Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Pimpin Penggerebekan Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Diamankan

admin — Wed, 14 Oct 2026 14:41:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., M.H., memimpin langsung penggerebekan sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (13/10/2026).

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang sebagai bentuk sinergi aparat dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Petugas gabungan menyasar sejumlah titik di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa yang disinyalir kerap digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Lokasi tersebut meliputi Gang Kalimantan di kawasan Tanjung Morawa B, Gang Aman, hingga Lorong 3 Pekan Tanjung Morawa.

Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan tujuh orang yang terdiri atas enam laki-laki dan satu perempuan. Mereka masing-masing berinisial SAH (25), PS (36), YY (36), SA (24), AS (51), IS (31), serta SMN (31).

Ketujuh orang tersebut kemudian menjalani tes urine. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruhnya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Selain mengamankan tujuh orang, petugas juga melakukan penyisiran di sekitar barak-barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkotika. Dalam penyisiran itu, ditemukan satu plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat 5,86 gram.

Meski demikian, kepastian jenis kandungan barang tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumatera Utara.

Berawal dari Laporan Masyarakat

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi, menegaskan bahwa penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka.

"Kami akan terus mengejar para pelaku pengedar narkoba dan menindak tegas serta terukur," ujar Ferry Kusnadi.

Ia menegaskan, pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang akan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai arahan Kapolri.

"Penggerebekan sarang narkoba ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Pengembangan untuk Memburu Pengedar

Usai penggerebekan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang akan melanjutkan penyelidikan guna mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika, termasuk memburu seorang pengedar berinisial P.

Sementara itu, plastik klip berisi barang yang diduga sabu dengan berat 5,86 gram tersebut akan diperiksa di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara untuk memastikan kandungannya.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan peredaran narkotika di kawasan Tanjung Morawa.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti informasi masyarakat dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan serta melindungi warga dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dua Kali Dugaan Peristiwa Terjadi, Pria PN Ditahan dalam Kasus Pencabulan Anak di Palas

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:53:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menetapkan dan menahan seorang pria berinisial PN sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penahanan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menerbitkan surat penetapan tersangka serta surat perintah penangkapan dan penahanan.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus membenarkan penanganan perkara tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2026).

"Tersangka PN saat ini telah kita amankan dan menjalani penahanan di Ruang Tahanan Polri (RTP) Polres Padang Lawas untuk proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Irwansah Sitorus.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang disampaikan seorang pelapor berinisial NN pada 6 Mei 2024. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/96/V/2024/SPKT/POLRES PADANG LAWAS/POLDA SUMATERA UTARA.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan perbuatan cabul itu disebut terjadi di kediaman tersangka di wilayah Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Peristiwa pertama diduga berlangsung pada pertengahan 2023 sekitar pukul 17.00 WIB.

Dugaan perbuatan serupa kembali terjadi pada Minggu, 5 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi yang sama. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga melaporkan perkara itu kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Padang Lawas melakukan serangkaian langkah penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Tim penyidik dipimpin Ipda Hasan Basri Harahap bersama sejumlah personel, yakni Briptu Nico Stafanus, Briptu Deni Hasibuan, dan Bripda Yudha M. H. Harahap.

Perkara tersebut kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 11 Juni 2024. Proses penanganan berlanjut hingga penyidik menggelar perkara pada Selasa (13/10/2026).

Hasil gelar perkara itu menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/83/X/Res.1.24./2026/Reskrim terhadap PN.

"Setelah penetapan tersangka dan penerbitan Surat Perintah Penangkapan serta Penahanan, tersangka PN kami amankan dan periksa secara intensif mulai Senin malam hingga Selasa dini hari," jelas Irwansah.

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, penyidik melanjutkan proses hukum untuk mendalami perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini, PN disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan transparan. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap korban.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Setiap dugaan tindak pidana terhadap anak perlu ditangani secara serius, dengan tetap menjaga identitas dan privasi korban selama proses hukum berlangsung.zal

Disdik Padangsidimpuan Keluarkan 9 Instruksi Hadapi Kabut Asap, Sekolah Diminta Waspada

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:52:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan dan langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap lingkungan sekolah, Selasa (14/10/2026).

Kebijakan tersebut diterbitkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Padangsidimpuan.

Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/3993.TU/2026 tentang Kewaspadaan dan Langkah Antisipasi Dampak Kabut Asap pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, seluruh sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan kondisi kualitas udara.

Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah membatasi kegiatan belajar mengajar di luar ruangan. Aktivitas seperti olahraga, upacara bendera, senam bersama, ekstrakurikuler di lapangan, serta kegiatan lain yang berpotensi meningkatkan paparan asap harus dikurangi atau disesuaikan dengan kondisi udara.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, AR Hariri Hasibuan, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

"Ini merupakan langkah kewaspadaan. Kegiatan siswa di luar ruangan agar dibatasi, serta dianjurkan menggunakan masker jika kondisi kabut asap semakin memburuk," kata Hariri.

Selain membatasi aktivitas luar ruangan, Disdik Padangsidimpuan juga membuka kemungkinan penyesuaian sistem pembelajaran apabila kondisi kabut asap terus memburuk.

Hariri menjelaskan, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring masih dalam tahap kajian. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Artinya, untuk saat ini sekolah diminta menjalankan langkah-langkah antisipasi sesuai surat edaran yang telah diterbitkan. Kebijakan lanjutan akan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kabut asap dan pertimbangan keselamatan warga sekolah.

*Sembilan Langkah Antisipasi yang Wajib Diperhatikan Sekolah*

Dalam surat edaran tersebut, Disdik Padangsidimpuan menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan seluruh satuan pendidikan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat kabut asap.

Pertama, seluruh sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

Kedua, kepala sekolah harus memantau perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan peserta didik secara berkala. Koordinasi dengan instansi terkait juga perlu dilakukan apabila situasi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ketiga, kegiatan pembelajaran di luar ruangan, termasuk olahraga, upacara bendera, senam bersama, dan ekstrakurikuler lapangan, harus dibatasi atau disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.

Keempat, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dianjurkan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama apabila paparan asap semakin meningkat.

Kelima, sekolah diminta memastikan ketersediaan air minum yang cukup dan mengimbau seluruh warga sekolah memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu menjaga kondisi tubuh.

Keenam, peserta didik yang mengalami keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, pusing, atau gejala lainnya yang diduga berkaitan dengan kabut asap harus segera mendapatkan penanganan medis. Pihak sekolah juga diminta menghubungi orang tua atau wali murid.

Ketujuh, kepala sekolah perlu memastikan ruang belajar memiliki sirkulasi udara yang baik serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar kegiatan belajar berlangsung dalam kondisi yang lebih aman.

Kedelapan, apabila kabut asap semakin memburuk dan terdapat rekomendasi dari instansi berwenang, Disdik Padangsidimpuan akan menerbitkan kebijakan lanjutan mengenai penyesuaian proses pembelajaran, termasuk kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh.

Kesembilan, setiap satuan pendidikan diwajibkan melaporkan perkembangan kondisi di sekolah masing-masing kepada Disdik Padangsidimpuan melalui pengawas sekolah atau bidang terkait.

