Dampak Kabut Asap, Pemko Medan Terapkan PJJ Hingga 21 Oktober

admin — Fri, 16 Oct 2026 12:12:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan secara resmi memberlakukan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Medan. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 16 Oktober hingga Rabu, 21 Oktober 2026.

Langkah darurat ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kebijakan PJJ diterapkan guna melindungi kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari bahaya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Melalui surat edaran resmi tersebut, Disdikbud Kota Medan menegaskan tujuh poin penting yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan:

1. Pelaksanaan PJJ berlaku bagi seluruh jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kota Medan mulai 16 hingga 21 Oktober 2026.

2. Pihak sekolah diminta mengimbau orang tua/wali murid agar mengawasi anak-anak mereka agar tetap berada di dalam rumah selama jam belajar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

3. Proses belajar mengajar dari rumah dilakukan dengan memanfaatkan platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah.

4. Para guru diinstruksikan untuk menyajikan materi pembelajaran secara proporsional tanpa beban yang memberatkan peserta didik.

5. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengelola PJJ secara daring, kecuali bagi pegawai yang memiliki komorbid atau kondisi kesehatan rentan yang diizinkan bekerja dari rumah (Work From Home).

6. Kepala sekolah wajib memantau, mengawasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan PJJ secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

7. Pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang. Kepastian mengenai perpanjangan PJJ atau kembalinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka akan diumumkan kemudian.

Pemko Medan mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga sekolah, untuk tetap waspada, menjaga daya tahan tubuh, serta selalu menggunakan masker apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah selama periode kabut asap ini. Rel

Stadion Sangnaualuh Telan Rp29,4 Miliar, DPRD Pertanyakan Efektivitas Anggaran

admin — Fri, 16 Oct 2026 10:23:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR | SUMUT24.co Pembangunan dan perbaikan Stadion Sangnaualuh, Kota Pematangsiantar, kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp22 miliar, kini stadion tersebut kembali mendapat suntikan anggaran Rp7,4 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan dan penggunaan uang negara.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, mengkritik pola pembangunan yang dinilainya belum menyentuh persoalan mendasar. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak sekadar melakukan perbaikan fisik secara bertahap, tetapi menyusun perencanaan menyeluruh agar stadion benar-benar berfungsi sebagai fasilitas olahraga publik.

Dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026), Patar menegaskan bahwa anggaran Rp7,4 miliar harus mampu menyelesaikan persoalan stadion, mulai dari kelayakan lapangan, fasilitas pendukung, status lahan, hingga sistem pengamanan dan pengelolaan setelah pembangunan rampung.

"Modusnya memang sudah kelihatan, perbaikan sedikit-sedikit. Sia-sia semuanya. Bahkan, menurut informasi yang saya dengar, stadion itu tetap menjadi tempat transaksi narkoba dan prostitusi. Kemudian, berselang kurang lebih satu tahun, sudah terlihat rusak lagi," ujar Patar.

Pernyataan mengenai dugaan aktivitas narkoba dan prostitusi tersebut merupakan informasi yang disampaikan Patar dan masih perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.

Anggaran Bertambah, Persoalan Jangan Berulang

Patar menilai, perencanaan pembangunan stadion selama ini berpotensi tidak efektif apabila hanya berorientasi pada pekerjaan fisik tanpa memperhitungkan kebutuhan operasional dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus dilibatkan agar pembangunan Stadion Sangnaualuh tidak kembali menyisakan persoalan setelah anggaran terserap.

Ia mempertanyakan apakah anggaran Rp7,4 miliar tersebut sudah mencukupi untuk memperbaiki stadion secara menyeluruh, termasuk memastikan lapangan sepak bola memenuhi standar yang sesuai, menyediakan pelataran parkir yang aman, serta memastikan kejelasan status kepemilikan lahan di kawasan stadion.

"Pengajuan anggaran atau rencana kerja harus bertujuan memperbaiki kondisi dan menghilangkan akibat," tegasnya.

Patar juga meminta Pemko memastikan tersedianya petugas keamanan setelah pembangunan selesai. Menurutnya, aspek pengamanan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi stadion sebagai fasilitas publik.

"Yang terpenting, setelah pembangunan senilai Rp7,4 miliar ini selesai, apakah akan ada petugas keamanan yang berjaga? Berapa personel yang disiapkan dan bagaimana pembiayaan gajinya?" ujarnya.

Total Anggaran Capai Rp29,4 Miliar

Jika mengacu pada informasi anggaran sebelumnya sekitar Rp22 miliar dan tambahan anggaran Rp7,4 miliar saat ini, total dana yang dikaitkan dengan pembangunan dan perbaikan Stadion Sangnaualuh mencapai sekitar Rp29,4 miliar.

Besarnya anggaran tersebut menjadi alasan penting bagi Pemko Pematangsiantar untuk menjelaskan secara terbuka rincian penggunaan dana, tahapan pekerjaan, hasil pembangunan sebelumnya, serta kondisi stadion yang menjadi dasar pengalokasian anggaran tambahan.

Publik berhak mengetahui apakah penambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari tahapan pembangunan yang telah direncanakan sejak awal, perbaikan atas kerusakan, atau pemenuhan kebutuhan fasilitas yang sebelumnya belum tercakup.

Kejelasan itu penting agar anggaran yang bersumber dari keuangan daerah benar-benar menghasilkan fasilitas olahraga yang layak, aman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Karena itu, DPRD perlu memastikan pengawasan terhadap proyek dilakukan secara terukur, termasuk memeriksa dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi fisik, serta hasil pemeriksaan atas pekerjaan sebelumnya.

Hingga persoalan tersebut terjawab, tambahan anggaran miliaran rupiah untuk Stadion Sangnaualuh patut menjadi perhatian serius. Bukan semata-mata soal besarnya dana, melainkan juga soal hasil, manfaat, dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Pemko Pematangsiantar perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai efektivitas pembangunan stadion yang anggarannya terus bertambah. Jangan sampai anggaran terus dikucurkan, tetapi persoalan mendasar stadion tak kunjung tuntas. (LP)

BAKOPAM Sumut Gelar Jumat Berkah, Salurkan Sembako untuk Warga Medan Area

admin — Fri, 16 Oct 2026 06:20:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan paket sembako kepada warga di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (16/10/2026).

