Sutrisno Pangaribuan Nilai Bobby Nasution Melecehkan DPRD Sumut karena Tinggalkan Rapat Paripurna

admin — Wed, 22 Jul 2026 16:35:00 +0700+0700

MEDAN – Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Indonesian Parliament Watch (IParWa), dan Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, mengkritik tindakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara saat sidang berlangsung.

Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Rabu (22/7/2026), Sutrisno menilai langkah Bobby meninggalkan rapat tanpa meminta izin kepada pimpinan sidang merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif.

Menurut Sutrisno, interupsi yang disampaikan sejumlah anggota DPRD terkait syarat kuorum merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026. Ia merujuk Pasal 117 yang mengatur ketentuan kuorum rapat paripurna, termasuk untuk pembahasan dan penetapan perda maupun APBD.

"Seharusnya Gubernur menghormati proses yang sedang berlangsung, bukan meninggalkan ruang rapat," tulis Sutrisno.

Dalam pernyataannya, Sutrisno juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan sejumlah dinamika politik sebelumnya yang melibatkan Bobby Nasution, seperti polemik dengan Ketua DPRD Medan saat itu, Hasyim, persoalan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri Pemerintah Kota Medan, hingga sindiran Bobby kepada sejumlah kepala daerah dalam berbagai kesempatan.

Ia menilai tindakan meninggalkan rapat paripurna dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut maupun partai-partai pendukung.

Selain itu, Sutrisno berpendapat tidak terpenuhinya kuorum rapat paripurna mencerminkan adanya dinamika politik di internal DPRD Sumut yang patut menjadi perhatian.

Atas peristiwa tersebut, Sutrisno meminta Bobby Nasution menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut apabila kepergiannya dari ruang sidang dinilai menimbulkan kesan tidak menghormati lembaga legislatif.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kritik yang disampaikan Sutrisno Pangaribuan maupun alasan meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum memberikan tanggapan atas penilaian tersebut.rel

Polsek Medan Area Tangkap Sekuriti Rampas HP Wanita Lansia saat Duduk di Kursi Roda

admin — Wed, 22 Jul 2026 16:13:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Melihat kondisi seorang wanita lanjut usia (lansia) tengah duduk di kursi roda tak membuat Rizki Ariono alias Boncel (31) iba atau kasihan.

Warga Jalan Menteng VII Gang Nasional Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai itu malah tega merampas handphone (HP) yang sedang dipegang korban, Betti Magdaulina Sihombing (60).

Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin, Rabu (22/7/2026) menjelaskan, pada Rabu (25/2/2026) sekira pukul 11.30 WIB lalu, korban yang sedang duduk seorang diri di kursi roda teras rumahnya Jalan Menteng VII Gang Era Baru Menteng, Medan Denai didatangi tersangka.

Tersangka langsung merampas HP korban, kemudian kabur. Korban sempat berteriak "maling, maling", namun situasi sepi membuat tersangka berhasil melarikan diri.

"Dalam rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi, terlihat tersangka menghampiri korban lalu merampas handphone milik korban," jelasnya.

Peristiwa itu kemudian diceritakan korban kepada anaknya lalu mengecek CCTV di sekitar lokasi. Pencurian dengan kekerasan (Curas) itu lalu dilaporkan Jerri Maniur Siambaton ke Mapolsek Medan Area, dan menyerahkan bukti petunjuk rekaman CCTV kepada penyidik.

Dalam penyelidikan polisi, tersangka selalu berpindah tempat untuk menghindari petugas.

Tapi, Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Iptu Khairul Fajri akhirnya berhasil mengendus keberadaan tersangka saat menjadi sekuriti di salah satu perumahan Jalan Merbau Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Selasa (21/7/2026) sore

"Kanit Reskrim bersama anggota berhasil menangkap tersangka di salah satu perumahan di Medan Petisah," pungkas AKP M Ainul Yaqin.(W05)

3 Korban Tewas Ledakan Grand Polonia Teridentifikasi

admin — Wed, 22 Jul 2026 16:07:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Tim gabungan telah berhasil mengevakuasi tiga korban meninggal (tewas) tertimbun puing-puing bangunan akibat ledakan yang terjadi di Kompleks Grand Polonia, Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia.

Berdasarkan identifikasi ketiga korban itu bernama Jesika, Ros dan Sinta. Jesika merupakan istri pemilik rumah, sementara dua lainnya merupakan asisten rumah tangga (ART) asal NTT dan babysitter asal Kabupaten Nias Selatan (Nisel).

"Tiga jasad korban ledakan itu ditemukan di lantai II rumah bernomor 3B, persis di bawah reruntuhan bangunan," terang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Medan, Hery Marantika, Rabu (22/7/2026).

Dia mengungkapkan, tim gabungan juga berhasil menyelamatkan tiga korban luka-luka lainnya, termasuk seorang balita berusia 2 tahun yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Korban selamat terdiri atas Jeavelin, Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir atas nama Yuda," ungkapnya.

Kata dia, etelah semua jasad ditemukan proses evakuasi pasca terjadinya ledakan itu dihentikan.

Diketahui, penyebab ledakan di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan Udara Kecamatan Medan Polonia pada Senin (20/7), terjadi perbedaan pendapat.

Di lokasi kejadian, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya mengatakan, berdasarkan investigasi awal ledakan disebabkan adanya kebocoran pipa gas tanam yang berada di dalam rumah

"Hasil investigasi awal kita dengan menggunakan alat bahwa sumber ledakan karena adanya pipa gas tanam yang bocor. Namun begitu kami masih terus melakukan penyelidikan," sebutnya.

Dia mengungkapkan, sumber ledakan karena kebocoran pipa gas tanam itu berasal dari dalam rumah nomor 3B hingga mengakibatkan sejumlah rumah warga lainnya ikut terdampak akibat terkena serpihan.

Sementara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui Area Head PGN Medan, Agus Kurniawan menyebutkan, hasil deteksi gas yang dilakukan disaksikan pihak eksternal berwenang di lokasi atau rumah yang menjadi sumber ledakan menunjukkan angka 0 PPM atau tidak terdeteksi adanya kandungan gas metana (gas bumi).

"Saat tim PGN telah mengamankan lokasi dengan menurunkan tim teknis dan tanggap darurat untuk menutup penyaluran gas serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jaringan pipa gas untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar area kejadian," pungkasnya.(W05)

Teks foto :

Perkuat Peran Penjaga Budaya, WKI dan Kaukus Perempuan Parlemen RI Gelar Seminar Dialog Interaktif

admin — Wed, 22 Jul 2026 15:58:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wanita Karo Indonesia (WKI) berkolaborasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI menggelar Seminar Dialog Interaktif di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026).

Mengusung tema "Peranan Wanita Karo dalam Pewarisan Nilai Budaya" serta sub-tema "Wanita Karo Sebagai Penjaga Warisan Budaya: Menguatkan Peran, Mewariskan Nilai, Membangun Generasi Berbudaya", forum ini menegaskan pentingnya posisi perempuan Karo dalam melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Parlemen RI, Dr. Badikenita Sitepu, S.E., S.H., M.Si., hadir sebagai keynote speaker. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa perempuan Karo memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan strategis, baik dalam tatanan adat maupun kehidupan bermasyarakat.

