Bukan Sekadar Perintah, Kasat Lantas Samosir Turun Langsung Atur Lalin di 9 Titik Rawan: Utamakan Humanis, Tegas pada Pelanggar Berbahaya

admin — Wed, 06 May 2026 18:43:00 +0700+0700

SAMOSIR : Pagi itu, suasana di sekitar Pangururan terlihat lebih tertib dan aman. Di bawah langit cerah Pulau Samosir, Kasat Lantas Polres Samosir, AKP Robertus Gultom, tidak hanya memberikan instruksi dari belakang meja. Ia memimpin langsung pasukannya dalam Operasi Pengaturan Arus Lalu Lintas (Gatur) pagi yang serentak dilaksanakan di 9 titik strategis se-Wilayah Hukum (Wilkum) Polres Samosir, Rabu (6/5).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB ini menyasar lokasi-lokasi vital dan rawan kemacetan maupun kecelakaan, meliputi Simpang SMP N 2 Pangururan, Area SD St. Michael, SMAN 1 Pangururan, SD N 1 Pangururan, Simpang Pegadaian, Simpang Tanah Lapang Pangururan, Simpang Hotel Wisata Pangururan, Simpang Nahum Situmorang dan SPBU Pangururan.

Sebelum terjun ke lapangan, AKP Robertus Gultom memimpin Apel Gatur Pagi di Lapangan Apel Polres Samosir. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kehadiran polisi di jalan raya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi.

"Kami hadir di sini bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi sebagai pengayom masyarakat. Utamakan pendekatan humanis, namun tetap tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan celaka," tegas AKP Robertus.

Di lapangan, personel Satlantas Polres Samosir menerapkan dua pendekatan berbeda. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran ringan atau keliru rambu, petugas memberikan teguran secara humanis dan edukatif. Namun, bagi pelanggaran yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, tindakan tegas berupa tilang tertulis diterapkan tanpa pandang bulu.

Momen paling menyentuh terjadi di depan sekolah-sekolah seperti SD St. Michael dan SD N 1 Pangururan. Para personel dengan sigap membantu menyeberangkan siswa-siswi dan warga lainnya, memastikan mereka sampai di seberang jalan dengan aman sebelum kendaraan melaju.

Kegiatan intensif ini tentu bertujuan menurunkan angka pelanggaran dan lakalantas, serta menekan angka fatalitas di Wilkum Polres Samosir. Hasilnya terlihat jelas, arus lalu lintas mengalir lancar, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, baik pengendara roda dua maupun roda empat yang semakin meningkat.

AKP Robertus Gultom berharap, konsistensi kegiatan ini dapat membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. "Keselamatan adalah hak setiap pengguna jalan. Dengan disiplin kita, Samosir akan semakin aman dan nyaman," pungkasnya.red

Polresta Deli Serdang Renovasi Jembatan Gantung Gunung Merlawan, Wujud Nyata "Polri Untuk Masyarakat"

admin — Wed, 06 May 2026 18:39:00 +0700+0700

Deliserdang - Dalam rangka mendukung program Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, Polresta Deli Serdang kembali melaksanakan kegiatan renovasi dan perawatan

Kali ini di Jembatan Gantung Gunung Merlawan yang berada di Desa Talapeta, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, (4/5/2026) hingga Selasa, (5/5/ 2026) oleh personel Polresta Deli Serdang yang turut dibantu masyarakat sekitar sebagai bentuk sinergitas Polri bersama warga.

Jembatan gantung sepanjang kurang lebih 30 meter yang terbuat dari kabel besi tersebut merupakan akses vital penghubung antara Dusun IV Desa Talapeta dengan Dusun III Desa Hutajurung, Kecamatan STM Hilir. Setiap harinya, jembatan tersebut digunakan warga untuk membawa hasil kebun serta menjadi jalur masyarakat dalam mengantar dan menjemput anak sekolah.

Adapun perbaikan yang dilakukan meliputi pengecatan kabel besi, lantai besi, serta tembok jembatan guna mencegah korosi dan menjaga kekuatan konstruksi jembatan. Selain itu, personel juga melaksanakan pembersihan di sekitar area jembatan agar lingkungan tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat.

Saat dikonfirmasi, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi mengatakan kegiatan ini menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam bidang penegakan hukum, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap fasilitas umum yang menjadi kebutuhan warga.

"Perawatan dan renovasi jembatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya risiko warga terjatuh ke sungai akibat kondisi jembatan yang rusak, sekaligus menjaga kekokohan jembatan agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang" pungkasnya.

Masyarakat setempat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polri, khususnya Polresta Deli Serdang, atas kepedulian dan kesediaannya memperbaiki serta merawat jembatan yang selama ini menjadi akses utama aktivitas warga.

Saat ini, proses renovasi dan perawatan Jembatan Gantung Gunung Merlawan telah selesai dilaksanakan dan jembatan kembali dapat digunakan dengan aman oleh masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata semangat "Polri Untuk Masyarakat" dalam mendukung pembangunan daerah serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya.

Pemko Tanjungbalai Kolaborasi dengan PA dan Kemenag Fasilitasi Akta Nikah bagi Warga Kurang Mampu

admin — Wed, 06 May 2026 18:20:00 +0700+0700

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama (Kemenag) setempat dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu guna memberikan kepastian hukum berupa akta nikah dan dokumen kependudukan bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan yang digelar di pendopo rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (5/5/2026), ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat sekaligus meringankan beban biaya.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengatakan program ini bertujuan membantu pasangan yang telah lama menikah namun belum memiliki dokumen resmi pernikahan.

"Kegiatan ini sangat penting karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan mereka," ujar Fadly.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemko, Pengadilan Agama, dan Kemenag diharapkan terus ditingkatkan guna mempermudah pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Fadly juga mengajak seluruh pihak untuk turut menyosialisasikan program tersebut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Nusra Ariani, menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan demi menjamin hak-hak istri dan anak.

"Sidang isbat nikah sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu karena tidak dipungut biaya," ujarnya.

Ia menyebutkan, dari total 63 perkara yang terdaftar, sebanyak 62 perkara telah diselesaikan dalam sidang tersebut.

Kepala Kemenag Tanjungbalai, Ahmad Sofyan, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Ia menegaskan bahwa masyarakat kurang mampu tidak dikenakan biaya dalam proses tersebut.

"Untuk pengambilan buku nikah, masyarakat dapat berkoordinasi dengan kantor KUA masing-masing," jelasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua MUI, pimpinan OPD, camat, Baznas, serta masyarakat peserta sidang isbat.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis akta nikah dan dokumen kependudukan oleh Wakil Wali Kota, dilanjutkan dengan foto bersama serta pelepasan peserta sidang isbat berkeliling kota menggunakan becak motor (betor).(eko)

Berhasil Cegah Peredaran Narkoba, Polsek Simpang Empat Amankan Pengedar Sabu

admin — Wed, 06 May 2026 18:14:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Upaya kepolisian dalam memutus mata rantai penyebaran narkotika terus digencarkan. Unit Reskrim Polsek Simpang Empat, Polres Asahan, kembali mencatat prestasi gemilang dengan berhasil mengamankan seorang pengedar narkotika jenis sabu. Aksi penangkapan ini terjadi pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun II B, Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat.