Ketua BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurutnya, program Jumat Berkah tidak sekadar menjadi kegiatan berbagi, tetapi juga merupakan upaya menumbuhkan semangat solidaritas, mempererat silaturahmi, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat. Kami juga ingin mengajak lebih banyak pihak untuk menumbuhkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama," demikian pesan Ibnu Hajar dalam kegiatan sosial tersebut.

BAKOPAM Sumut turut mengajak masyarakat, para donatur, dermawan, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut.

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk paket sembako maupun bantuan lainnya guna menunjang keberlangsungan program sosial BAKOPAM Sumut agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat dan donatur yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat disalurkan melalui rekening berikut:

1. Bank Sumut

- Nomor rekening: 11102040195610
- Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA

2. Bank Mandiri

- Nomor rekening: 1060009796502
- Atas nama: IBNU HAJAR

Ibnu Hajar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial BAKOPAM Sumut.

Ia berharap semangat berbagi melalui program Jumat Berkah dapat terus berlanjut dan menginspirasi semakin banyak orang untuk membantu sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.

"Semoga setiap bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah, membawa keberkahan bagi para donatur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas," demikian harapannya.

Jumat Berkah, berbagi dengan ikhlas, menebar manfaat, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Coe Sumut24 Group Anto Genk Ucapkan Selamat atas Pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:45:00 +0700+0700

Medan – CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI).

Rianto berharap, amanah baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pertahanan nasional dan kemajuan Indonesia.
"Selamat dan sukses kepada Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon atas amanah baru sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto.

Menurut Rianto, jabatan Wakil Menteri Pertahanan merupakan amanah penting dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Karena itu, ia berharap Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga mendoakan agar Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab serta menjalankan tugas negara.

"Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperkuat pertahanan nasional," tutup Rianto.

CEO Media Sumut24 Group Rianto, SH, MH, Sampaikan Selamat atas Pelantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:42:00 +0700+0700

Jakarta — CEO Media Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Rianto berharap, amanah baru yang diemban Mayjen TNI Kristomei Sianturi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta membawa penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Media Sumut24 Group, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas amanah baru sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas demi keselamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk.

Menurut Rianto, penanggulangan bencana merupakan tugas kemanusiaan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat dan tepat. Oleh karena itu, sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana.

Ia juga berharap kepemimpinan baru di tubuh BNPB mampu mendorong peningkatan mitigasi bencana, memperkuat kesiapan menghadapi situasi darurat, serta mengoptimalkan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Harapan kita bersama, BNPB semakin solid dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan yang cepat dan terkoordinasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rianto menegaskan bahwa Media Sumut24 Group mendukung berbagai upaya
kemanusiaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Menurutnya, edukasi publik dan penyebaran informasi yang akurat juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Di akhir pernyataannya, Rianto, SH, MH, kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia.

"Selamat bertugas dan sukses selalu. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Anto Genk.

Percepat Pemulihan Bencana Aceh, Kemendagri Guyur Puluhan Ekskavator dan Dump Truck ke Bireuen hingga Pidie Jaya

admin — Thu, 15 Oct 2026 21:48:00 +0700+0700

JAKARTA / BANDA ACEH — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri, pemerintah pusat mengerahkan puluhan unit alat berat dan armada dump truck yang disebar ke berbagai kabupaten/kota terdampak.
Dukungan tersebut disalurkan melalui skema pinjam pakai untuk mempercepat pengerukan mud/lumpur, normalisasi sungai, serta pemulihan lahan produktif seperti pertanian dan tambak warga.
Mewakili Kemendagri, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri Dr. Asmawa, A.P., M.Si., melalui Putu W. A.A. Pratama menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk aksi nyata dan komitmen Kemendagri untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Putu usai serah terima alat dengan Pemerintah Daerah Biruen bertempat Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bireuen.

Berikut rincian sebaran armada dan alat berat yang dikerahkan Kemendagri ke beberapa daerah terdampak:
• Kabupaten Pidie Jaya: Menerima alokasi terbesar yakni 22 unit alat berat dan 44 unit dump truck.
• Kabupaten Pidie: Menerima 7 unit alat berat dan 12 unit dump truck.
• Kabupaten Aceh Besar: Menerima 9 unit alat berat dan 11 unit dump truck.
• Kabupaten Bireuen: Menerima 5 unit ekskavator (terdiri dari 2 unit long arm dan 3 unit ekskavator standar).
Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., saat menerima kedatangan Tim Satgas PRR Kemendagri di Pendopo Bupati, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat. Bantuan tersebut langsung ditindaklanjuti BPBD Bireuen dengan mengerahkan unit ekskavator ke lokasi prioritas seperti Gampong Rheum Barat (Kecamatan Simpang Mamplam) dan kawasan Pante Karya (Kecamatan Peusangan Siblah Krueng).
Kemendagri berharap sinergi yang terjalin antara pusat, pemerintah daerah, dan BPBD dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat sehingga roda perekonomian warga terdampak segera pulih kembali.

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Disdik Sumut Berlakukan PJJ 16–21 Oktober 2026

admin — Thu, 15 Oct 2026 20:41:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK dan SLB sederajat di Sumatera Utara diwajibkan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 16–21 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.3/106/DISDIK/X/2026 tentang Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran.

Surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, S.STP, M.Si, pada 15 Oktober 2026 itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap di sejumlah wilayah.

Langkah ini diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan dari dampak pencemaran udara.

Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan PJJ diberlakukan secara menyeluruh bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB sederajat di Sumatera Utara selama periode 16 hingga 21 Oktober 2026.

Dinas Pendidikan juga meminta orang tua atau wali murid mengawasi anak-anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Para siswa diimbau tetap berada di dalam rumah selama jam belajar dan membatasi aktivitas di luar rumah.

Kegiatan belajar dilakukan melalui pemanfaatan platform digital atau media komunikasi lain yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah.

Guru diminta memastikan materi pembelajaran tetap tersampaikan secara proporsional tanpa memberikan beban berlebihan kepada peserta didik. Sementara itu, mekanisme kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui skema Work From Home (WFH).

