Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:33:00 +0700+0700

PAKANBARU -- Posisi tawar Indonesia di kancah internasional kembali diuji oleh dinamika domestik yang mengkhawatirkan. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dari sudut pandang geopolitik, tindakan spionase internal ini dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan karena merusak reputasi Indonesia yang sedang bangkit di panggung global.

Dalam analisis geopolitik yang disampaikan GREAT Institute, stabilitas nasional sebuah negara berdaulat tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi juga dari ketahanan informasi dan soliditas di jantung pemerintahan.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh yang sedang berada di Pakanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026.

Dr. Teguh menegaskan bahwa dalam konstelasi global saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menikmati momentum kebangkitan diplomatik yang signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, disegani oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara mandiri. Namun, aksi penyadapan domestik ini dinilai dapat merusak kredibilitas diplomatik tersebut di mata komunitas internasional.

Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.

Sebagai penutup, GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal isu ini dari perspektif strategis global. Indonesia harus diselamatkan dari krisis kepercayaan akibat ulah pihak-pihak internal yang tidak bertanggung jawab, agar langkah besar bangsa ini menuju percaturan kekuatan utama dunia tidak terhambat oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri.

43 Nama Beredar dalam Dugaan Penyadapan Ilegal, Ada Prabowo, SBY hingga Tokoh Politik dan Aktivis

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:26:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri terus menjadi sorotan publik. Setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, kini beredar sebuah infografis di media sosial yang memuat 43 nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Dalam infografis bertajuk Daftar Nama yang Diduga Disadap – Laporan Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal tersebut, sejumlah nama besar dari kalangan pejabat negara, mantan presiden, tokoh politik, aktivis, hingga tokoh masyarakat tercantum.

Di antaranya terdapat nama Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, Hasto Kristiyanto, Zulkifli Hasan, hingga sejumlah tokoh lainnya.

Namun, daftar 43 nama tersebut secara eksplisit diberi keterangan belum terverifikasi. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi Bareskrim yang membenarkan satu per satu nama tersebut sebagai korban penyadapan.

Tiga Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Penyidik mendalami dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Siapa Saja Korban Sebenarnya?

Munculnya daftar 43 nama tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai luasnya dugaan praktik penyadapan ilegal dan siapa saja pihak yang sebenarnya menjadi sasaran.

Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran internal kepolisian. Kasus ini menyangkut perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, keamanan komunikasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Publik kini menunggu transparansi penyidikan Bareskrim, terutama mengenai identitas nomor yang disadap, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta untuk kepentingan apa data komunikasi tersebut dikumpulkan.

Bareskrim juga perlu menjelaskan apakah daftar 43 nama yang beredar memiliki kaitan dengan barang bukti yang sedang diperiksa atau hanya informasi yang berkembang di media sosial.

Jangan sampai daftar yang belum terverifikasi justru menimbulkan tuduhan dan keresahan baru di tengah masyarakat.

Kasus ini harus dibongkar secara terang benderang. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum.

Kini pertanyaan besarnya: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan ilegal tersebut dilakukan?

Penyidikan harus menjawab semuanya, bukan hanya berhenti pada penetapan tiga tersangka.

12.376 Teguran dan Penindakan, Polda Sumut Kedepankan Edukasi dalam Operasi Patuh Toba

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus penegakan hukum secara humanis melalui Operasi Patuh Toba 2026. Hingga hari kesembilan pelaksanaan operasi, tercatat sebanyak 12.376 kegiatan teguran dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Lantas Polda Sumut hingga Selasa (3/11), kegiatan tersebut terdiri atas 10.983 teguran, 1.195 tilang manual, dan 198 penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. Sementara penindakan melalui ETLE Statis tercatat nihil.

Khusus pada hari kesembilan, petugas mencatat 2.892 kegiatan, terdiri atas 2.722 teguran, 148 tilang manual, dan 22 penindakan melalui ETLE Mobile. Angka tersebut meningkat 40,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 2.055 kegiatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan Operasi Patuh Toba 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara.

"Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara profesional dan proporsional. Namun, edukasi dan teguran juga menjadi bagian penting dari pendekatan humanis Polri agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas," ujar Kombes Ferry, Rabu (4/11/2026)

Ia menjelaskan, selain kegiatan penegakan hukum, Polda Sumut juga mengoptimalkan langkah preemtif melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, orang tua, pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, kurir hingga komunitas kendaraan bermotor.

Edukasi tersebut mencakup pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara, bahaya melawan arus, serta kepatuhan terhadap batas kecepatan.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sejumlah titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Personel juga ditempatkan di kawasan sekolah, persimpangan, pasar dan ruas jalan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Ferry, kombinasi edukasi, pencegahan dan penegakan hukum tersebut merupakan langkah untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib, bukan sekadar meningkatkan kepatuhan masyarakat selama operasi berlangsung.

"Kami ingin membangun kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tetapi karena masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki risiko terhadap keselamatan. Jangan sampai kelalaian di jalan raya berujung pada kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," katanya.

Polda Sumut mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan kendaraan dan surat-surat berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Operasi Patuh Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi tersebut, Polda Sumut berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Utara.(W05)

Foto:

Wanita Penghuni Kos Disekap Begal, Polisi Tangkap Pelaku

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:51:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Hanna Debora Samosir, wanita penghuni kos di Jalan Teuku Cik Ditiro, kawasan Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, menjadi korban aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal.

Informasi dihimpun, Rabu (04/11/26) menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (31/10/26) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, korban baru saja selesai mandi di lantai dua kos dan keluar sambil membawa telepon genggamnya.

Namun, belum sempat kembali ke kamar, seorang pria tak dikenal muncul dan langsung membekap mulutnya menggunakan tangan.

Situasi semakin mengerikan ketika pelaku mengeluarkan kunci inggris untuk mengancam korban. Dalam kondisi ketakutan, Hanna terpaksa pasrah handphone (HP) Redmi C14 warna biru miliknya dirampas.

Tersangka ternyata tidak hanya mengincar telepon genggam korban. Tapi, sepasang sepatu hitam milik korban juga ikut dibawa kabur.

Meski berada dalam ancaman, korban sempat berusaha memberikan perlawanan. Dia berteriak meminta pertolongan, bahkan menggigit jari tersangka sebelum pria tersebut melarikan diri.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp1,6 juta. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas tersangka. Tersangka Hendrizal Fhilyang (37) berhasil ditangkap.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban dan mengumpulkan sejumlah informasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Rabu (4/11/2026).

Tersangka ditangkap pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 21.10 WIB di Jalan Amaliun Nomor 195-203, Kecamatan Medan Area.

Tersangka mengaku menjalankan aksinya seorang diri. Dia telah menjual handphone hasil curian tersebut seharga Rp700 ribu.