*Keselamatan Siswa Jadi Prioritas*

Penerbitan surat edaran ini menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan. Pemantauan kualitas udara, kondisi kesehatan siswa, serta kepatuhan sekolah terhadap arahan dinas menjadi faktor penting dalam menentukan langkah berikutnya.

Sekolah juga diharapkan segera merespons apabila terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan belajar berlangsung.

Sementara itu, kemungkinan penerapan pembelajaran daring masih menunggu perkembangan situasi dan rekomendasi instansi berwenang. Disdik Padangsidimpuan menegaskan melalui surat edarannya bahwa penyesuaian kegiatan pendidikan perlu dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

Surat edaran tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).zal

Program TMMD Kabupaten Pakpak Bharat Dipusatkan Jalan Menuju Desa Sbongkaras Kecamatan Salak

admin — Wed, 14 Oct 2026 13:51:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Ratusan prajurit TNI dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan jalan yang memadai menuju desa Sibongkaras, kecamatan Salak(13/10), Pakpak Bharat. Prajurit TNI ini tergabung dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke - 130 Tahun Anggaran 2026.

Bupati Pakpak Franc Berhard Tumanggor saat membuka kegiatan mengungkapkan bahwa program TMMD ini merupakan salah satu program terpadu untuk meningkatkan sinergitas antara TNI, Pemerintah Daerah serta masyarakat yang memiliki makna mempercepat pembangunan daerah yang nyata dan berkelanjutan.

Sinergitas yang solid antara Pemerintah Daerah dengan TNI sesungguhnya sangat banyak, terutama membangun infrastruktur seperti ini, juga memberikan penyuluhan-penyuluhan bidang pertanian dan peternakan, dan kesehatan. Kita sengaja memilih desa Sibongkaras ini sebagai lokasi program TMMD tahun ini untuk mempercepat membuka akses yang terisolasi selama ini. Untuk itu dukungan anggaran dan sarana juga kita siapkan, jelas Bupati.

Pelaksanaan Program TMMD ke 130 ini direncanakan akan rampung pada 11 november 2026 mendatang dengan sasaran fisik berupa perkerasan badan jalan sepanjang 1000 m, pemasangan 2 unit plat beton, pembukaan jalan sepanjang 1000 m, serta pembersihan jalan sepanjang 3700 m.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan bela negara, wawasn kebangsaan, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi hukum dan kamtibmas, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan stunting, pos BINDU dan PTM.

Desa Sibongkaras merupakan sebuah desa terpencil dan jauh di wilayah kecamatan Salak. Desa ini berada di kawasan pegunungan bukit barisan yang subur. Untuk mencapai desa ini harus menempuh perjalanan panjang, menembus perbukitan dan hutan lebat yang masih asri.

Untuk mengakses desa ini, ratusan warga Sibongkaras menggantungkan harapan pada satu-satunya jalan penghubung melalui desa Kuta Tinggi yang masih sangat sederhana dan sulit dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat.(rbm)

INDONESIA–MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN

admin — Wed, 14 Oct 2026 10:25:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama keimigrasian untuk menghadapi kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, penipuan, dan penyalahgunaan dokumen. Perlindungan terhadap korban turut menjadi perhatian dalam Pertemuan Bilateral ke-3 di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Oktober 2026.

Berdasarkan unggahan Direktorat Jenderal Imigrasi, kerja sama dengan Jabatan Imigresen Malaysia mencakup pertukaran informasi, deteksi dini, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kemampuan petugas, serta koordinasi penegakan hukum.

Kedua negara memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Orang melintasi perbatasan untuk bekerja, berusaha, belajar, dan menemui keluarga. Di tengah lalu lintas tersebut, jaringan kejahatan memanfaatkan tawaran pekerjaan palsu dan berbagai bentuk penipuan untuk menjaring korban.

Sebagian korban berangkat dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Setelah tiba, mereka justru dieksploitasi atau dipaksa terlibat dalam jaringan penipuan. Keadaan ini membuat identifikasi dan perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Mempercepat Penanganan

Pertemuan di Bandung juga mendorong penguatan Joint Immigration Enforcement Task Force (JIETF). Melalui forum ini, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi dan tindak lanjut penegakan hukum.

Kerja sama tersebut melanjutkan langkah yang dibahas dalam pertemuan perdana JIETF di Batam pada 30 September–2 Oktober 2026. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok kerja teknis bersama serta mekanisme komunikasi antarkelompok kerja.

Koordinasi diperlukan karena perekrut, perantara, korban, dan pengendali jaringan dapat berada di negara berbeda. Informasi yang dimiliki satu pihak perlu dihubungkan dengan temuan pihak lainnya agar penanganan tidak terputus di perbatasan.

Tindak lanjutnya perlu terlihat dalam pekerjaan sehari-hari: pemeriksaan informasi tentang perekrut, penelusuran dokumen yang disalahgunakan, serta penanganan laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Pencegahan Dimulai Sebelum Keberangkatan

Dalam tulisan sebelumnya, "Menjaga Harapan, Memutus Rantai Perdagangan Manusia", saya menyoroti pentingnya pencegahan sejak warga menerima tawaran pekerjaan.

Tawaran itu bisa datang melalui media sosial, pesan pribadi, bahkan orang yang sudah dikenal. Gaji yang menarik dan janji keberangkatan cepat mudah mendapat perhatian, terutama ketika keluarga sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Karena itu, informasi pencegahan perlu menjawab pertanyaan yang benar-benar dihadapi calon pekerja. Apakah perekrutnya dapat dipercaya? Siapa pemberi kerjanya? Apa pekerjaan yang akan dilakukan? Apakah kontrak dan prosedur keberangkatannya jelas? Ke mana harus meminta bantuan jika ada sesuatu yang mencurigakan?

Tulisan tersebut juga menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa sebagai penghubung penting dalam edukasi masyarakat. Kehadirannya perlu didukung kerja sama dengan pemerintah desa, instansi ketenagakerjaan, lembaga pelindungan pekerja migran, dan kepolisian.

Warga membutuhkan bantuan untuk memeriksa tawaran pekerjaan. Peringatan agar berhati-hati akan lebih berguna jika disertai tempat bertanya dan jalur bantuan yang jelas.

Keluarga pun perlu mendapat informasi. Permintaan untuk merahasiakan perjalanan, menyerahkan dokumen kepada perantara, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai tujuan sebenarnya patut diperiksa sebelum keberangkatan.

Sejalan dengan Asta Cita

Penguatan kerja sama Indonesia–Malaysia dapat ditempatkan dalam arah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda keamanan negara, pembangunan manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi.

Asta Cita kedua memuat penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Kerja sama pengawasan perbatasan dan penanganan jaringan kejahatan lintas negara mendukung arah tersebut.

Asta Cita keempat menekankan pembangunan sumber daya manusia, termasuk penguatan peran perempuan dan pemuda. Perlindungan dari perdagangan orang berkaitan dengan kesempatan mereka untuk bekerja dan mengembangkan diri tanpa terjebak eksploitasi.

Adapun Asta Cita ketujuh mencakup reformasi hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan. Dalam penanganan TPPO, arah ini membutuhkan layanan yang transparan, petugas yang berintegritas, dan tindak lanjut laporan yang dapat diperiksa.

