Kabupaten Pakpak Bharat Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:17:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Komisi Informasi Sumatera Utara memberikan Anugerah Kategori "Kabupaten Informatif"(KI) bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya, B.Sc kepada Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, Herry Purwanto Berutu, S.Kom, M.Si yang hadir mewakili Bupati Pakpak Bharat Franc Bernard Tumanggor di aula Raja Inal Siregar, Medan (20/10).

KI Awards merupakan anugerah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah. Penghargaan diberikan kepada badan publik yang dinilai paling transparan, akuntatabel, serta berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

"Kita menerima penghargaan ini atas upaya kita dalam mendukung keterbukaan informasi, menyediakan akses informasi yang cukup dan terbuka, bisa diakses publik terkait pelaksanaan pembangunan, program pemerintah daerah dan seluruh layanan publik yang ada", jelas Herry Berutu di Medan.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
Selamat kepada semuanya, selamat kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam era keterbukaan ini memang seharusnya demikian, terbuka, dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu tentang seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pesan Bupati.(rbm)

Inalum Bidik Pasar Amerika Latin dan Karibia, Perkuat Hilirisasi Aluminium Indonesia

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:10:00 +0700+0700

sumut24.co -BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero memperluas ekspansi jejaring bisnis ke kawasan Amerika Latin dan Karibia guna membuka peluang investasi, memperkuat hilirisasi aluminium, serta meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Langkah strategis tersebut dilakukan melalui partisipasi Inalum dalam forum INALAC Energy and Mining Business di Santiago, Cile. Forum ini menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi industri Indonesia sekaligus menjajaki kemitraan internasional di sektor pertambangan, energi hijau, teknologi, dan pengembangan industri.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, membuka forum tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti perkembangan hilirisasi dan penguatan industri Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Informasi diterima Sumut24.co, Rabu (21/10/2026), Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, turut hadir mewakili MIND ID sebagai panelis dalam Mining and Energy Forum.
Ia membahas perkembangan sektor pertambangan dan energi Indonesia serta potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama mitra bisnis di kawasan tersebut.
Forum yang mengusung tema "Indonesia–Latin America and the Caribbean Green Energy Partnership, Moving Towards Investment, Technology and Industrial Collaboration" itu menitikberatkan pada penguatan kemitraan energi hijau melalui investasi, transfer dan pengembangan teknologi, serta kolaborasi industri lintas negara.

Dalam kegiatan tersebut, Inalum menyampaikan kesiapan untuk membangun kemitraan di berbagai sektor strategis.

Peluang kerja sama yang dijajaki meliputi pengembangan teknologi, dukungan pembiayaan, hingga penyerapan produk industri.

"Bagi Inalum, perluasan jejaring internasional ini menjadi langkah penting untuk membuka akses ke pasar baru sekaligus memperkuat hubungan dengan pelaku industri dan calon mitra strategis di Amerika Latin dan Karibia,"ujar Melati.

Kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah yang dijajaki untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi. Melalui forum bisnis ini, Inalum berupaya membangun fondasi kerja sama yang dapat mendukung pengembangan industri aluminium Indonesia secara berkelanjutan.

Partisipasi Inalum dalam forum internasional ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri nasional.

Pengembangan industri bernilai tambah menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya mengandalkan produksi bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi produk melalui penguatan rantai industri.

Dengan memperluas kemitraan internasional, Inalum berpeluang memperkuat akses pasar, mendorong pengembangan teknologi, dan membuka ruang investasi yang mendukung pertumbuhan industri aluminium nasional.

Kolaborasi di sektor energi hijau juga menjadi bagian penting dalam mendorong industri yang lebih berkelanjutan. Sinergi investasi, teknologi, dan perdagangan diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

"Inalum terus upaya memperluas kerja sama lintas negara sekaligus mendorong hilirisasi aluminium sebagai salah satu penggerak peningkatan daya saing industri Indonesia di pasar internasional,"tutupnya.(Jo)

Wali Kota Tinjau Jalan Rusak dan Drainase Dangkal di Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:05:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau lokasi rencana pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase di Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Senin (19/10/2026) sore.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai pada tahun anggaran 2026.

Dalam kunjungan itu, Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tety Juliani Siregar, Camat Datuk Bandar Timur Muhammad Ali Damanik, beserta jajaran terkait.
Salah satu lokasi yang ditinjau berada di Jalan MT Haryono atau Jalan Selat Tanjung Medan.

Wali Kota bersama rombongan juga melihat sejumlah titik yang direncanakan menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan di Kelurahan Selat Lancang.

Di lokasi, Mahyaruddin berdialog dengan jajaran teknis Dinas PUTR dan warga setempat untuk mengetahui kondisi jalan serta drainase yang membutuhkan penanganan.

Ia menyampaikan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan kota sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Kondisi jalan yang rusak dan drainase yang mengalami pendangkalan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan harus dibarengi dengan pembenahan drainase agar fungsi keduanya dapat berjalan optimal, terutama dalam mengantisipasi genangan air saat hujan.

Warga setempat menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Tanjungbalai terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota. Kami sangat mendukung perbaikan jalan dan drainase ini," ujar salah seorang warga.

Mahyaruddin menegaskan, setiap pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara matang, tepat sasaran, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Kita ingin setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus matang dan pelaksanaan di lapangan harus sesuai standar yang telah ditetapkan," tegasnya.

Selain perbaikan jalan, Wali Kota juga meminta agar pembangunan drainase dilakukan secara optimal dan terintegrasi.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi potensi genangan dan banjir, khususnya saat musim hujan.

Ia turut mengingatkan Dinas PUTR agar melakukan pengawasan secara berkala selama proses pembangunan berlangsung.

Dengan demikian, kendala teknis yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.
Melalui peninjauan tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap rencana pembangunan jalan dan drainase di Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Selat Lancang dapat direalisasikan sesuai perencanaan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. (eko)

Sidak Disdukcapil Tanjungbalai, Mahyaruddin Minta Warga Tak Dipersulit Urus Dokumen

admin — Wed, 21 Oct 2026 13:01:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungbalai, Selasa (20/10/2026).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal dan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen.

Didampingi Kepala Disdukcapil Heri Antoni, Mahyaruddin meninjau langsung sejumlah loket pelayanan, termasuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Dalam kunjungan itu, Wali Kota juga berdialog dengan warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan.

Ia ingin mengetahui secara langsung apakah masyarakat menghadapi kendala atau harus menunggu terlalu lama dalam mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Mahyaruddin tidak menemukan kendala teknis yang menyebabkan warga harus menunggu lebih lama.

Ia juga melihat langsung proses pencetakan fisik KTP-el serta meminta penjelasan operator terkait pelaksanaan pelayanan sehari-hari.

Mahyaruddin menegaskan, seluruh jajaran Disdukcapil harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap urusan administrasi kependudukan diselesaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Jangan sampai ada warga yang mengeluh atau komplain terhadap pelayanan yang kita berikan. Standar penyelesaian administrasi sudah ada. Karena itu, layani masyarakat yang datang dengan baik," tegasnya.

Menurutnya, pelayanan publik harus mengutamakan efisiensi dan kepastian waktu.