Uang dari hasil penjualan barang milik korban itu justru digunakan untuk bermain judi online.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit handphone Redmi C14 warna biru, sebuah kunci ukuran 12, sepasang sepatu hitam, baju hitam, topi, dompet, serta casing handphone warna kuning.(W05)

Teks foto :
Tersangka perampasan/begal digiring petugas Polresatabes Medan(W05)

Kapolresta Deli Serdang Bersama PJU Gelar Kumpul Bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Keluhan Warga

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:47:00 +0700+0700

Deliserdang- Sebagai bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat serta mendukung program kerja Kapolri, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Wakapolresta dan Pejabat Utama (PJU) Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan kumpul bersama masyarakat di Balai Desa Gang Rukun, Dusun V, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (4/11/2026) siang hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Danramil 0201-16/TM Mayor Inf. Baginda Suprapto Sitompul, Camat Tanjung Morawa Gontar Syahputra Batu Bara, S.STP., M.M., Kepala Desa Dalu X-A Abu Khairi, S.T., unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas ojek online (ojol) Tanjung Morawa, serta sekitar 50 warga Desa Dalu X-A.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh protokol dan doa, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Dalu X-A serta Camat Tanjung Morawa. Selanjutnya, Kapolresta Deli Serdang menyampaikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam sesi dialog dan tanya jawab, Kapolresta Deli Serdang secara langsung mendengarkan berbagai keluh kesah, aspirasi, serta pengaduan yang disampaikan masyarakat dan komunitas ojek online yang hadir.

Melalui dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat menjadi masukan bagi Polresta Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Kegiatan kumpul bersama masyarakat ini menjadi salah satu wujud nyata pendekatan humanis Polri, dengan mengedepankan komunikasi dua arah, keterbukaan, serta kehadiran langsung pimpinan kepolisian di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan warga.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang baik, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi warga.

Kapolresta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, serta tidak ragu menyampaikan informasi maupun pengaduan kepada pihak kepolisian.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dibutuhkan dukungan serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat agar setiap permasalahan dapat dicarikan solusi bersama. Kami berkomitmen untuk terus hadir, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat," tegas Kapolresta.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Copot Listyo Sigit Prabowo dari KSP, Edy Rahmayadi Dinilai Sosok Tepat Pengganti

admin — Wed, 04 Nov 2026 18:40:00 +0700+0700

MEDAN – Presiden Prabowo Subianto didesak segera mengevaluasi posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menyusul kabar penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.

Desakan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai, status tersangka yang disematkan kepada Listyo Sigit harus menjadi pertimbangan serius bagi Presiden Prabowo dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga kepresidenan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam informasi kasus tersebut, LSP diduga memerintahkan penyadapan ilegal (illegal tapping), memasukkan sejumlah nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan dasar hukum, serta memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.

Menurut Sutrisno, persoalan ini bukan sekadar menyangkut proses hukum, tetapi juga menyangkut kepatutan etika dan moral seorang pejabat yang berada dekat dengan Presiden.

"Kalau benar telah berstatus tersangka, maka secara etika dan moral Listyo Sigit Prabowo tidak lagi memenuhi kepatutan untuk menduduki jabatan Kepala KSP. Jika tidak mengundurkan diri, Presiden Prabowo harus segera memberhentikannya," tegas Sutrisno.

Ia juga mempertanyakan perlakuan Polri terhadap para tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, menurut dia, dalam sejumlah konferensi pers pengungkapan perkara, kepolisian lazimnya menampilkan tersangka dengan mengenakan pakaian tahanan.

Namun, dalam kasus yang menyeret LSP dan sejumlah perwira tinggi Polri ini, Sutrisno menilai terdapat perlakuan berbeda karena para pihak yang disebut sebagai tersangka tidak ditampilkan dalam ekspose perkara.

"Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan istimewa hanya karena yang terseret perkara merupakan pejabat atau jenderal. Penegakan hukum harus berlaku sama di hadapan siapa pun," ujarnya.

Edy Rahmayadi Dinilai Layak Gantikan LSP

Lebih jauh, Sutrisno menyebut Letnan Jenderal TNI (Purn.) Edy Rahmayadi sebagai salah satu figur yang dinilai tepat untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo apabila terjadi pergantian Kepala KSP.

Menurutnya, Edy Rahmayadi memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan militer maupun pemerintahan sipil. Rekam jejaknya antara lain pernah menjabat Pangdam I/Bukit Barisan ke-42, Pangkostrad ke-37, serta Gubernur Sumatera Utara ke-18.

Tidak hanya itu, Edy Rahmayadi juga pernah dipercaya memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai Ketua Umum.

Sutrisno menilai kombinasi pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas KSP yang membutuhkan kemampuan koordinasi, komunikasi politik, serta pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan keamanan nasional.

"Pengalaman Edy Rahmayadi di lingkungan militer dan pemerintahan sipil menjadi keunggulan tersendiri. Ia juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara senior dan junior di lingkungan TNI, elite politik sipil, serta masyarakat," ungkapnya.

Ia berpandangan, Kepala KSP bukan sekadar pejabat administratif, melainkan figur strategis yang harus mampu memastikan berbagai persoalan pemerintahan tersampaikan kepada Presiden secara objektif dan bertanggung jawab.

Karena itu, Sutrisno berharap Presiden Prabowo tidak mengabaikan persoalan integritas dan kepercayaan publik dalam menentukan figur yang menduduki posisi strategis di lingkaran Istana.

"Presiden membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, pengalaman, dan keberanian menyampaikan fakta. KSP harus menjadi mata dan telinga Presiden, bukan justru menjadi sumber persoalan baru," pungkas Sutrisno Pangaribuan, yang juga Inisiator Sumatera Connection.

PETI di Perdagangan Diduga Kebal Hukum, Oknum Pengelola Tambang Ilegal Disorot

admin — Wed, 04 Nov 2026 17:48:00 +0700+0700

SIMAlungun – Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Perdagangan, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada instansi terkait, justru diduga terdapat aktivitas pertambangan galian C ilegal yang hingga kini masih beroperasi tanpa tersentuh penegakan hukum.

Informasi yang diterima dari salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, berdasarkan surat dari Kantor Cabang Wilayah (Cabwil) III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Siantar, CV Zayn diminta segera menyelesaikan kewajiban penyampaian laporan triwulan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan.

Surat tersebut menunjukkan adanya pengawasan administratif terhadap kewajiban pelaku usaha. Namun, di sisi lain, Ia mempertanyakan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi tanpa izin di wilayah Perdagangan.

Menurut informasi yang disampaikannya, terdapat dua lokasi aktivitas PETI yang diduga dikelola oleh oknum berinisial M dan D. Kedua aktivitas pertambangan tersebut disebut-sebut masih berlangsung tanpa mengantongi perizinan yang semestinya.

