untuk tidak sekadar menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan pembelajaran yang mendorong inovasi, kreativitas, penelitian, dan penguasaan teknologi.

"Kami ingin memastikan bahwa UNPRI memiliki fasilitas dan ekosistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga dosen dapat mengembangkan kualitas pembelajaran, mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya, dan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya. (C04)

Banjir Doa dan Karangan Bunga, Rianto SH MH Sampaikan Terima Kasih kepada Sahabat dan Kerabat

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:56:00 +0700+0700

MEDAN – Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, serta seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan doa restu pada resepsi pernikahan putrinya, Bella, dengan Fahdi Lubis di Hotel Santika Medan, Sabtu (31/10/2026).

Rianto yang merupakan CEO Media Sumut24 sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, menyatakan rasa syukur dan kebahagiaannya atas perhatian serta dukungan berbagai kalangan yang telah ikut menjadi bagian dari hari istimewa keluarga besarnya.

Secara khusus, Rianto menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Anggota DPR RI Ade Zona Prasetio, Maruli Siahaan, para akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri resepsi pernikahan putrinya.

"Atas nama keluarga besar, saya dan istri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, dan seluruh keluarga yang telah berkenan hadir serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai, Bella dan Fahdi Lubis," ujar Rianto.

Ia juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada seluruh pihak yang telah mengirimkan karangan bunga, ucapan selamat, serta berbagai bentuk perhatian dan dukungan lainnya.

"Perhatian, doa, dukungan, dan karangan bunga yang dikirimkan kepada keluarga kami merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan yang sangat berarti. Kami merasa bersyukur karena begitu banyak sahabat, saudara, dan rekan dari berbagai kalangan yang turut berbagi kebahagiaan bersama keluarga kami," ungkapnya.

Rianto juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih terdapat kekurangan, baik dalam penyambutan, pelayanan maupun hal-hal lainnya.

"Jika selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyambutan maupun pelayanan, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rianto berharap seluruh kebaikan dan perhatian yang diberikan para tamu undangan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

"Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan keberkahan, kesehatan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin selama ini semakin erat," tuturnya.

Menutup ungkapannya, Rianto bersama keluarga besar kedua mempelai kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan pernikahan Bella dan Fahdi sebagai momentum penuh kebahagiaan dan kenangan indah bagi keluarga besar mereka.

Tujuh Hari Lagi Diskon Tambah Daya PLN Berakhir, Yuk Manfaatkan Promonya! Simak Caranya

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:52:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Ingin menambah peralatan elektronik di rumah atau meningkatkan fasilitas usaha, tetapi daya listrik belum mencukupi? Masih ada kesempatan untuk memanfaatkan diskon biaya penyambungan tambah daya sebesar 50 persen dari PT PLN (Persero). Program "Energi Berdikari" dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 memasuki tujuh hari terakhir dan akan berakhir pada 4 November 2026.

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mengajak masyarakat memanfaatkan promo tersebut untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan usaha. Pengajuan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, Kamis (29/10/2026) menyampaikan bahwa dalam rangka hari listrik Nasional (HLN) ke 81, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan tambahan daya dengan biaya penyambungan yang lebih ringan.

"Bagi pelanggan yang berencana menambah daya listrik, masih ada kesempatan untuk memanfaatkan promo Energi Berdikari hingga 4 November 2026. Silakan sesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan agar aktivitas di rumah semakin nyaman dan kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar," ujar Rizky.

Promo ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Pelanggan harus sudah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

Berikut cara memanfaatkan diskon tambah daya melalui PLN Mobile:
1. Buka aplikasi PLN Mobile dan masuk ke akun pelanggan.
2. Lakukan minimal satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik selama periode promo untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya.
3. Pilih layanan "Tambah Daya", kemudian ikuti petunjuk pengajuan dan pilih daya sesuai kebutuhan.
4. Gunakan e-voucher diskon pada pengajuan tambah daya.
5. Periksa rincian permohonan dan pembayaran, lalu selesaikan transaksi sesuai petunjuk di aplikasi.

Setiap akun PLN Mobile dapat memperoleh maksimal empat e-voucher, dengan ketentuan satu e-voucher digunakan untuk satu kali transaksi tambah daya pada setiap ID pelanggan.

Diskon sebesar 50 persen berlaku untuk biaya penyambungan tambah daya. Program tidak berlaku bagi permohonan yang disertai perubahan jaringan distribusi, perubahan fasa, perubahan tarif, atau perubahan jenis layanan, serta tidak dapat digabungkan dengan promo keringanan biaya penyambungan lainnya.

Manfaat promo ini turut dirasakan salah satu pemilik warung kopi di kawasan Helvetia, Medan. Ia memanfaatkan diskon tambah daya untuk mendukung penggunaan pendingin udara di tempat usahanya, sehingga dapat menyediakan ruangan yang lebih nyaman bagi pelanggan.

Rizky berharap semakin banyak masyarakat Sumatera Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum periode program berakhir.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Cukup melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengajukan tambah daya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga maupun usaha. Kami berharap kemudahan ini memberikan manfaat nyata bagi aktivitas dan produktivitas pelanggan," tutup Rizky. (C04)

Mengisi Daya, Berbagi Cerita: Saat Komisaris Independen PLN Menyapa Pelanggan Di SPKLU Cambridge Medan

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:48:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Suasana hangat mewarnai kunjungan Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa, ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cambridge, Medan, Sabtu (31/10/2026).