Kepala satuan pendidikan juga diwajibkan memantau pelaksanaan PJJ dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

PJJ Dievaluasi, KBM Tatap Muka Menunggu Kondisi Udara

Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyatakan pelaksanaan PJJ akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara serta petunjuk dari pihak berwenang.

Informasi mengenai kemungkinan perpanjangan masa PJJ atau kembalinya kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka akan disampaikan kemudian.

Kebijakan ini menjadi langkah perlindungan bagi warga sekolah di tengah ancaman kabut asap. Masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan memastikan anak-anak tetap dapat belajar dengan aman selama kebijakan tersebut berlaku.

Meski demikian, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada pengawasan pelaksanaannya, kesiapan sarana pembelajaran jarak jauh, serta pemerataan akses internet bagi siswa di berbagai daerah Sumatera Utara.red

Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara

admin — Thu, 15 Oct 2026 19:48:00 +0700+0700

ASAHAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan walikota se-Sumut mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke wilayah Sumut. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, Bobby meminta penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB mulai Jumat (16/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution di sela-sela peluncuran operasional bus perintis gratis bagi pelajar di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Jalan Dusun II, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, ia menegaskan kegiatan belajar mengajar harus tetap berlangsung.

"Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby.

Selain penerapan PJJ, Bobby juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Para kepala daerah diminta terus memantau perkembangan kualitas udara serta mengedukasi masyarakat agar mengurangi paparan kabut asap, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

"Bupati/walikota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," ucapnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap, Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut telah mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan. Upaya tersebut telah dilakukan di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya.

"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pendukung untuk mengurangi dampaknya.

"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya. **

Galian C Tanpa Izin di Setia Janji Tetap Beroperasi, Sudah Ditegur DLH. Warga Desak Penindakan Tegas dan Penutupan Paksa

admin — Thu, 15 Oct 2026 19:48:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Aktivitas pertambangan Galian C yang beroperasi di wilayah Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, kembali menjadi sorotan. Meski telah diberikan teguran resmi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, kegiatan penambangan di dua lokasi berbeda itu diduga masih terus berjalan tanpa dilengkapi perizinan yang sah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi galian tersebut berada di Dusun X Desa Silau Maraja yang dikelola oleh Yoga, serta di Dusun VII Desa Urung Pane yang dikelola oleh Limper dan Iman. Saat tim Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi bersama Kepala Desa setempat, salah satu pengelola, Limper, secara terbuka mengakui bahwa mereka belum memiliki izin operasional.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Irpan, SE, MM, yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Joni Perdamaian Barus, SE, mengungkapkan pihaknya telah meminta para pengelola untuk segera mengurus perizinan dan menutup sementara kegiatan sampai izin terbit.

"Kita sudah turun ke lokasi dan meminta izin operasional. Pelaksana mengaku belum memiliki izin. Kita telah meminta agar segera mengurus izin dan berhenti beroperasi sebelum dokumen lengkap. Jika setelah ditegur masih berjalan, kami akan turun kembali untuk memberikan teguran lanjutan," ujar Irpan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan pertambangan Galian C diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara — Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Beroperasi tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — Setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL/AMDAL). Melakukan usaha tanpa dokumen lingkungan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda hingga Rp 3 Miliar. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Asahan — Mengatur ketentuan perizinan dan retribusi daerah agar potensi sumber daya alam dapat bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran galian tanpa izin ini memicu kekhawatiran masyarakat setempat, baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya diterima.

"Kami minta pihak berwenang tidak menutup mata. Segera periksa kelengkapan izinnya. Jika terbukti ilegal, maka harus ditutup paksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum demi ketertiban umum dan perlindungan lingkungan," tegas salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas sebelum kerusakan lingkungan semakin parah dan kerugian daerah semakin besar. (tec)

Dua Spesialis Curanmor di Jalan Gurila Diberi Tindakan Tegas Terukur

admin — Thu, 15 Oct 2026 19:43:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polisi menembak dua pencuri spesialis sepeda motor karena berusaha melakukan perlawanan di Jalan Medan-Binjai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

Kedua pelaku itu berinisial FI (22) dan S alias JA (43) terbukti mencuri sepeda motor milik korban M Habib Syauqi mahasiswa Unimed di Jalan Gurilla, Kecamatan Medan Timur, beberapa waktu lalu.

"Penangkapan keduanya merupakan hasil penyelidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV," kata Kanit Resmob Polrestabes Medan, Iptu Bimo, Kamis (15/10/2026).

Ia menerangkan, berdasarkan pemeriksaan kedua pelaku kepada penyidik mengaku sepeda motor korban telah dijual kepada penadah dan uang hasil kejahatannya dipakai membeli sabu.

"Terhadap kedua pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Medan guna menjalani proses hukum. Sementara itu personel masih melakukan pengembangan untuk menangkap penadahnya," pungkasnya.(W05)

Teks foto :
Dua tersangka curanmor usai menjalani perawatan luka tembak di RS Bhayangkara Medan(W05)

Temui Majelis Taklim Halimah, Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Bersinergi Jaga Kamtibmas

admin — Thu, 15 Oct 2026 19:42:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Taklim Halimah, Hj. Bunda Indah, di kediamannya di Kompleks Bumi Seroja Blok H Nomor 45, Medan Sunggal, Kamis (15/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut menyampaikan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkenalkan nilai-nilai SI HORAS sebagai landasan pelaksanaan tugas di Polda Sumut.

Kapolda Sumut hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda Sumut, yakni Dirintelkam, Dirpolairud, Dansat Brimob, Kabid Propam, dan Kabid Humas Polda Sumut. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bunda Indah bersama suami, Ketua PIM Kota Medan May Aritonang, Ketua Batak Muslimah Kota Medan Yenny Pardede, serta ibu-ibu Majelis Taklim Halimah.

Dalam sambutannya, Bunda Indah menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut. Ia juga mendoakan agar Sonny senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolda Sumut.

"Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut yang telah hadir untuk kedua kalinya ke rumah saya. Semoga dalam mengemban tugas dan amanah di Sumatera Utara, Bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT, serta Sumatera Utara senantiasa aman dan kondusif," ujar Bunda Indah.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Sonny Irawan menyampaikan bahwa amanah sebagai Kapolda Sumut merupakan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengapresiasi dukungan dan doa masyarakat, termasuk para ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Halimah.

Irjen Pol Sonny Irawan mengatakan, sejak dilantik pada 1 Oktober 2026, dirinya berkomitmen menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai SI HORAS, yaitu Sinergi, Integritas, Humanis, Optimis, Responsif, Amanah, dan Sigap.

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus diterjemahkan melalui tiga program prioritas, yakni GERMAS TOBA, KOMPAK, dan SAHATA LANTAS.

GERMAS TOBA difokuskan pada penanganan narkoba secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Program KOMPAK diarahkan untuk menindak tegas kejahatan jalanan melalui patroli dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, SAHATA LANTAS bertujuan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dengan pendekatan yang humanis.

Melalui ketiga program tersebut, Polda Sumut berupaya memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta membangun pelayanan kepolisian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Silaturahmi dengan Majelis Taklim Halimah juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan elemen masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan, termasuk dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta mencegah kejahatan di lingkungan sekitar.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan foto bersama. Sekitar pukul 14.00 WIB, rombongan Kapolda Sumut meninggalkan kediaman Bunda Indah untuk melanjutkan agenda kunjungan ke Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan.(W05)

FOTO:

40 Orang Positif Narkoba Diamankan saat Penggerebekan dI Gg Jati Panglima Denai

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:41:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim gabungan Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, dan TNI menggerebek sebuah permukiman padat penduduk di Jalan Panglima Denai, Gang Jati, Medan, Sumatera Utara, karena diduga menjadi lokasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 40 orang diamankan setelah hasil tes urine mereka dinyatakan positif mengandung narkoba jenis sabu.

Ratusan personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut. Petugas mendatangi salah satu rumah yang diduga kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba. Mereka kemudian mendobrak pintu rumah untuk melakukan penggerebekan.

Sejumlah orang diduga sedang mengonsumsi narkoba ditemukan di lokasi. Beberapa di antaranya sempat berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap kembali oleh petugas.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, senjata tajam, dan timbangan elektrik diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Henry Sibarani, Kamis (15/10/2026) mengatakan, sebanyak 40 orang diamankan dalam operasi tersebut karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif menggunakan narkoba.

Henry menjelaskan, selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Penggerebekan di kawasan padat penduduk tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas.
Selanjutnya, seluruh orang yang diamankan dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut(W05)

Teks foto :
Petugas mengamankan terduga pelaku narkoba dalam penggerebekan di Panglima Denai(W05)

Cegah Gangguan Pernapasan, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Bagika nMasker kepada Warga Binaan

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Mengantisipasi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan membagikan sebanyak 1.000 masker kepada warga binaan, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan warga binaan dari ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama ketika kualitas udara menurun akibat asap kebakaran.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Herizal Yusuf, A.Md.P., S.H., M.H., turun langsung bersama jajaran petugas untuk membagikan masker kepada warga binaan di kamar hunian. Melalui kegiatan tersebut, seluruh warga binaan diharapkan memperoleh manfaat dari upaya perlindungan kesehatan yang dilakukan pihak lapas.

Pembagian 1.000 masker ini menjadi bagian dari perhatian Lapas Padangsidimpuan terhadap kondisi kesehatan warga binaan, khususnya dalam menghadapi potensi dampak buruk asap karhutla terhadap sistem pernapasan.

Paparan asap dalam jumlah tinggi dapat memicu berbagai keluhan kesehatan, mulai dari batuk, pilek, iritasi tenggorokan hingga sesak napas. Karena itu, langkah pencegahan diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan di lingkungan hunian pemasyarakatan.

Selain menerima masker, warga binaan juga diimbau untuk menggunakannya ketika udara berasap, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta segera melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga binaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan sejak dini, terutama ketika menghadapi kondisi lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Pembagian masker ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas dan rumah tahanan negara (rutan).

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan berupaya menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kesehatan tetap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan.

Kehadiran Kalapas bersama jajaran petugas dalam pembagian masker secara langsung turut menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan warga binaan, khususnya dalam menghadapi potensi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Langkah preventif ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih sehat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit yang berkaitan dengan kualitas udara.zal

Resmi Diluncurkan, 6 Unit Bus Perintis Hadir Memudahkan Akses Pendidikan Pelajar Asahan

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:39:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi meluncurkan program Bus Perintis di Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026). Acara peresmian berlangsung di halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, dimulai pukul 15.00 Wib dan berjalan dengan lancar hingga selesai pukul 17.00 Wib.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua PN Kisaran, Danyon 126/KC, Danyon TP 954/Naga Berkisar, perwakilan Kajari Asahan, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyambut baik kehadiran Bus Perintis ini. Menurutnya, kehadiran Gubernur Sumatera Utara di Asahan menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Enam unit Bus Perintis ini dialokasikan untuk Kecamatan Pulau Rakyat sebanyak 3 unit dan Kecamatan Silau Laut sebanyak 3 unit. Semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelajar," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa bus ini akan sangat membantu pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. Selain meringankan beban biaya transportasi orang tua, keberadaan bus ini juga diharapkan meningkatkan keselamatan anak-anak dengan mengurangi ketergantungan mereka pada sepeda motor saat berangkat dan pulang sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP., M.SP., menyampaikan bahwa penyaluran Bus Perintis ini merupakan bagian dari visi besar Pemprov Sumut, yaitu "Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan." Secara keseluruhan, sebanyak 33 unit Bus Perintis disalurkan ke lima kabupaten di Sumatera Utara: Nias Utara 9 unit, dan masing-masing 6 unit untuk Kabupaten Asahan, Batu Bara, Samosir, serta Padang Lawas Utara.

Gubernur Sumatera Utara, dalam arahannya, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. Ia berharap fasilitas ini benar-benar digunakan secara optimal dan tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang harus menempuh jarak jauh ke sekolah.

