JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya

admin — Fri, 09 Oct 2026 13:27:00 +0700+0700

Jakarta– JNE kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan logistik yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memasuki momentum penting penerapan ekosistem halal di Indonesia, JNE resmi memperoleh sertifikasi halal untuk layanan logistik dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menjadi langkah strategis JNE dalam memperkuat standar pengelolaan layanan logistik sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pelaku usaha di berbagai sektor.

Sertifikasi halal tersebut diterbitkan oleh BPJPH dengan Nomor Sertifikat ID314110080091010826, setelah melalui proses pemeriksaan dan audit halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perolehan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya JNE untuk memastikan penerapan prinsip jaminan produk halal dalam proses layanan logistik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian tersebut ditandai melalui peresmian sertifikasi halal layanan logistik JNE yang diselenggarakan di Ballroom Kantor Pusat JNE, Jl. Tomang Raya No. 11, Jakarta Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPJPH Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), Asya Fathya Nur Zakiah, selaku Strategic Key Account & Halal Auditor LPPOM, Dwi Pamungkas Bermani selaku Direktur PT DGI Levner Consulting, serta Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, bersama jajaran manajemen JNE.

Mengusung tema "Halal Logistics: From Certification to Implementation", momentum ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi bagian dari penerapan standar secara konsisten dalam proses operasional layanan logistik. Melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), JNE terus memperkuat proses penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian kiriman agar berjalan sesuai dengan standar halal yang dipersyaratkan.

M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan bahwa perolehan sertifikasi ini merupakan bukti nyata konsistensi JNE dalam memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Mulai dari proses penjemputan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi sampai ke tangan konsumen, seluruh rantai pasok dipastikan berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai prinsip syariat.

"Dengan diraihnya sertifikasi halal logistik ini, JNE memastikan bahwa seluruh proses operasional, mulai dari penanganan kiriman makanan, pemisahan secara ketat antara produk halal dan non-halal di setiap titik transit, hingga proses pengiriman ke tujuan akhir telah memenuhi standar logistik halal yang ketat," ujar M. Feriadi Soeprapto.

Feriadi juga menambahkan bahwa kehadiran layanan logistik berstandar halal ini memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya bagi para pelaku usaha makanan. Melalui sistem operasional yang terintegrasi, para pelaku usaha, baik produk halal maupun non-halal dapat merasa jauh lebih aman dan nyaman. Jaminan penanganan yang tepat memastikan tidak ada risiko kontaminasi silang selama perjalanan paket, sehingga kualitas produk tetap terjaga hingga diterima oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen jangka panjang perusahaan untuk senantiasa mewujudkan makna "Connecting Happiness" mengantarkan kebahagiaan kepada setiap pelanggan.

Menyambut usia JNE ke-36 tahun pada tanggal 26 November 2026 mendatang dengan mengusung tema "Melesat Hebat", pencapaian besar ini menjadi momentum penting JNE untuk terus berinovasi, bergerak progresif, serta memperkuat posisinya sebagai mitra logistik terdepan yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Osriel Limbong: Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan

admin — Fri, 09 Oct 2026 13:20:00 +0700+0700

MEDAN — Pemerhati politik Osriel Limbong menilai polemik mengenai kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka berpotensi berkembang menjadi persoalan politik nasional yang lebih besar, terutama jika ditempuh melalui jalur hukum dan kemudian menjadi bahan pengawasan parlemen.

Menurut Osriel, langkah hukum yang dikaitkan dengan tim Denny Indrayana dapat dibaca sebagai strategi untuk menguji persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden. Jika terdapat dasar hukum dan bukti yang kuat, persoalan tersebut berpotensi membuka ruang perdebatan lebih luas di DPR RI, termasuk mengenai kemungkinan penggunaan hak angket.

"Persoalan ini harus diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum yang tepat. Jika memang ada persoalan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan, dokumen dan dasar hukumnya harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai perdebatan politik menggantikan proses pembuktian," demikian pokok analisis politik yang perlu ditegaskan Osriel.

Ia menilai, apabila wacana hak angket benar-benar bergulir, sikap fraksi-fraksi di Senayan akan menjadi faktor penting. PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PKB, NasDem, dan PKS memiliki posisi politik yang dapat memengaruhi dinamika parlemen.

Namun, dukungan terhadap hak angket tidak bisa diasumsikan hanya berdasarkan kalkulasi atau kepentingan sesaat. Sikap resmi setiap fraksi, kecukupan dukungan anggota, serta terpenuhinya persyaratan formal DPR akan menentukan apakah wacana tersebut dapat diwujudkan.

Pemilu 2029 dan Posisi Strategis PSI

Osriel juga menyoroti kemungkinan keterkaitan dinamika politik saat ini dengan persaingan menuju Pemilu 2029, khususnya posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pengaruh politik Joko Widodo.

Menurut analisisnya, apabila pengaruh Jokowi tetap kuat dalam pemerintahan Prabowo Subianto, kondisi tersebut secara teoritis dapat menjadi modal politik bagi PSI untuk memperluas dukungan elektoral.

Akan tetapi, pengaruh seorang tokoh tidak otomatis menjamin keberhasilan partai menembus ambang batas parlemen. PSI tetap harus membuktikan kemampuannya meraih suara pemilih secara nasional.

Di sisi lain, PAN, Demokrat, dan NasDem juga patut diperhitungkan dalam peta persaingan politik mendatang. Jika ambang batas parlemen mengalami perubahan, konsekuensinya dapat memengaruhi strategi dan peluang partai-partai peserta pemilu. Besarnya dampak itu akan bergantung pada aturan yang akhirnya berlaku dan perolehan suara masing-masing partai.

Karena itu, hubungan antara polemik pendidikan Gibran, wacana hak angket, dan kepentingan partai menjelang 2029 perlu dibaca secara kritis. Namun, dugaan adanya strategi terkoordinasi untuk melemahkan partai tertentu tetap membutuhkan bukti, bukan sekadar asumsi politik.

