Wakil Bupati Asahan Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD : APBD 2025 Raih Opini WTP dan Penyerapan Sangat Baik

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:51:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan resmi menyampaikan tanggapan dan jawaban tertulis atas pandangan umum seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Asahan, Senin (8/6/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., ini berlangsung dalam suasana kondusif dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-kabupaten, serta tamu undangan lainnya.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Asahan – yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, NasDem, dan Nurani Pembangunan – telah menyampaikan pandangan, catatan, serta saran konstruktif terkait pelaksanaan anggaran daerah selama tahun 2025. Seluruh masukan tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati.

Membacakan pidato Bupati, Wakil Bupati Rianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan pengawasan yang diberikan oleh lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa tanggapan yang disampaikan mencerminkan semangat kebersamaan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihat pandangan ini bukan sekadar catatan, melainkan bentuk komitmen bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengumumkan kabar baik: Pemerintah Kabupaten Asahan kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Capaian ini diakui sebagai hasil kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik dan berkelanjutan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa tingkat penyerapan anggaran daerah pada tahun 2025 mencapai 94,22 persen, yang dikategorikan sebagai sangat baik. Angka tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.

Menyikapi masukan terkait pembangunan infrastruktur jalan, Pemerintah Daerah menyatakan akan terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara untuk jalan kabupaten, perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna ini ditutup dalam keadaan tertib, aman, dan lancar, menandai satu tahapan penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025. (dre)

Bupati Asahan Pimpin Rapat Evaluasi : Upaya Kerek Harga TBS Sawit Mendekati Patokan Provinsi

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:47:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar rapat evaluasi dan pengendalian harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit guna memastikan kesejahteraan petani terjaga. Dipimpin langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., pertemuan berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati pada Kamis (4/6/2026) dan dihadiri Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta seluruh pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah ini.

Rapat ini menjadi tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menetapkan harga acuan TBS sebesar Rp3.252 per kilogram. Dalam arahannya, Bupati Taufik menyampaikan bahwa kondisi harga di lapangan saat ini masih tercatat cukup rendah. Berdasarkan data per akhir Mei 2026, harga beli di tingkat petani baru mencapai Rp2.580 per kilogram, sehingga masih memiliki selisih yang signifikan jika dibandingkan dengan ketetapan provinsi.

"Kami menggelar rapat ini bukan tanpa alasan. Sawit adalah tulang punggung perekonomian Asahan, sehingga kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama. Kami berharap harga yang berlaku dapat terus disesuaikan dan mendekati patokan yang telah ditetapkan, agar hasil kerja keras petani mendapatkan nilai yang adil dan layak," tegas Bupati Taufik.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia meminta seluruh pimpinan PKS untuk mengawasi jalannya transaksi di lapangan serta menginstruksikan kepada agen pembelian agar tidak melakukan praktik penekanan harga yang merugikan petani.

"Keseimbangan harus terjaga—tidak merugikan usaha, namun juga tidak membebani petani. Mari kita jaga stabilitas harga ini bersama agar perekonomian daerah tetap berjalan sehat dan adil bagi semua pihak," ujar Wakil Bupati.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan pengusaha PKS menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan akan mengikuti himbauan yang ada, meskipun menyampaikan bahwa pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi operasional dan kapasitas masing-masing pabrik. Pihak pengusaha juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Plt Kadis Kominfo Asahan, Arbin Tanjung saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (8/6/2026) membenarkan, bahwa kegiatan menjadi langkah awal yang nyata dalam menjembatani kepentingan petani dan pengusaha, sekaligus memastikan harga TBS kelapa sawit di Asahan dapat terus bergerak menuju angka yang ditetapkan pemerintah demi kemajuan bersama. (dre)

Tak Ada yang Lolos! Bapenda Medan Intensifkan Pengawasan Pajak Daerah Demi Dongkrak PAD

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:33:00 +0700+0700

Medan | Sumut24.co

Upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan kota. Sejumlah sektor pajak mulai dari reklame, parkir, restoran, hotel, pajak air tanah hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kini menjadi fokus pengawasan intensif.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan bahwa pihaknya saat ini bergerak dengan pendekatan yang lebih terstruktur, mulai dari pendataan, pengawasan lapangan, hingga pembinaan wajib pajak secara berkelanjutan.

"Semua potensi pajak di Kota Medan kami dorong untuk optimal. Tidak ada yang dikecualikan karena setiap sektor memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah," ujarnya saat ditemui di kantor Bapenda Medan, Jalan A.H. Nasution.

Bapenda Medan menegaskan bahwa proses pendataan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap wajib pajak lama maupun yang belum terdaftar dalam sistem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah benar-benar tergali secara maksimal.

Tim lapangan juga terus bergerak melakukan monitoring terhadap objek pajak yang tersebar di berbagai titik Kota Medan, termasuk usaha kecil hingga skala besar.

Meski pengawasan diperketat, Bapenda tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pelaku usaha. Sosialisasi dan imbauan menjadi langkah awal sebelum masuk ke tahap pembinaan.

"Kami tidak langsung menindak. Ada tahapan mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga pembinaan agar wajib pajak memahami kewajibannya," jelas Agha.

Seluruh aktivitas dan kinerja Bapenda juga berada dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Kota Medan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini menjadi bagian dari penguatan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dijadikan bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan efektivitas pendataan pajak di lapangan.

Bapenda juga mencatat adanya dinamika ekonomi yang memengaruhi kondisi wajib pajak. Beberapa usaha mengalami penurunan bahkan penutupan, sehingga berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban pajak, terutama pada sektor reklame dan ritel.

Meski begitu, kondisi tersebut tetap menjadi bagian dari data evaluasi untuk memastikan sistem pajak daerah tetap adaptif dan realistis.

Dalam memperkuat sistem layanan, Bapenda juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Warga dapat melaporkan objek pajak yang belum terdata melalui kanal pengaduan resmi atau aplikasi Medan SmartTax yang tersedia di Play Store.