"Anak-anak yang tinggal jauh harus mendapatkan pelayanan transportasi yang memadai. Semoga Bus Perintis ini menunjang semangat belajar mereka," tegas Gubernur Bobby.

Selain itu, Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker guna menjaga kesehatan, serta meminta pihak sekolah menyediakan masker bagi peserta didik sebagai langkah perlindungan selama kegiatan belajar berlangsung.

Rangkaian acara berjalan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan serangkaian sambutan, hingga puncak acara berupa pelepasan kendaraan Bus Perintis untuk dioperasikan melayani para pelajar Kabupaten Asahan. Kegiatan berakhir dalam suasana aman, tertib, dan penuh harapan akan kemajuan pendidikan di daerah. (dre)

Dugaan Pungli di RSUD HAMS Kisaran , 66 Peserta Magang Ditarik Rp100 Ribu per ID Card

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:31:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Praktik dugaan pungutan liar mencuat di lingkungan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, sebuah daerah yang justru ditetapkan KPK sebagai salah satu daerah percontohan dalam pencegahan korupsi.

Dugaan ini bermula dari keluhan 66 peserta magang yang ditempatkan di rumah sakit tersebut, melalui program Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Setiap peserta dipungut biaya pembuatan tanda pengenal atau bet nama sebesar Rp100.000. Padahal, harga pasaran pembuatan bet serupa di percetakan umum hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000.

Informasi yang diterima menyebutkan pungutan tersebut atas instruksi Wahyuadi, Kasubag Informasi dan Pelaporan RSUD HAMS Kisaran. Selisih harga yang jauh dari kewajaran ini memicu kecurigaan adanya unsur pungli dan potensi gratifikasi yang merugikan peserta magang.

Menanggapi pengaduan tersebut, Riza Nurmansyah Tanjung, S.H., perwakilan DPP BM Karya Peduli Bangsa Asahan, menegaskan bahwa ruang pendidikan dan pemagangan bukanlah tempat untuk praktik pungutan liar.

"Kami menerima informasi soal dugaan pungutan liar kepada para siswa peserta magang untuk pembuatan ID Card, bahkan dugaan permintaan uang yang dikaitkan dengan diterimanya mereka di RSUD HAMS Kisaran. Kegiatan magang harus berlandaskan pendidikan dan perlindungan, bukan ruang pemerasan."

Riza menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghakimi sebelum kebenaran dibuktikan melalui pemeriksaan objektif. Namun, persoalan ini patut diselidiki serius karena menyangkut integritas institusi publik dan kepercayaan masyarakat. Laporan terkait dugaan ini telah disampaikan kepada Bupati Asahan dan aparat penegak hukum.

Saat dikonfirmasi Wartawan, Plt Direktur RSUD HAMS Kisaran, dr. Eka Wilda Sari, Kamis (15/10/2026) menyarankan agar media berbicara langsung kepada Kasubag terkait.

Sementara itu, Wahyuadi selaku pihak yang disebut-sebut memberikan instruksi membantah tuduhan tersebut.

"Informasi itu tidak benar. Anak-anak magang yang memesan secara kolektif, harganya Rp65.000 sesuai pemesanan mereka sendiri. Bukan kebijakan saya," ujarnya.

Wahyuadi juga menjelaskan bahwa peserta magang tersebut adalah peserta program Magang Hub Kemnaker yang menerima upah langsung dari kementerian, dan Dinas Ketenagakerjaan hanya berperan dalam pelaporan administratif.

Hingga saat ini, berbagai versi pernyataan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Harga yang jauh berbeda antara versi peserta magang, lembaga pengawas, dan pihak rumah sakit menunjukkan perlunya pemeriksaan mendalam dan transparansi penuh dari manajemen RSUD HAMS Kisaran serta instansi terkait. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pencegahan korupsi di Kabupaten Asahan. (tec)

Go Healthy with Taiwan 2026: 832 Proposal dari 62 Negara, Taiwan Dorong Inovasi Kesehatan Berbasis AI

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:11:00 +0700+0700

JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), telemedisin, dan perangkat kesehatan pintar semakin mengubah cara dunia mendeteksi penyakit, memantau kondisi pasien, hingga menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Taiwan berupaya mengambil peran dalam perubahan tersebut dengan menghubungkan kekuatan teknologi industrinya dengan inovasi yang dikembangkan untuk menjawab persoalan kesehatan di berbagai negara.

Upaya itu tercermin dalam kompetisi Go Healthy with Taiwan 2026, yang menerima 832 proposal dari 62 negara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ketika kompetisi ini mencatat 638 proposal dari 55 negara. Dari ratusan proposal yang masuk, terpilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam dua kategori, yakni Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling.

Direktur Taiwan Trade Center (TAITRA), Amy Hsiao, yang mengoordinasikan kegiatan Go Healthy with Taiwan 2026, menilai kolaborasi internasional menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi kesehatan agar tidak berhenti pada kecanggihan teknologi, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui Go Healthy with Taiwan, kami ingin mempertemukan kekuatan teknologi Taiwan dengan ide-ide inovatif dari berbagai negara untuk menjawab tantangan kesehatan yang nyata. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas negara dapat mempercepat lahirnya solusi yang lebih praktis, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat."

Komposisi peserta memperlihatkan bahwa inovasi tersebut semakin dekat dengan penerapan nyata. Sekitar 70 persen semifinalis telah memasarkan produknya, sedangkan 45 persen berasal dari perusahaan kecil dan menengah.

Teknologi yang dikembangkan mencakup perangkat skrining berbasis AI, pemantauan tanda vital, dukungan diagnosis, hingga solusi untuk membantu lansia mempertahankan kemandiriannya.

Dari teknologi elektronik menuju ekosistem kesehatan digital

Perkembangan ini bertumpu pada fondasi yang dibangun Taiwan selama puluhan tahun. Salah satunya adalah National Health Insurance (NHI), sistem asuransi kesehatan nasional yang mulai beroperasi pada 1995 dan kini mencakup sekitar 99,9 persen penduduk Taiwan.