Masyarakat tidak boleh dibebani dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat pengurusan dokumen kependudukan.

"Efisiensi dan optimalisasi penyelesaian administrasi merupakan bukti nyata pelayanan kita kepada masyarakat. Tidak perlu ada alur birokrasi yang panjang dan membuat masyarakat harus menunggu lama," ujarnya.

Selain memantau pelayanan administrasi kependudukan, Mahyaruddin turut memeriksa loket pelayanan lainnya.

Ia juga memberikan arahan dan motivasi kepada aparatur sipil negara (ASN) serta operator agar terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebelum meninggalkan kantor Disdukcapil, Wali Kota menyempatkan diri menyapa warga yang tengah mengurus dokumen kependudukan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap, peninjauan langsung tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan. (eko)

120 Siswa Ikuti Kegiatan Tahfiz Al-Qur’an, Muhammad Syukur Harahap MA Tekankan Cinta Al-Qur’an

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:54:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 120 siswa mengikuti wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 yang digelar di Aula MAN 2 Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan siswa terhadap Al-Qur'an sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala MAN 2 Deli Serdang, Muhammad Syukur Harahap, MA, mengatakan program intensif Tahfidzul Qur'an diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

"Harapan saya selaku kepala madrasah, dengan adanya kegiatan tahfiz ini, anak-anak kita semakin sayang dan cinta kepada Al-Qur'an. Insyaallah, anak-anak yang mencintai dan sering membaca Al-Qur'an akan menjadi anak-anak yang saleh dan terhindar dari hal-hal negatif," ujar Muhammad Syukur Harahap dalam acara wisuda tersebut.

Menurutnya, program pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rutin madrasah yang dilaksanakan setiap bulan.

Ia mengungkapkan, dampak positif program tersebut terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dan kedisiplinan di kalangan siswa.

"Alhamdulillah, anak-anak luar biasa. Kita melihat kebersamaan dan kedisiplinan mereka semakin terlihat setelah mengikuti kegiatan ini," ungkapnya.

Apresiasi Orang Tua, Bentengi Anak dari Pengaruh Negatif

Muhammad Syukur Harahap juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka untuk mempelajari serta mencintai Al-Qur'an.

Menurutnya, di tengah tantangan perkembangan zaman, keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak.

Ia berharap para orang tua terus memberikan pengawasan, bimbingan, dan motivasi agar anak-anak senantiasa membaca Al-Qur'an, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah.

"Harapan saya kepada orang tua, tetap awasi dan sering ingatkan anak-anak tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Kita patut bangga karena orang tua mampu mengarahkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an," katanya.

Ia menegaskan, kecintaan terhadap Al-Qur'an perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak hingga dewasa.

Menurutnya, pendidikan agama yang diperkuat dengan dukungan keluarga dapat menjadi salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak baik dan mampu menghindari perilaku negatif.

"Terima kasih kepada para orang tua yang luar biasa mendukung anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup," tuturnya.

Wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni pencapaian siswa, tetapi juga menjadi penguat komitmen untuk terus membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.red2

Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih Dekat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:16:00 +0700+0700

Taiwan - Taiwan Excellence akan menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen Indonesia melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan inovasi dan teknologi Taiwan kepada masyarakat Indonesia melalui kesempatan untuk mengenal, melihat dan mengeksplorasi berbagai produk unggulan secara langsung.

Mengusung semangat inovasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, Pop-Up Booth ini menghadirkan beragam produk dari enam brand peserta yaitu Acer, Acerpure, ASUS, Transcend, Innergie dan TaDa Chair. Berbagai produk yang ditampilkan mencerminkan ragam inovasi Taiwan, mulai dari peralatan Gaming, Pet Friendly Air Purifier, produk ICT dan produk Smart Living yang menunjang kenyamanan dan gaya hidup.

Berbeda dari sekadar pameran produk, Taiwan Excellence Pop-Up Booth juga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung. Melalui area product showcase, pengunjung dapat melihat produk secara langsung, mengenal fitur dan manfaatnya, serta mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk yang menarik.

Pengalaman ini juga dilengkapi dengan berbagai permainan interaktif dengan hadiah menarik dan aktivitas media sosial yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi secara langsung dengan Taiwan Excellence. Kehadiran FuBear, maskot Taiwan Excellence, turut menambah keseruan acara sekaligus memperkenalkan identitas Taiwan Excellence dengan cara yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat Indonesia.

Untuk memperluas jangkauan acara dan menarik minat audiens digital, Taiwan Excellence juga akan menghadirkan aktivitas bersama Key Opinion Leaders (KOL). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkenalkan pengalaman di booth kepada audiens yang lebih luas sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengenal produk-produk Taiwan Excellence.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, Taiwan Excellence ingin membangun interaksi yang lebih bermakna antara konsumen Indonesia dan brand-brand Taiwan. Pengunjung tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal inovasi produk, tetapi juga dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melalui kanal penjualan online dari brand terkait.

Kehadiran Pop-Up Booth ini merupakan bagian dari upaya Taiwan Excellence untuk memperkuat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kualitas, inovasi, desain dan keunggulan produk Taiwan. Dengan menghadirkan produk dalam suasana yang mudah diakses dan menyenangkan, Taiwan Excellence berharap semakin banyak konsumen Indonesia yang mengenal teknologi Taiwan dan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat inovasi dan keunggulan produk Taiwan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa inovasi tidak hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk dapat memberikan manfaat nyata, mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengalaman interaktif ini, kami berharap pengunjung dapat menemukan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus melihat bagaimana produk-produk Taiwan Excellence dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien." ujar Amy Hsiao, Director Taiwan Trade Center Jakarta.

Masyarakat diundang untuk mengunjungi Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026 dan menikmati pengalaman mengenal inovasi Taiwan secara lebih dekat.

Tentang Taiwan Excellence

Taiwan Excellence merupakan penghargaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Taiwan pada tahun 1992 untuk mengapresiasi produk-produk Taiwan yang unggul dalam aspek inovasi, kualitas, desain, dan pemasaran. Program ini dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) di bawah naungan International Trade Administration (TITA) dan MOEA. Melalui Taiwan Excellence, berbagai produk inovatif Taiwan diperkenalkan kepada konsumen global, termasuk di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi taiwanexcellence.id atau ikuti akun media sosial Taiwan Excellence Indonesia di @taiwanexcellence_id.
Taiwan Trade Center Jakarta (Media Relations Office)
Telephone: +62-21-574-1102
Email: jakarta@taitra.org.tw

Ziarah, Berbagi, dan Berdonor: Golkar Tapsel Isi HUT ke-62 dengan Karya Nyata di Tengah Rakyat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:11:00 +0700+0700

Tapanuli Selatan — DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 dengan rangkaian kegiatan sosial yang menyentuh langsung ke tengah masyarakat, Selasa (20/10/2026).

Dipimpin oleh Ketua DPD, H. Rahmat Nasution, S.Sos., rombongan pengurus dan kader menempuh perjalanan penuh makna, yaitu dari menghormati jasa para pendiri bangsa hingga berbagi kasih dengan sesama.

