Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkotika, Amankan pengedarnya beserta 82,62 Gram Sabu, Ekstasi dan Ganja

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:50:00 +0700+0700

Deliserdang- Satres Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang laki-laki terduga pelaku serta sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, sekira pukul 17.30 WIB, di wilayah Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Dua orang pelaku yang diamankan tersebut masing-masing berinisial RS (24), pekerjaan kuli bangunan, warga Kecamatan Pantai Labu, dan HA (42), pekerjaan kuli bangunan, yang juga berdomisili di wilayah Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima personel Subnit I Unit II Satresnarkoba Polresta Deli Serdang pada Kamis, 3 September 2026, sekira pukul 17.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya dua orang laki-laki yang diduga menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu di wilayah Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang kemudian melakukan penyelidikan. Sekira pukul 17.30 WIB, petugas tiba di lokasi dan mendapati seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor.

Petugas selanjutnya melakukan tindakan kepolisian dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti berupa satu plastik transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 82,62 gram yang ditemukan di dalam dashboard sepeda motor.

Selain itu, petugas juga menemukan satu plastik klip transparan ukuran sedang kosong dengan berat kotor 1,32 gram, dua butir pil ekstasi dengan berat kotor 1,07 gram, serta tiga buah ampol warna cokelat berisikan ganja kering dengan berat kotor 7,03 gram yang ditemukan di dalam kantong celana pelaku berinisial RS.

RS mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang laki-laki berinisial E yang berada di wilayah Percut Sei Tuan.

Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., mengapresiasi keberhasilan personel Satresnarkoba dalam mengungkap peredaran narkotika tersebut.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Kami juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak Kepolisian," ujar Kapolresta Deli Serdang.

Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba.

Memulihkan kepercayaan: Tempat yang layak bagi Taiwan di dunia bebas

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:44:00 +0700+0700

Dr. Lin Chia-lung
Menteri Luar Negeri
ROC (Taiwan)

Tatanan internasional yang berbasis aturan kini berada di bawah tekanan yang terus meningkat seiring upaya negara-negara otoriter melemahkan perlindungannya dan membentuk kembali aturan internasional demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan prinsip-prinsip mendasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai serta larangan mengancam atau menggunakan kekuatan, yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara terbuka ditentang dan dilanggar secara terang-terangan.

Saat ini, komunitas internasional berada di titik kritis. Kita harus memilih: bertindak bersama untuk menegakkan keadilan, membela supremasi hukum, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan, atau kita menyaksikan tatanan dunia perlahan runtuh, dan kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, serta demokrasi ikut runtuh bersamanya.

Tidak banyak tempat yang memperlihatkan kondisi ini secara lebih nyata dibandingkan kawasan Rantai Pulau Pertama Indo-Pasifik. Keamanan kawasan berada di bawah tekanan yang kian meningkat dari Tiongkok, yang terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer dan intrusi siber, dalam upaya mengubah aturan dan norma yang berlaku secara sepihak.

Sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi, Taiwan akan terus teguh mempertahankan status quo. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukan semata-mata kepentingan Taiwan. Hal tersebut merupakan kepentingan bersama komunitas internasional.

Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia sekaligus jalur vital bagi rantai pasok internasional. Pentingnya selat ini bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam berbagai pernyataan G7 serta pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.

Negara-negara tersebut merupakan bagian dari semakin banyak suara di seluruh dunia yang menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Keutuhan tatanan internasional berbasis aturan juga dirongrong oleh kesengajaan Tiongkok dalam menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi yang diadopsi pada 1971 tersebut membahas persoalan mengenai perwakilan Tiongkok di PBB. Teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan tidak membahas partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.

Namun Tiongkok telah mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dengan secara keliru menyamakannya dengan "prinsip Satu Tiongkok" dan menggunakan resolusi untuk menghalangi partisipasi Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Jika dibiarkan, distorsi ini dapat menjadi preseden hukum yang berbahaya dan menjadi dalih untuk aksi militer di Selat Taiwan di masa mendatang.

Meskipun dikecualikan dari PBB, Taiwan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi positif. Keunggulan yang dimiliki Taiwan dalam bidang manufaktur maju, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk bagi komunitas internasional.

Taiwan menerapkan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan memberikan nilai tambah, yang berlandaskan pada penguatan aliansi demokratis, peningkatan keamanan bersama, dan pembangunan ketahanan ekonomi. Bekerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki kesamaan pandangan, Taiwan terus mendorong demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia.

Sebagai pemimpin di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang aman, tangguh, dan bebas dari ketergantungan terhadap rezim otoriter.

Melalui Diplomatic Allies Prosperity Project, Taiwan terus mendorong kemakmuran bersama dengan para mitranya. Taiwan menyumbangkan keahlian dan sumber dayanya untuk berbagai proyek berbasis teknologi, bekerja sama dengan sekutu diplomatiknya guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.

Contoh nyata antara lain pembangunan sistem informasi layanan kesehatan terpadu dengan Paraguay, pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis di Eswatini, dan kerja sama dengan Palau National Hospital dalam bidang layanan kesehatan pintar.

Berbagai inisiatif tersebut telah memperkuat pengelolaan data dan efisiensi, meningkatkan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan industri, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

Khalilur Rahman, Presiden Terpilih Majelis Umum PBB ke-81 yang akan datang, telah menetapkan pemulihan kepercayaan dan pengelolaan transformasi kelembagaan sebagai tema utama kepemimpinannya. Taiwan memiliki tujuan yang sama dan siap membantu mewujudkannya.

Memulihkan kepercayaan terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota komunitas internasional dengan cara yang adil dan setara. Transformasi tidak akan dapat terlaksana secara utuh selama masih ada anggota komunitas internasional yang konstruktif dan dapat dipercaya namun secara tidak adil tetap dikecualikan.

Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, menyelesaikan sengketa secara damai, serta tidak mengancam maupun menggunakan kekuatan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan tatanan internasional berbasis aturan dan harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.

Dunia bebas membutuhkan Taiwan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih kuat serta lebih kredibel membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna. Bekerja bersama Taiwan akan memperkuat keamanan bersama, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kapasitas kita bersama dalam menghadapi tekanan dari rezim otoriter.

Oleh karena itu, memastikan partisipasi Taiwan yang bermakna di Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang sangat penting untuk membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan.

PB PENDAWA INDONESIA BANGUN SINERGI DENGAN IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:40:00 +0700+0700

MEDAN — Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia terus memperluas jaringan silaturahmi dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi pemerintah. Kali ini, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, bersama jajaran pengurus melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Jumat (11/9/2026).

Kedatangan rombongan PB Pendawa Indonesia diterima langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk.

H. Ruslan mengatakan, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya membangun sinergi dan kerja sama antara organisasi paguyuban Pendawa Indonesia dengan pihak Imigrasi.

"Adapun maksud kedatangan kami untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus membangun sinergitas dan kerja sama dengan Imigrasi, khususnya terkait pengurusan paspor bagi warga Pendawa serta program sosial kemasyarakatan lainnya," ujar Ruslan.

Menurutnya, keberadaan Pendawa Indonesia yang terus berkembang di berbagai daerah menjadi salah satu alasan penting bagi organisasi untuk membangun komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah. Dengan sinergi tersebut, diharapkan pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat, khususnya warga Pendawa, dapat semakin baik.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, mengapresiasi kunjungan Ketua Umum PB Pendawa Indonesia beserta jajaran pengurus.

