Kapolda Sumut Pimpin Sertijab Wakapolda dan Kapolresta Deli Serdang

admin — Mon, 19 Oct 2026 20:50:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda Sumut dan Kapolresta Deli Serdang di Aula Tribrata Polda Sumut, Senin (19/10/2026) pukul 13.00 WIB.

Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta peningkatan kinerja organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam mutasi tersebut, jabatan Wakapolda Sumut diserahterimakan dari Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak kepada Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Sementara itu, Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Seiring dengan penugasan tersebut, Naek Pamen Simanjuntak diproyeksikan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), dari bintang satu menjadi bintang dua.

Pergantian jabatan juga berlangsung pada posisi Kapolresta Deli Serdang. Kombes Pol. Hendria Lesmana selanjutnya mengemban tugas sebagai Dirbinmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan jabatan Kapolresta Deli Serdang dipercayakan kepada Kombes Pol. Muhammad, yang sebelumnya menjabat sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme personel.

"Mutasi dan serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bagian dari pembinaan karier, langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ferry.

Ia menambahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengharapkan pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Ferry, jabatan Wakapolda memiliki peran strategis dalam membantu Kapolda mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang diharapkan mampu memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), meningkatkan pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya soliditas, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan pengabdian dengan penuh tanggung jawab, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsisten memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang terbaik," katanya.

Ferry juga mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui sertijab ini, Polda Sumut diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara(W05).

Foto:

Pergatsi Sumut Usulkan Gateball Masuk Popnas, Siap Tuan Rumah Kejurnas 2027

admin — Mon, 19 Oct 2026 20:04:00 +0700+0700

JAKARTA – Pengprov Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sumatera Utara mengusulkan sejumlah program strategis pada Rakernas PB Pergatsi 2026 di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Ketua Pengprov Pergatsi Sumut, Doli, mengatakan pihaknya meminta PB Pergatsi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk menerbitkan surat edaran tentang pentingnya olahraga gateball bagi pelajar.
"Selain gateball semakin dikenal, juga berpeluang melahirkan atlet-atlet berbakat dari sekolah-sekolah," ujarnya.

Sumut juga mengusulkan agar gateball masuk dalam agenda Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), pelatihan wasit dan pelatih digelar minimal sekali setahun, serta kejuaraan dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Selain itu, diusulkan batas usia atlet mulai 13 hingga 55 tahun.

Dalam Rakernas tersebut, Pergatsi Sumut juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kejurnas Gateball U-18 dan Junior 2027. Sumut akan bersaing dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Kita siap menjadi tuan rumah. Kita memiliki fasilitas standar. Kejurnas U-18 ini sangat penting dalam merangsang pembinaan gateball di Sumut," tegas Doli, didampingi Sekretaris Pengprov Pergatsi Sumut Jangga Siregar, SH, dan penasihat Marah Husin Lubis.

Pergatsi Sumut berharap berbagai usulan tersebut dapat memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas wasit dan pelatih, serta mendorong perkembangan gateball di kalangan generasi muda.red

Momentum Haornas Menumbuhkan Semangat Olahraga dan Pola Hidup Sehat

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:31:00 +0700+0700

Momentum Haornas Menumbuhkan Semangat Olahraga dan Pola Hidup Sehat

PALAS - Semangat Haornas memiliki arti penting bagi insan BRILian dalam pelaksanaan tugas pelayanan perbankan yang dituntut senantiasa memiliki kondisi fisik dan mental yang prima.

Kebugaran menjadi bagian dari kesiapan setiap individu khususnya insan BRILian dalam memberikan perlayanan kepada masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian, As, Senin(19/10/2026), mengatakan semangat olahraga diharapkan terus tumbuh menjadi gerakan bersama, karena masyarakat yang sehat dan bugar merupakan salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan maju.

Kata Dedi Harpian, momentum Haornas bermanfaat menumbuhkan semangat olahraga dan pola hidup sehat.

Ia berharap, seluruh jajaran insan BRILian dapat mewujudkan kebersamaan momentum penting untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui olahraga.

Menurutnya,Haornas tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga.

"Kita harus menunjukkan komitmen dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, inklusif, berprestasi, dan melibatkan masyarakat, tambah Dedi Harpian.

Ia berharap,kepada seluruh insan BRILian untuk membangkitkan semangat aktivitas olahraga,tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi penggerak semangat olahraga ditengah masyarakat.

Sarang Narkoba Gang Nasional Digerebek Pengedar Diringkus, Barak Narkoba Dibumi Hanguskan

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:26:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Ditresnarkoba Polda Sumut, BNN, dan TNI, Senin (19/10/26) siang menggerebek sarang narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional, Kec.Medan Maimun. Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus seorang pengedar narkoba, dan menyita beragam barang bukti narkotika.

Penggerebekan yang dipimpin Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, dilakukan guna menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Tim gabungan yang kemudian melakukan penyelidikan, mendapati adanya aktivitas terlarang seorang pria berinisial MR (27) warga Jalan Sei Mati Gang Bunga, Kec.Medan Maimun, yang berperan aktif menjual narkoba di lokasi penggerebekan.

"Pelaku ini merupakan penjual utama di gang ini, dari tangan yang bersangkutan kami sita 2 paket sabu siap edar, hampir 1 ons ganja kering, timbangan elektrik, dan sejumlah uang," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, di lokasi penggerebekan pihaknya menemukan dua barak narkoba, yang kemudian dihancurkan dan dibakar. Hal ini dilakukan, agar praktek serupa tidak terulang.