"Kalau ada temuan di lapangan, silakan laporkan. Semua akan kami verifikasi dan tindak lanjuti sesuai aturan," tegasnya.red

8 ASN Purna Tugas Terima Penghargaan, Bupati Paluta Tegaskan Pengabdian Tak Akan Dilupakan

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:32:00 +0700+0700

Paluta | Sumut24.co

Suasana penuh haru menyelimuti halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara pada apel pagi yang digelar, Senin (08/06/2026). Dalam momentum tersebut, Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, menyerahkan penghargaan kepada delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi memasuki masa purna tugas atau pensiun.

Pemberian penghargaan itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara atas dedikasi dan loyalitas para ASN yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam prosesi tersebut, para ASN yang memasuki masa pensiun menerima piagam penghargaan, cendera mata, serta santunan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diserahkan secara simbolis.

Penyerahan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi nyata yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai abdi negara.

Momentum penghormatan ini berlangsung khidmat dan penuh makna. Rasa haru tampak menyelimuti prosesi ketika satu per satu ASN menerima penghargaan di hadapan jajaran pemerintah daerah dan peserta apel pagi.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menilai bahwa pengabdian para ASN bukan sekadar rutinitas pekerjaan, tetapi bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah.

Dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun dianggap menjadi fondasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kemajuan di berbagai sektor, terutama pendidikan.

Adapun delapan ASN yang memasuki masa purna tugas tersebut yakni:

1. Sofyan Endamora, S.H. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Hirasmawati Dalimunthe, S.Pd. dari SD Negeri No. 100290 Parmeraan
3. Rosmia Harahap, A.Ma.Pd., S.Pd.SD. dari SD Negeri No. 100050 Pasar Matanggor
4. Elidawati Hasibuan, S.Pd.I. dari SD Negeri No. 101420 Padang Bujur
5. Nurhayani Hasibuan, S.Pd., M.M. dari SMP Negeri 2 Portibi
6. Sarminah HSB, S.Pd. dari SD Negeri No. 102020 Paya Baung
7. Khairani Hasibuan, S.Pd.I. dari TK Negeri Balakka 1 Padang Bolak
8. Nursaripa Harahap, S.Pd. dari SD Negeri No. 101110 Gunungtua.

Kegiatan tersebut menjadi simbol nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghargai jasa para aparatur yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemajuan daerah.

Selain menjadi bentuk penghormatan, momen ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN aktif untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian.zal

342 Jamaah Haji Madina Pulang Selamat, Bupati H. Saipullah Nasution Langsung Siapkan Gebrakan untuk 2027

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700

Madina | Sumut24.co

Ratusan jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 6 Embarkasi Medan akhirnya tiba kembali di tanah air pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Sebanyak 342 jamaah haji bersama empat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) disambut hangat setibanya di lokasi penyambutan oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, serta petugas Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara.

Suasana haru dan penuh syukur terlihat saat para jamaah turun dari rombongan transportasi dan diarahkan menuju aula penerimaan. Keluarga yang telah menunggu sejak dini hari tampak antusias menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati H. Saipullah Nasution menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah dengan lancar dan selamat.

"Alhamdulillah, jamaah haji asal Mandailing Natal tahun ini telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci," ujar Saipullah.

Meski demikian, Bupati juga menyampaikan duka cita atas wafatnya satu jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

"Kita turut berduka atas satu jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," katanya.

Saipullah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan ke daerah.

Menurutnya, seluruh fasilitas jamaah, seperti transportasi, akomodasi, hingga konsumsi selama perjalanan, difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah ingin memastikan jamaah merasa nyaman dan aman selama proses keberangkatan maupun kepulangan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemkab Madina juga mulai menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut menyusul adanya informasi dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Madina terkait rencana penambahan kuota jamaah haji menjadi 800 orang pada tahun 2027.

Bupati menilai penambahan kuota tersebut harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan pelayanan yang lebih optimal agar proses pemberangkatan jamaah berjalan lancar tanpa kendala.

"Pemerintah daerah akan melakukan persiapan lebih matang agar pelayanan haji ke depan semakin baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam proses keberangkatan," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Saipullah berharap seluruh jamaah haji yang baru kembali dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta membawa nilai-nilai positif di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual semata, melainkan momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial.

"Kami berharap seluruh jamaah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, semakin tawaduk, peduli terhadap sesama, serta lebih taat kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.zal

Pemerintah Kabupaten Solok Menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:29:00 +0700+0700

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok Senin (8/6/2026) menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat X Koto Diatas, yang merupakan bagian dari verifikasi lapangan dalam rangka penilaian pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menjadi agenda tahunan TP-PKK Provinsi Sumatera Barat.