Eko menyatakan pihaknya terbuka untuk membangun kerja sama dengan Pendawa Indonesia, terutama dalam memberikan informasi dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi Ketua Umum PB Pendawa Indonesia Bapak H. Ruslan, SH beserta pengurus. Kami siap membangun kerja sama dengan pihak organisasi paguyuban Pendawa, khususnya terkait pengurusan paspor bagi warga Pendawa," ujar Eko.

Ia berharap komunikasi dan sinergitas yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bidang pelayanan keimigrasian, tetapi juga dalam berbagai program sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut ditutup dengan ramah tamah dan pembahasan mengenai peluang kerja sama antara PB Pendawa Indonesia dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan ke depan.

Rapat Paripurna Penetapan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Hadiri Bupati Solok

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:10:00 +0700+0700

Kabupaten Solok : Sumut 24co

. Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Jumat (11/9/2026) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda, penandatanganan nota kesepakatan bersama, serta penyampaian Pendapat Akhir Bupati Solok, Jumat .

Rapat yang berlangsung di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten Solok tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm, Apt., dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Armen Plani, S.A.P., Wakil Ketua II DPRD Mukhlis, SH, anggota DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok serta undangan lainnya.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok, Denny Eka Surya, menyampaikan dalam laporan hasil pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang telah melalui proses pembahasan antara DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Denny mengatakan , proses pembahasan berlangsung melalui tahapan yang cukup panjang dan dinamis, dengan berbagai pertanyaan, saran serta kritik yang didasarkan pada data dan kondisi aktual daerah. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mencari solusi bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil pembahasan, terjadi sejumlah penyesuaian terhadap struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk berbagai pergeseran anggaran antar-SKPD, kegiatan, subkegiatan maupun komponen belanja sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan barang dan jasa, serta pengadaan perangkat teknologi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas DPRD.

Pemerintah daerah didorong lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran kepada setiap SKPD dengan memperhatikan tugas, fungsi, kinerja serta potensi penerimaan masing-masing perangkat daerah, khususnya SKPD yang memiliki tugas dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Dan memberikan perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, pengadaan sarana pengangkutan sampah, serta mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Usai penyampaian laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok yang hadir menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan agar seluruh saran, masukan dan rekomendasi DPRD dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan Perda.

Persetujuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama oleh Bupati Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok.

Dalam Pendapat Akhirnya, Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, bersama TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Juga menyampaikan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan APBD Perubahan dapat disusun secara lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Berbagai saran, kritik, dan masukan yang disampaikan selama proses pembahasan merupakan bagian dari upaya kita bersama memastikan APBD tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," ujar Bupati dalam pendapat akhirnya.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima dan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai kewenangan, kemampuan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah di antaranya penyelesaian program dan kegiatan yang belum selesai, evaluasi terhadap perangkat daerah dengan tingkat serapan anggaran yang masih rendah, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan koordinasi dan pengawasan.

Terkait infrastruktur, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas jalan akan terus menjadi salah satu prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kemampuan fiskal daerah serta ketersediaan sumber pembiayaan.

Dalam Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti rekomendasi lainnya, termasuk peningkatan dukungan terhadap organisasi perempuan, penyediaan sarana pengangkutan sampah, dukungan operasional BPBD, serta selektivitas perjalanan dinas luar daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Kita menyadari bahwa setiap rekomendasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Namun, kita berkomitmen memastikan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Bupati juga berharap persetujuan yang telah dicapai bersama DPRD tidak hanya menjadi akhir dari proses pembahasan, tetapi menjadi awal pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang lebih baik, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.

"APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, menjalankan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok," tutup Bupati.(YOSE)

Pengukuhan Ketua KAN Sulit Air Dihadiri Bupati Solok

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:10:00 +0700+0700

Kabupaten Solok: Sumut24.co

Bupati Solok, Sumatera Barat, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH Jumat (11/9/2026) menghadiri pengukuhan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air yang dilaksanakan di Balai Adat Nagari Sulit Air, yang dihadiri Nn oleh
Camat X Koto Diatas, unsur Forkopimcam, Walinagari Sulit Air, serta tokoh-tokoh masyarakat Nagari Sulit Air.

Bupati Solok, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuhan KAN merupakan momentum penting dalam menjaga adat, membina anak kemenakan, serta merawat nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.

Dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk hadir dan membersamai berbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan adat dan kelembagaan KAN.

Mengatakan , kepemimpinan dalam lembaga adat merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil serta mampu mengoordinasikan berbagai unsur untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap Dt. Rajo Kuaso bersama seluruh jajaran pengurus KAN dapat membina anak kemenakan, merawat kebersamaan, serta menjaga nilai-nilai budaya di Nagari Sulit Air.

Dani juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu setelah pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana). Menurutnya, kontestasi demokrasi telah selesai dan seluruh elemen masyarakat kini memiliki tujuan yang sama, yakni membangun daerah.

"Setelah selesai kontestasi, itu semua harus bersatu. Tujuan kita satu, kita harus bangun daerah kita dengan sebaik-baiknya, dengan bersama-sama," ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan Kabupaten Solok membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk para perantau. Ia menyinggung aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang perlu terus diperjuangkan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Selain infrastruktur, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam agar memberikan kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, dan para perantau dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ketua KAN Sulit Air yang baru, Dt. Rajo Kuaso, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Solok dalam kegiatan pengukuhan tersebut. Kehadiran Bupati dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap keberlangsungan adat Minangkabau di Kabupaten Solok.

Dt. Rajo Kuaso berharap kehadiran kepala daerah bersama jajaran pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari tradisi untuk terus menjaga keberlangsungan warisan leluhur Minangkabau.

Dia juga membuka ruang bagi para pemangku adat, niniak mamak, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Solok, khususnya dalam upaya membangun Nagari Sulit Air.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Solok mengucapkan selamat dan sukses kepada Dt. Rajo Kuaso atas pengukuhannya sebagai Ketua KAN Sulit Air beserta seluruh jajaran pengurus. Ia berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat dapat terus terjalin dalam membina anak kemenakan dan membangun Nagari Sulit Air.

"Kalau bersatu, kita kuat. Kekuatan terbesar kita adalah persatuan," pungkasnya.(YOSE)

Illiza Bersinar di PRIWOLA 2026

admin — Fri, 11 Sep 2026 21:02:00 +0700+0700

SEMARANG - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerima anugerah The 1st PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026, kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak PRIWOLA 2026 di Universitas Semarang (USM), Kamis (10/9/2026). Illiza menjadi satu dari delapan kepala daerah perempuan yang menerima apresiasi tersebut.

Selain Illiza, penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

PRIWOLA 2026 mengusung tema "Lead with Impact, Inspire with Communication". Penghargaan diberikan kepada perempuan yang dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan berdampak, membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menghadirkan perubahan melalui komunikasi.

Founder dan CEO PR INDONESIA, Asmono Wikan, mengatakan kepemimpinan tidak cukup dilihat dari jabatan, kewenangan, atau besarnya organisasi yang dipimpin. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang berhasil diwujudkan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Kepemimpinan harus tercermin dari perubahan yang berhasil diwujudkan serta manfaat yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat," ujar Asmono.

Ia menilai komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemimpin, organisasi, dan publik. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat.

"Komunikasi adalah kemampuan membangun pemahaman, menumbuhkan harapan, menggerakkan partisipasi, dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam perubahan," katanya.