Di tengah aktivitas pengisian daya kendaraan listrik, Ali Masykur menyempatkan diri menyapa dan berbincang langsung dengan Indrawan, salah seorang pelanggan yang tengah mengisi daya mobil listriknya.

Percakapan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman pelanggan sekaligus memastikan fasilitas pengisian daya PLN mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik.

"Bagaimana rasanya menggunakan mobil listrik? Nyaman dan lebih murah, ya?" tanya Ali Masykur kepada Indrawan.

"Iya, Pak. Nyaman dan murah," jawab Indrawan.

Jawaban sederhana itu menjadi gambaran bagaimana kendaraan listrik mulai menjadi pilihan mobilitas masyarakat. Selain kenyamanan berkendara, efisiensi biaya operasional menjadi salah satu pertimbangan pengguna dalam beralih ke kendaraan listrik.

Dalam kunjungannya, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa PLN perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pengembangan infrastruktur SPKLU berjalan seimbang dengan pertumbuhan kendaraan listrik.

"PLN harus terus memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan kepada pengguna kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik harus terus dipantau dan diperhitungkan dengan baik agar pengembangan SPKLU dapat disiapkan secara seimbang dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ali Masykur.

Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi energi serta mengurangi emisi dari sektor transportasi.

"Ekosistem kendaraan listrik harus terus diperkuat, termasuk kebijakan dan kesiapan infrastrukturnya. PLN harus mampu memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat semakin yakin menggunakan kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan," tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa jumlah kendaraan listrik di Sumatera Utara saat ini telah mencapai sekitar 9.800 unit. Perkembangan tersebut menjadi perhatian PLN dalam mempersiapkan infrastruktur pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

"Pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara menjadi perkembangan positif yang harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. PLN terus berupaya menghadirkan layanan pengisian daya yang mudah diakses, andal, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat semakin percaya diri menggunakan kendaraan listrik," ungkap Rizky.

Rizky menjelaskan bahwa pengembangan layanan SPKLU dilakukan dengan mempertimbangkan persebaran kendaraan listrik, kebutuhan perjalanan antarkota, serta potensi pertumbuhan pengguna di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata.

Menurutnya, pengalaman langsung pelanggan juga menjadi masukan penting bagi PLN untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pengisian daya.

"Bagi PLN, pengembangan ekosistem kendaraan listrik bukan hanya tentang menambah jumlah SPKLU, tetapi juga memastikan setiap fasilitas memberikan manfaat dan pengalaman pelayanan yang baik bagi pelanggan. Kami ingin pengguna kendaraan listrik merasa tenang dan nyaman dalam setiap perjalanan," jelasnya.

Di akhir kunjungannya, Ali Masykur Musa turut mengajak masyarakat untuk semakin terbuka terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang lebih bersih.

"Saya mengajak masyarakat luas untuk menggunakan kendaraan listrik. Mari bersama-sama kita dorong transportasi yang lebih ramah lingkungan menuju Indonesia yang semakin bersih dan bebas dari polusi kendaraan," pungkasnya.

Melalui pengembangan infrastruktur SPKLU yang terencana dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, PLN berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan masa depan transportasi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.(C04)

Dari Kekhawatiran Hingga Solusi, Komisaris PLN Berdialog Dengan Pengguna Mobil Listrik Di Medan

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:43:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Tujuh bulan menggunakan mobil listrik membuat Rudy semakin merasakan kenyamanan dan efisiensi berkendara. Namun, ada satu kekhawatiran yang masih menghantuinya ketika hendak melakukan perjalanan jauh, yakni sulitnya menemukan tempat pengisian daya di lokasi tujuan. Kekhawatiran tersebut disampaikannya langsung kepada Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa S.H., M.Si., M.Hum., saat berbincang santai di lounge Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Sabtu (31/10/2026).

Percakapan hangat tersebut berlangsung di sela kunjungan Ali Masykur untuk meninjau fasilitas SPKLU PLN UID Sumatera Utara. Tidak sekadar memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya, ia juga menyempatkan diri mendengarkan pengalaman dan aspirasi pelanggan yang telah beralih menggunakan kendaraan listrik.

Dalam perbincangan tersebut, Ali Masykur menanyakan kekhawatiran yang masih dirasakan Rudy selama menggunakan mobil listrik.

"Kalau perjalanan jauh, yang saya takutkan itu apakah di tempat tujuan nanti ada SPKLU atau tidak. Takutnya sampai di sana tidak ada tempat mengecas," ungkap Rudy.

Meski demikian, Rudy mengaku tidak menyesali keputusannya beralih ke kendaraan listrik. Ketika ditanya mengenai alasan memilih mobil listrik, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut berangkat dari kesadaran pribadi setelah mempertimbangkan kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan efisiensi biaya operasional.

"pakai ev dari kesadaran sendiri, saya lihat dan hitung lebih hemat. Jadi saya beralih ke mobil listrik. Ternyata setelah digunakan, lebih nyaman, enak, dan lebih efisien," tuturnya.

Pengalaman Rudy menggambarkan bahwa kenyamanan menggunakan kendaraan listrik perlu didukung dengan kemudahan akses pengisian daya, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Ketersediaan infrastruktur dan informasi lokasi SPKLU menjadi faktor penting dalam meningkatkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menjelaskan bahwa PLN terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan memperluas infrastruktur pengisian daya. Hingga 31 Oktober 2026, sebanyak *145 unit SPKLU telah tersedia di 116 lokasi yang tersebar di Sumatera Utara* untuk mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

"Kami memahami bahwa salah satu kekhawatiran pengguna kendaraan listrik adalah ketersediaan tempat pengisian daya, terutama ketika melakukan perjalanan jauh. Karena itu, PLN terus memperluas infrastruktur SPKLU agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pengisian daya. Saat ini, terdapat 145 unit SPKLU di 116 lokasi di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya kami memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik," ujar Rizky.