"Dua barak narkoba yang kami temukan kami hancurkan dan kami bakar, ini komitmen kami bersama tim gabungan untuk menjadikan tempat ini bersih dari peredaran narkoba," tambah Rafli.

Nantinya, kawasan ini akan diawasi oleh tim gabungan. Penggerebekan serupa, dipastikan akan dilakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kami akan jadikan tempat ini zona pantauan kami, agar tidak adalagi peredaran narkoba di tempat ini. Kami juga sedang mengejar pemasok narkoba kepada pelaku. Sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, Polisi bersama masyarakat," pungkasnya.(W05)

Foto:

Ka. SPI Perumda Tirtanadi Bantah Berita di Medsos Adanya Temuan BPK 170 Paket "Emergency"

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:24:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Media Sosial (Medsos) yang seharusnya sebagai tempat menyampaikan edukasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pencerahan pengetahuan secara singkat, maupun informasi yang akurat, namun sangat disayangkan belakangan ini menjadi tempat hujatan dan informasi bohong sehingga bagi masyarakat yang tidak melakukan cek and ricek akan mendapatkan informasi yang salah.

Instagram dengan akun Medan TKP yang membuat rilis berita yang berjudul "Temuan BPK di Tirtanadi Adanya 170 Paket Emergency Senilai Rp 25.34 Miliar, Kejati Sumut Diminta Telusuri". Dibantah Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perumda Tirtanadi Perdinan Ginting, SH.MH.

"Berita hoax itu," tegas Perdinan Ginting, Ka. SPI Perumda Tirtanadi kepada wartawan melalui telepon selularnya Senin (19/10/2026).

Dikatakan Perdinan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 170 paket senilai Rp 25,34 M tidak pernah ada, sebab untuk tahun 2024 hingga 2025 hasil rubrik (istilah BPK) audit dari BPK sudah selesai dengan baik, dan tidak ada masalah.

"Seluruh audit dari BPK selama ini tetap disampaikan kepada kami selaku Pengawas Intern Perumda Tirtanadi," ujar Perdinan.

Menurut Perdinan selain tidak ada paket sejumlah 170 tersebut uang senilai Rp 25,34 M juga tidak pernah ada. "Jelas ini informasi yang menyesatkan karena yang diberitakan itu tidak pernah ada," ujarnya.

Untuk itu Perdinan mengharapkan kepada Media dan masyarakat sebelum memuat pemberitaan di Medsos maupun Media online lainnya sebaiknya lakukan konfirmasi agar tidak memperoleh informasi yang menyesatkan sebab katanya jika masyarakat terus "diberikan" informasi yang salah dia khawatir pembangunan tidak berjalan dengan baik dan merugikan masyarakat luas. Rel

Rico Waas dan Komisi IV DPRD Medan Bahas Banjir, Parkir, PBG hingga Kebutuhan Mobil Damkar

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:19:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Penanganan banjir, pencemaran lingkungan, penertiban parkir, keberlanjutan transportasi massal hingga kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat serta pengurusan PBG menjadi fokus kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Medan ke Balai Kota Medan, Senin (19/10/26).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis dan Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung serta anggota komisi IV lainnya. Pertemuan tersebut membahas pengawasan pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang, PBG, transportasi, serta mitigasi kebakaran.

Rico Waas menegaskan, koordinasi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mengevaluasi program pembangunan sekaligus memastikan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang infrastruktur, Rico Waas meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memaparkan progres penanganan banjir dan drainase pada 2026 serta prioritas 2027. " Penanganan harus difokuskan pada titik genangan dengan dampak paling tinggi, termasuk Jalan Letda Sujono yang telah dianggarkan untuk diperbaiki", kata Rico Waas didampingi segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul sependapat bahwa penanganan banjir perlu diprioritaskan melalui pemetaan titik genangan dan pemilihan solusi yang tepat, seperti sumur resapan maupun pompa. " Kami menyoroti genangan di Jalan Letda Sujono yang telah berlangsung lama dan berharap penanganannya lebih efektif serta berkelanjutan", jelasnya.

Di bidang lingkungan hidup, Rico Waas meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan pencemaran dan limbah perusahaan serta menindak pelanggaran sesuai aturan. Paul turut menekankan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perkembangan pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan akses tempat pemakaman umum (TPU) bagi warga.

Terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rico menyampaikan bahwa proyek masih dalam tahap persiapan dan perancangan, dengan groundbreaking ditargetkan akhir 2026 atau awal 2027 serta operasional pada 2028.

Persoalan parkir juga menjadi perhatian. Rico Waas meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pungutan yang melebihi tarif resmi, terutama di kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan. " Saya mencontohkan tarif sepeda motor yang seharusnya Rp2.000 tetapi dipungut Rp5.000, serta mobil yang seharusnya Rp3.000 menjadi Rp10.000. ini perlu tindakan tegas", ujar Rico Waas.

Terkait parkir, Paul mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir, termasuk pengaturan parkir malam hari sesuai ketentuan, agar pengawasan lebih jelas dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dioptimalkan.

Mengenai Bus Rapid Transit (BRT), Rico Waas mengatakan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab agar tidak membebani fiskal kota. "Kami meminta pembagian biaya yang lebih proporsional antara pemerintah kota, provinsi, dan daerah terkait, serta evaluasi kontrak dan regulasi program tersebut", ujarnya.