Keberhasilan tim operasi tidak lepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi penting. Berdasarkan laporan adanya aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba, Kapolsek Simpang Empat AKP Dian Putra langsung menggerakkan personel. Kanit Reskrim IPDA Harry Fitrian beserta tim opsnal segera diturunkan untuk melakukan penyelidikan mendalam dan pendekatan secara undercover.

Hasilnya, tim berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS alias A (30 tahun) saat sedang berada di lokasi kejadian. Dari penggeledahan tubuh, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang cukup memberatkan, antara lain dua plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu, uang tunai sebesar Rp12.000, serta satu unit telepon genggam.

Tidak berhenti di situ, penyelidikan terus dikembangkan hingga ke tempat tinggal pelaku. Di sana, tim menemukan lebih banyak alat bukti pendukung, mulai dari alat hisap atau bong, kaca pirex yang masih menyisakan residu narkoba, hingga pipet.

Saat diinterogasi, pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari wilayah Tanjung Balai. Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Asahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut serta pengungkapan jaringan yang lebih luas.

Kapolres Asahan, AKBP Revi Nurvelani, SH, SIK, MH menegaskan bahwa pemberantasan narkoba adalah prioritas utama. Pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menindak tegas setiap pelanggaran hukum terkait narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif. Jika melihat atau mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian," tegasnya. (Tec!)

IOH Dorong Akselerasi AI Terapan Skala Nasional, Hasilkan Pembagian Dividen yang Solid

admin — Wed, 06 May 2026 17:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Jakarta

PT Indosat Tbk (Indosat atau IOH; IDX: ISAT, atau Perseroan) mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), menandai fase pertumbuhan baru seiring percepatan strategi AI North Star serta komitmen perusahaan dalam menghadirkan nilai nyata bagi para pemegang saham. Di tengah tantangan kondisi makroekonomi sepanjang 2025, Indosat tetap menunjukkan ketangguhan melalui eksekusi bisnis yang disiplin dan arah strategi yang terarah, sekaligus membangun fondasi kuat untuk penciptaan nilai secara jangka panjang.

*Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison*, mengatakan, "Di Indosat, kami percaya bahwa setiap kemajuan harus menghadirkan dampak yang lebih luas dan bermakna. Fokus kami jelas: mempercepat eksekusi strategi AI secara disiplin. Upaya ini kami lakukan untuk mendorong kinerja yang berujung pada pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan nilai nyata bagi pemegang saham, termasuk melalui pembagian dividen. Seluruh langkah ini mencerminkan semangat #LebihBaikIndosat dalam memberdayakan Indonesia."

Berlandaskan hal tersebut, Indosat terus mempercepat ambisi AI North Star untuk menjadikan penggerak perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dengan memberdayakan Indonesia melalui ekosistem AI yang terintegrasi secara menyeluruh.

Transformasi ini dimulai dari evolusi Indosat menjadi AI-native telco, dengan mengintegrasikan AI ke seluruh operasi inti untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal melalui AI hyper-personalization, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan efisiensi belanja modal. Pendekatan ini telah memperkuat keterlibatan pelanggan dan dapat mendukung pertumbuhan dua digit yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Indosat memperluas layanannya dari sekadar konektivitas menjadi AI TechCo, membuka peluang pertumbuhan baru di bidang sovereign AI, cloud, dan keamanan siber. Dengan kapabilitas utama yang telah terbangun, perusahaan kini memasuki fase ekspansi untuk mendorong pertumbuhan eksponensial pada layanan berbasis AI, baik di segmen konsumen maupun enterprise.

Salah satu pendorong utama strategi ini adalah kolaborasi strategis Indosat dengan NVIDIA yang diumumkan pada NVIDIA GTC 2026, bersamaan dengan peluncuran Sahabat-AI sebagai satu kesatuan upaya membangun ekosistem AI di Indonesia. Melalui kemitraan tersebut, Indosat memanfaatkan platform Accelerated Computing dan model AI terbuka dari NVIDIA Nemotron untuk menghadirkan kapabilitas AI berkelas dunia ke Indonesia. Inisiatif ini memungkinkan pengembangan solusi berkinerja tinggi yang relevan secara lokal, sekaligus meletakkan fondasi bagi sovereign AI yang terbuka, adaptif, dan selaras dengan prioritas nasional. Berlandaskan fondasi ini, Sahabat-AI hadir sebagai platform kolaboratif untuk memperluas akses terhadap AI. Dibangun di atas fondasi tersebut, Sahabat-AI hadir sebagai platform kolaboratif yang membuka akses lebih luas terhadap kecerdasan buatan—memberdayakan individu, developer, enterprise, hingga institusi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi AI yang sesuai dengan bahasa, konteks budaya, dan kebutuhan pasar Indonesia.

Untuk memastikan akses yang inklusif dalam skala besar, Indosat juga mengembangkan AI Grid yang terdistribusi, dengan memanfaatkan cakupan jaringannya secara nasional dan infrastruktur pusat data dari Perseroan untuk mendistribusikan daya komputasi AI ke seluruh Indonesia. Pendekatan ini mempercepat akses terhadap AI, mendorong inovasi di luar kota-kota besar, serta memungkinkan developer, pelaku usaha, dan komunitas di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi berbasis AI. Melalui strategi terintegrasi ini, Indosat terus bertransformasi menjadi AI Nation Shaper, memperkuat kapabilitas digital Indonesia sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari keputusan RUPST, Indosat juga menyetujui pengangkatan Reski Damayanti, Apoorva Mehrotra, dan Honesti Basyir sebagai anggota Direksi efektif sejak penutupan rapat. Tak hanya itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Seppalga Ahmad sebagai Komisaris Perseroan yang efektif sejak penutupan rapat. Penunjukan ini semakin memperkuat kemampuan Indosat dalam mengeksekusi strategi dengan lebih agile dan disiplin.

*Reski Damayanti* memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang hukum, regulasi, dan tata kelola perusahaan di sektor telekomunikasi dan FMCG di Indonesia serta Asia Tenggara. Sebagai anggota Direksi, ia berperan penting dalam memperkuat kerangka tata kelola serta mendorong inisiatif strategis di bidang regulasi, termasuk mendukung solusi berbasis AI seperti anti-spam dan anti-scam.

*Apoorva Mehrotra* membawa pengalaman internasional lebih dari 25 tahun di kawasan Asia dan Afrika, dengan rekam jejak kuat dalam mendorong pertumbuhan dan transformasi di sektor telekomunikasi dan digital. Ia pernah memegang berbagai posisi strategis di Airtel dan Vodafone, termasuk sebagai Regional CEO East Africa di Airtel Africa, dan dikenal atas kemampuannya dalam mendorong kinerja bisnis serta membangun tim berkinerja tinggi.

*Honesti Basyir* membawa pengalaman lebih dari dua dekade di industri telekomunikasi serta berbagai sektor strategis. Penunjukan ini diyakini akan mempercepat transformasi Indosat, khususnya dalam mengeksekusi strategi pengembangan AI perusahaan.

Rapat juga memutuskan pemberhentian dengan hormat Bapak Ahmad Zulfikar sebagai Direktur dan Bapak Achmad Syah Reza sebagai Komisaris Perseroan.

Perseroan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zulfikar dan Bapak Achmad Syah Reza atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama masa jabatannya.