Selain memperkuat infrastruktur, PLN juga menghadirkan kemudahan melalui aplikasi PLN Mobile yang dilengkapi fitur *Trip Planner*. Melalui fitur ini, pengguna kendaraan listrik dapat merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kebutuhan pengisian daya, serta mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang rute perjalanan.

PLN Mobile juga menyediakan fitur AntreEV yang memungkinkan pelanggan memantau kondisi antrean pengisian daya secara *real time* dan mengakses layanan antrean digital pada SPKLU yang mendukung fitur tersebut. Inovasi ini dihadirkan untuk membantu pelanggan mengatur perjalanan dan mengurangi ketidakpastian waktu tunggu saat melakukan pengisian daya.

"Melalui PLN Mobile, pelanggan dapat mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang perjalanan sekaligus memanfaatkan berbagai fitur pendukung pengisian daya. Kami ingin memastikan pertumbuhan kendaraan listrik di Sumatera Utara berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat semakin nyaman dan percaya diri menggunakan kendaraan listrik, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jauh," tambah Rizky.

Sementara itu, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa pengalaman dan masukan pelanggan seperti yang disampaikan Rudy menjadi perhatian penting bagi PLN dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Menurutnya, pertumbuhan kendaraan listrik harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya serta peningkatan kualitas pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan pengguna.

"Kenyamanan dan keamanan pelanggan adalah yang utama. PLN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin nyaman dan tidak ragu menggunakan kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik juga harus terus diperhatikan agar pengembangan SPKLU dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ali Masykur.

Ia menambahkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus mendorong penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya kita membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan anak cucu kita pada masa mendatang," tambahnya.

Melalui dialog langsung dengan pelanggan, PLN memperoleh masukan mengenai kebutuhan nyata pengguna kendaraan listrik di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menghadirkan kemudahan akses pengisian daya, serta memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman bagi masyarakat.

PLN berkomitmen memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan infrastruktur SPKLU, inovasi layanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Dengan dukungan tersebut, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. (C04)

Tiga Perda Resmi Ditetapkan, Bupati Palas Dorong Tata Kelola Pajak dan Lingkungan Lebih Baik

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:42:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas dalam rangka penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi daerah, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I., dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, S.H.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang Lawas atas kerja keras serta sinergi yang terbangun selama proses pembahasan ketiga Ranperda tersebut.

Menurutnya, penetapan tiga Perda ini merupakan bukti nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Proses ini merupakan wujud nyata kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Putra Mahkota Alam.

Adapun tiga Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna tersebut meliputi perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

1. Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perda pertama berkaitan dengan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pendapatan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia menekankan bahwa setiap penerimaan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang jauh lebih penting adalah bagaimana penerimaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mengedepankan akurasi pendataan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas.

2. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda kedua mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putra Mahkota Alam menilai, Padang Lawas memiliki potensi sumber daya alam yang besar sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan kepentingan generasi mendatang.

"Kita tidak ingin pembangunan hari ini justru meninggalkan beban bagi generasi yang akan datang. Kita ingin membangun Palas yang maju tetapi tetap lestari," tegasnya.

Melalui Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang semakin kuat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3. Perda Pengelolaan Sampah

Sementara itu, Perda ketiga mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

Bupati menyoroti pentingnya penanganan persoalan sampah secara serius melalui sistem yang terpadu dari hulu hingga hilir.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang. Diperlukan sistem yang lebih menyeluruh, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah.

"Sebaik apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Keberhasilan Perda ini sangat bergantung pada kerja bersama antara Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Bupati berharap regulasi tersebut dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Di akhir sambutannya, Putra Mahkota Alam menegaskan bahwa penetapan tiga Perda tersebut bukanlah akhir dari proses pembentukan regulasi, melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti regulasi yang telah ditetapkan melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan berorientasi pada manfaat.

"Saya minta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti Perda ini dengan langkah konkret, terukur dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama," tutupnya.

Penetapan ketiga Perda ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pdi., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, S.H., perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas, perwakilan Pengadilan Agama Sibuhuan, perwakilan Dandim 0212/TS, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, insan pers, serta undangan lainnya.zal

Bupati Palas dan DPRD Sepakati Anggaran 2027, Pembangunan Daerah Jadi Prioritas

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:41:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas yang berlangsung di gedung DPRD Palas, Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, didampingi Wakil Ketua I Amran Pikal Siregar, S.So.I., dan Wakil Ketua II Muhammad Dayan Hasibuan, SH.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang telah bekerja keras dalam pembahasan dokumen anggaran tersebut.

Menurutnya, pembahasan KUA dan PPAS membutuhkan komitmen, pemikiran, serta kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif agar kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota dewan, khususnya Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif, yang telah bekerja keras sehingga dokumen ini dapat dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD," ujar Putra Mahkota Alam.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan Kabupaten Padang Lawas ke arah yang lebih baik.

Bupati juga menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2027.

Dokumen tersebut memuat arah kebijakan umum anggaran serta prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Putra Mahkota Alam menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan anggaran.

Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara terukur agar program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Untuk itu, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi yang intensif antara proses perencanaan, kebutuhan masyarakat, dengan dana yang tersedia," katanya.

Ia berharap kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.

Bupati menilai, kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan APBD.

"Dengan telah disepakatinya dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat tercapai dengan baik," tutupnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Padang Lawas H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I., Wakapolres Padang Lawas Kompol Leo Rella Edianto Sembiring, SH, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Pengadilan Agama Sibuhuan.

Hadir pula perwakilan Dandim 0212/Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP., para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, insan pers, serta undangan lainnya.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi landasan awal bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027, dengan harapan anggaran yang dirumuskan mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.zal

Enam Ketua KADIN Kabupaten/Kota Tolak Hadiri Musprov ke-7, Desak Transparansi Dana dan Keterwakilan Daerah

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:40:00 +0700+0700

LEBAK, BANTEN – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten ke-7 yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.

Enam Ketua KADIN tersebut secara tegas menyatakan tidak akan menghadiri Musprov. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.

Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Para Ketua KADIN daerah menginginkan adanya transparansi terkait dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.

Perwakilan para Ketua KADIN kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang juga Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov ke-7.

Terpisah salah satu pengurus Kadin Uding menyatakan, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah, yakni keterbukaan pengelolaan dana perimbangan dan komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.

"Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota," menjadi pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.

Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan personal ataupun perebutan jabatan organisasi. Lebih dari itu, menyangkut prinsip keadilan organisasi, transparansi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota sebagai bagian dari struktur organisasi di Provinsi Banten.

Mereka menginginkan agar KADIN Provinsi Banten dibangun melalui prinsip kebersamaan, bukan hanya menjadi organisasi yang didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Tidak hadirnya enam Ketua KADIN daerah dalam Musprov kali ini tentu menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Sebab, konsolidasi organisasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas KADIN sebagai wadah dunia usaha.

Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan penyelenggara Musprov KADIN Banten ke-7. Apakah tuntutan transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah akan mendapatkan jawaban?

Sebab, organisasi pengusaha seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha di Banten, termasuk KADIN kabupaten/kota yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Musprov bukan sekadar memilih ketua dan menyusun kepengurusan, tetapi juga momentum membangun kepercayaan, transparansi, dan keadilan organisasi.

Wakil Wali Kota Fadly Abdina Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Realisasi APBD

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:37:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Memasuki Triwulan IV atau penghujung tahun anggaran 2026, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Fadly Abdina saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Tanjungbalai di halaman Kantor Wali Kota, Senin (2/11/2026).

Dalam amanatnya, Fadly menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

Pertama, terkait kedisiplinan ASN. Ia meminta seluruh aparatur menjaga integritas dan melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Kita harus menjaga disiplin, integritas, dan tanggung jawab. Saya ingin hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Kedua, Fadly mengingatkan pentingnya penerapan nilai BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, nilai tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang tulus, profesional, dan memberikan manfaat. Ketiga, ia meminta seluruh OPD mempercepat realisasi belanja APBD serta penyerapan dana dari pemerintah pusat.

Pengawasan terhadap program yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan juga harus ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, Fadly meminta pimpinan OPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres kegiatan dan program, termasuk memastikan penyelesaian pertanggungjawaban fisik serta administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel.

"Pastikan seluruh prosedur, pertanggungjawaban fisik, dan administrasi keuangan diselesaikan secara akuntabel," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). OPD terkait, seperti BPKPD, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, serta OPD pengelola retribusi lainnya, diminta turun langsung menggali potensi pendapatan yang belum terealisasi.

"OPD terkait harus turun langsung menyisir potensi-potensi penagihan yang belum terealisasi," tegas Fadly.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly juga mengimbau ASN dan PPPK agar lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan dan program masing-masing OPD..

Menurutnya, publikasi melalui media sosial pribadi maupun akun resmi Pemerintah Kota Tanjungbalai penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung dan terkini berbagai aktivitas, kinerja, serta program pemerintah daerah.

Terakhir, ia mengingatkan seluruh OPD untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan mengakselerasi kegiatan gotong royong.

Apalagi, saat ini Kota Tanjungbalai mulai memasuki musim penghujan sehingga diperlukan langkah mitigasi dan pencegahan terhadap potensi banjir.

Ia meminta kegiatan gotong royong dilaksanakan secara berkala dengan memprioritaskan pembersihan serta pengerukan saluran air atau drainase di wilayah kerja masing-masing.

Fadly berharap seluruh jajaran Pemko Tanjungbalai dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat koordinasi sehingga seluruh program pemerintahan dapat berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran 2026. (eko)

Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:29:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus berkomitmen memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara lima lembaga strategis yakni, Pemerintah Kabupaten Asahan, Kepolisian Resor (Polres) Asahan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Dengan penandatanganan berlangsung di lingkungan BBPVP Medan, Senin (2/11/2026).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis yang menyatukan peran masing-masing instansi dalam penanganan pengangguran secara terpadu — mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan akses penempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif yang mandiri.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P mengatakan, bahwa penanganan pengangguran tidak cukup hanya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Harus diiringi peningkatan keterampilan, perluasan akses penempatan, serta dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mandiri. Kolaborasi ini adalah bukti kita hadir memberikan solusi nyata bagi warga Asahan.

Sementara, Wakapolres Asahan, Kompol Slamet Riyadi mengatakan, melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polres Asahan turut membantu masyarakat mendapatkan pelatihan vokasi bersertifikat. Dengan keterampilan yang tepat, peluang mereka untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup akan semakin besar.