Cakupan yang luas tersebut mendukung terbentuknya basis data kesehatan berskala populasi. Seiring waktu, Taiwan mengembangkan infrastruktur digital yang menghubungkan data pelayanan kesehatan, rekam medis elektronik, komputasi awan, dan analisis berbasis AI.

Salah satu contohnya adalah NHI MediCloud, sistem yang memungkinkan tenaga kesehatan mengakses informasi medis pasien dari berbagai fasilitas. Data yang tersedia mencakup riwayat obat, pemeriksaan, hasil laboratorium, pencitraan medis, alergi, tindakan medis, hingga informasi vaksinasi.

Pada 2024, penggunaan MediCloud telah menjangkau seluruh rumah sakit dan 98 persen klinik di Taiwan, dengan rata-rata sekitar 1,23 juta pencarian setiap hari. Integrasi tersebut membantu tenaga kesehatan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai riwayat pelayanan pasien.

Di bidang kecerdasan buatan, Taiwan juga mengembangkan pemanfaatan data untuk membantu memperkirakan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes dan penyakit kardiovaskular. Pendekatan ini membuka peluang pergeseran pelayanan kesehatan, dari yang semula berfokus pada penanganan setelah seseorang jatuh sakit menuju deteksi risiko dan intervensi lebih dini.

Kekuatan Taiwan tidak hanya terletak pada AI. Industri elektronik, semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat medis menyediakan fondasi untuk pengembangan sensor, sistem pemantauan, komputasi, dan teknologi kesehatan terintegrasi.

Data pemerintah Taiwan yang dikutip dalam kajian mengenai ekosistem kesehatan digital negara itu menunjukkan nilai bisnis industri biomedis mencapai sekitar NT$830,1 miliar pada 2025. Cakupannya meliputi farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, pengobatan regeneratif, dan kesehatan digital.

Teknologi yang menjawab persoalan di lapangan

Berbagai inovasi yang masuk semifinal Go Healthy with Taiwan 2026 memperlihatkan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam situasi yang beragam.

Sebut saja misalnya Horus ML dari Spanyol mengembangkan AI untuk skrining risiko penyakit jantung. Masima dari Brasil memanfaatkan AI untuk menganalisis citra CT dan MRI otak. Sementara itu, Neodocs dari India mengembangkan teknologi berbasis telepon pintar untuk membaca strip tes urine dalam waktu sekitar 30 detik.

Di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan, pendekatan yang dibutuhkan bahkan lebih spesifik. Cardiac Centre Ethiopia mengembangkan sistem pendukung keputusan klinis yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet. PragmaClin dari Kanada menggunakan kamera tiga dimensi dan AI untuk membantu penilaian gejala Parkinson di wilayah pedesaan.

Inovasi lain menyasar kebutuhan masyarakat lanjut usia. Teknologi yang dikembangkan para peserta mencakup rekomendasi aktivitas fisik, deteksi ketika penderita demensia berjalan tanpa arah, serta perangkat yang membantu lansia tetap mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ragam solusi tersebut menunjukkan bahwa inovasi kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan mesin. Kemampuan bekerja dalam kondisi lapangan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasien juga menjadi pertimbangan penting.

Peluang kolaborasi bagi Indonesia

Pengalaman Taiwan menawarkan sejumlah pelajaran bagi Indonesia yang memiliki tantangan geografis, kebutuhan pelayanan kesehatan yang beragam, dan kesenjangan akses antardaerah.

Digitalisasi kesehatan membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi. Sistem yang berbeda perlu dapat bertukar informasi, data pasien harus dikelola secara aman, dan teknologi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan perlu melalui pengujian untuk memastikan keamanan serta manfaat klinisnya.

Interoperabilitas, tata kelola data, perlindungan privasi, dan pemerataan akses menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Tanpa fondasi itu, perkembangan AI berisiko hanya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memadai.

Melalui Go Healthy with Taiwan 2026, Taiwan berupaya menghubungkan kemampuan industri dan teknologinya dengan kebutuhan inovator dari berbagai negara. Model kolaborasi ini membuka ruang bagi pengembangan solusi yang dapat diuji dalam konteks penggunaan yang berbeda, sekaligus memperluas peluang kerja sama di bidang kesehatan digital.

Pada akhirnya, keberhasilan teknologi kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan algoritma atau kecanggihan perangkat. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut membantu mendeteksi penyakit lebih dini, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses, dan membuat masyarakat hidup lebih sehat.

Tentang Go Healthy with Taiwan

Go Healthy with Taiwan merupakan inisiatif kompetisi internasional yang menghubungkan inovasi kesehatan dan olahraga dengan teknologi Taiwan. Pada edisi 2026, kompetisi ini menerima 832 proposal dari 62 negara dan memilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam kategori Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Taiwan Economic Ministry's International Trade Administration (TITA) dan dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Prabowo Lantik Tandyo Budi Revita Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Wakil Panglima TNI

admin — Thu, 15 Oct 2026 16:26:00 +0700+0700

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI, Kamis (15/10/2026).

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai bagian dari rotasi jabatan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebelum dilantik, Tandyo Budi Revita menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, sedangkan Maruli Simanjuntak menduduki jabatan KSAD.

Melalui pelantikan tersebut, keduanya resmi bertukar posisi dalam struktur kepemimpinan TNI. Pergeseran jabatan ini menjadi bagian dari penataan kepemimpinan di tubuh militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

Jabatan KSAD memiliki peran penting dalam memimpin dan membina kekuatan TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Wakil Panglima TNI membantu Panglima TNI dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi di lingkungan TNI.

Rotasi jabatan strategis tersebut menjadi perhatian dalam dinamika kepemimpinan militer nasional, terutama dalam menjaga profesionalisme, kesiapan pertahanan, serta kesinambungan komando di tubuh TNI.

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

admin — Thu, 15 Oct 2026 15:03:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO – Gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menguat. DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bersama gabungan NGO, organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, pelajar, dan relawan lintas politik menyerukan pengusutan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tanah yang dinilai berpotensi merugikan hak-hak rakyat.

Melalui siaran pers, Kamis (15/10/2026), koalisi tersebut mendesak KPK tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaksana teknis di lapangan. Mereka meminta lembaga antirasuah menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual, jaringan perantara, pemilik modal, pengembang properti, hingga pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik melawan hukum.