Keduanya turut membahas usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar. Rico Waas menyatakan gagasan itu perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat menjadi perhatian berikutnya. Rico Waas menyebut sekitar 161 bangunan di Medan memiliki ketinggian lebih dari empat lantai, sementara jangkauan armada tangga pemadam kebakaran yang tersedia masih terbatas.

Ia meminta kajian pengadaan mobil tangga hidrolik, termasuk pemeriksaan spesifikasi dan perbandingan harga dengan armada milik Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Perkiraan harga yang mencapai puluhan miliar rupiah per unit harus diverifikasi agar pengadaan sesuai kebutuhan dan anggaran.

Paul Simanjuntak mendukung penguatan armada, penambahan unit pelaksana teknis (UPT), serta pemenuhan personel dan fasilitas pemadam kebakaran untuk mempercepat waktu respons dan meningkatkan keselamatan warga.

Di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Paul juga menyoroti persoalan PBG dan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan target 20 persen. Ia mendorong kajian pembelian lahan untuk taman, ruang rekreasi, dan fasilitas sosial, sekaligus memberikan kejelasan bagi warga yang tanahnya masuk dalam peruntukan RTH tetapi belum dapat dimanfaatkan.

Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menilai perlunya percepatan perbaikan aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar proses pengurusannya tidak menyulitkan masyarakat. Menurutnya, diperlukan kesamaan persepsi antarpihak untuk memperjelas perbedaan antara retribusi resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya jasa konsultan pribadi. Kejelasan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus menghindari praktik pengarahan kepada konsultan tertentu yang berpotensi merugikan pemohon.

Melalui pertemuan tersebut, Rico Waas dan Paul Simanjuntak menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar pembangunan tepat sasaran, anggaran digunakan secara efektif, dan persoalan perkotaan ditangani berdasarkan kebutuhan masyarakat. Rel

Pemko Medan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Fokus Pasokan Bahan Pokok dan Program 3 Juta Rumah

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:17:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Senin (19/10/2026).

Pada rakor nasional tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah hadir menyimak langsung arahan dari Pemerintah Pusat. Rapat strategis ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah.

Rakor ini digelar untuk memastikan ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Krisis iklim dan potensi bencana yang memengaruhi rantai pasok menjadi fokus utama pembahasan agar tidak memicu lonjakan harga barang pokok di pasaran.

"Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Tomsi Tohir.

Selain fokus utama pada mitigasi lonjakan inflasi dan ketahanan pangan, rakor kali ini juga mengevaluasi secara khusus dukungan dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program strategis nasional, yaitu Program 3 Juta Rumah. Rel

Pengamat Kesehatan USU Apresiasi Revitalisasi 31 Faskes di Medan, Tekankan Pentingnya Peningkatan SDM Nakes

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:16:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap tengah menggenjot revitalisasi 31 fasilitas kesehatan (faskes) senilai Rp125,9 miliar. Proyek yang mencakup pembangunan tiga puskesmas baru dan renovasi 28 puskesmas ini ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026. Langkah ini diambil untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih modern, bersih, representatif, serta nyaman bagi masyarakat Kota Medan.

Langkah strategis Pemko Medan tersebut mendapat apresiasi dari Pengamat Kesehatan Sumatera Utara sekaligus akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D. Menurutnya, pembenahan fisik faskes merupakan dimensi penting dalam membentuk persepsi positif dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah. Tampilan fasilitas yang modern diharapkan dapat mengubah citra puskesmas dari sekadar pilihan kedua menjadi pilihan utama masyarakat untuk pelayanan kesehatan primer.

Kendati demikian, Ketua Pengda Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Sumut ini menegaskan bahwa gedung puskesmas yang megah saja tidak cukup. Ia mengingatkan Pemko Medan agar pembenahan infrastruktur fisik harus diiringi dengan peningkatan kualitas serta redistribusi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, dokter, perawat, bidan, hingga tenaga laboratorium harus memiliki kompetensi klinis yang mumpuni serta ditunjang oleh sikap pelayanan yang ramah, komunikatif, dan edukatif.

Destanul juga menyoroti pentingnya merumuskan strategi holistik untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer. Ia mendorong Pemko Medan untuk memastikan kesiapan operasional puskesmas, seperti kelengkapan alat medis laboratorium dasar, ketersediaan obat-obatan yang memadai, hingga penerapan digitalisasi sistem pendaftaran guna memangkas waktu tunggu. Selain itu, puskesmas juga dituntut untuk lebih aktif menjalankan fungsi promotif dan preventif melalui penanganan program-program unggulan seperti penanganan stunting, hipertensi, dan diabetes di lingkungan sekitar.

Lebih jauh, Destanul menyarankan agar evaluasi keberhasilan puskesmas tidak hanya bertumpu pada status akreditasi atau jumlah kunjungan semata, melainkan pada indikator kinerja berbasis hasil (outcome). Evaluasi harus mengukur sejauh mana derajat kesehatan masyarakat meningkat, penyakit kronis dapat dikendalikan sejak dini, serta penurunan tingkat rujukan kasus non-gawat darurat yang selama ini cenderung memadati Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.

Ia berharap revitalisasi ini menjadi momentum transformasi pelayanan kesehatan di Kota Medan secara mendasar dan menyeluruh. Ke depan, Pemko Medan diharapkan dapat menetapkan target transformasi yang terukur, dimulai dari audit kesiapan pelayanan hingga evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat. Indikator keberhasilan puskesmas yang sejati bukanlah seberapa banyak orang sakit yang datang berkunjung, melainkan seberapa mampu fasilitas tersebut membuat masyarakat di wilayah kerjanya hidup lebih sehat. Rel

BRI BO Sibuhuan Perkuat Sinergi Dengan BPPKAD Palas, Tingkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:15:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office(BO) Sibuhuan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui kunjungan silaturahmi ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padanglawas.

