DITIKUNG DI TIKUNGAN AKHIR: Hermawan Merasa Ditipu DPW, PPP Medan Dinilai Khianati Muscab Sendiri

admin — Sat, 10 Oct 2026 16:03:00 +0700+0700

MEDAN - Busuknya politik internal PPP Kota Medan akhirnya meledak ke permukaan. Bukan dari lawan, tapi dari kadernya sendiri.

Hermawan, S.Ag, kader militan yang selama ini memikul PPP saat partai itu babak belur tanpa kursi di DPRD Medan, kini mengaku ditipu mentah-mentah oleh pengurus DPW PPP Sumut.

Yang ia sebut adalah dua nama: Ketua DPW Sarmadan Nur Siregar dan Sekretaris Ahmadan Harahap.

Bukti yang ia sodorkan bukan omongan kosong. SK DPP PPP No.0045/SK/DPP/C/II/2026 tertanggal 6 Februari 2026 jelas tertulis: Plt Ketua Fikri Prabowo, Plt Sekretaris Willi Trilaksono, dan Plt Bendahara Hermawan S.Ag.

Berbekal SK itu, mereka bertiga datang ke Launching Muscab se-Sumut di Serdang Bedagai 3 Mei 2026. Di sana Ketum Mardiono teriak: "Segera Muscab!"

Perintah dilaksanakan. Uang keluar dari kantong pribadi.

Minggu, 10 Mei 2026, Hotel Miyana, Medan Estate. Muscab DPC PPP Kota Medan digelar. Panitia Willi Trilaksono. Peserta 11 PAC. Tidak ada sepeser pun bantuan dari DPW. Hermawan yang nombok.

Hasilnya? Lewat formatur, nama Hermawan muncul sebagai calon tunggal. Sah. Disepakati.

Tapi 48 jam kemudian, skenario berubah. Nama Hermawan dibuang. Seperti sampah.

Tiba-tiba muncul nama baru: Zainul Anwar, SM. Sosok yang bahkan tidak terdaftar sebagai peserta Muscab, tidak pernah berkeringat di arena, tidak pernah mengeluarkan uang.

Dari mana nama itu? Hermawan menuding langsung: usulan Ketua dan Sekretaris DPW.

"Ini kejam. Ini bukan PPP Ka'bah, ini PPP suka-suka. Kesepakatan diinjak, kepentingan yang menang," tegas Hermawan, Jumat (9/10/2026).

Ironis. Saat PPP Kota Medan butuh darah baru untuk merebut kembali kursi parlemen, yang diberi mandat justru orang yang tidak dipilih di Muscab. Sementara kader yang sudah habis uang dan tenaga, ditendang.

Lebih ironis lagi, pada Senin (6/10/2026), Zainul Anwar sudah pamer aktivitas perdana di Kantor DPC Jalan Sekip Baru, seolah tidak ada yang salah. Seolah Muscab di Hotel Miyana hanya sandiwara.

Pertanyaannya sekarang: Muscab itu untuk memilih ketua, atau hanya untuk mengesahkan ketua titipan DPW?

Kalau begini cara DPW PPP Sumut mengelola partai, jangan salahkan rakyat Medan kalau PPP terus dianggap partai ecek-ecek. Nol kursi bukan karena rakyat benci Ka'bah, tapi karena pengurusnya sendiri yang mengkhianati Ka'bah.

Hingga berita ini naik, Ketua DPW Sarmadan Nur Siregar memilih bungkam. Dihubungi redaksi, tidak menjawab. Begitujuga sekretaris DPW PPP Sumut Ahmadan Harahap juga belum menjawab konfirmasi wartawan.rel

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

admin — Sat, 10 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700

NEW YORK — Posisi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sah di mata hukum internasional. Proses integrasi yang diawali Perjanjian New York tahun 1962 dan dilanjutkan dengan Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai pelaksanaan mekanisme self determination tahun 1969 telah disahkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504.

Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai, upaya segelintir pihak yang ingin membawa kembali isu Papua ke PBB patut dikecam karena mengabaikan fakta sejarah dan pengakuan dunia internasional.

Selain itu, isu perbedaan ras yang kerap digunakan oleh segelintir pihak itu berbahaya dan justru menjauhkan persoalan sebenarnya yang sedang dihadapi masyarakat Papua, yakni percepatan pembangunan dan pemberantasan korupsi, serta ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri atau self determination berupa Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sejalan dengan Perjanjian New York tahun 1962," ujar Teguh yang juga dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Karena telah sesuai dengan prinsip self determination, tahun 1969 Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi No. 2504 dan mengeluarkan Papua dari daftar non-self governing teritorries yang dibahas Komite 4 PBB," ujar Teguh lagi.

Pernyataan Teguh disampaikan untuk merespon pernyataan seorang petisioner dalam isu dekolonisasi Kaledonia Baru di sidang Komite 4 PBB hari Selasa lalu, 6 Oktober 2026, di Markas PBB di New York.

Petisioner itu, Ronald Waromi, menyelipkan istilah "West Papua" yang merujuk pada wilayah Papua yang merupakan bagian dari Indonesia dalam pernyataannya. Tindakan Ronald ini jelas melanggar aturan dan tertib sidang.

Sebelum mempersilakan petisioner menyampaikan pendapat, Duta Besar Coly Seck dari Senegal yang menjadi pimpinan sidang juga telah memperingatkan para petisioner untuk tidak membahas teritori lain di luar yang dibahas Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi itu.

