Izin Undian Gebyar Pajak Sumut Belum Terbit, Pelaksana Event dan Pejabat Terkait Terancam Pidana

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:16:00 +0700+0700

MEDAN — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, mengakui bahwa izin undian untuk program Gebyar Pajak 2026 belum terbit dari Kementerian Sosial.

"Undian tidak akan kita lakukan sebelum izin keluar. Semua harus legal dan akuntabel," kata Sutan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 29 April 2026.

Sutan Tolang Lubis juga mengamini bahwa petunjuk teknis atau juknis kegiatan masih pihaknya siapkan. Artinya sejauh ini dasar memulai kegiatan tersebut belum ada dan bahkan belum mendapat persetujuan dari Gubernur Bobby Nasution. Sutan berdalih juknis akan tetap disiapkan untuk menjamin transparansi anggaran dan kegiatan.

Sutan Tolang juga mengklaim bahwa sumber anggaran untuk Gebyar Pajak Sumut, telah dialokasikan dalam APBD 2026, bukan berasal dari upah pungut atau insentif pegawai Bapenda.

"Anggarannya sudah ada di APBD. Tidak ada pergeseran dari upah pungut," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Sumut, Illyan Chandra Simbolon sebelumnya mengakui bahwa izin undian untuk event Gebyar Pajak Sumut 2026 masih dalam proses.

"Sudah saya cek, sedang proses. Makasih infonya," ucap dia, Selasa (28/4).

Bisa Dipidana
Menurut Direktur LSM Barapaksi, Otti S Batubara, kegiatan undian berhadiah seperti Gebyar Pajak Sumut dilarang dilaksanakan kalau izinnya masih dalam proses. Adapun dasar hukumnya: UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. ‎Pasal 1 berbunyi: "Tiap-tiap pengadaan undian dilarang, kecuali jika dengan atau atas kuasa UU diadakan oleh Pemerintah". ‎

"Artinya, semua undian berhadiah wajib izin. Kalau belum ada izin namanya ilegal," ucapnya.
‎
Kedua, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemensos. ‎Undian Gratis Berhadiah (UGB) wajib dapat izin dari Kemensos lewat Ditjen Pemberdayaan Sosial. Tanpa izin, penyelenggara kena sanksi. Selanjutnya diatur di Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Izin UGB dan PUB. ‎Pasal 4 ayat 1 berbunyi: "Penyelenggaraan UGB wajib memiliki izin tertulis dari Menteri".
‎Pasal 23 berbunyi: "Penyelenggara yang melaksanakan UGB tanpa izin dikenai sanksi administratif sampai pidana". Sementara menurut KUHP Pasal 303, undian tanpa izin dikategorikan perjudian. Ancamannya 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta.
‎
‎"Jadi kalau Gebyar Pajak Sumut 2026 kondisi status hukum seperti izin UGB belum terbit tapi acara jalan, melanggar UU 22/1954 dan Permensos 21/2019. Walaupun izin masih proses di Kemensos, tetap tidak boleh gelar undian," ucap Otti.

Otti mengatakan, jika izin masih dalam tahap proses sementara pihak Bapenda sudah mengumumkan hadiah pemenang ke publik, maka bisa dianggap menyesatkan konsumen.

"Kena UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999. Pengecualiannya kalau Gebyar Pajak itu cuma sosialisasi tanpa undian berhadiah, maka nggak perlu izin Kemensos. Tapi kalau ada kupon, diundi, dapat mobil/motor/emas, wajib berizin," ucapnya.

Ia menambahkan, prosedur izin UGB yang benar antara lain: Ajukan 30 hari sebelum acara ke Kemensos via online http://pds.kemensos.go.id: Syaratnya proposal, rincian hadiah, pajak hadiah 25% ditanggung penyelenggara, dan jaminan hadiah.
‎
"Baru boleh undian setelah SK izin terbit dengan nomor izin yang jelas. Nah, konsekuensi kalau tetap nekat gelar undian tanpa izin, antara lain sanksi administratifnya acara bisa dibubarkan, hadiah di sita Dinsos. Kedua, saksi pidana.
Panitia bisa diproses polisi Pasal 303 KUHP. Dari aspek tata kelola, tentu bisa jadi temuan BPK karena kegiatan ilegal pakai APBD," pungkasnya. ***

Polsek Medan Labuhan Ungkap Kasus Curas di Gang Jagung, Dua Pelaku Diamankan

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:14:00 +0700+0700

LABUHAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Labuhan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Gang Jagung, Kelurahan Terjun. Dua orang tersangka berhasil diamankan pada Rabu (29/4/2026) subuh.

Kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial NN (45) dan E (49), warga Belawan. Keduanya diduga terlibat dalam aksi curas yang terjadi pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu, SIK., MM., menjelaskan kronologi kejadian bermula saat korban LN (22) sedang menjaga warung miliknya.

"Awalnya tersangka E datang ke warung dengan berpura-pura membeli rokok. Namun secara tiba-tiba tersangka merampas tablet milik korban dan langsung berusaha melarikan diri," ujar Kapolsek.

Setelah merampas barang korban, tersangka E mencoba kabur dengan menuju rekannya NN yang telah menunggu menggunakan sepeda motor.

"Korban langsung berteriak sehingga warga sekitar melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka NN. Saat itu tersangka NN sempat menjadi sasaran amukan warga," jelasnya.

Selanjutnya, petugas melakukan interogasi terhadap tersangka NN dan memperoleh informasi terkait identitas serta keberadaan tersangka E.

"Dari hasil interogasi, kami mendapatkan identitas tersangka E dan langsung melakukan penyelidikan serta pengejaran hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan," ungkap AKP D. Raja Putra Napitupulu.

Setelah ditangkap, tersangka E mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama NN.