"Perempuan Karo adalah pilar keberlanjutan budaya di tengah perubahan zaman. Secara adat, perempuan Karo memegang peranan penting dan memiliki level yang tinggi. Karakter dasarnya adalah mandiri dan independen," ujar Badikenita.

Ia juga mengajak para perempuan Karo untuk berani mengambil peran aktif di dunia politik dan tidak anti-politik. Menurutnya, sebuah negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, melainkan karena banyaknya orang benar yang memilih diam.

"Perempuan Karo tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus terus memberikan edukasi, menyiapkan kader, dan berkontribusi menyuarakan aspirasi dalam setiap pengambilan keputusan. Dukungan keluarga juga sangat penting untuk menambah kepercayaan diri," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Badikenita turut membagikan pengalaman dan rekam jejaknya menghadapi berbagai tantangan kultural serta hambatan usia saat menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ketangguhan dan perjalanannya tersebut kini tengah ia tuangkan ke dalam sebuah karya buku berjudul "Unbroken".

Ketua Panitia, Prof. Eva Marlina Ginting, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pemikiran dan gagasan terkait peran strategis perempuan Karo, yang tidak hanya bertindak sebagai ibu dan pendidik pertama, tetapi juga penjaga bahasa, adat istiadat, serta identitas budaya.

"Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, tantangan untuk menjaga jati diri budaya semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama agar budaya Karo tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya," jelas Eva.

Senada dengan hal tersebut, Ketua WKI, Prof. Dr. Maria Kaban, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas fasilitas serta dukungan yang diberikan oleh Dr. Badikenita Sitepu. Ia menjelaskan beberapa tujuan utama dari penyelenggaraan seminar ini, di antaranya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran strategis wanita Karo dalam pewarisan nilai budaya dan mengidentifikasi bentuk pewarisan budaya yang dilakukan wanita dalam keluarga dan masyarakat.

Selain Dr. Badikenita Sitepu, seminar ini juga menghadirkan sederet narasumber lintas profesi, yaitu seniman Karo Saksi Sebayang, praktisi hukum Dr. Elieka Sari, S.H., M.Hum., serta akademisi Dr. Dra. Sri Alem br Sembiring, M.Si.

Acara yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh berbagai tokoh perempuan, praktisi budaya, akademisi, hingga generasi muda Karo yang berkomitmen menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya luhur Karo di masa depan. (Rel)

Monthly Upgrade Academy Perkuat Pemahaman Sejarah dan Nilai Luhur UNPAB sebagai Fondasi Kemajuan Institusi

admin — Wed, 22 Jul 2026 15:47:00 +0700+0700

Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menyelenggarakan Monthly Upgrade Academy dengan mengusung tema "UNPAB Legacy and Pride Experience". Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Al-Huda, Gedung A ini menjadi wadah penguatan karakter, budaya organisasi, serta pemahaman sivitas akademika terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi perjalanan UNPAB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pembina Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya (YPDHKY), Hj. Sri Hayati, serta dibuka oleh Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. Kehadiran pimpinan yayasan dan universitas menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat budaya institusi melalui pembelajaran yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. menegaskan bahwa memahami sejarah berdirinya UNPAB merupakan bagian penting dalam membangun karakter dan semangat seluruh sivitas akademika. Menurutnya, perjalanan dan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. sebagai pendiri UNPAB merupakan warisan berharga yang perlu dipelajari untuk memperluas wawasan serta menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Beliau juga menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri harus terus diimplementasikan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Dengan menjadikan moto "Beriman, Berilmu, dan Berkarya" sebagai pedoman, seluruh sivitas akademika diharapkan mampu terus berkembang, berkontribusi, dan bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menuju kemajuan yang lebih besar.

Pada sesi utama, H. Ahmad Baqi Arifin, S.H., M.M., MBA menyampaikan materi mengenai sejarah lahir dan berkembangnya Universitas Pembangunan Panca Budi. Melalui pemaparannya, peserta diajak memahami perjalanan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. dalam membangun UNPAB dengan mengintegrasikan keunggulan akademik, nilai spiritual, dan semangat pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama pengembangan institusi.

Selain mengulas sejarah, materi juga menekankan bahwa warisan terbesar pendiri bukan hanya berdirinya sebuah perguruan tinggi, tetapi juga lahirnya budaya akademik yang berlandaskan integritas, pengabdian, dan semangat untuk terus belajar. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang hingga kini terus dijaga dan dikembangkan dalam setiap langkah kemajuan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Melalui penyelenggaraan Monthly Upgrade Academy, UNPAB menunjukkan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul, memiliki pemahaman mendalam terhadap jati diri institusi, serta mampu mengamalkan nilai Beriman, Berilmu, dan Berkarya dalam setiap pengabdian. Diharapkan kegiatan ini semakin memperkuat rasa bangga, loyalitas, dan semangat seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menjadi perguruan tinggi yang semakin maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Hadiah Gebyar Pajak Sumut 2026 kepada Lima Wajib Pajak

admin — Wed, 22 Jul 2026 15:39:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI , Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menyerahkan hadiah kepada lima wajib pajak asal Kota Tanjungbalai yang menjadi pemenang Undian Gebyar Pajak Sumut 2026 periode Triwulan I (Januari–Maret 2026).

Penyerahan hadiah berlangsung di Kantor UPTD Samsat Tanjungbalai, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kecamatan Datuk Bandar, Selasa (21/7/2026).

Turut hadir Kepala UPTD Samsat Tanjungbalai Susi Haryanti dan Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai Siti Fatimah.

Program Gebyar Pajak Sumut merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut kepada masyarakat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.

Kepala UPTD Samsat Tanjungbalai, Susi Haryanti, mengatakan pemberian hadiah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

"Ini merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin membayar pajak kendaraan. Semoga menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk semakin taat pajak demi mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Ia mengajak masyarakat tidak hanya tertib membayar pajak, tetapi juga melengkapi administrasi kendaraan serta mematuhi aturan lalu lintas.

"Kami berharap masyarakat terus meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu, melengkapi dokumen kendaraan, dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama," kata Fadly.

Ia menambahkan, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun lima penerima hadiah Undian Gebyar Pajak Sumut 2026 Triwulan I asal Kota Tanjungbalai yakni:

1. Tumbur Pangihutan Hutabarat (BK 1062 VT) – Laptop HP.
2. PT Sumber Mutiara Lestari (BK 8716 VQ) – Mesin Cuci LG.
3. Hella Trisna Rizki (BK 1383 VQB) – Televisi Samsung.
4. Mairani (BK 4443 QAB) – Smartwatch Garmin.
5. Yahman Sitorus (BK 4672 OB) – Slow Juicer Sharp.

Program Undian Gebyar Pajak Sumut akan kembali dilaksanakan pada periode berikutnya sebagai upaya mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat.(eko)

Berulang Berganti Kasat dan Kapolsek, Balga Tidak Tersentuh, Tetap Eksis Edarkan Narkoba d Bilah Hilir

admin — Wed, 22 Jul 2026 15:30:00 +0700+0700

sumut24.co -Labuhanbatu, Kepiawaian Balga bertahun - tahun mulus mengedarkan narkoba jenis sabu -sabu di wilayah di beberapa desa di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu terbilang handal.