Rangkaian dimulai dari ziarah dan tabur bunga ke Makam Pahlawan Sipirok di Simago Mago. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pahlawan yang telah berjuang hingga tetes darah penghabisan demi kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, rombongan menuju Pesantren Al Yusufiah/Panti Jompo. Golkar menyalurkan bantuan berupa paket sembako seperti telur, beras, minyak makan, gula pasir, teh serta kain sholat bagi para lansia.

Seorang warga panti yang telah berusia 78 tahun tampak sangat terharu dan bahagia menyambut kehadiran para kader partai.

Di Desa Silaiya, ratusan santri, para ustadz, dan pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah menyambut hangat kedatangan rombongan dengan iringan Sholawat Badar.

Kader menyalurkan kain sholat kepada seluruh santri dan ustadz, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda peringatan HUT ke-62 Partai Golkar.

Pimpinan Pondok Pesantren, H. Zainuddin Muhammad Arifin Nasution, M.Pd., menyampaikan rasa haru dan gembira atas perhatian nyata yang diberikan partai kepada lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi mulia, yakni gerakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Tapsel di Pusat Kegiatan Golkar Tapsel. Puluhan pengurus, anggota fraksi, dan kader berpartisipasi menyumbangkan darah bagi mereka yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada seluruh kader dari tingkat kecamatan hingga DPD, serta seluruh himpunan dan sayap partai yang telah berperan aktif mewujudkan kegiatan ini," ucap Rahmat.

Ia berharap kepada para kader di seluruh tingkatan agar selalu menjaga kekompakan di tubuh partai untuk meraih cita-cita, sesuai dengan tema Dirgahayu Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.

"Mari kita jaga kekompakan, sesuai tema kita: 'Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera'," ujar H. Rahmat Nasution menutup rangkaian kegiatan.red

Dinas Kominfo Sumut Sabet Predikat Informatif, Puncaki Keterbukaan Informasi OPD Pemprov Sumut

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:09:00 +0700+0700

MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) meraih predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Dinas Kominfo Sumut di peringkat teratas kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, di Medan, Rabu (21/10/2026), menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan semata-mata untuk memperoleh penghargaan, tetapi merupakan bagian penting dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Capaian ini adalah hasil yang akan terus kami jaga, namun bukan cuma penghargaan ini yang kami upayakan. Kami terus berupaya agar masyarakat tahu proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan," ujar Erwin.

Erwin mengatakan, Dinas Kominfo Sumut juga terus berupaya mendorong Pemprov Sumut meraih predikat Informatif. Salah satu langkah yang dilakukan saat ini adalah mengembangkan situs layanan informasi publik ppid.sumutprov.go.id untuk semakin memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi publik secara cepat dan transparan.

Kebijakan keterbukaan informasi juga telah diintegrasikan dalam visi dan misi jangka panjang pemerintah daerah. Dinas Kominfo Sumut juga menerapkan sistem informasi berbasis teknologi secara berkelanjutan, disertai penguatan komitmen bersama untuk mempertahankan tren positif indeks keterbukaan informasi di Sumatera Utara.

Selain melalui layanan digital, masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan secara langsung di Lobby Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.

Untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal, Dinas Kominfo Sumut terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat kepatuhan setiap unit kerja. Masukan dan pengaduan masyarakat juga terus dianalisis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan informasi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Abdul Haris Nasution, Selasa (20/10/2026), menjelaskan penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Tahapan tersebut mulai dari bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut Haris, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, serta belum lengkapnya dokumen pendukung. Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif juga meningkat dari sebelumnya 80 menjadi 90.**

Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace dan Tegaskan Komitmen Penanganan Krisis Iklim

admin — Wed, 21 Oct 2026 10:29:00 +0700+0700

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan sikapnya untuk menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Greenpeace pada pagi hari ini. Aksi tersebut dipandang sebagai bagian dari hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sikap terbuka ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi dari lembaga komunikasi pemerintah untuk merespons dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa berbagai kekhawatiran yang disuarakan oleh para aktivis terkait dampak krisis iklim sangatlah dipahami. Selain krisis iklim, isu mengenai kenaikan biaya hidup yang dirasakan oleh warga juga menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden. Oleh karena itu, kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai dinilai sebagai masukan yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengambil langkah taktis dengan memimpin langsung penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Kepemimpinan langsung dari kepala negara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memitigasi bencana ekologis yang kerap berulang.

Sebagai bentuk nyata dari langkah tanggap darurat tersebut, pemerintah telah mengarahkan alokasi tambahan anggaran. Tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar telah disiapkan dan dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Dana darurat ini difokuskan untuk membantu daerah-daerah yang paling rentan dan membutuhkan intervensi cepat dari pusat.

Bantuan dana BTT tersebut tidak disalurkan secara sembarangan, melainkan dipetakan secara strategis ke sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan data dari Bakom RI, dana penanganan ini disalurkan mencakup 7 provinsi serta 35 kabupaten/kota yang dinilai paling terdampak oleh bencana karhutla dan krisis lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta mengoptimalkan pencegahan titik api baru.

Tidak hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi dampak, pemerintah juga menyoroti aspek penegakan hukum yang lebih tegas. Presiden meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat. Hukuman yang lebih berat ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para oknum perusak lingkungan.

Bahkan, dalam arahannya, pelanggaran berat berupa pembakaran hutan dan lahan diusulkan untuk digolongkan ke dalam kategori terorisme ekologi. Penggolongan status hukum yang ekstrem ini mencerminkan betapa berbahayanya kejahatan lingkungan bagi keselamatan bangsa, masa depan generasi, dan kelangsungan hidup ekosistem global.

Pemerintah menilai bahwa tindakan membakar hutan demi kepentingan segelintir pihak telah merugikan jutaan rakyat Indonesia, baik dari segi kesehatan akibat kabut asap maupun kerugian ekonomi. Dengan instrumen hukum yang disetarakan dengan kejahatan luar biasa, para pelaku diyakini akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan destruktif tersebut.

Melalui berbagai langkah komprehensif ini, pemerintah berharap sinergi antara negara, masyarakat, dan gerakan lingkungan seperti Greenpeace dapat terus terjalin dengan baik. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, sementara penegakan hukum dan kebijakan mitigasi krisis iklim akan terus digalakkan secara konsisten demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Rel

Pemkab Asahan Kukuh Pertahankan Gelar Kabupaten Informatif Lima Kali Berturut-turut di KI Award 2026

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:50:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 (KI Award 2026), Selasa (20/10/2026). Penghargaan diterima dalam acara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris, S.H., M.Kn., serta perwakilan berbagai badan publik se-Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

"Selamat kepada seluruh badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif. Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi instansi lainnya. Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat — keterbukaan informasi adalah cara kita membangun kepercayaan publik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peningkatan kepatuhan badan publik di Sumatera Utara dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi. Penilaian KI Award dilakukan melalui proses Monitoring dan Evaluasi tahunan yang mencakup aspek kebijakan layanan informasi, ketersediaan informasi publik, hingga pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap badan publik benar-benar menerapkan prinsip transparansi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut bangga capaian ini. Menurutnya, berhasil mempertahankan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata konsistensi Pemkab Asahan dalam menjaga komitmen keterbukaan informasi.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen kami diwujudkan melalui penguatan transparansi, peningkatan akses terhadap informasi publik, serta penyediaan layanan informasi yang profesional dan berkelanjutan," ungkap Bupati.

