MEDAN | Lima calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara periode 2026-2029 menolak hasil pemilihan Calon Anggota KPID Sumut yang digelar oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara, Rabu 16/9/2026.

Kelima calon itu adalah Mohammad Hidayat, Edwar, Ayu Kesuma Ningtyas, Dearlina Sinaga, dan Ibnuraas Aleslami.

Penolakan itu disampaikan melalui surat resmi yang diterima oleh wartawan pada Kamis (17/9/2026) .

Dalam suratnya itu lima calon itu menyebutkan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID Sumut periode 2026 - 2029 DILAKUKAN ULANG.

Meminta Komisi A DPRD Sumut membuat tim penilai yang independen berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti asosiasi pengusaha radio dan televisi yaitu: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI); asosiasi praktisi penyiaran seperti Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), akademisi dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID Sumut Periode 2020 - 2029 itu harus dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri seluruh anggota masyarakat.

Hal ini berlandaskan azas keterbukaan informasi sebagai diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Ketiga hal di atas dimungkinkan untuk dilakukan mengingat biaya pelaksanaan seleksi/pemilihan calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029 cukup besar yaitu Rp.590.000.000,-

Tuntutan tersebut berdasarkan beberapa hal berikut ini:

Kami menilai pemilihan dan penetapan calon terpilih menjadi anggota KPID Sumatera Utara Periode Tahun 2026 - 2029 TIDAK TRANSPARAN dan TIDAK SAH.

Sesuai surat yang kami terima tertanggal agenda kegiatan pada Senin - Selasa (14 & 15 September) hanya melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPID Sumatera Utara Periode Tahun 2026 - 2029.

Namun setelah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan selesai dilakukan Komisi A DPRD Sumut langsung melakukan rapat untuk memilih dan menetap komisioner KPID Sumut Periode Tahun 2026 - 2029.

Rapat ini pun diprotes dua fraksi yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasional Demokrat (NasDem).

Alasannya, rapat pada tanggal 14 dan 15 September itu hanya mengagendakan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029.

Akhirnya, dua fraksi ini keluar dari ruang rapat sebagai bentuk penolakan rapat itu.

Sesuai pasal 46 PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota perubahan agenda DPRD hanya dapat dilakukan melalui rapat paripurna.

Dengan demikian, perubahan agenda rapat berlandaskan surat Ketua DPRD Sumatera Utara dinyatakan TIDAK SAH.

Kami mempertanyakan beredarnya nama-nama komisioner KPID Sumut terpilih untuk menjabat periode tahun 2026 - 2029 di sejumlah media massa padahal DPRD Sumut belum menyampaikan keputusan tersebut secara resmi.

Karena, rapat tersebut dilakukan secara tertutup tentu tidak ada wartawan yang berada dalam ruang rapat sehingga kami menduga kuat Komisi A DPRD Sumut sengaja menyebarkan informasi tersebut kepada wartawan untuk dipublikasikan.

Karena itu, Kami meminta tanggung jawab Komisi A DPRD Sumut yang memberikan informasi tersebut kepada media massa.

Alasannya, berita tersebut memberikan tekanan psikologis kepada kami karena masyarakat sudah mengklaim kami tidak lulus.

Kami mempertanyakan bagaimana metode dan indikator penilaian dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029.

Karena, komisi A DPRD Sumut tidak menyampaikan metode dan indikator penilaian. Komisi A DPRD Sumut juga tidak mengumumkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029.

Dengan demikian apa indikator yang digunakan Komisi A DPRD Sumut dalam memutuskan calon terpilih menjadi Komisioner KPID Sumut Periode 2026 - 2029.

Tindakan Komisi A DPRD Sumut kami nilai sebagai bentuk tindakan TIDAK TRANSPARAN.(Rel)

Hal itu disampaikan Kapolda Sumut dalam amanatnya pada upacara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara yang digelar di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (17/09/26).

"Mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi Polri. Hal ini merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi," ujar Kapolda Sumut dalam amanatnya.