Sorotan utama diarahkan pada perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Koalisi menilai, perkara tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertanahan.

NUSRON WAHID DIMINTA DIPERIKSA

Salah satu tuntutan paling tegas adalah mendesak KPK memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid serta mendalami setiap informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

Desakan itu, menurut koalisi, bukan berarti menetapkan seseorang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Namun, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari pemeriksaan apabila terdapat informasi dan bukti yang relevan.

KPK juga diminta menelusuri aliran dana, mengungkap peran para perantara, mendalami kemungkinan konflik kepentingan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari praktik yang sedang diusut.

"Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar orang-orang di lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali atau menikmati keuntungan justru tidak tersentuh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum," demikian penegasan dalam siaran pers koalisi tersebut.

MAFIA TANAH JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK KEKUASAAN DAN MODAL

Koalisi menilai persoalan pertanahan tidak cukup diselesaikan dengan menangkap pelaku individual. Jika ditemukan bukti adanya jaringan yang terorganisasi, KPK harus mengusut hubungan antara pejabat, perantara, pemilik modal, dan pengembang yang diduga terlibat.

Bagi koalisi, dugaan penyimpangan dalam penerbitan maupun pengurusan hak atas tanah bukan sekadar persoalan administrasi. Praktik semacam itu, apabila terbukti terjadi, dapat mengancam kepastian hukum, merugikan negara, dan menghilangkan hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, mereka menuntut pengusutan dilakukan secara transparan, berbasis bukti, dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.

LIMA TUNTUTAN: DARI PEMERIKSAAN NUSRON HINGGA PEMULIHAN HAK RAKYAT

Dalam siaran pers tersebut, FABEM bersama gabungan NGO dan ormas menyampaikan lima tuntutan utama kepada KPK dan pihak terkait.

Pertama, memeriksa Nusron Wahid dan mendalami seluruh informasi relevan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Kedua, menangkap dan mengadili siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

Ketiga, membongkar dugaan jaringan oligarki dan mafia tanah, termasuk menelusuri peran pemilik modal, pengembang properti, perantara, dan pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Keempat, mengusut berbagai persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan sertifikat bermasalah, kasus pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, persoalan kawasan konservasi Tesso Nilo, hingga sengketa tanah transmigran.

Kelima, menyelamatkan dan memulihkan hak tanah rakyat melalui audit administrasi pertanahan, perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan, serta pemulihan kerugian negara apabila terbukti terdapat kerugian akibat tindak pidana.

KPK DITANTANG MEMBUKTIKAN KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI

Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pertanahan. Publik menunggu apakah penanganan perkara akan mengungkap keseluruhan konstruksi dugaan tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan, atau justru berhenti pada sejumlah pelaku tertentu.

Koalisi menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Setiap dugaan keterlibatan wajib diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

"Tanah rakyat bukan milik oligarki. Hukum bukan alat perlindungan elite. Kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan," demikian seruan koalisi dalam siaran persnya.

Bagi mereka, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang diumumkan. Ukuran yang lebih penting adalah terungkapnya keseluruhan jaringan apabila memang terbukti ada, pulihnya hak masyarakat yang dirugikan, dan terbangunnya sistem pertanahan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi.

Kini, KPK dituntut membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan, kekuatan modal, dan akses terhadap kekuasaan.

FSP KEP SPSI Sumut Sebut PHK Terhadap Pekerja PT Inalum Bernama Choky Diduga Cacat Hukum

admin — Thu, 15 Oct 2026 14:49:00 +0700+0700

Medan - Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Sumatera Utara yang berafiliasi secara nasional dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Pimpinan Andi Gani Andi Gani Nenawea (AGN) mengecam dan menyebut PT Inalum telah bertindak sewenang-wenang. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang pekerja bernama Choky A. Harahap

Ketua PD FSP KEP SPSI Sumut, Rio Affandi Siregar menyampaikan kecaman tersebut setelah dirinya menerima laporan pengaduan dari Choky A. Harahap selaku anggota, bersama pengurus pimpinan unit kerja (PUK) SPKEP SPSI PT Inalum beberapa bulan lalu. Yang terbaru, pihaknya telah melakukan dua kali upaya perundingan Bipartit antara Perusahaan (PT Inalum) dengan serikat pekerja.

"Kita telah melakukan pendampingan dan upaya untuk mengembalikan hak anggota, yang dalam hal ini saudara Choky yang mendapat PHK sewenang-wenang dari PT Inalum. Sayangnya dari beberapa kali bertemu (Bipartit), tidak ada pilihan selain melanjutkan masalah ini ke pertemuan Tripartit, yakni membawa kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut," ujar Rio di Medan, Selasa (13/10/2026).

Menerangkan duduk masalahnya, Rio melihat bahwa dari penuturan dan laporan Choky A. Harahap kepada pimpinan organisasi baik PUK (tingkat Perusahaan), PC (tingkat kabupaten/kota) hingga PD FSP KEP SPSI (provinsi), pihaknya menilai PT Inalum dalam hal ini diduga melakukan kesewenang-wenangan. Sebab awal persoalan adalah, mereka tidak menemukan adanya alasan kesalahan fatal dari Choky kepada perusahaan peleburan aluminium tersebut.

"Dari surat yang kita terima, bahwa memang tidak ada alasan yang jelas tentang poin pemecatan bung Choky A. Harahap oleh PT Inalum. Dugaan tindakan sewenang-wenangan dari PT Inalum lainnya, kita tidak mendapatkan adanya surat peringatan satu dan tiga kepada bung Choky. Padahal aturan tentang PHK terhadap Pekerja tersebut sudah jelas, harus ada surat peringatan 1,2 dan 3 secara berturut-turut terlebih dahulu sampai ke pekerja. Ini saja sudah cacat," kata Rio didampingi Sekretaris PD FSP KEP SPSI Sumut Risnawati Nasution dan sejumlah pengurus lainnya.