Hubungan tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan dan perlindungan yang dirasakan warga. Calon pekerja memperoleh informasi yang jelas, keluarga dapat melaporkan kekhawatiran, dan korban mendapat penanganan sesuai kebutuhannya.

Memastikan Laporan Ditindaklanjuti

Dalam "Rekomendasi Komunikasi Strategis Imipas", saya menekankan perlunya menghubungkan keluhan masyarakat dengan tindakan. Prinsip ini relevan bagi keluarga yang melaporkan dugaan perdagangan orang.

Mereka membutuhkan kepastian tentang siapa yang menangani laporan, apa yang sedang dilakukan, dan kapan perkembangan berikutnya dapat diketahui. Jawaban awal harus diikuti proses penanganan yang jelas.

Petugas juga perlu cermat membedakan pelaku dan korban. Orang yang ditemukan bekerja dalam jaringan penipuan mungkin mengalami ancaman atau paksaan. Pemeriksaan perlu menelusuri keadaan tersebut agar orang yang membutuhkan pertolongan mendapat perlindungan.

Kerja sama bilateral ini menjadi langkah penting. Hasilnya perlu dinilai dari kecepatan tindak lanjut informasi, pengungkapan jaringan, dan akses korban terhadap bantuan.

Bagi keluarga yang menunggu kabar dari luar negeri, ukuran keberhasilan itu sangat konkret: orang yang mereka sayangi ditemukan, dilindungi, dan dapat kembali dengan selamat.

Lolos Praperadilan, Status Tersangka Dhody Thahir Dinyatakan Tidak Sah, Polda Sumut Harus Evaluasi Penyidikan

admin — Wed, 14 Oct 2026 09:50:00 +0700+0700

MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar, Dhody Thahir, terhadap Polda Sumut. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (13/10/2026), hakim tunggal Khamozaro Waruwu menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini menjadi pukulan bagi proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumut dalam perkara dugaan pemalsuan akta autentik yang dilaporkan Muhammad Ghazali Iskandar, Direktur PT Rapy Ray Putratama.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan bukan dibuat di kediaman Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon. Hakim juga menilai pihak kepolisian tidak mampu menghadirkan bukti dan saksi yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan akta autentik dalam pemeriksaan praperadilan tersebut.

Hakim bahkan menilai persoalan surat itu lebih berkaitan dengan ranah perdata dan tidak terbukti memenuhi dasar yang cukup untuk menetapkan Dhody sebagai tersangka sebagaimana dipersoalkan dalam permohonan praperadilan.

Putusan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi penyidik Polda Sumut. Penetapan tersangka bukan sekadar tindakan administratif, melainkan keputusan hukum yang harus ditopang alat bukti dan prosedur yang sah.

Meski demikian, putusan praperadilan ini perlu dipahami secara proporsional. Hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah berdasarkan pemeriksaan praperadilan, bukan serta-merta memutus seluruh pokok perkara atau menyatakan semua dugaan yang dilaporkan tidak pernah terjadi.

Karena itu, publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar penetapan tersangka sebelumnya, kecukupan alat bukti, serta langkah hukum yang akan ditempuh penyidik setelah putusan tersebut.

Polda Sumut perlu menjelaskan apakah akan menerima putusan itu, melakukan evaluasi internal, atau mengambil langkah hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi penting agar perkara ini tidak menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum dapat berjalan tanpa pengujian yang memadai terhadap dasar penetapan seseorang sebagai tersangka.

Di sisi lain, pihak pelapor juga tetap memiliki hak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setiap proses lanjutan harus menghormati putusan pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik harus mampu menunjukkan dasar hukum dan alat bukti yang memadai, sedangkan pengadilan berperan menguji apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan hukum.

Putusan praperadilan Dhody Thahir harus menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar polemik sesaat. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin kuat apabila setiap penetapan tersangka dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota dan Jajarannya menyambut Kapolres yang Baru AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM

admin — Wed, 14 Oct 2026 08:33:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis SH MH menyambut silaturahmi Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan SIK MM berserta jajaran, di Command Center Lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Jumat (02/10/2026).

Hadir juga Wakapolres Pematangsiantar Kompol Budiono Saputro SH MH serta jajaran kasat Polres Pematangsiantar.

Pertemuan tersebut merupakan momen perkenalan sekaligus silaturahmi AKBP Dhana dan Wali Kota Wesly, sebagai langkah penguatan kolaborasi antar instansi dalam menjaga stabilitas wilayah, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, pemberantasan narkoba, hingga bidang strategis lainnya.

Wali Kota Wesly sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran AKBP Dhana.

Wesly mengungkapkan peran penting kemitraan erat antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Forkopimda, khususnya jajaran kepolisian, dalam menjaga kondusivitas kota dari berbagai aspek.

"Saya berharap kolaborasi dan sinergi terus terjalin untuk membangun Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Bersama-sama kita jaga stabilitas keamanan, perekonomian, pendidikan, dan lainnya. Ini harapan saya khususnya hari ini, kepada Kapolres Pematangsiantar serta jajaran," ungkapnya.

Wesly juga memaparkan prestasi-prestasi yang dicapainya, serta sinergi meningkatkan toleransi agar Indeks Kota Toleran (IKT) Pematangsiantar meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Dhana menyampaikan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang erat dengan Pemko Pematangsiantar dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergitas yang solid merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan Polri yang Presisi, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

"Silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Polres Pematangsiantar dan Pemko. Dengan kolaborasi yang solid, kami berkomitmen menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta memberikan pelayanan Polri yang Presisi bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Di penghujung pertemuan, Wesly menerima plakat yang diberikan oleh AKBP Dhana.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan. (LP)

Komisi A DPRD Provinsi Sumut melakukan Kunker ke Pemko Pematangsiantar

admin — Wed, 14 Oct 2026 08:32:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.
Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Jumat (02/10/2026). Kunker yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Assoc Prof Dr H Usman Jakfar Lc MA bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut, Satpol PP, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut itu, disambut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fidelis Edy Suranta Sembiring SSTP MSi, di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar.

Kunker tersebut terkait program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Fidelis, Wesly menyampaikan Pemko Pematangsiantar berkomitmen dalam menjalankan program P4GN melalui sosialisasi di sekolah, kampus dan lingkungan masyarakat, penguatan kepada keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Juga bekerja dengan BNN dan Polri, serta seluruh unsur Forkopimda.

Wesly mengutarakan, Pemko Pematangsiantar mendukung layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

"Kami juga bekerja sama dengan BNN Kota Pematangsiantar melaksanakan tes urine. Program ini akan tetap kami lanjutkan, sinergi Pemko Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar, dan BNN menjadi modal penting dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Wesly menyadari, masih banyak tantangan, seperti keterbatasan anggaran, sarana rehabilitasi, dan jangkauan pengawasan di wilayah rawan.

"Oleh karena itu, kunjungan kerja ini sangat berarti bagi Kota Pematangsiantar. Kami berharap Komisi A DPRD Sumut berkenan memberikan masukan, arahan, dan dukungan. Baik dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran, agar program P4GN di Kota Pematangsiantar semakin efektif," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jakfar dalam sambutannya menyampaikan data dari BNN Provinsi Sumut, yakni periode Februari 2026 hingga April 2026, Provinsi Sumut masih peringkat 1 secara nasional prevalensi pengguna narkoba. Sebanyak 1,5 juta jiwa penduduk di Sumut terindikasi sebagai pengguna.