Hukum Jangan Kalah oleh Kepentingan Kekuasaan

Osriel menegaskan bahwa perdebatan mengenai persyaratan pencalonan pejabat publik harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan kepastian hukum.

Jika ada dugaan pelanggaran, pembuktiannya harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku, kesimpulan tersebut juga harus dihormati.

Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya menyangkut kepentingan Gibran atau partai politik tertentu. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa aturan pemilu diterapkan secara konsisten, lembaga negara menjalankan kewenangannya secara benar, dan pengawasan parlemen tidak berubah menjadi sekadar alat pertarungan kekuasaan.

Catatan: Naskah ini merupakan draf berdasarkan kerangka analisis yang diberikan. Kutipan langsung dan pernyataan spesifik di atas perlu dikonfirmasi kepada Osriel Limbong sebelum diterbitkan sebagai pernyataan narasumber.

Operasi SIKAT TOBA 2026, Polresta Deli Serdang Ungkap 100 Target dan 34 Kasus Kejahatan

admin — Fri, 09 Oct 2026 13:13:00 +0700+0700

Deliserdang- Polresta Deli Serdang, mencatat hasil signifikan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Toba 2026. Operasi yang berlangsung sejak 14 September hingga 3 Oktober 2026 tersebut berhasil mengungkap 100 target operasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Kamis (08/10/2026).

Operasi Sikat Toba 2026 merupakan langkah kepolisian untuk menekan angka kejahatan, terutama pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian dengan kekerasan (Curas) yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M. Si, melalui Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral, SIK, MH, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui kerja sama Satreskrim Polresta Deli Serdang dengan jajaran Polsek.

"Sasaran operasi tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga sejumlah lokasi dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana Curat maupun Curas"

Berdasarkan rekapitulasi harian Operasi Sikat Toba 2026 periode 14 September sampai 3 Oktober 2026, tercatat 100 target operasi berhasil diungkap dengan tingkat pencapaian mencapai 100 persen.

Rinciannya terdiri atas 40 target orang, 30 target tempat, dan 30 target barang.

Selain mencapai target operasi, jajaran Polresta Deli Serdang juga mengungkap puluhan perkara pencurian selama pelaksanaan operasi.

Untuk non target operasi, Sat Reskrim Polresta Deli Serdang tercatat dengan 30 target dan berhasil ungkap kasus dengan tingkat pencapaian lebih dari target sebaynyak 37 target dengan rincian 14 target orang, 13 target tempat dan 10 barang.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil kegiatan Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama jajaran Polsek di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan tindak kriminalitas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Polresta Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Melalui Operasi Sikat Toba 2026, kepolisian berharap keberadaan aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sekaligus menciptakan kondisi wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang semakin aman dan kondusif"tutup Kasat Reskrim

Wagub Sumut Minta Percepatan Huntap Pascabencana Diiringi Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

admin — Fri, 09 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan akses jalan, jembatan, serta fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat tersedia dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).

"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Wagub Surya.

Dalam rapat tersebut, Surya menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mempercepat penyelesaian pembangunan huntap. Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana berulang.

"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.

Surya menjelaskan, pembangunan huntap di Sumut saat ini melibatkan sejumlah pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.

Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan sebanyak 792 unit. Surya mengakui, kesiapan dan kejelasan status lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan huntap di wilayah Sumut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan target waktu pemulihan pascabencana.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.

Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung, sedangkan 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap dengan skema 'in situ' atau pembangunan di lokasi semula.

Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, Kemenko menekankan pentingnya percepatan kepastian lahan dan validasi data penerima manfaat. Upaya tersebut juga perlu didukung perencanaan rantai pasok material, termasuk penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan perekonomian daerah, serta pembangunan hunian secara paralel dengan penyediaan layanan dasar.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan Walikota, serta kepala perangkat daerah dari Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual. **

MEMADATKAN JARAK, MENGHADIRKAN NEGARA

admin — Fri, 09 Oct 2026 13:05:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Seorang petani mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di Istana. Ia belum tentu mengikuti pidato Presiden sampai selesai. Tetapi ia tahu kapan pupuk sulit diperoleh, berapa harga gabahnya, dan apakah penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari pengalaman itulah ia mengenal pemerintah.

Bagi masyarakat, wajah kekuasaan hadir melalui perkara sehari-hari: petugas yang melayani dengan ramah, bantuan yang tiba tepat waktu, atau pengaduan yang tidak kunjung mendapat jawaban. Presiden jauh secara fisik, tetapi akibat kebijakannya terasa dekat.

Gagasan seorang Guru Besar Komunikasi, Prof. Iswandi Syahputra tentang "memadatkan jarak komunikasi pemerintah" menyentuh persoalan penting: bagaimana pemikiran Presiden Prabowo dipahami rakyat, sekaligus bagaimana kehidupan rakyat masuk ke dalam pertimbangan pemerintah?

Kedekatan dan Pengalaman

Seseorang yang dilihat dari jauh memang dapat dipahami berbeda oleh mereka yang mengenalnya langsung. Sosok yang terkesan keras bisa terasa hangat setelah diajak berbicara. Pertemuan membuka kesempatan untuk memahami alasan di balik sikapnya.

Namun, kedekatan tidak selalu menghasilkan kepercayaan. Warga juga bisa kecewa karena pernah mengalami pelayanan buruk.

Karena itu, kritik tidak boleh buru-buru dianggap sebagai kebencian. Orang tua yang mempertanyakan keamanan makanan anaknya sedang menyampaikan kecemasan. Petani yang mengeluhkan pupuk sedang membicarakan kelangsungan hidup. Mereka membutuhkan jawaban, bukan penilaian terhadap sikapnya.

Dalam psikologi, dikenal 'negativity bias', kecenderungan memberi bobot lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi positif. Satu pengalaman buruk dapat membekas lebih lama daripada sederet kabar baik.

Pada tingkat masyarakat, pengalaman itu dibagikan, menemukan pengalaman serupa, lalu membentuk persepsi bersama. Kekecewaan pribadi dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.