Sebagai cerminan kinerja yang solid dan komitmen berkelanjutan terhadap pemegang saham, RUPST menyetujui pembagian dividen total sebesar Rp3.579.840.016.227 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), atau setara dengan Rp111 per saham. Dividen tersebut akan dibagikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman risalah resmi rapat. (Rel)

Pemprov Sumut 'Bantah' Data Sendiri, 9.759 Formasi CPNS Berujung Polemik

admin — Wed, 06 May 2026 17:01:00 +0700+0700

MEDAN — Pernyataan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terkait rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 berujung polemik. Mulanya, angka kebutuhan 9.759 formasi telah dipublikasikan secara resmi sebagai hasil usulan 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetaplah kemudian, pejabat Bapeg Sumut justru membantah angka tersebut sebagai formasi yang akan dibuka, memicu kebingungan publik.

Sekretaris Bapeg Sumut, Muhammad Taufik Tarigan sebelumnya menyebutkan, Pemprovsu tengah menyiapkan penerimaan CPNS 2026 dengan total usulan mencapai 9.759 formasi. Angka itu disebut berasal dari kebutuhan riil OPD, dengan dominasi sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis.

"Sudah ada 21 OPD yang mengusulkan kebutuhan CPNS sebanyak 9.759 orang," ujar Taufik dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, akhir April lalu.

Menariknya, pernyataan itu kemudian diluruskan Plt Kepala Bapeg Sumut, Chusnul Fanany Sitorus. Ia menegaskan bahwa informasi pembukaan 9.759 formasi CPNS adalah tidak benar, karena seluruh angka tersebut masih sebatas usulan yang sedang diverifikasi.

"Tidak benar Pemprov Sumut membuka penerimaan CPNS sebanyak 9.759 formasi. Itu masih data usulan dari OPD yang sedang diproses dan diverifikasi," ucapnya, Rabu (6/5/2026).

Chusnul mengatakan, proses penetapan formasi ASN sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan daerah, serta kebijakan 'zero growth' pegawai.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap juga menyatakan bahwa angka tersebut belum final dan belum bisa dipastikan menjadi formasi resmi.

"Informasi formasi 9.759 itu tidak benar," ujarnya singkat.

Kelemahan Komunikasi Publik
Kontradiksi antara pernyataan pejabat Pemprovsu ini memperlihatkan lemahnya konsistensi komunikasi publik. Di satu sisi, data usulan dibuka secara rinci ke publik—bahkan disertai angka spesifik per sektor—namun di sisi lain dibantah sebagai informasi yang tidak benar.

"Padahal, dalam paparan sebelumnya, usulan terbesar datang dari Dinas Pendidikan dengan 5.060 formasi guru, disusul tenaga kesehatan di UPTD RS Haji sebanyak 1.100 orang, serta tenaga teknis di Dinas Perhubungan sebanyak 693 orang," ucap Kristian Simarmata, Direktur Utama Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), merespons polemik dimaksud.

Rincian ini kata dia menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan secara cukup matang di level OPD.
Tetapi situasi ini tetap menimbulkan pertanyaan: apakah Pemprov Sumut terlalu dini membuka data usulan ke publik, atau justru gagal mengelola narasi kebijakan secara utuh.

"Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap rekrutmen CPNS, ketidakjelasan informasi seperti ini berpotensi menimbulkan spekulasi, bahkan membuka ruang disinformasi," ucapnya.

Terganjal Anggaran dan Kebijakan Pusat
Di balik polemik ini, persoalan klasik kembali mencuat: keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada kebijakan pusat. Bapeg Sumut sendiri mengakui masih menunggu kepastian kemampuan fiskal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait belanja pegawai.

Meski disebutkan porsi belanja pegawai masih di bawah 30 persen dari APBD, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Kemenpan RB.
Artinya, meskipun kebutuhan riil mencapai ribuan formasi, belum tentu seluruhnya disetujui. Bahkan dalam skenario kebijakan 'zero growth', penambahan pegawai bisa sangat dibatasi atau hanya menggantikan posisi yang kosong.

Kristian menegaskan, kasus ini mencerminkan persoalan yang lebih luas soal lemahnya sinkronisasi antarpejabat dan kurangnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi strategis. Dalam isu sensitif seperti rekrutmen CPNS—yang menyangkut harapan jutaan pencari kerja—ketidakpastian komunikasi bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut kepercayaan publik.

"Jika angka 9.759 memang hanya sebatas usulan, maka sejak awal harus ditegaskan sebagai data internal yang belum final. Sebaliknya, jika sudah dipublikasikan, Pemprovsu dituntut konsisten menjelaskan posisi data tersebut, bukan justru membantahnya secara terbuka," pungkasnya. ***

Oman Lukmanul Hakim MS: Wacana DOB Sumatera Timur Harus Dikaji Objektif dan Berbasis Realitas Daerah

admin — Wed, 06 May 2026 16:54:00 +0700+0700

Medan - Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Timur kembali menjadi perhatian publik, khususnya di wilayah Kabupaten Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, hingga Labuhanbatu Selatan. Menyikapi dinamika tersebut, tokoh pemuda Asahan, Oman Lukmanul Hakim MS, SH, didampingi Bayu Manurung bersama jajaran DPD IPK Asahan, menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terkait kesiapan fundamental pembentukan DOB tersebut.

Menurut Oman Lukmanul Hakim MS, pembentukan sebuah provinsi baru tidak dapat hanya didorong oleh semangat emosional maupun kepentingan sesaat, melainkan harus berdiri di atas kajian akademik yang kuat, relevan, dan sesuai dengan kondisi kekinian daerah.

"Kita perlu memperjelas terlebih dahulu, kajian akademik tahun berapa yang digunakan sebagai dasar pengusulan DOB Sumatera Timur ini. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data, indikator, serta proyeksi yang digunakan benar-benar masih relevan dengan situasi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah saat ini," ujar Oman.

Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan negara maupun daerah saat ini sedang menghadapi tantangan serius.
Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah tengah berada dalam tekanan efisiensi anggaran yang cukup berat, sehingga wacana pemekaran harus dipertimbangkan secara matang dan realistis.

"Sama-sama kita pahami, kondisi fiskal saat ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak daerah mengalami keterbatasan PAD, bahkan harus melakukan penghematan di berbagai sektor. Situasi efisiensi anggaran ini menjadi tantangan nyata yang tidak boleh diabaikan dalam membahas rencana DOB," jelasnya.

Oman juga menyoroti apabila kajian yang digunakan masih mengacu pada data tahun 2013–2014, maka diperlukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, kondisi pada masa itu sangat berbeda dengan situasi saat ini, terutama karena adanya dukungan anggaran besar dari pemerintah provinsi yang pada akhirnya juga meninggalkan persoalan administratif dan keuangan di berbagai daerah.

"Pada periode tersebut memang terlihat adanya ketersediaan anggaran yang cukup besar. Namun kita juga belajar bahwa banyak program dan kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan penunggakan pembayaran. Kita tentu tidak ingin pengalaman seperti itu kembali terulang hanya karena keputusan besar diambil tanpa perhitungan yang matang," tegas Oman.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh daerah, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.