Dihadi oleh Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Dianita Maulin Vasko, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Solok Boy Falma, kepala OPD, camat, wali nagari, pengurus PKK, tokoh masyarakat, serta Tim Penilai Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat.
‎
‎Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Penilai Provinsi Sumatera Barat serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Gerakan PKK di Kabupaten Solok.
‎
‎Dan menegaskan bahwa Gerakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan keluarga yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
‎
‎"Gerakan PKK harus lahir dari bawah, tumbuh bersama masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang ada di tengah masyarakat," ujar Bupati.
‎
‎ Bupati juga menyampaikan kebanggaannya terhadap Nagari Tanjung Balik yang terus menorehkan berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di antaranya sebagai Juara II Nasional Bidang Literasi serta masuk Tiga Besar Nasional Kampung KB.
‎
‎Di ikatakannya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah daerah, serta kader-kader PKK yang terus bekerja dan berinovasi untuk kemajuan daerah.
‎
‎Dian juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus berperan aktif dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tantangan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian bersama.
‎
‎Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat.
‎
‎ Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Nagari Tanjung Balik terpilih mewakili Kabupaten Solok setelah melalui proses seleksi dan pembinaan yang berkelanjutan.
‎
‎IMenjelaskan bahwa berbagai program yang dilaksanakan PKK di Nagari Tanjung Balik telah terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, OPD terkait, organisasi wanita, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta berbagai unsur masyarakat.
‎
‎"PKK tidak hanya hadir sebagai pendamping pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang terus berupaya memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan," ungkap Ny. Nia.
‎
Bahwa, keberhasilan yang diraih Nagari Tanjung Balik hingga tingkat nasional merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini telah memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.
‎
‎Staf Ahli TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Dianita Maulin Vasko dalam sambutannya menyampaikan bahwa verifikasi lapangan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menentukan pemenang lomba, melainkan juga sebagai sarana evaluasi, pembinaan, dan motivasi bagi kader-kader PKK di daerah.
‎
‎Dan menjelaskan bahwa 10 Program Pokok PKK memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas, mulai dari pendidikan karakter, pendidikan agama, ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan hidup.
‎
‎Ny. Dianita juga memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh TP-PKK Nagari Tanjung Balik, termasuk pengelolaan bank sampah dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.
‎
‎"Kami hadir tidak hanya untuk menilai, tetapi juga memberikan motivasi dan pembinaan. Yang paling penting adalah bagaimana program-program PKK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
‎
‎Diabberharap semangat gotong royong, kolaborasi, dan inovasi yang telah dibangun oleh kader-kader PKK di Kabupaten Solok dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ekspos program unggulan Nagari Tanjung Balik serta verifikasi lapangan oleh Tim Penilai TP-PKK Provinsi Sumatera Barat.(YOSE)

Dewan Pertanyakan Kesiapan Pemko Medan Tanggung Biaya Oerasional BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD

admin — Tue, 09 Jun 2026 11:25:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, DPRD Medan pertanyakan apakah Pemko Medan sudah mempertimbangkan beban biaya operasional Pilot Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan dan kesiapan infrastruktur secara matang.

"Apakah Pemko Medan sudah mempertimbangkan secara matang tentang biaya operasional BRT. Jangan sampai nanti APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar," tegas Anggota DPRD Medan Lailatul Badri usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 denganDinas Perhubungan Kota Medan, Dishub Provinsi Sumatera Utara, serta BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT yang saat ini tengah berjalan.

Hadir dari komisi 4 DPRD MedanPaul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda , Zulham Efendi, Renville P Napitupulu, Lailatul Badri.

Politisi PKB yang kritis ini menyatakan, sejumlah persoalan mulai dari penyempitan badan jalan, potensi kemacetan hingga beban operasional yang dinilai dapat membebani APBD Kota Medan menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan, Senin (8/6/2026).

Menurut Lailatul Badri, pihaknya tidak menolak pembangunan transportasi modern di Kota Medan, namun meminta agar seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.

"Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki," ujar Lailatul Badri.

Politisi PKB itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai berbeda dengan Jakarta. Menurutnya, penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.

"Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan," katanya.

Selain persoalan lalu lintas, wanita yang akrab disapa Lela ini juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut-sebut sebagai bantuan dari Bank Dunia ( World Bank).

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan pinjaman luar negeri.

"Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi," tegasnya.

Lela juga menyinggung besarnya biaya operasional transportasi massal yang selama ini sudah berjalan di Kota Medan, seperti Trans Metro Deli atau Bus Listrik, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini saja operasional Trans Metro Delo atau Bus Listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp 90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar," ungkapnya.

Ia mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam menanggung pembiayaan tersebut di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Lela menilai masih banyak persoalan mendasar yang lebih mendesak untuk ditangani di Kota Medan, salah satunya persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.

"Masalah utama Kota Medan saat ini adalah penanganan banjir. Itu yang menurut kami harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai muncul proyek besar lain sementara persoalan mendasar masyarakat belum selesai," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lela juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kami mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan," pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengaku kecewa dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan karena tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Mega Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di kantor DPRD Medan. Dishub Medan selaku perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan sepatutnya hadir memberikan penjelasan terkait proyek dimaksud.

Dengan ketidakhadiran Kadis Perhubungan, RDP yang dipimpin Paul MA Simanjuntak di ruang Komisi 4, Senin (8/6/2026) berjalan tidak maksimal. Pasalnya, pertanyaan anggota dewan terkait anggaran pendamping dari APBD Pemko Medan untuk proyek BRT tidak mendapat jawaban.

"Kita kuatir, proyek BRT ini senilai Rp 1,9 Triliun dari Kementerian. Tetapi kan banyak yang harus dibenahi serta kelanjutan proyek ini. Kita tidak setuju jika proyel BRT ini nanti menjadi beban Pemko Medan," cetus Paul Simanjuntak.(R02)

Dilantik Prabowo, Said Iqbal Fokus Hapus Sistem Outsourcing

admin — Mon, 08 Jun 2026 22:28:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan, Said Iqbal menegaskan akan langsung mengawal berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang akan menjadi perhatian pemerintah dan kalangan pekerja dalam waktu mendatang.

Salah satu agenda utama yang akan diperjuangkannya adalah penghapusan atau setidaknya pembatasan ketat sistem outsourcing. Menurutnya, praktik outsourcing selama ini masih menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan pekerja karena dinilai mengurangi kepastian kerja dan perlindungan hak-hak buruh.

"RUU Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan pekerja," tegas Said Iqbal.
Selain mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan, ia juga mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 agar perlindungan terhadap pekerja lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal akan fokus pada tiga agenda utama, yakni kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan melalui upah yang layak (income security), dan jaminan sosial bagi pekerja (social security).

Meski kini menjadi bagian dari pemerintahan, Said Iqbal memastikan tetap memimpin KSPI dan Partai Buruh. Ia juga menegaskan bahwa kebebasan buruh untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi, harus tetap dijamin dalam iklim demokrasi yang sehat.

Masuknya tokoh buruh ke dalam lingkaran pemerintahan dinilai menjadi momentum penting bagi perjuangan pekerja di Indonesia. Namun, publik akan menantikan sejauh mana berbagai aspirasi buruh dapat diwujudkan menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
(REL)

GEGER! KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Disita, 10 Orang Diamankan

admin — Mon, 08 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

Jakarta | Sumut24news.co

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik dengan mengamankan Bupati Muara Enim, Edison. Dalam operasi yang berlangsung sejak Minggu malam, tim KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya sehingga total 10 orang dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait perkara yang sedang didalami.