Secara keseluruhan, PRIWOLA 2026 menetapkan 44 pemimpin perempuan dari berbagai daerah dan institusi sebagai penerima penghargaan. Mereka berasal dari kalangan kepala daerah hingga profesional komunikasi korporasi dan publik.

Asmono berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pengakuan atas pencapaian, tetapi berkembang menjadi gerakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan dan komunikasi.

"Teruslah memimpin dengan keberanian, berkomunikasi untuk menginspirasi, dan menghadirkan dampak yang bermakna bagi Indonesia," katanya. (R)

Eks Panglima GAM Pimpin PSI Aceh

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:58:00 +0700+0700

BANDA ACEH -Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Daerah II Simpang Ulim Wilayah Perlak, Anwar alias Tgk Rabo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh dalam Musyawarah Daerah (Musda) II PSI Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Jumat, 11 September 2026.

Anwar Tgk Rabo, yang kini aktif di media siber acehreportase.com, dipercaya memimpin organisasi pers tersebut menggantikan Said Saiful. Musda II diikuti 12 peserta dan menjadi forum organisasi untuk melakukan konsolidasi sekaligus menentukan kepemimpinan PSI Aceh ke depan.

Sidang Musda dipimpin Pembina sekaligus pemegang mandat PSI Aceh, Muktarrudin Usman, S.E. Setelah melalui proses musyawarah, seluruh peserta menyepakati Anwar Tgk Rabo secara aklamasi untuk memimpin PSI Aceh.

Dalam sambutannya, Anwar Tgk Rabo menyampaikan kesiapannya mengemban amanah yang diberikan peserta Musda. Ia juga berkomitmen memajukan PSI Aceh dan memperkuat keberadaan organisasi dalam mendukung perkembangan pers siber di Aceh.

"Saya siap mengemban amanah ini dan memajukan organisasi pers ini. Saya juga memohon dukungan dari seluruh rekan-rekan," kata Anwar.

Ia mengatakan kemajuan organisasi membutuhkan kerja bersama seluruh pengurus dan anggota. Karena itu, ia mengajak jajaran PSI Aceh membangun kebersamaan serta menjalankan organisasi secara profesional.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum memperkuat konsolidasi internal PSI Aceh. Kepengurusan baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat profesionalisme wartawan serta mendorong praktik jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi dan etika pers.

Musda II turut dihadiri Sri Rahayu, Rina dan Saifannur. Sementara Ketua Panitia Musda II, Teuku Musliadi, memastikan seluruh tahapan musyawarah berlangsung sesuai agenda yang telah dipersiapkan.

"Musda II ini menjadi momentum penting bagi PSI Aceh untuk memperkuat organisasi dan membangun kebersamaan. Kami berharap kepemimpinan baru dapat membawa PSI Aceh semakin maju serta berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme pers siber di Aceh," kata Teuku Musliadi. (R)

Ridwan Dukung GEGT MKI Sumut, Dorong Sinergi Sosialisasi Listrik Desa

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:55:00 +0700+0700

MEDAN | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Green Energy Golf Tournament MKI Sumatera Utara Ke-2 (GEGT MKI SUMUT Ke-2) yang akan digelar pada 8 November 2026 mendatang di Graha Metropolitan Golf Course, Medan.

Dukungan tersebut disampaikan M. Ridwan, Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum PT PLN (Persero) UIP SBU, saat mengikuti rapat persiapan kegiatan di D'Raja Coffee, Medan, Kamis (10/9/2026) malam.

Ridwan menilai kegiatan yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PLN dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi ruang bertukar gagasan mengenai perkembangan sektor energi, khususnya dalam mendorong pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.

"PLN mendukung penuh kegiatan ini. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung program ketenagalistrikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Ridwan.

Ia juga menyambut positif peluang kolaborasi MKI Sumut dengan PLN dalam melakukan sosialisasi program Listrik Desa.

Ridwan menilai sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak penting dilakukan agar informasi mengenai program pemerataan akses listrik dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Termasuk peluang untuk bersama-sama melakukan sosialisasi Listrik Desa. Ini tentu menjadi bagian penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program dan manfaat listrik bagi kehidupan serta perekonomian masyarakat," katanya.

GEGT MKI SUMUT Ke-2 sendiri tidak hanya diisi turnamen golf. Sehari sebelumnya, yakni 7 November 2026, MKI Sumut juga akan menggelar Seminar/FGD Akademisi yang membahas sejumlah isu strategis sektor energi.
Di antaranya dinamika sektor energi, perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), energi surya, serta target dan arah energi menuju 2060.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara dunia ketenagalistrikan, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ridwan berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan GEGT MKI SUMUT Ke-2 dapat terus berlanjut dan menghasilkan kolaborasi nyata dalam mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat.rel

Empat Tahun Hidup Bersama Psoriasis Setelah Vaksin Ketiga Covid-19, di Mana Tanggung Jawab Negara?*

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:52:00 +0700+0700

*Oleh: Abdul Rasyid Zaenal, Penderita Autoimun Psoriasis*

ADA pertanyaan yang selama empat tahun terakhir tidak pernah benar-benar pergi dari kepala saya: _ketika seorang warga negara mengalami gangguan kesehatan yang muncul tidak lama setelah mengikuti program vaksinasi pemerintah, kepada siapa ia harus meminta penjelasan?_

Saya tidak sedang berbicara tentang ketakutan terhadap vaksin. Saya juga tidak sedang mengajak siapa pun menolak vaksinasi.

Saya sedang berbicara tentang pengalaman pribadi.
Pada 21 Juli 2021, saya menerima vaksin Covid-19 dosis pertama di RSUD Provinsi NTB. Sebulan kemudian, pada 18 Agustus 2021, saya menerima dosis kedua di rumah sakit yang sama.

Saat itu, saya datang seperti warga negara lainnya. Saya mengikuti anjuran pemerintah. Saya percaya bahwa vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19 yang ketika itu masih menjadi ancaman besar.
Tidak ada yang terasa aneh.

Kemudian datang vaksinasi ketiga atau booster pertama.
Pada 28 April 2022, saya kembali menerima vaksin Covid-19, kali ini di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Saya datang dengan keyakinan yang sama, mengikuti program kesehatan pemerintah demi melindungi diri sendiri sekaligus ikut menjaga kesehatan masyarakat.

Saya sama sekali tidak membayangkan bahwa sekitar dua minggu kemudian, perjalanan kesehatan saya akan berubah.

Muncul persoalan pada tubuh saya yang kemudian membawa saya pada diagnosis psoriasis.
Sejak saat itu, hidup saya tidak lagi sama.

*Dua Minggu yang Mengubah Perjalanan Hidup*
Bagi sebagian orang, psoriasis mungkin terlihat seperti persoalan kulit biasa.
Bercak kemerahan. Kulit bersisik. Permukaan kulit yang berubah.

Namun bagi orang yang mengalaminya, psoriasis bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan tubuh.

Ada rasa tidak nyaman. Ada kekhawatiran ketika penyakit kembali kambuh. Ada pengobatan yang harus dijalani. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada aktivitas sehari-hari yang berubah. Dan ada beban psikologis ketika tubuh tidak kunjung kembali seperti sebelumnya.
Tetapi bagi saya, ada satu beban lain yang tidak terlihat.

Sebuah pertanyaan. _Mengapa semua ini terjadi setelah vaksinasi ketiga?_
Saya sadar sepenuhnya bahwa urutan waktu bukanlah bukti hubungan sebab-akibat.