"Kita semua tentu menginginkan kemajuan bagi daerah yang kita cintai ini. Namun mari melihat persoalan ini secara objektif dan rasional. Jangan hanya terjebak pada dikotomi setuju atau tidak setuju, tetapi utamakan kajian, data, dan kepentingan masyarakat luas," ungkapnya.

Calo SIM! Polresta Deli Serdang Tegaskan: Tidak Ada "Jalur Cepat", Semua Ujian Wajib Mandiri

admin — Wed, 06 May 2026 16:52:00 +0700+0700

DELI SERDANG -Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) Polresta Deli Serdang kembali menggencarkan program "Polantas Menyapa".

Kali ini, fokus utama kegiatan adalah sosialisasi tegas kepada masyarakat untuk menghindari perantara atau calo dalam pengurusan SIM. Polresta Deli Serdang menegaskan bahwa segala bentuk tawaran "jalur cepat" atau "lolos tanpa ujian" adalah penipuan dan pelanggaran hukum.

Kasat Lantas Polresta Deli Serdang, AKP Resti Widya Sari, S.Tr.K., S.I.K., melalui Kanit Regident Satlantas, Iptu Nuramin, S.H., menyampaikan bahwa setiap pemohon SIM wajib menjalani seluruh tahapan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) secara mandiri.

"Tidak ada istilah jalur khusus atau bantuan calo. Mulai dari pendaftaran, uji teori, hingga uji praktik, semuanya harus diikuti sendiri oleh pemohon. Kami menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap proses penerbitan SIM," tegas Iptu Nuramin di lokasi kegiatan, Rabu (6/5).

Dasar Hukum Larangan Calo
Larangan keras terhadap perantara ini didasarkan pada Surat Telegram Kapolri (ST/2387/X/YAN.1.1./2022) dan arahan Kakorlantas Polri. Kapolri secara eksplisit menekankan bahwa pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran serius. Seluruh personel dilarang memungut biaya apapun di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020.

Dijelaskan Iptu Nuramin untuk rincian biaya resmi yang harus diketahui masyarakat, untuk jenis SIM A: Rp120.000 dan SIM C: Rp100.000.

Biaya di atas belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, dan asuransi, yang saat ini pelaksanaannya dilakukan di luar area Satpas oleh pihak ketiga yang bermitra resmi.

Bagi warga yang belum lulus ujian, Polresta Deli Serdang memberikan kesempatan untuk mengulang. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang berlaku sudah adil dan memberikan kesempatan kedua bagi pemohon yang mungkin gugup atau kurang persiapan.

Di loket Satpas Satlantas Polresta Deli Serdang juga dijaga ketat dengan pengawasan oleh Propam, Untuk memastikan integritas pelayanan dan tidak ada yang boleh masuk selain pemohon.

Masyarakat dihimbau untuk tidak tergiur janji manis calo. Jika menemukan penawaran mencurigakan, segera laporkan ke layanan pengaduan Polresta Deli Serdang. Ingat, SIM yang sah hanya didapatkan melalui proses yang benar, aman, dan legal.red

Khutbatul Wada’ dan Wisuda XXXIV Ponpes Modern Darul Hikmah, Jaga Nama Baik Pesantren Ditengah-tengah Masyarakat

admin — Wed, 06 May 2026 15:41:00 +0700+0700

Medan – Suasana khidmat dan penuh haru mewarnai pelaksanaan Khutbatul Wada' dan Wisuda Angkatan XXXIV Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam, Rabu (6/5).

Kegiatan Khutbatul Wada' dan Wisuda menjadi momentum penting bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan, sekaligus refleksi atas peran strategis pesantren dalam mencetak generasi unggul.

Ketua Umum PP TPI, Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg PH.D, Sp Pros, Subsp, PKIKG(K) menegaskan bahwa kompetensi seseorang lebih efektif dibentuk melalui pembelajaran tatap muka.
"Interaksi offline memberikan ruang yang lebih luas untuk pembinaan karakter, pemahaman mendalam, serta transfer nilai yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh metode daring. Ini memiliki bobot paling tinggi dalam menjawab persoalan pendidikan Islam saat ini," jelasnya. Untuk itu mengucapkan selamat kepada santri/ah yang diwisuda hari ini, semoga tetap menjaga etika,karakter dan moral Ditengah-tengah Masyarakat.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam, Dr. H. Yose Rizal, mengatakan bahwa Khutbatul Wada' bukan sekadar seremoni perpisahan, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter santri.
"Ini adalah momen penting untuk mengingat kembali perjuangan para santri selama menempuh pendidikan. Kami berharap para alumni dapat menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan dan terus membawa nama baik pesantren di tengah masyarakat," ujarnya.

Ketua II TPI, H. Ikrom Helmi Nasution SH, menambahkan bahwa keberhasilan santri tidak terlepas dari sinergi antara pesantren, orang tua, dan masyarakat.
"Pesantren tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Karena itu, kebersamaan ini harus terus dijaga," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menilai capaian para santri merupakan bukti nyata dedikasi para guru dan ustaz dalam membimbing generasi muda.
"Ini adalah bukti luar biasa dari pengabdian guru-guru dan ustaz kita. Karena itu, saya berpesan agar para santri bersungguh-sungguh dan tidak melupakan jasa orang tua serta guru-guru yang telah membimbing," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Impun Siregar mengingatkan pentingnya semangat belajar yang berkelanjutan serta dukungan orang tua dalam pendidikan anak.
"Tidak ada orang tua yang miskin karena memiliki anak. Justru anak adalah amanah sekaligus sumber keberkahan. Teruslah semangat belajar dan berjuang," katanya.

Tokoh lainnya, Ketua Badan Silaturrahim Pondok Pesantren Sumatera Utara Drs H Yulizar Parlagutan Lubis, menyoroti pentingnya pembinaan serius terhadap pesantren guna menyiapkan generasi masa depan. Ia optimistis dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, berbagai posisi strategis akan diisi oleh alumni pesantren.
"Kalau kita serius, ke depan alumni pesantren yang akan mengisi tempat-tempat strategis. Tapi jangan hanya formalitas, pesantren harus benar-benar dibina," tegasnya.
Ia juga mendorong Kementerian Agama untuk menghadirkan langkah konkret, termasuk penyusunan kriteria pesantren unggul sebagai arah pembinaan ke depan.
"Kita ingin melihat apakah ke depan ada standar pesantren unggul yang jelas dari Kementerian Agama. Ini penting," tambahnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, panitia juga menyerahkan cendera mata kepada sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, Ketua Umum TPI, Prof. Dr. Ismed Daniel Nasution, serta Ketua II TPI, H. Ikrom Helmi Nasution. Cendera mata juga diberikan kepada perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan para undangan lainnya sebagai bentuk apresiasi.
Selain itu, alumni Angkatan XXXIV turut memberikan hibah berupa kipas angin kepada Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah sebagai wujud kepedulian dan kontribusi terhadap almamater.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan buku karya M. Yusuf Sinaga, yang menambah nilai edukatif dalam pelaksanaan acara tersebut.
Acara Khutbatul Wada' ini tidak hanya menjadi seremoni perpisahan, tetapi juga sarat dengan pesan moral dan motivasi. Para wisudawan diharapkan mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh serta menjadi generasi penerus yang berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.red

Dugaan Kejahatan Lingkungan di PTPN IV Regional I Disorot, APMPEMUS Desak Pencopotan Dirut

darma — Wed, 06 May 2026 13:08:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Dugaan kejahatan lingkungan akibat limbah yang mencemari kawasan operasional PTPN IV Regional I menjadi sorotan serius Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS).