Pernyataan Ronald Waromi segera diprotes diplomat Indonesia, Nara Masista Rakhmatia. Dia mengingatkan bahwa pernyataan sang petisioner tidak sesuai dengan tata tertib sidang dan "West Papua" sama sekali tidak dibahas Komite 4 PBB.

Protes delegasi Indonesia itu diterima Dubes Seck. Ia memberikan peringatan keras kepada petisioner yang offside itu untuk mematuhi tata tertib dan tidak membawa-bawa hal yang tidak menjadi agenda Komite 4 PBB.

"Sebelum yang bersangkutan berbicara, saya telah mengingatkan para pembicara (petisioner) agar tidak merujuk pada wilayah-wilayah selain wilayah yang ada dalam agenda Komite," ujar Dubes Seck.

Ketika peristiwa itu terjadi Teguh berada di balkon petisioner di dalam ruangan sidang, dan sedang menunggu pembahasa sengketa Sahara Barat di mana ia menjadi salah seorang petisioner.

Teguh yang juga anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) telah empat kali berpartisipasi dalam sidang Komite 4 PBB untuk membahas sengketa Sahara Barat.

Dalam petisinya, Teguh mengatakan, sudah saatnya penyelesaikan sengketa Sahara Barat menggunakan Resolusi Keamanan PBB No. 2797 yang diterbitkan tahun lalu sebagai satu-satunya kompas.

Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan menilai proposal otonomi khusus yang disampaikan Kerajaan Maroko merupakan jalan keluar yang paling kredibel dan dapat diandalkan untuk menghentikan sengketa dan melanjutkan agenda pembangunan Sahara.

"Menjadi petisioner dalam isu dekolonisasi memang tidak mudah. Seorang petisioner dituntut untuk benar-benar objektif dan tidak boleh emosional. Selain itu, pemahaman yang luas mengenai duduk perkara dan sejarah sengketa sangat dibutuhkan, sehingga petisi yang diajukan fokus untuk menyelesaikan sengketa yang dibicarakan," demikian Teguh. []

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Gaungkan Green Defence melalui Penanaman 20.000 Pohon

darma — Sat, 10 Oct 2026 15:21:00 +0700+0700

Siak |sumut24.co -

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP, bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., dan unsur pemerintah daerah menanam 20.000 bibit pohon di lahan seluas sekitar 40 hektare di Kabupaten Siak, Riau, Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 dengan mengusung tema sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, dan buruh melalui penanaman sejuta pohon menuju Indonesia Asri.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serikat buruh, pekerja, dan masyarakat sebagai wujud nyata gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang hijau dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan bahwa penanaman pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata untuk membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

"Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah harapan agar lingkungan tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan konsep green defence, yakni membangun kesadaran lingkungan sebagai bagian dari kepentingan pertahanan negara. Lingkungan yang terjaga menjadi salah satu modal penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional.

Pangdam turut mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada penanaman pohon hari ini. Bibit yang telah ditanam harus dirawat dan dijaga agar dapat tumbuh dengan baik," tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kabaharkam Polri, pemberian bantuan sembako, dan penanaman pohon bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 14.00 WIB dalam keadaan aman dan tertib.(W02)

Gerebek Sarang Narkoba, Polresta Deli Serdang Bersama BNNK Berhasil Amankan seorang Bandar dan Lima Pria Positif Sabu

admin — Sat, 10 Oct 2026 12:59:00 +0700+0700

Deliserdang- Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang melaksanakan kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Dusun II, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., dengan melibatkan personel gabungan dari Satresnarkoba, Sat Samapta, Si Dokkes, Si Propam, Si Humas Polresta Deli Serdang, serta personel BNNK Deli Serdang.

Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas jual beli narkotika dan penggunaan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel gabungan melakukan penyelidikan sebelum bergerak ke lokasi sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial KA alias IR (37) yang diduga berperan sebagai Bandar narkotika jenis sabu. Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita barang bukti berupa lima plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 6,10 gram, empat plastik klip transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, satu unit timbangan digital, serta satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru.

Selain itu, petugas turut mengamankan lima pria lainnya untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kelimanya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu.

Dari hasil interogasi awal, terduga pengedar KA alias IR mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria yang dikenal dengan panggilan Rizki. Petugas kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi untuk menemukan pria tersebut, namun hingga kegiatan berlangsung, yang bersangkutan belum berhasil ditemukan. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait.

Usai pelaksanaan penggerebekan, Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang bersama jajaran dan Tim Brantas BNNK Deli Serdang juga menyampaikan imbauan serta pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga setempat. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh perangkat Desa Tanjung Baru, termasuk Kepala Dusun II.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari ancaman narkoba. Masyarakat Desa Tanjung Baru pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penindakan tersebut melalui testimoni yang diberikan di lokasi kegiatan.

Selanjutnya, terduga bandar beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan, melakukan gelar perkara, analisis teknologi informasi, serta mengembangkan penyelidikan terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

Sementara itu, terhadap lima orang yang hasil tes urinenya positif, masih di lakukan pendalaman penyelidikan lebih lanjut guna menggali peranan masing masing apakah ada keterlibatan dengan jaringan atau tidak, jika sebagai pengguna nantinya direncanakan dilakukan asesmen terpadu oleh tim terkait di BNNK Deli Serdang sebagai bagian dari penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan

guna pengembangan mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. menegaskan melalui kegiatan ini bahwa pemberantasan narkoba memerlukan sinergi antara kepolisian, BNN, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat. Peran aktif warga dalam memberikan informasi kepada petugas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

Polresta Deli Serdang mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba.

