Pria Tanjung Balai Simpan 2 Kg Sabu dan 25 Ribu Ekstasi Dalam Box Ikan Diedarkan ke Medan

admin — Tue, 21 Apr 2026 17:58:00 +0700+0700

MEDAN I SUMUT24.CO
Polisi menangkap seorang pria di Tanjung Balai karena menyelundupkan narkotika diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia-Indonesia.

Dari pria berinisial NP (37), warga Kota Tanjung Balai, polisi mengamankan barang bukti 1.500 paket pod vaping liquid narkoba, 2 kilogram sabu, serta 24.511 butir pil ekstasi.

Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan penangkapan ini bermula saat pihaknya melakukan pengembangan dari kasus pod vaping liquid narkoba pada Januari 2026 lalu di kawasan Sei Sikambing, Medan.

Polisi yang melakukan pengembangan kemudian bergerak dari Medan ke Tanjung Balai.

"Ada tiga jenis narkoba disita dari tersangka yakni vape narkoba, sabu, dan ekstasi dalam jumlah cukup banyak," ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam proses penangkapan, tersangka sempat berupaya mengelabui petugas dengan menyimpan tiga bungkus berisi narkoba tersebut di sebuah rumah, sementara dirinya mengambil paket narkoba lain dari sebuah dermaga kecil yang berada di tengah permukiman warga.

Namun, gerak-gerik tersangka sudah lebih dulu dipantau polisi. Setelah selama dua hari dilakukan pembuntutan, petugas akhirnya berhasil menyergap tersangka tidak jauh dari lokasi penyimpanan barang haram tersebut.

"Dua hari kita membututi tersangka, dan akhirnya sindikat narkoba jaringan internasional ini kita tangkap," cetusnya.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan lanjutan dan kembali menemukan delapan bungkus narkoba lain yang disembunyikan di bawah sebuah rumah panggung.

Barang bukti tambahan tersebut disimpan dalam box ikan yang ditutup plastik besar, sehingga tampak seperti hasil tangkapan nelayan yang baru pulang melaut.

"Kasusnya masih kita kembangkan untuk memutus matarantai jaringan sindikat narkoba lainnya. Tersangka sudah kita tahan berikut barang buktinya," pungkasnya.(W05)

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Zakiyuddin Harahap Ajak Relawan Edukasi Keunggulan RS Pemerintah

admin — Tue, 21 Apr 2026 17:56:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membenahi sektor kesehatan di Kota Medan.

Hal ini disampaikan Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi dari Relawan Kesehatan Probis Sumut di Balai Kota, Selasa (21/4/26).

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin Harahap didampingi Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra, Plt Dirut RSUD dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan dan Plt Dirut RSUD Bachtiar Djafar, Mukhlis, menyoroti fenomena masyarakat yang masih cenderung memilih rumah sakit swasta, bahkan rela mengantre berhari-hari, padahal kualitas rumah sakit milik pemerintah saat ini telah mengalami peningkatan signifikan.

Atas dasar itu, Zakiyuddin Harahap mengajak Relawan Kesehatan Probis untuk menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai kelayakan fasilitas kesehatan milik negara.

"Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Alat-alat kesehatan sudah lengkap dan pelayanan terus ditingkatkan. Saya mengajak relawan untuk mengajari dan meyakinkan masyarakat bahwa RS pemerintah kini sudah sangat layak," kata Zakiyuddin Harahap.

Zakiyuddin Harahap juga menekankan komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap program Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, Dirinya mengakui masih adanya tantangan di lapangan, seperti ketersediaan tempat tidur (bed) yang perlu terus dipantau penanganannya agar pelayanan tetap optimal.

Sebelumnya Ketua Relawan Kesehatan Probis, Ridwan Sibarani mengungkapkan tujuan audiensi ini untuk menyampaikan rencana strategis mereka yakni menggelar Talkshow tentang Kesehatan yang akan disiarkan melalui studio TVRI pada 8 Mei mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah kota di bidang kesehatan.

Dijelaskannya Talkshow tersebut direncanakan akan menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan Pemprov Sumut & Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Sergai). Kemudian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja dan Dirlantas serta Pemerhati Masyarakat.

"Kami ingin menyinkronkan pelayanan kesehatan. Salah satu fokus kami adalah mengkritisi kendala di lapangan, termasuk adanya oknum di RS swasta yang terkadang menggiring masyarakat pengguna fasilitas negara ke layanan umum," jelasnya.

Diakhir pertemuan tersebut, Zakiyuddin Harahap menyambut baik inisiatif talkshow tersebut dan berharap kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi perbaikan sistem kesehatan. Ia juga berpesan agar para relawan tidak lelah menyuarakan pola hidup sehat dimulai dari lingkungan terkecil.

"Kita harapkan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, sekaligus mengajari masyarakat untuk memulai hidup sehat dari lingkungan kita sendiri," pungkas Zakiyuddin Harahap. (Rel)

Terima Audiensi RS Awal Bros, Zakiyuddin Harahap: Jangan Bedakan Pasien Umum dan BPJS

admin — Tue, 21 Apr 2026 17:54:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan menyambut baik kehadiran Rumah Sakit Awal Bros di Kota Medan. Hal ini tidak hanya membuktikan komitmen Pemko Medan dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, namun juga menjadi bukti iklim investasi di Kota Medan terus tumbuh positif.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap saat menerima audiensi dari manajemen RS Awal Bros, di Balai Kota, Selasa (21/4/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur RS. Awal Bros, Jimmy Kurniawan beserta jajaranya, Wakil Wali Kota, Zakiyuddin menyampaikan, hadirnya RS Awal Bros di Kota Medan akan menambah pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Kami menyambut baik hadirnya RS Awal Bros di kota Medan, langkah ini cukup tepat karena banyak masyarakat Sumut yang berobat ke Medan,"kata Zakiyuddin.

Zakiyuddin juga menambahkan, kehadiran fasilitas kesehatan baru harus pula dibarengi dengan komitmen moral yang kuat. Untuk itu ia berpesan agar RS Awal Bros memberikan pelayanan sepenuh hati tanpa memandang status sosial pasien.

"Kami meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan. Seluruh masyarakat harus dilayani dengan hati, apalagi Medan sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), dimana warga hanya cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan,"tegas Zakiyuddin.

Dengan semakin lengkapnya fasilitas kesehatan di Kota Medan, Zakiyuddin berharap dapat menekan angka masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri.

"RS Awal Bros diharapkan menjadi magnet baru bagi pasien dari dalam dan luar daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat untuk berobat keluar negeri,"harapnya didampingi sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Direktur RS Awal Bros, Jimmy Kurniawan menjelaskan, bahwa pembangunan RS Awal Bros di Kota Medan merupakan langkah yang telah direncanakan sejak tahun 2022. Setelah sukses mengoperasikan 11 rumah sakit di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), kini RS Awal Bros tengah merampungkan proses perizinan untuk hadir di Medan.

"Dengan jumlah Bed yang mencapai 250, RS Awal Bros direncanakan menjadi pusat layanan unggulan untuk penanganan penyakit-penyakit berat seperti Kanker, Jantung, hingga stroke,"jelasnya.

Jimmy juga memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang sangat mendukung pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Medan.

"Visi kami adalah maju bersama pemerintah untuk memberikan standar pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Medan,"ungkapnya Jimmy menambahkan. (Rel)

Konsulat Jenderal India di Medan Fasilitasi Business Matching Aceh–India

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:53:00 +0700+0700

sumut24.co -

Konsulat Jenderal India di Medan sukses menyelenggarakan pertemuan daring Business Matching Aceh–India pada tanggal 20 April 2026. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan konektivitas perdagangan langsung antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar.

Kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta dari kedua negara, yang melibatkan institusi pemerintah, organisasi perdagangan, dan sektor swasta. Tokoh-tokoh penting yang hadir antara lain :

1. Bapak Marwan Nusuf – Kepala DPMPTSP Aceh (mewakili Gubernur Aceh).

2. Bapak Nugroho Priyo Pratomo – Direktur ITPC Chennai.

3. Bapak Iskandar Zulkarnain – Ketua BPKS Sabang.

4. Bapak Zulkifli H. Adam – Wali Kota Sabang.

5. Bapak Rahmad Kudri – Direktur PT Indatu Global Connection.

6. Bapak Rashid Yusoof – Managing Director The Island Prince & Presiden Nicobar Chamber of Commerce & Industry.

7. Perwakilan Kadin: North & Middle Andaman Chamber, Andaman Youth Chamber, dan Thamizhan International.

1. Jembatan Emas Sabang–Nicobar
Sesi promosi yang dipandu oleh Bapak Rahmad Kudri dan Bapak Rashid Yusoof menekankan tema "Konektivitas Sabang–Nicobar sebagai Jembatan Emas."

Poin Utama: Kedekatan geografis yang sangat dekat antara Sabang dan Andaman & Nicobar harus menjadi katalisator utama untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat volume perdagangan bilateral.

2. Navigasi di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Sabang

- Bapak Iskandar Zulkarnain memaparkan mekanisme operasional di FTZ Sabang, yang meliputi :

- Bapak Iskandar Zulkarnain memaparkan mekanisme operasional di FTZ Sabang, yang meliputi:

- Kerangka regulasi dan prosedur arus barang (masuk-keluar).

- Daftar insentif investasi yang tersedia untuk tahun 2026.

- Strategi mitigasi tantangan perdagangan internasional di wilayah Sabang.

Potensi Ekonomi & Statistik Perdagangan

Dalam sambutannya, Konsul Jenderal India memaparkan data krusial yang menunjukkan betapa pentingnya India bagi ekonomi Aceh :

Interaksi Bisnis dan Tindak Lanjut

Selain pemaparan materi, acara ini menyediakan platform Business Matching Interaktif di mana peserta dapat:
- Berinteraksi langsung dan bertukar wawasan pasar.
- Memperkenalkan produk dan layanan unggulan masing-masing.
- Mengidentifikasi area kolaborasi konkret untuk kemitraan jangka panjang.
- Sebagai langkah evaluasi, panitia membagikan formulir umpan balik untuk mengumpulkan rekomendasi strategis guna memastikan keberlanjutan inisiatif koridor strategis Sabang–Nicobar ini. (Rel)

Barapaksi Soroti Dugaan Double Anggaran MTQ Medan 2026 ‎

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:50:00 +0700+0700

‎Medan — Dugaan pemborosan dan ketidaktransparanan anggaran dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan tahun 2026 terkesan menuai sorotan. Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penggunaan anggaran yang dinilai janggal.
‎Direktur Barapaksi, Otty S Batubara, menyampaikan bahwa pihaknya melihat ada anggaran yang dinilai tidak sinkron dengan total anggaran MTQ yang telah ditetapkan sebesar Rp1,6 miliar.
‎"Sudah dianggarkan Rp1,6 miliar untuk MTQ Medan 2026, tapi kenapa masih muncul lagi anggaran tambahan untuk 2 stand stand lagi senilai Rp 47 juta dan Rp 49 juta. Kemudian ada anggaran untuk bahan bakal baju adat sebanyak 15 stel kebutuhan forkopimda. Ini perlu dijelaskan secara terbuka," tegas Otty kepada wartawan, Selasa (21/4).
‎Menurutnya, terdapat penganggaran untuk 40 stand pameran, bahkan disebut pengadaan bahan bakal baju adat untuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebanyak 15 stel menelan anggaran hingga Rp150 juta.
‎"Pertanyaannya, bahan bakal seperti apa yang nilainya mencapai Rp 150 juta untuk 15 stel ?. Sebenarnya berapa harga 1 stel nya ?. Ini patut diduga tidak wajar," ujarnya.
‎Tak hanya itu, Barapaksi juga menyoroti adanya dua paket pengadaan dengan nama kegiatan serupa, yakni "Sewa Stand dan Dekorasi Pameran Kegiatan MTQ" dengan nilai Rp49.969.500 dan Rp49.977.000, yang keduanya dikerjakan oleh perusahaan yang sama, Kibar Sejahtera Teknik.
‎Otty menilai, pengulangan kegiatan dengan nilai hampir sama tersebut berpotensi menimbulkan indikasi penggelembungan anggaran atau duplikasi kegiatan.
‎"Kalau memang semua sudah termasuk dalam anggaran Rp1,6 miliar, kenapa ada lagi pengadaan tambahan di luar itu? Ini harus diusut sampai tuntas agar tidak merugikan keuangan daerah," katanya.
‎Barapaksi pun mendesak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran MTQ Medan 2026.
‎"Kami minta transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai kegiatan keagamaan justru dijadikan celah untuk praktik korupsi," pungkasnya. (*)
‎

Sultan Muda XporA 2026: Sinergi OJK dan Pemprov Sumsel Dorong Komoditas Lokal Tembus Pasar Global

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:34:00 +0700+0700

sumut24.co - Palembang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) berbasis komoditas unggulan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui prosesi pelepasan ekspor produk turunan kelapa dan berbagai komoditas lokal lainnya dalam rangkaian acara Sultan Muda XporA 2026.

Seremoni pelepasan ekspor dilakukan secara simbolis oleh Wakil Ketua OJK Hernawan Bekti Sasongko, bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas, di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Selasa.

Mendorong UMKM Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Program ini bertujuan memperkuat posisi pengusaha muda Sumatera Selatan agar mampu bersaing di pasar internasional melalui ekosistem keuangan yang inklusif.

"Kita tidak hanya bicara tentang ekspor dan pemberdayaan UMKM, tetapi juga mendorong daerah sebagai motor pertumbuhan Indonesia melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah," ujar Hernawan Bekti Sasongko.

Ia menambahkan bahwa program ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan dan akan terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperluas cakupan wilayah serta variasi komoditas unggulan daerah.

Rincian Ekspor dan Capaian Strategis

Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto, memaparkan bahwa pada tahap awal, produk kelapa dan turunannya akan dikirim ke Tiongkok, Taiwan, dan Prancis. Detail komoditas yang diekspor meliputi:

Coconut Shell Charcoal: 46 ton

Coconut Chips: 25 ton

Lada Hitam: 500 kg

Produk Olahan Kerupuk: 21 ton

Total Nilai Ekspor: Mencapai Rp1,6 miliar.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan, hilirisasi, serta integrasi akses sektor jasa keuangan (seperti trade finance dan Letter of Credit) yang mempermudah pelaku usaha dalam proses produksi hingga pemasaran internasional.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengapresiasi dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan dalam melahirkan "Sultan Muda" yang produktif dan kreatif. Senada dengan itu, Bertu Merlas dari Komisi XI DPR RI menyoroti pentingnya kebijakan yang terintegrasi.

"Sumatera Selatan berhasil mencatatkan nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor. Kami di DPR RI berkomitmen terus mendukung kebijakan yang memberdayakan ekonomi daerah," tegas Bertu.

Sebagai bentuk dukungan konkret, OJK dan Pemerintah Provinsi Sumsel meresmikan sejumlah inisiatif strategis, di antaranya:

1. Sultan Muda Sumsel Center (SMSC): Berlokasi di Kantor OJK Sumsel sebagai pusat pelatihan, inkubasi, dan business connection hub.

2. Rebranding Logo Sultan Muda: Penegasan transformasi gerakan kewirausahaan muda.

3. Sultan Muda HIPMI Card: Identitas khusus untuk penguatan akses kewirausahaan.

4. Pusat Kolaborasi "Sumsel Maju Terus Untuk Semua": Wadah sinergi OJK, Pemda, dan Bank Indonesia.

5. Penyaluran Pembiayaan: Penyerahan secara simbolis pembiayaan komoditas unggulan sebesar Rp869,29 miliar dan Letter of Credit (L/C) ekspor senilai USD 209.723 oleh lima bank mitra.