Menurutnya, pergantian jabatan juga menjadi bagian dari proses pengembangan karier personel yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan kinerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda mengingatkan, setiap jabatan merupakan amanah yang disertai tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan kepada setiap personel harus dijawab dengan integritas, loyalitas, serta kinerja yang mampu membawa organisasi terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Hal ini semakin penting mengingat Sumatera Utara memiliki dinamika kamtibmas yang kompleks dan beragam. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan, serta meningkatnya harapan masyarakat menuntut Polri untuk semakin profesional dan responsif," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat lama yang melanjutkan tugas di luar Polda Sumut.

Mereka yakni Brigjen Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., CFRA., yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Sumut dan selanjutnya bertugas sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri.

Kemudian Kombes Pol Dwi Agung Setyono, S.I.K., M.H., sebelumnya Ps. Kabidpropam Polda Sumut, yang mendapat penugasan sebagai Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono, S.Psi., M.Psi., Psikolog, M.K.P., sebelumnya Kapolres Nias Polda Sumut, yang selanjutnya bertugas sebagai Kasubbagpsikrim Bagpsipol Ropsi SSDM Polri.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pejabat lama yang mendapat penugasan baru di lingkungan Polda Sumut.

Mereka yakni AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., sebelumnya Kapolres Simalungun, yang kini menjabat Wadir Samapta Polda Sumut; AKBP Rina Frillya, S.I.K., sebelumnya Kapolres Tebing Tinggi, yang kini menjabat Irbid Itwasda Polda Sumut.

Kemudian AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu, S.I.K., M.H., sebelumnya Kapolres Serdang Bedagai, yang kini menjabat Wadirpolairud Polda Sumut, serta AKBP Eddy Inganta, S.H., S.I.K., M.H., sebelumnya Kapolres Sibolga, yang kini menjabat Wadirresnarkoba Polda Sumut.

"Kepada pejabat lama, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah saudara berikan dalam mendukung kemajuan Polda Sumatera Utara," kata Kapolda.

Sementara itu, sejumlah pejabat baru resmi menerima amanah untuk mengemban tugas di lingkungan Polda Sumut dan jajaran.

Mereka di antaranya Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., sebagai Irwasda Polda Sumut; Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, S.I.K., sebagai Kabidpropam Polda Sumut; AKBP Hotmartua Ambarita, S.H., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Tebing Tinggi; AKBP Ponzi Indra, S.Kom., S.I.K., M.Tr.Mil., sebagai Kapolres Nias; AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Serdang Bedagai.

Selanjutnya AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M., sebagai Kapolres Pematang Siantar; AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., sebagai Kapolres Simalungun; serta AKBP Budi Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., M.Han., sebagai Kapolres Sibolga.

Kapolda Sumut mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pejabat baru dalam keluarga besar Polda Sumatera Utara.

Ia berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah dan melaksanakan tugas secara profesional.

"Semoga jabatan yang saudara emban dapat dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab, serta memberikan pengabdian terbaik bagi Polda Sumatera Utara," ujarnya.

Kapolda juga berpesan agar seluruh pejabat baru segera melakukan penyesuaian dan membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam pelaksanaan tugas.

"Selamat bertugas dan segera menyesuaikan diri. Kepada pejabat lama, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap amanah yang diemban," pungkasnya.(W05)

Foto:

Medan — Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) melalui Biro
Sumber Daya Manusia (BSDM) kembali menyelenggarakan Monthly Upgrade Academy
dengan tema "Think Better, Work Better, Serve Better: Continuous Improvement for
Greater Impact" pada Kamis, 17 September 2026, di Gedung A Ruang Al-Huda. Kegiatan
ini menghadirkan Prof. Dr. Mahriyuni, M.Hum. sebagai narasumber dan dihadiri oleh
Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi, Kepala Biro Pusat Penjaminan Mutu UNPAB, serta Kepala Pusat Riset, Inovasi, dan Kerjasama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat budaya mutu dan semangat
perbaikan berkelanjutan di lingkungan UNPAB.