Pasalnya, sudah beberapa kali berganti Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu, berganti juga Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Bilah Hilir, Balga tidak pernah bisa ditangkap.

Hal itu dikatakan salah seorang warga yang tidak berkenan ditulis namanya di pemberitaan kepada awak media ini, Rabu, (22/07/2026) di Negeri Lama.

sumber mengatakan, Balga saat ini sebagai bandar besar di Kecamatan Bilah Hilir mengedarkan narkoba di Desa Kampung Bilah dan di beberapa desa lainnya yang dikendalikan oleh "kios"nya sudah begitu meresahkan.

"Keresahan masyarakat disampaikan kepada media dan sudah dipublikasikan berulang kali, dengan harapan ada respon cepat aparat kepolisian menangkap Balga, tetapi ekspektasi warga itu belum tercapai, masih jauh api dari panggang,"ujar sumber

Masih kata sumber, sekira 2 bulan lalu, Marihot "kios" narkoba Balga terbesar di Sei Bomban, Lingkungan Titi Panjang Hulu, Kelurahan Negeri Lama berhasil ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Penangkapan terhadap Marihot yang diketahui selama ini mengedarkan narkoba ke beberapa desa/ Kelurahan sebagai "anak main" Balga menuai respon positif dan negatif dari masyarakat setempat.

"Respon positifnya Marihot berhasil ditangkap, respon negatifnya kenapa kios dapat ditangkap sementara Balga selaku bandar tidak juga bisa ditangkap hingga saat ini, baik oleh Satres Narkoba mau pun Satreskrim Polsek Bilah Hilir,"imbuh sumber.

Sumber menilai, eksistensi Balga yang hingga saat ini tidak bisa ditangkap menimbulkan opini miring terhadap kinerja aparat kepolisian, khususnya Satres Narkoba Polres Labuhanbatu dan Satreskrim Polsek Bilah Hilir.

"Kita lihat pemberitaan kemarin, Zul Fadli alias Bagong bandar narkoba yang buron ke Riau berhasil ditangkap Satres Narkoba, beberapa bandar di Kecamatan Pangkatan juga berhasil diciduk Satreskrim Polsek Bilah Hilir, tetapi Balga dan bandar lainnya yang lebih dekat, masih berada di Kecamatan Bilah Hilir tidak juga bisa ditangkap,"ungkap sumber kembali.

Terpisah, Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Labuhanbatu Agus Kusdarwanto, diminta tanggapannya terkait Balga yang tidak bisa juga ditangkap, Agus berharap keseriusan aparat kepolisian agar tidak terbangun opini miring terhadap kinerja aparat kepolisian.

"Bila yang jauh dapat diburu, sedangkan yang dekat tidak dapat disentuh,wajar hal itu melahirkan interpretasi negatif di masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian,"ucap Agus.

Ditegaskan Agus kembali, pergantian kepemimpinan di Satres Narkoba mau pun bergantinya Kapolsek dan Kanit Reskrim di wilayah pesisir, selayaknya memberikan "warna baru" dalam bentuk low enforcement memberantas para bandar/ pengedar narkoba di wilayah hukumnya.

"Peredaran narkoba sebagai bentuk kejahatan extra ordinary, merusak mental dan moralitas seseorang, karena itu tindakan low enforcement dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Saya menganalogikan ada perintah memadamkan api, jangan dijadikan kesempatan api itu untuk merebus atau memasak nasi di rumah,"ucap Agus tegas.

Agus menilai, kinerja aparat kepolisian di unit sektor Polsek Bilah Hilir, Panai Tengah, Panai Hilir belum bisa menunjukkan sebuah prestasi dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya.

"Kita mencermati, hingga saat ini tidak ada seorang pun bandar besar di wilayah hukum mereka yang dapat ditangkap, masih kelas kecil atau kios kios yang tertangkap. Sebagai ketua GANN Labuhanbatu saya menilai belum ada prestasi besar yang didapat oleh para kapolsek yang bertugas di daerah pesisir,"tukasnya.

Lebih parahnya lagi, lanjut Agus, beredar rumor atau suara sumbang tentang istilah "titik" terhadap eksistensi bandar narkoba yang menjalankan bisnis haram di daerah pesisir.

Rumor istilah titik itu sampai ke saya, kalau bukan titik pasti disikat aparat kepolisian. Seolah - olah yang disebut titik itu ada rekom tanpa tertulis bisa menjalankan peredaran narkoba aman dan mulus. Bila itu benar, siapa yang memberi rekom tersebut? Hal itu perlu ditelusuri secara real dan komprehensif, agar tidak melahirkan fitnah terhadap aparat penegak hukum,"bebernya.

Di tempat yang sama, Humas GANN Kabupaten Labuhanbatu Kirman Dewantoro mengatakan, tidak tertangkapnya para bandar besar di daerah pesisir, Kirman meragukan keseriusan aparat kepolisian serius dalam hal memberantas narkoba.

"Ketika masuk kurir membawa narkoba ke daerah itu bisa ditangkap, tetapi bandar besarnya belum ada satu pun yang bisa ditangkap. Para bandar besar di wilayah Panai Tengah, Panai Hilir dan Bilah Hilir, tetapi satu pun belum ada yang ditangkap, karena itu saya meragukan keseriusan kinerja Satres Narkoba,"sebut Kirman.

Di akhir perbincangan Kirman menyebutkan ,kritikan terhadap kinerja aparat kepolisian dari warga mau pun dari lembaga bukanlah bentuk sebuah kebencian, melainkan bertujuan agar aparat kepolisian lebih serius menjalankan tugasnya sehingga tidak terbangun opini negatif dari masyarakat.

"Kita mendesak agar para bandar itu dapat ditangkap, karena keseriusan itu direalisasikan dalam bentuk kerja nyata apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bebasnya para bandar di daerah pesisir yang belum bisa ditangkap tunjukkanlah keseriusan kinerja Satres Narkoba,"pungkasnya mengakhiri.

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto,SH,MH, dikonfirmasi awak media ini via WhatsApp, apa tanggapannya terkait diragukan keseriusan kinerja Satres Narkoba oleh lembaga aktivis narkoba, terlihat contreng 2 biru tanda WhatsApp sudah dibaca, namun Kasat Narkoba AKP Endryanto hingga berita ini dikirim ke redaksi belum berkenan memberikan balasan.

Tidak berbeda pula dengan Kasat Narkoba, Kapolres Labuhabatu AKBP Wahyu Endrajaya SH, MH, SIK, diminta tanggapannya via WhatsApp tentang keluhan warga, beberapa kali berganti Kasat Narkoba, Kapolsek dan Kanit Reskrim di wilayah pesisir, tetapi belum ada seorang pun bandar besar narkoba yang bisa ditangkap, hingga berita ini belum berkenan memberikan balasan. (Jok).

Polda Sumut Diminta Turun Tangan Hentikan Dugaan Galian C Ilegal di Kampung Karo, Deli Serdang

admin — Wed, 22 Jul 2026 14:52:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin di kawasan Kampung Karo, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, mendapat sorotan. Masyarakat meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) segera turun tangan untuk menyelidiki legalitas aktivitas penambangan tersebut dan menghentikannya apabila terbukti melanggar hukum.