"Dari total 15 juta penduduk di Sumut, sebanyak 1,5 juta pengguna. Hampir 10 persen, ini cukup besar," sebutnya.

Dipaparkannya, dominasi usia pengguna narkoba saat ini bergeser. Di tahun 2019 pengguna terbanyak di usia 25-49 tahun. Sedangkan survei di tahun 2025 menunjukkan yang terbesar sekarang usia 15-25 tahun. Usia pelajar, mahasiswa, usia yang disebut sebagai usia produktif.

Maraknya peredaran narkoba di Sumut, lanjutnya, dinilai sebuah masalah yang cukup serius.

"Karena itulah sebagai bagian dari tugas kami Komisi A DPRD Sumut, datang ke Kota Pematangsiantar. Kita ingin melihat lebih dekat tentang program P4GN," tukasnya.

Kunjungan kerja turut diisi dengan pemaparan dari Kepala BNB Provinsi Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SH MH diwakili Kombes Dr Josua NAM Tampubolon SH MH selalu Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumut.

Turut hadir, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Dr Ir Mulyono ST MSi, sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pematangsiantar Ir Ali Akbar, dan dari BNN Kota Pematangsiantar. (LP)

Satresnarkoba Polrestabes Medan Gagalkan Pengiriman 24.000 gram Sabu ke Palembang Diwarnai Aksi Kejar-Kejaran Hingga Petugas Tabrak Mobil Pelaku

admin — Wed, 14 Oct 2026 08:31:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, petugas berhasil menggagalkan upaya pengiriman 24 kilogram sabu, dari Aceh menuju Palembang. Aksi kejar - kejaran di Jalinsum kawasan Besitang, Kab.Langkat mewarnai penangkapan, hingga akhirnya petugas harus menabrak mobil pelaku, untuk menghentikan pelariannya.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (14/10/26) pagi menjelaskan, pengungkapan kasus itu dilakukan pada, Senin (05/10) dini hari, berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satresnarkoba Polrestabes Medan sebelumnya.

Petugas yang mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lhokseumawe, Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit mini bus, melakukan pengintaian di perbatasan Aceh - Sumut kawasan Kabupaten Langkat.

Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios BL 1780 NI yang mengangkut narkoba, melaju kencang sejak pertama kali masuk ke Sumatera Utara.

"Saat pembuntuan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun kemudian melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ungkap Rafli.

Dari dalam mobil, petugas meringkus AM (31) warga Desa Manasah Meucat, Kab.Aceh Utara. Saat itu, pelaku sempat enggan turun dari mobil, hingga harus diturunkan secara paksa. Pelaku pun, sempat berkilah membawa narkoba.

Petugas yang kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard.

"Pelaku sudah mengkonsep sedemikian rupa, kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapat 24 ribu gram atau 24 kilogram, yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," tambah Rafli.

Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa.

Pelaku, tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni Rp.15 juta untuk satu kilogram sabu yang berhasil dikirim, atau jika 24 kilogram sabu yang dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan Rp.360 juta rupiah.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam, upah Rp.360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ucap Rafli.

Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Bos dari pelaku itu, sudah diketahui identitasnya dan kini dalam pengejaran pihak Kepolisian.

"Untuk bandar maupun pengendali, sejauh apapun anda melangkah, hukum akan tetap mengejar anda. Sesuai tagline Bapak Kapolri, pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.(W05)

Foto:

Dari Balik Jeruji, Kreativitas Tumbuh! Warga Binaan Lapas Padangsidimpuan Bikin Miniatur Vespa

admin — Wed, 14 Oct 2026 08:27:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan terus mendorong peningkatan keterampilan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan miniatur Vespa, kerajinan tangan yang mengasah kreativitas sekaligus berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dikembangkan sebagai peluang usaha setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.

Dalam proses pembuatannya, warga binaan dilatih mengolah bahan yang tersedia menjadi miniatur kendaraan dengan bentuk yang menarik. Tahapan pengerjaan meliputi persiapan bahan, pembentukan komponen, perakitan, hingga penyelesaian akhir dan pewarnaan.

Setiap tahap membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan agar miniatur yang dihasilkan terlihat rapi serta menyerupai bentuk Vespa aslinya.

Selain menghasilkan karya kerajinan, kegiatan ini juga mendorong warga binaan untuk membangun kebiasaan positif, seperti disiplin, tekun, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengenali serta mengembangkan potensi diri melalui kegiatan produktif.

Pembuatan miniatur Vespa tidak sekadar menjadi aktivitas untuk mengisi waktu selama menjalani masa pembinaan. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memberikan bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan warga binaan ketika kembali ke lingkungan sosialnya.

Produk kerajinan seperti miniatur kendaraan berpotensi dikembangkan menjadi barang koleksi, suvenir, maupun produk dekorasi. Dengan peningkatan kualitas pengerjaan dan pengembangan desain, karya tersebut diharapkan dapat memiliki daya tarik bagi calon pembeli.

Keterampilan ini juga membuka peluang bagi warga binaan untuk merintis usaha secara mandiri, sehingga mereka memiliki alternatif kegiatan produktif untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Melalui program pembinaan kemandirian, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan berupaya memberikan ruang bagi warga binaan untuk terus belajar, berkarya, dan meningkatkan kepercayaan diri.

Pembinaan berbasis keterampilan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam mempersiapkan warga binaan menghadapi proses reintegrasi sosial. Dengan bekal kemampuan yang sesuai, mereka diharapkan mampu beradaptasi kembali di tengah masyarakat serta menjalani kehidupan yang lebih produktif.

Upaya tersebut menegaskan pentingnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan masa pidana, tetapi juga pada pengembangan potensi dan kesiapan warga binaan untuk kembali berkontribusi secara positif di masyarakat.zal

Wali Kota Padangsidimpuan Apresiasi Kejari Musnahkan Barang Bukti dari 68 Perkara, 51 Kasus Narkotika

admin — Wed, 14 Oct 2026 08:26:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan yang memusnahkan barang bukti dari 68 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dari total perkara tersebut, sebanyak 51 perkara berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Pemusnahan barang bukti yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Selasa (13/10/2026), menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus upaya memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan.

Dalam kegiatan tersebut, aparat memusnahkan narkotika berupa 152,21 gram sabu-sabu dan 6,36 kilogram ganja. Sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana juga turut dimusnahkan.

Wali Kota Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi kepada jajaran kejaksaan dan seluruh aparat penegak hukum yang dinilainya telah menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dalam proses penegakan hukum.

"Atas nama Pemerintah Kota Padangsidimpuan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan beserta seluruh aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Letnan.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti bukan sekadar tahapan akhir dalam penanganan perkara, melainkan bagian penting dari pelaksanaan putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Hartadhi Christianto, SH, MH, menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 68 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode Mei hingga Oktober 2026.