"Kedua tersangka mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, dan saat ini keduanya sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Polsek Medan Labuhan," tambahnya.

Polsek Medan Labuhan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak kejahatan serta mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian kriminal melalui Call Center 110 guna penanganan yang cepat dan tepat.(W05)

FOTO:

Shohibul Anshor Siregar: LKPJ Medan 2025 Ungkap Kegagalan Struktural, Proyek Drainase Hanya Jadi "Pemborosan Negara"

admin — Wed, 29 Apr 2026 16:09:00 +0700+0700

MEDAN – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, memberikan bedah kritis terhadap dokumen Rekomendasi DPRD Kota Medan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Siregar menilai, potret pembangunan Medan setahun terakhir menunjukkan adanya disorientasi perencanaan, terutama dalam penanganan banjir dan pengelolaan aset daerah.

Skandal Perencanaan: Proyek Drainase Tanpa Konsep
Sorotan paling tajam diarahkan pada carut-marut infrastruktur penanggulangan banjir. Siregar menggarisbawahi temuan legislatif yang meminta penghentian proyek drainase jika tidak disertai konsep perencanaan dan kanalisasi yang tuntas.

"Sangat memprihatinkan ketika pengerjaan fisik dilakukan tanpa blue print yang integratif. Rekomendasi DPRD untuk menunda proyek drainase yang tidak jelas ujungnya adalah sinyal kuat adanya skandal perencanaan. Tanpa kanalisasi yang benar, proyek tersebut hanya menjadi ajang pemborosan anggaran negara yang tidak menjawab penderitaan rakyat akibat banjir," tegas Siregar.

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang hanya menyentuh angka 68,81%. "Anggaran tersedia dalam jumlah besar, namun daya serap rendah di tengah kondisi kota yang terus terendam banjir. Ini adalah bentuk inefisiensi yang sangat merugikan," tambahnya.

BUMD: Menjadi Benalu ketimbang Mesin PAD
Selain infrastruktur, Siregar menguliti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya gagal total dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menunjuk PUD Rumah Potong Hewan yang justru mencatatkan kerugian riil sebesar Rp 1,38 Miliar di saat aktivitas operasional diklaim meningkat.

"Ini anomali manajemen. Begitu juga dengan PUD Pasar yang terus merugi hingga memicu kegaduhan publik. BUMD di Medan saat ini tampak seperti benalu fiskal yang membebani APBD. Perlu ada audit investigatif independen dan evaluasi total terhadap jajaran direksi yang tidak kompeten," ujar Siregar secara lugas.

Kebocoran Pendapatan dan Disiplin Birokrasi
Dalam perspektif birokrasi, Siregar menyoroti lemahnya inovasi dalam mendulang pendapatan daerah. Realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah yang hanya 82,26% dianggap sebagai dampak dari masih diberlakukannya sistem self-assessment yang rentan kebocoran.

"Digitalisasi retribusi, seperti penggunaan tapping box, seharusnya sudah mutlak dilakukan. Selain itu, kedisiplinan ASN juga harus diawasi ketat, terutama efektivitas kinerja selama penerapan kebijakan WFH di hari Jumat agar pelayanan publik tidak melambat," jelasnya.

Rekomendasi Strategis untuk Wali Kota
Sebagai akademisi, Siregar mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah radikal:

Revisi Total Masterplan Drainase: Fokus pada normalisasi sungai dan pembangunan drainase primer yang terkoneksi, bukan sekadar proyek parsial di lingkungan warga.

Reformasi BUMD dan Evaluasi Pejabat: Mengganti pimpinan OPD dan direksi BUMD yang memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran maupun perolehan laba.

Pemerataan Infrastruktur Sosial: Memastikan pembangunan sekolah dan layanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) tersebar merata di seluruh kecamatan agar tidak terjadi penumpukan akses di pusat kota.

"Rekomendasi DPRD ini adalah alarm keras bagi Wali Kota. Jika tidak dijawab dengan perbaikan nyata pada sisa masa jabatan, maka dokumen LKPJ ini hanya akan menjadi tumpukan kertas administratif yang gagal mengubah wajah Kota Medan menjadi lebih baik," pungkas Siregar.

Bawa Senjata Tajam Dua Anggota Geng Motor di Marelan Diamankan Polres Belawan

admin — Wed, 29 Apr 2026 15:39:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polsek Medan Labuhan, Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan dua anggota geng motor karena kedapatan melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam (sajam) di Jalan Marelan Raya pada Selasa (28/4/2026) dini hari.

Keduanya berinisial GHS (19) dan MA (16), warga Kecamatan Medan Deli.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kapolsek Medan Labuhan AKP D Raja Putra Napitupulu, Rabu (29/4/2026) menjelaskan, penangkapan tersebut bermula saat personel Polsek Medan Labuhan melaksanakan patroli rutin dalam rangka pencegahan kejahatan jalanan.

"Saat patroli dini hari di Jalan Marelan Raya, petugas melihat adanya konvoi puluhan pemuda menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Melihat hal tersebut, petugas langsung melakukan pengejaran," ujar Kapolsek.

Dari pengejaran tersebut, petugas berhasil mengamankan dua pelaku, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri.

"Dua orang berhasil diamankan, sementara yang lain melarikan diri dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," jelasnya.

Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui tergabung dalam geng motor bernama "Sena".

"Keduanya mengaku sebagai anggota geng motor 'Sena' yang melakukan konvoi dengan tujuan menunjukkan kekuatan serta mencari lawan," ungkap AKP D Raja Putra Napitupulu.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Polsek Medan Labuhan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap aksi geng motor guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110 Polri.(W05)

Pengungkapan Sehari, Polda Sumut Amankan 72 Kg Sabu dan 151 Kg Ganja dari 5 Tersangka

admin — Wed, 29 Apr 2026 14:56:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Dalam satu hari, Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil menggagalkan peredaran 72 kilogram (kg) sabu dan 151 kg ganja, Minggu (26/4/2026).