Kegiatan Monthly Upgrade Academy menjadi salah satu agenda rutin BSDM UNPAB dalam
memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi sumber daya
manusia di lingkungan universitas. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen
institusi untuk terus mendorong peningkatan kualitas dalam proses kerja maupun
pelayanan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi, Assoc. Prof.
Dr. Cut Nuraini, S.T., M.T., Kepala Biro Pusat Penjaminan Mutu UNPAB, Dr. Hanifah
Mutia, Z.N.A., S.Si., M.Si., serta Kepala Pusat Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Dr. Hasrul
Hasibuan, S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Dr. Hanifah Mutia, Z.N.A., S.Si., M.Si. menyampaikan bahwa Monthly
Upgrade Academy merupakan kegiatan rutin BSDM yang dilaksanakan untuk meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

"Monthly Upgrade Academy merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh
Biro Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas
dan kualitas kita dalam bekerja. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga yang
diselenggarakan oleh BSDM pada tahun ini. Saya berharap melalui kegiatan ini kita dapat
memperoleh wawasan dan perspektif baru dari materi yang disampaikan oleh pemateri,
sehingga dapat kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari,"
ujar Dr. Hanifah.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Mahriyuni, M.Hum. hadir sebagai narasumber yang
memberikan materi kepada peserta. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan
wawasan dan perspektif baru yang relevan dengan pengembangan kemampuan sumber
daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan universitas.

Tema "Think Better, Work Better, Serve Better: Continuous Improvement for Greater Impact"
menjadi landasan dalam kegiatan yang mendorong peserta untuk terus melakukan
peningkatan dalam pola pikir, proses kerja, dan kualitas pelayanan. Semangat perbaikan
berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan kerja yang adaptif dan
berorientasi pada peningkatan kualitas.

Melalui Monthly Upgrade Academy, BSDM UNPAB terus membuka ruang bagi sumber daya
manusia untuk belajar, bertukar wawasan, dan mengembangkan kapasitas secara
berkelanjutan. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat
diterapkan dalam aktivitas kerja sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen Universitas Pembangunan Panca Budi
dalam membangun sumber daya manusia yang terus berkembang serta menumbuhkan
budaya mutu dalam setiap proses kerja di lingkungan universitas.

"Saya tidak maju dan mencalonkan diri sebagai Calon Ketua PWI Sumut," tandas Amrizal yang juga Pemimpin Redaksi Media Online Matatelinga.com, Kamis (17/9/2026).

Menurut Amrizal, selama memegang amanah sebagai Wakil Ketua PWI Sumut mendampingi Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, beberapa program yang dijalankan sangat menyentuh hati anggota PWI se-Sumatera Utara, tetap membangun kebersamaan dan menjalin tali silaturahmi yang lebih erat sesama anggota lewat kegiatan Family Gathering.rel

"Selain mempererat silaturahmi sesama wartawan, kegiatan family gathering juga melibatkan keluarga yang pada akhirnya semakin mempererat dan saling mengenal hingga lintas kabupaten dan kota," katanya.

Family Gathering yang dilakukan Farianda Putra Sinik, lanjut Amrizal bisa menghadirkan suasana penuh kekelurgaan yang diselingi dengan pemberian hadiah (lucky draw), sehingga seluruh peserta Family Gathering sangat puas dan bersukacita bisa menikmati kebersamaan bersama seluruh keluarga besar PWI Sumatera Utara.

"Ada juga program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan peserta dari berbagai daerah, termasuk anggota PWI maupun diluar anggota PWI Sumut. UKW yang digelar berjalan dengan sukses," paparnya.

Setelah itu, dimasa kepemimpinan Farianda Putra Sinik ada juga program BPJS ketenagakerjaan bagi anggota PWI tanpa dipungut biaya dan sudah banyak dirasakan keluarga besar PWI Sumut. Di antara keluarga mantan Ketua PWI Sumut Alm. H. Hermansjah, saat meninggal langsung menerima asuransi puluhan juta dan juga dirasakan keluarga besar PWI lainya saat meninggal dunia.