Komunikasi pemerintah perlu memahami proses ini. Publikasi capaian harus berjalan bersama perbaikan yang dirasakan warga.

Mendengar hingga Menindaklanjuti

James E. Grunig menawarkan model komunikasi dua arah yang simetris. Organisasi menjelaskan pandangannya, mendengarkan publik, dan membuka kemungkinan penyesuaian berdasarkan dialog.

Bagi pemerintah, prinsip ini berarti suara masyarakat mempunyai tempat dalam keputusan.

Sayangnya, birokrasi kadang merasa pekerjaan selesai setelah informasi diumumkan. Padahal, warga yang mengadu ingin mengetahui siapa yang menangani masalahnya, kapan memperoleh jawaban, dan apa yang sedang dikerjakan.

Kanal pengaduan membawa tanggung jawab untuk menindaklanjuti. Jika keluhan hanya menjadi angka dalam laporan, masyarakat merasa berbicara kepada ruang kosong.

Bakom dapat mengorkestrasi perjalanan suara warga: menghimpun keluhan, memeriksa fakta, meneruskannya kepada instansi berwenang, dan memastikan hasil penanganan disampaikan kembali.

Persoalan yang berulang harus menjadi bahan evaluasi Presiden. Dengan begitu, komunikasi ikut membantu pemerintah membaca keadaan.

Adil dalam Memperlakukan Warga

Teori keadilan prosedural menjelaskan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh cara keputusan dibuat dan cara seseorang diperlakukan. Kesempatan bersuara, proses yang terbuka, dan perlakuan penuh hormat mempunyai arti penting.

Warga mungkin belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun, penjelasan yang jujur membuat mereka memahami keadaan.

Sebaliknya, jawaban yang benar secara administratif bisa menimbulkan luka jika disampaikan dengan merendahkan.

Dalam pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, prinsip ini terasa nyata. Pemohon paspor membutuhkan kejelasan persyaratan dan waktu pelayanan. Keluarga warga binaan membutuhkan kepastian prosedur serta informasi mengenai hak yang berlaku.

Cara petugas menjawab turut membentuk pandangan mereka terhadap negara. Di loket pelayanan, komunikasi pemerintah menemukan ujiannya.

Empati Saat Masalah Terjadi

Ketika program menghadapi masalah, pemerintah perlu mendahulukan warga yang terdampak.

Dalam contoh insiden keracunan MBG yang disebut Prof. Iswandi, anak yang sakit dan keluarga yang cemas membutuhkan pertolongan, informasi, pemeriksaan penyebab, serta langkah pencegahan.

Tujuan besar program tetap perlu dijelaskan. Tetapi urutan penyampaian menentukan apakah pemerintah terdengar peduli atau sibuk membela diri.

Masyarakat dapat memahami bahwa program besar menghadapi kendala. Yang sulit diterima adalah ketika penderitaan mereka terasa dikecilkan.

Mengakui masalah secara jujur membuka ruang perbaikan. Penjelasan tentang niat Presiden kemudian memperoleh kekuatan karena ditopang tindakan.

Bahasa yang Sampai ke Rumah

Memadatkan jarak berarti membawa bahasa kebijakan ke kehidupan warga. Ketahanan pangan perlu dijelaskan melalui pupuk, penghasilan petani, dan harga kebutuhan pokok. Transformasi pelayanan harus terlihat pada antrean, persyaratan, dan waktu penyelesaian.

Fakta antarlembaga harus konsisten. Penyampaiannya mengikuti kebutuhan masyarakat melalui petugas pelayanan, penyuluh, guru, media lokal, dan kanal digital.

Keberhasilannya diukur dari pemahaman warga, kepercayaan, serta penyelesaian keluhan.

Presiden tidak mungkin menemui setiap orang. Namun, pemerintah dapat memastikan setiap perjumpaan warga dengan negara menghadirkan rasa dihormati.

Petani tetap jauh dari Istana. Ketika pupuk tersedia dan keluhannya ditanggapi, jarak itu menyempit.

Ia memiliki alasan untuk percaya. Kepercayaan yang lahir dari pengalaman semacam itulah yang membuat pesan Presiden mempunyai arti dalam kehidupan rakyat.

Jual Beli dan Fasilitas Khusus Mengguncang Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, Oknum Petugas Diduga Terlibat

admin — Fri, 09 Oct 2026 12:33:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNG BALAI, Kabar mengganggu ketenangan mencuat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai, Hal tersebut berdasarkan Informasi dengan adanya dugaan praktik jual beli kamar, penyediaan fasilitas istimewa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), hingga keterlibatan oknum petugas di balik layar kegiatan tersebut.

Menurut informasi, bahwa salah satu warga binaan bernama AP diduga telah membayar sewa atau hak penggunaan kamar di Blok A nomor 27 melalui seorang pegawai Lapas yang berinisial RA.

Adapun narasumber yang identitasnya minta disembunyikan beberapa minggu lalu, menyampaikan, bahwa setelah terjadi penertiban di lingkungan Blok A, AP dipindahkan ke blok lain yang disebut sebagai tempat pengasingan di dalam lingkungan Lapas. Saat menerima kunjungan keluarga, AP mengadukan nasibnya dan meminta agar RA menepati janji mengembalikannya ke kamar semula.

Narasumber juga mengatakan, hampir satu minggu berlalu, janji tersebut belum terpenuhi. AP masih berada di blok pengasingan. Ketika keluarga menanyakan hal ini kepada RA, muncul keterangan yang mempertanyakan keadilan di dalam lembaga pemasyarakatan itu.

Dari informasi narasumber yang diterima, tempat pengasingan tersebut diduga menampung beberapa WBP yang dinilai terkait masalah disiplin atau pidana. Namun, satu orang warga binaan justru tetap menempati kamar di Blok A setelah penertiban berlangsung. Warga binaan tersebut diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu oknum petugas Lapas Kelas IIB Tanjung Balai.