Dari keseluruhan perkara tersebut, 51 di antaranya merupakan perkara narkotika. Jumlah ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkotika menjadi bagian penting dari pekerjaan penegakan hukum di wilayah Padangsidimpuan selama periode tersebut.

Adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri atas 152,21 gram sabu-sabu dan 6,36 kilogram ganja.

Selain narkotika, pemusnahan juga mencakup 15 unit telepon genggam, tujuh unit timbangan elektrik, 17 sendok pipet dan kaca pirek, serta lima alat isap bong.

Petugas turut memusnahkan empat senjata tajam berupa pisau dan 88 barang bukti lainnya. Barang-barang tersebut meliputi pakaian, tas, dompet, plastik klip kosong, serta berbagai benda yang berkaitan dengan perkara yang telah diputus pengadilan.

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari upaya menuntaskan penanganan barang bukti sesuai proses hukum. Dengan demikian, barang-barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan tidak lagi berpotensi digunakan kembali untuk kepentingan yang melanggar hukum.

Dalam kesempatan itu, Letnan Dalimunthe juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan berbagai instansi terkait untuk mencegah tindak pidana.

Menurutnya, upaya menjaga keamanan kota tidak cukup hanya mengandalkan tindakan aparat penegak hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar pencegahan kejahatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Kita ingin Kota Padangsidimpuan menjadi kota yang tidak hanya aman karena hadirnya aparat penegak hukum, tetapi juga aman karena tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Ia berharap koordinasi lintas sektor semakin diperkuat, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika, mencegah tindak pidana, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Sementara itu, Kajari Padangsidimpuan Hartadhi Christianto menegaskan bahwa pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Upaya tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

"Kita harus menindak tegas para pengedar narkoba dan bersama-sama memerangi kejahatan yang dapat merusak bangsa. Untuk mencegah masuknya narkoba ke generasi muda, dibutuhkan kerja sama antara seluruh lembaga dan elemen masyarakat," ungkap Hartadhi.

Ia menambahkan, Kejari Padangsidimpuan terus mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, termasuk mengajukan tuntutan pidana berat sesuai fakta perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penindakan hukum perlu berjalan beriringan dengan langkah pencegahan. Edukasi kepada masyarakat, pengawasan lingkungan, serta kepedulian terhadap generasi muda menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman peredaran narkotika.

Melalui pemusnahan barang bukti tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap sinergi antara kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat semakin kuat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung penyelesaian perkara, tetapi juga mempersempit ruang peredaran narkotika dan menciptakan Kota Padangsidimpuan yang aman, tertib, serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.zal

NURFIRMANWANSYAH BERI PESAN TEGAS! Yendi Putra dan RTIK Sumbar Siapkan Generasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

admin — Wed, 14 Oct 2026 07:43:00 +0700+0700

KABUPATEN SOLOK - Sumut24.co

Percepatan literasi digital di Sumatera Barat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI). Pesan itulah yang mengemuka dalam kegiatan Digital Safety Champions: Membangun Literasi Online Trust and Safety di Kalangan Pelajar di Indonesia yang digelar di SMK Negeri 2 Gunung Talang, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 130 siswa tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nurfirmanwansyah, yang memberikan apresiasi terhadap langkah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Sumatera Barat dalam memperkuat literasi digital di kalangan generasi muda.

Program ini diselenggarakan melalui kolaborasi Relawan TIK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Internet Society Indonesia Jakarta Chapter, IDAcademy, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Universitas Esa Unggul.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keamanan digital tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ruang digital yang aman, sehat, serta produktif.

Nurfirmanwansyah: Bangsa Besar Harus Membangun Kualitas Manusianya

Dalam kesempatan tersebut, Nurfirmanwansyah menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur fisik. Kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama, terutama ketika teknologi digital semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.

"Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun infrastruktur fisik, tetapi juga bangsa yang mampu membangun kualitas manusianya," demikian pesan yang disampaikan Nurfirmanwansyah dalam sambutannya.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, membangun usaha, mengembangkan kreativitas, dan memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang tidak boleh diabaikan. Perundungan siber (*cyberbullying*), penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, hingga manipulasi informasi merupakan ancaman nyata yang membutuhkan perhatian bersama.

Terlebih lagi, perkembangan kecerdasan buatan telah membuat produksi dan penyebaran konten digital semakin mudah. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko menjadi korban informasi palsu maupun penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, Nurfirmanwansyah memandang pendidikan literasi digital sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia sekaligus investasi untuk menyiapkan generasi penerus bangsa.

"Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita yang kita ucapkan. Indonesia Emas 2045 adalah tanggung jawab yang harus kita persiapkan bersama," menjadi pesan kuat yang relevan dengan upaya membangun generasi muda yang cakap teknologi, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Apresiasi terhadap RTIK Sumbar tersebut sekaligus menegaskan pentingnya memperluas pendidikan keamanan digital hingga ke lingkungan sekolah, sehingga pelajar tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami risiko dan etika dalam pemanfaatannya.

Yendi Putra: Percepatan Literasi Digital Tidak Boleh Ditunda

Sementara itu, Ketua RTIK Sumatera Barat, Yendi Putra, dalam sambutannya menekankan bahwa percepatan literasi digital di Sumatera Barat merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh terus ditunda.

Menurut Yendi, penggunaan media sosial yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta kemampuan memeriksa kebenaran informasi.

Ia turut menyoroti besarnya penggunaan media sosial di Indonesia. Mengacu pada angka yang disebutkannya dalam kegiatan tersebut, jumlah pengguna media sosial telah melampaui 200 juta. Angka itu perlu dibaca secara cermat karena satu orang dapat memiliki lebih dari satu akun dan jumlah akun tidak selalu sama dengan jumlah individu pengguna.

Di tengah perkembangan teknologi berbasis AI, persoalan keamanan digital menjadi semakin kompleks. Konten manipulatif, penipuan dengan identitas palsu, serta informasi yang tampak meyakinkan tetapi belum tentu benar menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati.

Yendi menegaskan, literasi digital bukan hanya persoalan kemampuan mengoperasikan perangkat atau mengakses internet. Lebih dari itu, literasi digital menyangkut kemampuan berpikir kritis, menjaga etika, memahami risiko, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Melalui kegiatan tersebut, RTIK Sumbar berharap para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang ikut menyebarkan pemahaman tentang keamanan digital di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Hadirkan Pegiat Media Sosial Berbasis AI dan Akademisi

Keseriusan kegiatan ini juga terlihat dari kehadiran Supri Ardi, pegiat media sosial berbasis kecerdasan buatan, serta Rahmad Saputra, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Kehadiran praktisi media sosial dan akademisi diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta, baik mengenai perkembangan teknologi AI maupun tantangan keamanan dan tanggung jawab dalam aktivitas digital sehari-hari.

Bagi kalangan pelajar, pemahaman tersebut menjadi semakin penting. Mereka tidak cukup hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, mengenali potensi penipuan, menjaga identitas digital, dan menghasilkan konten yang bermanfaat.

Dengan bekal literasi yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar, pengembangan kreativitas, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan peluang ekonomi pada masa mendatang.

SMKN 2 Gunung Talang: Tambuah Ciek Lai!