Gagasan Dosen UMSU: Perombakan Radikal Sistim Perwakilan Harus dilakukan Demi Lawan Oligarki

admin — Sat, 10 Oct 2026 12:46:00 +0700+0700

Gagasan Dosen UMSU: Perombakan Radikal Sistim Perwakilan Harus dilakukan Demi Lawan Oligarki

MEDAN – Kotak suara pemilu dinilai terlalu mudah dimanipulasi oleh modal kekayaan segelintir elite penguasa. Guna memutus rantai kapitalistik tersebut, akademisi UMSU Shohibul Anshor Siregar menegaskan bahwa legitimasi moral dari ormas seperti Muhammadiyah dan NU, serta legitimasi historis dari otoritas adat/kesultanan, harus diberi kursi resmi di parlemen mendampingi politisi elektoral.

Menurut Siregar, kondisi politik Indonesia kontemporer saat ini tengah berada dalam cengkeraman krisis representasi yang sangat mengkhawatirkan. Mekanisme pemilu yang semula digadang-gadang sebagai saluran kedaulatan rakyat kini telah terdistorsi secara mendalam oleh tiga kekuatan destruktif, yaitu kartelisasi partai politik, dominasi oligarki, dan maraknya politik dinasti.

"Partai-partai politik tidak lagi beroperasi sebagai jembatan aspirasi warga, melainkan menjelma sebagai kartel elite yang saling mengamankan kepentingan material dan menutup ruang kompetisi yang sehat," ujar Siregar di Medan, Sabtu (10/10/2026).

Akibatnya, pemilihan umum kehilangan substansi demokratisnya. Pemilu merosot sekadar menjadi ritual prosedur formalitas belahan lima tahunan yang gagal menghadirkan perwakilan sejati bagi rakyat.

Copot Monopoli Parpol Melalui Parlemen Tiga Pilar

Untuk mengatasi defisit representasi yang akut ini, Siregar mendesak adanya reorientasi filosofis yang radikal terkait cara memandang legitimasi kekuasaan. Demokrasi yang inklusif tidak boleh terus-menerus digantungkan semata-mata pada kotak suara.

"Kita harus berani melangkah melampaui model partai elektoral tradisional. Negara harus mengakui keberadaan mandat sosial yang lahir dari berbagai sumber lain yang hidup di tengah masyarakat," tegas dosen FISIP UMSU tersebut.

Sebagai jalan keluar nyata, Siregar menggagas konsep Arsitektur Legislatif Tripartit. Konsep ini menawarkan integrasi tiga pilar perwakilan yang memiliki sumber legitimasi berbeda namun saling melengkapi:

• Pilar Politik (Legitimasi Elektoral): Tetap mempertahankan politisi partai yang dipilih melalui pemilu konvensional. Namun, kekuasaan mereka didegradasi agar tidak lagi bersifat absolut.

• Pilar Masyarakat Sipil (Legitimasi Moral & Intelektual): Diisi oleh perwakilan yang ditunjuk langsung oleh organisasi massa keagamaan dan sosial yang memiliki akar rumput kokoh seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

• Pilar Tradisional (Legitimasi Historis): Diisi oleh otoritas adat serta delegasi kesultanan. Keberadaan pilar ketiga ini krusial untuk memastikan suara masyarakat hukum adat tidak lagi tergilas oleh logika pembangunan kapitalistik pusat.

Belajar dari Eksperimen Global

Formulasi reformasi struktural yang ditawarkan Siregar ini berkaca pada kesuksesan berbagai model perbandingan global. Beberapa negara terbukti berhasil mempraktikkan bentuk perwakilan kelompok khusus demi menegakkan keadilan politik.

"Eksperimen di beberapa negara, seperti penyediaan kursi khusus bagi suku Maori di Selandia Baru atau majelis fungsional di sebagian negara Eropa, membuktikan bahwa memperluas definisi representasi adalah hal yang sangat mungkin dilakukan," jelasnya.

Siregar optimistis, jika Indonesia berani menerapkan model tripartit ini, institusi legislatif tidak akan lagi menjadi ruang hampa yang hanya diisi oleh para pemburu rente, melainkan menjadi cerminan utuh dari kemajemukan sosiologis bangsa Indonesia.

Menteri Olahraga Maldives dan NOC Indonesia Dukung 100 CTFP untuk Para Atlet

admin — Sat, 10 Oct 2026 11:59:00 +0700+0700

Malé — Dukungan terhadap program 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) terus berkembang. Dalam acara pelepasan kontingen para-atlet Maldives menuju Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, kartu 100 CTFP diberikan kepada para atlet sebagai pesan dukungan dari tokoh-tokoh dunia.

Acara yang berlangsung di Youth Hub, Lily Magu, Malé, dihadiri Menteri Youth Empowerment, Sports and Fitness Maldives H.E. Abdulla Rafiu, Duta Besar Jepang H.E. Ishigami Rumiko, serta Presiden Maldives Paralympic Committee Aishath Nazhath.

Dua atlet Maldives, Abdul Razzaq Abdul Samad dan Fathimath Ibrahim, menjadi penerima kartu 100 CTFP dalam kesempatan tersebut.

"Sungguh luar biasa National Paralympic Committee Maldives mengapresiasi program 100 CTFP," ujar Natalia Tjahja, pencetus 100 CTFP.

Sekjen NPC Maldives Ahmed Mohamed menyatakan dukungannya terhadap program tersebut, termasuk rencana mempertemukan para atlet dengan tokoh-tokoh yang memberikan pesan melalui kartu 100 CTFP.