Narasumber menambahkan, pihak keluarga AP pun mempertanyakan dan meminta kejelasan langsung kepada Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Lapas Kelas IIB Tanjung Balai?. Apakah benar ada praktik jual beli kamar dan perlakuan tidak sama antar warga binaan?.

Praktik jual beli kamar atau pemberian perlakuan istimewa kepada warga binaan melanggar prinsip kesetaraan dan aturan pelaksanaan pemasyarakatan. Hal ini dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana bagi petugas yang terlibat.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera menelusuri fakta di lapangan dan mengambil langkah tegas demi memulihkan kepercayaan publik.

Terkait dugaan pelanggaran tersebut, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Tanjung Balai, Refin Tua Simanullang, Jum'at (9/10/2026) membantah, "Tidak benar informasi ini bang, Selanjutnya bisa abg hub kplp atau ketua humas", balasnya melalui Whats App (WA). (tec)

Percepat Listrik Perdesaan, Kementerian ESDM Bersama PLN Dan Pemprov Sumut Sinkronkan Usulan Lokasi

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:39:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyinkronkan usulan lokasi program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Sinergi ini mencakup fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan guna mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga wilayah pelosok.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Aula Kantor PLN UID Sumatera Utara, Jalan Yos Sudarso, Medan. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi (RE) Sumatera Utara telah mencapai 99,86%. Penuntasan akses listrik di wilayah pelosok tetap menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian target RE 100% pada 2029.

"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," ujar Feby.

Ketiga strategi tersebut memungkinkan penyediaan listrik disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain perluasan jaringan distribusi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi pilihan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses jaringan listrik.

Feby turut menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses jalan, memastikan kejelasan data koordinat lokasi, mendukung penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta melakukan sosialisasi Right of Way (ROW) atau hak lintasan jaringan listrik kepada masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menyatakan kesiapan PLN untuk mendukung percepatan program Lisdes melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan. Menurutnya, kepastian perizinan, kesiapan lahan, dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan efektif.

"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," ujar Rizky.

Bagi PLN, pemerataan akses listrik merupakan fondasi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum yang diinisiasi Kementerian ESDM ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan kebutuhan teknis pembangunan sekaligus membahas penyelesaian hambatan di lapangan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar kendala administrasi dan kondisi geografis dapat ditangani sesuai ketentuan. Ia menyampaikan bahwa akses listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timur mengungkapkan bahwa terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan sesi coaching clinic selama kegiatan untuk membahas dan menuntaskan hambatan perizinan, sehingga penyediaan listrik di lokasi yang diusulkan dapat direalisasikan pada 2027.

Melalui sinkronisasi usulan lokasi, penyiapan lahan, dan penyelesaian perizinan, Kementerian ESDM bersama PLN dan pemerintah daerah memperkuat kesiapan pelaksanaan program Lisdes di Sumatera Utara. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat hadirnya akses listrik bagi masyarakat di pelosok, membuka peluang usaha, serta mendukung pemerataan pembangunan. (C04)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Bantuan DPD REI Sumbar untuk Korban Galodo Di Arosuka

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:37:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Pemulihan masyarakat yang terdampak bencana galodo di Arosuka, Pemerintah Kabupaten Solok terus mendorong percepatan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan Kamis, (8/10/2026).
melalui peletakan batu pertama pembangunan satu unit rumah bagi korban bencana, yang merupakan bantuan dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat, di Arosuka

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Ketua DPD REI Sumatera Barat Ibu Viona bersama rombongan, Asisten III Setda Kabupaten Solok, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BKPSDM, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Peletakan batu pertama ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Bantuan pembangunan rumah tersebut juga menunjukkan adanya kepedulian dan semangat gotong royong dari berbagai pihak dalam mendukung proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPD REI Sumatera Barat yang telah memberikan perhatian serta bantuan nyata kepada masyarakat Kabupaten Solok yang terdampak bencana galodo.

Dikatakan Bupati, bantuan pembangunan rumah tidak hanya memiliki arti sebagai dukungan secara fisik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang tengah berupaya bangkit setelah menghadapi bencana.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPD REI Sumatera Barat yang telah hadir dan ikut membantu masyarakat kita yang terdampak bencana galodo. Bantuan ini sangat berarti bagi korban, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk kembali menjalani kehidupan secara layak," ujar Bupati.

Dan berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima bantuan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Pemulihan pascabencana membutuhkan kebersamaan. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga dukungan dari dunia usaha, organisasi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat sangat kita harapkan. Semoga kepedulian seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu.

Juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berupaya mengawal proses pemulihan masyarakat terdampak, baik melalui penanganan kebutuhan dasar maupun dukungan terhadap pembangunan kembali sarana dan tempat tinggal masyarakat.

Ketua DPD REI Sumatera Barat Ibu Viona bersama rombongan menyampaikan komitmen untuk turut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Solok. Bantuan pembangunan satu unit rumah siap huni tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Dan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah sebagai tanda dimulainya proses pembangunan rumah bantuan bagi korban bencana galodo di Arosuka.

Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPD REI Sumatera Barat. Kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak diharapkan dapat terus terjaga sehingga proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik dan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.(YOSE)

Bupati Solok Menerima Langsung Bantuan Tunai Kwatir Ranting (Kwaran) Pramuka Palembayan Agam di Posko Bencana

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:36:00 +0700+0700

Kabupaten Solok: Sumut24.co

Perwakilan Kwaran Pramuka Palembayan Fadli Aswad Kamis (08/10/2026) selaku Waka Pusdiklat Kwartir Cabang Kabupaten Agam, menyampaikan turut berduka atas bencana yang telah menimpa masyarakat dan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.

Dijelaskan rombongan yang berjumlah 15 orang itu dijamu langsung oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu di Posko bencana Arosuka, didampingi Asisten I Drs Zaitul Ikhlas dan Asisten II Jefrizal, SP, MSi serta Kalaksa BPD Kabupaten Solok Khairul.