Kegiatan yang dihadiri oleh 1.000 peserta ini diharapkan menjadi momentum akselerasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. (Rel)

PLN Wujudkan Pemerataan Energi Di Patialo, Akses Listrik Andal Ditargetkan Rampung April 2026

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:25:00 +0700+0700

sumut24.co -MANDAILING NATAL , PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan energi hingga ke pelosok negeri. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan jaringan listrik desa di Desa Patialo, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang ditargetkan rampung pada April 2026.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan program berjalan sesuai rencana, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, pada Kamis (16/4/2026) turun langsung meninjau progres pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah PLN untuk memastikan masyarakat Desa Patialo segera menikmati akses listrik yang lebih andal melalui jaringan utama PLN.

Selama ini, masyarakat Desa Patialo masih mengandalkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 3 kilowatt (kW). Pasokan tersebut baru mampu memenuhi kebutuhan penerangan dasar bagi lebih dari 100 rumah, sehingga belum memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara optimal, baik untuk rumah tangga, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi produktif.

Hadirnya jaringan listrik PLN melalui subsistem Sumatera menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat untuk memperoleh layanan kelistrikan yang lebih stabil, aman, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan jaringan menuju Desa Patialo juga menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Jalur yang terjal dan curam menjadi salah satu kendala utama dalam membuka akses listrik yang memadai ke desa tersebut.

Meski demikian, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah PLN untuk terus menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Mundhakir menegaskan bahwa pembangunan listrik desa di Patialo merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan energi nasional, sejalan dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pemerataan listrik bukan hanya menghadirkan terang, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses energi yang layak, andal, dan berkeadilan. Desa Patialo selama ini telah berupaya bertahan dengan pasokan listrik yang sangat terbatas. Karena itu, PLN hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati listrik yang lebih andal melalui jaringan utama, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk rumah tangga, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Mundhakir.

Ia menambahkan, medan yang berat dan akses yang tidak mudah justru menjadi penguat semangat PLN untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Menurutnya, menghadirkan listrik hingga ke desa-desa terpencil merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama atas energi.

"Tantangan di lapangan tentu ada, mulai dari jalur yang terjal hingga akses yang terbatas. Namun, semangat untuk menghadirkan listrik yang adil dan merata membuat kami semakin kuat untuk menuntaskan pembangunan ini. Kami berharap seluruh pekerjaan dapat selesai pada April ini agar masyarakat Patialo segera menikmati listrik PLN yang lebih andal," tambah Mundhakir.

Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat turut menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan. Kepala Desa Patialo, Aswarruddin, menyampaikan bahwa masyarakat menyambut baik pembangunan jaringan listrik PLN dan berharap penyambungan dapat segera terealisasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa bersama warga siap mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan.

"Kami sangat berharap listrik dari jaringan PLN bisa segera masuk ke Desa Patialo. Selama ini listrik yang ada sangat terbatas dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Kami siap membantu PLN, termasuk dengan mengerahkan warga untuk melakukan pembersihan pohon yang terdampak jalur jaringan agar pekerjaan ini bisa berjalan lancar," kata Aswarruddin.

Menanggapi hal tersebut, Mundhakir mengapresiasi dukungan penuh dari kepala desa dan masyarakat yang dinilai menjadi kunci penting dalam mempercepat penyelesaian pembangunan. Menurutnya, kolaborasi antara PLN dan masyarakat setempat akan sangat menentukan kelancaran pekerjaan di tengah tantangan medan yang cukup berat.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan Kepala Desa Patialo dan seluruh masyarakat yang menunjukkan semangat gotong royong untuk membantu kelancaran pekerjaan ini. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi PLN. Kami berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti, sehingga target penyelesaian pada April dapat tercapai sesuai rencana," ujar Mundhakir.

Adapun pembangunan infrastruktur kelistrikan di Desa Patialo mencakup jaringan sepanjang 3,85 kilometer. Kehadiran jaringan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh.

Dengan masuknya listrik PLN ke Desa Patialo, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan kelistrikan yang lebih stabil, aman, dan andal untuk mendukung aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan. Bagi PLN UID Sumatera Utara, pembangunan listrik desa di Patialo bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah nyata menghadirkan energi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (C04)

Siap Berlomba di Tingkat Provinsi, TP PKK Asahan Gelar Pembinaan IVA Test di Air Joman

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:21:00 +0700+0700

sumut24.co -ASAHAN, Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi Lomba IVA Test tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan menggelar kegiatan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan. Acara berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, bertempat di Aula Kantor Camat Air Joman dan UPTD Puskesmas Binjai Serbangan, mulai pukul 10.00 Wib.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembinaan IVA Test tingkat Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan di wilayah Kecamatan Air Joman. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, Staf Ahli TP PKK Kabupaten, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Air Joman Erwin Syahputra Hasibuan, Kapus UPTD Puskesmas Binjai Serbangan, Forkopimcam, serta Ketua TP PKK Kecamatan dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Camat Air Joman, Erwin Syahputra Hasibuan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan dan arahan dari Ketua TP PKK Kabupaten Asahan. Menurutnya, kehadiran dan dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran di kecamatan untuk berprestasi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ketua beserta rombongan. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi kami dalam mengikuti lomba IVA Test tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kami akan terus mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti IVA Test, serta berjuang maksimal agar dapat meraih juara," ujar Erwin.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam memanfaatkan layanan kesehatan ini demi target kemenangan hingga tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menghadapi ajang bergengsi tersebut. Ia meminta seluruh elemen, mulai dari dinas terkait, camat, hingga kepala puskesmas, untuk bekerja secara serius dan maksimal dalam proses persiapan.

Lebih dari sekadar perlombaan, Ny. Yusnila menekankan pentingnya program IVA Test sebagai upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemeriksaan ini memiliki peran vital dalam deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim.

"IVA Test bukan sekadar perlombaan, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Pemeriksaan ini sangat penting karena dapat mendeteksi dini kanker serviks," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh kader PKK mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten untuk menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan dan mengunjungi puskesmas guna menjalani pemeriksaan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ny. Yusnila juga memberikan apresiasi khusus dan ucapan selamat kepada Kecamatan Air Joman yang telah dipercaya menjadi wakil Kabupaten Asahan.

"Selamat kepada Kecamatan Air Joman yang dipercaya menjadi perwakilan Kabupaten Asahan. Semoga dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Asahan," pungkasnya.

Rangkaian acara berjalan tertib dan khidmat, dimulai dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Dasawisma, dilanjutkan dengan doa, sambutan resmi, pidato arahan, hingga sesi pemberian bantuan dari OPD kepada Kecamatan Air Joman. Kegiatan ini ditutup dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA Test langsung di lokasi puskesmas dan berakhir sukses pada pukul 12.00 WIB dengan situasi yang aman dan kondusif. (dre)

Dari Penjara ke Pembinaan: Momentum KUHP–KUHAP Baru dan Peran Bapas dalam Revolusi Pemasyarakatan”

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:16:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indonesia sedang berada di titik balik penting dalam reformasi sistem hukum pidana. Kehadiran KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan pembaruan KUHAP bukan sekadar perubahan norma, melainkan peluang untuk menggeser paradigma pemidanaan: dari pemenjaraan menuju pembinaan yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

Selama ini, persoalan klasik seperti over capacity lapas, keterbatasan anggaran, dan tingginya residivisme menunjukkan bahwa penjara belum sepenuhnya menjalankan fungsi korektif. Bahkan, dalam banyak kasus, penjara justru menjadi "sekolah kejahatan". Di sinilah relevansi gagasan pemasyarakatan humanis bertemu dengan semangat pembaruan KUHP–KUHAP: menghadirkan pemidanaan alternatif sebagai arus utama, bukan sekadar pelengkap.