"Ini menjadi persoalan serius. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban administrasi diminta memenuhi laporan triwulan, sementara aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin justru terkesan dibiarkan beroperasi," ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan tambang ilegal bukan hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

Pasalnya, aktivitas pengerukan material galian C tanpa izin dan tanpa pengawasan teknis berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

Lebih jauh, ia juga menyoroti dugaan adanya peluang transaksi tidak semestinya dengan oknum aparat penegak hukum (APH) yang muncul akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Kapolsek Diminta Berikan Penjelasan

Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Perdagangan.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian setempat, diharapkan tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.

Konfirmasi kepada Kapolsek Perdagangan perlu dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai apakah pihak kepolisian telah mengetahui aktivitas tambang yang dimaksud, apakah pernah melakukan pemeriksaan, serta langkah penindakan yang sudah atau akan dilakukan.

Jika benar aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin, aparat terkait harus segera melakukan pengecekan lapangan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

Publik juga berhak mengetahui mengapa pelaku usaha yang memiliki kewajiban administratif mendapat teguran, sementara dugaan aktivitas pertambangan ilegal justru disebut-sebut terus berjalan.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada pelaku usaha yang tercatat secara administratif, tetapi tumpul terhadap aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi di luar ketentuan.

Sementara itu Kapolsek Perdagangan dikonfirmasi belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.red

Dapur Atjeh Mak Cut Sajikan Kuliner Autentik Aceh Nusantara, Manjakan Lidah Warga Kota Medan

darma — Wed, 04 Nov 2026 16:26:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Bagi masyarakat Kota Medan pencinta kuliner khas Nusantara, kini tidak perlu jauh-jauh melangkah ke Serambi Mekkah untuk menikmati aneka hidangan khas Aceh. Dapur Atjeh Mak Cut secara resmi hadir melayani masyarakat dengan menyajikan beragam menu sarapan lezat, murah, dan autentik mulai Rabu, 4 November 2026.

Berlokasi strategis di Jalan Gitar No. 36, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru (Padang Bulan Pasar 3, tepat di depan Warung Kopi SP3 Kupie), Dapur Atjeh Mak Cut siap menyambut kehadiran warga Medan setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WIB.

Pengelola Dapur Atjeh Mak Cut menghadirkan sajian favorit seperti nasi perang, ragam kue basah, hingga aneka cemilan tradisional yang kaya aroma dan rempah. Seluruh hidangan ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp5.000 per porsi.

Tak hanya menu sarapan siap santap, Dapur Atjeh Mak Cut juga menghadirkan pusat produk UMKM khas Aceh berkualitas tinggi yang cocok dijadikan buah tangan. Pilihan produk istimewa yang tersedia antara lain Ayam Tangkap, Bumbu Mie Aceh, Madu Hitam Asli, Ikan Keumahan Packing, Emping Aceh, Cireng, Bandeng Fresh Cabut Duri, Dendeng Sapi Seulawah, Ayam Pramugari, hingga Sie Reuboh.

Untuk melengkapi pengalaman kuliner, para pengunjung juga dapat menikmati ragam seduhan kopi khas Aceh, mulai dari Kopi Arabica Gayo Premium, Kopi Ulee Kareng yang legendaris, hingga Kopi Bongkar Strong.

Pihak manajemen Dapur Atjeh Mak Cut mengundang seluruh lapisan masyarakat Kota Medan mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga keluarga untuk meramaikan dan merasakan langsung kelezatan kuliner Aceh yang kaya rasa.

"Kami mengundang seluruh warga Kota Medan dan sekitarnya untuk datang dan menikmati kehangatan sarapan khas Aceh di stand kami. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan kerja untuk menyantap hidangan lezat berkuasitas dengan harga bersahabat. Dapur Atjeh Mak Cut berkomitmen menjadi pilihan utama sarapan pagi yang memanjakan selera Anda," ujar perwakilan Dapur Atjeh Mak Cut.

Ke depan, Dapur Atjeh Mak Cut juga berencana mengepakan sayapnya dengan membuka beberapa cabang baru di kawasan Sunggal, Tembung, dan Setiabudi guna mendekatkan diri kepada para pecinta kuliner di Kota Medan.(W02)

BREAKING NEWS Listyo Resmi Dicopot, Presiden Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Plt KSP

admin — Wed, 04 Nov 2026 15:25:00 +0700+0700

Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit Prabowo dan menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan itu menindaklanjuti status Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka atas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada konsekuensi logis karena salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu kami sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau menunjuk Letjen Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Rabu (4/11).

Listyo ditetapkan tersangka kasus penyadapan presiden bersama dua perwira tinggi atau jenderal lain, yakni Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Awal Mula Terbongkarnya Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs
Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap presiden, dan sejumlah pihak lain, mulai dari tokoh masyarakat, ormas, politikus, hingga media massa.

Para tersangka kini dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman bui selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan selama 8 tahun.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka melakukan aksinya selama periode 2025-2026. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal. Ada beberapa nomor yang dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui verifikasi, salah satunya nomor telepon Presiden Prabowo.

"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan, atau adanya proses penegakan hukum," katanya.

Baru Dipecat dari KSP, Posisi Listyo Sigit Kini Diisi Jenderal TNI Ariyo Windutomo

admin — Wed, 04 Nov 2026 14:20:00 +0700+0700

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Penunjukan tersebut dilakukan setelah Prabowo memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan tersebut.

Informasi penunjukan Ariyo disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).

"Selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kesekretariatan Kepresidenan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, penunjukan pelaksana tugas dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah pemberhentian Listyo Sigit.

Sebelum ditunjuk sebagai Plt KSP, Ariyo Windutomo diketahui menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Selain mengumumkan penunjukan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang," lanjutnya.

Listyo Sigit Diberhentikan Usai Jadi Tersangka

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu pagi.

Keputusan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.

Presiden disebut telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian mantan Kapolri tersebut.

Pemberhentian itu terjadi setelah Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep.

Menurut penyidik, ketiganya diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025 hingga 2026, termasuk nomor milik Presiden Republik Indonesia.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Polisi juga menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," kata Asep.rel

Anak-Anak Korban Bencana Butuh Perlindungan, Pemkab Tapsel Dorong Kebijakan Berbasis Aspirasi

admin — Wed, 04 Nov 2026 14:00:00 +0700+0700

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) memperkuat upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup kebutuhan anak, bukan hanya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Asesmen, Penjaringan Suara Anak Daerah, dan Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (3/11/2026).

Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan, Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M.

Dalam arahannya, Sofyan Adil menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan sosial masyarakat, terutama kelompok anak yang rentan terdampak bencana.