Delapan belas hari pasca banjir bandang melanda kompleks perkantoran Pemkab Solok, di hantaman arus deras air yang menghanyutkan bebatuan, tanah dan kayu tak hanya menghancurkan belasan gedung gedung perkantoran, bahkan menghilangkan dua nyawa, luka berat dan ringan serta belasan rumah masyarakat hancur.

Bupati Solok, mengatakan hal diatas tak lagi bisa diungkapkan dengan kata kata. "Sampai hari ini bantuan dari saudara saudara kita terus berdatang, Solok tak sendiri, " kata Jon Firman Pandu seraya mengucapkan selamat datang kepada semua rombongan.

Fadli Aswad yang duduk di samping Bupati Solok. mengatakan apa yang dirasakan masyarakat Kabupaten Solok, kami juga pernah merasakan peristiwa seperti ini tahun lalu, kami turut berduka atas musibah ini.

Kunjungan panguyuban Parmuka dari Kabupaten Agam ini menyerahkan langsung bantuan tunai kepada Bupati Solok sebesar Rp 5 Juta rupiah.

"Terimakasih banyak, semoga perjalan rombongan sampai kepangkuan orang orang tercinta selalu dalam perlindungan Allah, SWT, " tambah Jon Firman Pandu seraya mengakhiri pertemuan singkat tersebut.(YOSE)

USU Raih Empat Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2026

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:36:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat.

Empat penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta Pemenang Kartini Humas Terfavorit yang diserahkan di Surakarta, Kamis 8 Oktober 2026 malam.

Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurut rektor, penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

"Capaian ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Sumatera Utara sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Kehumasan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional," kata rektor.

Prof. Muryanto Amin menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan capaian, kontribusi, dan berbagai programnya secara transparan serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Universitas, Universitas Sumatera Utara Ir. Ikhsan Siregar S.T., M.Eng., Ph.D. mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

"Pengelolaan komunikasi universitas harus menjadi bagian dari tata kelola institusi yang baik. Informasi yang disampaikan kepada publik perlu memiliki dasar yang jelas, mudah diakses, serta mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan, program, dan capaian universitas," ujarnya.

Menurut Ikhsan Siregar, sinergi antarunit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler USU Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(KJ)., Sp.KJ(K) menyampaikan bahwa empat penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kehumasan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan strategi komunikasi.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang kreatif, relevan, dan berdampak. Kami memandang kehumasan bukan sekadar aktivitas publikasi, melainkan fungsi strategis yang menjembatani universitas dengan masyarakat melalui informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menambahkan, capaian pada kategori Kartini Humas Gen X dan Gen Z menunjukkan pentingnya kontribusi sumber daya manusia lintas generasi dalam pengembangan komunikasi institusi. Adapun penghargaan pada kategori Internal Magazine mencerminkan pentingnya media internal sebagai sarana membangun keterhubungan dan pemahaman bersama di lingkungan universitas.

Sementara itu, penghargaan pemenang Kartini Humas terfavorit menjadi dorongan untuk mengembangkan konten audiovisual yang kreatif dan mampu menjangkau masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang lebih dekat dan menarik.

USU berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan informasi, meningkatkan kreativitas produksi konten, serta mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap dinamika media dan kebutuhan masyarakat.

Melalui capaian tersebut, USU berharap fungsi kehumasan semakin berkontribusi dalam memperkuat reputasi institusi, memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan akademik, dan membangun kepercayaan publik terhadap universitas. (C04)

Pemkab Solok Evaluasi Penanganan Pascabencana Hidrometeorologi, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:35:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24 co

Melalui rapat evaluasi penanganan pascabencana yang digelar pada Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat langkah penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah

Rapat dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Solok, Zaitul Ikhlas, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Solok, unsur TNI dan Polri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk melihat kembali berbagai langkah yang telah dilakukan selama masa tanggap dan penanganan bencana, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus segera ditindaklanjuti di lapangan.

Asisten I Zaitul Ikhlas menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam memastikan proses pascabencana berjalan secara terarah. Setiap OPD diharapkan dapat mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya, terutama dalam mendukung pemulihan masyarakat dan fasilitas yang terdampak.

Dikatakannya, penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta data dan informasi yang akurat agar setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya

Dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap kondisi wilayah terdampak, kebutuhan masyarakat, serta berbagai aspek pemulihan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, dan seluruh OPD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Solok juga terus mendorong agar hasil evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Terutama dalam pemulihan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Solok menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam setiap tahapan penanganan bencana. Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh unsur yang hadir untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat tindak lanjut penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok.(YOSE)

Wabup Candra Teguhkan Komitmen Antikorupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:34:00 +0700+0700

Padang ; Sumut24.,co

Wakil Bupati Candra Solok, Sumatera Barat, meneguhkan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah tindak pidana korupsi melalui penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).

Komitmen tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Republik Indonesia Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. Selain kepala daerah se-Sumatera Barat, kegiatan diikuti Ketua DPRD se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Wabup Candra turut membubuhkan tanda tangan bersama para kepala daerah dan pimpinan daerah se-Sumatera Barat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berintegritas.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Bagi pemerintah daerah, penguatan tata kelola bukan semata-mata pemenuhan aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan Wabup Candra dalam penandatanganan komitmen tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap agenda penguatan pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Melalui komitmen bersama itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat didorong untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan proses pengadaan barang dan jasa berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan.

Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata dan konsisten di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(YOSE)

Dit Intelkam Polda Riau dan BPDOB-RP Kota Dumai Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:33:00 +0700+0700

Solok : Sumut24.co

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Riau melalui Unit 3 Subdit Politik melaksanakan pertemuan tatap muka dengan Badan Pekerja Pembentuk Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP) Kota Dumai.Senin 05 Oktober 2026 Melalui Pertemuan tersebut membahas sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menyikapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Panit 3 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Riau, IPDA BOBI FAUZAR, S.H., Senin , 05 Oktober 2026, mengajak para tokoh masyarakat dan jajaran BPDOB-RP untuk bersama-sama membangun komunikasi serta bersinergi dengan Polda Riau dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

"Senin 05 Oktober 2026 dari Polda Riau mengajak seluruh tokoh masyarakat dan BPDOB-RP untuk bersinergi dengan Polda Riau dalam menjaga stabilitas kamtibmas," ujar IPDA BOBI FAUZAR.