"Barang bukti 72 kilogram sabu-sabu dan 151 kilogram ganja disita dari pengungkapan tiga kasus dalam sehari dengan 5 orang tersangka," jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan didampingi Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol Andy Arisandi saat rilis pengungkapan kasus di Aula Tribrata, Rabu (29/4/2026).

Ferry menyebut, penyitaan barang bukti narkotika itu telah menyelamatkan jiwa generasi bangsa.

"Sebanyak 813 ribu jiwa terselamatkan dari bahaya narkoba," sebut Kombes Ferry.

Sementara, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut menjelaskan, awalnya pihaknya melakukan pengungkapan 22 kg sabu yang dibawa seorang kurir berinisial M warga Aceh. Tersangka ditangkap di perkiran salah satu mal di Jalan Gagak Hitam/Rringroad Medan pada Minggu (26/4/2026).

Dalam aksinya, tersangka menyembunyikan sabu di dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi. Tangki dibuat menjadi tiga bagian, sisi kanan dan kiri tempat sabu, sedangkan tengah Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tersangka mengaku sudah empat kali menjadi kurir. Modusnya tinggalkan mobil di parkiran," ungkap Kombes Andi.

Pengungkapan kedua, dilakukan di Jalan Lintas Pematang Siantar. Polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial MA, sebagai sopir travel dengan barang bukti 151 kg ganja yang dibawa dari Kabupaten Madina, Minggu (26/4/2026).

Keberhasilan ketiga, menggagalkan peredaran 50 kg sabu di Rokan Hilir, Riau dengan tiga orang tersangka, S (28), E (26) dan I. Tersangka S dan E berperan sebagai koordinator yang menjemput sabu di perairan Malaysia.

"Sedangkan tersangka I berperan sebagai sopir yang membawa sabu ke Medan," terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya masih mengembangkan kasus itu untuk memburu pelaku lain hingga penadah barang haram tersebut.

Dalam kegiatan rilis pengungkapan kasus narkoba tersebut, turut dihadirkan penyebar luas lagu tentang narkoba, "Siti Mawarni", Amin Harahap.

"Saya hanya mengaransemen lagu sebagai ungkapan dari keresahan hati saya dengan narkoba. Saya punya anak," ujarnya.(W05)

Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Adaptasi Digital

admin — Wed, 29 Apr 2026 13:39:00 +0700+0700

JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Rabu (29/4/2026). Prosesi berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat strategis resmi menduduki posisi baru, di antaranya Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Abd Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Dr. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Jaksa Agung menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.
"Jabatan ini bukan sekadar kewenangan, tetapi alat strategis untuk menjawab tantangan zaman dan memimpin perubahan," ujar Burhanuddin dalam amanatnya.
Ia juga menyoroti tantangan di era Revolusi Industri 5.0 yang menuntut aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan digital dan kecerdasan buatan. Menurutnya, Kejaksaan tidak boleh lagi bekerja secara "business as usual", tetapi harus berani melakukan terobosan yang tetap berlandaskan hukum dan etika.
Selain itu, Burhanuddin menekankan pentingnya penguasaan ruang digital guna mengendalikan narasi publik berbasis fakta dan data, sekaligus mencegah penyebaran disinformasi di media sosial.
Terkait integritas, Jaksa Agung mengaku prihatin atas masih adanya pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026. Ia menegaskan tidak akan memberikan promosi jabatan kepada pegawai yang memiliki catatan pelanggaran disiplin.
Para pimpinan yang baru dilantik juga diminta untuk memperketat pengawasan internal. Menurutnya, tanggung jawab atas tindakan setiap anggota berada di tangan pimpinan satuan kerja masing-masing.
Khusus kepada para Kajati, Burhanuddin mengingatkan bahwa mereka merupakan "etalase" Kejaksaan di daerah. Oleh karena itu, mereka dituntut memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta responsif terhadap berbagai persoalan hukum di wilayahnya.
Menutup arahannya, Jaksa Agung mengajak seluruh pejabat untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah sebagai penugasan terakhir.
"Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri," pungkasnya.red

Jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang Mulai Diperbaiki Tahun Ini

admin — Wed, 29 Apr 2026 12:26:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memastikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang segera diperbaiki pada tahun ini. Total anggaran yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp158 miliar.

Saat ini, proses perbaikan masih dalam tahap tender. Pengerjaan direncanakan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2027, dengan total panjang penanganan mencapai 26 kilometer.

"Tahun ini 10 Km dan masih dalam proses tender sekarang, awal Juni direncanakan akan mulai kontraknya, kemudian akan dilanjutkan tahun depan sepanjang 16 Km," ujar Kepala Dinas BMBK Sumut, Chandra Dalimunthe, di kantornya, Jalan Sakti Lubis Nomor 7R, Medan, Selasa (28/4/2026).

Untuk tahap pertama pada 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar guna memperbaiki 10 kilometer jalan. Sementara pada 2027, disiapkan anggaran sebesar Rp98,460 miliar untuk penanganan lanjutan sepanjang 16 kilometer.

"Kita membuatnya dalam dua tahap, tahun ini Rp60 miliar dan di tahun depan Rp98 miliar lebih karena keterbatasan anggaran kita," sambung Chandra.

Ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama–Tj Sarang telah lama dikeluhkan masyarakat karena memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi, namun sebagian besar kondisinya rusak berat.