Melalui 100 CTFP, para atlet paralimpik dapat mengenal berbagai figur dunia yang menghargai perjuangan mereka. Dari Indonesia, dukungan juga datang dari National Olympic Committee Indonesia (NOC Indonesia) di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari, dengan pesan dari tokoh olahraga seperti Richard Sam Bera, legenda renang Indonesia, dan Krisna Bayu, Olympian judo Indonesia.

Program ini juga melibatkan figur internasional seperti Alessandra Giannetto, petenis muda Italia-Kroasia, Preity Zinta, artis papan atas Bollywood India, serta grup musik Korea Selatan CMDM.

Natalia menyebut dukungan Menteri Abdulla Rafiu sebagai sebuah momen penting dalam perjalanan 100 CTFP.

"Bisa dikatakan Menteri Abdulla Rafiu menjadi Menteri Olahraga pertama di dunia yang mendukung program 100 CTFP," ujar Natalia.

Bagi Natalia, kunjungan ke Maldives juga menjadi pengalaman istimewa.

"Saya belum pernah ke Maldives, tetapi sekarang ini Tuhan aturkan saya punya keluarga baru di Maldives, yakni NPC Maldives," ujar Natalia.

100 CTFP terus membawa satu pesan sederhana: One Heart, One Family, Through the Message to the World.

MBG di Medan Disorot Usai 17 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit, PDI Perjuangan Minta Tanggung Jawab

admin — Sat, 10 Oct 2026 10:23:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan menjadi sorotan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang benar-benar berjalan.

"Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit," kata Rapidin.

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut. Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dengan kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan. Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk hasil laboratorium sampel makanan.

Rapidin meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada penutupan SPPG. Menurutnya, pihak berwenang harus mengungkap penyebab kejadian dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.

"Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan," tegasnya.

Rapidin juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus mendapat pengawasan ketat. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, turut menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai, setiap ketentuan mengenai keamanan pangan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang tidak menjamin keselamatan penerima manfaat.

"Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar," ujar Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, hasil pemeriksaan kasus di SD Negeri 060870 Medan harus disampaikan secara jelas, terang benderang, setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan yang transparan dan penetapan tanggung jawab sesuai fakta menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan siswa.

DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala target pelaksanaan program MBG. Dugaan kejadian di Medan ini tidak boleh berakhir sebatas penanganan korban dan penutupan SPPG, tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.

Program yang menggunakan anggaran negara (bukan gratis) dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebab keberhasilannya bukan hanya diukur dari makanan yang dibagikan, melainkan dari manfaat dan keamanan yang benar-benar dirasakan anak-anak.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut

admin — Sat, 10 Oct 2026 08:59:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma'ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).

Ameriza menggantikan Rudy Brando Hutabarat. Pengukuhan tersebut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang merata.

Menurut Bobby, sinergi tersebut diperlukan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, serta meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kerja sama ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera juga dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung sumber daya alam dan jumlah penduduk yang signifikan.

Oleh karena itu, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Ameriza Ma'ruf Moesa, menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

a juga berharap dukungan para kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat berbagai program pembangunan, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pemko Tanjungbalai Dorong Penguatan Sinergi

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat kepada Ameriza Ma'ruf Moesa atas pengukuhannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara.

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, Fadly menyambut baik pengukuhan tersebut dan berharap kerja sama antara BI dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah.

Sinergi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan daya saing produk lokal, mengembangkan sektor pariwisata, serta menjaga kelancaran distribusi barang.

Bagi Kota Tanjungbalai, kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Melalui pengukuhan kepala perwakilan BI yang baru, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara semakin solid sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.
(eko)

Tinjau RS Abdul Jalil Meliala, Wali Kota Tanjungbalai Minta Izin Operasional Segera Dituntaskan

admin — Sat, 10 Oct 2026 08:54:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta manajemen Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala segera melengkapi persyaratan administrasi dan menyelesaikan izin operasional agar rumah sakit tersebut dapat beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Permintaan itu disampaikan Mahyaruddin saat meninjau langsung RS Abdul Jalil Meliala di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Jumat (9/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan diterima perwakilan pemilik sekaligus manajemen rumah sakit, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG.

Berdasarkan hasil peninjauan dan informasi Pemerintah Kota Tanjungbalai, RS Abdul Jalil Meliala hingga saat ini belum mengantongi izin operasional sehingga belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mahyaruddin bersama rombongan memeriksa sejumlah fasilitas rumah sakit, mulai dari ruang farmasi, ruang bersalin atau VK, ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, hingga peralatan medis dan fasilitas pelayanan kesehatan di lantai satu.

Peninjauan dilanjutkan ke fasilitas pengelolaan limbah di bagian belakang bangunan serta ruang rawat inap di lantai dua dan tiga. Area rawat inap tersebut mencakup lima kamar VIP dan sejumlah kamar perawatan umum.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak manajemen, rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 103 tempat tidur untuk pasien.

Izin Operasional Jadi Perhatian

Dalam kunjungan itu, Mahyaruddin juga menyoroti sejumlah persyaratan yang perlu diselesaikan sebelum rumah sakit dapat beroperasi.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, izin lingkungan rumah sakit telah terbit.

Namun, pihak pengelola masih perlu menuntaskan persyaratan lain, termasuk izin operasional, sebelum tahapan pengawasan lanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Mahyaruddin meminta pihak manajemen memperbaiki sejumlah bagian bangunan dan fasilitas yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi pintu kamar mandi yang dinilai perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar keselamatan dan kelayakan fasilitas.