"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Operasi senyap yang dilakukan sejak malam hari itu langsung menjadi sorotan. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan guna menentukan status hukum mereka.

Publik kini menanti langkah lanjutan KPK serta pengungkapan detail perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. KPK belum merinci dugaan tindak pidana maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.red

Said Iqbal Masuk Lingkar Istana, Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden

admin — Mon, 08 Jun 2026 21:21:00 +0700+0700

JAKARTA, SUMUT24.CO

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional sekaligus memperkuat dukungan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Pejabat yang dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara itu, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik agar setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta mengemban tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara.

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap penguatan kelembagaan di Badan Gizi Nasional dapat mendukung percepatan program pemenuhan gizi masyarakat, sementara penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan perlindungan terhadap pekerja serta buruh di Indonesia. (red)

BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Diamankan di Sumsel

admin — Mon, 08 Jun 2026 21:09:00 +0700+0700

Muara Enim | Sumut24.co

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Selatan. Kali ini, Bupati Muara Enim, Edison, turut diamankan dalam operasi tersebut, Senin (8/6/2026).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penindakan tersebut saat dikonfirmasi awak media. "Benar," ujarnya singkat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan total 10 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta.

"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan, salah satunya kepala daerah," ungkapnya.

Hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan awal sesuai ketentuan 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sejumlah pengamat menilai, kasus berulang tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya memberi efek jera.
Redaksi/Sumut24.co

PS Korpri Tanjungbalai Kalah 3-4 dari PS Korpri Binjai, Tim Junior Menang 1-0

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:55:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Tanjungbalai Senior harus mengakui keunggulan PS Korpri Binjai Senior setelah kalah dengan skor 3-4 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Asahan Sakti, Kota Tanjungbalai, Sabtu (6/6/2026).

Pertandingan yang digelar dalam suasana silaturahmi antaraparat pemerintah daerah tersebut berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim saling menekan dan menampilkan permainan terbuka.

Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang 2-2. Gol PS Korpri Tanjungbalai dicetak oleh Suwanda dan Bambang Irawan melalui tendangan penalti. Sementara itu, dua gol PS Korpri Binjai diborong oleh Misgianto.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Aditya Anyar berhasil menambah satu gol bagi PS Korpri Tanjungbalai.

Namun, PS Korpri Binjai mampu memanfaatkan sejumlah peluang melalui Indra Gunawan yang mencetak dua gol tambahan dan memastikan kemenangan timnya dengan skor akhir 4-3.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungbalai, Fitra Hadi, yang hadir mewakili Wali Kota Tanjungbalai mengatakan bahwa pertandingan persahabatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antardaerah sekaligus meningkatkan semangat olahraga.

"Pertandingan ini bukan semata-mata tentang hasil akhir. Yang lebih penting adalah memperkuat silaturahmi, kebersamaan, dan sportivitas antara kedua tim yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah," kata Fitra Hadi usai pertandingan.

Ia mengapresiasi kehadiran rombongan PS Korpri Binjai di Kota Tanjungbalai serta mengakui penampilan tim tamu yang tampil efektif sepanjang pertandingan.

"Menang dan kalah adalah hal biasa dalam olahraga. Kami mengapresiasi seluruh pemain yang telah menunjukkan semangat dan permainan yang baik," ujarnya.

Sementara itu, hasil berbeda diraih tim junior. PS Korpri Tanjungbalai Muda berhasil mengalahkan PS Korpri Binjai Muda dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Aidil Andri Panjaitan.

Usai pertandingan, tim PS Korpri Binjai menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan jajaran PS Korpri Tanjungbalai.

Mereka menilai pertandingan berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan sportivitas.

Pertandingan persahabatan tersebut turut disaksikan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada kedua tim.

Gaya ini mengikuti karakteristik Kompas.com: judul informatif, lead langsung pada fakta utama, paragraf pendek, dan kutipan narasumber ditempatkan sebagai penguat informasi.(eko)

Massa Geruduk Kejari dan PN Kisaran, Desak Keadilan di Kasus Pengedar 3.000 Butir Ekstasi

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:50:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Api) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi secara berurutan, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Asahan dan Pengadilan Negeri Kisaran. Aksi ini dipicu oleh keputusan hakim yang memvonis dua orang terdakwa kasus narkoba dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan, meski barang bukti yang diamankan mencapai 3.000 butir ekstasi.

Kedatangan massa pada hari Senin (8/6/2026) sekitar pukul 10.30 Wib disertai dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Dalam orasinya, mereka menilai penanganan kasus tersebut tidak berjalan secara profesional dan diduga kuat dipengaruhi oleh praktik mafia peradilan.

Menurut keterangan massa, dua orang yang diduga berperan sebagai jaringan pengedar narkoba itu awalnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman yang berbeda, yakni 1 tahun dan 12 tahun penjara. Namun, keputusan majelis hakim justru menjatuhkan vonis yang lebih ringan, masing-masing 11 bulan dan 8 tahun penjara.

Ketua DPC Bara Api, Hendra Kerman, mempertanyakan alasan di balik tuntutan yang dianggap tidak setimpal dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. "Untuk kasus sebanyak 3.000 butir ekstasi, seharusnya diancam dengan hukuman maksimal, bahkan bisa hukuman mati atau seumur hidup agar menjadi efek jera. Kenapa tuntutannya jauh di bawah ketentuan yang ada? Apakah ada indikasi penerimaan suap di baliknya?" tegasnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan Aksi, Adha Khairuddin. Ia menilai proses hukum yang berjalan tidak lengkap. "Kami mempertanyakan mengapa tidak dilakukan rekonstruksi perkara dan tes urine sebagaimana prosedur seharusnya. Apakah ini tanda adanya permainan di balik layar?" ujarnya.