Selain berdampak terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar, persoalan ini juga dinilai berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang hingga kini belum ditangani secara tegas oleh manajemen perusahaan.

Ketua APMPEMUS, Iqbal, SH, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang diduga terjadi di sejumlah unit, seperti Gunung Para dan PKS Rambutan, tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Ia menyebut persoalan tersebut sudah masuk kategori kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

"Kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi sudah menjadi kejahatan terhadap masyarakat. Ini harus diusut tuntas dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Iqbal, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, sikap diam jajaran pimpinan PTPN IV Regional I, mulai dari Direktur Utama hingga pejabat terkait lainnya, memperlihatkan adanya pembiaran terhadap berbagai persoalan serius di internal perusahaan, termasuk dugaan pencemaran lingkungan dan praktik korupsi di Unit Kebun Tanah Raja.

"Ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk pembiaran yang berpotensi melindungi praktik-praktik menyimpang. Mereka bukan tidak tahu, tetapi memilih untuk diam," ujarnya.

APMPEMUS juga mencatat bahwa berbagai aksi unjuk rasa telah dilakukan hingga Jilid IV. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari pihak manajemen untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Sebagai bentuk tekanan, APMPEMUS menyatakan akan kembali menggelar aksi besar-besaran Jilid V dalam waktu dekat. Aksi tersebut, kata Iqbal, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.

"Kami akan terus bergerak. Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi bentuk perlawanan terhadap sistem yang rusak," katanya.

Selain itu, APMPEMUS turut menyoroti peran pimpinan di tingkat pusat, termasuk Direktur SDM PalmCo dan Direktur Utama, yang dinilai gagal menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Atas kondisi tersebut, APMPEMUS mendesak Presiden Republik Indonesia serta Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Direktur Utama beserta jajaran yang dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan.

APMPEMUS menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, maka akan semakin merusak citra BUMN sebagai pilar kesejahteraan masyarakat, dan justru berpotensi menjadi sumber keresahan publik.

"Jika tidak ada tindakan tegas, gelombang aksi akan terus membesar. Ini adalah bentuk kekecewaan rakyat yang sudah memuncak," tutup Iqbal. (Fani)

Wakil Wali Kota melantik Hakim MTQN ke-58 Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2026

admin — Wed, 06 May 2026 11:41:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina melantik Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-58 Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2026. Pelantikan berlangsung di Ruang Serba Guna Pemko Pematangsiantar, Selasa (05/05/2026) pagi.

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan Herlina menekankan pentingnya integritas para Dewan Hakim dalam menjalankan tugas.

"Dewan Hakim harus bekerja dengan jujur, adil, independen, dan bebas dari kepentingan agar menghasilkan pemenang yang berkualitas," katanya.

Wesly juga mengajak semua pihak menjaga kesucian dan semangat Al-Qur'an dalam pelaksanaan MTQN.

Masih kata Wesly dalam sambutan tertulisnya, kualitas Dewan Hakim menjadi penentu kesuksesan MTQN. Ia berharap para Dewan Hakim dapat menilai peserta secara objektif, sehingga ajang MTQN semakin berkembang dan menjadi contoh bagi tahun-tahun berikutnya.

Sebelum pelantikan, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Pematangsiantar Hamzah Fanshuri Damanik SSTP MSi membacakan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 001/100.3.3.3/196/V/2026 tentang Penetapan Dewan Hakim. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis ditetapkan sebagai Ketua Dewan Hakim.

Acara dilanjutkan dengan pemasangan toga secara simbolis oleh Herlina didampingi perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pematangsiantar. Dilanjutkan pelantikan resmi diikuti pembaiatan dan pembacaan Kode Etik Dewan Hakim MTQN.

MTQN ke-58 Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2026 mengangkat tema "Mewujudkan Generasi Cinta Al-Qur'an untuk Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras".

Kegiatan MTQN berlangsung di Lapangan Adam Malik, 6-8 Mei 2026, dengan berbagai cabang lomba, termasuk Mujawwad, Tartil, Tahfidz, dan Syarhil Qur'an.

Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut, Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah (IPQOH) HA Rafii, Staf Ahli Bidang Pembangunan Setdako Pematangsiantar Muhammad Hamdani Lubis SH, mewakili Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Pematangsiantar H Amrial, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Pematangsiantar Irwansyah Saragih SSos MSi. (LP)

Pemko dan Polres Pematangsiantar berkolaborasi melaksanakan Rapat Sispam Kota

admin — Wed, 06 May 2026 11:40:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar berkolaborasi melaksanakan Rapat Kesiapan Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota). Rapat tersebut sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Pematangsiantar. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rupa Tama Polres Pematangsiantar, Jalan Sudirman, Selasa (05/05/2026).

Tampak hadir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pematangsiantar Johannes Sihombing SSTP MSi, Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyematan (Damkarmat) Herri Okstarizal SH MH, mewakili Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mewakili Dinas Perhubungan, mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah (BPBD), serta jajaran Polres Pematangsiantar.

Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH yang diwakili Wakapolres Kompol Budiono Saputro SH MH, dan diikuti para pejabat utama dan kapolsek jajaran. Juga hadir unsur TNI.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi pengamanan, pembagian tugas, serta kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung.

Dalam pemaparannya Wakapolres Kompol Budiono Saputro menyampaikan, rangkaian kegiatan Sispam Kota akan diawali pelaksanaan gladi pada 11-12 Mei 2026 di Mako Brimob Ki 2 Yon B Pematangsiantar. Sedangkan kegiatan utama Sispam Kota akan dilaksanakan di Balai Kota Pematangsiantar.

Budiono dalam arahannya menekankan pentingnya sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh personel, baik dari unsur Polri, Brimob, TNI, Dinas Kominfo, Dinas Damkarmat, BPBD, maupun Dishub. Seluruh pihak diharapkan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara optimal dan terpadu.

Kemudian, Kabag Ops Polres Pematangsiantar AKBP Ilham Harahap SH MH turut memaparkan kesiapan pelaksanaan Sispam Kota. Kesiapan meliputi skenario pengamanan, pola tindak, serta kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi di lapangan. (LP)

Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Hanya Bebas Visa

admin — Wed, 06 May 2026 11:36:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN & Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sambil menunggu penerbangan lanjutan ke Shanghai, sy ngobrol dengan Pemandu tour kami dan seorang Staf Menteri Pariwisata yang juga menjadi Mahasiswa Doktoral IPDN, tentang bagaimana kemajuan Pariwisata di Cina. Ada beberapa hal yang menarik dan dapat dijadikan pelajaran, adalah bagaimana negara Cina mengubah kebijakan visa menjadi senjata utama pariwisata.
Bebas visa unilateral untuk puluhan negara, transit 240 jam, dan perluasan pelabuhan masuk telah menciptakan lonjakan dramatis: Shenzhen naik 160%, Shanghai diserbu turis, dan pendapatan hotel serta penerbangan berlipat ganda. Ini bukan kebetulan. china/" target="_blank">China tidak sekadar membuka pintu, tetapi menyiapkan ekosistem lengkap, konektivitas antarkota, pengalaman budaya imersif, belanja tax-free instan, hingga drone show dan VR di setiap destinasi. Hasilnya jelas: wisatawan datang lebih mudah, tinggal lebih lama, dan belanja lebih banyak.