Program lainnya, lanjut Amrizal masalah Pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi, PWI Sumut menjalin kerjasama dengan beberapa yayasan dan perguruan yang ada di Kota Medan.

"Hubungan saya dengan Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik bukan lagi hanya sebatas pertemanan di organisasi, tapi sudah terjalin sejak masih lajang. Itu sebabnya, saya sangat tahu betul dengan sifatnya dan sangat peduli terhadap anggota. Oleh karena itu, saya sangat mendukung Farianda Putra Sinik melanjutkan memimpin Ketua PWI Sumut," pungkasnya.

Sebelumnya, tambah Amrizal bahwa dirinya sempat juga berkordinasi dengan para senior di PWI Sumut dan memberikan pandangan terhadap program-program yang digulirkan Farianda Putra Sinik sangat baik dan positif.

"Karena sudah mendapat pandangan dan berdiskusi dengan para senior, saya memutuskan untuk mundur dan tidak maju mencalonkan diri sebagai Calon Ketua PWI Sumut," tandasnya.]]> https://www.sumut24.co/news/286408/amrizal-shmh-saya-tidak-mencalonkan-diri-sebagai-calon-ketua-pwi-sumut/ Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan Thu, 17 Sep 2026 18:11:00 +0700+0700 sumut24.co -MEDAN, Keberadaan organisasi/ wadah Guru atau yang lebih dikenal dengan nama PGRI akronim dari Persatuan Guru Republik Indonesia, pada hakekatnya adalah suatu wadah berhimpunnya para Guru dan atau para pengelola pendidikan yang kehadirannya melindungi dan memperjuangkan nasib Guru. Karena adanya aktifitas wadah ini, maka diperlukan daya dukung operasional, berupa IURAN.

ACEH TAMIANG- Ratusan pengawai PEP Rantau Field menghentikan aktivitas kerja saat raung sirene peringatan dini tiba-tiba melengking. Mereka tidak lagi terpaku pada ruang kerja. Dengan cekatan, mereka mengambil dokumen penting yang sudah tersusun rapi di atas meja dan berjalan ke arah titik kumpul sesuai jalur evakuasi yang telah ditentukan.

Dari titik kumpul, kendaraan pengangkut ratusan pegawai menjemput. Mereka kemudian diavakusi bersama masyarakat di Lapangan Golf Rantau. Sejumlah kendaraan milik perusahaan juga mengarah ke tampat yang sama. Setiba di Lapangan Golf Rantau, para petugas sudah stanbay mengarahkan pekerja, mitra kerja dan masyarakat.

Pagi itu, mereka tidak sedang melarikan diri dari banjir yang sungguhan. Para pekerja, mitra kerja dan keluarga menjadi aktor utama dalam simulasi penanggulangan bencana banjir besar yang digelar PEP Rantau Field.

PEP Rantau Field menggelar simulasi taktis penanggulangan banjir skala besar di Kompleks PEP Rantau Field. Langkah ini menjadi alarm penting bagi penguatan sistem kesiapsiagaan menghadapi cuaca global.

Banjir besar akibat curah hujan ekstrem menunjukkan bahwa kawasan Aceh Tamiang tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama dalam penanggulangan bencana. Simulasi khusus penanganan bencana banjir berfokus pada kecepatan evakuasi kelompok rentan. Seperti lansia, anak-anak dan ibu hamil.

Simulasi ini sangat penting untuk menekan potensi jatuhnya korban dan memudahkan evakuasi agar mendapat perlindungan yang lebih baik. Dalam simulasi ini, manajemen PEP Rantau Field memberikan edukasi praktis kepada pekerja, mitra kerja dan masyarakat. Mulai dari mengenali tanda-tanda bencana, mengikuti arahan petugas hingga proses evakuasi menuju tempat pengungsian.