Ketua Koordinator BPDOB-RP Kota Dumai, Ahmad Martilius, menyambut baik kehadiran jajaran Polda Riau. Ia menyampaikan bahwa BPDOB-RP siap membangun sinergi bersama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.

"Kami menerima Polda Riau untuk bersinergi dengan BPDOB-RP dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kota Dumai," ungkap Ahmad Martilius.

Sementara itu, Ketua 17 Suku Kota Dumai, Chandra alias Ican, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan 17 kelompok kesukuan yang ada di Kota Dumai. Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi terkait aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Dalam kesempatan yang sama, IPDA BOBI FAUZAR mengingatkan agar gerakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir tetap berfokus pada tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami menghimbau agar gerakan pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini memang fokus pada pembentukan Daerah Otonomi Baru dan jangan sampai disusupi oleh gerakan yang mengarah pada Riau Merdeka maupun Daerah Istimewa Riau," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, pengurus BPDOB-RP, Edo Yulihendri, menyampaikan bahwa selama proses perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir, pihaknya berupaya menjaga agar kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru.

"Selama perjalanan kami untuk menciptakan Provinsi Riau Pesisir, kami sangat menjaga agar tidak disusupi oleh kelompok yang mengarah ke gerakan Riau Merdeka maupun Daerah Istimewa Riau," kata Edo.

Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di Kota Dumai. Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi dan mengantisipasi adanya pihak lain yang berupaya memanfaatkan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Riau Pesisir untuk kepentingan di luar tujuan yang disampaikan.

"Mari kita sama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Kota Dumai dan jangan sampai ada kelompok lain yang memanfaatkan niat kita untuk menciptakan Daerah Otonomi Baru Riau Pesisir," tutup IPDA BOBI FAUZAR, S.H.(YOSE)

Sekap dan Aniaya Kader HMI di Kisaran, Bukti Lengkap Namun Laporan Polisi Belum Juga Bergerak

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:26:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Rasa tidak puas dan kekhawatiran melanda kalangan aktivis serta masyarakat Kabupaten Asahan, menyusul dugaan penganiayaan berat yang dialami seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berinisial AG. Korban dikabarkan disekap dan dipukuli oleh dua orang yang diduga bertindak sebagai penagih utang (debt collector), hingga mengalami luka-luka serius. Hingga kini, laporan polisi yang sudah dibuat hampir dua minggu lebih ternyata belum menunjukkan kemajuan berarti.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekira pukul 17.00 WIB, di wilayah Komplek Graha, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Korban AG, warga Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, diduga menjadi sasaran dua orang berinisial Eko dan Edi. Kedua pelaku disebut-sebut bekerja atas perintah seseorang bernama Erik Panjaitan yang mengaku sebagai karyawan SMS Finance.

Kronologi yang dirangkum media menyebutkan, kedua pelaku tanpa menunjukkan surat perintah tugas resmi langsung memaksa korban dan melakukan kekerasan fisik. Korban dipukuli, diseret, lalu dikunci di salah satu ruko yang berfungsi sebagai tempat karaoke. Di sana, korban dipukuli dan diinjak-injak hingga mengalami luka fisik yang cukup parah. Nasib korban beruntung saat sekelompok pengacara yang berada di lokasi berhasil mendobrak pintu ruko tempat korban disekap dan menolongnya.

"Saya disuruh mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Mereka langsung memukuli dan menyeret saya. Untung para pengacara itu berhasil masuk. Kalau tidak, bisa saja nyawa saya melayang," ungkap AG melalui Wartawan, Senin (6/10/2026).

Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Asahan dengan nomor laporan STTLP/B/B62/IX/2026/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumut. Laporan dilengkapi dengan hasil pemeriksaan medis (visum) serta rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Namun, hingga awal Oktober 2026, belum ada langkah tegas yang diambil pihak kepolisian.

"Jelas-jelas rekan kami mengalami penganiayaan berat yang disaksikan banyak orang, termasuk para pengacara. Bukti sudah lengkap, tapi terasa seperti ada pembiaran supaya kasus ini berlarut-larut," tegas Karim, salah satu rekan korban.

Keno, rekan lainnya, menyoroti situasi di Kabupaten Asahan yang dinilai semakin tidak kondusif akibat maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penagih utang. Padahal, pemberantasan praktik kekerasan oleh penagih utang menjadi salah satu program prioritas Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru saja menjabat.

"Kekerasan oleh debt collector harus diberantas. Ini program utama pimpinan tertinggi Polri, tapi di sini seolah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat," ujar Keno.

Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P. Simamora, S.H., M.H., saat dikonfirmasi Wartawan pada Senin (5/10/2026), menyatakan pihaknya bersama Kanit Jatanras akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Masyarakat berharap janji ini bukan sekadar kata-kata, tetapi segera diwujudkan dengan penanganan yang transparan dan tegas tanpa pandang bulu.

Korban dan rekan-rekannya berharap aparat penegak hukum benar-benar bekerja profesional, sehingga keadilan dapat terwujud dan kejadian serupa tidak terulang kembali di tengah masyarakat Kabupaten Asahan. (tec)

Global Student Network 2026 Hadirkan Mahasiswa Tajikistan di UNPAB, Ada Apa di Balik Pilihan Mereka?

admin — Fri, 09 Oct 2026 11:13:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat pengalaman pendidikan internasional melalui program Global Student Network 2026. Dua mahasiswa asal Tajikistan resmi bergabung dengan lingkungan akademik UNPAB untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Muhammad Soleh, mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur, dan Fakhriddin Zainutdinov, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi. Keduanya tiba di Sumatera Utara pada 4 Oktober 2026 dan dijemput di Bandara Internasional Kualanamu sebelum melanjutkan proses kedatangan sebagai mahasiswa internasional UNPAB.