Menurut Mahyaruddin, peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membantu memastikan pembangunan rumah sakit sesuai perencanaan sekaligus mendorong penyelesaian seluruh persyaratan perizinan.

"Kedatangan kami hari ini dalam rangka membantu agar pembangunan rumah sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya," ujar Mahyaruddin.

Ia menjelaskan, persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain perizinan teknis, Mahyaruddin juga meminta manajemen memperhatikan dukungan masyarakat sekitar serta menyelesaikan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Koordinasi Lintas OPD

Untuk mempercepat penyelesaian persyaratan, Mahyaruddin meminta pihak manajemen berkoordinasi dengan OPD terkait guna memastikan seluruh dokumen dan ketentuan yang diperlukan dapat dipenuhi.

OPD yang dimaksud meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perhubungan, camat, lurah, serta instansi terkait lainnya.

Mahyaruddin juga menyoroti penataan area parkir dan jalur keluar-masuk kendaraan di lingkungan rumah sakit.

Ia meminta manajemen berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk memastikan pengaturan parkir dan akses kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh persyaratan dapat segera dituntaskan sehingga proses perizinan berjalan sesuai aturan dan keberadaan rumah sakit nantinya dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
(eko)

Misteri Hilangnya Pria 27 Tahun di Batang Toru Berakhir Tragis, Polisi Lakukan Penyelidikan

admin — Sat, 10 Oct 2026 02:05:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Setelah hampir dua pekan tidak diketahui keberadaannya, AJN (27), warga Desa Wek IV, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan meninggal dunia di areal perkebunan masyarakat, Kamis (8/10/2026) siang.

Penemuan jasad pria tersebut mengakhiri pencarian yang sebelumnya dilakukan keluarga bersama masyarakat. Namun, penyebab pasti kematian korban masih dalam pendalaman pihak kepolisian.

Ps. Kapolsek Batang Toru, IPTU Danni M. Sidauruk, S.H., mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai penemuan jasad seorang pria di kebun milik almarhum Cirin, Desa Wek III, Kecamatan Batang Toru.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerjunkan personel untuk memeriksa lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Korban ditemukan di kebun masyarakat atas nama almarhum Cirin, Desa Wek III, Kecamatan Batang Toru," ujar IPTU Danni, Jumat (9/10/2026).

Dalam pemeriksaan awal di lokasi, petugas yang dipimpin IPDA Supriyadi, S.H., menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan korban. Barang-barang tersebut berupa sepasang sandal, tas sandang berwarna hitam yang berisi telepon genggam Android berwarna hitam dan headset putih, serta tali nilon di sekitar pohon tempat jasad ditemukan.

Petugas mendapati korban dalam posisi telungkup. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan visum luar.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, AJN telah dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polsek Batang Toru pada 29 September 2026.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban terakhir kali diketahui pergi bersama kakaknya pada Sabtu (26/9/2026) pagi menggunakan sepeda motor. Keduanya menuju Simpang Jalan PNPM, ke arah Gunung Sibarani di kawasan perkebunan masyarakat Desa Wek III.

Setibanya di lokasi, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Setelah mengantarkan korban, sang kakak kemudian meninggalkan lokasi.

Namun, AJN tidak kunjung pulang ke rumah. Kondisi tersebut membuat keluarga khawatir hingga akhirnya melaporkan kehilangan korban kepada pihak kepolisian.

Pencarian kemudian dilakukan bersama masyarakat dan personel Polsek Batang Toru ke sejumlah lokasi, termasuk kawasan Gunung Barani.

Upaya pencarian itu berlangsung hingga akhirnya korban ditemukan di areal perkebunan masyarakat pada Kamis siang.

IPTU Danni menjelaskan, berdasarkan temuan awal di lapangan, terdapat dugaan korban meninggal akibat bunuh diri. Meski demikian, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Dugaan sementara korban meninggal akibat gantung diri, akan tetapi kami tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi," jelasnya.

Polisi juga menerima informasi dari keluarga bahwa korban diduga memiliki persoalan utang dengan beberapa orang. Informasi tersebut turut menjadi bagian dari hal-hal yang masih didalami dalam proses penyelidikan.

"Semua informasi terkait persoalan korban masih kami dalami dan semua keterangan yang diperoleh akan menjadi bagian dari proses penyelidikan," ujar IPTU Danni.

Hingga saat ini, dugaan mengenai penyebab kematian korban belum dapat dipastikan hanya berdasarkan temuan awal di lokasi. Kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan meneliti barang bukti untuk memperjelas peristiwa tersebut.

Sementara itu, ayah korban, Bahrum Nasution (63), bersama kakak korban, Toni Prandi (35), menyatakan tidak bersedia dilakukan autopsi terhadap jenazah dan mengaku telah menerima kejadian tersebut.

Pihak kepolisian tetap melakukan pendalaman berdasarkan informasi serta bukti yang telah diperoleh sesuai prosedur yang berlaku.zal

Gubernur Sumbar Salurkan Bantuan Perikanan di Koto Sani Kabuiaten Solok

admin — Sat, 10 Oct 2026 02:03:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, Jumat (9/10/2026)
menyerahkan bantuan kebencanaan kepada 6 Orang tani perikanan di Jorong Padang Balimbiang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, diharapkan dapat membantu pemulihan usaha perikanan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon; Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy; Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Syoufitri; Sekretaris Kecamatan X Koto Singkarak, Nila Kesumawati; unsur pimpinan nagari; serta kelompok tani perikanan dan masyarakat Jorong Padang Balimbiang.