Selain diduga beroperasi tanpa izin, material hasil galian disebut-sebut diangkut menggunakan truk menuju kawasan kompleks perumahan. Kendaraan bertonase berat yang setiap hari melintasi Jalan Pancasila, Desa Paya Gambar, dikeluhkan warga karena menimbulkan debu tebal serta mengancam kondisi jalan yang mulai mengalami kerusakan.

Warga menilai aktivitas tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan dan keselamatan pengguna jalan. Mereka khawatir Jalan Pancasila akan semakin rusak apabila lalu lintas truk pengangkut material terus berlangsung tanpa pengawasan.

Di tengah keresahan masyarakat, muncul dugaan bahwa usaha galian C tersebut dimiliki oleh seorang oknum berinisial S yang berdomisili di Desa Mesjid. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

Masyarakat mendesak Kapolda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait legalitas tambang, izin lingkungan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, warga meminta aparat menindak tegas tanpa pandang bulu.

Selain Polda Sumut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas ESDM Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait juga diminta segera melakukan inspeksi lapangan guna memastikan aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola galian maupun aparat terkait mengenai legalitas aktivitas penambangan tersebut. Red

Datangi DPRD, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Perkuat Sinergi untuk Kota yang Lebih Aman

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:16:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Komitmen memperkuat sinergitas antarlembaga terus ditunjukkan Polres Padangsidimpuan. Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan pada Selasa (21/7/2026) pukul 10.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Padangsidimpuan KOMPOL Parlindungan Panjaitan, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Kuspil Pianto, S.H., Kasat Intelkam IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan, personel Sat Intelkam, serta jajaran Polres Padangsidimpuan.

Rombongan disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, S.Ak., bersama Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariyani Tambunan, S.H. dan jajaran anggota DPRD.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Agenda diawali dengan ramah tamah serta perkenalan sebagai bentuk mempererat hubungan kelembagaan antara Polres Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, silaturahmi yang dilakukan Kapolres menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang semakin erat antara lembaga legislatif dan kepolisian.

Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi kunjungan resmi pertama AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky sejak menjabat sebagai Kapolres Padangsidimpuan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres beserta rombongan. Semoga hubungan baik dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan demi kemajuan Kota Padangsidimpuan," ujar Sri Fitrah.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Padangsidimpuan menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pimpinan dan jajaran DPRD Kota Padangsidimpuan.

AKBP Noval menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih intensif serta memperkuat koordinasi dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan dengan DPRD Kota Padangsidimpuan. Kami meyakini bahwa sinergi yang baik antarinstansi merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Padangsidimpuan yang dinilai aktif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan DPRD akan semakin memperkuat langkah bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat serta menciptakan iklim yang aman dan kondusif.

Pertemuan berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat kerja sama antara Polres Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan sinergitas yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang harmonis, pelayanan publik yang optimal, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik di Kota Padangsidimpuan.zal

Kapolres Padangsidimpuan Terima Kunjungan PTPN IV Regional 1, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:15:00 +0700+0700

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H. menerima kunjungan silaturahmi jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru di ruang kerja Kapolres Padangsidimpuan, Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Polres Padangsidimpuan dengan PTPN IV Regional 1 dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas perusahaan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Manajer PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru Iwan Kurniawan, SP, Asisten Personalia Mahmud Fauzi Saragih, SH, Kabid Keuangan dan Umum PTPN IV Distrik Deli Serdang 2 Kartika A. Hutasoit, SH., MH, Kabag Ops Polres Padangsidimpuan AKP Juliapan Panjaitan, S.H., serta Kasat Intelkam Polres Padangsidimpuan IPTU Eko Bertom J.C. Panjaitan.

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak melakukan temu ramah sekaligus berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik antara institusi kepolisian dengan perusahaan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari jajaran PTPN IV Regional 1 Kebun Batang Toru. Pertemuan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sinergitas antara Polri dan dunia usaha sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan di Kota Padangsidimpuan," ujar AKBP Noval Nanusa Gegoh Desky, S.H., S.I.K., M.H.

Ia menambahkan, Polres Padangsidimpuan selalu membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, guna bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui silaturahmi seperti ini, kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat semakin erat. Polres Padangsidimpuan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat maupun dunia usaha demi terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PTPN IV Regional 1 menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Padangsidimpuan beserta jajaran yang telah menerima kunjungan mereka dengan penuh kehangatan.

Menurut pihak PTPN, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun hubungan harmonis dengan aparat penegak hukum, sehingga koordinasi dalam berbagai hal dapat berjalan semakin efektif.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Padangsidimpuan dan sekitarnya.zal

Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso Bangun Sinergi dengan DPRD, Pilih Dengar Aspirasi Rakyat demi Cegah Konflik Sejak Dini

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:14:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Anton Santoso, S.I.K., M.M., memulai masa kepemimpinannya dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya mengandalkan laporan internal kepolisian sebagai dasar pemetaan situasi keamanan, ia memilih turun langsung membangun komunikasi dengan DPRD Tapanuli Selatan guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Kantor DPRD Tapanuli Selatan pada Selasa (21/7/2026) sore. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut AKBP Anton Santoso, DPRD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat karena setiap anggota dewan menerima berbagai aspirasi, keluhan, hingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kebijakan keamanan yang efektif tidak cukup hanya disusun berdasarkan data kriminalitas ataupun laporan kepolisian. DPRD menyerap begitu banyak aspirasi masyarakat sehingga informasi tersebut sangat penting bagi kami untuk memahami kondisi wilayah secara lebih utuh, termasuk persoalan yang mungkin belum masuk dalam laporan resmi," ujar AKBP Anton usai pertemuan.

Kapolres menilai, banyak persoalan di masyarakat yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana. Berbagai permasalahan tersebut bisa berawal dari ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, sengketa sosial, minimnya informasi, hingga persoalan-persoalan kecil yang apabila dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Karena itu, dirinya ingin menghadirkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan semata.

"Kami harus mampu membaca tanda-tanda awal, mendengar masyarakat, kemudian mengambil langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar. Inilah yang menjadi salah satu fokus kami dalam menjaga situasi kamtibmas di Tapanuli Selatan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Anton juga menegaskan bahwa hubungan antara Polri dan DPRD bukan hanya sebatas koordinasi kelembagaan, tetapi merupakan kemitraan strategis dalam membangun daerah yang aman dan kondusif.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, sedangkan Polri bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, hingga penegakan hukum.

Sinergi kedua institusi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk keterbukaan, Kapolres juga mempersilakan DPRD memberikan berbagai masukan maupun evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan Polres Tapanuli Selatan.

"Kami siap menerima kritik yang objektif. Bagi kami, setiap masukan bukanlah gangguan, melainkan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki pelayanan sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas AKBP Anton.

Kunjungan silaturahmi tersebut disambut langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Tapanuli Selatan, yakni Ketua DPRD H. Rahmat Nasution, S.Sos., Wakil Ketua I H. Abdul Basith Dalimunthe, S.H., Wakil Ketua II H. Borkat, S.Sos., M.M., serta para ketua fraksi.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Intelkam AKP Oloan Lubis, S.H., M.H., Kasat Reserse Narkoba AKP Philip Purba, S.H., Kasat Reskrim IPTU Bontor D. Sitorus, S.H., M.H., Kasat Lantas IPTU James Sihombing, S.H., M.H., beserta jajaran pejabat lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum memperkuat komunikasi antara kepolisian dan legislatif demi mewujudkan Tapanuli Selatan yang aman, kondusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.zal

Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Tapsel 16.500 Benih Ikan dan 2,9 Ton Pakan Digelontorkan, Siap Dongkrak Ekonomi Desa

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:13:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Melalui Dinas Perikanan, Pemkab Tapsel menyalurkan bantuan benih ikan dan pakan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Dolok Marombun di Desa Sialaman, Kecamatan Sipirok, Selasa (21/7/2026).