Pemidanaan Alternatif: Mengakhiri Dominasi Penjara

KUHP baru secara eksplisit membuka ruang luas bagi pidana non-penjara, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda proporsional. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari retributive justice menuju restorative justice—di mana tujuan hukum tidak lagi semata menghukum, tetapi juga memulihkan.

Logikanya sederhana: tidak semua pelaku kejahatan harus dipenjara. Untuk tindak pidana ringan, pelaku pertama, atau kejahatan non-kekerasan, pendekatan alternatif justru lebih efektif. Negara dapat menghemat biaya pemasyarakatan, sekaligus menjaga agar pelaku tetap produktif di masyarakat.

Dengan demikian, pemidanaan alternatif bukan "pilihan lunak", melainkan strategi rasional untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

KUHAP Baru dan Perluasan Diskresi Humanis

Reformasi KUHAP memperkuat ruang bagi aparat penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—untuk menerapkan pendekatan restoratif sejak tahap awal proses peradilan. Diversi, mediasi penal, hingga penghentian perkara berbasis keadilan restoratif menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika diikuti dengan sistem pengawasan dan pembinaan yang kuat di luar penjara. Di sinilah peran krusial Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi penentu keberhasilan reformasi.

Bapas sebagai Ujung Tombak Pembinaan

Selama ini, Bapas sering dipandang sebagai institusi pendukung. Padahal dalam kerangka KUHP–KUHAP baru, Bapas justru harus menjadi aktor sentral. Tugas pembimbing kemasyarakatan tidak lagi sekadar membuat litmas (penelitian kemasyarakatan), tetapi juga:

Mengawal pelaksanaan pidana pengawasan

Membimbing pelaku dalam kerja sosial

Menjadi mediator antara pelaku, korban, dan masyarakat

Memastikan proses reintegrasi sosial berjalan efektif

Dengan kata lain, Bapas adalah "jembatan" antara sistem hukum dan masyarakat. Tanpa penguatan kelembagaan, SDM, dan anggaran Bapas, pemidanaan alternatif berisiko gagal di tingkat implementasi.

Integrasi dengan Visi Pemasyarakatan Humanis

Konsep pemasyarakatan humanis—seperti model penjara terbuka dan berbasis komunitas—menemukan momentumnya dalam KUHP–KUHAP baru. Jika sebelumnya reformasi pemasyarakatan terhambat oleh dominasi pidana penjara, kini kerangka hukum telah memberi ruang untuk pendekatan yang lebih progresif.

Pemasyarakatan tidak lagi hanya berlangsung di balik tembok, tetapi juga di tengah masyarakat. Penjara menjadi "opsi terakhir" (ultimum remedium), bukan pilihan utama. Ini selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Tantangan Implementasi

Meski arah kebijakan sudah tepat, tantangan ke depan tidak ringan:

Resistensi budaya hukum yang masih "penjara-sentris"

Keterbatasan jumlah dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan

Belum meratanya pemahaman aparat terhadap keadilan restoratif

Kebutuhan sistem digital untuk monitoring pidana alternatif

Tanpa pembenahan serius, pemidanaan alternatif berpotensi menjadi norma di atas kertas.

Penutup

KUHP dan KUHAP baru membuka jalan bagi transformasi besar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pemidanaan alternatif memberi peluang untuk mengurangi over capacity, meningkatkan efektivitas pembinaan, dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi.

Namun, kunci keberhasilannya terletak pada penguatan Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan di luar penjara. Reformasi hukum harus diikuti reformasi kelembagaan.

Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia tidak hanya memperbaiki sistem penjara, tetapi juga membangun model keadilan yang lebih beradab—di mana hukuman bukan sekadar pembalasan, melainkan jalan menuju pemulihan dan reintegrasi sosial.

Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara

admin — Tue, 21 Apr 2026 16:11:00 +0700+0700

Medan - Pluralisme pendidikan Indonesia, yang secara historis menjadi tulang punggung peradaban, kini digerogoti diskriminasi struktural pemerintah yang mencolok. Ini bukan sekadar ketimpangan, melainkan bayangan gelap warisan kolonial yang menghambat kemajuan bangsa. Demikian kecaman keras Shohibul Anshor Siregar, dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMSU Medan.

Siregar menegaskan, praktik diskriminatif ini tak hanya menggerogoti pendanaan, namun juga merasuk dalam regulasi, perlakuan administratif, hingga nasib para penjaga garda terdepan pendidikan: para guru honorer. Semua ini secara sistematis memarginalkan kontribusi esensial lembaga pendidikan masyarakat dan mengkhianati amanat konstitusi. "Fenomena ini bukan anomali, melainkan pola historis yang berulang. Kolonial Belanda secara brutal mendiskriminasi pendidikan pribumi, utamanya pesantren dan sekolah rakyat. Mereka menggelontorkan dana melimpah untuk sekolah Eropa dan elite pribumi, sementara pendidikan akar rumput dibiarkan berdarah-darah, bahkan dibungkam lewat Wildeschoolen Ordonnantie," ungkap Siregar dengan intonasi tajam. "Ironisnya, pola pikir segregatif ini seolah bereinkarnasi dalam kebijakan pendidikan pasca-kemerdekaan, mencerminkan ketidakpedulian negara terhadap amanat pembukaan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."

Disparitas Pendanaan: Cermin Ketidakadilan yang Memilukan

Jurang pendanaan, menurut analisis Siregar, adalah wajah paling telanjang dari diskriminasi ini. "Anggaran pendidikan kita cenderung menjadi 'proyek' yang lebih menguntungkan sektor pendidikan negeri. Meskipun sekolah swasta, termasuk madrasah, menopang 20-30% siswa nasional—bahkan di beberapa wilayah pelosok madrasah menopang lebih dari 50%—alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau subsidi lain dari pemerintah seringkali hanya remah-remah. Ini menciptakan sistem kasta, di mana sekolah negeri bergelimang fasilitas, sementara sekolah masyarakat yang mengemban amanat mendidik jutaan anak bangsa harus berjuang dari kekurangan," paparnya, tidak menyembunyikan kekecewaannya.

Siregar bahkan menunjuk perbandingan dengan pendidikan kedinasan (Akpol, IPDN, atau sekolah tinggi kementerian lain) sebagai paradoks yang menyakitkan. "Negara mengucurkan dana tak terbatas untuk pendidikan kedinasan, lengkap dengan fasilitas mewah, asrama, dan jaminan karir, untuk mencetak 'pelayan negara'. Tapi, untuk pendidikan yang mencetak 'warga negara' di lembaga masyarakat, yang notabene adalah tulang punggung pembangunan sosial, justru diperlakukan sebagai anak tiri. Ini bukan sekadar disparitas, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan, sebuah replika struktural perlakuan istimewa kolonial terhadap segmen pendidikan tertentu," kecam Siregar.

Jerat Regulasi dan Pembungkaman Kemitraan: Pola Kontrol Kolonial yang Tersamarkan

Regulasi dan pengakuan juga tak luput dari sorotan kritis Siregar. "Dulu kita punya Wildeschoolen Ordonnantie yang mencekik. Kini, meski tanpa nama sekejam itu, regulasi perizinan yang labirin, akreditasi yang diskriminatif, dan kurikulum nasional yang kaku menjadi belenggu nyata bagi sekolah swasta atau madrasah. Ini bukan 'standar kualitas', melainkan kontrol yang berlebihan, upaya mematikan inovasi, dan meniadakan otonomi, persis seperti motif kolonial untuk membendung gerakan rakyat," ujarnya.