Indonesia punya potensi alam dan budaya yang tak tertandingi, tetapi kita tertinggal jauh dalam eksekusi. Bebas visa kunjungan untuk 75 negara memang sudah ada, namun dampaknya terbatas karena infrastruktur destinasi belum merata, tiket penerbangan mahal, dan mobilitas internal menyulitkan. Bali dan Jakarta menangkap sebagian besar manfaat, sementara puluhan destinasi super prioritas mandek karena akses buruk dan layanan standar rendah. china/" target="_blank">China mengajarkan bahwa visa hanyalah pintu masuk; yang menentukan adalah apa yang ada di balik pintu tersebut. Kita sering terjebak pada promosi "pantai indah", padahal wisatawan modern mencari pengalaman terintegrasi: budaya hidup, kuliner autentik, event global, dan kemudahan digital.

Sebagai staf khusus di Kemenimipas, saya melihat urgensi reformasi imigrasi yang terintegrasi dengan pariwisata. china/" target="_blank">China sukses karena visa mereka jadi bagian dari strategi nasional, bukan silo kebijakan. Indonesia perlu langkah konkret: perkuat bebas visa untuk 20 pasar bernilai tinggi (china/" target="_blank">China, India, Timur Tengah), buka rute langsung ke 10 destinasi super prioritas, dan wajibkan standar digitalisasi (pembayaran QRIS internasional, tax refund instan, aplikasi multibahasa). Pemerintah pusat harus paksa sinergi kementerian, Kemenpar, Kemenekraf, Kemenhub, Kemenkeu dan Danantara (akses bandara) dengan target terukur: naikkan dwell time turis dari 7 hari jadi 12 hari dalam 3 tahun.

Belajar dari china/" target="_blank">China, pariwisata bukan soal jumlah turis, tetapi devisa per kapita. Turis china/" target="_blank">China di Indonesia belanja rata-rata USD1.200 per orang, tapi tinggal singkat karena ekosistem belum siap. Bayangkan jika kita bisa meniru model "visa + experience" mereka: paket 7 hari "Bali-Lombok-Yogyakarta" dengan kereta cepat, homestay budaya, dan festival kuliner terjadwal. Ini bukan mimpi; china/" target="_blank">China membuktikan negara berkembang bisa lompat dari recovery pasca-pandemi ke dominasi regional dalam 3 tahun.

Pariwisata adalah ujian tata kelola pemerintahan. china/" target="_blank">China menang karena eksekusi cepat dan terukur; Indonesia harus berhenti pada wacana "10 Bali Baru". Sebagai akademisi dan praktisi, saya yakin kita bisa mengejar kalau berani ambil pelajaran keras: visa adalah trigger, tapi infrastruktur dan inovasi yang jadi game changer.
Waktu sudah tidak menunggu, china/" target="_blank">China sudah melesat, kita masih di garis start.

*Abdullah Rasyid menulis dari Bandar Udara Hongkong (HKIA), dalam rangka Study Strategis Luar Negeri IPDN, Mei 2026.*

Rektor USU Prof Muryanto Lantik Dekan, Wakil Dekan Fakultas Serta Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana

admin — Wed, 06 May 2026 08:04:00 +0700+0700

sumut24.co -MEDAN, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, melantik para dekan dan wakil dekan fakultas serta direktur dan wakil direktur Sekolah Pascasarjana USU periode 2026-2031, Senin (4/5/2026), bertempat di Gelanggang Mahasiswa.

Berikut daftar namanya :
1.Fakultas Kedokteran:
-Dekan Dr. dr. Muara Panusunan Lubis, M.Ked(OG), Sp.OG(K)
-Wakil Dekan I Prof. dr. Ayodhia Pitaloka, M.Ked(Ped)., Sp.A., Ph.D.
-Wakil Dekan II Prof. Dr. dr. Dedy Hermansyah, Sp.B(K)., Onk
-Wakil Dekan III Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M.Gizi., Sp.GK
2.Fakultas Hukum:
-Dekan Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum
-Wakil Dekan I Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum
-Wakil Dekan II Dr. Zulfi Chairi, S.H., M.Hum
-Wakil Dekan III Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum
3.Fakultas Pertanian:
-Dekan Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, S.P., M.Ec
-Wakil Dekan I Dr. Nini Rahmawati, S.P., M.Si.
-Wakil Dekan II Prof. Luthfi Aziz Mahmud Siregar, S.P., M.Sc., Ph.D
-Wakil Dekan III Dr. Ir. Posma Mangasi Pintaria Marbun, M.P
4.Fakultas Teknik:
-Dekan Prof. Dr. Ir. Renita Manurung, M.T.
-Wakil Dekan I Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, M.T.
-Wakil Dekan II Ir. Muhammad Agung Putra Handana, S.T., M.T.
-Wakil Dekan III Zaid Perdana Nasution, S.T., M.T., Ph.D.
5.Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
-Dekan Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si. Ak, CA., QGIA, CHRS
-Wakil Dekan I Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., MBA
-Wakil Dekan II Dr. Inneke Qamariah, S.E., M.Si.
-Wakil Dekan III Inggrita Gusti Sari Nasution, S.E., M.Si.
6.Fakultas Kedokteran Gigi
-Dekan Dr. drg. Gema Nazri Yanti, M.Kes
-Wakil Dekan I Dr. drg. Ika Andryas, M.Sc.
-Wakil Dekan II Dr. drg. Ahyar Riza, Sp.B.M.Mf., Subsp.C.O.Mf.
-Wakil Dekan III Dr. drg. Aini Hariyani Nasution, Sp.Perio, Subsp.RPID(K)
7.Fakultas Ilmu Budaya:
-Dekan Mhd. Pujiono, S.S., M.Hum., Ph.D.
-Wakil Dekan I Dr. Zulfan, S.S., M.Hum.
-Wakil Dekan II Ely Hayati Nasution, S.S., M.Si.
-Wakil Dekan III Andi Pratama Lubis, S.S., M.Hum.
8.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam:
-Dekan Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si., M.Si.
-Wakil Dekan I Prof. Dr. Cut Fatimah Zuhra, S.Si., M.Si.
-Wakil Dekan II Muhammad Romi Syahputra, S.Si., M.Si.
-Wakil Dekan III Liana Dwi Sri Hastuti, S.Si., M.Si., Ph.D.
9.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
-Dekan Dr. Hatta Ridho, S.Sos., M.SP.
-Wakil Dekan I Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.
-Wakil Dekan II Dr. Emilia Ramadhani, S.Sos., MA.
-Wakil Dekan III Moulita, S.Sos., M.A.