Massa juga menyoroti sikap jaksa yang tidak mengajukan upaya hukum banding meski menilai vonis hakim terlalu ringan.

Saat diterima di Kejari Asahan, tanggapan yang disampaikan justru tidak memuaskan pihak pendemo. Kepala Seksi Pidana Umum Rizky Rahmadani mengaku baru menjabat selama seminggu dan belum memahami detail kasus tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Heriyanto Manurung menjelaskan bahwa jaksa dan pejabat yang menangani kasus tersebut sebelumnya sudah dipindah tugaskan ke luar daerah.

Tidak menerima penjelasan tersebut, massa kemudian bergerak menuju Pengadilan Negeri Kisaran. Di lokasi kedua ini, tuduhan serupa dilontarkan, bahkan disebut sebagai praktik "pengadilan hitam" karena dianggap mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.

Awalnya, pihak pengadilan mengirimkan jurubicara untuk menemui massa, namun para pendemo bersikeras ingin berbicara langsung dengan Ketua PN Kisaran. Terjadi ketegangan sempat memuncak ketika humas pengadilan menyebutkan bahwa ketua pengadilan tidak dapat keluar karena "takut kepanasan". Pernyataan ini memicu kemarahan massa yang merasa direndahkan.

"Mereka digaji dari uang pajak rakyat, seharusnya siap mendengar aspirasi dan pertanyaan masyarakat. Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal," ujar salah satu orator, Syafruddin Harahap.

Setelah sempat terjadi kericuhan yang segera diredam petugas keamanan, akhirnya disepakati bahwa lima orang perwakilan massa dapat diterima untuk berdialog secara tertutup di dalam ruangan kantor ketua pengadilan.

Sebelum membubarkan diri, massa menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pengawas Jaksa Agung, serta Pengawas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan. (tec)

Siap Bersaing di Tingkat Provinsi, Dua Desa di Asahan Dipantau Kesiapan Lomba HKG PKK 2026

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:44:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN , Menjelang pelaksanaan Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan melakukan monitoring dan pembinaan langsung ke dua desa peserta, yaitu Desa Persatuan di Kecamatan Pulau Rakyat dan Desa Rahuning di Kecamatan Rahuning. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, didampingi Staf Ahli TP-PKK Kabupaten, Ny. Juni Rianto, pada Senin (8/6/2026).

Di Desa Persatuan, tim meninjau kesiapan untuk kategori Lomba Hatinya PKK. Di lokasi tersebut terlihat masyarakat telah memanfaatkan lahan pekarangan rumah secara optimal untuk ditanami tanaman pangan, tanaman obat keluarga, serta menata lingkungan agar tetap bersih, asri, dan nyaman. Ny. Yusnila menegaskan bahwa program ini bukan sekadar persiapan lomba, melainkan upaya nyata mendukung ketahanan pangan keluarga dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Sementara itu, di Desa Rahuning fokus pengecekan diarahkan pada kesiapan administrasi PKK desa. Tim memeriksa kelengkapan buku catatan, data kegiatan, laporan kerja, dan dokumen pendukung lainnya sesuai standar penilaian provinsi. Menurut Ny. Yusnila, administrasi yang tertib menjadi fondasi penting agar setiap program berjalan terukur, mudah dievaluasi, dan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan.

Hasil monitoring menunjukkan kedua desa telah menunjukkan kesiapan yang baik. Desa Persatuan unggul dalam penerapan program lingkungan dan ketahanan pangan, sedangkan Desa Rahuning telah menata dokumen administrasi dengan rapi dan lengkap. Kader PKK di kedua tempat juga menunjukkan semangat serta komitmen tinggi untuk memberikan penampilan terbaik.

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan berharap melalui pembinaan ini, kedua desa dapat terus menyempurnakan segala aspek dan mampu meraih hasil terbaik di tingkat provinsi. Lebih dari sekadar meraih penghargaan, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam membangun keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera di Kabupaten Asahan.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur pengurus TP-PKK Kabupaten, jajaran TP-PKK Kecamatan Pulau Rakyat dan Rahuning, perwakilan pemerintah kecamatan, kepala desa, serta para kader PKK setempat. (dre)

Coach Arsyam: Relawan MBG Harus Punya Sertifikasi, Bukan Sekadar Tenaga Sukarela

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:18:00 +0700+0700

Medan – Kualitas SDM pengelola dapur SPPG MBG terus didorong naik lewat sertifikasi kompetensi bagi relawan dan penjamah makanan atau food handler. Pasatama Institute menggelar pelatihan dan uji kompetensi di Medan dengan menghadirkan asesor bersertifikat BNSP untuk memastikan standar nasional terpenuhi.

Asesor Uji Kompetensi Priska Aulia Ningrum, M.K., menjelaskan sertifikasi adalah pengakuan resmi atas kemampuan peserta berdasarkan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sebelum uji, peserta wajib mengisi asesmen mandiri sebagai pernyataan bahwa mereka sudah kompeten.
"Saat peserta menyatakan mampu memenuhi seluruh kriteria, berarti ia menyatakan diri kompeten. Tapi pengakuan itu harus diverifikasi lewat proses sertifikasi yang objektif dan sesuai standar," kata Priska di hadapan peserta di Hotel Grand Dika Setiabudi, Jl. Dr. Mansur Medan, Senin (8/6/2026).

Proses asesmen dilakukan lewat observasi langsung terhadap dokumen dan kerja peserta, serta wawancara untuk mengonfirmasi bukti kompetensi.
"Dokumen harus diisi lengkap karena jadi dasar verifikasi. Setelah semua indikator diperiksa, asesor beri rekomendasi berdasarkan bukti yang ditemukan," ujarnya.

Keputusan akhir sertifikasi tidak ada di tangan asesor, melainkan melalui peninjauan pihak berwenang sesuai mekanisme BNSP. Peserta juga berhak mengajukan banding jika proses dinilai tidak sesuai prosedur.