Menurutnya, anak-anak memiliki hak yang harus tetap dipenuhi meskipun berada dalam situasi pascabencana. Hak tersebut mencakup kesempatan bermain, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

"Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Pemenuhan hak-hak anak juga harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan," demikian penegasan dalam kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan diseminasi hasil asesmen dan penjaringan suara anak daerah, Pemkab Tapsel mendorong agar kebutuhan serta aspirasi anak menjadi bagian dari perencanaan program pemulihan pascabencana.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yang tinggal di kawasan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Kondisi lingkungan tempat tinggal, akses terhadap fasilitas pendukung, serta kebutuhan tumbuh kembang anak menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan.

Hasil asesmen dan rekomendasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, termasuk anak-anak yang terdampak bencana.

Pemkab Tapanuli Selatan juga mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan menyepakati langkah tindak lanjut berdasarkan tugas serta kewenangan masing-masing.

Sinergi lintas sektor dinilai penting agar rekomendasi hasil asesmen tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi anak-anak.

Keterlibatan Forum Anak dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif.

Melalui pendekatan tersebut, anak-anak diharapkan memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap proses pemulihan pascabencana.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah memperkuat komitmen Pemkab Tapsel dalam mewujudkan pemulihan yang inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Tapsel Bangkit: Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, yang menempatkan pemulihan kehidupan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan daerah pascabencana.zal

Paskibraka Kabupaten Solok Dibawa Masuk ke Istana Negara RI.

admin — Wed, 04 Nov 2026 13:57:00 +0700+0700

Jakarta I Sumut24.co

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mendapat pengalaman istimewa dengan berkunjung langsung ke Istana Negara RI yaitu meski belum berkesempatan mengibarkan Bendera Merah Putih di Istana Negara Republik Indonesia,

Kunjungan Paskibraka Kabupaten Solok dibawa langsung masuk ke lingkungan Istana Negara RI oleh Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, pada Selasa (3/11/2026). Hal ini menjadi momen bersejarah bagi Pemerintah Kabupaten Solok. Untuk pertama kalinya, diantara seluruh Paskibraka di Indonesia,

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok didampingi Staf Ahli Bupati Kurniati, S.Si., M.Si., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok Syofiar Syam, S.Sos., M.Si., beserta jajaran, serta para pelatih Paskibraka Kabupaten Solok.

Kehadiran para anggota Paskibraka di Istana Negara merupakan bentuk perhatian dan apresiasi terhadap generasi muda yang telah menjalankan tugas serta pengabdian dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menyampaikan rasa bahagia dan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya bersama anak-anak Paskibraka Kabupaten Solok untuk berkunjung ke Istana Negara RI.

Kami senang dan mengapresiasi Kemensesneg yang sudah luar biasa mau menerima kami bersama anak-anak Paskibraka berkunjung ke Istana Negara RI, tutur Bupati.

Juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah membuka ruang bagi generasi muda daerah untuk mendapatkan pengalaman berharga di lingkungan Istana Negara.

Dan mengatakan, kesempatan tersebut merupakan momentum luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua anak di Indonesia. Karena itu, kunjungan ini diharapkan mampu membangkitkan motivasi, semangat, serta kepercayaan diri para anggota Paskibraka Kabupaten Solok dalam menatap masa depan.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah membuka ruang seperti ini. Kami merasakan bahwa tidak semua anak-anak di Indonesia memiliki kesempatan untuk hadir di sini. Tentu ini menjadi momentum luar biasa membangkitkan motivasi dan semangat anak-anak kita di Kabupaten Solok, khususnya anak-anak Paskibraka," ungkapnya.

Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa generasi muda, termasuk anggota Paskibraka, merupakan calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, maupun di tingkat nasional.

Dan berharap pengalaman berkunjung ke Istana Negara dapat menjadi bekal berharga bagi para anggota Paskibraka untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

"Anak-anak inilah nantinya yang akan menggantikan kita di kepemimpinan berikutnya, baik di Solok, Sumatera Barat maupun tingkat nasional. Nah, ini bisa menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 hingga bisa kita wujudkan bersama Asta Cita Presiden," jelasnya.

Bupati berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan meningkatkan motivasi generasi muda di seluruh Indonesia. Hal-hal baik seperti ini terus dijalankan untuk meningkatkan motivasi anak-anak di seluruh Indonesia.

Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam memberikan perhatian kepada generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya calon pemimpin masa depan yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.(YOSE)

Orang Tua Yasmin Nazwa Teken Kuasa Hukum, LBH RI Nusantara Siapkan 7 Pengacara Perjuangkan Keadilan di RSUD HAMS Kisaran

admin — Wed, 04 Nov 2026 11:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Orang tua almarhumah Yasmin Nazwa Munibah, Irvansyah Putra dan Mirna Wati, secara resmi menandatangani surat kuasa hukum di kediaman duka mereka pada Senin (2/11/2026). Langkah ini membuka jalan proses hukum atas dugaan kelalaian medis yang merenggut nyawa putri mereka di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran.

Penandatanganan kuasa hukum tersebut disaksikan langsung oleh tim hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (YLBH RI) Nusantara dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI). Sebanyak tujuh pengacara telah disiapkan untuk mendampingi keluarga dan membela hak-hak almarhumah hingga proses hukum tuntas.

Ketua Umum YLBH RI Nusantara, Julianto Putra LH, SH, MKn saat di konfirmasi wartawan (4/11/2026) menyatakan, penandatanganan kuasa hukum ini adalah langkah awal untuk menegakkan keadilan. "Kami tidak akan main-main dengan kasus ini. Tujuh pengacara siap berjuang. Keadilan harus ditegakkan untuk Yasmin Nazwa," ujarnya di lokasi.

Dugaan lambatnya penanganan medis yang dialami Yasmin Nazwa kini menjadi fokus utama tim hukum. Dalih menunggu dokter spesialis anak dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dokter umum yang bertugas di IGD tetap wajib melakukan stabilisasi dan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat.

Tim hukum menegaskan peraturan yang dilanggar, antara lain Pasal 174 dan 275 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan mendahulukan penyelamatan nyawa tanpa menunda dengan alasan apa pun. Jika terbukti ada penundaan atau kelalaian yang berakibat kematian, sanksi pidana dapat mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Ketua LPPAI, Dianti Novita Marwa, SH, MH menegaskan: "Nyawa anak tidak bisa dikembalikan, tetapi keadilan hukum harus ditegakkan. Jangan ada alasan apa pun yang dijadikan pembenaran untuk menolong terlambat."

Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu penjelasan resmi dari manajemen RSUD HAMS Kisaran terkait kronologi lengkap penanganan medis yang dialami almarhumah Yasmin Nazwa Munibah. (tec)

Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadirkan Fasilitas Air Bersih dan MCK untuk Warga Langkat

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:55:00 +0700+0700

LANGKAT I SUMUT24.CO
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan meresmikan sumur bor sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Dusun VI, Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (03/11/26).