Pihak SMK Negeri 2 Gunung Talang menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang melibatkan para pelajar tersebut. Dukungan juga terlihat dari jajaran majelis guru dan antusiasme siswa yang mengikuti rangkaian kegiatan.

Ungkapan "kalau bisa, tambah ciek lai" menjadi gambaran harapan agar kegiatan edukasi semacam ini tidak berhenti pada satu kesempatan, tetapi dapat kembali dilaksanakan dengan jangkauan dan manfaat yang lebih luas.

Antusiasme tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan karakter dan peningkatan kecakapan digital generasi muda.

Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, melainkan juga tempat menanamkan kesadaran tentang bagaimana bersikap bijak, menjaga kehormatan diri, dan menghormati orang lain di ruang digital.

Dari Gunung Talang untuk Indonesia Emas 2045

Kegiatan di SMKN 2 Gunung Talang membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar sosialisasi teknologi. Ada tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kemajuan digital berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia.

Pemerintah, komunitas digital, lembaga pendidikan, akademisi, dan keluarga perlu terus membangun kolaborasi agar generasi muda tidak hanya mampu mengikuti perubahan zaman, tetapi juga sanggup menghadapinya dengan pengetahuan dan karakter yang kuat.

Pada akhirnya, masa depan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat jaringan internet berkembang atau seberapa canggih teknologi yang digunakan. Masa depan itu juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan, menghargai kebenaran, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Dari SMKN 2 Gunung Talang, semangat tersebut diharapkan terus tumbuh: melahirkan pelajar yang bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga matang dalam berpikir, santun dalam bertindak, dan siap berkontribusi bagi Sumatera Barat serta Indonesia.

Sebab, menyiapkan Indonesia Emas 2045 berarti menyiapkan manusianya mulai hari ini.(YOSE)

RANG SOLOK BARALEK GADANG 2026

admin — Wed, 14 Oct 2026 07:41:00 +0700+0700

Kota Solok - Sumut24.co

Wali Kota Solok, Sumatera Barat, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, Sabtu (10/10/2026) bersama Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, di Lapangan Merdeka Kota Solok menghadiri pembukaan Festival Rakyat Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) 2026, yang mengangkat tema "Sawah Dijago, Budaya Dipusako.

Mengangkat tema "Sawah Dijago, Budaya Dipusako", RSBG 2026 dirancang bukan semata sebagai panggung hiburan, melainkan ruang untuk mempertemukan tradisi, seni, kreativitas generasi muda dan kehidupan masyarakat dalam satu perhelatan budaya.

Wali kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, mengatakan Rang Solok Baralek Gadang bukan sekadar festival budaya, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat identitas masyarakat Kota Solok, melestarikan tradisi Minangkabau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui tema 'Sawah Dijago, Budaya Dipusako".

Kegiatan Rang Solok Baralek Gadang ini
dimulai dari pawai budaya, permainan anak nagari, bakawua, prosesi ka sawah, silek tuo, seni pertunjukan, peragaan busana, hingga kegiatan membatik bagi generasi milenial, menjadi bagian dari upaya memperkenalkan tradisi Minangkabau kepada masyarakat luas.

Rangkaian acara dimulai 10–13 Oktober 2026 dengan pusat kegiatan di Lapangan Merdeka dan Hamparan Sawah Kota Solok. Ragam seni tradisi, adat dan budaya ditampilkan; mulai dari mamutuih etongan mambuek hari, tunduek alek gadang, tradisi arak bako, turun mandi dan aqiqah, hingga batamek kaji. Tradisi yang hingga kini masih teguh dipegang masyarakat Kota Solok.

Tahun ini, pawai budaya juga dipadukan dengan tarian massal bertajuk Tapak Kubuang Tigo Baleh. Tarian yang dibawakan pelajar SMP se Kota Solok itu menyampaikan pesan soal semangat gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, seperti yang diwariskan masyarakat terdahulu.

Diawali dengan Pawai Budaya Rang Solok Baralek Gadang yang menampilkan kekayaan tradisi, kesenian, dan identitas masyarakat Kota Solok. Yang turut disaksikan Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat, Irman Gusman, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Di Kota Solok, sawah bukan sekadar hamparan hijau yang mengisi lanskap kota. Di baliknya hidup tradisi, pengetahuan, nilai kebersamaan, hingga jejak kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Semangat itulah yang kembali dihidupkan melalui Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) 2026,.

Dan salah satu tradisi adat Minangkabau yang menjadi bagian dari rangkaian perhelatan Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) Tahun 2026 yaitu prosesi Bakaua.Tradisi ini, juga menjadi wujud pelestarian nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dan merupakan, tradisi turun-temurun yang sarat makna kebersamaan, rasa syukur, serta harapan akan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 30 sasaran silek dari Kota Solok dan daerah sekitarnya tampil memeriahkan Rang Solok Baralek Gadang di Lapangan Merdeka, Kota Solok, Sumatera Barat, sekaligus memperkuat upaya pelestarian seni bela diri tradisional Minangkabau.Kehadiran puluhan sasaran silek dalam satu panggung budaya menjadi ruang bagi para pesilat untuk menampilkan kemampuan sekaligus memperkenalkan Silek Tuo kepada generasi muda.

Melalui pertunjukan ini, nilai-nilai adat dan tradisi diharapkan tetap hidup di tengah perkembangan zaman serta diwariskan kepada generasi penerus, terutama melalui kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung.Diharapkan dapat menjaga keberlangsungan seni bela diri tradisional Minangkabau sekaligus memperkuat posisi Kota Solok sebagai tujuan wisata budaya di Sumatera Barat

Tak ketinggalan, sajian komedi dari Kevin Cotok dan Edi Cotok turut dihadirkan untuk menghibur pengunjung di panggung utama.Dengan kombinasi antara pelestarian Silek Tuo, permainan tradisional, dan panggung hiburan modern, RSBG 2026 sukses membuktikan bahwa tradisi tidak harus statis.

Ekonomi dan budaya dapat berjalan berdampingan, menciptakan kebanggaan bagi Kota Beras Serambi Madinah sekaligus mendongkrak kesejahteraan rakyatnya.

Rang Solok Baralek Gadang terbilang istimewa. Tahun ini menjadi pelaksanaan ke-lima dalam agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut menjadi bukti atas pengakuan nasional akan khazanah tradisi Kota Solok.

"Rang Solok Baralek Gadang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok

Pemerintah Kota Solok melalui event Rang Solok Baralek Gadang 2026 terus mendorong pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan daerah. Sekaligus potensi parawisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakatat.

Senator asal Sumbar, H. Irman Gusman menekankan bahwa, Rang Solok Baralek Gadang menjadi ruang penting untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi Minangkabau kepada masyarakat luas.(YOSE)

Hendri Yanto Sitorus Kembali Nakhodai Golkar Labura, Target Kursi DPRD

admin — Tue, 13 Oct 2026 21:56:00 +0700+0700

LABURA | SUMUT24.co

Hendri Yanto Sitorus kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Golkar Labura di Hotel Permata Warna, Aekkanopan, Selasa (13/10/2026).

Hendri Yanto Sitorus yang akrab disapa HYS ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftarkan diri hingga penutupan pendaftaran pada 11 Oktober 2026.
Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang pleno yang dipimpin Isma Padli Arya Pulungan.