Pemkab Asahan berharap, dengan keterbukaan yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah semakin meningkat. Langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Asahan: Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Acara penganugerahan KI Award 2026 berjalan aman, tertib, dan sukses. (dre)

Bupati Asahan Kukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Lantik Bunda PAUD Se-Kecamatan, Perkuat Fondasi Pendidikan Anak Usia Dini

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:40:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan resmi mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Asahan sekaligus melantik Bunda PAUD tingkat kecamatan se-Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, pada Selasa (20/10/2026) pukul 15.00 Wib.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., hadir langsung memimpin acara ini. Turut hadir Bunda PAUD Kabupaten Asahan beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakri, S.E., M.Si., pimpinan OPD terkait, para Camat, serta seluruh Bunda PAUD yang baru saja dilantik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakri menjelaskan bahwa kehadiran Pokja Bunda PAUD sangat strategis untuk mendukung terselenggaranya layanan PAUD yang holistik, terpadu, dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

"Pokja Bunda PAUD bertugas membantu Bunda PAUD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan berbagai program kerja guna meningkatkan kualitas layanan PAUD. Ke depannya, diharapkan akses layanan PAUD dapat semakin meluas dan terjangkau bagi seluruh anak di Kabupaten Asahan," ujar Musa Al Bakri.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat jaringan kemitraan dengan orang tua, masyarakat, organisasi mitra, dan seluruh pemangku kepentingan agar program pendidikan anak usia dini dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa Bunda PAUD memiliki peran yang sangat strategis — bukan hanya sebagai pengelola program, tetapi juga sebagai ibu asuh yang peduli langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayahnya masing-masing.

"Bunda PAUD adalah motor penggerak dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Melalui advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor, Bunda PAUD harus memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas," tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar layanan PAUD mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memperkuat enam kemampuan fondasi anak: nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, kemampuan kognitif, serta kemampuan motorik.

Bupati berharap Bunda PAUD tingkat kecamatan dapat bersinergi erat dengan Pokja Bunda PAUD Kabupaten, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat demi terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Acara pengukuhan dan pelantikan ini diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dengan telah dikukuhkannya Pokja Bunda PAUD dan dilantiknya Bunda PAUD di tingkat kecamatan, diharapkan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Asahan semakin terjamin kualitasnya dan semakin menjangkau anak-anak di seluruh penjuru kabupaten. (dre)

Diterpa Kritik Pascabencana di Padangsidimpuan,Walikota Letnan Dalimunthe Pilih Buka Pintu Dialog, Bukan Menghindar

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:02:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Di tengah sorotan masyarakat terhadap penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, memilih membuka ruang dialog daripada menghindari kritik. Sikap tersebut ditunjukkan dengan menerima langsung pernyataan sikap massa aksi Lembaga Eksekutif Aliansi Nasional Pemantau Pemerintah (AN-PP) dalam unjuk rasa Jilid III, Senin (19/10/2026).

Didampingi Sekretaris Daerah H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, Wali Kota mendengarkan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana, mulai dari bantuan perbaikan rumah, validitas data kerusakan, penetapan kawasan rawan bencana, hingga kepastian pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Langkah menerima aspirasi secara langsung tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas persoalan yang berkembang, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan pemeriksaan, koordinasi, dan tindak lanjut.

Aksi itu turut dihadiri masyarakat, termasuk kaum ibu dari Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Tenggara, dan Padangsidimpuan Selatan. Mereka menyampaikan berbagai keluhan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Wali Kota menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, masukan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik, khususnya penanganan warga terdampak bencana, dapat berjalan lebih baik.

"Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dan kepastian. Kita memahami bahwa warga yang terdampak bencana sedang menghadapi kesulitan. Karena itu, pemerintah harus hadir, mendengarkan keluhan mereka, memeriksa persoalan yang disampaikan, dan mencari solusi bersama," tegasnya.

Pilih Dialog, Pemko Buka Ruang Evaluasi Penanganan Bencana

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Wali Kota bahkan mengundang sejumlah perwakilan massa untuk melanjutkan pembahasan di dalam Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.

Pertemuan tersebut diarahkan untuk membedah persoalan secara lebih terperinci, terutama menyangkut hal-hal teknis yang membutuhkan penelusuran dokumen dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah maupun instansi berwenang.

Adapun tuntutan AN-PP mencakup transparansi dan pertanggungjawaban dana penanganan bencana, realisasi bantuan bagi warga terdampak, validitas data kerusakan rumah, dasar penetapan zona rawan bencana, legalitas lahan huntap, serta status validasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Massa juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berbagai persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap informasi, dokumen, dan data penerima bantuan dapat ditelusuri sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, keberatan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, bukan semata-mata asumsi atau perbedaan informasi.

Wali Kota juga mengapresiasi AN-PP yang telah memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah.

Wali Kota Tegaskan Tetap Bekerja untuk Kepentingan Rakyat

Dalam aksi tersebut, massa turut menyampaikan tuntutan agar Wali Kota mengundurkan diri. Menanggapi tuntutan itu, Letnan Dalimunthe menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyatakan bahwa tanggung jawab sebagai kepala daerah harus dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama proses pemulihan pascabencana.

"Saya memahami bahwa masyarakat ingin persoalan ini segera selesai. Saya juga ingin memberikan manfaat dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Berikan saya waktu untuk menjalankan amanah ini sampai 2030 sesuai ketentuan yang berlaku. Saya dipilih oleh rakyat dan tanggung jawab saya adalah bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjalankan tugas pelayanan dan penyelesaian persoalan masyarakat di tengah kritik yang berkembang.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pendekatan jemput bola. Pemerintah, menurutnya, perlu mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan, memeriksa ketidaksesuaian data, serta memfasilitasi warga yang membutuhkan bantuan sesuai persyaratan.

"Kalau ada persoalan di lapangan, kita harus mencari tahu. Kalau ada data yang belum sesuai, kita periksa. Kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, kita fasilitasi sesuai ketentuan. Prinsipnya, pemerintah harus bekerja untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.

Lahan Sekitar 27 Hektare Disiapkan untuk Mendukung Huntap

Persoalan hunian tetap menjadi salah satu tantangan penting dalam pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau berada di kawasan berisiko membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal yang aman untuk masa depan.

Terkait hal itu, Pemko Padangsidimpuan menyatakan terus mengupayakan penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang membutuhkan relokasi.

Salah satu langkah yang disampaikan Wali Kota adalah menyiapkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 27 hektare sebagai lokasi potensial pembangunan huntap. Namun, lahan tersebut masih harus melalui proses administrasi, penelusuran status dan legalitas, serta memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan hunian tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari dan benar-benar memberikan kepastian bagi calon penerima manfaat.