Seorang mitra kerja, Noor Arif Sultan Bahari menyampaikan, simulasi bencana banjir ini sangat bermanfaat. Sebab, para para pekerja dan mitra kerja dapat memahami pola penanganan bencana banjir yang bisa diterapkan apabila bencana benar-benar terjadi.

"Kami sangat bersyukur manajemen begitu peduli dengan keselamatan pekerja dan mitra kerja saat terjadi bencana. Bagi saya, simulasi ini sangat penting karena sudah menggambarkan bagaimana bencana terjadi dan langkah yang dilakukan pekerja dan mitra kerja sebelum dan sesudahnya," ujarnya.

Sementara itu, Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau Field, Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan, simulasi ini tidak sekadar memberikan teori tetapi mempraktikkan proses evakuasi hingga penanganan di pengungsian. Melalui simulasi ini agar seluruh pekerja, mitra kerja memiliki kesiapsiagaan sebelum bencana.

"Simulasi ini menggambarkan bagaimana bencana terjadi dan langkah yang dilakukan sebelum dan sesudah bencana hidrometeorologi. Dan tentu masih banyak hal-hal yang harus disiapkan saat terjadi bencana," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini diikuti ratusan orang yang melibatkan pelajar, pekerja di rumah sakit, keluarga pekerja dan mitra kerja. Bahkan, perwakilan warga Kecamatan Rantau agar seluruh pihak mendapatkan edukasi bila terjadi bencana.

"Harapannya semua sudah teredukasi bila menghadapi banjir. Kita mencegah dampak banjir lebih besar. Ketika melakukan evakuasi lebih cepat dampak buruk dari banjir bisa lebih kecil atau dihilangkan," ungkapnya.

Tentang Pertamina EP Field Rantau</p> <p>PT Pertamina EP Field Rantau merupakan salah satu wilayah kerja di bawah Pertamina Hulu Rokan Zona 1 yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh. Kegiatan operasional PEP Rantau berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). Area operasional PEP Rantau tersebar di dua kabupaten/kota yang mencakup empat kecamatan dan puluhan desa.</p> <p>PEP Rantau Field menjalankan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang inovatif pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tanggap bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.</p> <p>(*)

Usaha peternakan lele Tom Aquatic Ind milik Liber Gultom, SE, MM, yang tercatat memiliki NIB 0303230052869, dipersoalkan warga karena disebut tetap beroperasi meski telah menerima tiga Surat Peringatan (SP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Warga juga mempersoalkan rekomendasi pencabutan izin serta dugaan pembuangan limbah kolam ke saluran parit permukiman tanpa pengolahan yang memadai.

Persoalan tersebut disebut warga telah berlangsung sejak sekitar 2022. Berbagai mediasi dan teguran dilakukan, namun hingga kini aktivitas usaha masih berjalan.

Timothy Ananta Purba, salah seorang warga yang sejak awal mempersoalkan keberadaan usaha tersebut, menilai persoalannya bukan lagi sekadar gangguan bau, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap tata ruang, perizinan, budidaya perikanan dan pengelolaan lingkungan.

"Bukti pelanggaran peternakan lele Tom Aquatic ini sudah sangat telanjang dan tidak bisa dibantah. Ini bukan pelanggaran satu pasal, ini pelanggaran berlapis," kata Timothy saat ditemui di Kantor Marga Selima Medan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Timothy, persoalan pertama berkaitan dengan tata ruang.

Ia merujuk Rekomendasi DPMPTSP Kota Medan Nomor 700.1.2.4/2750 tertanggal 26 Juli 2023 yang menyebut lokasi tersebut berada pada Zona Perumahan Kepadatan Tinggi R-1 berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

"Warga mempertanyakan bagaimana usaha budidaya ikan dapat terus berjalan di tengah kawasan perumahan apabila persyaratan yang ditentukan dalam tata ruang tidak dipenuhi," ujarnya.

Persoalan kedua, kata Timothy, berkaitan dengan aspek budidaya perikanan. Ia menyebut Dinas Perikanan menyatakan pengusaha tidak memiliki Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ketiga, warga mempersoalkan dugaan pengelolaan limbah. Menurut mereka, air buangan kolam dialirkan ke parit permukiman, sementara aktivitas pemberian pakan menggunakan bahan seperti usus dan bulu ayam disebut menimbulkan bau menyengat ketika membusuk.