Dalam pertemuan tersebut, membahas penguatan kerjasama sakaligus optimalisasi layanan perbankan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Insan BRILian Cabang Sibuhuan diterima langsung oleh Plt Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Rikmad Siregar didampingi Bendahara,Wina,sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang telah terjalin dengan baik kedua institusi.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Senin(19/10/2026), mengatakan pihaknya terus membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk menghadirkan layanan keuangan yang mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan antara BRI dan Pemerintah Pemkab Palas, khususnya BPPKAD," ujar Dedi Harpian.

Ia berharap, sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih efektif, memberikan kemudahan dalam layanan perbankan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari langkah BRI dalam memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui layanan perbankan yang mendukung pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi instansi pemerintah dan masyarakat.rel

JETOUR Memperluas Pasar di Sumatera Utara, Resmi Meluncurkan T2 i-DM di Medan

admin — Mon, 19 Oct 2026 19:11:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

PT JETOUR Sales Indonesia secara resmi menghadirkan JETOUR T2 i-DM di Kota Medan melalui pameran otomotif yang berlangsung di Atrium Centre Point Mall. Ditawarkan dengan harga On The Road (OTR) Medan sebesar Rp700.000.000, kehadiran kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) berkonsep Adventure SUV ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar di Sumatera Utara sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan hingga eksplorasi lintas daerah.

Regional Sales Manager PT JETOUR Sales Indonesia, Andrew Iskandar, menegaskan bahwa Medan merupakan pasar strategis bagi perkembangan bisnis JETOUR di Sumatera. Melalui JETOUR T2 i-DM, perusahaan memadukan karakter ketangguhan SUV dengan teknologi elektrifikasi modern. Langkah ini diambil seiring berkembangnya infrastruktur kendaraan listrik di Sumatera Utara guna memberikan efisiensi serta fleksibilitas berkendara bagi masyarakat lokal.

Secara teknis, kendaraan ini dibekali teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang mengintegrasikan mesin 1.5 TGDI Hybrid, transmisi 3DHT, serta motor listrik ganda yang menghasilkan tenaga hingga 360 PS dan torsi 610 Nm. Didukung baterai CATL LFP berkapasitas 18,4 kWh dengan fitur DC Fast Charging, kendaraan ini mampu menempuh jarak listrik murni hingga 90 km serta daya jelajah kombinasi melampaui 1.200 km dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh.

Menyoroti aspek keamanan dan ketangguhan, SUV ini dibangun menggunakan struktur Hardtop Cage Body Monocoque dengan kandungan high-strength steel sebesar 80% dan ground clearance setinggi 210 mm. Sektor kenyamanan interior turut ditunjang layar sentuh 15,6 inci berprosesor Snapdragon 8155, sistem audio Sony 12 speaker, Panoramic Sky Roof, serta perlindungan keselamatan komprehensif berupa 6 airbag dan 15 fitur keselamatan aktif ADAS Level 2.

Bersamaan dengan peluncuran ini, JETOUR juga langsung menyerahkan unit secara simbolis kepada enam konsumen perdana di Medan sebagai wujud komitmen realisasi distribusi. Selaras dengan filosofi Travel+, konsumen disuguhkan lima pilihan warna serta jaminan purna jual komprehensif, mulai dari garansi kendaraan hingga 6 tahun tanpa batasan kilometer, garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km, hingga gratis biaya perawatan berkala selama 3 tahun.

Guna memberikan nilai tambah bagi calon pembeli, pameran yang berlangsung selama Oktober 2026 ini turut menghadirkan beragam penawaran khusus. Pengunjung dapat menikmati program purna jual menarik senilai Rp15 juta, voucher bahan bakar untuk model JETOUR DASHING dan X70 Plus, serta kesempatan mengikuti Special Lucky Dip berhadiah hingga Rp5 juta selama gelaran pameran di Centre Point Mall Medan. (Rel)

Indosat dan Apple Hadirkan Paket Bundling IM3 Platinum Plus untuk iPhone 18 Pro

admin — Mon, 19 Oct 2026 18:47:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui merek IM3 Platinum resmi menjalin kemitraan dengan Apple untuk menghadirkan paket bundling IM3 Platinum Plus bagi lini smartphone terbaru, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Mengusung semangat "Maksimalkan dengan Platinum", penawaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman digital yang optimal bagi pemilik perangkat flagship Apple tersebut melalui dukungan konektivitas, manfaat kuota, dan layanan pelanggan yang unggul sejak hari pertama penggunaan.

Melalui penawaran ini, pelanggan yang membeli iPhone 18 Pro atau iPhone 18 Pro Max berhak mendapatkan total kuota internet hingga 175 GB per bulan. Kuota tersebut mencakup 100 GB kuota utama, 50 GB kuota 5G, serta 25 GB kuota eSIM. Selain itu, IM3 Platinum Plus juga menyediakan skema cicilan ringan mulai dari Rp499 ribu per bulan melalui program trade-in mitra resmi, penawaran khusus Apple 20W Charger seharga Rp18 ribu, promo berlangganan 12 bulan gratis untuk tenor 24 bulan, hingga opsi cicilan 0 persen.