"Yang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat bisa tinggal di tempat yang lebih aman. Keselamatan warga harus menjadi perhatian utama. Karena itu, kita terus mengupayakan penyediaan hunian tetap, termasuk menyiapkan lahan yang berpotensi digunakan. Namun, seluruh proses harus mengikuti ketentuan dan persetujuan yang berlaku," ungkap Letnan.

Upaya menyiapkan lahan potensial itu menunjukkan bahwa penyediaan huntap tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan aspek legalitas, kelayakan lokasi, kesiapan administrasi, dan koordinasi lintas instansi terpenuhi sebelum pembangunan dapat direalisasikan.

Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan secara berkala mengenai perkembangan proses tersebut, termasuk tahapan yang sudah ditempuh dan persyaratan yang masih harus diselesaikan.

Data Kerusakan Rumah Perlu Diverifikasi agar Bantuan Tepat Sasaran

Selain huntap, ketepatan data kerusakan rumah menjadi perhatian dalam penanganan pascabencana. Data yang akurat diperlukan agar bantuan dan program pemulihan dapat diarahkan kepada masyarakat sesuai kondisi kerusakan serta ketentuan yang berlaku.

Wali Kota mempersilakan warga yang merasa belum terdata atau menemukan ketidaksesuaian hasil pendataan untuk menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan.

Menurutnya, setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Apabila ditemukan kekeliruan, persoalan tersebut harus ditelusuri untuk kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi yang berlaku.

"Kalau ada data yang belum sesuai, mari kita periksa bersama dan cari solusinya. Tidak boleh ada persoalan yang dibiarkan tanpa penjelasan. Bapak dan Ibu yang merasa terdampak tetapi belum masuk dalam pendataan, silakan sampaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan kecamatan," tegasnya.

Pendekatan tersebut penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Dalam situasi pascabencana, kondisi rumah setiap warga dapat berbeda, sehingga pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan menjadi bagian penting sebelum keputusan mengenai bantuan ditetapkan.

Pemko juga perlu memastikan bahwa warga memperoleh informasi mengenai jalur pengaduan, tahapan pemeriksaan, serta hasil verifikasi yang berkaitan dengan kondisi rumah mereka.

Dengan keterlibatan masyarakat dan koordinasi antarinstansi, ketidaksesuaian data diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih terarah.

Penetapan Zona Rawan dan Validasi R3P Butuh Kejelasan

Tuntutan lainnya berkaitan dengan penetapan kawasan rawan bencana atau zona merah, legalitas lokasi huntap, serta perkembangan dokumen R3P.

Persoalan tersebut memerlukan kejelasan dasar teknis dan administrasi karena berhubungan dengan keselamatan warga, kelayakan lokasi permukiman, dan perencanaan pemulihan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk memastikan informasi mengenai tingkat risiko kawasan, calon penerima huntap, dan persyaratan relokasi disampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Sementara itu, status validasi dokumen R3P perlu dijelaskan berdasarkan perkembangan administrasi yang sebenarnya. Kejelasan informasi mengenai dokumen perencanaan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami tahapan pemulihan yang sedang berjalan.

Terkait transparansi dana penanganan bencana dan pembahasan Perubahan APBD 2026, keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan menjadi bagian penting dari pengawasan publik. Penjelasan yang didukung dokumen dan data dapat membantu menjawab pertanyaan masyarakat secara lebih objektif.

Pemko Tegaskan Komitmen Mengawal Pemulihan Pascabencana

Pemko Padangsidimpuan menempatkan penanganan pascabencana sebagai proses yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan unsur pengawas. Pemulihan tidak cukup hanya melalui perbaikan rumah atau pembangunan hunian baru, tetapi juga harus disertai kepastian informasi, ketepatan pendataan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses warga.

Aspirasi yang disampaikan dalam aksi AN-PP menjadi bahan perhatian untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Adapun persoalan yang membutuhkan keputusan pemerintah pusat atau instansi lain perlu dikoordinasikan melalui mekanisme yang berlaku.

Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan bersedia melakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan program.

"Saya tidak ingin masyarakat merasa tidak didengar. Kantor ini adalah tempat masyarakat menyampaikan persoalan dan mencari solusi bersama pemerintah. Kalau ada kekurangan, sampaikan kepada kami agar dapat dievaluasi. Kalau ada hak masyarakat yang perlu diperjuangkan, mari kita kawal bersama sesuai aturan," ujarnya.

Sikap membuka ruang dialog tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana.

Ke depan, perkembangan penanganan bantuan, verifikasi kerusakan rumah, penyiapan lahan huntap, serta koordinasi mengenai kawasan rawan bencana perlu terus diinformasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui proses yang sedang berjalan.

Bagi warga terdampak, kepastian mengenai bantuan dan tempat tinggal yang aman merupakan kebutuhan mendesak. Karena itu, dialog perlu diikuti langkah konkret, kejelasan tahapan, dan tindak lanjut yang dapat dipantau bersama.

Pemko Padangsidimpuan menyatakan berkomitmen mengawal pemulihan pascabencana dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.zal

Kapolres Madina Pimpin Operasi Sarang Narkoba, Tujuh Pria Dibawa ke Satresnarkoba

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:01:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Polres Mandailing Natal (Madina) bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Madina dan sejumlah instansi terkait menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Senin (19/10/2026). Dalam operasi tersebut, tujuh pria diamankan setelah petugas menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB itu melibatkan personel Polres Madina, BNNK Madina, unsur TNI melalui Subdenpom, Dinas Kesehatan, serta pemerintah Kelurahan Kayu Jati.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., memimpin langsung operasi gabungan tersebut. Petugas menyisir sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat sebagai tempat dugaan penyalahgunaan narkotika.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran meliputi sejumlah rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Jati, warung di sekitar tempat pemakaman umum (TPU) Lingkungan III, warung kelontong, area tower di belakang Perabot Jelita, serta kawasan persawahan di Lingkungan III.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas mengamankan tujuh pria yang masing-masing berinisial MZ, IAL, SN, PAA, SP, MA, dan A.

Ketujuh orang tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal melalui tes urine di RSUD Panyabungan untuk mengetahui indikasi penggunaan zat narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MZ dinyatakan positif THC, zat psikoaktif yang berkaitan dengan penggunaan ganja.

Sementara itu, enam pria lainnya, yakni IAL, SN, PAA, SP, MA, dan A, dilaporkan memperoleh hasil positif amfetamin dan metamfetamin, zat yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu.

Setelah pemeriksaan awal tersebut, ketujuh pria dibawa ke Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mandailing Natal untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil tes urine positif merupakan temuan pemeriksaan awal dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana peredaran narkotika. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan status hukum masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

Operasi Sarang Narkoba tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang menginformasikan dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kelurahan Kayu Jati.

Keterlibatan berbagai unsur dalam operasi ini menunjukkan upaya koordinasi lintas instansi dalam merespons laporan masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Polres Madina juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat melakukan deteksi dini dan mengambil langkah penanganan sesuai prosedur hukum.