Kehadiran jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap masyarakat terdampak bencana, terutama dalam memulihkan aktivitas ekonomi produktif.

Mahyeldi, dalam sambutannya meminta para penerima bantuan agar merawat bibit ikan yang diserahkan dengan baik sehingga dapat tumbuh, berkembang biak, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Menegaskan, bantuan tersebut hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan ke depan.
"Bibit ikan yang diberikan agar dirawat dan dikembangbiakkan dengan baik.

Gubernur, berharap bantuan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendukung ketahanan pangan, pesan Gubernur kepada para penerima bantuan.

Mengatakan , pengembangan sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok tani perikanan di Kabupaten Solok.

Melalui pemanfaatan bantuan secara optimal, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha budidaya ikan secara produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha perikanan masyarakat.
Selain membantu pemulihan pascabencana, pengembangan budidaya ikan diharapkan turut memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Solok dan Sumatera Barat secara umum.
Ringkas paragraf yang berulang
Perkuat sudut pandang pemulihan pascabencana.(YOSE)

Pemko Medan, Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan

admin — Fri, 09 Oct 2026 23:58:00 +0700+0700

Medan— Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

"Bagi kami, pembangunan sekolah ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak Belawan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan gratis, sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata bagi generasi mendatang," ujar Rizki.

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada generasi muda. Kami berharap sekolah ini nantinya menjadi tempat bagi anak-anak Belawan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka," tutup Rizki.

15.011 Rumah Dibedah di Sumut, Pemprov Dikejar Target Realisasi 2026

admin — Fri, 09 Oct 2026 23:53:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghadapi tantangan besar untuk merealisasikan 15.011 unit program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026. Meski alokasi bantuan meningkat drastis hingga 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ribuan calon penerima masih membutuhkan proses pendataan dan verifikasi agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Besarnya alokasi bantuan tersebut menjadi peluang untuk mengurangi persoalan rumah tidak layak huni di Sumut. Namun, peningkatan kuota tidak otomatis menjamin keberhasilan jika tidak diikuti percepatan administrasi, ketepatan sasaran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan Pemprov Sumut akan segera berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi program.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut," ujar Timur saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

Alokasi Melonjak, Realisasi Jadi Ujian

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan Sumut memperoleh alokasi 15.011 unit bedah rumah pada 2026. Jumlah ini meningkat 13.029 unit dibandingkan alokasi 2025 yang hanya 1.982 unit.

Secara persentase, kenaikannya mencapai sekitar 657 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Sumut.

Dari total alokasi itu, sebanyak 3.411 unit diperuntukkan bagi kawasan permukiman, 4.505 unit untuk wilayah perkotaan, dan 7.065 unit untuk wilayah pedesaan.

Namun, pekerjaan belum selesai pada tahap penetapan kuota. Kementerian PKP mencatat sebanyak 9.068 unit telah masuk proses pendataan dan verifikasi. Artinya, masih ada 5.943 unit yang belum masuk dalam kelompok tersebut dan memerlukan percepatan penanganan.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Sebab, tanpa data penerima yang akurat dan proses administrasi yang tuntas, besarnya alokasi bantuan berisiko tidak sejalan dengan kecepatan realisasi di lapangan.

"Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu," kata Sri Haryati.

Bantuan Rp20 Juta per Rumah, Pengawasan Jangan Longgar

Setiap penerima program memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Dengan nilai bantuan tersebut, ketepatan sasaran dan transparansi pelaksanaan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria, bahan bangunan digunakan sesuai peruntukan, dan pekerjaan menghasilkan perbaikan rumah yang nyata.

Pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi persoalan administrasi, keterlambatan pelaksanaan, maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan bantuan. Masyarakat penerima harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme bantuan, persyaratan, serta hak dan kewajibannya.

Di sisi lain, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja tukang. Namun, manfaat tersebut baru akan terasa optimal apabila bantuan direalisasikan tepat waktu dan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah warga.

Dengan alokasi mencapai 15.011 unit, publik kini menunggu langkah konkret Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Ukuran keberhasilan program bukan sekadar besarnya kuota atau persentase kenaikan anggaran, melainkan berapa banyak rumah warga yang benar-benar menjadi lebih layak huni.

Jangan sampai angka alokasi terlihat fantastis, tetapi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni masih harus menunggu. Percepatan realisasi, transparansi data penerima, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program bedah rumah 2026 tidak berhenti sebagai target di atas kertas.

Ekonomi Sumut Tumbuh 5,06%, Ketimpangan Antarwilayah Masih Jadi PR Bobby

admin — Fri, 09 Oct 2026 23:46:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sumut yang masih menjadi tantangan pembangunan. Ia berharap kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Bank Indonesia (BI), dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkecil kesenjangan tersebut, terutama di wilayah Kepulauan Nias.

Bobby menyebutkan, sekitar 10 kabupaten/kota mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2026, sementara sejumlah daerah lainnya masih berada di bawah rata-rata. Empat kabupaten di Kepulauan Nias juga masih tergolong tertinggal.

"Pertumbuhan tidak begitu merata, mungkin sekitar 10 kabupaten/kota, tantangannya di Sumut ada yang sangat baik sekali dan buruk sekali (pertumbuhan ekonomi), kita masih punya daerah tertinggal di Kepulauan Nias, mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketimpangan itu," kata Bobby Nasution saat pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut Ameriza Ma'aruf Moesa di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).

Bobby juga mengapresiasi kolaborasi BI, Pemprov Sumut, dan para pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,06% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,98%.