Kegiatan melalui program Bhayangkari Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bagi warga.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga Desa Muka Paya.

"Melalui kegiatan Bhayangkari Peduli ini, kami berharap pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Ini merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari dalam mendukung tugas Polri sekaligus menghadirkan manfaat nyata di tengah-tengah masyarakat," ujar Sonny.

Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dimanfaatkan dan dipelihara bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara Ny. Yessie Sonny Irawan menyampaikan bahwa kegiatan Bhayangkari Peduli merupakan bagian dari kepedulian organisasi Bhayangkari terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Apresiasi juga disampaikan Camat Hinai Bahrum, S.E. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut beserta Bhayangkari Daerah Sumatera Utara atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Muka Paya.

Menurutnya, pembangunan sumur bor dan fasilitas MCK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan warga sehari-hari.

Kunjungan Kapolda Sumut bersama Ketua Bhayangkari Daerah Sumatera Utara dan pejabat utama Polda Sumut disambut Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Hinai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Langkat, pejabat utama Polres Langkat, Kapolsek Hinai IPTU Sihar M.T. Sihotang, S.H., M.H., perwakilan Koramil 09 Hinai, Kepala Puskesmas Tanjung Beringin, Kepala KUA Kecamatan Hinai, para kepala desa se-Kecamatan Hinai, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur organisasi kepemudaan.(W05)

Foto:

SUTRISNO PANGARIBUAN: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Harus Diusut hingga ke Aktor Intelektual, Jangan Berhenti pada Tiga Jenderal!

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:21:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya harus diusut secara menyeluruh. Pengusutan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus membongkar siapa pemberi perintah, aktor intelektual, pelaksana lapangan hingga pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Desakan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menyikapi pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghapusan data elektronik yang diumumkan Bareskrim Polri.

Menurut Sutrisno, perkara ini bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Jika terbukti dilakukan dengan memanfaatkan perangkat, personel, dan fasilitas negara di luar kepentingan penegakan hukum, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan penyelenggaraan pemerintahan.

"Polri harus mencari siapa sutradara, aktor intelektual, dan aktor lapangan. Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut digunakan harus dibongkar," tegas Sutrisno.

Pertanyakan Mengapa Presiden Prabowo Menjadi Sasaran

Sutrisno juga mempertanyakan motif dan ruang lingkup penyadapan yang diduga dilakukan melalui perangkat milik Polri.

Ia meminta Bareskrim menjelaskan secara terbuka apakah penyadapan hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto atau juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jika Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan, bagaimana dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Apakah nomor telepon Wakil Presiden juga disadap? Jika tidak, mengapa hanya Presiden yang menjadi sasaran? Apakah Wakil Presiden mengetahui adanya penyadapan terhadap Presiden?" ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap motif, tujuan, serta kemungkinan adanya kepentingan politik di balik penggunaan perangkat penyadapan.

Ia menegaskan, penyidik harus menelusuri seluruh hasil penyadapan, termasuk siapa yang mengakses, menyimpan, memindahkan, menghapus, dan menerima informasi elektronik tersebut.

Singgung Dugaan Makar dan Pelanggaran HAM Berat

Sutrisno menilai perkara ini juga perlu dikaji dari perspektif konstitusi dan perlindungan HAM.

Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berkomunikasi, berpendapat, dan berserikat.

Selain itu, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga memberikan perlindungan terhadap privasi dari campur tangan yang melawan hukum atau sewenang-wenang.

Sutrisno turut menyinggung Pasal 191 KUHP Nasional mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Sementara Pasal 193 KUHP mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengaturnya.

Menurut Sutrisno, penyidik perlu mendalami apakah rangkaian tindakan yang dipersoalkan memiliki tujuan lebih jauh yang dapat memenuhi unsur tindak pidana makar.

"Jangan sampai penyalahgunaan perangkat negara untuk menyadap kepala negara justru dianggap sebagai persoalan biasa. Jika terdapat bukti adanya maksud melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, maka unsur pidana yang lebih serius harus diperiksa," katanya.

Delapan Catatan Kritis Sutrisno

Dalam pernyataan tertulisnya, Sutrisno menyampaikan delapan catatan kritis.

Pertama, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus diusut dari seluruh aspek hukum, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Kedua, Bareskrim harus menjelaskan mengapa nomor Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan dan apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengalami hal serupa.

Ketiga, penyidik wajib mengejar pemberi perintah dan penerima manfaat dari seluruh informasi yang diperoleh melalui penyadapan ilegal.

Keempat, seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang pangkat dan jabatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, anggota Polri, ASN, hingga pihak non-ASN yang memiliki keterlibatan.

Kelima, Sutrisno meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya hubungan kepentingan politik dengan pihak-pihak lain, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan hal tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi atau tuduhan.

Keenam, menurut Sutrisno, dugaan penyadapan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kepentingan rakyat apabila dilakukan di luar proses penegakan hukum. Karena itu, ia meminta agar perkara tidak dimanfaatkan oleh kepentingan elite politik.

Ketujuh, Polri diminta melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang berupaya menghalangi proses hukum atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Kedelapan, Sutrisno mengingatkan agar masyarakat tetap tenang. Ia menilai tidak ada alasan untuk menggeneralisasi persoalan hukum yang melibatkan sejumlah oknum menjadi konflik antara rakyat dan institusi negara.

Jangan Ada yang Kebal Hukum

Sutrisno menegaskan, pengungkapan kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan reformasi institusi Polri.

Menurutnya, apabila benar terdapat penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan di luar prosedur hukum, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan ada yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat tinggi, jabatan strategis, atau kedekatan dengan kekuasaan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang," tegasnya.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kepastian hukum atas dugaan penyadapan tersebut, sekaligus memastikan bahwa institusi negara tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau elite politik tertentu.

"Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan. Jangan sampai kebenaran berhenti di tengah jalan karena ada kekuatan besar yang berusaha melindungi pihak-pihak tertentu," tutup Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection.

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:11:00 +0700+0700

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

DINAMIKA geopolitik global kembali diuji dalam sebuah sidang yang krusial di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tanggal 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pleno untuk mengambil keputusan penting melalui mekanisme pemungutan suara terkait perpanjangan mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas birokratis diplomatik tahunan, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam peta dukungan politik internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah tersebut.