Melalui kegiatan operasi gabungan dan dukungan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

Polres Madina menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Bersama menolak narkoba, menyelamatkan generasi bangsa, dan mewujudkan Mandailing Natal yang aman serta bebas dari bahaya narkotika.zal

HUT ke-75 Humas Polri, Polres Tapsel Hadir Bawa Kepedulian ke Panti Jompo Nurul Falah

admin — Wed, 21 Oct 2026 00:00:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Memperingati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi Panti Jompo Nurul Falah Tamosu di Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian jajaran Polres Tapsel terhadap para lanjut usia sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung.

Dalam kegiatan itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Anton Santoso, S.I.K., S.H., M.M., melalui Wakapolres KOMPOL Muslim Amin, S.E., menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Humas Polri tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan institusi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

"Dalam rangka menyambut 75 Tahun Humas Polri, kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada keluarga besar Panti Jompo Nurul Falah Tamosu," ujar KOMPOL Muslim Amin.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para penghuni panti yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi para penghuni Panti Jompo Nurul Falah Tamosu. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu penghuni panti," katanya.

Wakapolres Tapsel juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi yang terjalin secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap silaturahmi dan kedekatan Polri dengan masyarakat semakin kuat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panti Jompo Nurul Falah Tamosu, KH. Abdulloh Harahap, S.Pd.I., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan oleh jajaran Polres Tapanuli Selatan.

Ia menilai perhatian tersebut menjadi bentuk kepedulian yang berarti bagi keluarga besar panti. Pihaknya juga berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan sehingga hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Kami juga berdoa agar Polri semakin jaya, semakin dicintai masyarakat, dan silaturahmi seperti ini terus terjaga," ujar Abdulloh.

Melalui bakti sosial dalam rangka Hari Jadi ke-75 Humas Polri tersebut, Polres Tapanuli Selatan berharap semangat melayani dan mengayomi masyarakat dapat terus diwujudkan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kunjungan ke Panti Jompo Nurul Falah Tamosu sekaligus menjadi pengingat bahwa kepedulian sosial dan kebersamaan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.zal

Pengajian Rutin ASN, Bobby Nasution Tekankan Integritas Spiritual dan Adaptasi Digital

admin — Tue, 20 Oct 2026 23:58:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pengajian rutin ASN dan non-ASN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (21/10/2026). Pengajian kali ini dikemas berbeda dengan konsep interaktif berbasis digital serta mengangkat tema aktual mengenai pemanfaatan teknologi.

Dalam arahannya, Bobby Nasution mengingatkan seluruh ASN agar menjadikan tugas dan jabatan sebagai ladang ibadah sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Pertanggungjawaban kita selain kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kita di dunia ini juga kepada masyarakat. Fasilitas dan gaji yang kita dapatkan bersumber dari masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi jalan menuju surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah," ujar Bobby.

Bobby juga mengapresiasi inovasi dalam pelaksanaan pengajian rutin yang digelar secara interaktif dan tidak monolog. Menurutnya, metode tersebut relevan dengan perkembangan zaman sekaligus dapat memberikan pengalaman baru bagi para peserta.

Ketua Forum Komunikasi Kerohanian Islam (FOKKUS) Badan Pembinaan Rohani Islam (Babinrohis) Sumut, Damri Tambunan, menjelaskan pengajian kali ini mengusung tema "Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk Pelaksanaan Tugas sebagai Pembuat Kebijakan Aparatur Sipil Negara". Berbeda dari pengajian sebelumnya, para jemaah diajak berinteraksi langsung dengan memanfaatkan smartphone (Android) masing-masing.

"Tema ini dipilih agar seluruh ASN mandiri menggunakan teknologi digital, termasuk dalam penulisan e-kinerja di MyASN, serta memudahkan ASN mendapatkan informasi secara efektif dan efisien demi terwujudnya Sumut yang berkah, maju, dan berkelanjutan," jelas Damri.

Ia menambahkan, ke depan FOKKUS Babinrohis akan terus memperluas jangkauan pembinaan rohani Islam hingga ke BUMD, rumah sakit, perguruan tinggi, serta membentuk kepengurusan di kabupaten/kota se-Sumut Utara pada akhir Oktober.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustaz Wahfiudin Sakam mengajak para jemaah memanfaatkan kemajuan teknologi AI secara bijak, baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun sebagai sarana dakwah dan amal jariyah.

Ustaz Wahfiudin juga menekankan pentingnya pergeseran metode dakwah dan penyampaian pesan di era modern melalui pendekatan storytelling yang mampu menginspirasi.

"Dakwah saat ini perlu beralih ke storytelling, cerita yang memberi inspirasi dan motivasi. Kita bisa memanfaatkan AI untuk menggali gagasan relevan hingga membuat konten video menarik yang lebih mudah diterima oleh generasi muda," ungkapnya, pada seluruh jemaah ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Sumut.**

Pemkab Madina Raih Predikat Kabupaten Informatif di KI Sumut Award 2026, Atika: Jadi Motivasi untuk Berbenah

admin — Tue, 20 Oct 2026 23:57:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, meraih predikat Kabupaten Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi (KI) Sumut Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemkab Madina dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurut Atika, pemerintah daerah terus berupaya memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski berhasil meraih predikat Kabupaten Informatif, Atika mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Karena itu, penghargaan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.

"Namun, ini menjadi modal, menjadi kekuatan bagi kami bahwa pengelolaan informasi, keterbukaan informasi di Madina direfleksikan dengan penghargaan ini," kata Atika.

Ia berharap capaian tersebut dapat memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Atika juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai proses pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung.

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan. Lebih dari itu, transparansi harus diwujudkan melalui pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

"Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi. Kita bertugas melayani dan memudahkan masyarakat. Keterbukaan informasi adalah cara untuk membangun kepercayaan publik," ujar Surya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa predikat informatif perlu diikuti dengan pelaksanaan keterbukaan informasi yang nyata, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah, tetapi juga dapat memahami pelaksanaan dan hasilnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa proses penilaian KI Sumut Award 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut meliputi bimbingan teknis (bimtek), pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang menjadi peserta penilaian.

Abdul Haris menyebutkan, hasil penilaian dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya pergantian pejabat, lemahnya koordinasi antarpihak, serta belum lengkapnya dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.

Selain itu, standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif pada tahun ini mengalami peningkatan, dari sebelumnya 80 menjadi 90. Kenaikan ambang batas tersebut menunjukkan bahwa badan publik dituntut semakin serius dalam memenuhi standar keterbukaan informasi.

Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi menghasilkan capaian yang beragam pada sejumlah kategori badan publik. Penilaian mencakup pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penyelenggara pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam penganugerahan KI Sumut Award 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara berhasil meraih predikat Informatif.

Sementara itu, tiga kabupaten masuk kategori Menuju Informatif. Lima kabupaten/kota memperoleh predikat Tidak Informatif, sedangkan satu kabupaten tercatat tidak mengisi penilaian.

Capaian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat pemenuhan standar keterbukaan informasi di antara badan publik di Sumatera Utara.

Bagi Pemkab Mandailing Natal, predikat Kabupaten Informatif diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi, meningkatkan koordinasi antar-OPD, serta memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi.