Pada Senin (5/10/2026), Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov melakukan proses pendaftaran masuk UNPAB sekaligus mengikuti pengarahan sebagai bagian dari tahapan awal bergabung dengan lingkungan akademik universitas.

Bagi Muhammad Soleh, keputusan memilih UNPAB tidak terlepas dari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan keahliannya di bidang yang diminatinya. Ia memilih Program Studi S1 Arsitektur dengan harapan dapat memperoleh pengalaman dan pengembangan kompetensi selama menempuh pendidikan di Indonesia.

"Saya memilih Universitas UNPAB karena saya melihat peluang yang baik di universitas ini untuk meningkatkan keahlian dan mengembangkan kemampuan saya di bidang arsitektur," ujar Muhammad Soleh.

Selain pertimbangan akademik, keduanya mengaku senang dapat belajar di Indonesia. Medan juga menjadi bagian dari pengalaman baru yang ingin mereka jalani selama menempuh pendidikan. Keduanya menyampaikan ketertarikan terhadap lingkungan Kota Medan serta pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan di UNPAB.

Kehadiran Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov menjadi bagian dari pelaksanaan Global Student Network 2026, yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara dengan lingkungan pendidikan di UNPAB. Program tersebut membuka ruang bagi mahasiswa internasional untuk memperoleh pengalaman akademik sekaligus mengenal kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Bagi UNPAB, bergabungnya mahasiswa dari Tajikistan turut memperluas keberagaman lingkungan akademik. Interaksi antara mahasiswa internasional dan mahasiswa Indonesia dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman, wawasan, serta perspektif lintas budaya di lingkungan kampus.

Di bawah kepemimpinan Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., UNPAB terus membuka ruang bagi penguatan hubungan akademik dan jejaring internasional. Kehadiran mahasiswa asal Tajikistan menjadi bagian dari perkembangan lingkungan akademik UNPAB yang semakin terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara.

Global Student Network 2026 tidak hanya menjadi bagian dari mobilitas mahasiswa internasional, tetapi juga menghadirkan kesempatan bagi sivitas akademika untuk berinteraksi dalam lingkungan pendidikan yang lebih beragam. Kehadiran mahasiswa dari Tajikistan diharapkan dapat memperkaya pengalaman akademik dan sosial di lingkungan UNPAB.

Dengan bergabungnya Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov, Global Student Network 2026 menjadi salah satu ruang bagi UNPAB untuk memperluas pengalaman pendidikan lintas negara sekaligus memperkenalkan lingkungan akademik Indonesia kepada mahasiswa internasional.

Jamin Investasi di Medan Dipermudah, Rico Waas Ajak Investor India Perkuat Kerja Sama

admin — Thu, 08 Oct 2026 23:00:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan jaminan kepada investor dari India yang ingin menanamkan modal di Kota Medan. Ia menegaskan, Pemko Medan siap mempermudah proses investasi dan mendampingi investor agar rencana usaha dapat berjalan hingga terealisasi.

Jaminan itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada India-Sumatra Business Forum 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (8/10/2026).

India-Sumatra Business Forum 2026 turut dihadiri Consul Jenderal India Ravi Shanker Goel bersama istrinya Ruchi Goel, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Abu Kosim, President of Junior Chamber International Medan Alfian Linux, Head Operation ION Indonesia Haryo Kusuma Wibawa, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas, para pengusaha Indonesia dan India.

Rico Waas mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor Indonesia dengan India. Ia berharap komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada forum, tetapi berlanjut menjadi investasi nyata di Kota Medan.

"Kalau kami di wali kota ini, inginnya investasi datang kepada kami sebanyak-banyaknya," kata Rico Waas yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar.

Ia menyebutkan salah satu peluang investasi yang tengah dijajaki adalah pembangunan rumah sakit oleh investor dari India di Medan. Rico Waas berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan.

Untuk mendukung masuknya investasi, Rico Waas mengatakan Pemko Medan terus mendorong perbaikan infrastruktur, keamanan, kepastian investasi, hingga kemudahan perizinan. Menurutnya, proses perizinan harus dibuat lebih sederhana sehingga tidak menjadi hambatan bagi investor.

"Pemerintah Kota Medan dan saya menjamin investasi di Kota Medan ini akan dipermudah dan kami akan membantu secara langsung agar nantinya investasinya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Rico Waas bahkan memberikan jaminan langsung kepada calon investor dari India. Dia menambahkan, Medan memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Kota ini memiliki sekitar 2,5 juta penduduk dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Medan terus meningkat.

Karena itu, ia mengajak para pengusaha dan pemangku kepentingan di Kota Medan memanfaatkan forum tersebut untuk membuka peluang kerja sama dengan India. Tidak hanya investasi India ke Indonesia, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha Medan untuk mengembangkan bisnis ke India.

Rico Waas menegaskan Pemko Medan terbuka terhadap investor yang membutuhkan dukungan pemerintah. Ia meminta calon investor tidak ragu berkomunikasi langsung dengannya maupun dengan perangkat daerah terkait.

"Jangan ragu untuk menghubungi saya, jangan ragu untuk menghubungi dinas-dinas saya. Mudah-mudahan kita akan membantunya dengan mudah," kata Rico Waas.

Dalam forum tersebut, Rico Waas menerima sertifikat penghargaan atas kontribusinya sebagai pembicara pada India-Sumatra Business Forum 2026 dari dari President of Junior Chamber International Medan Alfian Linux. Penghargaan itu diberikan atas paparannya yang berfokus pada pembukaan peluang ekspor-impor bagi UMKM di pasar digital. Rel

Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:58:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (8/10/2026).

"Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," ucap Faisal.