"Pak Gubernur mengerti jalan ini sangat penting bagi masyarakat, karena itu beliau memerintahkan kami untuk segera melakukan perbaikan, tetapi tentu ada mekanisme yang harus kita lalui," tambah Chandra.(Rel)

BNN–Satpol PP Bongkar Bangunan Cafe di Bantaran Sungai Ular

admin — Wed, 29 Apr 2026 11:44:00 +0700+0700

sumut24.co -Deli Serdang, Aparat gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang menertibkan sekaligus merobohkan bangunan yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di Kecamatan Beringin, Rabu (29/4/2026).

Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Bangunan itu diketahui telah beberapa kali menjadi sasaran razia aparat, namun tetap kembali digunakan sebagai tempat transaksi. Selain itu, tindakan tegas diambil menyusul banyaknya laporan keresahan dari masyarakat sekitar.

Komandan BNN Kabupaten Deli Serdang, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon, SH, MH, mengatakan pembongkaran merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait pemberantasan narkoba.

"Berdasarkan temuan di lapangan, tempat ini sudah beberapa kali kami razia dan masih ditemukan adanya peredaran narkoba. Ditambah lagi laporan masyarakat yang merasa resah, maka hari ini kami bersama Pemkab dan Satpol PP mengambil tindakan tegas," ujarnya di lokasi.

Ia menegaskan, penertiban tersebut sejalan dengan program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya.

Dalam operasi itu, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor pembongkaran terhadap bangunan yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan juga dihadiri Camat Beringin, Kepala Desa Karang Anyar, serta sejumlah instansi terkait yang turut menyaksikan jalannya penertiban.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ruang bagi segala bentuk aktivitas narkoba, termasuk menindak bangunan liar yang digunakan sebagai tempat transaksi.

BNN juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Kami mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Tidak ada celah bagi pelaku peredaran narkoba di wilayah ini," tegasnya.
Penertiban ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba di Kabupaten Deli Serdang.
(Sopian/Rodes)

Tembakau Deli Bangkit, Produksi Cerutu Tembus Pasar Nasional hingga Internasional

admin — Wed, 29 Apr 2026 11:26:00 +0700+0700

Hamparan Perak — Upaya menghidupkan kembali kejayaan tembakau terus dilakukan di kawasan Kelambir Lima, Kecamatan Hamparan Perak. Sejak Februari 2025, pengembangan tembakau di wilayah ini menunjukkan progres signifikan, dengan total 11 ribu batang telah ditanam di lahan seluas 50 hektar dari total ketersediaan 500 hektar, Rabu 26 April 2026.

Produk turunan tembakau berupa cerutu kini mulai merambah pasar dengan berbagai varian dan harga. Cerutu Helvetia Premium dipasarkan seharga Rp500.000, sementara Helvetia 1 dan 2 dibanderol Rp600.000. Selain itu, terdapat varian Seintis dengan harga Rp200.000 serta produk terbaru, cerutu King Henry, yang ditawarkan seharga Rp150.000.

Distribusi cerutu ini telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Bahkan, produk tersebut juga mulai menembus pasar internasional, termasuk China, Jepang, dan Malaysia.

Manager Unit Tembakau, Henri Hutabarat, SP, menyampaikan harapannya agar komoditas tembakau dapat kembali mencapai masa kejayaannya. Ia menekankan pentingnya hilirisasi produk, khususnya melalui produksi cerutu, sebagai strategi untuk memperluas pasar lokal dan global.

"Melalui pengolahan tembakau menjadi cerutu, kita tidak hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Saat ini, masyarakat setempat telah terlibat langsung dalam seluruh proses produksi, mulai dari penanaman hingga menjadi cerutu siap jual. Dalam satu hari, produksi dapat mencapai sekitar 90 batang cerutu.

Pengembangan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mengangkat kembali citra tembakau sebagai komoditas unggulan daerah. Red

Wali Kota Tanjungbalai Dukung LBH Keadilan Setara Beri Bantuan Hukum Gratis

admin — Wed, 29 Apr 2026 11:24:00 +0700+0700

sumut24.co-TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Setara di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin menyatakan dukungan pemerintah kota terhadap keberadaan LBH Keadilan Setara sebagai mitra dalam memperluas akses bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

"Keberadaan LBH ini penting sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis," kata Mahyaruddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen LBH Keadilan Setara yang telah mulai memberikan pendampingan hukum meski baru terbentuk.

Audiensi tersebut dihadiri Pembina LBH Keadilan Setara Hendri Damanik bersama jajaran pengurus, di antaranya Ketua Regen Silaban, Sekretaris Nedi Panjaitan, dan Bendahara Ary Rahmad.

Hendri Damanik mengatakan, lembaga tersebut didirikan sebagai respons atas masih terbatasnya akses bantuan hukum di Tanjungbalai, terutama bagi warga kurang mampu.

"Kami ingin menghadirkan layanan bantuan hukum yang bisa diakses masyarakat secara cuma-cuma," ujarnya.

Sementara itu, Ketua LBH Keadilan Setara Regen Silaban mengungkapkan bahwa sejak memperoleh izin dari Kementerian Hukum pada 2 April 2026, pihaknya telah menangani delapan perkara. Dua di antaranya diselesaikan melalui mediasi.

Menurut Regen, masih banyak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan, baik karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya akses layanan hukum

Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan LBH dapat terus diperkuat guna memastikan layanan bantuan hukum berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum tanpa pendampingan," kata Regen.(eko)

Suasana Haru dan Semangat: Wakil Bupati Asahan Lepas Jamaah Haji Kloter 7 Menuju Tanah Suci

admin — Wed, 29 Apr 2026 11:19:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana haru bercampur semangat menyelimuti Asrama Haji Medan, Rabu dini hari, 29 April 2025 pukul 03.00 Wib. Wakil Bupati Asahan hadir langsung untuk melepas keberangkatan para calon jamaah haji Kloter 7 embarkasi Medan yang akan menuju Kualanamu International Airport (KNIA) untuk penerbangan ke Tanah Suci, tahun 1447 H / 2026 M.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan, Dr. H. Zulkifli Sitorus, MA. Turut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, perwakilan Dinas Kominfo, Kabag Kesra, perwakilan Kabag Prokopim, unsur kepolisian, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. H. Zulkifli Sitorus menyampaikan bahwa Kloter 7 ini merupakan gabungan dari beberapa daerah, meliputi Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Kota Medan. Ia berpesan agar seluruh jamaah senantiasa menjaga kekompakan dan saling menguatkan selama berada di tanah suci.