Hasil dari pemungutan suara tersebut mencatat dukungan substansial yang datang dari 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Angka ini menunjukkan adanya sebuah konsensus politik yang kuat dan signifikan mengenai arah penyelesaian yang harus diambil oleh komunitas internasional. Dukungan mayoritas ini menegaskan bahwa sebagian besar negara melihat perlunya langkah-langkah progresif yang keluar dari stagnasi panjang. Namun, di tengah dukungan mayoritas yang begitu masif, resolusi tersebut harus menghadapi jalan buntu akibat digunakannya hak veto oleh Rusia.

Veto tunggal ini memang menghentikan adopsi formal dari draf resolusi di atas meja Dewan Keamanan. Kendati demikian, realitas politik di balik layar pemungutan suara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pengamat internasional. Signifikansi dari dukungan luas yang diperoleh draf resolusi tersebut bersifat sangat telak dan tidak ambigu. Dengan memilih untuk memberikan suara dukungan, sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas kembali menegaskan posisi mereka.

Mereka memandang bahwa Prakarsa Otonomi Maroko (Moroccan Autonomy Initiative), yang berada di bawah kerangka kedaulatan penuh Maroko, merupakan satu-satunya fondasi yang paling realistis. Opsi otonomi ini dinilai sebagai satu-satunya basis yang kredibel dan rasional untuk mengakhiri sengketa yang telah berlarut-larut selama dasawarsa tersebut. Sikap mayoritas ini mengirimkan dua pesan kunci yang sangat jelas kepada komunitas global.

Pesan pertama adalah adanya keinginan mendalam yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk segera keluar dari status quo. Status quo yang selama ini memelihara ketidakpastian telah dinilai sebagai situasi yang sama sekali tidak dapat diterima lagi oleh perkembangan zaman. Pesan kedua adalah penolakan keras terhadap segala bentuk upaya pihak manapun yang mencoba merusak proses politik. Proses politik yang sah tersebut harus didasarkan secara eksklusif pada kerangka kerja Plan Otonomi Maroko.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, posisi Kerajaan Maroko terhadap keberadaan MINURSO sejak awal pembentukannya selalu konsisten. Maroko senantiasa memberikan dukungan yang konstruktif terhadap mandat misi penjaga perdamaian tersebut. Akan tetapi, pergeseran lanskap politik global dan regional yang begitu cepat telah mengubah konstelasi secara radikal. Perkembangan zaman secara perlahan menjadikan mandat asli dari misi tersebut tampak anakronis.

Mandat awal tersebut dinilai semakin tidak selaras dengan realitas geopolitik dan sosiopolitik yang terjadi di lapangan saat ini. Huruf "R" yang merepresentasikan kata "Referendum" di dalam akronim MINURSO kini menjelma menjadi sebuah peninggalan dari konfigurasi masa lalu. Mempertahankan istilah dan orientasi tersebut di dalam nama serta struktur misi tampak semakin tidak relevan. Terlebih lagi jika melihat bagaimana roda proses yang dimotori oleh PBB telah berputar selama dua dekade terakhir.

Faktanya, penyelenggaraan sebuah bentuk referendum sudah tidak lagi menjadi agenda atau tujuan yang dikejar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang pemisah atau diskrepansi yang sangat mencolok di mata hukum dan diplomasi internasional. Di satu sisi, momentum internasional yang mendukung solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko terus melaju kencang. Solusi otonomi ini dipandang sebagai jalan keluar politik yang ditempuh melalui meja perundingan.

Namun di sisi lain, entitas MINURSO tetap dipertahankan dengan struktur kerangka kerja yang bersandar pada mekanisme usang. Mekanisme berbasis referendum tersebut sejatinya telah ditinggalkan dan ditolak oleh dinamika zaman. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi jujur agar lembaga internasional tidak terjebak dalam romantisme birokrasi masa lalu yang mandek.

Selain masalah nomenklatur, fungsi operasional MINURSO di lapangan turut menghadapi ujian integritas yang tidak ringan. Secara mandat resmi, misi ini dibebankan tugas utama untuk memantau kepatuhan terhadap kepatuhan gencatan senjata. Namun, situasi keamanan berubah drastis ketika front "Polisario" secara sepihak mengumumkan penarikan diri dari komitmen gencatan senjata tersebut pada tahun 2020.

Tindakan sepihak ini praktis mengubah kondisi di lapangan secara drastis bagi para personel penjaga perdamaian. Situasi baru pasca-2020 tersebut memunculkan banyak pertanyaan mendasar di kalangan pengamat pertahanan dan diplomasi. Pertanyaan itu terutama menyangkut kapasitas riil misi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh. Ketika salah satu pihak menolak komitmen dasar, relevansi dan tujuan keberadaan misi dengan format lama patut dipertanyakan kembali.

Menyikapi perkembangan sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Oktober 2026 tersebut, pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik yang terukur. Melalui Komunike resmi yang dikeluarkan oleh Kabinet Kerajaan pada 30 Oktober 2026, Maroko menegaskan kembali komitmennya. Komitmen tersebut bersifat kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata.

Di saat yang sama, Maroko juga menegaskan tekadnya untuk melindungi kepentingan nasional yang bersifat krusial. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan keutuhan teritorial negara, penjagaan ketat atas imperatif keamanan nasional, serta jaminan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warganya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bernegara yang senantiasa menempatkan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama.

Sebagai sebuah negara yang memiliki catatan sejarah panjang dan membanggakan dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, Maroko tetap memegang teguh prinsip multilateralisme. Maroko konsisten dalam menunjukkan dedikasinya untuk senantiasa menghormati seluruh kewajiban internasional yang melekat pada dirinya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari kesiapan penuh negara untuk memberikan fasilitas yang diperlukan.

Fasilitas dan dukungan penuh akan diberikan demi kelancaran proses kepulangan seluruh personel sipil maupun militer MINURSO. Keputusan ini diambil dengan semangat kooperatif tanpa melunturkan sedikit pun kedaulatan hukum nasional Maroko di wilayahnya. Transisi ini membuktikan bahwa Maroko siap menyongsong babak baru tata kelola kawasan yang lebih mandiri dan stabil.

Perkembangan mutakhir di markas besar PBB ini memberi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus berani bersikap realistis. Memaksakan keberlanjutan sebuah format misi yang telah kehilangan pijakan empirisnya hanya akan memelihara ketidakpastian. Dukungan mayoritas dari 11 anggota Dewan Keamanan merupakan sebuah indikator valid bahwa masa depan Sahara harus diletakkan di atas rel otonomi yang konstruktif.

Pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur sosial, serta stabilitas keamanan yang terus berdenyut di wilayah Sahara Maroko membutuhkan mitra internasional yang berpikiran maju. Sudah saatnya diplomasi global meninggalkan kerangka pikir masa lalu yang sarat kebuntuan politik. Stabilitas jangka panjang, perlindungan martabat manusia, dan perdamaian abadi di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap realitas politik yang progresif dan berdaulat. []

Penulis juga seorang Petisioner sengketa Sahara Barat di Komite 4 PBB.