"Kalau limbah dibuang ke saluran permukiman tanpa pengolahan yang semestinya, tentu harus ada tindakan dari instansi yang berwenang. Jangan warga terus yang menanggung dampaknya," kata Timothy.

Tiga Kali SP, Mengapa Belum Berhenti?

Yang menjadi pertanyaan besar warga adalah status penindakan terhadap usaha tersebut.

Timothy menyebut Tom Aquatic telah menerima SP I pada 3 Oktober 2023, SP II pada 21 November 2023 dan SP III pada 1 Februari 2024.

Menurutnya, rangkaian teguran tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah administratif berikutnya sesuai ketentuan perizinan berusaha.

"Maka sesuai ketentuan sanksi administratif, kalau tiga kali peringatan tidak diindahkan, harus ada tindakan tegas. Kami mempertanyakan mengapa sampai sekarang aktivitasnya masih berjalan," tegasnya.

Ia meminta Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak berhenti pada rapat maupun surat-menyurat.

"Jangan sampai warga merasa pemerintah kalah menghadapi satu pengusaha. Pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian hukum," katanya.

Mediasi Berkali-kali, Masalah Tak Kunjung Selesai

Kepling VIII Kelurahan Simpang Selayang, Darlis, membenarkan bahwa persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama.

Menurut Darlis, usaha itu telah beroperasi sejak sekitar 2017, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala lingkungan.

"Sudah dari tahun 2017 kalau tidak salah pak, sebelum saya jadi Kepling, sudah kita mediasi, tetapi peternak tidak kooperatif," ujarnya.

Darlis juga menegaskan pihak kelurahan maupun kecamatan tidak pernah memberikan izin operasional kepada usaha tersebut.

"Tidak pernah ada pak, setahu saya dia mengurus izin melalui online," katanya.

Ia menyebut pihak kelurahan hanya pernah menerbitkan surat domisili, bukan izin usaha budidaya ikan.

Lebih jauh, Darlis mengatakan sekitar 10 rumah yang berada di sekitar lokasi terdampak langsung menyatakan keberatan.

"Tidak pernah ada pengumpulan tanda tangan persetujuan warga. Semua rumah yang terdampak sudah merasa keberatan, terutama Jalan Dahlia II. Kalau tidak salah ada 10 rumah yang terdampak dan semua keberatan," ungkapnya.

Parit Dibersihkan, Warga Disebut Dilarang Masuk

Persoalan semakin panas ketika warga dan aparat lingkungan berupaya membersihkan saluran parit yang disebut menghitam dan mengeluarkan bau.

Menurut Darlis, pemilik usaha tidak mengizinkan pihak lain masuk ke area usahanya.

"Benar pak, pemilik usaha peternak tidak mengizinkan tanah atau paritnya disentuh orang lain dan dia berjanji membersihkannya sendiri," kata Darlis.

Terkait bahan pakan yang dipersoalkan warga, Darlis mengaku pernah melihat adanya sisa usus dan bulu ayam dari lokasi sekitar kolam.

"Benar pak, banyak sisa usus dan bulu ayam bangkai, tetapi saya tidak diberi izin masuk. Saya hanya melihat dari rumah tetangga yang terdampak," bebernya.

Janji Sumur Resapan Dipersoalkan

Persoalan lain muncul dari hasil mediasi pada 2 Maret 2023.

Saat itu, Kecamatan Medan Tuntungan mempertemukan pelapor Timothy Ananta Purba dengan pemilik usaha melalui Surat Undangan Nomor 005/569/III/2023.

Salah satu poin yang dibicarakan adalah pembuatan sumur resapan sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan air buangan.

Namun, menurut Darlis, janji tersebut kemudian tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan pada 12 Mei 2023, ketika aparat kelurahan dan kecamatan datang untuk menindaklanjuti kesepakatan, mereka disebut tidak mendapatkan akses ke lokasi.