"Kita ini adalah tamu Allah SWT. Maka dari itu, tolong selalu saling membantu dan peduli sesama. Patuhi semua aturan yang berlaku di sana demi kelancaran ibadah kita bersama," ujar Zulkifli Sitorus.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan dalam kesempatan tersebut melakukan momen simbolis dengan menyerahkan Pataka Merah Putih kepada Ketua Kloter. Penyerahan bendera ini menjadi tanda resmi dilepasnya rombongan untuk melaksanakan ibadah.

Wabup Asahan juga berdoa dan berpesan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air. "Semoga Bapak dan Ibu sekalian menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Jangan lupa untuk selalu menjaga nama baik daerah dan bangsa kita di mata internasional," tegasnya.

Acara pelepasan berjalan tertib dan khidmat dipandu oleh MC Hj. Restu Hilwani. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan doa oleh Ustad Taufik, dilanjutkan dengan pelepasan resmi oleh Kakanwil Kemenhaj dan Umroh Sumut.

Suasana semakin religius saat seluruh hadirin bersama-sama melantunkan bacaan Talbiyah. Setelah seremonial selesai, jamaah dengan tertib menaiki bus yang telah disiapkan oleh pihak Garuda Indonesia untuk selanjutnya diantar menuju KNIA guna melanjutkan perjalanan suci mereka. (dre)

Transformasi Pemasyarakatan: Lebih dari Sekadar Menjalankan Pidana

admin — Wed, 29 Apr 2026 10:22:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026 ini yang bertempat di Poltek Imipas Tanggerang bukan sekadar seremoni tahunan belaka, melainkan sebuah manifestasi dari transformasi besar yang sedang diusung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (Pur) Agus Andrianto, SH, MH, Program Ditjen Pemasyarakatan terlihat jelas adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan konvensional menuju pemberdayaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

1. Ketegasan dalam Keamanan dan Solusi Overkapasitas
Langkah strategis memindahkan 2.554 narapidana berisiko tinggi ke Nusakambangan menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas nasional. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pembinaan lainnya dapat berjalan tanpa gangguan keamanan. Upaya penanganan overkapasitas melalui pemerataan dan optimalisasi program integrasi juga menjadi poin krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi warga binaan.

2. Inovasi Ekonomi dan Kemandirian
Salah satu sorotan utama yang disampaikan dalam Peringatan Hari Bakti ini adalah pencapaian ekonomi yang konkret.
Optimalisasi Inkopasindo yang berhasil mencatatkan transaksi hingga Rp 4,3 miliar membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki potensi ekonomi yang produktif.
Penguatan ekonomi ini tidak hanya berhenti di angka, tapi juga menyentuh aspek sosial melalui:
*Pemberian 305 unit gerobak usaha di 33 Kantor Wilayah untuk mendukung ekonomi masyarakat.
*Program kemandirian ekonomi bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.

3. Bakti Sosial dan Sinergi Lintas Sektor
Eksistensi Pemasyarakatan kini semakin terasa manfaatnya secara langsung oleh publik melalui:
*Layanan Kesehatan: Pemberian layanan gratis bagi 5.000 warga serta donor darah dan SIM keliling.
*Pendidikan: Penyaluran beasiswa kepada 314 penerima manfaat.
*Pembangunan Infrastruktur: Langkah progresif melalui pembangunan 20 titik sumur bor dan program bedah rumah yang melibatkan warga binaan sebagai pelaksana renovasi.

4. Digitalisasi dan Integrasi Data
Langkah kolaboratif melakukan pemadanan data NIK secara serentak dengan Ditjen Dukcapil merupakan lompatan besar dalam hal tertib administrasi kependudukan bagi warga binaan. Hal ini menjamin hak-hak sipil mereka, seperti perlindungan sosial dan akses kesehatan, tetap terpenuhi meskipun sedang menjalani masa pidana.

Penutup

Secara keseluruhan, Program program di Ditjen Pemasyarakatan ini mencerminkan keberhasilan Pemasyarakatan dalam menyelaraskan diri dengan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Fokus pada "1 Desa 1 UPT" menunjukkan ambisi untuk menjadikan setiap unit kerja sebagai agen perubahan di tingkat lokal.
Namun, tantangan ke depan tetaplah besar. Mempertahankan integritas pegawai dan memastikan seluruh program ini bersifat berkelanjutan adalah kunci utama. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meletakkan standar yang tinggi di tahun ke-62 ini, menjadikan Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga pilar pendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Jadi Alarm, Masyarakat Desak Evaluasi Total

admin — Wed, 29 Apr 2026 09:58:00 +0700+0700

SUMUT24.CO — Kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur baru-baru ini menjadi alarm keras bagi sistem transportasi perkeretaapian nasional. Peristiwa tersebut memicu desakan kuat dari masyarakat sipil agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan.

Sejumlah poin penting dinilai harus segera dibenahi, terutama pada sistem persinyalan dan proteksi perjalanan kereta. Evaluasi teknis secara mendalam diperlukan guna mencegah potensi kecelakaan serupa di masa mendatang.

Masyarakat juga mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi secara komprehensif, transparan, dan berbasis data. Penyelidikan ini harus mencakup seluruh faktor penyebab, mulai dari human error, aspek teknis, hingga sistem operasional.