Usai penetapan ketua, sidang pleno juga menetapkan lima orang formatur yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD Golkar Labura untuk periode mendatang.

Kelima formatur tersebut yakni Hendri Yanto Sitorus sebagai ketua formatur, Erni Ariyanti Sitorus mewakili Golkar Sumatera Utara, Rimba Bertuah Sitorus dan Ahmad Yani mewakili pimpinan kecamatan, serta Indra SB Simatupang mewakili organisasi sayap partai.

HYS mengatakan, susunan kepengurusan yang baru akan disampaikan kepada DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam waktu dua pekan.
"Kita akan menyampaikan komposisi pengurus ke DPD Golkar Sumut dalam waktu dua pekan," ujar HYS.

Selain menetapkan ketua dan tim formatur, Musda V Golkar Labura juga menetapkan Drs. P. Sinarani sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Labura.

Dalam sambutannya, HYS mengajak seluruh pengurus dan kader untuk menjaga kekompakan serta memperkuat kebersamaan dalam membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Menurutnya, soliditas seluruh elemen partai menjadi modal penting dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda V, Rimba Bertuah Sitorus, menyampaikan bahwa selama kepemimpinan HYS, perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Labura meningkat dari tujuh menjadi sembilan kursi.

Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.

Musda V Golkar Labura secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap.

Dalam arahannya, Rolel menyampaikan optimisme terhadap perkembangan Golkar di Labura. Ia juga mengingatkan bahwa Golkar merupakan partai terbuka yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam membesarkan partai.

Dengan terpilihnya kembali HYS, Golkar Labura selanjutnya akan memfokuskan perhatian pada penyusunan kepengurusan baru dan konsolidasi organisasi guna memperkuat soliditas kader serta memperluas dukungan masyarakat.
(Red)

Pererat Tali Silaturahmi, Konjen India dan Friends Club Gelar Pemutaran Film di Panti Jompo Karya Kasih

admin — Tue, 13 Oct 2026 20:50:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Konsulat Jenderal India di Medan bekerja sama dengan Friends Club menggelar kegiatan pemutaran film India di Panti Jompo Karya Kasih pada Selasa (13/10/2026). Program ini diselenggarakan dengan tujuan memperkenalkan sinema India lebih dekat kepada masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah berharga untuk merajut silaturahmi budaya serta berbagi keceriaan bersama para penghuni panti jompo.

Film berbahasa Hindi berjudul Raksha Bandhan dipilih menjadi sajian utama dalam acara tersebut. Film ini mengangkat kisah berfokus pada kuatnya ikatan keluarga, kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab dalam merawat orang-orang terkasih. Melalui narasi dan alur ceritanya yang hangat, film ini berhasil menyampaikan pesan moral mendalam sekaligus memperkenalkan keindahan aspek budaya dan seni bercerita ala India kepada para lansia.

Suasana keakraban makin terasa hangat dengan kehadiran Madam Ruchi Goel yang berinteraksi langsung dengan para penghuni panti. Momen tersebut dimanfaatkan untuk bertukar cerita, merajut komunikasi yang erat, dan berbagi kebahagiaan bersama. Guna menambah keseruan, panitia juga mengadakan sesi tanya jawab interaktif serta membagikan berbagai bingkisan hadiah manis kepada para lansia.

Melalui sinergi bersama Friends Club ini, Konsulat Jenderal India di Medan menegaskan komitmennya untuk terus mempromosikan seni dan budaya India secara inklusif. Kegiatan semacam ini menjadi bukti nyata pentingnya nilai-nilai kebudayaan dalam mempertemukan elemen masyarakat, sekaligus membangun hubungan kemanusiaan yang bermakna dan berdampak positif bagi komunitas lokal. (Laura Silalahi)

Perkuat Pembangunan 2027, Pemprov Sumut dan Kejati Tingkatkan Kolaborasi

admin — Tue, 13 Oct 2026 20:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan kunjungan silaturahmi ke jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara di Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Kejati Sumut guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Selain mempererat hubungan antarinstansi, agenda kunjungan ini dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sekaligus menyusun langkah strategis pembangunan Sumut tahun 2027. Bobby Nasution mengapresiasi dukungan dan sinergi yang telah terbangun selama ini, termasuk gebrakan Kejati Sumut dalam mengawal roda pemerintahan daerah.

Salah satu bentuk nyata kerja sama yang telah berjalan baik adalah program Jaksa Sahabat Pendidik, yang memberikan pendampingan hukum serta arahan bagi para kepala sekolah dan guru dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan. Kerja sama ini dinilai sangat membantu menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih aman, transparan, dan terarah di Sumatera Utara.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Gubernur Sumut juga meninjau perkembangan pembangunan gedung Kejati Sumut yang didukung oleh Pemprov Sumut. Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin, menyampaikan bahwa pembangunan struktur gedung saat ini terus berjalan dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun depan. Rel

Pemprov dan Polda Sumut Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba dan Keamanan Pariwisata

admin — Tue, 13 Oct 2026 20:44:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut memperkuat sinergi dalam pemberantasan narkoba melalui langkah konkret dan regulasi khusus. Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Gubernur Surya dan Pj Sekdaprov Timur Tumanggor tersebut, Bobby menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pengentasan narkotika di Sumut memberikan hasil nyata dan tidak sekadar formalitas seremonial.

Guna memperkuat payung hukum dan efektivitas penindakan di lapangan, Bobby mendorong Polda Sumut bersama Pemprov Sumut merumuskan usulan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk dibahas bersama DPRD Sumut. Fokus utama pencegahan dan penindakan ini diarahkan mulai dari pengawasan ketat jalur pintu masuk wilayah hingga kawasan aktivitas ekonomi tinggi yang rawan dimanfaatkan oleh para bandar. Langkah ini dinilai strategis mengingat penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kondusivitas serta pembangunan sosial-ekonomi di Sumatera Utara.

Selain penanganan narkoba, pertemuan tersebut juga membahas jaminan keamanan guna mendukung potensi besar sektor pariwisata daerah, seperti di kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo. Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan menegaskan bahwa daya tarik wisata sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, aksesibilitas, serta kenyamanan para pengunjung. Polda Sumut menyatakan kesiapannya untuk mengawal program kerja Gubernur dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata, sehingga perputaran ekonomi dan tingkat okupansi hotel di Sumut dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Polda Sumut memaparkan tiga program unggulan yang siap dikolaborasikan dengan Pemprov Sumut, yaitu Germas Tolak Narkoba, Kompak (Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan), dan Sahata (Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lalu Lintas). Ketiga program yang mencakup pencegahan narkoba dari hulu ke hilir, penindakan tegas kejahatan jalanan seperti begal dan premanisme, hingga pembinaan ketertiban lalu lintas ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumut. Rel

Buka Turnamen Football Cup HUT ke-67 Pemuda Pancasila, Wali Kota Medan Pesan Jaga Sportivitas dan Kekeluargaan

admin — Tue, 13 Oct 2026 20:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif positif jajaran MPC Pemuda Pancasila Kota Medan menggelar Turnamen Football Cup dalam rangka Hut ke-67 Pemuda Pancasila di Stadion Kebun Bunga, Selasa (13/10/2026).