10.Fakultas Kesehatan Masyarakat:
-Dekan Dr. Umi Salmah, S.K.M., M.Kes.
-Wakil Dekan I Sri Rahayu Sanusi, S.K.M., Ph.D.
-Wakil Dekan II Dr. Isyatun Mardiyah Syahri, S.K.M., M.Kes.
-Wakil Dekan III Dr. Sri Malem Indirawati, S.K.M., M.Si.
11.Fakultas Farmasi:
-Dekan Prof. Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt.
-Wakil Dekan I Dr. Dadang Irfan Husori, S.Si., M.Sc., Apt
-Wakil Dekan II Dr. Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt
-Wakil Dekan III Dr. Henny Sri Wahyuni, S.Farm, M.Si., Apt
12.Fakultas Psikologi:
-Dekan Prof. Vivi Gusrini Rahmadani Pohan, M.Sc., M.A., Ph.D.
-Wakil Dekan I Dr. Rahmi Putri Rangkuti, S.Psi., M.Psi., Psikolog
-Wakil Dekan II Prof. Raras Sutatminingsih, S.Psi., M.Si., Ph.D., Psikolog
-Wakil Dekan III Dr. Tarmidi, S.Psi., M.Psi., Psikolog
13.Fakultas Keperawatan:
-Dekan Dr. Dudut Tanjung, S.Kp., M.Kep., Sp.KMB
-Wakil Dekan I Dr. Siti Zahara Nasution, S.Kp., MNS.
-Wakil Dekan II Dr. Wardiyah Daulay, S.Kep., Ns., M.Kep.
-Wakil Dekan III Iwan Rusdi, S.Kp., MNS
14.Fakultas Ilmu Komputer - Teknologi Informasi:
-Dekan Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
-Wakil Dekan I Dr. Amalia, S.T., M.T.
-Wakil Dekan II Sarah Purnamawati, S.T., M.Sc.
-Wakil Dekan III Dr. Mohammad Andri Budiman, S.T., M.Comp.Sc., M.E.M.

15.Fakultas Kehutanan:
-Dekan Prof. Dr. Arida Susilowati, S.Hut., M.Si.
-Wakil Dekan I Dr. Tito Sucipto, S.Hut., M.Si.
-Wakil Dekan II Dr. Luthfi Hakim, S.Hut., M.Si.
-Wakil Dekan III Dr. Anita Zaitunah, S.Hut., M.Sc.
16.Fakultas Vokasi:
-Dekan Prof. Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E.
-Wakil Dekan I Dr. Solahuddin Nasution, S.E., M.SP.
-Wakil Dekan II Dr. Yasmin Chairunisa Muchtar, S.P., MBA.
-Wakil Dekan III Junedi Ginting, S.Si., M.Si.
17.Sekolah Pascasarjana:
-Direktur Prof. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si.
-Wakil Direktur I Prof. Ir. Aulia Ishak, S.T., M.T., Ph.D.
-Wakil Direktur II Prof. Dr. Nurman Achmad, S.Sos., M.Soc.Sc.
-Wakil Direktur III Hasnida, S.Psi., M.Si., Ph.D., Psikolog. (C04)

Perdana, Kelurahan Terjun Bersama Babinkamtibmas dan Ormas Meminimalisir Aksi Kejahatan

darma — Wed, 06 May 2026 01:10:00 +0700+0700

Medan |sumut24.co -

Guna menciptakan situasi aman dan kondusif dari aksi tindak kejahatan jalanan seperti Begal, Narkoba dan kejahatan lainya, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medanarelan bersama Babinkamtibmas Kelurahan Terjun dan Kepling se Kelurahan Terjun serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Se Kecamatan Medan Marelan, melaksanakan kegiatan patroli.

Patroli perdana ini dilaksanakan, Selasa (5/5/2026) malam sekira pukul 22.30 Wib hingga pukul 00.30 Wib langsung dipimpin, Ahmad Zukri Alrasyid Lurah Kelurahan Terjun didampingi, Aiptu Amril Babinkamtibmas Kelurahan Terjun dilakukan dengan secara mobile disejumlah titik yang dianggap rawan aksi kejahatan.

Dalam kegiatan patroli itu, salah satu barak di Jalan Benteng Lingkungan IX diduga lokasi penggunaan narkoba dirubuhkan dan dibakar. Selanjutnya patroli dilakukan dengan menyambangi posko siskamling.

Sebelumnya, Ahmad Zukri Alrasyid Lurah Kelurahan Terjun dalam memimpin apel mengatakan terimakasih kepada semua pihak yang turut perduli dalam pelaksanaan patroli mengantisipasi aksi kejahatan.

"Terimakasih kepada semua pihak yang turut perduli dalam kegiatan patroli untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di wilayah kelurahan terjun. Dan bila ada ditemukan hal hal yang mencurigakan agar dilakukan dengan kekerasan," ujar Ahmad Zukri Alrasyid Lurah Kelurahan Terjun.

Hal yang sama juga disampaikan Aiptu Amril Babinkamtibmas Kelurahan Terjun kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan patroli ini agar bersama sama saling bekerjasama untuk berperan aktif membantu tugas Polri sehingga menjadikan wilayah Kelurahan Terjun tetap aman dan kondusif.(W02)

Persiapan Halal Bihalal PC IKA PMII Medan, Akan Dihadiri Tokoh Nasional Gus Rifky

admin — Tue, 05 May 2026 22:20:00 +0700+0700

Medan — Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Medan tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Halal Bihalal yang direncanakan berlangsung di Madani Hotel, Jumat (8/5).

Kegiatan tersebut dipastikan akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan alumni PMII dari berbagai latar belakang profesi.

Ketua Panitia Halal Bihalal PC PMII Medan, Mas Khoirun Siregar yang akrab disapa Mascoy, mengatakan bahwa agenda ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar kader dan alumni PMII.
"Insyaallah kegiatan ini akan dihadiri tokoh nasional, di antaranya Gus Rifky yang juga anggota DPR RI," ujar Mascoy didampingi pengurus PC PMII Medan, Safrizal, di Medan.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah alumni PMII lintas profesi juga akan turut hadir, mulai dari kalangan legislatif, eksekutif hingga yudikatif. Kehadiran para alumni ini diharapkan semakin memperkuat jejaring serta kontribusi PMII di berbagai sektor.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga direncanakan dihadiri oleh Hasan Basri Sagala yang merupakan salah satu tokoh penting di Sumatera Utara.

Mascoy menegaskan, Halal Bihalal ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga ruang konsolidasi gagasan dan penguatan nilai-nilai kebersamaan di kalangan kader dan alumni PMII.
"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antar alumni dalam membangun daerah," pungkasnya.red

Pemprov Sumut Kucurkan Rp443 Miliar Bagi Hasil Pajak Rokok dan Kurang Salur, Bobby Nasution Tekankan Keseimbangan Belanja Daerah

admin — Tue, 05 May 2026 21:38:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.

Penyaluran tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menjelaskan bahwa total dana tahap pertama ini terdiri dari bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp3,31 triliun. Pada tahun 2026, penyaluran direncanakan dilakukan dalam tiga tahap.

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan di tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby Nasution.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal 33 kabupaten/kota di Sumut. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan para bupati dan wali kota untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, selisih (gap) antara pendapatan dan realisasi belanja tidak boleh terlalu lebar agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap optimal.

"Tolong upgrade antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," tegasnya.

Ke depan, Pemprov Sumut akan menerapkan metodologi baru dalam menetapkan prioritas kebutuhan fiskal daerah. Penilaian tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja masing-masing daerah.

Sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup. Daerah yang dinilai aktif menghadirkan program inovatif untuk memperbaiki indikator tersebut akan menjadi prioritas dukungan.