Ke depan, tantangan pemerintah daerah bukan hanya mempertahankan predikat yang telah diraih, melainkan memastikan keterbukaan informasi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.zal

ASUS Resmi Rilis ProArt P14 dan P16 di Indonesia, Laptop Kreator Pertama Berteknologi NVIDIA RTX Spark™

admin — Tue, 20 Oct 2026 22:16:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

ASUS secara resmi meluncurkan lini laptop kreator profesional terbarunya di pasar Indonesia, yaitu ASUS ProArt P14 dan ASUS ProArt P16. Kedua lini perangkat unggulan ini menjadi yang pertama di Indonesia yang ditenagai oleh superchip NVIDIA RTX Spark™ N1X.

Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kreator konten, agensi kreatif, hingga seniman 3D, kedua laptop ini membawa kapabilitas pemrosesan AI generatif dan alur kerja Agentic AI secara lokal langsung di perangkat tanpa bergantung pada koneksi internet. Keunggulan utama dari seri ProArt terbaru ini terletak pada performa komputasinya yang setara dengan workstation.

Dilengkapi prosesor NVIDIA RTX Spark N1X yang menggabungkan 6.144-core GPU Blackwell RTX dan 20-core CPU Grace, laptop ini mampu memberikan performa AI hingga 1 petaflop. ASUS ProArt P14 dibekali dengan Unified Memory LPDDR5X sebesar 64GB, sementara ASUS ProArt P16 mengusung kapasitas memori hingga 128GB. Arsitektur memori terintegrasi ini memungkinkan pemrosesan model AI berukuran besar dan file beresolusi tinggi secara simultan tanpa kendala.

Dari segi visual, ASUS melengkapi kedua laptop ini dengan panel layar sentuh ASUS Lumina Pro OLED yang memiliki akurasi warna tinggi bagi para profesional. ASUS ProArt P14 hadir dengan layar 14 inci beresolusi 2.8K, sedangkan ASUS ProArt P16 mengusung layar 16 inci beresolusi UHD+. Layar pada kedua seri ini sudah mengantongi sertifikasi PANTONE Validated, mendukung 100% DCI-P3 color gamut, refresh rate 120Hz, serta sertifikasi VESA DisplayHDR True Black untuk memastikan konsistensi warna saat color grading maupun meninjau hasil kreasi AI.

Meskipun menawarkan performa ekstrem, ASUS ProArt P14 dan P16 tetap mengedepankan mobilitas tinggi untuk fleksibilitas kerja di lokasi syuting maupun luar ruangan. Laptop ASUS ProArt P14 memiliki bobot yang tergolong ringan yaitu 1,48 kg dengan ketebalan 1,39 cm, sedangkan ASUS ProArt P16 berbobot 1,77 kg dengan ketebalan 1,29 cm.

Keduanya dibekali kapasitas baterai besar, pengisian daya USB Type-C 140W, serta telah lolos uji ketahanan standar militer AS (US MIL-STD 810H). Guna memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para penggunanya, ASUS melengkapi setiap pembelian dengan garansi komprehensif berupa 3 Tahun Garansi Internasional dan 3 Tahun ASUS VIP Perfect Warranty.

Cakupan purnajual ini didukung oleh 141 ASUS Service Center di seluruh Indonesia serta fasilitas ASUS Premium Services. Layanan purnajual eksklusif tersebut mencakup fasilitas penjemputan dan pengantaran unit servis gratis, antrean prioritas FastLane, hingga perawatan perangkat secara profesional melalui program Laptop Spa.

ASUS ProArt P14 dibanderol dengan harga resmi (MSRP) Rp80.999.000, sedangkan ASUS ProArt P16 dipasarkan seharga Rp113.999.000. ASUS telah membuka masa pemesanan (pre-order) hingga 23 Oktober 2026 dengan penawaran harga spesial, yaitu Rp79.999.000 untuk ProArt P14 dan Rp112.999.000 untuk ProArt P16. Pembelian selama periode pre-order melalui ASUS Online Store juga mendapatkan hadiah eksklusif berupa ASUS ProArt Mouse MD301 secara gratis. (Rel)

Otak Pelaku Penembakan Wadan Koti PP Deli Serdang Masih Diselidiki Polda Sumut: Pelaku Belum Diketahui

admin — Tue, 20 Oct 2026 20:58:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara (Sumut), hingga saat ini belum mengidentifikasi sosok pelaku penembakan Wakil Komandan Komandan Inti (Wadan Koti), Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang Doni Pacek.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (20/10/2026) mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pelaku penembakan tersebut.

"Untuk identitas dari pelaku belum diketahui ya. Masih dalam penyelidikan," kata Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (20/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Ferry juga memberikan klarifikasi, terduga pelaku penembakan tersebut bukan dari Organisasi Masyarakat (Ormas), yang sama. Dia menyebut karena informasi belum akurat pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

"Perlu kami sampaikan kembali, pelaku bukan dari organisasi masyarakat yang sama. Untuk status keorganisasian pelaku masih belum diketahui, lantaran masih dalam penyelidikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berhasil mengamankan 3 orang warga sipil pasca penembakan Wakil Komandan Komandan Inti (Wadan Koti), Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang Doni Pacek di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (18/10/2026) malam kemarin.

Polisi mengatakan, ke-tiga orang yang diamankan tersebut masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Sementara otak pelaku penembak masih dalam proses pengejaran polisi.

"Ada 3 orang warga sipil diamankan sebagai saksi. Untuk otak pelaku penembak masih dalam proses pengejaran," terang Kombes Ferry Walintukan.

Dijelaskan Ferry, dari hasil pemeriksaan pihaknya ketiga saksi tersebut mengatakan setelah kejadian penembakan, otak pelakunya langsung melarikan diri.

"Dari pengakuan ketiga orang tersebut, setelah kejadian pelaku penembakan langsung melarikan diri," ujarnya mengakhiri.(W05)

Teks foto :
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan()

Pemkab Solok Paparkan Progres R3P Pascabencana, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pemulihan

admin — Tue, 20 Oct 2026 20:56:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat, Selasa (20/10/2026) di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, memaparkan progres penanganan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Dihadiri langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., beserta jajaran Asisten, Staf Ahli, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, bersama Asisten Deputi Penanganan Bencana Merry Efriana beserta jajaran.

Juga dihadiri Tim Pakar Sekretariat Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera yang mengikuti kegiatan secara virtual, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta camat se-Kabupaten Solok. Juga melibatkan perwakilan Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Perekonomian, Satgas PRRP Sumatera, BNPB, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya yang mengikuti secara langsung maupun virtual.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah serta masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok.

Bupati Solok, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang telah hadir untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok.

Menjelaskan bahwa dokumen R3P telah disampaikan sebelumnya sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana. Sejumlah langkah tindak lanjut telah berjalan, termasuk upaya mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.

Namun, terjadinya kembali bencana pada September 2026 memberikan tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Solok terus melakukan koordinasi dan berbagai upaya agar pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana," ungkap Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Solok yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana menuntut pemerintah daerah untuk semakin memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah penanganan bencana.

Bupati Solok juga memaparkan perkembangan laporan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan serta kebutuhan dukungan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak.

Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, dalam arahan pengantarnya menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh dilakukan dengan pola kerja yang biasa. Seluruh pihak diminta meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan program agar masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya.