Selain itu, diperlukan penerapan sistem keselamatan berlapis yang kuat, mulai dari pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga disiplin dalam operasional di lapangan.

Percepatan implementasi teknologi Automatic Train Protection (ATP) juga menjadi sorotan. Sistem ini dinilai krusial karena mampu menghentikan kereta secara otomatis saat terjadi pelanggaran sinyal atau potensi bahaya.

Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) turut menjadi perhatian, guna memastikan tidak adanya celah kelalaian maupun kegagalan sistem dalam operasional kereta.

Tak kalah penting, peningkatan keamanan di perlintasan sebidang harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain.

Desakan reformasi juga disampaikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) yang meminta evaluasi total terhadap sistem manajemen keselamatan di PT Kereta Api Indonesia.

Selain reformasi sistem, percepatan pembangunan Double-Double Track (DDT) dinilai penting guna memisahkan jalur kereta jarak jauh dengan kereta komuter, sehingga dapat mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan perjalanan.

Masyarakat juga meminta adanya langkah konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), untuk memberikan rekomendasi kepada PT KAI, Danantara, serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sistem keselamatan nasional.

Evaluasi ini menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama tanpa kompromi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kegagalan sistem yang berpotensi mengancam nyawa.

Salam Masyarakat Sipil Pengguna Kereta Api
TAP, S.H – Tody A Prabu, S.H

Rakernas II Paboras Indonesia Hasilkan 14 Kesepahaman, Perkuat Soliditas Marga Siburian

admin — Wed, 29 Apr 2026 07:09:00 +0700+0700

MEDAN – Perkumpulan marga Siburian yang tergabung dalam Parsadaan Pomparan Raja Siburian (Paboras) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 di Gedung Yayasan Parulian Medan, Sabtu (25/4/2026). Forum nasional ini menghasilkan 14 butir kesepahaman strategis guna memperkuat kebersamaan serta menyatukan visi organisasi ke depan.
Kegiatan diawali dengan ibadah dan renungan Firman Tuhan yang disampaikan Pdt. Jetun Simatupang, S.Th., M.Th., dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib serta mekanisme persidangan oleh Wakil Ketua Umum Paboras Indonesia, Ramli Siburian.
Suasana diskusi berlangsung dinamis. Perbedaan pandangan antar peserta mewarnai jalannya sidang, namun tetap mencerminkan semangat demokrasi dan musyawarah mufakat yang menjadi dasar organisasi.
Sejumlah masukan strategis turut disampaikan, di antaranya oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Paltak Siburian, S.H., M.H., yang juga merupakan pengurus Paboras Indonesia. Tanggapan atas berbagai masukan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum, Fery Sahat Siburian.
Rakernas dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota serta sektor-sektor organisasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Paboras Indonesia, Prof. Dr. Rikson Siburian, Ph.D., serta dihadiri Ketua Dewan Penasehat Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian bersama jajaran penasehat lainnya.
Dalam sambutannya, Prof. Rikson menegaskan komitmen organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Paboras. Program beasiswa dan pendidikan, kata dia, terus digalakkan sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas.
"Kami ingin talenta muda Paboras menjadi bagian penting dalam membangun bangsa. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pelatihan keterampilan juga terus berjalan secara gratis," ujarnya.
Rakernas kemudian dibagi dalam tiga kelompok sidang bidang yang menghasilkan 14 butir keputusan bersama. Salah satu poin utama adalah kesepakatan mempertahankan struktur kepengurusan Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum hingga akhir masa bakti 2024–2029.
Selain itu, DPP Paboras Indonesia akan membentuk tim pakar untuk mengkaji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum di masa mendatang.
Ketua DPC Paboras Batam yang juga anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Golkar, Jimi Siburian, berharap hasil Rakernas mampu memperkuat dukungan seluruh marga Siburian terhadap program organisasi.
Sementara itu, Ketua DPC Paboras Kota Medan, Pdt. Dr. Panigoran Siburian, menekankan pentingnya persatuan dalam tubuh organisasi. Ia menilai tema Rakernas ke-2 sangat relevan dalam mempererat kekompakan marga Siburian.
Ketua Panitia, Sopar Siburian, S.H., M.Kn., mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan. Ia menyebut Rakernas ini sebagai momentum penting untuk berbagi gagasan dalam membangun organisasi yang lebih baik.
Senada, Ketua Pelaksana Jhonson Siburian, S.T., M.T., berharap Rakernas mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pengurus dalam membesarkan Paboras Indonesia.
Menutup kegiatan, Ketua Umum Prof. Rikson Siburian mengajak seluruh peserta untuk terus membangun kesepahaman dan visi bersama yang dilandasi nilai kasih dan kebersamaan.
"Satu hal yang perlu kita ingat, Siburian ada karena perkenanan Tuhan dan bertumbuh karena kasih-Nya. Saya berharap Rakernas ini menghasilkan keputusan yang berarti, berguna, dan bermanfaat bagi masa depan generasi emas marga Siburian," tegasnya.
Rakernas ke-2 Paboras Indonesia kemudian ditutup dengan doa berkat oleh Pdt. Jetun Simatupang. Rel

Gubernur Aceh Jajaki Investasi UEA, Bahas Penerbangan Langsung hingga Tol

admin — Wed, 29 Apr 2026 00:11:00 +0700+0700

JAKARTA – Muzakir Manaf melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Muzakir Manaf mengundang pemerintah dan investor UEA untuk berinvestasi di Aceh. Sejumlah sektor strategis ditawarkan, mulai dari minyak dan gas, pertambangan, industri pengolahan kelapa sawit, hingga perdagangan ekspor produk unggulan daerah.
Komoditas yang dipromosikan antara lain minyak nilam, produk turunan kelapa, gaharu, biomassa energi terbarukan, serta karbon aktif.