Rico Waas berpendapat, Pemuda Pancasila tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam berorganisasi, tetapi juga membuktikan kepedulian terhadap pembinaan olahraga dan semangat kekeluargaan.

"Atas nama Pemko Medan dan saya pribadi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemuda Pancasila Kota Medan. Kegiatan positif seperti ini tidak hanya membangun sportivitas dan semangat perjuangan, tetapi juga mempererat kekeluargaan," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga berpesan agar seluruh peserta yang bertanding dapat menjaga nama baik organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran di lapangan.

"Tunjukkan bahwasanya Pemuda Pancasila bisa bermain dengan sportif. Kekeluargaan itu penting, agar ke depan kader Pemuda Pancasila semakin solid untuk bersama-sama membangun kota Medan yang lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, Muhammad Rahmaddian Shah, menegaskan bahwa turnamen kali ini diikuti sebanyak 27 tim yang terdiri dari perwakilan MPC, Koti, BPH, Sapma, hingga pimpinan anak cabang (PAC) se-Kota Medan.

Rahmaddian juga mewanti-wanti seluruh Ketua PAC yang hadir untuk bertanggung jawab penuh atas perilaku tim masing-masing.

"Ini pertandingan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat solidaritas sesama kader, bukan ajang keributan. Tolong junjung tinggi sportivitas," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan turnamen itu Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Ikbal Hanafi Hasibuan, Kadispora Kota Medan Tengku Chairuniza, serta sejumlah pengurus Pemuda Pancasila Kota Medan. Rel

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

admin — Tue, 13 Oct 2026 20:38:00 +0700+0700

sumut24.co - Surabaya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada Senin (12/10/2026). Mengusung tema "Dari Aset Nyata ke Aset Digital, Kenalan dengan Tokenisasi dan Peluang di Indonesia", DFL 2026 bertujuan mendorong generasi muda agar lebih memahami peluang serta risiko tokenisasi aset nyata atau Real World Assets (RWA). Lewat forum ini, OJK menekankan pentingnya aspek legalitas, keamanan, dan pelindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan inovasi keuangan digital di tanah air.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data, dan Distributed Ledger Technology (DLT) membuka ruang besar bagi produk keuangan baru. Indonesia sendiri telah menguji sejumlah inovasi tokenisasi melalui mekanisme Sandbox OJK, seperti tokenisasi emas, surat utang negara, hingga manfaat properti. Namun, Adi menegaskan bahwa pemanfaatan potensi ini harus diimbangi dengan kesiapan regulator, pelaku industri, serta kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Selain peluang ekonomi, OJK mengingatkan para mahasiswa untuk selalu mewaspadai risiko investasi aset digital dengan menerapkan prinsip "Legal dan Logis". Masyarakat diimbau memastikan legalitas penyelenggara serta tidak tergiur oleh penawaran keuntungan yang tidak masuk akal atau sekadar terpengaruh tren (FOMO). Peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi kunci utama agar generasi muda mampu menimbang informasi secara kritis, melakukan riset mandiri, dan mengelola keuangan pribadi dengan bertanggung jawab demi kesejahteraan jangka panjang.

Kegiatan DFL 2026 yang berlangsung secara hibrida ini diikuti oleh sekitar 700 peserta dari sivitas akademika UNAIR dan berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Acara tersebut juga menghadirkan diskusi panel lintas sektor bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, asosiasi industri seperti IFSoc dan ABI, serta perwakilan pelaku usaha. Para narasumber menyoroti pentingnya kepastian hukum atas aset dasar (underlying asset), kejelasan hak ekonomi pemegang token, serta transparansi informasi untuk menjaga kepercayaan publik.

Wakil Rektor Bidang SDM UNAIR, Ardianto, beserta Pelaksana Harian Kepala OJK Jawa Timur, Asep Hikayat, menyambut positif kolaborasi ini dan menilai perguruan tinggi serta Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan edukasi finansial. Melalui DFL 2026, OJK berharap mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas, tetapi juga terdorong untuk menggali peluang riset, kewirausahaan, hingga karier di industri keuangan digital guna membangun ekosistem finansial Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Rel

Demi Pencitraan Kepada Bupati Deliserdang, Ka. SDN 105358 Sekip Tidak Mau Bayar Buku Siswa.

admin — Tue, 13 Oct 2026 19:19:00 +0700+0700

sumut24.co -Medan, Demi pencitraan kepada Bupati Deliserdang. Oknum Kepala SDN 105358 Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam berinisial W, dengan sikap arogan menyatakan, tidak mau membayarkan dana pembelian buku LKS kepada salah satu vendor, karena bukan tanggung jawabnya.

Masalah ini muncul pada tahun Pelajaran 2024/2025, Kepala SDN 105358 Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam berinisial " R " ada mesan buku yang berisi 'Prediksi ujian Sekolah Dasar' kepada vendor buku berinisial " UM " senilai Rp30.000.000,-an.

Dalam proses pembayaran, Kepsek "R" telah mencicil melalui dana BOS kurang lebih sebesar Rp8.000.000,-

Di tengah proses pembayaran cicilan buku tersebut, terjadi mutasi dan promosi antar dan intern Kepala SD Negeri se-Deliserdang. Tidak terkecuali Ka. SDN 105358 Desa Sekip.

Kepala SDN 105358 " R " dimutasi sebagai guru biasa pada salah satu SDB di Desa Tanjung Garbus Lubukpakam dan penggantinya " W " dari salah satu sekolah di jalan Kartini Lubukpakam.

Proses mutasi dan promosi jabatan Ka SDN pada hakekatnya adalah hal yang normal dan biasa saja dalam sebuah organisasi. Tapi kali ini malah menimbulkan masalah.

Kepala sekolah yang lama " R " sebelumnya bersama operator dan bendahara BOS " pada akhir 2025, telah mengalokasikan pada ARKAS, 2026 untuk membayarkan sisa pembelian buku dimaksud. Tapi Kepsek pengganti " W " tudak mau membayarkannya.

Ketika utusan khusus vendor " UM " menagih untuk yang ketiga kalinya, sang Kasek " W " dengan sikap arogan mengatakan, "Saya tidak mau membayar, sebab bukunya tjdak pernah ada,," ujarnya.

Tapi setelah dicek kepada petugas Perpus berinisial " Pt " dan beliau tunjukkan bahwa buku tersebut ada diterima dan telah dibagikan kepada siswa/i pada tahun 2025.

Mendengar penjelasan petugas Perpus tersebut, Kepsek " W " sempat terdiam sejenak sembari menahan malu. Namun dang Kasek tetap berusaha mengelak, dengan alasan tidak ada dalam ARKAS.

Tapi sang Kasek kembali telak " KO " karena dari penjelasan sang bendahara dan ops sekolah, dana untuk pembayaran buku tersebut sebelumnya telah ada tercantum dalam ARKAS , tapi sudah dirubah sang Kasek " W " karena hanya untuk pencitraan kepada Bupati Deliserdang.

Permasalahan semakin meruncing, karena sikap yang tidak kooperatif sang Kasek "W" malah bersikap arogan. Sehingga Tim Vendor Dan Media, tidak akan berhenti menelusuri masalah hingga tuntas. (R02)