Bahwa sebuah penyakit muncul setelah seseorang menerima vaksin tidak otomatis berarti vaksin tersebut menjadi penyebab penyakit.

Dalam ilmu kedokteran, hubungan kausalitas tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau kebetulan waktu. Dibutuhkan pemeriksaan, data, penelitian, serta kajian ilmiah yang objektif.

Saya memahami itu.
Justru karena itulah saya bertanya: apakah kasus seperti yang saya alami sudah benar-benar dikaji?

Sebab jika belum, persoalannya bukan lagi semata-mata tentang apakah vaksin menyebabkan psoriasis atau tidak.
Persoalannya adalah: siapa yang memastikan jawabannya?

*Empat Tahun Bukan Waktu yang Sebentar*
Sekarang sudah 2026.
Artinya, sekitar empat tahun telah berlalu sejak psoriasis menjadi bagian dari kehidupan saya.
Selama itu saya tidak tinggal diam.
Saya berobat.
Saya mencari pertolongan medis.
Saya menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.
Namun sampai hari ini, psoriasis masih ada.
Empat tahun mungkin terdengar singkat ketika dibaca dalam kalender.

Tetapi bagi seseorang yang harus hidup bersama penyakit kronis, empat tahun adalah waktu yang panjang.

Empat tahun berarti menjalani hari dengan kemungkinan kambuh.
Empat tahun berarti kembali mencari pengobatan ketika kondisi memburuk.
Empat tahun berarti mengeluarkan biaya.
Empat tahun berarti beradaptasi dengan tubuh sendiri.

Dan bagi saya, empat tahun juga berarti membawa satu pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban memadai mengenai apa yang terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga.

Di titik tertentu, pasien tidak hanya membutuhkan obat.
Pasien juga membutuhkan kepastian.
Ia membutuhkan penjelasan.
Ia membutuhkan sistem yang mampu mendengarkan.

Dan ketika gangguan kesehatan tersebut diduga muncul setelah seseorang mengikuti sebuah program kesehatan pemerintah, ia berhak tahu bahwa negara memiliki mekanisme untuk memeriksa persoalan itu secara objektif.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Bukan untuk membangun ketakutan.
Melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa ditinggalkan setelah menjalankan program kesehatan yang dianjurkan negara.

*Ini Bukan Soal Menyalahkan Waksin*
Saya ingin menegaskan kembali posisi saya.
Tulisan ini bukan seruan untuk menolak vaksin Covid-19.
Saya juga tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami psoriasis setelah vaksinasi pasti mengalami penyakit tersebut akibat vaksin.

Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti medis dan kajian ilmiah.

Literatur medis memang telah mencatat laporan mengenai psoriasis yang baru muncul (new-onset psoriasis) maupun psoriasis yang mengalami perburukan (flare) setelah vaksinasi Covid-19. Salah satu tinjauan sistematis melaporkan kasus new-onset psoriasis dengan waktu munculnya gejala sekitar 2 hingga 21 hari setelah vaksinasi, sekaligus menekankan perlunya pemantauan dan penelitian lebih lanjut.

Artinya, pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara vaksinasi Covid-19 dan psoriasis bukanlah pertanyaan yang sama sekali tidak pernah muncul dalam dunia ilmiah.

Namun hal itu juga tidak berarti pengalaman saya otomatis membuktikan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.
Dua hal tersebut harus dipisahkan.

Dan justru di sinilah saya berharap negara hadir.
Bukan dengan mengatakan, "Vaksin penyebabnya."
Tetapi juga bukan dengan buru-buru mengatakan, "Itu hanya kebetulan."
Ada jalan ketiga yang jauh lebih ilmiah:
"Mari kita periksa."

*Negara Sebenarnya Memiliki Mekanisme KIPI*
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

Dalam mekanisme tersebut, suatu kejadian medis setelah imunisasi tidak serta-merta dianggap sebagai akibat vaksin.

Sebaliknya, kejadian tersebut dapat dikaji untuk menentukan berbagai kemungkinan: apakah berkaitan dengan vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang belum dapat ditentukan.

Logikanya sederhana.
Tidak semua kejadian setelah vaksin pasti disebabkan oleh vaksin.

Tetapi tidak semua kejadian setelah vaksin pula seharusnya berhenti pada kalimat "kebetulan" tanpa pemeriksaan.
Ada proses ilmiah untuk membedakannya.

Bahkan, regulasi Kementerian Kesehatan mengatur mekanisme kompensasi apabila berdasarkan kajian kausalitas suatu KIPI Covid-19 dinyatakan berkaitan dengan vaksin dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian.

Pertanyaan saya kemudian menjadi jauh lebih sederhana.
Bagaimana dengan warga yang mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan setelah vaksinasi, tetapi belum mendapatkan kepastian apakah kondisi tersebut berkaitan dengan vaksin atau tidak?

Apakah mereka cukup diminta menerima keadaan?
Apakah mereka harus terus berobat tanpa pernah mengetahui apakah kasusnya dapat dikaji melalui mekanisme KIPI?
Atau apakah cukup bagi negara mengatakan bahwa vaksin secara umum aman, lalu persoalan individual dianggap selesai?
Menurut saya, persoalannya tidak sesederhana itu.

*Warga Tidak Meminta Belas Kasihan*
Saya tidak meminta pemerintah mengakui sesuatu yang belum terbukti.

Saya tidak meminta negara menyatakan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.

Saya hanya meminta ruang untuk pemeriksaan yang objektif.
Jika hasil kajian menyatakan bahwa psoriasis saya tidak berkaitan dengan vaksinasi, saya berhak mengetahuinya.

Jika hasil kajian menunjukkan adanya kemungkinan hubungan, saya juga berhak mengetahuinya.

Dan apabila berdasarkan mekanisme kajian KIPI kemudian ditemukan hubungan sebab-akibat yang memenuhi kriteria, tentu harus ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi saya, inilah inti persoalannya: transparansi.
Sebab bagi seorang pasien, ketidakpastian terkadang bisa menjadi beban yang sama beratnya dengan penyakit itu sendiri.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Saya sudah melewati empat tahun.
Tetapi pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga masih tetap ada.

*Pemerintah Jangan Hanya Hadir Ketika Program Berjalan*
Ketika pemerintah menjalankan program vaksinasi, negara hadir dengan fasilitas kesehatan, tenaga medis, jadwal vaksinasi, sertifikat, kampanye, dan berbagai kebijakan pendukung.
Warga diminta datang.
Warga diminta percaya.
Warga diminta berpartisipasi demi kepentingan kesehatan masyarakat.
Saya melakukannya.

Tetapi tanggung jawab negara semestinya tidak berhenti ketika jarum suntik dicabut dan sertifikat vaksin diterbitkan.

Jika negara meminta warganya percaya pada sebuah program kesehatan, maka negara juga harus siap mendengarkan ketika ada warga yang datang membawa persoalan setelah mengikuti program tersebut.

Sekali lagi, ini bukan berarti setiap keluhan harus dinyatakan sebagai efek vaksin.
Justru sebaliknya.

Negara membutuhkan sistem yang mampu membedakan secara ilmiah: mana yang benar-benar merupakan KIPI, mana penyakit yang kebetulan muncul setelah vaksinasi, dan mana kejadian yang hubungan kausalnya belum dapat ditentukan.