Dikatakannya, diperlukan komitmen bersama serta langkah konkret dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar setiap program pemulihan dapat terlaksana secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari sisi pemulihan ekonomi, perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah yang telah dijalankan untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh, khususnya bagi wilayah yang terdampak bencana banjir bandang.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan pemulihan juga diarahkan pada pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana.

Perwakilan Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Andre, turut menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan bencana berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan mampu mempercepat pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Solok dan pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong penanganan pascabencana yang lebih efektif dan cepat.

Perwakilan BNPB, Enni Supartini, menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa diskresi atau kemudahan perizinan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya terkait izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan kawasan suaka. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan dampak bencana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam sesi arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor maupun pergerakan tanah. Ia mengingatkan agar Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait segera melakukan pendeteksian terhadap sumbatan aliran sungai serta penanganan material dan endapan longsor.

Hal tersebut penting untuk mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang ketika terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrem.

Selain itu, pemantauan terhadap titik-titik rawan longsor perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem deteksi dini bencana juga perlu diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan program R3P. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi demi mewujudkan pemulihan yang lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.(YOSE)

Silaturahim Kebangsaan, Kapolda Sumut dan Gema Santri Nusa Perkuat Sinergi Ulama-Polri

admin — Tue, 20 Oct 2026 20:51:00 +0700+0700

MEDAN – Silaturahim kebangsaan antara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, SH, MM, dan Ketua Umum Gema Santri Nusa KH Akhmad Khambali, SE, MM, menjadi momentum memperkuat sinergi ulama dan Polri dalam merawat keberagaman serta menjaga persatuan di Sumatera Utara.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026) tersebut turut didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen. KH Akhmad Khambali hadir bersama Ustadz Fadli Sudiro, inisiator Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara.

Silaturahim ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, ulama, santri, pendidik, dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Sumatera Utara.

Bagi KH Akhmad Khambali, keberagaman bukanlah penghalang persatuan, melainkan kekuatan sosial yang harus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kerja sama nyata.

"Sumatera Utara adalah rumah besar bagi kita semua. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kekuatan untuk saling mengenal, menghormati, dan menguatkan. Kita boleh berbeda dalam identitas, tetapi harus tetap bersatu dalam komitmen menjaga Indonesia," demikian pesan kebangsaan yang disampaikan dalam semangat silaturahim tersebut.

KH Akhmad Khambali Bawa Semangat Kebangsaan Gus Dur

Sebagai Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara dan Ponpes Tahfizhul Qur'an Roudhotul Ulum, KH Akhmad Khambali dikenal mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, persaudaraan, dan kebangsaan yang sejalan dengan pemikiran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurutnya, santri tidak hanya berperan menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga harus menjadi pelopor perdamaian, penguat persatuan, dan bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.

Semangat tersebut menempatkan kecintaan terhadap agama dan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dua hal yang berjalan beriringan.

Di tengah masyarakat Sumatera Utara yang multietnis dan multikultural, peran ulama dan tokoh agama dinilai penting untuk membangun ruang dialog serta mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik.

Sinergi Polri, Ulama, dan Masyarakat

Pertemuan dengan Kapolda dan Wakapolda Sumut juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri, ulama, tokoh lintas agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, pesantren, dan berbagai elemen masyarakat.

KH Akhmad Khambali menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang berjalan beriringan dengan pendidikan, dialog, dan pendekatan humanis.

Polri memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum secara adil. Sementara itu, ulama dan tokoh agama berperan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, mengembangkan toleransi, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut dalam kegiatan konkret, seperti dialog kebangsaan, pendidikan toleransi, penguatan literasi digital, pembinaan generasi muda, serta gerakan melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan memperkuat ketahanan sosial di lingkungannya masing-masing.

Akademi Da'i Cilik dan Penguatan Karakter Generasi Muda

Kehadiran Ustadz Fadli Sudiro selaku inisiator Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara turut memperkuat dimensi pendidikan karakter dalam silaturahim tersebut.

Pembinaan dai cilik dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang religius, berakhlak mulia, santun dalam berdakwah, serta memiliki wawasan kebangsaan.

Generasi muda juga perlu dibekali kemampuan menggunakan media digital secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memecah belah persaudaraan.

KH Akhmad Khambali, yang juga bertindak sebagai pembina Akademi Da'i Cilik TVRI, menekankan bahwa dakwah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga harus diwujudkan melalui kepedulian sosial, penghormatan terhadap sesama, dan kecintaan terhadap tanah air.

Sinergi antara ulama, pendidik, keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat kepolisian diharapkan mampu membentuk generasi yang religius, nasionalis, moderat, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

Menghidupkan Semangat Gus Dur: Kemanusiaan dan Toleransi

Semangat perjuangan Gus Dur mengajarkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia dan keberagaman merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Sumatera Utara, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap tidak mudah menghakimi kelompok lain, tidak menyebarkan kebencian atas nama agama atau identitas, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Tokoh agama dan masyarakat juga diharapkan mampu menjadi penengah yang menyejukkan ketika muncul persoalan yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

"Ulama harus menjadi penyejuk, santri harus menjadi pelopor kebaikan, Polri harus hadir sebagai pelindung masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus mengambil bagian dalam menjaga persaudaraan. Jangan sampai perbedaan dimanfaatkan untuk memecah belah kita. Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi, bukan polarisasi; membutuhkan persaudaraan, bukan permusuhan," demikian pesan yang mengemuka dalam semangat gerakan kebangsaan tersebut.

Dari Silaturahim Menuju Kolaborasi Nyata

Silaturahim kebangsaan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sipil, khususnya komunitas santri, organisasi keagamaan, serta para pendidik generasi muda.

Sejumlah program yang dapat dikembangkan antara lain dialog kebangsaan lintas agama dan etnis, pendidikan toleransi di pesantren dan sekolah, pembinaan dai cilik, penguatan literasi digital, serta gerakan bersama melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Kemitraan Polri dan masyarakat juga perlu diperkuat melalui komunikasi terbuka, kegiatan sosial, dan upaya deteksi dini terhadap potensi konflik dengan tetap menghormati hak serta martabat warga.

Langkah tersebut penting agar toleransi dan persatuan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sumut Harmonis, Tanggung Jawab Bersama

Silaturahim antara Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH Akhmad Khambali, dan Ustadz Fadli Sudiro menjadi pengingat bahwa menjaga keharmonisan Sumatera Utara membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Keberagaman harus menjadi modal pembangunan, perbedaan menjadi ruang pembelajaran, dan agama menjadi sumber nilai kebaikan. Sementara itu, keamanan dan ketertiban harus dibangun melalui sinergi aparat dan masyarakat.

Dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keteladanan ulama, pendidikan pesantren, serta pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis, Sumatera Utara diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang aman, damai, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh warganya.

SUMUT HARMONIS: SATU TUJUAN, BERAGAM IDENTITAS, KUAT DALAM KOLABORASI.

Ulama Merangkul, Santri Mengabdi, Polri Melindungi, Masyarakat Bersatu.