Keren! TP PKK Kabupaten Asahan Sabet Juara 1 Lomba Cipta Cemilan Sehat Anak Tingkat Sumut 2026

admin — Wed, 04 Nov 2026 08:50:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Kabar membanggakan datang dari TP PKK Kabupaten Asahan. Dalam Jambore Kader TP PKK se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Selasa (03/11/2026), TP PKK Kabupaten Asahan berhasil menorehkan prestasi gemilang.

Acara yang berlangsung sejak 2 hingga 3 November 2026 ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Ketua TP PKK se-Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara beserta rombongan.

Dalam sambutannya, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution menyampaikan bahwa jambore tahun ini menghadirkan lima cabang perlombaan, yaitu Cerdas Cermat, Ekspos Promosi Produk Unggulan UP2K, Senam Kreasi CTPS, Masak Cipta Cemilan Sehat Anak, dan Parade Medley. Lebih dari sekadar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, motivasi, serta wadah berbagi pengalaman dan praktik baik antar kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Usai pengumuman hasil lomba, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya.

"Alhamdulillah, TP PKK Kabupaten Asahan berhasil meraih dua prestasi sekaligus: Juara 1 Lomba Masak Cipta Cemilan Sehat Anak dan Juara 3 Lomba Cerdas Cermat. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan kesungguhan seluruh kader. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas usaha yang telah diberikan," ucapanya dengan bangga.

Lomba Masak Cipta Cemilan Sehat Anak, Juara 1 — Kabupaten Asahan, Juara 2 — Kabupaten Langkat, Juara 3 — Kabupaten Tapanuli Selatan, Harapan 1 — Kota Pematang Siantar, dan Harapan 2 — Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Harapan 3 — Kabupaten Mandailing Natal

Lomba Cerdas Cermat, Juara 1 — Kabupaten Padang Lawas Utara, Juara 2 — Kota Medan, Juara 3 — Kabupaten Asahan, Harapan 1 — Kabupaten Mandailing Natal, dan Harapan 2 — Kabupaten Serdang Bedagai, serta Harapan 3 — Kabupaten Langkat

Kegiatan berakhir pukul 23.00 Wib secara aman, lancar, dan sukses. Prestasi ini semakin membuktikan dedikasi dan kreativitas kader TP PKK Kabupaten Asahan dalam mengawal kesejahteraan keluarga, terutama gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (dre)

Monitoring PKS PTPN IV Regional II BP. Mandoge Batal, DPP LIB Kecewa Ketua Komisi B Ambil Keputusan Secara Pribadi

admin — Wed, 04 Nov 2026 02:41:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Rencana monitoring kerja Komisi B DPRD Asahan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026), gagal total. Pembatalan ini memicu kekecewaan mendalam, terutama dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Indonesia Bersatu (DPP LIB), Adi Wirawan.

Kegiatan monitoring ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah digelar Komisi B pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pada rapat tersebut, DPP LIB menyampaikan laporan terkait dugaan masalah pengelolaan di PKS PTPN IV Mandoge. Namun saat RDPU berlangsung, pihak manajemen PKS PTPN IV Regional II BP Mandoge tidak hadir memenuhi undangan, sehingga diputuskan akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Ketika rombongan Komisi B DPRD Asahan dan juga bersamaan hadir dengan para wartawan tiba di lokasi, Manajer PKS PTPN IV Regional II BP Mandoge, Tunggul Wilmar Lubis, ternyata tidak mengizinkan wartawan melakukan peliputan. Alasannya, harus ada izin terlebih dahulu dari Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) dan Humas PTPN IV Regional II di Medan.

Salah seorang wartawan menanggapi hal itu dan menegaskan, "Pak Manager, PTPN ini milik negara, bukan milik pribadi ataupun kelompok. Ini ruang publik, Pak!"

Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dodi Sayendra SH, akhirnya mengambil keputusan membatalkan seluruh kegiatan monitoring tersebut. Keputusan ini diambil secara pribadi tanpa musyawarah bersama seluruh pihak yang hadir di antaranya lima anggota DPRD Komisi B dan perwakilan instansi terkait, sehingga dinilai kurang demokratis.

Adapun dasar hukum yang dilanggar yakni, Pelarangan peliputan yang dilakukan pihak manajemen PKS PTPN IV Mandoge dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (wartawan).

Pasal 4 ayat (1) : Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 7 ayat (1) : Wartawan mempunyai hak menolak perlindungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hak memperoleh akses dan informasi yang layak dari lembaga publik maupun lembaga swasta untuk kepentingan masyarakat.

Perusahaan milik negara adalah lembaga publik yang wajib memberikan akses informasi kepada pers dan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 4 ayat (1) : Setiap Informasi Publik adalah terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 9 huruf a : Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan UU ini.

PTPN IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam kategori Badan Publik menurut UU KIP, sehingga wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat dan awak media.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Seluruh aset dan keuangan BUMN adalah kekayaan negara yang terpisah dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka bagi pengawasan publik maupun lembaga perwakilan rakyat.

4. Peraturan DPRD Kabupaten Asahan tentang Tata Cara Pengawasan.

Anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk BUMN/BUMD di wilayahnya. Pembatalan monitoring tanpa alasan yang sah dapat menghambat fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat.

DPP LIB Adi Wirawan merespons kejadian ini, meminta pihak berwenang untuk periksa manajer dan kepala tata usaha (KTU) PKS PTPN IV Regional II Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara terkait kebijakan penutupan akses informasi dan peliputan ini.

Ia juga menyayangkan sikap Ketua Komisi B DPRD Asahan yang dianggap terlalu mudah menyerah, pada sikap tertutup pihak manajemen perusahaan negara. Harapannya, ke depannya tidak ada lagi instansi atau perusahaan negara yang menganggap wilayah kerjanya adalah kawasan tertutup dari jangkauan pengawasan publik. (tec)

Wakil Bupati Asahan Resmi Tutup Turnamen Minisoccer Piala Bupati 2026, Lahirkan Bibit Atlet Berprestasi dan Tanam Nilai Sportivitas

admin — Tue, 03 Nov 2026 23:28:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi menutup Turnamen Minisoccer Piala Bupati Asahan Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, Selasa (03/11/2026). Turnamen yang diikuti pelajar se-Kabupaten Asahan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembinaan karakter sekaligus pencarian bibit atlet muda berpotensi yang akan mengharumkan nama daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia, peserta, pelatih, dan pihak pendukung yang telah menyukseskan kegiatan ini. Menurutnya, olahraga mengajarkan kedisiplinan, kerja sama, sportivitas, serta semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang sangat penting bagi pembentukan karakter generasi muda.

"Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir bibit-bibit atlet minisoccer berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Asahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kepada yang juara, selamat! Jadikan ini motivasi. Kepada yang belum beruntung, jangan berkecil hati—keberhasilan bukan hanya soal kemenangan, tetapi proses dan pengalaman yang berharga," ujar Rianto.

Turut hadir dalam penutupan ini perwakilan Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, serta para undangan lainnya.

Hasil lengkap turnamen kategori Sekolah Dasar (SD)., Juara I : SD 017125 Binjai Serbangan., Juara II : SD 010046 Perkebunan Pulahan., dan Juara III : SD Man Ba'ul Bunut Barat., serta Juara IV : SD At-Thoyyibah Meranti.

Selanjutnya, kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP), Juara I : SMPN 4 Kisaran., Juara II: SMPN 3 Meranti., dan Juara III : MTsN 2 Asahan., serta Juara IV : SMPN 2 Air Joman.

Sementara, Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA), Juara I : SMAN 2 Kisaran., Juara II : SMAN 3 Kisaran., dan Juara III : SMA Al-Wasliyah Pasar Lembu., serta Juara IV : SMA Ar-Rasyid.

Pemain Terbaik, Kategori SD : Aditya Giandra Putra (SD Man Ba'ul Bunut Barat)., Kategori SMP : Aidil (MTsN 2 Kisaran)., dan Kategori SMA : Rizky Ganda (SMAN 2 Kisaran).

Penyerahan piala dan penghargaan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Asahan sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan prestasi para peserta. Dengan berakhirnya turnamen ini, diharapkan pembinaan olahraga di Kabupaten Asahan semakin berkembang dan terus melahirkan atlet muda berprestasi di masa depan. (dre)

GIBRAN TAMAT? Putusan MA Jadi Bom Politik, Kornas Desak DPR Bongkar Dugaan Manipulasi Syarat Wapres!

admin — Tue, 03 Nov 2026 22:22:00 +0700+0700

JAKARTA – Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak DPR RI tidak lagi bersikap pasif dan segera mengambil langkah konstitusional menyikapi perkembangan perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

Sutrisno menilai, apabila benar Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, yang berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, maka putusan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara negara.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta agar surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Ini bukan lagi sekadar polemik politik atau perdebatan di media sosial. Jika dokumen yang menjadi bagian dari persoalan persyaratan pendidikan seorang pejabat publik dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, maka seluruh konsekuensi hukumnya harus diperiksa. Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik kekuasaan," tegas Sutrisno dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

PUTUSAN MA DAN MK JANGAN DIABAIKAN

Sutrisno juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang berkaitan dengan gugatan keabsahan ijazah Gibran.

Menurutnya, meskipun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan tenggang waktu pengajuan, pertimbangan hukum MK tetap harus dibaca secara utuh.

Ia menekankan pentingnya memastikan secara objektif dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran, termasuk status penyetaraan pendidikan luar negeri.

"Jangan sampai putusan pengadilan hanya dibaca sepotong-sepotong. Apa yang menjadi objek gugatan, apa yang diputuskan MA, bagaimana pertimbangan MK, dan bagaimana kedudukan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan harus dibuka kepada publik," ujarnya.

Sutrisno menegaskan, persoalan ini menyangkut persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden. Karena itu, apabila ditemukan bukti bahwa persyaratan pencalonan tidak terpenuhi sejak awal, persoalan tersebut harus dibawa ke mekanisme konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum.

DPR RI JANGAN CIUT, GUNAKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT!

Kornas secara tegas mendesak DPR RI menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelidiki dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sutrisno merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurutnya, DPR RI harus berani menggunakan mekanisme hak menyatakan pendapat apabila terdapat dasar dan bukti hukum yang cukup.

Namun, proses pemberhentian tidak boleh dilakukan secara serampangan. Harus ada proses konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, termasuk pemeriksaan dan putusan MK serta keputusan MPR RI.

"DPR RI jangan hanya menjadi penonton. Kalau memang ditemukan persoalan serius terkait pemenuhan persyaratan konstitusional Wakil Presiden, gunakan hak menyatakan pendapat. Jangan takut menghadapi siapa pun. Kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya," tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai ijazah, tetapi harus ditelusuri sampai kepada proses administrasi pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo hingga calon Wakil Presiden RI.

KPU, KEMENDIKDASMEN DAN PIHAK TERKAIT HARUS DIPERIKSA

Sutrisno juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.

Pihak-pihak yang dimaksud antara lain KPU Kota Surakarta, KPU RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan, penggunaan, dan verifikasi dokumen pendidikan tersebut.

Ia meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menelusuri kemungkinan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Sementara itu, Bareskrim Polri diminta menindaklanjuti apabila terdapat bukti awal dugaan tindak pidana dalam proses penerbitan atau penggunaan dokumen persyaratan pencalonan.

"Jangan hanya Gibran yang menjadi sorotan. Siapa yang menerbitkan dokumen, siapa yang memverifikasi, siapa yang meloloskan, dan siapa yang bertanggung jawab harus diperiksa. Kalau ada manipulasi atau rekayasa administrasi, semua pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

WAPRES PENGGANTI HARUS MELALUI MEKANISME KONSTITUSI

Lebih jauh, Sutrisno menyatakan bahwa apabila melalui mekanisme konstitusional Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan dan kemudian diberhentikan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dalam konteks gagasan Indonesia sentris, Sutrisno mengusulkan agar calon Wakil Presiden pengganti memiliki latar belakang Sumatera.

"Kami mengusulkan agar figur pengganti Wakil Presiden nantinya berasal dari Sumatera. Ini merupakan gagasan politik untuk memperkuat representasi wilayah dan semangat Indonesia sentris. Namun, seluruh prosesnya tetap harus mengikuti konstitusi," ungkapnya.

PRABOWO DIMINTA JAMIN PROSES HUKUM, JANGAN ADA INTERVENSI

Di akhir pernyataannya, Sutrisno meminta Presiden Prabowo Subianto menjamin agar proses hukum dan politik berjalan secara transparan, adil, serta bebas dari intervensi kekuasaan.

Ia mengingatkan seluruh aparat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk menghambat proses konstitusional yang mungkin ditempuh DPR RI, MPR RI, maupun MK.

"Jangan ada alat negara yang digunakan untuk melindungi kepentingan politik siapa pun. Jika ada pihak yang mencoba menghalangi proses hukum dan konstitusional melalui tindakan ilegal, harus ditindak sesuai hukum," tegasnya.

Sutrisno menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hak istimewa yang kebal dari pemeriksaan hukum.

"Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga, kelompok, atau dinasti politik tertentu. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi. Jika persyaratan jabatan dipersoalkan dengan bukti hukum, maka jawabannya harus melalui pengadilan dan mekanisme konstitusi. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan," pungkasnya.