Direktur Pasatama Institute Coach Arsyam menekankan, relawan dapur tidak cukup disebut tenaga sukarela. Mereka harus punya kompetensi terukur dan pengakuan negara.
"Bayangkan kalau 50 relawan semuanya bersertifikat food handler BNSP. Mereka bukan sekadar mengaku relawan, tapi punya profesi yang diakui negara," katanya.

Menurutnya, sertifikasi membangun profesionalisme, tanggung jawab, dan kebanggaan. Selama ini masih banyak praktik pengolahan makanan yang abai pada kebersihan, sanitasi, dan penggunaan alat pelindung diri.
"Food handler harus kerja pakai standar jelas seperti profesi lain. Keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele karena langsung terkait kesehatan masyarakat," tegasnya.

Direktur Pasatama Institute Cabang Medan Syamsul Adha., menyebut sertifikasi adalah langkah strategis meningkatkan kapasitas relawan dan pengelola makanan di Sumut.
"Sertifikasi bukan sekadar selembar dokumen, tapi komitmen profesional menjaga kualitas dan keamanan pangan," ujarnya.

Terpisah para peserta mengaku pelatihan HACCP dan sertifikasi food handler memberi dampak nyata bagi kerja di dapur.

Nida Fitri, (33), dari Tanjung Morawa, menyebut pelatihan ini menambah wawasan, pengalaman, dan jejaring.
"Kesannya ikut pelatihan HACCP ini menambah ilmu, wawasan, menambah pengalaman, juga menambah teman. Jadi lebih banyak tahu tentang HACCP itu bagaimana," ujarnya.

Ia menilai materi yang dipelajari bisa langsung diterapkan untuk membangun sistem dapur yang sesuai prinsip HACCP.
"Manfaatnya banyak karena banyak yang dipelajari untuk ke depan, untuk membangun dapur. Menyusun laporan HACCP juga jadi lebih paham dan Insya Allah ini akan dijalankan di dapur supaya memang menjalankan prinsip HACCP," katanya.

Hal senada disampaikan Putri, (23), dari Medan Selayang. Ia menyebut sertifikasi HACCP menambah pengalaman dan wawasan, sekaligus bekal menerapkan standar keamanan pangan di dapur tempatnya bekerja.
"Dari pelatihan dan sertifikasi ini bakal kami terapkan di dapur karena hal ini menjamin keamanan pangan yang ada di dapur kami. Harapan ke depan, kami bisa menerapkan ini di dapur dan jadi auditor internal," ujarnya.

Putri menambahkan, salah satu manfaat terbesar adalah kemampuan menyusun dokumen HACCP secara lengkap.
"Manfaat yang kami dapat selama ikut sertifikasi HACCP ini adalah kami bisa menyusun dokumen HACCP versi lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari deskripsi produk sampai didistribusikan di setiap dapur," katanya.

Pasatama Institute selama ini sudah menjalankan program serupa di Jawa Barat, Jawa Timur, Mojokerto, Solo, Jakarta, Bekasi, hingga Sumut. Kegiatan di Medan adalah bagian dari ekspansi pendidikan profesi jasa boga.
"Kami ingin peserta jadi agen perubahan. Kalau ilmu ini bermanfaat, sebarkan ke komunitas lain agar makin banyak pengelola makanan kerja sesuai standar nasional," kata Syamsul.

Sebagai pendampingan lanjutan, Pasatama Institute menyiapkan pembinaan 6 bulan bagi peserta. Tujuannya meningkatkan kompetensi hingga ke jenjang Auditor Internal.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Pasatama Institute Coach Arsyam Dwi, Direktur Pasatama Institute Cabang Medan Syamsul Adha, Asesor Kompetensi JMKP Priska Aulia Ningrum, M.K., Ruben Sembiring, S.Tr.Kes., Ismail Ahmad Affa Riyadi,S.Pi., dan Auditor PT Pasatama Global Sertifikasi Agus Firmansyah.red

Ijeck: Diplomasi Parlemen Harus Beri Manfaat Nyata bagi Daerah

admin — Mon, 08 Jun 2026 20:06:00 +0700+0700

PEKANBARU, SUMUT24.CO – Anggota DPR RI dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dalam rangka Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BKSAP DPR RI untuk menyampaikan berbagai hasil diplomasi parlemen yang telah dilakukan di tingkat internasional sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar dapat memberikan dampak langsung bagi pembangunan di daerah.

Dalam kesempatan itu, Ijeck menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya sebatas membangun hubungan antarnegara, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

"Diplomasi yang kami laksanakan ini merupakan langkah BKSAP DPR RI untuk memberikan manfaat nyata bagi daerah. Kami ingin hasil-hasil kerja sama dan diplomasi yang dibangun di tingkat internasional dapat mendukung daerah, termasuk membantu Provinsi Riau dalam menghadapi berbagai tantangan strategis demi kemajuan daerah," ujar Ijeck.

Menurutnya, berbagai peluang kerja sama yang terjalin melalui diplomasi parlemen dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor investasi, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Melalui kegiatan diseminasi tersebut, BKSAP DPR RI juga membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi Riau guna menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah yang dapat diperjuangkan melalui jalur diplomasi parlemen.

Ijeck berharap sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga berbagai peluang kerja sama internasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya, diplomasi parlemen yang kami lakukan tidak berhenti pada pertemuan-pertemuan internasional saja, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah," pungkasnya. (Rd)

Gathering Dosen Berprestasi 2026: UNPAB Apresiasi Dedikasi dan Prestasi Akademik Melalui Pengalaman Internasional

admin — Mon, 08 Jun 2026 19:56:00 +0700+0700

MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya apresiasi bagi insan akademik melalui kegiatan Gathering Dosen Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 1–5 Juni 2026.

Mengusung semangat penghargaan dan pengembangan wawasan global, kegiatan ini memberikan pengalaman istimewa kepada para dosen terbaik UNPAB melalui perjalanan internasional yang mencakup Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perjalanan dilakukan menggunakan kapal pesiar Genting Dream Cruise, yang berlayar dari Singapura dan singgah di destinasi wisata internasional seperti Redang Island (Malaysia) dan Koh Samui (Thailand) sebelum kembali ke Singapura.