Kemudian, Kepala BBPVP Medan, Amran, S.T., bahwa pelatihan vokasi menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kerja sama ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja kita."

Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, mengatakan, bahwa kami siap membuka akses penempatan kerja ke luar negeri termasuk melalui program SMK Global — dengan jaminan perlindungan ketat agar masyarakat terhindar dari bahaya perdagangan orang.

Selanjutnya, Ketua BAZNAS Kabupaten Asahan, Ansori Margolang menyampaikan, dana zakat, infak, dan sedekah kita arahkan untuk memberdayakan usaha produktif masyarakat. Tujuannya agar warga tidak hanya menunggu lowongan kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri."

Sinergi kelima pihak ini diharapkan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang utuh dari pelatihan, penempatan, hingga pendampingan usaha. Masyarakat Kabupaten Asahan tak hanya mendapat akses pekerjaan yang layak, tetapi juga dibekali kemampuan mandiri yang memperkuat perekonomian keluarga secara berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Asahan, Kompol Slamet Riyadi, S.H., S.I.K., M.H., Kepala BBPVP Medan, Amran, S.T., Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, S.H., dan Ketua BAZNAS Kabupaten Asahan, Ansori Margolang., serta Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan beserta jajaran., dan juga tamu undangan lainnya. Dengan ditutup sesi foto bersama seluruh pihak yang hadir. (tec)

Curi HP dan Uang Kasir Mixue, Pria di Tanjung Morawa Ditangkap Polsek Tanjung Morawa*

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:24:00 +0700+0700

DELI SERDANG –Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan seorang pria diduga pelaku pencurian di gerai Mixue.

Pelaku, seorang laki laki berinisial MRFL (33), warga Jalan Pahlawan Link. I Gang Sempurna, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H. mengatakan pelaku diamankan pada Minggu, 01 November 2026 sekira pukul 00.20 WIB di Jalan Pahlawan Gg. Lurah Link. I Kel. Pekan Tanjung Morawa.

Korban dalam kasus pencurian ini adalah CV. MIXUE TAMORA yang dikuasakan kepada KS (33) sebagai pelapor.

Kejadian pencurian terjadi pada Selasa, 27 Oktober 2026 sekira pukul 09.00 wib. Saat itu pelapor datang ke Mixue untuk bekerja, sesampai di tempat, pelapor langsung mengecek meja kasir dan melihat 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 unit Tablet Galaxy Tab A7 Lite warna Gray sudah tidak ada lagi di meja kasir, kemudian pelapor membuka laci kasir, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 2.007.000 juga telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, CV. Mixue Tamora mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 7.000.000.*

Berbekal laporan tersebut personel Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan tersebut unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa pada Minggu 01 November 2026 sekira pukul 00.30 wib petugas mendapat informasi bahwa pelaku terlihat melintas di Jalan Pahlawan Gg. Lurah.

Tak berlangsung lama petugas yang di pimpim oleh Kanit Reskrim IPTU Hotman Barus, S.H. langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku kemudian diboyong ke Mako Polsek Tanjung Morawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gerai Mixue Tamora kemudian petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit Tablet Galaxy Tab A7 Lite Gray dari tangan tersangka dan pelaku juga telah melakukan pencurian lain Tommorow Coffee, Jalan Pahlawan Link. II

Dalam konfirmasinya Kapolsek Tanjung Morawa menyampaikan "saat ini pelaku sedang menjalani proses penyidikan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepada pelaku dijerat dengan Pasal 476 UU 1/2023 KUHPidana tentang Pencurian Biasa" ungkapnya.

Ahli Pidana: Peradilan Sesat Karena Korban Pencurian Uang melalui ATM BCA Justru Menjadi Tersangka

admin — Tue, 03 Nov 2026 09:17:00 +0700+0700

JAKARTA — Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM yang justru berujung pada proses pidana terhadap pihak yang mengaku sebagai korban pencurian atas tuduhan pemerasan dan pengancaman.

Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl 2 November 2026, Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyidik Polres Jakarta Pusat tidak boleh menilai suatu perbuatan secara terpisah dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Penyidik harus memahami tiga dimensi peristiwa hukum, yakni ante factum (sebelum peristiwa), factum (peristiwa), dan post factum (setelah peristiwa).

Menurutnya, apabila permintaan pengembalian uang dan ganti kerugian dilakukan dalam rangka penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau pengancaman.

"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Prof. Mudzakkir dalam keterangannya.

Prof. Mudzakkir menjelaskan bahwa perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius merupakan peristiwa awal yang harus diperiksa untuk menentukan apakah pembayaran uang merupakan bagian dari upaya perdamaian atau benar-benar akibat pemerasan.

Menurutnya, ketika seseorang diduga mengambil uang milik orang lain, kemudian terjadi negosiasi pengembalian uang serta ganti kerugian materiil dan immateriil, seluruh rangkaian tersebut harus diperiksa sebagai satu kesatuan.

Ia berpandangan bahwa perkara dugaan pencurian semestinya diproses terlebih dahulu karena menjadi dasar untuk menilai tuduhan pemerasan yang muncul kemudian.

Lebih lanjut, Prof. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang yang telah dicuri tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana pencurian itu, kecuali terdapat penyelesaian perdamaian yang sah sesuai ketentuan hukum. Pencurian yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius adalah voltooid delict atau delik sempurna.

Dengan demikian, penghentian perkara pencurian semata-mata karena uang telah dikembalikan perlu dipersoalkan secara hukum.