Partisipasi lembaga pendidikan masyarakat dalam perumusan kebijakan nasional pun, menurut Siregar, adalah sebuah fatamorgana. "Organisasi penyelenggara pendidikan swasta seringkali hanya dihadirkan sebagai formalitas, bukan mitra substantif. Suara mereka dibungkam, pengalaman lapangan mereka diabaikan. Ini menegaskan bahwa narasi 'pendidikan nasional' yang dibangun seringkali hanya mengakui pendidikan negeri sebagai entitas utama, sementara kontribusi masyarakat dikesampingkan. Ini adalah pola pembungkaman yang mirip dengan cara kolonial meredam aspirasi pribumi," tambah Siregar, menyiratkan adanya keberlanjutan pola pikir dominasi.

Nasib Guru Honorer: Cerminan Ketidakpedulian Negara terhadap Pilar Pendidikan

Puncak dari diskriminasi struktural ini, menurut Siregar, terwujud jelas dalam perlakuan terhadap guru honorer—entitas yang sesungguhnya menjadi tulang punggung operasional banyak sekolah negeri dan swasta, terutama di daerah pelosok.

"Pola rekrutmen guru honorer sangat kacau, seringkali tanpa standar yang jelas, bersifat ad hoc, dan bergantung pada kebijakan lokal yang rentan politisasi," kritik Siregar tajam. "Perlakuan terhadap mereka pun sungguh memprihatinkan. Mereka bekerja dengan beban yang sama, atau bahkan lebih berat dari guru PNS, namun dengan jaminan kesejahteraan yang nol. Gaji mereka seringkali di bawah upah minimum regional, dibayar terlambat, atau bahkan hanya mengandalkan belas kasihan dari komite sekolah atau dana BOS yang minim. Ini adalah bentuk eksploitasi terang-terangan yang dilakukan negara melalui sistem, bukan lagi hanya oleh individu. Guru-guru ini, pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, dipaksa hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan."

Kondisi guru honorer ini, lanjut Siregar, secara fundamental bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menekankan "mencerdaskan kehidupan bangsa". "Bagaimana mungkin kita mencerdaskan bangsa jika para pencerdas itu sendiri diabaikan, dieksploitasi, dan tidak dijamin kesejahteraannya? Ini menunjukkan bahwa negara, meskipun retorikanya berapi-api soal pendidikan, namun dalam praktiknya, belum sepenuhnya serius melaksanakan amanat konstitusi. Ini adalah warisan pola pikir kolonial yang melihat tenaga pengajar pribumi sebagai kelas dua, murah, dan dapat diperas," Siregar menyimpulkan dengan nada geram.

Dampak Sosiologis dan Panggilan Kemerdekaan Sejati

Dampak diskriminasi ini melampaui kerugian finansial, menancapkan luka sosiologis yang dalam dan membiakkan ketimpangan antar-generasi. "Ini memperparah kesenjangan pendidikan, menciptakan segmen 'pendidikan mahal' yang hanya terakses elite, sementara siswa dari keluarga menengah ke bawah yang mengandalkan sekolah swasta terjangkau atau madrasah menjadi korban. Hak pilih orang tua terampas, inovasi pendidikan mati suri, dan pluralisme yang menjadi kekayaan bangsa terancam punah. Jika mentalitas pembelah ala kolonial ini terus dipertahankan, kita tidak hanya mengkhianati jutaan anak didik, tetapi juga mengebiri potensi kebangkitan intelektual yang sejati," tandas Siregar dengan nada penuh peringatan.

Untuk mengatasinya, Siregar menyerukan sebuah revolusi paradigma. "Pemerintah harus bertransformasi dari patron yang mengontrol menjadi mitra yang setara. Pemerataan pendanaan berbasis siswa yang adil, regulasi yang fleksibel namun akuntabel, dan inklusi substantif perwakilan pendidikan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan adalah keniscayaan," usulnya. "Dan yang terpenting, negara harus segera menghapuskan sistem eksploitasi guru honorer ini, mengangkat mereka dengan layak, menjamin kesejahteraan, dan memberikan kepastian karir. Hanya dengan demikian kita bisa mengklaim sebagai negara yang sungguh-sungguh merdeka, yang menghormati amanat konstitusinya untuk mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa, bebas dari bayang-bayang diskriminasi masa lalu dan kini."red

Jadwal Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026–2030 Disesuaikan, Ini Tahapan Terbarunya

admin — Tue, 21 Apr 2026 15:19:00 +0700+0700

Medan — Tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Provsu) periode 2026–2030 resmi mengalami penyesuaian jadwal. Perubahan ini dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) sebagai bentuk penyesuaian terhadap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.
Penyesuaian tersebut tertuang dalam pengumuman Timsel KI Provsu Nomor: 002/TIMSEL-KI-PROVSU/IV/2026 tertanggal 20 April 2026 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tahapan Seleksi Calon Anggota KI Sumut periode 2026–2030. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman sebelumnya Nomor: 001/TIMSEL-KI-PROVSU/IV/2026 tertanggal 2 April 2026 mengenai pendaftaran seleksi.
Penyesuaian jadwal dilakukan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kementerian PANRB Republik Indonesia, terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.
Adapun rincian tahapan seleksi terbaru adalah sebagai berikut:
Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 April, 4 dan 5 Mei 2026
Tes Potensi: 6 Mei 2026
Pengumuman hasil Tes Potensi: 11 Mei 2026
Penerimaan masukan/saran masyarakat: 12 Mei – 5 Juni 2026
Psikotes dan dinamika kelompok: 8–9 Juni 2026
Wawancara oleh Tim Seleksi: 17–18 Juni 2026
Pengumuman hasil wawancara: 22 Juni 2026
Pembuatan makalah bagi peserta lulus: 23–29 Juni 2026
Sementara itu, lokasi pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian oleh Tim Seleksi.
Timsel menegaskan bahwa perubahan jadwal ini bersifat administratif dan tidak mengubah substansi maupun mekanisme seleksi. Proses rekrutmen tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, serta kesetaraan bagi seluruh peserta.
Para calon peserta diimbau untuk mencermati setiap pengumuman resmi dan memastikan seluruh berkas serta persyaratan telah sesuai ketentuan. Informasi terbaru diharapkan terus dipantau melalui kanal resmi Tim Seleksi guna menghindari kesalahpahaman.
Tim Seleksi juga menyatakan komitmennya untuk menyampaikan setiap perkembangan secara berkala. Jika terdapat perubahan lanjutan, informasi akan diumumkan sesuai mekanisme yang berlaku.red

RS. Murni Teguh Horas Insani P.Siamtar Peroleh Penganugerahan World Stroke Organization Angels Award

admin — Tue, 21 Apr 2026 13:40:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Rumah Sakit (RS) Murni Teguh Horas Insani Pematangsiantar menerima Penganugerahan "World Stroke Organization (WSO) Angels Award Diamond". Penganugerahan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tidak hanya di RS Murni Teguh Horas Insani, tetapi juga di seluruh fasilitas di Kota Pematangsiantar.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako Dedy Tunasto Setiawan SH MH, di acara Penganugerahan World Stroke Organization (WSO) Angels Award, yang digelar di Lantai 4 RS Murni Teguh Horas Insani, Jalan Medan Kelurahan Naga Pitu Kecamatan Siantar Martoba, Senin (20/04/2026).

Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Wesly yang diwakili Dedy menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada RS Murni Teguh Horas Insani atas capaian yang luar biasa tersebut.

"Penghargaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi institusi rumah sakit, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar," katanya.

Disebutkan, penanganan stroke merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia kesehatan, yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, serta koordinasi yang baik dari seluruh tenaga medis. Dengan diraihnya penghargaan, menunjukkan pelayanan kesehatan di Kota Pematangsiantar telah memenuhi standar internasional, khususnya dalam penanganan stroke secara cepat dan tepat.

"Saya berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tidak hanya di Rumah Sakit Murni Teguh Horas Insani, tetapi juga di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Pemko Pematangsiantar, lanjutnya, tentu akan terus mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Kepada seluruh tenaga medis, diucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga prestasi tersebut menjadi langkah awal menuju pencapaian-pencapaian berikutnya yang lebih gemilang.

"Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Murni Teguh Horas Insani atas penghargaan yang diraih. Semoga terus menjadi pelopor dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Murni Sadar Tbk dr Jong Khai MARS dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Direksi Murni Teguh Horas Insani yang sudah bisa melaksanakan layanan bagi pasien stroke akut.

Stroke, katanya, menjadi salah satu penyakit mematikan. Stroke menyerang di usia produktif dan bisa menimbulkan kecacatan bila tidak ditangani dengan baik.

WSO, lanjutnya, mendorong RS bisa memberikan pelayanan bagi pasien stroke akut. Salah satunya dengan mengenali gejala, memberikan terapi secepatnya dengan pemberian obat yang bisa meluruhkan sumbatan akibat stroke. Sehingga pasien bisa pulih kembali.

Jong Khai juga menegaskan perlunya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan stroke. Edukasi, bahkan sudah bisa diberikan kepada murid-murid sekolah dasar (SD).

"Murid kelas 4 SD ke atas sudah bisa diedukasi untuk memahami gejala stroke," tukasnya, seraya menambahkan pengobatan sudah ditanggung BPJS Kesehatan.

Consultant WSO Angels Wilayah Jakarta dan Sumatera

dr Henny Pristiwa Oktaviani menerangkan, RS Murni Teguh Horas Insani termasuk RS di Indonesia yang menerima penghargaan WSO.

Sejak masuk ke Indonesia tahun 2017, sudah ada 150 RS yang menerima penghargaan. Namun tidak berhenti di sini. Sebab diharapkan ada 500 lebih RS yang mendapatkan penghargaan serupa.

"Butuh dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Juga butuh edukasi ke masyarakat meskipun rumah sakit RS dan sarana lainnya seperti ambulans sudah siap.

Jadi, saatnya kita fokus ke edukasi masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah," sebut Henny.

Henny mengucapkan terima kepada pihak-pihak yang telah mendukung WSO.

"Ke depan, kita beri perhatian ke Siantar agar rumah sakit dimsiji ready stroke seperti di Sleman, Yogyakarta. Sehingga pasien lebih cepat terdeteksi dan ditangani," tukasnya.

Direktur RS Murni Teguh Horas Insani dr Herman Ramli menjelaskan, penghargaan yang diberikan merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kualitas layanan RS dalam penanganan pasien stroke secara cepat, tepat, dan terstandar global.

"Capaian ini tidak terlepas dari perjalanan panjang pengembangan layanan stroke di Rumah Sakit Murni Teguh Horas Insani," katanya.

Upaya tersebut dimulai sejak 12 Juli 2025, ketika tim RS Murni Teguh Horas Insani, yang terdiri dari dokter spesialis, dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan perawat mengikuti pelatihan Code Stroke serta penguatan jaringan Emergency Medical Service (EMS) siaga stroke di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Medan. Momentum ini sekaligus menjadi bentuk komitmen awal RS Murni Teguh Horas Insani sebagai RS rujukan dengan layanan stroke terpadu di wilayah Sumut.

Sejak implementasi layanan tersebut, RS Murni Teguh Horas Insani menunjukkan kinerja yang signifikan. Dalam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026, tercatat 32 pasien Code Stroke telah ditangani, dengan 13 pasien berhasil mendapatkan terapi trombolisis. Hasil klinis yang dicapai menunjukkan outcome yang baik, menandakan efektivitas sistem penanganan stroke yang telah terintegrasi dan responsif terhadap waktu.

Keberhasilan ini, katanya, didukung oleh kesiapan tim multidisiplin yang terlatih dan terkoordinasi, meliputi: tim emergency (dokter dan perawat IGD terlatih); dokter spesialis neurologi; dokter spesialis radiologi, tim farmasi dan laboratorium, tim ambulans, serta petugas registrasi yang responsif.

Kolaborasi lintas unit ini memungkinkan percepatan diagnosis dan tindakan, khususnya dalam mencapai golden period terapi trombolisis, yang menjadi faktor krusial dalam menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat stroke.

Dilanjutkan Herman, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam pengembangan layanan stroke berbasis evidence dan standar internasional. Ke depan, RS Murni Teguh Horas Insani juga berkomitmen untuk memperluas edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terkait pengenalan dini tanda dan gejala stroke.

"Adanya penghargaan ini juga menjadikan RS Murni Teguh Horas Insani sebagai ready stroke hospital (rumah sakit yang siap melayani stroke)," terangnya, dan menambahkan edukasi masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi stroke. Dengan deteksi dini dan respon cepat dari masyarakat, peluang pasien untuk mendapatkan penanganan dalam periode emas (golden period) akan semakin besar.

RS Murni Teguh Horas Insani berharap, melalui sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan dan masyarakat, kualitas hidup pasien stroke dapat meningkat, serta beban penyakit stroke di wilayah Sumut dapat ditekan secara signifikan.

Puncak acara, diserahkan Anugerah WSO Angels Award oleh dr Henny kepada RS Murni Teguh Horas Insani. Acara juga diisi dengan

testimoni mantan pasien stroke yang sudah sembuh.

Turut hadir, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Siantar-Simalungun dr Reinhard Sihombing, mewakili BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar, mewakili Jasa Raharja Pematangsiantar, Camat Siantar Martoba Rilan Syakban Pohan SSTP MSi, Lurah Naga Pitu Sahara Sinaga SE, mewakili TP PKK Kota Pematangsiantar, dan undangan lainnya. (LP)

Wali Kota Siantar bersama Wali Kota Medan menyepakati pemberian dana hibah membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh

admin — Tue, 21 Apr 2026 13:39:00 +0700+0700

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyepakati pemberian dana hibah untuk membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Komitmen ini ditandai dengan penyerahan Surat Kesediaan Bantuan Keuangan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/04/2026).

Pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menyepakati pemberian dana hibah sebesar Rp260 miliar, yang merupakan alokasi dari sebagian dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima. Ada delapan pemda, yang dua di antaranya pemerintah kota (pemko) yang telah sepakat. Kedua pemko yakni, Pemko Pematangsiantar menyepakati Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, Pemko Medan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Enam pemda lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur, Pemkab Simalungun Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara. Pemkab Asahan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen, dan Pemkab Serdang Bedagai Rp25 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, dan Pemkab Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Dalam sambutan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditunjukkan para kepala daerah di Sumut, di tengah kondisi fiskal daerah penerima yang terbatas.

"Terima kasih kepada delapan kepala daerah yang menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit," kata Tito, seraya menjelaskan penambahan TKD tahun 2026 ini mencapai total Rp10,6 triliun, yang terdiri dari Rp6,3 triliun untuk Sumut, Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), dan Rp1,6 triliun untuk Aceh.

Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dalam setiap kebijakan serta menghindari praktik korupsi maupun pemborosan anggaran. Di tengah ketidakpastian global, ia meminta seluruh pemda agar tetap fokus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
Raker Komwil I APEKSI Tahun 2026 diikuti 126 peserta dari 21 kota.

Turut mendampingi, jajaran Pemko Pematangsiantar, termasuk mewakili Bagian Pemerintahan. (LP)

Percepat Pembangunan Jembatan Gang Damai Polonia, Pemko Medan Surati PT KAI

admin — Tue, 21 Apr 2026 11:42:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Pemko Medan secara resmi telah menyurati PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memohon pinjam pakai lahan dan aset di lokasi jembatan roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai langkah percepatan pembangunan kembali jembatan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferry Ichsan, Senin (20/4/2026), menegaskan bahwa penandatanganan surat oleh wali kota menjadi titik awal penting dalam proses pembangunan kembali jembatan yang sebelumnya merupakan jalur rel kereta api.