Program ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan capaian kinerja para dosen sepanjang tahun 2025. Melalui penghargaan ini, UNPAB menegaskan bahwa prestasi yang lahir dari kerja keras, inovasi, serta komitmen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan pencapaian yang layak mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari institusi.

Kegiatan ini turut didampingi oleh H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional UNPAB, serta Dra. Hj. Yasmin Siti Khadijah, Ketua Umum Yayasan Panca Budi. Kehadiran pimpinan universitas dan yayasan menjadi wujud dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta penguatan budaya akademik yang berorientasi pada prestasi.

Selain sebagai bentuk penghargaan, gathering ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antardosen, memperkuat jejaring akademik, berbagi pengalaman, serta menumbuhkan semangat kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi. Suasana kebersamaan yang terbangun selama perjalanan memberikan ruang bagi para peserta untuk saling menginspirasi dan memperluas perspektif melalui pengalaman lintas budaya dan negara.

Adapun dosen yang menerima penghargaan sebagai Dosen Berprestasi UNPAB berdasarkan Kinerja Tahun 2025 adalah:

Assoc. Prof. Dr. Tumiran Jumani
Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini
Assoc. Prof. Dr. Rahayu Dwi Utami
Assoc. Prof. Dr. Lia Nazliana Nasution
Assoc. Prof. Dr. Siti Nurhayati
Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya
Assoc. Prof. Dr. Sri Rahayu
Dr. Annisa Ilmi Faried
Dr. Najla Lubis
Dr. Julia Marisa

Melalui program Gathering Dosen Berprestasi 2026, UNPAB berharap budaya unggul, inovatif, dan kompetitif yang sehat terus berkembang di lingkungan akademik. Prestasi yang diraih para dosen tidak hanya menjadi kebanggaan individu, tetapi juga menjadi kekuatan kolektif yang mendorong kemajuan universitas secara berkelanjutan.

UNPAB meyakini bahwa dosen merupakan pilar utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing global. Oleh karena itu, penghargaan terhadap kinerja terbaik bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya akademik yang inspiratif, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui momentum Gathering Dosen Berprestasi 2026, UNPAB kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan lingkungan akademik yang unggul, humanis, dan berorientasi pada pencapaian terbaik di tingkat nasional maupun internasional.rel

100 CTFP Targetkan 3.000 Pesan untuk Atlet di Asian Para Games Aichi Nagoya 2026

admin — Mon, 08 Jun 2026 18:00:00 +0700+0700

NAGOYA, JEPANG – Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 atau Asian Para Games ke-5 akan berlangsung pada 18–24 Oktober 2026 di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Jepang. Ajang ini direncanakan menjadi pesta olahraga disabilitas terbesar di Asia dengan melibatkan sekitar 3.000 atlet difabel dari 45 negara Asia.

Salah satu momen istimewa dalam ajang tersebut adalah diperkenalkannya lagu anthem Asian Paralympic Committee (APC) yang diciptakan oleh Natalia Tjahja dan musiknya oleh Dwiki Dharmawan. Acara ini diperkirakan akan disaksikan oleh sekitar 100.000 orang.

"Dengan izin Tuhan, ribuan kartu 100 CTFP akan hadir di acara ini untuk membawa kebahagiaan bagi atlet-atlet difabel melalui pesan cinta kasih dari para tokoh dunia," ujar Natalia Tjahja, pendiri 100 CTFP.

Apa Itu 100 CTFP?
100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) merupakan kartu yang berisi tiga pesan inspiratif dari para tokoh dunia untuk atlet difabel di seluruh dunia. Pesan tersebut disampaikan dengan tulus dan berasal dari hati yang terdalam.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 654 tokoh dunia dari berbagai negara telah bergabung dalam gerakan kemanusiaan tersebut.

Program 100 CTFP pertama kali diluncurkan di Ital Auto Singapore pada 11 Juli 2025. Peluncuran tersebut menghadirkan momen unik ketika 14 atlet difabel berparade menggunakan mobil Ferrari bersama 14 pemilik Ferrari.

"Saya meluncurkan 100 CTFP dengan tiga pesan dari Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC)," kata Natalia.

Menurut Natalia, Andrew Parsons merupakan sosok yang baik dan rendah hati yang dikirim Tuhan untuk mendukung perjalanan 100 CTFP.

Ia juga menyebut sejumlah tokoh dunia lain yang memberikan dukungan luar biasa, di antaranya Putri Euphelma Choden Wangchuck dari Kerajaan Bhutan yang juga menjabat Presiden NPC Bhutan, Naiyanobh Bhirombhakdi selaku Presiden NPC Thailand, Deepa Malik yang merupakan Presiden NPC India yang sebelum ini, sekaligus atlet difabel wanita pertama India peraih medali Paralimpiade, serta Bing Bhirombhakdi, Direktur utama Cavallino Motors Ferrari Thailand.

Dalam waktu lima bulan, 100 CTFP berkembang menjadi gerakan global dengan ratusan pesan dari tokoh-tokoh dunia yang berasal dari berbagai negara. Mereka berasal dari kalangan penyelenggara negara, keluarga kerajaan, pemimpin bisnis, selebriti, penyair ternama, nominasi Nobel, jurnalis, hingga tokoh masyarakat.

Di Indonesia, sejumlah tokoh yang telah bergabung antara lain Raja Sapta Oktohari, Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, Gusti Bhre, Jenny O, Harnoto Darsono, Sylvia Hendarto, Dwiki Dharmawan, Ita Purnamasari, Rita Pusponegoro, Richard Sam Bera, Marcelino Lefrandt, Anita Djajadiningrat, Acha Septriasa, Elang L. Gibran, Samuel Rizal, Ranty Purnamasari, Andrigo, Yoan, dan masih banyak lagi.

Natalia juga mengapresiasi kontribusi Maki Starfield, penyair dan pelukis ternama asal Jepang yang berhasil mengajak sekitar 70 tokoh dunia dari berbagai negara untuk bergabung dalam 100 CTFP.