Prof. Mudzakkir juga menyoroti keadaan ketika seseorang melakukan pembayaran dalam rangka negosiasi perdamaian, tetapi kemudian melaporkan pihak penerima pembayaran sebagai pelaku pemerasan.

Apa lagi pengiriman uang dengan cara transfer dilakukan sendiri oleh pelapor tanpa diketahui oleh penerima pembayaran. Nomor rekening penerimapun dicari sendiri oleh pengirim uang.

Menurutnya, apabila pembayaran tersebut benar merupakan bagian dari upaya perdamaian, kemudian dikonstruksikan sebagai pemerasan tanpa mempertimbangkan peristiwa pencurian sebelumnya, proses hukum demikian berpotensi keliru dan jangan sampai ini menjadi jebakan.

Ia menegaskan bahwa permintaan ganti kerugian materiil maupun immateriil pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari negosiasi perdamaian. Bahkan, pemberitahuan mengenai laporan polisi kepada pihak yang diduga melakukan pencurian tidak otomatis merupakan tindakan pengancaman yang melawan hukum.

Pandangan ahli tersebut menjadi dasar penting untuk mempertanyakan ketepatan penyidik Polres Jakarta Pusat dalam menetapkan pihak yang mengaku sebagai korban pencurian sebagai tersangka pemerasan, terutama apabila unsur pemaksaan yang melawan hukum dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum tidak terbukti.

Dalam keterangannya, Prof. Mudzakkir secara khusus mengingatkan bahwa proses hukum yang tidak mempertimbangkan hubungan antara perkara pencurian dan tuduhan pemerasan berpotensi menimbulkan penyesatan proses peradilan.

"Kalau proses kesesatan ini berlanjut harus berhenti. Supaya apa? Tidak terjadi kesesatan berikutnya," ujarnya.

Ia juga memperingatkan agar proses hukum yang seharusnya saling berkaitan tidak dipisahkan sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru.

Menurut Prof. Mudzakkir, perkara pemerasan sebaiknya dihentikan sementara atau ditunda penanganannya sampai perkara dugaan pencurian yang menjadi latar belakangnya diperiksa dan diselesaikan.

Ahli turut menyinggung konsep obstruction of justice atau perintangan proses peradilan sebagai risiko hukum apabila terdapat tindakan yang secara melawan hukum menyesatkan proses penegakan keadilan. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran tersebut tetap memerlukan pembuktian tersendiri.

Polisi Diminta Mengevaluasi Kembali Penanganan Perkara
Berdasarkan pandangan ahli tersebut, penghentian penyidikan dugaan pencurian dan kelanjutan perkara pemerasan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Prof. Mudzakkir berpandangan bahwa penyidik dapat mempertimbangkan pembukaan kembali perkara pencurian apabila terdapat bukti yang belum dinilai secara tepat. Pemeriksaan terhadap perkara awal itu diperlukan untuk memperoleh kebenaran materiil dan mencegah kekeliruan dalam proses peradilan.

Keterangan Prof. Mudzakkir menjadi kritik serius terhadap konstruksi hukum perkara ini. Jangan sampai pihak yang melaporkan dugaan pencurian justru dipidana karena menempuh upaya perdamaian dan meminta penggantian kerugian yang dialaminya.

Pandangan tersebut sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara utuh, objektif, dan tidak terlepas dari rangkaian fakta yang mendahuluinya.

Sebab, ketika dugaan tindak pidana asal tidak diperiksa secara tuntas, sementara akibat dari upaya penyelesaiannya justru diproses sebagai tindak pidana baru, terdapat risiko serius terjadinya kekeliruan penegakan hukum yang dapat bermuara pada peradilan sesat.

Kuasa Hukum terdakwa BPT minta Kapolri untuk memeriksa Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan jajaran yang melakukan penyidikan ini.RD

HAJI, TOLERANSI, DAN BATAS YANG PERLU DIJAGA

admin — Tue, 03 Nov 2026 09:06:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Pendiri GREAT Institute
Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syahriah)

Bagi seorang calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, keberangkatan haji adalah peristiwa yang sangat pribadi. Ada hasil kerja keras, doa keluarga, dan harapan agar tubuh masih cukup kuat untuk menunaikan ibadah. Ketika akhirnya berangkat, yang dibutuhkan sederhana: petugas yang dapat dipercaya, pelayanan yang manusiawi, serta bimbingan ibadah yang menenteramkan.

Dari kebutuhan jemaah itulah wacana pelibatan nonmuslim dalam pelayanan haji sebaiknya dibicarakan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong partisipasi masyarakat lintas agama untuk mendukung pelayanan jemaah. Semangat yang hendak dibangun adalah gotong royong dan persaudaraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, yang membedakan tugas teknis atau lapangan dengan tugas pembimbingan dan pelaksanaan ibadah.

Perbedaan itu penting. Istilah "petugas haji" mencakup pekerjaan yang luas. Ketika semuanya disebut dengan istilah yang sama, masyarakat dapat membayangkan seorang pembimbing manasik, sementara pemerintah mungkin sedang membicarakan dukungan administrasi keberangkatan di daerah. Percakapan pun mudah memanas sebelum maksud kebijakannya dipahami.

Kekhususan Ibadah Harus Dihormati

Haji memiliki tuntunan, rukun, kewajiban, dan larangan yang mengikat umat Islam. Jemaah membutuhkan pembimbing yang memahami ketentuan tersebut sekaligus mampu mendampingi mereka ketika menghadapi persoalan ibadah.