Itulah mengapa mekanisme pengawasan dibutuhkan.
Bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebab kepercayaan publik terhadap program kesehatan tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program.

Kepercayaan juga dibangun melalui cara negara menangani mereka yang merasa mengalami masalah setelah program tersebut.

Saya Hanya Ingin Satu Hal: Jawaban
Empat tahun setelah vaksinasi ketiga, psoriasis masih menjadi bagian dari kehidupan saya.

Saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan bertahan.
Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya benar-benar akan terbebas darinya.
Yang saya tahu, saya sudah berusaha.
Saya sudah berobat.
Saya sudah mencari pertolongan medis.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Dan saya masih hidup dengan penyakit yang muncul sekitar dua minggu setelah menerima booster pertama pada 28 April 2022.

Karena itu, melalui tulisan ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, terutama pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan KIPI:
Apakah kasus seperti yang saya alami dapat dikaji secara resmi?

Apakah riwayat vaksinasi dan perjalanan penyakit saya dapat diperiksa melalui mekanisme KIPI?

Apakah tersedia mekanisme bagi warga yang mengalami penyakit berkepanjangan untuk memperoleh kepastian mengenai kemungkinan hubungannya dengan vaksinasi?
Dan pertanyaan yang paling mendasar:
Jika seorang warga mengikuti program vaksinasi pemerintah dengan itikad baik, kemudian mengalami persoalan kesehatan yang berlangsung bertahun-tahun, sejauh mana negara bertanggung jawab memastikan warga tersebut tidak berjalan sendirian?
Saya tidak meminta vonis.
Saya tidak meminta pemerintah langsung mengakui kesalahan.
Saya hanya meminta pemeriksaan yang transparan, ilmiah, dan adil.
Sebab negara yang meminta rakyatnya percaya seharusnya juga bersedia memberikan jawaban ketika rakyatnya datang membawa pertanyaan.

Karena pada Akhirnya, Ini Tentang Kepercayaan
Vaksinasi merupakan bagian dari sejarah besar kita dalam menghadapi pandemi.

Di balik angka cakupan vaksinasi, laporan program, dan keberhasilan kesehatan masyarakat, selalu ada manusia dengan pengalaman masing-masing.

Ada yang baik-baik saja.
Ada yang mengalami efek samping sementara.

Dan mungkin ada pula yang mengalami persoalan kesehatan yang membutuhkan kajian lebih lanjut.
Saya adalah salah satu dari mereka yang masih mencari jawaban.

Empat tahun sudah berlalu.
Psoriasis belum pergi.
Dan pertanyaan saya masih sama.
Jika memang bukan karena vaksin, tolong buktikan kepada saya.
Jika memang ada hubungan, tolong jangan biarkan saya menghadapinya sendirian.

Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang vaksin.
Ini tentang kepercayaan antara negara dan rakyatnya.

Kepercayaan tidak cukup dibangun ketika pemerintah meminta rakyat mengikuti sebuah program.

Kepercayaan justru diuji ketika seorang warga datang setelah program itu dan berkata: "Saya sudah mengikuti apa yang negara minta. Sekarang, ketika saya sakit, apakah negara masih mau mendengarkan?".(*)

Bupati Asahan Terima Audiensi Panitia Wisuda Institut Agama Islam Daar Al Uluum

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:33:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima audiensi Panitia Wisuda Sarjana Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan Kisaran Angkatan XXXVI Tahun Akademik 2026/2027 di Ruang Kerjanya, Jumat (11/09/2026). Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus penyampaian undangan pelaksanaan acara puncak pendidikan tersebut.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan tertib, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, perwakilan Dinas Pendidikan, serta jajaran pimpinan dan civitas akademika Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan.

Wakil Rektor Institut, Dr. Saiful Ahyar, S.Ag., M.A., menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bupati meluangkan waktu di tengah kesibukan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa wisuda angkatan ke-36 ini dijadwalkan digelar pada Kamis, 24 September 2026, dengan mengusung tema: "Mengukuhkan Sarjana Berintegritas, Adaptif di Era Digital dan Berdedikasi Membangun Peradaban yang Berkemajuan."

Merespons hal tersebut, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja mempersiapkan acara. "InsyaAllah, saya akan hadir memeriahkan wisuda tersebut apabila tidak terdapat halangan atau agenda penting lain yang tidak dapat ditinggalkan," ujar Taufik Zainal Abidin.

Bupati juga berharap pelaksanaan wisuda nanti berjalan lancar dan khidmat. Ia berpesan kepada calon lulusan agar mampu mengamalkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan. "Para sarjana diharapkan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan turut memajukan pembangunan Kabupaten Asahan dengan mengedepankan integritas, kompetensi, serta semangat pengabdian yang tinggi," imbuhnya.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap kemajuan dunia pendidikan di wilayahnya. (dre)

Gubernur Bobby Pastikan Jalan Longsor Pamah Semelir Diperbaiki Oktober

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:07:00 +0700+0700

LANGKAT — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan perbaikan jalan yang longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, mulai dikerjakan Oktober 2026. Perbaikan tersebut dilakukan karena longsor telah mengganggu akses alternatif yang menghubungkan Kabupaten Langkat dengan Tanah Karo.

Hal itu disampaikan Bobby saat meninjau langsung lokasi jalan longsor di Dusun Pamah Semelir, Desa Telagah, Kabupaten Langkat, Jumat (11/9/2026). Kehadiran Gubernur Sumut disambut Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bersama masyarakat sekitar.

Dalam peninjauan tersebut, Bobby melihat kondisi jalan yang saat ini hanya bisa dilalui satu kendaraan. Longsor menyebabkan sebagian badan jalan ambles dan rawan kecelakaan. Selain itu, pipa yang mendistribusikan air bersih ke rumah warga juga terputus.

Bobby kemudian memberikan solusi sementara agar masyarakat sekitar tetap mendapatkan kebutuhan air bersih. "Nanti kita kirim air ya untuk masyarakat," ucapnya usai mendengar keluhan warga.

Bobby mengatakan perbaikan jalan tersebut mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Menurutnya, karena kondisinya mendesak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera merealisasikannya.

Namun, sambil menunggu perbaikan permanen dimulai, Pemprov Sumut bersama Pemkab Langkat akan membangun akses sementara agar masyarakat tetap dapat menggunakan jalan tersebut.

Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu memperbaiki pipa saluran air bersih yang terputus. "Kami akan memperbaiki dulu pak pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih," ucapnya.

Tiorita juga menyampaikan terima kasih atas respons cepat Gubernur Sumut dalam mengantisipasi dampak longsor yang terjadi di Langkat.

Sementara itu, warga Desa Telaga, Kecamatan Sungai Bingei, Kabupaten Langkat, Ade Sembiring mengatakan, akibat jalan longsor, masyarakat sudah tiga pekan tidak mendapatkan air bersih. Terputusnya akses jalan juga menghambat distribusi barang serta aktivitas masyarakat dari Karo ke Langkat dan sebaliknya.

"Harapan kami kepada Bapak Gubernur agar jalan kami ini segera diperbaiki agar seluruh aktivitas masyarakat lancar. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih yang terputus," pungkasnya.**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Ungkap LKN Sita 1.958.44 Gr Sabu, 141 Kg Ganja dan 10 Tersangka.

admin — Fri, 11 Sep 2026 18:48:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut berhasil mengungkap lima kasus narkotika dengan total barang bukti sabu seberat, 1.958.44 Gr, 141 Kg Ganja dan 10 orang tersangka terhitung sejak, Agustus hingga awal September 2026.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, bersama Kabid Pemberantasan dan Intelijen, Kombes Pol Joshua Tampubolon, menjelaskan, pengungkapan itu dilakukan dalam kurun waktu Agustus hingga awal September. Dari 10 orang tersebut, pihaknya memberikan tindakan tegas terhadap satu orang. Pria itu berinisial ZI yang tewas setelah terkena peluru di bagian pinggang, Minggu (20/8/2026) Ujarnya.