"Maki Starfield adalah bagian dari tim 100 CTFP Jepang dan menjabat sebagai Lead Women of Influence 100 CTFP Japan 2026," jelas Natalia.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Presiden NPC Singapura, Dr. Teo-Koh Sock Miang.

"Atas nama Singapore National Paralympic Council, saya mengucapkan selamat kepada 100 CTFP. Komitmen 100 CTFP dalam menyatukan komunitas dan bangsa-bangsa mencerminkan semangat keberanian, tekad, dan solidaritas yang menjadi jiwa Gerakan Paralimpik. Semoga 100 CTFP terus sukses di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Saat ini, MMLWF berkolaborasi dengan penyelenggara Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 yakni Asian Paralympic Committee (APC) dalam pengembangan program 100 CTFP.

"Terima kasih kepada Tuhan, Saya sedang mengumpulkan 3.000 pesan dari tokoh-tokoh Asia di 45 negara untuk 100 CTFP Asian Para Games Aichi Nagoya 2026," ujar Natalia.

"Saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Senny Marbun menjadi Presiden APSF" ujarnya lagi menutup wawancara.

Pansus DPRD Medan Desak Pemko Tuntaskan Pengambilalihan PSU Contempo Regency

admin — Mon, 08 Jun 2026 16:34:00 +0700+0700

MEDAN, SUMUT24.CO

Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota Medan segera menuntaskan pengambilalihan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo Regency di Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.
Anggota Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Medan, Muslim, menegaskan pengambilalihan PSU tersebut harus dilaksanakan sesuai Berita Acara Pengambilalihan PSU Nomor 600.1.15.2/9520 tertanggal 1 Desember 2025 yang telah ditandatangani Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur pemerintah kecamatan, kelurahan dan lingkungan setempat.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Penertiban Aset Daerah Kota Medan terkait optimalisasi dan kelancaran penertiban aset daerah fasilitas umum perumahan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Medan, Senin (8/6).
Menurut Muslim, persoalan PSU bukan sekadar urusan administrasi aset, tetapi juga bagian dari upaya penyelamatan aset negara yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK mendorong pemerintah daerah menertibkan PSU untuk mencegah potensi pengalihan fungsi fasilitas umum, mencegah kerugian keuangan daerah, serta menutup peluang praktik gratifikasi dan pungutan liar dalam proses penyerahan aset," ujar Muslim.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Penertiban Aset Daerah DPRD Medan Robi Barus dan dihadiri anggota pansus Margaret MS, Jusuf Ginting, Salomo TR Pardede, Modesta Marpaung, Renvil Napitupulu dan Lailatul Badri. Turut hadir perwakilan pengembang, OPD terkait, camat dan lurah.
Berdasarkan dokumen pengambilalihan, kawasan Perumahan Contempo Regency memiliki luas sekitar 10.187 meter persegi. PSU yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas sekitar 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter, serta saluran drainase sepanjang 334 meter.
Dalam berita acara tersebut ditegaskan bahwa setelah penyerahan dilakukan, seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan melalui APBD. Pengembang tidak lagi memiliki hak untuk mengelola maupun mengalihkan aset yang telah diserahkan.
Namun demikian, proses pengambilalihan masih menuai polemik. Sejumlah warga Perumahan Contempo Regency menyatakan keberatan karena mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi yang memadai terkait pengambilalihan tersebut.
Warga juga menolak rencana pembongkaran sejumlah fasilitas yang selama ini digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara sebagian warga lainnya menyebut aktivitas sosial di lokasi PSU baru dilakukan setelah muncul rencana eksekusi.
Di sisi lain, Tim Verifikasi PSU Dinas SDABMBK Kota Medan menyatakan proses sosialisasi telah dilakukan dan pengambilalihan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Permendagri Nomor 9 Tahun 2009.
Anggota Pansus Margaret MS mengingatkan agar proses penyelamatan aset daerah tidak berlarut-larut.
"Kalau terlalu lama dibiarkan, aset yang semestinya menjadi milik Pemko Medan bisa saja berpotensi diperjualbelikan atau dialihfungsikan. Ini harus segera dituntaskan," tegasnya.
Senada, anggota Pansus Lailatul Badri meminta pemerintah bergerak cepat karena masih banyak aset daerah lainnya yang belum berhasil diambil alih dari pihak pengembang.

Anto Genk Dukung SPS Terus Berkembang di Usia ke-80 Tahun

admin — Mon, 08 Jun 2026 16:30:00 +0700+0700

Medan – Wakil Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Utara, Rianto, SH, MH, atau yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 SPS yang jatuh pada 8 Juni 2026.

Menurut Anto Genk, perjalanan SPS selama delapan dekade merupakan bukti nyata komitmen organisasi dalam menjaga eksistensi perusahaan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi dan pembangunan bangsa.

"Usia 80 tahun merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. SPS telah menunjukkan perannya sebagai organisasi yang mampu menjadi wadah bagi perusahaan pers untuk terus berkembang, menjaga profesionalisme, serta memperjuangkan keberlanjutan industri media nasional," ujar Anto Genk, Senin (8/6/2026).

CEO Sumut24 Group itu menilai tema HUT ke-80 SPS, Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat, sangat relevan dengan kondisi industri pers saat ini yang tengah menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, integritas harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi pers, sementara inovasi menjadi kunci agar media tetap mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan zaman.

"Pers harus terus menjaga kepercayaan publik melalui karya jurnalistik yang berkualitas, independen, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, perusahaan pers juga harus mampu berinovasi agar tetap eksis dan berkembang di era digital," katanya.
Anto Genk menegaskan, SPS memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem media yang sehat dan profesional. Karena itu, ia mengajak seluruh insan pers untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga solidaritas demi kemajuan industri media nasional.

"Kami di SPS Sumatera Utara siap mendukung berbagai program dan langkah strategis SPS ke depan. Semoga di usia ke-80 tahun ini, SPS semakin kuat, semakin maju, dan terus menjadi garda terdepan dalam membangun pers Indonesia yang berdaya saing serta berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.red