Seorang jemaah lansia yang kebingungan mengenai tahapan manasik memerlukan lebih dari penjelasan prosedur. Ia membutuhkan tuntunan yang benar, kesabaran, serta keyakinan bahwa orang yang mendampinginya memahami tanggung jawab keagamaan itu.

Karena itu, pendirian bahwa pembimbing ibadah harus seorang muslim memiliki alasan yang jelas. Penghormatan terhadap kekhususan agama merupakan bagian dari kehidupan bersama yang sehat. Setiap pemeluk agama berhak menjalankan ibadah dengan tuntunan dan pendampingan yang sesuai dengan keyakinannya.

Namun, menjadi muslim saja juga belum cukup untuk menjalankan amanah sebagai petugas. Tetap diperlukan kompetensi, kesehatan, integritas, dan kesiapan melayani. Identitas keagamaan memenuhi salah satu persyaratan; kualitas kerja menentukan apakah jemaah benar-benar tertolong.

Gotong Royong Memerlukan Pembagian Peran

Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian lintas agama tumbuh melalui tindakan yang bersahaja. Membantu orang lanjut usia, memberikan informasi, mengatur kendaraan, atau menolong keluarga yang kesulitan merupakan pekerjaan kemanusiaan yang dapat mempertemukan siapa saja.

Ruang seperti itu layak dipertimbangkan dalam dukungan pelayanan haji di dalam negeri, sepanjang sesuai dengan aturan dan kebutuhan nyata. Misalnya, dukungan teknis di daerah, pengelolaan informasi, atau bantuan bagi keluarga jemaah.

Akan tetapi, partisipasi tersebut harus disertai penjelasan tentang status, kewenangan, lokasi kerja, dan tanggung jawabnya. Menjadi pegawai kementerian, tenaga pendukung, relawan, pembimbing ibadah, dan petugas yang mendampingi jemaah ke Arab Saudi merupakan kedudukan yang perlu dibedakan.

Dokumen resmi rekrutmen PPIH Arab Saudi tahun 2026 masih mencantumkan beragama Islam sebagai syarat umum. Dengan demikian, wacana partisipasi lintas agama tidak boleh langsung dipahami sebagai perubahan seluruh ketentuan perekrutan petugas.

Pemerintah perlu menyampaikan batas itu secara terang agar masyarakat memperoleh kepastian.

Dahulukan Kebutuhan Jemaah

Pandangan untuk mendahulukan tenaga muslim ketika tersedia dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi patut dipertimbangkan, terutama untuk penugasan yang melekat pada pendampingan ibadah. Meski demikian, kebutuhan tenaga harus dihitung berdasarkan pekerjaan, kemampuan, dan kondisi lapangan.

Jika muncul kekurangan petugas, pemerintah perlu menjelaskan jenis keahlian yang kurang, lokasi kekurangannya, serta cara pemenuhannya. Jika tenaga sudah mencukupi, penambahan personel perlu dipertimbangkan manfaat dan biayanya.

Jemaah berhak mengetahui bahwa setiap keputusan diambil untuk memperbaiki pelayanan. Mereka memerlukan makanan yang layak, transportasi yang tertib, bantuan kesehatan yang cepat, dan petugas yang hadir ketika dicari.

Tujuan memperkuat toleransi patut dihargai. Pelaksanaannya akan lebih bermakna apabila sekaligus menjawab kebutuhan tersebut. Kehadiran seseorang sebagai petugas harus membawa manfaat yang dapat dirasakan, bukan sekadar melengkapi pesan dalam acara seremonial.

Kejelasan Kebijakan Menjaga Kepercayaan

Untuk penugasan di luar negeri, pemerintah juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Arab Saudi, termasuk pembatasan akses wilayah dan izin penugasan. Kewenangan pemerintah Indonesia dalam merekrut tenaga tidak dengan sendirinya menentukan tempat tenaga tersebut boleh bekerja di negara lain.

Karena itu, sebelum memperluas pelibatan, Kementerian Haji dan Umrah perlu menetapkan pembagian tugas yang mudah dipahami: pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, pekerjaan pendukung, persyaratan masing-masing, serta mekanisme pengawasannya. Pembahasannya perlu melibatkan ulama dan pelaksana lapangan agar pertimbangan syariat bertemu dengan kebutuhan operasional.

Pemerintah juga perlu mendengarkan kegelisahan masyarakat tanpa tergesa memberi cap antitoleransi. Sebaliknya, dukungan kemanusiaan dari warga nonmuslim patut diterima dengan sikap hormat selama berada dalam ruang yang tepat.

Pada akhirnya, kepercayaan tumbuh ketika batas dijelaskan dan tanggung jawab dijalankan. Umat Islam dapat menunaikan hajinya dengan tenang, sementara persaudaraan kebangsaan tumbuh melalui bantuan yang tulus dan saling menghormati.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji tetap berada pada pengalaman jemaah: apakah mereka dibimbing dengan benar, dilayani dengan sabar, dan dipulangkan dengan selamat. Kepada merekalah setiap wacana kebijakan harus dipertanggungjawabkan.