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu kepada para anggota Pokdakan sebagai bagian dari program pengembangan budidaya perikanan melalui Kolam Air Tenang (KAT).

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tapanuli Selatan Juang Pakpahan, Camat Sipirok Sahruddin Perwira, Kepala Desa Sialaman, penyuluh perikanan lapangan (PPL), tokoh masyarakat, serta anggota Pokdakan Dolok Marombun.

Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan, Syaiful AP Nasution, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri dari 10.500 ekor benih ikan mas, 6.000 ekor benih ikan nila, serta 99 sak pakan ikan dengan total berat hampir 2,9 ton.

Menurut Syaiful, bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari program pembangunan kolam budidaya yang telah dilaksanakan Pemkab Tapanuli Selatan pada tahun 2025 sebagai upaya mendorong lahirnya sentra-sentra perikanan baru di wilayah pedesaan.

"Program ini merupakan tindak lanjut dari pencetakan kolam yang telah dilakukan tahun lalu. Di kawasan ini telah dibangun sekitar 30 unit kolam berukuran 10 x 20 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter untuk mendukung budidaya ikan air tawar," ujarnya.

Ia menjelaskan, kolam yang baru selesai dibangun tidak dapat langsung dimanfaatkan karena membutuhkan proses pematangan lahan agar struktur tanah menjadi lebih stabil dan mampu menahan volume air secara optimal.

"Proses pematangan kolam sangat penting untuk menghindari longsor maupun kerusakan konstruksi kolam. Setelah melewati tahapan tersebut, kolam kini siap digunakan untuk pembesaran ikan," katanya.

Syaiful berharap bantuan benih dan pakan yang diberikan dapat menjadi modal awal bagi kelompok pembudidaya dalam meningkatkan produktivitas usaha perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pokdakan Dolok Marombun sebelumnya telah menerima bantuan indukan ikan beserta perlengkapan pembenihan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat ini, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan berkembangnya kegiatan pembenihan ikan secara mandiri.

"Artinya, pembinaan yang dilakukan pemerintah mulai memberikan dampak nyata. Kami berharap kelompok ini dapat terus berkembang menjadi sentra pembenihan sekaligus budidaya ikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan para pembudidaya," jelasnya.

Melalui program Kolam Air Tenang, Pemkab Tapanuli Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan produksi ikan air tawar, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.zal

Sidak HP hingga Cek Judi Online, Waka Polres Padang Lawas Gelar Ops Gaktibplin untuk Perkuat Disiplin Personel

admin — Wed, 22 Jul 2026 13:12:00 +0700+0700

Palas | Sumut24.co

Polres Padang Lawas kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel. Melalui Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin), seluruh anggota menjalani pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengecekan telepon genggam (HP) guna memastikan tidak ada personel yang terlibat dalam praktik judi online.

Kegiatan yang berlangsung usai apel pagi di halaman Mapolres Padang Lawas pada Selasa (21/7/2026) itu dilaksanakan atas arahan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K. dan dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, S.H., didampingi Kasi Propam Iptu Salim Saragih, S.H.

Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya internal kepolisian dalam memperkuat kedisiplinan anggota, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap personel tetap memegang teguh kode etik Polri.

Selain memeriksa sikap tampang, kerapian, kelengkapan administrasi pribadi, dan surat-surat kendaraan, tim Sipropam juga melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam seluruh personel. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota Polres Padang Lawas yang memiliki aplikasi maupun akun yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

Wakapolres Padang Lawas, Kompol Leo Rela Edianto Sembiring, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menindak setiap pelanggaran disiplin yang dapat mencoreng nama baik Polri.

"Kami berkomitmen untuk menegakkan disiplin serta memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sumatera Utara dalam menjaga kehormatan dan citra institusi kepolisian di tengah masyarakat," tegas Kompol Leo.

Selama pemeriksaan berlangsung, seluruh personel bersikap kooperatif dengan menyerahkan telepon genggam mereka kepada tim Sipropam untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Proses pemeriksaan berlangsung tertib, lancar, dan tanpa kendala.

Kompol Leo menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan, khususnya terkait keterlibatan dalam praktik perjudian berbasis daring.

"Apabila nantinya ditemukan personel yang terbukti terlibat judi online, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan dan peraturan disiplin yang berlaku. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.

Sementara itu, Ps Kasubsi Penmas Polres Padang Lawas Bripka Ginda K. Pohan mengatakan bahwa Ops Gaktibplin merupakan agenda rutin sebagai langkah preventif untuk meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Menurutnya, pengawasan internal akan terus diperkuat agar setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kegiatan Gaktibplin ini bertujuan meningkatkan disiplin personel Polri, khususnya di lingkungan Polres Padang Lawas, sekaligus meminimalisasi pelanggaran yang berpotensi menurunkan citra dan martabat institusi Polri di mata masyarakat," ungkap Bripka Ginda.

Melalui pelaksanaan Ops Gaktibplin secara berkala, Polres Padang Lawas berharap dapat menciptakan budaya kerja yang bersih, disiplin, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan berintegritas.zal

All Indonesia: Dari Aplikasi Kedatangan Menjadi Wajah Pertama Negara

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:40:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Dalam agenda Analisis dan Evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu, 22 Juli 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bahwa layanan All Indonesia akan terus disempurnakan.

Pernyataan itu menarik perhatian saya. Bukan hanya karena menyangkut pengembangan sebuah aplikasi, tetapi karena All Indonesia dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar dalam pelayanan perlintasan Indonesia.

Kami melihat penyempurnaan itu tidak cukup dimaknai sebagai penambahan menu. All Indonesia perlu dikembangkan dengan melihat perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya: sejak merencanakan keberangkatan, memeriksa persyaratan, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan urusan kepabeanan dan karantina, hingga memperoleh layanan setelah tiba di Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian saya coba tuliskan sebagai bahan pemikiran. Sebab, aplikasi ini mempunyai peluang untuk berkembang jauh melampaui fungsi deklarasi kedatangan. Ia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara.

Kesan terhadap sebuah negara sering terbentuk sebelum pesawat menyentuh landasan. Seorang wisatawan mulai menilainya ketika mencari informasi visa, memeriksa syarat perjalanan, mengunggah dokumen, membayar biaya, dan memastikan barang bawaannya tidak melanggar ketentuan.

Penilaian itu berlanjut di bandara. Apakah prosedurnya mudah dipahami? Apakah antreannya masuk akal? Apakah sistem memberikan kepastian? Atau wisatawan harus berpindah dari satu laman ke laman lain, mengisi data yang sama berulang kali, lalu tetap kebingungan ketika tiba?

Di ruang kedatangan, negara tidak hadir melalui slogan. Negara dinilai dari cara kerjanya.

All Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menyatukan deklarasi kedatangan yang sebelumnya tersebar di beberapa instansi. Langkah ini penting. Namun, pengembangannya tidak boleh berhenti pada penambahan fitur. Aplikasi pemerintah bukan etalase yang otomatis semakin baik ketika semakin penuh. Terlalu banyak menu justru dapat menciptakan birokrasi baru dalam bentuk digital.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar, "Fitur apa lagi yang dapat dimasukkan?" Pertanyaan yang lebih mendasar ialah, "Dapatkah seluruh perjalanan penumpang diselesaikan melalui satu alur yang sederhana?"

Alur itu dimulai sejak seseorang merencanakan perjalanan, memeriksa persyaratan masuk, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan kepabeanan dan karantina, sampai mendapatkan layanan setelah berada di Indonesia.

Pengguna tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan pembagian kewenangan antarlembaga. Ia cukup berhadapan dengan satu pintu pelayanan negara.

Jangan Sekadar Memindahkan Loket

Banyak program digitalisasi gagal karena hanya memindahkan formulir kertas ke layar telepon. Loket fisik berkurang, tetapi pola birokrasi lama tetap dipertahankan. Data identitas diminta berkali-kali. Dokumen yang pernah disampaikan harus diunggah kembali. Pengguna membuat akun berbeda di beberapa sistem, kemudian mencari sendiri instansi yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.

Bila itu yang terjadi, All Indonesia hanya akan menjadi deretan loket dalam satu layar.

Masyarakat dan wisatawan tidak berkepentingan mengetahui apakah sebuah data berada di bawah kewenangan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, Karantina, operator bandara, atau maskapai. Mereka membutuhkan perjalanan yang aman, mudah, dan pasti.

Data yang telah diberikan kepada negara semestinya tidak diminta kembali tanpa alasan yang jelas. Ketika paspor sudah dipindai, identitas dasar tidak perlu diketik ulang. Saat nomor penerbangan telah terhubung dengan manifes maskapai, waktu serta terminal kedatangan dapat terisi otomatis. Visa yang telah diterbitkan seharusnya langsung terbaca dalam deklarasi kedatangan.

Prinsipnya sederhana: pengguna cukup memberikan data satu kali, sedangkan sistem pemerintahan bekerja di belakangnya.

Hal yang sama berlaku untuk barang bawaan. Penumpang yang menyatakan membawa obat, makanan, tumbuhan, hewan, uang tunai, atau perangkat telekomunikasi perlu memperoleh penjelasan yang langsung dan mudah dipahami. Apakah barang tersebut bebas dibawa, wajib dilaporkan, membutuhkan izin, dikenai pungutan, atau harus diperiksa lebih lanjut?

Orang tidak boleh dipaksa menafsirkan bahasa regulasi ketika sedang bersiap melakukan perjalanan.

Asisten Perjalanan Resmi Negara

All Indonesia dapat dikembangkan menjadi asisten perjalanan resmi Indonesia. Sebelum berangkat, calon penumpang cukup memasukkan kewarganegaraan, jenis paspor, tujuan kedatangan, dan lama tinggal. Sistem kemudian menjelaskan apakah ia bebas visa, dapat menggunakan visa saat kedatangan, atau harus memperoleh visa terlebih dahulu.

Informasi semacam itu lebih berguna daripada daftar peraturan yang panjang. Regulasi tetap menjadi dasar hukum, tetapi tugas aplikasi pelayanan adalah menerjemahkan aturan menjadi langkah yang dapat dipahami dan dilakukan pengguna.

Pengajuan visa, pembayaran, penerbitan dokumen, dan deklarasi kedatangan semestinya berada dalam satu perjalanan pelayanan. Sistem di belakangnya boleh tetap dikelola oleh instansi yang berbeda. Yang dibutuhkan adalah kemampuan antarsistem untuk membaca dan bertukar informasi secara aman.

Sesudah pesawat mendarat, aplikasi juga tidak semestinya berhenti pada penerbitan kode QR. All Indonesia dapat memberikan petunjuk sesuai kondisi setiap penumpang: apakah ia dapat menggunakan autogate, jalur mana yang harus dituju, apakah barang bawaannya memerlukan pemeriksaan karantina, di mana lokasi pengambilan bagasi, dan apa yang harus dilakukan bila dokumennya bermasalah.

Wisatawan tidak lagi menerima formulir digital semata, melainkan panduan perjalanan yang bersifat personal.

Bagi penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak tanpa pendamping, atau orang yang membutuhkan bantuan medis, permintaan pendampingan dapat diajukan sebelum kedatangan. Negara telah mengetahui kebutuhan mereka sebelum mereka berdiri di depan petugas.

Teknologi di sini bukan hanya alat untuk membaca data lebih cepat. Ia membantu manusia memahami proses yang harus dijalani.

Mudah Bukan Berarti Longgar

Ada anggapan bahwa kemudahan layanan akan melemahkan pengawasan. Padahal, sistem yang terintegrasi justru memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih awal dan lebih tepat.

Data visa, deklarasi, manifes, riwayat perjalanan, serta catatan kepatuhan dapat dianalisis sebelum penumpang tiba. Orang yang berisiko rendah dapat melewati proses yang lebih cepat. Perhatian petugas diarahkan kepada perjalanan yang tidak wajar, dokumen bermasalah, dugaan penyalahgunaan visa, atau indikator risiko lainnya.

Pengawasan yang efektif tidak berarti memeriksa semua orang dengan intensitas yang sama. Cara semacam itu menghabiskan waktu, memperpanjang antrean, dan membebani petugas tanpa jaminan hasil yang lebih baik.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan negara bersikap ramah kepada mereka yang patuh, sekaligus lebih tajam menghadapi ancaman.

Wisatawan yang datang dengan dokumen lengkap, tujuan perjalanan yang jelas, dan riwayat kepatuhan yang baik tidak perlu menjalani pemeriksaan berlapis. Sementara itu, penumpang dengan identitas bermasalah, pola perjalanan yang tidak lazim, atau indikasi penyalahgunaan izin dapat diperiksa lebih mendalam.

Namun, algoritma tidak boleh mengambil alih seluruh keputusan. Sistem dapat memberikan peringatan dan menemukan pola, tetapi keputusan yang menyangkut hak seseorang harus tetap berada dalam tanggung jawab petugas yang berwenang.

Harus tersedia pula mekanisme untuk memperbaiki data yang salah atau meninjau penilaian risiko yang keliru. Perbatasan modern tidak ditandai oleh banyaknya pemeriksaan, melainkan oleh ketepatan dalam menentukan siapa yang benar-benar perlu diperiksa lebih lanjut.

Tantangan Tata Kelola

Membangun aplikasi mungkin bukan bagian tersulit. Tantangan sesungguhnya terletak pada koordinasi kelembagaan.

Setiap instansi memiliki dasar hukum, prosedur, anggaran, dan sistem sendiri. Tidak jarang data masih diperlakukan sebagai milik sektoral, bukan sebagai sumber daya pemerintahan yang digunakan bersama secara terbatas dan bertanggung jawab.

Satu pintu pelayanan tidak berarti melebur semua kewenangan. Imigrasi tetap memutuskan persoalan keimigrasian. Bea Cukai tetap menjalankan fungsi kepabeanan. Karantina dan Kesehatan bekerja berdasarkan mandat masing-masing.