Director & Chief Growth Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Apoorva Mehrotra, mengungkapkan bahwa peluncuran bundling ini bertujuan untuk mengimbangi kecanggihan lini iPhone terbaru dengan jaringan dan layanan yang sepadan. Menurutnya, IM3 Platinum Plus tidak sekadar menawarkan paket data dan perangkat, melainkan memadukan keunggulan iPhone 18 Series dengan jaringan andal serta fleksibilitas benefit Platinum guna memberikan pengalaman pengguna ke tingkat yang lebih tinggi.

Tidak hanya keunggulan kuota lokal, pelanggan paket Platinum Plus juga dimanjakan dengan fitur Platinum Experience. Layanan ini mencakup Platinum Network berbasis AI di atas jaringan 5G Indosat untuk akses konektivitas prioritas, serta fasilitas roaming gratis di 20 negara. Kuota utama pelanggan akan otomatis aktif saat berkunjung ke Singapura dan Malaysia, diserta tambahan kuota khusus untuk 18 negara tujuan lain seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, hingga Amerika Serikat.

Seri iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max sendiri hadir membawa peningkatan signifikan, termasuk Kamera Utama Fusion 48 MP dengan variable aperture, kontrol Pro baru, serta chipset A20 Pro yang menawarkan efisiensi baterai dan performa lebih tinggi. Hadir dalam empat pilihan warna—termasuk varian anyar burgundy—perangkat ini beserta paket bundling IM3 Platinum Plus sudah dapat dipesan melalui jaringan mitra resmi seperti Digimap, iBox, Hello Store, dan Blibli.com. (rel)

Pemprov dan DPRD Sumut Tuntaskan Evaluasi P-APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Rp1,29 Triliun

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:57:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) sebelum ditetapkan sesuai ketentuan.

Pembahasan berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026). Rapat diawali dengan penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Mendagri terhadap Ranperda tentang P-APBD 2026 dan Ranpergub tentang Penjabaran P-APBD 2026 oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, Timur Tumanggor.

Timur yang juga Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut menjabarkan sejumlah struktur perubahan APBD 2026, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), hingga alokasi anggaran untuk program nasional.

"Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan pasal 6 Permendagri 9/2021," ucapnya.

Timur menjelaskan, berdasarkan penyesuaian hasil evaluasi rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah menjadi Rp12,955 triliun, meningkat Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

"Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan," ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi Kemendagri tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Pihaknya bersyukur karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Yahdi memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Sumut, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Ia menyarankan agar Pemprov Sumut terus membangun komunikasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, mengingat masih banyak kebutuhan pemulihan pascabencana alam yang harus ditangani.

Selain itu, Yahdi mendorong Pemprov Sumut mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah. Ia juga menyarankan agar Pemprov Sumut segera menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan," ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang mendorong Pemprov Sumut melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah alternatif dapat dijajaki, antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menekankan agar pembiayaan alternatif tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri seluruh pimpinan OPD, pimpinan BUMD, serta para ketua fraksi DPRD Sumut. **

Insan BRILian Cabang Sibuhuan Terus Memperkuat Integritas Layanan Santun dan Profesional

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:49:00 +0700+0700

PALAS - Momentum Hari Kesaktian Pancasila bagi insan BRILian Cabang Sibuhuan,untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas profesional.

Hal itu ditegaskan, Pimpinan Cabang BRI Branch Office (BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As, menyikapi keikut sertaan insan BRILian mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Pemkab Padanglawas.

Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh insan BRILian untuk memperkuat semangat persatuan, integritas, gotong royong, dan pengabdian dalam menjalankan tugas.

Dikatakan, nilai luhur pancasila tersebut juga dikaitkan dengan tanggung jawab BRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pentingnya nilai luhur pancasila sebagai kompas moral dan landasan dalam menjalankan tugas sehari-hari," ujar Dedi Harpian,Senin(19/10/2026) di Sibuhuan.

Ia juga mengingatkan, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi dalam lingkungan kerja, termasuk dalam menjalankan tugas pelayanan perbankan kepada masyarakat.

"Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum penting bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai persatuan, integritas serta rasa tanggung jawab dalam mengeksekusi setiap tugas perbankan, " katanya.

Ia juga menekankan, penghayatan terhadap Pancasila tidak berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

‎Dedi Harpian menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan BRI agar dapat diwujudkan melalui pelayanan yang santun dan profesional, menjaga amanah nasabah, bekerja secara jujur, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

‎Nilai integritas,sambung Dedi Harpian menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas di lingkungan perbankan karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat.

‎Nilai-nilai Pancasila harus membumi dalam tindakan nyata dalam menjaga integritas, memberikan service excellence kepada nasabah, serta mempererat soliditas tim di lingkungan kerja,tutupnya.rel

Keterangan Photo : Insan BRILian Cabang Sibuhuan,ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pemkab Palas.

Sarang Narkoba Gang Pantai Digerebek, 4 Paket Sabu dan 7 Ganja Disita

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:32:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut, menggerebek sarang narkoba di Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (18/10/2026) sore.

Tim gabungan mengamankan seorang pria dan menyita 4 paket sabu siap edar, 7 paket ganja serta puluhan alat isap sabu.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Senin (19/10/2026) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan tim gabungan karena lokasi berstatus daerah pantauan tersebut, terdeteksi kembali melakukan praktek jual beli narkoba.

Tim kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil meringkus seorang pria DW (19).