"Kolaborasi Sumut, BI dan stakeholder lainnya sangat luar biasa, kami bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi terjaga berkat BI dan stakeholder terkait lainnya, padahal tahun lalu ada 18 kabupaten/kota kami yang terkena bencana, kami sangat berterima kasih," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumut sebelumnya, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan tiga hal utama yang menjadi perhatian selama masa jabatannya, yakni kolaborasi, inovasi, dan sinergi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Sumut sepanjang 2026.

"Kami menyebutnya KIS (Kolabirasi, Inovasi dan Sinergi), kolaborasi kita sangat kuat sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti menjaga inflasi, menstabilkan harga daging saat hari besar dan lainnya, inovasi yang kita lakukan membuat Sumut jadi terbaik ketiga dalam pengendalian inflasi dan sinergi," kata Brando.

Kepala Perwakilan BI Sumut yang baru, Ameriza Ma'aruf Moesa, memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh sebesar 5,11% pada 2026. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, BI akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata.

"Tahun ini kami prediksikan ekonomi tumbuh 5,11%, dan inflasi sekitar 3,1%, ini bisa kita capai dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah kita miliki selama ini," kata Ameriza.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan Sumut memiliki potensi besar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, BI berupaya menempatkan sumber daya manusia terbaik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi di daerah.

"Kami selalu berupaya menempatkan orang-orang kami yang luar biasa di Sumut, orang yang mampu mengimplementasikan kebijakan dari pusat ke daerah, sehingga kebijakan tersebut berjalan baik," kata Destry.

Pengukuhan tersebut dihadiri para kepala daerah se-Sumut, kepala perwakilan BI se-Sumatera, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, serta konsul negara sahabat. Hadir pula pimpinan instansi vertikal, rektor, akademisi, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.**
Buat judul tajam

Perangi Peredaran Narkoba, Polres Padangsidimpuan Gerebek Kawasan Silayang-Layang, 4 Positif Narkotika

admin — Fri, 09 Oct 2026 23:27:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polres Padangsidimpuan menggelar Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di kawasan Silayang-Layang, Jalan Sudirman, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam operasi gabungan tersebut, lima pria diamankan untuk menjalani pemeriksaan, dengan hasil empat orang dinyatakan positif narkotika berdasarkan tes urine.

Dari kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu, petugas juga menemukan narkotika golongan I jenis ganja seberat 0,80 gram dari salah seorang pria yang diperiksa di lokasi.

Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), sekaligus menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkoba di kawasan Silayang-Layang.

Kegiatan dipimpin Kabagops Polres Padangsidimpuan AKP Juliapan Panjaitan, S.H., dengan melibatkan Kasat Resnarkoba AKP Juli Purwono, S.H., M.H., personel Polres Padangsidimpuan, Kodim 0212/Tapanuli Selatan, Subdenpom I/2-3, BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval N.G. Desky, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Diperlukan sinergi seluruh instansi terkait serta dukungan aktif masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di Kota Padangsidimpuan," tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun transaksi narkotika di lingkungan masing-masing.

"Apabila masyarakat mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110. Informasi dari masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sekitar pukul 14.10 WIB, tim GSN memeriksa seorang pria berinisial D.A.L. yang masih berusia 17 tahun. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan ganja seberat 0,80 gram yang disimpan di kantong celana sebelah kanan.

Setelah itu, petugas menyisir kawasan Silayang-Layang dan mengamankan empat pria lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyisiran tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika tambahan pada empat orang yang diperiksa.

Sekitar pukul 15.00 WIB, kelima pria tersebut dibawa ke Markas Polres Padangsidimpuan untuk menjalani tes urine yang dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, seorang pria berinisial R, 38, dinyatakan negatif narkotika dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Sementara itu, tiga pria berinisial A.S., 34, A.L., 30, dan I, 36, dinyatakan positif sabu. Ketiganya selanjutnya dibawa oleh pihak BNN Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjalani asesmen sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun D.A.L., 17, yang ditemukan membawa ganja, dinyatakan positif ganja berdasarkan hasil tes urine. Terhadap yang bersangkutan, dilakukan proses penyidikan lebih lanjut serta penanganan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba*

Polres Padangsidimpuan menyatakan kegiatan GSN tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat Silayang-Layang agar berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

Masyarakat diminta segera menyampaikan informasi kepada aparat apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau transaksi narkotika. Laporan dapat disampaikan ke kantor kepolisian terdekat maupun melalui Call Center 110.

Melalui kegiatan terpadu ini, Polres Padangsidimpuan bersama TNI, BNNK, Subdenpom, dan pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus melakukan langkah pencegahan serta penindakan sesuai ketentuan hukum guna melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.zal

Pemko Medan Bersama Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan

darma — Fri, 09 Oct 2026 23:04:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Ketua DPC AWI Kota Medan "Busor" Ucapkan Selamat dan Sukses "Brigjen Pol Sonny Irawan SIK MH" Sebagai Kapolda Sumut

darma — Fri, 09 Oct 2026 22:06:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan, Budi H Sormin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi Kapolda Sumut menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri pada awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sonny Irawan sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut). Sementara itu, Whisnu Hermawan Februanto dimutasi dari jabatan Kapolda Sumut dan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut tersebut merupakan bagian dari mutasi yang mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Selain Kapolda Sumut, sejumlah Kapolda lain serta pejabat utama Mabes Polri juga mengalami rotasi.

Menanggapi keputusan tersebut, Budi Sormin yang akrab dengan panggilan Busor berharap, amanah yang diberikan kepada Sonny Irawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa institusi Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Busor.