Faisal menyebutkan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, BKP yang telah berkontrak mencapai Rp325 miliar dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota. Saat ini, realisasi fisik pembangunan terus berjalan dan Pemprov Sumut memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026.

Menurut Faisal, progres realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumut dalam pemberian reward kepada kabupaten/kota pada 2027. Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan realisasi yang baik akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar, di antaranya Nias Utara sebesar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar. Selain itu, terdapat sejumlah kabupaten/kota lainnya yang menerima BKP sebesar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.

Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan kabupaten/kota diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKP juga diselaraskan dengan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi emang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya. **(Rel)

Transformasi Digital 26 Tahun Biznet: Perkuat Infrastruktur dan Hadirkan Solusi AI untuk Masyarakat

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:53:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Memasuki usia ke-26 tahun, Biznet terus memperkuat komitmennya dalam membangun infrastruktur digital untuk mendukung masa depan Indonesia. Langkah strategis ini merespons data PwC Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang mencatat 69 persen pekerja di Indonesia telah memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) untuk pekerjaan mereka, serta peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 81,72 persen pada 2026 berdasarkan survei APJII.

President Director Biznet, Adi Kusuma, menjelaskan bahwa selama lebih dua dekade pihaknya konsisten mendukung transformasi digital guna menjawab kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, kebutuhan digital saat ini tidak sekadar berfokus pada konektivitas semata, melainkan memerlukan kapasitas besar untuk mengakselerasi kegiatan komputasi, pengolahan data, serta implementasi teknologi AI yang tengah berkembang pesat.

Sejalan dengan visi tersebut, Assist Senior Manager Sumatra 1, Roni Syah Putra Butar Butar, memaparkan kampanye tahun ini yang bertajuk "Pakai Biznet, Tenang, Senang, Menang" dalam acara Media Gathering Biznet 26th Anniversary di Le Le Polonia Medan. Ia menyampaikan bahwa infrastruktur digital yang terintegrasi dirancang agar pelanggan dapat beraktivitas secara produktif tanpa kendala gangguan jaringan maupun cuaca, sehingga mampu menghasilkan karya terbaik di bidang masing-masing.

Sebagai bagian dari adaptasi era adopsi AI, Biznet telah meluncurkan AI Centre berkapasitas besar 145 kilowatt di Ayana Jimbaran, Bali, yang dilengkapi teknologi pendingin cairan (advanced liquid cooling) serta dukungan panel surya yang ramah lingkungan. Di sisi lain, Regional Manager RO 01 Medan, Arnoldus Utomo, menambahkan bahwa Biznet kini telah memiliki lebih dari 300 kantor cabang di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan, disertai komitmen peningkatan bandwidth secara berkala hingga mencapai up to 300 Mbps di berbagai daerah termasuk Sumatera.

Selain memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kecepatan internet, Biznet juga mewujudkan tanggung jawab sosial melalui penyediaan 300 lokasi internet gratis di area publik, termasuk wilayah Pantai Cermin di Sumatera Utara. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, perusahaan turut menghadirkan program undian nasional Biznet Prize Vaganza 2026 yang menyediakan ribuan hadiah menarik, mulai dari logam mulia hingga berbagai bentuk apresiasi lainnya bagi pelanggan setia di seluruh pelosok negeri. (Rel)

Pemprov Sumut Salurkan BKP Rp325 Miliar, Percepat Pembangunan Kabupaten/Kota

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:51:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan program strategis di daerah.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.

Rico Waas Kawal Penyelesaian Stadion Teladan, Sejumlah Bagian Masih Perlu Dibenahi

admin — Thu, 08 Oct 2026 22:46:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberi perhatian serius terhadap penyelesaian Stadion Teladan. Saat meninjau pembangunan, Kamis (8/10/2026), Rico Waas menemukan sejumlah detail yang masih harus dibenahi, terutama pada fasad, tangga dan akses tribun stadion.

Tidak hanya mengecek progres fisik pembangunan, Rico juga memastikan setiap bagian stadion nantinya benar-benar aman, nyaman, dan layak digunakan masyarakat. Sebab, stadion yang menjadi salah satu ikon olahraga Kota Medan itu ditargetkan segera rampung dan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan.

Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase serta Camat Medan Kota Andy Syahputra, Rico melihat langsung sejumlah bagian yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.

Saat peninjauan Rico Waas melihat perbedaan ketinggian pada tangga, bagian tangga yang mengalami kerusakan, hingga jalur masuk yang dinilai belum optimal.

"Stadion ini adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Karena itu, keamanan dan kenyamanannya harus menjadi prioritas," ujar Rico Waas

Menurut Rico Waas, pembangunan memang terus menunjukkan progres. Namun, waktu penyelesaian semakin terbatas. Pekerjaan yang bersumber dari APBD, termasuk pembangunan fasad stadion, ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 12 November 2026.

Di sisi lain, pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti tribun, tangga dan sejumlah akses lainnya, juga diminta segera dituntaskan agar tidak menghambat keseluruhan proses penyelesaian stadion.

Rico menegaskan, mengejar target waktu tidak boleh membuat aspek keamanan dan kualitas pekerjaan terabaikan.

"Saya mendorong seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan keamanan, detail, dan kualitas finishing. Saat akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan, stadion harus dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan," tegasnya.

Rico Waas juga meminta seluruh pihak yang terlibat terus mengawal pembangunan hingga seluruh pekerjaan benar-benar selesai. Menurutnya, stadion tidak cukup hanya terlihat megah secara fisik, tetapi juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang nantinya datang menyaksikan berbagai kegiatan di dalamnya.

Selain pembangunan fisik, Rico turut menaruh perhatian terhadap kondisi kawasan sekitar stadion. Ia menginstruksikan dinas terkait bersama jajaran kewilayahan untuk menertibkan parkir liar di sekitar Stadion Teladan serta memastikan kebersihan dan penataan kawasan tetap terjaga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kawal hingga stadion kebanggaan Medan benar-benar selesai dengan baik," ungkap Rico Waas. Rel