Adapun upaya PD FSP KEP SPSI Sumut untuk mengembalikan hak Choky A. Harahap selaku anggota organisasi serikat pekerja, Rio menjelaskan bahwa pada pertemuan Bipartit bersama pihak Inalum yang mereka gelar di sebuah kafe di kawasan Jalan Gedung Arca, Medan, Selasa (13/10/2026) siang, perusahaan tetap bersikukuh terhadap Keputusan PHK yang ada. Namun menurutnya, sekaligus perusahaan juga diam saat mereka bertanya terkait prosedur pemecatan (cacat prosedur), hingga penawaran solusi.

"Kita sudah meminta penjelasan pihak PT Inalum terkait prosedur (PHK) yang cacat itu, mengapa kami tidak melihat ada surat peringatan 1 dan 3. Tetapi langsung peringatan 2 dan pemecatan. Termasuk surat pemberitahuan pemecatan dan surat pemecatan muncul dalam satu hari yang sama. Kami juga menawarkan solusi lain agar bung Choky A. Harahap tidak merasa terzolimi atas kesewenang-wenangan perusahaan besar ini," jelas Rio.

Solusi tersebut sambung Rio, adalah dengan mempekerjakan kembali Choky A. Harahap sebagaimana seharusnya dan mengembalikan statusnya di PT Inalum. Mengingat yang bersangkutan telah bekerja di sana selama 23 tahun. Bahkan dalam tiga tahun ke depan, masa tugasnya akan berakhir seiring usia, atau pensiun.

"Pilihan kedua kita juga tawarkan kepada pihak PT Inalum, bahwa jika harus tetap PHK, maka kami minta perusahaan membayar gajinya hingga tiga tahun ke depan atau sampai masa usia pensiun bung Choky A. Harahap. Namun itu juga tidak mendapat respon yang baik," ungkapnya.

Atas kondisi itu lanjut Rio, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Sumut untuk proses Tripartit. Mengingat hingga terakhir pertemuan Bipartit berlangsung, tidak ada titik temu antara PT Inalum dan PD FSP KEP SPSI Sumut selaku pendamping Choky A. Harahap.

"Selain itu, kami juga akan melakukan aksi protes dan mempertanyakan kesewenang-wenangan PT Inalum kepada anggota kami. Jangan anggap pekerja itu sebagai objek yang bisa diperlakukan semena-mena, apalagi kita tahu Inalum itu kan BUMN, harusnya menjaga nama baiknya, karena ada nama negara di sana," pungkasnya.

Sementara itu, dalam surat perihal PHK kepada Choky Harahap, pihak PT Inalum menyebutkan telah memberikan tindakan disiplin berupa surat peringatan biasa yang berlaku 1 tahun, terhitung mulai 24 Juli 2026-24 Juli 2027. Poin berikutnya, pada tanggal 32 Juli 2026, ada pelanggaran tata tertib kerja, yaitu menyebarkan informasi tertentu yang bersifat rahasia dan terbatas.

"Yaitu tindakan disiplin (menyebarkan informasi) melalui surat elektronik kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saudara telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara," tertera dalam poin surat PHK yang ditunjukkan oleh pengurus PD FSP KEP SPSI Sumut.

Selanjutnya pada kalimat terakhir surat tersebut memutuskan bahwa perusahaan melakukan PHK terhadap Choky terhitung sejak 7 September 2026, karena pelanggaran bersifat mendesak. Dengan tanggal surat 14 Agustus 2026.

Terkait itu, Choky A Harahap membantah tuduhan penyebaran informasi yang bersifat rahasia dan terbatas kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sebagaimana dituduhkan.

"Saya mengirim surat ke pimpinan yang lebih tinggi di perusahaan. Dan masalahnya adalah, saya mempertanyakan mengapa ada hasil asesmen di perusahaan, dimana saya memenuhi syarat (lulus) untuk diangkat pada jabatan tertentu. Nyatanya tidak ada. Justru ada nama yang tidak lulus, justru mendapat jabatan. Karena itu saya mempertanyakannya kepada pimpinan atau atasan yang lebih tinggi. Dan itu masih dalam internal perusahaan, bukan pihak luar," kata Choky.

Diakuinya bahwa setelah mendapatkan surat PHK, barulah ia menyampaikan (membuka) perihal itu kepada Federasi Serikat Pekerja KEP SPSI untuk mendapatkan pembelaan atas keputusan yang menurtnya sewenang-wenang.

Sampai saat ini, Choky masih tetap ingin berjuang mengembalikan haknya sebagai pekerja di PT Inalum. Mengingat masa kerjanya sudah 23 tahun, dan tinggal 3 tahun lagi sebelum pensiun. (*)

Sumut Masuk Nominasi Jamsostek Award 2026, Bobby Nasution Terus Perkuat Perlindungan Pekerja

admin — Thu, 15 Oct 2026 14:00:00 +0700+0700

MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) berhasil masuk dalam 10 provinsi yang menjadi nominasi Jamsostek Award 2026. Capaian ini semakin memperkuat komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Sumut.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengikuti Wawancara Nasional Jamsostek Award Tahun 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bobby memaparkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan dan pekerja formal.

"Kami menyiapkan dukungan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sementara Dinas Ketenagakerjaan turut mendorong perlindungan bagi pekerja formal. Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 53,26%," kata Bobby.

Pemprov Sumut berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan APBD maupun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kami optimistis target yang telah direncanakan untuk periode 2026–2030 dapat direalisasikan. Dukungan anggaran akan terus kami upayakan agar kebutuhan program perlindungan pekerja dapat terpenuhi, sehingga capaian ke depan tidak hanya sesuai target, tetapi juga berpeluang melampauinya," kata Bobby.

Selain memperkuat dukungan anggaran, Bobby juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja. Pemprov Sumut telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur sebagai landasan penguatan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di 33 kabupaten/kota.

Bobby mencontohkan pola kolaborasi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC). Dalam program tersebut, pembiayaan dilakukan dengan komposisi 80% dari Pemprov Sumut dan 20% dari pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), Bobby menyebut pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung kebutuhan pembiayaan di daerah. Pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Bobby juga mengapresiasi terpilihnya Sumut sebagai salah satu nominasi Jamsostek Award 2026. Menurutnya, nominasi tersebut menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja di Sumut yang mendapatkan perlindungan.**