Busor yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Dewan Pimpinan Daerah Angkata Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumatera Utara (Sumut) berharap kepemimpinan Sonny Irawan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, pemerintah, dan insan pers dalam menciptakan keamanan serta situasi yang kondusif.

"Semoga di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Sonny Irawan, Polri di Sumatera Utara semakin dekat dengan masyarakat dan dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," ucap Busor.

Lanjut dikatakan Busor, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas kepemimpinannya selama menjabat Kapolda Sumatera Utara.

"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Polda Sumatera Utara. Selamat menjalankan amanah dan tugas baru sebagai Wairwasum Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas," pungkas Busor.(W02)

RS Abdul Jalil Meliala Berkapasitas 103 Bed Belum Beroperasi, Wali Kota Turun Tangan

admin — Fri, 09 Oct 2026 21:48:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Kehadiran Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala di Kota Tanjungbalai diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Namun, rumah sakit berkapasitas 103 tempat tidur tersebut masih terkendala persoalan perizinan operasional.

Persoalan itu mencuat saat Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik RS Abdul Jalil Meliala di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen menyampaikan rencana untuk segera mengoperasikan rumah sakit sekaligus meminta dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dalam mempercepat proses perizinan.

Perwakilan manajemen sekaligus pemilik rumah sakit, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG, menjelaskan, RS Abdul Jalil Meliala memiliki kapasitas 103 tempat tidur.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya tampung pasien, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan rawat inap dan belum tertampung di RSUD dr. Tengku Mansyur.

Namun, rencana pengoperasian rumah sakit tersebut masih menghadapi kendala. Andyputra menyebutkan, pengajuan izin operasional belum dapat diselesaikan karena sejumlah persyaratan masih belum terpenuhi.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemko Tanjungbalai dapat memberikan perhatian dan pendampingan agar proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala. Menurutnya, tambahan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk memperluas akses pelayanan medis bagi masyarakat.

Meski demikian, Mahyaruddin menegaskan, dukungan pemerintah tidak berarti mengabaikan aturan hukum maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah sakit.

"Pemko Tanjungbalai menyambut baik hadirnya RS Abdul Jalil Meliala. Namun, kemauan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Mahyaruddin menyampaikan rencana turun langsung ke lokasi bersama tim Pemko Tanjungbalai untuk melihat kondisi bangunan rumah sakit sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat penerbitan izin operasional.

Melalui peninjauan tersebut, pemerintah daerah akan melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu penyelesaian persyaratan perizinan sesuai prosedur.

Pemko Tanjungbalai berharap kehadiran rumah sakit tersebut nantinya dapat memperkuat pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas PUTR Tety Julianti Siregar, Kepala Dinas PMPTSP Usni Syahzuddin Sinaga, Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Lurah Pantai Johor Andika Nasa Ramadona. (eko)

Pemko Tanjungbalai Matangkan Mekanisme Clearance Pejabat BUMD

admin — Fri, 09 Oct 2026 21:43:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti sosialisasi pelayanan clearance pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) secara daring, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang bertujuan memantapkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi pejabat BUMD tersebut diikuti Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gando Tuah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sosialisasi berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan, setelah mengikuti sosialisasi tersebut, terdapat sejumlah tahapan pengisian data yang harus diselesaikan oleh pejabat BUMD. Untuk itu, Pemko Tanjungbalai akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda).

"Setelah mengikuti sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan pengisian data yang harus diselesaikan oleh para pejabat BUMD. Selanjutnya, proses ini akan segera kita koordinasikan lebih lanjut bersama Binda," ujar Fadly.

Dalam sosialisasi tersebut, Kasubdit Pengamanan Pejabat BUMD, Kombes Pol. Temangganro, bertindak sebagai narasumber.

Ia memaparkan pelayanan clearance, mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan, serta berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai prosedur pelayanan clearance, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui penerapan sistem digital, proses pengajuan, klarifikasi, dan verifikasi pejabat BUMD diharapkan berlangsung lebih praktis, efektif, dan tetap mengedepankan ketelitian serta standar pengawasan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta sosialisasi. (eko)

Pemko Tanjungbalai Siapkan Bantuan 40 Gerobak untuk Pedagang Food Court

admin — Fri, 09 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak kepada pedagang kuliner yang berjualan di kawasan Food Court Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Rencana tersebut dibahas Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Tim Penataan Kota Tanjungbalai dalam pertemuan di ruang kerja wali kota, Kamis (8/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Tajul Abrar menyampaikan rencana penyaluran bantuan sarana berdagang bagi para pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Food Court.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung penataan kawasan perdagangan, khususnya di sekitar Jalan Bachtiar Chusa dan Food Court Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Mahyaruddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program penataan kota di Tanjungbalai.

Ia mengatakan, penyerahan bantuan direncanakan berlangsung saat kegiatan Car Free Day (CFD).

Sebelum penyerahan dilakukan, Pemko Tanjungbalai akan mengundang perwakilan asosiasi pedagang untuk membahas persiapan pelaksanaan program tersebut.

"Melalui pertemuan dengan asosiasi pedagang nanti, kita ingin memastikan persiapan penyaluran bantuan berjalan dengan baik," ujar Mahyaruddin.

Menurut dia, bantuan sarana berdagang tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha para pedagang sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahyaruddin juga menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan program agar bantuan dapat dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjadi sasaran penerima.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagper) Wiwi Fitria, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, serta Kepala Bidang Pendapatan Ade Faradila.(eko)