"Pada tanggal 12 Mei 2023 pihak kecamatan dan kelurahan sudah menagih janji tersebut, tetapi pemilik tidak bersedia membuka pintu untuk melakukan cek lapangan dan mengabaikan kami di luar pagar. Pelaku usaha tidak kooperatif," tegas Darlis.

Rapat Satpol PP Sudah, Eksekusi Belum

Darlis juga mengungkap adanya rapat di lingkungan Satpol PP Kota Medan pada 20 Oktober 2025 yang membahas persoalan tersebut.

"20 Oktober 2025 sudah dilakukan rapat kembali di ruang rapat Dinas Satpol PP, karena tidak ada akses masuk untuk mengeksekusi usaha tersebut. Ada pasal yang memberatkan petugas untuk menghancurkan tembok yang menutup usaha," ujarnya.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan baru: apakah persoalan akses lokasi menjadi alasan penindakan belum berjalan, dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan keputusan pemerintah dapat dilaksanakan?

Darlis berharap instansi teknis mengambil langkah lebih tegas.

"Harapan saya selaku perantara untuk dinas-dinas terkait seharusnya lebih tegas. Jangan melindungi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan. Kami pihak kelurahan dan kecamatan hanya bisa menyurati. Wewenang kami tidak ada dalam penyegelan dan pembongkaran usaha," pungkasnya.

Warga Mengaku Terganggu

Keluhan warga bukan hanya soal bau.

Andreas Malau, 30 tahun, mengaku aroma limbah masuk ke rumahnya.

"Bau bangkai limbah lele masuk ke rumah. Katanya pengusaha berpendidikan SE, MM, tapi buang air kolam langsung ke parit," kecamnya.

Sementara Tumpal Nainggolan, 48 tahun, mempertanyakan efektivitas mediasi yang telah dilakukan berkali-kali.

"Mediasi sudah, namun sudah lima tahun lebih toh masih juga beroperasi. Apa Pemko Medan takut kena patil lele atau takut dengan pengusaha ini?" ujarnya.

Leo Ginting, 55 tahun, warga senior di kawasan tersebut, mengatakan kondisi lingkungan berubah akibat aktivitas usaha itu.

"20 tahun saya di sini, baru kali ini komplek Pemda jadi bau seperti belakang pasar. Ini zona R-1 perumahan, bukan zona perikanan. Harga rumah kami bisa jatuh gara-gara satu orang bandel," katanya.

Keluhan lebih serius disampaikan Robinson Sipahutar, 60 tahun. Ia mengaku mengalami gangguan pernapasan ketika bau menyengat muncul.

"Semenjak aroma busuk ini kadang sesak napas saya. Tiap dia kuras kolam, saya susah bernapas, malam tidak bisa tidur. Apakah harus warga bertindak sendiri baru pemerintah bergerak? Tolong kami Pak Wali Kota," pintanya.

Pemko: Masih Koordinasi

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Medan Tuntungan, Junaidi Sembiring, ketika dikonfirmasi mengenai tindak lanjut persoalan tersebut memberikan jawaban singkat.

"Kita koordinasikan lagi sama dinas terkait," tulisnya.

Jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci kapan tindakan konkret akan dilakukan terhadap usaha yang dipersoalkan warga.

Kini perhatian warga tertuju kepada Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP serta instansi teknis terkait di Kota Medan.

Pertanyaannya sederhana: jika benar seluruh dokumen teguran, hasil mediasi dan rekomendasi administratif tersebut ada, kapan pemerintah mengambil keputusan yang memberikan kepastian—baik bagi keberlangsungan usaha maupun bagi hak warga atas lingkungan permukiman yang nyaman dan sesuai aturan?

Sebab persoalan ini bukan lagi sekadar soal ikan lele.

Ini menyangkut wibawa aturan, kepastian penegakan hukum administratif, tata ruang kawasan perumahan, serta hak warga untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak.red