"Pak Wali sudah menandatangani langsung surat ke PT KAI untuk memohon pinjam pakai lahan dan aset. Ini langkah penting agar pembangunan jembatan penyeberangan bagi masyarakat bisa segera direalisasikan," ujar Ferry.

Menurutnya, setelah surat tersebut dikirimkan, Pemko Medan akan segera menindaklanjuti dengan rapat koordinasi teknis bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan pengajuan izin kepada PT KAI sekaligus mematangkan langkah lanjutan.

Pemko Medan, lanjut Ferry, sangat berharap pihak PT KAI dapat memberikan persetujuan atas permohonan tersebut, mengingat jembatan itu merupakan akses vital warga, terutama pelajar, dalam beraktivitas sehari-hari.

Seiring menunggu izin prinsip, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) juga mulai menyiapkan tahapan teknis. Salah satunya dengan melakukan penilaian terhadap kondisi struktur pondasi jembatan yang ada saat ini.

"Hasil penilaian itu nantinya menjadi dasar penyusunan perencanaan teknis, yang juga akan digunakan untuk pengajuan rekomendasi ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II," jelas Ferry.

Ia menambahkan, rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai diperlukan karena lokasi jembatan berada di kawasan daerah aliran sungai, sehingga pembangunan harus memenuhi aspek teknis dan keselamatan.

Selain itu, dukungan juga datang dari unsur TNI. Dalam peninjauan lapangan sebelumnya, pihak Kodim menawarkan bantuan pembangunan jembatan menggunakan konstruksi yang pernah diterapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Diketahui, jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan era kolonial tersebut roboh akibat banjir dan sempat memutus akses penting antarwilayah. Wali Kota Medan sebelumnya telah meninjau langsung lokasi dan menegaskan komitmen Pemko Medan untuk segera membangun kembali jembatan dengan desain yang lebih aman dan modern.

"Yang paling utama saat ini persetujuan dari PT KAI. Kalau itu sudah ada, kita bisa langsung bergerak," tegas Ferry. (Rel)

Di Raker Komwil I APEKSI, Rico Waas Tekankan Pentingnya Kerjasama Antar Kota Dalam Menghadapi Tantangan Zaman

admin — Tue, 21 Apr 2026 11:41:00 +0700+0700

sumut24.co - Medan

Dalam Pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya kerjasama antar kota untuk menghadapi tantangan zaman, mulai dari ketahanan fiskal hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Di forum strategis itu, Rico Waas menyampaikan kekagumannya terhadap Kota Banda Aceh yang dipilih sebagai tuan rumah. Baginya, Banda Aceh bukan sekadar tempat bertemu, melainkan simbol perjuangan dan pemulihan (recovery).

"Kota ini adalah bukti ketangguhan masyarakatnya. Pernah terdampak bencana namun mampu bangkit hingga kembali normal. Semangat inilah yang harus kita serap dalam Raker Komwil I kali ini,"Kata Rico Waas.

Rico Waas mengingatkan bahwa APEKSI tidak boleh hanya menjadi organisasi formalitas. Ia mendorong para kepala daerah untuk saling membuka diri, belajar dari keunggulan kota lain, dan tidak ragu melakukan sharing ide.

"Mungkin kota lain sudah lebih maju. Kita tidak perlu merasa fiskal kita paling kuat. Di sini kita bergandengan tangan, bertanya kepada senior, dan belajar bagaimana mengelola ekonomi serta pemerintahan yang lebih efektif," tambahnya.

Sesuai tema Raker Komwil I APEKSI "Fiskal Kuat" Wali Kota Medan, Rico Waas menjabarkan empat poin penting yang menjadi fokus perhatiannya, pertama mengenai keberlanjutan fiskal. Dimana Rico Waas menekankan agar pengelolaan keuangan tidak hanya hebat di tahun berjalan, namun harus dipastikan sehat dan berkelanjutan untuk 2-3 tahun ke depan.

Kedua, mengenai SOP Mitigasi kebencanaan. Rico Waas mengatakan perlu belajar dari pengalaman, artinya kota-kota di Indonesia tidak boleh gagap bencana. Diperlukan kesiapan sistem infrastruktur dan edukasi masyarakat agar mampu melakukan evakuasi mandiri dengan cepat.

Ketiga, sinergitas antar kota. Dalam poin ini Rico Waas menilai pentingnya kota dan Kabupaten untuk saling membantu dalam kondisi apapun.

Keempat transformasi digital dalam pelayanan, yakni dengan memanfaatkan teknologi agar pelayanan lebih maksimal dan dekat dengan masyarakat sehingga setiap keluhan masyarakat dapat segera teratasi.

Dalam pembukaan rakerwil I APEKSI ini turut pula hadir Mendagri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia diwakili Unsur Pengarah Profesional Dirhamsyah, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para Wali Kota anggota Komisariat Wilayah I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Unsur Forkopimda, dan pimpinan Perangkat Daerah Banda Aceh. (Rel)

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT VASKO RUSEIMY HADIRI FESTIVAL KULINER KABUPATEN SOLOK

admin — Tue, 21 Apr 2026 09:08:00 +0700+0700

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Senin (20/04/2026)hadiri Festival Kuliner dan Pawai Budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Solok, dalam rangka memperingati Hari jadi Kabupaten Solok ke-113 di Halaman Kantor Bupati Solok, Arosuka

Pada kegiatan tersebut tampak hadir, .
Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, unsur Forkopimda, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, walinagari se-Kabupaten Solok, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tamu undangan lainnya.

Acara diawali dengan pelepasan kontingen pawai budaya oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama Bupati Solok. Pawai budaya tersebut diikuti oleh perwakilan kecamatan, nagari se-Kabupaten Solok, OPD, serta berbagai peserta lainnya yang menampilkan kekayaan adat, seni, dan budaya khas daerah.

Suasana semakin semarak dengan beragam atraksi budaya yang ditampilkan sepanjang rute pawai, mencerminkan keberagaman serta kekuatan nilai-nilai tradisi yang masih terjaga di tengah masyarakat Kabupaten Solok.

Bupati Solok, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari jadi ke-113 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta mendorong kemajuan daerah. Ia juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan kekompakan masyarakat Kabupaten Solok dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat terus menjadi agenda tahunan yang mampu meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Setelah rangkaian pawai budaya, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan stan Festival Kuliner yang menyajikan berbagai makanan khas Kabupaten Solok. Beragam kuliner tradisional yang ditampilkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Kegiatan ditutup dengan makan bajamba, yang menjadi simbol kebersamaan dan kekeluargaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal terus tumbuh, seiring dengan upaya membangun Kabupaten Solok yang lebih maju dan berdaya saing.(YOSE)

Bersepeda Menyusuri Desa, Bupati Sergai Temukan Potensi Pertanian Anggur hingga Melon

darma — Tue, 21 Apr 2026 00:50:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersepeda menyusuri kawasan pedesaan di Kecamatan Sei Rampah dan Tanjung Beringin, Jumat (17/4/2026) pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menemukan berbagai potensi pertanian masyarakat, mulai dari kebun anggur hingga melon.

Meski diguyur hujan ringan, rombongan tetap melanjutkan perjalanan dan menyempatkan singgah di rumah warga Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin. Di pekarangan rumah milik Sudarto, Bupati melihat langsung kebun anggur yang telah dibudidayakan selama hampir dua tahun.

Tak jauh dari lokasi itu, terdapat hamparan kebun melon milik Edi, warga Dusun III Desa Mangga Dua. Kebun tersebut turut menarik perhatian Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik untuk berdialog langsung dengan petani sekaligus meninjau proses budidaya yang dilakukan.

Darma Wijaya menilai langkah masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk pertanian produktif merupakan hal positif. Menurutnya, niat, kreativitas, dan keuletan menjadi kunci penting dalam mengembangkan usaha tani yang bernilai ekonomi.
"Ini contoh masyarakat yang kreatif dan mampu melihat peluang dalam berbudidaya buah," ujarnya.