Yang perlu dihapus adalah beban koordinasi dari pundak pengguna.

Masyarakat dan wisatawan tidak boleh dijadikan kurir data antarinstansi. Ketika terjadi gangguan, mereka juga tidak semestinya diminta menebak siapa yang harus dihubungi. Negara harus tampil sebagai satu kesatuan, meskipun pekerjaan di belakang layar dilakukan banyak lembaga.

Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang tegas, standar pertukaran data, pusat bantuan bersama, mekanisme penanganan gangguan, serta audit terhadap setiap akses informasi pengguna.

Penyempurnaan All Indonesia dengan demikian bukan hanya pekerjaan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia memerlukan orkestrasi lintas lembaga. Imigrasi dapat menjadi penggerak utama karena berada di garis depan perlintasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesediaan seluruh instansi untuk membangun satu pengalaman pelayanan.

Tanpa tata kelola yang kuat, integrasi hanya melahirkan sistem besar yang sulit diawasi dan lebih sulit dipertanggungjawabkan.

Data Pribadi Bukan Harga Kemudahan

All Indonesia akan mengelola data yang sangat sensitif: identitas paspor, visa, alamat tinggal, riwayat perjalanan, kesehatan, barang bawaan, bahkan kemungkinan data biometrik. Semakin luas integrasi, semakin besar pula tanggung jawab negara.

Kemudahan pelayanan tidak boleh dibayar dengan hilangnya kendali atas data pribadi.

Setiap data harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas. Instansi hanya boleh mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangannya. Riwayat akses harus tercatat. Masa penyimpanan juga perlu dibatasi.

Pengguna berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana memperbaikinya apabila terjadi kesalahan.

Integrasi tidak berarti seluruh instansi dapat melihat semua data. Seorang petugas hanya mengakses informasi yang relevan dengan tugasnya. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan, keamanan perbatasan, dan perlindungan hak pribadi.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui tampilan aplikasi yang menarik. Kepercayaan tumbuh ketika pengguna yakin bahwa sistem bekerja secara aman, transparan, dan tidak menggunakan data di luar tujuan yang telah dijelaskan.

Tidak Berhenti Setelah Keluar Bandara

Hubungan antara negara dan wisatawan tidak selesai ketika seseorang meninggalkan terminal kedatangan. All Indonesia sebaiknya tetap berguna setelah proses perlintasan selesai.

Warga negara asing dapat menerima informasi mengenai masa berlaku izin tinggal, pengingat sebelum izin berakhir, prosedur perpanjangan, lokasi kantor imigrasi, perubahan alamat, hingga pelaporan paspor yang hilang.

Fitur tersebut bukan hanya memperbaiki kualitas layanan. Ia juga mencegah pelanggaran. Sebagian orang asing terlambat memperpanjang izin bukan karena berniat melawan hukum, melainkan karena tidak memahami ketentuan atau tidak memperoleh informasi pada waktunya.

Pencegahan lebih baik daripada membiarkan pelanggaran terjadi, lalu menghabiskan sumber daya negara untuk menanganinya.

Bagi warga negara Indonesia, aplikasi yang sama dapat menyediakan informasi kepulangan, layanan dokumen perjalanan, kanal pengaduan, dan akses terhadap layanan pelindungan apabila mengalami masalah di luar negeri.

Dengan desain seperti itu, All Indonesia tidak lagi menjadi aplikasi yang dipakai sekali kemudian dilupakan. Ia menjadi pintu masuk menuju ekosistem pelayanan perjalanan Indonesia.

Ukur Pengalaman, Bukan Sekadar Unduhan

Keberhasilan aplikasi pemerintah kerap dibanggakan melalui jumlah unduhan, akun terdaftar, atau formulir yang telah diisi. Angka tersebut berguna, tetapi belum cukup.

Yang lebih penting adalah berapa lama seseorang menyelesaikan seluruh proses. Berapa kali data yang sama diminta? Berapa banyak pengguna yang gagal mengisi formulir? Berapa lama mereka mengantre setelah tiba? Berapa banyak penumpang berisiko rendah yang dapat menggunakan autogate? Seberapa cepat pengaduan diselesaikan?

Dari sisi keamanan, perlu diukur apakah risiko dapat diketahui sebelum kedatangan, apakah pemeriksaan manual yang tidak perlu dapat dikurangi, dan apakah petugas dapat memusatkan perhatian pada kasus yang benar-benar bermasalah.

Kualitas All Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya tombol yang tersedia. Ukurannya adalah seberapa sederhana perjalanan penumpang dan seberapa tepat negara menjalankan pengawasan.

Pernyataan Dirjen Imigrasi dalam agenda Anev bahwa All Indonesia akan terus disempurnakan patut dilihat sebagai peluang untuk membangun lebih dari sekadar aplikasi deklarasi. Penyempurnaan itu dapat menjadi titik masuk bagi perubahan cara negara melayani orang yang datang, melintas, dan tinggal di Indonesia.

Bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas merupakan ruang perjumpaan pertama antara negara dan manusia yang memasuki wilayahnya. Di sana, ketegasan hukum harus berjalan bersama keramahan. Keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kerumitan, sebagaimana kemudahan tidak boleh berubah menjadi kelengahan.

All Indonesia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara: mudah digunakan, tegas terhadap risiko, melindungi data pribadi, dan memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Pengembangannya tidak perlu dimulai dengan menambah menu. Mulailah dengan melihat seluruh perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya.

Usai Disuruh beli sabu ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang , yang nyuruh pun ditangkap juga"

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:36:00 +0700+0700

Deliserdang - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya.

Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Senin (13/7/2026), petugas mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat dalam kepemilikan narkotika jenis sabu.
Pengungkapan berawal sekitar pukul 17.30 WIB setelah personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat mengenai seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Simpang Sidourip, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 18.00 WIB, petugas menemukan seorang pria yang kemudian diketahui berinisial A (36) sedang mengendarai sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu kotak rokok warna putih yang berisi satu plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 gram, yang disimpan di dalam kantong celana pelaku.
Dari hasil interogasi awal, Pelaku A mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Ia juga menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seorang pria di wilayah Percut Sei Tuan atas suruhan rekannya berinisial AH (44).
Berdasarkan keterangan tersebut, personel Satresnarkoba segera melakukan pengembangan. Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pria yang dimaksud di Jalan Sadar, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan pria tersebut beserta barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 0,50 gram serta lima plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar pelaku. Kepada petugas, pelaku juga mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seseorang di wilayah Percut Sei Tuan.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, pemeriksaan awal barang bukti menggunakan test kit, serta penimbangan awal barang bukti.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si. melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi SH, MH menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Polresta Deli Serdang akan terus melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika," tegasnya

Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SAPMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila

admin — Wed, 22 Jul 2026 12:31:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Bidang Kaderisasi MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, El Adrian Shah, menegaskan bahwa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila merupakan laboratorium kader yang memiliki peran strategis dalam mencetak calon-calon pemimpin masa depan organisasi.