"Kami akan melihat bagaimana program Bapak/Ibu di tahun 2026. Apakah program tersebut berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang pemerintahnya aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh," tutup Bobby.(Rel)

Rico Waas Tekankan Optimalisasi Aset BUMD, Dorong Transparansi dan Sinergi Investasi

admin — Tue, 05 May 2026 21:36:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I 2026 bersama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (5/5/2026).

Rapat turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Mengawali arahannya Rico Waas menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD, khususnya dalam pemanfaatan aset dan skema kerja sama. Ia menekankan, Pemko Medan tidak mengintervensi aspek teknis, namun tetap menjalankan fungsi supervisi.

"Silakan bekerja sama dengan pihak mana pun, tetapi tetap harus ada notifikasi untuk supervisi," ujarnya.

Ia juga meminta seluruh skema kerja sama, termasuk sewa-menyewa, disusun secara transparan dan mengacu pada regulasi, serta didukung appraisal independen agar nilai aset optimal.

"Saya tidak mengintervensi teknis, tapi saya ingin hasilnya maksimal. Jangan ambil yang minimal," tegasnya.

Ia menilai aset strategis di pusat kota harus dikembangkan dengan konsep besar dan terukur agar memberi nilai tambah signifikan bagi daerah.

Untuk mempercepat pengambilan keputusan, Rico meminta seluruh dokumen teknis dan hukum segera diserahkan. Ia juga menekankan pentingnya penyamaan tafsir antara BUMD dan Pemko melalui kajian hukum yang komprehensif.

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan melalui tim kecil guna menentukan langkah terbaik sesuai regulasi.

"Mana jalan tengahnya, itu yang kita ambil. Setelah itu kita keluarkan edaran agar tidak ada perdebatan," katanya.

Rico Waas juga mendorong BUMD tetap aktif mencari investor dan mengembangkan inovasi, dengan tetap berpegang pada aturan. Ia menargetkan dalam waktu dekat sudah ada arah kebijakan yang jelas untuk mempercepat pengembangan BUMD.

Sementara itu, Direktur Utama PUD Pembangunan Kota Medan Septianus Bate'e melaporkan, pada triwulan I 2026 pihaknya telah menjalankan tiga dari empat unit usaha serta mulai menjajaki sejumlah kerja sama investasi.

Salah satu capaian adalah kerja sama pengelolaan parkir di PKTM yang meningkatkan setoran dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp60 juta per bulan, sekaligus disertai perbaikan infrastruktur oleh investor.

Adapun pengembangan lainnya, seperti kawasan PKTN, kolam renang, dan fasilitas olahraga, masih dalam tahap komunikasi dan kajian melalui studi kelayakan. Selain itu, terdapat proposal investasi Kolam Renang Deli, serta rencana pengembangan Medan Zoo yang difokuskan pada satwa endemik Sumatera melalui kerja sama dengan Taman Safari Indonesia, serta juga Rusunawa di Medan Amplas, yang saat ini hunian telah terisi penuh. (Rel)

Rico Waas Terima Audiensi Kakanwil Imigrasi Sumut, Perkuat Sinergi Pengawasan Orang Asing dan Pengungsi

admin — Tue, 05 May 2026 21:34:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, di rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman, Medan Polonia, Senin (4/5/26). Selain silaturahmi, pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi di Kota Medan.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan menyampaikan dinamika kerja imigrasi di Sumatera Utara setelah dua bulan menjabat sejak rotasi dari Bali. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 11 Kantor Imigrasi (Kanim) di bawah naungan Kanwil Sumut, dengan rencana penambahan dua Kanim baru, termasuk di Kabupaten Labuhan Batu.

"Berbeda dengan TNI dan Polri yang memiliki satuan di setiap kabupaten/kota, Imigrasi memiliki struktur yang lebih ramping. Untuk Kota Medan sendiri, saat ini didukung oleh dua kantor imigrasi guna melayani tingginya mobilitas masyarakat," ujar Parlindungan.

Dalam pertemuan tersebut, Isu pengungsi luar negeri menjadi salah satu poin utama dalam pembahasan. Parlindungan menegaskan bahwa Indonesia bukan merupakan negara penerima pengungsi (resettlement), namun saat ini terdapat sekitar 1.000 pengungsi yang berada di Medan.

Menurut Parlindungan, pentingnya koordinasi pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing. Pendataan yang akurat dinilai krusial guna menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara.Pendataan dan pengawasan rutin terus dilakukan untuk memastikan keberadaan orang asing tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Kehadiran para pengungsi ini bukan bertujuan menetap di negara kita, namun proses transit mereka seringkali menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Perlu pengawasan dan koordinasi yang baik karena keberadaan mereka di tengah masyarakat bisa menimbulkan persoalan sosial jika tidak dikelola dengan tepat, termasuk terkait penempatan di rumah detensi", jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Kesebangpol Andi Mario, dan Kadisdukcapil Baginda P. Siregar menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kanwil Imigrasi Sumut dan menegaskan pentingnya sinergi antara Pemko Medan dan Imigrasi dalam menyikapi persoalan orang asing dan pengungsi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Harapan kami, sinergitas antara Pemko Medan dan Kanwil Imigrasi dapat terjalin dengan baik, terutama dalam memantau status pengungsi dan warga negara asing di wilayah kita," Jelas Rico Waas.

Menurut Rico Waas perlunya koordinasi intensif dengan organisasi internasional seperti **IOM** (International Organization for Migration) terkait dinamika pengungsi di lapangan. Dirinya mencatat adanya fenomena sosial di mana pengungsi menjalin hubungan pernikahan dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yang memerlukan penanganan hukum dan administrasi yang tepat.

"Pemko Medan siap berkoordinasi jika ada opsi-opsi kebijakan lain terkait penanganan dampak sosial ini. Intinya, komunikasi harus tetap terbuka demi kenyamanan warga Medan," pungkas Rico Waas.

Melalui pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara Pemko Medan dan Kanwil Imigrasi Sumut, khususnya dalam pengawasan orang asing, penanganan pengungsi, serta menjaga kondusivitas Kota Medan. (Rel)

Bobby Nasution Apresiasi Bantuan Pemprov Lampung untuk Korban Bencana

admin — Tue, 05 May 2026 21:25:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bagi korban bencana di Sumut. Hal itu disampaikannya, saat menerima kunjungan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (5/5/2026).

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Wagub Jihan Nurlela kepada Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Jafar Syahbuddin Ritonga.

Bobby Nasution mengungkapkan, bantuan ini merupakan wujud nyata solidaritas antarprovinsi dalam menghadapi bencana. Ia juga mengaku memiliki kedekatan pribadi dengan Lampung, karena pernah tinggal dan menempuh pendidikan di provinsi tersebut selama kurang lebih enam tahun.

"Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sedang menghadapi masa sulit. Kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Bobby.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera, termasuk mendorong integrasi Program Pembangunan Daerah (PPD) se-Sumatera, guna meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat ekonomi kawasan.

Sementara itu, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk empati dan kepedulian masyarakat Lampung terhadap warga Sumatera Utara yang terdampak bencana.

"Bantuan ini adalah wujud kebersamaan kami untuk saudara-saudara di Sumatera Utara. Kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wabup Jafar Syahbuddin Ritonga mengungkapkan bahwa dari 15 kecamatan di Tapanuli Selatan, sebanyak 14 kecamatan terdampak bencana. Ia menilai bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat di wilayahnya.(Rel)