Ia juga menilai kebun anggur milik warga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata desa. Konsep petik buah langsung dari pohon dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat disebut membuka peluang besar bagi sektor pertanian daerah, baik komoditas padi, buah-buahan, maupun sayuran. Pemerintah Kabupaten Sergai, kata Bang Wiwik, siap mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat agar dapat terserap dalam program tersebut.

"Sejauh kaki mengayuh pedal sepeda, sepanjang itu pula kita melihat potensi pertanian Sergai yang bisa terus ditingkatkan produktivitasnya. Mulai dari hamparan sawah padi hingga komoditas hortikultura seperti anggur dan melon," katanya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus hadir mendorong pengembangan sektor pertanian, termasuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani.

Sementara itu, Sudarto dan Edi mengaku senang atas kunjungan Bupati ke kebun mereka. Keduanya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada para petani.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Sergai yang telah singgah dan memberikan semangat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan usaha pertanian," ujar keduanya.

Kegiatan bersepeda tersebut juga diikuti para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD, serta perwakilan instansi terkait. (Fani)

Masa Kepengurusan Berakhir, SMSI Sergai Siapkan Muskab I Pilih Pengurus Baru

darma — Tue, 21 Apr 2026 00:49:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Masa kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) periode 2022-2025 di bawah kepemimpinan Zuhari telah berakhir. Sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), SMSI Sergai akan menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) I untuk memilih kepengurusan baru.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua SMSI Sergai, Waliyono, dalam rapat pembentukan panitia Muskab I yang digelar di Kantor Sekretariat SMSI Sergai, Dusun VIII Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Jumat (17/4/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris SMSI Sumatera Utara, Ariadi.

Dalam rapat itu, panitia pelaksana Muskab I resmi dibentuk dengan menunjuk Mukhlis Siregar sebagai Ketua Panitia, Anwar Siregar sebagai Sekretaris, Budiono sebagai Bendahara, serta sejumlah anggota lainnya.

Setelah melalui pembahasan bersama, Muskab I SMSI Sergai direncanakan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Waliyono berharap pelaksanaan Muskab I nantinya dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa organisasi semakin maju.

Sementara itu, Sekretaris SMSI Sumut Ariadi dalam arahannya menyampaikan harapan agar kepengurusan mendatang mampu merangkul seluruh pemilik media online di Sergai yang belum bergabung.

"SMSI adalah organisasi pemilik perusahaan media online, bukan organisasi wartawan. Ke depan, seluruh kepengurusan SMSI di daerah akan dievaluasi dan ditertibkan. Semua pengurus juga akan dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi pemilik media online yang telah bergabung," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua SMSI Sergai periode sebelumnya, Zuhari, berharap siapapun yang terpilih memimpin ke depan dapat menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART.

"Jangan hanya berkeinginan menjadi ketua, namun aturan diabaikan. SMSI ini merupakan organisasi yang telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ketua SMSI Sumut Erris J Napitupulu," ungkapnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran pengurus SMSI Sergai, termasuk Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sergai, Sugiono, S.sos. (Fani)

Perkuat Keadilan Humanis, Pemkab Sergai Sosialisasikan Program PRESTICE

darma — Tue, 21 Apr 2026 00:47:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar Sosialisasi Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) sebagai upaya memperkuat akses keadilan yang humanis bagi masyarakat.

Kegiatan yang digagas Biro Hukum Setdaprov Sumatera Utara tersebut resmi dibuka Bupati Sergai H. Darma Wijaya yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, Suwanto Nasution, SPd, MM, di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin (20/4/2026).

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekdakab, Suwanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas inisiatif menghadirkan program PRESTICE. Menurutnya, konsep restorative justice merupakan langkah progresif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

"Restorative justice bukan bentuk pembebasan pelaku kejahatan, tetapi pendekatan hukum yang lebih humanis. Fokusnya memulihkan keseimbangan sosial dan menyelesaikan perkara pidana ringan melalui dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat," ujar Suwanto.

Ia menjelaskan, konsep tersebut sangat selaras dengan budaya masyarakat Sergai yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan semangat gotong royong. Banyak persoalan kecil di tengah masyarakat, kata dia, sejatinya dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa tanpa harus berlanjut ke meja hijau.

Selain itu, Pemkab Sergai juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi program PRESTICE di masa mendatang.

"Kita ingin ke depan rumah restorative justice di desa-desa didukung sistem pelaporan digital. Kepala desa dapat melakukan konsultasi hukum secara daring maupun melaporkan perkembangan mediasi melalui aplikasi terintegrasi. Dengan digitalisasi, penanganan perkara ringan akan lebih transparan, terdokumentasi dengan baik, dan bisa dipantau secara real-time," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla H. Siregar, menjelaskan bahwa PRESTICE hadir sebagai jawaban atas tantangan akses hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut, program tersebut juga sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai diterapkan pada Januari 2026 dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

"Program PRESTICE hadir untuk memberikan akses keadilan yang luas. Ada empat skema penyelesaian, mulai dari mediasi di Pos Bantuan Hukum desa hingga pendampingan di tingkat kepolisian dan kejaksaan," jelas Aprilla.

Aprilla menambahkan, Kabupaten Sergai menjadi daerah ke-11 dalam rangkaian sosialisasi PRESTICE di Sumatera Utara. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta aparat penegak hukum, diharapkan program ini menjadi solusi hukum yang mengedepankan perdamaian dan keadilan sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD Sergai Drs. Fajar Simbolon, M.Si, Kabag Hukum Setdakab Sergai Abdul Hakim Sori Muda Harahap, SH, MH, unsur Forkopimda Sergai, serta para kepala desa se-Kabupaten Serdang Bedagai. (Fani)

Polisi Tanggap Cepat, Polsek Teluk Mengkudu Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Bogak Besar

darma — Tue, 21 Apr 2026 00:45:00 +0700+0700

Sergai |sumut24.co -

Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan jajaran Polres Serdang Bedagai. Melalui Polsek Teluk Mengkudu, bantuan kemanusiaan disalurkan kepada korban kebakaran di Dusun I, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Senin (20/4/2026).

Bantuan tersebut merupakan wujud perhatian Kapolres Serdang Bedagai AKBP Jhon Sitepu, SIK, MH, yang diwakili Kapolsek Teluk Mengkudu IPTU Halomoan Sirait, SH. Dalam kegiatan itu, Kapolsek turut didampingi Wakapolsek Teluk Mengkudu A. Situmorang, Kanit Provost AIPTU Febrianto, serta unsur Forkopimcam Teluk Mengkudu.

Adapun warga penerima bantuan yakni Kahiruni (53), ibu rumah tangga, dan Pandi Kusuma (32), wiraswasta, yang keduanya merupakan warga Dusun I Desa Bogak Besar dan menjadi korban musibah kebakaran.
Masing-masing penerima memperoleh bantuan berupa satu goni beras dan satu kotak mi instan untuk membantu kebutuhan sehari-hari pascakejadian.

Kapolsek Teluk Mengkudu IPTU Halomoan Sirait menyampaikan salam dan pesan dari Kapolres Serdang Bedagai agar para korban tetap tabah dalam menghadapi cobaan tersebut.
"Bapak Kapolres menitipkan salam serta berharap para korban tetap kuat dan sabar menghadapi musibah ini," ujar IPTU Halomoan Sirait.

Ia menambahkan, Polres Serdang Bedagai beserta jajaran siap hadir dan melayani masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana maupun musibah.

"Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian Polsek Teluk Mengkudu agar para korban dapat segera bangkit serta kembali menata kehidupan mereka," tambahnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Serdang Bedagai AKP Bringin Jaya, SH, MH, menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk selalu dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga hadir sebagai mitra kemanusiaan yang siap membantu warga saat mengalami kesulitan. (Fani)