Pengungkapan pertama dilakukan di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Jum'at (14/08/26). Petugas mengamankan seorang pria berinisial MM dan menyita 994,4 gram sabu.

Selanjutnya, petugas mengamankan MAL dan ZI di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (20/08/26). Dari pengungkapan itu, petugas menyita 15.332,65 gram ganja kering.

"Dalam penindakan tersebut, ZI meninggal dunia setelah petugas mengambil tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan mencoba untuk melarikan diri dan mengancam keselamatan petugas menggunakan senjata tajam," sebut Tatar Nugroho, Jum'at (11/09/2026) didampingi Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumut Kombes Pol Dr Josua Tampubolo menyampaikan Rilis di Kantor BNNP Sumut di Jl. Williem Iskandar, Medan Estate. Sumut

Pengungkapan ketiga dilakukan di salah satu kos-kosan MBC, Jalan Yos Sudarso, Tebing Tinggi, Rabu (26/08/26). BNNP Sumut mengamankan MZ dan RF dengan barang bukti 964,04 gram sabu dan enam butir ekstasi.

Kemudian, pada Selasa (01/09/26), BNNP Sumut mengungkap kasus narkotika di Pematang Pasir, Teluk Nibung, Tanjungbalai. Dua pria berinisial RP dan MH diamankan bersama barang bukti cartridge berisi etomidate (pod getar) sebanyak 29 bungkus dan dua bungkus ketamin.

Pengungkapan terakhir dilakukan di Kabupaten Langkat dan Hamparanperak, Kamis (03/09/26). Dalam kasus tersebut, petugas mengungkap 126 kilogram ganja dan mengamankan tiga pria berinisial ZSS, S dan M di dua lokasi berbeda.

"Total keseluruhan barang bukti yang kita amankan 1.958,44 gram sabu, 6 butir ekstasi, 29 bungkus etomidate, dua bungkus ketamin dan 141.632,65 gram ganja kering," jelas Tatar.

Ditegaskannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 111 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Ancaman hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk pengungkapan ini kita juga berhasil menyelamatkan 434.881 orang dari penyalahgunaan narkoba," Terang Tatar. (W05)

Foto:
Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho didampingi Kabid Berantas dan Intelijen Kombes Pol Dr Josua Tampubolon memaparkan pengungkapan 5 kasus narkotika selama Agustus hingga September 2026 di Kantor BNNP Sumut, Jumat (11/09/2026)(W05)

Kemnaker Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa di Pulau Flores

admin — Fri, 11 Sep 2026 18:39:00 +0700+0700

Manggarai Barat — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Program Kemnaker Peduli menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahap pertama, bantuan yang disalurkan merupakan hasil pengumpulan dana dari Insan Kemnaker Peduli dengan total bantuan Rp 119.700.000 berupa 250 paket sembako, 250 amplop santunan, serta 20 unit terpal.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Sukro Muhab, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kemnaker bersama para mitra kerja kepada masyarakat yang terdampak gempa.

"Kami akan menyalurkan bantuan dari Kemnaker Peduli untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, hingga Nagekeo. Bantuan ini berasal dari saudara-saudara kita di Kemnaker serta para mitra dengan harapan dapat meringankan penderitaan masyarakat di Pulau Flores ini," ujar Sukro saat meninjau penyaluran bantuan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (9/9/2026).

Penyaluran bantuan diawali di Kabupaten Manggarai Barat dengan 60 paket sembako beserta santunan tunai yang diserahkan dalam dua sesi, pagi dan sore hari.

Pada siang harinya, tim Kemnaker Peduli juga melepas relawan untuk mendistribusikan 80 paket sembako beserta santunan tunai ke Kabupaten Nagekeo.

"Selanjutnya kita akan menyalurkan bantuan sebanyak 110 paket ke wilayah Reo , Lembor dan Mbeliling. Sehingga total bantuan yang diberikan pada tahap pertama ini berjumlah 250 paket sembako, 250 amplop santunan, dan 20 unit terpal," kata Sukro.

Pelaksanaan Program Kemnaker Peduli turut mendapat dukungan Perum Jasa Tirta sebesar Rp18 juta serta 20 unit terpal dari Forum Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK). Bantuan terpal tersebut disalurkan ke Manggarai Timur, Nagekeo, dan Reo.

Sukro berharap dukungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores dapat terus berlanjut seiring penyaluran bantuan Kemnaker Peduli di sejumlah wilayah Pulau Flores, mulai dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Nagekeo, dan daerah-daerah terdampak lainnya.rel

Kemnaker Tekankan Pelindungan Hak Tenaga Kerja pada Perdagangan antar Negara dalam Seminar Regional ASEAN

admin — Fri, 11 Sep 2026 18:37:00 +0700+0700

Bali — Perkembangan persyaratan perdagangan dan rantai pasok global menuntut pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja menjadi bagian penting bagi daya saing ekonomi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam seminar regional yang mempertemukan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari negara-negara ASEAN di Bali, 9–10 September 2026.

Seminar regional yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Sekretariat ASEAN dengan dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Pemerintah Kanada tersebut membahas keterkaitan antara perdagangan, pekerjaan yang layak, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan forum tersebut penting untuk memperkuat pemahaman bersama bahwa perdagangan dan pemenuhan hak tenaga kerja perlu berjalan beriringan.

"Indonesia bangga telah menjadi tuan rumah dialog regional penting ini, yang mempertemukan pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk membahas bagaimana perdagangan, pekerjaan yang layak, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat maju secara bersamaan," ujar Cris secara virtual, Rabu (9/9/2026).

Menurut Cris, perubahan tuntutan pasar global perlu direspons melalui kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Langkah tersebut diperlukan agar pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja tetap terjaga sekaligus mendukung daya saing dunia usaha dan keberlanjutan rantai pasok.

Tantangan tersebut juga dihadapi sektor-sektor yang berorientasi ekspor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan standar perdagangan dan rantai pasok global.

Karena itu, peserta seminar membahas sejumlah langkah untuk memperkuat pemenuhan hak tenaga kerja, antara lain melalui regulasi dan penegakan hukum, dialog sosial, serta koordinasi antarlembaga dan antarnegara.

Seminar ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Studi Regional ASEAN mengenai Implikasi Penyertaan Ketentuan Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas. Studi tersebut memetakan ketentuan ketenagakerjaan dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) serta melihat implikasinya bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja di kawasan ASEAN.

Direktur Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh mengatakan perdagangan dan pemenuhan hak tenaga kerja perlu ditempatkan sebagai dua hal yang saling mendukung.

"Perdagangan dan hak-hak tenaga kerja tidak boleh dipandang sebagai prioritas yang saling bertentangan, keduanya harus berjalan beriringan. Penerapan standar ketenagakerjaan yang efektif semakin menjadi ciri mendasar dari partisipasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam rantai pasokan global, sementara dialog sosial yang kokoh memastikan pemerintah, pengusaha, dan pekerja sama-sama memiliki suara dalam menghadapi perubahan," kata Simrin.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya (ASCC), San Lwin, menyampaikan bahwa Studi Regional ASEAN ini diharapkan bisa memperkuat pemahaman bersama mengenai keterkaitan antara perdagangan dan ketenagakerjaan, termasuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pekerjaan yang layak, ketahanan rantai pasok, dan integrasi ekonomi yang inklusif.