"Kami mengamankan satu orang yang kami duga sebagai pengguna atau pemakai. Sejumlah pelaku melompat ke sungai, begitu melihat kedatangan kami. Lokasi penggerebekan memang berada di ujung gang yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor dan itupun jalannya sangat sempit sehingga momentum ini yang dimanfaatkan para pelaku," kata Rafli.

Lapak narkoba yang ditemukan di lokasi penggerebekan, selanjutnya dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak kembali dilakukan.

"Sesuai komitmen kami, seluruh lapak yang ada kami bumihanguskan. Tempat ini akan kembali menjadi pantauan kami, dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika praktek serupa kembali ditemukan," tegas Rafli.

Menurut dia, kegiatan pemberantasan narkoba tidak akan berjalan dengan baik, tanpa keterlibatan dari masyarakat.

"Komitmen kami jelas dalam memberantas narkoba. Sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan para pengguna, putus mata rantai bandar narkoba, 'Polisi Bersama Masyarakat'," pungkasnya(W05).

Teks foto :
Polisi mengamankan terduga pengedar narkoba di Gang Pantai Sunggal dan berbagai barang bukti, Minggu (18/10/2026)(W05)

Peduli Keselamatan Pengendara, Kapolda Sumut Turun Langsung Bagikan Helm dan Imbau Tertib Lalu Lintas

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:29:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama (PJU) Polda Sumut turun langsung ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Lapangan Merdeka, Medan, Senin (19/10/2026) pagi.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Sumut bersama jajaran hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada aktivitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, Kapolda juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Irjen Pol. Sonny Irawan turut membagikan helm dan masker secara langsung kepada para pengendara. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi program Kapolri, "Polisi Bersama Masyarakat", yang langsung ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumut bersama jajarannya.

"Program Polisi Bersama Masyarakat merupakan wujud komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Sumut dengan turun ke lapangan, membantu pengaturan lalu lintas, memberikan imbauan, serta membagikan helm dan masker kepada para pengendara," ujar Ferry.

Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan, perlindungan, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai sahabat dan pelayan masyarakat. Polri tidak untuk ditakuti, tetapi harus dipercaya dan menjadi tempat masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan. Karena itu, seluruh personel, khususnya di jajaran Polda Sumut, didorong untuk mengedepankan sikap humanis, responsif, dan mengutamakan pelayanan," katanya.

Kombes pol Ferry menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Penggunaan helm sesuai standar, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan merupakan faktor penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membangun budaya tertib di jalan raya.

"Keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain," tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(W05)

Foto:

FWTM Desak Kapolri Tertibkan Tambang Emas Ilegal dan Galian C di Madina

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:26:00 +0700+0700

MEDAN – Forum Wartawan Tri Matra (FWTM), Winda Susanti, mendesak Kapolri memerintahkan jajaran kepolisian menertibkan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang dikenal sebagai galian C ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

"Kita minta kepada Kapolri melalui jajaran khususnya Polres Mandailing Natal bersama instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, menelusuri legalitas kegiatan pertambangan, Tong (Pengolahan Emas) serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Ketua Forum Wartawan Tri Matra (FWTM) Winda didampingi Sekretaris Anwar Siregar, Senin (19/10/2026) di Medan.

Desakan tersebut menyusul informasi mengenai dugaan aktivitas penambangan dan pengolahan emas di sejumlah lokasi, termasuk tempat pengolahan emas atau tong, serta kegiatan galian C yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan.

Menurut Winda, persoalan pertambangan ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut perlu diperiksa dari sisi legalitas usaha, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, hingga dampaknya terhadap sungai, lahan, dan kehidupan masyarakat sekitar.

"Kapolri harus memberi perhatian serius terhadap dugaan aktivitas PETI dan galian C ilegal di Mandailing Natal. Jika ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin, aparat harus bertindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai sumber daya alam dieksploitasi tanpa pengawasan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan," tegas Winda didampingi Anwar dan pengurus FWTM lainnya.

Ia juga meminta aparat tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengelola, penampung, atau pihak lain yang terlibat apabila ditemukan bukti keterkaitan dalam kegiatan pertambangan ilegal.

## UU Minerba Mengatur Sanksi Penambangan Tanpa Izin

Winda menjelaskan, penertiban PETI memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba.

Dalam Pasal 158 UU Minerba sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang relevan untuk memeriksa dugaan penambangan emas tanpa izin. Penentuan pasal yang diterapkan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, fakta peristiwa, dan hasil penyidikan.

Regulasi tersebut dapat diperiksa melalui [UU Nomor 3 Tahun 2020 pada Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020) dan [UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba](https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025).

"Dasar hukum penertiban sudah tersedia. Karena itu, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apabila kegiatan tersebut terbukti tidak memiliki izin yang dipersyaratkan, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional dan tanpa tebang pilih," ujarnya.

## Galian C Ilegal Juga Harus Ditertibkan

Selain PETI, FWTM menyoroti dugaan aktivitas galian C ilegal di wilayah Madina.

Istilah galian C yang umum digunakan masyarakat saat ini perlu dipahami dalam klasifikasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Kegiatannya dapat mencakup penambangan pasir, batu, kerikil, tanah urug, dan material batuan lainnya, bergantung pada jenis komoditas serta klasifikasi hukumnya.

Kegiatan pertambangan tersebut tidak serta-merta ilegal hanya karena dilakukan di lokasi terbuka atau menggunakan alat berat. Legalitasnya harus diperiksa berdasarkan jenis komoditas, lokasi, perizinan yang diwajibkan, serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku.