Dubes UEA menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan dengan Aceh.
Selain itu, kedua pihak juga membahas rencana pembukaan kantor perwakilan maskapai Emirates dan Etihad di Aceh, termasuk kemungkinan pembukaan rute penerbangan langsung Aceh–UEA. Rencana ini dinilai akan mempermudah akses perjalanan, khususnya bagi jamaah umrah menuju Arab Saudi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh dan pihak UEA sepakat membentuk tim bersama yang akan mulai bekerja pada Mei 2026 untuk mengakselerasi kerja sama di berbagai sektor tersebut.
Dalam kesempatan itu, Dubes UEA juga menegaskan dukungan terhadap rencana investasi Mubadala Energy di Aceh, serta komitmen membantu pemulihan pascabencana.

Tak hanya itu, UEA juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan tol di Aceh.red

Wakil Bupati Asahan Hadiri Pelantikan DEMA IAIDU Periode 2026-2027, Tekankan Pentingnya Kolaborasi

admin — Tue, 28 Apr 2026 21:46:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Asahan periode 2026-2027. Acara yang berlangsung pada Selasa, (28/04/2026) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto SH M.AP, beserta jajaran pejabat dan akademisi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan Dandim 0208/Asahan, Rektor IAIDU Asahan, jajaran dosen, serta seluruh civitas akademika IAIDU Asahan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri dan kontribusi bagi daerah.

Dalam sambutannya, Rektor IAIDU Asahan, Assoc. Prof. Dr. Hj. Nilasari Siagian, S.H., S.Pd.I., M.H., menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada pengurus baru. Ia menekankan agar para pemuda yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi tinggi.

"DEMA bukan hanya sekadar organisasi, tetapi mitra strategis kampus dalam membentuk karakter mahasiswa. Kami berharap kepengurusan baru ini mampu menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan sosial, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan keislaman," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto SH M.AP, dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DEMA yang resmi dilantik. Ia mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Lebih jauh, Rianto menekankan pentingnya menjaga integritas. "Dalam setiap aktivitas, junjung tinggi nilai moral dan etika. Mahasiswa adalah agen perubahan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa, pihak kampus, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memajukan dan membangun Kabupaten Asahan ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Acara yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa ini berlangsung tertib dan khidmat. Rangkaian acara juga diisi dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, hingga prosesi pelantikan yang menjadi puncak kegiatan.

Kegiatan resmi ditutup pada pukul 16.30 WIB dengan kesan yang sangat positif. Secara keseluruhan, pelantikan ini berjalan aman, lancar, dan sukses, menandai dimulainya masa bakti baru bagi DEMA IAIDU Asahan. (dre)

Patroli Gabungan 3 Pilar Polsek Medan Area Tekan Gangguan Kamtibmas

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Patroli rutin yang dilakukan Polsek Medan Area mampu menekan gangguan kamtibmas dan kejahatan jalanan di wilayah hukumnya.

Hingga Selasa (28/4/2026) dinihari, patroli 3 pilar yang dilaksanakan bersama TNI dan unsur kecamatan berhasil menciptakan situasi aman dan terkendali.

"Alhamdulillah, patroli 3 pilar yang kita gelar secara rutin dari malam hingga dinihari di wilayah hukum Polsek Medan Area dapat menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan terkendali," ucap Kapolsek Medan Area, AKP M Ainul Yaqin.

Kata dia, pada kegiatan rutin Senin (27/4/2026) malam hingga Selasa (28/4/2026) sekira pukul 03.30 WIB, pihaknya menyambangi sejumlah kawasan yang dianggap rawan gangguan kamtibmas, Curas, Curat dan Curanmor (3C).

Dipimpin Waka Polsek Medan Area, AKP Imanuel Sembiring, tim gabungan menyambangi sejumlah titik di Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai.

Bergerak dari Mapolsek Medan Area, patroli 3 pilar kemudian ke Jalan MH Thamrin, Jalan Sutrisno, Jalan AR Hakim, Jalan Halat, Jalan Raya Menteng, Jalan Panglima Denai, Jalan Denai, Jalan Asia dan Komplek Asia Mega Mas.

"Pelaksanaan patroli berjalan lancar, situasi aman dan terkendali," pungkas Kapolsek Medan Area (W05)

Teks foto :
Tim patroli 3 pilar menyambangi kawasan rawan gangguan kamtibmas dan kejahatan jalanan, Selasa (28/4/2026) dinihari.(W05)

Investor Tiongkok dan Koperasi Jasa Keluarga Pers Bahas Pengadaan Mesin Pengering Gabah

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:43:00 +0700+0700

MEDAN – Investor asal Tiongkok bersama Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia membahas kerja sama pengadaan *Mobile Grain Dryer* atau mesin pengering gabah untuk mendukung proses pascapanen petani di Sumatera Utara.

Pertemuan digelar di Medan, Selasa (28/4/2026). Agenda utama membahas aspek teknis pemanfaatan mesin serta skema implementasi di lapangan.

Pihak produsen dari Tiongkok, YouHong Eustace memaparkan, mesin tersebut memiliki kapasitas pengeringan hingga 10 ton gabah dalam waktu sekitar 15 jam. Teknologi ini diklaim dapat mempercepat proses pascapanen sekaligus menekan potensi kerugian petani akibat cuaca.

Dalam pertemuan itu, investor menyepakati rencana mendatangkan mesin ke Indonesia sebagai tahap awal uji coba kerja sama dengan Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan Luar Negeri, Diplomasi Asia Timur, Investasi, & Pengembangan Ekonomi, Effendi Andoko yang mendampingi investor Tiongkok Mr. Chun Yi, menyebut kehadiran teknologi tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam pengolahan gabah kering di Sumatera Utara.