Menurut San, peluncuran studi ini bukan merupakan akhir dari penelitian ini, melainkan awal dari dialog regional yang lebih terinformasi untuk mendukung kawasan yang sejahtera dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan daya saing dan ketahanan dunia usaha serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja di kawasan ASEAN.

Melalui forum ini, kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha di ASEAN diharapkan semakin kuat dalam menghubungkan pekerjaan yang layak dengan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.rel

Diduga Maling Jemuran, Pria Ditangkap Warga Perumahan Kuis Indah Permai

admin — Fri, 11 Sep 2026 18:01:00 +0700+0700

DELISERDANG — Warga Perumahan Kuis Indah Permai, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, kembali dibuat resah oleh dugaan aksi pencurian barang milik warga.

Keresahan tersebut memuncak setelah seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian ditangkap warga di kawasan perumahan pada Jumat (11/9/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir warga mengaku berulang kali kehilangan berbagai barang yang berada di sekitar rumah, mulai dari jemuran aluminium, kursi hingga sejumlah barang lainnya.

Kondisi tersebut membuat warga meningkatkan kewaspadaan dan berupaya mengawasi lingkungan secara lebih ketat.

Pada Jumat, warga kemudian mengamankan seorang pria yang disebut-sebut bernama Jko, warga Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang.

Namun, hingga berita ini diturunkan, keterlibatan pria tersebut dalam sejumlah kehilangan barang milik warga masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum serta pemeriksaan pihak kepolisian.

Warga berharap aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan secara profesional untuk mengungkap apakah pria yang diamankan tersebut benar berkaitan dengan rangkaian kehilangan yang selama ini meresahkan warga.

"Sudah beberapa kali warga kehilangan barang. Ada jemuran aluminium, kursi dan barang lainnya," ujar salah seorang warga.

Warga juga berharap kejadian tersebut menjadi perhatian serius aparat keamanan agar aksi pencurian tidak terus berulang dan keamanan lingkungan perumahan dapat kembali terjamin.

Hingga kini, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum maupun hasil pemeriksaan terhadap pria yang diamankan warga tersebut.red

Jual Sabu untuk Modal Resepsi Nikah, Pria di Deli Serdang Ditangkap

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:37:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Seorang pria berinisial MF di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi.

Kepada petugas, MF mengaku menjual narkoba untuk mengumpulkan modal biaya resepsi pernikahannya.

MF ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di lahan kosong Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Kamis (10/9/2026) sore. Saat itu, MF disebut sedang menunggu calon pembeli.

Petugas sempat mendapat perlawanan saat hendak menangkap MF. Tersangka berusaha melarikan diri dan bergumul dengan petugas yang melakukan penangkapan.

Dari tangan MF, polisi menyita dua paket sabu dan 53 butir pil ekstasi yang diduga siap diedarkan.

Kericuhan kembali terjadi saat petugas hendak membawa MF beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

Sejumlah warga dan keluarga tersangka sempat menghadang petugas dan berusaha membebaskan MF.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan MF mengaku telah menjalankan bisnis haram tersebut selama sekitar satu bulan.

"Ada perlawanan dari keluarga termasuk tersangka sendiri yang sempat melakukan perlawanan. Menurut pengakuan, sudah melakukan praktik haram ini kurun waktu satu bulan ke belakang," kata Rafli, Jum'at (11/09/26).

Rafli menyebut, tersangka mengaku mencari modal untuk melangsungkan resepsi pernikahan dalam waktu dekat. MF kemudian memilih jalan dengan memperjualbelikan narkotika.

"Yang bersangkutan mencari modal nikah, dalam waktu dekat akan melakukan resepsi pernikahan. Oleh karena itu mencari jalan nekad memperjualbelikan barang haram ini," ujarnya.

Saat ini, polisi masih memburu pemasok narkotika kepada MF. Identitas pemasok tersebut disebut telah dikantongi petugas.

MF kini diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok narkotika tersebut.(W05))

Teks foto :
Polisi perlihatkan tersangka dan barang bukti narkotika(W05)

Nyaru Jadi Penarik Betor, BNNP Sumut Tangkap Pengedar 126 Kg Ganja

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:34:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara (Sumut) terpaksa menyamar jadi penarik betor untuk dapat menangkap pengedar ganja seberat 126 kg.

Tiga orang tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja lintas wilayah itu berhasil ditangkap, yakni ZSS, S alias A, dan M.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat adanya rencana pengiriman ganja dari Gayo Lues menuju wilayah Besitang, Kabupaten Langkat.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Pemberantasan BNNP Sumut dengan melakukan profiling wilayah serta mengidentifikasi jaringan yang diduga terlibat.

"Pada Kamis, 3 September 2026, petugas memperoleh informasi bahwa ganja dari Besitang akan dibawa menuju Binjai menggunakan becak bermotor," terang Tatar, Jum'at (11/9/2026).

Diungkapkannya, sekira pukul 17.52 WIB, tim berhasil mengidentifikasi becak motor dengan nomor polisi BK 2888 PU yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

Petugas kemudian melakukan penindakan dan mengamankan seorang pria berinisial ZSS.

"Dalam penindakan itu petugas kita menyamar sebagai penarik betor," ungkap Tatar.

Dari pemeriksaan, lanjutnya, petugas menemukan 9 bungkus plastik asoy hitam berisi ganja dengan berat bruto sekitar 19,8 kilogram.

Pengembangan tidak berhenti di lokasi tersebut. Sekirabpukul 18.30 WIB, tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Sei Pucuk, Gang Sedap Malam, Lingkungan 5, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Langkat.

"Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan ganja," kata Brigjen Tatar.

Namun, pria yang disebut Pak Kecik, yang diduga terkait dengan tempat tersebut sudah tidak berada di lokasi. Petugas menduga yang bersangkutan telah melarikan diri.

Dalam penggeledahan rumah dan area sekitarnya, petugas menemukan lima goni besar berisi ganja serta satu bungkus plastik asoy berukuran besar yang juga berisi ganja.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan satu timbangan manual, satu timbangan elektrik, satu senjata tajam dan satu unit telepon seluler merek Nokia.

Dari hasil pengembangan terhadap ZSS, petugas memperoleh informasi sembilan bungkus ganja yang dibawanya akan diserahkan kepada penerima di kawasan Jalan Besar Tandem Hilir 1–Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Sekira pukul 20.00 WIB, tim bergerak ke lokasi tersebut dan mendapati dua orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh.

"Keduanya kemudian diamankan. Mereka masing-masing berinisial S alias A dan M," kata Tatar.

Dengan demikian, dalam rangkaian pengungkapan tersebut BNNP Sumut mengamankan tiga tersangka, yakni ZSS, S alias A dan M.

Seluruh tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan, modus yang digunakan dalam jaringan tersebut yakni mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari wilayah Besitang untuk kemudian diserahkan kepada penerima di kawasan Hamparan Perak.

"Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan Pak Kecik, yang rumahnya diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sebelum ganja dikirim menggunakan kurir," kata Tatar.