Hal itu disampaikannya menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
Menurut El Adrian Shah, proses kaderisasi yang kuat akan melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di tingkat Pimpinan Cabang (MPC) maupun Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila.
"SAPMA PP adalah laboratorium kader dari mahasiswa dan pelajar yang ke depannya dapat menggantikan estafet kepemimpinan, baik di pimpinan cabang maupun di tingkat wilayah. Dari sinilah akan lahir kader-kader terbaik yang mampu membawa arah perubahan Pemuda Pancasila ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kaderisasi bukan hanya mencetak anggota organisasi, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena itu, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam SAPMA PP diharapkan menjadi sosok pemimpin yang visioner, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami berharap dari adik-adik mahasiswa dan pelajar ini lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas kepemimpinan tinggi, mampu membawa perubahan positif bagi Pemuda Pancasila, serta menjadi teladan di tengah masyarakat," katanya.
El Adrian Shah juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Ia berharap forum tersebut berlangsung demokratis, penuh semangat persaudaraan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid.
"Selamat melaksanakan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Semoga forum ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang solid lahir dan batin, memiliki loyalitas terhadap organisasi, serta mampu membesarkan dan memajukan Pemuda Pancasila di masa yang akan datang," pungkasnya.rel

Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

admin — Wed, 22 Jul 2026 10:19:00 +0700+0700

Jakarta – Nanik Sudaryati (S) Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7/2026). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan ingin fokus pada proses pemulihan kesehatannya.

Pengunduran diri Nanik telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Presiden menerima keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik.

Meski tak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat, Nanik mengaku telah meletakkan fondasi pembenahan tata kelola BGN, termasuk melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperbaiki struktur organisasi, serta mengganti sejumlah pejabat eselon I guna meningkatkan profesionalisme lembaga.

Sejumlah laporan juga menyebut Presiden Prabowo membuka peluang agar Nanik tetap berkontribusi setelah menjalani pengobatan, salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN yang kemungkinan akan dipimpinnya. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut.

Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si

admin — Wed, 22 Jul 2026 09:23:00 +0700+0700

MEDAN – Kabar duka menyelimuti Kota Medan. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si, meninggal dunia pada Rabu (22/7/2026) pukul 00.50 waktu Malaysia di Rumah Sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Almarhum wafat dalam usia 63 tahun.

Semasa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai birokrat senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemerintah Kota Medan, di antaranya sebagai Mantan Kepala BPKAD, Mantan Kepala Bappeda, Mantan Kepala Balitbang, Mantan Kepala Kesbangpol, serta Mantan Staf Ahli Wali Kota Medan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Medan Club dan merupakan alumni SMAN 6 Medan serta Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU).

Atas kabar duka tersebut, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum.

> "Atas nama keluarga besar JMSI Sumatera Utara, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si. Beliau adalah sosok birokrat yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan Kota Medan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Rianto, Rabu (22/7/2026).

Rianto juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

> "Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kehilangan seorang ayah dan tokoh pengabdian tentu menjadi duka yang mendalam, namun kami percaya Allah SWT akan memberikan tempat terbaik bagi almarhum," tambahnya.

Menurut informasi dari pihak keluarga, jenazah almarhum saat ini masih berada di Penang dan sedang diupayakan untuk dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (22/7/2026) atau Kamis (23/7/2026).

Rumah duka berada di Perumahan Menteng Indah Blok D9 Nomor 22, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan.

Pihak keluarga juga memohon doa serta keikhlasan seluruh kerabat, sahabat, dan masyarakat untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya kepada almarhum serta memberikan husnul khatimah. Aamiin.

Pemkab Solok Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045

admin — Wed, 22 Jul 2026 08:37:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut24co

Pada ‎Peringati Hari Anak Nasional ke-42 Selasa (21/7/2026) di Stadion Tuanku Tabiang, GOR Batubatupang, Kotobaru, Sumatera Barat, Pemkab Solok Tegaskan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak anak serta mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, Bunda PAUD Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., kepala perangkat daerah, camat, wali nagari se-Kabupaten Solok, para guru dan tenaga pendidik, orang tua, serta ribuan anak usia dini dari berbagai lembaga pendidikan.
‎
Bupati Solok, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam membina dan mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

‎"Hari Anak Nasional yang ke-42 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Tugas kita bersama, sebagai orang tua, guru, dan pemerintah, adalah memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing," tutur Bupati.
‎
‎Juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, para guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Kabupaten Solok.

‎"Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masa depan anak-anak kita. Terima kasih kepada seluruh guru atas dedikasi dan semangatnya dalam mendidik generasi penerus bangsa," ujarnya.
‎
‎Kemudian, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue Hari Anak Nasional sebagai ungkapan rasa syukur atas terus menguatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si. secara simbolis menyerahkan krayon kepada perwakilan anak-anak sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kreativitas dan imajinasi mereka.
‎
‎Dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh Bupati Solok bersama Bunda PAUD, jajaran pemerintah daerah, dan anak-anak. Pelepasan balon tersebut menjadi simbol harapan dan cita-cita tinggi bagi anak-anak Kabupaten Solok agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Dan kemudian ditutup dengan senam massal yang diikuti oleh anak-anak, guru, dan para orang tua dalam suasana penuh kebersamaan dan keceriaan.(YOSE)

Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah TA 2026 di Hadiri Bupati Solok

admin — Wed, 22 Jul 2026 08:36:00 +0700+0700

Padang : Sumut24co

Selasa (21/7/2026) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD dalam rangka Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumbar,

Rapat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta kepala OPD terkait dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Rapat tersebut bertujuan memastikan penyesuaian APBD dan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah berjalan tepat sasaran guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga, dalam arahannya menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat distribusi bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi pascabencana, khususnya melalui normalisasi sungai yang menjadi kunci pemulihan sektor irigasi, air minum, dan infrastruktur lainnya.

Bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera telah memasuki tahap pembangunan permanen setelah ditetapkannya Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar seluruh program berjalan selaras.

Kastorius juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik melalui website resmi, media lokal, dan media sosial agar masyarakat mengetahui berbagai langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah sekaligus menangkal informasi yang tidak benar.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., menyampaikan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2,617 triliun telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak Februari hingga April 2026 dan diharapkan segera direalisasikan.

Menegaskan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pemanfaatan tambahan TKD harus diprioritaskan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, serta pemulihan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta tidak menunda pelaksanaan kegiatan karena penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur tanpa harus menunggu perubahan APBD.

Selain percepatan realisasi anggaran, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi El Niño pada Agustus hingga September mendatang serta menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan TKD secara berkala kepada pemerintah pusat.

Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., pada kesempatan tersebut mengingatkan bahwa tambahan TKD yang telah diterima daerah harus segera dimanfaatkan dan tidak dibiarkan mengendap di Rekening Kas Umum Daerah.

Penggunaan anggaran harus benar-benar difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi kebencanaan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana, seperti penambahan tunjangan, pembelian kendaraan dinas mewah, maupun kegiatan pendukung yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dengan menginformasikan setiap tahapan pembangunan melalui media resmi pemerintah agar masyarakat mengetahui progres pelaksanaan program dan merasakan kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan.

Menutup kegiatan, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun perencanaan yang rinci, lengkap dengan jadwal pelaksanaan hingga target penyelesaian setiap kegiatan.

Juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dan berharap seluruh daerah aktif menyampaikan perkembangan maupun kendala di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi bersama melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui rapat asistensi ini diharapkan pemerintah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok, dapat mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(YOSE)