"Nantinya grain dryer dengan kapasitas 10 ton per 15 jam akan didatangkan dari Tiongkok untuk diujicobakan melalui Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia," ujarnya.

Dalam skema pengembangan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, ditetapkan sebagai pusat operasional pengolahan, tepatnya di Desa Paret Kaca. Lokasi tersebut merupakan lahan milik anggota koperasi yang disiapkan sebagai area operasional dan workshop.

Kerja sama ini juga akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dan pihak YouHong yang diwakili Mr. Chun Yi.

Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat peran koperasi dalam pengembangan usaha anggota.

"Kerja sama ini semakin memberikan nilai tawar bagi Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dalam mendukung ekonomi anggota," ujarnya.

Ia menambahkan, koperasi ke depan akan bersinergi dengan pemerintah melalui kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Merah Putih untuk memperkuat sektor pertanian.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Koperasi Pers Deddi Hutajulu, Bendahara Jansen Tanuwijaya, dr. Rachmad Suwelen selaku perwakilan anggota koperasi, serta perwakilan kelompok tani dari Kabupaten Langkat.

Bos Ponsel Pancur Batu pelaku penganiaya Temui Babak Baru, Leo Sembiring Masih DPO, Putra Persadaan Sudah P21 di Kajari

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:38:00 +0700+0700

Medan - Kasus penganiyaan yang dilakukan Bos Ponsel asal Pancur Batu bersama abg nya Leo Sembiring yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu sempat terhenti dan nyaris kehilangan Kabar.

Pada hari selasa, sore (28/4/2026) , pihak kejaksaan negeri kota Medan menyatakan bahwa berkas perkara Bos Ponsel Pancur Batu Yakni Putra Persadaan Sembiring dan abg nya Leo Sembiring sudah memasuki tahap P 21.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan Valentino Manurung kepada wartawan.

Valentino Manurung mengatakan, dalam kasus ini hanya ada satu tersangka yang sudah P21 yakni Putra Persadaan Sembiring, namun untuk Leo Sembiring masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ini parsadaan sudah P21, Tersangka cuma satu parsadaan Sembiring dan seorang lagi lyakni eo Sembiring saat ini DPO,"Ungkap Valentino menjawab pertanyaan wartawan.

Saat disinggung kapan tahap 2 pelimpahan berkas barang bukti hingga tersangka akan dilakukan, Valentino mengaku pihak nya masih menunggu petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan.

"Nah ini kasi Pidum nunggu petunjuk Kajari untuk melakukan ekpose perkara,"terangnya.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Medan kemarin resmi menahan Persadaan Putra alias Putra Sembiring terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dua korban, yakni Glen Dito Oppusunggu (GDO) dan Riski Kristian Tarigan. Penahanan itu dilakukan pada Minggu (4/1/2026).

Bahkan, Selain Putra Sembiring, tiga orang terduga pelaku lain yang disebut turut terlibat dalam peristiwa penganiayaan tersebut telah dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka, Namun hingga kini, ketiganya tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah.

Salah satu di antaranya adalah Leo Arbertus alias Leo Sembiring alias LS, yang merupakan abang kandung Putra Sembiring, ujar Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto.

Sebelumnya, orang tua kedua korban menegaskan bahwa proses hukum atas laporan penganiayaan yang mereka buat di Polrestabes Medan tetap berlanjut.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya pemberitaan mengenai adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

dr H Asri Ludin Tambunan Sampaikan Persoalan Tanah Hingga Infrastruktur ke Pusat

admin — Tue, 28 Apr 2026 20:00:00 +0700+0700

Tanjung Morawa - Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah saat menghadiri kegiatan reses Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan agraria yang hingga kini masih terjadi di Deli Serdang, khususnya terkait lahan eks-HGU PTPN yang tumpang tindih kepemilikannya.

"Kami berharap Bapak dapat membawakan aspirasi kami ke pusat. Di Deli Serdang ini masih menyisakan banyak persoalan, khususnya terkait tanah eks-HGU PTPN yang tumpang tindih kepemilikannya. Ini persoalan serius yang bahkan terkadang memakan korban. Kami ingin persoalan tanah ini bisa tuntas dalam masa jabatan ini," tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah penyuplai sekitar lima persen kebutuhan gabah nasional, Deli Serdang dinilai membutuhkan dukungan percepatan perbaikan infrastruktur pengairan.

Ia menjelaskan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kerap menghambat penanganan di lapangan.

"Masyarakat tidak mau tahu soal pembagian kewenangan nasional, provinsi, atau daerah. Yang mereka tahu, jika jalan rusak atau irigasi bermasalah di Deli Serdang, itu tugas Bupatinya. Padahal, saat ini anggaran di daerah sangat terbatas akibat efisiensi transfer dari pusat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Prananda Surya Paloh menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Deli Serdang.

"Saya melihat sendiri, hampir 12 tahun saya menjadi anggota DPR RI di Dapil ini, pembangunan memang belum maksimal. Namun di bawah kepemimpinan Bupati dr Asri Ludin Tambunan, saya telah berkomitmen untuk bersinergi membangun infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan baru yang akan kita kawal terus dari pusat," tegas Prananda.

Prananda juga memberikan instruksi khusus kepada Fraksi NasDem di DPRD Deli Serdang agar menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

"Saya minta Fraksi NasDem Deli Serdang jangan ragu mendukung Bupati selama kebijakannya pro-rakyat. Namun jika salah, kita harus menjadi yang pertama mengingatkan. Kita adalah partner yang sejajar untuk membangun Deli Serdang," tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD Partai NasDem Deli Serdang yang juga Anggota DPRD, H. Nusantara Tarigan Silangit, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Kuzu SW Tarigan, jajaran perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kecamatan Tanjung Morawa.