Ketentuan perizinan usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah, termasuk melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.

Dokumen peraturan dapat ditelusuri melalui [Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021).

Winda meminta aparat bersama instansi berwenang memeriksa dokumen perizinan, koordinat lokasi tambang, batas wilayah operasi, jenis material yang ditambang, serta kesesuaian kegiatan dengan persyaratan teknis dan lingkungan.

"Jangan sampai ada aktivitas pengambilan pasir, batu, tanah urug, atau material lainnya yang berjalan tanpa memenuhi ketentuan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, segera lakukan pemeriksaan dan penertiban sesuai kewenangan masing-masing," katanya.

## Dampak Lingkungan Jangan Diabaikan

FWTM juga meminta pemeriksaan terhadap kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI maupun galian C.

Aktivitas penambangan tanpa pengelolaan yang memadai berpotensi menyebabkan kerusakan lahan, perubahan aliran sungai, erosi, sedimentasi, dan pencemaran. Namun, dampak tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan lapangan dan bukti teknis, bukan sekadar asumsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, dapat menjadi dasar penanganan apabila ditemukan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur pelanggaran.

Pasal 98 dan Pasal 99 UU tersebut mengatur ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, masing-masing dengan unsur dan persyaratan pembuktian yang berbeda.

Dengan demikian, dugaan pelanggaran pertambangan dan dugaan tindak pidana lingkungan perlu diperiksa berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang relevan.

Winda menilai pemeriksaan lingkungan penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada persoalan dokumen izin, tetapi juga memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

## Minta Penindakan Transparan dan Tidak Tebang Pilih

Winda meminta Kapolri menginstruksikan jajaran kepolisian di Madina untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis pertambangan guna memetakan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas ilegal.

Menurutnya, penanganan perlu dilakukan secara terukur melalui verifikasi izin, pemeriksaan lapangan, pengumpulan bukti, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.

Ia juga meminta aparat menelusuri apabila ditemukan dugaan pungutan liar atau permintaan setoran keamanan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Dugaan tersebut harus diperiksa secara terpisah berdasarkan keterangan saksi, bukti transaksi, rekaman, dan fakta lainnya.

"Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada pekerja di lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut. Semua harus diperiksa sesuai peran dan keterlibatannya, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

FWTM berharap Polres Mandailing Natal dan instansi terkait segera memberikan kejelasan mengenai dugaan aktivitas PETI dan galian C ilegal yang berkembang di masyarakat.

Winda juga mengimbau warga yang mengetahui aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin agar menyampaikan informasi beserta bukti kepada aparat berwenang.

"Tujuan kami bukan menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jika tidak terbukti, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan," tutup Winda.

Sambut HUT ke-62 Partai Golkar, Panitia Sumut Siapkan Ziarah Makam Pahlawan hingga Baksos dan Donor Darah

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:25:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara menetapkan susunan panitia perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan disiapkan untuk memeriahkan rangkaian peringatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2026.

Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-62 Partai Golkar Sumut, Mikail T. Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan telah direncanakan, di antaranya ziarah ke makam pahlawan, bakti sosial (baksos), donor darah, serta berbagai kegiatan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Mikail kepada pers, Senin (19/10/2026), di Medan.

Menurutnya, rangkaian kegiatan peringatan HUT Partai Golkar tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial yang melibatkan kepedulian terhadap masyarakat.

Kegiatan ziarah ke makam pahlawan direncanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Sementara itu, kegiatan bakti sosial dan donor darah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kemasyarakatan yang dipersiapkan panitia.
Mikail dipercaya memimpin panitia pelaksana berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tentang Panitia Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang ditetapkan di Medan pada 17 Oktober 2026.

Dalam menjalankan tugasnya, Mikail didampingi Chandra Lingga, Hasrul Benny Harahap, Edy Surahman Sinuraya, T. Bahrumsyah, dan Adlin Umar Yusri Tambunan sebagai wakil ketua.

Sementara itu, H.M. Yusuf ditetapkan sebagai sekretaris panitia, didampingi sejumlah wakil sekretaris. Adapun posisi bendahara diemban Boy Iskandar Rangkuti, bersama Richard Eddy M. Lingga dan Haris Nasution sebagai wakil bendahara.
Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, bertindak sebagai penanggung jawab bersama Sekretaris DPD Golkar Sumut Viktor Silaen dan Bendahara DPD Golkar Sumut Mula Rotua Siregar.

Dalam keputusan tersebut, pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-62 Partai Golkar dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Melalui rangkaian peringatan ini, panitia menyiapkan berbagai kegiatan yang memadukan peringatan hari jadi partai dengan aktivitas sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Utara.red

Bupati Asahan Terima Hasil Exit Meeting BPK, Realisasi Belanja Dan Peringkat Ketiga se-Sumut

admin — Mon, 19 Oct 2026 17:25:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHA, Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara dalam kegiatan Exit Meeting, yang berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Senin (19/10/2026), pukul 10.00 Wib.

Kegiatan ini merupakan rangkaian penutup setelah pelaksanaan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang berlangsung selama sekitar satu bulan.

Dalam sambutannya, Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Tommy Tampubolon, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Pemkab Asahan. "Berdasarkan hasil pemantauan kami, realisasi belanja Kabupaten Asahan berada di peringkat ketiga terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.

Tommy juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama kurang lebih 30 hari pelaksanaan pemeriksaan.

"Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Asahan atas dukungannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam sikap maupun pelayanan selama tim kami bertugas," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK menjadi cermin penting untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kami merasa terbantu dengan kehadiran BPK. Melalui pemeriksaan dan arahan yang diberikan, kami semakin memahami bagaimana tata kelola keuangan daerah yang benar dan sesuai ketentuan. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 Wib ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya. (dre)

DPP FABEM Desak Presiden Ambil Komando Nasional, Pelaku Karhutla Diminta Dihukum Berat

admin — Mon, 19 Oct 2026 16:31:00 +0700+0700

JAKARTA | SUMUT24.CO – Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) mendesak Presiden RI segera mengambil komando nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

DPP FABEM menilai karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, perekonomian, ekosistem, hingga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga, Senin Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, DPP FABEM menyoroti data yang beredar terkait 2.458 penerbangan domestik terdampak pada 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 1.324 penerbangan disebut dibatalkan atau ditunda.

Selain itu, terdapat laporan 283.270 kasus ISPA yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla.

Selain itu, terdapat laporan 283.270 kasus ISPA yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla. Data tersebut perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi terkait.
DPP FABEM menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni percepatan pemadaman api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran termasuk korporasi yang terbukti bersalah, evaluasi pejabat yang terbukti lalai, pengawasan publik secara independen, pembukaan bantuan internasional jika diperlukan, serta penguatan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak.
Organisasi tersebut juga meminta perusahaan yang terbukti bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada negara dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai ketentuan hukum.

Di bidang kesehatan, DPP FABEM mendesak pemerintah menurunkan tenaga medis, menyediakan obat-obatan dan oksigen, serta menyiapkan fasilitas kesehatan darurat di wilayah terdampak.

"Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan. Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama," tegas DPP FABEM dalam pernyataannya.

Ketua Umum DPP FABEM, Zaenuddin Arsyad, S.IP., bersama Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Antarlembaga, Penegak Hukum dan Pemerintah, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, transparan, dan tegas dalam menangani karhutla serta memproses pihak yang terbukti melanggar hukum.red

UNPAB Gelar Seremoni Global Adjunct Professor Program 2026, Perkuat Kolaborasi Akademik Internasional

admin — Mon, 19 Oct 2026 16:15:00 +0700+0700

MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) menggelar seremoni Global Adjunct Professor Program 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring akademik internasional dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Program kolaborasi akademik ini menghadirkan profesor dari Malaysia untuk menjalankan peran sebagai Adjunct Professor di UNPAB selama satu tahun, sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama akademik secara berkelanjutan.
Mengusung tema "Learn Straight from Professors", program ini menjadi ruang bagi sivitas akademika UNPAB untuk memperoleh wawasan, pengalaman, dan perspektif akademik dari para akademisi internasional. Kehadiran para profesor selama satu tahun diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan riset, publikasi ilmiah, dan penyempurnaan kurikulum.

Seremoni pembukaan ini dihadiri oleh Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., selaku Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional UNPAB; Siti Anisah, S.T., M.T., selaku Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB; serta Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini, S.T., M.T., selaku Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi UNPAB.
Turut hadir Dr. Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M., selaku Kepala Pusat Riset, Inovasi, dan Kerjasama; Dr. Hanifah Mutia, Z.N.A., S.Si., M.Si., selaku Kepala Pusat Penjamin Mutu Universitas; jajaran pimpinan, sivitas akademika UNPAB, serta para profesor dari Malaysia yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam sambutannya, Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. menyampaikan harapannya agar program ini menjadi sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan akademik di lingkungan UNPAB. Ia menegaskan bahwa kehadiran profesor internasional, yang sejalan dengan upaya universitas dalam meningkatkan penerimaan mahasiswa asing, diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan kolaborasi internasional merupakan salah satu langkah penting bagi UNPAB dalam mewujudkan cita-cita menjadi universitas berorientasi internasional. Melalui interaksi akademik lintas negara dan kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang, universitas diharapkan mampu memperluas perspektif keilmuan sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sementara itu, Professor Dr. Mohd Ambri Mohamed, salah satu profesor dari Malaysia yang terlibat dalam program tersebut, menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan peringkat dan kinerja UNPAB, khususnya dalam bidang riset dan penguatan kurikulum.
Ia menekankan pentingnya peningkatan publikasi karya ilmiah yang terindeks serta pengembangan kurikulum yang semakin kuat dan relevan. Kedua aspek tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan daya saing institusi dan mendukung langkah UNPAB menuju universitas internasional.

Dalam program ini, UNPAB menghadirkan empat akademisi dari Malaysia, yakni Dr. Goh Chin Fei dari Universiti Teknologi Malaysia, Professor Ts. Dr. Mohd Faizal bin Omar dari Universiti Utara Malaysia, Professor Ts. Dr. Nangkula Utaberta dari UCSI University, serta Professor Dr. Mohd Ambri Mohamed dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kehadiran para akademisi tersebut mencerminkan upaya UNPAB untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat hubungan akademik lintas institusi.

Melalui Global Adjunct Professor Program 2026, UNPAB berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan peningkatan kualitas kurikulum. Penugasan selama satu tahun ini diharapkan memberikan ruang bagi pengembangan kerja sama yang lebih konsisten, sehingga kontribusi para profesor tidak hanya terbatas pada pertukaran wawasan, tetapi juga mendukung penguatan kapasitas akademik universitas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan UNPAB dalam membangun ekosistem akademik yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berilmu, dan mampu bersaing di tingkat internasional.