BNNP Sumut masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran ganja tersebut.(W05)

Sekda Pakpak Bharat Jalan Berutu Menerima Kunjungan Tim Peneliti Politeknik Negeri Padang

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:32:00 +0700+0700

sumut24.co -PAKPAK BHARAT, Kelompok Peneliti dari Politeknik Negeri Padang Kunjungi Kabupaten Pakpak Bharat hari ini (11/09). Dr. Nurul Fauzi, SE, MM.Ak yang memimpin tim ini menjelaskan, penelitian pada Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (BESTARI SAINTEK) dengan judul: Living Lab Partisipatif:

Mendorong Perubahan Perilaku dan Peningkatan Mutu melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kesadaran Kualitas untuk Industri Gambir Lestari dan Berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pakpak Bharat untuk mempelajari best practices dalam pengolahan, tata kelola, dan tata niaga komoditas gambir yang tumbuh subur di wilayah ini.

Data yang kami peroleh, hampir 70 persen gambir dunia disuplay Sumatera Barat, sisanya dari daerah lain termasuk Pakpak Bharat yang memiliki tanaman gambir dengan kwalitas tinggi. Masalah Gambir ini adalah pemahaman mutu petani yang masih rendah, dan yang kedua daya pasok petani masih rendah, jelas Fauzi.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM yang menerima kehadiran tim peneliti ini, menjelaskan beberapa potensi besar Pakpak Bharat khususnya potensi energi dan pertanian yang sangat melimpah, berpeluang besar, serta diminati pasar dunia.

Potensi utama kami adalah energi karena banyak sungai yang bisa dikelola menjadi sumber energi. Sekarang sedang berproses pembangunan beberapa pembangkit listrik.

Kondisi geogerafis Pakpak Bharat yang berbukit sangat cocok dengan tanaman gambir yang saat ini terus kami kembangkan. Pemerintah memberi dukungan serius diantaranya pembangunan infrastruktur berupa jalan yang memadai antara lain melalui Kuta Jungak yang saat ini bisa memangkas jarak khususnya ke bandara silangit, jelas Jalan Berutu.

Pakpak bharat dimekarkan bukan karena kemiskinan, kami berangkat dari posisi minus, yang jauh dibawah posisi sekarang. Kalau dikatakan sama dengan daerah lain rasanya belum waktunya, namun kami sedang berupaya mengejar Kabupaten lain.

Mengenai gambir ini di Pakpak Bharat memang cukup unik dan istimewa, dimana di sumatera hanya ada daerah kabupaten Pakpak Bharat dan Sumatera Barat yang memiliki komoditas ini, jelas Jalan Berutu menyampaikan pesan Bupati.(rbm)

Kapolres Asahan Jalin Sinergi dengan Al Jam’iyatul Washliyah, Bersama Bentengi Generasi Muda dari Geng Motor dan Narkoba

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:23:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Menciptakan keamanan yang kondusif sekaligus menyelamatkan generasi muda dari pengaruh buruk, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., mempererat silaturahmi dan sinergitas dengan Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan, Selasa (8/9/2026). Pertemuan berlangsung hangat di Kantor Sekretariat Pengurus Daerah setempat, Jalan Rivai, Kisaran.

Turut mendampingi Kapolres, Wakapolres Asahan Kompol Dr. Slamet Riyadi, S.H., M.H., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Asahan. Sementara dari pihak organisasi keagamaan, kedatangan jajaran polisi disambut langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan Dr. H. Syahrul Nasution, SHI., MA., beserta pengurus.

Pertemuan ini menjadi wadah berharga untuk membahas berbagai persoalan krusial yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya maraknya aktivitas geng motor yang melibatkan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga persebaran praktik judi online yang kian meresahkan masyarakat.

Dr. H. Syahrul Nasution menyambut baik inisiatif dan kehadiran jajaran Polres Asahan. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah-masalah sosial tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak saja. Peran aktif Polri, keluarga, sekolah, dan organisasi keagamaan sangat dibutuhkan untuk bersinergi memberikan edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan bagi kaum muda.

Menyikapi hal itu, Kapolres Asahan mengapresiasi komitmen dan dukungan penuh dari Al Jam'iyatul Washliyah. Ia mengakui bahwa penanganan geng motor dan narkoba memerlukan pendekatan komprehensif serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Polres Asahan sudah berupaya maksimal, namun tentu takkan lengkap tanpa dukungan mitra strategis seperti organisasi keagamaan. Pendekatan nilai-nilai agama sangat efektif membentengi mental dan karakter generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan," ujar AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat membuka ruang kolaborasi penyuluhan bersama. Materi tak hanya mencakup bahaya narkoba dan kenakalan remaja, tapi juga menyasar pencegahan judi online yang merusak sendi kehidupan keluarga dan sosial.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang stabil, serta melahirkan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan bebas dari ancaman geng motor, narkoba, maupun judi online.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Asahan berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan. Jika menemukan gangguan atau membutuhkan bantuan, masyarakat dapat langsung menghubungi layanan Call Center Polri di nomor 110. (tec)

Kapolres Asahan Jalin Silaturahmi Hangat dengan PCNU, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas Asahan

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Polres Asahan terus memperkokoh jembatan komunikasi dengan elemen masyarakat yang berbasis agama dan kebudayaan. Kali ini, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) melaksanakan kunjungan silaturahmi akrab ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Asahan, bertempat di kediaman Ketua PCNU di Jalan Elang, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Jum'at (11/9/2026).

Pertemuan berlangsung penuh keakraban ini menjadi bukti nyata komitmen kepolisian untuk tidak hanya bersandar pada kekuatan penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan sinergi dengan kekuatan sosial masyarakat. Tujuannya tunggal: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Asahan agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Kedatangan rombongan Kapolres disambut antusias oleh Ketua PCNU Kabupaten Asahan H. Supian, S.Ag., M.A., didampingi seluruh jajaran pengurus. Dalam pertemuan tersebut, pihak Nahdlatul Ulama menyambut baik inisiatif silaturahmi yang dilakukan Polres Asahan. Mereka pun menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung kinerja kepolisian dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Asahan.

Kapolres Asahan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar NU. Menurutnya, menjalin komunikasi dengan elemen masyarakat seperti Nahdlatul Ulama adalah kebutuhan mendasar bagi kepolisian untuk memahami situasi dan membangun kepercayaan publik.

"Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya kami membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Kami berharap sinergitas dengan Nahdlatul Ulama dapat terus diperkuat, khususnya dalam menjaga kamtibmas di Kabupaten Asahan," ujar Kapolres Adi Dharma Pramudhita.

Lebih jauh, Kapolres menegaskan keterbukaan pihak kepolisian terhadap segala bentuk aspirasi maupun masukan dari masyarakat, termasuk dari lingkungan NU. "Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan berkomunikasi secara langsung dengan kami. Polres Asahan selalu terbuka untuk menerima masukan dan membangun solusi bersama," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Asahan Kompol Dr. Slamet Riyadi, S.H., M.H., serta para Kepala Satuan (Kasat) di lingkungan Polres Asahan, meliputi Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, dan Kasat Lantas, di samping para pengurus dan anggota NU se-Kabupaten Asahan.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak menegaskan komitmen bersama untuk terus merawat kerjasama dan mempererat persaudaraan, demi mewujudkan Kabupaten Asahan yang tidak hanya aman secara hukum, namun juga rukun dan harmonis di tengah keberagaman masyarakatnya. (tec)