DIDUGA WNA, PENJUAL PECI KELILING JADI PERHATIAN IMIGRASI SERANG

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:53:00 +0700+0700

SERANG – Aktivitas seorang penjual peci keliling yang diduga merupakan warga negara asing (WNA) di sejumlah wilayah Kota Serang menjadi perhatian Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Salah satu lokasi yang dilaporkan menjadi tempat aktivitas penjual tersebut adalah Perumahan Puri Sava, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Keberadaan penjual peci keliling tersebut menjadi perhatian karena aktivitas perdagangan eceran dan usaha mikro kecil memiliki ketentuan tersendiri yang bertujuan melindungi pelaku usaha lokal. Jika benar dilakukan oleh WNA tanpa dasar perizinan dan kewenangan yang sesuai, aktivitas tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai dugaan aktivitas WNA tersebut disampaikan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial Kesbangpol Kota Serang, Chandra Afriyadi Suleman, dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Serang pada 26 Oktober 2026.

Menanggapi laporan tersebut, pimpinan rapat TIMPORA, Maximilianus Kolbe Kristanto Lake, yang juga menjabat Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang, langsung menginstruksikan jajarannya untuk mendalami informasi dan menelusuri keberadaan orang asing yang dimaksud.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Serang turun langsung ke lapangan dengan menemui sejumlah warga Perumahan Puri Sava.

Berdasarkan keterangan Fauzi, salah seorang Ketua RT di lingkungan tersebut, memang pernah ada warga negara asing yang datang menawarkan dan menjual peci secara berkeliling di kompleks perumahan.

Penjual tersebut diketahui menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah sambil berteriak untuk menarik perhatian warga.

Meski telah memperoleh keterangan dari masyarakat, hingga saat ini Tim Inteldakim Imigrasi Serang masih melakukan penelusuran guna mengetahui identitas serta keberadaan orang yang diduga WNA tersebut.

Pihak Imigrasi terus mendalami informasi yang diterima untuk memastikan status keimigrasian dan kesesuaian aktivitas yang bersangkutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
/win

Rudy Repenaldi Realis Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:40:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (02/11/2026) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,

Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Wakajati Sumbar Dr. Mukhlis, SH, MH, Forkopimda Kab. Solok, Bupati Padang Pariaman Periode 2021-2025 Suhatri Bur, SE, MM, Ketua TP-PKK Kab. Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Ketua GOW Kab. Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, PJ. Sekda Kab. Solok Masheri Yanda Boy, SH, Para Sekretaris Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat Fitriati. M, S.Si, M.Si, Sekda Kota Solok Dr. Desmon, M.Pd., Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, Tokoh-tokoh Masyarakat, ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan pengangkatan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Solok kepada Rudy Repenaldi Rilis. Dan dilanjutkan dengan , penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang diawali oleh pejabat yang dilantik, kemudian disaksikan oleh Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Fitriati M., S.Si., M.Si., dan Sekda Kota Solok Dr. Desmon, M.Pd.

Bupati Solok, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan motor penggerak birokrasi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan administrasi pemerintahan, serta membina seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Juga menyampaikan sejumlah penekanan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah yang baru, terutama dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Di akhir sambutannya, Bupati Solok atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy, S.H., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas.

Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan elemen masyarakat untuk memberikan dukungan serta kerja sama penuh demi kelancaran roda pemerintahan, kemajuan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Dengan dilantiknya Sekretaris Daerah yang baru, diharapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok dapat terus berjalan secara optimal.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dalam pesan dan kesannya menyampaikan penghormatan serta apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok atas terselenggaranya pelantikan Sekretaris Daerah tersebut.

DIa juga menyampaikan pesan kepada Sekretaris Daerah yang baru agar dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur pemerintahan.

Juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pelaksanaan administrasi yang akuntabel. Menurutnya, Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dan berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Solok yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu menjawab harapan besar pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Solok.(YOSE)

Serah Terima Jabatan Sekda Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy kepada Rudy Repenaldi Rilis

admin — Tue, 03 Nov 2026 08:40:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (02/11/2026) melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dari Masheri Yanda Boy, S.H., kepada Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,
dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pejabat lama Masheri Yanda Boy, S.H., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan serta kepercayaan yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengungkapkan , pada siang hari ini kita dapat melaksanakan serah terima jabatan. Walaupun saya hanya menjalankan amanah ini selama 2 bulan 8 hari, namun rasanya waktu tersebut lebih lama karena banyak dinamika dan pengalaman yang saya lalui dalam perjalanan karier dan pengabdian.

Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dirinya berharap berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari kesinambungan pemerintahan Kabupaten Solok.

Masheri juga menyampaikan kesan dan pengalamannya selama bertugas di Kabupaten Solok. Menurutnya, Kabupaten Solok memiliki dinamika pemerintahan yang khas, namun memberikan kesan tersendiri, dengan suasana daerah yang sejuk serta sumber daya alam yang melimpah.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala OPD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Solok atas dukungan dan kerja sama selama menjalankan tugas.

Dan apabila selama saya bertugas terdapat perkataan maupun sikap yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya secara pribadi memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian," tuturnya.

Pejabat baru Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Masheri Yanda Boy atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Bupati, persoalan kebencanaan merupakan hal serius yang harus kita hadapi dan jalani bersama. Untuk itu, mari kita bangun kolaborasi dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan daerah," ujarnya.

Menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus senantiasa menjaga komitmen, integritas, serta memastikan bahwa tujuan dalam menjalankan tugas tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.

Juga mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama memberikan warna positif bagi kemajuan Kabupaten Solok.
Kita harus bersama-sama menjadikan Kabupaten Solok lebih maju. Tidak cukup hanya kita sebagai ASN, tetapi perlu melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Rudy Repenaldi Rilis berharap dapat diterima dengan baik oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok serta memohon dukungan dan kerja sama dalam menjalankan tugas ke depan.(YOSE)